Snt23082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 23 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 140 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/Disbudpar NTB)

BELAJAR MENENUN Seorang wisatawan sedang belajar menenun dipandu seorang perajin di Desa Sukarara, Jonggat, Lombok Tengah (Loteng) beberapa waktu lalu. Animo wisatawan mancanegara berwisata ke daerah ini sangat tinggi. Namun, belakangan pelaku pariwisata mengeluhkan kerap muncul gangguan kamtibmas khususnya di wilayah Loteng bagian selatan yang mengganggu kenyamanan wisatawan.

SPPD Dewan Disorot

Berpotensi Jadi Korupsi Berjemaah Jilid II Mataram (Suara NTB)Persoalan penggunaan SPPD di DPRD NTB yang terakumulasi sejak 2009 – 2013, mulai menjadi sorotan sejumlah aktivis LSM, pegiat antikorupsi, akademisi, mahasiswa. Bahkan dalam diskusi yang digagas Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Jumat (22/8) siang kemarin, persoalan dana perjalanan dinas tersebut menjadi tema utama dibedah. Mereka menilai, jika delik hukum terbukti, maka kasus ini berpotensi menjadi kasus korupsi berjamaah jilid II, pascakasus APBD 2003 yang menyeret 11 anggota dan pimpinan DPRD NTB.

TO K O H Ada Waktu 60 Hari KETUA Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR) Pemprov NTB, H. Muhammad Nur, SH, SH mengungkapkan, penagihan temuan dugaan penyimpangan SPPD anggota DPRD NTB sebesar Rp 4,5 miliar masih belum masuk ke Majelis TP-TGR. Saat ini, masih dilakukan penagihan oleh SKPD terkait dalam hal ini Sekretariat DPRD NTB. Sesuai dengan ketentuan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat NTB terkait dengan temuan biaya perjalanan dinas yang harus dikembalikan oleh anggota DPRD NTB itu ditindaklanjuti selama 60 hari, sejak LHP dikeluarkan. ‘’Itu belum masuk ke Majelis TP-TGR. Kalau sudah masuk, kita lihat bagaimana hasil LHP nya,” kata Muhammad Nur H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R

“dinikmati” pelakunya dengan alasan keuntungan yang diperoleh secara personal.

“Tapi tidak semata kita menyalahkan Dewan, disini bisa saja oknum Setwan terlibat sampai dengan oknum di eksekutif, melihat lamanya peristiwa ini,” tegas Hendry.

Ia berpendapat, perlu ada desain besar untuk mekanisme pertanggungjawaban.

Bersambung ke hal 5

UNIVERSITAS Mataram (Unram), menggugurkan sebanyak 13 calon mahasiswa yang sudah lulus seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara mandiri karena terbukti positif sebagai penyalahguna narkotika dan obat-obatan berbahaya (narkoba). ‘’Mereka semua sudah kami kembalikan ke orang tua masingmasing untuk diberikan pembinaan,’’ kata Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Mataram Prof.

H. Lalu Wirasapta Karyadi, di Mataram,Jumat (22/8).

Bersambung ke hal 5 H.Lalu Wirasapta Karyadi

Mataram (Suara NTB) Belum terlihat sikap tegas dari penegak hukum, khususnya Polda NTB dalam kasus dugaan penyimpangan SPPD di DPRD NTB. Mengingat Ditreskrimsus punya pengalaman menangani kasus SPPD fiktif yang menetapkan 13 tersangka. Hanya jawaban normatif terlontar, bahwa kasus ini bisa diproses jika ada laporan masyarakat.

Bersambung ke hal 5 Nurodin

Dewan Tampik Hari Ini, Golkar Tentukan Ketua Perjalanan Dinas Fiktif DPRD NTB EJUMLAH kalangan di DPRD NTB menganggap bahwa temuan soal penggunaan dana perjalanan dinas mereka hanya disebabkan karena persoalan kelebihan bayar dan bukan karena adanya perjalanan dinas fiktif. Perubahan mekanisme dalam pengelolaan dana perjalanan dinas dinilai menyebabkan banyaknya tagihan untuk para pejabat, termasuk anggota DPRD NTB. Pandangan itu disampaikan oleh anggota DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/8) kemarin. “Itu hanya kasus – kasus seperti PJPU, kemudian kelebihan bayar, hotel, tiket pesawat, ndak ada yang fiktif,’’ tandas politisi PKS ini saat ditan-

yai soal temuan Inspektorat yang dikabarkan koran ini beberapa waktu lalu.

Johan menjelaskan, dengan perubahan sistem perjalanan dinas yang baru, para pejabat yang melakukan perjalanan dinas, termasuk anggota DPRD NTB seringkali harus mengembalikan kelebihan pagu perjalanan dinas yang mereka terima. Misalnya, untuk item biaya penginapan sehari/semalam, para anggota DPRD NTB dijatah sebesar Rp 1,5 juta. Jika yang bersangkutan ternyata hanya membayar hotel sebesar Rp 1 juta, maka artinya ada ada Rp 500 ribu yang harus dikembalikan.

Demikian juga terkait biaya tiket pesawat dan biaya – biaya lainnya. Selain itu, menurut Johan, Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB akan menentukan tiga nama bakal calon Ketua DPRD NTB untuk diusulkan ke DPP Partai Golkar. Sejumlah kandidat optimis akan kansnya. Namun, tiga nama diyakini sudah bisa diketahui berdasarkan kriteria yang telah dibuat.

Fungsionaris Pusat Partai Golkar, Chris Parangan, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/8) kemarin menerangkan jika mengacu pada kriteria – kriteria yang disebutkan oleh Ketua DPD Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony, maka sesungguhnya tiga nama tersebut sudah dapat ditebak.

Chris menyebutkan, jika mengacu pada kriteria pernah menjadi anggota DPRD tingkat provinsi atau setingkat di atasnya, maka dela-

(Suara NTB/dok)

Gugur karena Narkoba

(Suara NTB/ist)

yang otentik.

Hendriadi Djamal dari Pattiro mengatakan, terjadinya persoalan SPPD ini terkesan sudah lama dibiarkan berlarut-larut dengan melibatkan politisi yang sama.

Tercatat melibatkan tiga periode dewan, sejak 2009 – 2013. Mengkaji suburnya dugaan penyalahgunaan SPPD ini, Hendriadi menduga ada kesan pembiaran dan bahkan

(Suara NTB/dok)

Sejumlah perwakilan lembaga berpendapat, persoalan ini bukan lagi sebatas ranah Inspektorat yang masih berkutat pada langkah persuasif.

Melainkan sudah menjadi kewenangan aparat penegak hukum, baik Kejaksaan atau Kepolisian untuk bertindak melalui Puldata dan Pulbaket, sampai penyelidikan dan penyidikan jika memang ditemukan fakta penyimpangan

Polda NTB Tunggu Laporan Masyarakat

Klinik Kesehatan Mantan Anggota DPRD Lobar Disita Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Mataram akhirnya terpaksa menyita Klinik Gracia, sebuah klinik kesehatan yang merupakan aset terpidana kasus korupsi dana bantuan sosial Pemkab Lombok Barat (Bansos Lobar) Tahun 2008, Lalu Hardiarta, SH. Penyitaan terhadap aset mantan anggota DPRD Lobar itu berlangsung Jumat (22/8) kemarin, melibatkan personel Polsek Narmada. Tidak ada perlawanan dari pihak keluarga, bahkan meminta aset yang ditaksir Rp 5 miliar itu segera dilelang.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DISITA - Tim eksekusi menunjukkan spanduk tanda penyitaan Klinik Gracia, milik terpidana Bansos Lobar Tahun 2008, Lalu Hardiarta.

pan kandidat sudah bisa dikatakan gugur dan hanya menyisakan nama Drs. H. L. Wireginawang, Drs. H. Sahafari Asy’ari dan H. Wahidin HM. Noer, SE. “Delapan nama lainnya sudah gugur,’’ ujarnya. Chris menilai, dari tiga nama itu, baik Golkar NTB maupun Zaini Arony secara pribadi juga akan lebih diuntungkan

jika memprioritaskan Wireginawang ketimbang dua kandidat lainnya. Chris menegaskan, ada sejumlah pertimbangan yang bisa digunakan, antara lain faktor keterwakilan Lombok Tengah yang dari Pemilu ke Pemilu selalu menjadi daerah penyumbang kursi terbanyak untuk Golkar di DPRD NTB. Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Berharap Mataram Tetap Kondusif MOMENTUM peringatan hari ulang tahun (HUT) Kota Mataram yang ke 21 tanggal 31 Agustus mendatang, banyak harapan yang ditumpukkan masyarakat dan pemerintah kelurahan.

Salah satunya, ibu kota Provinsi NTB ini tetap aman, nyaman serta kondusif. “Harapannya, semoga tetap aman saja,” harap Lurah Ampenan Tengah Hj. Elya Hadiana saat dikonfirmasi lewat ponselnya, Jumat (22/8).

Berbagai perkembangan baik dari segi infrastruktur, ekonomi dan lain (Suara NTB/dok) sebagainya, sudah dirasaHj. Elya Hadiana kan oleh masyarakat Kota Mataram. Akan tetapi, untuk menjaga iklim investasi, harus diimbangi dengan memberikan rasa nyaman kepada investor. Selain itu, masyarakat sebagai sasaran program pemerintah harus mendukung dan mengupayakan serta mempersiapkan diri untuk menyikapi pola perubahan pembangunan.

“Alhamdulillah, masyarakat sekarang sudah bisa menikmati pembangunan,” tuturnya.

Selain itu, kesadaran masyarakat untuk menjaga serta menata lingkungan adalah harapan bersama. Elya mengatakan, masyarakat tidak boleh serta merta membebankan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Melainkan, harus dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, program dan harapan bersama dapat bersinergi dengan baik. “Masyarakat jangan hanya andalkan pemerintah, “ sarannya.

Disisi lain, Elya mengatakan, untuk memeriahkan HUT Kota Mataram, pihaknya mengadakan lomba di tingkat kelurahan dan lingkungan. Untuk di kelurahan sebutnya, lomba kebersihan lingkungan, pemanfaatan pekarangan. Khusus pemanfaatan pekarangan, terdapat makna yang sebenarnya harus disadari oleh masyarakat. Salah satunya, dengan memanfaatkan pekarangan dengan menanam sayur – sayuran yang menjadi konsumsi keluarga.

Artinya, masyarakat bisa mengurangi cost (biaya) di rumah.

Disamping itu, tidak adanya lahan pertanian di Ampenan menjadi salah satu alasan diadakan lomba tersebut. “Ndak ada sawah, cuma ada sungai sama laut aja,” tuturnya. Sementara itu lanjut Elya, lomba di tingkat lingkungan yakni lomba sepakbola mini, tarik tambang, lari karung dan sebagainya. Bertambahnya usia Kota Mataram, diharapkan masyarakat lebih dewasa serta peka terhadap program pembangunan pemerintah, guna meningkatkan perekonomian. (cem)

Perbanyak Beasiswa untuk Masyarakat Miskin MARAKNYA persoalan sosial kemasyarakatan menggugah simpati anggota DPRD Kota Mataram, Muhtar. Latarbelakang pernah menjadi Kepala Lingkungan Karang Genteng membuatnya cukup memahami persoalan yang kerap dihadapi masyarakat. ‘’Saya menjadi anggota Dewan ini karena ingin bekerja dan mengabdi untuk masyarakat,’’ akunya.

Pascadilantik menjadi anggota DPRD Kota Mataram 6 Agustus lalu, Muhtar bahkan sudah memiliki beberapa program yang akan (Suara NTB/fit) disuarakan di parlemen.

Muhtar Tidak hanya untuk daerah pemilihan yang ia wakili tapi juga untuk masyarakat Kota Mataram. Adapun program yang akan diperjuangkan oleh politisi partai berlambang pohon beringin ini senada dengan program unggulan Kota Mataram.

Dibidang hukum dan pemerintahan, Muhtar ingin membantu masyarakat yang kurang mampu untuk membuat KTP, KK dan akte kelahiran. Ia berharap untuk memiliki tiga item dokumen kependudukan itu, masyarakat jangan sampai dikenakan pungutan di luar aturan resmi.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pria kelahiran 31 Desember 1963 ini akan mendorong Pemkot Mataram untuk memperbanyak beasiswa untuk masyarakat miskin disamping ingin menggagas program bapak angkat. Menyadari pentingnya pendidikan, anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Mataram ini bertekad memperjuangankan bagaimana supaya masyarakat ekonomi lemah bisa bersekolah mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi. ‘’Bagaimana supaya biaya pendidikan itu menjadi sangat murah,’’ cetusnya.

Sedangkan di bidang kesehatan, Muhtar akan mendorong Pemkot Mataram memperbanyak peserta BPJS. Terutama bagi masyarakat miskin. ‘’Jangan masyarakat miskin ini tidak boleh sakit, tapi justru mereka harus diberikan pelayanan yang sama dengan masyarakat lainnya. Dalam bidang kesehatan, ia berharap tidak ada pembedaan pelayanan antara masyarakat miskin maupun kaya.

Karena selama ini, masyarakat pemegang kartu Jamkesmas terkesan masih dianaktirikan ketika mendapat pelayanan kesehatan di rumah sakit. Yang jelas, demikian Muhtar, pihaknya ingin membantu Pemkot Mataram mewujudkan masyarakat yang maju, religius dan berbudaya, sesuai dengan visi Kota Mataram. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ditolak, Dana Talangan Haji dan Subsidi Transportasi Mataram (Suara NTB) – Dana talangan haji yang dihajatkan untuk menghindari kegagalan JCH berangkat menunaikan ibadah haji, nampaknya belum mendapat sinyal akan disetujui oleh IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kota Mataram. Tidak hanya dana talangan haji, bahkan subsidi transportasi bagi JCH dari Mekkah ke Masjidil Haram, nampaknya akan bernasib serupa.

Ketua Umum IPHI Kota Mataram yang juga Walikota Mataram tidak bisa serta merta menyetujui dana talangan haji maupun subsidi uang transportasi bagi JCH. ‘’Nanti dipelajari dulu. Apalagi itu menyangkut dana APBD, perlu kajian dulu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB usai menghadiri Kegiatan Imtaq bersama JCH di Aula lantai III Kantor Walikota Mataram.

Meskipun IPHI Kota Mataram memiliki BMT, tidak bisa serta merta langsung menganggarkan dana talangan haji. Pasalnya Kegiatan BMT di Mataram baru berjalan. ‘’Biarkan aja dulu dia berjalan baik, nantikan tentu ada proses,’’ ujarnya. Idealnya, lanjut Ahyar, dana haji harus ditanggung oleh JCH sendiri.

Adanya dana talangan haji,

secara tak langsung mengindikasikan ketidaksiapan JCH bersangkutan.

Saat ini, Pemkot Mataram, katanya, tengah fokus mempersiapkan bagaimana 480 JCH berangkat ke tanah suci.

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemkot Mataram memberikan souvenir kepada seluruh JCH asal Kota Mataram yang akan berangkat dalam dua kloter. Satu kloter utuh akan berangkat tanggal 3 September mendatang dan satu kloter lainnya yang merupakan kloter campuran akan berangkat tanggal 15 September.

Terkait pemondokan, Walikota berharap bisa lebih baik dan lebih dekat dibandingkan tahun –tahun sebelumnya. Mengenai wacana subsidi uang transportasi JCH dari Mekkah ke Masjidil Haram, belum bisa dilakukan.

(Suara NTB/ist)

SOUVENIR - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Ketua TPKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh menyerahkan souvenir secara simbolis kepada JCH asal Kota Mataram di Aula Lantai III Kantor Walikota Mataram, Jumat (22/8). ‘’Kita nanti beratnya pertanggungjawabannya. Sekarang inikan menggunakan uang satu ru-

piah saja, pertanggungjawabannya berat,’’ demikian Walikota.

Ia tidak ingin dalam tataran

pelaksanaan pemberian subsidi itu tidak jelas pertanggungjawaban administrasinya. (fit)

Hadapi Pasar Asean Belum Ada Ketentuan Batas Waktu Pendaftaran CPNS RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM mengatakan belum ditentukan batasan waktu untuk pendaftaran CPNS. Pasalnya penerimaan CPNS tahun ini menggunakan sistem baru dimana peserta harus mendaftar secara online. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kapasitas peralatan yang dimiliki pemerintah pusat dalam menerima para pendaftar.

Hal ini berdasarkan hasil rapat Sekda belum lama ini di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) di Jakarta belum lama ini. Waktu penyelenggaraan tes di masing-masing daerah juga demikian, belum bisa ditentukan. “Tes sampai bulan Januari pun boleh selama kita belum siap,” ujarnya, Jumat (22/8).

Sekda mengatakan untuk pembukaan pendaftaran CPNS, ia meminta kepada Kepala BKD Kota Mataram untuk terus berkomunikasi dengan pusat. Karena banyak yang mengeluhkan masih belum bisa diaksesnya website pendaftaran CPNS. “Pembukaan ini harus kita sikapi segera supaya ada kejelasan dari kita untuk masyarakat. Makanya saya minta BKD untuk tetap membuka website dan komunikasi dengan pusat kenapa tidak bisa dibuka (diakses),” terangnya.

Sekda menyampaikan adanya gangguan di website kemungkinan karena banyaknya pendaftar yang masuk secara bersamaan dari seluruh daerah di Indonesia. Sehingga server Kemenpan dan RB mengalami hang. Karena yang mempunyai kewenangan untuk penggunaan sistem on-

line ini adalah pemerintah pusat sehingga harus tetap diikuti. “Mungkin kalau bisa, kita lebih baik pakai manual saja,” cetusnya.

Mengenai formasi untuk Pemkot Mataram, Sekda mengatakan pihaknya juga belum mengetahui karena ia diminta oleh pihak BKN untuk melihat di website. Sebanyak 59 formasi yang sebelumnya telah ditetapkan diharapkan tidak berubah atau dikurangi.

Mengenai pengumuman pendaftaran dan formasi secara manual bisa saja dilakukan Pemkot Mataram.

Tapi dikhawatirkan informasi yang disampaikan Pemkot Mataram kepada masyarakat berbeda dengan yang tertera di dalam website sehingga pihaknya belum mengeluarkan pengumuman tertulis. (yan)

Kepala Perpusda Mataram Ajak Masyarakat Sadar Arsip Mataram (Suara NTB) Minimnya kesadaran masyarakat melakukan pengarsipan pada prosesproses administrasi masih jadi kendala pemerintah dalam memperbaiki sistem pengelolaan birokrasi yang lebih modern. Padahal pengarsipan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 yang harus dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat.

Kepala Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) Kota Mataram Ir. Hj. Ririn dalam keterangannya mengaku pengarsipan berbagai dokumen-dokumen itu sangat penting dan penting. Hal tersebut mengingat banyak fakta pengabaian pengarsipan

yang dilakukan oleh institusi tertentu berujung pada adanya dugaan maladministrasi yang berakibat pada dugaan tindak pidana korupsi. Ririn menilai, pengarsipan sangat mudah dilakukan asalkan dibarengi dengan keinginan yang kuat. Selain kebutuhan, pengarsipan juga merupakan kewajiban undang-undang.

“Sebenarnya arsip itu tidak sulit, asalkan mau saja.

Pengarsipan seringkali dianggap remeh, padahal banyak praktik maladministrasi berawal dari tidak baiknya proses pengarsipan yang dilakukan” terangnya.

Melihat kebutuhan pengarsipan yang tinggi, Ririn mengaku pihaknya telah merencanakan menggelar sosialiasi pengarsipan ter-

hadap sekolah-sekolah di Kota Mataram. Sekolah dipilih disebabkan oleh institusi pendidikan tersebut memiliki tingkat administrasi yang cukup tinggi. Seperti mulai dari penilaian proses, penyimpanan, administrasi sekolah berupa surat keluar dan masuk.

“Sosialisasi kita lakukan ke sekolah-sekolah dalam waktu dekat, ini untuk melanjutkan program tahun lalu. Setelah sekolah, SKPD lingkup pemkot juga jadi sasaran sosialisasi, termasuk camat dan lurah.

Pengarsipan tidak hanya penting di instansi pemerintah, tapi juga di semua organisasi kemasyarakatan” ujarnya. (dys)

Konsep Ampenan Tiru Gaya Eropa Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram tidak henti – hentinya menginter-

vensi program untuk memberikan daya tarik dan nyaman kepada para pengunjung yang menikmati suasana Kota Tua Ampenan. Konsepnya pun, Pemkot Mataram mencoba meniru gaya eropa.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan, penataan yang dilakukan semata – mata memberikan kenyaman bagi pengunjung (masyarakat) yang menikmati suasana pantai Ampenan. Alternatifnya, dengan membangun plaza, galeri, lampu hias dan sandeg. “Intinya memberikan rasa nyamanlah,” ungkap Wakil Walikota Mataram, ditemui di Eks Pelabuan Ampenan, Kamis (21/8).

Selain itu, pihaknya melepas burung merpati di sekitaran halaman pelabuhan dan pengunjung bisa tertarik dengan memberikan makanan kepada sejumlah burung.

Konsep ini lanjutnya, paling tidak meniru gaya eropa.

“Ada 45 kita lepas, seperti di

Eropa sana,” sebutnya. Ditanya soal berapa persen kesiapan tersebut? Mohan mengatakan, persiapan penataan pembangunan kurang lebih 40 hingga 60 persen.

Karena memang ada bangunan yang masih belum rampung dikerjakan. “Sekitar 40 hingga 60 persenlah,” sebutnya seraya menambahkan soal anjungan sudah positif akan dibangun.

Diketahui, khusus pembangunan dermaga, Pemkot Mataram bekerjasama dengan PT Astra. Dan, kabarnya akan segera dibangun dalam waktu dekat ini, hanya saja Astra tinggal menunggu kontraktor yang mengerjakan. Sebelumnya, Pemerintah Kota Mataram telah mengintervensi beberapa program yakni Kota Tua Ampenan, Eco Distric kawasan hijau dan lain sebagainya. Sehingga, prioritas penataan tersebut dapat rampung pada anggaran 2014. (cem)

Lengkapi Peralatan

Mataram (Suara NTB) – Tidak hanya para pengusaha yang sibuk memikirkan produk apa yang harus dijual pasar Asean 2015 mendatang.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram, juga memikirkan strategi untuk menghadapi pasar Asean.

Salah satunya yang dilakukan RSUD, dengan melengkapi peralatan penunjang. Demikian disampaikan, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. H. Lalu Herman Maha Putra, M.Kes di ruangnya, Jumat (22/8).

Yang sudah dipersiapkan katanya, alat laparascopy yakni salah satu alat yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit. Kedua, mengurangi dan meminimalisir efek samping serta mempercepat kesembuhan. Alat tersebut akunya, merupakan satu – satunya dimiliki rumah sakit di NTB. “Alhamdulillah, baru kita (RSUD Kota Mataram) saja yang punya di NTB,” ungkapnya.

Menurut dr. jack sapaan akrab direktur RSUD Kota Mataram, Rumah sakit juga harus mempersiapkan diri untuk menghadapi Pasar Asean. Dianalogikan, jangan sampai wisatawan yang berkunjung atau berinvestasi di NTB, harus keluar daerah atau kembali negaranya, karena tidaknadanya fasilitas penunjang.

Sebenarnya, seluruh rumah sakit pemerintah maupun swasta memikirkan hal tersebut. Sehingga, tidak terkesan ketinggalan dengan rumah sakit di luar sana. “Kita juga harus mempersiapkan diri.

Pasiennya sakit di sini, masak

(Suara NTB/cem)

H. L Herman Maha Putra

pasienya berobat ke luar negeri,” katanya. RSUD Kota Mataram ujarnya, juga mempersiapkan SDM dengan memberikan waktu bagi tenaga medis untuk melanjutkan pendidikan serta mengikuti pelatihan.

Jangan sampai, tenaga medis tidak siap menghadapi perkembangan global. Saat ini akunya, pihaknya sudah memiliki dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Artinya, penyediannya sangat penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Sekarang sudah ada yang tamat S2 untuk kebidanan dan kandungan,” akunya. Ditegaskan, RSUD tidak akan henti – hentinya memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama warga yang kurang mampu, baik fasilitas kesehatan serta pelayanan lainnya. (cem)

Belum Kompetitif

Produk Bank Sampah Mataram Sulit Dipasarkan Mataram (Suara NTB) – Banyaknya volume sampah yang dikelola oleh BSM (Bank Sampah Mataram) ternyata belum diimbangi dengan pemasaran hasil produk yang dihasilkan. Bahkan, hingga kini, produk bank sampah masih kesulitan pemasaran.

Pembina BSM yang juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (22/8) mengungkapkan, sistem sudah berjalan dengan baik. Mulai dari lembaga sebagai instrumen melaksanakan kegiatan bank sampah, hingga partisipasi masyarakat. Namun, partisipasi masyarakat belum masif. ‘’Kendala produk yang dihasilkan belum kompetitif. Sementara, ada home industry yang tidak masuk dalam binaan bank sampah, justru menghasilkan produk yang lebih baik,’’ terang Mohan. Tantangan BSM ke depan bagaimana melibatkan masyarakat lebih luas lagi untuk mendorong bagaimana menghasilkan produk yang lebih inovatif.

Meski masih terkendala pe-

masaran, Mohan mengajak jajaran BSM tidak patah arang. ‘’Toh sudah ada kelihatan produk yang dihasilkan,’’ ujarnya memberi semangat. Wakil Walikota Mataram ini tidak menampik jika sampai saat ini produk-produk yang dihasilkan BSM, pemasarannya baru di seputar Kota Mataram saja.

Itupun kalau kebetulan ada event yang digelar Pemkot Mataram. ‘’Kita memang belum punya pengelolaan hasil produk itu secara profesional,’’ imbuh Mohan. Selama ini, sambungnya partisipasi masyarakat sudah cukup baik. Masyarakat berpartisipasi menjual sampahnya ke pihak BSM setelah terlebih dahulu dilakukan pemilahan antara sampah organik dan anorganik. ‘’Bayarnya, masyarakat tidak kita berikan dalam bentuk uang cash tapi dalam bentuk tabungan di bank, apakah untuk pendidikan atau naik haji,’’ terang Mohan. Tidak hanya produk yang dihasilkan dari sampah anorganik yang masih kesulitan pemasaran, produk olahan sampah organik juga diakui masih jadi masalah. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Realisasi Lampaui Target REALISASI Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Barat (Lobar) yang bersumber dari sektor perizinan hingga saat ini melampaui target dari yang ditetapkan. Realisasi PAD yang dicatat Badan Perizinan menembus angka Rp 4,2 miliar atau 167 persen dari target Rp 2,5 miliar sampai tanggal 13 Agustus. Kebanyakan sumber PAD perizinan dari izin mendirikan bangunan (IMB) dan HO atau izin gangguan lingkungan.

Kabid Perizinan pada (Suara NTB/her) Badan Perizinan Lobar, JuJunaedillah naedillah kepada Suara NTB, Jumat (22/8), mengaku, IMB berkontribusi sekitar 180 persen atau setara Rp 3,5 miliar. Sementara izin HO atau izin gangguan lingkungan sekitar 86 persen atau setara Rp 1 miliar lebih.

Diakuinya, target awal kontribusi dari Badan Perizinan sebesar Rp 2,5 miiliar, namun bisa dicapai lebih tinggi dari target. Kalau dikomparasi dengan pencapaiaan realisasi tahun lalu pada periode yang sama lebih tinggi tahun ini, karena realisasi hinga akhir tahun pada tahun lalu mencapai 197, 9 persen dari IMB dan HO. Tingginya realisasi di pertengahan tahun ini, dikarenakan saat bersamaan bangunan telah terealisasi. Beberapa pemasok terbesar adalah izin dari Blis Group pemasukannya mencapai Rp 3,75 miliar. Sedangkan pemasukan perizinan dari bangunan kecil, termasuk rumah tinggal ada pendukung sekitar Rp 400 juta. “Untuk IMB ini ada rumah tinggal dan hotel,” terangnya.

Ia memprediksi hingga akhir tahun ini, realisasi diperkirakan lebih dari 200 persen melampaui realisasi tahun lalu. Menurutnya, terkait target seharusnya Badan Perizinan tidak ditargetkan, karena objek retribusi perizinan semu. ‘’Karena bisa saja 2014 ini capai 200 persen tapi tahun depan belum tentu bisa capai target,’’ ungkapnya.

Untuk mencapai target 200 persen, ada sisa perizinan di beberapa pemohon yang diperkirakan akan meningkatkan realisasi. Beberpa pemohon yang mengajukan permohonan izin terdiri dari beberapa hotel di antaranya Aston dan Balai Raja di Gili Gede, vila di Pengantap dan Resort Savir Lombok di Gili Asahan.

Ia menambahkan, selama 3 tahun berturut-turut 2012-2013 selalu melampaui target. Tahun 2012 sekitar 115 persen, tahun 2013 realisasinya 197 persen. (her)

Ternak Bantuan Didata Ulang Praya (Suara NTB) Pihak Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Lombok Tengah (Loteng) berencana melakukan pendataan ulang, terkait keberadaan ternak-ternak bantuan kepada masyarakat. Apalagi banyak laporan yang diterima dari masyarakat, jika ternak bantuan pemerintah banyak yang disalahgunakan.

Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Jumat (22/8), menjelaskan, pendataan ulang tersebut akan melibatkan semua petugas yang ada. Baik itu petugas di tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Tujuannya mencari tahu kondisi riil ternak bantuan yang ada di masyarakat.

“Semua petugas dari tingkat desa sampai kabupaten, kita kerahkan untuk melakukan pendataan ulang ini,” tegasnya.

Melalui pendataan ulang tersebut, diharapkan pihak bisa memperoleh gambaran tentang keadaan tenak-ternak yang ada. Apakah ternak bantuan tersebut masih ada atau sudah tidak ada lagi. Termasuk apakah masyarakat penerima manfaat bisa mengembangkan bantuan tersebut atau tidak.

Terlebih selama ini banyak laporan yang menyebutkan banyak bantuan ternak pemerintah yang tidak jelas kondisinya. ‘’Dari laporan yang kita terima, banyak yang sudah mati sampai ada ternak yang sudah dijual oleh masyarakat penerima bantuan. Melalui pendataan ulang ini kita ingin pastikan kebenaran laporan yang masuk selama ini, terkait kondisi ternak bantuan pemerintah,” ujarnya.

Disinggung target waktu penyelesaian pendataan ulang, Ibrahim mengaku belum bisa memutuskan. Karena pihaknya melakukan pendataan ulang tersebut secara swadaya tanpa ada dukungan dana. Pasalnya, pendataan ulang ternak tidak masuk dalam program dinas. Namun, karena ingin mengetahui kondisi ternak bantuan, Dispertanak tetap melakukan pendataan ulang secara swadaya.

Selain itu, jumlah ternak yang akan didata ulang cukup banyak, karena tidak mengenal istilah tahun penyaluran bantuan. “Jadi kapan pun bantuan ternak tersebut disalurkan, kalau memang itu tercatat sebagai ternak bantuan tetap akan didata ulang,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng, Ahmad Ziadi, mempertanyakan kejelasan kondisi ternak bantuan Pemkab Loteng. Pasalnya, pemerintah daerah sampai sejauh ini belum memberikan laporan dan penjelasan tentang kondisi terakhir ternak bantuan yang sudah disalurkan ke masyarakat.

Padahal ternak bantuan tersebut merupakan aset daerah yang juga harus diamankan. Artinya, bagaimana pun kondisi ternak bantuan dibawah, pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkannya, karena pemerintah daerah sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menyediakan ternak bantuan tersebut. “Karena itu masuk aset daerah, kondisinya juga harus jelas,” tegas Ziadi. (kir)

JEMUR CABAI Lombok Timur merupakan salah satu penghasil cabai terbesar di NTB. Salah satunya di Desa Tebaban Kecamatan Suralaga. Desa ini selain memasok cabai di Lombok Timur juga dipasarkan ke daerah lain di NTB, termasuk luar daerah. Tampak petani cabai di Lombok Timur sedang menjemur cabai dan akan dikirim ke luar daerah.

(Suara NTB/rus)

Adukan Soal Dugaan Penyimpangan

Warga Eyat Mayang Datangi Kantor BPMPD Lobar Giri Menang (Suara NTB) Belasan warga Eyat Mayang Lembar menggedor Kantor Badan Pemerintahan Masyarakat Desa (BMPD) Lombok Barat (Lobar). Mereka mempertanyakan bantuan rumah kumuh program PNPM Mandiri Pedesaan yang tidak merata diterima masyarakat dalam hal ini Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selain itu, warga juga menduga ada permainan mark up harga material, lantaran harga dinaikkan cukup tinggi dan tak sesuai kondisi lapangan.

Di hadapan Kepala BPMPD Lobar, Muridun, warga menyampaikan keluhan terkait tidak meratanya pembagian material. Dari 112 BMR, seluruhnya mengeluhkan persoalan yang sama.

“Material ini ada yang dapat semen, batu bata, pasir, bahkan ada yang belum diberikan. Pemberiannya tidak rata,” keluh Rudik warga Dusun Eyat Mayang Barat.

Ia mengaku jumlah bantuan yang diberikan per orang (KK) sebesar Rp 7.500.000.

Dalam hal ini, masyarakat tidak diberikan berupa uang, namun menerima dalam bentuk barang. Sementara fakta di lapangan, seharusnnya warga diberikan material merata,

seperti pasir, batubata, semen dan bahan lainnya dengan anggaran termin pertama Rp 3.750.000. “Tapi ini ada dapat dan tidak, tidak merata.

Padahal warga telah robohkan rumahnya,” tambahnya.

Mendengar pengaduan warga itu, Kepala BPMPD, Muridun langsung memerintahkan petugas lapangan yang menangani proyek itu.

Setelah dikontak, dua petugas tiba di kantor BPMPD Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Soni Firmansyah dan Tenaga pendamping masyarakat Desa Eyat Mayang, Saparwadi. ”Silahkan jelaskan ke warga perihal bantuan rumah kumuh itu,” perintahnya ke petugas.

Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), Soni Firmansyah, menjelaskan, warga memperoleh material bervariasi, karena dana yang diberikan pada termin pertama sebesar Rp 3.750.000. Tahap pertama dana ini digunakan untuk membeli material sesuai dengan usulan warga. Dari semua usulan warga itu, diberikan tidak semua, karena disesuaikan dengan jumlah dana, sehingga ada warga yang menerima material bervariasi. Adanya sejumlah warga yang belum menerima material, karena keterlambatan pendistribusian. “Memang ada keterlambatan pengantaran material, makanya kita minta

Musim Tanam Ketiga

man pertanian yang rusak dan gagal panen.

Dihubungi Suara NTB, Kamis (22/8), Ibrahim mengatakan ada beberapa daerah yang wajib mewaspadai serangan hama tikus, yakni di Kecamatan Praya Timur, Pujut, Praya Barat serta Praya Barat Daya. Termasuk sebagian wilayah Kecamatan Jonggat.

Pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi. Misalnya, dengan menyiapkan stok obat-obatan pembasmi hama tikus yang siap digunakan.

Namun, langkah antisipasi tentunya tidak akan bisa maksimal. Jika hanya mengandalkan upaya pemerintah tanpa dibarengi upaya dari petani itu sendiri.

Disinggung luas tanam pada musim tanam ketiga tahun ini, Ibrahim mengaku akan lebih didominasi tanaman palawija, khususnya tanaman kedelai. Sementara untuk tanam padi tidak akan begitu banyak, karena hanya di wilayah utara saja. Sementara untuk wilayah selatan, bisa dipastikan hampir seluruhnya akan menanam tanaman palawija.

“Khusus untuk tanaman kedelai, luas tanam diprediksikan mencapai 28 ribu hektar lebih. Dengan produktivitas per hektarnya sekitar 1,2 ton. Sehingga diharapkan, pada musim tanam kali ini Loteng bisa memproduksi kedelai sebesar 33 ribu ton lebih,’’ ujarnya. (kir)

Di Balik Upaya Penuntasan LHP BPK

SKPD Kerja Non Stop, Temuan Kasus Bertambah Progres tindak lanjut penuntasan temuan LHP BPK terus digeber Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lombok Barat (Lobar) yang masih menunggak belum mampu menuntaskan temuan. Masih tersisa delapan SKPD yang dinyatakan belum tuntas. Lantas seperti apa upaya SKPD dalam menuntaskan temuan itu?

SEJAK menerima hasil LHP BPK beberapa waktu lalu, semua SKPD di lingkup Pemkab Lobar langsung bekerja. SKPD mulai menginventarisir, mendata dan memilah temuan yang perlu dituntaskan. Kebanyakan SKPD ini menuntaskan temuan aset yang belum beres, ada pula SKPD yang dihadapkan pada temuan piutang pajak.

Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) Lobar, melalui Sekretaris, Fauzan Husniadi, mengaku, pada awalnya kewalahan menuntaskan temuan LHP BPK. Menurutnya, penyerahan pengelolaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) dari pusat ke daerah sangat membebani

daerah, karena setelah diserahkan ke daerah ternyata ditemukan dana Rp 26 miliar yang menjadi piutang pajak.

Piutang ini belum tertagih, sehingga menjadi temuan dalam LHP BPK. ‘’Temuan ini menjadi salah satu ganjalan Pemkab Lobar gagal meraih opini WTP,” ungkapnya.

Diakuinya, Dinas PPKD kesulitan menagih piutang yang ada di wajib pajak tersebut.

Karena wajib pajak ini tak mampu dideteksi keberadaannya, lantaran sudah hampir 20 tahun lalu. Atas dasar itu, PPKD mengusulkan agar BPK mengaudit ulang piutang . Selain itu, PPKD juga mengusulkan agar piutang itu diputihkan saja.

Lantas apa solusi yang akan

ditempuh? Pihaknya akan menempuh salah satu cara dengan menghapus piutang itu.

Karena sebelumnya, KPP Pratama pernah mengusulkan penghapusan, namun belum ada tindak lanjutnya. Di samping itu, pihaknya akan meminta audit ulang piutang itu oleh BPK. Karena temuan ini sangat membebani daerah. Menurutnya, usulan dihapuskan sangat memungkinkan dari segi regulasi yang ada.

Dinas lainnya seperti Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) juga mengalami hal tidak jauh beda.

Namun di dinas ini terbilang cukup ringan, karena menyangkut aset. Yang dikeluhkan justru, setelah tuntas temuan yang direkomendasikan justru bertambah lagi, sehingga petugas harus bekerja ekstra lagi.

“Mereka kerja non stop untuk mencapai target penuntasan LHP BPK ini,”:kata Kepala TKPK, H Dahrun.

Sejauh ini, progress penuntasan temuan di instansi ini cukup tinggi, bahkan nyaris

tuntas dan sedikit penyelesaian administasi. Di Bappeda juga masih belum menuntaskan temuan dan hanya terkait administrasi aset yang tinggal diserahterimakan dengan dinas pemilik aset. Di mana, aset yang dimaksud bukan terdata di Bappeda, namun tertuang, sehingga dilakukan penelusuran dan ditemukan dokumennya. “Tinggal diserahterimakan saja, setelah itu tuntas,” klaim salah satu pejabat di Bappeda.

Sementara itu, agar penyelesaian temuan ini tepat waktu, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony terus menekan SKPD khususnya delapan SKPD yang masih menunggak atau belum menuntaskan temuan. Bentuk penekanannya, bupati telah mengirimkan surat peringatan terakhir kepada kepala SKPD terkait yang dianggap bertanggung jawab atas penyelesaian temuan LHP BPK pada SKPD masing-masing.

Bahkan Jumat (22/8) bupati mengumpulkan semua kepala SKPD untuk diberikan peringa-

dipercepat,”imbuhnya.

Sementara itu, TPM Desa Eyat Mayang, Saparwadi menyatakan, warga yang menentukan toko tempat membeli material. Itu atas kesep-

akatan kelompok penerima bantuan, kadus dan kades.

Terkait harga material, tergantung wilayah, jika harganya dekat dan jauh maka berpengaruh pada harga. (her)

Menangkal Pengaruh ISIS

Hama Tikus Ancam Lahan Pertanian Loteng Praya (Suara NTB) Ancaman serangan hama tikus di lahan-lahan pertanian di wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) belum hilang.

Padahal, berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah maupun petani pada musim tanam sebelumnya agar hama tikus tidak kembali menyerang. Untuk itu, memasuki musim tanam ketiga tahun ini, para petani Loteng diminta waspada atas potensi serangan hama tikus ini.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Loteng Ir. Ibrahim, mengaku, hama tikus menjadi begitu endemik menyerang lahan-lahan pertanian di Loteng pada musim tanam tahun sebelumnya. Akibatnya, banyak tana-

(Suara NTB/her)

MENGADU - Warga Eyat Mayang saat mengadu ke Kepala BPMPD Lobar Muridun mengenai dugaan mark up harga material bantuan rumah kumuh, Jumat (22/8).

tan terakhir. Di dalam rapat itu, bupati menegaskan jika tidak tuntas tanggal 30 Agustus, maka ia mempersilakan kepala SKPD menjalankan konsekuensi yang telah dibuat yakni mundur dari jabatan.

Sebelumnya bupati dan Wakil Bupati Fauzan Khalid memasang target kepada semua SKPD agar menuntaskan temuan LHP BPK tanggal 15 Agustus. Namun target itu tidak tercapai, pasalnya hingga tenggat waktu itu masih ada delapan SKPD yang belum mampu menuntaskan temuan LHP BPK. Pemda Lobar diberi waktu oleh BPK untuk menuntaskan semua temuan itu selama dua bulan hingga tanggal 30 Agustus. Namun Pemda menargetkan semua SKPD harus tuntas tanggal 15 Agustus.

Itulah dasarnya bupati meminta pimpinan SKPD untuk membuat surat pernyataan terakhir khususnya SKPD yang masih menunggak temuan atau yang belum menuntaskan temuan BPK. (her)

LSP2M NTB Gelar Dialog Keagamaan Selong (Suara NTB) Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB, Senin (25/8) akan menggelar dialog keagamaan dengan tema “Mengupas Gerakan ISIS di Indonesia, Upaya Membangun Kewaspadaan Dini Menangkal Pengaruh ISIS di Pulau Lombok. Salah satu tujuan digelarnya dialog adalah terbangunnya kesadaran bersama semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam upaya menangkal masuknya pengaruh Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) ke Lotim.

Direktur LSP2M Widiyanto, S.Sos, menjelaskan dalam dialog akan dihadirkan sebagai pembicara Kepala Bakesbangpoldagri Lotim dengan tema Penguatan Nilai Kebangsaan dan Nasionalisme, Upaya Cegah Dini Berkembangnya ISIS di Lombok. Selain iu, lanjutnya dari kalangan akademisi yang akan mengupas tentang bagaimana ideologi ISIS Indonesia dan dampaknya terhadap kehidupan beragama dan bernegara. ‘’Pemateri lainnya dari Ketua Ikatan Dakwah Indonesia Lombok Timur yang akan menyampaikan Dakwah Rahmatan Lil Alamin, Strategi Pencegahan Masuknya ISIS ke Pulau Lombok. Gongnya pemateri dari Kemenag RI dengan membawakan tema Pencegahan Pengaruh ISIS ke kalangan Ponpes dan Sekolah. Adapun para peserta dari sejumlah elemen, kalangan PNS, mahasiswa dan tokoh-tokoh agama,’’ terangnya, Jumat (22/8).

Selain bermaksud menangkal faham yang cukup radikal itu, ujarnya, diharapkan melalui dialog dapat terbangun kesadaran dan sikap di tengah masyarakat terkait bahaya ISIS. Harapannya juga, dapat tersosialisasikannya paham dan ideologi ISIS yang radikal agar menjadi kewaspadaan bersama, sehingga bisa dinetralisir masuk ke Indonesia Diketahui, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. Din Syamsuddin telah mengingatkan bahaya ISIS kepada kaum muslimin di Indonesia. Gerakan ISIS bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945. ISIS bisa mengancam keutuhan NKRI. Di samping itu, gerakan radikal ini akan merusak persatuan dan kesatuan barisan umat Islam di Indonesia. MUI telah membahas bersama dengan seluruh ormas Islam di Indonesia termasuk NU, Muhammadiyah. Telah disepakati, umat Islam Indonesia menolak gerakan ISIS. Selain memecah persatuan umat Islam, ISIS juga memaksakan kehendak untuk menerima negara Islam, bahkan telah menghancurkan pusat pusat peribadatan dan membunuh anak anak dan kaum wanita di Irak. (rus/*)

Widiyanto (Suara NTB/rus)

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Pejabat LamaTinggalkan Sejumlah Catatan

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Lokakarya Penyusunan Renstra (1)

Anggota Baru DPRD Jadikan BUMDes LKM ”Jendela Ketiga” Industri Jasa Keuangan Sumbawa Segera Dilantik Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah dan Wakil Ketua Komisi I, Burhanuddin Jafar Salam, S.H, yang segera berakhir masa jabatannya memberikan sejumlah catatan penting bagi DPRD baru yang bakal dilantik Senin mendatang. Di antaranya soal Perda yang tertunda dan rencana relokasi RSUD Sumbawa.

Hal itu dikatakan usai gladi bersih pelantikan 45 anggota DPRD Sumbawa periode 20142019, Jumat (22/8). Pelantikan ini merupakan awal sebuah suatu periode. Makanya, mewakili DPRD (Suara NTB/arn) Sumbawa periode lama, berharap H. Farhan Bulkiyah acara sumpah janji dan pelantikan ini dapat berjalan baik. Walaupun nanti ada kekurangan-kekurangan, tetapi pihaknya berusaha membantu Sekretariat, mulai dari penataan ruangan, termasuk kelengkapan sound sistem, tata letak dan lainnya. Termasuk dalam rangka pengamanan.

Yang mesti dibenahi kedepan, lanjut H. Farhan, anggota DPRD baru mesti disiplin dalam fungsi tugas. Sehingga nanti begitu dilantik mesti segera membentuk alat kelengkapan.

Mereka yang nantinya duudk di alat kelengkapan Dewan benar-benar menguasai masalah. “Mereka bisa belajar dari teman-teman terdahulu, belajar dari literatur dan sebagainya.

Yang jelas, mereka disiplin, tekun, sabar. Ini yang penting, apalagi saat kita menghadapi aspirasi masyarakat,” terangnya.

Menurut H. Farhan, masih cukup banyak agenda yang tersisa. Seperti Perda-Perda yang tertunda ataupun Perda yang perlu direvisi. Sebab memang aturan Perda ini tidak statis. Perlu juga diselesaikan persoalan yang mendapat tanggapan dan reaksi dari masyarakat, yakni rencana relokasi RSUD Sumbawa.

“Tugas teman kita yang berikutnya bersama eksekutif untuk mencari lokasi yang tepat. Apakah itu di Taman Kerato atau sebagainya. Ini penting meraka lanjutkan. Ide dalam pembahasan itu terkait adanya stadion yang representatif saya kira juga penting. Karena bagaimanapun saya sarankan ke ketua KONI agar itu diwujudkan,” tukasnya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, S.H, yang sebelumnya mengucapkan selamat kepada anggota DPRD periode yang baru. Tentu dengan harapan, apa yang telah dilakukan DPRD periode sebelunmya dapat dilanjutkan lembaga ini. Agar kebijakan yang bersinergi dengan pemerintah yang selama ini sudah berjalan harmonis dapat ditingkatkan.

Ada beberapa isu yang menonjol, berupa relokasi RSUD, yang telah diputuskan oleh DPRD dalam APBD Perubahan. Keputusannya, RSUD final direlokasi. Namun untuk lokasi relokasi dipandang dengan segala aspek di Taman Kerato, sepanjang tidak melanggar aturan. Mengingat ada MoU antara Kementerian PU dengan Pemkab Sumbawa sebelumnya yang menjadikan Taman Kerato sebagai Ruang Terbuka Hijau dan telah di SK-kan Bupati. Tentu ada konsekuensi ketika ada pengalihan peruntukan.

Dalam hal ini, DPRD melalui Banggar sudah meletakkan pondasi meyangkut kebijakan politik anggaran. Supaya relokasi RSUD tidak lagi menjadi sekadar wacana. DPRD yang baru nantinya bisa mendorong percepatan relokasi RSUD yang lebih reprerenstatif yang sesuai konsep kekinian, green hospital. Dengan catatan semangat dan visi yang sama untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat Sumbawa. “Ini supaya relokasi RSUD tidak lagi sekadar wacana. Tetapi harus direalisasikan,” tandas calon terpilih anggota DPRD NTB Periode baru nanti ini. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Lokakarya penyusunan rencana strategis dalam rangka peningkatan akses jasa keuangan mikro melalui BUMDes LKM menuju desa yang mandiri dan produktif telah dilaksanakan selama dua hari, 19-20 Agustus lalu di Hotel Cirebon, Sumbawa Besar. Yang diikuti kepala desa dan manajer 12 BUMDes LKM di Sumbawa, kerjasama Bappeda, Transform dan The Ford Foundation.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengorganisir berbagai faktor dan sumberdaya menjadi suatu bentuk perencanaan yang bercirikan integratif dan memperluas skala pengembangan institusi BUMDes LKM. Secara spesifik mengidentifikasi pelajaran penting dari proses pengembangan BUMDes LKM yang telah diinisiasi di tiga Kabupaten, termasuk Sumbawa. Dari beberapa sisi, seperti kinerja, tata kelola, pembinaan dan pengawasan, linkage permodalan dan lainnya. Kemudian menganalisa alternatif sumberdaya yang dapat didayagunakan untuk mendukung proses pengembangan dan atau penguatan kapasitas BUMDes LKM baik institusi yang lama maupun pengembangan BUMDes LKM baru. Serta adanya kesepakatan tentang rencana strategis Kabupaten dalam upaya pengembangan dan penguatan akses jasa keuangan mikro melalui BUMDes LKM. Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar D menjelakan, selain penyusunan rencana strategis, lokakarya ini untuk mengahadapi implementasi UU LKM yang baru. UU dimaksud mensyaratkan

(Suara NTB/arn)

BERSAMA - Foto bersama Bappeda, Transform, BRI dan peserta lokakarya penyusunan rencana strategis BUMDes LKM. lembaga keuangan termasuk BUMDes LKM menjadi Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi, sambil menunggu keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OKJ).

Terkait bagaimana pedoman secara teknis, pihaknya sudah melakukan persiapan untuk memantapkan SDM di BUMDes LKM, khusunya dalam hal menyusun rencana strategis. Apakah itu dalam rencana bisnis atau perusahaan.

“Kebetulan difasilitasi Transform, paling tidak dalam dua hari lokakarya sudah mengawali konsep sesuai kebutuhan LKM itu,” terangnya.

Kabid Ekonomi Bappeda Sumbawa, Zainal Arifin M.Si, menambahkan, semula tidaklah mudah menemukan pijakan hukum yang dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan BUMDes LKM yang

beroientasi usaha dan terjamin keberlanjutannya. Pada awal proses revitalisasi, dasar hukum yang dirujuk adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa, yang menyatakan desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desanya. Di tingkat Kabupaten operasionalisasi BUMDes LKM masih didasarkan pada Peraturan Bupati dan beberapa Kabupaten seperti Sumbawa telah ditopang dengan Perda. Dasar hukum yang terakhir ini sangat menekankan pada peran pemerintah kabupaten baik pada sisi pembinaan maupun pengawasan.

Selanjutnya, untuk perjalanan kedepan, telah tersedia UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

(LKM) yang dalam hal ini pembinaan dan pengawasan berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bisa dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten. Dengan demikian jelas di masa mendatang BUMDes/LKM akan menjadi “jendela ketiga” dalam industri jasa keuangan setelah Bank dan Koperasi.

Hal ini, menurut Z. Arifin untuk menuju kemandirian desa. Pertandanya adalah terjadi pertumbuhan aset dan perolehan laba. Kemudian tabungan masyarakat juga semakin meningkat serta jumlah kredit yang disalurkan juga meningkat. Hal ini mengindikasikan telah terjadi pergeseran kelas sosial nasabah dengan semakin tingginya nilai penjaminan. Atau nasabah lama mengajukan pinjaman kembali sehingga memperkecil peluang masuknya nasabah baru. “Bila tidak ada injeksi permodalan, maka sulit bagi BUMDes LKM memperluas jangkauan pelayanannya,” tuturnya, seraya mempertimbangkan tantangan dan peluang yang ada, maka lokakarya penting untuk dapat mewadahi masukan untuk rencana pengembangan BUMDes LKM lebih lanjut.

Sejumlah pemateri dihadirkan dalam lokakarya. Presentase dan diskusi dengan Transform, BUMDes LKM, Bappeda dan BRI tekait peluang dan tantangan linkage BUMDes LKM BRI. Pesertanya dari 12 BUMDes LKM se Kabupaten Sumbawa, ditambah 12 kepala desa (Labuan Jambu, Sukamaju, Labuan Kuris, Muer, Berare, Olat Rawa, Tatebal, Lenangguar, Maronge, Sabedo, Alas Luar dan Leseng). (arn/*)

Pemkot Bima Segera Pecat Tersangka Korupsi Kota Bima (Suara NTB) Mantan Kabag Keuangan Pemkot Bima, Umar, yang menjadi tersangka dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kasus dugaan korupsi dana Alkes Dikes Kota Bima tahun 2007 senilai Rp 1,6 miliar, menjadi perhatian Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkot Bima. BKD pun tengah mempersiapkan surat pemecatan terhadap Umar karena sudah terlalu lama mangkir dari tugas sebagai PNS. Adanya rencana pemecatan tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah

(Sekda) Ir Muh Rum saat dikonfirmasi, Jumat (22/8). Saat ini, katanya, surat pemecatan tersebut tengah diproses oleh pihaknya. Masa jabatan yang bersangkutan sebagai PNS dipastikan akan berakhir karena sudah terlalu lama meninggalkan tugas. “Sedang menyelesaikan administrasi yang terkait dasar hukum pe-

mecatan,” terang Rum usai mengikuti rapat APBD di gedung DPRD Kota Bima.

Hanya saja, saat ditanyai apakah pemecatan ini berkaitan dengan kasus dugaan korupsi yang sudah lama ditangani oleh Kejaksaan? Rum membantah.

Rencana pemecatan tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan masalah hukum yang melilit Umar terlebih status DPO yang disandang. Yang bersangkutan dipecat, lanjutnya, lebih karena sudah terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggungjawab sebagai PNS. Bahkan sudah masuk hitungan berbulan-bulan.

Memang dalam surat yang dikirim, Umar izin untuk berobat karena alasan sakit. Namun pihaknya justru merasa curiga lantaran Umar yang sejak beberapa waktu lalu dipindahkan ke Bagian OPA meninggalkan tugas dalam waktu

yang cukup lama. “Mana mungkin orang sakit berbulan-bulan dan dokter mana yang memberikan keterangan sakit hingga 90 hari kerja,” terang Rum. Bahkan untuk lebih meyakinkan agar pemecatan tidak menyalahi prosedur, sebelumnya pihaknya telah mengecek keberadaan dan tempat tinggal serta terkait kejanggalan keterangan sakit yang dilayangkan Umar. Pengecekan tersebut berakhir nihil, karena tak ditemukan di mana tempat tinggal yang bersangkutan dan dokter mana yang mengeluarkan surat keterangan sakit yang bersangkutan.

Untuk itu Rum akan dikenakan sanksi sesuai yang diatur dalam PP 53 tahun 2010. Di mana, bagi PNS yang meninggalkan tugas tanpa keterangan lebih dari waktu yang telah ditentukan secara akumulasi akan dikenakan sanksi disiplin hingga pemecatan. (use)

Tinggi, Angka Perceraian di Dompu Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin mengungkapkan angka perceraian yang disidangkan di Pengadilan Agama (PA) Dompu mengalami lonjakan cukup tinggi. 85 persen di antaranya mengajukan perceraian karena perselingkuhan dan 5 persen di antaranya PNS. Angka perceraian di Kabupaten Dompu dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi,’’ kata Drs H Bambang M Yasin pada acara pelantikan pejabat eselon III, IV, dan eselon V lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (22/8).

Perselingkuhan terjadi, lanjut H Bambang, didorong oleh adanya peningkatan pendapatan yang tidak ditopang dengan kesiapan mental dan ilmu.

Akibatnya mendorong pasangan melakukan perselingkuhan. “Saya sampaikan ini bukan untuk menambah persentase angka itu (perselingkuhan) itu, tapi untuk jadi bahan renungan dan introspeksi diri,” kata H. Bambang.

Tak Paham Tupoksi Dalam kesempatan itu bupati juga mengungkapkan, banyak pejabat di lingkup pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu tidak paham tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Karena setiap pelaksanaan tupoksi harus didukung anggaran dan waktu khusus.

Mutasi dan promosi diharapkan bisa menimbulkan spirit dan semangat baru dalam menjalan tupoksi jabatan.

“Membangun dan memperbaiki gedung bisa kita lakukan, tapi untuk memfungsikan AC tidak bisa dilakukan dan inilah jadi masalah kita di pemerintahan selama ini,” kata H Bambang.

Ia menyoroti kasus pendudukan la-

(Suara NTB/ula)

MELANTIK - Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin saat melantik pejabat struktural di lingkup pemerintah Kabupaten Dompu, Jumat (22/8).

han kawasan hutan di Madaprama oleh warga. Pendudukan lahan di pinggir jalan negara ini berlangsung lama dan tidak ada respon dari aparat di Dinas Kehutanan Dompu. Justru menunggu operasi terpadu baru melakukan penertiban. Padahal untuk operasi terpadu membutuhkan biaya besar karena melibatkan banyak personel dari berbagai instansi dan rentan terjadi ekses di tengah masyarakat. “Padahal saya selalu bilang, jangan menimbun –nimbun masalah. Kalau baru 1-2 orang (menduduki) aparat Dinas Kehutanan langsung turun, warga pasti tidak akan berani dan tidak akan meluas. Ini (Kehutanan), sama dengan musuhnya disuruh banyak dulu baru diserang. Anehnya, bukan ngomong ke atasannya,

tapi justru ngomong ke koran,” kata H Bambang menyesalkan.

“Kalau semua pekerjaan yang terkait tupoksi harus butuh waktu dan anggaran khusus, memangnya apa sih kerjaan PNS? Kadang – kadang, kita (birokrasi) sendiri yang membuat blunder masalah,” tanya H Bambang.

Karenanya, H. Bambang berharap, ada semangat dan spirit baru dari kegiatan mutasi pejabat struktural yang dilakukan. Walaupun, hasil mutasi beberapa waktu lalu justru tidak memberikan perubahan apa-apa. “Proses (mutasi) ini akan terus dilakukan sampai akhir Agustus. Sebenarnya, ada 200an orang yang akan dimutasi kali ini. Tapi sering tidak tau orang yang dilantik karena kebanyakan, makanya dilakukan secara bertahap,” katanya. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Berpotensi Jadi Korupsi Berjemaah Jilid II Dari Hal. 1 Tidak hanya pertanggungjawaban dalam bentuk bukti perjalanan, tapi harus juga disampaikan ke publik dengan transparan. Bukti perjalanan harus diverifikasi publik, sehingga memperkecil celah penyimpangan. “Jadi tidak hanya laporan formal secara kedinasan, tapi pertanggungjawaban publik harus jelas,” harapnya.

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mataram, Munzirin, SH, menilai ini masalah klasik di gedung politisi Udayana tersebut. Kasusnya juga menjadi rahasia umum.

Berkaca dari proses pengembalian kerugian negara yang sedang didorong Inspektorat, baginya sudah usang dan tidak efektif. Berkaca dari Undang – Undang Tipikor, pengembalian kerugian negara ini tidak akan menghapus perbuatan pidana, maka penegakan hukum menjadi alternatif baru untuk efek jera.

“Jika deliknya terbukti, maka ini menjadi korupsi berjamaah jilid II setelah APBD 2003. Maka dari itu kita harus dorong aparat untuk memproses ini,” harapnya.

Syamsul Hidayat, SH yang juga dari akademisi, menilik di beberapa kasus korupsi, ada kecenderungan tingkat pemahaman hukum penyidik masih patut diragukan, khususnya terkait dengan mengungkap kasus korupsi. Di konteks kasus ini, ia melihat fakta hukumnya sudah ada, dugaan perbuatan pidana juga sudah terlihat. “Ini bukan delik formil atau delik materil, ini sudah fakta karena terjadi bertahun tahun. Penegak hukum harusnya sudah mulai bekerja di kasus ini,” tegasnya.

Pada kesempatan sama, Ridho Rasyid yang mewakili

Ombudsman RI Perwakilan NTB, menyoroti dari sisi kewenangannya dalam hal pengawasan anggaran publik. “(Kasus) ini bisa jadi acuan pengketatan pengawasan. Karena sebenarnya ada lubang – lubang yang tidak bisa ditutupi sehingga penyimpangan SPPD masih saja berlangsung,” kata Ridho.

Lubang itu misalnya, mereka bisa mendapatkan dua tiket yang asli dengan harga yang berbeda. “Harga yang lebih tinggi, menjadi laporannya. Sehingga ada keuntungan personal di dalamnya,” ungkapnya.

Kesimpulan pertemuan tersebut, lembaga yang hadir termasuk dari kalangan mahasiswa, sepakat akan mendorong dalam bentuk gerakan bersama untuk mendesak Kejaksaan Tinggi NTB atau Polda NTB mengusut temuan Inspektorat tersebut. Mereka juga akan menjaga dan menghindari agar kasus ini tidak dipolitisasi. Gerakan aliansi yang dibentuk murni karena gerah melihat uang rakyat dipergunakan tanpa pertanggungjawaban jelas.

“Berdasarkan kesepakatan bersama ini, maka kita akan sodorkan laporan ke penegak hukum,” tegas Koordinator Divisi Hukum Somasi NTB, Ahyar Supriadi, SH. Laporan akan diawali dengan pendalaman data, agar laporan tidak dianggap mengada ada. Laporan itu juga menjadi dasar wartawan untuk mengawal proses hukumnya. “Kami juga akan sampaikan laporan ini ke KPK. Sehingga menjadi dasar KPK untuk melakukan Korsup (Koordinasi dan Supervisi),” pungkas Akhyar. (ars)

Polda NTB Tunggu Laporan Masyarakat Dari Hal. 1 Kasubdit III TIpikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK dikonfirmasi Suara NTB di ruangannya, Jumat (22/8) mengakui sudah mendengar informasi terkait ini, bahkan sudah membaca di media. Hanya saja, belum ada gerakan apapun, termasuk puldata. ‘’Kecuali ada laporan dari masyarakat. Yang namanya laporan ya kita proses,’’ jawab Nurodin.

Dengan dasar laporan itu, kewenangannya bisa masuk, dengan tindaklanjut melalui puldata dan pulbaket. Soal kemungkinan kasus ini akan diusut tanpa ada laporan, bagi Nurodin bisa saja dilakukan. Tapi pihaknya masih menghargai apa yang sedang berlangsung di Inspektorat NTB saat ini, sebagai lembaga yang menemukan indikasi permasalahan SPPD sejak 2009 – 2013 tersebut. Karena dalam kewenangan itu, ada tim Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). “Biarkanlah Inspektorat bekerja dulu. Kan masih ada kesempatan mereka (oknum Dewan) mengembalikan apa yang menjadi temuan itu,’’ katanya.

Bukankah Judicial Review Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Tipikor, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana? Nurodin juga menjawab normatif terkait ini. Ia tetap berpegang pada prinsip menghargai kewenangan lembaga lain yang sedang berlangsung. Tapi pada bagian yang sama, pihaknya akan tetap memantau setiap

perkembangan proses pengembalian SPPD itu di Inspektorat. ‘’Nah kalau dalam proses pengembaliannya nanti masih bermasalah, kita baru bisa masuk (puldata),’’ terangnya.

Disinggung terkait pengalaman Polda yang pernah menyeret 16 tersangka SPPD Fiktif KSB, meski nilainya kecil, Nurodin mengakui itu memang bagian dari penegakan hukum yang harus dilakukan tanpa melihat besar kecilnya nilai kerugian.

Demikian dalam kasus ini, besarnya nilai bukan jadi ukuran utama, tapi fakta yuridis bahwa memang ada penyimpangan, cukup menjadi dasar untuk puldata pulbaket sampai penyidikan kasusnya. Juga tidak ada hambatan kaitan dengan jabatan, termasuk kaitan dengan indikasi keterlibatan anggota DPRD NTB di dalamnya. ‘’Tidak ada masalah, mau siapa terlibat. Cuma, nanti dulu, kita lihat perkembangannya,” terang Nurodin.

Apa yang disampaikan Nurodin ini kontradiktif dengan harapan lembaga pegiat antikorupsi, yang kecenderungan berharap ekspektasi penanganan kasus ini ke Polda NTB. Selain soal pengalaman penanganan kasus, ketika kasus ini diangkat Ditreskrimsus Polda NTB, akan mengikis kesan bahwa polisi hanya membidik kasus kecil saja. Sedangkan kasus besar terlewatkan. (ars)

Ada Waktu 60 Hari Dari Hal. 1 ketika dikonfirmasi usai membuka dialog budaya NTB di Mataram, Jumat (22/8).

Dijelaskan, tugas Majelis TP-TGR adalah mengusahakan agar semua temuan-temuan lembaga pemeriksa baik Inspektorat dan BPR RI yang tercantum dalam LHP dapat dituntaskan untuk ditindaklanjuti dengan baik.

Artinya, jika objek pemeriksaan diminta untuk mengembalikan adanya potensi kerugian negara maupun kerugian daerah maka harus dikembalikan. ‘’Hanya sebatas itu tugasnya. Tidak lebih, tidak kurang.

Bukan memaksa pengembalian tetapi memastikan sikap dari objek pemeriksaan.

Pengembalian itu masuk majelis penyelesaian dan sifatnya administratif. Tidak dalam bentuk ranah hukum,”imbuhnya.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB ini meminta kesadaran bagi objek pemeriksaan supaya dengan ikhlas dan sukarela melakukan

pengembalian potensi kerugian daerah sesuai dengan temuan dalam LHP. Jika ada pengembalian, walaupun itu diangsur, maka ada itikad baik. ‘’Yang salah itu kan defensif, ya jalan lain nanti ditempuh. Jalan lain itu kan ada rumusnya. Setiap temuan kerugian keuangan negara/daerah yang digunakan oleh siapapun, harus dikembalikan,’’ tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPRD NTB periode 2009-2014 harus mengembalikan biaya perjalanan dinas ke kas daerah karena menjadi temuan Inspektorat NTB. Jumlah biaya perjalanan dinas yang harus dikembalikan sejumlah anggota dewan itu sebesar Rp 4,5 miliar. Angka itu merupakan hasil temuan Inspektorat selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni 2011, 2012 dan 2013. (nas)

Halaman 5

Anggaran Bedah Kampung di Kota Mataram Diperkirakan Cair Akhir Agustus Mataram (Suara NTB) Anggaran bedah kampung untuk Kota Mataram diperkirakan cair akhir Agustus ini. Anggaran yang berasal dari Kementerian Sosial RI tersebut akan digunakan untuk perbaikan rumah kumuh dan sarana lingkungan yang ada di Kota Mataram.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos. Ia mengatakan pihaknya telah membuat kelompok siapa saja warga yang akan dibantu dengan program bedah kampung ini. Pihaknya juga sudah membuatkan rekening untuk masing-masing kelompok.

Rekening itu juga dikirimkan ke pemerintah pusat dan kelompok penerima tinggal menunggu pencairan. “Setelah cair kita akan lakukan perbaikan peru-

mahan dan sarana lingkungannya,” terangnya. Namun ia tak menyebut berapa anggaran yang akan digelontorkan kementerian untuk program ini.

Berdasarkan data Disosnakertrans Kota Mataram, jumlah rumah tak layak huni yang ada di Kota Mataram saat ini sebanyak 2.098 unit. Tahun 2013, rumah tak layak huni yang sudah tertangani oleh Dinas PU Kota Mataram sebanyak 489 unit. Pada tahun 2012, rumah tak layak huni yang ditangani pihaknya hanya 100 unit melalui dana APBN. Diharapkan tahun 2014 ini semua sisa rumah tak layak huni ini bisa dituntaskan.

Program ini disebutkan Khalik sebagai salah satu langkah mengurangi angka kemiskinan di Kota Mataram. Ia mengatakan Walikota Mataram telah

memerintahkan SKPD terkait untuk mengintervensi pengurangan angka kemiskinan di Kota Mataram. “Setiap tahun diminta turun 3,5 persen untuk angka kemiskinan dan sudah turun. Tahun 2012 (angka kemiskinan) sebanyak 42 ribu lebih sekarang tinggal 36 ribu,” klaimnya.

Untuk kategori warga yang tergolong sangat miskin, Disosnakertrans Kota Mataram mencatat jumlahnya saat ini sebanyak 5.577 orang. Jumlah ini merupakan data dari tahun 2012 dan hingga saat ini masih ditangani. Bantuan yang digelontorkan untuk warga sangat miskin yaitu Rp 1,9 miliar untuk tahap pertama tahun 2014 ini. Bantuan yang diberikan berupa uang tunai. Uang itu termasuk untuk bantuan pendidikan (sekolah) untuk anak-anak

Ratusan Warga Malaysia Dibawa Kawin Lari TKI Asal Lombok Mataram (Suara NTB) Ratusan warga Malaysia dibawa kawin lari oleh para TKI asal Lombok tiap tahun. Dua tahun yang lalu, diperkirakan jumlah warga Malaysia yang dibawa kawin lari mencapai 500 orang. Namun, saat ini angka itu sudah mulai menurun.

Hal tersebut dikatakan Head of Human Resources Simedarby Plantation Sdn Bhd Malaysia, Mohammad Fauzi Hassan didampingi Perwakilan Simedarby, H. Edi Sofyan ditemui usai bertemu Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Jumat (22/8) kemarin.

“Keluhan masyarakat Malaysia terus terang mereka banyak kehilangan keluarga karena dibawa kawin lari oleh para TKI. Adat (kawin lari) kita di sini sampai terbawa sampai ke sana. Setahun yang lalu diperkirakan 500 orang warga Malaysia yang dibawa lari oleh TKI asal Lombok,”ujarnya.

Ia mengatakan, dua tahun yang lalu, jumlah wara Malaysia yang dibawa kawin lari mencapai 500 orang. Namun sekarang trennya sudah mulai menurun.

Penurunan ini kemungkinan disebabkan kondisi warga Malaysia yang dibawa kawin lari ke Pulau Lombok sebagian besar cukup memprihatinkan. Pasalnya, warga Malaysia yang biasanya hidup serba berkecukupan di negaranya, tiba-tiba dibawa ke Lombok, kondisi mereka jauh berbeda.

TKI yang meninggalkan tempatnya bekerja itu perkara biasa.

Tetapi tidak banyak. Jumlah TKI di bawah Simedarby sebanyak 25 ribu orang, 20 ribu dari Lombok.

Karena banyak, maka banyak juga masalah. Tetapi lebih banyak yang baik, mesti ada segelintir yang tak baik.

Sementara itu, terkait dengan jumlah TKI yang meninggalkan tempatnya bekerja masih ditemukan di Malaysia. Namun, larinya TKI dari tempatnya bekerja penyebabnya berbeda dengan yang dulu. Jika dulu, TKI lari dari majikan karena kecilnya gaji yang didapatkan setiap bulan.

Namun sekarang mereka lari

(Suara NTB/nas)

SILATURAHMI - Perwakilan Simedarby, saat bersilaturahmi dengan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Jumat (22/8) kemarin. meninggalkan majikan karena persoalan keluarganya.

“Yang akhir-akhir ini banyak lari karena TKI mengalami masalah keluarga. Mungkin isterinya kawin dengan orang lain atau masalah lain. Itu sebenarnya mereka bisa minta pulang secara baik-baik namun begitu- ada masalah diputuskan sendiri, mereka lari pulang,”jelasnya.

Pasalnya, jika melihat dari gaji yang dipeorleh setiap bulan, setiap TKI dapat memperoleh Rp 3 juta sampai Rp 5 juta perbulan jika mereka rajin bekerja dengan jam kerja miulai pukul 07.00-14.00. Bahkan, jika lembur maka mereka dapat memperoleh gaji Rp 5 juta sampai Rp 12 juta perbulan.

Masih adanya TKI yang lari dari majikan, lanjut Fauzi Hasan karena banyaknya pintu keluar di Malaysia. Pada pintu-pintu keluar itu banyak sindikat-sindikat yang bermain yang menyediakan fasilitas kapal cepat bagi para TKI. Sehingga mereka dengan mudah keluar masuk wilayah Malaysia dari Batam dan Tanjung Pinang.

“Sindikasi itu sekarang keliling ke perkebunan-perkebunan sawit. Kalau dulu dia keliling mencari TKI yang kerja dengan gaji sedikit sekarang biasanya siapa yang mau pulang. Mereka mengenakan tarifnya 1.000-1.200 ringgit Malaysia setipa satu kali

penyeberangan,”tambahnya.

Meskipun masih banyak ditemukan TKI yang lari dari majikannya, ia menyebut saat ini trennya sudah mulai menurun. Jika dulu, dari 25 ribu TKI yang bekerja, sekitar 10 sampai 12 persen yang lari. Namun saat ini angkanya sudah di bawah itu.

Jaminan Hidup Layak Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada kesempatan itu, meminta kepada manajemen Simedarby Plantation Sdn Bhd, sebagai perusahaan yang mempekerjakan puluhan ribu TKI asal NTB itu untuk memberikan jaminan kehidupan yang layak.

Diharapkan, perusahaan agar selalu memperhatikan legalitas TKI NTB yang dikirim ke Malaysia. “Saya minta agar pihak Simedarby memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi TKI asal Lombok, dan segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan TKI agar terus diperhatikan dan ditingkatkan,” katanya.

Perwakilan Perusahaan milik Negara Malaysia atau GLC (Government Link Company) ini bertemu langsung dengan Gubernur, untuk bersilaturrahim dan mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Gubernur, atas dukungan yang diberikan selama ini. Sehingga, sampai saat ini, dari total TKI yang bekerja di sana sekitar 90 persen berasal dari Lombok. (nas)

Hari Ini, Golkar Tentukan Ketua DPRD NTB Dari Hal. 1 Keterwakilan ini, menurut Chris, bisa menguntungkan Partai Golkar dalam upaya menjaga basis pendukung mereka di daerah tersebut. ‘’Meskipun pemilihnya lebih sedikit dari Lombok Timur, tapi Golkar di Lombok Tengah selalu menyumbangkan kursi terbanyak dari daerah lainnya di NTB. Beringin itu lebih subur tumbuhnya di Loteng,’’ ujar keponakan Theo L. Sambuaga ini.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH, enggan mengomentari pernyataan Chris tersebut. Menurutnya, Chris telah dinonaktifkan dari kepengurusan Partai Golkar dan tidak lagi punya hak suara dalam rapat – rapat Partai Golkar. “Ndak bisa punya hak suara, hak bicara, sudah bukan

pengurus,” tegasnya.

Isvie menjelaskan, rapat pleno yang digelar Partai Golkar NTB hari ini hanya akan memutuskan tiga nama, yang kemudian dikirimkan ke Jakarta. Nantinya, Ketua DPD Golkar NTB bersama pengurus DPP Golkar akan memutuskan satu nama untuk ditunjuk sebagai Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar.

Isvie sendiri tidak menampik kemungkinan bahwa ia bisa saja disertakan dalam nominasi Ketua DPRD NTB tersebut. “Saya dalam kelompok yang Insya Allah ikut juga karena saya kan juga terpilih (sebagai anggota DPRD NTB). Saya perempuan satu – satunya. Mungkin juga saya diusulkan, saya belum tahu kan. Tapi saya tidak bermanuver seperti kawan – kawan. Kalau memang sudah takdir Allah, kita jalani saja,’’ ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, kandi-

dat lainnya, H. Umar Said, S.Ag yang namanya sempat disebut oleh Zaini Arony akan diusulkan sebagai kandidat Ketua DPRD NTB dari Partai Golkar enggan berspekulasi seputar kansnya untuk ditunjuk. “Kita serahkan sama pleno. Besok (hari ini) itu kan hanya ditetapkan calon – calon pimpinan yang sesuai dengan kriterianya. Nanti intinya tetap di Pak Ketua dan pusat yang menentukan,’’ujarnya.

Umar juga menegaskan tidak tepat jika berbicara sentimen kedaerahan atau pertimbangan geopolitik dalam penentuan kandidat ini. ‘’Kita ini kan tidak berbicara besok calon terpilihnya.

Hanya besok bicara kriteria, kemudian kriteria itu siapa yang masuk, kemudian diusulkan.

Tidak perlu muncul sentimen itu.

Karena yang memutuskan besok itu ketua (Zaini Arony) sama DPP,’’ pungkasnya. (aan)

mereka, bantuan kesehatan dan bantuan untuk membeli kebutuhan pokok.

Beberapa barometer untuk mengidentifikasi warga yang tergolong sangat miskin ini disebutkan Khalik diantaranya tidak bisa makan dua kali sehari, taraf kesehatan masih jauh, kalau wanita hamil tidak bisa memperhatikan kesehatannya, tidak bisa memeriksakan diri ke dokter, dan rumah mereka juga masih tidak layak huni.

Ditargetkan warga yang tergolong miskin ini sudah selesai ditangani sampai tahun 2015 mendatang. Minimal kategorinya tidak lagi sangat miskin. Walaupun nanti sudah tak lagi masuk kategori sangat miskin, mereka akan tetap mendapatkan bantuan dari Pemkot Mataram.

Selain melalui program be-

dah kampung yang dibiayai pemerintah pusat, program penurunan angka kemiskinan yang dilakukan Disosnakertrans adalah dengan memberikan bantuan sosial, berbagai macam pelatihan dengan tujuan mengurangi ketergantungan masyarakat miskin terhadap kondisi yang dialami.

Bantuan untuk usaha juga diberikan pihaknya melalui Kelompuk Usaha Bersama (KUBe). Anggaran bantuan untuk KUBe berasal dari Kementerian Sosial RI yang tahun ini nilainya mencapai Rp 7 miliar.

“Tahun ini anggarannya hampir Rp 7 miliar masuk ke Kota Mataram dan sudah terealisasi, sudah jalan di lapangan.

Bantuan ini tidak ada melalui dinas tapi langsung ke kelompok masyarakat,” ujarnya. (yan)

Isu Mutasi Kembali Berhembus Taliwang (Suara NTB)Gerbong mutasi di lingkup pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya masih akan terjadi. Ini dikarenakan masih adanya sejumlah posisi jabatan yang masih lowong dan hingga ini belum terisi.

Setidaknya ada dua jabatan strategis yang masih lowong, pertama sekretaris Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Daerah (DPPKD) dan sekretaris Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) yang sebelumnya sama-sama ditinggalkan pejabanya setelah mendapatkan promosi jabatan menduduki pimpinan di dinasnya masing-masing.

Kabag Humas dan PDE KSB Najamuddin Amy, S.Sos mengatakan, kemungkinanakan dilakukannya mutasi pegawai dalam waktu dekat sangat terbuka. “Kemungkinan besar akan ada (mutasi), karena kita lihat sendiri ada dua posisi jabatan sekdis yang lowong saat ini,” terangnya

kepada wartawan, Jum’at (22/ 8).

Meski dapat memastikan, Najamuddin tak berani menyebutkan soal waktunya.

Ia mengatakan, dengan kondisi yang ada kemungkinan proses mutasi tersebut bisa segera terjadi. “Mungkin juga sekarang sedang digodok karena tentu pemeirntah tidak ingin ada kekosongan pejabat yang menyebabkan pelayanan ke masyarkat terhambat,” timpalnya.

Najamuddin kembali menyatakan, kegiatan mutasi di lingkup pemerintah adalah hal biasa. Karena fungsi mutasi selain dalam rangka pemaksimalam pelayanan pemerintah kepada masyarkat di sisi lain juga untuk kepentingan pegawai dalam rangka pembinaan. “Jadi biasa saja.

Dan yang paling penting pelayanan kepada masyarkat harus tetap berjalan. Dan untuk menjamin itu diperlukan kelengkapan perangkat dan salah satunya unsur pegawai,” pungkasnya. (bug)

Gugur karena Narkoba Dari Hal. 1 Dia menjelaskan, seluruh calon mahasiswa tersebut terbukti positif sebagai penyalahguna narkoba dari hasil tes urine yang dilakukan panitia seleksi masuk perguruan tinggi negeri Unram bersama tim dari Poliklinik Fakultas Kedokteran Unram.

Selain dari calon mahasiswa yang lulus dari seleksi mandiri, kata Wirasapta, panitia juga menggugurkan sejumlah calon mahasiswa baru Unram yang lulus seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) murni yang digelar terlebih dahulu secara nasional. ‘’Ada lebih dari 13 calon mahasiswa yang kami gugurkan, sebagian besar dari yang lulus seleksi mandiri. Jumlah itu jauh menurun jika dibandingkan temuan tahun lalu sebanyak 31 orang,’’ sebutnya.

Pihaknya menggugurkan seluruh mahasiswa pengguna barang haram tersebut karena sudah diatur dalam persyaratan penerimaan maha-

siswa baru.

Wirasapta menjelaskan, kampusnya tidak akan memberikan toleransi kepada calon mahasiswa yang positif sebagai pengguna narkoba. “Aturan itu juga berlaku bagi mahasiswa yang sudah aktif kuliah. Kalau ada yang terbukti sebagai penyalahguna kami langsung berhentikan meskipun dia sudah mahasiswa semester atas,” ucapnya.

Menurut dia, penyalahgunaan dan peredaran narkoba harus diberantas karena sangat membahayakan masa depan generasi muda sebagai penerus bangsa.

Oleh sebab itu, pihaknya tidak menginginkan ada calon mahasiswa maupun mahasiswa yang sudah aktif kuliah membawa pengaruh barang haram tersebut ke dalam lingkungan kampus. “Kami komitmen membantu aparat untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Jangan sampai kampus juga dijadikan pasar peredaran,” kata Wirasapta. (ant/Bali Post)

Dewan Tampik Perjalanan Dinas Fiktif Dari Hal. 1 beberapa kasus juga terungkap hanya karena persoalan PJPU yang diketahui palsu. Padahal, hampir setiap pengguna jasa penerbangan tidak mungkin mengetahui apakah PJPU yang mereka peroleh dari petugas di bandara asli atau palsu.

Terpisah, anggota Komisi I DPRD NTB, Noerdin H. M. Jacub, kepada Suara NTB belum lama ini menjelaskan bahwa setiap temuan hasil

pemeriksaan seharusnya didukung pula oleh bukti – bukti yang cukup, kompeten dan relevan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan yang benar. ‘’Apakah sesuatu itu cukup bukti untuk dapat diklasifikasi sebagai temuan atau bukan temuan,’’ ujarnya.

Noerdin menambahkan, bukti – bukti dimaksud dapat berupa bukti administrasi, bukti kesaksian, bukti fisik, dan bukti lainnya yang bisa disamakan sebagai bukti. (aan)

Klinik Kesehatan Mantan Anggota DPRD Lobar Disita Kejaksaan Dari Hal. 1 Tim jaksa yang dipimpin Kasi Intel Mawardi, SH datang sekitar pukul 09.00 Wita setelah berkoordinasi dengan Polsek Narmada.

Tim langsung masuk ke klinik berlantai dua di Jalan Golf Nomor 9 X itu, menemui petugas receptionist dan meminta izin untuk pemasangan spanduk penyitaan.

Setelah memilih posisi yang tepat, tim Kejaksaan menempel spanduk bertuliskan ‘’Tanah dan bangunan ini telah disita oleh jaksa eksekutor pada Kejaksaan NegeriMataram’’. Lanjutantulisan spanduk itu, ‘’Penyitaan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 3/PID.SUS/2013/ PTM Tanggal 2 Mei 2013 dalam perkara Tindak Pidana Korupsi H.Lalu Hardiarta’’.

Setelah memasang spanduk, tim naik ke lantai dua menemui istri Hardiarta, Hj. Rohani dan

anaknya Anita. Tim didampingi Unit Reskrim Polsek Narmada, menyodorkan berita acara penyitaan dan tanda tangan saksi. Proses ini sempat alot. Keluarga terpidana sempat secara lisan meminta eksekusi tidak dilakukan, dengan tawaran alternatif aset yang lain. Namun karena sudah melalui keputusan hukum, Kejaksaan tetap melaksanakan tugasnya.

Akhirnya setelah diberi pengertian, Rohani dan anaknya menandatangani berita acara tersebut, didampingi aparatur desa. Rohani sempat menyampaikan, ia sudah bercerai dengan Hardiarta, namun itu tak mempengaruhi dan eksekusi tetap berlangsung.

Sisi lain pantauan Suara NTB, suasana klinik tampak sepi. Hanya terlihat dua petugas receptionist dan perawat di ruang loby. Sementara kebanyakan ruangan perawatan kosong. Dua petugas itu mengaku

gundah setelah melihat langsung proses penyitaan, terutama nasib mereka setelah aset itu terjual ke orang lain.

Sementara itu dari pihak keluarga Hardiarta tidak ada sedikit pun komentar. Melalui tim eksekusi, mereka kooperatif dan menyerahkan proses penyitaan sampai dengan pelelangan itu.

Kajari Mataram Rodiansyah, SH kepada wartawan mengatakan, eksekusi itu dilakukan karena pada prinsipnya, dalam rangka memulihkan kerugian negara. Itu juga tidak terlepas dari putusan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Di mana dalam pasal 18 UU Tipikor, atas perbuatan terdakwa Hardiarta, negara dirugikan Rp 853 juta lebih. ‘’Karena setelah satu bulan pascaputusan, terpidana tidsak bisa mengembalikan kerugian negara, maka jaksa Tipikor berhak mengeksekusi harta

kekayaan terpidana,’’ terang Kajari didampingi Kasi Pidsus Hendry Antoro dan Kasi Intel Mawardi.

Dijelaskannya, eksekusi itu bukan kaitan dengan harta kekayaan terpidanahasilkorupsi.Tapimenurutnya, penyitaan tersebut berkaitan dengan harta kekayaan yangmemangharusdieksekusiberdasarkan putusan pengadilan. ‘’Sebab sampai dengan satu bulan sejak kasus ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak ada upaya kooperatif pengembalian kerugian negara oleh terpidana Hardiarta,’’ tegasnya.

Pihaknya akan fair dan mempertimbangkan sisi kemanusiaan dalam langkah hukum tersebut. Setelah lelang, jika ada kelebihan, maka dikembalikan ke keluarga terpidana. Klinik juga akan tetap dibiarkan beroperasi, asal tidak menghalangi upaya pelelangan nanti.

Lalu Hadiartha, mantan anggota DPRD Lobar, merupakan terpidana kasus korupsi dana Bansos Lobar tahun 2008.

Dia dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun 10 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta.

Selain itu pengadilan juga memutuskan menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada negara, Cq Pemerintah Kabupaten Lombok Barat sebesar Rp 853,570 juta lebih.

Dengan ketentuan apabila dalam jangka satu bulan setelah putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap terdakwatidakmembayaruangpengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh kejaksaan dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut. Dan bila terdakwa tidak bisa mengganti, maka terdakwa akan dipidana selama dua tahun penjara. (ars)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Halaman 6

Setahun ’’Jendela Sastra” ’’Suara NTB’’

Folder untuk Imajinasi Keamanan ’’Roh’’ Pariwisata BEBERAPA waktu lalu, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengumpulkan sejumlah pelaku pariwisata dan pemilik hotel di wilayah setempat. Mereka dikumpulkan, mencermati situasi dan kondisi keamanan di kawasan wisata Loteng bagian selatan, dalam bebarapa bulan terakhir yang semakin memburuk.

Dikatakan kondisi keamanan memburuk, karena ada kecenderungan aksi tindak kriminalitas yang mengganggu kenyaman wisatawan kian meningkat. Pertemuan dipimpin langsung Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, didampingi Kepala Dinas Kebudayan dan Pariwisata (Disbudpar) Loteng, H.L. Putrie.

Terkait dengan memburuknya situasi keamanan di kawasan wisata seperti di kawasan Pantai Kuta, Selong Belanak dan kawasan wisata lainnya, para pelaku wisata yang hadir mengaku cukup prihatin. Menurutnya, kondisi tersebut harus segera dicarikan penyelesaiannya. Supaya tidak sampai berlarut-larut. Karena dikhawatirkan bisa mengganggu perkembangan pariwisata di Loteng khususnya dan NTb secara umum.

Keluhan pengelola pariwisata di Loteng juga disampaikan pelaku wisata lainnya. Seorang pemilik travel agent yang bermarkas di Kota Mataram juga mengeluhkan wisatawan yang di-handle-nya kehilangan sepeda motor di kawasan wisata Loteng bagian selatan baru-baru ini. Sepeda motor yang digunakan wisatawan itu, ternyata diperolehnya dengan cara menyewa di sebuah tempat penyewaan sepeda motor. Ketika ditinggal beberapa saat, sepeda motor sewaan itu raib di tempat parkir, padahal saat diparkir, sepeda motor dengan stang terkunci.

Wisatawan itu kelabakan dan bingung. Ia semakin terpukul, setelah tempat penyewaan sepeda motor itu memintanya membayar ganti rugi sebesar Rp 10 juta untuk mengganti motor yang hilang. Wisatawan itu tidak saja menggerutu, tetapi ia juga sangat kecewa dengan keamanan tempat wisata yang dikunjunginya ternyata tidak aman.

Menyusul mencuatnya persoalan keamanan di kawasan wisata, pihak-pihak terkait justru saling melempar tanggung jawab. Padahal sebenarnya persoalan keamanan, tidak saja menjadi tanggung jawab aparat keamanan. Juga tidak saja menjadi tanggung pemilik hotel dan pelaku pariwisata lainnya. Persoalan keamanan adalah tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Harus ada kesadaran dari masyarakat, untuk bersama-sama menjamin keamanan di wilayahnya masing-masing. Harus ada kesadaran bahwa pembangunan pariwisata tidak saja menguntungkan pemilik hotel, pelaku pariwisata, pemerintah daerah (dari PAD) juga masyarakat.

Pembangunan pariwisata merupakan sektor unggulan di NTB. Berbagai upaya dilakukan untuk menyukseskan program unggulan itu. Misalnya dengan melakukan promosi serta memperbaiki infrastruktur di kawasan wisata. Namun upaya yang dilakukan dengan mengeluarkan biaya besar itu, hasilnya tidak akan maksimal ketika persoalan keamanan masih belum tuntas.

Keamanan adalah ‘’roh’’ pariwisata. Jika destinasi bagus dan memikat serta fasilitas pendukungnya sangat memadai, akan siasia jika wisatawan takut datang karena keamanan di wilayah itu tidak terjamin. Promosi yang menghabiskan dana besar pun akan mubazir, jika persoalan keamanan belum menemukan solusinya.

Bagaimana wisatawan mau datang, jika destinasi wisata yang mereka kunjungi tak aman. Padahal mereka datang berlibur untuk mencari ketenangan dan kenyamanan. Karena itu, persoalan keamanan harus menjadi prioritas untuk dituntaskan. (*)

ETAHUN yang lalu, tepatnya pada 24 Agustus 2013, Harian Suara NTB membuka halaman “Jendela Sastra” . Dibukanya halaman yang kemudian memuat karya sastra berupa cerpen dan puisi ini, bisa dibilang merupakan peristiwa bagus dalam hubungannya dengan perkembangan sastra di NTB. Sebelumnya hampir tidak ada media massa yang menyediakan ruang semacam itu, sebuah ruang profesional yang memberikan kemungkinan price and value (harga dan nilai) bagi penulis dan karya sastranya. Memang sempat terlihat di beberapa koran dan tabloid yang terbit di Kota Mataram ada sedikit ruang untuk karya berupa puisi atau cerpen, tapi sama sekali tidak dikelola secara profesional. Akibatnya, banyak penulis-penulis lokal yang mempertaruhkan karyanya ke media luar, atau membuat mediamedia sendiri, seperti buletin atau majalah yang cetaknya terbatas dan susah untuk bertahan lama.

Dalam Musyawarah Sastrawan NTB tahun 2012 di Lombok Timur, saya menyampaikan pendapat bahwa satu hal yang belum pernah dilakukan sebagai bagian dari niat menghidupkan, menggerakkan dan menggiatkan kehidupan bersastra adalah menyediakan ruang yang intens dan konsisten sebagai medan interaksi dan kompetisi. Kehadiran ruang semacam itu juga akan turut membuka peluang bagi penulis-penulis baru yang pada gilirannya kemudian menciptakan atmosfer sastra yang lebih luas. Darisana kemudian peluang apresiasi atau dengan kata lain tumbuhnya “pasar” sastra dapat dimulai.

Cara-cara lain seperti sayembara sastra terbukti tak efektif, sebab paling-paling hanya dilaksanakan setahun sekali dan memunculkan penulis-penulis dadakan yang hanya berkarya untuk mengikuti sayembara semata, dan setelah itu tak berkarya lagi.

Pada wacana yang lain, kehadiran halaman sastra juga bisa menjadi muara bagi sejumlah rencanarencana kegiatan seperti lokakarya, kelas-kelas sastra independen, atau komunitas-komunitas sastra yang pada tahun-tahun belakangan ini terlihat menggeliat. Artinya, hasil karya yang diciptakan setelah melalui diskusi, sharing, maupun gesekan antar penulis dapat terakomodir sehingga

Oleh :

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

bisa diakses oleh publik pembaca atau apresian. Sehingga keluhan sejumlah penulis muda atau yang baru mau belajar menulis tentang minimnya ruang-saring dimana mereka dapat “menguji” karya kreatifnya dapat terpecahkan. Memang, tentu saja, satu ruang itu saja tidaklah cukup. Tetapi adanya ruang baru semacam itu akan signifikan posisinya apabila dikelola dengan baik.

Satu kebijakan yang saya kira cukup baik yang diterapkan pada halaman “Jendela Sastra” Suara NTB adalah diutamakannya penulis-penulis lokal. Memang, bisa jadi yang sedikit dikorbankan adalah perkara kualitas. Tapi di daerah ini, harus diakui, kita mesti berbicara dulu perihal kuantitas sebelum bicara kualitas, agar aspek komparatif dapat diperiksa secara matang. Memang sempat muncul beberapa sastrawan luar NTB, misalnya Dadang Ari Murtono (Mojokerto) dan Kurnia Hidayati (Batang). Tapi jumlahnya sangat sedikit di banding penulis lokal.

Dengan kebijakan itu bermunculan penulis-penulis sastra lokal yang bisa dikatakan mewakili setiap generasi. Meskipun jumlahnya juga masih belum cukup banyak, tetapi setidaknya dalam setahun ini halaman “Jendela Sastra” telah menampilkan berbagai bentuk dan tema dalam tiap-tiap karya yang dimuat, sekaligus memperlihatkan penyebaran lokus-lokus sastra yang ada di tiap wilayah, terutama di Pulau Lombok.

Pada edisi pertama misalnya, terbit cerpen “Melawan Kucingkucing” karya Imtihan Taufan, salah satu cerpenis yang sangat produktif pada tahun 90-an, dengan konsistensinya pada gaya absurd. Dari angkatan itu ada pula nama DG Kumarsana.Tapi lebih menggembirakan adalah munculnya sejumlah penulis cerpen yang lebih muda. Beberapa diantaranya bahkan baru hendak memulai karir sastranya. Memang ada beberapa nama yang cerpen-cerpennya sering muncul di koran-koran luar, semisal Tjak S. Parlan, Budi Afandi, atau Risda Nur Widia.

Tetapi nama-nama seperti Atanasius Rony Fernandez, Marlinda Ramadhani, Willadah Azzahra, atau Iin Farliani belum begitu dikenal. Namun, tak bisa dipungkiri

anak-anak muda itu begitu berbakat dan punya harapan cerah.

Dari genre puisi nama yang muncul lebih banyak lagi. Lombok Timur menampilkan diantaranya Fatih Kudus Jaelani, Ilham Fahmi, Rifat Khan, Yogie S. Memeth.

Lombok Utara ada Imam Safwan dan Yusran Hadi. Selain itu namanama seperti Meguri Soma, Mohamad Baihaqi Alkawy, Gustu Sasih, Lalu Syamsul Arifin, Rangga Ontar Mahesa, Ichwanussofa meletupkan kemungkinan-kemungkinan kreatif lain. Tak ketinggalan penyair-penyair muda dari kaum hawa. Ilda Karwayu dan Eny Sukreni adalah nama-nama terdepan yang puisi-puisinya akhir-akhir ini muncul di koran-koran nasional.

Selain itu ada Rina Yulianti, Laelatul Eli Erma atau Nurrahmi Yuliana Putri, yang kebetulan ketiganya adalah “alumni” Pengajian Sastra Senin Sore. Alhasil, tahun pertama halaman “Jendela Sastra” jadi semacam folder untuk imajinasi yang ditransformasi ke dalam teks-teks sastra dan kelak tentu saja akan menjadi catatan penting sejarah sastra di daerah ini.

Sekarang yang perlu diperhatikan adalah bagaimana agar halaman “Jendela Sastra” tersebut meningkatkan kualitas kurasi maupun tampilannya (termasuk konsistensinya), sehingga secara internal dapat menjadi ciri-khas dari koran Suara NTB yang tak dimiliki oleh koran lain. Pun secara eksternal, dengan begitu, kompetisi sastra pelan-pelan akan meningkat dan pada waktunya nanti tumbuh “nilai” tersendiri dari halaman itu. Nilai yang menjadi “gengsi” lain sehingga memperoleh eksistensinya sebagai ruang yang diperhitungkan pengaruhnya. Banyak kendala dan tantangan, tentu saja. Terutama mungkin pada masalah finansial. Saya kira disinilah pemerintah, khususnya dinas yang mengurusi masalah kebudayaan, kesenian, dan pendidikan dapat mengambil perannya. Tidak perlu diragukan, bagaimana peran sastra dalam membangun nalar berpikir kreatif, imajinatif sekaligus kritis. Karena itu sastra harus sudah ada pula dalam konsepsi pendidikan sejak dini. Terbelenggunya imajinasi membuat kreatifitas mandul. Sedangkan ketidakbiasaan dalam berlaku kreatif

mengakibatkan lemahnya daya kritis. Di negara-negara maju sastra ditempatkan sebagai bagian penting dari pendidikan. Remajaremaja sekolah disana khatam karya-karya klasik dalam khazanah sastra dunia. Ini logika yang kemudian kita temukan hubungannya apabila kita melihat nalar disana berkembang pesat, itu karena latihan dan pengajaran membiasakan dialektika. Dalam karya sastra yang multi tafsir peluang dialektika itu terbuka lebar.

Sebagai dobrakan dari kebekuan kompetisi sastra (atau bahkan seni pada umumnya), baik kiranya koran Suara NTB membuka peluang kerjasama dengan pemerintah daerah dalam mengelola halaman “Jendela Sastra”. Supaya efek yang dihasilkan dapat menjangkau lokus yang lebih luas. Terutama untuk merambah ke sekolah-sekolah, membuka imajinasi dan proses kreatif remaja dalam bentuk teks-teks sastra.

Dan pemerintah daerah tak bisa menutup mata pada kemungkinan ini, kecuali apabila benar bahwa ungkapan-ungkapan yang meninggikan posisi sastra hanyalah jargon-jargon belaka. Dan itu saya kira adalah hal yang celaka.

Konsep Ampenan tiru gaya Eropa Yang penting jangan meninggalkan budaya lokal

*** Warga NTB keluhkan mahalnya harga beras Daya beli masyarakat harus ditingkatkan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Halaman 7

Pemkot Mataram akan Tertibkan Ratusan Perusahaan Tak Berizin

Bisnis Perhotelan Makin Kompetitif BERKEMBANGNYA asumsi masyarakat tentang menggiurkannya bisnis perhotelan telah berkontribusi terhadap peningkatan jumlah hotel di NTB. Di satu sisi, ini mengindikasikan dampak positif dari sisi investasi, namun di sisi lainnya akan terjadi persaingan hotel yang kian kompetitif.

Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Provinsi NTB, I. Gusti Lanang Patra tidak menampik jika jumlah hotel di Kota Mataram dan Lombok Barat khususnya kian menjamur. Utamanya hotel-hotel kelas melati.

Menjamurnya jumlah hotel ini menurutnya lebih dikarenakan berkembangnya perspektif para investor yang beranggapan, bahwa tingkat kunjungan wistawan akan terus meningkat. Dengan harapan lain akan banyaknya kegiata-kegiatan MICE berskala nasional dan internasional di daerah ini. “Kalau seratus orang berfikir seperti itu, maka akan ada seratus hotel yang akan muncul. Ini kecenderungan yang terjadi sekarang. Mestinya harus dikalkulasikan dulu,” paparnya pada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/8).

Menjamurnya jumlah hotel ini, lanjut Lanang Patra memang tidak saja berlaku di Provinsi NTB, tetapi demikian halnya dengan investasi-investasi hotel di daerah lainnya, Sulawesi, Surabaya, Bali. Padahal tetap saja, ada masanya tingkat kunjungan akan tinggi, dan ada kalanya juga tingkat kunjungan wisatawan mengalami penurunan, teragantung musim.

“Kalau lagi musim sepi, hotel akan teriak, dan ramairamai akan turunkan tarif, ini yang terjadi sebenarnya,” tambah GM Hotel Lombok Raya ini. Perlu diingat, mestinya penambahan jumlah hotel harus disesuaikan dengan tren peningkatan kunjungan wisatawan. Perlu diingat jika wisatawan yang datang ke NTB kepentingannya beragam, dan tidak mesti semuanya akan menggunakan jasa hotel.

Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan MICE. Penambahan jumlah hotel, harusnya juga melihat sejauh mana perkembangan kunjungan wisatawan, atau berapa jumlah maskapai penerbangan yang masuk dari dan ke NTB. Sepanjang jumlah tamu yang datang akan sebanding dengan jumlah kamar hotel yang tersedia, baginya tidak menjadi soal. Pesan yang coba ia selipkan, jangan sampai jumlah hotel justru tidak sebanding dengan jumlah kunjungan yang datang ke NTB. Akibatnya akan terjadi persaingan yang tidak sehat.

“Hotel di Bali, Surabaya yang sering kita dengan kalau pertemuan, juka bisa over suplay, dan banting harga,” katanya. Julmah hotel saat ini di NTB, yang terdaftar di PHRI tak lebih dari 300 hotel.

Sekarang banyak menjamur hotel yang belum terdaftar di PHRI. “Di Mataram saja coba tanya dinas yang mengeluarkan izin, banyak sekali hotel bermunculan,” tambah Lanang Patra, seraya menambahkan bahwa NTB tidak menutup kemungkinan akan over suplay juga. Mengcu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB terakhir, bulan Mei 2014, Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel bintang mengalami peningkatan dibandingkan bulan April 2014.

TPK bulan Mei 2014 tercatat sebesar 52,57 persen, naik 9,56 point dibandingkan keadaan bulan April 2014 dengan TPK 43,01 persen. Namun dibandingkan dengan TPK bulan Mei 2013 yang mencapai 56,03 persen, turun 3,46 point.

Rata-rata lama menginap (RLM) tamu hotel bintang pada bulan Mei 2014 tercatat 2,33 hari, turun 0,05 hari dibandingkan dengan RLM bulan April 2014 yang mencapai 2,38 hari. Namun bila dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2013 yang mencapai 2,77 hari, terjadi penurunan 0,44 hari.

Jumlah tamu yang menginap pada hotel bintang bulan Mei 2014 tercatat 48.605 orang, jumlah ini mengalami peningkatan 27,85 persen dibanding bulan April 2014 yaitu sebanyak 38.018 orang. Demikian pula jika dibandingkan dengan bulan Mei 2013 yaitu sebanyak 37.001 orang, mengalami peningkatan sebesar 31,36 persen.

TPK hotel non bintang pada bulan Mei 2014 tercatat 24,96 persen, naik 0,48 point dibandingkan dengan TPK bulan April 2014 yang tercatat 24,48 persen.

Namun bila dibandingkan dengan TPK bulan Mei 2013 yang mencapai 33,39 persen, turun 8,43 point. Ratarata RLM hotel non bintang pada bulan Mei 2014 mencapai 1,74 hari, turun 0,10 hari dibandingkan bulan April 2014.

Demikian pulan bila dibandingkan dengan RLM bulan Mei 2013 yang tercatat 1,94 hari, t u r u n sebesar 0 , 2 0 hari. (bul)

Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram berencana segera akan turun menertibkan rartusan perusahaan yang diduga tidak berizin. Terkait hal ini, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa meminta kesadaran para pengusaha untuk segera mengurus izin usahanya.

Apalagi saat ini pengurusan izin usaha di BPMP2T cukup mudah dan cepat. “Belum adanya kesadaran (pengusaha) untuk mengurus itu.

Kita mengharapkan kesadaran itu. Kita tetap mengimbau mereka untuk mengurus izinnya” ujarnya, Jumat (22/8).

Cokorda mengatakan terkait pengawasan di lapangan adalah kewenangan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Jika ada temuan adanya perusahaan yang tak berizin, pengusaha diminta untuk mendatangi BPMP2T untuk mengurus izin

panjang,” ujarnya. Apalagi saat ini proses pengurusan perizinan di Kota Mataram lebih mudah karena telah diberlakukan sistem satu pintu. (yan)

Penangkar Benih Pangan Dambakan Dukungan Pemerintah

Mataram (Suara NTB) Rata-rata para penangkar benih unggulan pangan, komoditi kedelai dan padi saat ini merasa cukup kesulitan pasar.

Di satu sisi, para penangkar juga sedang terdesak untuk menyetor pinjaman bank yang bunganya tinggi. H. Kordianto, mewakili beberapa penangkar lainnya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (22/ 8) mengatakan, pihaknya tidak

tahu kemana memperluas pasar penjualan. Padahal, dari sisi kualitas benih, ia meyakinkan bahwa hasil penangkaran benih kelompok petani sudah diakui kualitasnya secara nasional.

“Sudah terkenal kalau dari sisi hasil penangkaran benih.

Makanya kami bisa menyuplay sampai Bali. Kalau di NTB sampai Sumbawa. Ada juga yang di suplay ke Kalimantan,” demikan H. Kordianto.

Pengembur, Lombok Tengah, menurutnya menjadi daerah sentra benih unggulan. Benih-benih yang dihasilkan para penangkar di daerah tersebut kualifikasinya memenuhi standar nasional.

Bahkan pemerintah pada program-program tertentu kerap mengambil benih padi dan kedelai di penangkar di sana.

Dari sisi produksi benih, bagi para penangkar sudah dijamin kualitas dan kuantitas produksinya jika ditanam petani. Artinya sudah ada jaminan bahwa pasar cukup menerimanya. Hanya saja kendala akses

pasar yang masih lemah.

Yang paling memberatkan adalah bagaimana menjual benih-benih yang diproduksi para penangkar, guna memenuhi kewajiban membayar kredit dan bunga bank yang tinggi. “Kalau ada pasar luar bisa mendorong semangat kita,” katanya.

Penangkar memang kerap merugi akibat terbatasnya jaringan pasar ini. Merugi yang ia

maksudkan, penangkar setiap tahun melakukan produksi benih nonstop. Jika over produksi, tak jarang kedelai-kedelai yang diproduksi malah menjadi konsumsi sendiri para penangkar.

“Karena pangsa pasar cari sendiri, kalau tidak bisa jual, benihnya jadi kita makan,” tambah H. Kordianto.

Bahkan untuk menyiasati produksi bisa terserap, tak

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3167HE NOKA/NOSIN: MH1JF8115AK082476/JB81E1083085AN.ERNI PATMAWATI HILANG DISEKITAR JL. ADI SUCIPTOAMPENAN

DIJUAL

DIJUAL

(Suara NTB/dok)

Cokorda Sudira Muliarsa

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bug)

hambat,” ujarnya. Sosialisasi juga terus digencarkan pihaknya, baik melalui brosur maupun spanduk sehingga para pengusaha sadar pentingnya memiliki izin usaha.

Beberapa waktu lalu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan ratusan perusahaan di Kota Mataram yang tak berizin harus diberikan sanksi. Ia meminta kepada dinas terkait untuk memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Namun tentunya pemberian sanksi harus dilakukan secara prosedural, mengikuti mekanisme yang berlaku.

DAGANG BERAS Pedagang beras di pasar tradisional Mandalika, Kota Mataram. Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dinilai rendah dipandang berkorelasi dengan mahalnya harga beras seperti yang dirasakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah di NTB.

H. Kordianto

Lanang Patra

perdagangannya.

Pengurusan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan disebutkan Cokorda bebas biaya. Selain itu prosesnya juga cukup gampang sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha tidak mengurus izinnya. Pengurusan SIUP maupun TDP juga tidak memakan waktu lama, sekitar tiga hari pengusaha bisa langsung memegang SIUP dan TDP. “Pelayananya sudah bagus, sudah cepat, kita proses sesuai dengan prosedur. Kalau berkas permohonannya sudah lengkap dan benar, tidak ada yang di-

“Harus ada sanksi, jangan dibiarkan,” tegasnya. Banyaknya perusahaan tak berizin ini disebutkan akan berdampak pada capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

Ia menyampaikan sebelum diberikan sanksi seperti penutupan usaha atau pencabutan izin usaha, institusi terkait harus mengikuti prosedur yang berlaku seperti memberi teguran lisan dan peringatan tertulis kepada perusahaan tersebut. Sanksi penutupan disebutkan Mohan sebagai langkah terakhir yang harus dipilih setelah diberikan teguran lisan dan peringatan tertulis.

Seharusnya para pengusaha yang izin usahanya akan habis atau mati, segera mengurus izinnya di BPMP2T. Mereka tidak harus menunggu izin usahanya habis baru kemudian diurus kembali. “Sebelum mati seharusnya diper-

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

jarang langkahnya para penangkar dengan menyerahkan produksinya kepada pengusaha, atau pengepul dengan dibayar pada musim tertentu.

Ia mengharapkan pemerintah bisa menunjukkan pasar penjualan yang lebih luas, sembari memaksimalkan promosi melalui kegiatan Pasar Lelang yang diadakan Disperindag pada waktu-waktu tertentu. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Halaman 8

Pelayanan Kurang Prima

DITUTUP - Lokasi tambang ilegal di Lingsar yang ditutup Distamben dan tim terpadu.

(Suara NTB/her)

KEPALA Kepolisian Resort (Kapolres) Lombok Timur (Lotim) AKBP Dede Alamsyah, SiK mengakui sejauh ini pihaknya kurang bisa memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan keterbatasan personel dan fasilitas dari aparat Kepolisian yang bertugas di wilayah hukum Polres Lotim.

Belum semua wilayah di 20 kecamatan se Lotim ada markas kepolisian sektor (Mapolsek)-nya. Hanya 18 Polsek yang sudah definitif meski belum masuk katagori rural sesuai harapan. Masih ada Mapolsek yang numpang, yakni Suela, Pringgasela dan Montong Gading.

Disamping itu, status dari sejumlah sektor seperti Wanasaba, Sakti, Suralaga masuk katagori subsektor. “Dari seluruh Polsek ini, tujuh pra rural, dua urban, 9 rural dan tiga Pol subsektor,” unkapnya. Markas yang masih subsektor, siap akan dinaikkan statusnya menjadi Polsek.

Mengingat persoalan itu, Kapolres yang didampingi Kepala Bagian Perencanaan Polres Lotim, Kompol Tarman terus berusaha untuk meningkatkan status dari Polsek. Selanjutnya secara bertahap, kantor-kantor pelayanan penegak hukum ini diminta Kapolres dapat ditata dengan baik. Masyarakat bisa masuk mengakses informasi dan pelayanan. “Ini tujuannya untuk meningkatkan pelayanan,” paparnya.

Di Kabupaten Lotim, meski ada 20 kecamatan terdapat 21 Polsek. KP3 di Kayangan juga masuk katagori Polsek. Sehingga jumlahnya lebih dari total jumlah kecamatan. Pemekaran wilayah kecamatan di Lotim beberapa waktu lalu katanya tidak bisa langsung ansih bisa diikuti dengan pemecahan Polsek secara definitif. Dibutuhkan waktu karena ada syaratsyarat dari masing-masing tingkatan yang harus dipenuhi.

Polres Lotim berusaha menyesuaikan dengan pemekaran yang dilakukan pemerintah. (rus)

Giri Menang (Suara NTB) – Tim terpadu Pemkab Lombok Barat bersama aparat kembali menertibkan dua lokasi tambang galian C ilegal di Lingsar. Dua titik berlokasi di Kramejati dan Mejtri ini ditertibkan lantaran tak memiliki izin resmi dari Dinas Pertambangan dan Energi.

“Lagi kami lakukan Penutupan dua lokasi tambang di Lingsar yakni di Kramejati dan Mejti,” ungkap Kaditamben Lobar, Budi Dharmajaya Jumat kemarin. Sebelumnya, tim ter-

padu yang terdiri dari Dinas Pertambangan dan Eenergi, Badan Lingkungan Hidup dan Perizinan melibatkan petugas Satpol PP telah menutup paksa dua lokasi tambang galian C illegal

di daerah setempat.

Dalam proses penertiban itu, diterjunkan pihak distamben, kecamatan dan apatat.

Penertiban berjalan lancar tanpa ada perlawanan dari pemi-

lik lokasi galian C. Diterangkan, sebelum melakukan penertiban pihaknya memantau kegiatan di lokasi tambang ini dan didapati dapati beberapa beraktivitas. Akan tetapi, izin operasi tidak diurus sehingga dilakukan peneguran beberapa kali. Akan tetapi teguran itu tak diindahkan sehingga tim melakukan tindakan penertiban paksa lokasi itu.

Ia menjelaskan, langkah

penutupan paksa ini dilakukan sebagai langkah akhir agar memberi efek jera bagi penambang illegal. Sebelum melakukan penertiban, pihaknya jauhjauh sebelumnya mengingatkan pemilik galian C agar tidak beraktivitas. Biasanya, pemilik galian C diberi peringatan tiga kali namun tetap nyegel tak mengindahkan teguran Pemda sehingga tim terpadu melakukan penertiban. (her)

Anggota DPRD Loteng Disiapkan Fasilitas Kredit Oknum Polisi Diduga Rusak Rumah Warga

Dede Alamsyah

Hindari Kesan Negatif

Diklat Anggota DPRD Kota Mataram Digeser ke Mataram Mataram (Suara NTB) – Diklat 40 anggota DPRD Kota Mataram, yang sedianya akan diselenggarakan di Hotel Santosa Senggigi akhirnya digeser ke Hotel Grand Legi Mataram. Meski diadakan di Kota Mataram, namun demikian, alokasi anggaran tidak berubah. ‘’Kita tetap anggarkan segitu (sekitar Rp 300 juta, red), tapi berapa yang terpakai, sisanya tidak akan kita cairkan,’’ terang Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (22/8).

Dikatakan Aria, alasan dikabulkannya permintaan Sekretariat DPRD Kota Mataram, karena pihaknya telah bersurat secara resmi ke Badan Diklat Kemendagri melalui BKD dan Diklat Provinsi NTB. ‘’Isi surat kita (Sekretariat DPRD Kota Mataram, red) bagaimana supaya diklat itu dilaksanakan di wilayah Mataram mengingat situsi dan kondisi hotel di Sengigi,’’ sebutnya. Secara pribadi, Aria mengaku khawatir kalau diklat tersebut diadakan di kawasan wisata, akan menggangu image.

Selain meminta lokasi diklat digeser ke Kota Mataram, pihaknya, lanjut Aria, juga meminta supaya kegiatan diklat dilaksanakan pada minggu keempat di Bulan Agustus. Surat tersebut sudah mendapat jawaban. Badan Diklat Kemendagri telah menyetujui waktu dan lokasi seperti usulan Sekretariat DPRD Kota Mataram. Selain itu, peserta diwajibkan menginap. Kalaupun ada anggota Dewan yang tidak menginap, kata Aria, harus seizin panitia.

Dengan digesernya lokasi diklat ke Kota Mataram, Aria memastikan langkah tersebut akan menghemat anggaran.

Bahkan tarif sewa kamar bisa berselisih hingga Rp 600 ribu. Seperti diketahui, diklat dan orientasi 40 anggota DPRD Kota Mataram, akan berlangsung mulai Senin (25/ 8) lusa, hingga Jumat (29/8) mendatang. Diklat ini rencananya akan dibuka oleh Walikota Mataram. (fit)

Kursi Pimpinan Dewan Definitif Milik Golkar, Gerindra dan PDIP Mataram (Suara NTB) – Kursi pimpinan definitif DPRD Kota Mataram dipastikan menjadi milik partai Golkar, Gerindra dan PDIP. Hal tersebut disampaikan pimpinan sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., menjawab Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (22/8). ‘’Kursi pimpinan Dewan akan diisi oleh parpol tiga besar menurut urutan perolehan kursi. Masing-masing Golkar (ketua), Gerindra (Wakil Ketua) dan PDIP (Wakil Ketua). Untuk menentukan pimpinan definitif, pimpinan sementara DPRD Kota Mataram, telah bersurat ke tiga pimpinan parpol tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak menentukan batas waktu penyerahan nama utusan parpol yang bakal mendudukkan wakilnya di kursi pimpinan Dewan. ‘’Tapi lebih cepat, lebih baik. Sekarang kita sedang menunggu jawaban dari tiga parpol tersebut,’’ imbuh Didi. Setelah menerima jawaban resmi dari tiga parpol itu, maka pimpinan sementara DPRD Kota Mataram akan mengumumkan dan menetapkan pimpinan definitif melalui rapat paripurna.

Kemudian, berdasarkan putusan paripurna itu, pimpinan DPRD Kota Mataram akan bersurat ke Gubernur NTB melalui Walikota Mataram. ‘’Agar dilakukan pengesahan terhadap pimpinan defitif dalam bentuk SK Gubernur,’’ demikian Didi.

Setelah SK Gubernur terbit, barulah DPRD Kota Mataram akan mengelar sidang paripurna istimewa dengan agenda pengucapan sumpah/janji pimpinan definitif DPRD Kota Mataram.

Selain mempersiapkan pimpinan definitif, pihaknya, kata Didi, juga terus mendorong terbentuknya alat kelengkapan Dewan seperti empat komisi dan empat badan. Masing-masing Badang Anggaran, Ban Musyawarah, Badan Legislasi dan Badan Kehormatan. Seperti diketahui, ada penambahan satu komisi di DPRD Kota Mataram. Dari sebelumnya tiga komisi, kini menjadi empat komisi. Masing-masing komisi I membidangi masalah hukum dan pemerintahan, komisi II ekonomi dan keuangan, komisi III pembangunan dan sarana prasarana serta komisi IV membidangi kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan. (fit)

Praya (Suara NTB) Sejumlah fasilitas kini tengah dipersiapkan bagi para anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang baru. Salah satunya, berupa fasilitas kredit (pinjaman) jangka panjang dari salah satu bank daerah. Dengan besaran pinjaman hingga mencapai Rp 200 juta lebih.

Kabag Humas Sekretariat DPRD Loteng, H.L. Muzhar, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (22/8) kemarin, mengatakan fasilitas kredit tersebut memang disiapkan khusus bagi para anggota Dewan Loteng yang baru. Dengan masa pinjaman paling lama lima

tahun. Selama anggota Dewan bersangkutan menjabat sebagai wakil rakyat.

Namun demikian, fasilitas tersebut bersifat tidak mengingat. Dengan kata lain, anggota Dewan tidak diwajibkan untuk mengambil fasilitas tersebut. Hanya bagi anggota Dewan yang mau dan bersedia saja. Akan tetapi, sebelum itu nantinya akan ada penjelasan dari pihak bank penyedia pinjaman.

Terkait mekanisme dan teknis dari pinjaman tersebut.

Disinggung besaran pinjaman yang disiapkan, Muzhar mengaku belum tahu persis.

Hanya saja, kalau melihat

pengalaman sebelumnya pinjaman yang diberikan mencapai sekitar Rp 200 juta. Pasalnya, besaran gaji yang diterima anggota Dewan sekarang sama dengan anggota Dewan lama. Sehingga untuk nominal fasilitas kredit yang diberikan tidak akan jauh berbeda.

Mengingat untuk pembayaran kreditnya nanti, akan dipotong langsung dari gaji anggota Dewan bersangkutan tiap bulannya. Namun itu semua tetap kembali ke anggota Dewan bersangkutan, jika memang mampu lebih besar bukan jadi persoalan. Pihaknya bank tentu akan mempertimbangkan. (kir)

Rawan Kriminalitas

Selong (Suara NTB) Oknum polisi KA yang bertugas di Polsek Pringgabaya, Kamis (21/8) lalu melakukan perusakan terhadap rumah warga di wilayah Pohgading Timur Kecamatan Pringgabaya. Tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan oknum penegak hukum ini diduga karena emosi mengetahui istrinya selingkuh dengan warga berinisial RS yang dirusak rumahnya itu.

Kejadian ini dibenarkan Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) Lotim, AKBP Dede Alamsyah, SiK saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (22/8) kemarin. Mengetahui hal itu, Kapolres mengaku siap akan menindaklanjuti sesuai aturan hu-

kum yang ada. Jika terbukti lakukan kekerasan, pihak Provos Polres siap memprosesnya.

“Kita anti KKN, siapapun itu kita akan tindak tegas,” ucapnya. Menurut Kapolres, anggota Polisi berinisial KA ini sebenarnya dikenal sangat baik, cuma tindakannya yang salah. “Tapi tetap salah. Karena melanggar hukum. Yang kita sayangkan dia main hakim sendiri,” imbuhnya.

Informasinya, KA mengamuk ke rumah warga ini karena tidak terima istrinya diselingkuhi. Ia pun mendatangi rumah warga dalam kondisi mabuk. Mendobrak rumah warga dan melakukan sejumlah perusakan barang-barang milik korban. (rus)

Camat Sekotong Usulkan Pos Pantau Kapolda Tak Intervensi Kasus Duduk di Wilayah Perbatasan Penangguhan Penahanan Giri Menang (suara NTB) Camat Sekotong, L Edi Sadikin menyatakan, melihat rasio atau perbandingan luas wilayah dengan jumlah personel polisi yang ada di daerah Sekotong dinilai kurang ideal.

Hal ini memicu kurang maksimalnya penanganan kriminalitas di daerah setempat. Disamping itu kriminalitas terbilang tinggi di daerah setempat.

Atas dasar itulah, Camat sekotong mengusulkan agar di daerah setempat perlu dibangun pos pantau di dua titik yakni di daerah barat dan selatan. “Untuk antisipas antisipasi aksi kriminal di perbatasan (Selatan dan barat) kami minta pos pantau dibangun di sana,”ujar Camat Sekotong Jumat kemarin.

Ia menjelaskan, di dua titik ini perlu sekali pos pantau karena rawan aksi kriminal seperti curanmor dan aksi perncurian hingga perampokan. Di wiilayah barat misalnya yang bisa mengaksses ke daerah Bali, beberapa kali di daerah ini terjadi ka-

(Suara NTB/her)

L. Edi Sadikin

sus pengirima kendaraan hasil kejahatan. Seperti beberapa waktu lal, polres mengungkap kasus pengiriman kendaraan.

Sementara itu, anggota DPRD Lobar fraksi PKB, Muslim Bafadal menyatakan persoalan keamanan ini harus diselesaikan bersama-sama karena tak kunjung selesai-saelesai. Karenanya, kesempatan duduk sebagai wakil rakyat akan diupayakan penanganan

masalah ini. Termasuk yang meresahkan masyarakat terkait lokalisasi miras.

Hal ini justru merusak citra desa, lebih-lebih daerah. Ia mengkritik kinerja aparat, jika ada laporan masuk ke aparat justru ada aparat yang masih saja memilh orang. Hal ini jelasnya harus dihilangkan. Sementara itu, Polres Lobar sendiri terus gencar melakukan razia.

Tujuanya menekan curanmor, aksi kejahatan, peredaran sajam dan narkoba. Polres bekerjasama dengan Polsek melakukan razia secara gabungan.

Kekurangan Personel Polisi Sementara itu, Polda kekurangan personel. Dengan luas wilayah yang ada, jumlah personel tidak cukup sehingga usulan menambah pos pantau akan diakomodir namun perlu mempertimbangkan personel.

Hal ini diakui Kapolda NTB Brigjen Pol Moechgiyarto pada saat diskusi Kamis (21/8). (her)

Empat Calon Pimpinan DPRD Lotim Ditetapkan Selong (Suara NTB) Jumat (22/8) kemarin, Dewan Lombok Timur resmi menetapkan empat calon pimpinan dewan. Masing-masing adalah H. M. Khaerul Rizal, ST dari Partai Demokrat, ditunjuk sebagai Ketua DPRD Lotim dengan prolehan suara terbanyak 82.784 suara dan dengan 7 kursi wakilnya di dewan.

Sementara para wakil ketua pertama adalah Daeng Paelori dari Partai Golkar.

Partai berlambang pohon beringin ini mendapatkan suara terbanyak kedua pada Pileg 9 April lalu dengan perolehan 63. 423 suara dan menempatkan lima wakilnya di dewan.

Wakil ketiga adalah, Drs. Fadiil Naim dari Partai Hanura dengan kursi 5 kursi di Dewan. Hanura meraup suara terbanyak ketiga 58.944 suara.

Terakhir H. Ridwan Bajri, SH dari PAN dengan Kursi lima kursi dan meraup 53.040 suara.

Daeng Paelori, selaku pimpinan sementara sebelumnya mengutarakan, pimpinan dewan yang ditetapkan merupakan usulan dari Partai Politik yang memperoleh suara terbanyak. Tertuang jelas dari Surat usulan dari masingmasing Parpol dibacakan Sek-

wan, H. Afkharuddin empat nama-nama calon Pimpinan itu merupakan usulan yang disampaikan langsung pimpinan Parpol tingkat provinsi.

Berdasarkan fakta usulan itu, dikemukakan sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak setuju. Semua wakil rakyat yang

hadir dalam sidang paripurna ke III anggota Dewan Lotim yang baru ini menyampaikan teriakan setuju. Mulai Senin (25/8) mendatang, jadwal orientasi anggota dewan di Hotel Jayakarta Senggigi Lobar. Orientasi wajib dihadiri karena absensi sangat ketat. (rus)

Tersangka Kewenangan Kapolres

Giri Menang (Suara NTB) – Adanya desakan petinggi Lombok Barat untuk menangguhkan penahanan warga Dusun Duduk yang ditetapkan sebagai tersangka, ditanggapi Kapolda NTB, Brigjen Pol Moechgiyarto.

Kapolda menegaskan, terkait kewenangan penangguhan penahan itu kewengan Kapolres Lobar, AKBP Yulainus Yulianto.

“Tidak ada kewenangan saya untuk intevensi kasus duduk, kalau diperlukan pihak polres maka warga akan ditahan,” tukas Kapolda Kamis (21/8) saat acara rapat dengan unsur Pemda dan Kades di Kantor Bupati.

Ia menyatakan, dalam proses penangguhan penahanan harus dicek betul rumah tempat tinggal warga, harta kekayaan dan jaminan uang dan orang. Tentunya jika ada jaminan uang harus dititipkan di panitera, bukan digunakan sendiri oleh pribadi.

Menurutnya, tentu dalam hal ini tidak bisa dipaksakan penerapan uang jaminan jika orang miskin. Salah satu upaya untuk membantunya, maka prosesnya harus dipercepat.

“Segera kirim atau limpahkan berkasnya ke JPU,’’ ujarnya.

Diketahui, meskipun Bupati Dr. H. Zaini Arony dan Wakil Bupati Lobar Fauzan Khalid turun tangan bernegosiasi dan siap

menjamin penangguhan penahanan 17 warga Dusun Duduk Desa Batulayar Barat, namun sepertinya tidak berpengaruh terhadap kebijakan Polres.

Pasalnya, Kapolres AKBP Yulianus Yulianto sepertinya tetap tak memberikan izin penangguhan penahanan dengan dalih kalau warga tersebut tidak saja terlibat kasus penghadangan dan menghalangi aparat namun juga ada kasus penipuan yang diduga juga melibatkan sejumlah warga tersebut.

Ditegaskan, pihaknya masih belum berani menangguhkan penahanan terhadap warga dusun Duduk karena orang-orang yang ditahan saat ini mungkin ada keterlibatan kasus penipuan bukan murni hanya kasus penghadangan dan menghalangi aparat ketika menjalankan tugasnya.

Dari 17 yang ditahan kemungkinan mengarah terlibat kasus penipuan sangat besar, karena banyak laporan yang masuk ke polres dari masyarakat yang mengaku korban penipuan. Hal ini yang menyebabkan pihak kepolisian belum memberikan izin penangguhan penahanan. pihaknya juga tidak bisa memberi pengecualian, warga yang hanya terlibat kasus penghadangan yang diberikan penangguhan karena mereka ini satu paket. (her)

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tari Piring Pukau Revitalisasi Budaya NTB Publik Yunani London – Tari Piring, yang ditampilkan para penari kelompok Satampang Baniah dari Provinsi Sumatera Barat, telah memukau publik Yunani di ajang the 52nd International Folkloric Dance Festival yang diadakan di Lefkada, Yunani sejak 17 sampai 24 Agustus.

Dalam festival tari internasional tertua dan terbesar di Yunani yang diikuti oleh 17 kelompok tari dari 12 negara itu, Indonesia mendapat kehormatan sebagai tim yang tampil pertama dalam festival, demikian Sekretaris Pertama Pensosbud KBRI Athena, John Admiral, Jumat.

Di atas panggung, penampilan tarian Minangkabau yang dinamis dan energik diiringi dengan lantunan alat musik tradisional itu mendapatkan sambutan yang meriah dari masyarakat setempat.

Penonton semakin terpukau dan terpana saat penampilan tari piring dengan penari menari diatas pecahan piring. Penonton berteriak “oopa..oopaa..bravo.!!”, menunjukkan antusias tinggi dan kekaguman dengan tepuk tangan meriah mengakhiri penampilan.

Menurut John Admiral, panitia festival awalnya keberatan dengan aksi menari di atas pecahan kaca karena berpotensi membahayakan keselamatan penari dan tim yang akan tampil berikutnya.

Setelah bernegosiasi akhirnya panitia menyetujui aksi tersebut. Selain itu, tim Brasil yang tampil setelah Indonesia ternyata juga tertarik dengan suara gendang Minangkabau dan meminjam serta menggunakannya sebagai pengiring penampilan Capoeira, ujar John Admiral Di luar panggung, penampilan penari dengan busana Minangkabau menyedot perhatian masyarakat setempat. mereka antre untuk berfoto bersama dengan penari bahkan berminat untuk membeli alat musik atau busana yang dikenakan penari.

Ketertarikan masyarakat Yunani terhadap budaya Indonesia cukup tinggi. Tiap tahun setidaknya dua tim diundang dan berpartisipasi dalam festival tari internasional.

Tahun ini Indonesia telah berpartisipasi dalam tiga festival tari internasional di tiga kota yang diwakili oleh dua kelompok tari yaitu kelompok tari Satampang Baniah di Lefkada dan LISTRA Universitas Parahyangan yang berpartisipasi pada festival di Nea Anchialos 25-27 Juli lalu diikuti oleh enam negara dan di Aigialeia, 28 Juli-1 Agustus diikuti 7 negara.

Dubes RI Benny Bahanadewa mengharapkan dengan penampilan tarian Indonesia di Yunani dapat meningkatkan pemahaman rakyat Yunani akan keanekaragaman budaya Indonesia dan dapat meningkatkan saling pengertian dan hubungan antardua bangsa. (Ant/Bali Post)

(Ant/Bali Post)

Tari Piring yang dipertontonkan di Yunani.

120 Aktor Tiongkok Diduga Terkait Narkoba Beijing – Kepolisian Beijing menyatakan pihaknya telah memiliki daftar 120 aktor/aktris Tiongkok yang diduga terkait penyalahgunaan narkoba serta obat-obatan terlarang lainnya.

Media Taiwan, Jumat melaporkan, polisi kini tengah menyasar tiga selebriti utama yang diduga terkait narkoba, salah satunya salah satu aktor berinisial C yang sangat terkenl di Taiwan maupun Tiongkok daratan.

Pihak kepolisian menekankan penahanan anak dari aktor ternama Hong Kong, Jackie Chan, Jaycee Chan (32) pada Kamis (14/8) atas tuduhan terkait narkoba, merupakan awal perang besar-besaran aparat terhadap narkoba.

Jaycee Chan ditangkap bersama dengan bintang film Taiwan, Kai Ko, 23 tahun, dan dua orang lainnya. Keempatnya dinyatakan positif menggunakan ganja. Mereka pun telah mengakui perbuatannya. Polisi juga menyita 100 gram ganja dari penggerebekan di rumah Chan.

Chan dituduh menampung pengguna narkoba, tindak pidana yang membawa hukuman maksimal tiga tahun penjara. Sedangkan dua orang lainnya ditahan dalam kasus yang sama dan juga dituduh menjual obat-obatan.

Adapun Ko dituduh atas konsumsi obat.

Banyak pihak prihatin atas penangkapan itu, karena kedua publik figur tersebut dikenal sebagai selebriti yang berkaitan dengan program antinarkoba Tiongkok.

Jackie Chan merupakan duta anti-narkoba Tiongkok pada 2009, sedangkan Ko juga merupakan bagian dari kampanye anti-narkoba dua tahun lalu. Penangkapan ini menambah daftar selebriti Tiongkok yang terjerat narkoba. Beberapa selebriti telah ditahan atas tuduhan narkoba setelah pada bulan Juni lalu. Presiden Xi Jinping pun telag meluncurkan program penumpasan narkoba. Di Beijing saja, lebih dari 7.800 orang telah ditangkap dalam tindakan keras.

Penggunaan narkoba ilegal telah menggelembung di Tiongkok dalam beberapa dekade terakhir, setelah hampir diberantas pasca-revolusi komunis 1949. Narkotik mulai muncul kembali dengan melonggarkan kontrol sosial di akhir 1980-an. (Ant/Bali Post)

Pemprov Perkuat Peran Majelis Kebudayaan

Mataram (Suara NTB)Pemprov NTB memperkuat peran Majelis Kebudayaan untuk memberikan masukan-masukan atau rekomendasi-rekomendasi kepada pemerintah daerah terkait dengan revitalisasi budaya NTB. Sehingga, budaya NTB yang berkembang saat ini sesuai dengan nilai budaya asli masyarakat NTB. Majelis kebudayaan itu sendiri terdiri dari tiga etnis besar di NTB seperti Majelis Adat Sasak (MAS), Majelis Adat Dana Mbojo dan Lembaga Adat Tanah Samawa (LATS).

“Kita ingin perankan Majelis Kebudayaan yang anggotanya dari etnis-etnis yang ada di NTB. Bagaimana perannya dalam memberikan masukan dalam pembangunan daerah,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muham-

mad Nasir, M.Si di sela-sela acara dialog budaya di Mataram, Jumat (22/8).

Dengan dialog budaya itu diharapkan Majelis Kebudayaan bisa menghasilkan suatu rekomendasi yang akan memberi warna bagi pembangunan NTB di bidang kebudayaan dalam arti luas. Majelis kebudayaan ini lanjut Nasir sudah terbentuk beberapa waktu lalu, namun belum ada aktivitasnya.

Rekomendasi-rekomendasi dari Majelis Kebudayaan

NTB itu diharapkan menjadi masukan dalam revitalisasi budaya daerah ini agar tidak melenceng dari norma-norma yang ada. Dari rekoemndasirekomendasi yang diberikan itu, lanjutnya, maka akan disusun program yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan.

Salah satu budaya yang akan direvitalisasi adalah kegiatan nyongkolan di Pulau Lombok. Selama ini, kegiatan nyongkolan sering membuat macet arus lalu lintas. Bahkan,

terjadi pelanggaran normanorma yang tak sesuai dengan nilai-nilai budaya NTB. Dalam waktu dekat Pemprov NTB akan menerbitkan peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata cara upacara nyongkolan pada prosesi perkawinan adat Sasak. Draf Pergub tersebut sudah jadi dan dibahas dalam dialog tersebut.

Dalam draf Pergub yang diperoleh Suara NTB, dalam pasal 3 disebutkan bahwa prosesi nyongkolan harus memperhatikan, peserta nyongkolan harus mencerminkan jati diri sebagai bangsa Sasak yang santun tertib dan ramah.

Kemudian menggunakan busana adat Sasak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

dalam tradisi Sasak. Tepat bahan dan cara penggunaan yang mengacu pada jati diri kesasakan dan tidak bertentangan dengan norma-norma.

Iring-iringan barisan nyongkolan sesuai dengan tatanan tradisi yang berlaku secara adat sehingga berjalan secara khidmat dan sakral.

Musik pengiring menggunakan musik tradisi yang berlaku secara adat. Diperuntukkan untuk mengiringi prosesi nyongkolan, menghindari atraksi kesenian yang bernuansa kekerasan, hura-hura, mabuk-mabukan dan porno aksi. Serta musik pengiring nyongkolan harus diberhentikan saat melintasi prosesi pemakaman dan ibadah. (nas)

Penanganan Sampah Kawasan Rinjani Tak Optimal Tanjung (Suara NTB) Pemberlakuan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pungutan retribusi pendakian ke kawasan wisata Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) diduga menjadi “bumerang” kondisi sampah saat ini. Di mana PP yang menetapkan kenaikan tarif pendakian Rp 150 ribu untuk wisman dan seluruhnya masuk ke pusat, membuat pelaku wisata setempat ogah-ogahan menjaga lingkungan setempat.

Kepala Desa Bayan, Isa Rahman, sebelumnya mengutarakan tidak dilibatkannya pemerintah tingkat desa maupun pelaku wisata pada aspek retribusi berdampak pada minimnya kepedulian pelaku wisata Senaru. Kawasan wisata Gunung Rinjani terkesan tak terurus akibat penumpukan sampah di kawasan tersebut.

Menurutnya, setelah keluarnya PP Nomor 12/2012 tentang retribusi pendakian, kondisi lingkungan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dinilai semakin memprihatinkan. Terlebih pemerintah pusat hanya membebankan penarikan dan mengambil seluruh retribusi yang dikumpulkan oleh pelaku usaha, tanpa mengalokasikan kembali anggaran untuk pengendalian lingkungan.

“Menumpuknya sampah ini akibat dari pengelola TNGR itu sendiri tidak ada kerjasamanya dengan pemerintah desa dan pelaku wisata yang ada diSenaru,” kata Isa. Terpisah, Kepala Bidang Pariwisata pada Dishubparkominfo KLU, Drs. Nanang Hermansyah, belum lama ini justru memandang, minimnya penanganan sampah Gunung Rinjani akibat minimnya kepedulian pelaku

(Suara NTB/ist)

SAMPAH RINJANI – Sampah yang ditinggalkan para pendaki yang berkemah di Gunung Rinjani, makin lama makin banyak, terutama jenis plastik. Gambar ini di diposting salah satu pengguna akun media sosial twitter. wisata setempat. Tidak hanya itu, ia menilai pengelola TNGR pun terkesan kurang tanggap menyikapi sampah kawasan TNGR. “Pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pelaku wisata mestinya lebih peduli terhadap persoalan sampah. Mereka banyak memperoleh manfaat dari sana,”

kata Nanang.

Pemda KLU kata Nanang, tidak ingin melihat kondisi ini berlarut-larut.

Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan memprogramkan penanganan sampah bersama pelaku wisata travel agent yang tergabung dalam Destinasi Manajemen

Organisation (DMO).

“Awal september pemda bekerja sama dengan organisasi travel agent untuk turun membersihkan Rinjani,” imbuhnya.

Nanang tak menyangkal, pemberlakuan PP 12/2012 tentang retribusi pendakian cukup mempengaruhi psikologi pelaku wisata. Sebe-

lum PP diubah, baik Pemda maupun Pemerintah desa masih memperoleh persentase dari besaran tarif. Namun kini, seluruh perolehan retribusi masuk ke rekening pemerintah pusat. Psikologi ini menyebabkan sebagian besar kalangan mulai apatis menyikapi persoalan kebersihan di seputar TNGR. (ari)

Pawai Budaya

Wahana Pemerintah Daerah Promosikan Potensi Mataram (Suara NTB) – Sabtu (23/8) ini, seluruh pemerintah kabupaten/kota di NTB menampilkan berbagai potensi budaya yang dimiliki pada pawai budaya sebagai rangkaian Bulan Citra Budaya di depan Pendopo Gubernur NTB. Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dijadwalkan membuka pawai yang melibatkan seniman dan budayawan terbaik di seluruh

NTB, termasuk kontingen dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kepala Bidang Pemasaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB Muhariyadi Kurniawan, S.Sos, menjelaskan, Pawai Budaya yang rutin dilakukan setiap tahun ini diharapkan mampu melahirkan karya-karya unggulan di NTB. Termasuk merevitalisasi budaya etnis tradisional

yang mengakar pada kepribadian dan jati diri masyarakat NTB. Apalagi NTB yang terdiri dari tiga etnis utama, yakni Sasak, Samawa dan Mbojo ditambah etnis pendatang seperti Jawa, Bali, Bugis, Timor, Melayu, Banjar, Cina, Arab dan lain-lain memiliki banyak tradisi dan budaya yang berbeda. ‘’Kita berharap dengan pawai budaya yang merupa-

kan rangkaian dari Bulan Citra Budaya NTB tahun 2014 ini, tingkat kunjungan wisatawan yang datang ke NTB semakin banyak. Apalagi NTB memiliki banyak tradisi dan budaya yang cukup menarik,’’ terangnya pada Suara NTB via ponselnya, Jumat (22/8).

Tidak hanya itu, lanjut mantan Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Humas dan Pro-

tokol Setda NTB ini, event tersebut diharapkan sebagai ajang pengaktualisasian diri dalam proses pengembangan potensi para generasi muda dalam bidang seni dan budaya. Termasuk, menjalin tali silaturahmi antaretnis dan budaya yang ada di NTB. Tidak hanya itu, generasi muda yang ada di NTB mencintai seni dan budaya daerahnya Selain pawai budaya, lanjutnya, event bulan citra budaya ini akan diisi sejumlah kegiatan, seperti, kirab budaya, pagelaran seni dan budaya masing-masing daerah, permainan rakyat, dialog budaya, kegiatan sarasehan warige dan festival seni pertunjukan dengan harapan banyak dikunjungi wisatawan atau masyarakat yang menonton.

Ari – panggilan akrabnya menambahkan, pada pembukaan pawai budaya ini direncanakan hadir delegasi dari Radio Televisi Brunai Darussalam dan Radio Televisi Malaysia yang berada di Pulau Lombok sejak Rabu (20/8) lalu.

Paling tidak, ujarnya, kehadiran para penyiar radio dan televisi dari Malaysia dan Brunai Darussalam ini menjadikan bahan siaran di negaranya masing-masing. Adanya promosi ini, lanjutnya, setidaknya mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan Malaysia dan Brunai Darussalam. Apalagi ada penerbangan langsung dari Malaysia ke Bandara Internasional Lombok. (ham)

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Cegah Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar

(Suara NTB/dok)

Pendidikan Karakter Harus Diperkuat Lalu Abdul Hamid

Ikuti Ujian Penyetaraan SEBANYAK 337 peserta dari total 443 orang mengikuti ujian penyetaraan setingkat SMA yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora ) Kota Mataram.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Lalu Abdul Hamid menyebutkan, hanya 337 peserta yang ikut pada ujian penyetaraan atau ujian paket C dari total 443 orang yang terdaftar 22 pusat kegiatan belajar mengajar (PKBM) lingkup Kota Mataram.

Dari total tersebut, juga ada sebagian siswa yang tidak lulus ujian nasional mengikuti ujian penyetaran. “Kemarin, yang hadir sekitar 337 orang,” sebut H. L. Abdul Hamid dikonfirmasi di Kantor Walikota Mataram, Jumat (22/8).

Ujian penyetaraan, menurut Hamid, memberikan kesempatan bagi siswa maupun masyarakat menyelesaikan pendidikan. Karena tidak menutup kemungkinan, sambungnya, banyak masyarakat putus sekolah dan memerlukan ijazah untuk keperluan melanjutkan pendidikan dan pengakuan di instansi pemerintahan. “Tujuannya, supaya mereka lanjutkan pendidikan,” katanya.

Dengan ijazah paket C, sambungnya, tidak ada batasan bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke seluruh perguruan tinggi maupun swasta, asalkan pendaftarannya tepat waktu. “Di mana–mana bisa mereka kuliah,” tegasnya.

Hamid merincikan, dari total 22 PKBM dan satu kelompok dari siswa yang tidak lulus UN IPA dan IPS masing–masing , PKBM Pandawa 12 orang, PKBM Ikhlas I 14 0rang, PKBM Hidayah 17 orang, PKBM Damai 15 orang, PKBM Al – Ikhlas II 14 orang, PKBM Al – Ikhlas III 14 orang, PKBM Al – Ikhlas IV 14 orang, PKBM Al Ikhlas V 13 orang, PKBM VI 14 orang dan PKBM Ikhlas VII dan Handayani 17 orang.

Selanjutnya, PKBM Dewi Rinjani dan Sintung 15 orang, PKMB Sintung I 19 orang, Sintung II 19 orang, PKBM Sintung III 18 orang, PKBM Melati dan Al Kautsar 21 orang, PKBM Al Kautsar I 13 orang, Kautsar II 14 0rang, PKBM Sinar Harapan I 15 orang, PKBM Sinar Harapan II 16 orang, PKBM Sinar Harapan III 10 orang dan PKBM Mina Nurul Jannah 13 orang. Untuk PKBM Al hidayah dan siswa gagal UN jurusan IPA dan IPS masing – masing 16 dan 4 orang.

“Yang tidak hadir itu 106 orang,” sebutnya.

Hamid menegaskan, upaya tersebut akan tetap dilakukan untuk mencover terutama bagi siswa yang tidak lulus UN dan putus sekolah. (cem)

Antisipasi Jaringan Prostitusi

BP2KB Mataram Koordinasi dengan Sekolah Mataram (Suara NTB) Ditemukannya dugaan jaringan prostitusi yang melibatkan siswa SMP dan SMA di Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur, dijadikan sebagai evaluasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BP2KB) Kota Mataram. Adanya kejadian itu membuat BP2KB intens melakukan koordinasi dengan seluruh sekolah di Mataram.

Kepala BP2KB Kota Mataram, Sutrisno mengaku awalnya tidak mengetahui adanya informasi jaringan prostitusi pelajar di Lombok Timur. Namun, sebagai bentuk antisipasi terhadap kasus tersebut di Kota Mataram, pihaknya akan memperketat pengawasan terhadap anak khususnya SMP hingga SMA. Salah satunya, pihaknya akan menggencarkan koordinasi dengan sekolah. “Nanti, kita komunikasi dengan guru mereka,” ungkap Sutrisno dikonfirmasi usai sosialisasi KLA di aula lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (21/8) Dalam hal ini, lanjutnya, BP2KB tidak bisa bekerja sendiri. Pasalnya, banyak agenda yang harus menjadi fokus atau prioritas yang harus dikerjakan. Sehingga, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, juga ikut terlibat dalam hal tersebut. Artinya, saling bersinergi menjaga citra dunia pendidikan. “Kita banyak program, tidak bisa kerja sendiri,” imbuhnya.

Selain melakukan pengawasan, upaya lain yang dilakukan nantinya, dengan memberikan pemahaman kepada siswa tentang reproduksi. Ditegaskan, siswa usia SMP dan SMA belum siap untuk melakukan hal–hal seperti itu. Karena, kondisi rahim masih terlalu muda dan rentan terhadap kematian atau cacat. “Usia segitu, mereka sebenarnya belum siap,” katanya.

Tokoh agama, tokoh masyarakat dan pihak lainnya akan dilibatkan. Agar, ada bentuk kepedulian dengan kondisi tersebut. Di sisi lain, Sutrisno mengakui, sudah melakukan berbagai upaya untuk menekan pernikahan dini dan menunda usia perkawinan melalui kader–kader posyandu.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB, merilis hasil investigasinya mengenai adanya indikasi jaringan prostitusi yang melibatkan siswi SMP dan SMA di Lombok Timur. Modusnya pun, oknum siswa dimaksud menggunakan handphone untuk memberikan informasi kepada rekannya dan hotel mana lokasi yang harus ditempati. (cem)

Praya (Suara NTB) Pergaulan bebas saat ini sudah menjadi fenomena di tengah masyarakat. Bahkan, kini sudah mulai merambah kalangan pelajar. Tidak terkecuali kalangan pelajar di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Munculnya kasus pembuangan bayi yang diduga melibatkan siswa salah satu Madrasah Aliyah (MA) di Desa Mekar Damai Praya, belum lama ini makin memperkuat indikasi tersebut.

“Bahwa kita saat ini tengah berhadapan dengan fenomena perubahan mental di kalangan siswa,” aku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng, L. Khairul Anwar, S.Pd, kepada Suara NTB, Jumat (22/8).

Kendati belum sampai pada degradasi mental, adanya perubahan mental di kalangan siswa harus diantisipasi supaya tidak semakin parah dan

menjadi-jadi ke depannya.

Menurutnya, pendidikan karakter merupakan salah satu cara yang bisa dilakukan dalam mengantisipasi pergaulan bebas di kalangan siswa. Pasalnya, pendidikan karakter menitikberatkan pada pembinaan mental dan jiwa di kalangan siswa. Sayangnya, pendidikan karakter sejauh ini belum maksimal dilaksanakan.

Khairul mengatakan, pendidikan karakter sampai sejauh ini hanya bagus pada tataran teori. Sementara pada tataran implementasinya di bawah, masih sangat minim. “Selama ini pendidikan karakter hanya didengung-dengungkan saja.

Namun lemah pada tataran implementasi,” kritiknya.

Untuk itu, harapnya, di masa mendatang pendidikan karakter harus terus diperkuat. Jangan

hanya kuat pada tataran teori.

Tetapi kuat juga dalam tataran aplikasi di bawah. Karena hanya dengan memperkuat mental dan karakter siswa pergaulan bebas di kalangan pelajar bisa minimalisir.

Dalam menanamkan karakter dan mental yang kuat, guru memainkan peran yang sangatlah vital. Alasannya, guru bisa menjadi penentu, berhasil tidaknya pendidikan karakter tersebut. “Jadi guru juga harus aktif dalam membinan karakter dan mental anak didiknya. Dengan terus memberikan pendidikan mental yang baik di lingkungan sekolah,” terangnya.

Di samping itu juga, penga-

wasan dari orang tua siswa juga tidak bisa dikesampingkan. Orang tua dalam hal ini juga memiliki peran dan andil besar dalam menekan fenomena pergaulan bebas di kalangan siswa. Bahkan justru peran orang tua jauh lebih besar.

Alasannya, waktu siswa jauh lebih banyak di rumah dari pada di sekolah.

“Pengawasan dirumah oleh orang tua harus lebih ketat,” tegasnya. Mengingat, faktor lingkungan sangat berpengaruh dalam menentukan cara bergaul siswa. Jika pengawasan tidak ketat, potensi siswa tersebut untuk bisa terjerumus ke pergaulan bebas semakin besar. (kir)

Siswa SMAAntusias Ikuti Lomba Cipta Lagu

(Suara NTB/dys)

TAMPIL - Salah satu peserta sedang tampil pada lomba vokal grup serangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia di Museum Negeri NTB, Jumat (22/8).

Museum NTB Gelar Lomba Vokal Grup Mataram (Suara NTB) Menyemarakkan peringatan Kemerdekaan 17 Agustus, Museum NTB menggelar lomba vokal grup yang diikuti 7 sekolah di Mataram. Tenaga Fungsional Bidang Bimbingan dan Edukasi di Museum Negeri NTB, Bunyamin, M.Hum, mengaku lomba tersebut merupakan rangkaian akhir dari lomba menyemarakkan peringatan hari kemerdekaan yang dimulai se-

jak seminggu sebelumnya.

Diakuinya, terdapat sejumlah lomba yang diselenggarakan museum, di antaranya lomba mewarnai tingkat SD/ PAUD, lomba panjat pinang, lomba baca puisi tingkat SD/ MI, lomba bercerita tingkat SMP/MTs dan lomba vokal grup tingkat SMA sederajat.

Bunyamin menambahkan, keseluruhan lomba yang digelar tersebut bertemakan kemerdekaan. ‘’Tujuannya, agar

para peserta lomba dapat menginternalisasi semangat dan perjuangan para pejuang masa lampau,’’ terangnya pada Suara NTB, Jumat (22/8).

Semua lagu yang dinyanyikan bertema kemerdekaan. Ada lagu wajib dan ada lagu pilihan yang harus mereka nyanyikan. ‘’Kriteria penilaian ialah kekompakan dan peserta tidak diperkenankan menggunakan alat musik elektrik termasuk pengiring” terangnya. (dys)

Komersialisasi Buku Kurikulum 2013 Langgar Hak Cipta Jakarta (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim menegaskan komersialisasi buku Kurikulum 2013 oleh pihak-pihak tertentu dengan menjualbelikan secara bebas merupakan pelanggaran hak cipta dan akan diselesaikan secara hukum.

“Upaya pihak-pihak tertentu yang memperjualbelikan buku pelajaran Kurikulum 2013 sekalipun hanya miripmirip saja sudah termasuk tindakan komersialisasi. Ini tidak boleh sebab buku-buku tersebut seharusnya sudah dibeli sekolah dengan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) khusus untuk buku,” kata Musliar di sela-sela Forum Group Discussion (FGD) tentang Implementasi Kurikulum 2013 (K13) di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan pemerintah sudah membuat ketentuan dan membuat surat edaran, bahwa buku yang boleh dibeli dari dana BOS adalah buku K13 dan dibelinya dari penye-

dia yang sudah ditunjuk untuk masing-masing wilayahnya dimana sekolah itu berada.

Terkait adanya orang tua murid yang kemudian berinsiatif membeli dari pihak-pihak tertentu dengan harga cukup mahal karena khawatir anaknya belum mendapatkan buku K13, Wamendikbud mengatakan sekolah sudah membeli dengan dana BOS jadi apabila kemudian muncul buku-buku pelajaran yang mirip dengan buku K13 maka patut dipertanyakan.

“Ini namanya melanggar hak cipta sebab hak ciptanya ada pada kami di kemdikbud.

Kami beli dari para penyusun buku tematik kemudian diunggah di website sebagai Buku Sekolah Elektronik (BSE) dan bisa diakses oleh siapa saja tetapi bukan kemudian dicopy untuk dicetak menjadi buku yang diperjualbelikan dengan harga tertentu,’’ ujarnya.

Dalam hal ini, pihaknya tetap akan berhati-hati menangani masalah ini. Jangan sampai ada pemikiran ke-

terlambatan pendistribusian buku ke sekolah-sekolah dan ada unsur kesengajaan..

Lebih lanjut Musliar mengatakan terkait pendistribusian buku K13 saat ini baru mencapai 70-80 persen dicetak dan memang belum sampai ke sekolah-sekolah. “Sedangkan untuk pelatihan K13 bagi guruguru. Saat ini kami mengirim pejabat eselon 1 untuk menjadi “coordinator agent” untuk memantau pelatihan guru dan sudah lumayan banyak kemajuan di atas 90 persen,” katanya.

Tetapi masalah pengadaan buku yang masih terkendala dari semula target 30 Juni sudah diterima di sekolahsekolah kemudian mundur menjadi 14 Juli kemudian diundurkan menjadi 4 Agustus dan terakhir menjadi 15 Agustus kemarin, katanya. “Kami harapkan segera diterima sekolah dan untuk wilayah DKI Jakarta akhir pekan ini bukubuku pelajaran sudah dapat diterima seluruhnya oleh sekolah-sekolah”, tambahnya. (ant/bali post)

Indonesia-Mesir Gelar Pameran Pendidikan Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah Indonesia, melalui Atase Pendidikan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kairo, Mesir akan mengelar Indonesian Expo/Yalla Indonesia pada 17 – 20 September 2014 mendatang. Kegiatan tersebut di antaranya diisi dengan Pameran Pendidikan Tinggi dan Joint Working Group on Higher Education (JWGHE) di antara kedua negara.

Atase Pendidikan di KBRI Kairo, Mesir, Fahmy Lukman dalam surat yang disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Agama menjelaskan, persiapan kegiatan ini didahului dengan pertemuan antara Atase Pendidikan di KBRI Cairo dan Direktur Jenderal Ker-

ja Sama Internasional Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir, El-Helali El-Sherbeiny El-Helali, Rabu (13/8). Dalam pertemuan tersebut, El-Sherbeiny didampingi Direktur Kerja Sama, Manal Kamal Ahmed Mounir.

Dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Jumat (22/8), Fahmi meminta dukungan dan partisipasi aktif Kementerian Pendidikan Tinggi Mesir dalam rangka menyukseskan acara tersebut. ‘’Diharapkan partisipasi ini dapat terjalin kerja sama yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Menurut rencana, pameran pendidikan akan dihadiri oleh 17 perguruan tinggi di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Mohammad Nuh

juga direncanakan hadir dalam kegiatan ini,’’ ujarnya.

Sementara itu, El-Sherbeiny menyambut baik kunjungan atase pendidikan dan sangat mendukung rencana penyelenggaraan Yalla Indonesia ini. Ia menugaskan stafnya untuk menulis surat kepada rektor perguruan tinggi di Mesir agar mereka merespons undangan KBRI Kairo untuk menghadiri pameran pendidikan dan JWG-HE. Pihaknya juga berkomitmen untuk mendorong dan mendukung untuk menyukseskan pelaksanaan pameran pendidikan ini.

Salah satu dukungannya akan diwujudkan dengan menghubungi perguruan tinggi di Mesir untuk ikut serta secara pro aktif dalam kegiatan tersebut. (ham)

Tanjung (Suara NTB) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali menggelar perlombaan yang bertujuan untuk merangsang kreativitas siswa sekolah.

Lomba digelar bagi semua tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, Sekolah Dasar, SMP dan SMA. Untuk siswa SMA, mata lomba yang dipilih adalah karya cipta lagu dan jingle bernuansa Perpustakaan dan Arsip atau bertemakan pendidikan.

Kepala Perpusda KLU, Raden Tresna Wadi, S.Sos., kepada wartawan, Jumat (22/ 8), mengaku pihaknya menggelar lomba untuk menumbuhkan kreativitas siswa. Di tingkat PAUD, lomba yang dipilih adalah Lomba mewarnai, lomba menggambar untuk siswa SD, dan lomba membuat poster promosi daerah untuk siswa SMP. “Peserta yang paling banyak datang dari anak-anak PAUD, mereka sangat antusias. Lomba-lomba ada yang sudah digelar duluan, dan lomba tingkat SMA ini adalah yang terakhir,” ungkap Tresna wadi.

Untuk memeriahkan mata lomba, ia meminta jajaran panitia tidak membatasi ruang gerak peserta dengan ketentuan pendaftaran. Biasanya panitia menutup pendaftaran lomba pada hari sebelum lomba digelar. Namun kali ini, peserta dibolehkan mendaftar walau dilakukan pada saat lomba berlangsung.

Hal yang sama juga berlaku untuk lomba masingmasing tingkatan, yang tidak membatasi jumlah peserta.

Dampaknya cukup signifikan.

Tresna menyebut, untuk

PAUD saja, jumlah peserta mencapai ratusan orang dan tidak hanya datang dari Kecamatan Tanjung dan Gangga, melainkan juga Kecamatan Kayangan dan Pemenang. ‘’Kita menyediakan hadiah sebagai rangsangan untuk peserta maupun untuk sekolah agar dapat melakukan pembinaan,” sambungnya.

Tresna menjelaskan, keterlibatan Perpustakaan dan Arsip Daerah di ajang pameran pembangunan ini tidak lain untuk menampilkan promosi bukubuku dan demonstrasi kearsipan. Menyadari tupoksinya, Perpusda KLU terus memikirkan langkah-langkah dan cara kreatif untuk membantu lintas sektor dalam mengembangkan kreativitas anak.

“Antara perpustakaan dan pendidikan, merupakan mata rantai tidak terputus, hanya saja pelaksanaan masih terhambat. Apa yang dilakukan Perpusda belum mendapat reaksi dari Dikbudpora KLU. Ke depan, kami harapkan apa yang dilakukan Perpusda tidak dipandang sebelah mata,” harapnya.

Tresna Wadi bahkan mempertegas adanya indikator kemajuan sebuah pendidikan di daerah lain diukur dari status maju tidaknya Perpusda. Poin tersebut harusnya turut menjadi tolok ukur di KLU agar instansi terkait memperkuat fungsi koordinasi dengan Perpusda. ‘’Di daerah lain yang maju, maju mundurnya pendidikan justru dilihat dari maju mundurnya lembaga perpustakaan. Kalau perpustakaan maju, otomatis minat baca meningkat, wawasan generasi muda juga berkembang,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/ari)

LOMBA CIPTA - Siswa SMA di KLU saat mengikuti lomba cipta lagu yang diadakan Perpustakaan dan Arsip Daerah KLU.

Kompetisi Sains Madrasah Kembali Digelar Jakarta (Suara NTB) Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menggelar Kompetisi Sains Madrasah (KSM) dan Expo Madrasah ketiga di Makasar Sulawesi Selatan tanggal 25-29 Agustus mendatang.

Peserta KSM Tingkat Nasional adalah juara I perwakilan tiap provinsi per mata pelajaran yang dilombakan. Untuk sampai ke Tingkat Nasional, siswa madrasah itu harus lolos dari Kompetisi Tingkat Madrasah, Kompetisi Tingkat Kabupaten/Kota dan Kompetisi Tingkat Provinsi.

Mata pelajaran yang dilombakan dalam KSM, yakni tingkat Madrasah Ibtidaiyah (MI) meliputi Matematika dan IPA; tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs) meliputi Matematika, Biologi dan Fisika. Sementara tingkat Madrasah Aliyah (MA) terdiri atas Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi dan Geografi.

“Ini merupakan ajang kreativitas bagi siswa-siswi. KSM juga

dijadikan ukuran untuk menunjukkan pada tingkat nasional dan internasional bahwa madrasah ini juga bisa,” kata Direktur Pendidikan Madrasah Ditjen Pendidikan Islam Kemenag M. Nur Kholis Setiawan di Jakarta.

KSM Tingkat Nasional ketiga di Makasar ini akan diikuti sekitar 363 siswa dan siswi madrasah tingkat MI, MTs, dan MA. Peserta itu akan merebutkan 198 medali untuk 11 lomba mata pelajaran. Setiap lomba disediakan tiga medali emas, enam medali perak, dan sembilan medali perunggu.

Selain medali, panitia juga memberikan hadiah uang untuk pemenang medali emas sebesar Rp15 juta, perak Rp10 juta, dan perunggu Rp8 juta.

KSM untuk pertama kalinya digelar di Kota Bandung tahun 2012 sementara yang kedua diselenggarakan di Malang Jawa Timur, sedangkan yang ketiga diadakan di Kota Makasar Sulawesi Selatan pada 25-29 Agustus 2014. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Tak Boleh Telat Panas London Chelsea akan menjamu tim promosi, Leicester City, Sabtu (23/8) pukul 22.00 Wita (siaran langsung BeinSport3) setelah menang atas Burnley di laga pembuka. Namun, tim asuhan Jose Mourinho tampaknya tidak boleh lagi mengulang kesalahan serupa saat mereka tertinggal lebih dulu oleh Burnley di laga sebelumnya.

Taliwang (Suara NTB) Persatuan Sepak Bola Sumbawa Barat (PSSB) akhirnya harus mengubur mimpinya untuk naik kasta di musim kompetisi tahun depan. Pasalnya saat ini PSSB telah dipastikan gagal lolos ke babak 16 Divisi Utama musim kompetisi 20142015 yang sedang bergulir.

Kepastian gagalnya klub kebanggaan publik KSB berdasarkan torehan hasil pertandingannya di grup 7 Divisi Utama di mana ia berada bersama 6 klub lainnya.

Dari 12 pertandingan yang dilakoninya PSSB hanya (Suara NTB/bug) mampu meraih 14 poin denManurung gan mengemas 4 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 6 kali mengalami kekalahan.

Akibatnya jumlah poin tersebut tidak dapat mendongkrak PSSB untuk sekedar menjadi runner up (posisi kedua) di klasemen grup agar dapat terus melaju ke babak 16 Divisi Utama.

Sebenarnya PSSB sempat memiliki asa untuk bertahan di posisi runner up di grup 7 setelah dari 9 laga yang dijalaninya mampu mengemas 14 poin sebelum memasuki jeda pertandingan pada bulan Ramadan lalu.

Saat itu PSSB memiliki catatan di sisa tiga pertandingan, minimal klub tersebut harus imbang di dua laga tandang dan menang di laga kandangnya. Sayang catatan tersebut tidak terealisasi karena dua laga tandang ke Persibul Buol dan Persigo Gorontalo, PSSB mengalami kekalahan. Kondisi tersebut diperparah setelah pada pertandingan kandangnya menjamu Persekam Metro FC, tim asuhan Winedi Purwito ini kembali menelan kekalahan dengan skor 1-2 di GOR Lalu Magaparang, Selasa lalu.

“Dengan poin 14 yang kita kemas dari 12 kali pertandingan kita kemungkinan besar akan finish di posisi kelima atau keenam di grup 7. Artinya usaha kita untuk terus lanjut (berkompetisi) di Divisi Utama tahun ini sudah selesai. Tapi musim depan kita tetap bermain di Divisi Utama, tidak ada degradasi,” terang Manurung, Sekretaris PSSB kepada media ini, Jum’at (22/8).

PSSB sendiri sudah memasuki musim ketiga di Divisi Utama tahun ini, Manurung mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya kegagalan klub cenderung dipicu hal yang sama. Terutama dari sisi persiapan klub menghadapi kompetisi yaitu waktu persiapan yang terhitung singkat.

“Dalam tiga musim ini kita baru bisa menyiapkan tim dua atau tiga bulan sebelum kompteisi di mulai. Sementara klub lain sudah lebih dulu sehingga lebih matang mereka ketika bertanding,” paparnya seraya menambahkan perjalanan klub pada musim ini akan kembali dievaluasi untuk penyempurnaan tim ke depannya.

“Evaluasi musim ini belum. Tunggu selesai semua pertandingan di grup 7 karena masih ada beberapa klub yang masih menjalani pertandingannya,” sambung Manurung.

Berkaca dari kegagalan tersebut, Manurung mengatakan, persiapan tim akan lebih dimatangkan menjelang musim kompetisi tahun depan. Dan yang paling akan ditekankan terutama proses rekrutmen pemain yang akan dipercepat.

Khusus rekrutmen pemain lokal, PSSB berencana membuat kompetisi antar klub lokal. Melalui ajang tersebut, penjajakan bibit pemain baru dapat lebih terkonsentrasi.

“Saya sudah sampaikan ke Indotan agar membuat semacam turnamen antar klub. Nah disitu kesempatan kita mencari bibit pemain lokal sehingga kita bisa siapkan pemain lebih dini,” imbuh Manurung. (bug)

Suarez Merasa Tak Seperti Pemain Bola Barcelona Bintang Barcelona Luis Suarez mengatakan dirinya tak seperti pemain sepak bola setelah dipaksa berlatih sendiri selama beberapa minggu pertama dari larangan empat bulan.

Penyerang Uruguay dijatuhi hukuman karena menggigit pemain Italia Giorgio Chiellini selama fase grup Piala Dunia awal musim panas ini.

Larangan itu berlaku di semua kegiatan sepak bola, itu berarti dia hanya diizinkan menjaga kebugarannya sendiri setelah didatangkan Barcelona dari Liverpool dengan harga 88 juta euro pada Juli.

Tetapi hasil banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) membolehkan pemain 27 tahun itu berlatih dengan rekan setimnya dan bermain di laga persahabatan, meski panjangnya hukuman masih berlaku. “Sulit untuk saya berlatih sendirian,” katanya seperti dilansir goal.com.

“Itu membuat saya tidak seperti pemain sepak bola. Rasanya aneh. Saya senang sekarang karena berlatih dengan rekan setim.”

Ia menimpali, “Rasanya menyenangkan bisa mengatakan pada anak saya bahwa saya meninggalkan rumah untuk bekerja.”

Menarik untuk dilihat di mana Suarez akan ditempatkan oleh pelatih Barca Luis Enrique musim ini, tetapi penyerang ini mengatakan dia akan senang beroperasi di mana pun pelatih memintanya.

“Saya mencoba untuk beradaptasi, di posisi mana pun Luis Enrique meminta saya untuk bermain.” “Dia tahu saya dan bagaimana dia bermain. Saya berada di tim terbesar di dunia dan saya ‘lapar’ untuk memenangkan tropi paling besar. Tantangan seperti itu yang saya sukai,” tambahnya lagi. (ant/bali post)

Jose Mourinho

Pelatih

Nigel Pearson

Diego Costa

(Suara NTB/ist)

PSSB Gagal Lolos ke 16 Besar Divisi Utama

tapi Mourinho ingin t e t a p mempertahankan pemain berusia 3 2 tahun tersebut.

Filipe Luis, yang baru bergabung dengan Blues dari Atletico Madrid musim panas ini, mungkin juga harus puas dengan di bangku cadangan lagi, karena Mourinho lebih memilih Cesar Azpilicueta.

Klub London tersebut telah memenangkan enam pertandingan terakhir mereka melawan Leicester dan mencetak lebih dari 20 gol. (ant/bali post)

itu kembali bangkit hingga akhirnya memaksa laga tuntas dengan skor imbang 2-2.

Pemain Leicester,Daniel Drinkwater tidak akan diturunkan saat bertandang ke markas Chlesea nanti, akibat cedera yang ia derita saat berhadapan dengan The Toffes.

Sedangkan Dean Hammond kemungkinan besar akan ditugaskan untuk bersiaga di lini tengah bersama Andy Raja untuk mengawal pergerakan Fabregas.

Di kubu Chelsea, Petr Cech tampaknya masih akan menghangatkan bangku cadangan.

Posisi kiper utama Chelsea kemungkinan masih akan dipercayakan kepada Thibaut Courtuis yang sempat membuat sejumlah penyelamatan mengesankan saat melawan Burnley.

Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Cech sekarang sedang berusaha untuk meninggalkan Stamford Bridge sebelum bursa transfer berakhir,

Scholes Khawatirkan Rio Ferdinand Ingin Latih Inggris Masa Depan MU

(Suara NTB/ist)

Paul Scholes

Inggris Paul Scholes mengaku takut dengan masa depan Manchester United dan merekomendasikan lima nama untuk menghindarkan kemerosotan prestasi lebih lanjut.

Dalam kolomnya yang ditulis untuk The Independent, legenda Old Trafford itu mengungkapkan betapa penting klub membeli pemain Barcelona, Cesc Fabregas, yang kini pindah ke Chelsea.

Dan pemain Bayern Muenchen, Toni Kroos, yang kini di Real Madrid. Ketakutan Scholes kini, MU akan tergelincir di bawah Manchester City, Chelsea, Arsenal, dan Liverpool di Liga Inggris.

“Saya khawatir dengan United. Takut, kejadian seperti Liverpool pada 1990-an terjadi pada United,” tulis Scholes.

“Apa yang mereka perlu-

kan? Lima pemain. Bukan lima pemain yang potensial, tetapi lima pemain yang berpengalaman untuk sekarang,” katanya lagi.

Paul Scholes kemudian mencantumkan empat pemain Real Madrid dan satu pemain Borussia Dortmund.

Kelima pemain itu yakni Xabi Alonso, Sami Khedira, Raphael Varane, Angel Di Maria, dan Mats Hummels.

“Real Madrid akan mendapatkan cek besar, memberikan empat pemain mereka.

Tetapi ini akan sulit untuk mendaratkan mereka.”

Scholes berpendapat Alonso punya kualitas yang menjadi titik lemah United. Alonso bukan lagi yang paling cepat, tetapi bagus dalam mengirimkan umpan-umpan.

“Masalah yang jelas dengan Alonso untuk fans United adalah masa lalunya dengan Liverpool? Jadi kenapa?

Dia memiliki kekuatan yang tidak dimiliki United,” katanya.

“Alonso menandatangani perpanjangan kontrak pada Januari, tetapi dengan adanya Kroos dan Luka Modrid di klub, mungkin dia bisa mempertimbangkan untuk pindah,” kata Scholes.

Sementara Scholes mengaku menyukai energi dan pengalaman yang dimiliki Khedira. Scholes mengatakan, “Untuk Di Maria, saya rasa 50 juta poundsterling terlalu banyak tetapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki di MU. Dia akan memberikan semangat ketika bermain di kandang.”

“Saya rasa kesempatan Varane untuk bermain di Madrid terbatas. Sementara Hummels mengatakan akan bertahan di Dortmund, tetapi United harus punya pemain berpengalaman di lini pertahanan,” katanya lagi. (ant/bali post)

London Pesepakbola Rio Ferdinand mengungkapkan dirinya berkeinginan melatih Tim Nasional Inggris suatu hari nanti setelah gantung sepatu.

Bek berusia 35 tahun itu mencatatkan 81 kali penampilan bersama Tim Tiga Singa dan sempat menyandang ban kapten untuk Piala Dunia 2010, meski ia akhirnya harus dipulangkan lantaran

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

RESMI DIBUKA - Rapat anggota KONI NTB yang dirangkaikan acara halal bihalal di Hotel Lombo Plaza Mataram, Jumat (22/8) kemarin telah dibuka secara resmi oleh Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono. Rapat yang membahas program KONI NTB dalam rangka meraih 15 medali emas di PON Jawa Barat (Jabar) itu bakal menarik karena Ketua Umum KONI NTB akan meminta anggota KONI menyikapi statusnya sebagai anggota DPRD NTB terpilih 2014-2019. Tampak Kasdiono memberikan sambutan di hadapan 150 lebih peserta yang terdiri dari pengurus 31 cabor provinsi, 10 KONI kabupaten/kota dan pengurus KONI Provinsi.

Cesc Fabregas dan Diego Costa tampaknya akan kembali menjadi sorotan dalam laga tersebut. Pada laga melawan Burnley, dua bintang baru Chelsea itu tampil gemilang. Fabregas mengemas dua assist sementara Costa sukses menyarangkan satu gol.

Penampilan Chelsea di laga perdana lalu juga memperlihatkan karakter permainan yang lebih dinamis, lebih menyerang meski di babak kedua mereka lebih memilih bermain aman. Namun, Chelsea juga tampaknya memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan bahwa mereka bisa tampil menyerang sembari tetap solid di lini belakang.

Sementara itu, kubu Leicester juga tampaknya sedang berada di performa yang bagus. Pekan lalu, anak asuh Nigel Pearson berhasil menahan imbang Everton yang merupakan salah satu klub kandidat empat besar Liga Inggris musim lalu.

Sportsmole melansir, Leicester sempat tertinggal dua kali selama pertandingan tersebut. Namun, klub yang bermarkas di King Power

pekerjaan di ranah kepelatihan saya akan bertanya-tanya.”

Ferdinand meyakinkan dirinya akan berusaha keras untuk mendapatkan setiap lisensi yang diperlukan demi memasuki dunia kepelatihan.

“Saya pikir tidak pantas seseorang untuk menyebutkan kemungkinannya menangani sebuah klub sebelum memiliki lisensi kepelatihan. Dan saya di sini bukan mengatakan berikan saya pekerjaan (Timnas Inggris) sebab saya belum memiliki lisensi kepelatihan,” katanya.

Ferdinand meyakini negara-negara lain telah memberi percontohan tentang cara terbaik memiliki pelatih timnas mereka.

“Joachim Loew dan Juergen Klinsmann masih sangat muda kala memulai pekerjaan di timnas Jerman. Lihat Marco van Basten, Jose Mourinho, Pep Guardiola dan Luis Enrique, mereka tidak perlu menjadi paruh baya dulu demi mendapatkan kesempatan.

“Tetapi segalanya berbeda di Inggris. Inggris tertinggal 10 tahun dalam hal ini. Kita semua harus melakukan yang terbaik demi sepak bola Inggris,” katanya, demikian Sky Sports. (ant/bali Rio Ferdinand post)

cedera yang dideritanya.

Akhir musim lalu, ia mengatakan, belum berniat pensiun dari lapangan sepak bola dan bergabung bersama klub promosi Queen Parks Rangers demi memperpanjang karirnya di Liga Inggris.

Akan tetapi, mantan pemain Manchester United itu mengaku masih berkeinginan untuk suatu saat mewakili negaranya lagi. “Setiap orang bermimpi untuk bermain untuk Timnas Inggris dan mimpiku selepas karir sebagai pesepak bola adalah menangani Timnas Inggris,” kata Ferdinand kepada Daily Mail.

“Saya tidak mengharapkan kesempatan itu, tapi pada saatnya saya mendapatkan lisensi kepelatihan saya siap. Apabila saya tidak mendapatkan

NTB Gagal Menambah Medali Mataram (Suara NTB) Memasuki pertandingan hari ketiga Kejurnas Atletik di Jawa Timur (Jatim), kontingen NTB gagal menambah perolehan medali. Pelari jarak pendek NTB, Arif Rahman gagal mengukir prestasi di pertandingan nomor 400 meter putra. Atlet unggulan NTB itu hanya mampu menempati peringkat empat besar di laga final nomor ber-

gengsi tersebut.

Demikian disampaikan Pelatih Atletik NTB, Akrin saat dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (22/8) kemarin. “Arif Rahman gagal menyumbang medali di nomor 400 meter, dia menempati peringkat empat besar,” ucapnya.

Dikatakannya, kegagalan atlet asal Kabupaten Bima itu membuat NTB gagal menam-

bah perolehan medali. Itu artinya hingga kemarin kontingen atletik NTB baru meraih satu emas dan dua perak. Sebagaimana diketahui sebelumnya, satu medali emas NTB disumbangkan oleh Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra. Selanjutnya dua medali perak lewat Fadlin dan Ridwan di nomor 200 meter dan 5.000 meter putra.

Hingga kemarin, NTB masih punya tiga nomor andalan yang diharakan dapat menambah perolehan medali, yakni nomor 100 meter, 400 meter gawang dan estafet 4x100 meter putri.

Di nomor 100 meter putri akan diwakili oleh Iswandi, salah satu atlet peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012 lalu. Pelari tercepat indonesia ini diprediksi dapat mempersembahkan medali emas untuk NTB. Pasalnya Iswandi merupakan pelari terbaik 100 meter level nasional saat ini. Begitu juga di nomor lari 400 meter gawang putra akan di wakili oleh Andrian, merupakan atlet peraih medali emas di PON Riau XIII 2012 lalu. Itu artinya, kontingen NTB optimis dapat menambah tiga medali emas lagi di even bergengsi tersebut. (fan)

SUARA NTB

Sabtu, 23 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 23 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Halaman 14

CERPEN

Secangkir Kopi Sunarsih Mikyal Fatonah

Sunarsih belum bisa tidur selarut ini. Tubuhnya kerap bergonta-ganti posisi di atas tempat tidur yang sempit. Esok pekerjaan masih banyak. Jika ia tak cukup istirahat, tenaganya lebih cepat terkuras. Padahal, majikan perempuannya akan semakin cerewet jika tugas-tugas itu tak cepat tuntas. Tapi, duh! Batinnya tak tenang. Ia deg-degan. Akankah ia coba cara yang Karsih beritahukan di pasar tadi siang? Terngiang-ngiang pembicaraan mereka di antara bisingnya keramaian. Karsih, pembantu dari rumah sebelah, memberi jalan keluar yang menjijikkan. Ia bahkan tak bisa membayangkan akan melakukan itu pada seorang manusia.

“KITA mesti berani. Kalau tidak, majikan semakin kurang ajar.

Memperlakukan kita melebihi budak,” Karsih menyemangati.

“Bagaimana kalau ketahuan?

Bisa-bisa aku dicincang,” Sunarsih surut mentalnya.

“Aduh! Kamu ini, belum berjuang kok sudah mati kutu, sudah mundur. Bagaimana bisa menang?”

Ah, perjuangan. Bagaimana mungkin Karsih menyebutnya sebagai perjuangan, jika cara yang digunakan seperti ini. Bukankah perjuangan adalah hal sakral yang mesti dilakoni dengan benar?

“Akan kupikir-pikir dulu.”

“Tak perlu dipikir-pikir lagi!”

Karsih membentak.

“Tapi…”

“Kau mau selamat atau tidak? “ “Sebaiknya aku pulang, terlalu lama di pasar membuat majikanku banyak bertanya,” Sunarsih mencoba kabur. Segera tangannya ditarik erat oleh Karsih hingga wajah mereka berjarak sejengkal.

“Kesempatan tidak datang dua kali. Umurmu masih dua puluh awal. Masih segar. Efeknya lebih hebat dibanding aku yang sudah kepala tiga ini. Cobalah Sunarsih, dengan begitu kau bisa lebih bahagia.”

Kalimat Karsih yang diucapkan dengan keyakinan yang cukup mengerikan rupanya telah sedikit melecut hati Sunarsih. Sejak pulang dari pasar itulah, isi kepalanya penuh dengan pertimbangan.

Sebab, ia memang merasa tidak tahan dengan kondisi saat ini. Ma-

jikan perempuannya kerap mencaci-maki bahkan memukuli. Sementara anak lelakinya yang bujang hanya diam dan terkesan tak mau tahu. Sunarsih tahu dirinya memang digaji, tetapi bukan dibeli.

Bahkan selembar pakaian pun dibeli untuk dikenakan dengan pantas, bukan untuk dikoyak. Bila berpikir seperti ini, kerap Sunarsih bingung mendapati nasibnya tak lebih penting dari selembar pakaian. Maka, hari itu, ketika matanya tak juga bisa pejam, sedang kokok ayam penanda pagi telah membangunkan sebagian orang, Sunarsih beranjak. Ia persiapkan semuanya. Memantapkan hati mengikuti saran Karsih. *** Pukul tujuh pagi, sarapan telah terhidang di meja. Majikan dan anak lelakinya sedang menyantap makanan. Sunarsih berdiam diri di dapur. Bersiaga jika sewaktu-waktu teriakan majikan membahana.

Biasanya, selalu ada komentar tentang pekerjaan Sunarsih. Entah rasa, entah bau. Setiap hari, terlalu banyak hal untuk dijadikan alasan untuk menyakiti dirinya.

Sunarsih mengintip dari dapur.

Digigitnya bibir ketika kedua majikan menyeruput kopi. Keringat dingin meleleh di pelipis. Tekak Sunarsih terasa kerontang.

“Asih…sini!”

Tarikan napas Sunarsih bagai dengusan hewan ketakutan.

“Asih!” majikan perempuan memanggil lagi.

Tergopoh-gopoh Sunarsih mende-

kat. Ia pucat, berusaha menghadapi amarah. Tenggorokannya makin gersang.

“Kopi ini enak. Besok buat lagi yang seperti ini. Said juga suka, mungkin bisa menambah semangat kerjanya.”

“I…iya, Nyonya.”

Sunarsih setengah tak percaya.

Betapa majikannya telah melunak dalam hitungan menit. Hanya karena menyeruput secangkir kopi buatannya. *** Beberapa bulan kemudian, Sunarsih tidak lagi tergesa-gesa bekerja. Bahkan ia bebas bangun sesukanya. Bebas dari pekerjaan yang menyiksa. Sebab, Sunarsih sekarang bukan pembantu lagi.

Berkat saran dari Karsih, majikannya jadi melunak, bahkan meminta ia jadi menantu. Sedang anaknya yang bujang itu menurut saja apa kata ibunya. Maka, berbahagialah Sunarsih. Ia tidak lagi dicaci, tetapi dipuji. Tak lagi dipukuli, tetapi dikasihi. Sampai ketika mertua, yang dulu adalah majikannya, berpulang ke rumah Tuhan, ia tercatat sebagai menantu yang tak pernah sekalipun digunjingkan.

Dunianya berubah secepat itu.

Bahkan Karsih masih sering ternganga bila mendapati Sunarsih turun dari mobil dan menyapanya.

Tidak didapati lagi, perempuan berpakaian lusuh bernama Sunarsih yang kerap menjinjing keranjang belanjaan ke pasar tradisional.

Yang ia temukan sekarang adalah Sunarsih yang anggun, berlimpah

perhiasan, dan turun menjinjing belanjaan bermerek. Bahkan Sunarsih yang dulu pembantu, sekarang punya pembantu juga! Gila! Lagilagi Karsih jadi ternganga.

Meski sudah menyandang status “Nyonya Said”, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan orang lain.

Membuat kopi!

Sunarsih sering merajuk, bahkan sampai murka, jika pekerjaan yang satu itu didahului pembantunya. Ia dengan tega memecat siapa pun yang lancang menyeduh kopi untuk suaminya. Sunarsih yang manis dan anggun bisa menjadi buas hanya karena perkara sepele itu. Maka, pembantu yang mengerti dan masih ingin bernasib mujur tidak akan berani membuat secangkir kopi, meski suami Sunarsih sendiri yang meminta berulang kali.

Para pembantu pun tak pernah absen bergosip bila pekerjaan telah tuntas. Di sela-sela suapan nasi, mereka berbagi cerita dan prasangka.

“Nyonya kok begitu, ya. Masa si Maya dipecat gara-gara buat kopi untuk Tuan. Kan Tuan sendiri yang minta,” pembantu 1 berbisik-bisik.

“Itu salah si Maya. Sudah tahu peraturannya tidak boleh begitu, malah dia begitu. Yang begitu itu kan jelas-jelas membuat Nyonya marah besar,” pembantu 2 menjawab sewot.

“Tapi, kita ini kerja bukan untuk Nyonya saja. Pengabdian kita untuk Tuan juga.”

“Kalau aku tidak peduli, yang penting dapat uang, selesai.”

Pembantu 1 cemberut, “Dapat uang memang enak, tapi kerja dengan harimau betina lama-lama dimangsa juga.”

“Kamu menuduh Nyonya jadi harimau? Ah, aku laporkan baru tahu rasa kamu!” pembantu 2 mengancam.

“Aduh…duh… jangan!”

“Makanya, jaga mulut.”

“Tapi, Nyonya memang aneh.

Setiap menyeduh kopi, pintu dapur ditutup dan dikunci. Kalau kita di dalam pasti diusir. Telat sedikit saja keluar dapur, langsung dicacimaki. Nyonya seperti menyembunyikan sesuatu.”

“Itu karena dia tidak mau resepnya kita ketahui. Tuan kan sering cerita kalau kopi buatan Nyonya enak sekali. Wajar saja dia begitu.”

Pembantu 1 termenung-menung, “Aku jadi ingat Maya. Sebelum dipecat dia pernah cerita padaku.

Kopi buatan Nyonya beraroma darah. Ia pernah membauinya sebelum kepergok Nyonya.”

Pembantu 2 yang waktu itu sedang menyuap nasi terakhir mendadak ingin muntah. *** Malam itu, sebelum tidur, Sunarsih menyempatkan diri menyeduh secangkir kopi untuk suaminya. Ini menjadi suatu keharusan bagi Sunarsih agar suaminya tak memimpikan perempuan lain di dalam tidur. Biarlah suaminya hanya bermimpi tentang Sunarsih dan kopi buatannya.

Sebab, laki-laki mesti dijaga, dalam sadar dan lelapnya.

“Abang… minum dulu kopinya sebelum… itu…” Sunarsih malumalu.

Suaminya melepas buku. Lalu merangkul Sunarsih. “Aku tak ingin kopi malam ini.”

“Tapi, Abang harus minum,” Sunarsih cemas.

“Kalau aku tak minum, kenapa?”

“Asih sudah susah payah membuatnya!” Sunarsih memaksa.

Said menjauhkan cangkir kopi, menyentuh kedua pipi Sunarsih dengan telapak tangan. “Dengar, Asih. Aku butuh kamu, bukan kopi.

Meski kita belum juga dikarunia anak, aku tetap menyayangimu.

Aku menikahimu bukan karena tetes darah menstruasi dalam kopi, tetapi karena aku mencintaimu.”

Darah asih membeku. Wajahnya pucat.

“Bisakah kita saling mencintai tanpa menodai, Asih? Sebab yang kita butuhkan adalah saling percaya.”

Sunarsih kehilangan kata-kata.

Selong, Mei 2014

Mikyal Fatonah lahir di Lombok Timur pada 18 Agustus 1990.

Cerpen-cerpennya dimuat di harian Suara NTB dan Radar Surabaya. Dapat juga ditemukan di antologi Seonggok Daging Berkelamin Perempuan (2012).

Sekarang sebagai pengajar di SMAN 1 Selong dan bergiat di Komunitas Ujung Pena Ampenan.

DG Kumarsana

PUISI

Wanita yang Suaminya Melukis Diam Wanita itu selalu mengeluh setiap aku mendatangi rumahnya pagarnya dilukis melebihi cerah bara warna matahari

Tjak S Parlan Dalam Rumah Puisi

Rumah Tanpa Sepatu

ingin cepat sampai di waktu yang senang kusebut waktu madu bagi sepasang pejalan larut yang hasratnya sepanjang malam hujan di rumah dengan bilik kecil—penuh buku sebelum pucat almari dan gantungan baju lama digantikan deretan foto kenangan

rumah tanpa sepatu dan anjing pilu

ingin mengajakmu ke waktu yang senang kusebut pengakuan aku di bilik itu dan kau mendengarkan satu cerita tentang laki-laki yang memasuki bilik: ia mengunci pintunya dari dalam dan menenggelamkan bermalam-malam puisi ke dalam tubuhmu yang penuh puisi ingin melihatmu belum terbangun di pagi pertama sambil terus gundah mengira apa yang bisa kusiapkan agar bisa kau olah dengan sedikit keberanian sebentuk sarapan ingin memastikanmu lelap lebih lama di situ sementara aku sambil menggenapi cerita agar siap saji sewaktu kau bangun nanti: pagi sebelum hujan, laki-laki itu keluar bilik punggungnya yang ringkih bertumbuh beban beban puisi yang sering dititipkannya di kios koran

menguak

Wanita itu selalu mengaduh ketika mendapatkan aku telah duduk di sofanya terpintal serat burung camar halus kepaknya menyapa keramahan tentang hasrat yang sepi sembunyi di balik bilik ruang tersekat mata hati serta kerinduan yang diterbangkan pada setiap sudut jendela menjulur lepas langit tak terarah bumi tak lagi mengenal setiap kaki

pintunya sepurba jejaring labalaba yang menunggu penghuni dengan sepasang usia paling diam tanpa pekerjaan

Wanita itu selalu membelalak manakala mengetahui aku memasuki kamar tidurnya menyimpan kerahasiaan tersembunyi oleh kerinduan yang lama hilang namun suramnya memantul menyudut lebih menjanjikan teka teki asmara mengisyaratkan bahwa cahaya ruangan lebih menikam dari pagar selalu membara menghadang setiap tamu yang datang

rumah tanpa sepatu dan anjing pilu

Wanita itu tiba-tiba terpekik menyadari aku telah menyudut tempat tidurnya melihat suaminya tengah melukis tubuhku diam-diam

rumah anjing yang menguak

2014

pintunya selubang dendam pada majikan di siang merah pada kenangan kotak semir dan keringat asin di ujung sepatu di kota yang senjang dengan rumah tanpa sepatu di tanah kelahiran

Mataram, 2011-2014 Tjak S. Parlan, Menulis puisi dan cerpen di sejumlah media massa. Juga dalam beberapa buku bunga rampai.

Diundang menghadiri Temu Sastrawan Indonesia IV (Ternate, Oktober 2011) serta Jambi International Poetry Gathering (Desember 2012). Aktif di Departemen Desain dan Publikasi, Komunitas Akarpohon, Mataram, NTB.

Bahasa Ibu (ketika habis kata) Pada malam keberapa kita pernah mengingatnya mimpi buruk tak usai menyadarkan bahasa tak pernah habis kau peram atau kita butuh seseorang untuk mengajarkan mengingat doa yang tak terdengar seperti gelombang yang tak pernah habis mengukur jarak pantai Anak yang tak mengerti arah pendengaran seperti kicauan, mengumpat sesuka hati “tak pernah aku dilahirkan,” katamu. O, dunia yang runtuh Seketika gelap lalu menggambar sebentuk wajah yang terpajang di tembok dalam satu paket doa berlarian sebagai mimpi buruk dalam kegelisahan menahun bahkan ajal kata penguburan akhir memburuku ketika doa mulai terbaca kacau wajah keriput mengumandang satu katakutuk akulah pesakitan menerima derita tak habis doa membatu

Lereng Pengsong 2013

DG. Kumarsana lahir di Denpasar, menulis puisi dan cerita pendek di sejumlah media nasional. Bukunya yang telah terbit berupa kumpulan puisi berbahasa Bali “Komedi Birokrat” (2010), “Kabinet Ngejengit” (2012). Antologi tunggal cerita pendek “Senggeger” (2010). Kini mukim di Desa TelagawaruLabuapi, Lombok Barat, NTB.

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

Jokowi Berencana Mengundurkan Diri Usai Pelantikan DPRD GUBERNUR DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana mengundurkan diri dari jabatannya usai pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Pelantikan anggota DPRD DKI dijadwalkan akan dilaksanakan pada pekan depan, tepatnya Senin, 25 Agustus 2014. ‘’Kan masih ada pelantikan anggota dewan, kemudian proses pemilihan Ketua DPRD. Masih ada proses-proses itu. Jadi, menunggu sampai itu selesai dulu,’’ kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (22/8).

Terkait surat pengunduran diri, dia pun mengaku masih (ant/Bali Post) mempersiapkannya, sehingga Joko Widodo belum dapat ditentukan waktu penyerahannya. “Surat pengunduran diri itu masih dipersiapkan, masih dibuat. Belum tahu kapan akan diajukan, yang pasti kita menunggu waktu yang baik, yaitu bisa hari Senin, Selasa, Rabu atau Jumat. Tunggu saja,” ujar Jokowi.

Sebelumnya, pria asal Surakarta itu pernah mengatakan baru akan mengajukan surat pengunduran diri setelah 21 Agustus 2014 atau pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Suratnya (pengunduran diri) itu ya nanti, setelah tanggal 21 Agustus 2014 (usai putusan MK tentang PHPU),” kata Jokowi pada Selasa (19/8).

Meskipun demikian, dia enggan mengungkapkan lebih rinci mengenai kepastian pengunduran dirinya pascaditetapkan sebagai Presiden RI periode 2014-2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Dia hanya menuturkan rencana pengunduran diri itu baru akan dilakukan usai MK mengumumkan putusan hasil sidang gugatan Pemilu Presiden (Pilpres) 2014. (ant/Bali Post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mendagri Ingatkan Jokowi Segera Urus Pengunduran Diri Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri , Gamawan Fauzi mengingatkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk segera mengurus pengunduran dirinya ke DPRD DKI Jakarta sehingga pada saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI Oktober mendatang tidak ada rangkap jabatan yang diampunya.

Gamawan Fauzi

“Karena itu harus diagendakan segera oleh tatib DPRD, dan memang persyaratannya harus mundur karena tidak boleh merangkan dua jabatan negara. Menjadi gubernur adalah pejabat negara dan presiden juga.

Oleh karena itu pengunduran dirinya harus disetujui oleh DPRD DKI Jakarta,” kata Gamawan ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta, Jumat (22/8).

Mekanisme pengunduran diri tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 29 yang menyatakan pengunduran diri

kepala daerah atau wakil kepala daerah permintaan sendiri diberitahukan ke pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD. Rapat Paripurna tersebut harus dihadiri sekurangkurangnya 3/4 dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sedikitnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

Mendagri telah menandatangani Surat Keputusan Pelantikan Anggota DPRD DKI Jakarta yang terpilih melalui Pemilu DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 dengan jumlah 106 anggota DPRD DKI Jakarta.

“SK DPRD DKI Jakarta sudah saya tandatangani 20 Agustus dan akan dilantik pada 25 Agustus bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD yang lama,” jelasnya. Untuk mendapatkan persetujuan DPRD dalam pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo paling tidak mendapat persetujuan dari 54 anggota DPRD. “Kalau saya hitung-hitung, koalisi Joko Widodo di DPRD DKI itu hanya 50 kursi, sedangkan untuk mundur dia memerlukan 54 kursi. Tetapi saya tidak berharap ada penolakan, jadi mudah-mudahan tidak ada masalah,” ujarnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Wasekjen PAN: Keputusan MK adalah Pil Pahit Jakarta (Suara NTB) Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak secara keseluruhan gugatan pasangan capres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah putusan yang pahit kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Teguh Juwarno.

“Keputusan MK bagai pil pahit bagi kami, Namun inilah warna dan resiko demokrasi,” kata Teguh Juwarno di Jakarta, Jumat (22/8). Meskipun seperti pil pahit, Teguh menyatakan, keputusan MK yang final dan mengikat itu harus dihormati.

“Sementara di saat yang sama DKPP telah memberikan angin segar dengan keputusan yang jelas bahwa penyelenggaraan pilpres kita bermasalah,” katanya. Ia menegaskan, putusan MK akan membuat PAN bergeming dari Koalisi Merah Putih.

“Sampai saat ini PAN tetap komit dalam KMP. Hanya forum rakernas dan kongres yang bisa mengubah haluan koalisi. Kongres PAN paling cepat Januari 2015,” kata Teguh. (ant/Bali Post)

Mulai Ada Kepastian Pasar Bagi Investor Semarang (Suara NTB) Sejalan keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pemilihan presiden RI beberapa waktu yang lalu, para investor mulai mendapat kepastian.

“Putusan MK semalam itu sangat berpengaruh terhadap kondisi saham, hari ini total transaksi nasional yang masuk ke bursa efek Indonesia mencapai Rp4,7 triliun,” kata Branch Manajer PT Danareksa Sekuritas Semarang Melcy RS Makarawung di Semarang, Jumat (22/8).

Diharapkan ke depan jumlah itu akan terus meningkat mendekati normal yaitu kisaran Rp6-Rp7 triliun perhari.

Sebelumnya, saham masih bergerak lemah menunggu pengumuman keputusan sidang Mahkamah Konstitusi.

“Beberapa hari terakhir ini pelaku saham masih berspekulasi terkait kondisi pasar ke depan, kalau sekarang sudah pasti dan investor tinggal mengikuti susunan kabinet yang segera dibentuk oleh pemerintahan yang baru,” katanya.

Melcy juga berharap agar ke depan masyarakat domestik dapat mengikuti investasi saham sehingga potensi Indonesia tidak lagi dikuasai investor asing.

Menurut dia, bagi investor asing potensi Indonesia sangat besar mengingat jumlah penduduknya yang sangat banyak jika dibandingkan negara-negara lain terutama negara di Asia.

“Bandingkan saja antara jumlah penduduk Singapura yang hanya 2,5 juta dengan penduduk Indonesia yang 250 juta, bahkan investor Singapura lebih tertarik dengan potensi Indonesia,” katanya. (ant/Bali Post)

Presiden SBY akan Berkomunikasi dengan Presiden Terpilih Manokwari (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan berkomunikasi secara langsung dengan Presiden terpilih Joko Widodo dalam waktu yang tepat.

Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha dalam pesan singkat per telepon selular yang diterima Antara di Manokwari, Jumat (22/8) pagi mengatakan komunikasi itu sebagai salah satu bagian dari proses transisi menuju pemerintahan yang baru.

“Presiden SBY mengatakan bahwa secara moral beliau dengan senang hati akan membantu Presiden baru bila dikehendaki,” kata Julian. Ia menambahkan, hal itu dilakukan dengan niat baik untuk menyukseskan transisi dengan pemerintahan yang baru.

“Presiden SBY akan berkomunikasi dengan Presiden terpilih secara langsung pada kesempatan yang tepat,” tegas Julian. (ant/Bali Post)

DIJUAL

(ant/Bali Post)

EVALUASI PENGAMANAN PILPRES - Menko Polhukam Djoko Suyanto (tengah) didampingi Mendagri Gamawan Fauzi (kedua kiri), Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (kiri), Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Kepala BIN Letjen TNI (Purn) Marciano Norman memberi keterangan kepada pers usai rapat evaluasi pengamanan pilpres di Kantor Kemenko Polhukam Jakarta, Jumat (22/8).

Menko Polhukam: Situasi Keamanan Kondusif Jelang Pelantikan Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, memastikan situasi keamanan akan berjalan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Jusuf Kalla pada Oktober 2014 mendatang.

“Status siaga I telah diturunkan pasca putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHU) gugatan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa di MK. Situasi kondusif akan berlangsung hingga pelantikan presiden terpilih berlangsung,” kata. Menko Polhukam, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (22/8).

Sebelum jumpa pers, Menko Polhukam melakukan rapat bersama Mendagri Gamawan Fauzi, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kepala BIN Marchiano Norman.

Menurut dia, secara umum kondisi ketertiban dan keamanan ditanah air

seiring dengan dikeluarkannya putusan MK berlangsung aman, dimana masyarakat masih melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Hanya di Jakarta tepatnya di sekitar patung kuda yang mengalami insiden kecil antara aparat Polri dengan massa pendukung Prabowo - Hatta hingga mengakibatkan puluhan orang mengalami luka ringan.

“Secara umum tidak ada kejadian menonjol, bahkan masih bisa dikategorikan masyarakat beraktivitas sehari-hari. Khusus di Jakarta, sedikit lain dengan adanya peristiwa di patung kuda,” ujarnya.

Ia berpendapat keputusan MK merupakan proses demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia. Dengan lancarnya proses persidangan dan amannya situasi kantibmas secara umum menunjukan demokrasi di Indonesia telah berjalan baik.

Adapun catatan-catatan yang disampaikan MK maupun DKPP dipas-

tikannya akan menjadi bahan masukan bagi penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu ataupun lainnya.

Sementara itu Kapolri Jenderal Sutarman, menjelaskan, jumlah korban luka dalam insiden di patung kuda tercatat sebanyak 46 orang dari massa pendukung Prabowo-Hatta dan yang mengalami luka ringan akibat tembakan gas air mata dari jumlah tersebut hanya tersisa tiga orang yang masih dirawat di RSPAD Gatot Subroto karena mengalami perih di bagian mata.

Sedangkan dari pihak Polri, dua orang personel Brimob mengalami luka ringan karena terjatuh di kawat berduri saat unimob yang digunakan pendukung Prabowo berusaha menerobos ke Jalan Merdeka Barat.

Terkait insiden tersebut Kapolri menegaskan pihaknya baru melakukan pengamanan dan pembubaran massa pada tahapan penembakan gas air mata.

Dirinya membantah adanya peluru

karet yang digunakan oleh jajarannya.

“Kalau disebutkan ada penembakan peluru karet itu tidak ada. Kita baru menembakan gas air mata dan water canon,” tuturnya.

Menurut dia, meski status siaga yang diturunkan menjadi dua, namun pihaknya tetap menyiagakan personel yang bertugas untuk pengamanan, termasuk pengamanan objek vital akan tetap dilakukan.

Para personel ini nantinya akan dikembalikan ke wilayah masingmasing hingga selambat-lambatnya Selasa (26/8) mendatang.

Mengenai pengamanan VVIP yang melekat di calon presiden dan wakil presiden, tambah Kapolri, akan dilakukan pengembalian pada siang ini di kantor KPU. Hal itu sesuai undangundang dimana ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih ditetapkan maka VVIP yang dilakukan oleh Polri ditarik kembali. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Sekda Banten Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Banten

Muhadi menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, terkait

tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan.

Muhadi tiba di KPK sekitar pukul 09.30 WIB tanpa memberikan keterangan kepada awak media massa.

Muhadi menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan yang menjerat Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah.

Selain Muhadi, penyidik juga memeriksa Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemprov Banten Sutadi, Pelaksana Biro

Umum Pemprov Banten Maman Suarta, dan Kepala Dinas Pendidikan Engkos Kosasih Samanhudi.

Terkait kasus itu, KPK telah menggeledah Kantor DPRD Provinsi Banten, Kantor Bappeda Banten dan Dinas Kesehatan Provinsi Banten.

Penyidik KPK juga menyita beberapa dokumen setelah melakukan penggeledahan di beberapa tempat yang berbeda tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Ratu Atut Chosiyah dan

RUPA-RUPA

(ant/Bali Post)

PERIKSA SEKDA BANTEN - Sekda Pemerintah Provinsi Banten Muhadi menunggu pemeriksaan di ruang tunggu kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta Selatan, Jumat (22/8).

ADVERTISING

adiknya Tubagus Chaery Wardana alias Wawan sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2011-2013.

Keduanya disangkakan Pasal 2 ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. (ant/Bali Post)

BAKERY LOWONGAN

SUARA NTB Sabtu, 23 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

20 Jenazah Korban MH17 Tiba di Malaysia

(Suara NTB/ist)

BAWA JENAZAH - Tentara Malaysia saat membawa jenazah korban MH17 yang ditembak jatuh di perbatasan Ukraina beberapa waktu lalu di Bandara KLIA, Jumat (22/8).

Militer Suriah Tangkap 140 Gerilyawan IS Damaskus Sebanyak 140 petempur kelompok yang bernama Negara Islam (IS) tewas pada Kamis (21/8), dalam penyergapan oleh militer Suriah di sekitar Pangkalan Udara AtTabaqqa di Provinsi Ar-Raqqa di Suriah Utara.

Militer Suriah menewaskan 140 petempur IS yang telah melancarkan serangan sejak awal pekan ini untuk melucuti tentara pemerintah Pangkalan Udara At-Tabaqqa, kubu terakhir tentara Pemerintah Suriah di Ar-Raqqa.

Bentrokan telah berkecamuk selama 24 jam terakhir, saat gerilyawan IS melancarkan dua pemboman bunuh diri di sekitar pangkalan itu sebelum fajar pada Kamis dalam upaya menyerbu instalasi tersebut, kata Observatorium Suriah bagi Hak Asasi Manusia, yang berpangkalan di Inggris.

Obervatorium tersebut menyatakan Angkatan Udara Suriah mendukung tentara di pangkalan itu dengan 15 serangan udara, demikian laporan Xinhua, Jumat. Disebutkan, tujuh prajurit tewas dalam bentrokan paling akhir tersebut. Bentrokan itu terjadi cuma beberapa pekan setelah IS merebut dua posisi penting militer di Ar-Raqqa, yaitu Brigade 93 dan Divisi 17. Negara Islam, yang sebelumnya dikenal dengan nama Negara Islam di Irak dan Levant (ISIL).

Kelompok fanatik itu, yang dipimpin oleh Abu Bakr AlBaghdadi, menyatakan tujuan mereka ialah mendirikan Negara Islam di Irak dan Suriah untuk memerangi Pemerintah Pusat Irak, pimpinan Syiah, dan Presiden Suriah Bashar al-Assad. (ant/bali post)

Kuala Lumpur Jenazah 20 warga Malaysia korban pesawat Malaysia Airlines (MAS) MH17 yang ditembak jatuh di Ukraina, tiba di Kompleks Bunga Raya KLIA Sepang, Jumat (22/8) pukul 10.05 waktu setempat.

Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muadzam Shah bersama Permaisuri Agong Tuanku Hajah Haminah yang mengenakan pakaian serba hitam turut menyambut kedatangan jenazah yang tiba dari Amsterdam menggunakan pesawat khusus penerbangan MH6129.

Turut hadir dalam upacara penghormatan tersebut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan istri Datin Seri Rosmah Mansor, menteri kabinet serta pejabat tinggi negara.

Upacara penghormatan ini disiarkan langsung oleh seluruh stasiun televisi dan radio Malayia, serta disediakan layar lebar di beberapa lokasi di

Jakarta seperti di Dataran Merdeka, bangunan DBKL serta Menara Tiga.

Jenazah yang dimasukkan dalam 17 peti mati dan tiga tempat abu yang seluruhnya dibalut bendera Malaysia, diturunkan dari pesawat dan diusung oleh delapan petugas menuju mobil jenazah yang sudah disiapkan.

Mengheningkan cipta selama satu menit kemudian dilakukan di seluruh negara pada pukul 10.54 waktu setempat.

Iring-iringan mobil jenazah tersebut dibawa melintasi panggung tempat duduk hadirin, termasuk yang di-Pertuan Agong yang berdiri untuk memberi penghormatan terakhir.

Setelah itu dibawa ke daerah asal masing-masing untuk dimakamkan.

Dari 20 jenazah tersebut, tujuh di antaranya langsung diterbangkan ke tiga negara berbeda yaitu Johor, Perak dan Serawak dengan meng-

gunakanpesawat dan helikopter milik Angkatan Tentara Malaysia (ATM).

Ini adalah upacara pengormatan militer pertama yang digelar ATM bagi jenazah warga sipil. Sebanyak 300 personel militer dari Brigade Infanteri 12 ditugaskan untuk memastikan upacara penghormatan berjalan lancar.

Hari kedatangan jenazah korban MH17 ini juga dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh negeri.

Sampai saat ini sudah 30 korban warga Malaysia yang teridentifikasi namun baru 20 yang bisa dipulangkan setelah melalui prosedur ketat.

Dari 20 jenazah itu, tiga diantaranya sudah dikremasi.

Shalat jenazah untuk korban yang beragama Islam dilakukan serentak di seluruh Malaysia setelah shalat Jumat. (ant/bali post)

Jagal ISIS Diidentifikasi dari London Damaskus Koran The Guardian menyatakan seorang mantan sandera mengidentifikasi orang berpenutup kepala yang memenggal wartawan AS James Foley sebagai pemimpin tiga orang Inggris yang menjaga sandera-sandera asing di kota Raqqa di Suriah timur yang menjadi basis utama Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

BBC melaporkan ketiga orang Inggris itu dijuluki John, Paul dan Ringo, yang ketiganya adalah nama depan anggota band legendaris Inggris The Beatles (John Lennon, Paul McCartney dan Ringo Star).

Ghaffar Hussain, direktur pelaksana kontraekstrimisme Yayasan Quilliam, mengatakan hampir pasti orang-orang yang berperang di Suriah akan kembali berencana menyerang Eropa. “Adalah menjijikkan melihat orang yang lahir dan dibesarkan di Inggris dan belajar di sekolah-sekolah tempat kita semua belajar telah terindoktrinasi hingga mereka bisa melegalkan memperkosa wanita dan memenggal kepala orang,” kata dia.

Empat ekstrimis Inggris

yang dua di antaranya berafiliasi kepada kamp pelatihan Alqaeda di Pakistan itu telah membunuh 52 orang dalam serangan bom bunuh diri di London pada Juli 2005. Orang-orang Inggris itu barubaru ini muncul dalam video grafis ISIS. Sampai beberapa hari lalu, ISIS lebih berkonsentrasi pada mendirikan kekalifahan di Suriah dan Irak, ketimbang menyerang Barat seperti dilakukan Alqaeda yang mereka sempal.

Namun keputusan Presiden AS Barack Obama untuk memerintahkan serangan udara ke para laskar ISIS di Irak kemungkinan akan mengubah orientasi mereka, demikian Reuters.

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel mengingatkan ISIS memiliki persenjataan lengkap, lebih terlatih dan lebih terdanai dibandingkan dengan ancaman militan mana pun.

“Mereka mengawinkan ideologi dan pencanggihan kecakapan militer strategis dan taktis. Mereka luar biasa terdanai dengan baik. Ini jauh dari apa pun yang telah kita saksikan,” kata Hagel dalam jumpa pers.

Pada bagian lain, sebuah misi rahasia dari militer AS telah mencoba membebaskan wartawan AS James Folet dan sandera warga AS lainnya di Suriah, namun gagal.

Pentagon mengungkapkan bahwa AS “telah berupaya melakukan operasi penyelamatan baru-baru ini untuk

(Suara NTB/ist)

KUASAI BENDUNGAN - ISIS tidak hanya menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. ISIS juga diperangi kelompok bersenjata di Irak Utara. Sebagaimana tampak dalam gambar yang dirilis Reuters, Kamis (21/8) pejuang Peshmerha menguasai bendungan terbesar di Irak setelah sebelumnya dikuasai ISIS. membebaskan sejumlah sandera Amerika yang ditahan di Suriah”.

Pentagon mengakui bahwa operasi ini melibatkan komponen udara dan darat serta fokus pada jejaring penyandera

tertentu di dalam ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah).

Sayangnya, misi itu tidak berhasil karena para sandera tidak berada di lokasi yang sebelumnya menjadi target. (ant/bali post)

Serangan Udara Israel Kembali Renggut Nyawa Warga Sipil Kota Gaza – Serangan udara Israel menewaskan empat warga Palestina di Jalur Gaza, Jumat, dua di Deir al-Balah dan dua di Nusseirat, kata seorang juru bicara badan urusan darurat.

Serangan di Nusseirat menghantam sebuah rumah menewaskan dua pria berusia 34 dan 22 tahun, dan di Deir al-Balah menghantam tanah pertanian, kata Ashraf al-Qudar kepada AFP. Identitas dari mereka yang tewas di Deir al-Balah belum diketahui.Pertempuran dalam enam bulan perang antara Israel dan Hamas dimulai kembali Selasa dan segera meningkatkan pertumpahan darah baru, sementara perundingan-perundingan gencatan senjata yang ditengahi Mesir tidak berhasil.

Sebelumnya, sayap bersenjata Hamas Kamis mengumumkan tiga dari sejumlah komandan seniornya tewas dalam serangan udara pra-fajar Israel di Gaza selatan yang saat itu menewaskan tujuh orang.

Brigade Ezzedine al-Qassam mengidentifikasi ketiga komandan senior itu adalah Mohammed Abu Shamala, Raed alAtar dan Mohammed Barhum.

Para saksi mata mengatakan serangan, yang berlangsung di selatan kota Rafah di perbatasan Mesir, meratakan rumah keluarga empat lantai di Rafah.

Serangan mematikan itu terjadi setelah istri dan bayi lelaki pemimpin militer terkemuka Brigade, Mohammed Deif, tewas dalam serangan Israel di gedung bertingkat di Kota Gaza, Selasa. (ant/bali post)