Snt23062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 91 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 23 JUNI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Beber Pemerasan hingga Lapor KPK

Zaini Arony Bantah Keterangan Saksi

Denpasar (Suara NTB) Sidang kasus pemerasan yang diduga dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Zaini Arony, Senin (22/6) kemarin mulai masuk tahap pembuktian. Jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK menghadirkan empat saksi. Mereka adalah Ketua LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gertasi) Lobar, Haji Darmawan, Agus Ega Indrajaya, Paulus Tjiptadi (pemilik tanah) dan Lalu Marta Dinata.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Prim Haryadi, saksi pertama yang didengar keterangannya adalah Haji Darmawan. Ia adalah pengusaha sekaligus Ketua LSM yang pertama memperkenalkan investor asal Bali, Putu Gede Djaja, pada terdakwa Zaini Arony.

Berawal dari sanalah terkuaknya adanya dugaan pemerasan hingga perkara ini masuk KPK. Saksi yang juga Pemilik PT Kembang Indo Permai itu dimuka persidangan menjelaskan bahwa dia sempat dua kali dipanggil penyidik, terkait persoalan ini. Diceritakan bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa, saat sebelumnya ada permintaan atau janjian bertemu di Pendopo Bupati Lobar. “Beliau bilang, benar menjadi ormas? Ya, ormas Nasdem,” kata saksi mengawali perbincangan itu. Sang bupati kala itu mengatakan bahwa ormas ini akan menjadi partai. “Saya katakan Insya allah. Bahkan diingatkan soal struktur kepartaian,” ceritanya.

Tak lama berselang, terdakwa, kata saksi, menanyakan “bagaimana proyek Sekotong,”. Saksi yang sebelumnya kenal dengan Putu Djaja me-

ngaku akan mencarikan investor. Dan, lahan milik saksi dijual hingga akhirnya terjadi tawar menawar.

Bersambung ke hal 15

SALAMI PENGUNJUNG SIDANG Bupati Lobar, H. ZainiArony bersalaman dengan sejumlah pengunjung sidang seusai sidang pemeriksaan keterangan saksi kemarin.

(Bali Post/wan)

KETERANGAN SAKSI Bupati Lobar, H. Zaini Arony mendengarkan keterangan saksi Haji Dharmawan dalam sidang dugaan pemerasan di balik pengadaan lahan objek kawasan wisata Desa Meang Sekotong, Lobar, Senin (22/6) kemarin

TO K O H

Rosiady Belum Ajukan Pengunduran Diri dari PNS

Jangan Terlalu Konsumtif

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Rosiady H Sayuti, M.Sc akan maju dalam Pilkada Kota Mataram yang akan digelar Desember 2015 mendatang.

Namun, ia masih belum mengajukan pengunduran diri sebagai PNS kepada Pejabat

PUASA di bulan suci Ramadhan bukanlah kegiatan seremonial tahunan yang dilakukan muslim yang beriman. Esensi puasa adalah imsak atau menahan diri. Baik dari hawa nafsu maupun hal-hal yang membatalkan puasa.

Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/rus)

04.56

05.06

12.19

15.39

18.07

19.23

Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur.

Dari dua orang pejabat Pemprov NTB yang akan maju dalam Pilkada serentak mendatang, baru Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Mokhlis, M.Si

yang sudah mengajukan pengunduran diri karena akan maju di Pilkada Sumbawa.

“Pak Mokhlis sudah mengajukan. Pak Rosiady belum (mengajukan pengunduran diri dari PNS),” ungkap Kepala BKD dan Diklat NTB, Bersambung ke hal 15

BBPOM Temukan 15 Makanan Takjil Mengandung Bahan Berbahaya Mataram (Suara NTB) – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram bersama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, menemukan 15 makanan takjil mengandung bahan berbahaya.

Pantauan Suara NTB, beberapa pedagang sempat protes terhadap tindakan petugas melakukan sidak barang

miliknya. Pasalnya, dikhawatirkan, pembeli takut membeli barang dagangannya.

Kepala BBPOM Mataram, Drs. I Gde Nyoman Suandi menjelaskan, tiga titik yang menjadi lokasi sidak yakni, Pasar Kebon Roek, Pasar Ampenan dan pedagang di sepanjang Jalan Airlangga. Dari 35 item makanan diuji 15 makanan takjil positif mengandung bahan berbahaya. “Dari 35 kita

uji, 15 positif mengandung pangan berbahaya,” katanya usai sidak, Senin (22/6) sore.

Dari 15 produk itu diantara delapan mengandung rodamin B pada makanan bumbu pelecing, enam mengandung boraks pada pangan kerupuk dan satu pada minuman yang menggunakan pemanis dan pewarna makanan. Ia mengakui, Bersambung ke hal 15

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 KEPENGURUSAN Plt DPD Partai Golkar kubu Agung 1234567890123456789012345678901212 Laksono tak mempersoalkan adanya kandidat yang ber1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 main di dua kaki dengan mengikuti proses penjaringan di 1234567890123456789012345678901212 kedua kubu Partai Golkar.

1234567890123456789012345678901212 Hal itu dikemukakan Pengurus Plt. DPD Partai Golkar 1234567890123456789012345678901212 NTB kubu Agung Laksono, Ikhsan Karyawan Amin yang 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 dikonfirmasi Suara NTB di sela kegiatan uji kelayakan 1234567890123456789012345678901212 dan kepatutan para bakal calon kepala daerah / wakil 1234567890123456789012345678901212 kepala daerah di Mataram, Senin (22/6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212 Proses uji kelayakan dan kepatutan tersebut digelar 1234567890123456789012345678901212 dengan sederhana, nyaris tanpa melibatkan kepenguru1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 san Partai Golkar selain H. Mesir Suryadi dan Ikhsan 1234567890123456789012345678901212 sendiri. Dua panelis dihadirkan, yaitu Prof. Dr. Anang 1234567890123456789012345678901212 Husni dan Dr. Kadri. Agenda yang dijadwalkan dimulai 1234567890123456789012345678901212 pukul 09.00 Wita ternyata tidak bisa berlangsung tepat 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 waktu dan baru dimulai sekitar pukul 11.00 Wita.

1234567890123456789012345678901212 Bersama Mesir, Kadri dan Anang Husni kemudian 1234567890123456789012345678901212 melakukan dialog secara bergiliran terhadap tiga bakal 1234567890123456789012345678901212 calon kepala daerah / wakil kepala daerah yang hadir.

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mereka adalah M. Rusli M. Said, S.Pt, MM, Muhammad 1234567890123456789012345678901212 Amin dan Dzul Amirul Haq. 1234567890123456789012345678901212 Dari dokumen jadwal fit and proper test yang diperoleh 1234567890123456789012345678901212 Suara NTB, tampak sejumlah bakal calon ternyata telah 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 lebih dulu mengikuti proses serupa di kubu Aburizal Bak1234567890123456789012345678901212 rie yang memang sudah lebih dulu digelar pekan lalu.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212

Main di Dua Kaki Tak Jadi Soal

Kerugian Alkes Rp 1,095 Miliar

BPKP akan Pertahankan Temuannya Mataram (Suara NTB) Kontroversi perubahan angka kerugian negar dalam kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) di RSUD dr.Sudjono, Selong, Lombok Timur (Lotim), sampai ke telinga pejabat BPKP, Sotar Duga Hutabarat. Auditor yang mengaudit langsung kasus alkes Lotim ini mengaku akan tetap mempertahankan nilai kerugian negara yang mencapai Rp 1,095 miliar.

“Sebab bagaimana pun juga ini temuan kami, ya tentu harus tetap dipertahankannya,’’ tegas Sotar Duga Hutabarat menjawab Suara

NTB via ponsel. Sotar diketahui mantan auditor BPKP Bali yang mengaudit kasus dugaan penyimpangan pengadaan Alkes Lotim tahun 2009 lalu. Dimana saat itu belum ada BPKP Perwakilan NTB, sehingga di sub kan ke Bali. Sampai ke tahap penyidikan awal 2015 lalu, ia tetap digunakan penyidik untuk mengaudit kembali kasus itu.

Sementara posisi Sotar saat ini sebagai Kabid Investigasi pada BPKP Jawa Tengah.

Meski sudah tidak pada posisi sebelumnya ketika penyidikan kasus ini, Sotar mengaku tetap bisa mempertanggungjawabkan temuannya itu. “Secara

yuridis, temuan saya ini (Rp 1,095 miliar) tetap saya harus pertanggungjawabkan, termasuk di depan persidangan,” sebut Sotar.

Dia terkejut ketika mengetahui ada perubahan angka kerugian negara, turun dari nilai temuan pihaknya. Turunnya angka ini, ketika dalam proses pemberkasan dari Polda NTB ke Kejati NTB. Padahal semua prosedur dalam audit sudah ditempuh, sesuai dengan permintaan penyidik Polda NTB. Akan tetapi terkait prosedur perhitungan kerugian negara, ia tidak bisa menyebutkan, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA -Tiga saksi mantan KPA, PPK dan bendahara dalam proyek Alkes Lotim di Pengadilan Tipikor, Senin kemarin.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Halaman 2

11 Kasus Gizi Buruk Ditemukan di Mataram Awasi Petasan WALAUPUN telah dilarang untuk tidak membunyikan petasan di bulan puasa karena mengganggu kekhusyukan orang beribadah, masih saja terdengar suara petasan di Kota Mataram selama bulan Ramadhan ini. Untuk mengawasi petasan di tingkat kelurahan, Lurah Rembiga, Edwin Zamroni juga meminta agar para orang tua ikut mengawasi anak-anaknya agar tidak membeli dan membunyikan petasan.

Menurut Edwin, petasan (Suara NTB/dok) sering dibunyikan oleh anakEdwin Zamroni anak, apalagi pada saat mereka libur sekolah. “Kami sudah meminta kepada kepala lingkungan dan RT untuk mengawasi dan meminta agar RT menginformasikan kepada para orang tua,” ujarnya, Senin (22/6).

Ia mengatakan petasan ini biasanya hanya ramai dijual pada saat bulan puasa. Meskipun pengawasan tetap dilakukan, pasti ada saja pihak yang menjual. Ia mengakui di wilayahnya masih ada yang membunyikan petasan dan volumenya banyak pada saat libur sekolah.

“Tapi kalau anak-anak sudah masuk sekolah, mereka menjadi tidak punya waktu karena sibuk dengan urusan sekolah,” ujarnya. Koordinasi yang dilakukan dengan kepala lingkungan dan juga RT diharapkan agar imbauan untuk tidak membunyikan petasan tersebut dilanjutkan kepada para orang tua di wilayah masing-masing. “Karena anak-anak dekat dengan orang tuanya. Kalau nanti langsung ditindak Satpol PP kan kasihan juga anak-anak,” kata Edwin.

Terkait pengawasan rumah makan maupun warung di Kelurahan Rembiga, Edwin mengatakan pihaknya telah memberikan Surat Edaran (SE) Walikota Mataram kepada seluruh rumah makan, warung, maupun lesehan yang ada di wilayahnya agar tidak beroperasi di siang hari. Edwin mengatakan memang sejauh ini belum ada rumah makan yang ditemukan buka di siang hari, tapi biasanya mulai pertengahan puasa banyak warung yang tetap buka di siang hari.

“Awal-awal puasa biasanya kurang yang buka, tapi 10 hari ke atas biasanya sudah ada yang berani buka walaupun tidak vulgar,” ujarnya. Jika nanti ada rumah makan yang tetap buka di siang hari, pihaknya akan memberikan teguran. “Kalau masih tetap saja buka setelah diberi teguran jangan protes kalau ditertibkan,” cetusnya. (ynt)

Masyarakat Jangan Dipersulit PELAYANAN dokumen kependudukan di Kota Mataram, masih saja dikeluhkan oleh masyarakat. Anggota Komisi I DPRD Kota Mataram, Fuad Sofian Bamasaq, SH., mengaku, pihaknya banyak mendapat laporan dari masyarakat terkait pelayanan di Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Mataram. ‘’Masyarakat mengeluh, pelayanan di Dukcapil sering tidak nyaman,’’ tuturnya kepada Suara NTB di ruang ker(Suara NTB/fit) janya, Senin (22/6). Ia menFuad Sofian Bamasaq contohkan ada masyarakat yang membutuhkan KTP, tetapi Kartu Keluarga milik masyarakat itu, rusak. Meski nama warga bersangkutan muncul di server Dinas Dukcapil namu petugas di sana masih saja meminta masyarakat bersangkutan untuk menghadirkan pihak-pihak tertentu untuk menguatkan identitas pemohon KTP. Praktik-praktik seperti itu, lanjut Fuad, jelas membebani masyarakat. ‘’Pelayanan kepada masyarakat jangan dipersulit, mestinya pelayanan itu harus dipermudah,’’ pintanya. Pasalnya, kata politisi PDI Perjuangan ini, dari beberapa daerah yang pernah dikunjungi dalam studi banding, tidak ada yang sesulit di Kota Mataram. Bahkan, sekelas kota besar seperti Jakarta, pelayanannya justru sangat mudah. ‘’Di Jakarta saja, kalau hilang KK, cukup membuat surat keterangan kehilangan di polisi,’’ imbuhnya.

Fuad mengimbau kepada Dinas Dukcapil agar lebih rajin turun ke lapangan. Selama ini, ia melihat pelayanan dokumen kependudukan di Kota Mataram, masih pasif karena hanya tersentral di Dinas Dukcapil Kota Mataram. Untuk itu, ia mendorong dilakukannya terobosan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan mobile dipandang paling sesuai untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

Fuad pesimis target perekaman maupun pencetakan KTP elektronik di Kota Mataram akan mampu terpenuhi kalau tidak ada upaya mendekatkan pelayanan. Apalagi Dukcapil sudah memiliki fasilitas mobile. ‘’Mestinya itu dimanfaatkan betul.

Puasa jangan dijadikan alasan untuk meliburkan pelayanan ke lingkungan,’’ pungkasnya.

Ia berujar, masih banyak masyarakat wajib KTP di Kota Mataram, sampai saat ini justru belum ber-KTP. Pada bagian lain, Fuad mengatakan KTP elektronik mestinya berlaku seumur hidup dan itu harus disosialisasikan kepada masyarakat.

Fuad meminta Dukcapil lebih sering jemput bola ketimbang pasif menunggu di kantor. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sepanjang tahun 2015 ini, Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menemukan 11 kasus gizi buruk dimana beberapa diantaranya merupakan penderita gizi buruk yang tercatat sejak 2014 lalu. Hal ini disampaikan Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi, Senin (22/6) di Media Center Kantor Walikota Mataram.

Usman menyebutkan penderita gizi buruk yang terdata sejak tahun 2014 sebanyak lima orang dimana kelima balita ini menderita kelainan sejak lahir sehingga masih perlu penanganan. “Ada satu orang yang penyakit jantung dan kalau dioperasi usianya belum memenuhi syarat, ada juga yang tidak punya langit-langit mulut dan ada juga yang memiliki penyakit bawaan sejak lahir,” jelasnya.

Ia menambahkan dari 11 balita penderita gizi buruk ini, dua diantaranya pernah dirawat di Puskesmas Karang Pule dan tiga orang pernah dirawat di Puskesmas Karang Taliwang. Usman mengatakan di daerah mana pun kasus gizi buruk masih ditemukan, dan yang menjadi persoalan adalah tertangani atau tidak.

Usman mengatakan 11

anak ini telah melalui tahap perawatan di rumah sakit dan saat ini kondisinya telah dinyatakan pulih dari gizi buruk.

Untuk menjaga agar pola makan anak penderita gizi buruk ini tetap terjaga, begitu juga dengan pemenuhan gizinya tercukupi, Dikes Kota Mataram memberikan uang makan Rp 10 ribu per hari selama 90 hari

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan, anggaran tahun 2015 dialokasikan sekitar Rp 10 miliar yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Mataram, untuk perbaikan serta peningkatan kualitas jalan di Kota Mataram.

Anggaran Rp 10 miliar itu khusus perbaikan sejumlah jalan lingkungan yang tersebar di Kota Mataram, sedangkan Rp 50 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), masih dalam tahap tender. Pengerjaan serta jumlahnya sesuai dengan proposal pengajuan di Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Beberapa paket pengerjaan jalan lingkungan dengan nilai di bawah Rp 200 juta, sudah mulai berjalan bahkan sebagian akan final.

Ia menyebutkan, anggaran Rp 10 miliar bisa mengerjakan jalan sepanjang delapan kilometer. Sementara, Rp 50 miliar dipastikan bisa mengerjakan sekitar 50 kilometer. Persoalan tender jalan belum tuntas dikerjakan, karena masih menunggu audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) yang menjadi mitra kerja dari Kementerian Keuangan.

Dipastikan, setelah dilakukan verifikasi terhadap laporan dan lain sebagainya, pengerjaan tender perbaikan jalan Rp 50 miliar itu akan dikerjakan. Disinggung soal jalan Lalu Mesir cepat rusak?

Proyek jalan itu masih dalam masa pemeliharaan kontraktor, sehingga perbaikannya dibebankan kepada perusahaan yang mengerjakan Berdasarkan data lelang di sistem elektronik atau LPSE Kota Mataram, sekitar tujuh paket pengerjaan proyek yang dimiliki oleh Dinas PU Kota Mataram. Yakni, Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Paket III (Tiga) senilai Rp 1,3 miliar, Peningkatan Jalan (Hotmix) Paket III senilai Rp 1,4 miliar, Peningkatan Jalan (Hotmix) Paket I (Satu) Jalan Lingkar Kopajali dan Jalan Swadaya VIII Rp 999 juta, Peningkatan Jalan (HOTMIX) Paket II (Dua) senilai Rp 1,6 miliar, pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Paket II (DUA) senilai Rp 619 juta, Peningkatan Jalan (HOTMIX) Paket V (Lima) Rp 729 juta dan Pemeliharaan Berkala Jalan (Hotmix) Paket I (Satu) Rp 1,2 miliar. (cem)

Pengemis Ditangkap, Pos Pantau Belum Prioritas Mataram (Suara NTB) Satuan tugas (Satgas) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, mengamankan seorang pengemis asal Kelurahan Gomong yang kedapatan meminta–minta di depan SMKN 4 Mataram.

Meskipun demikian, Disosnakertrans menganggap pos pantau belum menjadi prioritas dan hanya sebagai alternatif kedua.

Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik mengatakan, pola pengawasan terhadap anak jalanan, gepeng dan pengemis dimaksimalkan dengan melakukan patroli di titik-titik rawan yang dijadikan tempat meminta-minta oleh anjal, pengemis dan gepeng. Penguatan patroli ini dipahami lebih efektif dibandingkan dengan pembuatan pos pantau, sehingga pos pantau menjadi alternatif kedua dalam mengantisipasi penyakit sosial tersebut. “Polanya adalah kita lakukan patroli menggunakan mobil dan motor,” kata Khalik di ruang kerjanya.

Lain halnya dengan anjal, gepeng dan pengemis ini beroperasi di perempatan jalan, sehingga pos pantau mendesak harus didirikan. Ia melihat

sejak 2014 lalu, keberadaan penyakit sosial ini sudah tidak ada. Artinya, patroli rutin dilakukan oleh Satgas lebih efektif.

Dibandingkan ramadhan tahun 2014 lalu, hari kelima ramadhan berhasil diamankan 25 orang, tetapi tahun 2015 hanya satu pengemis diamankan.

Patroli tahun ini ada penambahan area pengawasan dari sebelumnya. Yakni, menyasar perempatan di jalan lingkar selatan. “Satgas sekarang muter sampai ke lingkar selatan,” sebutnya.

Khalik berdalih, tidak ada kaitan dengan persoalan anggaran dengan pendirian pos pantau. Ia lebih melihat efektifitas menerjunkan petugas patroli.

Terkait dengan anjal, gepeng dan pengemis di ruko maupun mall, sesuai permintaan telah ditempatkan petugas berseragam sipil dan lengkap di Mataram Mall, untuk memantau penyakit sosial itu.

Disisi lain, gepeng asal Gomong yang tertangkap hasilnya disita kemudian dibuatkan surat pernyataan agar tidak mengemis lagi.

“Uangnya kita akan berikan, kalau dia datang membawa kepala lingkungannya,” ujarnya. (cem)

Pemkot Pantau Kedisiplinan PNS

H. Makbul Ma’shum

hadap kedisiplinan pegawai negeri sipil (PNS) selama bulan ramadhan. Jangan sampai, ramadhan dijadikan alasan untuk bermalas–malasan.

Inspektur pada Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi, Senin (22/6) mengungkapkan, program pengawasan kinerja maupun kedisiplinan PNS tetap dilakukan, meskipun selama bulan suci ramadhan. “Alhamdulillah, kita tetap lakukan pemantauan,” katanya.

Meski secara khusus tidak ada pengawasan dibentuk, tetapi Inspektorat satu tim dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

BKD nantinya memberikan pembi(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

H. Usman Hadi

Peningkatan dan Perbaikan Jalan Dianggarkan Rp 10 Miliar

Selama Ramadhan

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram akan melakukan pemantauan ter-

atau tiga bulan untuk penderita gizi buruk. Sedangkan untuk penderita gizi kurang diberikan biaya makan sebesar Rp 5 ribu per hari selama 90 hari.

Dengan uang makan ini diharapkan dalam waktu tiga bulan balita penderita gizi buruk maupun gizi kurang bisa pulih.

Di samping itu, edukasi kepada orang tua juga tetap diberikan.

Bagi penderita gizi buruk yang diopname di rumah sakit, Dikes Kota Mataram juga memberikan dana pendamping bagi orang tua penderita gizi buruk sebesar Rp 40 ribu per hari. Alasan diberikannya dana pendamping ini karena biasanya keluarga atau orang tua enggan berlama-lama membiarkan anaknya dirawat di rumah sakit karena alasan pekerjaan dan lainnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dikes Kota Mataram, I Dewa Made Mudita, M.Kes menambahkan penanganan gizi buruk ini butuh waktu panjang serta edukasi untuk orang tua dan masyarakat. Menurutnya penanganan gizi buruk bukan hanya tugas pemerintah, tapi memerlukan komitmen bersama dengan masyarakat. (ynt)

naan terhadap PNS. Tidak menutup kemungkinan kata mantan Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram ini, pihaknya bersama BKD melakukan inspeksi mendadak (Sidak) terhadap PNS. “Iya, bisa saja kita lakukan sidak nanti,” pungkasnya.

Ia mengakui, belum ada laporan bahwa ada PNS indisipliner. Persoalan kedisiplinan menurutnya, keharusan yang diterapkan oleh setiap pegawai. Jangan sampai karena ramadhan dijadikan alasan untuk bermalas–malasan atau tidak memiliki semangat dan etos kerja. Ia berharap, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk memacu semangat bekerja. “Jangan puasa dijadikan kambing hitam,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Asisten III Setda Kota Mataram, Hj. Baiq Evi Ganevia. Ia menu-

turkan, pengawasan kedisiplinan PNS tetap dilakukan selama bulan suci ramadhan.

Belum ada laporan terkait PNS indisipliner, sebab pengawasan serahkan sepenuhnya kepada kepala SKPD masing–masing.

Evi tidak berani memastikan apakah akan melakukan sidak selama ramadhan, tetapi dipastikan PNS di Kota Mataram sudah bekerja sesuai dengan aturan. “Nanti aja kita lihat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, agar PNS di lingkup Pemkot Mataram tidak menjadikan alasan ramadhan untuk bermalas–malasan. Bahkan, hari pertama puasa Wawali menyempatkan diri melakukan inspeksi di dua SKPD dan Puskesmas. (cem)

(Suara NTB/ynt)

CEROBONG ASAP - Salah satu cerobong asap di salah satu rumah di Kekalik Gerisak yang digunakan sebagai tempat produksi tahu. Cerobong asap seharusnya memiliki tinggi 15-20 meter, tapi kebanyakan cerobong asap produksi tahu di wilayah ini memiliki tinggi di bawah standar sehingga warga sekitarnya rentan terkena ISPA.

Rentan ISPA

Produsen Tahu Diminta Tinggikan Cerobong Mataram (Suara NTB) Para produsen tahu yang ada di Kelurahan Kekalik Jaya diminta meninggikan cerobong asapnya agar warga setempat terhindar dari penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) akibat asap yang dikeluarkan pada saat proses produksi pembakaran tahu. Hal ini disampaikan Lurah Kekalik Jaya, M. Fathurrahman, SH. Warga Kekalik Jaya khususnya yang ada di Lingkungan Kekalik Kijang rentan terkena ISPA yang disebabkan oleh banyaknya cerobong pembakaran produksi tahu dan tempe di wilayah itu.

Mengingat Kelurahan Kekalik Jaya adalah salah satu sentra produksi tahu dan tempe di Kota Mataram. “Jalan keluarnya harus meninggikan

cerobong supaya asap tidak turun,” ujarnya.

Fathurrahman mengatakan jumlah rumah tangga yang memproduksi tahu cukup banyak sehingga pihaknya tidak bisa melakukan intervensi secara menyeluruh. Pembuatan tahu juga tempe menjadi salah mata pencaharian utama warganya. Khusus di Kekalik Timur, sebagian besar warganya adalah pengusaha tahu dan tempe. Sementara di Kekalik Kijang warga yang memproduksi tahu sebanyak dua pertiga persen dari jumlah warga. “Masyarakat juga harus memiliki kerjasama untuk menaikkan cerobong agar tidak menimbulkan efek untuk masyarakat,” jelasnya.

Cerobong asap yang dimiliki para produsen tahu tingginya hanya empat meter. Se-

harusnya tinggi cerobong itu sekitar 15-20 meter. Ia mengatakan kerap mendapatkan laporan terkait warganya yang terkena ISPA. Namun mengenai jumlah pastinya, Fathurrahman mengatakan pihaknya belum mengetahui.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. Usman Hadi menyampaikan agar warga Kekalik Jaya terhindar dari penyakit ISPA, mereka harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). “Itu satu kuncinya,” ujarnya. Ia menerangkan penyakit ISPA ini adalah penyakit yang erat kaitannya dengan kebersihan lingkungan.

Untuk itu warga harus tetap meningkatkan kualitas kebersihan rumah maupun lingkungan mereka agar terhindar dari penyakit itu. (ynt)

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Wisman Nyaris Sepi MELEMAHNYA pertumbuhan ekonomi secara nasional dikhawatirkan akan menghantam sektor pariwisata.

Bahkan, ada indikasi banyak Wisatawan Mancanegera (Wisman) eksodus pelesiran ke negara-negara yang ekonominya lebih stabil. Ketua Himpunan Pariwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH, Senin (22/6) mengatakan, pemda dan stakeholders harus melakukan antisipasi dengan memperbanyak promosi wisata dan lebih “genit” menjual wisata NTB. “Wisman nyaris sepi, bisa saja mereka lebih memilih berwisata ke negara-negara tetangga lain, misalnya Malaysia,” katanya. Alasannya, negara-negara yang perekonomiannya lebih stabil, tentu menawarkan paket-paket wisata dengan harga yang jauh lebih bersaing. Bandingkan dengan negara yang perekonomiannya memang lesu, seperti Indonesia saat ini. Tentunya, segala aktivitas beban operasionalnya akan tinggi. Karena harus mempertahankan diri di tengah kelesuan ekonomi tersebut.

“Kalau tidak beban operasional dinaikkan, bagaimana sebuah perusahaan (pariwisata) akan beroperasi maksimal. Tentu para perusahaan travel akan menjual paket-paket wisatanya dengan harga yang lebih tinggi dari sebelumnya. Karena harus mengimbangi kondisi yang terjadi saat ini,” ujar lawyer ini.

Meski demikian, perusahaan travel juga tidak boleh terlalu membanting harga penawaran. Sebab, jika marginnya kecil, maka pergerakan pertumbuhan perusahaan akan stagnan. Tentu akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan perusahaan itu sendiri dan pekerja yang dinaunginya.

“Harga paket-paket wisata kita kalau tinggi juga tidak terlalu bagus, kalau rendah juga tidak bagus.

Agak dilematis memang dengan kondisi sekarang ini.

Lesunya perekonomian ini menjadi tantangan berat,” katanya menguatkan.

Kendati demikian, keadaan kunjungan wisatawan saat ini belum separah kondisi saat krisis moneter beberapa tahun lalu. “Alhamdulillah guide-guide kita masih cukup aktif menerima tamu. Tetapi tamu yang datang kebanyakan wisatawan domestik. Wisatawan mancanegara relatif m i n i m , ” demikian Ainuddin. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Tim Percepatan Pembangunan NTB Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Harus ada pihak tertentu yang menjelaskan kepada publik tentang tupoksi tim percepatan pembangunan yang dibentuk gubernur NTB. Hal ini perlu dilakukan supaya tidak tercipta persepsi liar, bahkan harapan berlebihan masyarakat terhadap tim dalam memastikan percepatan akselerasi pembangunan NTB. Akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram, Dr. Firmansyah, SE, M. Si, Senin (22/6) menyebutkan, pertanyaan yang seringkali muncul, dimana peran tim percepatan pembangunan, apa saja yang sudah dilakukannya. Pertanyaan ini bila tidak dijelaskan secara baik akan semakin menimbulkan keraguan publik.

“Saya menduga tim percepatan bekerja bukan dalam wilayah eksekusi program namun dalam rangka mengkoordinasikan setiap program SKPD dan selanjutnya informasi dan telaahan tim akan menjadi konsumsi Gubernur untuk ditindaklanjuti SKPD,” ujarnya.

Bila ini benar, maka tim percepatan yang dibentuk gubernur ini sangat strategis dalam menyukseskan pembangunan sektor-sektor unggulan NTB yang kita tahu masih saja tidak sesuai harapan. Bagaimana Tim ini dapat bekerja secara efektif dan memenuhi harapan masyarakat NTB? Bila diamati program SKPD yang selama ini berjalan sangat kental dengan ego dan orientasi kedinasan. Padalah, bisa saja setiap program dapat menjadi tugas dan tanggungjawab bersama beberapa SKPD, bukan hanya satu atau dua SKPD. Sehingga dikhawatirkan terjadi tumpang tindih, resikon-

ya program unggulan menjadi tidak berjalan mulus.

Atas dasar itu, antar SKPD harus ada jembatan yang mampu mengkoordinasikan atau mensikronisasikan setiap program unggulan sehingga tidak tumpang tindih. Jembatan itu harus punya taring dan punya kewenangan besar memanggil dan menegur SKPD bila ternyata keluar rel.

Harus terbangun image, mendengarkan panggilan tim sama dengan mendengarkan panggilan Gubernur.

“Saya ingin mengangkat contoh rill terkait bagaimana harusnya peran nyata tim.

Beberapa waktu lalu BPS

melansir bahwa upaya penurunan kemiskinan NTB melambat yaitu kurang dari 1 persen dari 2 persen yang diimpikan dalam RPJMD 20132018,” tambahnya.

Mengurangi kemiskinan tidak boleh menjadi tanggungjawab satu pihak saja, karena kemiskinan akan menyangkut daya beli masyarakat. Erat kaitanya dengan pengendalian inflasi, pengangguran akan terkait kuantitas dan kualitas perindustrian, perdagangan dan ketenagakerjaan, kekurangan modal terkait dinas koperasi, lembaga keuangan atau perbankan, pengurangan penyakit akibat polusi terkait badan lingkungan hidup dan lain-lain.

Semua pihak yang terkait dengan bidang-bidang di atas harus berkoordinasi untuk mengurangi kemiskinan. Tim percepatan memiliki ruang be-

(Suara NTB/dok)

Firmansyah sar untuk mengajak pihak-pihak terkait bicara. Tim harus mengetahui berbagai program dan persoalan yang seringkali muncul. Lalu bagaimana dengan polusi apa kaitannya dengan kemiskinan. (bul) (Suara NTB/her)

NAIK - Harga beras di pasar tradisional Gerung, Lobar, merangkak naik, sejak awal Ramadhan.

Ainuddin (Suara NTB/dok)

Lobar Tak Punya Anggaran untuk Operasi Pasar Giri Menang (Suara NTB) – Memasuki bulan Ramadhan ini, harga sejumlah kebutuan pokok hampir di semua pasar tradisional di Lombok Barat (Lobar) merangkak. Kenaikan harga bahan pokok ini diperkirakan mencapai 15-20 persen.

Namun sayang, Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat tidak bisa melakukan Operasi pasar (OP) karena tidak

punya anggaran. Dinas terkait hanya bisa bekerjasama dengan pihak distributor untuk melakukan pasar murah dan OP. Kepala Disperindag Lobar, Hj Lale Prayatni kepada wartawan, Senin (22/6), hasil pantauan sementara bahwa harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional memang terjadi lonjakan.

“Terutama harga daging kenaikannya tinggi sekali,” aku Lale.

Disebutkan, harga daging naik menjadi Rp 120 ribu, telur Rp 1.300. Begitu pula harga beras, naik kisaran Rp 7.500 per kilogram menjadi Rp 8.500 per kilogram. Yang masih harganya stabil, bawang merah karena di daerah Bima sedang panen raya.

Jika hasil evaluasi nanti, harga kebutuhan pokok terus merangkak dan perlu dilakukan OP dan pasar murah.

Maka pihakya akan menyurati dan berkoordinasi dengan distributor serta Alfamart untuk melakukan pasar mudah.

Untuk melaksanakan OP, pihaknya tidak memliki dana.

Pihaknya hanya bisa menyediakan sarana seperti tenda. “Kalau Disperindag tidak punya anggaran untuk OP, kami hanya bisa sediakan tenda,” ujarnya.

Untuk memantau harga di

pasaran, pihaknya telah membagi tim untuk turun ke pasarpasar. Tim ini bertugas memantau harga kebutuhan pokok dan barang kebutuhan yang kedaluwarsa serta mengandung bahan berbahaya yang dijual di pasaran.

Saat ini, tim tersebut telah disebar ke hampir semua pasar yang ada di Lobar. Tim ini akan turun dua kali seminggu. (her)

Perbankan Masih ”Pelit” Berkontribusi ke Sektor Kemaritiman Mataram (Suara NTB) Perbankan masih tetap ngotot mempertahankan asas keberhati-hatian dalam penyaluran kreditnya. Sektor kemaritimanpun terkena imbas tak mampu “mencicipi” dana-dana

segar sekian banyak bank secara maksimal. Padahal, sektor kelautan ini menjadi perhatian besar pemerintah pusat.

Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), L. Kamala, SH, Senin (22/6), perbankan terlalu kaku menerapkan aturannya sendiri. Dimaksudkan, realisasi kredit tidak terlepas dari syarat agunan yang belum tentu dimiliki oleh para nelayan, atau para pekerja laut. Dengan kuatnya aturan sendiri dari perbankan itu, nyaris aturan pemerintahpun tak ada gunanya. Mestinya, menurut Kamala perbankan ini berkontribusi mendukung sektor kemaritiman yang dielu-elukan pemerintah pusat.

HNSI menolak keras

ketidakberpihakan perbankan tersebut. Meskipun pemerintah memberi ruang dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan-perbankan yang telah ditunjuk. Tetapi, tetap saja persyaratan menggunakan jaminan itu diberlakukan.

“KUR saja masih mengacu pada aturan bank, bukan aturan pemerintah. Syaratnya tetap ada diberlakukan oleh bank,” ujar Kamala.

Dengan kondisi yang demikian, alternatif pembiayaan atau operasional para nelayan, masih tetap mengandalkan peran para “tuannya”.

Pemilik modal inilah yang memodali seluruh operasional nelayan, tetapi dengan catatan hasil tangkapnya tetap

diserahkan ke pemilik modal, dengan ketentuan harga yang bisa saja diatur sepihak.

“Saya tidak menyebut itu praktik rentenir ya, tetapi yang lebih berperan selama ini adalah toke, juragan, mereka kasi modal dan mereka yang mengambil hasil tangkapan nelayan,” tandasnya. Sektor kemaritiman ini sangat luas sebenarnya, bahkan potensinya cukup besar. Tetapi mengapa di sektor inilah justru tingkat kemiskinannya tinggi. Salah satu alasannya seperti yang dikemukakan. Pendapatan para nelayan lebih banyak menguntungkan bagi pemilik modal.

Sementara itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB mencatat kredit yang disalurkan ke sektor

perikanan dan pertanian hanya 1,65 persen dari total yang disalurkan perbankan pada triwulan I/2015 sebesar Rp 21,78 triliun.

Padahal, sektor pertanian dan perikanan juga merupakan kategori utama dalam produk domestik regional bruto (PDRB) NTB, tapi porsi kreditnya relatif kecil, yakni hanya sebesar 1,65 persen berdasarkan lokasi bank dan 1,38 persen berdasarkan lokasi proyek.

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Prijono, mengatakan pelaku usaha sektor pertanian dan perikanan di NTB, pada umumnya merupakan pelaku usaha individual yang memanfaatkan pembiayaan dari modal sendiri atau pihak lain di luar perbankan.

“Perbankan tentu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit ke semua sektor, termasuk sektor pertanian dan perikanan. Namun, para petani dan nelayan bisa mengakses program kredit yang dijamin pemerintah, salah satunya KUR,” demikian dikatakan. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3686BM NOKA/NOSIN:MH1JBC1119K304022/ J B C 1 E - 1 2 9 3 0 5 9 AN.SIRAJUDDIN IDRIS HLG DISKTR PERUMNAS KOTA MATARAM HILANG BPKB R4 TOYOTA COROLA DR377AD NOKA/ NOSIN AE92905596774A2145571 NO.BPKB:9745663.O AN.HENDRI RAHMAN HLG DISKTRMATARAM. HILANG STNK R2 HONDA DR6243AU NOKA/NOSIN:MH1JB41135K002568/JB41E1003468 AN.H.ABDUL HAMDID HLG DISKTR JL.ARYA BANJARGETAS AMPENAN HILANG STNK R2 HONDA DR2936BN NOKA/NOSIN:MH1JBC1149K237206/ JBC1E-125552 AN.ZAKARIAS MADUN BAC HLG DISKTR JL.SRIWIJAYA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Harga Air Mahal PETANI di wilayah Lombok Timur (Lotim) bagian selatan diduga membeli air dengan harga cukup mahal untuk mengairi sawah-sawah mereka. Salah satunya petani di Desa Borok Toyang Kecamatan Sakra Barat. Kabarnya petani harus mengeluarkan uang Rp 300 ribu hingga Rp 1 juta.

Hal ini dikeluhkan sejumlah petani. Kehadiran Bendungan Pandanduri diharapkan bisa memudahkan petani mengairi sawah mereka dengan gratis. Akan tetapi harapan itu punah, karena harus terjerat aturan harus membayar kepada pihak yang mengatur air tersebut.

Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Mudahan yang dikonfirmasi wartawan mengakui adanya keluhan petani terkait hal tersebut. Informasinya dana tersebut digunakan untuk biaya menjaga air yang diatur petugas P3A. “Namun riilnya seperti apa di lapangan saya belum cek,” paparnya, Senin (22/6).

Persoalan air, lanjutnya, menjadi atensi khusus Dinas PU Lotim, khususnya untuk wilayah Lotim bagian selatan. Diterangkan, pada awalnya masih ada keraguan ketersediaan air.

Karenanya dilakukan distribusi air dari wilayah kabupaten Lombok Tengah. Air semua dimasukkan ke Bendungan Pandanduri.

Pada tahap awal pengisian bendungan, tidak diperbolehkan dulu mengeluarkan air sampai menunggu sertifikasi layak operasi. Namun karena desakan masyarakat, sehingga terpaksa dikeluarkan. “Daripada dirongrong masyarakat,” ucapnya.

Aktivitas jual beli air, katanya, memang kerap terjadi namun ia pastikan bukan dari Pandanduri.

Melainkan dari jalur lain.

Dinas PU, lanjutnya, hanya mengurus jaringan irigasi primer dan skunder. Informasi yang dikeluhkan masyarakat petani adalah jaringan irigasi tersier, yakni yang langsung masuk ke sawah-sawah petani dan menjadi wewenang Dinas Pertanian dan Peternakan. (rus) (Suara NTB/rus)

Saham di Bank NTB

(Suara NTB/dok)

Pemda KLU Targetkan Bertambah Rp 50 Miliar Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memproyeksikan nominal saham yang tertanam di PT. Bank NTB akan bertambah dari saham yang ada saat ini. Sampai dengan tahun 2014, jumlah saham Pemda KLU tergolong paling buncit di antara pemegang saham lain, yakni Rp 8,97 miliar lebih. Dalam 5 tahun ke depan, angka tersebut ditargetkan akan ditambah sebesar Rp 50 miliar.

“Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2015 lalu, diharapkan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk meningkatkan jumlah penyertaan modal hingga Rp 50 miliar dari APBD sampai dengan tahun 2019,” kata Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Senin (22/6).

Bupati menyebut, saham sebesar Rp 8,97 miliar lebih saat ini merupakan akumulasi dari penyertaan sejak 2010 – 2014. Antara lain rinciannya, Rp 3,57 miliar lebih di 2010, masing-masing Rp 1 miliar pada 2012 dan 2013, dan pada APBD Perubahan 2013 sebesar Rp 1,4 miliar lebih dari dividen yang disetorkan kembali, serta Rp 2 miliar pada 2014.

Selanjutnya terang Djohan, dari proyeksi setoran modal Rp 50 miliar untuk 5 tahun ke depan, pihaknya sudah merancang besaran setoran per tahunnya. Di mulai pada tahun ini, yakni Rp 10 miliar, yang berasal dari dua sumber anggaran yakni APBD KLU sebesar Rp 6,5 miliar dan Rp 3,5 miliar lainnya dari aset eks Terminal Bank NTB yang akan dibeli oleh Bank NTB. Berikutnya pada 2016 hingga 2019, setiap tahunnya akan dialokasikan penyertaan modal dengan besaran tetap sebesar Rp 7,125 miliar.

“Alokasi rencana penyertaan modal itu adalah dalam rangka pemenuhan dan peningkatan permodalan pada PT. Bank NTB agar mencukupi Capital Aset Ratio (rasio CAR) sebesar Rp 1 triliun pada akhir tahun. Pemenuhan modal inti tersebut harus terpenuhi d 2016,” kata Djohan.

Lebih lanjut, kata Bupati, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menekankan agar penyertaan modal tersebut dapat dipenuhi melalui dukungan saham kabupaten/ kota dan Pemprov NTB selaku pemegang saham mayoritas.

Lombok Utara dalam hal ini, akan berupaya meningkatkan sahamnya di Bank NTB dari berbagai sumber pendapatan, seperti APBD, penyetoran kembali dividen, pendapatan bunga deposito, jasa giro, dan lainnya.

Dalam konteks pemenuhan modal disetor itu, Bupati mengharapkan adanya kerjasama dan komunikasi politik yang searah dengan kalangan DPRD KLU, utamanya Anggota Dewan yang duduk di Banmus, Baleg, Badan Anggaran, serta Komisi dan Fraksi-fraksi. ‘’Sebab meskipun eksekutif mengusulkan, namun Dewan pada sisi lain menganulir, maka penyertaan modal tersebut akan sulit terpenuhi,’’ ujarnya. (ari)

(Suara NTB/rus)

BONGKAR MUAT - Kapal tongkang yang memuat cangkang sawit saat melakukan bongkar muat di Dermaga Labuhan Haji Lotim, Senin (22/6).

NTB Belum Punya Alternatif Bahan Bakar Omprongan Tembakau Selong (Suara NTB) Kegiatan pengomprongan tembakau virginia Lombok membutuhkan bahan bakar cukup besar. Diketahui di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ada belasan ribu oven tembakau yang beraktivitas pada musim pengomprongan. Upaya penyediaan bahan bakar masih menjadi kendala.

Seperti dilakukan PT Ek-

sport Leaf Indonesia (ELI) yang mendatangkan 13 ribu ton cangkang sawit dari Pulau Kalimantan dan Sulawesi yang mulai bongkar muat di Dermaga Labuhan Haji, Senin (22/6).

Head of Growing PT ELI, Marihot Jimmy Tampubolon melalui Leaf Regional Manager PT ELI Suwandy Hasbi menyebut belasan ribu cangkang sawit didatangkan se-

Kegiatan mendatangkan bahan bakar dari luar daerah ini disebut hanya jangka pendek saja.

Informasinya, Pemkab Lotim akan membuat briket sampah bekerja sama dengan Pemerintah Jerman untuk memenuhi bahan bakar omprongan. Adanya kebijakan ini didukung pihak PT ELI, asalkan memiliki kualitas yang cukup bagus. (rus)

Dewan Pengawas PDAM Bela Kinerja Direksi

Tanjung (Suara NTB) Jajaran Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setidaknya membela kinerja Direksi PDAM Kabupaten Lombok Utara (KLU). PDAM yang dituding memiliki rapor keuangan “Tidak Sehat” justru diklaim “Sehat” oleh Dewan Pengawas. Kondisi itu pun mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang menyatakan kondisi PDAM Tanjung, sehat.

“Siapa bilang PDAM kita tidak sehat? Kalau tidak sehat, karyawannya tentu tidak makan karena tidak menerima digaji. Coba dicek ke kantor PDAM terkait sistem pengelolaan keuangannya,” ungkap Dewan Pengawas PDAM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, Senin (22/6).

Menurut pria yang juga Kepala Dinas PU Tamben KLU itu, LHP BPK RI Perwakilan NTB menyimpulkan kondisi PDAM KLU secara umum cukup bagus dengan kinerja keuangan cukup baik. Tetapi dalam sebuah sistem, tentu

ada saja hal-hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan, sehingga mengoptimalkan kinerja secara keseluruhan.

Nurjati menjelaskna, selama PDAM KLU diserahterimakan dan dikelola oleh direksi yang dipercaya Pemda KLU, kinerja Perusda ini terbilang lumayan. Dua tahun terakhir (2013 – 2014), PDAM disuntik oleh Pemda dengan dana penyertaan masing-masing Rp 2 miliar dan Rp 4 miliar.

Informasi sebelumnya Direktur PDAM, Suhaily, ST., menyebut PDAM KLU telah mengantongi keuntungan

dalam dua tahun terakhir masing-masing Rp 1,3 miliar dan RP 2,2 miliar. Di antaranya laba itu, 55 persennya menjadi bagian Pemda KLU untuk diserahkan sebagai dividen.

Hanya saja, berdasarkan Permendagri 27 tahun 2013 menyatakan, bahwa bagian laba pada PDAM yang layanannya belum mencapai 80 persen dari jumlah penduduk, maka laba itu tergolong laba ditahan.

Laba itu selanjutnya diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan sarana dan prasarana SPAM, baik fisik maupun non

fisik. “Jika neraca keuangan PDAM betul-betul tidak sehat, mana mungkin bisa beroperasi sampai sekarang ini,” logika Nurjati.

Sementara itu, Dewan KLU berdasarkan rapat Baleg DPRD KLU tetap menolak penyertaan modal pada PDAM KLU senilai Rp 2 miliar. Alokasi anggaran yang disepakati pada 2014 itu tak bisa langsung dibahas menjadi produk hukum, lantaran eksekutif lalai memasukkan pembahasannya drafnya ke dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Selain itu pula, masih munculnya pro kontra mengenai makna regulasi Permendagri 27 tahun 2013 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2014, masih menuai perdebatan. Komisi I DPRD KLU berpendapat, pada bagian laba ditahan, tidak be-

rarti ditahan secara sepihak oleh PDAM, melainkan harus dilaporkan atau dimasukkan ke dalam arus kas di Dispenda. Perkara laba tersebut tidak masuk ke dalam retribusi PAD, yang jelas harus dicatat dulu sebagai bagian dari laba yang diinvestasikan kembali ke PDAM. Mengacu langkah itu, maka PDAM berarti akan meniru langkah PT. Bank NTB selaku Perusda.

“Penyertaan Modal PDAM kita giring supaya masuk Prolegda 2016 karena terkait dengan Permendagri No. 1 tahun 2014. Segala produk hukum daerah, berbentuk Raperda harus masuk Prolegda dulu.

Demikian juga dengan Penyertaan Modal 5 tahunan PDAM sebesar Rp 26 miliar, akan kita kaji lagi. Berapa sebenarnya angka riil yang realistis,” ungkap Ketua Baleg DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag. (ari)

Seorang IRT di Lotim Tewas Dibacok Orang Tak Dikenal Selong (Suara NTB) – Sungguh naas nasib Siti Sri Utami (45), seorang ibu rumah tangga (IRT) di Lingkungan Karang Anyar Bermis II Kelurahan Kembang Sari Kecamatan Selong Lombok Timur (Lotim). Nyawa Sri Utami melayang setelah ditikam orang tidak dikenal di bagian perut sebelah kiri, Senin (22/ 6) sekitar pukul 10.00 WITA. Ironisnya, pembacokan dilakukan di depan mata anak korban sendiri.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB, kejadian itu bermula pada saat Siti Sri Utami (korban) sedang mencuci pakaian di dalam rumahnya. Tiba-tiba saja, datang seseorang tak dikenal dengan menggunakan ikat kepala

Lima Pemuda Diamankan Satpol PP Lotim

(Suara NTB/yon)

DIAMANKAN - Lima warga yang diamankan Satpol PP Lotim saat makan di tempat terbuka di Pantai Labuhan Haji, Senin (22/6).

bukan pada waktunya. “Jadi kelima pemuda itu kita amankan di Pantai Labuhan Haji, pada saat dilakukannya penggerebekan, mereka kita temukan sedang berbuka di siang bolong dengan menggunakan nasi bungkus,” jelasnya.

Adapun, lanjut Purwadi, dari tangan kelima pemuda itu, petugas mengamankan barang bukti berupa nasi

Sejauh ini berbagai kegiatan uji coba dilakukan pihak ELI untuk menjawab persoalan bahan bakar omprongan. Pernah juga diuci coba tongkol jagung. Namun sejauh ini dinilai cangkang sawit yang terbilang cukup bagus.

Diakui investasi yang dibutuhkan untuk mendatangkan cangkang sawit dari Kalimantan dan Sulawesi. “Dari nebang kayu,” ungkapnya.

Dinilai Tak Sehat

warna hitam dan pakaian serba hitam. Pelaku langsung menyekap korban dari belakang di kamar mandi.

Korban sempat melawan, namun perlawanan yang dilakukan korban berujung petaka. Karena pelaku langsung menikam korban di bagian perut bagian kiri hingga membuat korban terjatuh. Pelaku yang melihat korban jatuh ke lantai dan tak berdaya langsung melarikan diri dengan memanjat pagar tembok rumah korban.

Melihat ibunya terkapar di lantai, anak korban langsung berteriak meminta tolong kepada masyarakat setempat dan masyarakat langsung membawa korban ke rumah sakit.

Meski sempat dilarikan ke

Makan di Tempat Terbuka Selong (Suara NTB) Nasip apes menimpa lima pemuda asal Kelurahan Majidi Kecamatan Selong Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Nekat berbuka puasa pada siang bolong, kelima pemuda tersebut langsung diamankan petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Senin (22/6) siang. Kelima pemuda tersebut digelandang Satpol PP Lotim saat ketahuan makan sekitar pukul 11.00 WITA di Pantai Labuhan Haji Lotim.

Kepada wartawan di Selong, Kepala Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, melalui Kasi Opstib dan Linmas, Lalu Abdullah Purwadi,S.STP, MM, mengatakan keberadaan lima pemuda yang diamankan ketika sedang melakukan aksi berbuka puasa di siang bolong itu dari hasil patroli yang dilakukan petugas.

Pada saat melakukan patroli ke Pantai Labuhan Haji, petugas menemukan lima pemuda yang sedang berbuka

bagai alternatif bahan bakar omprongan sudah tiga tahun terakhir dilakukan.

Diakui selama ini pihaknya belum menemukan ada bahan bakar alternatif lain yang ada di NTB untuk memenuhi kebutuhan omprongan tembakau. Pihak ELI sendiri sudah juga menggunakan cangkang kemiri, namun masih terbatas, sehingga didatangkan dari NTT.

bungkus, air minum, korek api, rokok dan lainnya. Sementara, inisial dari kelima pemuda itu, yakni AB, SH, JM, JK, SM. Akibat dari perbuatannya, kelima pemuda tersebut saat ini berususan dengan Satpol PP Lotim dengan dibuatkannya surat pernyataan bahwa mereka tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. (yon)

RSUD dr. R.Soejono Selong, nyawa Siti Sri Utami tidak bisa terselamatkan, karena luka yang dideritanya cukup parah.

Sementara, Kapolres Lotim melalui Kasat Reskrim, AKP. Kiki Firmansyah,S.iK, membenarkan kalau pihaknya sudah menerima laporan mengenai kasus kekerasan yang menyebabkan salah seorang IRT tewas dengan luka tusuk di bagian perut. Sedangkan, motif dari kasus tersebut sampai berita ini dikonfirmasi masih belum diketahui dan penyelidikan aparat kepolisian.

Aparat Polres Lotim sudah menangani kasus tersebut dengan melakukan pengembangan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku pembacokan. (yon)

(Suara NTB/ist)

KORBAN - Jenazah Siti Sri Utami, korban pembacokan orang tak dikenal saat berada di Rumah Sakit dr. Soedjono Selong, Senin (22/6).

Kasus Pengadaan Buku

DPRD Pertanyakan Utang Sebesar Rp 5 Miliar di Dikbudpora Tanjung (Suara NTB) Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertanyakan kinerja Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU atas munculnya utang daerah terhadap dana DAK tahun 2014 lalu. Tak mainmain, utang daerah yang ditimbulkan oleh Dikbudpora mencapai Rp 5 miliar.

Ketua Komisi III DPRD KLU, Adam Malik, kepada wartawan, Senin (22/6), mengungkapkan pihak Dinas Dikbudpora harus segera menyelesaikan apa saja yang menjadi penekanan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan NTB. Sekilas, katanya, Dikbudpora banyak melakukan kelalaian dan pelanggaran pada proyek pengadaan buku tahun 2014. Alih–alih adanya perubahan regulasi Kementerian Pendidikan dan Kebu-

dayaan terkait penerapan kurikulum, tidak sigapnya pejabat SKPD terkait justru menyebabkan proyek pengadaan buku dari DAK senilai Rp 5 miliar menjadi beban daerah.

“Terdapat sejumlah catatan dari BPK khusus kepada BPK, kalau tidak salah, salah satunya mengarah pada pemberian sanksi kepada kepala dinas, PPK dan Pengawas Pekerjaan karena tidak cermat dalam menjalankan tugasnya masing-masing,” katanya.

Adam mengakui, proyek pengadaan buku ini dilakukan tahun 2014 lalu dari dana APBN. Ketika itu, dirinya dan sebagian besar anggota dewan di Komisi 3 saat ini, belum dilantik, sehingga kejelasan mengenai proyek itu akan dicari tahu lebih lanjut.

Namun informasi yang dihimpun sebut Adam, Dikbudpora KLU antara lain diperin-

tahkan menyelesaikan sisa pembayaran kepada rekanan dan menarik serta menyetorkan jaminan pelaksanaan senilai Rp 246 juta lebih, dari rekanan ke kas daerah. Selain itu, tidak mulusnya proyek itu juga memunculkan kekurangan penerimaan daerah dari denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan pencairan jaminan pelaksanaan senilai Rp 291 juta lebih. “Harapan kami, Pak Bupati tegas dan mempertimbangkan pejabat yang dinilai telah merugikan daerah,” kata Adam.

Sementara itu dikuatkan Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, pihaknya cukup kaget dengan munculnya utang DAK yang harus dibayarkan oleh Pemda KLU. Seharusnya, kata dia, pihak Dikbudpora KLU pada proyek pengadaan buku tahun 2014 itu lebih teliti, sehingga tidak

menjadi beban bagi daerah.

“Proyek ini sangat aneh, sumber anggaran ini berasal dari hibah, saat uangya saja belum jelas, SPK dari PPK kok sudah keluar. Ini kenapa berani sekali,” cetus Ardianto.

Implikasi langsung utang DAK itu, sebut Ardianto, cukup berpengaruh bagi kas daerah khususnya yang bersumber dari Silpa APBD 2014. Sebagaimana diketahui, Silpa APBD KLU tercatat sebesar Rp 69 miliar lebih. Angka ini cukup sensasional, namun masih belum mampu mengcover kebutuhan pendanaan di KLU. Mengingat dari anggaran itu, diketahui defisit anggaran sesuai usulan APBD Perubahan 2015 mencapai Rp 32 miliar, belum termasuk proyeksi pembebasan jalan lingkar utara yang memerlukan sekitar Rp 19 miliar. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

PARLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

Dewan Loteng Sampaikan Hasil Reses Praya (Suara NTB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (22/6) kemarin, menyampaikan hasil reses masa sidang kedua tahun 2015 ini. Penyampaian ini dilakukan melalui sidang paripurna DPRD Loteng setelah selama seminggu seluruh anggota DPRD Loteng turun menyerap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat bawah.

Pemenuhan kebutuhan dasar berupa jalan dan fasilitas pendukung lainnya, masih jadi aspirasi utama yang paling banyak disampaikan. Mulai dari perbaikan jalan kabupaten, jalan desa, jalan usaha tani hingga jalan dusun. Mengingat, kondisi kebutuhan dasar masyarakat tersebut hingga kini masih belum memadai.

Selain itu, kelangkaan pupuk yang kerap kali ter-

jadi pada setiap musim tanam berlangsung juga tidak luput dari sorotan, terutama ketika musim tanam tembakau berlangsung. Petani selalu dihadapkan pada langkah dan mahalnya pupuk, khusus untuk pupuk jenis SP 36. “Khusus untuk persoalan pupuk, masyarakat meminta Pemkab Loteng melakukan upaya-upaya strategis. Guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk,” sebut juru bicara anggota DPRD Loteng, Daerah Pemilihan (Dapil) III, Legewarman, SIP. Menurutnya, petani tembakau selama ini selalu menjadi korban dari permainan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka mencoba mencari keuntungan dengan mempermainkan harga dan ketersedian pupuk di lapangan. Di satu sisi, pemerintah daerah terkesan diam tanpa ada upaya mengatasi persoalan tersebut.

Padahal kontribusi petani tembakau bagi Loteng

SEBANYAK 16 paket proyek pasar di Lombok Barat (Lobar) dengan nilai Rp 40 miliar batal dibangun tahun ini. Hal ini disebabkan anggaran pinjaman daerah sebesar Rp 100 miliar untuk mendanai proyek ini dipangkas.

“Sebanyak 16 paket proyek batal tahun ini, karena sumber anggaran dari pinjaman dipangkas. Sebenarnya kami berharap sekali, karena sudah sosialisasi ke bawah (desa, red),” ungkap Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lobar, Dra. Hj. Lale Prayatni kepada wartawan, Senin (22/6).

Ia mengaku, akibat proyek ini batal pihaknya pun harus menunggu tahun depan. Sementara persiapan proyek, mulai dari perencanaan telah selesai. Desain proyek pasar dan RAB telah rampung, sehingga tinggal ditender saja. Pihaknya juga telah melakukan survai fisik pasar tahun 2013, namun nyatanya batal, sehingga dikhawatirkan akan timbul protes dari pihak desa.

Rencananya sejumlah pasar yang akan dibangun tahun ini, ujarnya, adalah Pasar Kedaro Kecamatan Sekotong, Pasar Gerung tahap 3, Pasar Jereneng, Kediri, Keru, Jagaraga, Buwun Mas, Jelateng dan Tempos.

Diakuinya, kondisi fisik pasar tradisional di Lobar masih banyak dalam keadaan rusak.

Disperindag, katanya, sebenarnya mengharapkan anggaran dari pinjaman pemerintah daerah. Tahun ini, pihaknya hanya mampu merenovasi pasar tradisional Karang Bongkot Kecamatan Labuapi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu, Disperindag sudah memasukan proposal ke pemerintahan pusat yang nantinya akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 10 miliar. (her)

PDAM Diduga Berlakukan Denda Secara Sepihak Giri Menang (Suara NTB) – Pelanggan PDAM Giri Menang mengeluhkan kebijakan pihak PDAM yang memberlakukan pungutan denda bagi pelanggan yang telat membayar tagihan PDAM. Para pelanggan menilai pemberlakuan denda ini sepihak, pasalnya tidak pernah disosialisasikan ke para pelanggan.

Selain itu, denda yang dipungut sebesar Rp 10 ribu bagi pelanggan dirasa terlalu berat, karena nilainya terlalu tinggi. Para pelanggan meminta agar pihak PDAM meninjau ulang kebijakan ini.

Salah seorang pelanggan PDAM yang di berdomisili di Gerung, mengaku keberatan dengan kebijakan PDAM yang memberlakukan denda secara sepihak. Ia mengaku, sebelum kebijakan ini diberlakukan pihak PDAM tidak pernah mensosialisasikan ke pelanggan.”Pemberlakuan denda bagi pelanggan yang telat bayar air PDAM itu sepihak, karena belum pernah disosialisasikan,” terang ibu rumah tangga ini.

Seharusnya sebelum kebijakan itu diberlakukan pihak PDAM mensosialisasikan ke pelanggan supaya pelanggan tahu kebijakan itu, sehingga dengan diberi sosialisasi, para pelanggan bisa tertib membayar tagihan, karena takut di denda.

Ia mengaku mengetahui adanya pemberlakuan denda, ketika membayar air jumlahnya bertambah naik. Ternyata, katanya, penambahan itu berasal dari denda itu. Ia mempertanyakan, apa dasar diberlakukan nilai denda itu dan ke mana denda itu disetor.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi II DPRD Lobar, H. Ahmad Zaenuri mempertanyakan dasar PDAM pemberlakuan denda ini. Menurutnya, dalam penentuan nilai denda ini harus mendasar artinya dalam penentuan nilai denda ada dasarnya. “Apakah dihitung dari beberapa lama telat bayar atau apa dasarnya?” tanyanya.

Kalangan DPRD, ujarnya, belum diberitahukan PDAM terkait pemberlakuan denda itu. Menurutnya, dana denda itu haruslah jelas kemana dan untuk apa dipergunakan.

Terpisah, Dirut PDAM Giri Menang-Mataram, H. L. Ahmad Zaini, ST, membenarkan jika pihaknya menerapkan denda bagi pelanggan yang telat membayar. Menurutnya, aturan denda itu dibuat bukan untuk dilanggar. ‘’Jadi begitu terlambat lalu didenda, kami tak mengharapkan pelanggan didenda, tapi kalau pelanggan bisa membayar tepat waktu maka tidak ada didenda,” ujarnya.

Terkait penetapan besaran denda, jelasnya, sudah sesuai ketentuan. Besarannya nilai denda itu ditetapkan sesuai aturan internal PDAM. Menurutnya, dalam menentukan nilai denda tidak ada ketetapan harus melalui DPRD. Mengenai denda yang dibayar pelanggan masuk dalam kas PDAM. ‘’Itu bisa dilihat di layar kantor PDAM yang ditampilkan secara terbuka,’’ ujarnya. (her)

belum mendapat jawab,” tambah juri bicara anggota DPRD Loteng dapil IV, Fathurahman. Padahal, masyarakat sudah cukup sering menyuarakan persoalan tersebut. Tapi sampai saat ini, belum banyak yang bisa direalisasikan oleh pemerintah daerah.

Di sektor pertanian, bantuan ternak produktif sangat didambakan. Di mana banyak kelompok-kelompok tani yang begitu mengharapkan bantuan ternak dari pemerintah daerah. Sebagai salah satu upaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonominya.

Tidak kalah penting, tambah juru bicara anggota DPRD Loteng Dapil V, Didik Ariesta, peningkatan kualitas dan sarana pendukung pendidikan juga harus tetap mendapat perhatian, karena masih banyak sekolahsekolah di Loteng yang masih butuh sentuhan. “Ke depan

(Suara NTB/kir)

SIDANG - Sidang paripurna DPRD Loteng dengan agenda penyampaian hasil reses, Senin (22/6). Tampak seorang anggota DPRD Loteng sedang membacakan hasil resesnya selama turun di lapangan. apa yang menjadi hasil reses anggota Dewan bisa disinkronkan dengan hasil musren-

Ribuan Hektar Lahan Pertanian di Lobar Terancam Kekeringan

Proyek Pasar Batal

Giri Menang (Suara NTB) – Secara meteorologi dan geofisika, sebagian besar wilayah Indonesia akan terkena dampak el nino yang berakibat kekeringan tersistem di beberapa tempat.

Termasuk Lombok Barat (Lobar) tak bisa menghindar dari ancaman itu. Sejumlah kecamatan di Lobar akan terkena dampak el nino. Akibat el nino ini, ribuan hektar lahan pertanian di Lobar terancam mengalami kekeringan.

Menurut Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) Lobar, H. Chaerul Bahtiar, kecamatan yang terancam kekeringan adalah Kecamatan Kuripan, Lembar, Sekotong serta sebagian di Batulayar.

Diakuinya, musim el nino ini terjadi lima tahun sekali.

Dari hasil identifikasinya, luas lahan pertanian yang terancam terkena dampak el nino di beberapa kecamatan itu ada 1.000-1.200 hektar.

“Ada 1000-1200 hektar lahan akan terancam terdampak,” katanya, belum lama ini.

Akibat lahan pertanianian mengalami kekeringan, maka berdampak pada penanaman. Namun melihat dampak kekeringan sejauh ini, tidak terlalu banyak yang

(Suara NTB/dok)

Hj. Lale Prayatni

khususnya cukup besar. Belum lagi, ujarnya, keberadaan petani tembakau menyebabkan Loteng bisa memperoleh jatah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dalam jumlah yang begitu besar. Atas dasar itu, pihaknya mengharapkan anggaran besar diarahkan sepenuhnya untuk membantu meringankan beban permasalahan yang dihadapi petani tembakau setiap kali musim tanam berlangsung.

Di sampingi itu, masyarakat juga berharap pemerintah daerah menyiapkan program-program bisa membantu masyarakat mengatasi persoalan keterbatasan air bersih. Pada setiap kali musim kemarau datang. Apakah itu berupa bantuan pembuatan sumur bor maupun perbaikan kualitas irigasi pertanian.

“Khususnya bagi kita masyarakat Loteng bagian selatan, keterbatasan air bersih selalu menjadi persoalan pelik yang hingga kini

gagal panen, sehingga tidak signifikan pengaruhnya terhadap produksi.

Sebelum el nino, gangguan musim yang melanda yakni la nina. Gangguan musim ini menyebabkan sepanjang tahun tidak berhenti hujan, sehingga berdampak terhadap tanaman yang tidak banyak memerlukan air.

Untuk mengantipasi dampak dari el nino itu, ada upaya khusus (upsus) yang diprogramkan pemerintah pusat. Program upsus ini dilaksnakan melalui program pengembangan jaringan irigasi. Tahun ini pihaknya memperoleh bantuan dari APBN melalui program upsus untuk pengembangan jaringan irigasi seluas 3.400 hektar. ‘’Masing-masing APBN 900 hektar, sedangkan APBN P seluas

2.500 hektar,’’ terangnya.

Lokasi proyek jaringan irigasi ini tersebar di 10 kecamatan dengan anggaran per hektar Rp 1,1 juta. Jika ditotal, luas lahan 3400 hektar maka anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 3,5 miliar. Dana ini sendiri langsung ditranpser ke kelompok dan langsung dieksekusi oleh kelompok.

Ia mengaku, luas jaringan irigasi di Lobar mencapai 16.000 hektar lebih. Dari luas yang ada hampir 35 persen atau 5.600 hektar dalam kondisi rusak dan 65 persen atau 10 ribu hektar lebih dalam kondisi baik. Banyaknya lahan irigasi yang rusak, diduga disebabkan tergerus pembangunan proyek, termasuk proyek jalan BIL dan beberapa lokasi pembangunan proyek lainnya. (her)

Empat Pilar Kebangsaan Harus Terus Diperkuat Praya (Suara NTB) Pemahaman akan nilainilai luhur yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat saat ini disinyalir sudah mulai luntur. Untuk itu, pemahaman akan empat pilar negara tersebut harus terus diperkuat.

Penegasan tersebut disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Drs. H. L. Suhaimi Ismy, Jumat (19/6) saat bertemu dengan ratusan warga dari tiga desa di Kecamatan Pujut, yakni Desa Pengengat, Teruwai dan Sukadana.

Suhaimi, mengingatkan pentingnya empat pilar kebangsaan agar terus dijaga dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat sebagai modal dasar bagi negara ini untuk bisa terus bertahan dari berbagai tantangan pembangunan di era sekarang ini. Termasuk bagi Lombok Tengah (Loteng) yang sedang giat-giatnya membangun.

Ia mengaku, dengan potensi besar yang dimiliki Indonesia saat ini memancing banyak pihak luar untuk datang.

Bahkan tidak sedikit diantara mereka yang berusaha menguasai potensi yang dimiliki tersebut. Caranya, masyarakat mulai dipengaruhi dengan memprovokasi supaya muncul gejolak dan konflik antara masyarakat itu sendiri.

Akibatnya, rasa persaudaraan yang begitu kental di antara masyarakat mulai menghilang diganti rasa benci dan rasa ingin saling menyakiti. “Ketika masyarakat mulai lemah, baru kemudian pihak-

(Suara NTB/kir)

PEMAHAMAN - Anggota DPD/MPR RI, H.L. Suhaimi Ismy, memberikan pemahaman empar pilar kebangsaan kepada warga tiga desa di Kecamatan Pujut, Jumat (19/6) lalu. pihak luar tersebut masuk,” sebutnya.

Hal itulah yang perlu diantisipasi oleh masyarakat dengan terus menjaga persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa. Karena kalau masyarakat sudah kuat, bagaimanapun keras upaya pihak luar untuk mempengaruhi masyarakat, tidak akan mampu. “Kita boleh berbeda. Tapi prinsip bahwa kita sebagai satu bangsa yang untuh harus benar-benar dipegang teguh,” tambahnya.

Sejauh ini, upaya-upaya untuk memecah belah masyarakat sudah mulai nampak di sejumlah daerah. Salah satunya di Papua. Di mana, masyarakatnya diprovokasi supaya mau memisahkan diri

dari NKRI dengan berbagai alasan, seperti kurangnya perhatian pemerintah kepada daerah tersebut.

Padahal pemerintah tidak pernah membeda-beda perhatian antara satu daerah dengan daerah yang lain. Pemerintah pusat tetap memberikan perhatian yang sama pada seluruh daerah, namun bentuknya berbeda.

Pada kesempatan yang sama, Suhaimi juga memotivasi masyarakat supaya tidak berhenti menuntut ilmu pengetahuan. Alasannya, dengan bekal ilmu pengetahuan itulah, masyarakat akan bisa menjadi masyarakat yang maju. Kalau masyarakat sudah maju, maka negara juga akan ikut maju. (kir/*)

bang. Sehingga dalam proses perencanaan pembangunan bisa benar-benar sesuai den-

gan apa yang diharapkan masyarakat,” pungkas Didik. (kir/*)

Perbup Segera Ditandatangani

Lobar Bisa Ajukan Pencairan Dana Desa ke Pusat Giri Menang (Suara NTB) – Peraturan Bupati (Perbup) Lombok Barat (Lobar) terkait dana desa yang selama ini menjadi kendala pencairan dana desa dipastikan segera teratasi. hal ini setelah SK itu segera bisa ditandatangani Wakil Bupati(Wabup), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, jika SK Plt telah keluar dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

“Karena SK Plt Bupati telah ditandatangani Mendagri, maka tidak ada lagi persoalan pencairan dana desa,” ungkap Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lobar, Ramadhan Haryanto kepada wartawan, Senin (22/6).

Pihaknya segera mengajukan draf perbup itu ke Wabup Lobar untuk ditandatangani. Setelah perbup itu ditandatangani, perbup dibawa ke pusat sebagai persyaratan transfer (pencairan) dana desa dari pusat ke kabupaten. Sebab dalam aturannya, mekanisme pencairan dana desa ini sama dengan dana ADD, yakni perlu ada perbup untuk pengaturan dan payung hukum.

Mengenai aturan main penggunaan dana ini, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) ada di Perbup, sehingga belum bisa disosialisasikan.

Menurut aturan, arahan penggunaan dana desa ini sebagian besar ke infrastruktur. Dalam pembagiannya ke masing-masing desa ada ketentuannya antara lain formula dasar dan perubahan. Pembagiannya 90 persen alokasi dana dasar, sedangkan 10 persen alokasi berdasarkan formula mengacu jumlah penduduk, luas wilayah dan kemiskinan. Dengan sistem pembagian itu, tidak ada ketimpangan yang mencolok antara satu desa dengan desa lainnya.

Berdasarkan Dipa yang diterima untuk dana desa mencapai Rp 21,6 miliar lebih, namun ada penambahan Rp 16 miliar lebih pada APBN P, sehingga total menjadi Rp 37 miliar.

Dana ini berasal dari transfer APBN ke daerah untuk desa. Anggaran desa ini nantinya akan dicairkan dalam tiga termin, yakni 40 persen pada termin pertama dan kedua lalu termin ketiga 20 persen. (her)

Kantor Aset Bantah Tukar Guling di Bawah Tangan Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Kantor Aset Daerah (KAD) Lombok Barat (Lobar), Mahnan, S.STp membantah jika pemda melakukan tukar guling terhadap dua objek tanah pecatu untuk pembangunan perumahan TNI di Kediri. Sejauh ini, katanya, pihak pemda hanya menukar satu objek aset di daerah itu. Sedangkan sisa satu objek lagi, pihak pengembang belum menyentuh objek tanah tersebut.

Terkait adanya informasi ada satu lagi objek tanah pecatu, sehingga menjadi tiga objek yang ada di sekitar lokasi pembangunan perumahan, pihaknya belum tahu persis, karena itu pihaknya akan mengecek ke lapangan.

“Di sana ada dua objek tanah pecatu, satu objek ditukar, sedangkan satu lagi belum, itu belum disentuh oleh pengembang,” terangnya, Senin (22/6).

Diakuinya, satu objek aset pemda dipakai untuk pembangunan perumahan. Lahan itu ditukar dengan lahan milik pengembang di depan Kantor Baznas Daerah dengan lahan Pemda di lokasi proyek BTN. Lokasi lahan pemda di depan lokasi jalan masuk ke lokasi BTN, lahan pemda ini ditukar dengan 36 are milik pengembang.

Karena pengganti dari Pemda nilai objeknya lebih sedikit, maka otomatris akan disesuaikan nilainya. Sedangkan sisanya ada satu objek tanah pecatu berlokasi di dalam, lahan ini tidak ditukar guling dan masih menjadi milik pemda.

Pengembang, katanya, belum

(Suara NTB/her)

Mahnan menyentuh lahan itu.

Menurutnya, yang disepakati oleh pemda untuk ditukar adalah lahan pemda yang berlokasi di depan untuk akses jalan. Itupun lahan yang ditukar sebagian, dari satu bidang dari dua bidang tanah pecatu. “Yang menjadi objek tukar menukar adalah satu objek untuk akses jalan itu saja, kalau ada objek lain tanah pecatu, maka kami akan cek,”ujarnya.

Terkait proses tukar guling ini, jelasnya, komitmen awal sudah ada, jika prinsip tukar menukar itu ada objek yang ditukar. Objek ini diketahui, bukan tidak ada objek atau di bawah tangan. Pada akhir dari proses tukar menukar itu, akan dilakukan penyerahan dokumen berita acara penyerahan masing-masing objek, sehingga objek pihak ketiga menjadi objek pemda. Sedangkan objek pihak pemda menjadi objek pihak ketiga. (her)

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Ketua DPRD Sumbawa Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus laporan dugaan penyalahgunaan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) terus berlanjut. Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan terhadap beberapa anggota fraksi dan Ketua Fraksi PDIP, pada Senin (22/6), giliran Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata yang merupakan anggota fraksi PDIP diperiksa.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo mengatakan, hingga pemeriksaan terhadap seluruh anggota fraksi PDIP DPRD Sumbawa, dan kini Ketua DPRD Sumbawa, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran dari laporan mengenai dugaan penyalahgunaan SPPD yang dilakukan fraksi PDIP. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, pihaknya akan melakukan gelar perkara terhadap kasus tersebut. Dari hasil gelar perkara nantinya, apakah terdapat tindak pidana atau tidak, belum bisa dipastikan. “Sampai sekarang kita belum bisa memastikan laporan itu benar atau tidak. Kalau hasilnya memang ada pidana, kita tindak.

Kalau tidak ada, tidak ditindak,” imbuhnya.

Dari beberapa saksi yang diperiksa, pihaknya belum melakukan pemeriksaan terhadap dua anggota fraksi lainnya yang berhalangan hadir.

Mengingat salah satunya sedang sakit, dan satunya lagi sedang berada di Italia bersama rombongan Bupati melakukan pelatihan terkait peternakan kerbau.

Sementara Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata mengatakan dari pemanggilan yang dilakukan kepolisian terkait laporan dugaan penyalahgunaan SPPD, pihaknya tetap menghargai dan menghormati proses hukum.

Bahkan terhadap anggota fraksi yang diperiksa diminta tetap menghargai proses hukum dan diminta memberikan keterangan yang sebenarnya terkait dengan proses perjalanan yang dilakukan.

Menurutnya perjalanan dinas yang dilakukan bersama enam anggota fraksi tidak secara fiktif, namun legal sesuai dengan agenda yang sudah dicanangkan DPRD dalam rangka konsultasi terkait dengan prolegda.

Dia menjelaskan, proses pembahasan Perda itu dilakukan oleh pansus. Dan Pansus itu notabene adalah anggotanya seluruh anggota DPRD dan tidak ada persoalan kalau dengan fraksi itu hanya sebutan saja. Tetapi realitasnya adalah anggota fraksi itu juga anggota Pansus, karena Pansus itu beranggotakan seluruh anggota DPRD Sumbawa. Kare-

DPP PAN Beri Sinyal Dukungan kepada Ustad Nun Taliwang (Suara NTB) Arah dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sedikit mulai tersibak. Dari dua bakal calon bupati (Bacabup) yang telah diajukan oleh DPC PAN KSB, Drs. H.M. Nur Yasin (Ustad Nun) nampaknya akan menjadi pilihan partai berlambang matahari biru ini.

Setidaknya tanda-tanda tersebut ditunjukkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN yang kini tengah menimbang kedua nama yang sebelumnya diajukan oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PAN KSB melalui DPD PAN NTB. Dari dua nama yang diajukan masing-masing Drs. H.M. Nur Yasin dan H. Andi Azisi Amin, DPP memberikan sinyal kuat kepada H.M. Nur Yasin. “Kita tinggal menunggu ketetapan DPP untuk pasangan Ustad Nur Yasin dengan Natsir (kader PAN). Karena DPP sudah memberikan sinyal akan mengusung pasangan tersebut,” jelas ketua DPC PAN NTB, H. Syaiful Islam di Taliwang, Senin (22/6).

Syaiful meyakini, pasangan Ustad Nun – Natsir adalah kandidat kuat yang akan bertarung di Pilkada KSB. Karenanya ia berharap kepada Ustad Nun untuk segera memastikan dukungan partai lainnya final mengusungnya.

“Kami (PAN) tetap butuh mitra koalisi karena tidak bisa nengusung sendiri. Makanya kami minta kepada Ustad Nun untuk memastikan partai-partai yang siap mengusungnya benar-benar sudah final,” timpalnya.

Ia memastikan, jika kebutuhan daya dukung Parpol telah terpenuhi DPP PAN akan segera memfinalkan pasangan Ustad Nun – Natsir sebagai pasangan yang akan dikukung PAN di Pilkada KSB, 9 Desember mendatang. “Secepatnya kalau bisa, karena DPP PAN sinyalnya sudah ke beliau,” jaminnya.

“Kami di PAN untuk DPC dan DPW secara de jure sudah resmi, tinggal tunggu de facto-nya itu dari DPP. Nah soal yang tiga partai kami belum tahu, tapi harapan kami mereka juga bisa segera final,” harap Syaiful.

Kecenderungan DPP PAN kepada Ustad Nun itu secara otomatis menutup ruang Andi Azisi Amin. Ditanya soal itu, Syaiful mengakuinya. Menurut dia, Andi Azisi sulit memperoleh restu PAN karena selain belum mampu menghadirkan dukungan partai lain, Andi juga tidak bersedia bersading dengan Natsir yang diajukan PAN sebagai bakal calon bupati (Bacabup). “Kami dapat info dari DPP, pak Andi ini tidak bersedia bersanding dengan Natsir. Nah ini kendala, karena Natsir sebagai kader oleh partai dijadikan syarat untuk setiap calon yang ingin menjadikan PAN sebagai kendaraan politiknya,” pungkasnH. Syaiful Islam ya. (bug) (Suara NTB/bug)

PLN Benahi Jaringan Listrik di Pulau Moyo Sumbawa Besar (Suara NTB) PLN Sumbawa sudah melalukan tinjau lokasi tekait upaya pembenahan jaringan listrik di pulau Moyo, Kecamatan Labuhan Badas.

Sebagaimana disampaikan Asmen Jaringan PLN Area Sumbawa, Hengky Purbo, kondisi sejumlah titik jaringan pembangkit di Pulau Moyo dan Pulau Medang masih cukup bagus. Bahkan kapasitasnya pun mampu mencapai 200 KW saat beban puncak. Sehingga masih memenuhi, apalagi pemintaan dari unit-unit di Pulau Moyo tidaklah telalu banyak. Meski demikian kondisinya tetap harus dipantau.

Pihaknya pun akan melakukan pembenahan pada sejumlah aspek. Mengingat dari hasil suvei yang dilakukan, khusus Sebotok perlu pemeliharaan. Dengan mengganti dan menambah sejumlah tiang jaringan menuju pemukiman penduduk. Setelah mendapat data dan gambar, pihaknya kemudian menyiapkan vendor untuk pemeliharaan semua tiang yang ada di sana.

“Termasuk dilakukan juga perbaikan terhadap tower komunikasi yang rusak akibat tiupan angin,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan pergantian kabel jaringan yang tidak layak pakai di Labuhan Aji. Sedangkan di Pulau Medang, kondisi jaringannya masih bagus. (arn)

na Perda yang dibahas itu terdiri dari 9 Raperda yang diusul oleh eksekutif dan lima Raperda yang diinisiasi oleh DPRD. Dijelaskan tujuan keberangkatan tersebut dalam rangka mereferensi anggota DPRD, dalam hal ini anggota fraksi, untuk memberikan tambahan pemahaman terkait mekanisme proses legislasi yang terjadi, tahapantahapan prosesnya, kemudian bagaimana mekanisme prosenya. Dikarenakan faktanya anggota yang berangkat tersebut semuanya masih baru. Untuk itu pihaknya punya kepentingan untuk meningkatkan kapasitas anggota fraksi sehinga betul-betul memahami mekanisme proses penyusunan Perda. Dan proses perjalanan itu pun sesuai dengan ketentuan yang lazim dilakukan di DPR, melalui surat, kemudian anggarannya disiapkan baru berangkat ke Bali. Tetapi tidak bisa melakukan konsultasi, karena tidak diberikan waktu untuk keluar. Kemudian diberitahukan kepada yang lainnya bahwa gagal berangkat ke Bali. Setelah itu pihaknya

(Suara NTB/ind)

DIPERIKSA – Ketua DPRD Sumbawa, Lalu Budi Suryata (membelakangi lensa) saat diperiksa di Mapolres Sumbawa, Senin (22/6). membuat laporan terkait keberangkatan ke Bali dan tidak bisa berkonsultasi di

sana. ”Alhamdulillah sepulang dari sana kami buat laporan dan laporan kami terkait

dengan keberangkatan kami ke Bali dan kami tidak bisa berkonsultasi di sana. Karena

itu sehingga kami batalkan,’’ tuturnya. Bukti pembatalan ada,” tukas Budi. (ind)

Areal Pertanian di Lang Sesat Korban Belanja ’’Online’’ Melapor ke Polisi Alami Kekeringan Taliwang (Suara NTB) Puluhan hektar tanaman padi petani di areal pertanian Lang Sesat kelurahan Sampir Taliwang, terancam gagal panen. Penyebabnya tanaman padi di areal ini mengalami kekurangan air.

Syaiful, salah seorang pemilik lahan di Lang Sesat, Senin (22/6) mengatakan, padi yang ditanamnya saat ini masih membutuhkan air.

Akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak karena sumbersumber untuk mengairi tidak ada. “Silakan saja lihat ke lokasi. Banyak tanaman padi kami di sana yang harusnya masih butuh air, tapi kini airnya hilang,” keluhnya.

Tak hanya di areal pertanian Lang Sesat, Syaiful mengungkapkan, beberapa blok persawahan di dalam Taliwang juga mengalami hal yang sama.

Seperti di areal persawahan Serangin dan Bengkalong, para pemilik lahan di sana juga sama-sama mengeluh kekurangan air. “Saya bisa bilang hampir semua areal pertanian di Taliwang ini mengalami kekeringan,” cetusnya.

Syaiful berharap pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui dinas teknisnya segera mengambil tindakan untuk membantu petani.

Sebab jika tidak petani terancam akan mengalami gagal panen dan kerugian di musim tanam kali ini. “Kalau memang karena cuaca, pemerintah juga harus tetap membantu petani.

Karena kasihan kami, kami terancam merugi sekarang ini,” timpalnya.

Dikonfirmasi terpisah, kepala Dinas Kehutanan Perke-

(Suara NTB/bug)

KURANG AIR - Kondisi tanaman padi petani di areal persawahan Lang Sesat, KSB, yang mengalami kekurangan air, Senin (22/6). bunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. IGB Sumbawanto mengatakan, jika sejauh ini belum ada areal persawahan yang mengalami kekeringan. “Sementara ini belum ada kekeringan akibat cuaca. Kami juga belum dapat laporan dari petani kalau ada yang lahannya mengalami kekeringan,” timpalnya.

Namun demikian, untuk mengantisipasi kekeriangan tahun ini pemerintah pusat telah menurunkan bantuan.

Bantuan tersebut berupa mesin pompa sebanyak 40 unit dilengkapi dengan rumah pompa, bak penampung dan salurannya. Mesin pompa itu akan ditempatkan di sejumlah titik areal pertanian dan akan difungsikan menyedot air kali untuk mengairi sawah petani yang membutuhkannya.

“Titik-titiknya sudah kita siapkan mulai dari Mataiyang kecamatan Brang Ene sampai Banjar kecamatan Taliwang.

Nanti mesin pompa itu akan menyedot air kali yang ada untuk mengairi areal pertanian kita,” sebut Sumbawanto.

Meski telah menyediakan peralatannya, biaya operasional mesin pompa tersebut tidak ditanggung pemerintah. Menurut Sumbawanto, pihaknya tengah memikirkan cara agar keberadaan mesin pompa itu tidak memberatkan petani. Salah satu caranya Dishutbuntan akan mengajukan permohonan anggaran di APBD Perubahan 2015 untuk membiayainya. “Mungkin caranya sistem pinjam. Anggaran yang kita sediakan itu untuk membiayai di awal dan akan diganti oleh petani setelah panen,” imbuhnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Niat membeli telepon seluler (Ponsel) melalui media online, berujung pada penipuan hingga belasan juta rupiah.

Hal ini menimpa I Gede Latra (24), yang lalu melaporkan persoalan ini kepada Polres Sumbawa. Gede melaporkan, berawal dari dia mengenal seseorang dari akun Facebook, kemudian mencantumkan pin BB yang berujung pada penawaran pembelian ponsel.

Diketahui nama dari kenalannya tersebut Diana Ermayati yang menawarkan ponsel dengan harga sekitar Rp 800 ribu.

Lantaran pelapor ingin membeli Ponsel tersebut, pada senin (15/6) sekitar pukul 08.00 melakukan penawaran pembelian. Tepat pada pukul 10.29 Wita pelapor mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku Rp 800 ribu. Setelah dua hari ditunggu, pada Rabu (17/6) pelapor kembali menelepon nomor pelaku. Namun pelaku mengaku belum berani mengirimkan barang tersebut, dan meminta pelapor mengirimkan kembali uang dengan alasan untuk mengaktivasi ID member sebesar Rp 2,8 juta. Selang waktu 15 menit pelaku menelepon pelapor untuk mengirimkan uang Rp 2,5 juta, lantaran proses pertama terjadi gangguan teknis.

Setelah itu sekitar pukul 19.09 Wita pelaku kembali menelepon pelapor untuk mentransfer uang Rp 4.333.222 untuk keperluan pengembalian dana. Tak berhenti sampai di situ saja, pada pukul 19.18 Wita pelaku kembali meminta pelapor mengirimkan uang sebesar Rp 4.333.222 untuk pengembalian keseluruhan dana. Sehingga pelapor mengalami kerugian Rp 14.766.444.

Menurut keterangan pelapor yang ditemui Suara NTB di Mapolres Sumbawa, hal tersebut dilakukan dengan setengah sadar. Setelah mengirimkan uang yang kesekian kalinya, pelapor merasa sepertinya tersadar. Dan merasa keberatan dengan apa yang menimpanya sehingga dilaporkan ke Polres Sumbawa. “Saya melapor karena sudah tersadar, saya rasa saya dihipnotis. Cuma tidak semudah itu saya di perintah sama orang, padahal prinsip saya tidak bisa diperintah sama orang,” cetusnya.

Sedangkan Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo kepada Suara NTB membenarkan adanya pemeriksaan tersebut. Pihaknya akan melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan pelaku sesuai dengan identitas pelaku yaitu pin BBM serta akun Facebook yang diberikan pelapor. (ind)

Polisi Gerebek Gudang Penimbun Mitan Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak kepolisian Polres Sumbawa melakukan penggerebekan terhadap gudang yang diduga menimbun minyak tanah (mitan) bersubsidi di dusun Kali Baru, desa Labuan, kecamatan Labuan Badas.

Dari sana diamankan sekitar 445 liter mitan yang dikemas ke dalam puluhan jeriken.Kapolres melalui Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo, Senin (22/6) membenarkan telah diamankan ratusan minyak tanah tersebut. Dipaparkan hal tersebut berawal dari laporan masyarakat set-

empat bahwa ada penimbunan minyak tanah di lokasi dimaksud. Sehingga berdasrkan laporan tersebut pihaknya melakukan pengecekan ke lokasi. Dan menemukan sekitar 89 jeriken yang berisikan masing-masing isi 5 liter, dengan total sebanyak 445 liter minyak tanah.

Pengakuan dari masyarakat sekitar, diketahui yang bersangkutan melakukan penimbunan minyak tanah yang dibeli dari masyarakat setempat. Kebetulan yang bersangkutan juga tidak memiliki izin agen penjual minyak tanah. Sehingga ratusan liter minyak tanah tersebut dia-

mankan ke Polres Sumbawa.

Saat dimintai keterangan, pemilik minyak tanah tidak bisa memberikan keterangan kepada pihak kepolisian, lantaran pada saat itu yang bersangkutan sedang sakit.

Namun sejauh ini pihak kepolisian belum bisa mmberikan keterangan terkait kemana minyak tersebut akan dijual.

Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan setelah yang bersangkutan sembuh.

Sedangkan diamankannya minyak tersebut terkait dengan program prioritas Kapolri yang ketujuh, masalah barang bersubsidi. (ind)

(Suara NTB/ind)

MINYAK TANAH – Minyak tanah yang diduga ditimbun seorang warga, yang kini diamankan di Mapolres Sumbawa, Senin (22/6).

(Suara NTB/ind)

MELAPOR – Korban saat melaporkan kasus penipuan yang dialaminya di Polres Sumbawa, Senin (22/6).

Dewan Panggil Manajemen Perusahaan ’’Stone Crusher’’ Sumbawa Besar (Suara NTB) Dugaan pengerusakan lingkungan oleh perusahaan stone crusher PT BUMI Agung masih bergulir. Setelah dilapokan ke Polisi, kini Komisi II DPRD Sumbawa akan menggelar petemuan dengan Manajemen PT Bumi Agung yang beroperasi di sungai Ai Tawar Desa Kramat Kecamatan Buer, Selasa (23/6) hari ini.

Demikian dikatakan Ketua Komisi II, A. Rafiq, Senin (22/ 6). Terkait pemanggilan Bumi Agung dengan melibatkan pula SKPD teknis lainnya.

Seperti Dinas PU, KPPT, BPM-LH, Distamben dan Pol PP. Sebab dari hasil kunjungan Komisi II sebelumnya, jelas telah terjadi pelanggaran

serius oleh PT Bumi Agung.

“Ini sebagai bentuk fungsi pengawasan yang kita lakukan,” tandasnya.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula menambahkan, dirinya mengaku sudah meninjau lokasi bersama beberapa dinas terkait. Hasilnya, sungai di wilayah sekitar sudah sangat tercemar. Diduga akibat operasional PT Bumi Agung, yang telah mengeruk sungai untuk kepentingan penambangan bahan material galian C. “Padahal izin hanya normalisasi sungai, kok malah melakukan penambangan ilegal dan mengambil sumber daya alam yang ada di lokasi sekitar,” tandas Jalo, panggilan akrabnya. (arn)

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Pilkada Bima

Dokumen Calon Perseorangan Diverifikasi Bima (Suara NTB) Setelah penyerahan dan pemeriksaan syarat dukungan bakal calon Bupati dan wakil Bupati Bima oleh KPU Kabupaten Bima, kemudian oleh PPK menyerahkan ke PPS untuk dilakukan verifikasi faktual terhadap calon Perseorangan yang lolos secara Administrasi di KPU setempat beberapa waktu lalu.

“Selain menyerahkan syarat dokumen syarat dukungan calon ke 45 PPS di kecamatan Woha, PPK juga memberikan Bintek lanjutan ke ketua PPS dan anggota supaya memantapkan dalam pengisian hasil verifikasi faktual di lapangan,” ucap Anggota PPK Kecamatan Woha, Abdul Kurais, kepada Suara NTB, Senin (22/6).

Dikatakan, penyerahan dokumen tersebut juga dihadiri tiga orang anggota Panwascam. Berdasarkan jumlah pemberian dukungan kepada pasangan bakal calon lewat perseorangan yang telah lolos pada tahapan sebelumnya yakni, Abdul Khair dan Abdul Majid sebanyak 5.711 pemberi dukungan, kecamatan Woha terbesar kedua dari kecamatan Sape, Dadibou 216, Donggobolo 303, Kalampa 302, Keli 582, Naru 535, Nisa 324, Panda 215, Penapali 196, Rabakodo 239, Risa 1026, Samili 543, Talabiu 649, Tenga 262, Tente 138, Waduwani 191.

Diakuinya, hanya kali ini calon independen mengikuti pilkada. PPS akan melakukan verifikasi faktual mulai 23 Juni - 6 Juli, penyerahan hasil verifikasi faktual sebelum 6 Juni. PPK meminta kepada PPS ketika sudah menerima berkas dukungan dan membentuk Panitia Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) jangan sampai PPS lepas kontrol.

“Artinya PPS dan PPDP harus kerja sama dan saling koordinasi,” tandasnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Bima pada pemilukada tahun ini, ada satu pasangan yang dipastikan lolos administrasi di KPU setempat melalui jalur perseorangan. Setelah sebelumnya ada tiga pasangan yang mendaftar, namun kedua pasangan gagal pada tahapan proses awal, yakni dengan kekurangan fotokopi KTP dan tidak memenuhi syarat sebanyak 7,5 persen sesuai dengan UU pilkada dan PKPU Tahun 2015. (uki)

Bupati Awali Safari Ramadhan di Desa O’o Dompu Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu kembali mengadakan kegiatan safari Ramadhan di setiap Kecamatan. Safari Ramadhan akan diawali di masjid Miftahul Jannah Desa O’o Kecamatan Dompu, 26 Juni mendatang. Selain untuk meninjau pembangunan di wilayah, kegiatan safari Ramadhan juga untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, Abdul Sahid, SH kepada Suara NTB, Senin (22/6) mengatakan, kegiatan safari akan tetap (Suara NTB/ula) dilaksanakan dengan meAbdul Sahid laksanakan shalat isya’ dan tarawih bersama masyarakat pada masjid yang dikunjungi.

Penyampaian informasi pembangunan dan menyerap aspirasi juga akan dirangkaikan pada kegiatan safari. “Pekan depan akan dimulai kegiatan safari Ramadhan di Masjid Miftahul Jannah Desa O’o (26/6),” kata Abdul Sahid.

Hari kedua kegiatan safari dilakukan di Masjid Nurul Hilal Desa Soro Kempo (29/6), dilanjutkan di masjid Nurul Ihsan Dusun Dasan Baru Desa Sukadamai Manggelewa (1/ 7), masjid Arrahman Desa Malaju Kilo (3/7), masjid Jami’ Baiturrahim lingkungan Renda Simpasai Dompu (6/7), Masjid At-Taqwa Desa Beringin Jaya Pekat (7/7), Masjid Nurul Hidayah Desa Lepadi Pajo (8/7), dan Masjid Al Muhajirin Desa Huu (10/7).

Kegiatan safari Ramadhan tidak hanya melaksanakan shalat isya’ dan tarawih bersama rakyat, dikatakan Abdul Sahid, juga dilakukan peninjauan pembangunan di wilayah setempat dan menyerap aspirasi rakyat soal pembangunan, terutama pada daerah yang jauh dari kota seperti Pekat dan Kilo. (ula)

Silpa APBD Dompu Rp 50 Miliar Dompu (Suara NTB) Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) tahun 2014 hasil audit BPK mencapai Rp 50 miliar lebih.

Namun kebanyakan anggaran tersebut kembali diluncurkan pada program yang sama di tahun 2015. Selain itu, pemenuhan anggaran Pilkada juga akan menjadi fokus rencana APBD Perubahan 2015.

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKA) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Senin (22/6) mengatakan, sil(Suara NTB/ula) pa APBD Dompu tahun H. Muhibuddin 2014 yang telah diaudit BPK tahun 2015 sekitar Rp 50 miliar. Namun silpa ini dikembalikan pada program tahun berikutnya. Seperti pada RSUD Dompu sebanyak Rp 11 miliar dan anggaran sertifikasi guru pada Dinas Dikpora sekitar Rp 10 miliar. “Anggaran tersebut tidak bisa diarahkan ke program lain, tapi langsung dikembalikan,” katanya.

Sementara kebutuhan anggaran dalam APBD Perubahan 2015 ini cukup tinggi, termasuk untuk membiayai dana pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Untuk KPU saja yang baru dialokasikan Rp 9 miliar dan bila dipaksakan sesuai permintaan sebesar Rp 14 miliar, sehingga masih kurang Rp 5 miliar. Belum lagi untuk Panwaslu Kabupaten dalam permohonannya Rp 2 miliar. “Untuk Pilkada saja diperkirakan tambahannya sekitar Rp 10 miliar,” ungkapnya.

Banyaknya kebutuhan anggaran yang harus dipenuhi dalam APBD Perubahan 2015, diakui Muhibuddin, kemungkinan ada beberapa program yang harus ditunda realisasinya pada tahun 2016. Termasuk untuk pemenuhan alokasi dana desa (ADD) yang masih kurang sekitar Rp 35 miliar.

“Nanti itu tergantung saat pembahasan,” katanya.

Pertanggungjawaban APBD 2014, lanjut Muhibuddin, telah disampaikan ke DPRD sejak dua pekan lalu dan tinggal menunggu tahapan pembahasan dari Dewan. “Kita sudah ajukan dua pekan lalu Raperda pertanggungjawaban APBD tahun 2014 tinggal menunggu pembahasan saja,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ist)

STABILKAN HARGA - Petani bawang merah di Ngali, Bima, melakukan penyemprotan terakhir tanaman bawang merahnya, sebelum panen yang direncanakan dua pekan lagi. Produksi bawang di kabupaten Bima dan Brebes dinilai mampu menstabilkan harga bawang di tingkat nasional.

Bawang Produksi Bima Stabilkan Harga Tingkat Nasional Kota Bima (Suara NTB) Kepala Bulog Sub Divre Bima, R Guna Dharma menyebutkan, Bima menjadi daerah yang dipercaya untuk menstabilkan harga bawang untuk tingkat nasional. Dengan adanya panen dan pasokan bawang dari Bima, bisa mempengaruhi turunnya harga bawang di pasaran yang sebelumnya cukup tinggi.

Ditemui di ruangan kerja, Senin (22/6), Guna Dharma awalnya menyebutkan terkait komoditi bawang merah, sesuai dengan hasil kunjungan

menteri Pertanian (Mentan) pada Jumat (19/6), secara institusional memang belum ada penugasan khusus secara resmi dari Pemerintah kepada Bulog untuk menangani komoditi dimaksud.

Namun sesuai perintah resmi dari Dirut Bulog yang meminta pihaknya untuk menangani tujuh komoditi selain beras dan gabah yang mana tujuh komoditi tersebut sudah masuk pada bidang komersial. Sehingga meskipun tak ada penugasan khusus untuk menstabilkan harga

tingkat konsumen, Bulog bisa mempengaruhi pangan dan harga pasar.

Selanjutnya dengan adanya bulan Ramadhan dan antisipasi Lebaran, Bima dipercaya penuh untuk menstabilkan harga bawang di tingkat nasional. “Alhamdulillah dengan adanya panen dan pasokan yang ada, jadi mempengaruhi turunnya harga bawang,” tandas Guna Dharma.

Rencananya, kemarin sebanyak 20 ton bawang yang dikirim ke Jakarta meng-

Hewan Ternak di Wera Sering Hilang Bima (Suara NTB) Para peternak sapi di kecamatan Wera, Kabupaten Bima, mengeluhkan kerapnya hewan ternak mereka hilang. Diduga sapi-sapi tersebut hilang karena manipulasi data saat jual beli antara oknum pemilik dengan pembeli.

Demikian diungkapkan anggota fraksi Demokrat, Yusra, S.Pd, Senin (22/6). Menurut Yusra, dia sendiri belum mengetahui berapa jumlah sapi yang hilang hingga kemarin. Namun, akunya, selama ini dia kerap mendapat keluhan dari pemilik sapi yang menyebutkan jika sapi-sapinya hilang. Bahkan, terkait hilangnya sapi-sapi ini, pihaknya sudah pernah mengeluarkan ketentuan yang melarang sapi keluar dari Kecamatan Wera di atas pukul 17.00 Wita.

Menurut Yusra, modus hilangnya sapi tersebut diduga oknum pemilik dan pembeli saat transaksi jual beli di lapangan dan mengangkut ke truk langsung di gunung, se-

mentara yang sampai di UPTD Peternakan Kecamatan Wera hanya surat pemberitahuan. “Misalnya satu ekor sapi yang tertera, mereka bisa memuat dua atau tiga ekor.

Bahkan surat yang sama mereka bisa gunakan untuk muat lagi untuk hari-hari berikutnya,” terang Yusra.

Dikatakannya, adanya praktek manipulasi tersebut tak lepas dari pengawasan dari instansi terkait di lapangan. Di mana yang seharusnya mengawasi surat tersebut yakni UPTD sendiri, selain itu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, serta aparat Kepolisian. Namun penerapan dari semua unsur itu masih belum maksimal, bahkan di

sana sampai hari ini masih belum maksimal. “Bahkan di sana sampai hari ini (kemarin, red) karena masih maraknya pencurian, pihak UPTD dengan aparat Kepolisian melakukan pengawasan, juga dengan membangun portal,” tutur Yusra.

Dengan maraknya aksi pencurian, dia selaku wakil rakyat dari dapil setempat menghimbau kepada UPTD Kecamatan Woha agar bekerja dengan maksimal, begitu juga dengan aparat Kepolisian.

“Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terus berlanjut, makanya harus ada kerjasama yang baik antara semua pihak,” pungkas Yusra. (use)

Kasus PNPM Labuan Badas

Kejari Klarifikasi Ketua Kelompok dan TPK Sumbawa Besar (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa kembali melakukan pemanggilan klarifikasi, kaitan kasus PNPM Labuan Badas.

Dalam hal ini melakukan klarifikasi terhadap ketua kelompok dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) pada Senin (22/6).

Kajari Sumbawa melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa, Putu Agus Eka Sabana Putra, SH kepada Suara NTB membenarkan adanya klarifikasi tersebut, dimana pihaknya melakukan klarifikasi terhadap dua ketua kelompok dan TPK yang berada di tiga desa di Labuan Badas. “Hari ini ada tiga, dua ketua kelompok dan satu TPK,” imbuhnya.

Klarifikasi ini sifatnya mengkroscek data. Diutamakan kelompok-kelompok yang menunggak. Apakah kelompok tersebut menunggak atau memang sudah melunasi tetapi belum disetorkan beberapa oknum. Itu yang coba dilakukan kroscek datanya dari keterangan yang diklarifikasi. ”Kalau sudah nyetor buktinya apa kita cek sama data yang di kas PNPM-nya. Kalau umpamanya cocok, berarti sudah lunas, umpamanya sudah nyetor bayarnya ke siapa,” tukas Eka. (ind)

gunakan jalur darat. Pasokan bawang yang dikirim tersebut dibeli dari Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu, bahkan Desa Risa Kecamatan Woha.

“Kami rencananya bulan ini ada 100 ton yang siap dikirim, tinggal 80 ton lagi,” ujarnya.

Yang perlu digarisbawahi, lanjutnya, Isntruksi dari Dirut Bulog, bahwa keberadaan Bulog untuk memutus mata rantai mafia. Apalagi, dia melihat pedagang-pedagang nakal sudah mengincar bawang di Bima. Sehingga dalam pelaksanaannya Bulog juga

melakukan pembinaan kepada petani-petani, Kepala Desa serta lainnya.

Untuk bawang merah, harga beli dari pihaknya sebesar Rp 8.000/kg basah. Sementara bawang yang dalam kondisi kering dibeli dengan harga Rp 14.000/kg, tergantung dari keunggulan bawang merah.

“Dengan adanya pasokan bawang ini harga bawang yang tadinya Rp 30.000 hingga Rp 40.000/kg Kelapa Gading, sekarang bisa Rp 20.000 hingga Rp 23.000/kg,” pungkas Guna Dharma. (use)

DPRD Bima Pertanyakan Silpa Rp 105 Miliar Bima (Suara NTB) Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Bima mempertanyakan terkait nilai sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD tahun 2014 sebesar Rp 105 miliar lebih. Sebab untuk ukuran Silpa, nilai itu terlalu besar.

Demikian salah satu poin yang diungkapkan dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan di gedung DPRD Kabupaten Bima, Senin (22/6). Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya menilai Silpa dengan angka tersebut terlalu besar. ‘’Ini menunjukkan jika bahwa lemahnya sisi perencanaan serta serapan yang tidak maksimal.’’ ujar Ketua Fraksi PKS, Ilham Yusuf.

Selain mempertanyakan masalah anggaran dimaksud, Fraksi PKS juga memberikan beberapa rekomendasi. Salah satunya yakni mengenai hasil laporan BPK terkait pengelolaan aset tetap, pengelolaan aset lain-lain dan pengelolaan piutang Pemkab. Di mana pengelolaan aset-aset tersebut serta pengelolaan piutang belum memadai. Sehingga Fraksi PKS sependapat dengan BPK agar Bupati Bima melaksakan semua rekomendasi yang disampaikan oleh BPK. “Untuk melaksanakan penataan aset serta pengelolaan piutang Pemerintah,” ujar Ilham.

Tidak hanya itu, Fraksi PKS juga menyoroti temuan BPK terhadap penerima hibah yang belum menyampaikan laporan penggunaan hibah. Menurutnya, fraksi PKS sependapat dengan

BPK di mana permasalahan tersebut terjadi disebabkan oleh Kepala Bagian Keuangan Setda selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas belanja hibah.

Di samping itu, Bendahara Pengeluaran Setda juga kurang proaktif dalam meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima hibah. Hal lain yang menyebabkan terjadinya masalah tersebut yakni tidak taatnya Kepala Daerah selaku PPKD pada Permendagri No 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang besumber dari APBD. Selain itu juga terhadap Permendagri No 39 tahun 2011 tentang perubahan Permendagri No 32 yang mengamanahkan hibah berupa uang harus dicantumkan dalam RKA-PPKD, sehingga saat pembahasan tingkat komisi dan Banggar tertera dengan jelas penerima hibah. Untuk diketahui , setiap pembahasan APBD Pemda tidak siap menyajikan data penerima hibah, kecuali hanya beberapa organisasi saja yang pada akhirnya disepekati nomenklatur bansos dengan angka gelondongan.

Oleh karenannya, fraksi PKS mengusulkan untuk anggaran tahun 2015 ini, sebelum Bendahara pengeluaran Sekda merealisasikan bantuan dana hibah, harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi tentang pentingnya penerima hibah menyerahkan laporan penggunaan hibah,” katanya. (use)

Selasa, 23 Juni 2015

SUARA NTB

Halaman 8

Duet YMP-CSR-POKJA AMPL Lombok Timur, Aqua Danone

Siap Hentikan ”Jerit” Masyarakat Dua Desa Operasi sosial Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB melalui Gerakan Sambang Santri siap menghentikan jeritan masyarakat Desa Beririjarak Kecamatan Wanasaba dan Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel. Kali ini YMP-NTB menggandeng program CSR sebuah perusahaan raksasa yakni Aqua Danone yang menggulirkan program peningkatan akses air bersih dan sanitasi berbasis masyarakat.

KERJASAMA program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lima Pilar yang diemban YMP NTB selama ini dengan CSR Aqua Danone dicanangkan berlangsung selama 18 bulan ke depan terhitung mulai April 2015 – Oktober 2016. Dalam 18 bulan ini, YMP-NTB, bersama Aqua Danone dan Tim AMPL Pemerintah Daerah sudah mennargetkan “jerit” masyarakat dua desa itu sudah berganti senyum lega.

Dibidiknya dua desa tersebut sebagai lokasi program, berdasarkan hasil kajian teknis dan non teknis secara mendalam yang melibatkan Tim AMPL Kabupaten, Humas Pemkab, dan unsur Tim YMP NTB. Dua desa tersebut dinyatakan memiliki urgensi untuk mendapat penanganan berdasarkan kesimpulan, bahwa sumber daya air dari mata air Aik Numpas sangat cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama air bersih.

Meskipun masyarakat sangat membutuhkan program tersebut, namun kurangnya informasi dan pemahaman aparat mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan desa hingga masyarakat sendiri, disadari dapat menjadi potensi sandungan dalam melaksanakannya, mungkin muncul kecurigaan terhadap program bantuan yang sesungguhnya jauh dari kepentingan meraih keuntungan sepihak dari perusahaan.

Guna memuluskan intervensi yang sudah pasti akan menguntungkan masyarakat desa itu, YMP NTB selama tiga hari menggelar workshop di Gedung Wanita Selong, mulai 13, 15 dan 16 Juni 2015 dengan total peserta 190 orang. Workshop itu digelar sebagai ajang membangun komitmen dan motivasi bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan Pemerintah Desa dalam rangka mensukseskan program CSR Aqua Danone dalam peningkatan akses air bersih warga dan program STBM Lima Pilar.

Dari unsur pemerintah Kabupaten, terlibat Bappeda, Dinas Kesehatan, BPMPD, dan PU-Cipta Karya. Pemerintah Kecamatan dilibatkan Camat, Puskesmas dan Sanitarian. Sementara dari unsur Desa dilibatkan Kepala Desa, semua Kepala Dusun, semua ketua RT, Tokoh Agama, Guru SD/MI dan para Kader Posyandu.

Diharapkan melalui dua program tersebut, kedua desa tersebut dapat menjadi contoh dan sebagai pilot project terbaik, karena apabila hasilnya baik tidak menutup kemungkinan Aqua Danone atau lembaga donor lain akan tertarik memberikan bantuan kembali ke masyarakat desa di Lombok Timur.

Ini merupakan babak penyiapan mental spirit bagi komponen yang akan berperan aktif mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga Pemerintah Kabupaten. Workshop tersebut menjadi wahana membuka cakrawala berfikir peserta yang selama ini masih menggantungkan perubahan nasibnya pada pihak lain atau bantuan pihak luar, menjadi optimisme yang mendorongnya berbuat untuk kehidupan mereka sendiri.

Dalam workshop tersebut mulai dari Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT dan kader-kader masyarakat dilatih untuk mengenal masalahnya sendiri serta menganalisis dan menyusun langkah-langkah aksi untuk mengatasinya.

Secara lebih rinci, workshop pada hari pertama, peserta diberikan gambaran kegiatan apa, tujuan dan hasil yang diharapkan, mendapat injeksi semangat dan motivasi, serta diberikan gambaran kegiatan, output, siapa yang akan terlibat dan kapan dilakukan selama 18 bulan Program. Peserta juga melakukan diskusi per-desa dan kecamatan untuk membuat gambaran situasi saat ini desa, terkait air bersih dan sanitasi, mengidentifikasi potensi sumber daya alam, manusia, kelembagaan, aturan/awiqawiq/Perdes yang terkait dengan air bersih dan sanitasi, menggambarkan cita-cita desa terkait air dan sanitasi, kemudian memaparkan hasil diskusi kelompok.

Pada hari Kedua, penyegaran hasil kegiatan hari pertama dan apa yang akan dilakukan pada hari kedua. Peserta kemudian di bagi menjadi dua yakni Tim Air Bersih dan Tim STBM 5 Pilar. Untuk Tim Air Bersih berkunjung ke Desa Jeruk Manis yang merupakan dampingan YMP dalam Program Air Bersih dan STBM 5 Pilar dukungan SIMAVI. Di desa ini kedua tim dari dua desa diminta mengumpulkan minimal 30 informasi terkait pembangunan air bersih dan Tim STBM 5 pilar diajak untuk mengidentifikasi pelaku dan peran dari masing-masing pelaku dalam peningkatan akses air bersih dan 100 persen STBM 5 Pilar. Bentuk kegiatan apa yang akan dilakukan dalam mencapai cita-cita, masingmasing desa membuat komitment siap atau tidak bergerak mencapai cita-cita Desa dengan sumber daya dan pelaku yang sudah diidentifikasi, serta membuat target pencapaiannya.

Sementara pada Hari ketiga, peserta digambarkan mengenai apa dan untuk apa baseline survey dan monitoring dilakukan, serta diberikan pemahaman mengenai indikator dalam baseline survey dan monitoring. Kemudian, masing-masing Desa membuat rencana aksi tindak lanjut yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Doktrin-doktrin semangat kemandirian yang ditanamkan Direktur Eksekutif YMP-NTB, Ellena Rahmawati, membuat segenap peserta tak sedikitpun gentar menyatakan kesiapan untuk menyelesaikan program perbaikan sarana air bersih dan melaksanakan program Air Bersih dan STBM Lima Pilar di desa lokasi dalam waktu 18 bulan ke depan.

Peserta yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan, Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Desa, Kepala Dusun, RT dan Kader Desa itu meneguhkan tekad dan semangat, dengan menorehkan tandatangan bersama diatas sehelai kain putih sepanjang 5 meter. Selain sebagai perwujudan ikrar untuk menyukseskan perbaikan dan pembangunan sistem pengelolaan air bersih, juga menuntaskan STBM Lima Pilar. Ellena menegaskan, goresan pena tanda

tangan komitmen bukan untuk kepentingan YMP maupun Aqua Danone namun merupakan tanda tangan Janji masyarakat kepada Allah SWT akan seluruh nikmat yang telah diberikan dan akan mengembalikan nikmat tersebut dengan menjaga sumber daya yang diberikan Allah SWT. Bercermin dari Desa Jeruk Manis Kecamatan Sikur, yang memiliki sumber air tidak terlalu besar, namun dengan sistem dan teknis pengelolaan yang sudah difasilitasi YMP-NTB, masyarakat secara merata dapat memanfaatkan sumber daya air secara maksimal untuk berbaga kebutuhan hidup, khusus-

nya air bersih untuk rumah tangga. Pemerintah dan para kader menyatakan optimisme dan membuat komitmen bersama.

Disamping membangun komitmen, peserta workshop juga dibawah bimbingan YMP-NTB membuat rencana aksi secara mandiri. Kemudian YMP NTB menugaskan timnya untuk mendampingi dua desa selama program berlangsung selaku motivator dan fasilitator, juga membimbing peserta melakukan penguatan kapasitas baseline survey bagi Tim Desa, Tim kecamatan dan Tim Kabupaten.

(Tim-YMP)

Program Sepulang dari Workshop Desa Kembang Kerang Daya 1. Pertemuan semua ketua RT di wilayah kekadusan masing-masing 2. Sosialisasi kepada tetangga terdekat tentang kebersihan 3. Mengadakan kebersihan lingkungan masing-masing dalam menyambut bulan ramadhan 4. Imbauan kepada masyarakat jangan buang sampah di sembarang tempat 5. Memberitahukan masyarakat tentang pentingnya air bersih Kegiatan Kami Setelah Pulang dari Sini 1. Kami tokoh masyarakat, kami akan melakukan lingkungan bersih 2. Menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan 3. Mengajak masyarakat selalu salat berjamaah di masjid/musala 4. Mengajak masyarakat menerapkan pengajian dan hiziban dan juga tahlilan pada setiap malam Jumat dan memasukkan pesan terkait air bersih dan STBM 5 pilar.

5. Mengadakan kegiatan pertandingan pembacaan ayat suci Al-Quran dan azan di tiap dusun 6. Mengajak kaum ibu untuk tetap menyediakan buka puasa bersama di masjid/musala 7. Kita adakan pengajian atau ceramah sebelum buka puasa 8. Bangunkan masyarakat sahur 9. Agar setiap Jumat diadakan Jumat bersih Kelompok Kader Desa Kembang Kerang Daya 1. Memberikan informasi kepada teman-teman kader yang tidak hadir

2. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui posyandu tentang STBM 5 Pilar 3. Memberikan informasi kepada masyarakat cara membersihkan lingkungan (gotong royong) 4. Memberikan solusi kepada masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan (membuat lubang) 5. Di mulai dengan memberikan informasi (sedekah kalimat sehat STBM 5 pilar) kepada keluarga, tetangga di sekitar rumah 6. Mengupayakan sarana 5 pilar di setiap rumah kader 7. Mempromosikan STBM 5 Pilar di warung

Apa yang Dilakukan oleh Desa Beriri Jarak Selama 1 Bulan

Kelompok Kader Desa Kembang Kerang Daya 1. Memberikan informasi kepada keluarga, tetangga (1 kader untuk 5 orang) 2. Memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu di posyandu 3. Kemudian dilanjutkan dengan penyuluhan di lingkungan RT setempat 4. Memberikan imbauan kepada perkumpulan muslimat

A. Kadus dan RT 1. Memberikan pemahaman kepada masyaraat tentang: - STBM 5 Pilar - Air Bersih 2. Mengajak tokoh masyarakat dan tokoh agama ang bias diharapkan untuk memantu menyebarkan tentang STBM 5 pilar dan air bersih

Program Kegiatan Kepala Dusun Sedesa Kembang Kerang Daya 1. Konsultasi kordinasi bersama dengan remaja masjid setempat 2. Mengintruksikan kepada masing-masing RT Mengadakan Jumat Bersih di lingkungan RT masing-masing 3. Menyediakan wadah pembuangan sampah di masing-masing RT persatuan Kepala Dusun Desa Kembang Kerang Daya

B. KADER 1. Mengmpulkan semua kader yang tidak ikut dalam kegiatan ini, kemudian memberi pemahaman tentang STBM 5 Pilar dan air bersih 2. Setiap kader mempunyai tugas masing-masiing untuk menjelaskan kepada masyarakat (1 kader 1 RT ) 3. Kader memberikan pengertian/pemahaman tenang perlunya STBM 5 Pilar dan air bersih 4. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa STBM

5 Pilar itu sangat penting bagi kita, karena STBM 5 pilar itu dari kita, oleh kita dan untuk kita.

C. Pemerintah Desa 1. Mengumpulkan seluruh warga masyarakat, guna menyampaikan informasi pentingnya STBM 5 Pilar di masing-masing RT bersama Toga, Toma 2. Kunjungan kepada para Toga dan Toma untuk menyampaikan informasi pentingnya STBM 5 Pilar untuk diterapkan.

3. Mengundang semua Toga, Toma untuk buka bersama, membicarkan pentingnya pelaksanaan STBM 5Pilar 4. BPD dan LKMD mengumpulkan semua anggotanya untuk memberikan informasi terkait STBM 5 Pilar dan air bersih 5. Membuat jadwal tarawih di setiap dusun untuk mensosialsasikan pentingnya STBM 5 Pilar

Halaman 9

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Masjid Kuno Gunung Pujut

Saksi Bisu Sejarah Peradaban Islam di Pulau Lombok Nabi Muhammad SAW bersabda: ‘’Barangsiapa yang memberi makanan untuk orang yang berpuasa, maka ia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang puasa itu, tidak kurang sedikitpun. (H.R.Tirmidzi)

Khatam Al Qur’an Dua Kali Setahun Oleh : Tarmidzi, S.Kom SETIAP Muslimin dan Muslimat rindu untuk dapat melafazkan Al Qur’an dengan baik dan benar (tartil=pembacaan pelan-pelan, benar sesuai dengan tajwidnya), Namun keinginan ini akan tertutupi dengan perkara dunia yang terus menerus merenggut sisa waktu.

Bila kita berpikir tentang mukjizat Al Qur’an yang diturunkan Allah SWT kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW melalui perantara Malaikat Jibril Alaihissalam, tentu keinginan ini pastilah lebih mendalam. Padahal Allah SWT telah berfirman : “Hai manusia, telah datang kepadamu kitab (Al Qur’an) dari Tuhanmu dan sebagai obat penyembuh penyakit dalam jiwamu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

(QS. Yunus/10: 57) Lalai adalah kata yang paling tepat untuk kita semua yang masih atau sering lupa akan Al Qur’an. Padahal kita semua juga pasti berkeinginan kuat untuk hidup aman, tenteram dan damai dalam lindunganNya dengan tujuan akhir adalah surga. Itu semua akan menjadi anganangan belaka, jika kata lalai menjadi teman syaitan yang terkutuk.

Syaitan adalah musuh nyata tak henti-hentinya melakukan berbagai makar untuk menggelincirkan setiap Muslimin dan Muslimat dari keimanan, sehingga kita akan hidup dalam kegelisahan, kebimbangan, keraguan bahkan kemungkaran dan kekafiran. Itulah syaitan tidak pernah putus asa, dan terus menerus menggelincirkan kaum Musliminin dan Muslimat dari keimanan dan ketakwaan. Allah dan Rasul-Nya pun memberikan resep khusus untuk melakukannya sesering mungkin atau dengan konsisten, yakni membaca Al Qur’an.

Dengan demikian, sangat merugi setiap Muslimin dan Muslimat yang melewati harinya tanpa membaca Al Qur’an terlebih di bulan suci Ramadhan ini yang ganjarannya akan dilipatgandakan menjadi 70 kali lipat. Apalagi jaminan keuntungan dari Allah Ta’ala sedemikian dahsyat dan nyata yakni mendapatkan syafa’at Al Qur’an di Yaumil Akhir nanti yang tentunya dengan ridho Allah SWT. “Bacalah Al Qur’an, karena sesungguhnya Al Qur’an itu akan memberi syafa’at bagi pembacanya pada hari Kiamat kelak” (HR. Abu Umamah r.a) Berdasarkan ayat dan hadist inilah yang Insya Allah memberikan semangat serta target saya bisa khatam 30 Juz dalam bulan Ramadhan ini dan dilanjutkan di 11 bulan di luar Ramadhan. Waktu harus bisa di-manage dengan baik, istirahat di kantor bisa diisi dengan 2 lembar. Selesai berbuka + Shalat Magrib 2 lembar, ba’da Isya + Tarawih 3 lembar dan antara waktu sahur hingga menjelang subuh 2 lembar sehingga genap 9 lembar. Ini berarti 1 juz dapat digapai dalam 1 hari = 30 juz dalam 1 bulan, amiin. Bahagianya dapat khatam Al Qur’an dua kali dalam setahun, 1 x dalam bulan Ramadhan dan 1 x dalam 11 bulan di luar Ramadhan.)

Marilah kita mencoba untuk dapat melakukan hal yang sederhana ini walau terasa sulit, jadikan iman berada digarda terdepan untuk membawa kita menuju keselamatan dunia dan akhirat, Selamat Mencoba.

Udang Saus Padang Pedas BOSAN dengan masakan seafood yang cuma digoreng saja? Bosan dengan menu yang itu itu saja? Buat teman teman yang hobi seafood and termasuk penggemar masakan udang, yuk kita masak Resep Udang Saus Padang Pedas.

Siapa tahu dengan resep ini, berbuka dan sahurnya menjadi lebih nikmat.

Seperti masakan seafood lainnya, kunci untuk membuat Resep Udang Saus Padang yang lezat dan nikmat adalah pemilihan bahan baku yang berkualitas baik dan segar. Gunakan udang yang masih segar sehingga hasil akhirnya nanti terasa sedikit rasa manis di dagingnya.

Untuk menjaga kesegarannya, cuci udang dengan air dingin supaya tetap terjaga kualitas dagingnya dan tekstur udang tidak terlalu lembek. Buang semua kotorang yang ada didalamnya sampai benar benar bersih. Selain itu, untuk memasak resep udang kali ini tidak memerlukan waktu yang terlalu lama. Untuk mengentalkan sausnya, beri sedikit tepung maizena supaya kuahnya nanti terlihat lebih kental dan nikmat untuk disantap bersama nasi putih.

Berikut ini cara membuat udang saus padang pedas.

1. Setelah udang dibersihkan, siapkan panci rebusan dan masukkan udang kedalamnya. Rebus udang sampai matang.

2. Siapkan penggorengan dan bersi margarin secukupnya untuk menumis. Masukkan bawang merah, bawang bombay dan bawang putihnya. Aduk aduk sebentar sampai tercium bau harum.

3. Masukkan tomat, cabai merah besar, jahe dan beberapa pcs cabai rawitnya. Aduk sebentar dengan api sedang kecil.

4. Kemudian tuang saos tomat atau saus sambalnya dan saus tiram sebanyak kurang lebih 4 sendok makan. Aduk aduk lagi dengan bumbu yang lain.

5. Masukkan merica halus, gula pasir dan garam halus beryodium secukupnya. Aduk-aduk sebentar sampai tercampur rata dan cicipi sedikit. Kalau kurang, bisa ditambahkan garam, merica atau gula pasirnya.

6. Masukkan 150 ml air ke dalamnya.

7. Ambil sedikit tepung maizena dan campurkan ke dalam wajan tadi. Aduk sebentar sampai agak kental.

8. Masukkan udang yang sudah direbus sebelumnya ke dalam wajan masaknya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata. Aduk lagi sebentar sampai bumbu meresap ke dalam daging udang.

9. Setelah bumbu meresap, angkat masakan tadi dan siap disajikan. Selamat mencoba! (berbagai sumber)

Pulau Lombok memiliki banyak peninggalan masjid bersejarah. Masjidmasjid ini menjadi saksi bisu penyebaran agama Islam di Pulau Lombok ratusan tahun silam. Selain Masjid Kuno di Bayan Kabupaten Lombok Utara, di Pulau Lombok juga ada masjid kuno yang masih menjadi saksi sejarah peradaban Islam, yakni Masjid Kuno Gunung Pujut Desa Sengkol Lombok Tengah.

KONON masjid kuno yang berukuran hanya 8,6 meter persegi ini menjadi sarana kegiatan ritual bagi para penganut ajaran Islam Wetu Telu. Hingga saat ini, bangunan masjid kuno yang jarang digunakan lagi ini masih berdiri kokoh di tempat semula. Masjid ini seolah menjadi benteng serta bukti tentang jejak peradaban dan penyebaran ajaran agama Islam di pulau seribu masjid ini.

Pamong Budaya Museum Negeri NTB L. Napsiah,SS, menjelaskan, masjid kuno ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Muslim. Hingga saat ini, warga setempat masih merawat dan menjaganya dengan baik untuk terus dilestarikan. Masjid yang hanya terbuat dari bambu serta beratapkan ilalang ini kerap menjadi tujuan wisata religi bagi sebagian orang. ‘’Masyarakat yang mengunjungi masjid ini dengan tujuan menyaksikan secara langsung situs atau cagar budaya peninggalan masa lampau,’’ tuturnya pada Suara NTB, Senin (22/6).

Selain itu, ujarnya, di sekitar masjid terdapat banyak bangunan–bangunan yang disebut sebagai Pedewa. Sebutan Pedewa merupakan istilah yang disematkan pada bangunan–bangunan tempat pelaksanaan ritual dan agama bagi orang – orang di masa lampau.

Adapun, saat berlangsungnya upacara atau ritual keagamaan yang menyangkut ajaran islam dituntun serta dipimpin oleh seorang kyai.

Sedangkan, ritual–ritual pemujaan roh atau pemujaan nenek moyang tertentu di kawasan setempat dipimpin seorang pemangku.

Pemangku, lanjutnya, dipercaya bisa meng-

(Suara NTB/ist)

MASJID KUNO - Inilah keberadaan masjid kuno di Gunung Pujut Desa Sengkol Loteng. Masjid ini menjadi saksi sejarah perkembangan Islam di Pulau Lombok. hubungkan orang yang masih hidup dengan rohroh nenek moyang mereka di masa lalu. Ritual seperti itu disebut Nyelame Desa serta Nyaur Sesangi. ‘’Seluruh lafal-lafal pemujaan dan mantera dibacakan oleh pemangku sedangkan untuk nama roh nenek moyang diucapkan oleh masing– masing individu. Selain memuja roh nenek moyang, juga ada pemujaan terhadap dewa-dewa yang ada dalam ajaran agama Hindu,” tandasnya.

Dikutip dari www.kaskusgenius.com, masjid ini dibangun oleh salah satu raja Kerajaan Pujut yaitu Pangeran Sange Pati pada tahun 1008 Masehi. Masjid ini sangat unik, karena dibangun di puncak sebuah bukit. Lokasi masjid ini

yaitu di desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Masjid ini dibangun dengan menggunakan pagar bambu dan atap ilalang. Masjid ini memiliki empat buah tiang penyangga utama. Ada 28 tiang penyangga lainnya yang digunakan sebagai tempat menempelkan dinding bambu. Bagian dalam masjid ini dilengkapi dengan bedug yang dulunya digunakan sebagai penanda waktu shalat bagi masyarakat sekitar. Selain itu, masih ada mimbar tua yang digunakan oleh khatib saat khutbah.

Masjid kuno ini sudah tidak digunakan sebagai sarana ibadah sehingga diklasifikasikan sebagai monumen mati atau dead monument. (met)

Buka di Siang Hari

Rumah Makan Digerebek Satpol PP Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lotim, Senin (22/6) menyisir sejumlah rumah makan di Lotim yang beroperasi dan menyediakan makanan siap saji pada siang hari. Saat dilakukan penggerebekan, Satpol PP Lotim yang dikomandoi Kasi Opstib dan Linmas Lalu Abdullah Purwandi, SSTP, MM, sempat mendapatkan perlawanan dari warga khususnya di Gang Tibuliu Dusun Karang Ampan Desa Suradadi Kecamatan Terara.

Perlawanan itu terjadi karena masyarakat yang dipergoki petugas makan siang di bulan Ramadhan tidak terima sepeda motornya diangkut oleh petugas, sementara pemilik dari sepeda motor itu sebagian melarikan diri.

Kepala Satpol PP Lotim, Drs. Salmun Rahman, melalui Kasi Opstib dan Linmas, Lalu Abdullah Purwadi, mengungkapkan selain mengamankan tiga unit sepeda motor, Satpol PP Lotim juga mengamankan barang bukti sejumlah makanan dan minuman siap saji. Bahkan, di lokasi penggerebekan di Desa Suradadi itu, petugas juga mengamankan sedikitnya 13 botol minuman keras (miras) jenis tuak merah. “Operasi pekat ini kita lakukan untuk menjaga keaman-

an dan ketertiban selama bulan Ramadhan, dari sejumlah lokasi yang didatangi petugas, satu diantaranya ditemukan buka pada siang hari di bulan puasa,” katanya.

Ditegaskannya, penertiban rumah makan itu dilakukan sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2007 tentang ketentraman dan ketertiban umum khususnya pada bulan Ramadhan yang salah satu poinnya adalah bahwa warung makan dilarang buka pada siang hari terlebih melakukan transaksi jual beli makanan.

Padahal, sebelum Ramadhan tiba, pemerintah daerah sudah mengimbau dan melayangkan surat sampai ke pemerintah desa untuk imbau kepada para pengusaha rumah makan agar menutup usah-

(Suara NTB/yon)

GEREBEK - Satpol PP Lotim saat melakukan penggerebekan rumah makan yang beroperasi pada siang hari di bulan Ramadhan. anya selama bulan Ramadhan.

Namun, imbauan tersebut tidak diindahkan sebagian pengusaha rumah makan dengan tetap beroperasi secara bebas pada siang hari di bulan Ramadhan, sehingga Satpol PP

Lotim melakukan tindakan tegas dengan melakukan penggerebekan.

“Selama Ramadhan, operasi itu akan tetap kita lakukan secara stimulan dan bergiliran dari satu tempat ke tempat yang lain, ”terangnya. (yon)

Catatan Sejarah Peradaban Islam Dalam Naskah Babad Lombok (1)

Jejak Penyebaran Islam di Pulau Seribu Masjid AJARAN ISLAM diperkirakan menyebar dan berkembang di Pulau Lombok ini sekitar abad ke-14 sampai abad ke-16. Ajaran Islam pertama kali disebarkan ke Lombok oleh Sunan Prapen, putra Sunan Ratu Giri. Meski demikian, penyebaran agama Islam di Pulau Lombok memiliki banyak ragam versi.

Pada bagian lain, ada yang menyebut Islam masuk ke Lombok berawal dari kawasan Lombok Utara, tepatnya di daerah Bayan. Ada pula yang menyatakan ajaran Islam di pulau ini juga masuk dari kawasan Lombok bagian timur den-

gan ajaran yang berasal dari Gowa, Sulawesi Selatan.

Dalam naskah Babad Lombok dijelaskan, Sunan Prapen datang dan menyebar luaskan ajaran agama Islam di pulau seribu masjid ini atas perintah ayahnya, Sunan Ratu Giri alias Raden Paku. Perintah penyebaran syiar Islam oleh Raden Paku yang berasal dari Gresik Jawa Timur.

Penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Prapen di pulau ini dibantu Raden Sumuliya dan Raden Salut.

Penyebaran syiar yang dilakukan oleh Putra Sunan Giri ini berjalan dengan lancar. Dengan demikian, seusai menyebarkan ajaran Islam di Lombok, Sunan Prapen kemudian melanjutkan perjalanannya untuk menyebarkan ajaran Islam ke Pulau Sum-

bawa, tepatnya menuju Bima.

Dalam catatan salah seorang Pamong Budaya di Museum Negeri NTB, L. Napsiah,SS., menyebutkan Dr. Akhyar Fadli, Dosen Institut Agama Islam Qomarul Huda, Praya, Lombok Tengah, yang juga menjadi peneliti Sejarah Islam di Lombok berpendapat penyebaran Islam oleh sunan Prapen dilakukan dengan metode dakwah.

Sekalipun, banyak pihak yang menyebutkan bahwa proses islamisasi yang dilakukan oleh putra Sunan Giri tersebut dilakukan setelah terjadi adu senjata atara para penyebar agama dengan penduduk setempat atau penghuni kerajaan – kerajaan.

Kendati demikian, jejak tentang penyebaran ajaran Islam di tanah Pulau Seribu Masjid ini masih tertu-

ang dengan beragam versi. Bahkan secara empiris, dalam naskah lontar Babad Lombok yang menjadi arsip peradaban masa lampau tersebut juga terkandung versi yang berbeda – beda. Demikian pula mengenai jejak perjalanan selanjutnya yang dipilih oleh Sunan Prapen.

Dalam babad tersebut, ujarnya, beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Oulau Sumbawa, namun hal ini disangkal oleh Fadli dalam bukunya yang berjudul akulturasi Islam di Bumi Sasak. Menurutnya, seletah melakukan pelacakan secara empiris, Sunan Prapen justru kembali ke tanah Jawa dan tidak menyeberang ke Pulau Sumbawa. Penyebaran ajaran Islam di tanah Sumbawa justru datang dari Sulawesi Selatan. (met)

Puasa Kurangi Risiko Serangan Jantung dan Stroke PUASA merupakan ibadah wajib yang dijalankan umat Islam selama bulan Ramadhan. Dalam puasa dipercaya terkandung manfaat spiritual yang besar bagi yang menunaikannya.

Namun tak hanya manfaat spiritual, ternyata puasa Ramadhan juga berimbas positif pada tubuh kita, salah satunya adalah untuk mencegah dan meminimalisir risiko serangan jantung.

Dilansir oleh Gulf News, menyebutkan, sebuah studi yang dilaksanakan di Dubai, Uni

Emirat Arab menyimpulkan kalau orang yang sedang berpuasa Ramadhan bisa terhindar dari risiko serangan jantung.

Hal ini disebabkan ibadah puasa menghasilkan tambahan zat bernama lipid yang dapat mengurangi risiko terkena stroke.

Studi itu melibatkan 37 relawan yang diambil sampel darahnya secara sukarela dalam beragam kondisi selama Ramadhan. Hasil analisis sampel darah itu menunjukkan kalau terjadi penurunan rata-rata sebesar 15 persen kandungan triglyceride (TG) dan

10,9 persen low-density lipoprotein cholesterol (LDL), dua faktor risiko utama serangan jantung.

Menurut Dr Omar, Kepala Departemen Kardiologi Intervensional di American Hospital Dubai.

Penelitian yang dilakukan oleh tim peneliti itu merupakan penyimpulan terhadap adanya konsistensi hubungan antara puasa dengan profil lipid tubuh.

Menurutnya, Profil lipid merupakan ukuran kolektif dari total kolesterol seseorang. Ada istilah high density lipoprotein cholesterol (HDL) yang biasa disebut

kolesterol baik, ada juga low density lipoprotein cholesterol (LDL) yang sering disebut kolesterol jahat dan ada juga zat triglyceride (TG) yang adalah jenis lemak yang terdapat di dalam darah.

Umumnya, kandungan tinggi HDL dalam tubuh dapat mengurangi risiko serangan sakit jantung dan stroke, sementara kandungan tinggi LDL dan triglyceride membuat orang rentan terhadap serangan jantung serta gangguan penyakit stroke. (berbagai sumber)

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Banyak Sekolah di Lobar Kekurangan RKB DINAS Pendidikan Dan Kebudayaan Lombok Barat terus berupaya menambah sarana fisik sekolah untuk menunjang pelayanan yang memadai. Sebab, mengacu standar pelayanan minimal (SPM) infrastruktur belum memenuhi standar. Banyak sekolah di Lobar kekurangan ruang kelas dan sarana seperti laboratirum serta perpustakaan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dikbud secara bertahap mengalokasikan dana untuk pembangunan sarana fisik.

Tahun ini dari anggaran belanja modal Rp 89 miliar lebih, sebagian besar diarahkan untuk fisik. Sedangkan untuk non fisik seperti pengadaan alat 20 persen.

“Sebagian besar anggaran diarahkan untuk merehab sekolah, tambah ruangan dan sarana seperti laboratorium dan perpustakaan. Karena itu yang masih kurang,” kata Kadisdikbud Lobar, H Ilham.

Dijelaskan sesuai SPM katanya seharusnya setiap rombongan belajar (rombel) punya satu ruang kelas. Jika ada 20 rombel maka harus punya 20 ruang kelas, selain itu setiap sekolah harus memiliki perpustakaan dan laboratorium.

Akan tetapi faktanya, masih banyak sekolah di segala jenjang yang masih kurang sarana itu. “Masih banyak sekolah yang masih kurang,” akunya. Untuk menuntaskan persoalan ini, ia menargetkan satu periode kepemimpinan kepala daerah saat ini.

Jika SPM terpenuhi barulah,bisa berharap banyak ada standar nasional bisa dicapai. “Kalau SPM saja tidak bisa dipenuhi bagaimana mencapai standar nasional,” imbuhnya. karena itu, katanya, semua sekolah yang kurang ruang kelas dan kondisinya rusa akan berupaya diperbaiki. (her)

440 Kuota Mandiri PADA penerimaan mahasiwa baru jalur mandiri tahun ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram menyiapkan 440 kuota untuk lima Program Studi (Prodi) yang membuka program kuliah sore. Empat Prodi tersebut yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, PGSD, Matematika dan PKN. Kepada Suara NTB, Wakil Dekan I FKIP Unram, Dr. Syarifudin, M.S mengemukakan bahwa jumlah kuota untuk jalur mandiri sama dengan tahun lalu yakni sebanyak 440 kuota. Rinciannya yaitu 80 kuota Prodi Bahasa Inggris, 80 kuota Prodi Bahasa Indonesia, 120 kuota Prodi PGSD, (Suara NTB/dys) 80 kuota Prodi Matematika Syarifudin dan 80 kuota Prodi PKN. Menurutnya, terjadi peningkatan peminat dari tahun ke tahun untuk penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Penyebabnya ialah animo masyarakat yang ingin menjadi guru masih sangat tinggi. “Penyebabnya masih banyak masyarakat yang mau jadi guru, dulu FKIP dianggap kampungan. Tapi sekarang laris,” terangnya.

Menurut Syafrudin, menjadi guru oleh sebagian masyarakat masih dianggap sebagai profesi menjanjikan sehingga dipilih sebagai pilihan kuliah. Pihaknya pun didesak untuk terus memperbanyak Prodi yang menyelenggarakan program reguler sore. Meski biaya kuliah meliputi uang SPP dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) cukup mahal untuk program reguler.

“Mereka mahal karena program reguler sore tidak memperoleh subsidi negara, makanya mahal. Kalau soal biaya berbeda-beda antara Prodi eksak dan non eksak,” tegasnya. (dys)

Dikbud Lobar Lacak Guru Berijazah Palsu Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti instruksi Menristek dan Dikti, terkait pelacakan ijazah palsu di kalangan PNS dan pejabat, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat akan melakukan pelacakan ijazah khusus di kalangan guru. Dikbud berharap tidak ada persoalan ijazah palsu di kalangan para guru dan kepsek di Lobar.

Dijelaskan, menindaklanjuti secara umum yang disampaikan oleh Pihak Kementerian Ristek dan Dikti, pihaknya dalam setiap pertemuan belakanan ini baik dengan MKKS dan kepsek selalu menyinggung perihal isu ijazah palsu. Ia berharap, tidak ada persoalan ijazah palsu yang muncul di lingkup Dikbud Lobar khususnya para guru.

Dikbud, jelasnya, sejauh ini belum secara khusus turun melakukan pendataan terhadap ijiazah para guru.

Pihaknya masih menunggu dari pihak BKD, terkait pendataan ijazah para pegawai ini. “Jika telah turun dari BKD maka kami akan turun melanjutkan pendataan di semua jenjang sekolah khusus para guru,” ujarnya.

Ia menyebut, saat ini jumlah guru di Lobar yang PNS sebanyak 3.611 orang. Sedangkan jumlah guru non PNS lebih banyak daripada yang berstatus PNS. Guru non PNS ini yang kerap menuntut ke Pemda agar statusnya mereka diperjelas.

Ia merasa yakin, kalau fundamental administrasi kepegawaian termasuk ijazah para guru legal. Terkait persoalan ijazah jelasnya, akan terlihat dari seberapa banyak perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat berada pada satu daerah.

Misalya di Lombok, sampai saat ini belum ada perguruan tinggi swasta yang masuk kategori tidak melanjutkan aktivitas kegiatan karena ada ditemukan ijazah palsu. “Jadi tidak ada ditemukan,” imbuhnya.

Sebelumnya kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Barat, H. M. Syukron menyatakan, pihaknya akan melakukan pendataan ulang terhadap PNS yang ada di semua SKPD di lingkup Pemkab Lobar. Semua dokumen kepegawaian termasuk ijazah akan didata ulang. Hal ini dilakukan untuk melacak PNS yang berijazah palsu di Lobar.

Dijelaskan, pendataan ulang pegawai ini dilakukan berdasarkan hasil Rakornas ASN tanggal 10 Juni lalu di Jakarta. Semua dokumen yang akan didata katanya, seperti dokumen CV, ijazah, lulusan, dan kapan tamat. Dengan pendataan ini, maka akan bisa dilacak dokumen ijazah yang dimiliki para pegawai.

Pendataan ini sendiri diperkirakan akan dilaksanakan bulan ini atau bulan depan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Menpan untuk formatnya. Menurutnya, nanti akan dikrim format oleh pusat, lalu format itu akan diisi oleh masing-masing PNS. “Dis ana akan ketahuan semua dokumen pegawai,” katanya. (her)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pemilihan Ulang Rektor IAIN Diduga Cacat Prosedur Mataram (Suara NTB) Sekretaris Tim Pemenangan Prof. HM. Taufik selaku Rektor IAIN terpilih pada pemilihan Rektor beberapa waktu lalu, Irzani, M.Pd, menilai bahwa pemilihan ulang rektor IAIN Mataram yang akan digelar hari ini, Selasa (23/6) cacat prosedur. Hal itu lantaran sejumlah anggota senat IAIN Mataram berstatus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) bukan pejabat definitif.

“Berdasarkan peraturan menteri agama (PMA) nomor 11 tahun 2014, yang boleh jadi senat itu hanya pejabat definitif. Ini kan, masih Plt semua,” tegas Irzani.

Dikatakan Irzani bahwasanya senat merupakan badan normatif tertinggi di sebuah perguruan tinggi. Sehingga hanya pejabat definitif sajalah yang berhak menjadi anggota senat sekaligus sebagai ex officio.

“Pejabat ex officio itu merupakan pejabat definitif. Kalau Pgs, PLt, tidak masuk sebagai ex officio. Selain itu, panelis saat debat berlangsung juga berasal dari internal IAIN saja, padahal menurut aturan harusnya ada panelis dari luar IAIN,” paparnya di hadapan sejumlah awak media, Senin (22/6).

Selain itu, Irzani menganggap jika pemilihan enam anggota senat dari unsur dosen di tiga fakul-

(Suara NTB/dys)

Irzani tas sangat manipulatif karena berlangsung sangat cepat, tidak

objektif dan tidak ada kepanitiaan yang melaksanakan pemilihan anggota senat.

Enam anggota senat dari unsur dosen tersebut diantaranya H. Muhammad Idris, Hj. Lubna, Dr. Dedi (unsur dosen FITK), Drs. Abdullah Mustafa, Dr. Ma’ruf, SH, MH (unsur dosen FSEI/sekretaris senat) dan Dr. H. Ahmad Zaenuri (unsur dosen FDK).

Tidak hanya itu, Irzani menuding sebanyak 31 dosen yang ikut memberikan hak suara pada pemilihan senat tersebut masih berstatus sedang melaksanakan tugas belajar. Di samping itu, terdapat dua anggota senat dari unsur dosen diketahui saat ini mempunyai tugas tambahan.

“Sehingga dari semua rangkaian itu, pemilihan ulang rektor cacat prosedur. Dosen yang sedang tugas belajar, tidak boleh melakukan aktivitas mengajar termasuk juga hak untuk memi-

lih. Begitupun dua orang anggota senat juga tidak boleh punya tugas tambahan, diketahui dua orang punya tugas tambahan.

Pemilihan ketua kelas saja persiapannya panjang, ini pemiihan senat kok persiapannya cuma dua hari, itupun tidak ada sosialisasi,” jelasnya.

Irzani pun mengaku, pihaknya kini sedang mempersiapkan gugatan ke PTUN dengan materi gugatan SK Pgs Rektor IAIN Mataram terhadap pengangkatan Plt dan Pgs sebagai anggota senat.

Menanggapi tudingan tersebut, Ketua Panitia Pemilihan Ulang Rektor IAIN Mataram Periode 2015-2019, Dr.Adi Fadli, membantah semua tuduhan yang dilontarkan Irzani. Menurut Adi, semua tuduah tersebut tidak benar. Pihaknya selaku panitia hanya menjalankan tahapan pemilihan ulang rektor berdasarkan SK Menteri Agama tanggal 28 Mei 2015 yang memerintahkan untuk segera melaksanakan pemilihan ulang rektor. Sementara menjawab tudingan tidak adanya panelis yang berasal dari luar IAIN, Adi mengaku hal tersebut belum menjadi kewajiban sehingga tidak mesti didatangkan dari luar.

Lebih jauh Adi menerangkan, sebelumnya, surat pertama dari Kemenag turun tanggal 10 April lalu. Isinya memerintahkan Pgs Rektor IAIN untuk segera melaksanakan pemilihan. Namun karena saat itu senat belum terbentuk, pemilihan ulang tidak dapat dilaksanakan. Baru setelah turun surat kedua tanggal 28 Mei, pemilihan ulang rektor bisa dilaksanakan hari Selasa (23/6).

“Kita diberi deadline oleh Kemenag untuk segera laksanakan pemilihan ulang empat minggu setelah surat tanggal 28 Mei itu turun. Makanya pelaksanaan pemilihan kita laksanakan,” bantahnya.

Selain itu, berdasarkan aturan, ada tiga calon rektor yang mendaftarkan diri telah memenuhi kriteria sehingga siap untuk melaksanakan pemilihan. Masing-masing yakni nomor urut satu Dr. H Mutawalli, nomor dua, Dr. Hj Nurul Yakin, dan nomor urut tiga Dr. H SubhanAdullah Acim. Pihaknya pun siap melayani gugatan yang akan dilayangkan pihak-pihak tertentu yang merasa tidak puas dengan proses penyelenggaraan pemilihan ini. (dys)

Dewan Loteng Kawal Ketat PSB Praya (Suara NTB) Kalangan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) bakal mengawal ketat proses Peneriman Siswa Baru (PSB) tahun ajaran 2015-2016.

Guna mengantisipasi maraknya pungutan bagi siswa baru di sekolah-sekolah penerima, seperti kasus PSB tahun-tahun sebelumnya. Jika dibutuhkan, Komisi IV DPRD Loteng akan membentuk tim pemantau khusus PSB. Demikian disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Loteng, L. Muhibban, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/6) kemarin. Menurutnya, segala bentuk pungutan yang memberatkan siswa baru tidak dibenarkan, apapun alasannya. Untuk itu, semua sekolah di Loteng diminta tidak melakukan pungutan bagi siswa baru.

“Jadi perlu kita ingatkan sejak awal. Jangan pernah sekolah memungut siswa baru. Apalagi dalam jumlah besar yang memberatkan siswa,” terangnya. Jika ada sekolah yang diketahui melakukan pungutan, maka pihaknya tidak akan raguragu merekomendasikan ke pemerintah daerah supaya menindak tegas pihak sekolah bersangkutan.

Bahkan, tegas Muhibban, pihaknya tidak akan segan-segan melaporkan pihak sekolah ke aparat penegak hukum. Kalau terbukti melakukan pungutan ke siswa baru. “Kalau memang buktinya cukup dan kuat, kenapa tidak sekolah yang melakukan

pungutan kita proses hukum,” timpalnya.

Untuk itu, pihaknya berharap dukungan dari masyarakat. Supaya Dewan bisa mengawal dengan baik proses PSB tahun ini. Dengan memberikan keterangan dan informasi serta bukti pendukung, jika mengetahui ada sekolah-sekolah di Loteng yang melakukan pungutan kepada siswa barunya.

Pasalnya, tanpa dukungan informasi dari masyarakat, sulit untuk mengawal proses PSB tahun ini. “Masyarakat jangan ragu. Kalau menemukan ada sekolah yang melakukan pungutan, laporkan ke kami.

Sehingga bisa segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.

Dikatakannya, selama ini pihaknya banyak mendapat kabar kalau ada pungutan di sekolah tertentu.

Hanya saja, informasi yang diperoleh tersebut hanya sebatas informasi saja. Belum didukung dengan alat bukti yang kuat.

Masyarakat pun terkesan diam. Dengan enggan mengadukan persoalan tersebut ke Dewan sendiri.

“Tanpa adanya informasi dan dukungan dari masyarakat, kita juga sulit bertindak,” imbuh Muhibban.

Sehingga memang dukungan masyarakat sangat diharapkan.

Karena kalau masyarakat sudah proaktif mengawasi dan melaporkan pungutan di sekolah, tentunya sekolah bakal pikir-pikir kalau mau memungut ke siswa barunya. (kir)

(ant/bali post)

AL-QURAN BRAILLE - Seorang siswa membaca Al-Quran Braille di Balai Rehabilitasi Sosial (BRS) Penganthi, Temanggung, Jateng, Senin (22/6). Selama bulan Ramadan siswa tuna netra, tuna rungu wicara dan tuna daksa di sekolah tersebut mengisi kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran Braille.

Pustakawan KPAD Lotim Sabet Juara I Provinsi Selong (Suara NTB) Salah satu pustakawan dari Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk tahun 2015 berhasil menjadi juara I atau pustakawan teladan dalam lomba pustakawan tingkat provinsi yang diikuti oleh semua perpustakaan yang ada di NTB. “Semua perpustakaan diundang dalam pemilihan pustakawan teladan, dan untuk tahun 2015 salah satu pustakawan kita berhasil terpilih untuk mewakili NTB ke tingkat nasional,” terang Kepala Seksi (Kasi) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Disebutkannya, pustakawan KPAD Lotim yang berhasil terpilih itu atas nama Andrea Ardi Ananda, S.Hum, yang nantinya akan mewakili NTB dalam lomba pustakawan tingkat nasional.

Adapun, katanya, terpilihnya salah satu pustakawan KPAD Lotim menjadi pustakawan teladan tingkat provinsi tidak mudah membalikkan telapak tangan. Melainkan, tim penyeleksi tingkat provinsi terlebih dahulu sudah melakukan penilaian yang begitu terhadap sejumlah pustakawaan di NTB karena semua perpustakaan/

pustakawan yang ada di NTB diundang.

“Semua pustakawan diundang untuk mengikuti kegiatan lomba pustakawan tingkat provinsi ini. Untuk tahun lalu perpustakaan Unram yang juara I tingkat provinsi dan dikirim ke tingat nasional,” ungkapnya belum lama ini.

Untuk saat ini, katanya, pustakawan dari KPAD Lotim yang berhasil mewakili NTB ke tingkat nasional itu sedang mempersiapkan diri di tingkat provinsi.

Hal itu dilakukan supaya target yang diharapkan untuk NTB menjadi pustakawan terbaik tingkat nasional bisa terpenuhi. (yon) Lalu Nasrun (Suara NTB/dok)

Mutawalli Ingin Wujudkan Pelangi Intelektual Mataram (Suara NTB) Hari ini Selasa (23/6), akan menjadi hari penentu bagi pengelolaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram lima tahun mendatang. Pasalnya, pemilihan ulang rektor IAIN Mataram periode 20152019 yang lama dinanti akibat carut marut kampus putih akan digelar hari ini. Ada tiga calon rektor yang bertarung dalam edisi tarung ulang kali ini. Mereka adalah Dr. H. Mu-

tawalli, pada nomor urut satu, Dr. Hj Nurul Yakin nomor dua, dan Dr. H Subhan Adullah Acim berada di nomor urut tiga.

Kepada Suara NTB, Mutawalli berjanji akan membawa banyak perubahan jika ia terpilih sebagai rektor. Visi yang diusungnya pun unik yakni ingin mewujudkan pelangi intelektual di IAIN Mataram.

Mutawalli merupakan calon rektor yang kembali ber-

tarung setelah sebelumnya di pemilihan rektor beberapa bulan lalu kalah dua suara dari Prof. HM Taufik.

Menurut Mutawalli, lahirnya pikiran untuk mewujudkan pelangi intelektual tidak terlepas dari kondisi internal kampus putih yang dihuni oleh beragam suku, ras, budaya dan ideologi. Semuanya akan terasa indah dan baik jika saja semua energi perbedaaan tersebut mampu dikelola dan dita-

ta dengan sebaik mungkin.

Keinginan untuk mengelola beragam energi dan SDM berkualitas di IAIN itulah yang hendak diwujudkan oleh pria yang kini menjabat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) itu.

Apalagi bagi Mutawalli, keberadaan IAIN Mataram sangat strategis terutama di Indonesia bagian Timur. Selain itu, keinginan untuk menjadikan IAIN sebagai kampus

berkualitas turut menyemangati Mutawalli tampil kembali mencalonkan diri sebagai rektor. “SDM kita baik dan berkualitas, tapi perlu ditata dan diperbaiki lagi,” terangnya.

Lebih jauh ia ingin menghilangkan sekat-sekat pembatas yang selama ini turut memperkeruh dinamika kampus akibat perbedaan yang kian ditonjolkan. Baginya, perbedaan adalah rahmat yang harus diterima dan dikelola dengan baik. Hanya dengan cara itu, IAIN dapat menjadi kampus terkemuka dan mampu sebagai rumah besar bagi tumbuh kembangnya tradisi intelektual.

Selain itu, menyambut perubahan transformasi IAIN ke UIN, ia akan mendorong agar kedepan semakin banyak guru besar yang lahir. Sehingga mutu dan lulusan SDM yang dihasilkan IAIN terus berkualitas. Termasuk juga akan membenahi seluruh infrastruktur kampus. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Kemenpora Hormati Sikap PSSI

Santiago Suspensi empat pertandingan yang dikenakan kepada Neymar tidak hanya dilatarbelakangi oleh perilaku pemain bintang asal Brasil itu di atas lapangan, melainkan karena ia telah melontarkan kata-kata sarat penghinaan kepada wasit Enrique Osses.

(Suara NTB/ist)

TAK BERDAYA - Kiper Venezuela, Alain Baroja tak berdaya untuk menghentikan tendangan voli yang dilesatkan oleh bek Brasil, Thiago Silva dalam laga Piala Amerika, kemarin.

Piala Amerika

(ant/bali post)

Brasil Juara Grup C

Gatot S Dewa Broto

Mandzukic Mencintai Juventus

Turin Mario Mandzukic tiba di klinik Fornaca untuk menjalani tes kesehatan sebelum bergabung dengan klub yang makin ia cintai, Juventus. Pemain berusia 29 tahun itu telah menyelesaikan urusan transfer dengan klub papan atas Serie A itu.

Mandzukic diboyong ke klub berjuluk Nyonya Tua itu dengan banderol senilai 25 juta poundsterling. Pemain asal Kroasia itu meninggalkan Atletico Madrid kemudian merapat ke markas Bianconeri setelah tiba di Turin pekan ini.

Ia kemudian melukiskan klub barunya itu sebagai “rumah baru” dan meninggalkan Atleti setelah melakoni satu musim di Spanyol, dengan mencetak 12 gol, sebagaimana dikutip dari laman Football Italia.

Mandzukic berkata kepada fans Juventus bahwa dirinya akan memberi yang terbaik kepada rumah barunya itu setelah tiba di Fornaca. Mantan striker Atletico Madrid itu tiba di Turin sehari lalu dan langsung berbicara kepada website Juventus.

“Saya merasa sangat baik dan senang. Kota yang menawan dan saya pernah berkunjung dan tampil di sini dua atau tiga kali. Kota yang cantik dan saya berharap dapat memperoleh kebahagiaan di sini,” kata pemain timnas Kroasia itu.

Ketika ia ditanya mengenai kesan-kesannya kepada fans Juventus, ia menjawab, “Yang dapat saya katakan, saya akan berbuat sebaik mungkin. Saya akan berjuang membela tim ini. Saya tahu bahwa Juventus punya pendukung yang hebat, untuk itulah saya merasa senang.”

“Ini (Juventus) adalah rumah baru saya dan jangan khawatir, saya akan memberi yang terbaik,” katanya juga. (ant/bali post)

Santiago Brasil berhasil menjuarai Grup C setelah menang 2-1 atas Venezuela pada laga fase grup Piala Amerika 2015 di Estadio Monumental David Arellano, Santiago, Cili, Senin kemarin.

Kemenangan tersebut diperoleh Brasil melalui gol yang dicetak Thiago Silva pada menit 8 dan Roberto Firmino menit 51, sementara Venezuela membalas lewat penyerang pengganti Miku pada menit 84.

Berkat hasil itu, Brasil mengakhiri fase penyisihan grup sebagai Juara Grup C dan melangkah ke babak perempat final didampingi Peru dan Kolombia yang finis di urutan ketiga dan keempat.

Brasil unggul cepat pada menit 8 memanfaatkan situasi sepak pojok yang dilepaskan Robinho ke dalam kotak penalti dan disambut oleh Silva yang berlari menyambut bola dengan tendangan sentuhan pertama demi menaklukkan penjaga gawang Alain Baroja.

Saat melakukan selebrasi, Silva mengarahkan telunjuknya ke arah tribun tempat Neymar, megabintang Brasil yang tak bisa tampil akibat hukuman larangan tanding.

Selecao hampir menggandakan keunggulan mereka saat Robinho berusaha menyelesaikan umpan Dani Alves pada menit 16, sayang bola tendangannya masih melay-

ang tipis di sudut atas gawang.

Baroja kemudian melakukan penyelamatan gemilang pada menit 38 untuk menghentikan bola tendangan Willian.

Meski berada di bawah tekanan, Venezuela juga sempat mengancam gawang Brasil pada menit 44, sayangnya bola tendangan silang Gabriel Cichero yang cukup tajam dan hampir menghujam ke gawang masih sedikit melampaui sasaran.

Brasil mengawali babak kedua dengan keadaan unggul 1-0 atas Venezuela, dan tim asuhan Carlos Dunga itu tak menurunkan tensi serangan mereka.

Hasilnya pada menit 51 Brasil sukses menggandakan keunggulan lewat gol Firmino, saat penyerang Hoffenheim itu menyelesaikan umpan silang Willian dengan sontekan jarak dekat.

Usai tertinggal dua gol, Venezuela seolah terlecut untuk mengejar ketertinggalan sayangnya tendangan bebas Juan Arango pada menit 56 masih bisa diantisipasi Jefferson.

Mengantisipasi kebangkitan Venezuela, Brasil memutuskan bermain lebih bertahan dengan memasukkan David Luiz menggantikan Firmino dan Diego Tardelli menggantikan Philippe Coutinho.

Tim besutan Noel Sanvice-

nte terus berusaha menggempur pertahanan Brasil, namun tendangan Cesar Gonzalez yang berusaha menyelesaikan umpan Alejandro Guerra masih bisa dihalau oleh Silva.

Di sisi lain Brasil juga tetap berusaha menjauh dari kejaran Venezuela, sayangnya bola hasil tendangan akrobatik David Luiz masih bisa diamankan Baroja.

Menit 84 Venezuela akhirnya memetik hasil dari upaya keras mereka, setelah penyerang pengganti Miku memanfaatkan bola muntah dengan tandukannya untuk memperkecil kedudukan menjadi 1-2.

Venezuela hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memperoleh tiket ke perempat final, sayangnya peluang terakhir mereka di pengujung laga tak mampu diselesaikan Miku sehingga kedudukan 1-2 tak berubah dan m e r e k a harus tersingkir dari Piala Amerika 2015. (ant/ bali post)

PSSB Tak Ikut Ajang Piala Kemerdekaan Taliwang (Suara NTB)Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) memastikan diri tak akan ambil bagian dalam ajang Piala Kemerdekaan yang akan diadakan tim transisi sepak bola nasional.

Manajer Komunikasi PSSB Manurung menjelaskan, untuk bertanding dalam kompetisi tersebut klub yang selama ini bertanding di divisi utama hanya perlu mendaftarkan diri. Namun PSSB tidak akan mengikuti pertandingan ‘pengobat hati’ buatan tim transisi pasca dibekukannya Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Tidak ada undangan karena tim mana saja boleh ikut.

Tapi kami sudah pastikan, tidak akan ikut bertanding di kompetisi itu,” tegasnya kepada media ini, Senin (22/6) kemarin.

Menurut Manurung, ko-

mpetisi yang diadakan oleh tim transisi tersebut tidak kompetitif dan hanya terkesan mengambil hati klub yang selama ini telah kecewa dengan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) yang telah membekukan PSSI berikut seluruh kegiatannya.

“Tidak kompetitif karena tidak ada jaminan juga untuk kelanjutannya ke depan.

Apalagi pertandingannya akan dikelola oleh orang-orang baru yang duduk di tim transisi,” timpalnya.

Sebagai klub yang selama ini mengikuti kompetisi di bawah PSSI. PSSB kata Manurung, tetap akan menunggu dipegangnya kembali kendali persepakbolaan negeri ini oleh PSSI. “Jadi biar saja bergulir kompetisi itu (Piala Kemerdekaan) kami akan menunggu kejelasan nasib persepakbo-

laan negeri ini dengan dikembalikannya PSSI sebagai organisasi yang mengurus sepak bola kita (Indonesia),” tegasnya.

Sementara itu akibat tak bergulirnya kompetisi Divisi Utama 2015, seluruh kegiatan PSSB sementara ini ditiadakan. Para pemain yang sebelumnya sempat dikontrak untuk menjalani laga Divisi Utama musim ini kembali ke daerahnya masing-masing. “Sementara pelain pulang ke kampungnya masing-masing, sebab tidak ada pertandingan yang kita jalani sejauh ini,” papar Manurung.

Untuk diketahui tim transisi akan menggelar turnamen Piala Kemerdekaan pada bulan Juli mendatang. Tim transisi menargetkan sebanyak 30 klub Divisi Utama akan berlaga dalam pertandingan menyambut hari kemerdekaan ke70 Indonesia itu. (bug)

Neymar melontarkan penghinaan kepada Osses ketika digelar laga antara Brasil melawan Kolombia di ajang Copa America 2015. “Anda ingin terkenal dengan mengeluarkan saya (dari lapangan), anak****,” kata Neymar kepada wasit Osses di lorong menuju ruang ganti pemain, sebagaimana dikutip dari laman Marca.

Neymar menerima skorsing satu laga karena ia diganjar kartu kuning kedua

sepanjang pertandingan melawan Kolombia (17/6). Sedangkan skorsing tiga laga plus denda uang senilai 10 ribu dolar AS (133,2 juta rupiah) itu disebabkan karena pemain Barcelona itu menyerang Jeison Murillo dan terlibat percekcokan dengan Carlos Bacca.

“Ia (Neymar) menunggu saya kemudian menghina saya dengan menyebut saya sebagai anak****,” tulis wasit dalam laporannya.

Anggota komite disiplin CONMEBOL, Aberto Lozada kemudian berujar, “Berdasarkan kepada apa yang memang telah dilaporkan, telah terjadi peristiwa penghinaan, ketika ia (Neymar) menanti wasit kemudian ia melontarkan kata-kata penghinaan.”

Neymar tidak akan dapat memperkuat Brasil di ajang Copa America 2015, meski tim asuhan pelatih Carlos Dunga itu melaju sampai final. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Kemenpora menghormati sikap yang diambil PSSI dengan melaporkan Menpora Imam Nahrawi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi karena tidak menjalankan putusan sela terkait penundaan keberlakukan SK pembekuan.

“Saya mendengar juga dan bahkan kami mendapatkan copy tembusan suratnya. Itu hak PSSI yang telah mengadukan ke Menpan-RB,” kata Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Gatot, pihaknya tetap menghormati keputusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menunda keberlakukan SK pembekuan dari Menpora tersebut.

Sebelumnya, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) melaporkan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi ke Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Crhisnandi karena tidak menjalankan putusan sela PTUN terkait penundaan keberlakuan SK pembekuan.

“Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kami menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku menteri sejawatnya (Menpora), kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum,” kata Direktur Hukum PSSI Aristo Pangaribuan seperti dikutip dari laman resmi PSSI di Jakarta, Sabtu (20/6).

Menurut Aristo, Menpora tidak mengindahkan putusan sela PTUN Jakarta yang menunda keberlakuan surat keputusan Menpora nomor 01307.

Aristo berpendapat bahwa Tim Transisi yang dibentuk atas dasar SK tersebut harus berhenti bekerja karena keberlakuan SK ditunda sementara. Namun hingga saat ini Tim Transisi masih terus bekerja.

“Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya yaitu Menpora harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum,” ujar Aristo. (ant/bali post)

Neymar Dituding Menghina Wasit

Desi dan Vita Tak Ikut Popnas 2015 Mataram (Suara NTB) – Pelatih Voli Indoor PPLP NTB, H. Kadir mengatakan dua atlet voli PPLP NTB, Vita dan Desi tidak dapat ambil bagian di Pekan Olahraga Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Jabar 2016 mendatang.

“Kedua atlet itu sudah lewat umur, sehingga tidak bisa tampil di Popnas di Jabar 2016,” ucap Pelatih Voli PPLP NTB, H. Kadir kepada Suara NTB di Mataram,Senin (22/6) kemarin.

Menurutnya atlet yang dapat tampil di event itu adalah atlet-atlet kelahiran 1 Januari 1989 atau belum lewat 17

tahun Sementara kedua atlet itu sudah lewat 17 tahun dan sudah tamat SMA tahun ini.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Desi dan Vita adalah atlet binaan PPLP NTB yang juga ikut andil meloloskan tim voli PPLP NTB ke Popnas. Kedua atlet ini Berhasil meloloskan tim voli PPLP NTB ke Popnas saat tampil di Popwil di Kupang tahun 2014.

Namun kedua atlet ini tak bisa tampil di Popnas 2015 karena mereka telah tamat SMA. Sementara kata H. Kadir bahwa atlet yang bisa tampil di event itu harus berstatus pelajar SMA. (fan)

(Suara NTB/ist)

NTB Kirim Atlet di Kejurnas Voli Antar PPLP Mario Mandzukic

Mataram (Suara NTB) PPLP NTB siap mengirim atletnya di Kejurnas Voli Indoor Antar PPLP di Surabaya, 6 Agustus mendatang.

KASI Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Hamzan Wadi yang

dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya Senin (22/6) kemarin mengatakan pihaknya akan mengirim tim putri di event itu.

Dikatakannya, pihaknya tidak mempersiapkan atlet putra mengikuti event itu karena memang PPLP NTB hanya

membina atlet putri. Seperti biasa tim voli PPLP NTB menjalani latihan setiap hari di Lapangan Lawata PPLP NTB. Sementara dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas antar PPLP di Surabaya nanti tim voli putri PPLP

NTB dilatih oleh Pelatih senior NTB, H. Kadir. Para atlet yang disiapkan atlet sebanyak12 atlet, diantaranya Citra, Mely, Lala, Sinta, Seli dan lainnya.

Ditanya soal target, Hamzan tidak ingin muluk-muluk. Menurutnya dapat peringkat empat

besar sudah bagus. “Target pertahankan peringkat saja, karena lawan-lawan di kejurnas antar PPLP nanti jauh lebih kuat, apalagi tim yang akan dilawan NTB seperti DKI Jakarta, Jatim, Jateng dan Jabar sangat kuat,” tuturnya. (fan)

SUARA NTB

Selasa, 23 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 23 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

TRAVEL

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

OPINI

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Dilema Dana Aspirasi Wujudkan Pelayanan Mudah KELUHAN masyarakat terkait pelayanan di Dinas Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kota Mataram seyogiyanya menjadi bahan evaluasi bagi Pemkot Mataram, khususnya jajaran Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Tupoksi Dinas Dukcapil, cukup strategis. Apalagi saat ini merupakan tahun politik dan dekat dengan momentum PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Tentu banyak warga yang membutuhkan dokumen kependudukan. Seperti KTP maupun akta kelahiran.

Apalagi sejak pemberlakuan kebijakan E-KTP, sampai saat ini, belum semua warga Kota Mataram memiliki KTP elektronik itu. Selain sebagai kartu identitas, kadang karena urusan yang sangat mendesak warga harus segera memiliki KTP. Tidak jarang praktik-praktik curangpun, terpaksa ditempuh demi mendapatkan pelayanan kilat.

Meskipun ujung-ujungnya harus mengeluarkan sejumlah uang. Tidak itu saja, oknum petugas nakal juga membuat praktik-praktik curang itu menjadi subur. Tidak heran kalau banyak laporan masyarakat yang diterima oleh kalangan Komisi I DPRD Kota Mataram terkait pelayanan di Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Padahal, idealnya, pelayanan kepada masyarakat harus mudah, murah dan cepat. Sayangnya, pelayanan yang diberikan oleh Dinas Dukcapil Kota Mataram kepada masyarakat masih terkesan lamban dan menyulitkan. Tentunya ini menjadi harapan kita bersama, bagaimana Dinas Dukcapil Kota Mataram mampu mengadopsi pelayanan mudah, murah dan cepat dari daerah lain di Indonesia.

Karena ke depan, jumlah masyarakat yang akan dilayani Dinas Dukcapil Kota Mataram, bukan semakin sedikit, justru semakin banyak. Untuk itu mulai sekarang Dinas Dukcapil seharusnya terus melakukan pembenahan pelayanan kepada masyarakat.

Harus ada target waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang diajukan oleh masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat harus jelas SOP-nya.

Jangan sampai pelayanan kepada masyarakat atas dasar pemberian ‘’fee’’ atau hadiah. Sebab, Dinas Dukcapil sendiri dalam baliho yang dipasang di depan kantornya telah berkomitmen memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat dalam pengurusan KTP, KK maupun akta kelahiran. Kata-kata gratis ini, dalam praktiknya harus betul-betul gratis. Apapun alasan ataupun godaannya, pelayanan gratis ini harus menjadi harga mati.

Diantara laporan yang diterima kalangan Komisi I DPRD Kota Mataram adalah sulitnya mendapatkan KTP, berikut dugaan uang pelican kepada oknum petugas agar mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, meskipun harus ‘’mengorbankan’’ masyarakat yang sudah antre lebih dulu. Untuk mencegah meluasnya praktik tidak terpuji itu, Dinas Dukcapil harus melakukan inovasi dalam melayani masyarakat.

Apalagi sekarang Dinas Dukcapil yang sudah mulai pindah ke kantor barunya di lingkar selatan Kota Mataram, telah memiliki fasilitas mobile. Fasilitas itulah yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

Dengan fasilitas layanan bergerak, Dinas Dukcapil diharapkan dapat jemput bola atau mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Bila memungkinkan, kendaraan operasional Dukcapil itu tidak hanya sampai di kelurahan tapi juga ke lingkungan-lingkungan.

Sehingga, setiap harinya tidak terlalu banyak masyarakat yang berjubel di loket Dinas Dukcapil untuk mendapatkan pelayanan dokumen kependudukan. (*)

ANA aspirasi kini muncul kembali di ruang publik. Program yang pernah diusul DPR pada 2010 itu, hadir dengan nama baru: Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Walau berubah nama, tetapi tema sentralnya tetap ditujukan untuk membiayai usulan program yang menjadi aspirasi konstituen di setiap daerah pemilihan.

Melalui Badan Anggaran, DPR mematok dana 20 Miliyar untuk setiap anggota DPR, yang rencananya akan dimasukkan dalam APBN 2016.

Mekanismenya, anggota DPR menerima usulan proposal dari masyarakat dalam daerah pemilihan. Kemudian dilakukan evaluasi dan hasilnya diteruskan pada pemerintah saat pembahasan RAPBN. Dengan mekanisme seperti itu, UP2DP merupakan program bottom up berbasis proposal, diluar mekanisme Musyawarah Pembangunan (Musrenbang). Dan, eksekusi program UP2DP sepenuhnya dilakukan oleh eksekutif, seperti program reguler lainnya.

Mencuatnya kembali dana aspirasi, tak lepas dari pro kontra. Fraksi Partai Nasdem secara resmi menolak usul dana aspirasi. Demikan pula Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan penolakannya. Padahal jika kita telisik ke belakang, sebenarnya program dana aspirasi sudah berjalan. Hanya saja pagu anggaran tidak ditetapkan dalam nomenklatur tersendiri, tetapi inklusif dalam program-program yang bersesuaian pada setiap instansi pemerintah. Jika program dana aspirasi atau UP2DP itu dietapkan secara resmi dalam APBN dan APBD, persoalannya apa impilikasi terhadap sistem program dan penganggaran pemerintah?

Sistem Program dan Anggaran Sejak 2003, sistem program dan penganggaran di Indonesia mengalami perubahan cukup radikal.

Ditandai dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perubahan radikal, yaitu dari prinsip function follow money (fungsi mengikuti uang) atau menyesuaikan program dengan ketersediaan dana, berubah menjadi money follow function (uang mengikuti fungsi) atau ketersediaan dana disesuaikan dengan manfaat yang akan dihasilkan.

Sistem yang baru itu, lebih populer dengan Sistem Program dan Anggaran Berbasis Kinerja.

Ada tiga prinsip utama dalam sistem program dan anggaran berbasis kinerja: ekonomis, efisien, dan efektif. Artinya bagaimana penggunaan anggaran dikemas dalam suatu program secara ekonomis, agar memberi manfaat maksimal dan digunakan sesuai peruntukan-

Oleh:

Badrul Munir

( Direktur Eksekutif Regional Institute 104 )

Dana aspirasi memang sebuah dilema.

Di satu sisi karena tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan, namun masyarakat mengapresiasi sebagai bypass untuk memotong alur panjang sistem perencanaan dan penganggaran yang menjemukan. Hal tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, guna disesuaikan dengan kondisi riel masyarakat. Konsistensi terhadap on going system adalah penting. Tetapi jauh lebih penting bagaimana agar sistem bergerak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang nyata nya untuk mencapai target sasaran yang tepat dan terukur. Dalam hal ini: Tepat biaya.Tepat manfaat.

Tepat jumlah. Tepat sasaran.

Agar memenuhi ketiga prinsip tersebut, maka UU Nomor 25 Tahun 2004 mengamanatkan mekanisme perencanaan melalui forum Musrenbang secara berjenjang.

Mulai dari Musrenbang tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, dan Nasional. Bahkan untuk memantapkan program sektor, dilaksanakan Musrenbang Pusat sebagai pra Musrenbang Nasional.

Pada forum Musrenbang Nasional lah dilakukan pemaduserasian antara program daerah (bottom up) dengan program pusat (top down).

Dalam perjalanannya, forum Musrenbang dikritisi berbagai kalangan, sebagai forum formalitas tempat menampung daftar panjang keinginan. Bukan menghasilkan program aspirasi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, produk Musrenbang tidak aspiratif!

Salah satu alasannya, sering ditemukan pembangunan yang bias manfaat dan bias sasaran. Tidak memberi manfaat maksimal bagi masyarakat setempat dan daerah.

Bahkan daerah tak lebih sekadar lokasi pembangunan.

Jika memang demikian, yang aspiratif itu yang bagaimana? Coba kita telusuri siapa saja peserta Musrenbang pada setiap tingkatan.

Sesuai ketentuan, sebenarnya kepesertaan Musrenbang pada setiap tingkatan diikuti oleh unsur-unsur masyarakat madani, pemerintah, dan para anggota DPR dan DPRD. Oleh karena itu tidak ada alasan produk Musrenbang tidak aspiratif.

Lain soal jika ada pihak-pihak yang tidak konsisten menjadi peserta aktif Musrenbang.

Prioritas dan Kebutuhan Munculnya program aspirasi menimbulkan implikasi dilematik.

Terutama terkait dengan sistem perencanaan dan penganggaran, sebagaimana diatur dalam Undangundang Keuangan Negara, dan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa catatan kritis yang perlu dicermati: Pertama, program dana aspirasi harus dimaknai sebagai bentuk koreksi dari lembaga DPR bahwa program yang dihasilkan melalui Musrenbang belum sepenuhnya sesuai aspirasi kebutuhan masyarakat.

Sehingga produk Musrenbang yang menjadi acuan pemerintah dalam penyusunan program dan anggaran yang diajukan ke legislatif harus lebih dipertajam sesuai kebutuhan dan prioritas. Jika hasil Musrenbang tidak memberi opsi dan solusi, lalu untuk apa Musrenbang dilaksanakan?

Kedua, munculnya dualisme perencanaan dan penganggaran serta tumpang tindih program menjadi titik krusial di lapangan.

Hal itu bisa terjadi karena tidak adanya mekanisme koordinasi antaranggota DPR dengan Pemerintah Daerah. Dalam konteks daerah sebagai lokasi pembangunan, maka perangkat pemerintahan daerah lah yang lebih mengetahui dan memahami kondisi daerah. Karena itu jika memang program aspirasi akan ditetapkan secara formal dalam APBN dan APBD, maka acuan program sebaiknya diambil dari hasil Musrenbang yang sudah ditetapakan dalam Rencana Kerja Pemerintah. Sehingga check and balances antara pemerintah sebagai pemegang otoritas pro-

gram dan legislatif sebagai pemegang otoritas anggaran, bisa berjalan efektif dan konstruktif.

Ketiga, dampak lain dari dana aspirasi, tereduksinya apresiasi masyarakat terhadap pelaksanaan Musrenbang. Masyarakat melihat lebih efektif membuat proposal untuk memperoleh dana aspirasi daripada melalui mekanisme panjang Musrenbang. Semestinya program dana aspirasi tidak perlu ada jika anggota DPR dan DPRD secara konsisten menjadi perserta aktif Musrenbang. Karena lewat mekanisme Musrenbang yang disediakan oleh Undang-undang sebagai forum perencanaan multi pihak, dapat menjadi forum diskusi kritis untuk merumuskan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan rakyat. Baik program sektor, daerah, dan regional.

Dana aspirasi memang sebuah dilema. Di satu sisi karena tidak diatur secara eksplisit dalam ketentuan perundang-undangan, namun masyarakat mengapresiasi sebagai bypass untuk memotong alur panjang sistem perencanaan dan penganggaran yang menjemukan. Hal tersebut harus menjadi peringatan bagi pemerintah untuk mengevaluasi sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, guna disesuaikan dengan kondisi riel masyarakat.

Konsistensi terhadap on going system adalah penting. Tetapi jauh lebih penting bagaimana agar sistem bergerak sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat yang nyata [*]

BBPOM temukan 15 makanan takjil mengandung bahan berbahaya Membahayakan kesehatan konsumen

*** Tim percepatan pembangunan NTB dipertanyakan Hasil kerjanya belum dirasakan masyarakat

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 23 Juni 2015

Halaman 15

Kepala BNN Diganti

Pilkada Kota Mataram

Gedung Rehabilitasi Pecandu Narkoba Terwujud

Paket Rido Mantap Tantang AMAN

Mataram (Suara NTB) Harapan untuk membangun gedung rehabilitasi bagi pecandu narkoba di NTB terwujud. Pemprov NTB sudah menghibahkan lahannya ke Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB, direncanakan akan ditindaklanjuti dengan pembangunan gedung 2016 mendatang. Serah terima hibah itu akan berlangsung Selasa (23/6) hari ini, menandai pergantian jabatan Kepala BNN NTB. Diinformasikan, setelah jabatan Kapolda NTB dan Kejati NTB, pejabat muspida lainnya yang diganti adalah BNN Provinsi NTB Kombes Pol Drs. H. Mufti Djusnir, Apt, M.Si sebagai pejabat lama, akan digantikan oleh Kombes Pol Drs. Sriyanto, M.Si. Sebagai penanda pergantian jabatan ini, akan digelar acara pisah sambut di Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/6),.

Kombes Pol Drs. H. Mufti Djusnir, Apt. M.Si mendapat promosi jabatan di BNN RI, untuk job jenderal bintang satu.

Mufti yang sudah tiga tahun di NTB, selanjutnya menjadi Kepala Pusat Penelitian Data dan Informasi di BNN RI, mengisi jabatan yang ditinggalkan Brigjen Pol Darwin Butar Butar. “Saya sudah tiga tahun menjabat di NTB. Menyampaikan terimakasih kepada masyarakat NTB,” kata Mufti, Senin (22/6). Selain kepada masyarakat, dia juga menyampaikan apresiasi atas hubungan baik dengan Pemprov NTB, kabupaten dan kota. Selain kinerja dalam bentuk penegakan hukum, pencegahan, dari hubungan baik dengan Pemda itu, pihaknya berhasil mewujudkan cita cita membangun tempat rehabilitasi bagi pecandu narkoba.

Menurut Mufti, gubernur sudah menyetujui penyerahan hibah tanah ke pihaknya. Dalam acara pisah sambut nanti, disebutnya, Kepala BNN RI Komjen Pol Dr. Anang Iskandar, SH, MH, juga akan menerima hibah tanah Kantor BNN Provinsi NTB seluas 2.500 meter persegi di Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan. “Selain itu, kami menerima tanah hibah seluas 8 hektar guna tempat balai besar rehabilitasi BNN Provinsi NTB di daerah Desa Sempolong, Kabupayen Lombok Timur dari Gubernur NTB,” kata Mufti.

“Ada juga penyerahan tiga tanah hibah dari Bupati Lombok Barat, Bupati Sumbawa dan Bupati Kabupaten Bima untuk di bangun kantor BNN kabupaten,” tambahnya. (ars)

Main di Dua Kaki Tak Jadi Soal Dari Hal. 1 Beberapa nama tersebut antara lain Dr. Ir. W. Musaffirin, MM dan Drs. Mala Rahman yang sama-sama berstatus Bakal Calon Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Ikhsan menegaskan pihaknya tak mempersoalkan langkah para bakal calon yang mengikuti proses serupa di kubu seberang. Ia menilai hal itu dapat dimaklumi karena para bakal calon tersebut mungkin merasa lebih nyaman jika mengikuti proses di kedua kubu.

Soal suasana uji kelayakan dan kepatutan yang tidak terlalu meriah, ia menegaskan hal itu

memang disengaja karena pihaknya tidak mengundang para pengurus Partai Golkar yang ada di NTB. “Kita tidak mengundang pengurus Golkar, kader Golkar. Dan para bakal calon juga tidak bergerombol datangnya, jadi berdasarkan jamnya saja,” ujarnya.

Menurutnya, ada penundaan jadwal oleh sejumlah bakal calon dapat dimaklumi karena adanya agenda yang mendadak. “Misalnya, tadi Pak Husni Djibril tiba-tiba nelpon, beliau dipanggil Bu Mega, jadi minta dijadwal ulang. Yang tidak hadir memang konfirmasi,” ujarnya. (aan)

BPKP akan Pertahankan Temuannya Dari Hal. 1 apakah menggunakan pedoman administrasi dengan patokan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), atau sudah sampai pada tingkatan audit investigasi. Sehingga menemukan kerugian negara Rp 1,095 miliar.

Tapi pada dasarnya, dia menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Perubahan angka dimaksud , menjadi otoritas penyidik Polda NTB. Terpenting katanya, ia sudah menjalankan tugas sesuai permintaan.’’Soal dipakai atau tidak, itu kan urusan mereka (penyidik, red),” tegasnya.

Karena kembali pada prinsip tadi, bahwa pihaknya bekerja untuk menghitung kerugian negara jika ada permintaan dari penyidik.

Meski tugasnya sudah selesai, dia sadar kehadirannya masih diperlukan, saat di persidangan nanti. Dia siap hadir karena itu kewajiban, untuk mempertanggungjawabkan temuannya di muka hukum. Termasuk sesuai berita acara ketika diperiksa di Polda NTB,

bahwa yang bertanggungjawab atas kerugian negara adalah rekanan pelaksana, PT. Calista Matra Medica.

Perubahan nilai kerugian negara ini juga sempat disorot pegiat antikorupsi, yang mempertanyakan langsung kepada Kejaksaan sebagai penerima berkas. Bahkan mereka memastikan akan melaporkan ini ke Komisi Kejaksaan, termasuk kepada KPK yang sebelumnya telah mensupervisi kasus ini.

Seperti diketahui kasus Alkes Loti mini, sekarang sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Senin (22/ 6) kemarin agendanya pemeriksaan saksi-saksi. Ada tiga saksi yang dimintai keterangan pada persidangan kemarin. Selain mantan KPA dan PPK, juga bendahara saat itu. Kesaksian mereka tidak hanya didengar saat terdakwa Utun Supria, tapi juga diperiksa lagi untuk empat terdakwa panitia lainnya. (ars)

Rosiady Belum Ajukan Pengunduran Diri dari PNS Dari Hal. 1 Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (22/6) siang kemarin.

Dijelaskan, PNS atau pejabat Pemprov yang akan maju dalam Pilkada, sesuai dengan UU ASN, maka harus mengajukan pengunduran diri ke Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini gubernur. Nantinya, gubernur akan meminta BKD dan Diklat untuk memproses pengunduran diri tersebut.

Suruji mengatakan tak butuh waktu lama untuk memproses pengunduran diri PNS. Jika berkas sudah lengkap maka satu hari bisa keluar surat keputusan pengunduran diri tersebut. Namun, katanya, meskipun saat ini sudah diajukan pengunduran diri maka PNS yang bersangkutan sudah tak menjadi PNS pada tanggal satu bulan berikutnya.

“Ndak boleh sekarang diproses, besok tanggal 23 Juni mulai berlakunya. Karena ada aturan mengenai pemberhentian, pensiun PNS. Itu berlakunya mulai tanggal 1 bulan berikutnya. Walaupun hari ini tandatangan Pak Gubernur tetap berlakunya 1 Juli. Karena aturannya begitu,”terangnya.

Untuk Kepala Distan TPH NTB sendiri, Ir. H. Mokhlis,

M.Si, kata Suruji sudah mengajukan pengunduran diri pada awal Juni ini. Efektif per tanggal 1 Juli 2015 ia sudah tak menjadi PNS. Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Rosiady H Sayuti, M.Sc yang dikonfirmasi mengatakan saat ini dirinya sedang memproses pengajuan pengunduran diri dari PNS karena akan maju dalam memperebutkan kursi orang nomor satu di Kota Mataram.

Ia akan berpasangan dengan Wakil Ketua Komisi V DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH. “Pengunduran diri dari PNS sedang dalam proses.

Tentu setelah rekomendasi partai keluar dari DPP masing-masing maka langsung diproses pengunduran diri itu,”terangnya.

Mantan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB ini mengatakan, ia sadar betul konsekuensi yang harus diambil sebelum memutuskan untuk maju dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2015-2020. Pasangan Rosiady-Kasdiono (Rido) didukung oleh Partai Demokrat dan PDI Perjuangan. (nas)

Mataram (Suara NTB) Pasangan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, Dr. Rosiady H Sayuti – H. MNS. Kasdiono, SH (Rido) menyatakan kesiapannya maju dalam Pilkada Kota Mataram yang akan digelar pada Desember 2015 mendatang. Pasangan yang diusung Partai Demokrat dan PDI Perjuangan ini mantap untuk bersaing dengan pasangan incumbent, H. Ahyar Abduh – Mohan Roliskana (AMAN).

“Saya mendapat penugasan dari partai, rupanya setelah mereka survei, timbangtimbang Mataram ini yang pas memimpin kombinasi birokrat dan politisi. Dalam perjalanan itu ditemukan saya,” kata Bakal Calon Walikota Mataram, Dr. H. Rosiady H Sayuti, M.Sc ketika dikonfirmasi disela-sela bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Senin (22/6) siang kemarin.

Rosiady mengatakan mungkin banyak calon lain yang didiskusikan antara dua parpol pengusung tersebut. Namun dalam perjalanannya ia

didekati dan diminta untuk mempertimbangkan untuk maju dalam Pilkada Kota Mataram.

“Karena konsekuensi PNS menjadi calon kepala daerah sudah jelas, saya harus mundur. Setelah saya timbangtimbang, konsultasi dengan keluarga dan orang tua, alhamdulilah mereka mendukung dan saya menyatakan siap maju menjadi Bakal Calon Walikota Mataram dalam Pilkada serentak 2015 ini,” tuturnya.

Ditanya kapan pasangan Rido akan melakukan deklarasi? Rosiday mengatakan belum mengetahuinya. Pihaknya masih menunggu SK dari DPP masing-masing parpol pengusung. Pasangan Rido, lanjutnya, akan berusaha meyakinkan warga Kota Mataram bahwa pasangan ini adalah paket terbaik untuk mengadakan perubahan di daerah yang bermoto Maju, Religius dan Berbudaya tersebut.

Ia mengakui pembangunan di Kota Mataram dalam berbagai hal cukup baik. Kehad-

iran Pasangan Rido ini, katanya akan mempercepat pembangunan yang ada sehingga menjadi lebih baik lagi.

“Kita tak menafikan pembangunan infrastruktur, sosial, politik, ekonomi tapi saya melihat perjalanan pertumbuhan ekonomi, perjalanan pembangunan infrastruktur, sosial ekonomi mungkin masih bisa dipercepat dari kecepatan yang ada sekarang,”ujarnya.

Kepala Dinas Dikpora NTB ini mengatakan, bagaimanapun juga dalam menghadapi pasar bebas Asean dan tantangan global, tidak bisa dilakukan dengan kecepatan yang dilakukan saat ini. Namun, harus lebih cepat lagi untuk mempertahankan pembangunan yang sudah ada jangan sampai mengalami kemunduran.

“Ini yang menjadi pertimbangan dan pandangan kami sehingga memutuskan mengambil peran dan mengambil peluang ini untuk membangun Kota Mataram. Sebagai wujud sayang kami kepada Kota Mataram,”tandasnya.(nas)

Pimpinan Dewan Minta TAPD Tak Berwakil Bahas KUA-PPAS Perubahan Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan DPRD NTB menargetkan APBD Perubahan 2015 ditetapkan pada 14 Juli mendatang. Untuk mengejar target tersebut, Pimpinan Dewan meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tak berwakil dalam pembahasan-pembahasan Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan yang saat ini sudah mulai dilakukan.

“Ini butuh kegesitan kedua belah pihak. Bukan saja DPRD dituntut bahas siang malam.

Tentunya I kita butuh, lihat saja nanti dalam rapat, TAPD lengkap apa tidak. Dari situ kita menilai bagaimana keseriusan mereka. Kalau nanti mereka datang, jangan-jangan Kepala Bappeda diwakili, jangan-jangan Kepala Biro Keuangan diwakili. Kita minta dalam pembahasan ini (KUA-PPAS) semua serius,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/6) siang

kemarin di Kantor Gubernur.

Mori mengatakan semua pihak terutama TAPD jangan terlalu berwacana bahwa APBD Perubahan 2015 harus tuntas Juli mendatang. Jika penetapan APBD perubahan itu mau cepat ditetapkan maka harus ada kerjasama semua pemangku kepentingan yang ada.

“Jangan kita berwacana, kita harus cepat. Kalau mau cepat, semua pemangku kepentingan, semua pengambil kebijakan itu harus dating (dalam pembahasan). Jangan diwakili-diwakili. Kita berharap 14 Juli bisa kita tetapkan,’’ ujar Politisi Gerindra ini.

Ditambahkan, draf KUA PPAS Perubahan 2015 telah diterima Dewan pada Kamis, pekan lalu. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat-rapat pimpinan dan Badan Anggaran (Banggar). Karena dokumen draf KUA PPAS itu cukup banyak, maka tak bisa dibahas dalam satu kali rapat.

Mori mengatakan, eksekutif baru mengajukan draf KUA PPAS Perubahan. Sementara

dokumen KUA PPAS Perubahan masih belum final. Draf KUA PPAS itulah yang selanjutnya dilakukan pembahasan pendahuluan KUA PPAS. Mori mengatakan, tambahan anggaran dalam RAPBD Perubahan 2015 sekitar Rp 400 miliar lebih. Dana itu berasal dari tambahan dana BOS, DAK infrastruktur, optimalisasi pendapatan dari pajak dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2014. Untuk tambahan dana BOS dan DAK sudah ditetapkan peruntukannya oleh pusat sehingga tak bisa diutak-atik lagi. Jumlah anggaran perubahan yang bisa dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas sekitar Rp 200 miliar lebih.

“Prinsipnya Dewan itu nanti akan menelaah programprogram yang disampaikan eksekutif. Dalam hal ini nanti ada juga yang merupakan program prioritas. Ini yang kita kaji bersama. Dengan kondisi keuangan yang terbatas, benar-benar harus kita cek, ini untuk apa,” tandasnya. (nas)

Zaini Arony Bantah Keterangan Saksi Dari Hal. 1 Harga keseluruhanya Rp 28 miliar dan pembayaran dilakukan bertahap. Persoalan muncul manakala, proses izin tidak kunjung selesai, sehingga pembayaran belum dilakukan pelunasan.

Awalnya, sebagai salah satu syarat investor disarankan menggunakan dua perusahaan lokal. Dua perusahaan saksi ini pun akhirnya disepakati dan oleh Putu Djaja dibeli seharga Rp 200 juta. Namun, pembelian izin dua perusahaan itu gagal dilakukan, karena bupati minta investor menggunakan perusahaan sendiri.

Bagaimana cerita hingga batalnya izin lokal itu? Awalnya, saksi mengaku sempat mengajukan dua izin yakni izin prinsip dan lokasi. Saksi yang sempat memimpin LSM Gertasi itu mengaku bahwa permohonan izin yang diajukan tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah.

“Saya dapat informasi dari Sekda, dan disampaikan bahwa surat Pak Haji (saksi Damawan-red) sudah saya ajukan,” katanya menirukan Sekda. Kala itu, Sekda menanyakan apakah benar ini Pak Putu dari Bali investornya.

“Saya bilang ya benar,” sebut saksi. Kala itu ada ketidakpercayaan, sehingga pihak pemerintah menyebut “jangan sampai membeli kucing dalam karung” yang diartikan jangan sampai ada investor abal-abal alias tidak jelas. Atas dasar itulah saksi punya inisiatif mempertemukan investor dengan bupati. Dilakukanlah pertemuan di sebuah hotel dan restoran di Jimbaran (Bali). Datang juga saat itu Asisten I Setda Lobar, untuk meninjau apakah Pak Putu benar punya hotel. “Intinya perkenalan,” sebut saksi.

Rombongan dari Lobar yang datang saat itu enam orang, ada bupati dan ajudannya, Rusmanhadi, Isfan dan humasnya.

“Saat kita makan bersama, Pak Bupati (terdakwa) sangat mendukung proyek ini, jika betul-betul ingin membangun proyek ini. Setelah kita makan bersama, kita guyonan dan ketawa-tertawa,” sebut saksi.

Sehabis makan, bupati bicara empat mata. Saat itu berbicara soal pembebasan tanah. “Habis pertemuan itu, saya tidak diikutkan lagi,” lanjut saksi.

Pasca-tidak dilibatkannnya

saksi itulah mulai mencuat kasus ini, karena Putu Djaja mengaku diperas, diminta mobil, cincin dan uang. “Saya selaku orang yang mengenalkan tentu sangat kaget,” katanya. Indikasi pemerasan yang disampaikan investor itu kemudian dicatat oleh saksi, dan catatan itu kemudian dikirim ke KPK. ‘’Pak Putu menyampaikan secara lisan, bahwa Putu diperas terdakwa, saya mencatat,” katanya di depan persidangan. Pemerasan itu, antara lain, terdakwa minta dua mobil inova, jam rolex, cincin mata kucing, uang Rp 400 juta, uang Rp 300 juta, dua bidang tanah luasnya dua hektar lebih. “Ada diserahkan di Kantor Golkar dan ada juga di rumah dinas,” tambah saksi. Soal mobil, saksi Haji Darmawan mengaku lupa plat dan typenya.

Namun dia mengaku sempat mengecek di Ditlantas Polda NTB dan mobil itu diatas namakan keponakan terdakwa.

Walau sudah diberikan berbagai barang, namun izin tidak juga kunjung dikeluarkan. Dan saat minta izin, ada saja alasan bupati. “Ya, itu ujung-ujungnya minta uang, seperti itu dia (Putu Gede Djaja) bilang,” beber Haji Darmawan.

Selain langsung diperas bupati, saksi juga mengaku ada yang lain juga datang ke investor untuk minta uang Rp 2 miliar. Dia datang ke Bali dan bertemu di hotel. Kata saksi, orang ini mengaku disuruh oleh bupati minta uang. Atas kondisi seperti itu, investor atau Putu Djaja mengaku kecewa sama bupati. Apalagi ada satu lokasi, namun ada dua izin.

Kecewa karena saat pertemuan di hotel di Bali, bupati bilang bahwa investor jangan dibebankan (biaya) apa-apa.

Atas pertanyaan itu, hakim kemudian bertanya pada saksi. Mengapa bupati ingin ketemu investor Putu Djaja?

“Karena bupati ingin tahu langsung, benar apa ga investor ini. Beliau mau ngecek,” kata Haji Darmawan. “Saya bilang siap,” sahut sksi. “Jangan sampai investor itu, bak membeli kucing dalan karung,” kata saksi menirukan ucapan bupati. Setelah bertemu, di depan forum, bupati bilang “kita dukung investor ini, jangan dibebani apaapa. Saat itulah Pak Putu semangat berinvestasi di Lombok,” terang saksi.

Mengapa akhirnya bupati dilaporkan ke KPK? Saksi mengatakan, bahwa ini merupakan beban moral bagi saksi, karena ada laporan bupati diduga memeras.

Dalam sidang kemarin, setelah dicerca pertanyaan lebih mendalam, persoalan ini bukan karena soal pemerasan semata. Namun terungkap bahwa karena adanya kekecewaan saksi juga. Ya, karena awalnya investor diminta menggunakan izin perusahana lokal dan perusahaan saksi dibayar Rp 200 juta.

Namun pasca-tidak dilibatkannya saksi, terdakwa Bupati Lobar mengatakan “jangan pakai perusahaan lokal, pakai nama perusahaan sendiri,” sebut saksi. Perusahaan saksi pun tidak jadi dibayar Rp 200 juta. Di akhir kesaksian, Haji Darmawan juga mengatakan, Putu Djaja terkejut, saat diminta mobil untuk operasional Partai Golkar. “Ya, karena bupati sebelumnya mengatakan tidak akan membebani se-sen pun, dalam pengurusan izin.’’

Tim kuasa hukum terdakwa yang dikomando Maqdir Ismail (bersama sembilan orang lainnya), berusaha menanyakan apakah semua yang diceritakan, khususnya soal pemerasan mobil, cincin,jam rolex, tanah dua hektar didengar saksi secara langsung? Haji Darmawan mengatakan, bahwa itu dia dengar atau disampaikan Putu Djaja.

Sementara terdakwa yang diminta menanggapi kesaksian Haji Darmawan, menyangkalnya. Salah satunya disebutkan Sekwilda, di mana saat otonomi daerah sudah berubah menjadi Sekda. Selain itu, kesaksian yang menyudutkan terdakwa soal menerima dua mobil, jam rolex, cincin mata kucing, uang dan dua hektar tanah juga dibantahnya. Saksi juga keberatan atas keterangan saksi soal permintaan Rusmanhadi, yang meminta uang Rp 2 miliar ke invesstor.

Sedangkan saksi yang ditanya hakim soal penyangkalan terdakwa, mengatakan tetap pada keterangannya.

Usai pemeriksaan saksi, sempat diskor beberapa saat.

Sorenya dilanjutkan dengan pemeriksaan tiga saksi, yakni Lalu Marta Dinata, Paulus dan Agus Ega. (Kmb37)

RSUD Kota Mataram Bangun Lima Lantai Ruang ”Private Wing” Mataram (Suara NTB) RSUD Kota Mataram membangun lima lantai ruang rawat inap VIP atau private wing. Bangunan lima lantai ini nantinya akan berisi 45 kamar atau bed VIP dimana kapasitas setiap lantai akan berisi sembilan kamar. Hal ini disampaikan Wakil Direktur RSUD Kota Mataram Bidang Umum, H. Zuhhad Ns.,M.Kes, Senin (22/6).

Ruang rawat inap private wing ini nantinya juga akan menerima peserta BPJS. Zuhhad mengatakan anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan ini sebesar Rp 20,8 miliar yang berasal dari APBD Kota Mataram. Saat ini progres pembangunan baru mencapai 25 persen. Ditargetkan pembangunan selesai akhir tahun ini dan bisa langsung difungsikan.

Zuhhad menyampaikan pada tahun 2014 lalu pihaknya juga telah membangun gedung tiga lantai untuk melengkapi pelayanan.

Gedung lantai tiga ini dilengkapi ruang operasi, NICU (Neonatal Intensive Care Unit), PICU (Pediatric Intensive Care Unit), dan ruang bersalin. Ruang NICU dan PICU adalah ruang perawatan intensif untuk bayi (sampai usia 28 hari)

dan anak-anak yang memerlukan pengobatan dan perawatan khusus, guna mencegah dan mengobati terjadinya kegagalan organorgan vital.

Ia mengatakan di tahun ini RSUD Kota Mataram juga akan mendatangkan chamber atau alat untuk melayani terapi oksigen murni atau terapi oksigen hiperbarik (oksigen tegangan tinggi). “Ini program kami yang terbaru di tahun ini,” ujarnya.

Chamber ini nantinya akan ditempatkan di ruangan khusus dan untuk program ini dianggarkan Rp 5 miliar. Terapi ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi gangren atau luka akibat penyakit diabetel mellitus (DM) dan juga bisa dimanfaatkan untuk terapi kecantikan.

“Pasien akan dimasukkan dalam ruangan dan dipenuhi oleh oksigen. Ini nanti bisa juga untuk pasien BPJS,” ujarnya.

RSUD Kota Mataram juga ingin memberikan pelayanan one stop service, dimana para pasien bisa langsung mendapatkan berbagai jenis pelayanan medis sehingga tidak perlu keluar daerah.

Untuk itulah berbagai pelayanan dan fasilitas terus ditambah dan ditingkatkan. (ynt)

Ditolak MK, Program PUP di NTB Tetap Jalan Mataram (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) telah menolak permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan pembatasan usia bagi perempuan untuk menikah. Meskipun telah ditolak MK, namun program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) di NTB akan tetap jalan. Bahkan, Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak (Kemen PPA) sangat mendukung PUP yang dilaksanakan di daerah ini.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB, Dra. T Wismaningsih dikonfirmasi Suara NTB, Senin (22/6) siang usai bertemu dengan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya. Dikatakan, sejauh ini NTB mempunyai program inovasi terkait dengan PUP. “Sudah ada gerakan-gerakan di masyarakat. Sudah ada regulasi yang dibuat dari surat edaran gubernur mengenai pendewasaan usia perkawinan. Walaupun kemarin ditolak MK. Itu tak masalah. Mungkin karena baru satu pihak, suara LSM saja.

Pendewasaan usia perkawinan ini bahwa memang ini adalah upaya untuk mempersiapkan masyarakat,”ujarnya.

Program PUP, kata Wismaningsih, sangat diapresiasi oleh Menteri PPA, Yohana Yambise.

Ia juga mengatakan bahwa menteri sangat kecewa dengan ditolaknya uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ten-

tang Perkawinan terkait dengan pembatasan usia bagi perempuan untuk menikah. Permohonan ini diajukan oleh sejumlah aktivis perempuan, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), dan Yayasan Kesehatan Perempuan.

Meskipun telah ditolak MK, lanjutnya, Kementerian PPA meminta NTB untuk membuat dokumen tentang pelaksanaan program PUP di NTB selama ini. Kementerian, katanya, akan mengadopsi apa yang dilakukan NTB dalam rangka pendewasaan usia perkawinan. Meskipun NTB adalah daerah yang dikenal agamis, namun untuk kebijakan pendewasaan usia perkawinan ini mampu membuat terobosan bahkan dengan mengeluarkan surat edaran kepada kabupaten/kota.

Batas minimal usia perkawinan untuk perempuan dan laki-laki minimal 21 tahun.

Hal inilah kata Wismaningsih membuat Kementerian PPA tertarik untuk mengadopsi program yang telah dilaksanakan Pemprov NTB itu. “Regulasinya Pak Gubernur bukan menetapkan usia perkawinan. Tapi Pak Gubernur meminta supaya daerah kabupaten/kota melakukan sosialisasi pendewasaan perkawinan. Membuat perda-perda terkait dengan usia perkawinan,”imbuhnya.

Wismaningsih mengungkapkan, program PUP telah mendapat dukungan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat di daerah ini. Bahkan, gubernur juga mendukung program ini dalam menekan angka pernikahan dini. Selain itu, untuk menekan angka kematian ibu dan bayi. (nas)

BBPOM Temukan 15 Makanan Takjil Mengandung Bahan Berbahaya Dari Hal. 1 makanan takjil ini mengalami peningkatan 100 persen dari tahun 2013 hingga 2014.

Yakni, sebelumnya 22 persen menjadi 44 persen. “Kita akan terus pantau ini, karena 100 persen peningkatannya,” tandasnya.

Terhadap pedagang yang menjual makanan berbuka puasa berbahaya, pihaknya melakukan pembinaan. Tidak menutup kemungkinan nantinya, pihaknya akan menyita

barang milik pedagang jika kembali ditemukan hal yang sama sebagai bentuk shock therapy kepada pedagang. “Besok kita akan kembali turun. Jangan sampai puasa ini masyarakat mau sehat, malah jadi sakit,” ujarnya.

Terhadap sejumlah pedagang yang protes, Suandi memaklumi karena ketidaktahuan produk yang dijual.

Pendekatan secara persuasif akan terus dilakukan, agar konsumen terhindar dari makanan berbahaya. (cem)

Jangan Terlalu Konsumtif Dari Hal. 1 Hal ini dinilai Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan (Ali BD) sedikit bergeser. Dimana masyarakat cenderung bersifat konsumtif.

“Mestinya jangan terlalu konsumtif,’’ ujar Bupati Ali BD di ruang kerjanya, Senin (22/ 6) kemarin. Sifat konsumtif itu juga harus dihindari selama bulan puasa. Puasa harus bisa menahan diri dari hawa nafsu yang terlalu konsumtif.

Kecenderungan konsumtif ini terjadi pada fakta setiap bulan ramadhan terjadi lonjakan harga di pasar. Muncul iklan-iklan di media yang menawarkan berbagai produk makanan. Hal ini menurut bupati tidak semestinya terjadi karena puasa sejatinya mengajarkan manusia untuk tidak terlalu boros.

Ia katakan, sifat boros dan terlalu konsumtif jauh dari tujuan puasa. Logikanya, selama bulan puasa harga-harga menurun. Hal ini karena tidak ada yang makan di siang hari. ‘’Mestinya, logika konsumen

menurun. Namun kenapa justru terjadi peningkatan yang dikonsumsi,’’ ujarnya. Hal ini katanya, bukti terjadi peningkatan konsumerisme di masyarakat.

Upaya menahan diri dari tuntutan hawa nafsu sebenarnya harus dilakukan sepanjang hidup manusia. Dihadirkannya bulan suci ramadhan sebagai momentum untuk belajar dan melatih diri.

Bupati mengaku kurang sependapat dengan pernyataan dengan tidur saja pada bulan puasa ini dapat pahala.

Pendapatnya, tidur yang dimaksudkan selama bulan puasa itu adalah tidur dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Selama bulan puasa, harus tetap bekerja. Bahkan lebih banyak bekerja karena tidak memikirkan makan.

“Pengertian tidur itu saya tidak setuju dapat pahala.

Pengertian sebenarnya tidur (saat puasa) dari hal buruk,’’ imbuhnya, seraya menambahkan, puasa bukanlah menjadi alasan untuk bermalas-malasan dalam bekerja. (rus)

Selasa, 23 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jakarta (Suara NTB) KPK mengeluarkan surat permintaan cegah bepergian keluar negeri untuk Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari sejak Minggu (21/6).

“Benar ada permintaan cegah dari KPK kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari selama 6 bulan ke depan sejak hari ini ,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi di Jakarta.

Permintaan cegah itu diajukan menyusul Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang

dilakukan KPK pada Jumat (19/6) malam di rumah seorang anggota DPRD Musi Banyuasin.

KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka dari OTT tersebut dalam kasus suap terkait pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) tahun anggaran 2015.

Keempatnya adalah Ketua

Dahlan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Korupsi PLN Jakarta (Suara NTB) Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan BBM diesel pada PT PLN (Persero) tahun 2010.

“Saya mendampingi DI terkait kasus dugaan pengadaan BBM high speed diesel pada PLN tahun 2010,” kata kuasa hukum Dahlan Iskan, Yusril Ihza Mahendra, di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/6).

Dia mengatakan kasus tersebut terjadi saat Dahlan menjabat sebagai Dirut PLN. Setiap tahun, dikatakannya, PLN membutuhkan pasokan sembilan juta ton BBM untuk pembangkit listrik bertenaga diesel di berbagai daerah di Indonesia.

Selama ini, PLN telah membeli langsung kebutuhan BBM tersebut kepada Pertamina. “Tapi setelah dibanding-bandingkan, harga BBM dari Pertamina itu lebih tinggi daripada harga di pasaran,” kata Yusril.

Terkait hal itu, Dahlan telah berulang kali menyurati Pertamina untuk menyesuaikan harga jual BBM. Meski demikian, permintaan Dahlan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pihak Pertamina.

Kemudian pada tahun 2010, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah yang tidak menggunakan jetty milik Pertamina.

Dari total sembilan juta ton kebutuhan PLN, sebanyak dua juta ton ditenderkan yang dibagi dalam lima tender pengadaan. Sedangkan tujuh juta ton tetap dibeli langsung dari Pertamina tanpa proses tender.

Tender ini terbuka bagi produsen BBM dalam negeri maupun produsen asing dengan syarat jika tender dimenangkan pihak asing maka harga terendah yang dimenangkan pihak asing tersebut harus ditawarkan ke produsen dalam negeri untuk melihat kesanggupan mereka memasok pada harga tersebut.

“Bila perusahaan asing yang menang dengan harga termurah, maka perusahaan asing harus menawarkan ke perusahaan dalam negeri, sanggup nggak memasok BBM dengan harga terendah seperti harga yang dimenangkan produsen asing, kalau perusahaan dalam negeri itu sanggup ya dia yang menang. Kalau perusahaan dalam negeri nggak menyanggupi, ya perusahaan asing itu akhirnya yang menang,” katanya.

Dalam tender tersebut, Pertamina ikut serta dan memenangkan satu tender dengan harga penawaran yang lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. Sementara empat tender lainnya dimenangkan oleh PT Shell Indonesia.

Karena Shell merupakan perusahaan asing, maka empat tender yang dimenangkan Shell ditawarkan ke Pertamina dan PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI).

“TPPI akhirnya menyanggupi dua tender, Pertamina menerima dua tender dari Shell,” katanya.

Pertamina yang sebelumnya telah menang satu tender, dengan kesanggupannya menerima tawaran tersebut maka BUMN tersebut mendapat total tiga tender.

Dalam proyek ini, menurut Yusril, PLN mendapatkan pasokan BBM dengan dua harga yang berbeda dari Pertamina yakni harga konvensional dan harga tender yang lebih murah.

“Ini terobosan untuk mendapat harga BBM lebih murah. Tapi malah disidik karena ada dugaan korupsi. Pak DI juga bingung unsur korupsinya dimana dalam kasus ini,” katanya.

Dahlan yang mulai diperiksa pukul 09.30, hingga berita ini diturunkan masih menjalani pemeriksaan.

Dalam kasus tersebut, Dahlan ditengarai melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP. (ant/Bali Post)

Komisi III dari fraksi PDIPPerjuangan DPRD Musi Banyuasin Bambang Karyanto dan rekannya sesama anggota Komisi III dari fraksi Partai Gerindra Adam Munandar sebagai tersangka penerima suap sebesar Rp2,56 miliar.

Keduanya dikenakan pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman penjara 4-20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan Rp1 miliar.

KPK juga menetapkan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Syamsudin Fei dan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Faisyar sebagai tersangka pemberi suap kepada dua anggota DPRD Musi Banyuasin tersebut.

Mereka disangkakan pasal 5 aayt 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara 1-5 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Pemberian uang itu bukanlah yang pertama karena pada Januari 2015 juga sudah diberikan uang sekitar Rp2-3

miliar untuk anggota DPRD masih terkait RAPBD Perubahan 2015.

KPK masih mengembangkan kasus ini sehingga terbuka kemungkinan tersangka baru baik sebagai pemberi maupun penerima suap.

“Akan dikembangkan terhadap saksi-saksi yang lain maupun dari empat orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Johan pada Sabtu (20/1). (ant/ Bali Post)

Johan Budi

ERUPSI GUNUNG SINABUNG - Lava pijar disertai awan panas mengalir dari puncak Gunung Sinabung ketika terjadi guguran kubah lava di Karo, Sumatera Utara, Minggu (21/6) malam.

Awan panas guguran kubah lava gunung Sinabung kembali terjadi sejauh 4 km ke arah sektor tenggara-timur, 3 km ke arah sektor selatan-tenggara dengan tinggi kolom abu 4.000 m, sehingga pihak terkait menghimbau masyarakat agar tidak mendekati kawasan yang dinyatakan sebagai Zona Berbahaya Sinabung.

(ant/Bali Post)

Temuan BPK terhadap KPU 51 Saksi Bersifat Pidana Sudah Diperiksa dalam Kasus Kematian Engeline

Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri mengatakan 26 hasil temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) berindikasi pidana.

“26 temuan BPK ini, kelihatan berindikasi pidana, tidak ada yang bersifat administrasi atau kebijakan. Oleh karenanya patut ditindaklanjuti dengan catatan tidak menganggu pelaksanaan pilkada serentak yang sudah

ditetapkan,” kata Tamanuri sebelum rapat dengar pendapat dengan KPU, Bawaslu di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Ia juga berharap, dengan ditindaklanjuti adanya dugaan pelanggaran pidana, bukan dijadikan dalih untuk menunda pelaksanaan pilkada.

“Sebelum dijadikan sebagai tersangka, tak ada masalah komisioner sekarang tetap menyelenggarakan pilkada, kecuali sudah jadi terdakwa,” katanya.

Untuk langkah amannya bila komisiomer jadi tersangka dan terdakwa, maka Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu untuk menunjuk Plt KPU. “Karena Pilkada tak bisa diundur sementara komisiomer KPU sudah jadi tersangka, maka silahkan Presiden membuat Perpu untuk menunjuk plt KPU. Itu satu-satunya jalan agar pilakda tetap bisa dilaksanakan tanggal 9 Desember,” kata Tamanuri. (ant/Bali Post)

Wartawan Asing Jangan Salahgunakan Visa ke Papua Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Inteligen Negara (BIN) Marciano Norman mengharapkan wartawan asing tidak menyalahgunakan pemberian visa dari Pemerintah Indonesia saat melakukan liputan ke Papua.

“Untuk jurnalis asing ke Papua, kami harapkan mereka menggunakan itu dengan penuh rasa tanggung jawab.

Jangan visa untuk jurnalis asing itu justru dimanfaatkan untuk kepentigan-kepentingan sepihak yang justru merugikan Indonesia,” katanya usai rapat gabungan dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).

Ia mengemukakan, latar belakang memberikan izin masuk ke Papua bagi wartawan asing agar ada kese-

(ant/Bali Post)

Marciano Norman

imbangan pemberitaan di Papua.

Oleh karena itu, Marciano pun menyatakan, jangan hanya ada pemberitaan berat sebelah, dan seolah-olah Pemerintah Indonesia tidak perhatian terhadap pembangunan, pendidikan maupun sumber daya manusia di Papua.

“Dengan masuknya jurnalis asing itu, mereka bisa melihat mana yang sesungguhnya pemerintah lakukan pembagunan di Papua, mana yang kurang,” katanya.

Mar5ciano pun menambahkan, “Kita tidak harapkan mereka salah gunakan izin jurnalis masuk ke Papua. BIN dengan semua pihak akan mengawal kebijakan ini dengan sebaik-baiknya.” (ant/Bali Post)

Denpasar (Suara NTB) Penyidik Kepolisian Daerah Bali dan Polresta Denpasar telah memeriksa 51 orang saksi menyangkut dua kasus hukum yakni kasus pembunuhan Engeline (Angeline) dan dugaan penelantaran anak.

Kepala Polda Bali Inspektur Jenderal Ronny Sompie di Denpasar, Senin (22/6), menjelaskan bahwa untuk kasus pembunuhan Engeline yang ditangani Polresta Denpasar dengan tersangka berinisial A, penyidik telah memintai keterangan 28 orang saksi, dua di antaranya merupakan saksi ahli.

“Sedangkan kasus penelantaran anak, kami telah memintai keterangan 23 orang saksi, enam di antaranya saksi ahli,” ucapnya.

Untuk kasus penelantaran anak yang menimpa Engeline dengan tersangka berinisial MCM ditangani oleh penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali.

Hingga saat ini penyidik juga masih memeriksa kedua tersangka di tempat terpisah baik kepada A dan MCM. Ronny juga menjelaskan A dan MCM menjadi saksi silang bagi dua kasus hukum tersebut.

Misalnya A juga menjadi

saksi terkait kasus dugaan penelantaran anak dan begitu pula MCM menjadi saksi dalam kasus pembunuhan anak angkatnya itu.

Selain mendalami keterangan para saksi, penyidik dari Polda Bali, Polresta Denpasar dengan dibantu Mabes Polri melakukan beberapa kali prarekonstruksi di tempat kejadian perkara di Jalan Sedap Malam Nomor 26, Denpasar.

Hal tersebut untuk mendapatkan alat bukti yang kuat guna menjerat pelaku lain yang diduga terlibat dalam pembunuhan bocah malang itu.

A dalam berita acara pemeriksaan terakhir dan melalui tes kebohongan bahkan menyebutkan nama MCM sebagai pelaku pembunuhan, seperti yang dituturkan kepada pengacaranya yakni Haposan Sihombing.

“Apa yang menjadi kemajuan keterangan A itu menggembirakan penyidik, tetapi penyidik tidak hanya pada keterangan A saja, karena alat bukti itu menjadi alat bukti terdakwa di pengadilan. Kita harus cari penguatan alat bukti lain seperti keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan petunjuk lain,” kata Kapolda Ronny. (ant/Bali Post)

Hakim Bantarkan Fuad Amin Jakarta (Suara NTB) Majelis hakim membantarkan mantan Bupati Bangkalan, Jawa Timur, Fuad Amin, tersangka kasus penyaluran gas, selama satu bulan karena ia mengalami sakit.

“Majelis hakim menetapkan pembataran mulai besok, pukul 00.00 WIB. Terdakwa dibantarkan selama tenggang waktu satu bulan mulai 23 Juni 2015 sampai 30 hari ke depan dan memerintahkan jaksa penutut umum memantau kondisi terdakwa.

Penetapan sidang berikutnya menunggu perkembangan terdakwa,” kata ketua majelis

hakim Mochammad Muchlis dalam sidang di pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/6).

Pembantaran adalah penundaan penahanan sementara terhadap terdakwa karena alasan kesehatan (memerlukan rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

Fuad yang berusia 67 tahun itu diketahui memiliki tiga penyakit yaitu sakit prostat, hernia dan gangguan jantung.

“Saya sakit sejak Sabtu,

saya merasa berat, kalau bisa secepatnya malam ini saya tidak tahan menahan sakit,” kata Fuad dalam sidang.

Menurut pengacara Fuad, Rudy Alfonso, Fuad mengalami kesulitan saat buang air besar.

“Sabtu kemarin kami dihubungi keluarga, saat buang air besar terdakwa tidak bisa, tapi hari ini kami paksakan hadirkan terdakwa untuk membuktikan yang bersangkutan sakit,” kata Rudy.

Menanggapi hal tersebut, hakim Muchlis menilai bahwa sidang tidak dapat dilanjutkan.

“Persidangan ini tidak bisa

dilanjutkan karena kondisi terdakwa. Semata-mata karena faktor kesehatann terdakwa, dari pada kita paksakan saya kira lebih efektinya kita ambil tindakan medis untuk terdakwa,” tegas hakim Muchlis.

Pengacara Fuad lain, Sirra Prayuna mengatakan bahwa biaya perawatan Fuad akan ditanggung oleh keluarganya.

“Karena ada risiko, jadi keluarga yang menanggung semua biayanya dan dirawat di RS Omni (Pulomas). Tadi Penuntut Umum minta di RS Gatot Subroto, namun keluarga meyakini untuk dirawat di

RS Omni, saya kira kita harus percaya rumah sakit punya standarisasi dan harus yakin mereka bisa mengatasi itu,” ungkap Sirra seusai sidang.

KPK mendakwa Fuad menerima uang Rp18,05 miliar dari PT Media Karya Sentosa terkait penyaluran gas di Gresik dan Gili Timur serta tindak pidana pencucian uang yaitu pertama menyamarkan hartanya pada periode 2010-2014 sejumlah Rp229,45 miliar dan selanjutnya pencucian uang pada periode periode 20032010 hingga senilai Rp54,903 miliar. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KPK Cegah Bupati Musi Banyuasin