Snt23082013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 23 AGUSTUS 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 141 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

24 Pejabat Eselon II Dilantik

Nama-nama Pejabat Eselon II yang Dimutasi

Mutasi Bukan Balas Dendam Politik Mataram (Suara NTB) Mutasi yang dilakukan oleh Pemprov NTB diyakini bukanlah merupakan balas dendam politik meski sejumlah pimpinan SKPD yang disinyalir lebih mendukung pasangan calon lain di Pilkada 2013 ‘’masuk kotak” dalam mutasi Kamis (22/8) kemarin.

C.01.08.13

Penegasan itu disampaikan Sekretaris Komisi I (Bidang Aparatur) DPRD NTB, Drs. H. Muzihir, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis kemarin.

Muzihir menyampaikan bahwa mutasi pada dasarnya adalah bagian dari upaya penyegaran dalam tubuh birokrasi NTB yang seharusnya terpisah dengan unsur politik.

Karenanya, Muzihir merasa tidak tepat jika mutasi dikaitkan dengan Pilkada Mei 2013 lalu yang merupakan kegiatan politik. ‘’Saya lihat tidak tepat kalau alasannya itu.

Saya meyakini pasti gubernur punya alasan dan pertimbangan lain dalam menggeser pejabatnya,” ujar Muzihir.

Meski demikian, Muzihir tak menampik bahwa sejumlah pejabat yang digeser memang memperlihatkan indikasi keberpihakan yang cukup jelas kepada pasangan calon tertentu.

Muzihir tak mempersoalkan jika ada kalangan tertentu yang menghubung-hubungkan manuver – manuver poli-

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

MUTASI - Suasana mutasi pejabat eseleon II lingkup Pemprov NTB, Kamis (22/8). tik di Pilkada dengan mutasi kali ini. Berkembangnya spekulasi ini adalah hal yang wajar mengingat ini merupakan mutasi pertama sejak Pilkada 2013 digelar. Namun, ia meyakini gubernur tidak mungkin menyisipkan agenda balas dendam politik dalam mutasi ini. ‘’Saya yakin gubernur meng-

inginkan penyegaran di tubuh birokrasinya,” ujar Muzihir.

Mutasi Akhir Masa Jabatan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menjelang berakhirnya masa jabatannya periode 2008-2013 memutasi 24 pejabat eselon II. Bersambung ke hal 5

Buntut Penolakan Data Gempa, Kades Ancam Kerahkan Massa TO K O H

Bangun Integritas GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengingatkan para pejabat eselon II yang sudah dilantik dan diambil sumpah jabatannya untuk membangun integritas dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi. Butir-butir pakta integritas yang sudah dibacakan dan diucapkan oleh para pimpinan SKPD tersebut harus diamalkan dalam membangun integritas tersebut.

TGH. M. Zainul Majdi Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/nas)

(Suara NTB/ari)

TAK MASUK DATA - Rumah Inaq Saridah yang rusak tidak masuk data validasi.

Tanjung (Suara NTB) Data korban gempa versi Dinas Pekerjaan Umum (PU )dan Bappeda yang dirilis dan ditandatangani Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu 19 Juli lalu yang berbeda dengan versi BPBD dan LSM sebelumnya, ternyata bebuntut panjang. Unsur kepala desa lokasi korban gempa,

mengancam akan mengerahkan massa untuk menduduki Kantor Bupati apabila rekonstruksi fisik (rumah dan fasilitas umum) tidak mengakomodir sebagian besar korban.

Hasil rapat beberapa kepala desa, antara lain Kepala Desa Sokong, Rifsah, SIP., Kepala Desa Jenggala, Syamsul

Rizal, ST., Kades Tanjung, Budiawan, Kades Medana, Subianto Kaswadi, Kades Tegal Maja, Rusdi, Kades Bentek, Warna Wijaya, Kades Sigar Penjalin, Harun Rajab, Kades Gondang, Akhmad Jauhari, serta beberapa perwakilan masyarakat Desa Terengan, Bersambung ke hal 5

Mulai Sakit-sakitan

Korban Gempa yang Rumahnya Raib dari Validasi PU-Bappeda DUA bulan berselang sejak gempa melanda KLU, 22 Juni lalu. Sejak itu pula, ribuan KK mengungsi di tenda pengungsian hingga sekarang ini. Kondisi terakhir, diantara KK itu ada yang keluarganya mulai sakit-sakitan karena masih menghuni tenda untuk berteduh.

Pantauan media bersama Ketua Forum Pemuda Relawan Bencana (FPRB) Desa Pemenang Barat, Muhammad Sa’i, cukup mengejutkan. Di Desa Pemenang Barat saja, puluhan rumah rusak berat versi BPBD, LSM, dan TNI sebelumnya tidak diakui oleh PU dan Bappeda dengan 15 Tim Bentukan Bupati KLU. Dari beberapa pemilik rumah korban gempa yang dikunjungi, hanya bisa pasrah, ada pula yang gregetan dengan kebijakan

Pemda KLU. M. Husein, Zulkifli, keduanya kepala keluarga warga Dusun Badung, Desa Malaka. Di data BPBD, mereka termasuk kategori dengan rumah rusak berat (RB) dari 1.319 rumah rusak berat hasil verifikasi LSM, BPBD dan TNI saat penanganan bencana 10 hari pascagempa. Tapi dari PU – Bappeda, nama keduanya tidak tercantum ke dalam katagori rumah rusak berat.

Data lama menyebutkan, di Desa Malaka, hanya ada dua warga yang tercatat RB fisik rumahnya, keduanya tidak lain M. Husein dan Zulkifli. Di Dusun Bentek Desa Pemenang Barat, Inaq Saridah adalah salah satu korban, warga yang mengalami pencoretan oleh PU-Bappeda.

Bersambung ke hal 5

TENDA - M. Husein, istri dan anaknya di depan tenda pengungsian.

(Suara NTB/ari)

Dalami Kasus Alkes Lotim

Penyidik Ditreskrimsus Berangkat ke KPK Mataram (Suara NTB) Menemukan angka kerugian negara dalam dugaan penyimpangan pada proyek alat-alat kesehatan (alkes) RS. Dr.Sudjono, Selong, Lombok Timur (Lotim), masih menjadi upaya penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Dalam rangka itu, Kamis (22/8) kemarin, tim penyidik berangkat ke KPK untuk berkoordinasi, terkait pemanggilan saksi dan metode penentuan kerugian negara.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK membenarkan kepastian tim Ditreskrimsus yang berangkat ke KPK. ‘’Benar, Kamis hari ini (ke-

marin, red), tim sudah berangkat ke Jakarta, kemudian menuju Kantor KPK untuk koordinasi kasus Alkes Lotim,’’ kata Suryo menjawab Suara NTB, sore kemarin.

Tim penyidik dari Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus ini dalam waktu beberapa hari ke depan akan berkoordinasi dengan KPK dalam rangka pemanggilan saksi. Para saksi dimaksud, mantan Direktur RS Sudjono Selong, rekanan yang diduga terlibat dalam pengadaan 25 item alkes Lotim senilai Rp 4 miliar lebih tahun 2009. ‘’Ada 14 saksi rekanan yang diperiksa dalam kasus ini,’’ kata Kabid Humas.

Bersambung ke hal 5

Muhammad Suryo Saputro (Suara NTB/dok)

C.03.08.13

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

KPU Temukan Data Ganda Diperoleh dengan Kerja Keras PRESTASI Kelurahan Pejeruk dalam ajang lomba Kelurahan terintegrasi tingkat nasional patut dibanggakan.

Meski hanya meraih peringkat ke-7 dengan meraih anugerah dan penghargaan Bhakti Praja dari Menteri Dalam Negeri RI, tetapi prestasi itu diperoleh dengan kerja keras semua pihak khususnya masyarakat Kelurahan Pejeruk.

Lurah Pejeruk, H.Abdul Wahab, SH kepada Suara NTB, Kamis (22/8) kemarin mengatakan, meski hanya meraih peringkat ke-7, Kelu(Suara NTB/smd) rahan Pejeruk sedikit tidak H. Abdul Wahab mampu mengangkat harkat dan martabat Kota Mataram di kancah nasional. “Ke depannya kita akan berusaha lebih maksimal agar mampu berbicara di tingkat nasional,” pungkasnya.

Abdul Wahab juga mengapresiasi kerja keras yang dilakukan Pemkot Mataram khususnya masyarakat Kelurahan Pejeruk. Menurut dia, apa yang diperoleh itu merupakan buah dari usaha dan ikhtiar bersama. “Ini kemenangan masyarakat Kota Mataram, setidaknya ini menjadi kado di HUT Kota Mataram mendatang,” imbuhnya.

Tak hanya itu, prestasi yang diraih saat ini juga menjadi cambuk bagi masyarakat Kelurahan Pejeruk dan Pemkot Mataram secara umum untuk terus berbuat sebaik mungkin. “Ini baru pertama kali kita ikuti dan syukurnya bisa meraih peringkat ke-7.

Kami sangat bangga dengan prestasi ini,” jelasnya.

Abdul Wahab yang saat itu membawa piala dan piagam penghargaan Bhakti Praja dari Mendagri itu juga mengatakan, bahwa dirinya akan meminta petuah dari Walikota Mataram untuk langkah ke depannya. “Perjuangan kita tidak hanya sampai di sini. Masih banyak yang harus kita lakukan untuk Kota Mataram,” tandasnya. (smd)

Kurang Sosialisasi PENGGUNAAN dana bantuan partai politik di Kota Mataram, mendapat catatan khusus dari BPK RI Perwakilan NTB. Catatan tersebut, menurut Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha berkisar pada penggunaan dana bantuan tersebut yang sejauh ini masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditemui Suara NTB usai menerima LHP BPK terkait dana bantuan partai politik di kantor Walikota Mataram, Kamis (22/8) (Suara NTB/fit) kemarin, Wayan Sugiartha menI Wayan Sugiartha yampaikan, kalau mengaju pada peraturan perundang-undangan, bantuan parpol memiliki komposisi 60:40. Dimana 60 persen untuk kegiatan pembinaan politik dan 40 persen untuk kegiatan administrasi kesekretariatan. ‘’Ini yang kemarin masih banyak terjadi kekurangan, tidak sesuai dengan persentase itu,’’ cetusnya. Wayan Sugiartha menilai, penggunaan dana bantuan parpol yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, sebagai akibat ketidaktahuan parpol-parpol yang ada. ‘’Makanya kemarin pada saat BPK minta tanggapan kita, ya kita sampaikan, pertama kita mengakui kesalahan kita,’’ imbuhnya.

Namun demikian, ke depan, PDI Perjuangan dan tentunya partai-partai lainnya akan menyesuaikan dengan aturan yang ada.

Ia menganggap sosialisasi dari Bakesbangpol Kota Mataram sangat kurang. Sehingga, katanya, wajar kalau semua parpol mendapat catatan serupa dari BPK. Sebelumnya, kata Wayan Sugiartha, parpol-parpol kesulitan melakukan pemilihan. ‘’Apakah misalnya seperti membuat spanduk, apakah itu masuk dalam pendidikan politik atau tidak.

Sehingga pemahaman kita masih agak rancu,’’ terangnya. Ia berharap Bakesbangpol terus melakukan sosialisasi. Termasuk apabila ada aturan-aturan baru yang terkait dengan KPU, supaya betul-betul disosialisasikan. ‘’Kita berharap Bakesbangpol sebagai lembaga yang terkait, bisa mensosialisasikan itu. Jangan sampai yang mengetahui aturan ini hanya Bakesbangpol, kita di parpol justru tidak tahu.

Kita sendiri juga kemarin kaget,’’ katanya. Ia menambahkan, untuk pemeriksaan tahun 2012, BPK fokus pada penggunaan dana bantuan parpol. BPK meminta, pada penggunaan tahun 2013 agar disesuaikan dengan persentase. (fit)

Dari Mataram Agriculture Expo 2013

Stand Ayam Ketawa Paling Ramai Dikunjungi

Mataram (Suara NTB) Mendengar ayam berkokok mungkin sudah biasa, tapi bagaimana jika mendengar ayam tertawa Inilah yang sedang digandrungi beberapa komunitas pecinta ayam ketawa di Kota Mataram. Pada pembukaan agriculture expo di Kantor Walikota Kamis (22/8) kemarin, stand ayam ketawa paling ramai didatangi pengunjung.

Meski tampak seperti ayam kampung biasa, ayam ketawa memiliki keunikan tersendiri saat berkokok. Suaranya khas, mirip dengan suara tertawa, membuat ayam yang satu ini memiliki banyak penggemar. “Suara berkokoknya seperti suara ayam yang tertawa,” ungkap salah satu pengunjung.

Suara inilah yang yang kemudian menentukan kualitas dan harga ayam ketawa per ekornya. Di Mataram sendiri, harga satu ekor ayam ketawa bisa mencapai Rp 4-5 juta, bahkan untuk ayam yang telah disilangkan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Menurut Bono Mariadi, salah satu pecinta unggas, harga tertinggi ayam ketawa bisa mencapai Rp 180 juta.

“Sekarang mulai dikembangbiakkan dan disilangkan di Mataram,” terang Bono. Karena harganya yang lumayan, bisnis pengembangbiakan ayam ini kini mulai dilirik beberapa peternak di Mataram. Untuk anakan, harganya bisa mencapai Rp 100.000 hingga Rp 250.000 per ekor. Tidak perlu bingung, karena untuk urusan pakan dan perawatan ayam ketawa sama seperti perawatan ayam kampung biasa. (nia)

(Suara NTB/nia)

RAMAI - Stand ayam ketawa pada agriculture expo paling ramai didatangi pengunjung.

Jumlah Pemilih Pemilu di Mataram Berkurang Mataram (Suara NTB) Jumlah pemilih pada Pemilu 2014 mendatang di Kota Mataram, berkurang jika dibandingkan dengan data pemilih pada Pilkada NTB Mei lalu. Dimana, jumlah pemilih pada Pilkada NTB tiga bulan lalu, tercatat 295.106 orang. Sedangkan untuk DPSHP (Data Pemilih Sementara Hasil Perbaikan), adalah 291.621 orang.

Komisioner KPU Kota Mataram, Agus Afandi, ST., kepada Suara NTB di kantornya, menyebutkan, jumlah pemilih terbanyak ada di Kecamatan Ampenan, sebesar 58.477 orang. Kedua, Kecamatan Mataram 55.799. Kecamatan Selapang 51.469. Kecamatan Cakranegara 47.863.

Kecamatan Sandubaya 42.976 dan terakhir Kecama-

tan Sekarbela dengan jumlah pemilih 35.037.

Dikatakan Agus, menurunnya jumlah pemilih pada Pemilu 2014, karena KPU Kota Mataram dalam melakukan verifikasi, menggunakan sistem baru. Sistem ini, lanjut Agus Afandi, membuat data yang dihasilkan relatif bersih. KPU Kota Mataram menemukan ada data pemil-

ih ganda. Bahkan, ia menyatakan, jumlah pemilih pada Pemilu 2014 yang sekarang tercatat 291.621, masih berpeluang berubah. ‘’Berubahnya ini bisa bertambah, bisa berkurang. Tapi, lebih berpeluang berkurang,’’ katanya. Data-data ganda yang ditemukan KPU Kota Mataram ini, akan terus dibersihkan. Selanjutnya, tanggal 7

September mendatang DPSHP akan ditetapkan menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap).

Menurut Agus Afandi, partisipasi pemilih tidak bisa ditargetkan. ‘’Kita sih berharap partisipasi pemilih di Mataram bisa mencapai 100 persen,’’ imbuhnya.

Namun demikian, trend partisipasi pemilih di Mataram, kata Agus Afandi berkisar antara 65 hingga 80 persen.

Karenanya, ia berharap perlu ada partisipasi aktif untuk mengkoreksi DPSHP. ‘’Kalau ada yang belum terdaftar, bisa melapor ke KPU,’’ pintanya.

Pada bagian lain, ia menegas-

kan, pleno PAW anggota DPRD Kota Mataram yang pindah partai akan dilakukan setelah ada surat resmi dari DPRD Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, Kamis (22/8), KPU Kota Mataram seharusnya melakukan pleno atas tiga kegiatan sekaligus. Masing-masing DCSHP (Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan), DCT dan proses PAW tiga anggota DPRD Kota Mataram yang nyaleg melalui parpol lain. Namun karena pertimbangan belum mendapat surat resmi dari DPRD Kota Mataram, agenda pleno PAW, ditunda. (fit)

Persilahkan Masyarakat Menggugat

PDAM Diharapkan Tak Rugikan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Sikap keras dan terkesan tak bertanggung jawab yang ditunjukkan Dirut PDAM Giri Menang melalui pernyataannya yang mempersilahkan masyarakat menggugat jika merasa dirugikan disayangkan kalangan DPRD Kota Mataram. Beberapa dewan berharap perusahaan milik pemerintah itu tidak merugikan masyarakat.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati dalam blackberry mesanger (BBM) singkatnya Kamis (22/8) kemarin mengharapkan ada koordinasi yang baik yang dilakukan pihak PDAM Giri Menang dengan Dinas PU Kota Mataram. Koordinasi yang dimaksudkan agar fasilitas umum yang mengalami pembongkaran saat perbaikan dan penggantian pipa milik PDAM tidak merugikan masyarakat.”Tidak bisa begitu, PDAM dan Dinas PU harus tetap berkoordinasi,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Muhammad Zaini kepada Suara NTB di selasela menghadiri acara Mataram Agriculture Expo 2013 di halaman kantor Walikota Mataram. Menurut dia, semua persoalan hendaknya diselesaikan dengan cara baikbaik. “Tidak perlu gugat menggugat lah, masih bisa diselesaikan bersama,” ujarnya.

Zaini mengatakan, PDAM sebagai perusahaan milik pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan yang terbaik hendaknya bisa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Mengenai keluhan masyarakat tentang penggalian jalan untuk perbaikan dan pergantian pipa, dia meminta agar semuanya diselesaikan oleh pihak PDAM tanpa menunggu adanya keluhan dari masyarakat.

Apa yang disampaikan Ketua DPRD Kota Mataram itu mendapat dukungan dari Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Menurut dia dalam jawaban singkatnya, pihak PDAM tidak perlu berbuat hal-hal yang merugikan masyarakat. Dia berharap, PDAM lebih fokus dalam upaya memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat.

Sebelumnya, Dirut PDAM Giri Menang, Ir.H.L. Ahmad Zaini membantah berbagai anggapan miring dan penilaian tidak bertanggung jawab yang dialamatkan kepada PDAM Giri Menang.

Menurut dia, tidak semua perbaikan jalan pascamelakukan perbaikan jaringan pipa, bisa diselesaikan dengan Dinas PU Kota Mataram.

Dia mengatakan, ketika melakukan penggalian di jalan, pihaknya sudah menghadirkan pihak Dinas PU. Begitupula usai melakukan penggalian, lubang langsung ditutup rapat. Kemudian ada jeda selama satu hingga dua hari untuk melakukan pemadatan bekas galian. Yang jelas kata Zaini, semuanya sudah dilaksanakan sesuai tupoksi. “Kalau ada masyarakat yang menggugat karena merasa dirugikan oleh galian PDAM, silahkan saja,’’ katanya. (smd)

Ombudsman Diharapkan Mampu Kawal Maladministrasi di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menilai keberadaan lembaga publik seperti Ombudsman sangat penting di Kota Mataram. Dikatakannya, sebagai lembaga publik ombudsman memiliki tugas pokok dan fungsi yang sangat strategis. Bahkan, Walikota berharap keberadaan ombudsman mampu mengawal tindakan maladministrasi di kota Mataram.

Walikota dalam seminar supervisi pelayanan publik dalam upaya membangun pelayanan publik yang baik di Kota Mataram, Kamis (22/8) kemarin mengharapkan, ombudsman tidak hanya menjadi wadah pengaduan dan keluhan masyarakat. “Lebih dari itu, kami berharap ombudsman mampu mengawal tindakan maladministrasi di Kota Mataram ini,” harapnya.

Ahyar menambahkan, keberadaan ombudsman jangan dipandang sebagai lawan.

Namun dia menginginkan bahwa keberadaan ombudsman bisa menjadi jembatan bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan yang lebih baik.

Mengenai pelayanan publik di Kota Mataram, Ahyar mengatakan, sesuai dengan komitmen, Pemkot Mataram

berusaha memberikan pelayanan terbaik dan maksimal.

Hal itu, kata dia, telah terbukti dengan data doing business di Indonesia pada tahun 2012 yang dilakukan oleh Bank Dunia dan International Finance Corporation Kota Mataram masuk dalam 10 besar kota di Indoensia yang memberikan pelayanan paling mudah dalam membuka usaha. “Banyak program yang dilakukan Pemkot Mataram dalam upaya memberikan pelayanan publik terbaik seperti rehab rumah tak layak huni, pembangunan rumah nelayan, pembangunan infrastruktur serta dua program baru yang akan segera dicanangkan,” jelasnya.

Dilokasi yang sama, Komisioner Ombudsman RI bidang Pengawasan, Pranowo Dahlan mengatakan, dipilihnya Kota Mataram menjadi salah satu pusat perwakilan Ombudsman dikarenakan daerah ini merupakan ibukota propinsi yang akan menjadi tolak ukur bagi daerah-daerah lainnya.

Dikatakannya, ombudsman melakukan peran sebagai pusat pelayanan publik, dalam bidang pengaduan, investigasi dan supervisi, semua lembaga dan perorangan yang menggunakan anggaran dari pemerintah. (smd)

(Suara NTB/smd)

MENYUSUT - Semakin menyusutnya lahan pertanian di Kota Mataram dikhawatirkan akan membuat penanaman berbagai varietas unggulan akan terancam. Salah satu yang turut terancam adalah lahan untuk menanam timun suri. Tampak Walikota bersama Wakil Walikota Mataram saat melihat hasil pertanian timun suri yang dipamerkan dalam Mataram Expo 2013, Kamis (22/8) kemarin.

Soal Alih Fungsi Lahan

Walikota Akui Sulit Larang Petani Menjual Lahannya Mataram (Suara NTB) Semakin menyusutnya lahan pertanian di Kota Mataram merupakan akibat dari makin maraknya pembangunan gedung perkantoran, pertokoan dan perumahan. Selain itu, kesulitan melarang petani untuk menjual lahannya ke para pemilik modal juga diakui menjadi kendala pemerintah setempat.

Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh yang dikonfirmasi mengenai kemungkinan untuk membuat suatu aturan guna meminimalisir penyusutan lahan, Kamis (22/8) kemarin mengatakan, langkah itu sulit dilakukan. “Saya pesimis dengan cara itu, kita kesulitan melarang mereka (petani, red) untuk menjual hak miliknya,” akunya.

Kesulitan untuk menerapkan aturan terkait alih fungsi lahan dengan cara tidak menjual ke pihak pemodal dirasakan Walikota Mataram karena para petani juga memiliki banyak kebutuhan. Namun upaya-upaya lain diakuinya sudah dilakukan. “Upaya pengendalian sudah kita lakukan, salah satunya melalui perizinan yang terus kita perketat,” tambahnya.

Selain itu, prinsip-prinsip pembangunan dengan sistem keseimbangan lingkungan juga terus dilakukan. Salah satu langkah yang masih tetap dilaksanakan adalah penanaman pohon di beberapa titik. “Dan untuk memberikan insentif bagi petani yang tidak menjual lahannya juga kami rasa sangat berat,” ucapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya pada acara Mataram Agriculture Expo 2013, Walikota mengatakan, kegiatan itu merupakan bentuk ikhtiar Pemkot Mataram dalam memberdayakan petani. Pemberdayaan yang dimaksudkan adalah untuk percepatan pembangunan di bidang pertanian demi peningkatan pendapatan masyarakat.

Petani, menurut dia, jangan hanya bertumpu pada kegiatan budidaya atau on farm, tetapi juga harus mulai mencari alternatif dengan mengolah produk pertanian yang dihasilkannya. “Tak bisa dipungkiri, perkembangan geografi dan demografi Kota Mataram telah berimplikasi pada penyusutan lahan pertanian.

Karenanya petani diharapkan bisa menanam produk yang memiliki nilai jual tinggi,” saran Walikota Mataram.

Sebelumnya, wacana untuk membuat suatu aturan melalui sebuah Peraturan Walikota (Perwal) Mataram tentang lahan pertanian abadi disampaikan Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang. Pembuatan aturan yang diinisiasi oleh kalangan masyarakat itu juga menelurkan sebuah ide untuk memberikan insentif dan disinsentif bagi para petani di Kota Mataram.

Namun diakui Martawang, bahwa rencana tersebut masih sebatas ide. Dan untuk mewujudkan ide itu, haruslah mendapat restu dari Walikota Mataram dan persetujuan dari jajaran legislatif di Kota Mataram. (smd)

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Tidak Kunjung Kuorum Tanggapi Fitra PENILAIAN Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra terhadap APBD Lombok Barat (Lobar) yang lebih banyak bagi belanja pegawai ditanggapi Kepala Bappeda Lobar Dr. H. Baihaki. Pada kesempatan ini Baihaki mencoba menjelaskan, mengenai postur APBD murni Lobar tahun 2013. Untuk belanja tidak langsung, katanya, sebesar Rp 628 miliar yang komposisinya Rp 612 miliar bersumber dari dana DAU. Dana tersebut dipergunakan (Suara NTB/dok) untuk gaji pegawai, sehingga H. Baihaki belanja pegawai mencapai Rp 547 miliar atau 57 persen. Kondisi ini disebabkan jumlah pegawai Lobar pada tahun 2013 sebesar 8. 326 orang. Sementara kondisi pembangunan Lobar diukur dengan kondisi perekonomian, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Lobar pada tahun 2011 10 persen lebih. ‘’Selanjutnya PDRB per kapita atas dasar harga konstan Lobar mencapai 4,5 pesen. Selanjutnya pada tahun yang sama, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,4 persen,’’ terangnya, Kamis (22/8).

Kondisi ini, jelasnya, memberikan gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat pada kondisi memadai. “Jadi dari analisa kami memadai kesejahteraan masyarakat di Lobar,” ungkapnya. Menurutnya, sudut dan kriteria indikator yang digunakan tak sehat tidak ansih dari belanja pegawai dan belanja publik. Tapi harus dilihat dari indikator lain. (her)

Penetapan APBD Perubahan Loteng Tertunda Praya (Suara NTB) Rencana penetapan APBD Perubahan Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013, Kamis (22/8) batal dilakukan.Sidang paripurna DPRD Loteng, urung digelar, karena jumlah anggota Dewan yang menghadiri sidang tidak kuorum.

Pimpinan Dewan Drs. H. Fahrurrozi akhirnya memutuskan menunda pelaksanaan sidang paripurna penetapan APBD Perubahan Jumat (hari ini,red).

Keputusan penundaan sidang diambil setelah sidang paripurna sempat dua kali diskors (dihentikan sementara, red).

Sesuai jadwal yang ada, sidang paripurna akan dilaksanakan pukul 09.00 Wita. Namun hingga pukul 12.00 WITA, jumlah anggota Dewan masih belum memenuhi syarat kuorum, yak-

ni tiga perempat dari jumlah anggota Dewan atau sebanyak 31 orang dari 45 anggota Dewan.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Loteng, Drs. H. Karim Abdurahhim, menjelaskan, banyaknya anggota Dewan yang tidak hadir mengikuti sidang paripurna, karena anggota Dewan Loteng yang didera kelelahan setelah membahas APBD Perubahan. “Teman-teman anggota Dewan baru menyelesaikan pembahasan APBD Perubahan Kamis Subuh. Padahal siang harinya, harus mengikuti sidang paripurna. Sehingga banyak yang tidak bisa hadir,” kilahnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPRD Loteng, Drs. H. Fahrurrozi. Menurutnya, penundaan harus dilakukan, karena syarat kuorum tidak bisa terpenuhi. (kir)

(Suara NTB/kir)

DEWAN SANTAI - Sejumlah anggota DPRD Loteng hanya duduk-duduk santai menunggu digelarnya sidang paripurna DPRD Loteng, Kamis (22/ 8). Namun sidang batal digelar, karena tidak kuorum.

KPU Tetapkan DCT Tanjung (Suara NTB) KPUD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Kamis (22/8) resmi menetapkan jumlah calon legislatif (DPRD) yang turun memperebutkan suara dalam Pemilu 2014 mendatang sebanyak 343 orang. Angka ini, diakui tidak berbeda dengan data Daftar Calon Sementara (DCS) sebelumnya, terkecuali satu orang caleg meninggal dunia di Kecamatan Pemenang, telah digantikan oleh orang lain.

Kepada wartawan, Ketua Divisi Teknis, Burhan Ekwanto, mengkonfirmasi jumlah DCT Caleg di KLU tetap atau sama dengan DCT sebelumnya. Di KLU, ke 343 orang itu akan berkompetisi memperebutkan 30 kursi yang terbagi dalam 3 Dapil, yaitu Dapil I (Pemenang – Tanjung), Dapil II (Gangga-Kayangan) dan Dapil III, Kecamatan Bayan.

Ketiga Dapil secara berurutan memiliki porsi jumlah kursi DPRD yaitu 11 kursi, 12 kursi dan 7 kursi. Di ketiga Dapil itu, jumlah caleg DPRD tersebar masing-masing Dapil I sebanyak 124 calon, Dapil II dengan 138 calon dan Dapil III dengan 81 calon. Sementara Jumlah kuota Caleg perempuan terpenuhi yaitu 30 persen atau sejumlah 123 orang, dengan sebaran Dapil berurutan yaitu 45 orang, 45 orang dan 33 orang.

“Untuk mekanisme pencobolsan nanti, Caleg-caleg ini dipilih dengan dicoblos tanpa foto, kalau dulu mencentang dengan disertai foto, tetapi sekarang diganti dengan dicoblos,” kata Burhan, didampingi Ketua Divisi Sosialisasi, Akarman, S.Sos. Burhan menjelaskan, selama verifikasi Caleg DCS untuk ditetapkan ke DCT, pihaknya tidak memiliki kendala berarti. Caleg-caleg yang mendaftarkan diri dipastikan melengkapi berkas sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Sampai dengan tanggal penetapan DCT, 8 orang Anggota DPRD KLU yang dinyatakan PAW menurut ketentuan sebelumnya belum disikapi (dicoret).

Hingga keluarnya putusan MK terbaru, maka ke – 8 orang itu pun masih tetap menjadi DCS dan dinyatakan masuk DCT. “Caleg yang dibui tidak lebih dari 5 tahun juga berhak mengikuti Pilcaleg sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus untuk Mantan Kades Dangiang, meskipun hukumannya 9 bulan, tetapi keberadaannya di bui lebih dari 5 bulan, maka

AKI di Lotim Cenderung Meningkat

Kekeringan Mulai Landa Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kekeringan di beberapa tempat di Lombok Barat (Lobar) mulai terjadi. Berdasarkan prediksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), musim kemarau akan berakhir Desember mendatang. Untuk mengantisipasi dampak yang kemungkinan saja terjadi, pihak BPBD sudah memetakan daerah-daerah di Lobar yang rawan bencana kekeringan. Termasuk, menyiagakan armada pengangkut air. ‘’Untuk siapkan langkah tersebut, BPBD sudah mengadakan rapat dengan Dinas Sosial dan beberapa instansi terkait.

Rapat itu dipimpin Sekda Lobar, kita sudah siapkan armada angkut air,” ungkap Kepala BPBD Lobar, H. Achmad Zaini kepada wartawan Kamis (22/8).

Menurutnya, masalah bencana alam merupakan masalah atau kejadian yang tidak bisa diprediksi manusia. Dalam hal ini, penanggulangannya tidak saja menjadi kewajiban pemerintah, namun masyarakat dan pihak-pihak lain juga ikut bertanggung jawab. Ia menekankan, pertolongan dari pemerintah tentu akan berkaitan dengan anggaran yang sangat minim.

Di Lobar sendiri, daerah-daerah yang menjadi langganan bencana kekeringan berada di 5 kecamatan yakni Kecamatan Sekotong yang meliputi Desa Sekotong Tengah, Kedaro, Taman Baru dan Buwun Mas, Kecamatan Lembar meliputi Desa Labuan Tereng, Sekotong Timur, Jembatan Kembar Timur, Mareje Timur dan Barat.

Kecamatan Gerung yang juga ibukota kabupaten memiliki daerah yang rawan kekeringan, seperti Desa Banyu Urip, Desa Giri Tembesi, Gerung Utara dan Tempos. Di Kecamatan Kuripan, desa yang rawan kekeringan meliputi Desa Kuripan Utara, Giri Sasak dan Kuripan Timur. ‘’Dan daerah Pariwisata Kecamatan Batu Layar yakni Desa Batu Layar Induk, Batu Layar Barat, Bengkaung dan Lembah Sari,’’ ujarnya, seraya menambahkan, sampai saat ini, belum ada masyarakat yang melapor kekurangan air bersih. (her)

Panwaslu Loteng Siapkan Ratusan Pengawas Lapangan Praya (Suara NTB) Sebanyak 589 tenaga pengawas lapangan kini telah dipersiapkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Tujuannya melakukan pengawasan pelaksanaan proses jalannya pemilu legislatif tahun 2014.

Ketua Panwaslu Loteng, Zaeroni, S.H., kepada wartawan, Kamis (22/8), menegaskan, pengawas lapangan tersebut nantinya akan ditempatkan di semua desa masing-masing lima orang. “Jadi pengawas lapangan ini akan bekerja didesa. Memantau dan mengawasi pelaksanaan pemilu,” jelasnya.

Penempatan pengawas lapangan tersebut, kata Zaeroni, untuk menjamin terlaksananya pesta demokrasi yang bersih. Bebas dari pelanggaran dan bentuk penyimpangan pemilu lainnya.

Di mana salah satu focus perhatianya yakni terkait dugaan money politics dalam pemilu. “Untuk dugaan money politics selama agenda politik pada pemilu menjadi perhatian utama, karena potensi terjadinya praktik-praktik nya cukup besar. Adanya pengawas lapangan ini, praktik money politics bisa ditekan.

Diakuinya, selama ini mengawasi praktik money politics cukup sulit. Apalagi untuk membuktikannya, karena polanya sangat tertutup dan rapi. Belum lagi, tidak banyak masyarakat yang mau menjadi saksi, karena terkesan acuh dengan praktik tersebut. Selama ini pihaknya banyak mendapat laporan dugaan money politics, tapi tidak bisa dibuktikan, karena kurangnya alat bukti serta saksi.

Untuk itulah, peran serta masyarakat sangat diharapkan kerjasama serta dukungannya dalam mewujdukan pemilu yang bersih tanpa politik uang. (kir)

(Suara NTB/rus)

DIAMANKAN - Ratusan liter miras yang ditaruh dalam botol diamankan aparat Polres Lotim.

Polisi Amankan 560 Liter Miras Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) terus mengintensifkan razia peredaran minuman keras (miras). Dalam tiga hari terakhir saja berhasil dibekuk tiga tersangka yang tertangkap tangan memiliki 560 liter miras. Ratusan liter minuman ini langsung diamankan aparat reskrim Polres Lotim.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasatreskrim) Polres Lotim, AKP Yuyan Priatmaja, SIK kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/ 8), menjelaskan, ketiga ter-

sangka tersebut diamankan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berbeda. Pertama, atas nama Bs (32) warga Otak Desa Kecamatan Terara. Tersangka ini ditangkap di kediamannya langsung dan mengamankan 350 liter miras jenis tuak.

Kedua, Ema (47) juga warga Terara dengan barang bukti 105 liter miras yang ditaruh dalam 20 botol air mineral ukuran 1,5 liter. Terakhir seorang ibu rumah tangga Ang (32) juga warga Suradadi Terara. Tersangka ini juga ditangkap di rumahnya dengan

barang bukti 20 botol tuak atau sebanyak 105 liter.

Pengakuan semua tersangka, katanya, semua miras tersebut dibeli dari Mataram, karena di Lotim tidak ada yang memproduksi.

Gencarnya aparat penegak hukum ini menggelar razia miras, karena sering menjadi pemicu utama terjadinya kekisruhan yang terjadi di Lotim. Sejumlah kasus bentrok antarpemuda yang terjadi di wilayah hukum Polres Lotim ini diawali ulah pemuda yang sudah mabuk karena menenggak miras. (rus)

Salah Perencanaan, TPI Kuranji Mubazir Giri Menang (Suara NTB) Mangkraknya Tempat Pelelangan Ikan (TPI) senilai Rp 600 juta di Desa Kuranji akibat dari salah perencanaan.

Dermaga kapal tangkap ikan dimanfaatkan para pemancing. Sementara bangunan utamanya dipergunakan sebagai kantor pemerintahan desa setempat.Kondisi ini dianggap kesalahan perencanaan pejabat lama.

Meski bernilai ratusan juta, tanda-tanda TPI nyaris tidak ada. Bangunan kantor administratif kini dimanfaatkan sebagai kantor pemerintahan Desa Kuranji Dalang.

Areal penjualan ikan kosong, begitu juga dengan dermaga.

Pagi dan sore hari, badan dermaga dipenuhi pemancing warga sekitar.

“Pemda tidak mengawal

proyeknya. Nilai ratusan juta tidak diberdayakan. Itu sebabnya kami pakai sebagai kantor desa biar bangunannya tidak rusak,” ungkap Kepala Desa Kuranji Dalang Ahmad Mustaruddin Efendi kemarin.

Menurut kades, bangunan ini tidak berfungsi sejak tahun 2005. Waktu itu desa juga tidak tahu kapan serah terima bangunan. Sejak dua tahun lalu, salah satu bangunan dipakai sebagai kantor desa dengan sistem sewa tahunan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat. Mustaruddin berharap pemda melakukan revitalisasi TPI, sehingga manfaatnya dirasakan nelayan. Pemda juga diminta maksimal memberdayakan nelayan sekitar.

Kepala dinas kelautan dan perikanan Hasbullah yang

dikonfirmasi mengakui TPI Kuranji salah perencanaan.

Hasbullah menegaskan pejabat lama bertanggung jawab atas kesalahan ini. TPI mulai tidak aktif sejak tahun 2007.

Lokasi sebenarnya tidak dipilih sebagai lokasi pembangunan, karena tidak mencukupi syarat, seperti jumlah nelayan, pantai yang curam dan lain-lain. ‘’Lokasi sebenarnya adalah Pantai Sekotong,’’ terangnya.

Dijelaskan, sesuai perjanjian, kajian dan potensi seharusnya lokasi pembangunannya di Teluk Sepi. Namun entah apa yang terjadi, pejabat lama tahun 2008 mengalihkan proyek itu ke Kuranji. Padahal menurut study tidak sesuai, karena di lokasi itu tofografinya tidak mendukung, pantainya curam dan berbatu serta jumlah nelayan tidak banyak. (her)

DPRD Klarifikasi Pemotongan 20 Persen Anggaran Warga Miskin

Gerbang Menuju ’’Go International’’ RENCANA masuknya maskapai asal Australia, Jetstar Airways akhir bulan September mendatang melayani rute penerbangan langsung Perth-Bandara Internasional Lombok (BIL), disambut positif elemen masyarakat di Lombok Tengah (Loteng). Masuknya maskapai ini dipastikan bakal memberikan dampak besar bagi kemajuan daerah, khusus Loteng.

Bahkan, menurut Pengamat Pemerintahan Loteng, Drs. H. Ikrom, dengan masuknya maskapai tersebut, bisa menjadi gerbang awal bagi Loteng untuk bisa go international. “Cepat atau lambat, Loteng bakal menjadi daerah internasional.

Nah, dengan masuknya Jetstar inilah bisa menjadi gerbang awal untuk itu,” ungkapnya, kepada Suara NTB, Kamis (22/8).

Menurutnya, Jetstar bukan maskapai sembarangan, karena tidak semua bandara mau dijadikan rute penerbangan maskapai tersebut. Adanya keinginan dari pihak Jetstar masuk ke BIL merupakan salah satu kesempatan berharga dan harus benar-benar dimanfaatkan. Pasalnya, dengan masuknya Jetstar bisa memancing maskapai internasional

lainnya untuk juga ikut membuka rute penerbangan ke BIL. Tinggal sekarang, bagaiamana kemudian daya dukung dari masyarakat dan pemerintah.

Apakah akan berdiam diri atau bergerak bersama memaksimalkan kesempatan yang ada.

Termasuk, sejak awal mempersiapkan diri menghadapi perubahan yang akan terjadi.

Jangan sampai masyarakat justru hanya diam dan lantas menjadi penonton setiap dari kemajuan yang terjadi. Dengan kata, masyarakat harus mulai mempersiapkan diri. Berupa kesiapan skill dan ilmu pengetahuan. Supaya bagaimana kemudian masyarakat didaerah ini bisa ikut terlibat didalam perubahan itu sendiri.

Sebelumnya, General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Pujiono, masuknya Jetstar ke BIL memang salah satu kesempatan langka.

Mengingat, Jetstar merupakan salah satu maskapai internasional H.M. Ikrom

yang namanya sudah mendunia. Dalam memilih bandara sebagai rute penerbangan, juga tidak sembarangan. Di mana bandara bersangkutan harus benar-benar siap dari segala aspek, terutama kesiapan keamanan bandara dan masyarakat. (kir)

(Suara NTB/kir)

Selong (Suara NTB) Pada tahun 2013, sejak Januari hingga Agustus ini terungkap jumlah Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sebanyak 23 kasus. Ada kecenderungan tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Demikian pengakuan Kepala Bidang KKG Dinas Kesehatan Kabupaten Lotim dr Shofy kepada Suara NTB di Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Rabu (20/8) di sela proses audit kasus kematian ibu hamil di wilayah Puskesmas Korleko.

Menurutnya, data tahun 2011 lalu tercatat 38 kasus meninggal, menurun tahun 2012 sebanyak 25 kasus. Sementara, pada pertengahan 2013 ini, pihaknya sudah menemukan 23 kasus kematian.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, ditemukan sebagian besar kasus meninggalnya ibu karena pendarahan dalam proses persalinan di rumah sakit. “Sebanyak 80 persen kasus meninggal itu di rumah sakit,” ucapnya.

Pihaknya mengklaim, proses rujukan sudah jalan. Pihak puskesmas berasama bidan-bidan desa sudah menjalankan proses rujukan dengan baik. “Kalau 6 tahun sebelumnya itu banyak yang meninggal itu di luar rumah sakit,” ucapnya, seraya menambahkan, terlambat merujuk bisa menjadi salah satu penyebab kematian. Namun sejauh ini, diklaim proses rujukan sudah berjalan sesuai ketentuan.

Proyeksi di Kabupaten Lotim, ibu yang berisiko meninggal sebanyak 20 persen dari 26 ribu ibu hamil se-Lotim. Ditakuinya, ada beberapa sebab kasus AKI ini masih banyak terjadi di Lotim, yakni hamil terlalu tua dan terlalu sering. Terhadap semua temuan kasus, Dikes Lotim selalu melakukan audit atas setiap langkah penanganan medis yang dilakukan petugas kesehatan yang menangani.

Kepala Puskesmas Korleko, drg. Agung menekankan pihaknya berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kasus persalinan. Munculnya kasus kematian ibu hamil di Korleko terjadi setelah beberapa tahun. (rus)

kita coret dari DCS dan DCT,” ungkapnya.

Di Lotim, KPU setempat telah menetapkan 560 DCT. Menurut Ketua KPU Lotim Khaerul Anwar, mereka akan memperebutkan 50 kursi. Namun, jumlah kursi tersebut infonya akan mengalami pengurangan langsung menjadi 45 untuk Kabupaten Lotim, setelah Kabupaten Lombok Selatan (KLS) terbentuk. Pasalnya, KLS akan memiliki anggota Dewan dengan kuota 40 kursi, Dari informasi yang diterima, pemekaran KLS tersebut akan definitif tahun 2013 ini. KPU telah diminta untuk mengisi komposisi untuk anggota DPRD setempat. Di mana sebanyak 35 deposit anggota DPRD yang mengikuti Pileg 2008 silam dengan perolehan suara terbanyak kedua dari calon yang sudah duduk menjadi anggota akan ditarik untuk ditetapkan menjadi anggota dewan.

“Bersiap saja nanti DPRD Kabupaten Lotim akan berjumlah 45 orang dan KLS 40 orang,” ucapnya. Ditambahkan, semua caleg yang terpilih dari KLS akan jadi anggota di KLS. “Itu terjadi jika seandainya benar-benar KLS definitif,” imbuhnya.

Di Lombok Tengah (Loteng), KPU telah mengesahkan dan menetapkan sebanyak 587 orang masuk dalam DCT. Sama dengan Lotim, mereka akan memperebutkan 50 jatah kursi di DPRD Loteng.

Jumlah caleg dalam DCT tersebut, lebih sedikit dari Daftar Calon Sementera (DCS) yang dikeluarkan sebelumnya. Di mana ada dua caleg yang gagal masuk DCT, karena alasan berbeda.

“Dalam DCS sebelumnya tercatat 589 caleg. Berkurang dua orang, karena alasan satu mengundurkan diri serta satunya lagi meninggal dunia sebelum penetapan DCT,” sebut Ketua KPU Loteng, Agus, S.Sos.M.Si., dalam keterangan pers usai rapat pleno.

Menyinggung tingkat keterwakilan caleg perempuan, Agus mengaku semua parpol sudah bisa memenuhi persyaratan yang ada. Terkait 10 anggota Dewan yang loncat partai sudah dinyatakan lolos dalam DCT. Walau proses Pergantian Antarwaktu (PAW)-nya masih berlangsung. Pihaknya pun sudah menyelesaikan urusan PAW para anggota Dewan tersebut dan sudah diserahkan ke Dewan itu sendiri. (ari/rus/kir)

Giri Menang (Suara NTB) Fraksi Keadilan Sejahtera menilai pengelolaan APBD Lombok Barat (Lobar)belum transparan. Alasannya, masyarakat belum dilibatkan dalam perencanaan dan penyusunan APBD, termasuk dalam pembahasan APBD Perubahan. Bahkan, dalam kesempatan ini, Dewan mempertanyakan pemotongan alokasi annggaran untuk masyarakat miskin sebesar 20 persen.

Anggota DPRD Lobar Lalu Fattimura dari Fraksi PKS juga mempertanyakan usulan 16 item program tambahan yang mesti dialokasikan pendanaannya. ‘’Beberapa program tambahan yang diusulkan antara lain pengajuan dari Polres Lobar dan untuk Bawaslu. 16 usulan program tambahan itu mestinya dibuatkan proposal,” sarannya, Kamis (22/8).

APBD Perubahan Lobar, ujarnya, semestinya memihak untuk kesejahteraan. Namun anggaran untuk rakyat kecil dan kesehatan ibu serta masyarakat yang marginal ditiadakan pada dinas terkait.

Selain itu, menyoroti pula penambahan belanja langsung ke DPRD sebesar Rp 100 juta, penambahan belanja langsung

pada Dinas Dikbud Rp 600 juta dan penambahan beberapa belanja langsung di Setda Lobar antara lain, Bagian Organisasi sebesar Rp 25 juta, Bagian Humas Rp 85 juta, pemulangan haji Rp 85 juta dan honor muspida Rp 600 juta.

Tidak saja Fraksi PKS yang keras bersuara, namun Fraksi PBB juga lantang. Penambahan anggaran perubahan pada pembahasan di luar kesepakatan KUA-PPAS Perubahan, terkesan mengakomodir kepentingan politik ketimbang kepentingan rakyat. Hal ini dilihat dari alokasi anggaran yang dibelokkan ke anggaran Pilkada dan lain-lain. Selain itu PBB juga menyoroti pengurangan pendapatan di pos-pos.

Menanggapi hal ini, Asisten III, HM. Taufik menyatakan, usulan tambahahn 16 item program itu menurutnya terlambat, karena KUA-PPAS sudah selesai. Tentunya, 16 komponen itu mesti dicarikan anggaran. Salah satu opsi yang bisa dilakukan dengan mengurangi belanja dan meningkatkan pendapatan. “Karena kalau dibongkar pos anggaran di SKPD perlu waktu,”ungkap Taufik. (her)

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Kejaksaan Selidiki Dugaan Pemotongan Honor Guru

Polres Dompu Amankan 35 Imigran Gelap Dompu (Suara NTB) Polres Dompu amankan 35 orang imigran gelap yang diduga hendak minta suaka ke Australia. Imigran asal Afganistan, Pakistan dan Iran ini ditangkap di Soriutu, Kecamatan Manggelewa saat diangkut menggunakan truk dari perbatasan dengan Sumbawa. Namun polisi belum menemukan pelaku yang mengatur para imigran dan tengah menyelidiki dua orang yang kabur.

Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada wartawan di kantornya, Kamis (22/8) mengatakan, imigran yang diamankan pihaknya sebanyak 35 orang ini saat diangkut menggunakan truk dengan nomor polisi EA 8830 L di Soriutu Kecamatan Manggelewa, Kamis pagi sekitar pukul 03.00 wita. Berdasarkan pengakuan Jnd (32) warga Nowa, ia naikkan di perbatasan Dompu – Sumbawa saat dirinya hendak mengangkut kayu. “Saat kita amankan di Soriutu, ada dua orang yang berhasil kabur dan 25 orang yang berhasil diamankan,” terangnya.

Para imigran ini berasal dari Iran satu orang, Pakistan 10 orang dan 24 orang dari Afganistan. “Mereka (imigran) ini kita amankan dulu sambil menyelidiki pelaku yang membawa imigran. Karena imigran ini pada dasarnya sebagai korban,” terangnya. Sesuai undang-undang yang terbaru, jangankan pelaku utama, yang memfasilitasi kasus penyelunndupan imigran gelap saja bisa diancam hukuman lima tahun penjara dan denda minimal Rp 500 juta.

Benny mengaku, pihaknya tengah menyelidiki lebih lanjut pelaku utama di balik imigran gelap sehingga berada di Dompu.

Rencana perjalanan para imigran ini pun belum diketahui. “Kita baru melakukan pendataan dan belum memintai keterangan kepada imigran, karena belum ada penterjemah,” kata Benny.

Namun keberadaan para imigran ini telah dikoordinasikan dengan kantor Imigrasi Sumbawa dan International organization migration (IOM) yang mengurusi imigrasi. Pihak Imigrasi Sumbawa telah hadir ke Dompu, sementara IOM dalam perjalanan. “Untuk sementara mereka (imigran) akan kita amankan,” jelasnya. Bahkan uang tunai dan HP juga diamankan Polisi untuk menghindari imigran kabur dari penampungan. (ula)

(Suara NTB/ula)

IMIGRAN GELAP - Para imigran gelap yang diamankan Polres Dompu saat dilakukan pendataan, Kamis (22/8).

Reklame Tak Berizin

Pemkot Bima Rugi Ratusan Juta Kota Bima (Suara NTB) Meski telah tertuang jelas aturan dan sanksi tentang papan reklame, namun di Kota Bima masih saja ada pengusaha nakal yang enggan mengurus izin atau memperpanjang. Akibatnya, pemerintah pun mengalami kerugian yang tak sedikit. Tragisnya para pengusaha yang enggan mengurus izin ini justru produk merek terkenal.

Berdasarkan data yang dihimpun, sejumlah produk tersebut termasuk produk rokok, jaringan seluler, minuman penambah tenaga serta lainnya. Para Vendor produk-produk ini menunggak hingga berbulan-bulan. Lantaran melalaikan kewajibannya, vendor-vendor ini sempat diberi teguran keras. Belakangan ada beberapa vendor seperti Djarum yang masih membandel.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP) Kota Bima, Drs. Adisan yang ditemui, Kamis (22/8), mengaku untuk satu produk saja nilai tunggakan bisa mencapai puluhan juta. Jika dikalikan dengan beberapa perusahaan tersebut, nilainya tentu mencapai ratusan. Ini, katanya dihitung dengan berbagai kriteria, baik besarnya papan reklame serta letak iklan tersebut berada di kelas jalan apa. “Tapi untuk beberapa produk seperti Djarum dan XL itu sudah dilunasi,” tutur Adisan.

Salah satu yang membandel seperti produk rokok Djarum sebenarnya sudah dilayangkan surat resmi. Bahkan dua pegawainya sudah datang menemui kami. Janjinya akan mengurus secepatnya, tapi sampai sekarang mereka belum mengurusnya,” ujar Adisan. Selain itu, sejumlah papan reklame Extra Jos, rokok Prinsip, beberapa papan reklame XL, dan lainnya termasuk yang belum mengurus izin perpanjangannya Sementara itu, merek yang saat ini diketahui tak mengurus yakni seperti merek produk komputer. Merek produk ini dipasang oleh pemilik toko yang memang tak mengurus izin sejak awal sehingga pihaknya tak memiliki dasar untuk menarik retribusi pajak. Padahal, Peraturan mengenai izin pemasangannya jelas sudah ada dan telah diterapkan di Kota Bima. “Sampai sekarang pihak ASSUS tidak pernah mengurus izin pemasangannya,” tandasnya.

Dijelaskannya, setiap mendirikan bangunan termasuk reklame, harus mengurus izin terlebih dahulu di DTKP. Namun yang terjadi, akunya, masih banyak masyarakat, terutama perusahaan komersil yang bergerak di bidang reklame belum memahaminya. Pemasangan reklame yang bersifat komersil dalam bentuk apapun, ada biaya izin pemasangannya sebagai kontribusi untuk PAD Kota Bima. (use)

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

BERBINCANG - Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah saat berbincang dengan kedua adik-kakak yang dipukul oleh keluarga SG yang membesarkannya saat memberikan laporan Polisi, Kamis (22/8) kemarin.

Diduga Disiksa

Dua Anak SD Lapor Polisi Dompu (Suara NTB) Keluarga SG (43) warga Desa Kareke dilaporkan ke Polres Dompu dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur. Selain melakukan penganiayaan, keluarga SG juga diduga mempekerjakan anak di bawah umur hingga larut malam. Polisi berjanji akan menyelidiki kasus ini secara serius dan mengawalinya dari kasus kekerasan terhadap anak.

Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah di kantornya, Kamis (22/8) mengatakan, penyelidikan kasus ini akan diawali dari kasus kekerasan terhadap anak di bawah umur sesuai ketentuan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. “Nanti akan berkembang dalam proses penyelidikan,” kata Benny.

Untuk kasus mempekerjakan anak di bawah umur akan

ditentukan hasil penyelidikan.

Nunung Rosmala (12) dan Indah Puspita Anggriani (10) putri pasangan Endang – Syarifuddin warga Kareke yang tinggal bersama keluarga SG di Kareke diduga dianiaya oleh SG dan anaknya Rr. Penganiayaan ini seringkali diterima kedua adik - kakak ini ketika tidak mengikuti perintah SG atau anaknya. “Tadi malam saya dipukul pakai sandal pada kedua tangan hingga seperti ini (bengkak). Saya dipukul karena disuruh belajar (sekitar pukul 21.00 wita),” kata Rosmala.

Hal senada juga disampaikan Indah Puspita Anggraini, adik dari Rosmala. Indah justru mengalami kondisi yang cukup tragis karena dibenturkan dengan lantai saat mandi pagi, Kamis kemarin. Akibat penganiayaan itu, leher Indah hingga membengkok. “Saya

dipukul karena terlambat bangun pagi,” akunya.

Sementara Rosmala juga mengaku, ia bersama adiknya sering kali mendapat penyiksaan dari keluarga SG. Keduanya juga mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari sapu, ngepel, cuci piring hingga mencuci dan menjaga toko.

“Kami tidur jam 12 malam dan harus bangun jam 5.30 pagi,” cerita Rosmala.

Endang, orang tua kandung Rosmala dan Indah kepada wartawan mengaku, kedua anaknya tinggal dan dibesarkan oleh SG sejak keduanya duduk di bangku kelas 2 SD. Saat ini, Rosmala telah duduk di bangku kelas 6 SD dan Indah kelas 4 SD. “Mereka berdua anak saya dengan suami pertama saya, tapi sudah cerai. Sekarang saya sudah menikah lagi sejak dua tahun lalu,” akunya. (ula)

16 Calon Praja IPDN Asal KSB Lolos Seleksi Administrasi Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 16 Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinyatakan lulus seleksi administrasi.

Dari hasil itu para calon siswa pamong tersebut, kini akan maju mengikuti seleksi lanjutan di tingkat provinsi sebelum akhirnya dinyatakan lulus dan berhak mengikuti pendidikan nantinya. “Alhamdulillah dari 16 yang memasukkan lamaran di tempat kita semuanya lulus administrasi,” terang kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos kepada wartawan, Kamis (22/8).

Dijelaskannya, serangkaian tes masih akan dilalui para calon praja IPDN tersebut. Di tingkat provinsi nantinya, berbagai tes akan dijalani mulai dari

intelektualitas, kecakapan, bahkan hingga tes integritas dan kejujuran. “Kalau tidak salah jadwal tes di provinsi dimulai tanggal 26 hingga 31 Agustus mendatang,” kata Malik.

Untuk mempersiapkan para calon praja asal KSB itu, Malik mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah memberikan sejumlah pembekalan terkait seputar materi yang kemungkinan akan menjadi bahan tes seleksi nantinya. Bahkan di tingkat provinsi pun, para calon praja yang berasal dari seluruh kabupaten/kota se-NTB itu juga tetap mendapat pembekalan lanjutan. “Jadi mereka sudah kita siapkan. Tinggal bagaimana mereka nanti menjalani setiap rangkaian tes yang diberikan oleh tim seleksi,” pungkasnya.

Malik berharap dari 16 calon praja asal KSB tersebut, nantinya dapat lolos dan mampu men-

jalani seluruh rangkaian pendidikan selama menjadi praja IPDN. Sebab di lingkup Pemda KSB sejauh ini, jumlah pegawai lulusan khusus sekolah pamong praja itu masih sangat minim. “Harapan kita semuanya lolos. Dengan begitu kita jumlah pegawai murni lulusan IPDN bisa bertambah di lingkungan kita ini,” timpal mantan Kabag Umum Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini.

Selanjutnya ia kembali mengingatkan, terhadap para calon praja IPDN yang kini ikut dalam proses seleksi dan para orang tuanya agar tetap mewaspadai tindakan penipuan atas kegiatan seleksi tersebut.

Sebab tidak menutup kemungkinan akan ada oknumoknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan momen seleksi itu, dengan menjanjikan kelulusan dengan imbalan berupa materi.(bug)

Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima tengah membidik dugaan korupsi di lingkup Dinas Dikpora Kota Bima, soal dugaan pemotongan gaji guru honorer oleh pejabat setempat. Konon pemotongan gaji tersebut antara Rp 300.000 hingga Rp 600.000 per orang.

Kepala Kejari Raba Bima melalui Humas Edi Tanto Putra, SH yang dikonfirmasi, Kamis (22/8) mengatakan pihaknya akan menyelidiki adanya dugaan tersebut, menyusul adanya laporan dari masyarakat. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa Dinas Dikpora, tepatnya di Bidang Pendidikan Non Formal Informal (PNFI) Dikpora telah terjadi pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat setempat.

Selanjutnya, pemotongan tersebut berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu.

Namun tak disebutkan berapa jumlah guru honorer yang mendapat pemotongan tersebut. “Yang jelas pemotongan sudah dilakukan, dan uang tersebut digunakan untuk kegiatan dinas,” ujar Edi. Atas adanya laporan ini pihaknya akan melakukan

penyelidikan.

Untuk mengusut kasus ini katanya, Kejaksaan akan memanggil sejumlah pihak terkait, termasuk Bidang PNFI, Kadispora Kota dan Provinsi serta sejumlah pihak lain.

Dana yang diduga dipungut secara liar ini merupakan gaji guru honorer yang bersumber dari APBN. Bahkan pemotongan itu sudah terjadi beberapa kali. Belakangan, sejumlah guru yang mengeluh karena merasa haknya dikebiri pun keberatan sehingga terungkap di media. Padahal honor yang bersumber dari dana APBN tersebut diterima per tiga bulan, dengan nilai Rp 300 ribu per bulan. “Pihak Dikpora seharusnya tahu kondisi pegawai honor yang hanya mengandalkan pendapatan dari APBN tersebut,” ujar salah satu guru yang enggan disebutkan namannya. (use)

Proyek Fisik di Sumbawa Sebaiknya Dipercepat Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelaksanaan proyek fisik tahun ini sebaiknya dipercepat. Sebab sebagian masih ada dalam proses tender dan prencanaan. Terutama Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa dengan adanya perubahan dalam pengalokasian sesuai Juknis.

Sebagaimana disampaikan Kabag Administrasi Pembangunan dan Perekonomian, Ir. Iskandar, diperlukan upaya percepatan dalam pelaksanaan proyek tahun ini. Kalau dulunya sistemnya seri, maka sekarang bisa dilakukan pararel. Apalagi Perpres No. 70 pun membenarkan adanya percepatan dimaksud. “Misalnya nanti, APBD Perubahan sudah

kita sepakati dengan DPRD, bisa dilakukan langkah-langkah pelaksanaan. Meski belum ada pengesahan,” jelasnya.

Sistem ini memanfaatkan waktu seefektif mungkin.

Saat ini, proyek fisik yang ditender sudah mencapai 80 persen lebih. Kemudian yang pelaksanaan sudah lebih dari 60 persen. Tinggal proyek penunjukan langsung (PL) terutama di SKPD tertentu, karena adanya perubahan dokumen. “Harus dibuat percepatan. Sebab keterlambatan fisik membuat penyerapan anggaran juga minim.

Yang paling kentara penyerapan anggaran di Diknas dan Distamben karena paket tender belum diserap anggarannya,” terang Iskandar. (arn)

Satu Mahasiswa Terkena Lemparan

Aksi Tolak Tambang Diwarnai Hujan Batu Kota Bima (Suara NTB) Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Penolak Tambang menggelar aksi unjuk rasa menolak hadirnya tambang emas di Kecamatan Parado, Kamis (22/8).

Dalam aksi yang berakhir ricuh itu, ada mahasiswa terluka karena terkena lemparan batu dari sekelompok warga pendukung tambang.

Dalam aksinya para pendemo ini mendesak Camat untuk menandatangani surat pernyataan penolakan. Hanya saja, dalam aksi tersebut sempat diwarnai aksi pelemparan batu oleh massa yang

mendukung adanya tambang sehingga salah seorang mahasiswa mengalami luka lebam.

Peristiwa tersebut terjadi ketika dua kubu pendemo melakukan unjuk rasa di depan kantor Kecamatan. Kedua kubu ini pun saling berorasi hingga akhirnya situasi memanas.

Kubu pendukung pun melayangkan hujan batu ke arah penolakan tambang sehingga salah satu mahasiswa, Miftah Khaerul mengalami luka lebam. Aparat yang mengawal jalannya aksi pun tak dapat berbuat banyak dan hanya berlindung.

Sebelumnya, puluhan massa penolak tambang yang dikoordinir Fataqurahman ini berlang-

sung berkonsentrasi di pertigaan Kecamatan setempat. Setelah terkumpul, sekitar pukul 08.00 Wita, massa yang juga terdiri dari ibu-ibu ini lantas melakukan long march mendatangi Kantor Camat. Tak ayal, puluhan pendemo yang berjalan menutup jalan ini sempat memacetkan arus lalu lintas.

Setibanya di lokasi, massa penolak tambang dengan tegas mengatakan bahwa masyarakat Kecamatan Parado pada umumnya menolak kehadiran tambang dimaksud. Sebab, sebelumnya sudah ada kesepakatan antara elemen masyarakat di Kecamatan Parado dengan Pemerintah yang isinya tak ada lagi aktivi-

tas pertambangan. Mereka meminta kesepakatan yang ditandatangani di atas materai ini ditindaklanjuti oleh pemerintah.

Kehadiran tambang ini, terangnya, akan merusak lingkungan, hutan-hutan akan habis serta ekosistem tumbuhan dan hewan seperti madu akan punah belum lagi keberadaan tambang itu juga dekat dengan persawahan. “Masyarakat Parado pun tak ingin adanya negosiasi. Apapun yang terjadi, kami sampai titik darah penghabisan kami tetap menolak,” ujar Mafturahman.

Untuk itu, dalam tuntutannya dia meminta agar Pemerintah Kecamatan Parado untuk menindaklanjuti dan melaporkan surat pernyataan penolakan tambang bersama masyarakat kepada pemerintah.

Mendesak DPRD Kabupaten Bima agar pro terhadap rakyat terkait pertambangan. Tidak saja itu, pihaknya mendesak

agar tim sosialisasi agar tidak melakukan sosialisasi Amdal dan proses pemboran. “Kami juga menghimbau kepada oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab agar tidak melakukan propaganda dan agitasi terhadap masyarakat pada umumnya,” tuturnya.

Apabila apresiasi tersebut tidak diindahkan maka pihaknya mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dengan massa yang lebih besar.

Ditambahkannya, terkait aksi pelemparan, Fataqurahman, menyebutkan jika aksi itu merupakan hanya kesalahpahaman. Bukan pihaknya yang memulai namun pihaknya hanya membela diri.

Sementara itu, Korlap pendukung kehadiran tambang, Ahmad Manan mengatakan pihaknya mendukung karena sangat tambang akan sangat mensejahterakan masyarakat Parado. (use)

(Suara NTB/use)

TOLAK TAMBANG - Mahasiswa dan sebagian ibu rumah tangga menunjukkan poster penolakan kegiatan tambang dalam aksi di kantor Camat Parado, Kamis (23/8).

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

Mutasi Bukan Balas Dendam Politik Dari Hal. 1 Diantara pejabat yang dimutasi ada yang mendapatkan promosi dari eselon III ke eselon II, ada pula yang dimutasi dari SKPD ke SKPD lainnya.

Pantauan Suara NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB tempat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, Kamis (22/8), gubernur hanya didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Sementara Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM tidak tampak dalam acara pelatikan dan pengambilan sumpah tersebut.

Sebanyak 24 pejabat yang dimutasi kali ini masing-masing Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, PhD yang sebelumnya menjabat Kepala Bappeda NTB menempati posisi baru sebagai Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB. Sebelumnya posisi Asisten I dipegang oleh Drs. H. Ridwan Hidayat, namun karena menjadi calon Bupati Lombok Barat 2013-2018 dan sudah memasuki masa pensiun maka jabatan tersebut lowong.

Kemudian, H. Chairul Mahsul, SH, MM yang sebelumnya menjabat Inspektur pada Inspektorat NTB menempati posisi baru sebagai Kepala Bappeda NTB yang sebelumnya dipegang oleh Ir. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, PhD. Inspektur Inspektorat NTB selanjutnya ditempati Muhammad Agus Patria, SH, MH yang sebelumnya menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik.

Drs. H. Arsyad Abd. Gani yang sebelumnya menjadi Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Selanjutnya Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip ditempati Ir. H. Mokhlis, M.Si yang sebelumnya menjabat Kepala Disnakertrans NTB. Sementara posisi Kepala Disnakertrans NTB digantikan oleh Dr. H. Wildan yang sebelumnya menjabat Aisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB. Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB ditempati Drs. H. Syafi’i, MM yang sebelumnya mnejabat Kepala Dinas Dikpora NTB. Kepala Dikpora NTB ditempati Sekretaris Dikpora NTB, Dr. H. Imhal.

Jabatan Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang sebelumnya lowong karena ditinggal Ir. H. Abdul Haris, M.Sc, MM karena memaskui masa pensiun dan mencalonkan diri sebagai anggota DPD RI, ditempati Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si. Gita Ariadi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Kebudayaan NTB dan digantikan Drs. Muhammad Nasir yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kerjasama dan Sumber Daya Alam.

Kepala Biro Kerjasama selanjutnya ditempati Ds. L. Dirjaharta, M.Si yang sebelumnya menjabat Kabag Pengendalian Kerjasama pada Biro Kerjasama dan SDA Setda NTB. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM yang ditinggal Ir. Moh.

Rusdi, MM almarhum ditempati Dr. H. Supran, MM yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Keuangan Setda NTB. Kepala Biro Keuangan Setda NTB selanjutnya ditempati Dra. Hj. Putu Selly Andayani yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Perekonomian Setda NTB. Jabatan kepala Biro Perekonomian selanjutnya dipegang Drs. H. Hendro Kartiko, M.Si yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM NTB. Kepala Biro Administrasi Kesra Setda NTB digantikan oleh H. Suhaimi, SH yang sebelumnya menjabat Kabid Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora NTB. Kepala Biro Kesra sebelumnya, H. Husni Ali sudah memasuki masa pensiun.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang sebelumnya dijabat Ir. H. Ali Syahdan digantikan Ir. H. Aminulloh, M.Si yang sebelumnya menjadi Kabid Perikanan Tangkap Dislutkan NTB. Sementara Ali Syahdan dimutasi menjadi Staf Ahli Gubernur Bdang Ekonomi dan Keuangan. Selain itu, Kepala Dishubkominfo NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc, MM, M.TP dimutasi menjadi Staf Ali Gubernur Bidang Pemerintahan.

Kepala Dishubkominfo NTB yang baru dijabat Drs. Agung Hartono, MSTr yang sebelumnya menjabat Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo NTB. Ir. Hery Erpan Rayes yang menjabat Kepala Disnakeswan NTB dimutasi menjadi Kepala BLHP menggantikan Ir. Syamsul Hidayat Dilaga. Selanjutnya H. Syamsul Hidayat Dilaga kembali ke jabatan fungsional sebagai dosen di Unram. Kepala Disnakeswan NTB selanjutnya ditempati Ir. Budi Septi yang sebelumnya menjabat Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Bappeda NTB. Kepala Dinas Kesehatan NTB, yang sebelumnya dipegang dr. H. Moh.Ismail digantikan oleh drg. Eka Junaedi yang sebelumnya menjabat Kabid Pengembangan SDMK dan Promosi Kesehatan Dikes NTB. Penggatian Kepala Dikes NTB karena dr. H. Ismail sudah memasuki masa pensiun.

Kemudian Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BP3AKB) digantikan oleh Dra. T. Wismaningsih Rajadiah yang sebelumnya menjabat Sekretaris Disosdukcapil NTB. Wismaningsih menggantikan Dra. Siti Ratnawati yang sudah memasuki usia pensiun. Sedangkan Kepala BPBD NTB yang lowong beberapa bulan lalu ditempati Ir. Wedha Magma Ardhi, MT yang sebelumnya menjabat Kabid Tata Ruang Dinas PU NTB. (nas)

Bangun Integritas Dari Hal. 1 Butir-butir pakta integritas itu kalau diamalkan maka Insya Allah akan membangun integritas itu. ‘’Saya sebagai pimpinan akan mendampingi , mensupport dan memback up dalam kebaikan. Namun apabila ada hal-hal yang tidak baik, ada penyimpangan dan penyelewengan maka saya yang pertama kali meminta pertanggungjawaban,” tegasnya pada acara mutasi 24 pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB, Kamis (22/8) sore kemarin.

Dikatakan, posisi jabatan eselon II baik II A dan II B merupakan puncak karir bagi PNS. Untuk itu, para pejabat tersebut diminta bertindak sebagai seorang pemimpin. ‘’Ambil keputusan dengan cepat dan segera. Tidak boleh ada tendensi melempar tanggung jawab. Kalau ada masalah bisa diselesaikan di SKPD, selesaikan jangan diangkat ke asisten atau sekretaris daerah. Apalagi ke gubernur dan wakil gubernur,” pesannya.

Jika ada masalah yang sifatnya lintas SKPD, kata gubernur, maka harus ada koordinasi dan asistensi. ‘’Saya yakin bahwa bapak/ibu dilantik dan ambil sumpahnya memang pantas menduduki atau memegang amanah yang

diberikan. Maka, saya sebagai pimpinan mendoakan, saya siap mendampingi bersamasama dalam berupaya mencapai visi dan misi Pemprov NTB. Saya siap mensupport anda semua, untuk masing-masing mencapai target dari seluruh program kegiatan ungulan dan prioritas. Baik itu sifatnya di dalam lingkup pemprov atau koordinasi dengan pemda kabupaten/kota saya siap untuk mendukung dan mensupport anda,” imbuhnya.

Gubernur menjelaskan, mutasi kali ini dilaksanakan bertepatan dengan akhir masa jabatannya yang berpasangan dengan Ir. H. Badrul Munir, MM. Sekaligus juga, katanya, merupakan awal dari masa jabatan selanjutnya, dimana Zainul Majdi berpasangan dengan H. Muh. Amin, SH, M.Si yang akan dilantik pada 17 September mendatang.

Untuk itu, katanya, terdapat dua tantangan bagi pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpahnya tersebut.

Tantangan tersebut yakni merampungkan mempercepat penyelesaian capaian RPJMD 2009-2013 dan juga merintis RPJMD 2013-2018. (nas)

Penyidik Ditreskrimsus Berangkat ke KPK Dari Hal. 1 Dari 14 orang saksi itu, baru empat direktur yang memenuhi panggilan dan diperiksa di Polda NTB beberapa waktu lalu. Sehingga masih tersisa 10 saksi yang harus diperiksa. Upaya menghadirkan 10 saksi ini dirasa sulit bagi penyidik karena beberapa kali panggilan tak dihadiri, sehingga tim merasa perlu berkoordinasi langsung dengan KPK. ‘’Sehingga dalam pemanggilan saksi ini, penyidik merasa perlu berkoordinasi dengan KPK,’’ kata mantan Kapolres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini.

Ditambahkannya, ke-

berangkatan tim ke KPK juga tidak lepas dari proses panjang penyidikan kasus yang digenjot kembali Direskrimsus Kombes Pol. Drs. Triyono BP, M.Si ini. Sebab beberapa kali pelimpahan ke Kejaksaan, selalu dikembalikan dengan petunjuk atau P19. Dengan harapan, setelah berkoordinasi dengan KPK, mereka bisa memenuhi petunjuk dimaksud. ‘’Untuk lebih lengkapnya terkait perkembangan hasil koordinasi dengan KPK, akan kami sampaikan setelah tim pulang,’’ kata kabid, namun tak bisa memastikan kapan penyidik akan kembali. (ars)

Halaman 5

Dompu dan Sumbawa Target Juara Umum

Atlet Tarung Derajat Kota Mataram Kurang Asupan Gizi Mataram (Suara NTB) Kecuali atlet Kabupaten Lombok Utara (KLU), ratusan atlet tarung derajat se kabupaten/kota se NTB menjalani tes kesehatan dan penimbangan berat badan di Sport Hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (22/8) kemarin.

Hasilnya, seluruh peserta siap mengikuti Kejurda Tarung Derajat yang akan berlangsung ditempat yang sama, 23-25 Agustus ini.

Petarung dari Dompu dengan kekuatan 17 atlet siap pertahankan prestasi juara umum yang diraih pada kejurda yang sama tahun 2012 lalu, yakni 5 emas,3 perak dan 1 perunggu. Sementara atlet Kota Mataram yang sebelumnya menempati posisi juara dua umum tahun lalu tak berani pasang target juara. Alasannya persiapan atlet mereka tak maksimal. Sementara itu Kabupaten Sumbawa, Lotim, Loteng, Kota Bima, Bima,Lobar juga punya ambisi meloloskan atlet. .

Pelatih Kodrat Kota Mataram, Imran yang biasa disapa Yong saat dihubugi Suara NTB di sela-sela acara penimbangan berat badan atlet mengatakan persiapan atlet Kota Mataram mengikuti kejurda tersebut cukup memprihatinkan dalam mengikuti kejurda tersebut.

Pasalnya selama lebih sebulan menjalani pemusatan latihan yang dipusatkan di kediamannya atlet Kota Mataram tak didukung dengan asupan gizi dan vitamin yang memadai.

Mereka tak punya anggaran utuk mendanai kebutuhan gizi atlet, maklum bantuan dana dari KONI Mota Mataram, hingga Kamis (22/8) tak kunjung cair.

Selaku pelatih, Yong mengaku sudah berbuat maksimal, termasuk mendanai kegiatan pelatihan dengan menggunakan uang saku pribadi. Namun uangnya tak cukup untuk biaya segala kebutuhan atlet. Begitu juga pihak Pengcab Kodrat Kota Mataram tak memberikan bantuan dana utuk kegitan pelatihan atlet Kodrat NTB”Kita sudah berbuat maksimal, namun sayang, kita minim dana, psalnya bantuan dari KONI Kota Mataram tak kujung cair,sehingga atlet kita tidak mendapat asupan gizi dan vitamin secara baik,”ucapnya.

Boro-boro beli vitamin atlet, dana untuk beli baju seragam atlet pun tak ada, kibatnya atlet Kota Mataram tak punya seragam. Berbeda dengan atlet lainnya, seperti Kabupaten Dompu, Sumbawa dan lainnya tampil men-

gunakan seragam khusus. Namun demikian Yong berharap anak didiknya bisa tampil maksimal.

Di tempat yag sama Pelatih Kodrat Dompu, Abdul Khair mengatakan atletnya sudah siap tarung. Mereka optimis bisa mempertahakan posisi juara umum yang diraih di kejuaraan tahun 2012 lalu, yakni 5 emas, 3 perak dan 1 perunggu.

Abdul Khair mengatakan atletnya akan menyubangkan lebih dari 5 emas. Hal ini dinilainya setelah melihat persiapan rivalnya Kota Mataram yang tak begitu maksimal. Maklum bagi Dompu lawan terberat selama megikuti kejurda adalah adalah Kota Mataram.”Insya Allah kita bisa pertahankan tradisi medali emas terbanyak, karena kita sudah persiapkan atlet secara maksimal,”ucapya.

Dijelaskannnya pada kejurda kali ini mereka juga diwakili oleh sejumlah atlet peraih 5 medali emas, 3 perak dan 1 perunggu di kejurda tahun lalu. Selain itu ada juga atlet-atlet senior yang pun-

(Suara NTB/fan)

TIMBANG - Tampak para atlet sedang melakukan penimbangan berat badan dan pemeriksaan kesehatan di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (22/8) kemarin. ya peluang menggondol emas, seperti atlet peraih medali perunggu di PON XVII di Riau 2013 lalu, Lukman juga akan tampil.

Menurut Khair lawan terberat atletnya di kejurda tersebut adalah Sumbawa. Pasalnya kekuatan masing-masing daerah usdah berubah, karena rivalnya Kota Mataram dinilai tidak lagi menjadi pesaing berat, setelah melihat persiapan atlet Mataram yang dinilai menurun.

Ditambahkannya, atlet-atlet

peraih medali emas Dompu di kejurda tahun lalu, yakni Satriawan Derajat di kelas 28,1-31 Kg, M. Irzan Jauhari kelas 58 Kg keatas (usia dini), Ari Laswardi 52,1-55 Kg putra, Ramli 55,1-58 kg dan M. Yamin 61,1-64 Kg. Selanjutnya tiga perak diraih, Aryo Pangeran Praja di kelas 25 Kg kebawah, Ma’aruf di 58,1-61 Kg serta Ardiansyah 64,1-67 kg. Selanutnya peraih medali perunggu, Citra Tafyania akan kembali turun di kelas 50,1-54 Kg putri. (fan)

Maksimalkan Pembinaan Cabor

KONI Kota Mataram akan Gelar Porkot Mataram (Suara NTB)KONI Kota Mataram memastikan tetap memperhatikan keberadaan para atlet dan pelatih di setiap cabang olahraga (cabor) yang dibawahinya. Keseriusan tersebut, salah satunya ditunjukkan dengan akan diadakannya Pekan Olahraga Kota (Porkot) dalam waktu dekat ini.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana melalui Sekjen KONI Kota Mataram, Mansur kepada Suara NTB di ruangannya kemarin menyebut salah jika KONI Kota Mataram tidak memperhatian keberadaan para atlet dan pelatih.

Dibuktikan dengan banyakn-

ya event akan digelar guna persiapan dan penjaringan atlet berprestasi jelang perhelatan PON 2016. “KONI Kota Mataram, di bawah pimpinan Pak Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana telah merencanakan banyak kegiatan untuk memantapkan atlet-atlet berprestasi. Salah satunya Porkot yang dalam sejarah KONI Kota Mataram belum pernah dilakukan,” terang Mansur di ruang kerjanya, Kamis (22/8).

Secara umum, perhatian dilakukan dengan tetap memberikan dana pembinaan cabor setiap tahunnya sebesar Rp 2,5 juta.

Pada awal tahun ini, KONI Kota Mataram disebut sudah mereal-

isasikannya, selanjutnya dalam satu dua minggu ke depan para pengurus cabor akan dipanggil guna mencairkan dana tersebut dengan nilai yang sama. Sekaligus dirangkai dengan kegiatan halal bihahal KONI. ‘’Sejak lama sebenarnya Pak Ketua KONI (Mohan Roliskana) meminta diadakan temu bersama dengan seluruh cabor. Tetapi belum ada waktu yang tepat karena banyaknya kegiatan pemerintah kota yang tak mungkin didouble-kan,’’ sebutnya.

Kegiatan halal bi halal yang direncanakan terlaksana dalam waktu dekat ini, sekaligus dirangkai pula dengan pem-

bentukan kepanitiaan Porkot.

Mansur menambahkan, dalam lingkup yang lebih luas perhatian yang diberikan KONI Kota Mataram kepada cabor dengan didukungnya kebutuhan atlet dan pelatih pada setiap kejuaraan, baik yang terlaksana di dalam daerah maupun luar daerah. Hanya besaran dukungan tersebut disesuaikan berdasarkan kegiatan dan kemampuan (dirasionalisasi).

Tanpa terkecuali, dukungan tersebut diberikan merata kepada semua cabor, termasuk Keluarga Besar Tarung Derajat (Kodrat) yangsudahmemberikansumbangsih satu medali emas pada pada

PON Riau beberapa waktu lalu. ‘’Proposal-proposal semua dijawab KONI, hanya saja untuk pengajuan proposal Kodrat untuk kegiatan Kejurda sekarang ada miskomunikasi, khususnya dari sisi tujuan yang dialamatkan proposal karena mengatasnamakan walikota, bukan KONI Kota Mataram,’’ terang Mansur.

Selanjutnya, tahun ini dipastikan KONI Kota Mataram akan memiliki sekretariat khusus di lantai tiga Bappeda Kota Mataram untuk mempermudah komunikasi. Hal ini menurutnya diinstruksikan langsung oleh Ketua KONI untuk terealisasi secepatnya.(bul)

KPU KSB Umumkan DCT Pemilu 2014 Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terhitung, hari ini Jumat (23/8), sesuai dengan tahapan jadwal pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang, mulai mengumumkan Daftar Calon Tetap (DCT).

“Jadi terhitung besok (hari ini, red) parpol, caleg, warga secara umum sudah bisa melihat DCT Pemilu 2014 melalui media,” terang Ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/8).

Dalam data DCT yang dilansir KPU tersebut, tercatat sebanyak 283 caleg dari 12 parpol peserta Pemilu 2014 yang berhak bertarung memperebutkan 25 kursi legislatif di KSB melalui tiga daerah pemilihan (dapil). Menurut Khaeruddin, seluruh calon tersebut telah dinyatakan berhak masuk dalam DCT setelah dari selu-

ruh tahapan sejak Daftar Calon Sementara (DCS), masing-masing calon memenuhi persyaratan yang disyaratkan. “Memang masih ada belum sepenuhnya memenuhi syarat seperti misalnya caleg pidah parpol yang duduk di dewan, tapi aturan masih memberikan ruang bagi mereka pasca penetapan DCT ini,” katanya.

Sebelum KPU menetapkannya menjadi DCT, terjadi sejumlah perubahan terhadap data Daftar Calon Sementara (DCS). Perubahan paling signifikan, kata Khaeruddin terjadi di DCS Partai Demokrat (PD). Pada DCS partai ini, untuk Dapil III (Kecamatan Jereweh, Maluk, Sekongkang) sempat tidak memenuhi kuota 30 persen perempuannya.

Penyebabnya salah satu caleg perempuannya saat DCS menyatakan mengundurkan diri. Sehingga dilakukan penggantian dan kuota 30 persen perempuan se-

suai dengan aturan dapat dipenuhi partai bersangkutan.

“Kami kurang paham apa alasan pengunduran dirinya. Tapi begitu mundur partai langsung melakukan penggantian sehingga kuota 30 persen perempuan mereka tetap terpenuhi sebelum kita tetapkan menjadi DCT sekarang ini,” papar Heru sapaan akrab Khaeruddin.

Pascapenetapan DCT ini, Heru memaparkan, kesempatan bagi parpol atau caleg untuk melakukan penggantian sudah tertutup. Hal ini merunut Surat Edaran (SE) KPU Nomor 583/KPU/VIII/2013. Dimana dalam surat tersebut terkait penggantian itu parpol hanya diberikan kesempatan hingga sehari sebelum penetapan DCT. “Nah SE KPU itu pun khusus membahas jika si caleg meninggal. Dan harusnya hari ini (Kamis) adalah hari terakhir kalau memang ada parpol yang mau meng-

ganti calegnya karena meninggal. Dan dengan catatan si pengganti sudah melengkapi seluruh persyaratan yang disyaratkan di hari yang sama,” tegasnya.

Demikian pula pasca penetapan DCT bagi caleg yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, nama-nama mereka nantinya tetap akan masuk hingga ke surat suara. Heru menjelaskan, sejauh ini belum ada petunjuk lanjutan dari KPU pusat bagaimana mekanisme suara caleg yang meninggal atau mengundurkan diri pada saat pemilihan.

“Kalau ikut aturan dulu suara yang mencoblos nama caleg yang meninggal atau mengundurkan diri akan menjadi suara partai. Nah kalau Pemilu 2014 kita belum tahu karena belum ada aturannya.

Sementara kalau calon anggota DPD otomatis menjadi suara rusak atau tidak sah,” pungkasnya. (bug)

Korban Gempa yang Rumahnya Raib dari Validasi PU-Bappeda Dari Hal. 1 ‘’Saya sebagai saksi nyata, bahwa di dusun saya, hanya ada dua korban yang rumahnya rusak berat, yaitu M. Husein dan Zulkifli,” tegas Kadus Badung, Iswandi, Kamis (22/8).

Kadus in itak habis pikir, mengapa nama warganya itu hilang dari data validasi PUBappeda. Ia pun mempertanyakan, apa sebab musabab sampai PU – Bappeda mengabaikan dua warganya ini masuk dalam katagori RB.

Berbeda dengan Kadus, Husein dan Zulkiflii justru melontarkan pernyataan bernada ‘’krisis trust’’ kepada Pemda KLU. Keduanya seolah tak percaya lagi dengan Pemda dan kebijakannya. ‘’Katanya KLU daerah kaya, tapi kalau tidak ada semangat dan tidak ada niat Pemda KLU membantu kami, tidak jadi masalah,” ungkap Husnein pasrah.

Husein pun tak menyangkal, istri dan anak-anaknya tiap hari dilanda stress karena terus bermukim di tenda darurat. Anaknya mulai

diserang sakit-sakitan, karena cuaca panas, dan berdebu.

Tinggal di tenda bersama empat anak dan seorang istri, Husein tak dapat berbuat banyak. Kediamannya tergolong cukup mewah dibandingkan penduduk yang lain. Namun bukan itu persoalannya ketika sekeliling tembok rumahnya retak, sebagian tembok disangga dengan bahan kayu, tidak bisa ditempati sama sekali. Inikah yang pemerintah sebut tidak rusak berat? ‘’Dari awal sampai sekarang rumah tidak berani

kami tempati, harapan kami rumah saya dan warga lain cepat ditangani, jangan sampai ada alasan data hilang dan sebagainya,” tandas Husein.

Lain halnya dengan Zulkifli. Ia sudah terlalu sering dipotret (dokumentasi) oleh petugas Pemda, sampai-sampai ia pun bosan. Karena sudah dua bulan gempa berlalu, Pemda hanya bisa unjuk kamera, bukan semen, dan bahan kayu. ‘’Kami sudah terlalu sering didokumentasikan. Kalau memang kami hanya didoku-

mentasi saja, tidak usah datang kembali. Dan kami pun bisa perbaiki sendiri sebab yang merusak rumah kami adalah gempa, bukan Pemda,” cetusnya.

Pernyataan Zulkifli, bukan bernada sombong, karena ia pun mengukur dirinya tak mampu memperbaiki secepat kemauannya. Namun ia pun tidak ingin melulu dijadikan komoditas oleh pejabat KLU, dijual ke pusat, terlebih fakta dirinya tidak tercantum dalam data gempa katagori rusak berat. (ari)

Buntut Penolakan Data Gempa, Kades Ancam Kerahkan Massa Dari Hal. 1 serta Forum Pemuda Relawan Bencana menghasilkan kesepakatan mengejutkan. Hasil rapat yang menyatakan penolakan terhadap data versi PU dan Bappeda mengancam akan mendemo Kantor Bupati. ‘’Kalau Pemda tidak merujuk kembali kepada data yang sudah dirilis oleh BPBD KLU (beserta unsur TNI, LSM dan relawan, red), maka kami seluruh kepala desa dan masyarakat akan demonstrasi secara besar-besaran sampai kemudian hak-hak masyarakat kami terakomodir,” ungkap Kades Sokong, Rifsah dalam pernyataan sikap sesuai hasil rapat yang digelar, Selasa (20/8) malam.

Jajaran kepala desa juga mendorong sikap penolakan ini disikapi secara politis. Dalam hal ini, sikap penolakan diako-

modir melalui kesatuan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa (AKAD), untuk merespon data PU dan Bappeda untuk ditindaklanjuti ke unsur kepala desa lain, BPD Desa, kepala dusun, dan Ketua Rukun Tetangga (RT) masingmasing dusun korban gempa. ‘’Kami mendorong Ketua AKAD yang dibantu dengan kekuatan seluruh elemen di desa untuk menindaklanjuti hal ini,” ujar Kepala Desa Sigar Penjalin, Haruan Rajab.

Dalam pernyataan kades yang diterima koran ini, tercatat satu ultimatum yang disampaikan ke Pemda KLU, bilamana dalam jangka waktu yang sudah ditentukan aspirasi (penolakan) ini tidak digubris, maka publikasi besar-besaran untuk membuka kemungkinan konspirasi data rilis akan dilakukan oleh jajaran kades.

Para kades pun menegaskan

bahwa Kepala Dinas PU dan Bappeda KLU, harus meminta maaf kepada masyarakat KLU melalui media massa, bahwa rilis yang dilakukan keduanya adalah pembohongan publik. Klaim data yang disampaikan itu jauh dari akurat, karena bukti-bukti otentik by name by address tidak akurat sama sekali sesuai temuan kades di lapangan.

Menyambung hasil pertemuan dengan Sekda Rabu lalu, Harun Rajab, Kamis kemarin kembali menegaskan data valid yang telah ditandatangani 15 tim bentukan bupati tidak sinkron dan tidak jelas. Adanya perbedaan yang besar, masing-masing versi BPBD/LSM dan TNI adalah 8.432 unit mengerucut menjadi, 3.959 unit. Artinya 5.000 unit lebih menjadi potensi chaos di kemudian hari ketika rekonstruksi telah dilakukan Pemda.

Di Sigar Penjalin sendiri, seharusnya rumah Rusak Berat (RB) sebanyak 331 unit, tetapi versi PU dan Bappeda, tercatat hanya 31 unit. Sebagian besarnya dihilangkan tanpa penjelasan yang jelas oleh tim.

Demikian halnya di Desa Tegal Maja. Thamrin Kades Tegal maja, membeberkan jumlah seharusnya yang masuk kategori RB adalah 400 unit, namun hanya diakui 40 unit.Kades Medana, yang membeberkan Dusun Gol dengan korban gempa terparah, justru tercatat 200 unit dari 300 unit lebih yang diketahui tidak bisa didiami.

Sekda yang diharapkan dalam pertemuan itu, justru tidak hadir. Asisten I, H. Kholidi Kholil, pun harus menanggung kekecewaan kades. Asisten I pada kesempatan itu menyebut, data terbaru tersebut merupakan hasil validasi

jumlah korban berdasarkan kriteria standar nasional, adapun perbedaan jumlah kerusakan rumah akan di crosscheck kemudian hari secara bersama-sama.

“Proses rehab tidak akan berjalan lancar jika semua pihak hanya bergelut dengan data. Kami minta agar masyarakat mendukung langkah pemerintah saat ini dan bersabar sambil terus memvalidasi data jumlah korban,” kata Kholidi.

Sebelumnya Tim Validasi bentukan bupati melaporkan jumlah rumah korban gempa sebanyak 3.959 unit. Data ini pun sudah ditandatangani oleh Bupati KLU, dan dilaporkan ke pusat. Anehnya setelah dikritik, data ini justru menciut lagi menjadi hanya 3.699 unit, sangat jauh berbeda dari jumlah validasi awal 8.432 unit. (ari)

Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 6

Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 7

Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 8

Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 9

Fajar Marta, S.Sos.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

Lestarikan Musik Tradisional MEMPELAJARI kesenian dan kebudayaan lokal menjadikan salah satu cara dalam rangka melestarikan kebudayaan tradisional. Hal inilah yang sedang dilakukan Edo Nasriadi Manan, salah satu siswa kelas XII SMKN 1 Mataram Jurusan Pemasaran yang kini tengah belajar musik tradisional gendang beleq.

Didorong keinginan untuk melestarikan musik tradisional Sasak, Edo mencoba fokus mempelajari salah satu seni (Suara NTB/nia) Edo Nasriadi Manan musik tradisional Sasak yaitu gendang beleq. Bersama teman satu timnya, Edo memiliki keinginan mulia, yaitu melestarikan dan memperkuat gendang beleq sebagai salah satu musik tradisional Sasak. “Terinspirasi dengan salah satu kebudayaan ini, saya ingin musik gendang beleq bisa lebih maju dan lebih baik lagi ke depannya,” terangnya.

Saat ini, menurutnya, para generasi muda sudah mulai berminat belajar musik tradisional gendang beleq sebagai salah satu musik tradisional Lombok. Hal ini terbukti dari tingginya minat pelajar yang mengikuti ekstrakurikuler gendang beleq, yang saat ini mulai banyak diselenggarakan di sekolah. Bahkan di beberapa festival pun, gendang beleq pelajar sering diundang menjadi pembuka acara.

Tidak hanya acara berskala kecil, tetapi juga berbagai festival besar seperti festival gendang beleq se-Pulau Lombok yang akan diselenggarakan di Taman Mayura dalam waktu dekat. Dengan berbagai event ini, ia berharap seni musik tradisional gendang beleq dapat lebih dikenal oleh kalangan luas. Tidak hanya generasi muda tetapi juga wisatawan yang datang berkunjung ke Lombok. (nia)

Dukcapil Lakukan Perekaman E-KTP di Sekolah Mataram (Suara NTB) – Dalam mencapai target jumlah perekaman KTP Electronic (E-KTP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram melakukan perekaman E-KTP di sekolah. Setelah lama terhenti, karena liburan sekolah, mulai pekan ini perekaman E-KTP di kalangan pelajar kembali dilakukan.

Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram Dra. Dewi Mardiana Ariany yang dihubungi Suara NTB, Kamis (22/8) menyebutkan, perekaman E-KTP ini dilakukan pada pelajar yang telah menginjak usia 15 tahun ke atas dan penduduk Kota Mataram. “Kita ambil anak yang usianya 15 tahun ke atas.

Pokoknya kalau sudah 15 tahun, rekam saja sebanyak-banyaknya,” terang Dewi.

Dengan menggunakan lima alat perekam E-KTP mobile, perekaman E-KTP dilakukan selama dua hari di SMKN 1 Mataram. Puluhan pelajar SMKN 1 Mataram yang telah menginjak usia 15 tahun, antre melakukan perekaman EKTP di sekolah. Mereka melakukan perekaman mulai dari sidik jari, retina mata, tanda tangan dan pemotretan.

Menurut Dewi dari delapan sekolah SMA dan sembilan sekolah SMK yang ada di Kota Mataram, hingga saat ini sudah ada enam sekolah yang telah melakukan perekaman E-KTP. Meski demikian, bagi para siswa yang belum genap berusia 17 tahun, kartu E-KTP akan ditahan sementara dan baru akan dibagikan setelah pelajar bersangkutan genap berusia 17 tahun. “Anak-anak usia 15 tahun bisa melakukan perekaman, tetapi diberikan nanti usia 17 tahun,” tegasnya.

Sementara itu, sampai saat ini perekaman E-KTP masih terus berlangsung baik di kecamatan maupun di sekolah untuk perekaman di tingkat kecamatan, hingga saat ini sudah mencapai 80 persen. (nia)

Halaman 10

Lobar Nunggak Rp 16 Miliar Dana Sertifikasi Guru Giri menang (Suara NTB) Pembayaran sertifikasi guru di Lombok Barat (Lobar) tidak beres, lantaran selama dua bulan pada periode tahun 2012 lalu dana yang seharusnya disalurkan ke para guru justru belum dibayarkan. Kondisi ini menjadi masalah, karena para guru menuntut agar segera dibayarkan, sementara dana tidak ada.

Fathurrahim (Suara NTB/dok)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar kesulitan mencari dana untuk menalangi pembayaran dana sertifikasi tersebut. ‘’Pembayaran sertifikasi untuk dua bulan tahun 2012 sebanyak Rp 16 miliar belum dibayarkan sampai saat ini dan belum ada dari pusat,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar Drs. H. Fathurrahim, Kamis (22/8).

Meski demikian, ujarnya, untuk tahun 2013 pembayaran dana sertifikasi guru tidak ada masalah selama 12 bulan. Saat

”

ini, dana tersebut baru cair untuk triwulan kedua, yakni April, Mei dan Juni dengan jumlah penerima 2.500 lebih guru. Mereka dana sertifikasi tergantung pangkat dan golongannya. “Besar dana sebulan sekitar Rp 8 miliar,” sebutnya.

Khusus dana sertifikasi dua bulan di tahun 2012, pihaknya masih menunggu anggaran dari pusat. Namun, kondisi ini tidak saja dialami guru-guru di Lobar, tapi di seluruh NTB yang mencapai Rp 98 miliar lebih. (her)

Pembayaran sertifikasi untuk dua bulan tahun 2012 sebanyak Rp 16 miliar belum dibayarkan sampai saat ini dan belum ada dari pusat,

Pramuka, Ekstrakurikuler Wajib di Sekolah Mataram (Suara NTB) Mulai tahun 2013 ini, pendidikan kepramukaan dimasukkan dalam Kurikulum 2013 sebagai ekstrakurikuler wajib di setiap sekolah mulai dari tingkat SD hingga SMA. Hal tersebut berdasarkan permasalahan yang dihadapi kaum muda Indonesia saat ini telah sangat menghawatirkan.

“Hanya saja disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku secara internasional, gerakan pramuka lebih menekankan tidak pada ketetapan wajibnya saja, melainkan bagaimana secara bersungguh-sungguh menggalakkan pendidikan kepramukaan di sekolah. Untuk itu seyogyanya yang diwajibkan bukan mengikuti pendidikan kepramukaan di sekolah, melainkan mendirikan gugus depan gerakan pramuka di setiap sekolah,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat upacara peringatan hari Pramuka ke-52 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Kamis (22/8) pagi.

Gubernur mengharapkan anggota gerakan Pramuka di daerah ini merapatkan barisan dan menyatukan gerak langkah untuk percepatan dalam pembentukan karakter kaum muda Indonesia khususnya di NTB. Pimpinan kwartir cabang, kwartir ranting gerakan pramuka dan para pembina pramuka di NTB diharapkan secara bersama-sama meningkatkan kualitas gugus depan sebagai wahana pendidikan karakter bangsa.

Pada era globalisasi saat ini

penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, manusia tetap merupakan faktor penentu yang paling utama. Untuk itulah, pihaknya ingin membangun manusia yang memiliki karakter, serta membangun bangsa yang memiliki watak yang kuat. ‘’Bukan hanya membangun manusia atau kaum muda cerdas yang menguasai ilmu pengetahuan, akan tetapi juga kaum muda yang tangguh kepribadiannya, luhur budi pekertinya, hidup dalam

kerukunan, kompak serta selalu bersatu dan menjunjung kesatuan dan persatuan Indonesia,” katanya.

Untuk itu, kata gubernur, merupakan kewajiban bersama dalam menyelenggarakan pendidikan untuk kaum muda, tidak hanya menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Tapi harus menekankan pentingnya pembentukan watak dan kepribadian. Termasuk, pendidikan yang terlalu mene-

kankan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pembentukan watak serta kepribadian adalah sesuatu yang harus ditempatkan pada posisi yang sama pentingnya.

Saat ini, lanjutnya, kaum muda dihadapkan pada dua masalah besar, yakni masalah sosial dan masalah kebangsaan.

Masalah sosial meliputi penggunaan obat terlarang, hubungan para-nikah dan aborsi yang disebabkan pergaulan bebas, perkelahian, tawuran dan kekerasan, serta kriminalitas remaja.

“Untuk kepentingan bangsa dan negara pada masa depan, berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi tersebut tentu saja harus segera dapat ditanggulangi. Di sinilah menjadi penting peranan gerakan Pramuka sebagai lembaga pendidikan non formal yang tujuan utamanya adalah untuk membentuk kaum muda berkarakter, menanamkan semangat kebangsaan, dan meningkatkan keterampilan,” tandasnya. (nas)

PENGHARGAAN - Pada kesempatan tersebut, gubernur juga memberikan penghargaan kepada beberapa pembina Pramuka pada peringatan Hari Pramuka di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Rabu (22/8).

(Suara NTB/ist)

Masih Uji Coba

Penerapan Kurikulum 2013 Belum Pasti (Suara NTB/nia)

REKAM E-KTP - Siswa SMKN 1 Mataram sedang melakukan perekaman E-KTP di sekolah, Kamis (22/8).

Praya (Suara NTB) Keinginan beberapa pihak supaya Kurikulum 2013 segera diterapkan secara menyeluruh di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), diakui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahr-

aga (Dikpora) Drs. H. L. Idham Khalid, MPd, belum bisa dipenuhi. Mengingat, Kurikulum 2013 baru beberapa bulan diluncurkan dan sampai saat ini masih pada tahap uji coba.

“Kalau kita inginnya segera. Tapi mengingat Kurikulum 2013 masih tahap uji coba, sehingga kita juga belum bisa memastikan kapan penerapan kurikulum ini dilakukan secara menyeluruh di semua sekolah,” katanya kepada Suara NTB, Kamis (22/8).

Diungkapkannya, saat ini Kurikulum 2013 masih diujicoba. Masing-masing di empat SD, SMP serta SMA ditambah satu SMK. Tahap uji coba belum bisa dipastikan sampai kapan akan dilaksanakan. Tapi

yang jelas, dalam satu semester ke depan akan dilakukan evaluasi. Dari evaluasi itulah nantinya, kemudian akan diambil keputusan selanjutnya, apakah akan menerapkan secara penuh atau kemudian pilihannya secara bertahap.

Meski demikian, katanya, semuanya tergantung dari keputusan pemerintah pusat, jika pemerintah pusat mengharuskan dilaksanakan menyeluruh, maka akan dilaksanakan secara menyeluruh. “Tapi nyatanya sampai sejauh ini belum ada keputusan dari pemerintah pusat.

Kemungkinan setelah ada evaluasi, baru kemudian diputuskan,” tandasnya.

Anggota Komisi IV DPRD Loteng, H.Moh. Rais Ishak, se-

”

Kalau kita inginnya segera. Tapi mengingat Kurikulum 2013 masih tahap uji coba, sehingga kita juga belum bisa memastikan kapan penerapan kurikulum ini dilakukan secara menyeluruh di semua sekolah,” H. L. Idham Khalid belumnya meminta Kurikulum 2013 diterapkan menyeluruh dengan catatan, persiapan yang dilakukan pemerintah harus benar-benar matang, sehingga tidak ada kesan penerapan Kurikulum 2013 dipaksakan.

Apalagi, menerapkan urikulum

2013 bukan perkara mudah.

Butuh kesiapan yang benarbenar maksimal. Baik itu dari sisi daya dukung fasilitas sampai kemampuan gurunya sendiri. Supaya target dari penerapan kurikulum 2013 bisa benar-benar tepat. (kir)

Segera Disikapi

Proyek Mangkrak di NTB Menyikapi banyaknya proyek mangkrak dan bermasalah di NTB, beberapa waktu lalu DPRD NTB mewacanakan untuk membantuk pansus guna mengusut sejumlah proyek bermasalah tersebut. Meski muncul reaksi beragam dari kalangan DPRD NTB terhadap rencana pembentukan pansus tersebut. Terlepas dari pro kontra di internal politisi Udayana dalam menyikapi pembentukan pansus, satu hal menjadi catatan kita bersama, adalah upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di daerah ini masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dipikirkan bersama. Termasuk oleh mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa ini. berikut suara mahasiswa terkait sejumlah proyek mangkrak di NTB.

Tidak Transparan Proyek berawal dari proses tender yang dilakukan oleh pemerintah, jika proses tendernya transparan, maka bisa jadi Muhsinin (Mahasiswa Semester VII Fakultas Teknik Universitas Cordova Sumbawa Barat)

hasilnya nggak seperti ini. kadang kontraktor yang memenangi tender berasal dari keluarga para pejabat sendiri, sehinggga potensi terjadinya korupsi dalam proyek tersebut lebih banyak. Oleh karena itu, persoalan ini harus segera dibenahi (ditangani, red) oleh semua pihak.

Semua proyek-proyek bermasalah di NTB ini harusnya cepat disikapi dan ditindak tegas oleh aparat berwenang.

Seperti rumah sakit pendidikan di Unram yang sampai dengan sekarang ini belum juga selesai. Seperti tidak ada komitmen penyelesaian dari aparat berwenang.

Muhammad Arifin (Pengurus BEM Fakultas Tarbiyah IAIN)

Jumat, 23 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Jumat, 23 Agustus 2013

Halaman 12

KPK Jemput Paksa Saksi Korupsi Perpustakaan UI Jakarta (Suara NTB) Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjemput paksa saksi kasus pengadaan dan instalasi IT Perpustakaan Universitas Indonesia dari Pekanbaru Riau.

“Sekitar pukul 15.30 WIB tadi (kemarin), telah dilakukan penjemputan paksa saksi di Pekanbaru atas nama Agung Novian Arda terkait penyidikan kasus pembangunan instalasi IT di Perpustakaan UI,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK Jakarta, Kamis (22/8) .

Johan mengatakan Tim Penyidik KPK sebelumnya telah memanggil Agung dua kali dalam kasus itu, tapi bendara perusahaan swasta rekanan pembangunan instalasi IT Perpustakaan Pusat UI itu tidak mengikuti

panggilan itu.

“Setelah kami telusuri, ternyata Agung tidak lagi di Jakarta tapi di Pekanbaru.

Karena itu, tim penyidik melakukan penjemputan paksa kepada yang bersangkutan, lalu akan dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus ini,” kata Johan.

Pada 4 April 2013, KPK melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 setelah memeriksa staf pengajar UI, Donanta Dhaneswara.

“Tidak dapat disimpulkan apakah TN (Tafsir Nurchamid) sebagai satu-satunya tersangka. Tapi, jika penyidik (KPK) menemukan dua alat bukti cukup tentu akan bisa dinaikkan ke

proses penyidikan, siapapun dia,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Gedung KPK Jakarta, Kamis.

Tafsir Nurchamid merupakan Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Keuangan, dan Administrasi Umum UI periode 2007—2012. Tafsir disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP.

Tafsir terancam hukuman pidana maksimal adalah 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

Johan mengatakan Tim Penyidik KPK sedang melengkapi berkas-berkas kasus dugaan korupsi pengadaan dan instalasi IT Gedung Perpustakaan Pusat Universitas Indonesia (UI) tahun 2010/2011 untuk naik

pada tahap penuntutan.

KPK, pada Rabu (19/6), memeriksa sejumlah saksi dalam kasus dugaan korupsi Perpustakaan UI yaitu dosen Fakultas Gigi UI, Harun Asjiq Gunawan; dosen UI, Luki Wijayanti; dosen Fakultas Teknik UI, Emirhadi Suganda; dan Karyawan UI, Baroto Setyono. (ant/Bali Post)

FINANCE

JUAL BELI MOBIL

C.01.08.13

TRAVEL

RUPA-RUPA

DIJUAL RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C/11 JL.BANDA SRAYA PAGUTAN BS. OVER KREDIT HP.0817365070 Brs.07.08.13

LOWONGAN DIBUTUHKAN segera, Guide Korea, mahir berbahasa Korea, laki-laki max 30 thn. Yang berminat hubungi shin@sasak tour.kr, ocang@sasak tour.kr Brs.08.08.13

EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

C.05.08.13

C.06.08.13

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN

LAUNDRY

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP

BATIK

C.04.08.13

TANAH KAPLING

D.02.08.13

PELATIHAN

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 23 Agustus 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

Halaman 14

Uang Rp 60 Juta Raib

Semalam, Tiga Ruko Dibobol Maling

Tidak Ada Persaingan Internal

H. Misbach Mulyadi

Profesionalitas Kerja, Wujud Kecintaan pada Tuhan MENJADI aparat, khususnya polisi merupakan tugas yang mulia dan memiliki tanggungjawab serta pengabdian kepada negara, institusi dan masyarakat.

Tak jarang masyarakat memandang sebelah mata, tak jarang pula masyarakat mendukung.

Aiptu Putu Sudarwana, lelaki yang menghabiskan masa kerjanya mengabdi kepada instansi tempatnya bekerja. Selama 21 tahun ia bekerja dengan selalu mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, meskipun harus mengorbankan waktu untuk anak dan istrinya.

Ketika dikonfrimasi di ruangannya Kamis ( 22/8 ) kemarin.

Darwana menceritakan pengalamannya kepada Suara NTB. Pernah suatu ketika ia ber(Suara NTB/cem) tugas di Lombok Timur ( Lotim ), Aiptu Putu Sudarwana ia menemukan kasus kecelakan yang sangat mengerikan. Seorang anak yang tertabrak oleh mobil dan digeret hingga belasan kilometer. Katanya, tak ada yang berani mendekati korban, dengan besar hati dan dengan penuh tanggungjawab sebagai aparat kepolisian yang membidangi kecelakaan lalulintas. ia menghilangkan rasa takut dan jijik mengangkat tubuh korban yang sudah tidak utuh lagi.

Bagi Darwana dedikasi kepada instansi dan masyarakat adalah soal profesionalitas dalam bekerja. Tidak mengecewakan masyarakat dengan pelayanan, baginya pelayanan kepada masyarakat adalah tugas utama yang ditanamkan sejak dulu.

Ia juga menambahkan profesi yang dijalani saat ini, dikerjakan dengan tulus. Ia menyakini bahwa itu adalah bagian dari ibadah yang mendatangkan pahala. Ia mencontohkan kecintaan kepada tugas serta mengabdikan diri kepada negara.

Wujud pengabdian kepada Tuhan yang Maha Esa. (cem)

dua, kemudian turun ke lantai satu dan merusak pintu belakang,” ungkap Bing, sembari menunjukkan kerusakan yang tersisa.

Setelah masuk ke dalam ruang kerja karyawan, pelaku yang diperkirakan lebih dari dua orang itu mengacak acak semua laci. Dari salah satu laci mereka menemukan segepok uang.

BAB dan Tenggak Miras Wia, karyawan salon tersebut menuturkan, saat pelaku masuk, sempat mengacak acak semua laci dan tempat kosmetik dan massage lainnya. Mereka hanya menemukan sebuah handphone cina dan tertinggal di WC, tempat pelaku membuang hajatnya.

Selain buang hajat di WC, pelaku sebelum memanjat tembok Bidy Tour, sempat menenggak miras. Dibuktikan dengan beberapa botol bekas miras yang ditinggalkan. Atas kejadian itu, pemilik ruko melapor ke Polsek Cakra sekitar Pukul 08.00 Wita. Tim penyidik datang sekitar Pukul 09.00 Wita, kemudian olah TKP. Sore kemarin dua anggota Buser Polsek Cakra kembali mendatangi TKP. Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto menyebut, kasus ini masih diselidiki Polsek Cakra. Untuk menemukan petunjuk kearah pelaku, tim penyidik sempat olah TKP dan mencari petunjuk, termasuk sidik jari. (ars) (Suara NTB/ars)

Tiga ruko yang dibobol itu, Toko Handphone HT Mobile, Salon Glitter dan Bidy Tour. Dari tiga ruko yang dibobol sekaligus itu, maling hanya mendapatkan hasil di Bidy Tour. “Pelaku mengambil uang kantor Rp 54 Juta di laci manajer. Ada juga uang uang pribadi karyawan. Total uang yang diambil Rp 60 Juta,” kata Bagus Indra, karyawan Bidy Tour kepada Suara NTB, Kamis sore kemarin.

Selain uang, pelaku juga mengambil sebuah handphone merk Blackberry type Z 10. Blackberry tersebut ditaksir seharga Rp 7 Juta. Parahnya, Blackberry dengan nomor PIN 24F272E2 milik karyawan bernama Rufli itu masih aktif. Bahkan pelaku beberapa kali gonta ganti display picture (DP).

Sementara di dua ruko lainnya, tidak ada satu pun barang yang hilang. Di Salon Glitter, pelaku dikabarkan sempat mengambil handphone, namun tertinggal di WC. Sementara di HT Mobile, tidak ada satu pun barang yang hilang.

Diceritakan Bing Hamdi, pemilik Bidy Tour, pelaku diperkirakan memanjat melalui tembok belakang melalui ruko yang baru dibangun di belakang kantor. Pelaku meniti dua buah bambu yang dipakai mengecor ruko, ke ruko yang baru dibangun, kemudian naik ke atap ruko Bidy Tour.

“Pelaku bobol jendela terali di lantai

(Suara NTB/yan)

MENJELANG Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada bulan April 2014 mendatang, para calon legislatif (caleg) mulai memasang kuda-kuda agar bisa meraih suara terbanyak dan duduk di kursi parlemen. Persaingan pun tak dipungkiri terjadi antara para caleg. Mulai dari ‘perang’ baliho dan turun secara langsung ke masyarakat untuk sosialisasi.

Persaingan tak hanya terjadi antar caleg dari parpol berbeda, persaingan caleg yang berada di parpol yang sama juga tak dapat dipungkiri. Namun bagi politisi Partai Golkar, Ir. H. Misbach Mulyadi, ia menyatakan tidak ada persaingan internal khususnya di daerah pemilihan (dapil) Kota Mataram. Untuk Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPRD NTB, satu parpol di satu dapil memiliki paling banyak 12 caleg.

“Kami berjuang untuk partai, bagaimana suara partai bisa sebesar-besarnya. Kami di dapil Kota Mataram ini harus berjuang bersama, siapa yang terpilih masalah nanti,” ujarnya.

Caleg petahana ini mengatakan Partai Golkar harus menang di Kota Mataram. Untuk itu pihaknya khususnya yang nyaleg di Kota Mataram berjuang bersama-sama bagaimana itu dapat terwujud. Baginya, yang menjadi pesaing terberat bukan dari caleg satu parpol, tetapi caleg dari parpol lain. “Saingan dari berbagai parpol menjadi pesaing berat dan Golkar harus berjuang maksimal untuk menang di Kota Mataram,” ujarnya.

Menurut Misbach, pemilih di Kota Mataram adalah pemilih yang paling sulit untuk ditebak kategorinya. Salah satu faktornya adalah karena banyak pemilih yang berpendidikan tinggi.

Ia juga menambahkan dapil Kota Mataram merupakan dapil yang paling keras karena banyak tokoh yang memiliki nama di masyarakat ikut mencalonkan diri.

Dalam Pileg 2014, Misbach berada pada nomor urut dua. Ia mengatakan belum memasang target perolehan suara. Terpenting baginya adalah tetap turun dan menyerap aspirasi masyarakat. Pada Pileg 2009, Misbach memperoleh suara sebanyak 5.548 suara. (yan)

Mataram (Suara NTB) Dalam semalam, tiga rumah toko (ruko) sekaligus yang dibobol kawanan maling, Kamis (22/8) dinihari kemarin. Dari kejadian itu, sedikitnya uang tunai Rp 60 Juta dibawa kabur pencuri, berikut sebuah handphone blackberry.

TITIAN - Karyawan Bidy Tour menunjukkan bambu yang dijadikan titian pelaku pembobol tiga toko.

Farouk Muhammad Himpun Aspirasi dari Desa Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Irjen Pol (Purn) Prof.

Farouk Muhammad terus menghimpun aspirasi dari masyarakat NTB terkait persoalan yang bersinggungan dengan peran dan tugas Anggota DPD RI. Hal itu antara lain dilakukan dengan menggelar serangkaian sosialisasi dan pertemuan dengan kepala desa – kepala desa di NTB, belum lama ini.

Farouk, kepada Suara NTB belum lama ini menyampaikan bahwa ia telah menggelar sosialisasi dan penyerapan aspirasi untuk dijadikan bahan dalam proses pembahasan Rancangan Undang – Undang dan tugas – tugas lain DPD RI. Kegiatan ini antara lain digelar dengan melibatkan Forum Kepala Desa di Lombok Tengah.

Menurut Farouk, dalam kesempatan itu pihaknya menyampaikan perkembangan pembahasan RUU Desa dan RUU Pilkada.

Sementara di Lombok Timur, pihaknya menyinggung tentang RUU desa dan proses pembentukan Kabupaten Lombok Selatan yang kini sudah memasuki tahapan finalisasi. Ia juga menghimpun masukan dan memberikan informasi perihal program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau yang akrab

(Suara NTB/ist)

HIMPUN ASPIRASI - Anggota DPD RI dari Dapil NTB, Irjen Pol (Purn) Prof. Farouk Muhammad saat menghimpun aspirasi masyarakat. dikenal dengan Balsem.

Program ini, seperti diketahui merupakan program yang lahir untuk mengimbangi naiknya harga BBM. Diharapkan, dengan program ini masyarakat miskin penerimanya akan bisa terbantu dan lebih ringan bebannya.

Farouk menyimpulkan, dari aspirasi yang berkembang di masyarakat, program ini memang cukup membantu dan bisa meringankan beban ekonomi masyarakat seperti yang dihajatkan. Namun, data penerima Balsem yang tidak lagi relevan menjadi catatan khusus.

Tak heran, banyak sekali masyarakat miskin yang tidak menerima bantuan ini. Sementara, di sisi lain, justru masyarakat yang tergolong berkecukupan terlihat ikut mengantri karena namanya tercantum sebagai penerima Balsem. Farouk menegaskan hal ini memang perlu menjadi bahan yang akan ia perjuangkan di DPD RI. Dalam rangkaian kegiatannya belum lama ini, Farouk juga sempat menerima sejumlah pengusaha hiburan dan menghimpun aspirasi dari mereka terkait persoalan yang tengah mereka hadapi. (aan/*)

Pascapenerapan ”Real Cost”

Pengeluaran Anggaran Perjalanan Dinas Lebih Besar Mataram (Suara NTB) Pascapenerapan sistem real cost dalam perjalanan dinas, anggaran yang dikeluarkan dalam sekali perjalanan dinas menjadi lebih besar.

“Setelah diterapkan real cost, kita mengeluarkan anggaran agak besar. Biasanya kalau satu kali perjalanan dinas mencapai Rp 12 juta satu anggota dewan. Setelah real cost mereka memegang Rp 18 juta,” terang Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH.,MH, Kamis (22/8).

Besarnya anggaran yang dikeluarkan karena biaya transportasi yang meningkat.

Dalam sistem real cost, anggota dewan harus menggunakan penerbangan kelas bisnis. Pada saat masih berlakunya sistem lumpsum, biaya transportasi udara dianggarkan Rp 3,2 juta dan meningkat menjadi Rp 7,2 juta.

Untuk akomodasi, dalam sistem lumpsum akomodasi dihitung rangkap dengan uang harian dan transportasi darat. Dalam sistem real cost, biaya akomodasi dipisah menjadi Rp 2 juta permalam.

“Untuk tiga hari menjadi Rp

6 juta sekali perjalanan dinas,” ujarnya.

Anggota dewan juga mendapatkan uang representasi sebesar Rp 1 juta per hari.

Pada sistem sebelumnya, tidak ada jatah uang representasi ini. “Uang transportasi ini berbeda dengan uang harian,” ujar Radjendi.

Meskipun anggaran yang dikeluarkan cukup besar, tetap ada sisa yang harus dikembalikan ke kas daerah.

“Sesuai judulnya, real cost, penggunaan anggaran sesuai dengan yang dikeluarkan.

Walaupun disiapkan Rp 2 juta permalam, kalau digunakan Rp 1,5 juta per malam, yang Rp 500 ribu harus dikembalikan,” jelasnya.

Biaya yang masuk dalam sistem real cost dan harus dikembalikan ada tiga item.

Tiga item tersebut yaitu; biaya transportasi darat dari rumah ke bandara, bandara ke tempat tujuan atau hotel dan dari hotel ke bandara; item kedua yaitu biaya transportasi udara, dan item ketiga biaya akomodasi. Sementara itu untuk uang representasi dan harian tidak perlu pertanggungjawaban. (yan)

Empat Hari Keluar Penjara

Ben Jadi Bandar Narkoba Lagi Mataram (Suara NTB) Kesengsaraan akibat dihukum penjara lantaran jadi bandar narkoba, rupanya tak memicu efek jera. Ini terjadi pada kasus yang dialami MS alias Ben (47). Warga Monjok Jalan Ade Irma Suryani ini baru empat hari keluar dari penjara. Namun, ia justru ditangkap lagi setelah terbukti jadi bandar narkoba.

Catatan pihak Ditnarkoba Polda NTB, Ben merupakan residivis kambuhan. Ia ditangkap Minggu (18/8) lalu, setelah empat hari keluar dari Lapas Mataram dalam kasus yang sama.

Dengan penangkapan tersebut, tercatat tiga kali Ben keluar masuk penjara.

Dari penangkapan terakhir itu, dari tangan Ben, polisi menyita 15 poket sabu sabu seberat 0,79 gram. Poketan sabu itu sebelumnya dibeli seharga Rp 1,7 Juta, rencananya akan dijual kembali. Be-

lum sempat menjual barang haram ini, tersangka diciduk aparat.

“Mendapat informasi bahwa yang bersangkutan sedang transaksi, tim merapat ke TKP dan melakukan penangkapan,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK kemarin didampingi penyidik Ditnarkoba AKP Sukarja.

Selain barang bukti sabu, disita juga korek api, pipet dan botol air mineral, yang tidak lain perangkat menghisap sabu atau bong. Selain bandar, tersangka juga diketahui menjadi pecandu narkoba. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 112 ayat 1, Pasal 114 ayat 1, Pasal 127 ayat 1, dengan ancaman minimal 4 tahun penjara.

Sementara tersangka mengelak saat ditanya wartawan, terkait statusnya sebagai residivis. Ia mengaku sebelumnya hanya sekali dipenjara dalam kasus yang sama. Duda dua anak ini mengaku nekad menjual narkoba karena sudah tidak

ada saudara saudaranya yang tak memperdulikan ekonominya.

Kabid Humas menambahkan, dari mana sabu sabu tersebut dibeli dan akan di-

jual kepada siapa saja, masih akan terus dikembangkan. (ars)

(Suara NTB/ars)

NARKOBA - Kabid Humas Polda NTB, AKBP Muhammad Suryo Saputro menunjukkan barang bukti narkoba.

(Suara NTB/ars)

TUTUP WAJAH - MS alias Ben (47), menutup wajahnya dengan Koran saat digiring aparat.

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Jendela Sastra

Menjawab Kerinduan Mereka akan Ruang Seni Mataram (Suara NTB) Selama ini, aktualisasi karya para seniman di NTB hanya pada ruang yang lazim, seperti pentas, kanvas, sampai kertas. Berharap ruang itu tersedia di media lokal dalam bentuk karya tulis ; cerpen, puisi, esai, kronik, masih sulit.

Pilihannya, adalah menjangkau media media nasional dengan kompetisi yang ketat. Namun ada asa ketika mereka mendapat kepastian bahwa Suara NTB membuka ruang khusus bagi Sastrawan NTB dan para pelajar.

”

Saya menyebut ini se- Ada kerinduan bagai kanal bagi perupa, saya yang untuk menjembatani apa akhirnya yang menjadi aspirasi terjawab kami kepada pemerintah Saifullah Zaini Muhammad Safturi

(Suara NTB/ars)

Dari Suara NTB ini akan banyak lahir penyair muda, perupa muda, penulis penulis muda lainnya Imtihan Taufan

Adalah Zaini Muhammad, Saifullah Safturi, Imtihan Taufan, tiga diantara banyak Sastrawan NTB yang mengapresiasi halaman khusus yang diberi label “Jendela Sastra” yang muncul setiap akhir pekan ini. Kehadiran ruang itu menjadi spesial bagi mereka yang selama ini merindukan space karya sastra yang minim.

Sebagai seorang prupa, Zaini Muhammad menyebut halaman sastra ini menjadi ruang baru untuk mengamini pertanyaan yang selama ini belum terjawab, yakni minimnya ruang sastra di media lokal. “Saya menyebut ini sebagai kanal bagi perupa, untuk menjembatani apa yang menjadi aspirasi kami kepada pemerintah,” kata Zaini.

Sebagai seorang prupa yang hampir seluruh pengalaman hidupnya di permukaan kanvas, pria gondrong

yang akrab disapa Mas Jay ini merasa ada penyaluran karya di ruang baru.

Dengan karyanya itu, dengan caranya sendiri, ia berharap bisa menuangkan apa yang menjadi ide, gagasan, bahkan kritik kepada pemerintah dengan caranya sendiri. “Jangan kemudian kami ini dianggap tidak tau tentang pemerintah, tentang masalah sosial, tentang lingkungan. Kami tau tentang itu, hanya saja, cara penyampaiannya dengan cara kami sendiri.

Saya misalnya, dengan seni rupa. Dengan hadirnya halaman Sastra di Harian Suara NTB, berarti ada ruang ruang baru bagi kami,” demikian ungkap Jay. Sutradara teater, Saifullah Safturi selama ini menjadikan panggung sebagai arena menuangkan karyanya, juga menyebut halaman Sastra di koran sebagai tempat baru, meskipun itu sebenarnya sudah tidak asing karena sudah banyak media – nasional – sudah berpuluh tahun lalu memulainya.

Ia tidak ingin mengatakan keberadaan ruang Sastra ini terlambat, tapi jika dikembalikan ke keadaan sebelumnya, bahwa ada otokritik sekaligus masukan bagi

media. Jika ada mitos tentang Sastra yang tidak produktif untuk menghasilan pundi pemasukan media, maka tidak sepenuhnya benar. “Karya Sastra juga punya nilai jual tinggi,” sebutnya. Di era masyarakat modern saat ini, banyak sastra modern yang juga lahir ikut beradaptasi. Paling sederhana menurut Kang Ipul – sapaannya – karya sastra yang terbit di media juga dapat membantu tiras media. Kerinduan masyarakat juga akan terjawab, sehingga akan mencari Koran penerbit. Ia pun merasakan hal sama.

“Ada kerinduan saya yang akhirnya terjawab,” cetusnya.

Mengamini pernyataan Zaini Muhammad, bagi Saifullah, ini sebagai proses pendewasaan, tidak hanya bagi pemilik karya yang termuat, tapi bagi pemerintah dan publik umumnya untuk memahami, bahwa seniman, budayawan, penyair ikut mengamati fenomena sosial, politik, pemerintah sampai keamanan.

Dengan kehadiran ruang Sastra, dalam pendapat Imtihan Taufan, akan menjadi pemantik lahirnya sastrawan muda NTB yang belum sempat muncul karena tak punya ruang

karya khusus. Halaman sastra diilustrasikannya seperti halaman opini yang akhirnya banyak melahirkan penulis penulis muda yang cerdas dan produktif.

Begitupun dengan karya sastra. “Dari Suara NTB ini akan banyak lahir penyair muda, perupa muda, penulis penulis muda lainnya,” kata Opan, demikian ia disapa.

Pengamatannya itu didasari pengalaman faktualnya ketika mengamati rubrik Sastra Bali Post. Pria gondrong yang juga penulis cerpen aktif di Bali Post ini melihat banyak lahir penyair dan penulis baru di Bali.

Sentuhan yang diberikan editor “undangan” Bali Post, Umbu Landu Paranggi, menjadikan halaman sastra itu terlihat sangat serius dan “bersikap”.

Inilah yang diharapkannya ketika Suara NTB melakukan hal sama. Harus ada identitas yang menjadi ciri halaman dan karya karya di dalamnya. Lahirnya sastrawan muda baru adalah keniscayaan.

“Terpenting, halaman ini digarap dengan serius, sehingga punya sikap atas karya Sastra yang diterbitkan. Penulis dan penyair muda akan lahir mengikuti,” demikian tutup Opan. (ars)

Titi DJ Menari Bali Rahwana di Konser di ”Sri Mimpi Indonesia” Sujiwo Tejo

Jakarta (Suara NTB) Tak hanya unjuk suara, Titi DJ juga akan membawakan sebuah tarian dari Bali dalam pagelaran “Sri Mimpi Indonesia”.

“Di lagu ‘Puspa Warni’ saya akan nari Bali,” kata Titi di acara jumpa media acara tersebut, siang ini.

Titi akan menyanyi sambil menari Bali sendiri dalam lagu itu. Ia mengaku awalnya sempat protes karena harus menari sendiri.

“Tapi itu harus dilaksanakan karena merupakan kepercayaan,” katanya.

Menari Bali rupanya bukan hal baru bagi Titi DJ. Sejak usia sembilan tahun, ia sudah belajar tari Bali. Pun ketika ia masuk Swara Mahardika milik Guruh Soekarno Putra, ia

juga dites menari. Ia pun membawakan tari Bali ketika itu.

“Kalau tari Bali lebih dinamis, kalau Jawa kan lebih lembut. Saya lebih suka yang powerful,” katanya.

Dalam “Sri Mimpi Indonesia” karya Guruh yang disutradarai oleh Alex Hassim, Titi akan membawakan lima lagu, baik secara solo maupun bersama penyanyi lainnya. Ini bukan pertama kalinya Titi DJ terlibat dalam pagelaran Guruh. Sejak tahun 80an, ia beberapa kali bekerja sama dengan sosok yang dianggapnya guru itu.

“Sri Mimpi Indonesia” akan dipentaskan di Plenary Hall, Jakarta Convention Center (JCC) Senayan pada 1 September. Pagelaran dipentaskan dua kali, pukul 16.00 dan 20.00 WIB. (ant/balipost)

(ant/balipost)

TARI - Penyanyi Titi DJ menampilkan gerakan tarian bali saat hadir dalam konfrensi pers jelang pementasan tari musikal “Sri Mimpi Indonesia”di Jakarta, Rabu (21/8).

Jakarta (Suara NTB) Seniman Sujiwo Tejo tertarik untuk mengulik sisi lain dari tokoh Rahwana, sosok di dunia wayang yang menculik Shinta, bertajuk “Maha Cinta Rahwana”.

Rahwana yang memiliki sepuluh kepala selama ini dikenal sebagai tokoh antagonis karena menculik Shinta dari Rama. Sujiwo Tejo tertarik melihat cinta agung Rahwana kepada Shinta dari sudut pandang yang lain.

“Rahwana nggak sepenuhnya salah. Belum tentu Rahwana culik Shinta. Siapa tahu Shinta yang minta diculik,” kelakar seniman yang terkenal dengan celotehnya yang nyentrik.

Ia mengaku tertarik untuk mengeksplorasi kebenarankebenaran yang dimiliki Rahwana dan Rama. Ia mengutip percakapan Rahwana dengan Batara Narada ketika Rahwana akan memenggal kepalanya yang terakhir.

Rahwana berkeluh kesah pada sang Batara karena dirinya merupakan kegelapan bagi dunia. Rahwana setuju dengan sang Batara untuk tidak memenggal kepalanya dengan syarat ia meminta kekuatan tak terkalahkan dan Dewi Widowati, yang menitis pada Shinta.

“Rama punya kebenaran karena Shinta istrinya. Tapi bagaimana dengan janji dewata?,” lanjutnya.

Meskipun bertajuk konser,

pagelaran ini nantinya akan memuat lagu, tari, drama, sastra, dan tentu wayang, bidang yang digeluti Sujiwo Tejo selama ini. Bekerja sama dengan Alex Noor yang bertindak sebagai sutradara, lagulagu yang dibawakan para penampil akan membangun jalinan cerita cinta Rahwana kepada Shinta.

“Ketika menonton konser, penonton harus mendapat pengalaman lebih dari ketika ia mendengarkan CD. Bagaimana imaji dalam tembang itu membangun suasana cinta agung Rahwana kepada Shinta,” kata Alex saat jumpa media di Cikini, siang ini.

Singkatnya, jelas Alex, “Maha Cinta Rahwana” merupakan konser musik yang menampilkan lagu-lagu Sujiwo Tejo, disusun dengan pengisahan wayang di mana Sujiwo Tejo bertindak sebagai dalang.

“Siapa yang menjadi Rahwana, nanti kita lihat,” katanya.

Konser berdurasi dua jam ini akan didukung penampilan dari Glenn Fredly, Anji, Syaharani, Butet Kartaredjasa, Sruti Respati, Putri Ayu, Sitok Srengenge, Tya Subiakto, Joshua Pandelaki, dan Trio GAM (Joned, Gareng, Wisben).

“Maha Cinta Rahwana” akan dipentaskan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, pada 30-31 Agustus.

Tiket dijual mulai dari Rp 100.000 hingga Rp 500.000. (ant/balipost)

Seringai Band, Opening Act Konser Metallica Jakarta (Suara NTB) Di awal berita kedatangan kedua Metallica ke Jakarta, promotor BlackRock Entertainment menegaskan, tidak ada band pembuka. Maka ketika pagi ini, Kamis (22/8) mereka mengumumkan Seringai bakal jadi opening act, publik pun terkejut.

Sebagaimana dikutip dari

Seringai

@KapanLagi.com, ternyata, tak hanya kamu yang kaget, karena Seringai sendiri pun tak menduganya. Apalagi, mengingat hari H yang sudah sangat dekat.

“Kaget-lah,” tukas Ricky Siahaan (gitar) Kamis (22/8) seraya tertawa kecil. “Seneng banget, kaget,” Sambungnya.

Dituturkan Ricky, semua bermula ketika BlackRock Entertainment meminta press

kit Seringai. Menurut promotor, Metallica yang menginginkan keberadaan band lokal sebagai pembuka aksi.

“Jadi kita (Seringai) kirim press kit isi profile, foto, gitugitu. Trus ya udah, nunggu aja, gitu. Kita juga baru tahu (bakal jadi pembuka Metallica), tapi sebenernya di Malaysia kan juga pakai pembuka. Di videovideo Youtube juga banyak (di

mana Metallica memakai band pembuka),” ungkap Ricky.

Yang paling menarik, Ricky mengakui personel Seringai semuanya merupakan penggemar Metallica.

Bahkan, sang gitaris sendiri sudah membeli tiket konser yang bakal digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 25 Agustus itu. The dream did came true. (ant/balipost)

(ant/balipost)

PROMOSI TARIAN INDONESIA - Pengunjung mencoba memainkan tari Saman dalam acara Indonesian Cultural Day di TK Park, Central World, Bangkok, Kamis (22/8). Indonesian Cultural Day merupakan ajang promosi tarian tradisional Indonesia kepada wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Thailand.

Penonton Konser Metallica Tidak Rusuh?

Jakarta (Suara NTB) Persiapan konser Metallica di Gelora Bung Karno, Jakarta, kebut dikerjakan. Hal ini agar saat band asal Amerika itu tampil apik dan maksimal.

Semisal panggung di lapangan sepakbola tersebut telah berdiri tegak sambil terus disempurnakan. Pun panitia sudah menyiapkan ribuan personil keamanan, baik dari Polisi - TNI maupun pihak internal.

Soal keamanan ini sepertinya menjadi konsentrasi panitia mengingat perhelatan Metallica diadakan di tengah kota dan berdekatan dengan kantor pemerintahan, swasta dan pusat perbelanjaan. Hal tersebut wajar guna mengantisipasi kerusuhan seperti di konser Metallica pada 1993 di Stadion Lebak Bulus Jakarta Selatan.

Tetapi, dapatkah antisipasi ini cukup ampuh mengingat para penonton band beraliran cadas kerap dituding biang onar rusuh dalam suatu pertunjukan ? Apalagi melihat band favorit mereka?

Bens Leo pun menilai penonton yang bakal melihat aksi

Bens Leo

(ant/balipost)

Lars Ulrich (drum), James Hetfield (vokal, gitar), Kirk Hammett (gitar) dan Robert Trujillo (bass) itu kini lebih beragam dari segi usia. Sehingga kejadian rusuh kemungkinan tidak terulang seperti konser Metallica tahun 1993.

“Saya yakin mereka beragam.

Penontonnya yang dari dulu sampai dengan sekarang. Dulu kan sensasi, penonton histeris.

Mudah-mudahan ini tak terjadi

karena dijaga. Sudah diantisipasi,” kata pengamat musik ini, sebagaimana dikutip dari laman KapanLagi.com, Kamis (22/8).

Selain itu, kapasitas penonton untuk melihat konser juga telah diperbesar. Sehingga dapat lebih banyak menampung penikmat musik cadas. Di sisi lain, ia berharap performance Metallica mumpuni dan meninggalkan kenangan manis bagi penonton.

“Kalau dilihat dari kapasitas, kita lihat apa sih? Tapi yang menjadi perhatian, konser enak dilihat. Karena terus terang, risiko konser juga diperhatikan.

Apalagi ini diadakan di tengah kota,” urai Bens.

Ia juga mengaku kehadiran Metallica berkonser di Jakarta cukup berani. Sebab panitia mengambil risiko dengan harga tiket yang tidak murah serta jumlah penonton.

“Metallica suatu hal yang mungkin di sini. Negara lain mana mau ambil risiko? Karena minimal 50 ribu penonton hadir.

Apalagi dengan tiket berharga jutaan, itu gak mudah,” jelasnya. (ant/balipost)

SUARA NTB Jumat, 23 Agustus 2013

EKONOMI & BISNIS

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Puluhan Izin Tambang di NTB Belum ”Clear and Clean” Mataram (Suara NTB) Sekitar 40 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di NTB hingga saat ini belum dinyatakan Clear and Clean (CNC) oleh pemerintah pusat. Dari 63 IUP seluruh NTB, sampai dengan CNC tahap delapan, hanya 23 IUP yang sudah dinyatakan CNC. Sebagian besar IUP itu mendapat konsesi lahan di Pulau Sumbawa, dan sebagian kecil di Lombok.

Kasi Bina Usaha Pertambangan Bidang Pertambangan Umum Dinas Pertambangan dan Energi NTB, Anggawasita M. Fuad, BE, SE mengatakan hal tersebut sesuai dengan hasil evaluasi IUP sampai akhir 2012 lalu. “Dari 63 IUP seluruh NTB, 23 IUP sudah CNC sisanya 40 IUP yang belum,” ujarnya dikonfirmasi, Rabu (21/8), di Mataram.

Dijelaskan, status clear and clean itu ditetapkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Status itu didapat, setelah ada verifikasi tim Kementerian ESDM. Beberapa hal

yang diverifikasi seperti persoalan administrasi, kejelasan pajak dari usaha terkait, permodalan, masalah izin pinjam pakai lahan dan lainnya.

“Umumnya masalah pinjam pakai lahan dari Kementerian Kehutanan yang cukup lama keluar sehingga prosesnya lama. Selain itu masalah permodalan yang kurang sehingga eksplorasi tidak bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Dirincikan, untuk kabupaten Bima terdapat 10 IUP masing-masing enam IUP eksplorasi dan empat IUP operasi produksi. Kemudian

Dompu sebnayak 14 IUP, masingmasing 13 IUP eksplorasi dan satu IUP operasi produksi. Kabupaten Sumbawa sebanyak 16 IUP, masing-masing 14 IUP eksplorasi dan dua IUP operasi produksi.

Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebanyak delapan IUP, dengan rincian tujuh IUP eksplorasi dan satu IUP operasi produksi, Lombok Barat 16 IUP, masing-masing 14 IUP eksplorasi dan dua IUP operasi produksi dan Lombok Timur sebanyak satu IUP eksplorasi.

Luas Wilayah Pertambangan (WP) yang diajukan Pemprov NTB mencapai 891.590 hektar, yang mencakup kawasan hutan seluas 479.311 hektar dan bukan kawasan hutan 412.278 hektar. Luasan WP itu tersebar di Lombok dan Sumbawa. Seiring status pengusahaan dari tahap eksplorasi ke tahap operasi produksi, ke depan luas WP akan semakin menyusut. (nas)

Kampanyekan Produk dalam Negeri

(Suara NTB/ham)

TURUNKAN NANAS - Nanas adalah salah satu komoditi andalan Kabupaten Lombok Timur. Komoditi ini didistribusi ke seluruh pasar yang ada di Pulau Lombok, bahkan dikirim hingga Pulau Jawa dan Bali.

Sebagaimana terlihat dalam gambar, di Pasar Mandalika Bertais Sandubaya yang merupakan pasar terbesar di NTB, sejumlah pekerja sedang menurunkan nanas dari mobil pick up belum lama ini.

PEMERINTAH dalam hal ini, Kementerian Perdagangan mengkampanyekan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

Program ini menjadi salah satu strategi pemerintah untuk menga(Suara NTB/bul) ntisipasi dampak Suharto negatif ekonomi global yang melanda negara-negara Barat saat ini.

Demikian disampaikan Direktur Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Suharto, pada sosialisasinya di hadapan ratusan siswa perwakilan sekolah di Mataram, Kamis (22/8).

Melalui program P3DN ini, Suharto menyebut Indonesia secara luas akan mampu meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri saat ekspor produk Indonesia mengalami penurunan akibat krisis global.

“Situasi perekonomian negeri kita yang jauh lebih baik dibanding dengan perekonomian negara-nengara tujuan ekspor, serta melihat faktor keanekaragaman budaya dalam negeri kita,” urai Suharto. Hal ini menurutnya sebagai peluang untuk mengembangkan pasar agar mampu bertahan dari krisis ekonomi. Oleh karenanya, hal ini ditekankan pada dunia pendidikan agar generasi selanjutnya dapat menguasai pasar.

Dikatakan, banyak produk dalam negeri yang memiliki kualitas dan standar internasional yang tidak kalah dengan Negara lain. Semisal tas, sandal, sepatu yang 100 persen diproduksi di dalam negeri.

Untuk lebih memaksimalkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri, Kementerian Perdagangan akan mengadakan pameran produk dalam negeri regional dan pameran pangan nusa, tahun 2013 tanggal 29 Agustus sampai 1 September mendatang di Kota Mataram.

Sementara itu, Kabid Perdagagang Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB, Ulayati Ali secara khusus menyinggung Provinsi NTB yang terdiri atas pulau Sumbawa dan pulau Lombok memiliki komoditi yang banyak untuk diandalkan di pasar luas. (bul)

Omset Rp 60 Juta per Bulan DI sebuah rumah di lingkungan Babakan Barat, Kelurahan Sandubaya, Mataram, terdapat seorang pemuda yang dengan telaten mengerjakan bisnis rotinya. Ia tak pernah canggung dan malu, meski waktunya dihabiskan di dapur, bergaul dengan tepung dan bahan kue lainnya.

Nazril (23), pemuda yang gigih itu, memiliki semangat tinggi untuk meneruskan estafet usaha roti orang tuanya. Tak terbilang lama usaha roti yang dilabeli Sandy Bakery di produknya, sudah cukup familiar di tengah masyarakat Mataram dan Lombok umumnya.

Pasalnya usaha rotinya baru berjalan dua tahun. Cukup memberikan inspirasi ketika koran ini berkunjung di kediaman yang sekaligus tempat produksi usahanya itu, Kamis (22/8).

Setiap hari pemilik Sandy Bakery mengakui mampu menghasilkan 2.000 hingga 2.500 roti setiap hari dengan dibantu oleh beberapa karyawannya. Roti yang telah diproduksi tersebut, langsung diedarkan ke semua pasar, kios dan minimarket di seluruh Lombok.

Ketika ditanya mengenai kendala yang dihadapi, ia mengungkapkan

(Suara NTB/cem)

ROTI - Karyawan Sandy Bakery sedang membuat roti pesanan, Kamis (22/8). bahwa hanya terkendala oleh faktor cuaca. Ia mencontohkan seperti hujan terkadang penjual banyak yang mengembalikan rotinya.

“Kadang kalau hujan, penjual sering mengembalikan roti,” tuturnya sambil tersenyum.

Dari hasil penjualan, omset yang didapatkan Nazril mencapai Rp 60

juta per bulan. Dalam kesempatan itu, ia mengharapkan agar usaha tetap maju dan bisa menyebarkan hasil produksinya ke luar daerah.

Ia juga berharap kepada pemerintah, agar memberikan suntikan dana kepada usaha kecil menengah. “Mudahan saja ada bantuan dari pemerintah,’’ harapnya. (cem)

Petani Sayur KSB Bentuk Asosiasi Hortikultura Taliwang (Suara NTB) Keinginan bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Zulkifli Muhadli, SH., MM untuk menghentikan ketergantungan daerah terhadap sayur mayur yang dipasok dari luar, nampaknya mendapat tanggapan positif dari para petani sayuran. Terbukti saat ini para petani sayuran KSB membentuk sebuah asosiasi yang dinamakan Asosiasi Hortikultura yang tujuannya mengorganisir para petani sayur untuk memenuhi kebutuhan lokal.

“Sudah terbentuk baru-baru ini. Namanya Asosiasi Hortikultura, di mana anggotanya adalah kelompok tani sayuran,” jelas sekretaris Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP4K) KSB Nurhikma, S.Pt kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (20/8).

Sebagai pendamping, BP4K saat ini telah mengorganisir hampir seluruh kelompok petani sayur bergabung dalam Asosiasi Hortikultura tersebut.

(Suara NTB/bug)

Nurhikma

Nurhikma mengatakan, sementara ini fokus asosiasi mengakomodir kegiatan petani sayur di kecamatan Taliwang dan beberapa kelompok di seluruh kecamatan yang ada. “Dari hasil koordinasi sementara, sudah ada empat kelompok dalam Taliwang yang bergabung. Mereka menanam beragam jenis sayuran seperti cabai, tomat, terong dan buah semangka,” urainya.

Melalui Asosiasi Hortikultura itu, Nurhikma yakin ke

depan kebutuhan sayur mayur warga KSB akan terpenuhi. Setidaknya jika seluruh kelompok di tiap kecamatan secara konsisten melakukan penanaman maka kebutuhan tingkat kecamatan akan tercukupi. “Memang untuk tahap awal mungkin belum bisa sepenuhnya. Tapi kalau gerakan ini secara terus menerus berlangsung, maka beberapa kebutuhan sayur mayur masyarakat yang kerap hilang di pasaran ke depan tidak akan terjadi lagi,” timpalnya.

Ia mengungkapkan, karakter lahan yang ada di KSB sangat cocok untuk ditanami hampir semua komoditi sayuran. Hanya saja sekarang kendalanya, teknologi dan keterampilan petani yang masih terbatas untuk mengelolanya. “Bahkan untuk tanam bawang di beberapa titik lahan di Taliwang ini ada yang cocok. Tapi kembali kebiasaan warga kita yang belum memiliki keterampilan menanamnya,” cetusnya. (bug)