Snt23092013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SENIN, 23 SEPTEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 166 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus Dermaga Labuhan Haji

Kejaksaan Tetapkan KPA Tersangka Mataram (Suara NTB) Proses panjang penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pembangunan proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim) yang dilakukan gelar perkara sejak Mei 2013 lalu, akhirnya ditingkatkan ke penyidikan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Penyidik pun menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sebagai tersangka. Keputusan ke tingkat penyidikan ini, hanya berjarak enam hari dari penetapan tersangka kasus rumput laut BPBD Kota Mataram.

Pekan lalu, secara internal Kejaksaan melakukan gelar perkara, setelah sempat turun ke lapangan melakukan cek fisik. Beberapa hari sebelum gelar perkara, penyidik yang dipimpin La Kamis, SH, MH secara maraton memeriksa

saksi- saksi, diantaranya rekanan pelaksana sampai mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum. ‘’Setelah gelar perkara itu, kami putuskan kasus ini dinaikkan statusnya menjadi penyidikan,” Bersambung ke hal 5

C.01.08.13

(Suara NTB/ars)

DERMAGA - Salah satu bagian dermaga Labuhan Haji Lotim yang diusut Kejaksaan (atas). Gedung perkantoran Dermaga Labuhan Haji Lotim yang sempat diperiksa tim penyidik Kejati NTB.

Pelamar CPNS Pemprov NTB Membeludak

(Suara NTB/bul)

Siapkan Pengganti Tambang

Dwi Pranoto

AWAL tahun 2014, perusahaan tambang PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) terancam tak bisa melanjutkan operasionalnya. Lantaran, proses pemurnian kadar emas yang dilaksanakan selama ini berseberangan dengan Undang-undang Minerba terbaru, Bersambung ke hal 5

tupan pendaftaran pada 23 September 2013.

Kepala Bidang Data dan Informasi BKD dan Diklat NTB, Ahmad Masyhuri mengatakan, sebagian besar pelamar masih didominasi dari NTB. Namun ada juga pelamar yang berasal dari luar daerah. ‘’Hingga hari Jumat sore jumlah pelamar posisinya sudah 9.872 orang.

Bersambung ke hal 5

Giri Menang (Suara NTB) Pemungutan suara pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Lombok Barat (Lobar) digelar Senin (23/9) hari ini. Empat pasang kandidat telah siap bertarung masingmasing, Dr. H. Zaini AronyFauzan Khalid (AZAN), H.Zahrul Maliki -Irwan Iskan-

dar (Zahir), Dr. H. MahripDrs. TGH. Munajib Kholid (Maju) dan H. Ridwan Hidayat- Syaiful Ahyar. Diantara kandidat itu, H. Ridwan Hidayat dan Irwan Iskandar tak akan menggunakan hak pilihnya karena ber-KTP di luar Lobar.

Bersambung ke hal 5

Seorang TKW Meninggal

Diduga Terjangkit HIV/AIDS Mataram (Suara NTB) Tak hanya menjadi korban penyiksaan fisik sampai bunuh diri, Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal NTB harus meregang nyawa karena menderita sakit. Ini dialami seorang TKW asal Lombok Tengah. Minggu (22/9) kemarin, TKW yang dirahasiakan identitasnya ini akhirnya men-

inggal dan dikebumikan di kampung halamannya. TKW ini diduga terjangkit HIV/AIDS TKW – sebut saja namanya Nonim – ini awalnya berangkat ke Arab Saudi 2009 lalu. Sekitar dua tahun bekerja sebagai pembantu rumah tangga, Nonim pindah bekerja ke Hongkong. Tidak diketahui persis apa pekerjaan

Nonim di Hongkong. Di negeri itu, Nonim bekerja selama dua tahun. “Tiba tiba dia jatuh sakit, kemudian pulang ke Lombok Januari 2013,’’ kata Aktivis Perkumpulan Panca Karsa (PPK), Endang Susilowati,SH yang mendampingi korban selama perawatan di Mataram.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/her)

TPS - Warga bergotong royong membuat TPS untuk pelaksanaan Pilkada Lobar, hari ini.

Kube dan Dampak Ekonominya (1)

Dari Usaha Kecil, Kesejahteraan Anggota hingga Investasi Sosial Mereka adalah sekelompok warga yang awalnya terbiasa dengan pekerjaan serabutan.

Hasilnya tentu saja apa adanya. Keberuntungan itu mulai nampak perlahan lahan, ketika suntikan modal usaha bersumber dari program Kelompok Usaha Bersama (Kube).

Terbentuklah kelompok yang solid. Mereka kini tidak sekadar hanya bisa menghidupi keluarga, menjamin masa depan anggota kelompok, lebih dari itu, efek domino berwujud investasi sosial.

GEMERCIK air sungai selebar empat meter itu berasal dari aktivitas ikan nila. Jumlahnya banyak, bahkan sampai ribuan ekor. Gerak ikan dibatasi jaring kawat yang tertaut pada tiang tiang pembatas sepanjang sekitar 10

meter. Itulah keramba atau tempat penangkaran ikan. Diantara itu ada sebuah bale (berugak) yang difungsikan sebagai pos jaga dan rapat rutin tiga Kube, diantaranya Kube Dahlia, Kube Mawar, Kube Kamboja. Di pos jaga itu menjadi

pusat kendali tiga Kube tersebut, beranggotakan 30 orang yang semuanya warga asli di sana, Lingkungan Lendang Re, Kelurahan Sayang Sayang Cakranegara.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

PANEN - Panen Ikan di Kube Dahlia, Sayang Sayang (kiri). Kabid PKS Disosdukcapil NTB, H. Mahmud bersama kelompok ternak sapi KUBe Pade Girang, Sekarbela.

C.03.08.13

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Jumlah pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemprov NTB membeludak.

Data sementara sejak pembukaan pendafataran 9 September hingga Jumat, 20 September 2013, jumlah pelamar sudah mencapai 9.872 orang. Angka ini diprediksi terus akan meningkat terutama menjelang penu-

Hari Ini, Pilkada Lobar Digelar

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ada Bangunan yang Diubah Sentral Belut KELURAHAN Jempong Baru akan dijadikan sentral Lindung (belut). Lurah Jempong Baru Fathurrahman mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan kelurahan Jempong Baru sebagai sentral lindung. Jika ini terwujud, maka Kelurahan Jempong Baru akan menjadi pemasok sekaligus sentral pembuatan segala jenis olahan Lindung di Kota Mataram.

Selama ini, masyarakat Kelurahan Jempong Baru yang terkenal dengan pemasok lindung, hanya mengolah lindung untuk hidangan pelengkap nasi lindung. Padahal jika dikreasikan lagi, lindung dapat disulap menjadi berbagai macam olahan seperti keripik belut dan hidangan lainnya. “Selama ini Jempong memang sudah terkenal sebagai pusat lindung, inilah yang akan kita kembangkan nanti kedepannya,” tegasnya.

Dalam rangka membangkitkan Kelurahan Jempong Baru sebagai sentra lindung, pihaknya akan bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan pelatihan. Para pemuda akan diberdayakan dan dilatih melalui kelompok-kelompok binaan. Mereka akan dibekali dengan ilmu dan keterampilan, untuk pembudidayaan dan pengolahan lindung, menjadi berbagai jenis olahan.

Pemasaran pun nantinya akan dilakukan sendiri oleh warga. “Selama ini masyarakat hanya membuat lindung menjadi nasi lindung saja,” terangnya.

D e n gan bekal yang diberikan ini pihaknya berharap pertumbuhan ekonomi warganya bisa jauh lebih meningkat dari sekarang.

Apalagi dengan a k s e s Jalan Gajah Mada yang telah dibangun pemerintah saat ini, Fathurrahman yakin pertumbuhan ekonomi masyarakat di k a w a s a n Jempong dapat lebih menggeliat. (nia)

Pemkot Percepat Regulasi Kota Tua Ampenan Mataram (Suara NTB) – Pemkot Mataram mulai ketar-ketir. Pasalnya, hajat mempertahankan bentuk asli bangunan di kawasan kota tua Ampenan, mulai kecolongan. Itu terbukti dengan adanya salah satu bangunan yang diubah bentuk aslinya oleh pemiliknya. Tidak ingin hal itu terulang kembali, Pemkot Mataram mempercepat lahirnya regulasi kota tua Ampenan.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berharap, dengan adanya perwal, pemilik bangunan mengindahkan hajat Pemkot Mataram menghidupkan kembali kejayaan kota tua Ampenan dengan jalan mempertahakan bentuk asli bangunan lama tersebut. ‘’Karena kan sekarang sudah mulai ada yang dirubah satu. Nah itu yang tidak kita inginkan,’’ cetusnya.

Mohan berharap penyusunan Perwal kota tua Ampenan akan rampung bersamaan dengan kegiatan revitalisasi Ampenan.

Malah, ia berharap instrumen berupa Perwal bisa rampung lebih cepat daripada revitalisasi. ‘’Yang jelas, akhir 2013 bisa dinikmatilah, namun untuk sempurnanya, pertengahan 2014 karena intervensi anggaran untuk 2013 sampai 2014,’’ terangnya.

Selain itu, Mohan tidak menampik penilaian kalangan wisatawan atau pengunjung yang menyatakan kota tua Ampenan minim penerangan. ‘’Sekarang memang belum, karena kan semua masih dalam proses untuk penataan secara keseruluhan kawasan itu,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Sabtu (21/9).

Pemkot Mataram tidak tinggal diam. Dalam waktu yang tidak lama lagi, pihaknya, demikian Mohan, akan mewujudkan apa yang menjadi harapan kalangan wisatawan. Saat inipun, Pemkot Mataram tengah mempersiapkan sarana dan prasarana, termasuk instalasi penerangan jalan. Diperkirakan, pada penghujung tahun 2013 ini, Ampenan yang nyaman sudah

’’

Karena kan sekarang sudah mulai ada yang diubah satu.

Nah itu yang tidak kita inginkan bisa dinikmati. ‘’Iya, semua sudah ada anggarannya kok,’’ cetusnya. Menyinggung masalah bangunan di sepanjang kawasan kota tua Ampenan, menurut Mohan Pemkot Mataram sedang menyusun regulasi dalam bentuk peraturan Walikota Mataram dalam rangka ‘’menjamin’’ diperhatahankannya bangunan-bangunan yang ada di kawasan kota tua Ampenan.

Namun, untuk pengecatan ulang bangunan-bangunan yang ada di kawasan kota tua Ampenan, sambung Mohan, belum akan dilakukan tahun ini. Pasalnya, pihaknya belum menganggarkan untuk pengecatan dimaksud. ‘’Tadinya kan

Sehingga, solusi terhadap permasalahan ini, Pemkot Mataram akan mensubsidi pengecatan ulang bangunan-bangunan tersebut. Untuk itu, nantinya Pemkot Mataram akan menganggarkan secara khusus untuk pengecatan ulang bangunan-bangunan bergaya arsitektur belanda itu. Pemkot Mataram juga akan meminta bantuan kepada Pemprov NTB. (fit)

Atasi Banjir Kota Mataram

(Suara NTB/nia)

Harus Bertanggung Jawab

(Suara NTB/dok)

kita berharap ada kerjasama dari pemilik bangunan, cuma rasanya agak sulit ya,’’ ungkap Wakil Walikota Mataram ini.

Bahkan, apa yang disarankan kalangan DPRD Kota Mataram untuk menjalin komunikasi dengan para pemilik bangunan melalui Camat dan Lurah, sudah dilakukan jauhjauh hari. Toh begitu, hasilnya belum menggembirakan.

Pemda akan Bangun Embung di Narmada

Fathurrahman

PENOLAKAN Warga Tanjung Karang terhadap pembangunan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di kelurahan setempat mendapat perhatian khusus dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Wirawan, SH., kepada Suara NTB, Minggu (22/9) malam menyatakan, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram harus bertangggung jawab.

Sebab, seperti penuturan warga yang Sabtu (21/9) sempat mendatangi DPRD Kota Mataram, bahwa saat rapat dengan Dinas Takowasbang, Camat Sekarbela da Lurah Tangjung Karang, di sana dinas yang dikepalai Supardi tersebut menyatakan tidak akan mengeluarkan izin, namun belakangan diketahui, pembangunan iotu tetap berjalan.

Menurut Wirawan, Dinas Takowasbang harus memegang komitmen kalau memang sejak awal berkomitmen untuk tidak memberikan izin pembangunan PLTD dimaksud. ‘’Kalau sudah begini, Tata Kota Harus bertanggung jawab,’’ cetusnya. Politisi Partai Demokrat ini meminta Dinas Takowasbang tidak semena-mena dalam menerbitkan izin.

Sebelum izin keluar, sambung Wirawan, Dinas Takowasbang seharusnya bisa mengkomunikasikan hal ini dengan baik kepada warga setempat. Masyarakat yang berdomosili di sekitar lokasi tempat dibangunnya PLTD itu mutlak harus diajak kompromi. Sehingga, tidak timbul protes di kermudian hari, seperti yang dilakukan warga Tanjung karang.

Wirawan menegaskan, meskipun pembangunan PLTD untuk kepentingan bersama, namun bukan berarti pembangunannya bisa mengesampingkan aspirasi masyarakat. Justru, menurut dia, warga lingkar PLTD harus diprioritaskan. ‘’Kan masyarakat sudah lebih dulu tinggal di sana dibandingkan PLTD, jadi mereka harus diprioritaskan,’’ pintanya.

Ia mengapresiasi kedatangan warga Tanjung Karang yang hendak menemui komisi III, meski belum sempat bertatap muka.

Pada bagian lain, Wirawan mengatakan, bisa jadi pihaknya akan memanggil Dinas Takowasbang u n t u k mengklarifikasi persoalan tersebut. (fit) Wirawan

(Suara NTB/ist)

TINJAU - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU dan Kepala Diskoperindag Kota Mataram meninjau pembangunan lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan

(Suara NTB/fit)

DIPENUHI SAMPAH - Beginilah kondisi di depan kantor DPRD Kota Mataram di kawasan Lingkar Selatan. Lokasinya yang tidak jauh dari Asrama Haji NTB membuat jalan di depan kantor para wakil rakyat ini dipenuhi sampah yang ditinggalkan para pengantar JCH dan juga PKL dadakan yang berjualan di sekitar Asrama Haji.

Aktivitas Pengantar Haji di Lingkar Selatan Hasilkan Sampah 20 Meter Kubik Mataram (Suara NTB) – Aktivitas para PKL berikut para pengantar JCH dari luar Kota Mataram di Asrama Haji NTB, menyisakan sampah yang cukup banyak. Bahkan, Dinas Kebersihan Kota Mataram memperkiraan volume sampah yang dihasilkan mencapai 20 meter kubik lebih. Sampahsampah tersebut, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Kebersihan Kota Mataram untuk segera membersihkannya.

Kepala Bidang Keberisihan Sampah pada Dinas Kebersihan Kota Mataram, Waris Kadarwanto kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Sabtu (21/9) tidak menampik kondisi tersebut. Pihaknya pun tentu tidak diam atas kondisi tersebut. Waris menjelaskan, Dinas Kebersihan telah melakukan pembersihan pertama tanggal 15 September lalu.

Pihaknya, menurut Waris sudah berusaha semaksimal mungkin.

Hanya saja, karena ada beberapa kendala di lapangan, seperti menjamurnya PKL dadakan, sehingga kualitas penyapuan tidak akan bisa maksimal.

Menurut Waris, volume sam-

pah yang dihasilkan dari aktivitas, baik para PKL maupun para pengantar jemaah haji di Lingkar Selatan, cukup besar. Ia memperkirakan jumlah sampah di sana sekitar 2,5 hingga tiga meter kubik per hari. Sehingga, jika dikalkulasikan sejak hari pertama pemberangkatan jemaah haji tanggal 9 September lalu hingga tanggal 24 September nanti, maka volume sampah yang dihasilkan sekitar 20 meter kubik lebih.

Dinas Kebersihan, lanjut Waris, akan melakukan kegiatan pembersihan kembali mulai tanggal 22 hingga 24 September mendatang. ‘’Dan pembersihan total rencananya tanggal 25 dan 26 September,’’ sebutnya. Pada tanggal 25 dan 26 September, kata Waris, pihaknya bakal melakukan pembersihan secara menyeluruh.

Waris menegaskan, meski terkesan kotor setiap hari, namun petugas kebersihan tetap rutin melakukan penyapuan di kawasan lingkar selatan. Mulai dari depan DPRD Kota Mataram hingga Makam Loang Baloq.

Penyapuan dilakukan pagi dan sore hari. ‘’Cuma kadang-kadang terkendala pengantar jemaah

haji yang begitu banyak,’’ ujarnya. Hal itu diakui sebagai salah satu kendala tidak maksimalnya hasil penyapuan.

Petugas kebersihan, kata Waris tetap melakukan pembersihan pada hari-hari lowong atau hari di mana nihil jadwal pemberangkatan haji. Mau tidak mau, instansi yang berkantor di sekitar Asrama Haji NTB, diminta bersabar terhadap kondisi ini.

Karena pihaknya pun, menurut Waris merasa risih juga melihat banyaknya sampah di sana sini.

Namun dengan kondisi masih ada jadwal pemberangkatan jemaah haji, proses pembersihan total, akan menjadi sia-sia. ‘’Kemarin tanggal 15 bersih, dan saya sendiri yang mendampingi mereka melakukan pembersihan, kemudian tanggal 17 karena ada jadwal pemberangkatan haji, sampahnya sudah luar biasa lagi,’’ terangnya. Ia berjanji, begitu agenda pemberangkatan haji selesai, pihaknya akan mengembalikan kondisi jalur lingkar selatan mulai dari depan DPRD Kota Mataram hingga Loang Baloq, seperti semula, yakni steril dari sampah. (fit)

Warga Tanjung Karang Tolak Pembangunan PLTD Mataram (suara NTB) Setelah puluhan warga menduduki dan mengusir pekerja proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) Tanjung Karang beberapa hari lalu, kini giliran mereka menyambangi kantor DPRD Kota Mataram untuk bertemu dengan Komisi III DPRD Kota Mataram Sabtu (21/9).

Mereka meminta dewan turun tangan untuk segera menuntaskan pembangunan PLTD yang dinilainya tidak sesuai dengan aturan. Namun sayang, puluhan warga yang terlihat menunggu sejak pagi tidak berhasil bertemu dengan satupun anggota dari komisi III. Pasalnya, semua anggota komisi-komisi di DPRD Kota Mataram, sedang berada di luar daerah. “Padahal sudah janji mau bertemu dengan kami hari ini tapi nggak ada,”

ujar salah seorang warga bernama Fahrudin.

Menurutnya, kedatangan mereka mewakili masyarakat Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai. “Kami secara tegas menolak pembangunan PLTD tersebut karena terlalu dekat dengan pemukiman warga, banyak efek negatif yang akan ditimbulkan jika pembangunan PLTD ini dilanjutkan terutama asapnya yang sangat berbahaya bagi warga sekitar belum lagi getarannya yang keras sangat mengganggu warga terangnya. Tidak hanya itu, imbas jangka panjangnya ialah harga tanah di sekitar tempat pembangunan PLTD menjadi sangat murah, bagaimana nasib anak cucu kita ke depannya nanti,’’ terangnya.

Lebih lanjut Fahrudin mengungkapkan, warga menolak pembangunan PLTD berkekuatan 30 megawatt itu karena izin

pembangunan dinilai ilegal dan melanggar Perda mengenai tata ruang kota yang sedianya diperuntukkan untuk kawasan pengembangan pariwisata.

“Padahal dulu izin perusahaan hanyalah izin untuk pembangunan gedung, tapi kenapa kok seperti ini sekarang? Tanyanya.

Selain itu, Fahrudin juga mempertanyakan komitmen Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan bangunan Kota Mataram yang dinilainya tidak konsisten.

Menurutnya, dulu pada saat rapat bersama tanggal 19 Februari 2013 di Aula Dinas Tata Tota, yang dihadiri Camat Sekarbela, Lurah Tanjung Karang dan perwakilan masyarakat, Kepala Dinas Tata Kota katanya, berjanji untuk tidak memberikan izin terkait dengan pembangunan ini. ‘’Tapi nggak tahu, kok tiba-tiba bisa, ada permainan apa ini,’’ tanya nya. (dys)

Mataram (Suara NTB) Setiap musim hujan tiba, hampir beberapa wilayah di Kota Mataram terkena banjir akibat meluapnya air sungai Unus. Menyikapi persoalan ini, Pemda berencana akan membangun embung di hulu sungai Unus tepatnya di Desa Gerimax Narmada Lombok Barat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM., mengatakan rencana pembangunan embung tersebut saat ini masih dalam kajian teknis. Karena melibatkan dua pemerintah kabupaten/kota maka pihaknya akan membicarakan hal tersebut dengan pemda setempat.

“Itu salah satunya kita akan membuat sistem pengendalian air banjir melalui pembuatan embung yang ada di hulu. Contoh kita di daerah Gerimax Sweta itu akan kita buat embung. Kalau hulu sungai Unus kita bendung diatas maka air hujan itu tidak akan langsung ke Kota Mataram sehingga tidak menyebabkan banjir. Air dari hulu sungai Unus dari wilayah Lombok Barat kita tahan (tampung) sehingga air yang ke kota Mataram tidak meluap,” terangnya.

Dikatakan, untuk lokasi pembangunan embung tersebut dibutuhkan lahan seluas 2 hektar. Pembangunan embung, lan-

jutnya, salah satu upaya untuk ketahanan air di Wilayah Sungai (WS) Lombok. Pasalnya, keberadaan embung bukan hanya untuk hal tersebut tetapi juga bisa digunakan untuk irigasi dan keperluan lainnya.

Selain itu, pembangunan embung tersebut juga bagian dari penanganan sistem sanitasi dan drainase. Dimana pada saat musim kering sistem sanitasi kadangkadang tidak berfungsi, sehingga dengan adanya embung tersebut bisa digunakan untuk membersihkan saluran-saluran drainase yang tersumbat.

Dwi menyebutkan, untuk penanganan sistem sanitasi dan drainase di Kota Mataram tahun 2013 lalu dikucurkan anggaran sebesar Rp 13 miliar. Untuk tahun 2014 mendatang, katanya, pihaknya akan mengusulkan untuk mengatasi Sanitasi di Kota Praya sebesar Rp 7,5 miliar dan Kota Bima sebesar Rp 7 miliar.

Dijelaskan, sistem sanitasi di Kota Mataram, Kota Praya dan Kota Bima perlu penanganan khusus karena termasuk daerah dataran rendah. Pasalnya, air limbah pembuangan baik cair maupun padat dari masyarakat biasanya akan terjadi genangan karena tinggi permukaan air laut lebih tinggi dari daratan. (nas)

Komitmen Hijaukan Kota

Pemkot Bangun RTH di Muara Jangkuk Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H Ahyar Abduh mengatakan, penyediaan RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan program menghijaukan kota telah menjadi kebijakan Pemkot Mataram. Kebijakan ini, katanya, telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat maupun Pemprov NTB. Pembangunan RTH dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal lahan-lahan yang tersedia. ‘’Pemkot Mataram berkomitmen menghijaukan kota dengan menanam tanaman yang bernilai produktif atau memiliki manfaat seperti menjadi pohon pelindung,’’ ujarnya saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan RTH yang diberi nama taman program pengembangan kota hijau (P2KH) di Muara Jangkuk kawasan Penghulu Agung, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Sabtu (21/9) sore. Pembangunan RTH merupakan wujud komitmen Pemkot Mataram dalam menghijaukan daerah ini.

Walikota yang saat itu didampingi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan, pembangunan taman P2KH di Kelurahan Banjar menjadi salah satu upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pesisir Pantai Ampenan. Sekaligus bagian dari penataan secara menyeluruh wilayah pesisir

pantai Ampenan.

Menurut Ahyar, penataan akan dilakukan Pemkot Mataram secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki. Selain membangun RTH, di Muara Sungai Jangkuk juga akan dibangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal agar lingkungan sekitar menjadi lebih bersih dan tertata baik. ‘’Kami minta dukungan seluruh masyarakat agar pembangunan berjalan lancar,’’ pinta Walikota kepada masyarakat Kelurahan Banjar yang hadir menyaksikan peletakan batu pertama sekaligus sosialisasi rencana pembangunan RTH taman P2KH. Sebelumnya, Ketua Tim Swakelola P2KH M. Nazarudin Fikri menjelaskan, pembangunan taman P2KH merupakan hasil kerjasama Pemkot Mataram dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI. ‘’Taman dibangun di atas lahan seluas 50 are yang akan dilengkapi vegetasi berupa tanaman hias maupun tanaman peneduh, serta jalur walking track,’’ jelasnya.

Di lokasi Taman P2KH juga akan dibangun work shop sebagai tempat bagi ibu-ibu PKK Kelurahan Banjar melakukan kegiatan 3 R (reuse, reduce dan recycle) sampah. Selain mendapat dukungan dari Kementrian PU RI, pembangunan taman P2KH juga didukung Dinas PU Provinsi NTB serta sharing program dengan sejumlah instansi. (fit)

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Gunakan Fasilitas Dinas

Pembangunan Pro Rakyat KEPALA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Timur (Lotim) Ir. Subagio menegaskan siap melaksanakan konsep pembangunan pro rakyat, seperti digaungkan Bupati dan Wakil Bupati Lotim. Menjawab Suara NTB, beberapa hari lalu ia mengatakan diinginkan ke depan masyarakat Lotim jauh lebih maju dan sejahtera.

Berbagai pendekatan akan dilakukan yang sifatnya lebih menyentuh kepada persoalan masyarakat.

(Suara NTB/rus) Hanya saja dalam upaya Subagio mewujudkan cita-cita besar tersebut tidak sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Peranan masyarakat sangatlah penting. Peran pemerintah hanay memberikan bantuan secara simultan.

Bicara anggaran, lanjutnya secara prinsip seluruhnya akan diarahkan kepada rakyat. Ia mengingatkan, pro rakyat bukan berarti pemberian dana secara langsung kepada masyarakat seperti pemberian dana bantuan sosial. Namun, pembangunan infrastruktur jalan, pasar dan lainnya juga menjadi bagian dari pro rakyat tersebut. Perbedaan pola yang akan diterapkan hanya pada sistem. “Bedanya jauh akan lebih dipercepat lagi,” ucapnya.

Untuk bansos, lanjutnya, diberikan porsi lebih dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun 2014 siap dengan Rp 40 miliar untuk bansos saja dari Rp 24 miliar anggaran sebelumnya.

Selanjutnya, program-program yang dituangkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada saat pembahasan APBD 2014 benar-benar akan dianalisis secara mendalam. “Apa yang dianggap tidak pro rakyat akan dicoret oleh Bupati,” katanya. September ini lanjutnya akan mulai dibahas KUA-PPAS sebagai dasar penyusunan APBD tahun 2014 mendatang. (rus)

Pendopo Wabup Lobar Digerebek Warga

Giri Menang (Suara NTB) -

Mendekat hari -H pencoblosan, suhu politik Lombok Barat (Lobar) semakin memanas. Pasalnya salah satu calon bupati (cabup) dalam hal ini, Dr. H. Mahrip, SE, MM ,digerebek oleh oknum tertentu di Pendopo Wakil Bupati Lobar Minggu (22/9) sekitar pukul 02.00 WITA. Alasannya, warga menilai cabup bersangkutan menggunakan fasilitas daerah untuk Pilkada.

Ditemui di kediamannya, Minggu kemarin, Mahrip yang diwakili istrinya, Hj. Inda Mahrip mengatakan kejadian ini sangat memalukan dan telah mencoreng wibawa seorang wakil bupati. “Saya sangat menyayangkan kejadian ini , lebihlebih yang terlibat langsung dalam kejadian ini salah seorang Lurah yakni Lurah Dasan Geres Zainuri Ikhsan,” ucapnya.

Menurut Inda Mahrip, lurah datang tanpa ada sopan santunnya. Ia datang dengan puluhan orang kelompok dan langsung mengusir paksa semua orang yang ada saat itu. ‘’Dia menuduh kami membagi-bagi uang juga melakukan

kampanye terselubung di Pendopo. Semua yang ada itu semua keluarga besar dari bapak. Mereka berkumpul berjaga-jaga, karena saat itu bapak sedang jemput saya di BIL,” jelas Inda.

Selain itu, mungkin orang lain yang mereka tuduh datang berkumpul itu beberapa anggota polisi yang saat itu sedang berkumpul di berugak. “Itu teman-temannya pengawal pribadinya bapak yang di tugaskan langsung dari Polres Lobar,” paparnya.

Terpisah, Lurah Dasan Geres Zainuri Ikhsan kepada wartawan mengaku, dirinya ke Pendopo Wabup, karena dipak-

sa dan diseret-seret warga untuk melihat kegiatan di Pendopo Wabup.”Ternyata setelah di sana ternyata benar ada puluhan orang yang ada di dalam pendopo itu,” cetusnya.

Ketika dirinya bersama masyarakat ke Pendopo Wabup untuk melihat kegiatan tersebut, sempat dihalangi oleh beberapa aparat keamanan dari Polres Lobar yang sudah terlebih dahulu berjagajaga di pendopo Wabup.

Dari keterangan beberapa sumber yang dihimpun wartawan, pembubaran indikasi kampanye terselubung pasangan nomor urut 3 yakni paket MAJU (H Mahrip-TGH

Perekaman E-KTP Siswa Dipercepat

Alasan Keamanan, Jalur Selelos-Duman Belum Dibuka Tanjung (Suara NTB) Aparat Polres Kabupaten Lombok Utara (KLU) mewanti-wanti rencana pemerintah membuka jalur Dasan Griya, Duman dan sekitarnya di Lombok Barat menuju Selelos, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga. Meski kemungkinan dibukanya jalur itu positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat, namun tidak demikian dari aspek keamanan.

(Suara NTB/ari) “Kami setuju Jalan M. Purna Dasan Griya, Duman menuju Selelos dibuka untuk percepatan ekonomi, tetapi belum saatnya. Sebabnya infrastrukturnya belum mendukung. Kalau ini tetap dibuka, risikonya nanti di Pemda,” ungkap Kabag Sumber Daya, Polres Lombok Utara, AKP. H. M. Purna, kepada wartawan di Tanjung, Sabtu (21/9).

Pria yang merangkap Wakapolsek Tanjung ini menerangkan, risiko yang diambil Pemda itu yaitu diharuskannya Pemda membuka pos tambahan di jalur Selelos-Duman. Aparat Kepolisian Polres Lombok Utara sebagaimana dimaklumi, hingga kini masih kekurangan personel, belum memiliki kelengkapan, dan kantor definitif. Untuk menangani wilayah KLU sendiri, Purna mengisyaratkan diperlukannya personel sebanyak 600 orang. Artinya KLU masih kekurangan 400 personel.

Menurut Purna, yang lebih mendesak dibandingkan pembukaan jalur Selelos – Duman adalah perbaikan lalu lintas di lingkup Lombok Utara. Rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan di KLU masih kurang. Lebih mengkhawatirkan lagi, lampu merah yang sedianya harus ada di beberapa tempat belum tersedia hingga kini. “Tahun lalu kami usulkan lewat Dishub, agar di Simpang Empat Pemenang yang menuju Pelabuhan Bangsal dibuat Pos Terpadu. Semua aparatur ada di sana, mulai dari Polisinya, LLAJ, Pol PP dan lainnya, standby di situ,” ungkap mantan Kapolsek Mujur, Lombok Tengah ini.

Ia tidak tahu persis apa alasannya, sehingga Kepala Dishubparkominfo tidak mendengarkan usulan Polres Lombok Utara ini. Melihat kepadatan lalu lintas dan arus kunjungan wisatawan ke 3 Gili yang makin meningkat, penjagaan di pintu masuk sedianya harus dibangun guna memberikan rasa aman, nyaman bagi wisatawan. (ari)

masyarakat H Mahyadin dengan nada tinggi.

Melihat kondisi sudah tidak terkendali dan tidak ada satupun Panwaslu yang bisa dihubungi, oknum polisi yang berjaga malam itu meminta bantuan personel dari Polres Lobar dan beberapa personel meluncur serta mengamankan TKP hingga pagi hari.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat mengatakan belum ada laporan resmi yang diterima pihaknya terkait indikasi kampanye terselubung yang terjadi di rumah dinas wabup Minggu dinihari kemarin.

“Benar kami memang menerima kabar itu tapi hanya lewat SMS. Jika tidak ada laporan tertulis kepada kami apa yang mesti diproses,” tandasnya seraya menambahkan jika ada yang ingin melaporkan kejadian itu harus menyertai bukti yang jelas. (her)

Panwaslu Terima Puluhan Laporan Pelanggaran

Kejar Target 10 Ribu Data

Praya (Suara NTB) Program perekaman data bagi kalangan siswa SMA untuk keperluan pembuatan E-KTP di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini masih terus berlangsung. Mengingat besarnya target perekaman yang harus dipenuhi, proses perekaman pun tengah dikebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng. “Target kita untuk perekaman E-KTP siswa, Bulan Oktober mendatang sudah selesai,” sebut Kepala Disdukcapil Loteng, H.M. Darwis, S.H., Sabtu (21/9).

Ia menjelaskan, untuk perekaman E-KTP siswa ini pihaknya diberikan target oleh pemerintah sebanyak 10 ribu data siswa. Dari jumlah target tersebut, sampai saat ini sudah bisa terpenuhi sekitar 50 persen atau sebanyak 5 ribu data siswa. Sisanya, akan diupayakan bisa selesai sampai akhir bulan September ini.

Jumlah 5 ribu data siswa tersebut, merupakan hasil perekaman di lima sekolah yang ada di wilayah Kota Praya, yakni SMAN 1 Praya, SMAN 2 Praya, SMAN 4 Praya, SMKN 1 dan SMKN 2 Praya. “Untuk perekaman ini, tidak semua siswa yang direkam. Karena ada juga siswa khususnya kelas III yang sudah punya E-KTP. Sehingga tidak perlu direkam lagi,” jelasnya.

Sementara bagi siswa kelas I dan II serta kelas III yang belum punya E-KTP, sifatnya hanya perekaman saja. E-KTP baru akan dicetak dan diberikan kepada siswa bersangkutan setelah usianya cukup 17 tahun sesuai aturan yang ada. “Jadi data siswa ini kita rekam saat ini. Sedangkan E-KTP baru akan diterima setelah siswa bersangkutan cukup umur,” tegas Darwis.

Supaya target bisa segera tercapai, dalam proses perekaman pihaknya dibantu petugas dari pemerintah pusat. Alasannya, jumlah petugas perekaman E-KTP yang dimiliki Disdukcapil masih minim, sehingga mau tidak mau harus ada bantuan petugas dari pemerintah pusat.

Selain itu, peralatan perekaman juga ditambah, supaya proses perekaman bisa lebih cepat.

Diakuinya, proses perekaman yang dilakukan pihaknya selama ini cukup terbantu oleh kesiapan dan dukungan dari sekolah-sekolah bersangkutan. Adanya dukungan penuh pihak sekolah tersebut, pihaknya optimis target perekaman E-KTP untuk siswa bisa tercapai dalam waktu yang tidak lama lagi. “Dukungan kepala sekolah sejauh ini sangat membantu dalam upaya memenuhi target perekaman EKTP ini,” pungkas mantas Asisten I Setda Loteng ini. (kir)

Munajib Kholid) dilakukan lurah karena Lurah Dasan Geres selaku yang memiliki wilayah didatangi oleh puluhan orang yang merasa terusik dengan kegiatan malam itu di Pendopo Wabup.

Setelah sempat adu mulut dengan Polisi akhirnya ajudan H. Mahrip mengizinkan lurah bertemu dengan cabup yang saat itu ternyata belum istirahat. Namun, karena samasama emosional, maka pertengkaran kecil terjadi antara Mahrip dan Zainuri.

Setelah keluar dari pendopo, lurah kembali terlibat cekcok mulut dengan oknum polisi yang sudah berjaga-jaga di pendopo tersebut. Lurah dikatakan sebagai provokator oleh oknum polisi tersebut sehingga masyarakat lain merasa keberatan. “Kenapa Lurah dikatakan provokator. Inikan wilayahnya wajar kalau dia mengamankan,” tandas tokoh

(Suara NTB/kir)

AWASI - Bupati Loteng, H.M. Suhili, FT., mengawasi langsung pembongkaran trotoar di depan Kantor Bupati Loteng, Sabtu (21/9) kemarin. Pembongkaran trotoar jalan tersebut sebagai persiapan pembangunan jalur dua serta persiapan pelaksanaan MTQ provinsi.

Pelebaran Ruas Jalan, Loteng Tunggu Kepastian Pusat Praya (Suara NTB) Setelah ruas jalan PrayaBatujai diperlebar, jalur di dalam Kota Praya juga direncanakan bakal diperlebar dan dijadikan jalur dua. Namun, rencana tersebut sampai saat ini masih belum bisa dipastikan, karena masih harus menunggu keputusan dari pusat.

Demikian diakui Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada wartawan, Sabtu (21/9).

Ia menjelaskan, rencana pelebaran ruas dalam Kota Praya sebagai kelanjutan dari pelebaran ruas Praya-Batujai yang kini tengah dalam proses penyelesaian. Di mana rencana awalnya, pengerjaan akan dilaksanakan pada tahun 2014 nantinya. Namun kepastiannya masih harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. “Kita sangat berharap tahun 2014 pengerjaan jalur dua dalam Kota Praya sudah bisa dilakukan

sesuai rencana awal. Tapi semua tetap tergantung keputusan pusat,” tegasnya.

Diakuinya, anggaran pelebaran ruas dalam kota itu sepenuhnya berasal dari APBN, sehingga pihaknya hanya bisa berharap rencana pembangunan tetap sesuai rencana semula.

Rasyidi menjelaskan, untuk ruas dalam kota panjang jalan yang akan diperlebar sekitar kurang lebih 1 km. Mulai dari simpang PLN Praya sampai simpang empat Kodim 1620 Praya dengan lebar jalan 15 meter, sehingga bisa dijadikan jalur dua. “Sekarang kita masih menunggu. Bagaimana kelanjutannya, akan kita lihat nanti,” tambahnya.

Sebagai persiapan awal, pihaknya sudah mulai melakukan pembongkaran trotoar di pinggir jalan pada jalur dalam Kota Praya tersebut, sehingga ketika pelebaran jalan terlaksana, lahan sudah benar-benar siap untuk dibangun.

Disinggung kelanjutan pembangunan jalur dua Praya-Batujai, Rasyidi menjelaskan, baru tahap pertama yang sudah diselesaikan dan menunggu pelebaran tahap kedua. Untuk menjadikan jalur dua harus menunggu proses pembebasan lahan selesai dilakukan terlebih dahulu, karena luas lahan yang tersedia sekarang belum mencukupi untuk jalur dua.

Rasyidi menjelaskan, yang sudah selesai jalur dua baru dari simpang empat pertokoan Praya sampai PLN Praya.

Sementara dari simpang empat pertokoan Praya sampai Biao Jontlak serta simpang PLN hingga by pass Batujai, masih harus menunggu pembebasan lahan selesai terlebih dahulu. “Untuk proses pembebasan lahannya sendiri saat ini sedang berlangung. Dan, ditargetkan tahun ini pembebasan lahan sudah tuntas,” ujar mantan Kepala BPMD Loteng ini. (kir)

Urus KTP dan KK di Loteng

Calo Diduga Banyak Bermain Praya (Suara NTB) Aksi percaloan dalam proses pengurusan kelengkapankelengkapan administrasi kependudukan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) ditengarai masih marak terjadi sampai saat ini. Kondisi tersebut membuat, masyarakat harus mengeluarkan biaya tinggi untuk memperoleh kelengkapan administrasi kependudukannya.

Hal diakui Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng, H.M. Darwis, SH., saat dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (21/9). “Kita tidak menampikkan, kalau saat ini banyak calo yang bermain dalam proses pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan,” sebut Darwis.

Bahkan, katanya, dalam menjalankan aksinya para calo kini sudah tidak lagi dengan cara sembunyi-sembunyi, namun secara terang-terangan. Tidak hanya itu, banyak di antara calo mengantasnamakan lembaga-lembaga dan masyarakat tertentu pula.

Menurutnya, banyaknya masyarakat yang mengurus

(Suara NTB/kir)

H.M. Darwis

kelengkapan administrasi kependudukan menjadi daya tarik tersendiri bagi para calo.

Belum lagi, rata-rata masyarakat yang mengurus tidak mau repot, sehingga banyak yang menyerahkan kepada para calo. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh para calo untuk mengeruk keuntungan pribadi dengan memasang tarif tinggi bagi masyarakat yang mau mengurus kelengkapan administrasi kependudukan, seperti KTP, Kartu Keluarga maupun akte kelahiran. ‘’Sehingga muncul banyak anggaran di tengah

masyarakat kalau mengurus kelengkapan administrasi kependudukan itu butuh biaya besar,’’ ungkapnya.

Padahal, lanjutnya, jika masyarakat mau mengurus, biaya yang dikeluarkan justru kecil. Namun, selama ini masyarakat banyak melalui calo membuat biaya yang dikeluarkan besar. Untuk itu, pihaknya sangat berharap kepada masyarakat yang mau mengurus kelengkapan administrasi kependudukan jangan menggunakan calo supaya tidak memberatkan dalam hal biayai. ‘’Lebih baik mengurus sendiri, walaupun sedikit repot. Tapi sampai harus mengeluarkan biaya yang besar,’’ ujarnya.

Meski demikian, mantan Asisten I Setda Loteng ini, mengaku, memberantas percaloan tidak akan bisa berjalan maksimal, jika tidak didukung peran serta masyarakat.

“Salah satu caranya yaitu tadi, jangan gunakan calo saat mengurus kelengkapan administrasi kependudukan. Dan, kami menjamin masyarakat tidak dipersulit, selama mau mengurus sendiri,” tandasnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu Lombok Barat (Lobar) menerima 10 lebih laporan pelanggaran pilkada dari masing-masing kecamatan. Dominan, pelanggaran ini bersifat administratif, karena dari sekian banyak laporan yang masuk, hanya 4 laporan yang bisa diklarifikasi.

Ironisnya, tugas pengawasan ini tidak ditunjang dana memadai, meski sudah memasuki akhir proses pilkada. Di mana sudah memasuki tahap pencoblosan akan tetapi dana pengawasan Panwaslu setempat belum juga cair.

Dari anggaran Pp 1,5 miliar untuk pengawasan pilkada, hanya Rp 750 juta yang sudah dicairkan. Sedangkan tambahan Rp 750 juta masih menunggu APBDP. Hal ini pun berdampak terhadap optimalisasi pengawasan Pilkada Lobar, lebih-lebih ditahap krusial pemungutan suara (pencoblosan). “Belum cair dana tambahan Rp 750 juta untuk pengawasan. Hal ini berdampak ke pengawasan, apalagi cakupan pengawasan cukup luas,” ungkap Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, Minggu (22/9).

Dijelaskan, pendanaan un-

tuk Panwaslu sedikit terlambat, karena saat pelantikan APBD sudah diketok. Pada APBD tersebut dianggarkan Rp 750 juta, sementara tambahan dana pada APBD Perubahan.

Namun masalah anggaran ini, berupaya tiddak dijadikan kendala bagi Panwaslu.

Molornya pelantikan Panwaslu, karena persoalan keputusan KPU terkait pelaksanan pilkada, karena pilkada ini sendiri dimajukan dari jadwal, pasalnya sesuai arahan Mendagri tidak boleh ada pelaksanaan Pilkada tahun depan, sehingga Pilkada Lobar pun dimajukan.

Dana yang dalokasi ke Panwaslu tak sebanding dengan anggaran KPU yang mencapai Rp 21 miliar lebih, sedangkan kalau dilihat tugas pengawasan juga lebih penting dan berat. ‘’Tugas panwas dimulai sejak tahap pemutakhiran data selama delapan bulan, selanjutnya tebentuknya PKK dan PPS. Proses penetapan DPT. Proses pendaftaran pasangan calon masa kampanye, distribusi logistik hingga proses pemungutan dan masa kampanye dan pemungutan suara hingga rekapiltulasi,’’ tandasnya. (her)

Pembebasan Lahan Dam Mujur Diprogram Ulang Praya (Suara NTB) Masuknya pembangunan Dam Mujur Praya Timur, sebagai satu dari lima bendungan yang direncanakan bakal dibangun oleh pemerintah pusat di NTB, direspons Pemkab Lombok Tengah (Loteng).

Mengingat kendala utama yang kini masih menjadi ganjalan, yakni ketersediaan lahan yang belum ada, pemerintah daerah pun kini tengah mulai merancang ulang program pembebasan lahan.

Artinya, begitu pembangunan Dam Mujur dimulai, lahan sudah tersedia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., yang dikonfirmasi, Sabtu (21/9), mengungkapkan, sesuai rencana awal total luas lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan Dam Mujur mencapai sekitar 245 hektar. Dari jumlah tersebut, luas lahan yang sudah dibebaskan masih sangat kecil.

“Hanya baru sekitar 10 hektar saja,” sebutnya.

Itu artinya, luas lahan yang harus dibebaskan mencapai sekitar 235 hektar. “Nah dalam rangka membebaskan sisa lahan yang dibutuhkan itulah kini kita tengah memprogram ulang proses pembebasannya,” sebut Rasyidi.

Meski demikian, ungkapnya, pola pembebasannya hingga masalah sumber anggaran pembebasan lahan tidak bisa hanya ditangani oleh Pemkab Loteng. Butuh keterlibatan semua pihak, termasuk Pemprov NTB. “Khusus untuk anggaran pembebasan lahan, sharing anggaran dari pemerintah provinsi jelas sangat dibutuhkan. Mengingat kemampuan anggaran daerah yang tidak memungkinkan

membiayai proses pembebasan sendiri saja,” terangnya.

Selain itu, lanjut mantan Kepala BPMD Loteng ini, persoalan studi sosial di lingkar kawasan rencana pembangunan bendungan juga akan diprogram ulang. Mengingat, hasil studi sosial yang sudah dilakukan sebelumnya, dinilai sudah tidak relevan lagi dengan kondisi yang terjadi saat ini di tengah masyarakat.

Pasalnya, studi sosial yang dilakukan sebelum sudah beberapa tahun yang lalu. Sementara kondisi sosial masyarakat saat ini jelas sudah berbeda. Hal itulah yang perlu dikaji ulang, sehingga kondisi dan kesiapan masyarakat, bisa benar-benar tergambar jelas di masa mendatang dan rencana pembangunan dam memicu konflik di tengah masyarakat.

Dari segi dampak dan manfaat, ujarnya, keberadaan Dam Mujur itu nantinya akan sangat besar, terutama dalam mendorong kemajuan sektor pertanian, khususnya di wilayah Loteng bagian selatan. Mengingat masih banyak lahan pertanian di wilayah tersebut yang belum bisa digarap maksimal, karena terkendala persoalan ketersediaan air baku.

Sesuai rencana awal, dengan luas genangan 245 hektar Dam Mujur nantinya direncanakan bakal mampu mengairi sekitar 11 ribu hektar lahan pertanian di wilayah Loteng bagian selatan. Selama ini, kawasan tersebut dikenal sebagai daerah tadah hujan. Di mana aktivitas bercocok tanam di kawasan tersebut sangat tergantung dengan kondisi curah hujan. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

PPAUD di Kabupaten Sumbawa (2 - Habis)

Capaian PPAUD, ”Landasan Kokoh Hari Esok Cerah” PROGRAM Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) yang berakhir tahun ini di Sumbawa telah menghasilkan sejumlah capaian.

Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Mukhlis S.Pd, mencatat poin kesepakatan yang harus dipenuhi pemerintah daerah terkait pelaksanaan proyek PPAUD, terdiri dari memasukkan PAUD dalam Renstrada, membentuk Kasie PAUD, Membentuk Penilik PAUD, APBD PAUD, Membentuk HIMPAUDI, Insentif Pendidik PAUD, Membentuk forum PAUD, Membentuk Tim Koordinasi Kabupaten, Mempertahankan Pengelola Program PPAUD, Dukungan keberlanjutan Program PPAUD, dan Menyampaikan Laporan Program PPAUD. “Sebelas item tersebut telah dapat dicapai dengan baik.

Meskipun ada poin yang masih harus dilengkapi seperti halnya keberadaan Penilik PAUD yang tugas dan fungsinya masih dilaksanakan oleh Penilik PNFI,” terangnya.

Sedangkan capaian Key Performance Indicator (KPI) program PPAUD di Sumbawa, pertama, dari segi persentase masyarakat yang menerima informasi program PPAUD dalam wilayah 60 desa di 17 kecamatan intervensi program selama tahapan pemetaan mencapai 85 persen. Kedua, jumlah kelompok masyarakat yang memasukkan minat untuk mendapatkan dana hibah mencapai 100 persen. Dari 60 desa telah terbentuk 120 Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sebagai pusat PPAUD dan beberapa PAUD kunjungan.

Ketiga, seluruh TPK telah mendapatkan dana hibah masing masing sebesar Rp 90 juta. Total dana hibah yang telah disalurkan mencapai Rp 10.800.000.000. Keempat, adanya peningkatan jumlah keluarga miskin yang mendapat akses layanan PAUD. Tercatat 16.305 anak yang terlayani oleh program PPAUD. Selanjutnya Kelima, adanya pelatih (mas-

ter of trainer) PAUD kabupaten yang berkualitas dan berfungsi untuk memberikan pelatihan yang berjenjang bagi pendidik PAUD. Keenam, adanya Pusat PAUD Unggulan Kabupaten yang berfungsi sebagai PAUD rujukan. Ketujuh, adanya aturan yang mendukung kegiatan PAUD. Terbitnya Peraturan Bupati No. 14 tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik dan Integratif melalui POSPA BKB dan Perda No. 10 tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang di dalam salah satu pasalnya menyebutkan tentang PAUD. Kedelapan, persentase masyarakat yang melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PPAUD di desanya masing masing mencapai 100 persen. Serta kesembilan, persentase desa yang memasukkan laporan rutin terkait pelaksanaan program PPAUD setiap bulannya mencapai persen. ‘’Best Practice” Untuk best practice, lanjut Mukhlis, telah terbentuknya 11 PAUD unggulan tingkat Kecamatan, terbentuknya 22 Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Terpadu, terwujudnya PAUD Unggulan rujukan tingkat kabupaten (Matching Grant), Peran aktif Bunda PAUD, Kolaborasi Program PNPM GSC dan PPAUD, Penguatan kelembagaan program PAUDHI melalui program POSPA BKB (mendapat apresiasi di TK Nasional), Lahirnya Peraturan Desa tentang PAUD. Serta Terlaksananya fungsi pengendalian mutu dan evaluasi dampak program melalui kegiatan Monev rutin dan berkala. ‘’Lesson Learned” Program PPAUD yang berbasis pemberdayaan masyarakat telah menginspirasi masyarakat kabupaten Sumbawa yang di wilayahnya tidak termasuk dalam intervensi program PPAUD untuk turut serta berperan dalam pembangunan PAUD. Tercatat 349 lem-

baga PAUD reguler yang dibentuk oleh kelompok masyarakat dan telah memberikan layanan anak usia dini (0-6 tahun) di semua kecamatan se-kabupaten Sumbawa.

Selain itu, kesenjangan antara PAUD Formal (TK/RA) dan PAUD Non Formal (Kelompok Bermain, SPS, TPA) yang selama ini muncul dapat dihilangkan melalui aktivitas Pusat Kegiatan Gugus (PKG) PAUD Terpadu di masing masing Kecamatan. Melalui program kerja yang disusun bersama para guru dapat berbagi pengalaman dan keterampilan mengajar.

Keterbatasan alat permainan edukatif (APE) tidak menjadi kendala dalam kegiatan belajar karena para guru PAUD Formal dan Non Formal dapat berkreasi menciptakan APE sendiri yang sesuai dengan potensi dan kondisi lingkungan belajar masing masing.

Akses layanan PAUD bagi masyarakat mis-

untuk komitmen kabupaten seperti membentuk unit (bidang PAUD) yang menangani PAUD di dalam tatanan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa.

Komitmen semacam ini akan membangun kapasitas, dan berkontribusi terhadap kesinambungan pembangunan PAUD di Kabupaten Sumbawa Adanya kesenjangan yang cukup signifikan dalam kemajuan pengembangan anak di antara dan di dalam kabupaten menunjukkan bahwa pemerintah daerah harus mempertimbangkan untuk menargetkan area yang paling memerlukan dan pada saat yang sama bergerak menuju akses yang lebih luas (ada 7 kecamatan dan 105 desa yang tidak diintervensi PPAUD). Penguatan terhadap program layanan yang terintegrasi secara menyeluruh untuk anak dan keluarga mereka dengan menangani hambatan hambatan yang paling sering ditemui akibat terpisahnya fungsi - fungsi pembinaan PAUD di bawah SKPD yang berbeda.

Sistem dukungan praktis yang efektif dari segi biaya dibutuhkan untuk personel PAUD saat ini dan di masa datang. Follow up, diklat, dan supervisi yang lebih sistematis untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan pelatihan sambil bekerja seperti kelompok guru dan magang dapat menghasilkan arah yang lebih menjanjikan di masa depan.

Sistem jaminan mutu untuk PAUD di semua tingkatan sangat penting. Tidak adanya pelatihan atau praktek guru di kelas yang dievaluasi secara sistematis sehingga sulit untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau faktor - faktor yang mungkin memperantarai dampak terhadap hasil pengembangan anak menjadi bagian yang urgen. Upaya pemantauan dan evaluasi sangat penting jika intervensi model program PPAUD ingin terus ditingkatkan. (arn/*)

Marak, ”Crusher” dan Penambangan Ilegal di Sumbawa

KSB Siapkan Bimbingan Tes bagi Pegawai K2 Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi para pegawai Kategori 2 (K2) yang akan mengikuti Tes Kompetensi Dasar (TKD) untuk lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Pasalnya Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) setempat telah menyiapkan bimbingan tes kepada mereka sebelum mengikuit ujian TKD yang rencananya akan dilaksanakan bersamaan dengan penerimaan CPNS jalur umum.

“Untuk K2 kita sudah siapkan bimbingan tes sebelum mereka mengikuti uji TKD,” jelas kepala BK-Diklat KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos., MSi kepada media ini, Sabtu (21/9).

Menurut Malik, bimbingan tes tersebut merupakan kebijakan Pemda KSB untuk memberikan contoh bagi para pegawai K2 sebelum mengikuti uji TKD. “Kita ingin mereka paling tidak memiliki gambaran seperti apa TKD itu sebelum ikut ujian nanti,” timpalnya. Kegiatan bimbingan tes itu sendiri rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 7 hingga 9 Oktober mendatang. Dalam mempersiapkannya, BK-Diklat sendiri terhitung cukup serius karena melibatkan pihak Universitas Mataram (Unram) dalam mempersiapkan seluruh tes yang akan diujikan.

“Kami kerjasama dengan Unram. Mereka yang akan membuat materi soalnya berikut sekaligus membimbing para pegawai cara-cara menjawab dan cara memahami setiap soal yang kemungkinan akan diujikan nantinya,” kata Malik.

Ia menyebutkan, Pemda KSB sangat berharap dari seleksi pegawai K2 ini akan banyak nantinya yang akan lulus dan mampu memenuhi persyaratan diangkat sebagai CPNS. Sebab pengangkatan pegawai K2 ini dapat menjadi solusi untuk menutupi kekurangan pegawai di lingkup Pemda KSB selama ini. “Di K2 ini tidak ada kuota berapa yang bisa diterima. Selama pegawai bersangkutan lulus TKD dan serangkaian tes lainnya nanti maka yang bersangkutan bisa diangkat menjadi CPNS,” pungkasnya.

Untuk diketahui jumlah pegawai K2 yang telah memenuhi persyaratan mengikuti uji TKD nantinya sebanyak 1.359 orang. Mereka selama ini bekerja di seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang telah memiliki masa pengabdian terhitung tahun 2005 lalu. “Kita akan sangat terbantu dari K2 ini. Makanya kita berharap seluruh dari mereka bisa lulus dalam seleksi ini. Jadi kita bisa memenuhi kebutuhan pegawai kita yang selama ini kita masih kekurangan,” imbuh Malik. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari sekian banyak perusahaan pengolah material (crusher) yang ada di Sumbawa, ternyata baru dua perusahaan yang mendapatkan izin Operasional Produksi (OP). Selain itu, terindikasi penambangan pasir ilegal di pinggir pantai juga terjadi di wilayah Emang Lestari, yang memiliki relief wisata.

Kabid Penguasaan Mineral Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Sumbawa, Agus Salim kepada Suara NTB, Sabtu (21/9) menyebutkan, sejauh ini hanya ada dua perusahaan crusher yang telah mengantongi izin OP. Yakni, Bunga Raya yang beroperasi di Moyo Hulu, Lenangguar dan Lunyuk. Serta perusahaan Bumi Agung di Keramat Alas.

“Cuma dua, yang di luar itu masih banyak,” katanya.

Ada pula sebagian yang sudah memiliki izin eksplorasi, namun sudah produksi.

Bahkan ada yang tidak memiliki izin sama sekali. Pihaknya mengaku telah memperingatkan crusher tanpa izin OP. “Crusher lain, seperti di Kanar dan Empang tidak ada permohonan. Kita sarankan segera mengurus izin OP,” harap Agus.

Pada bagian selatan di wilayah Sumbawa ini, tepatnya di pantai wilayah Emang Lestari kecamatan Lunyuk juga terindikasi adanya aktivitas penambangan pasir secara ilegal. Menurut informasi yang diperoleh Agus, banyak truk-truk dari Lunyuk yang mengangkut pasir, baik itu pasir bangunan maupun pasir besi yang diduga diangkut dari pantai yang memiliki relief wisata di daerah tersebut.

“Ada relief untuk wisata, karena di situ juga ada semacam Gunung dan Goa. Itu yang dikhawatirkan, seandainya pasir diambil terus. Apalagi

Tukang Parkir Luka Parah Ditikam

(Suara NTB/ars)

MANGKRAK - Tandon Air di Dusun Ndano Ndere Desa Bajo Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima ini masih mangkrak. Instalasi air senilai Rp 6 miliar dari APBN ini belum juga berfungsi menjadi solusi kekeringan di Soromandi dan Kecamatan Donggo.

KSB Tetapkan Penerimaan Rp 10 Miliar dari DMB

(Suara NTB/arn)

Agus Salim

kalau keras air laut pasti akan tembus,” tandasnya.

Pihaknya sudah langsung turun ke lokasi. Namun, hanya menemukan bekas galian.

Sementara pelaku penambang pasir tidak ditemukan.

Dalam hal ini, pihaknya sudah bersurat kepada pihak kecamatan untuk menertibkan aktivitas ilegal dimaksud. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun 2013 ini menetapkan pendapatan sebesar Rp 10 miliar dari dividen atas kepemilikan saham di PT Daerah Maju Bersaing (DMB).

Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) KSB Ir. H.M. Saleh, M.Si mengatakan, target tersebut mengacu pada pagu rencana penerimaan dari PT DMB tahun ini. “Ada suratnya.

Mereka (PT DMB) memperkirakan kita sebagai pemilik saham akan menerima pendapatan sekitar itu tahun ini,” jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Sabtu (21/9).

Pemda KSB sendiri memang sudah mulai tak berharap banyak dari keuntungan kepemilikan saham di PT DMB. Buktinya di tahun 2012 lalu, Pemda KSB juga menetapkan jumlah yang sama yakni sebesar Rp 10 miliar dari perusahaan konsorsium bersama provinsi NTB dan Sumba-

wa dalam mengakuisisi saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) bekerjasama dengan PT Multy Captial anak perusahaan Bakrie Group.

Saleh mengatakan, pemerintah sejak tahun 2012 terus menurunkan target penerimaan dari keuntungan kepemilikan saham di PT DMB itu. Pasalnya keuntungan dividen dari saham tahun 2011 saja hingga kini belum tuntas sementara terhitung tahun 2012 hingga 2013, PT DMB dan seluruh pihak pemilik saham di PT NNT dipastikan tidak akan mendapatkan dividen. Ini dikarenakan kegiatan pertambangan PT NNT di blok Batu Hijau tengah memasuki fase VI dan tidak bisa berproduksi untuk mendapatkan keuntungan.

Sebagai kompensasi, Pemda KSB, NTB dan Sumbawa di PT DMB mendapatkan kompensasi dari PT Multy Capital sebagai perusahaan partner. Di mana selama PT NNT tidak dapat memberikan keuntungan ketiga daerah akan diberikan

advance dividen oleh PT Multy Capital senilai 4 Juta USD. Sayangnya hingga memasuki tahun 2013 ini, jangankan untuk advance dividen tahun 2012 dan 2013, sisa dividen tahun 2011 saja ketiga Pemda belum juga dibayarkan oleh PT Multy Daerah Bersaing (PT DMB) perusahaan patungan yang dibentuk antara PT DMB dengan PT Multy Capital.

Saleh mengungkapkan, kekurangan pembayaran dividen tahun 2011 oleh PT DMB kepada Pemda KSB sejauh ini belum jelas kapan akan dibayarkan. Meski telah beberapa kali Pemda KSB, baik sendiri maupun bersama sama dengan dua Pemda lainnya telah menanyakan kepada PT DMB maupun PT MDB. “Mungkin ada pembicaraan di tingkat atas saat ini dan saya tidak tahu. Namun yang jelas sekarang kita tidak beran menargetkan tinggi sebab yang tahun 2011 saja sampai sekarang belum terbayarkan,” imbuhnya. (bug)

Akreditasi, Fakultas Teknik UNSA Dinilai BAN PT

(Suara NTB/arn)

Bima (Suara NTB) Rifaid (25), warga Desa Panda Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, tergolek lemas di ruang IGD RSUD Bima dengan senjata tajam (sajam) menancap di bagian punggung. Rifaid yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang parkir ini, diduga dibacok oleh dua pemuda saat hendak pulang ke rumahnya dari lokasi tempat dia mencari nafkah Water Boom, Pantai Kalaki.

Peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu (21/9). Saat itu korban hendak pulang setelah mengatur parkir di TKP. Namun saat dalam perjalanan pulang, tiba-tiba dua pemuda yang mengendarai sepeda motor menikamnya dari belakang.

Saking kerasnya hujaman, sajam yang digunakan menempel di bagian punggung. Korban pun tak sempat melawan dan roboh. Sementara kedua pelaku langsung melarikan diri.

Warga yang melihat peristiwa ini lantas membawanya ke IGD RSUD Bima untuk mendapat perawatan. Untungnya korban tidak mengalami banyak pendarahan sehingga masih bisa tertolong. Sesampainya di IGD, petugas medis pun berusaha memberi tindakan dengan menghentikan pendarahan di bagian luka korban. Termasuk memberi obat agar tidak terjadi infeksi, karena pisau masih menancap di punggung korban. Untuk mencabut benda tersebut, harus melalui operasi. “Luka yang dialami korban cukup serius, diduga terjadi pendarahan di bagian dalam. Karena dalamnya tikaman senjata tajam,” aku Dokter Sigi yang menangani korban.

Salah seorang teman korban, Faisal, yang ditemui di RSUD mengaku peristiwa tersebut terjadi secara tiba-tiba.

Begitu mengetahui rekannya tertikam, dia pun bergegas memberi pertolongan. Sementara dia sendiri tak tahu siapa yang menikamnya karena saat itu korban sudah tergeletak di jalan. “Melihat dia dalam kondisi tertikam, kami langsung membawanya ke IGD,” ujarnya.

Hal senada juga diakui oleh korban. Dia sendiri tak tahu persoalan sehingga menjadi korban penikaman. Dia pun tak menyangka sehingga mengalami peristiwa tersebut. “Saya tidak punya musuh,” akunya. Hanya saja, saat kejadian dia sempat melihat wajah salah satu dari pelaku. (use)

(Suara NTB/arn)

Mukhlis

kin dan terpencil menjadi semakin mudah dan berkembang. Semula dalam bentuk PAUD Kunjungan yang memberikan layanan sekali seminggu telah mampu memberikan pengaruh yang sangat kuat dalam memberikan pemahaman akan pentingnya PAUD bagi masyarakat.

Masyarakat kemudian berinisiatif untuk menjadikan layanan PAUD Kunjungan menjadi Pusat PAUD yang memberikan layanan 3 – 5 hari per minggu.

Adanya regulasi yang jelas yang memberikan arah bagi pembangunan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Sumbawa dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda No.10 tahun 2013) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumbawa, Peraturan Bupati (Perbup No.14 Tahun 2013) tentang pengembangan PAUDHI melalui POSPABKB dan Peraturan Desa tentang PAUD menunjukkan komitmen yang tinggi dari semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) untuk menjadi PAUD sebagai pondasi awal dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas di tana samawa.

Diakhir pemaparannya, Mukhlis menyampaikan kebijakan, sistem dan sumber daya yang berkontribusi terhadap kesinambungan jangka panjang (sustainabilitas) layanan PAUD yang bermutu sangat dibutuhkan. Hasil pengembangan anak usia dini di Kabupaten Sumbawa yang dicapai meningkat menjadi lebih baik tidak akan berkesinambungan dengan hanya mendirikan program PAUD tambahan di masyarakat. Kebijakan, sistem dan sumberdaya komprehensif sangat penting untuk mendukung kesinambungan dan dampak jangka panjang program PAUD di Kabupaten Sumbawa.

Sejumlah pertimbangan mendalam mungkin relevan untuk tujuan yang lebih luas.

Kemudian, komitmen pemerintah daerah terhadap PAUD sangat penting. Partisipasi dalam proyek ini mengharuskan adanya bukti

Zulkarnaen

Sumbawa Besar (Suara NTB) Universitas Samawa (UNSA) kian gencar menyiapkan diri jelang penegerian. Secara mutu dengan meningkatkan grade dan nilai akreditasi fakultasnya. Setelah FKIP, Fisipol, Ekonomi, kini giliran Fakultas Teknik yang dinilai tim asesor Badan Akreditasi Nasional (BAN) Perguruan Tinggi (PT).

Wakil Dekan Fakultas Teknik, Zulkarnaen, S.T, M.T, Sabtu (21/9) menjelaskan, dua orang tim asesor

BAN PT, Prof. Dr. Ir. Sunjoto PID, HE DEA (UGM) dan Dr. Techn Aswandy Ir. M.T (ITENAS) telah turun melakukan asasemen terkait dengan usulan penilaian akreditasi Fakultas Teknik UNSA. “Sekarang pembuktian fisik, melihat kesesuaian dari laporan yang kita krimkan ke BAN PT,” terangnya.

Tim Asesor melakukan penilaian secara faktual di lapangan dan penilaian secara administrasi. Diharapkan berjalan lancar mengingat masa waktu akreditasi Fakultas Teknik UNSA sudah habis.

Sehingga nantinya akan mela-

hirkan rekomendasi. Ada beberapa hal yang dinilai, terutama menyangkut administrasi. Seperti kegiatan penelitian dosen, keterlibatan mahasiswa dan dosen sendiri secara faktual akan dibuktikan. “Semua dosen Fakultas Teknik sudah bergelar magister dan sudah diakui serta dinyatakan sangat bagus. Tinggal sekarang keterlibatan mahasiswa dalam pendidikannya. Tim sangat jeli melihat itu dan kebetulan keduanya sangat berpengalaman,” kata Zulkarnaen.

Pihaknya berharap penilaian dari tim ini bisa memberikan nilai plus, karena

keterkaitan dengan persiapan penegerian UNSA. Hal itulah yang membuatnya bersemangat dengan kerjasama tim dosen. Hingga hasilnya nanti bisa maksimal. “Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan nilai grade akreditasi dari C ke B atau A,” imbuhnya.

Salah seorang tim asesor, Aswandy menyatakan, tugasnya mengklarifikasi data yang ada. Urusan hasilnya nanti BAN yang akan menjawab.

“Kami hanya memantau data.

Ini betul tidak dan memang ada data yang bertambah dan inilah yang kami klarifikasi,” ujarnya singkat. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Kejaksaan Tetapkan KPA Tersangka Dari Hal. 1

kata Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH menjawab

Suara NTB, Sabtu (21/9).

Konsekwensi dari peningkatan status ke penyidikan ini, pihaknya pun sudah menetapkan tersangka. ‘’Tersangkanya adalah KPA,” sambung Pudjianto. Saat itu yang menjabat sebagai KPA adalah Kepala Bappeda Lotim, GI. Dari gelar perkara, disimpulkan KPA bertanggungjawab atas pembangunan dermaga yang menelan anggaran Rp 82 miliar tahun 2007 itu.

Kajati menegaskan, dari penelusuran rangkaian pekerjaan proyek dermaga, ditemukan dua alat bukti cukup untuk ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan tersangka.

Item apa saja yang dipastikan menyimpang? Kajati enggan menjawab, karena sudah masuk substansi penyidikan. Pertimbangan lain, menjaga kelancaran penyidikan kasus ini masih terus diperdalam.

Pada kesempatan itu, Kajati menegaskan, pengusutan kasus yang berujung penetapan tersangka, sama sekali tidak ada kaitannya dengan unjuk rasa masyarakat Lotim yang gencar beberapa waktu lalu. Sebab jauh sebelum unjuk rasa, timnya sudah menggelar puldata dan pulbaket.

Ditanya tahapan berikutnya terkait penentuan kerugian negara, Kajati belum bias menjelaskannya. Tapi yang pasti pelibatan auditor negara tetap dilibatkan untuk mengkaji nilai kerugian negara.

“Bisa BPK, bisa juga BPKP, nanti kami yang putuskan,” katanya.

Sebelum pemeriksaan untuk penentuan kerugian negara, timnya menuntaskan pemeriksaan tersangka dan saksi lainnya pada tingkat penyidikan. Sebab sejak peningkatan status, tersangka belum diperiksa.

Catatan Suara NTB sebelumnya, Kejaksaan pertama kali melakukan ekspose perkara ini 17 Mei 2012 lalu. data awal yang diekspose, terkait dokumen surat perjanjian kontrak antara Pemkab Lotim Cq. Bappeda Lotim dengan PT. CGA sebagai pelaksana. Kontrak senilai Rp 82.331.000.000 itu, sudah empat kali mengalami addendum (perubahan), sejak diteken dan realisasi proyek tahun 2007.

Masih dalam ekspose, Kejaksaan mengindikasikan ada Pelanggaran Kepres 80 Tahun 2003 Junto Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Indikasi awal terkait penyimpangan pada spesifikasi proyek, timbunan, drainase, gedung induk, sampai dermaga utama. (ars)

Pelamar CPNS Pemprov NTB Membeludak Sebagian besarnya masih dari NTB tetapi ada juga pelamar dari Bali, Jawa, Bengkulu,” jelasnya dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (22/9).

Diprediksi jumlah pelamar tahun ini dua kali lipat dari tahun 2010 lalu, dimana tahun 2010 lalu sebanyak 7.000 pelamar. Ia menerangkan, biasanya jumlah pelamar akan meningkat tajam pada hari-hari terakhir menjelang penutupan pendaftaran pada 23 September, hari ini.

Masyhuri menjelaskan penutupan pendaftaran secara online dan pengiriman berkas-berkas lamaran ditutup pada 23 September, hari ini. Selanjutnya, tanggal 24 September pengumuman sementara CPNS yang berhak mengikuti seleksi selanjutnya. Sejak tanggal 24-28 September, masyarakat diberikan kesempatan untuk komplain. ‘’Kalau ada komplain kita terima selama empat hari sejak tanggal 24-28 September. Kemudian tanggal 29 September adalah pengumuman final, tidak ada lagi komplain,” jelasnya.

Sampai dengan Jumat (20/9), lanjutnya jumlah berkas lamaran yang dikirim pelamar melalui Kantor Pos ke BKD dan Diklat NTB sudah mencapai 4.000 berkas.

Diketahui, tahun ini NTB memperoleh kuota/jatah sebanyak 155 formasi CPNS . Dari 155 formasi tersebut sebanyak 72 persen untuk formasi tenaga kesehatan dan sisanya 28 persen untuk formasi tenaga teknis dan atlet berprestasi. (nas)

Dari Hal. 1

Hari Ini, Pilkada Lobar Digelar Sementara para kandidat yang akan mencoblos, H. Zaini Arony di TPS 4 Dasan Tapen, H. Mahrip di TPS 4 Labuapi Timur, Zahrul Maliki di TPS 7 Dusun Lendang Bajur, TGH.Munajib Kholid di TPS 1 Kebon Indah, Sesela, Syaiful Ahyar di TPS 3 BTN Lendang Bajur sedangkan Fauzan Khalid mencoblos di TPS 17 BTN Sandik Permai.

Pantauan Suara NTB, logistik seperti surat suara sudah diterima pihak kantor camat. Nantinya surat suara disebar ke TPS dikawal aparat Kepolisian. Sementara masyarakat secara bergotong royong juga mulai membuat TPS (Tempat Pemungutan Suara ). Di TPS 4 Dasan Tapen misalnya, tempat petahana, Zaini Arony mencoblos, petugas KPPS setempat sibuk membuat TPS. Di TPS ini terdapat 528 DPT. ‘’Surat suara masih di kantor camat belum dikirim ke TPS,” ungkap Ketua KPPS 4, Hasan, Minggu (22/9) disela-selanya membuat TPS. Ia mengaku, sejauh ini tidak ada kendala. Mulai dari persiapan pembuatan TPS, surat suara dan lain-lain. Terkait honor kata Hasan, Ketua TPS menerima Rp 300 ribu namun dipotong pajak sekitar 5 persen. Sedangkan anggota TPS memperoleh Rp 250 ribu per orang.

Honor ini akunya, sama besarannya seperti pilgub lalu.

Juga ada dana pembuatan TPS sebesar Rp 400 ribu, operasional seperti konsumsi Rp 140 ribu. Sehingga total yang diterima petugas TPS Rp 2.250.000. Itu setelah dipotong pajak 5 persen.

Begitu pula di TPS 4, Dusun Lapuapi Timur RT 04, tempat H. Mahrip mencoblos. Petugas KPPS juga terlihat sibuk membuat TPS. Di TPS itu, jumlah DPT sekitar 300 lebih. Pencoblosan sesuai ketentuan KPUD, dumulai pukul 07.00 pagi sampai 13.00 Wita.

Petugas TPS berharap agar warga tidak banyak golput. ‘’Pada saat pilgub lalu partisipasi sekitar 80 persen,”ujar Ketua KPPS 04, Herman. Dikatakan, golput biasanya karena banyak warga ke luar daerah. Apalagi bertepatan dengan musim haji.

Sementara logistik sudah disalurkan petugas PPK Labuapi ke desa-desa di Labuapi. Dikawal ketat petugas, surat suara dikirim menggukan kendaraan pickup ke desa-desa. ‘’Kamis lalu surat suara sudah ada di kantor camat, dijaga aparat,” ujar petugas PPK setempat. Di Labuapi terdapat 12 desa dengan jumlah DPT 45. 650, paling banyak pemilih di Desa Bajur dengan 17 TPS. Jumlah TPS di Labuapi sendiri 124 TPS. Sementara itu, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat menyatakan potensi penggelembungan suara berpeluang besar terjadi pada pemungutan suara di Lobar. Karenanya, ia berupaya mengantisipasinya dengan memperketat pengawasan di TPS-TPS. Potensi penggelembungan suara kata Suryadi bisa saja dilakukan dengan menggunakan cadangan surat suara sekitar 2,5 persen. “Bisa saja surat suara cadangan ini dicoblos,” tukasnya. Selain itu, penggelembungan suara juga bisa berpotensi melalui mobilisasi pemilih yang tidak masuk daftar DPT karena belum memenuhi syarat.

Untuk mengantisipasi potensi itu, selain pihaknya mengerahkan petugas mengawasi. Perlu juga bantuan pengawasan masyarakat. Terutama sekali para saksi masing-masing kandidat. Ia mengimbau, agar para saksi mengawasi proses pemungutan suara mulai awal hingga akhir. Peran saksi ini menurutnya penting untuk mengawasi berbagai potensi tersebut. Ia juga mengimbau agar pasangan calon yang menggunakan hitung cepat melibatkan lembaga suvei agar tidak mengumumkan hasilnya sebelum pemungutan suara selesai. Paling tidak, setelah satu jam proses pemungutan suara selesai. (her)

Dari Hal. 1

Diduga Terjangkit HIV/AIDS Sempat dianggap sakit biasa, mental Nonim terganggu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Selagalas. Pihak medis setempat memastikannya terjangkit HIV/AIDS, kemudian dilarikan ke RSUP NTB, dirawat di ruang isolasi untuk penanganan intensif. ‘’Hasil pemeriksaan medis, saat dia pulang ke Lombok, penyakit HIV/AIDS yang dideritanya sudah stadium 3. Karena nyaris tak bisa diobati, naik menjadi stadium 4,’’ sebut Endang. Sempat dirawat di rumah keluarganya di salah satu kelurahan di Mataram, akhirnya nyawa Nonim tak tertolong Minggu kemarin. Jenazahnya dibawa ke Loteng sekitar pukul 10.00 Wita untuk dikebumikan.

Mengenai pekerjaan korban di Hongkong, Endang mengaku tak tahu persis. Karena korban saat dibawa ke Mataram dalam keadaan mentalnya terganggu. Bahkan beberapa bulan sebelum meninggal, sempat koma. ‘’Korban sering ketakutan ketika didekati. Saya curiga dia menjadi korban trafficking,’’ duganya. (ars)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Pilkada 2015, Golkar KSB Mulai Lakukan Persiapan Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai mempersiapkan diri menjelang pertarungan di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KSB 2015 mendatang.

Meski belum bergerak secara intens Ketua DPD II Partai Golkar KSB Syaifullah,SPt., mengungkapkan, saat ini pihaknya mulai melakukan pemetaan potensi kader baik dari internal maupun eksternal partai. “Memang belum secara langsung, tapi kita sudah mulai melihat potensi kader yang kemungkinan memiliki peluang besar untuk diusung di Pilkada nanti,” katanya.

Sebagai parpol pemegang kursi ter-

banyak selama dua periode di KSB, Golkar memang memiliki magnet tersendiri untuk memikat para kandidat yang ingin maju bertarung di bursa Pilkada. Syaifullah pun mengakui hal tersebut, bahkan katanya dalam beberapa waktu terakhir banyak pihak baik pribadi maupun kelompok yang telah menyatakan keinginannya untuk memanfaatkan Golkar sebagai kendaraan politiknya di Pilkada KSB tahun 2015 nanti.

“Sudah ada banyak, tapi belum menyatakan secara resmi. Hanya baru secara lisan saja menyatakan minatnya untuk gabung ke kami,” katanya, tanpa merinci siapa dan kolompok mana saja yang telah menyampaikan minatnya itu.

Meski mengaku telah mulai melakukan pemetaan potensi kader baik internal maupun eksternal, ia menyatakan, secara keorganisasian proses penetapan calon yang bakal didukung partai di Pilkada, tidak hanya semata berdasar hasil pemetaan tersebut. Di internal Golkar sendiri terdapat aturan main dimana penentuan calon akan ditetapkan sesuai dengan hasil survei. Semakin tinggi tingkat penerimaan calon yang akan didukung di masyarakat, maka semakin terbuka calon bersangkutan untuk mendapat dukungan partai.

Syaifullah mengatakan, proses tersebut saat ini belum dilaksanakan. Nantinya akan dibentuk tim untuk menjalankan seleksi para kader internal maupun

Setelah Mobil, Rumah Mewah SE Disita Kota Bima (Suara NTB) Setelah lama menghilang dan tak diketahui keberadaannya, Kabid PNFI Dikpora Kabupaten Kota Bima Hj SE (yang saat ini tengah dalam bidikan Kejari Raba Bima, red) ternyata ditahan Polda DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Dia ditahan karena diduga terlibat dalam kasus penggelapan dan pencucian uang sebesar Rp 12 miliar yang dilaporkan oleh pengusaha di DIY. Sejak beberapa hari lalu, Tim Penyidik dari Polda DIY berada di Kota Bima untuk menelusuri harta Hj SE. Sementara salah satu harta milik Hj. SE terpaksa disita oleh Tim Penyidik Polda DIY yang dipimpin AKBP Burkan Rudi Satria SH. Salah satu harta yang disita yakni rumah mewah berlantai dua di Kelurahan Santi Kecamatan Mpunda, Kota Bima.

Penyitaan ini, setelah tim penyidik menunggu surat keputusan Pengadilan Negeri (PN) RabaBima selama sekitar sepekan.

Sejak pukul 10.00 Wita, rumah yang diperkirakan bernilai Rp 2 miliar tersebut berada dalam kewenangan penyidik dengan ditandai pemasangan pengumuman penyitaan.

Proses penyitaan ini tidak memakan waktu lama, tanpa perlawanan dari keluarga.

Pasalnya, saat itu rumah yang tampak mencolok ini tak berpenghuni. Praktis setelah pembacaan amar penyitaan, tim yang juga didampingi petugas PN Raba Bima kemudian memasang pengumuman dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat.

Tidak saja rumah, sebelumnya tim juga menyita lahan kosong yang berada tak jauh dari rumah tersebut. Di lahan kosong tersebut penyidik Polda DIY memasang spanduk bertuliskan disita, berdasarkan surat penetapan Ketua PN RabaBima kelas 1B Nomor : 289/ PEN.PID/IX/2013/PN. Raba Bima tertanggal 20 September 2013. Penyitaan ini, berdasarkan perkara tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 UU No 25 Tahun 2003 Jo Pasal 5 UU RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian

(Suara NTB/ist)

PENYITAAN RUMAH - Sejumlah petugas berada di rumah SE. Petugas menyita rumah tersebut karena SE diduga tersangkut kasus penipuan dan pencucian uang.

Uang. Tidak hanya lahan tersebut, tim juga menyasar lahan lain seluas 4 are yang tak jauh dari lokasi awal.

Ketua Tim Penyidik Polda DIY AKBP Burkan Rudi Satria SH menyebutkan penyitaan ini berdasarkan keputusan PN Raba Bima bahwa benda tidak begerak ini disita. Selain itu, sebenarnya masih ada benda bergerak yang rencananya juga akan disita. Benda-benda ini, katanya, merupakan hasil kejahatan dari dua tersangka yang kini di tahan di Polda DIY terkait tindak pidana pencucian uang. “Sementara yang sudah kita dapat dua lokasi, untuk yang lain informasinya menyusul juga nanti mobil akan menyusul dilakukan penyitaan,” terang Burkan.

Dijelaskan Burkan, total keseluruhan dari kasus pencucian uang ini Rp 12 miliar. Sebelumnya, kasus ini dilaporkan oleh korban yang merupakan pemilik hotel di DIY. Sesuai laporan, yakni terkait kejahatan pencucian uang dilakukan dua tesangka yang salah satunya SE. Tindak pidana ini sudah berlangsung sejak 2009. Dalam kesempatan itu, Rudi berharap pada masyarakat bisa membantu pihaknya dengan memberi informasi bila mengetahui terkait harta milik SE. Sebelumnya diberitakan, SE hampir sebulan meninggalkan tugas sebagai Kabid PNFI. Padahal sebelumnya, SE hanya

mengajukan izin sekitar 3 hari yakni tanggal 21-23 Agustus 2013. Belakangan beredar kabar jika SE yang tengah tersandung masalah pemotongan gaji guru honor ini ditahan oleh Polda DIY terkait kasus penipuan dan pencucian uang.

Terkait tindakan SE yang meninggalkan tugas selama satu bulan ini, Sekretaris Dikpora Drs Alwi Yasin , membenarkannya. Lantaran tidak masuk, pihaknya sudah melayangkan surat pemanggilan untuk menghadap sekitar seminggu lalu. Surat tersebut dikirim langsung ke SE. Hanya saja, tak ada tanggapan dari SE. Untuk itu, pihaknya kembali melayangkan surat pemanggilan kedua untuk menghadap. Sama seperti sebelumnya, surat tersebut langsung dikirim ke SE untuk melapor hari ini. Hanya saja, hingga kemarin, pihaknya tidak tahu posisi persis keberadaan SE. Menyusul adanya informasi jika saat ini ditahan oleh Polda DIY terkait kasus dugaan penipuan dan pencucian uang, apakah sudah ada surat tembusan pemberitahuan ke Dikpora ? Alwi mengaku tak tahu karena belum menerima surat tembusan pemberitahuan penahanan. Saat ini, pihaknya hanya fokus mengenai tindakannya yang meninggalkan tugas. “Kami di dinas hanya menegakkan PP 48 tentang disiplin pegawai negeri. Supaya kami nanti tak disalahkan,” tandasnya. (use)

eksternal yang memiliki peluang untuk meraih dukungan partai. Serangkaian survei pun akan dilakukan untuk mengetahui tingkat penerimaan para calon di masyarakat.

“Tim yang akan melakukannya sama seperti Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu (BKPP). Tim inilah yang akan menjalankan tugasnya hingga menetapkan figur mana yang layak didukung partai. Dan satu lagi, kami dalam hal ini sangat terbuka, bukan hanya kader internal, dari luar pun selama memiliki kopetensi dan elektabilitas yang tinggi kami siap mengarahkan dukungan ke calon bersangkutan nantinya,” pungkas Syaifullah yang juga anggota DPRD KSB ini. (bug)

Pakta Integritas Masih di Atas Kertas Mataram (Suara NTB) November 2012 lalu, Pemkot Mataram dihadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Pakta Integritas dalam pemberantasan korupsi. Setiap jajarannya yang terlibat kasus tindak pidana korupsi, tidak segan-segan dicopot. Kini, komitmen itu ditagih para pegiat antikorupsi.

Fakta yang terjadi dalam kasus dugaan korupsi lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh masih bergeming dengan mempertahankan HM sebagai Kepala BPBD, meski Kejaksaan sudah menerbitkan sprindik dan menetapkan HM sebagai tersangka.

Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB, Ahyar Supriadi, SH mempertanyakan penandatanganan Pakta Integritas sebagai komitmen walikota mewujudkan dan clean government. ‘’Sekarang, ketika Pakta Integritas itu menjadi waktu yang tepat untuk diterapkan, justru tidak dilakukan,” kritik Ahyar.

Walikota menurutnya, tidak cukup hanya dengan prihatin atas penetapan tersangka HM. Harus ada keputusan cepat sebagai bentuk tindakan tegas atas persepsi yang

sama dalam pemberantasan korupsi. Wujudnya, pejabat yang sudah jelas jelas bermasalah secara yuridis, harus segera di-nonjob-kan.

Pernyataan Sekda Kota Mataram yang masih datar, tentang akan dilakukannya evaluasi terhadap status HM sebagai tersangka, juga dinilainya belum mencerminkan komitmen sebagai petinggi birokrasi yang seharusnya cepat memutuskan.

Senada yang disampaikan Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI. Menurut Ahyar mesti ada keputusan membebastugaskan HM. Dengan begitu, yang bersangkutan lebih konsentrasi mengurus kasusnya dihadapan Kejaksaan yang sudah menyeretnya sebagai tersangka. “Nonjob ini juga sebagai langkah agar tidak ada intervensi dalam proses hukum yang bersangkutan,” tegasnya.

Sebelumnya, HM ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek rumput laut senilai Rp 2,1 miliar tahun 2010. HM dianggap bertanggungjawab atas realisasi proyek diduga gagal di sepanjang Pantai Ampenan itu. (ars)

Siapkan Pengganti Tambang Dari Hal. 1 yang mengharuskan proses pemurnian (smelter) 99,99 persen dilakukan di dalam negeri.

Jika ancaman tersebut benar-benar akan terlaksana, maka Pemprov NTB harus menyiapkan alternatif pengganti tambang. Ditegaskan Kepala Bank Indonesia Wilayah V, Bali Nusra, Dwi Pranoto, melihat dampak yang akan ditimbulkan dari sisi perekonomian, pertambangan Newmont khususnya akan memberi pengaruh yang tidak kecil. Sebab, pertambangan masih menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi daerah wilayah tambang maupun provinsi, karena menjadi satu-satunya komoditi ekspor terbesar. ‘’Pertambangan goyang

sedikit saja, maka akan berdampak cukup besar bagi ekonomi NTB,” tegasnya di sela-sela pelatihan bagi Wartawan Bali Nusra di Labuhan Bajo, NTT. Harus dipertegas, rencana program jangka panjang Bappeda kedepannya.

Dari sisi pertambangan berapa target pertumbuhan ekonomi yang direncanakan.

Demikian pula dari sisi pertanian, peternakan maupun pertumbuhan wirausaha dan kepariwisataannya.

Pemetaan potensi setiap wilayah harus dilaksanakan dengan baik. Pemerintah menurutnya, harus terus melakukan identifikasi dan menegaskan seberapa pertumbuhan ekonomi yang dapat dihasilkan dari masingmasing potensi tersebut. (bul)

Dari Usaha Kecil, Kesejahteraan Anggota hingga Investasi Sosial Dari Hal. 1 Melihat ribuan ekor ikan itu, memang terlihat seperti mudah mengembangbiakkannya. Apalagi ketika dipanen, tidak lain decak kagum melihat tumpukan ikan segar hingga hitungan ton.

Tidak disangka, mereka sebelumnya uring uringan membuat usaha penangkaran ikan nila. Cobaan terberat, ketika banjir bandang menerjang, semua ikan dan peralatan hanyut. Tahun 2007 lalu menjadi titik tolak mereka, ketika sepakat mengajukan proposal ke Dinas Sosial Provinsi NTB. Modal awal yang diberikan sebesar Rp 20 juta memicu semangat dan melahirkan secercah harapan usaha mereka bangkit. ‘’Hasilnya sekarang, kami tidak hanya bisa untuk menghidupi diri sendiri, tapi juga masyarakat sekitar,” kata ketua kelompok, Awaludin (44).

Mereka yang sebelumnya hanya 10 orang satu kelompok, sekarang berkembang menjadi 30 kelompok. Itu artinya ada 300 warga yang terakomodir dalam kelompok.

Dari kelompok itu pun sudah ada yang mulai ekspansi dengan membuka binis keramba sendiri.

Tidak hanya usaha ikan, mereka juga mengembangkan kerajinan cukli. Sebuah usaha kerajinan meubeler yang dihiasi kulit kerang, biasa masyarakat menyebutnya cukli. Pasar lokal dan internasional mereka layani. Bahkan saat ini ketika menyebut cukli, perhatian orang akan menyebut Lendang Re. ‘’Dari hasil usaha ini, warga bisa sekolahkan anak, bisa bangun usaha sendiri,” tuturnya.

Kreativitas berpikir mereka kemudian berkembang, tak

hanya orientasi profit, tapi sosial dengan membentuk Iuran Kesejahteraan Sosial (IKS).

Mereka bisa memberi bantuan kepada warga yang mengalami musibah, memberi bantuan untuk pembangunan masjid.

Apa yang menjadi hasil saat ini, tentu saja bukan perkara mudah. Ada agen yang menjadi pendamping mereka. Adalah tangan dingin Hanafi Azis (44), menjadi perpanjangan tangan Dinas Sosial sebagai pendamping, membimbing dari hal teknis sampai teori. ‘’Saya mengumpulkan semua potensi warga ini, kemudian membagi baginya menjadi beberapa potensi yang bisa memajukan usaha,” tuturnya.

Meski dirasa sulit karena tidak semua warga satu persepsi. Tapi lewat proses pendekatan, potensi potensi itu dirangkul. ‘’Sekarang di kelompok ini sudah bagi tugas. Ada yang bagian mengurus ikannya, ada yang bagian memasarkan, ada yang bertugas sebagai kolektor melayani pembelian,” bebernya. Sistem itu sudah berjalan dan dipatuhi semua anggota kelompok, tidak saling tumpang tindih kewenangan. ‘’Misal, jika ada pembeli ikan atau cukli, harus melalui kolektor, tidak boleh langsung ke peternak ikan atau perajin.

Supaya sistem ini berjalan dengan baik,” tuturnya. Bahkan ada aturan adat atau awig awig yang disepakati dan dijalankan bersama.

Tertib, sistematis, produktif usaha mereka, tidak hanya melahirkan kesejahteraan, lebih dari itu prestise. Ketika mengikuti lomba Kube, kelompok mereka juara I tingkat Kota Mataram sampai mengantar mereka juara III tingkat Provinsi NTB. Tapi ada saja yang masih

mengganjal dari pengembangan usaha, ini terkait ketersediaan pakan ikan. Sebelumnya ada kesulitan pada pembibitan, sehingga mereka harus mendatangkan dari Surabaya.

Kesulitan saat ini, produksi pakan yang harus didatangkan dari daerah sama. “Ini yang kita harapkan dari pemerintah bisa dicarikan solusinya, pakan diproduksi sendiri di NTB,” harapnya.

Beternak di Tengah Kota, Bisa….!

Cerita yang sama juga dirasakan Kube Pade Girang, sebuah kelompok yang tersudut di Lingkungan Karang Seme Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Mataram. Posisi mereka terjepit diantara bangunan khas perkotaan. Nyaris tidak ada yang tahu. Tapi di kalangan instansi Dinas Sosial Provinsi NTB sampai Kementerian Sosial, sering mendatangi kelompok yang konsen di bidang peternakan kambing dan sapi itu.

Kandang mereka di atas lahan sekitar 8 are, kini menjadi pusat pengembangan dan penggemukan sapi dan kambing. Ada 19 ekor sapi betina dan jantan sehat yang diternak, ada sebagian siap jual.

Harga per ekor, bisa tembus hingga Rp 4,5 juta. Sementara kambing mencapai 60 ekor. ‘’Sekarang saya tidak bingung lagi soal biaya hidup,” kata Ahmad Zaeni, ketua kelompok. Bahkan Sekretaris Kelompok, H. Humaidi, yang tidak pernah membayangkan hak pendidikan untuk anaknya, kini bisa menyekolahkan putra putrinya di SMP dan SMA. “Saya mau mereka sampai kuliah. Saya yakin, bisa berhasil dengan program Kube ini,” yakinnya. Baru satu tahun lebih mengembangkan

ternak itu, hasilnya terlihat, tidak hanya menjadi indikator kesejahteraan, tapi kehidupan sosial. Seorang anggota Kelompok, Fathul Mujid yang sempat bingung dengan biaya pernikahan adiknya, akhirnya bisa terlaksana dengan bantuan Rp 2,5 juta atas kesepakatan semua anggota.

“Intinya, saya tidak akan pernah membuat anggota kelompok susah. Jika ada kesulitan, kami semua duduk bersama dan pasti ada solusinya,” kata Ahmad Zaeni, sembari memberi contoh lain, seorang anak yang menderita lumpuh, bisa diobati dengan bantuan dana kelompok.

Itu semua diperoleh dari Sisa Hasil Usaha (SHU) penjualan ternak yang terkumpul selama berbulan bulan. Ada saja kebutuhan mendadak masyarakat, hampir semua bisa dibantu kelompok. Mereka sudah bisa menunjukkan,bahwa beternak di tengah kota itu bukan perkara mustahil, asal tekad kuat dan kebersamaan yang disokong bantuan dana Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial. ‘’Inilah hasilnya. Dulu banyak yang mencemooh kami, mengira kami akan kesulitan mengembangkan ternak di kota. Sekarang kami sudah bisa tunjukkan hasilnya,” Zaeni bersemangat.

Bercerita soal keberhasilan mereka, ada cerita lain di baliknya. Kesulitan yang cukup berat, ketika itu tahun 2010 peternakan Zaeni diterjang banjir. Semua habis, tidak ada yang tersisa. Mereka akhirnya terpaku pesimis.

Menjelang 2011, Zaini berusaha berpikir keras karena tidak mungkin bertahan terpaku. Sulit memang baginya, karena semua masyarakat

nyaris tak sekolah, sebagian tamatan SD. ‘’Saya tanyakan kepada semua orang di sini, apa sebenarnya yang pernah dikembangkan orang orang tua kita dulu. Jawabannya peternakan. Itulah yang kemudian saya pikirkan, akhirnya bertekad mengembangkan peternakan sapi dan kambing,” tuturnya.

Pertengahan 2011, ia mengajukan proposal ke Dinas Sosial Provinsi NTB kemudian menerima kucuran dana bansos sebesar Rp 60 juta. Dengan dana itu, membeli sapi menjalankan dua program sekaligus, pengembangan ternak dan penggemukan ternak.

Dua program sekaligus yang sempat di sanksi pejabat dirjen yang saban bulan mendatangi tempatnya. Tapi ia yakinkan, dua program itu disandingkan agar anggota kelompok tidak jenuh, dan mampu memetik hasil dalam hitungan maksimal tujuh bulan.

Kini tidak hanya Dinas Sosial sampai dirjen yang terdecak kagum, lokasi itu menjadi langganan penelitian Mahasiswa Fakultas Peternakan Urnam, juga studi pendidikan lainnya.

Disisi lain, dari keberhasilan itu selalu ada yang tak mampu menahan diri untuk iri. Hal yang masih dianggap mengganjal, ketika memicu kecemburuan sosial bagi masyarakat yang tak tersentuh program. Akan tetapi dengan kesabarannya, Zaeni berusaha menjelaskan, bahwa mereka juga dicontoh asal ada keinginan dari awal, mengajukan anggaran dan sabar saat beternak. “Mereka akhirnya sadar bahwa proses yang kami lakukan tidak mudah,” terangnya, sembari menegaskan, usaha itu akan tetap dinawaitukan bagi masyarakat sekitar. (ars/*)

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

OPINI

Halaman 6

Tragedi TKW Terulang Lagi Pintu Daerah Lain Jadi Pilihan TKI KAMIS (19/9) lalu, Nurwahdaniyah tiba di Lingkungan Turide, Kota Mataram. Namun Nurwahdaniyah (28) tiba di kediamannya sudah menjadi mayat. Wanita berparas ayu ini meninggal, setelah sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Malaysia. Sakitnya Nurwahdaniyah diduga setelah sebelumnya dianiaya kekasihnya.

Tewasnya korban, juga mengungkap keberadaan Nurwahdaniyah hingga di Malaysia. Ibu satu anak ini, berangkat ke Malaysia ternyata menggunakan visa pelancong (visa turis). Nurwahdaniyah yang menggunakan paspor Jambi, mengubah namanya menjadi Tresia.

Kenapa korban ke luar negeri harus melalui pintu daerah lain? Inilah yang perlu dicari penyebabnya. Sulitkah mengurus persyaratan untuk bisa bepergian ke luar negeri termasuk menjadi TKI di NTB? Atau mungkin ada persoalan lain?

Pemprov NTB sebenarnya telah menyediakan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk mempermudah pengurusan dokumen-dokumen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri. Namun tetap saja mencari persyaratan untuk ke luar negeri sebagai calon TKI termasuk Nurwahdaniyah, melalui pintu daerah lain.

Menggunakan visa pelancong ke Malaysia, menjadikan Nurwahdaniyah bukan tercatat sebagai TKW resmi.

Karena untuk menjadi TKI (termasuk TKW), persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya, memiliki visa dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN). Nurwahdaniyah tidak memiliki persyaratan itu.

Dengan kondisinya yang demikian, Nurwahdaniyah masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun demikian, akan banyak hak-hak yang semestinya dia peroleh jika bekerja legal di luar negeri tidak akan diperoleh ahli warisnya. Nurwahdaniyah kini punya seorang anak.

Peristiwa yang menimpa wanita kelahiran Dompu ini, bisa menjadi cermin bagi masyarakat NTB khususnya yang berkeinginan bekerja di luar negeri. Bahwa menjadi TKI resmi, berbagai persyaratan mutlak harus dipenuhi.

Bepergian secara legal melalui daerah sendiri merupakan pilihan tepat dan aman.

Peristiwa yang menimpa Nurwahdaniyah alias Tresia juga menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah di NTB. Kenapa masih ada TKI yang berangkat melalui daerah lain, padahal kemudahan sudah disediakan Pemprov NTB. Tagedi Nurwahdaniyah hendaknya menjadi referensi bagi pemerintah untuk mencari penyebab korban dan juga banyak TKI lainnya memilih daerah lain sebagai pintu ke luar negeri .

Barangkali masih ada pelayanan yang diberikan kepada calon TKI yang belum optimal. Atau pelayanan yang diterima calon TKI mungkin berbelit-belit? Atau mungkin ada permasalahan lain? Hal ini mendesak diketahui penyebabnya, untuk kemudian dicarikan solusi. Dengan harapan, solusi ini nantinya bias mencegah terulangnya peristiwa serupa di kemudian hari. (*)

URWAHDANIYAH, TKW asal Dompu, pulang sebagai jenazah.

Menurut berita, ia diduga dibunuh pacarnya, seorang tukang pukul pabrik. Maka satu lagi “pahlawan devisa� gugur di tanah rantau. Kriminalitas memang bisa terjadi setiap saat dimana saja. Tetapi kematian seorang tenaga kerja Indonesia di negeri orang, selalu menjadi persoalan yang terus berulang. Sudah sekian banyak peristiwa serupa terjadi dan belum ada solusi yang benar-benar efektif untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Pertanyaan mendasar, mengapa orang tak kapok menjadi TKI, meski sudah kerap peristiwa na’as menimpa rekan-rekan mereka.

Seakan-akan peristiwa semacam itu adalah resiko yang harus ditempuh dari suatu pilihan. Barangkali perlu diriset ulang, sebuah kesimpulan bahwa orang-orang berangkat menjadi TKI karena tak punya pilihan lain. Karena di desadesa tempat mereka tinggal hidup tak memberikan banyak kemungkinan. Kalau kesimpulan itu benar, berarti memang ada yang salah dengan distribusi pembangunan di daerah ini.

Dari waktu ke waktu penyikapan terhadap peristiwa naas yang menimpa tenaga kerja kita di negeri orang tak pernah benarbenar tegas. Selalu ada pengambangan yang menunjukkan ketidaktuntasan. Diplomasi yang lemah menjadi salah satu penyebabnya. Tak heran jika kritik pedas kerap dilontarkan pada aparatur yang bertanggung jawab dalam urusan-urusan ini. Dari sisi lain sikap kurang tegas itu seolah menggambarkan betapa butuh pemerintah atas berlangsungnya ekspor tenaga kerja tersebut.

Devisa besar dari eksodus manusia pekerja telah turut menguatkan anggaran pemerintah.

Dengan kenyataan tersebut semestinya perlindungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap hidup seorang pekerja harus benar-benar diperhatikan. Bukan apa-apa, terlalu banyak sudah korban yang jatuh. Meski kerap kali ada perbandingan, bahwa yang sukses di tanah rantau juga tidak sedikit. Kasus-kasus yang menimpa para TKI mesti diusut sampai ke akarnya, lalu diperhitungkan solusi bagaimana agar hal tersebut tak lagi terjadi.

Barangkali memang ada intrik cinta di balik kematian Nurwah-

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra, Komunitas Akarpohon, Mataram)

Devisa besar dari eksodus manusia pekerja telah turut menguatkan anggaran pemerintah.

Dengan kenyataan tersebut semestinya perlindungan dan tanggung jawab pemerintah terhadap hidup seorang pekerja harus benar-benar diperhatikan. Bukan apa-apa, terlalu banyak sudah korban yang jatuh.

Meski kerap kali ada perbandingan, bahwa yang sukses di tanah rantau juga tidak sedikit. daniyah dan penyelidikan masih dilakukan atas dugaan yang ada.

Sebab selalu ada kesimpangsiuran dari peristiwa kematian yang terjadi jauh di negeri seberang. Akan tetapi yang pokok adalah seseorang telah terenggut nyawanya dan yang berwenang wajib bertanggung jawab, setidaknya secara moral. Banyak faktor-faktor yang menjadi titik lemah, dan membuat para tenaga kerja ekspor itu rentan terhadap tindak kriminal.

Jalur pengiriman yang manipulatif, ketidaksiapan secara keterampilan, pun tekanan psikologis kerap membuat para pekerja tersebut terjebak dalam situasi yang sulit. Bahkan seolah terjadi semacam situasi medan perang, apabila tak menjadi kriminal maka akan menjadi korban tindak kriminal. Tentu ini masalah yang tak bisa dipandang enteng, mengingat NTB adalah salah satu daerah pengekspor tenaga kerja terbesar.

Pengawasan Sudah saatnya untuk melihat kembali permasalahan TKI ini sebagai problem kemanusiaan. Pemerintah membutuhkan devisa dari para pekerja ini, namun bukan berarti hal tersebut berada di atas segala-galanya. Bahwa orang berangkat menjadi TKI karena tak ada pilihan yang lebih baik saja sudah menjadi masalah yang harusnya membuat kita introspeksi diri. Penguatan ekonomi lokal dengan sistem kemandirian perlu

ditopang dengan tiang-tiang pemahaman atas persoalan di lapangan.

Terkadang solusi diberikan, tetapi karena tak sesuai dengan kenyataan di lapangan, solusi itu justru menjadi permasalahan baru.

Distribusi ekonomi ke daerah-daerah yang jauh dari kota perlu perhatian lebih serius. Melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, sistem ekonomi yang memihak kelas menengah ke bawah dan sosialisasi yang terus menerus.

Alangkah baiknya jika para pekerja tersebut, yang berada di usia produktif, mampu bekerja di daerahnya sendiri, dengan penghasilan yang layak. Dengan begitu stabilisasi dan pemerataan kesejahteraan bisa dibangun secara mandiri.

Peran aparatur pemerintah sangat besar disini. Sayang sekali jika peran besar itu tidak disadari dan dioptimalkan. Untuk itu sistem kerja birokrasi harus diperbaiki. Melayani dan menanggulangi persoalan di masyarakat sebagai persoalan bersama. Bukan peluang proyek yang bakal memenuhi kocek sendiri. Kadangkadang tragedi yang menimpa para TKI malah oleh oknumoknum tertentu dijual sebagai isu yang seksi untuk mendapatkan penyumbang dana. Padahal tindakan yang dilakukan setelah itu hanya formalitas belaka.

Pengawasan dan seleksi terhadap calon-calon pekerja juga menjadi salah satu solusi untuk menekan terjadinya peristiwa me-

nyimpang di negeri rantau. Jalur pengiriman resmi adalah satu-satunya jalur yang harus dipakai.

Dari sisi ini dokumentasi dan validasi identitas pekerja juga merupakan faktor penting. Identitas yang lebih dari satu kerap memicu kerumitan-kerumitan. Kesadaran perihal faktor-faktor ini harus sampai di masyarakat. Tentu saja tindakan tegas menjadi penyeimbangnya. Masyarakat juga perlu ditindak tegas apabila melanggar apaapa yang sudah disepakati. Tentu hal ini demi kebaikan bersama.

Ketika kematian Nurwahdaniyah tampil sebagai headline di koran, kita seperti diingatkan kembali pada berbagai peristiwa yang menimpa para TKI/TKW kita di negeri orang. Ada rasa ngeri dan khawatir, mengingat tak sedikit keluarga dan kenalan yang juga bekerja sebagai TKI/ TKW. Bagaimana jika suatu hari nanti, mereka-mereka itu yang akan menjadi korban. Sekali lagi pemerintah sebagai tempat bersandar mesti segera bertindak efektif, dan di sisi lain masyarakat juga harus menyadari bahwa ada resiko besar ketika mereka memutuskan berangkat. Sebab keamanan dan keselamatan mereka tak sepenuhnya terjamin.

Hari ini, Pilkada Lobar digelar Semoga melahirkan pemimpin yang mencintai rakyatnya

*** Pelamar CPNS Pemprov NTB membeludak Lapangan pekerjaan harus disiapkan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Mobil Murah Tak Ancam Pengembangan Mobnas

Inventarisir Lahan Tak Bertuan

Pengusaha Tambal Ban Beromzet Rp 1 Miliar PERNAHKAH anda berpikir bakal memiliki tambal ban dengan omzet mencapai Rp 1 miliar dalam setiap tahunnya? Ini dia, pemuda asal Surabaya ini berhasil membuktikan hal itu.

Andri Firmansyah, merupakan pria lulusan Universitas Airlangga tahun 2008 mengawali bisnis tambal ban sejak 1,5 tahun lalu. Lalu apa yang bisa menjadikan pria berusia 30 tahun ini bisa mendapatkan omzet sebegitu besar? Ternyata bisnis tambal ban yang dijalaninya berbeda dengan bisnis tambal ban yang ada di pinggir-pinggir jalan.

Dengan berbekal kemampuan yang didapatkannya semasa di bangku kuliah dan ketekunannya mengikuti seminar-seminar tentang peluang usaha, ahirnya Andri menciptakan bisnis Tambal Ban Otomatis.

“Tambal ban otomatis ini simple, hanya menggunakan cairan yang kita isikan ke dalam ban motor ataupun ban mobil,” ungkapnya.

“Cara kerjanya, roda itu kan saat kita jalan berputar, cairan ini nantinya secara otomatis akan menutup pori-pori dari karet ban tersebut, termasuk jika saat itu ada lubang akibat terkena paku atau semacamnya,” tambah Andri.

Andri menjelaskan, cairan ini bukan cairan biasa, melainkan berbentuk cairan kimia yang di dapatkannya dari kerjasama dengan salah satu Pabrik Kimia di wilayah Jawa Tengah.

Cairan tambal ban otomatis ini jika sudah di masukkan ke dalam roda, akan mampu bertahan untuk mencegah kebocoran ban hingga 1,5 tahun lamanya.

Untuk pemakaian pada motor, cairan itu cukup di masukkan ke dalam ban sebanyak 150-200 mililiter (ml) , sedangkan untuk mobil sebanyak 500 ml.

“Sedangkan cara pemakaiannya, terlebih dahulu ban itu dikempesin, kemudian cairan dimasukkan melalui lubang pentil, selanjutnya dipompa kembali, dan sudah siap digunakan,hanya seperti itu,”jelas pria yang pernah mendapatkan penghargaan dari Wirausaha Mandiri, Pemenang di Bidang Jasa dan Perdagangan tahun 2012 lalu itu.

Mengenai pemasarannya, saat ini produk yang dinamakan Vionseal ini sudah dijual di 30 dealer yang tersebar di kotakota besar di Pulau Jawa.

“Saat ini produk sudah ada di 30 dealer yang sudah kerjasama dengan saya, yang tersebar di kota-kota besar di pulau jawa, cairan itu dijual 70 ribu per kemasan,”tutur Ardi.

Ardi mengungkapkan bisnis ini terinspirasi saat dia makan di sebuah rumah makan di salah satu Mal di Surabaya, dan dia melihat sebuah parkiran motor yang penuh dengan motor.

“Awalnya saya itu makan di sebuah mal di sini (Surabaya), lalu saya melihat di tepi jalan itu parkiran motor penuh banget dsripada parkiran mobilnya, di situ saya mulai berpikir bisnis apa yang berhubungan dengan motor dan tidak membutuhkan waktu lama dalam memperoleh untungnya,”ceritanya.

“Kalau bisnis jual helm, helm itu rata-rata baru bener-bener rusak setelah tiga tahun, jadi lama, lalu saya terus berpikir, akhirnya sampe rumah saya browshing internet, akhirnya ketemu lah tambal otomatis ini. Jadi tambal ban otomatis ini sebenarnya sudah ada di luar negeri,”imbuh Adri.

Mengenai pesaing bisnisnya untuk di Indonesia sendiri, saat ini sudah ada 3 hingga 4 merek yang menjual pruduk dengan tipe yang sama, namun Andri menilai semua itu masih kurang dalam segi pemasarannya.

“Saat ini ada tiga, empat merek lah yang jadi pesaing, tapi menurut saya mereka masih kurang dalam pemasarannya,”ungkapnya.

Andri memululai bisnis ini dengan modal Rp 500 juta yang diperolehnya jadi usaha penjualan Ikan nya. Dan hingga saat ini yang masih menjadikannya kendala adalah pola pikir masyarakat indonesia itu sendiri.

“Saya dulu modal Rp 500 juta dari sebelumnya saya dapatkan dana itu dari bisnis jualan ikan saya. Untuk kendala pemasarannya saat ini ya pola pikir orang kita sendiri. Mereka berfikir kalau belum bannya bocor, mereka belum bisa berpikir tentang antisipasi,”tegas Andri.

“Jadi lihat saja, kalau orang yang bertemu saya hari ini pasti tidak akan langsung beli, tapi suatu saat kalau pas di jalan bannya bocor, baru keinget saya,”terangnya.

Untuk menguji ketahanan dari produknya ini, pada akhir tahun 2011 lalu Andri telah melakukan uji coba 125 motor jalan di atas paku, dan acara ini telah masuk dalam rekor MURI. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

REKOR MURI - Sertifikat Rekor MURI diberikan kepada Andri Firmansyah (kanan) atas ketahanan uji produk yang dihasilkan dari usaha tambal ban otomatis yang diciptakannya.

Semarang (Suara NTB) Keberadaan mobil murah sejalan dengan kebijakan lingkungan hidup (Low Cost Green Car/LCGC) tak bakal mengancam pengembangan mobil nasional (mobnas), kata mantan Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla.

“Itu kan masing-masing jalan saja. Mobil nasional bagus kalau jalan terus,” katanya usai kegiatan Jalan Sehat Kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah di Semarang, Minggu (22/9).

Ketua Umum PMI itu mengungkapkan, dulunya banyak mengeluhkan harga mobil di Indonesia termasuk termahal di dunia sehingga kemudian ada keinginan agar harga mobil yang dipasarkan bisa lebih murah.

Dengan kebijakan LCGC, kata dia, berarti tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan kehadiran mobil lebih murah tercapai, dan sebenarnya tidak harus membuat jalan semakin macet.

“Mobil murah kan tidak berarti harus macet. Tetapi, harus diatur juga, apakah pajaknya, atau apanya, supaya tidak bebas-sebebasnya semacam itu,” kata mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut.

(Suara NTB/ars)

PERAJIN - Di kediamannya, Desa Banyumulek Kecamatan Labuapi Lombok Barat, Hj. Sumarni sibuk memoles (finishing) gerabah mini yang dibuatnya sendiri. Gerabah hasil kerajinan tangan ini diproduksi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal, nasional, bahkan internasional. Hanya saja, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang belum dikantongi perajin lokal, membuat karya mereka selalu diklaim daerah lain.

Ia menegaskan, persoalannya bukan sekadar setuju atau tidak setuju atas kebijakan mobil murah, tetapi kebijakan itu dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan mobil murah.

“Sekarang, misalnya cabai.

Harga cabai mahal, Anda marah. Sementara harga cabai murah juga marah. Sama saja dengan mobil. Dulu ketika harga mahal marah, sekarang murah juga marah? Yang benar saja,” katanya.

Berkaitan dengan sikap sejumlah kepala daerah yang menolak kebijakan mobil murah, ia mengatakan, mungkin saja mereka sebenarnya ingin memberi solusi, bukan menolak kebijakan pemerintah soal mobil murah.

Oleh karena, Kalla menilai, penolakan daerah terhadap satu kebijakan nasional, termasuk kebijakan mobil murah akan sangat berbahaya karena bisa membuat bangsa menjadi terpecah-belah.

“Sekarang kalau ada produk ditolak di sana, di tolak sini.

Nanti nasional akan terpecahpecah. Yang benar saja negeri ini. Apa sih yang kita inginkan?

Masa’ mahal marah, murah juga marah,” demikian Jusuf Kalla. (ant/bali post)

Bali Sarankan NTB Antisipasi Dampak Negatif MP3EI

”

Kupang (Suara NTB) Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sudah menjadi agenda nasional yang akan dilaksanakan secepatnya guna pemerataan pembangunan di semua daerah. Provinsi NTB masuk dalam koridor V Indonesia Timur yang mencakup Bali, NTB dan NTT. Namun ada dampak negatif dari program tersebut yang harus diantisipasi, khususnya daerah-daerah yang merencanakan fokus pariwisata di dalamnya.

Program MP3EI akan memberi dampak langsung terhadap pembangunan dari sisi infrastruktur. Terlibat langsung di dalamnya adalah pengusaha-pengusaha besar baik luar daerah terlebih luar negeri di dalamnya. Selain akan tumbuhnya investasi yang sangat besar, khususnya di bidang perhotelan, restoran dan pusatpusat perbelanjaan.

Dalam proses pembangunan dan investasi tersebut, terang Asisten II Setda Provinsi Bali, I Ketut Wija pada kegiatan pelatihan Wartawan Bali - Nusra di Labuhan Bajo, NTT

kemarin menyebut, akan terpinggirnya masayarakat lokal dari tanahnya sendiri. Karena akan terjadi penguasaan lahan dan SDM sebesar-besarnya bagi yang siap menyongsong program tersebut.

“Di Bali saja misalnya, yang sudah lebih dahulu terfokus pada kegiatan kepariwisataan, semua tanah dibeli oleh investor. Karena masyarakat pribumi tidak mungkin membangun sendiri. Akhirnya masyarakat yang memiliki tanah terpinggirkan di gunung dan lembah. Itu pun mendapatkan tanahnya sudah sulit,” demikian digambarkan Ketut Wija.

Oleh karenanya, disarankannya kepada Pemprov NTB, termasuk NTT untuk mengeluarkan kebijakan sejak dini tentang keberpihakan pembangunan

tersebut bagi masyarakat lokal.

Jangan sampai orang pribumi hanya menjadi penonton saat terlaksananya program pembangunan tersebut.

Sejak dini, jika fokus pemerintah daerah adalah di bidang pariwisata, masyarakat lokal diharuskan diberdayakan dan dikembangkan SDM yang memadai, sehingga tak tersingkir oleh pengusaha dan pekerjapekerja dari luar.

Selanjutnya di bidang kesehatan, berlakunya program MP3EI selanjutnya akan memicu kebebasan masyarakat dalam bergaul, karena tidak ada batasan yang menjadi sekatnya. Hal itu menurutnya akan berdampak terhadap menyebarnya penyakit HIV AIDS secara besar-besaran. Bali saja, dia mencontohkan, dari

Jangan sampai proses pembangunan akan memicu kemiskinan bagi masyarakat lokal (Suara NTB/bul)

PARIWISATA menjadi salah satu potensi yang dimiliki kabupaten Lombok Timur (Lotim), khususnya di wilayah selatan. Hanya saja, sebagian besar lahan-lahan potensial pariwisata itu tidak bertuan. Menyadari hal itu, Pemkab Lotim akan segera melakukan inventarisir lahan tidak bertuan itu.

Demikian disampaikan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin kepada Suara NTB, Sabtu (21/9). Ia menyampaikan, tanah-tanah (Suara NTB/rus) yang potensial menjadi areal H. Haerul Warisin wisata telah dikuasai orang.

Menyadari hal itu, Pemkab Lotim siap akan menelusuri kepemilikan lahan tersebut.

Hajatan Pemkab Lotim, tidak tidak terjadi lagi ada investor yang datang hanya sebagai broker tanah. Ingin dihadirkan adalah investor yang benar-benar serius menanamkan modalnya di Lotim.

Kepada para pemilik lahan diminta untuk memberikan batas yang jelas. Salah satu konsep yang akan ditawarkan, bekerjasama dalam bentuk Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dengan memberlakukan sistem bagi hasil dalam pengembangannya.

Menurut Haerul Warisin, pengembangan kawasan wisata di pinggir pantai tidak harus dengan mendirikan hotel dan resort megah dan mewah. Coba dikedepankan kearifan lokal.

Bentuk bangunan adalah rumah-rumah adat yang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. “Kita utamakan pendekatan kearifan lokal,” katanya. (rus)

Ketut Wija jumlah penduduknya saat ini sudah tercatat 8.000 penderita.

Itu yang hanya terdeteksi dari pemeriksaan dan pengobatan secara rutin melalui petugaspetugas kesehatan.

Didalamnya yang tak tercatat diperkirakan masih ada sebanyak 26.000 jiwa yang belum dicatat karena enggan memeriksakan dirinya. Lagilagi Pemda NTB diminta untuk bersiap-siap dan mengan-

tisipasinya dengan memberikan pemahaman dan pemberdayaan kepada masyarakat.

“Jangan sampai proses pembangunan akan memicu kemiskinan bagi masyarakat lokal, itu yang utama. Bali sudah merasakannya semua itu terlebih dahulu, dan jangan dipandang Bali itu indahnya saja dari jauh. Ini perlu diantisipasi oleh NTB,” demikian Ketut Wija. (bul)

NTB Tambah 10 Ribu Hektar Tanaman Kedelai Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian menetapkan NTB sebagai salah satu sentra produksi kedelai nasional. Untuk meningkatkan produksi kedelai di daerah ini, pemerintah pusat memberikan dukungan awal berupa penambahan luas areal tanam kedelai seluas 10 ribu hektar.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hor-

tikultura NTB, Ir. Husni Fahri, MM mengatakan Menteri Pertanian, Dr. Suswono dijadwalkan akan melakukan panen raya kedelai sebanyak 30 ribu ton di Pujut, Lombok Tengah sekitar akhir September ini. Namun, jika berhalangan maka kemungkinan akan diwakili oleh Dirjen Tanaman Pangan.

“Sebagai bentuk dukungan, langkah awal pusat memberikan dukungan 10 ribu hektar

lahan tanam kedelai di Lombok Tengah dan Bima,” katanya.

Husni menerangkan, dua kabupaten di NTB akan dijadikan sentra produksi kedelai yakni Lombok Tengah dan kabupaten Bima. Sebenarnya, katanya, kabupaten lainnya seperti Dompu juga cukup potensial dalam pengembangan kedelai, namun daerah tersebut akan khusus untuk pengembangan tanaman jagung.

Dikatakan, rata-rata produksi kedelai tahun ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun sebelumnya rata-rata produksi kedelai di NTB mencapai 7080 ribu ton per tahun, namun saat ini bisa mencapai 120 ribu ton per tahun. “Rata-rata produksi per hektar 1,2 ton sampai 1,4 ton,” sebutnya.

Untuk mendekatkan pasar dengan petani, kata Husni, pihaknya sudah melakukan

pembicaraan dengan Bulog NTB. Di mana Bulog menyatakan siap akan membeli kedelai petani sesuai dengan Harga Pokok Penjualan (HPP). HPP kedelai dengan kadar air maksimal 14 persen akan dibeli oleh Bulog dengan harga Rp 7.000 per kg.

Sedangkan untuk kadar air sampai dengan 20 persen, Bulog akan membelinya dengan harga di atas Rp. 6.000 per kg. (nas)

Bank Indonesia Gelar Pelatihan untuk Wartawan Bali - Nusra Kupang (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) menggelar pelatihan jurnalistik kepada puluhan Wartawan di Bali, NTB dan NTT. Bertempat di Labuhan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT, kegiatan yang berlangsung sejak 19 September hingga 21 September itu dirangkai sekaligus dengan upaya memberikan pemahan secara mendalam tentang fungsi BI sebagai bank central.

Selama dua hari efektif, kegiatan ini diawali dengan diskusi tentang peran Bi, di mana masih banyak kalangan yang memandang BI sebagai bank konvensional, sama seperti bank-bank pada umumnya.

Hal ini yang kemudian dikupas oleh Kepala Divisi Relasi Eksternal dan Opinion Maker Departemen Bank Indonesia wilayah Bali - Nusra, bersama Kepala BI Wilayah Bali - Nusra, Dwi Pranoto, didampingi masing-masing Deputi di tiga Provinsi ini.

Bank Indonesia dalam peran dan fungsinya dijabarkan

tetap konsisten dalam hal kebijakan moneter, dalam mengatur persediaan uang di sebuah negara, menahan laju inflasi atau yang disebut dengan naiknya harga-harga barang dengan tidak dibarengi kenaikan pendapatan masyarakat, menetapkan standar bunga pinjaman dari semua perbankan guna menjaga keseimbangan tingkat pertumbuhan perekonomian daerah atau negara.

Pada bagian lain di pelatihan Jurnalistiknya, kegiatan ini juga mengagendakan mengupas bagaimana peran dan fungsi Wartawan, bagaimana menjadi wartawan profesional, dengan menekankan pada peningkatan kualitas karya jurnalistik sesuai kaedah serta berdasarkan selera masyarakat (pembaca). Dalam hal ini, Pimred Inilah.com, Andi Suruji dihadirkan sebagai pematerinya.

Kegiatan-kegiatan lain adalah, diskusi bebas secara terus menerus tentang kebijakankebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia. Selain dengan

melakukan penijauan langsung terhadap sektor-sektor kepariwisataan yang ada di Labuhan Bajo, khususnya di daerah kawasan lindung Taman Nasional Komodo.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, H. Kamaruddin Nur, SE, MM di akhir kegiatan menegaskan, secara umum agenda tahunan ini adalah upaya untuk membangun komunikasi yang lebih intens antara BI dan wartawan. Karena memiliki peran yang sangat strategis dalam hal kebijakan dan pembangunan negara.

“Wartawan menjadi salah satu corong untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait segala kebijakan, termasuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan fungsi Bank Indonesia yang memang masih dipandang oleh masyarakat sebagai bank konvensional,” katanya.

Selain itu, diagendakannya kegiatan peninjauan bagi tempat-tempat wisata di-

harapkan akan menjadi bagian dari upaya untuk mempelajari dan menggali potensi yang bisa diadopsi dan diimplementasikan di daerah masing-masing.

“Kegiatan Bank Indonesia diharapkan tidak saja mem-

beri manfaat kepada Wartawannya sendiri, tetapi dapat memberi nilai bagi daerah masing-masing. tentunya apa yang bisa dijadikan referensi untuk disampaikan kembali ke masyarakat,” demikian Kamaruddin. (bul/*)

(Suara NTB/bul)

PELATIHAN - Peserta pelatihan yang terdiri dari wartawan Bali - Nusra dan pejabat Bank Indonesia wilayah Bali - Nusra berfose bersama saat penutupan

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Enam Poket Sabu Diamankan

Polisi Gerebek Pengedar Narkoba di Sesela Giri Menang (Suara NTB) Penggerebekan pengedar narkoba di Dusun Sesela Lendang, Desa Sesela Gunung Sari berhasil menangkap pelaku dan menyita enam setengah poket barang yang diduga sabu. Kades Sesela, Asmuni yang dikonfirmasi terkait kejadian itu membenarkan hal penggerebekan itu. Pelaku katanya, tinggal di Sesela setahun terakhir. Ia bukan orang asli setempat, karena ia tinggal di daerah setempat ikut dengan istrinya.

“Ia bukan asli sesela, tapi dia ikut istrinya tinggal di Sesela,” ungkap Asmuni, Minggu (22/9). Saat penggerebekan, ia mengaku berada di lokasi. Penggerebekan terjadi sekitar pukul 14.00 Wita, saat itu warga sedang istirahat. Pelaku berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Setelah polisi menggeledah rumah pelaku, aparat menemukan barang bukti barang yang diketahui sabu sebanyak enam poket lebih.

Jumlah aparat kepolisian yang melakukan penggerebekan berjumlah banyak. Sontak warga pun mengerumuni rumah pelaku. Ketika digerebek, pelaku sedang di dalam rumah. Istri pelaku baru saja melahirkan. “Bayinya masih merah (masih kecil),”ujarnya. Asmuni menyatakan, pelaku baru saja keluar dari penjara dengan kasus serupa sekitar lima enam bulan lalu. Gerak-gerik pelaku memang mencurigakan sejak keluar penjara.

Lantas warega melaporkan ke polisi terkait gerak-gerik tersebut. Lebih-lebih aktivitas bersangkutan masih di bawah pengawasan polisi. Karena atas laporan warga, lalu polisi melakukan penggerebekan. Penggerbekan berlangsung sekitar setengah jam lebih. Lalu, pelaku terlihat dibawa polisi dengan tangan diborgol. Lalu digiring ke kendaraan polisi.

Lalu diangkut ke Polres Mataram. (her)

Pekerja Masih Blokade Kamp PT PAL Timika (Suara NTB) – Puluhan pekerja PT Pusaka Agro Lestari (PAL) sampai saat ini masih memblokade kamp lokasi perkebunan kelapa sawit milik perusahaan yang beralamat di Jalan Trans Timika- Paniai, Distrik Kuala Kencana, Papua.

Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Putra Syam Ramadhan saat dihubungi Antara di Timika, Minggu mengatakan aksi blokade kamp PT PAL dilakukan oleh para pekerjanya sejak Jumat (20/9).

Kejadian itu dipicu oleh persoalan pembayaran upah kepada para pekerja yang dianggap tidak sesuai dengan hari kerja.

Pihak perusahaan beralasan pembayaran upah para pekerja sesuai dengan laporan para mandor.

Puluhan pekerja yang tidak menerima keputusan pembayaran upah oleh pihak perusahaan lalu memblokade kamp yang menjadi tempat tinggal pekerja di area perusahaan tersebut.

Tidak itu saja, mereka mengusir para pekerja yang lain, staf perusahaan dengan menggunakan busur serta anak panah.

Tindakan sekelompok pekerja itu membuat para pekerja yang lain dan staf perusahaan kocar-kacir lari menyelamatkan diri ke Timika.

Situasi kembali reda setelah ratusan anggota Perintis Polres Mimika ditambah Brimob Detasemen B Polda Papua yang dipimpin langsung Kapolsek Kuala Kencana, Iptu Putra Syam Ramadhan tiba di lokasi.

Menurut Iptu Ramadhan, aparat Polsek Kuala Kencana dibantu sejumlah anggota TNI dari Koramil Kuala Kencana sampai saat ini masih melakukan pengamanan di area PT PAL. “Sampai saat ini lokasi PT PAL memang masih dipalang oleh pekerja. Kami dari Polsek Kuala Kencana dan Koramil Kuala Kencana tetap melakukan pengamanan di sana untuk menghindari ada kejadian selanjutnya. Yang jelas esok (Senin, 23 September 2013) kami akan kembali ke sana,” jelas Ramadhan.

PT PAL mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU) dari pemerintah untuk membuka perkebunan sawit di Mimika sejak 2011 pada lahan seluas 38.000 hektare.

Saat ini, perusahaan tersebut sedang membuka lahan untuk ditanam kelapa sawit. Lahan siap tanam seluas 800 hektare dari 1.500 hektare yang sudah dibuka.

Kepala Dinas Kehutanan Mimika, Sahrial beberapa waktu lalu memperkirakan tahun ini perusahaan tersebut mulai menanam kelapa sawit.

Perusahaan itu juga akan membangun perkebunan plasma masyarakat pemilik hak ulayat seluas 20 persen di luar areal 38.000 hektare yang diberikan izin HGU kepada perusahaan tersebut.

Sahrial menjamin perusahaan tersebut hingga saat ini belum pernah mengeluarkan kayu dari lokasi penebangan untuk dikirim ke luar daerah. Kayu yang ditebang di lokasi tanam sebagian kecil dimanfaatkan untuk pembangunan perumahan karyawan dan selebihnya belum dimanfaatkan.

Padahal PT PAL telah membayar Provisi Sumber Daya Hutan-Dana Reboisasi (PSDH-DR) ke pemerintah.

Pada masa mendatang, katanya, perusahaan itu akan membangun tiga industri kecil pengolahan kayu, baik kayu keras, seperti insia dan damar, maupun kayu campuran untuk memenuhi kebutuhan konsumen di Timika.

Lokasi perkebunan sawit PT PAL tersebar dari Sungai Kamoro di timur hingga Sungai Mimika di barat. Lokasi perusahaan tersebut tidak masuk dalam kawasan hutan lindung. (ant/bali post)

Oknum Anggota DPRD Kutai Diringkus Usai Pesta Narkoba Samarinda (Suara NTB) Seorang oknum anggota DPRD Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, diringkus usai berpesta narkoba.

Kepala Satuan Reskoba Polres Kutai Kartanegara, Ajun Komisaris Suwarno, dihubungi dari Samarinda, Minggu menyatakan, oknum anggota DPRD berinisial AD (37) tersebut diringkus bersama ajudannya berinisial My, di sebuah rumah kontrakan di Jalan Teratai, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, pada Jumat (20/9) sekitar pukul 18.30 Wita.

“Dia (AD) memang sudah menjadi target operasi (TO) kami dan pada Jumat (20/9) kami berhasil meringkusnya usai berpesta narkoba di sebuah rumah kontrakan AD tersebut.

Saat ditangkap, oknum anggota DPRD Kutai Kartanegara yang masih aktif itu tengah bersama My, ajudannya,” ungkap Suwarno.

Pada penangkapan itu kata Suwarno, polisi juga berhasil menyita dua paket sabu-sabu, bong atau alat isap sabusabu, tiga korek api, satu kotak emas untuk menyimpan narkoba serta dua unit telepon genggam.

Oknum anggota DPRD yang selama ini cukup ternama di Kabupaten Kutai Kartanegara itu lanjut Suwarno awalnya tidak bersedia diperiksa, sebelum didampingi penasihat hukumnya (PH).

“Saat ditangkap, dia belum mau memberikan keterangan dengan alasan tidak didampingi penasihat hukumnya. Berdasarkan hasil tes pack atau uji kandungan narkoba, keduanya positif namun untuk kepastian masih akan dilakukan pemeriksaan lanjutan di laboratorium. Jadi, saat penangkapan dia diduga telah menggunakan sabusabu,” katanya.

“Terkait asal sabu-sabu yang ditemukan di tangan AD, kami masih melakukan penyelidikan,” ungkap Suwarno.

Walaupun AD sebagai seorang anggota DPRD Kutai Kartanegara lanjut Suwarno, polisi tetap melakukan penyelidikan sesuai prosedur.

“Kasus hukum tetap berjalan walaupun dia (AD) merupakan anggota DPRD dengan berdasar pada bukti dan keterangan saksi. Saat ini, AD dam My masih kami periksa intensif dan telah kami kenakan pasal 112 ayat 1 junto 127 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal empat tahun penjara,” ungkap Suwarno. (ant/bali post)

SEMATKAN - Danrem 162/WB Kolonel Inf Sofian Chandra, saat menyematkan tanda peserta latihan penanggulangan bencana di Lapangan Yonif 742/SWY. (Suara NTB/ars)

407 Personel TNI Latihan Penanggulangan Bencana Mataram (Suara NTB) Bertempat di lapangan Yonif 742/SWY, sejak Jum’at (20/9) lalu, sekitar 407 anggota TNI Angkatan Darat terlibat latihan penanggulangan bencana. Latihan ini dimaksudkan untuk semakin mematangkan kesiapan mental dan fisik personel dalam rangka membantu pemerintah daer-

ah ketika bencana terjadi.

Kegiatan yang dibuka langsung Danrem 162/WB Kolonel Inf Sofian Chandra, itu akan berlangsung hingga Selasa (24/ 9) mendatang. “Kegiatan latihan yang melibatkan 407 personel, terdiri dari 20 orang pelatih, 55 orang pendukung, dan 332 orang pelaku,” kata Danrem, Sabtu (21/9).

Latihan tersebut, menurutnya, bertujuan meningkatkan kesiapan dan kemampuan personel satuan dalam rangka membantu Pemda melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam.

Mengingat wilayah NTB merupakan wilayah kepulauan yang secara geografis terdiri dari pengunungan, dataran

tinggi, sungai maupun dataran rendah dengan kultur tanah yang variatif. ‘’Kondisi ini menurutnya memiliki potensi kerawanan terhadap timbulnya bencana alam,” ujarnya.

Danrem berharap kegiatan latihan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh peserta agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan dan sasa-

ran yang ingin dicapai.

“Kegiatan ini merupakan wahana penambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas, karena kedepan tantangan tugas yang akan dihadapi sebagai prajurit tidaklah semakin mudah namun semakin sulit dan kompleks,” pungkas Danrem. (ars)

Polres Loteng Bekuk Pelaku Pembunuhan Praya (Suara NTB) Sebanyak dua pelaku yang diduga terlibat dalam pembunuhan Aq Irawati, warga Desa Kateng Praya Barat Lombok Tengah (Loteng), Jumat (20/9), akhirnya berhasil dibekuk jajaran Polres setempat. Keduanya masing-masing Na alias Omper serta Sa, warga Desa Pengembur itu pun kini sudah meringkuk di sel tahanan Mapolres Loteng. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

“Kedua pelaku berhasil kita amankan pada hari itu juga, hanya beberapa jam setelah kejadian berlangsung,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, Iptu Deni Septiawan, A.Md., seizin Kapolres Loteng, kepada Suara NTB, Minggu (22/9) kemarin.

Menurutnya, kedua pelaku berhasil diamakan di lokasi persembunyiannya

masing-masing. Setelah aparat kepolisian melakukan pengejaran begitu mendapat laporan kejadian. “Jadi begitu membunuh korban, pelaku langsung bersembunyi. Sebelumnya akhir sekitar pukul 03.00 Wita, pelaku berhasil kita amankan,” jelasnya.

Atas perbuatannya tersebut, lanjut Deni pelaku kini diancam dengan

pasal 340 jo 338 KUHP, tentang pembunuhan berencana. Dengan ancaman hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Karena diduga, sebelumnya pelaku sudah merencanakan akan menghabisi korban.

Guna mendukung proses penyelidikan, sejumlah barang bukti juga sudah diamankan bersama pelaku. Diantaranya pisau yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban serta rantai yang dipakai untuk menghadang sepeda motor korban di tengah jalan.

Mengenai kondisi kedua desa pascakejadian tersebut, Deni mengakui sampai sejauh ini masih tetap kondusif. Kendati demikian, pihaknya tetap menyiagakan pasukan di lokasi

Panwaslu-Polisi Gelar Perkara Dugaan Politik Uang Giri Menang (Suara NTB) Dugaan kasus politik uang yang melibatkan istri salah satu pasangan calon terus diusut pihak Panwaslu bersama aparat kepolisian. Saat ini, kasus tersebut memasuki tahap klarifikasi melibatkan Polres Mataram.

Polres setempat melakukan gelar perkara dengan meminta klarifikasi terlapor dalam hal ini Hj Indah Mahrip dan para saksi dari pihak Panwascam.

Demikian dikemukakan ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat di kantornya minggu (22/9) kemarin. Dikatakannya, kasus ini terjadi tanggal 8 September di Naramda. Dari laporan yang ia terima, ketika itu Hj. Indah membagikan uang. Lalu, masalah ini dilaporkan sehari setelah kejadian itu tanggal 9 September.

Pihaknya pun langsung melakukan klarifikasi. Salah satunya melakukan gelar perkara untuk mendapatkan keterangan dari terlapor dan pelapor. Proses penanganan setiap kasus yang masuk ke Panwaslu jelas Suryadi selama 14 hari. Dimana 7 hari pertama dilakukan klarifikasi, lalu tambahan 7 hari pihaknya mengumpulkan bukti-bukti dan mencari fakta.

Hasil gelar perkara kasus masih dikaji oleh tim penegakan hukum terpadu (Gakomdu) melibatkan pihak Panwaslu, Polisi dan Kejaksaan.

Hasil pengkajian ini nantinya menentukan apakah kasus ini memenuhi unsur atau tidak

(Suara NTB/her)

SELEBARAN - Timses MAJU melihat selebaran yang diduga disebar oleh lawan politik. untuk dilanjutkan sebagai kasus tipilu dan diproses polisi.

Pihak Panwaslu, katanya, tdak bisa memutuskan masalah ini, karena perlu dikaji tim sebelum diputuskan oleh tim.

Dalam waktu dekat, hasi pengkajian tim akan selesai dan hasilnya bisa keluar. Sementara terkait kasus keterlibatan kades dalam kampanye, pihaknya masih melakukan pengkajian. Pihaknya belum melakukan klarifikasi karena masih perlu proses pengkajian.

Diduga Gunakan Fasilitas Dinas Sementara itu, Minggu malam kemarin warga Dasan

Geres sempat melakukan penggerebekan di rumah dinas salah satu calon karena diduga menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan Pilkada. Hal ini mengundang perhatian warga. Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua Panwaslu menyarankan masyarakat yang memegang bukti terkait pelanggaran Pilkada, termasuk penggunaan fasilitas daerah melapor ke Panwaslu. Menurutnya, masalah itu masih belum jelas informasi. Demikian pula aksi penyebaran selebaran memojokkan kandidat lain kian marak menjelang pencoblosan. (her)

kejadian. “Kalau pasukan masih ada yang disiagakan. Tapi tidak dalam jumlah besar. Hanya beberapa personel saja,” sebutnya. Penempatan pasukan tersebut sebagai langkah antisipasi kalau-kalau ada indikasi gerakan dari masyarakat kedua desa. Supaya begitu ada gerakan, masyarakat bisa langsung ditenangkan.

Masyarakat pun diharapkan bisa saling menahan diri. Percayakan penyelidikan kasus tersebut kepada aparat kepolisian. Dan, pihaknya berkomitmen segera menuntaskan proses penyelidikan kasus tersebut secepatnya. “Yang jelas penyelidikan akan terus kita lakukan,” timpal Deni. (kir)

Timsel Komisioner KPU Kabupaten/Kota akan Bekerja Selama Dua Bulan Mataram (Suara NTB) Tim Seleksi (Timsel) Komisioner KPU Kabupaten/Kota di NTB telah terpilih belum lama ini. Mereka akan bekerja untuk menyeleksi pelamar yang mendaftar sebagai Komisioner KPU Kabupaten/Kota. Nantinya para Timsel di masing-masing kabupaten/kota akan bekerja selama dua bulan dari tahapan seleksi sampai terpilihnya lima orang Komisioner KPU. Hal tersebut disampaikan Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP.,MM. Mars Ansori menyampaikan belum lama ini pihaknya telah memberikan pembekalan kepada seluruh Timsel kabupaten/ kota. Para Timsel berasal dari berbagai unsur seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, kalangan pers, dan lainnya. “Kita dalam hal ini juga mempertimbangkan keterwakilan 30 persen perempuan,” ujarnya. Artinya dari puluhan Timsel yang ditetapkan tidak hanya didominasi laki-laki, tapi juga ada Timsel perempuan.

Timsel yang diajukan oleh masing-masing kabupaten/kota adalah sepuluh orang. Namun pada saat diseleksi, masingmasing Timsel akan diberikan ranking dari satu sampai sepuluh. Kemudian yang akan diambil KPU adalah Timsel dari ranking satu sampai lima. “Jika ada salah satu yang mengundurkan diri, nomor di bawahnya

akan menggantikan. Dua bulan akan bekerja sampai terpilih Anggota KPU,” terangnya.

Setelah mendapatkan pembekalan di Mataram selama tiga hari, para timsel kembali ke daerah masing-masing untuk membuka pendaftaran calon komisioner KPU. Setelah pendaftaran, mekanisme selanjutnya adalah seleksi administrasi, tes tulis, tes psikologi dan tes kesehatan. Kemudian peserta yang lulus dari semua hasil seleksi tersebut, mereka berhak mengikuti tes wawancara untuk disaring menjadi 10 peserta. “Setelah ditentukan 10 orang, 10 orang ini yang akan disetorkan Timsel ke KPU Provinsi,” ujarnya.

Tahapan selanjutnya yaitu uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisioner KPU NTB yang baru terpilih. Dari 10 orang tersebut akan diberikan ranking. Lima orang yang menempati ranking satu sampai lima itulah yang akan dilantik sebagai Komisioner KPU Kabupaten/Kota. “Sampai menyerahkan 10 nama itulah akhir tugas Timsel,” imbuhnya.

Untuk Timsel komisioner KPU Provinsi, Mars Ansori mengatakan akan ditentukan oleh KPU RI. Namun hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi dari KPU RI terkait hal itu.

Seleksi komisioner KPU Provinsi akan dilakukan di Mataram.

Namun untuk uji kepatutan dan kelayakan kemungkinan imbuhnya bisa berlangsung di Jakarta atau Mataram. (yan)

Pemprov Belum Terima Usulan PAW Anggota DPRD Lotim Mataram (Suara NTB) Surat usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Lombok Timur (Lotim) masih belum diterima Pemprov NTB. Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Mahdi Muhammad, SH, MH mengatakan karena surat usulan PAW tersebut belum diterima dari Pemkab Lotim maka tim evaluasi Pemprov NTB belum melakukan pembahasan un-

tuk penerbitan SK Gubernur.

“Belum ada usulan dari pemerintah daerah Lombok Timur. Tim masih belum melakukan pembahasan,belum masuk di Biro Pemerintahan. Mekanismenya dari DPRD Lotim ke pak Gubernur melalui Bupati, kita belum melakukan pembahasan untuk PAW nya pimpinan DPRD, belum ada berkasnya masuk,”ujarnya

ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (20/9).

Mahdi menjelaskan, jika surat usulan PAW tersebut sudah diterima oleh Pemprov NTB maka pihaknya bersama tim evaluasi di pemprov NTB akan langsung melakukan pembahasan untuk penerbitan SK Gubernur. Prosesnya, kata Mahdi paling lama satu minggu dan paling cepat tiga hari jika semua

berkas sudah lengkap.

“Tidak lama prosesnya, yang penting persyaratannya lengkap. Kalau tidak lengkap maka dikembalikan lagi ke kabupaten. Kalau lengkap berkasnya, tiga hari paling lama prosesnya di Pemprov baru dikeluarkan SK Gubernur, kalau beliau berada di tempat. Paling lama seminggu karena harus dirapatkan oleh tim evalua-

si dulu, setelah itu baru dibikin berita acara baru diproses ke biro hukum untuk SK,” terangnya.

Diketahui, beberapa anggota DPRD Lotim yang diusulkan di PAW antara lain Ketua DPRD Lotim, Hj. Siti Rohmi Djalilah dari PBB, Kemudian Hj. Hartini Haritani dari PBB, H. M. Khaerul Rizal dari PKS dan L. Edi Aprianto dari Partai Demokrat. (nas)

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Infrastruktur Rusak

Pariwisata Sumbawa Sulit Berkembang Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan menyampaikan kendala paling berat pihaknya dalam mengembangkan sektor pariwisata adalah masalah infrastruktur jalan. Untuk itu pihaknya terus membenahi persoalan infrastruktur ini agar akses ke berbagai objek wisata potensial di Kabupaten Sumbawa dapat dengan mudah dijangkau para wisatawan.

Hal tersebut diungkapkan Wabup pada saat menerima rombongan famtrip BPPD

NTB di Pendopo Bupati Sumbawa, beberapa waktu lalu. Saat ini pihaknya telah membuka akses

Jalan Lingkar Utara yang akan menghubungkan Kabupaten Sumbawa dengan jalur terde-

kat ke Gunung Tambora di Kabupaten Dompu.

“Baru 10 kilometer yang bisa kami buka dan kira-kira 11 kilometer lagi sudah dapat terhubung sampai di Seaside Cottage, pantai Penyaring,” ujar Wabup.

Selain di jalur utara, Wabup juga mengakui di jalur

selatan infrastruktur belum memadai. Persoalan infrastruktur ini juga diakui Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi. “Infrastruktur masih sangat kurang. Dan dengan kemampuan yang ada kami mencoba upaya-upaya untuk memperbaiki,” ujarnya.

Rasyidi mengatakan di se-

kitar kawasan Tanjung Menangis, ada beberapa investor tertarik membangun di kawasan itu. Pihaknya pun menyambut positif hal ini. Di jalur utara dimana pemerintah sedang membuka jalan, sudah banyak juga investor yang membeli tanah dan akan membangun hotel disana.

Seaside Cottage yang berada di seberang Pulau Moyo juga katanya akan mengembangkan pembangunannya.

“Potensi pariwisata banyak disini. Tapi kami belum mampu mengelola objek wisata dengan profesional. Inilah yang coba kami tawarkan kepada investor,” ujarnya. (yan)

Jazz dan Makanan Laut di AJF

(Foto Taufan R)

FESTIVAL MOYO - Para gadis juga ikut memeriahkan Festival Moyo dengan menjunjung sasajian di atas kepala mereka dalam Pawai Budaya Festival Moyo 2013.

Festival Moyo Diharapkan Mampu Menarik Investor Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Moyo kembali diselenggarakan untuk kedua kalinya Tahun 2013 ini. Festival ini resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang diwakili oleh Dirjen Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Ir. Firmansyah Rahim, MM, Jumat (20/ 9) malam lalu.

Dengan diselenggarakannya Festival Moyo, diharapkan tidak hanya dapat menarik kedatangan wisatawan sebanyak-banyaknya, namun juga dapat mengundang ketertarikan investor untuk berinvestasi di bumi Sabalong Samalewa ini.

“Event ini diharapkan dapat menarik investor dan kesempatan emas untuk meningkatkan daya saing kita di sega-

la bidang khususnya pariwisata baik skala nasional maupun internasional,” harap Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, SH.,M.Si., saat memberi sambutan pembuka Festival Moyo.

Pengembangan pariwisata menurutnya tidak hanya mengedepankan promosi, tapi harus diimbangi dengan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan sektor pariwisata. Sehingga dapat berdaya saing dengan daerah lainnya dalam sektor pariwisata. Amin juga menyampaikan dengan digelarnya Festival Moyo juga dapat memberikan dampak berantai bagi kesejahteraan masyarakat.

Amin juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas daerah. Mengingat dunia pariwisata sangat rentan dengan persoalan keamanan. Apalagi

Promosi Wisata, Media Sosial Minta Dilibatkan PASCAPELANTIKAN pasangan Gubernur-Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi - H. M. Amin, SH.,M.Si, berbagai harapan disandarkan kepada pemimpin baru ini. Harapan itu juga datang dari pegiat pariwisata NTB, Made Ari Diatmika.

Administrator akun @infolombok di jejaring sosial Twitter ini berharap agar pasangan Gubernur-Wagub yang baru saja dilantik pekan lalu ini juga melibatkan para komunitas media sosial dalam rangka mempromosikan pariwisata NTB. Mengingat promosi melalui akun media sosial dinilai sangat efektif dan tidak membutuhkan anggaran besar.

Harapan tersebut disampaikan pria yang akrab disapa Ari tersebut kepada Suara NTB. “Promosi melibatkan komunitas media sosial, selain media massa (cetak dan elektronik),” ujarnya.

Disamping itu, pemerintah juga menurutnya harus terus membenahi infrastruktur menuju ke tempat objek wisata yang aksesnya masih sangat sulit. Menurutnya hal ini menjadi tantangan ke depan bagi pemerintah daerah. “Juga menjadi harapan kami adalah jalan mulus sampai ke objek-objek wisata bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) kabupaten/kota,” harapnya.

Anggaran untuk pariwisata juga menurutnya harus terus menerus ditingkatkan.

Apalagi saat ini pemerintah mempunyai target kunjungan sebanyak dua juta wisatawan hingga tahun 2015 mendatang. Tentunya hal ini harus didukung dengan anggaran yang memadai sehingga target tersebut Made Ari Diatmika dapat tercapai. (yan) (Suara NTB/ist)

jika ingin menarik investor sebanyakbanyaknya untuk berinvestasi. Untuk itu semua elemen harus turut menjaga kondusifitas daerah termasuk masyarakat.

“Suasana kondusif adalalah tanggung jawab kita semua. Karena investasi memerlukan suasana damai dan tenteram. Kita semua harus hindarai suasana yang dapat menghambat datangnya wisatawan dan investor ke daerah kita. Ini menjadi tanggung jawab kita semua,” pesannya.

Sementara itu, Dirjen Destinasi Pariwisata Kemenparekraf, Ir. Firmansyah Rahim, MM yang mewakili Wakil Menteri Parekraf mengatakan dengan diselenggarakannya Festival Moyo di tahun kedua ini merupakan momentum bagi para budayawan, seniman, pegiat pari-

wisata, dan pemerintah daerah untuk membangun bumi Sabalong Samalewa. Disamping itu juga sebagai starting point pembangunan pariwisata di Kabupaten Sumbawa.

Firmansyah juga memuji potensi wisata yang ada di Kabupaten Sumbawa khususnya Pulau Moyo. Pulau Moyo lanjutnya merupakan destinasi wisata yang sering dikunjungi para pesohor dunia. Festival ini diharapkan dapat memberikan dampak berantai bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Sumbawa.

“Konsumsi masyarakat meningkat, jumlah kunjungan pariwisata meningkat, begitu juga dengan industri hulu dan hilir sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat,” harapnya. (yan)

Batam (Suara NTB) Pagelaran musik ASEAN Jazz Festival di Batam, Sabtu menyuguhkan hiburan lengkap bagi penikmat seni, yatu musik jazz dengan kolaborasi musisi dunia, pemandangan laut Selat Malaka dan makanan laut khas Batam.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sapta Nirwandar mengatakan ada banyak pagelaran musik jazz di Indonesia, namun AJF terus dinanti karena tidak hanya memanjakan telinga namun juga mata dan lidah.

“Saya nonton jazz sering, tapi AJF ini tetap ditunggu, karena panggungnya memiliki pemandangan laut dan `sea food`-nya, gonggong,” kata Sapta.

Dalam tiga tahun terakhir AJF sengaja digelar di restoran pinggir pantai di kawasan Pelabuhan Harbour Bay. Menurut Sapta, AJF turut menyerap banyak wisman dari Singapura dan Malaysia yang datang ke Batam khusus untuk menonton pagelaran musik tahunan yang sudah enam kali digelar itu.

“Paling tidak, wisman mulai datang gara-gara. Tempat mereka tidak ada jazz, apalagi musisinya pilihan,” kata dia.

Sementara itu, wisatawan asal Singapura, George, mengatakan sangat menikmati suguhan musik, pemandangan laut dan makanan laut di AJF. “Fantastis, saya suka

musiknya, suka lautnya, suka keramaiannya, luar biasa,” kata dia.

Pada pagelaran hari ke-2, Sabtu malam, ratusan penikmat musik memadati restoran pinggir laut.

AJF menghadirkan kolaborasi antara musisi dalam dan luar negeri. Maestro dari Singapura misalnya, Fabian Lim, berkolaborasi dengan penyanyi Indonesia Nita Aartsen dan Dwiki Dharmawan. Selain itu musisi asal Turki, Aslan Burhan direncanakan manggung bersama jebolan Grup Band Debu, Naseem Wahid.

Lalu, Aslan Burhan, asal Turki dikenal dengan musik yang menyerupai irama Melayu, hingga dikolaborasikan dengan Naseem Wahid, jebolan grup band Debu. Kemudian, warga Indonesia yang tenar di Ausralia Yuri Jo, akan tampil bersama mantan penggebuk drum band GIGI, Budi, karena aliran musik Yuri Jo, berbau rok.

Sementara, artis yang tampil di antaranya Barry Likumahua, Rika Roslan, Sierra Soetodjo, Steve Thornton (Malaysia), Fabian Lim (Singapura), Glen Dauna Jazz Quintet, Toninho Horta (Brazil), The Brag Pag (Belanda), Sandra Viraj (Filipina), Natasha Pattamapongs (Thailand), Kamal Mussalam and The Eastmania (Dubai), Andien, Dira Sugandi dan Trie Utami. (ant/balipost)

(Suara NTB/ant)

PAGELARAN - ASEAN Jazz Festival Batam Aksi musisi jazz muda Indonesia, Barry Likumahuwa pada 6th Asean Jazz Festival (AJF) Batam, Jumat (20/9).

Penulis ”To Kill a Mockingbird” Berseteru dengan Museum Birmingham Penulis To Kill a Mockingbird dan pemenang Penghargaan Pulitzer, Harper Lee, berseteru dengan sebuah museum di kota kelahirannya Alabama terkait hak penggunaan judul novel itu.

Penulis berusia 87 tahun itu telah mengajukan permohonan merek dagang untuk judul bukunya saat judul buku itu ditampilkan pada pakaian dan barang-barang lain.

Langkah itu ditentang oleh Museum Warisan Budaya

Monroe, yang mengatakan pihaknya menjual kaos dan souvenir dengan tulisan “To Kill a Mockingbird” untuk membantu mendanai operasinya, sebagaimana dilaporkan Reuters.

Museum itu, yang terletak di Monroeville, Alabama, didedikasikan untuk novel tersebut, secara luas dianggap sebagai karya klasik.

Museum itu menarik kedatangan ribuan penggemar setiap tahun dan menampilkan gedung pengadilan lama yang berfungsi

sebagai model untuk ruang sidang dalam versi film dari novel yang dibintangi oleh Gregory Peck itu.

Museum itu menentang permohonan aplikasi merek dagang Lee dan menyatakan tidak percaya jika Lee berhak untuk mendapat bagian keuntungan dari penjualan barang dagangan tersebut.

Pejabat museum tidak segera dapat dihubungi untuk diminta komentarnya. Robert Clarida, pengacara Lee, mengatakan ia percaya jika klien-

nya harus menerima bagian dari hasil penjualan. “Siapa yang akan membeli kaos itu jika tidak ada tulisan “To Kill a Mockingbird?”” tanyanya.

Buku yang memenangkan Hadiah Pulitzer pada 1961 dan telah terjual lebih dari 30 juta kopi itu, menceritakan kisah dua anak seorang pengacara yang tumbuh di sebuah kota kecil di Selatan.

Ayah mereka, yang berkulit putih, dipilih untuk membela seorang pria kulit hitam yang di-

tuduh memperkosa seorang wanita kulit putih, dan pria itu dihukum meskipun tidak bersalah.

Ini adalah satu-satunya novel yang pernah diterbitkan Lee. Awal bulan ini , Lee sepakat untuk mengakhiri gugatan yang dia diajukan terhadap mantan agennya yang mengklaim jika dia telah ditipu agar memberikan hak cipta untuk novelnya . Tidak ada rincian perjanjian yang diumumkan ke publik. (ant/balipost)

Kecak Ramayana Pukau Publik Belgia London – Tepuk tangan sekira 500 penonton menggemuruh ketika Tim Gamelan Maha Widya Universitas Hindu Indonesia (UNHI) mengakhiri pementasan Tari Kecak berkisah epik Ramayana di Centre for Fine Arts Brussels (Bozar), Belgia, Kamis lalu (19/9).

Direktur Jenderal Pembinaan Masyarakat Hindu dari Kementerian Agama RI, Prof. Dr. Yudha Triguna, yang hadir memimpin tim gamelan tersebut menyampaikan rasa bangganya bahwa para dosen dan mahasiswa/i dari UNHI dapat tampil di panggung internasional yang prestisius sekelas Centre for Fine Arts Bozar yang dibangun setelah Perang Dunia (PD) I. Sebelumnya, penonton tampak terbius oleh pertunjukan tari yang dibawakan 40 mahasiswa/i dan dosen UNHI di bawah bimbingan seniman Bali terkemuka Prof. I Wayan Dibia.

Pementasan dibuka dengan narasi oleh sang koreografer Prof. I Wayan Dibia yang menjelaskan kepada penonton tentang struktur suara kecak dan keunikan kecak serta bagaimana penonton dapat menikmati kecak.

Duta Besar RI untuk Kerajaan Belgia,

Kepatihan Luxemburg dan Uni Eropa, Arif Havas Oegroseno, kepada ANTARA News London, Minggu, mengatakan bahwa kolaborasi erat antara KBRI Brussel, Kementerian Agama RI, Bozar, dan UNHI membuat pementasan seni Indonesia di Centre for Fine Arts Bozar yang prestisius dapat terlaksana dengan baik.

Ia menyampaikan harapannya, agar promosi seni dan budaya Indonesia di panggung internasional akan terus berlangsung Selama satu setengah jam, para penari mempertunjukkan keindahan gerakan dan harmonisasi koor vokal khas Kecak yang membuai penonton dalam cerita kisah cinta Rama dan Sinta.

Didukung oleh tata akustik terbaik, tata cahaya dramatis serta kostum yang menawan, pementasan tersebut merupakan sajian seni dan budaya Indonesia yang membanggakan.

Kebanggaan tersebut seolah memperoleh harapan dari para penonton yang memberikan standing ovation dan seolah enggan meninggalkan venue ketika pementasan telah berakhir dan tirai panggung telah diturunkan.

Direktur Jenderal Protokol Kerajaan Belgia, Pierre Labouverie, bahkan secara

khusus mendatangi para penari di belakang panggung untuk memberikan ucapan selamat dan meminta sang pelatih,

Prof. I Wayan Dibia, untuk menerangkan kembali teknik menari kecak yang penuh semangat dan antusiasme. (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

MEMUKAU – Tari Kecak Ramayana, memukau penonton pada sebuah kesempatan. Minggu Lalu, kesenian Bali ini juga memukau di Belgia.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Halaman 10

55 Perempuan Putus Sekolah Ikuti Pelatihan Tata Rias Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 55 perempuan dengan status putus sekolah, mendapat pelatihan tata rias dari Instruktur Kecantikan Mustika Ratu. Pelatihan ini sendiri merupakan kerjasama antara YPPK Diskop dan UMKM NTB, Mustika Ratu, Yayasan Dharma Bhakti Astra, PT. FIF cabang Tanjung, serta Tim Penggerak PKK Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Ketua TP PKK KLU, Hj. Galuh Nurdiyah, memberi apresiasi masuknya Mustika Ratu memberi pelatihan ke KLU. Ia pun sejak awal sudah merancang bersama panitia provinsi, agar sasaran pelatihan adalah mereka yang putus sekolah.

“Konsen pelatihan bagi mereka yang putus sekolah ini, untuk mengurangi pikiran ingin cepat kawin, menekan pengangguran. Minimal mereka tau bagaimana merias wajah untuk diri sendiri,” kata Galuh.

Istri Bupati KLU ini mengisyaratkan, pelatihan ini akan terus berlanjut. Alumni Mustika Ratu angkatan pertama di KLU ini akan disinergikan dengan sektor pariwisata.

Artinya pelatihan tata rias ini akan dilanjutkan dengan kemungkinan kerjasama pelatihan massage, sehingga alumni dapat diserap oleh kalangan perhotelan.

Supervisor Mustika Ratu Area NTB, Jaka, menyebut alumni pelatihan ini mendapat pengakuan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan dari Mustika Ratu. Sebagai langkah awal praktikum pascapelatihan, para peserta akan dibekali dengan 1 set makeup yang diberikan gratis oleh Mustika Ratu.

“Peserta yang dilatih ini kita jadikan embrio pengusaha baru, dan bisa jadi mereka nantinya kita jadikan mitra usaha. Mustika Ratu dapat menyuplai produk, sebagaimana yang sudah kita lakukan di seluruh Indonesia,” ungkap Jaka.

Kepala Layanan Pengem-

Langganan Juara Kelas BERPRESTASI di bidang akademik di sekolah, tentu menjadi sebuah kebanggan tersendiri. Hal inilah yang juga dirasakan Denisward Eurico Rathany. Siswa kelas VIII SMPN 2 Mataram ini selalu menjadi juara kelas sejak duduk di bangku sekolah dasar (SD).

Berbagai prestasi di bidang akademik telah diraih Denis nama panggilannya, di antaranya menjadi lulusan terbaik dan memperoleh nilai UN tertinggi di SD, nilai raport terbaik dan menjadi langganan juara kelas. “Memang kalau untuk prestasi akademik lumayan baik dibandingkan bidang yang lainnya,” terangnya pada Suara NTB, belum lama ini.

Namun semua ini diraihnya tidak semudah membalik telapak tangan. Semuanya dilakukan dengan kerja keras dan usaha yang maksimal.

Untuk bisa mendapat prestasi Denis memiliki tips yang patut disimak. Menurutnya, jika ingin meraih prestasi, usahakan fokus pada satu mata pelajaran yang disenangi, misalnya saja Bahasa Indonesia atau Matematika. Dengan memperdalam pemahaman tentang mata pelajaran yang disenangi, maka untuk meraih sebuah prestasi bukanlah hal yang tidak mungkin. Apalagi dengan kemampuan dan nilai lebih yang kita miliki di salah satu pelajaran, siswa telah siap dikirim mengikuti lomba baik di tingkat regional maupun nasional.

Saat belajar, Denis memiliki trik khusus. Tidak pelu memakan waktu lama hingga berjam-jam, karena yang terpenting dalam belajar adalah kualitas belajarnya.Bagi yang senang mendengarkan musik, cara ini juga dapat menjadi semacam stimulus pembangkit minat belajar. Terlebih untuk beberapa pelajaran seperti Bahasa Inggris, mendengarkan lagu berbahasa Inggris sekaligus dapat melatih pendengaran kita terhadap beberapa kosa kata bahasa asing.

Meski telah meraih segudang prestasi, siswa yang gemar dengan pelajaran Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan IPS ini berharap, dapat lebih meningkatkan prestasinya. baik itu prestasi di bidang akademik maupun non akademik. (nia) Denisward Eurico Rathany (Suara NTB/nia)

Sekolah Pinggiran Harus Mampu Tunjukkan Kualitas Mataram (Suara NTB) Keberadaan sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri yang berada di luar pusat kota sering dipandang sebelah mata, terutama dari sisi kualitas. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap animo calon siswa yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Hasilnya, siswa yang berhasil ditampung di sekolah swasta atau pinggiran adalah siswa buangan yang tidak ditampung di sekolah negeri.

Kondisi ini tidak dibantah Kepala SMA NW Model Nurul Jannah Ampenan Lalu Iskandar, S.Ag, MPdI. Menurutnya, sebagai sekolah yang dianggap sebelah mata oleh pihak-pihak tertentu menjadikan pihaknya lebih serius dalam mengembangkan pola pendidikan di sekolah. Pihaknya bertekad menjadikan sekolah yang dipimpinnya setidaknya bisa menghasilkan kualitas lulusan yang tidak kalah dengan sekolah negeri. ‘’Kita harus berbenah. Walau sekolah kita berada di pinggir laut dan menampung sisa dari sekolah negeri, kita harus mampu menunjukkan kualitas. Kita di sekolah selalu berinovasi dan lebih mengedepankan pada pengembangan keterampilan siswa,’’ tuturnya pada Suara NTB, Minggu (22/9).

Menurutnya, ada beberapa pola yang dikembangkan dalam pengembangan pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. Salah satunya, pengembangan keterampilan siswa melalui kegiatan koperasi, pelatihan bahasa asing dan pembinaan majelis taklim. Dari pengembangan yang dilakukan siswa sudah mampu menunjukkan kompetisi dengan sekolah lain, khususnya saat debat program bahasa Inggris.

Tidak hanya itu, sejumlah siswa berhasil meraih penghargaan terbaik di beberapa ajang lomba yang diikuti.

Dalam melakukan pendidikan di sekolah, ujarnya, pihaknya tidak hanya fokus pada aspek kognitif semata. Sekolah juga menekankan pada aspek afektif (sikap siswa), terutama dalam bergaul di tengah masyarakat. ‘’Ini bisa menjadi bekal mereka saat berada di masyarakat,’’ terangnya.

Hal lain yang mendapatkan perhatian adalah memperbanyak kegiatan pembelajaran di luar jam sekolah, khususnya yang berada di asrama. Siswa yang berada di asrama mendapatkan bimbingan belajar (sejenis privat) dari tenaga pengajar di sekolah atau instruktur khusus yang didatangkan dari luar.

Adanya pola pengajaran seperti ini diharapkan siswa mampu memahami mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. ‘’Kalau di luar ada orang ikut Primagama. Kalau di sini ada bimbingan yang diberikan di luar jam belajar,’’ terangnya. ‘’Termasuk, sekali seminggu ada taklim di tiap kelas.

Ini diberikan secara bergiliran,’’ tambahnya. (ham)

bangan Bisnis, Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil (LPB PPKP) Provinsi NTB, Ir. Lindrawaty Angkawijaya, MM., merespon positif atas tingginya tingkat kehadiran peserta pelatihan.

Hal ini mengindikasikan, minat masyarakat KLU untuk menambah wawasannya cukup besar.

“Kami mengarahkan pelatihan ke KLU untuk pertama kalinya, dengan konsentrasi pelatihan cara merawat kecantikan luar dalam. Harapannya, pelatihan ini akan membuka wawasan baru bagi peserta, lebih terampil dan mampu menerapkannya di lingkungan masyarakat,” ujarnya.

Lin menyebut akhir pelatihan adalah terciptanya kesempatan kerja di tingkat perempuan putus sekolah di SMP dan SMA. Setidaknya dengan kemampuan makeup yang diperoleh, peserta secara door to door menerima panggilan jasa perawatan dari pengguna jasa. “Apalagi di Lombok ini setiap acara kawinan itu ada nyongkolan, di sana pasti banyak yang minta dirias,” imbuhnya.

Kepala Pos FIF Tanjung, Risman Lubis, menambahkan pihaknya selaku salah satu perusahaan leasing mendukung pelatihan tata rias bagi perempuan Sasak Lombok Utara. Selain mempertegas identitas kecantikan wanita Sasak KLU, keterampilan yang diperoleh pun dapat dikomersilkan. “Perlu kita bicarakan dengan pihak terkait, tetapi ke depan akan kita lihat, bagaimana membantu peserta ini karena kita memiliki dana CSR,” tutur Risman. (ari)

PELATIHAN Salah seorang peserta sedang mengikuti pelatihan tata rias di Tanjung, Sabtu (21/9).

Wamendikbud Klaim Kurikulum 2013 Diterima Masyarakat Semarang (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) Musliar Kasim mengklaim kurikulum 2013 dalam penerapannya di sejumlah sekolah pilihan tahun ini diterima baik oleh masyarakat.

“Banyak testimoni dari guru-guru yang menyambut baik penerapan kurikulum 2013. Guru kan tidak bisa dibeli, tidak mau dia disuruh ngomong ini padahal tidak sesungguhnya,” katanya di Semarang, Sabtu.

Hal tersebut diungkapkannya usai menyampaikan kuliah umum bagi sebanyak 1.075 mahasiswa baru Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang berlangsung di Auditorium Unnes.

Testimoni dari guru-guru yang mengapresiasi kurikulum baru, kata dia, tersebar dari seluruh wilayah, baik yang ada di Jakarta maupun di daerah-daerah, termasuk testimoni dari orang tua dan siswa. “Selama ini kita kan selalu melihat, misalnya, anak-anak datang pagi ke sekolah. Tiba-tiba ada pengu-

Tidak Efektif, Kunker Dewan Pendidikan ke Luar Negeri

muman bahwa hari ini tidak bisa belajar karena guru rapat.

Anak-anak pasti senang dan bertepuk tangan,” katanya.

Menurut Musliar, sudah saatnya dibangun kondisi agar anak-anak harusnya bersedih jika guru tidak datang dan tidak bisa mengajar, salah satunya mulai ditanamkan melalui penerapan kurikulum 2013. “Dari hasil pengamatan, dengan penerapan kurikulum baru, ternyata anak-anak banyak yang datang lebih awal ke sekolah, tak sabar menunggu pelajaran berikutnya yang akan disampaikan guru,” katanya.

Ia mengakui pihaknya tengah melakukan evaluasi penerapan kurikulum baru melalui metode sensus, bukan survai maupun pengambilan sampel, melainkan melibatkan seluruh

Menko Kesra Akui Penyerapan Dana BSM Baru 22 Persen Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, kembali meminta sosialisasi program bantuan siswa miskin (BSM) terus ditingkatkan, karena tingkat penyerapan dana ini baru sekitar 22 persen. “Sosialisasinya perlu ditingkatkan,” katanya ketika dihubungi di Jakarta, Minggu (22/9).

Agung menjelaskan, dari alokasi anggaran Rp10 triliun yang disediakan pemerintah sebagai bagian dari program perlindungan sosial masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu, ada anggaran untuk BSM yang hingga saat ini baru terserap sekitar 22 persen. “Serapan dana BSM masih belum besar karena kurangnya sosialisasi. Terlebih program ini baru digulirkan pada 26 Agustus 2013,” katanya.

Untuk itu, dia meminta petugas kantor pos untuk mensosialisasikan BSM kepada

Sekolah Diimbau Buatkan SIM Kolektif bagi Siswa

RENCANA kunjungan kerja (kunker) Dewan Pendidikan Kota Mataram ke Singapura dan Malaysia dalam waktu dekat dinilai tidak efektif. Seharusnya, dana yang dikeluarkan untuk pergi studi banding ke Singapura dan Malaysia tersebut dipergunakan untuk membiayai fasilitas pendidikan di Kota Mataram yang masih kurang. Masih banyak sekolah swasta yang belum memiliki fasilitas belajar memadai. Seperti apa tanggapan tenaga pengajar di Kota Mataram terhadap rencana kunjungan Dewan Pendidikan ke Singapura dan Malaysia tersebut?

Tidak Efektif SEBAGAI salah satu praktisi pendidikan di Kota Mataram, saya melihat rencana kunjungan kerja ke luar negeri itu tidak efektif. Dana pendidikan yang ada tersebut dipergunakan untuk pembangunan pendidikan di Kota Mataram. Masih banyak sekolah-sekolah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Mereka harus peka dengan kondisi pendidikan di Kota Mataram.

Pembenahan pendidikan di Mataram harus dilakukan.

Lalu Iskandar, S.Ag, (Kepala SMA NW Model Nurul Jannah Ampenan)

(Suara NTB/ari)

Alokasikan untuk Tenaga Honorer SEHARUSNYA dana kunjungan kerja ke Singapura dan Malaysia harus dipergunakan untuk memperhatikan pendidikan di Kota Mataram. Sangat disayangkan, dana besar hanya untuk jalan-jalan. Seharusnya, dana itu bisa dipergunakan untuk menggaji tenaga honorer yang masih belum menerima gaji layak.

M. Sobri (Guru honor, mengajar di salah satu SD di Kota Mataram)

sekolah yang menerapkan kurikulum 2013. “Semua sekolah yang mengimplementasikan kurikulum baru kita wawancara, baik kepala sekolahnya, guru, orang tua siswa, maupun siswa, untuk mengetahui persepsi mereka terhadap kurikulum baru,” katanya.

Proses evaluasi penerapan kurikulum baru sampai saat ini masih berjalan, lanjut dia, hasilnya nanti akan digunakan sebagai pedoman program pendampingan guru untuk mengimplementasikannya ke depan.

“Sekarang ini kan baru beberapa jenjang yang menerapkan, seperti di sekolah dasar untuk kelas I dan IV, kemudian SMP kelas I, dan SMA kelas I. Nantinya, semuanya akan mengimplementasikan,” kata Musliar. (ant/bali post)

(Suara NTB/ari)

I Nyoman Diada

Tanjung (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Utara melalui Polsek di masingmasing kecamatan telah mengimbau kepada sekolahsekolah mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi siswanya yang berusia 17 tahun ke atas secara kolektif. Imbauan ini didasari oleh fakta, banyaknya pelajar yang mengendarai sepeda motor yang belum mengantongi SIM. Seperti yang terlihat pada Sabtu (21/ 9) saat digelar razia rutin di depan Polsek Tanjung, pelajar dan masyarakat umum kena tilang, karena tidak mengantongi SIM, tidak membawa STNK dan ada pula yang tidak menggunakan helm.

Kanit Lantas Polsek Tanjung, Iptu I Nyoman Diada, menyatakan razia yang dilakukan Polsek Tanjung bersifat rutin, menyusul adanya imbauan dari Polres Lombok Utara. Dalam razia ini, pengemudi yang melanggar ketentuan lalu lintas seperti tidak memiliki SIM, tanpa STNK dan tanpa helm atau atribut perlengkapan pada motor, akan ditilang di tempat.

“Rata-rata kita tilang di tempat, termasuk pelajar karena melanggar ketentuan berlalu lintas,” ungkap Diada.

Ia menerangkan, bagi

pengendara yang tidak mengantongi STNK baginya tidak ada toleransi.

Kendaraan yang bersangkutan langsung diamankan. Setidaknya Polsek bersikap antisipatif terhadap kemungkinan kendaraan tanpa STNK adalah motor bodong (curian). Di KLU sendiri aku Diada, selama tahun 2013 ini sudah ada 4 motor yang dilaporkan hilang dan tidak berhasil ditemukan oleh pemiliknya.

Sementara itu, untuk mengintensifkan kepemilikan SIM di kalangan pelajar sekaligus ketaatan berlalu lintas di kalangan masyarakat, aparatur Polres Lombok Utara telah dijadwalkan memimpin upacara bendera pada hari Senin di sekolah-sekolah SMP dan SMA. Momen itu dijadikan wahana sosialisasi, pemberian wawasan berlalu lintas yang baik bagi pelajar. Pada kesempatan menjadi Inspektur Upacara itu pula, pihak Kepolisian mengeluarkan edaran untuk tidak membolehkan siswa di bawah 17 tahun dan tidak memiliki SIM membawa kendaraan ke sekolah.

“Kami juga mengimbau, sekolah dan orang tua yang memiliki siswa berusia 17 tahun dan tidak memiliki SIM dapat membuat SIM secara kolektif. Sekolah yang mengurus secar kolektif ini bisa kami bantu,” demikian Diada. (ari)

Agung Laksono

(ant/bali post)

pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang mencapai 15,5 juta rumah tangga sasaran. Selain itu, KPS dapat digunakan untuk mendapatkan BSM. BSM ditujukan kepada 16,6 juta anak usia sekolah yang berasal dari 15,5 juta rumah tangga penerima kartu perlindungan sosial. “Yang berhak mendapatkan BSM adalah anak usia sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, serta MI, MTs dan MA,” ujarnya.

Untuk mendapatkan BSM, rumah tangga penerima KPS cukup membawa KPS ke sekolah atau madrasah (ibtidaiyah/MI, tsanawiyah/MTs dan aliyah/MA) tempat siswa terdaftar untuk dicalonkan sebagai penerima manfaat program BSM paling lambat 13 September 2013.

“Saat membawa KPS ke sekolah jangan lupa disertai salah satu bukti tambahan, seperti kartu keluarga atau surat keterangan dari kepala RT/RW/dusun/setara jika kepala keluarga tidak memiliki kartu keluarga atau nama kepala keluarga tidak sama dengan nama kepala keluarga di kartu keluarga,” katanya.

Besaran manfaat BSM yang akan diterima adalah sebesar Rp225.000 per semester untuk SD/MI, Rp375.000 per semester untuk SMP/MTs dan Rp500.000 per semester untuk SMA/SMK/MA. Setelah rumah tangga penerima KPS mendaftarkan anaknya, kepala sekolah akan membuat rekapitulasi penerima BSM di sekolah tersebut dan pada pertengahan Agustus dan akhir September 2013 akan dikeluarkan surat keputusan penetapan penerima program BSM oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag). (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Putu dan Dita Bela Indonesia di ISG

CETAK GOL Pedro saat mencetak gol ke gawang Rayo Vallecano pada lanjutan Liga Spanyol, Minggu (22/9) pagi. Pada pertandingan ini, Pedro mencetak hat-trick bagi Barcelona.

Mataram (Suara NTB) Dua atlet voli pantai asal NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana akan memperkuat tim Indonesia di Islamic Solidarity Games di Palembang Sumatera Selatan (Sumsel) Senin (23/9) hari ini. Meski keduanya baru tampil di ajang internasional selevel ISG, diharapkan memberikan yang terbaik pada negara.

Ketua Umum Pengprov PBVSI NTB, H. Surya Bahari, yang dihubungi Suara NTB, di Mataram, Minggu (22/9), menjelaskan, kedua atlet andalan NTB tersebut siap tampil maksimal membela Indonesia di event yang diikuti mayoritas atlet Muslim ini. “Saya optimis anak-anak kita bisa menyumbangkan medali emas,’’ ujarnya.

Surya mengklaim dua atlet voli pantai putri NTB memiliki pengalaman yang jauh lebih baik dari tim-tim lawan. Selain memiliki jam terbang tinggi, kedua atlet peraih medali emas PON XVIII di Riau 2012 lalu itu juga telah menjalani persiapan yang cukup matang menghadapi event bergengsi tersebut. (fan)

Mataram (Suara NTB) Atlet BMX NTB, Regina Patrisia, yang saat ini diincar daerah lain mengaku masih pikir-pikir dulu untuk hengkang.

Siswa SMA 2 Negeri Mataram ini masih ingin membela marwah NTB di kancah nasional.

“Saya masih pikir-pikir lagi menerima tawaran dari Bali.

Saya masih ingin membela NTB,” ucapnya saat dihubungi Suara NTB via ponselnya, Minggu (22/9).

Diakuinya, keinginan untuk hengkang ke daerah lain, karena merasa tidak diperhatikan pengurus cabang olahraga tempat dia bernaung. Selama bertanding di kejuaraan tingkat nasional ia tak pernah mendapat fasilitas untuk bertanding dari ISSI NTB. Atas dasar itu membuat dirinya ingin hengkang ke daerah lain.

Namun niatnya ingin hengkang ke Bali masih harus dipertimbangkan, setelah mendengar pihak Pengprov ISSI NTB dan KONI NTB menjanjikan sarana dan fasilitas latihan untuk atlet yang berprestasi.

Di sisi lain, pelatih BMX NTB, Junaidi mengungkapkan, Regina sering berprestasi di ajang tingkat nasional. Terakhir meraih medali perak di Kejurnas BMX di Salatiga Jawa Tengah Agustus lalu. Bahkan, baru-baru ini Regina menyumbangkan medali emas untuk Kabupaten Gianyar di Porprov Bali. Prestasi Regina tersebut menarik simpatik dari beberapa provinsi di Indonesia. Salah satunya Provinsi Bali menginginkan Regina Patrisia membela daerahnya di ajang kejuaraan nasional. (fan)

(Suara NTB/ist)

Hengkang, Regina Masih Pikir-pikir Madrid Barcelona (Barca) menjaga start sempurna mereka di Liga Spanyol melalui kemenangan 4-0 atas tuan rumah Rayo Vallecano pada Sabtu, ketika hattrick Pedro dan penyelamatan penalti yang dilakukan Victor Valdes membantu mereka memenangi pertandingan yang berlangsung tidak sesederhana yang terlihat Penyerang Spanyol, Pedro, menambah koleksi golnya pada musim ini menjadi lima gol. Sementara Cesc Fabregas menyarangkan gol ke empat, setelah Rayo sempat menyulitkan tim tamu, sehingga mereka menjadi tim pertama yang mampu unggul penguasaan bola atas Barca dalam lima tahun terakhir.

Sang juara telah mengumpulkan 15 angka dari lima pertandingan, dan naik ke puncak klasemen mengungguli Atletico Madrid berkat keunggulan selisih gol, setelah pasukan Diego Simeone juga menjaga rekor 100 persen mereka berkat kemenangan 20 di markas Real Valladolid.

Pelatih Barcelona, Gerardo Martino, kembali merotasi timya, di mana Dani Alves, Andres Iniesta, dan Alexis Sanchez tampil sebagai pemain pengganti, dan timnya langsung kesulitan saat menghadapi Rayo yang agresif.

Valdes harus beraksi saat pertandingan baru berlangsung tiga menit ketika ia menggagalkan tandukan Alberto Perea, lapangan yang lebih kecil di Vallecas dan penampilan cepat Rayo sempat menyulitkan Barca.

Saat Alex Song mencegat bola, itu merupakan titik awal bagi gol pembuka pada menit ke-33, ketika memberi umpan kepada Lionel Messi yang

berlari melewati dua bek, dan penyerang Argentina itu meneruskannya kepada Pedro untuk dituntaskan dengan tendangan mendatar ke sudut gawang.

Semangat Rayo tidak mengendur, dan beberapa menit kemudian Adriano melanggar Roberto Trashorras.

Valdes sempat menggagalkan tendangan penalti saat Barca menang 4-0 atas Ajax Amsterdam pada Rabu, dan ia mampu menebak arah eksekusi dengan tepat kapten Rayo Trasshporas.

Rayo mampu menandingi permainan Barcelona pada babak pertama, namun mereka kembali kebobolan, ketika

Radwanska Juara Korea Terbuka Seoul Unggulan teratas asal Polandia Agnieszka Radwanska bangkit dari kekalahan set pertama untuk menjuarai turnamen tenis Korea Terbuka dalam kesempatan pertamanya pada Minggu, mengalahkan petenis Rusia Anastasia Pavlyuchenkova 6-7 (6/8), 6-3, 6-4.

Ini merupakan gelar WTA keempat bagi petenis peringkat empat dunia itu pada tahun ini dan merupakan gelarnya yang ke-13 sepanjang karirnya di dunia

tenis. Dia juga meningkatkan rekor pertemuannya dengan Pavlyuchenkova menjadi 3-1.

Unggulan ketiga asal Rusia Pavlyuchenkova, yang mengaku kelelahan karena semifinal yang berat melawan Francesca Schiavone, sebenarnya memulai pertandingan dengan bagus dan memenangi set pertama, tapi dia kemudian terlihat kelelahan saat pertandingan terus berjalan, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Fabregas merangsek dari sisi kiri dan memberi umpan silang mendatar untuk diselesaikan Pedro pada menit ke47.

Rayo mulai kerepotan dan Neymar nyaris mengemas golgol liga pertamanya untuk klub, ketika tembakannya membentur tiang, dan beberapa saat kemudian ia memberi umpan untuk dituntaskan Pedro pada menit ke-72.

Pertahanan terburuk di Liga Spanyol itu kemasukan gol keempat tujuh menit kemudian, setelah pencegatan lainnya di tepi kotak mereka dan Fabregas dengan tenang melepaskan tembakan ke dalam gawang tuan rumah.

Sementara itu, Atletico meneruskan start bagus mereka di musim ini dan perolehan kemenangan 3-1 di Liga Champions atas Zenit St Peterbusrg pada tengah pekan ini, dengan penampilan disiplin di

Valladolid.

Kedua gol diarsiteki oleh gelandang Spanyol Koke, yang tendangan bebasnya sempat berubah arah, sehingga membentur mistar gawang pada babak pertama dan berhasil dituntaskan oleh Raul Garcia.

Koke kemudian mengirim bola kepada Diego Costa untuk memecah kebuntuan pada menit ke-72, membantu pemain Brazil itu membukukan gol kelimanya musim ini.

Sebelumnya, permintaan untuk keseimbangan penampilan di kancah domestik dan Eropa terlihat nyata di markas Real Sociedad, ketika mereka bermain imbang 0-0 di Malaga.

Mereka kembali ke Liga Champions dalam satu dekade terakhir, namun mereka takluk 0-2 dari Shakhtar Donetsk pada penampilan pembuka di Liga Champions pada tengah pekan. (ant/bali post)

LPI, Tim Asal Sumbawa Mendominasi Mataram (Suara NTB) Tim SMP 1 Labuhan Badas Sumbawa dan tim SMAN 4 Sumbawa Besar sukses sebagai juara di Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi NTB yang berlangsung di Sumbawa Besar 7-12 September lalu. Hasil pertandingan LPI Piala Presiden itu meloloskan dua tim terbaik mewakili NTB di level nasional.

Sekretaris Umum Pengprov PSSI NTB, H. Suhaimi, SH, pada Suara NTB di Mataram, Minggu (22/9), menjelaskan, SMP 1 Labuhan Badas berhasil mengalahkan tim SMPN 1 Sape Kabupaten Bima di babak final.

Juara tiga di tingkat SMP diraih SMPN Labuhan Haji Lombok Timur.

Sementara juara pada

pertandingan LPI NTB tingkat SMA diraih SMAN 4 Sumbawa Besar setelah mengalahkan tim SMA 1 Woja Dompu di pertandingan final. ‘’Juara tiga direbut SMKN 1 Tanjung KLU,’’ ujar Suhaimi yang juga Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat pada Setda NTB ini.

Menurut Suhaimi dua tim yang keluar sebagai juara LPI NTB tingkat SMP dan SMA itu akan mewakili NTB di pertandingan LPI tingkat nasional di Malang 5 Oktober 2013. Sementara hasil Workshop di Jakarta Juni lalu, tim NTB akan bermain di Grup F, bersama dengan Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua dengan menggunakan sistem setengah kompetisi. (fan)

(ant/bali post)

Chelsea Akhiri Paceklik

Guardiola Senang

(Suara NTB/ist)

London Chelsea mengakhiri laju empat pertandingan tanpa kemenangan berturut-turut dengan mengalahkan Fulham 2-0 dan memuncaki klasemen Liga Utama Inggris pada Sabtu, setelah Southampton menaklukkan pemimpin klasemen sebelumnya Liverpool.

Pelatih Chelsea Jose Mourinho menimbulkan kemelut dengan keputusannya mencoret Juan Mata dari timnya untuk lawatan ke rival London Barat Fulham, dan ia melihat timnya kesulitan menciptakan peluang pada babak pertama di Stamford Bridge.

Justru, tim tamu menciptakan peluang terbaik pada 45 menit pertama, di mana tembakan Darren bent mengarah lurus ke Petr Cech ketika ia mendapat umpan dari Pajtim Kasami.

Bagaimanapun, Chelsea yang mampu memecah kebuntuan, dengan Oscar mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-52 setelah kiper Fulham David Stockdale menepis sepakan Andre Schurrle dan Samuel Eto‘o.

Jon Obi Mikel mengubah skor menjadi 2-0 pada menit ke-84, mengonversi um-

(Suara NTB/ist)

Berlin Pelatih Pep Guardiola senang Bayern Munchen menang 4-0 dari Schalke 04 malam tadi sehingga juara Eropa itu menyamai pemuncak Bundesliga Borussia Dortmund.

Bayern memang tetap di peringkat kedua, namun mengemas poin sama dengan Dortmund, karena selisih gol semata, usai menang di Gelsenkirchen.

Setelah enam laga, Bayern hanya kehilangan dua poin di bawah asuhan Guardiola, namun menikmati penguasaan bola 70 persen pada kebanyakan laga.

“Itu adalah penampilan terbaik kami sejauh ini di Bundesliga, kami sungguh dominan terhadap salah satu tim terbaik di Jerman itu,” kata Guardiola yang timnya akan menjamu Hanover 96 pada putaran kedua Piala Jerman Rabu mendatang.

Dengan mengenalkan formasi 4-1-4-1 sejak dia memanajeri Bayen Juni lalu, Guardiola telah mengubah formasi 4-2-3-1 yang justru telah membuat Bayern memenangi treble Piala Liga Champions, Piala Jerman dan juara liga, di bawah kepelatihan Jupp Heynckes musim lalu.

Bayern mendominasi lapangan tengah dengan kapten Philipp Lahm dan Bastian Schweinsteiger mengambil posisi gelandang bertahan. “Kami masuk ke pertandingan dari menit pertama dengan pendekatan yang sangat serius, mentalitasnya ada di sana,” kata Schweinsteiger seperti dikutip AFP. Bayern mengalahkan Schalke tanpa tiga gelandangnya, Javi Martinez, Mario Pep Guardiola Goetze dan Thiago Alcantara. (ant/bali post)

SELEBRASI Pemain Chelsea Oscar melakukan selebrasi setelah berhasil mencetak gol ke gawang Fulham pada lanjutan Liga Inggris.

pan John Terry dari jarak dekat untuk mengakhiri penantian selama 185 pertandingan untuk membukukan gol perdana di liga.

Setelah menelan dua kekalahan berturut-turut dari Everton dan Basel, ini merupakan kemenangan di saat yang tepat bagi sang juara liga Europa, yang sekarang memuncaki klasemen berkat keunggulan selisih gol dari Liverpool, meski telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada beberapa tim di bawah mereka.

Setelah bermain imbang 2-2 di markas Swansea City pada Senin, Liverpool melihat momentum awal musim mereka memudar akibat kekalahan 0-1 dari tamunya Southampton. Kehilangan Philippe Coutinho yang cedera, publik tuan rumah melihat Steven Gerrard memaksa kiper Artur Boruc meregangkan badannya untuk menggagalkan tendangan bebas kapten Si Merah.

Daniel Sturridge kemudian meminta hadiah penalti namun ditolak wasit setelah dirinya dijatuhkan Dejan Lovren, dan Lovren pula yang memecah kebuntuan pada menit ke-53 dengan tandukannya ke tiang jauh dari tendangan sudut.

Hanya tiga penyelamatan bagus dari Simon Mignolet yang mencegah Southampton memperbesar keunggulan mereka, namun gol Lovren terbukti sudah cukup untuk memberikan kekalahan perdana di liga bagi Liverpool sejak mereka kalah 1-3 dari tim yang sama Maret silam. “Kami sangat kecewa dan ini merupakan salah satu dari hari-hari mereka,” kata pelatih Liverpool Brendan Rodgers, yang timnya akan mengunjungi Manchester United di Piala Liga pada Rabu. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 23 September 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

800.000

PELUANG BISNIS

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462.

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C No.11 PAGUTAN MATARAM BISA OVER KREDIT HUB: 0817365070

PELUANG USAHA FRANCHISE PENDIDIKAN HY 6JT www.sempoabinta.com 081374800275

SUARA NTB

Senin, 23 September 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

LIPUTAN KHUSUS

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Halaman 14

Memetik Pelajaran dari Kasus Nurwahdaniyah Para TKI berebut mencari jalan keluar dari kemiskinan dengan bekerja di luar negeri. Namun, mereka justru kerap bermasalah akibat menyiasati prosedur administrasi yang benar. Kematian Nurwahdaniyah,TKW yang menemui ajal dengan mengantongi visa pelancong, patut menjadi pelajaran.

(Suara NTB/ars)

KORBAN – Sepenggal foto Nurwahdaniyah, TKW yang diduga menjadi korban kekerasan di Malaysia.

Legal, Tapi Berisiko percakapan Nur dengan ibunya.

Sampai akhirnya nama Nur ditambah di bagian depan menjadi Tresia Nurwahdaniyah. Nama dalam paspor ini disesuaikan dengan KTP yang dibuatnya di Mataram. Lagi lagi untuk kepentingan mudahnya penerbitan paspor.

“Kami pun kerepotan mengurus KTP, akta kelahiran segala macam, tapi itu permintaan dia, saya turuti saja,” jawab Hartati.

Tindakan Nur inilah yang disebut dengan undocumented. Tidak bisa disalahkan secara administratif, namun harus tetap jadi perhatian serius pemerintah. Karena fatalnya, ketika status undocumented melekat pada TKI, maka ketika terjadi musibah, hak haknya sebagai tenaga kerja akan sulit terrealisasi.

Tapi itulah sosok Nur, dengan minimnya pengalaman pendidikan di bangku sekolah, ia bertekad mencari nafkah untuk anak sematawayangnya, Salwa Putri Erika (5) yang ditinggal orang tuanya seorang Polisi. Oknum polisi tersebut menikahinya dengan status beristri dan memiliki anak. Pelampiasan sakit hatinya, Nur meninggalkan Salwa 20 hari setelah melahirkan dan mencari uang sebanyak banyaknya demi membahagiakan keluarga besarnya di Turida dan Dompu. “Setiap pulang tiga bulan sekali, uang Rp 10 Juta dibagi bagi ke keluarga dan masyarakat,” kenang ibunya.

Apa yang terjadi pada Nur patut menjadi evaluasi bersama.

Muhammad Shaleh dari Yayasan Tifa menilai, undocumented memang menjadi tren untuk menghindari sulitnya pengurusan paspor di negeri sendiri.

Memang tidak menjadi masalah berat, apalagi masing masing negara punya persepsi berbeda tentang undocumented.

Malaysia, menurut aktivis Koslata yang pernah mengadvokasi kasus dugaan pencurian organ tubuh tiga TKI Lombok Timur ini, berpendapat bahwa undocumented adalah legal karena warga negara itu memiliki dokumen tinggal yang sah. Sementara Indonesia, menganggap undocumented tindakan yang harusnya bisa dihindari karena dampaknya negatif bagi TKI sendiri. (ars)

MASALAH kemiskinan masih menjadi topik utama dalam daftar panjang bencana sosial yang melanda negeri ini. Tidak terkecuali NTB. Belum lekang dari ingatan, ketika Menteri Dalam Negeri (Mendagri), H.Gamawan Fauzi melantik Dr. TGH. M. Zainul Majdi-H.M.Amin, SH.M.Si (TGB-Amin) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB masa bakti 20132018, Selasa (17/9) lalu. Mendagri mengingatkan bahwa salah satu Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan pasangan TGB-Amin adalah masalah kemiskinan.

Mendagri menyebutkan, angka kemiskinan di NTB masih terbilang tinggi. Walaupun terjadi penurunan yaitu 828.300 penduduk miskin atau 18,02 persen dari total populasi penduduk NTB. ‘’Walaupun angka tersebut jauh menurun dibandingkan lima tahun lalu, namun ini perlu mendapat perhatian kita denM. Shaleh gan sungguh-sungguh,’’ pesan Mendagri.

Cerita Lama Selain kemiskinan, hal yang juga harus menjadi perCerita tentang meninggalnya TKI, pengiriman paket jenazah, hatian pasangan TGB-Amin adalah akselerasi pembangunan daerah ter- memang bukan lagi berita baru. Data Badan Nasional Penaggulangan TKI tinggal dimana delapan kabupaten di NTB masuk kategori daerah tert- (BNP2TKI) bahkan menyebut, ada ribuan TKI yang meninggal dengan berbinggal. Salah satu parameter yang menjadi ukuran sebuah daerah ma- agai penyebab, mulai dari kecelakaan kerja, sakit, dibunuh majikan hingga suk katagori tertinggal, karena penduduk miskinnya masih tinggi. bunuh diri.

Mendagri juga meminta kepada seluruh bupati/walikota untuk menSalah satu kasus terbaru dialami Nurwahdaniyah (28), asal Kandai II jadikan hal ini sebagai perhatian.

Kabupaten Dompu. Nyawanya akhirnya melayang setelah sempat koma. Ia Di atas kertas, NTB adalah provinsi kaya dengan potensi sum- meninggal tidak seperti kasus dialami TKW lainnya. Ia diduga dibunuh pacber daya alamnya yang luar biasa. Masih menurut Mendagri, arnya, Fendy Vivian.

NTB memiliki prospek dan berbagai potensi besar untuk Serangkaian masalah terungkap sepeninggal Nurwahdaniyah. Ia, 2002 lalu, dikembangkan di masa mendatang. Seperti kekayaan laut dengan memang tercatat sebagai TKW. Setelah dua tahun, kontraknya habis. Merasa luas 29.159,04 kilometer persegi dari 49.312,19 kilometer persegi kerasan di negeri Jiran itu, ia pun berangkat menggunakan visa berbeda. Visanluas keseluruhan, sektor pariwisata yang semakin bergairah, poten- ya tercatat sebagai pelancong di Negeri Selangor, Kuala Lumpur Malaysia. si pertambangan, perikanan, peternakan, dan lainnya. Potensi inilah yang Alih alih mendapat asuransi kematian, keluarga asal Dompu malah terdiharapkan bisa menjadi peluang dan modal bagi daerah ini untuk mengen- paksa merogoh uang sendiri sebesar Rp 16 Juta untuk memperjuangkan keptaskan penduduknya yang miskin. ulangan jenazah. Tapi di sebuah restoran (kafe), Nur – demikian dia akrab Namun teori seringkali berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, dipanggil keluarganya – bekerja layaknya pekerja umumnya. Mendapatkan begitu pula dengan kondisi di NTB. Data yang disampaikan Mendagri bahwa gaji, kemudian mengirim ke keluarganya. telah terjadi penurunan angka kemiskinan di daerah ini sebesar 18,02 dari Pemerintah terkait, mulai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakerpolulasi penduduk NTB. Namun di balik penurunan itu, ternyata populasi yang trans), Kabupaten Dompu dan NTB, BNP3TKI, termasuk Perusahaan Pengerkondisinya masih berada di bawah garis kemiskinan juga masih cukup banyak. ah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yakin tidak pernah tahu aktivitas Kemiskinan dengan jumlah banyak menggambarkan bahwa tingkat perekono- Nur setelah kontraknya usai. Baru kemudian semua orang sibuk mencari data mian mayoritas penduduk di daerah ini masih rendah. Kondisi seperti itu membuat tentang Nur, setelah meregang nyawa. Semua akhirnya hanya bisa berkata masyarakat harus bekerja keras agar kebutuhan keluarga mereka tercukupi. “sesal” dan “menyesalkan”, kemudian mencari solusi yang tak berujung.

Dalam situasi seperti ini, seorang perempuan, baik itu sebagai istri mauInilah otokritik yang menurut M. Shaleh dari Tifa Foundations layak dipun ibu rumah tangga, turut berpartisipasi dalam membantu perekonomian jadikan evaluasi oleh pemerintah Indonesia, khususnya Pemerintah Provinsi keluarga. Sehingga hal ini membuat para perempuan turut mencari peker- NTB. “Data tentang TKI atahu TKW kita yang bekerja di luar negeri. Pemerjaan sebagai tambahan penghasilan atahu bahkan menjadi sumber utama intah kita abai tentang ini, padahal perintah Undang Undang,” kata Shaleh keuangan dalam sebuah keluarga. saat berbincang dengan Suara NTB, Minggu.

Faktor rendahnya pendidikan membuat mereka semakin sulit untuk memUndang Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindunperoleh pekerjaan yang layak. sehingga, pekerjaan yang tak mementingkan gan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Amanat Undang Undang ini mengulatar belakang pendidikan yang mereka dambakan. Menjadi seorang TKW rai kewajiban Lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk meregisbisa menjadi jalan keluar bagi mereka karena profesi ini menjanjikan gaji trasi keberangkatan atahu pemberangkatan TKI ke semua negeri. Ibarat butinggi serta sangat mungkin dimasuki oleh perempuan dari berbagai latar rung yang dilepas induknya untuk mencari makanan sendiri, tak ada upaya belakang pendidikan. untuk mencari tahu kabar mereka yang sudah berangkat.

Tak heran, dari tahun ke tahun, jumlah TKW dari NTB terus meningkat.

“Apakah TKI kita sudah berhenti kontraknya, atahu berhenti bekerja di Kendati moratorium pengiriman TKW ke Timur Tengah masih belum di- majikan yang satu kemudian pindah ke majikan yang lain. Atahukah dia cabut, terbukanya peluang TKW bekerja di negara-negara lainnya seperti sudah meninggal, tidak ada data awal tentang ini. Tiba tiba, kita sudah mendaMalaysia, Hongkong dan negara Asia lainnya menjadi pilihan. Dalam kondisi pat kabar ada paket mayat yang dikirim, baru kemudian mendapat cerita sosial ekonomi sekarang ini, profesi sebagai TKW adalah sebuah jalan keluar penyebabnya,” kata Shaleh. bagi perempuan di tengah – tengah sulitnya mencari lapangan pekerjaan.

Ia mengingatkan, dalam Undang Undang yang sama, jelas terurai bahwa Banyaknya Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di NTB, se- pendataan TKI pascapemberangkatan wajib dilakukan instansi terkait, khususbenarnya semakin memudahkan TKI (termasuk TKW) untuk bekerja di luar nya BNP3TKI. Pendataan ini penting, demi mengetahui perkembangan nasib negeri. Di NTB saja, disebutkan Endang Susilowati, SH seorang aktivis buruh tenaga kerja di luar negeri. Ketika mereka habis kontrak, maka kepulangannya migran yang bergabung di Perkumpulan Panca Karsa (PPK), jumlah PJTKI di bisa dikontrol. Ketika sakit, pemerintah tahu bahwa dia tidak bisa produktif NTB sekitar 100 lebih perusahaan. ‘’Artinya, peluang para tenaga kerja dari bekerja lagi. Atahu ketika TKI itu bermasalah, pemerintah tahu persoalannya NTB yang ingin bekerja di luar negeri melalui jalur legal, sudah disediakan dan bagaimana membantu mengatasinya, dengan tetap berkoordinasi ke sarananya,’’ katanya kepada Suara NTB, Sabtu (21/9).

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

Namun, entah apa persoalannya, tak jarang TKI asal NTB memilih daerah Pemerintah bukannya tidak tahu tentang aturan ini, karena implementasi lain menjadi pintu keluar untuk bekerja ke negeri jiran. Contoh nyata yang tingkat daerah sudah dilakukan dengan penerbitan Peraturan Daerah (Perditempuh, Nurwahdaniyah (28), TKW asal Dompu yang jenazahnya dikirim da). Seperti Kabupaten Sumbawa Besar, sudah menerbitkan Perda Nomor Kamis (19/9) lalu dari Malaysia. Nurwahdaniyah meninggal di sebuah rumah 21 Tahun 2007, hal sama dilakukan Pemkab Lombok Barat dengan menersakit di Malaysia, setelah beberapa hari dirawat. Korban diduga sakit dan bitkan Perda Nomor 5 Tahun 2008. dirawat di rumah sakit setelah dianiaya kekasihnya. Nurwahdaniyah berangkat “Tapi apa yang menurut saya aturan wajib dilaksanakan ini, tidak dikerjake Malaysia mengantongi paspor Jambi. Dengan paspor Jambi, Nurwahdaniyah kan pemerintah. Sekali lagi, kita harus evaluasi bersama ini,” demikian Shaleh mengubah namanya menjadi Tresia. mengingatkan. Pemerintah harus konsisten, tegas dalam penerapan aturan.

Kenapa menggunakan paspor Jambi? Keluarga Nurwadaniyah tak tahu Ketika PPTKIS yang juga kebagian wajib melaksanakan ini namun tidak persis alasan korban memilih pintu Pulau Sumatera untuk bisa bekerja di diindahkan, pemerintah wajib memberikan sanksi.

Malaysia. Endang pun tak mengetahui persis ada kecenderungan sebagian Sementara itu, hingga kemarin, sejumlah pejabat di Dinas Tenaga Kerja TKI, memilih berangkat melalui pintu daerah lain. Padahal Pemprov NTB dan Transmigrasi NTB, yang dikonfirmasi mengenai persoalan ini belum telah menyiapkan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) untuk mempermudah memberikan keterangan apapun. (rak/ars)

Negara Harus Lebih Tegas PENYEBAB kematian Nurwahdaniyah hingga kini masih simpang siur. Karenanya, persoalan ini harus diperjelas sehingga negara bisa bersikap dengan lebih tegas.

Ketua Komisi IV (Bidang Ketenagakerjaan), Patompo Adnan, Lc, MH, kepada Suara NTB menegaskan bahwa pihak Malaysia harus memberikan informasi yang jelas mengenai penyebab kematian Nurwahdaniyah.

“Dan ini adalah urusan government to government, G to G, harus ada ketegasan dari negara kita untuk meminta penjelasan penyebab kematiannya,” ujar Patompo.

Ia menegaskan, publik memang mengharapkan adanya ketegasan negara saat berhadapan dengan persoalan ini. Sebab, hal ini bukan baru kali ini terjadi. Belum lama ini, kita juga pernah menerima kiriman jenazah TKI yang menghebohkan karena sejumlah organ tubuhnya diduga sudah hilang. Bahkan, mereka diduga menjadi korban dari penjualan organ tubuh.

Patompo menegaskan, TKI, pada dasarnya adalah pahlawan yang memberikan kontribusi besar dalam menyeimbangkan perekonomian negara. Namun, keberpihakan nega-

Negara Harus Bertanggungjawab

(Suara NTB/ars)

NDOCUMENTED adalah istilah untuk menggambarkan keberadaan seorang tenaga kerja yang sebenarnya punya dokumen lengkap, visa, paspor, indentitas jelas. Sesungguhnya legal, tapi ada ketidaksesuaian antara dokumen itu dengan pakem pekerjaan sebagai tenaga kerja.

Nurwahdaniyah melakukan itu. Almarhum yang diduga meninggal Selasa (17/9) lalu di salah satu Rumah Sakit Kuala Lumpur akibat dihantam botol bir oleh pacaranya, menghindari birokrasi yang berbelit pengurusan paspor dan visa.

Proses ribet itu ia rasakan ketika berangkat Tahun 2002 lalu, ketika berangkat bersama bibinya, Fatmawati melalui sebuah PPTKIS di Ampenan. Dua tahun menikmati pekerjaan sebagai pelayan di restaurant, hasil yang didapat memang besar, bahkan dipakai untuk investasi rumah.

Tapi itu belum cukup.

Nur sempat pulang ke Lingkungan Lendang Lekong, Turida, Mataram, tempat saudaranya tinggal. Tahun 2004 Nur terbang kembali ke Malaysia, tapi tidak dengan label sebagai TKW, ia mengurus paspor melalui Jakarta dengan nama berbeda. Ibunya, Hartati (50) menceritakan Nur adalah sosok pekerja, tapi tidak ingin direpotkan dengan administrasi.

“Anak saya pernah berangkat dari Jakarta, pakai nama lain, supaya mudah keluar visa. Karena kalau urus visa TKI, sulit katanya,” tutur Hartati kepada Suara NTB, Minggu kemarin. Itu bukan pertama kali dilakukan Nur. Ibunya pun hampir tak ingat berapa kali anak keenam dari tujuh bersaudara itu mengganti nama untuk mengurus paspor pelancong.

“Pernah juga namanya Rini Kurniawati,” sebutnya. “Ra sodi rau ba nahu ni, ba bau cepe kai ngara? (Saya juga pernah Tanya, kenapa ganti ganti nama), cambe ba sia, ndi moda kai losa visa pelancong. Na repo sih uru deka visa ndadi TKW (dia menjawab, supaya mudah keluar visa pelancong. Karena repot kalau urus visa TKW),” demikian penggalan

pengurusan dokumen-dokumen calon TKI yang akan bekerja di luar negeri.

Selain tidak melalui pintu NTB, Nurwahdaniyah juga berangkat tidak melengkapi diri dengan visa dan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), tetapi menggunakan visa pelancong (turis).

Karena banyak hal yang dilanggar untuk memenuhi syarat sebagai TKW, pemerintah tidak bisa berbuat banyak untuk membantu Nurwahdaniyah. ‘’Memang sebagai Warga Negara Indonesia, korban tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, banyak hak-hak yang semestinya bisa diterima ahli waris korban yang tidak bisa diterima karena persyaratanpersyaratan yang harus dipenuhi sebagai TKW legal tak terpenuhi,’’ tandas Endang.

Peristiwa tragis yang menimpa Nurwahdaniyah mestinya menjadi cermin bagi warga NTB yang memiliki animo menjadi TKI cukup besar. Bahwa pilihan bekerja ke luar negeri sebagai TKI , harus memenuhi berbagai persyaratan yang mekanisme pengurusannya sebenarnya tidak sulit dengan berbagai fasilitas yang telah disediakan Pemprov NTB. Pun bagi Pemprov NTB bahwa tragedi Nurwahdaniyah adalah sebuah catatan untuk segera diketahui penyebab kemudian dicarikan solusi. Kenapa masih ada TKI yang terpaksa berangkat ke luar negeri melalui pintu daerah lain? Pelayanan yang diberikan kepada calon TKI kurang beres? Atahu karena ada persoalan lain?

KENANGAN - Hartati (50), menunjukkan foto Nurwahdaniyah.

Gambar yang menjadi kenangan tersisa dari anak kesayangannya.

Mataram (Suara NTB) Terlepas dari persoalan yang dihadapi Nurwahdaniyah, negara tidak boleh abai. Negara dan pemerintah daerah khususnya harus bertanggungjawab. Setidaknya yang bisa dilakukan adalah menemukan jalur advokasi untuk mengungkap pelaku pembunuhan korban.

Menurut Ketua Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Endang Susilowati, Nurwahdaniyah adalah Buruh Migran Indonesia (BMI) yang juga layak mendapat advokasi.

Nurwahdaniyah yang keberadaannya di Malaysia sebagai pelancong, berangkat menggunakan paspor atasnama Tresia Nurwahdaniyah. Secara administrasi dia bukan TKW. Tapi dia bekerja dan bergabung bersama jutaan TKI lainnya memberi Endang Susilowati kontribusi devisa melalui remitansi ke daerah.

“Nur tetaplah warga negara yang punya hak hidup. Sekarang hak hidupnya dirampas di negara lain, negara harus bergerak untuk melakukan advokasi,” dorongnya.

Tapi dalam kasus ini, ia sendiri mengakui kesulitan untuk pendampingan advokasi. Ketika jenazah tiba Kamis (19/9) malam lalu di Bandara Internasional Lombok (BIL), jenazah tiba malam hari di Turida. Keesokan harinya, pagi sekitar Pukul 09.00 Wita, jenazah sudah dimakamkan atas permintaan keluarga dan warga. Padahal saat yang bersamaan, ia berada di Rumah Sakit Bhayangkara Polda NTB untuk mengurus keperluan visum, untuk menemukan bukti yuridis ketika melakukan penuntutan terhadap pelaku.

“Tapi itu kehendak keluarga, kami juga tidak bisa memaksakan. Namun yang terpenting, terlepas dari persoalan itu, pemerintah harus mencari jalan untuk proses hukum terhadap pelaku meskipun locus di Malaysia,” pungkasnya.

Di beberapa daerah yang ada kasus serupa, negara mengadvokasi. Tapi tidak sedikit juga yang luput dari perhatian pemerintah. (ars)

ra saat ada TKI yang pulang sebagai jenazah, hingga kini belum sepadan dengan kontribusi mereka.

“Karena itu kita harus lebih kritis, bertanya kepada Malaysia apa penyebabnya. Karena sudah seringkali kita dikirimi jenazah yang statusnya tidak jelas seperti ini,” ujarnya.

Patompo menegaskan, dalam kondisi seperti ini pemerintah daerah memang tidak bisa berbuat banyak karena urusan ini lebih merupakan hubungan antarnegara. “Ini negara yang harus bersikap karena ini menyangkut bagaimana memuliakan TKI yang Patompo Adnan berjasa besar terhadap perekonomian kita,” pungkas politisi PKS ini. (aan)

Pembahasan Perlindungan TKI Masih Parsial Perlindungan terhadap TKI masih menjadi pekerjaan berat. Sadar bahwa itu pekerjaan berat, pemerintah, LSM, swasta di bidang pengiriman TKI, masih membahas persoalan perlindungan TKI itu secara parsial.

Saatnya semua pihak terintegasi untuk duduk bersama membahas Grand Design Perlindungan TKI. Proses ini sudah dimulai sejak Juli lalu, melibatkan NGO, unsur pemerintah, akademisi, digagas Tifa Foundations.

ROAD MAP PROGRAM Grand Design Perlindungan TKI (GDPTKI) akan dilakukan dalam kurun waktu 20 tahun, dimana dalam selanjutnya akah dilihat capaian perubahan dalam kurun waktu kerja jangka pendek (2013 – 2016), jangka Menengah (2017 – 2010) dan jangka panjang (2021 – 2024).

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

Halaman 15

JK Serahkan Soal Capres ke Golkar

(Suara NTB/ist)

Semarang (Suara NTB) – Mantan Wakil Presiden RI, M. Jusuf Kalla (JK), menyerahkan soal calon presiden yang akan diusung Partai Golongan Karya (Golkar) apakah tetap menjagokan Aburizal Bakrie atau tidak kepada pengurus partai berlambang pohon beringin itu.

“Saya tidak bisa menilai. Yang bisa menilai kan Golkar sendiri, termasuk pengurus di daerah-daerah,” katanya, usai kegiatan jalan sehat kemanusiaan Palang Merah Indonesia (PMI) Jawa Tengah di Semarang, Minggu.

Peningkatan elektabilitas capres yang dijagokan Golkar, yakni Aburizal Bakrie atau Ical, kata dia, berkaitan dengan kemampuan para pengurus partai hingga ke daerah-daerah, termasuk upaya-upaya untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Berkaitan dengan polemik antara Ketua Dewan Pertimbangan Golkar, Akbar Tanjung, dengan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie, soal usulan konvensi capres jika elektabilitas Ical masih rendah, JK enggan memberikan komentar.

“Ya itu kan antara ketua umum dengan dewan pertimbangan. Tentu biasa terjadi mereka saling memberikan pertimbangan-pertimbangan. Itu hak masing-masing mereka lah,” kata Ketua Umum PMI tersebut.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu juga enggan berkomentar saat ditanya apakah pencapresan Ical sudah menjadi harga mati bagi Golkar pada Pemilu 2014. (ant/bali post)

Jusuf Kalla

Kemenag Siapkan Sanksi Pembimbing Haji Pembawa Obat Kuat Jakarta (Suara NTB) – Pembimbing haji asal Lampung, NGLM, yang kedapatan membawa ribuan tablet obat termasuk “obat kuat” sudah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

“Menurut pengakuannya, NGLM bekerja sama dengan istrinya untuk berdagang, dan ini adalah yang kesekian kalinya. Dan baru kali ini yang bersangkutan tertangkap di imigrasi,” ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu di Jakarta, Sabtu malam.

Modusnya, menurut Anggito, adalah dengan menitipkan barang-barang tersebut secara tersebar kepada jamaah bimbingannya.

“Kami sedang mempelajari sanksi apa yang pantas bagi yang bersangkutan,” tambah Anggito.

Pada Rabu (18/9), pihak imigrasi Madinah menyita barang bawaan seorang jamaah asal Kloter JKG 11 (Jakarta) berinisial NGLM dengan no. Paspor A5802615BS. Belakangan diketahui bahwa NGLM adalah pembimbing ibadah asal Lampung yang sebelumnya sudah pernah menunaikan ibadah haji.

Barang bawaan tersebut berupa rokok 225 boks, urat madu 2.000 tablet, obat kuat lelaki 260 tablet, paracetamol 4.100 tablet, Kuku Bima 940 tablet, Nafacin 376 tablet, Ibuprafen 2240 tablet, Ekstrajoss 1440 sachet dan pil KB puluhan ribu tablet. (ant/bali post)

Gunung Marapi di Sumatera Barat

Marapi Semburkan Abu Vulkanik Bukittinggi (Suara NTB) – Gunung Marapi yang berada di antara Kabupaten Tanahdatar dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dua kali menyemburkan abu vulkanik Minggu pagi.

Semburan pertama terjadi sekitar pukul 07.15 WIB dan disusul semburan kedua sekitar pukul 09.00 WIB. Baik semburan abu vulkanik pertama maupun kedua itu samasama memiliki tekanan kuat.

Abu vulkanik dari gunung yang memiliki tinggi 2.891 meter di atas permukaan laut itu berlangsung lama dengan ketinggian semburan sekitar 100 meter dari puncak kawah.

Abu vulkanik hanya menghujani sekitar puncak lereng gunung, sedangkan pada semburan pertama, terlihat abu vulkanik berlangsung secara terus menerus.

Setelah itu, gunung sempat

vulkanik sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah itu, gunung tidak lagi terlihat menyemburkan abu vulkanik,” kata dia.

Sementara itu, warga lainnya Ridwan mengaku melihat sangat jelas semburan abu vulkanik sekitar pukul 07.00 WIB itu.

“Semburan abu vulkanik sangat jelas terlihat dari daerah Tilatang Kamang, Kabupaten Agam,” ungkapnya.

Gunung Marapi mulai

berhenti mengeluarkan abu vulkanik untuk beberapa menit, dan kembali menyemburkan abu sekitar pukul 09.00 WIB. Raiz, warga Tigo Baleh, Kota Bukittinggi menyebutkan, semburan abu vulkanik pertama yang terjadi sekitar pukul 07.15 Wib berlangsung secara terus menerus.

“Setelah berhenti untuk beberapa menit, gunung kembali menyemburkan abu

mengalami peningkatan aktivitas pada 3 Agustus 2011.

Gunung api ini hampir tiap hari mengeluarkan asap putih dan abu vulkanik.

Pada 3 Agustus 2011, salah satu gunung aktif di Sumatera Barat ini mengeluarkan abu vulkanik berbau belerang dengan ketinggian 1.000 meter, dan menjangkau Agam, Tanahdatar, Padangpariaman, dan Padangpanjang. (ant/bali post)

PPATK Imbau Caleg Perpanjangan Blok Masela Tolak Uang Ilegal Melanggar Hukum Purwokerto (Suara NTB) – Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Agus Santoso, mengimbau calon legislator (caleg) maupun peserta pemilihan kepala daerah untuk menolak menerima uang ilegal agar tidak terkena tindak pidana pencucian uang.

“PPATK bersama KPU (Komisi Pemilihan Umum) dalam dua minggu ini akan membuat MoU (nota kesepahaman), sudah dalam proses finalisasi di KPU, untuk melakukan transparansi dana kampanye. Ada satu persoalan penting di transparansi dana kampanye ini,” katanya seusai memberikan kuliah umum di Gedung Justicia 1 Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Sabtu.

Ia mengatakan, persoalan penting tersebut tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 8 Tahun 2012, yakni membolehkan partai dan para calon menerima sumbangan dari perorangan maupun perusahaan.

Menurut Agus, sumbangan itu dinilai baik selama uang yang digunakan untuk menyumbang bukan hasil korupsi, bisnis narkoba, atau uanguang dengan tindak pidana asal UU Pencucian Uang.

Oleh karena itu, pihaknya mengimbau kewaspadaan para caleg (calon legislator), para calon dalam pilkada, jangan menerima uang ilegal, karena menerima uang ilegal itu paling tidak akan dikenakan Pasal 5 UU Pencucian Uang, yaitu pencuci uang pasif.

“Sehingga tidak heran, katakanlah satu kasus yang ada di KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) itu, seorang calon yang ikut dalam pilkada dipertanyakan uangnya dapat dari mana,” katanya.

Jakarta (Suara NTB) – Pemerintah bakal melanggar hukum jika memberikan perpanjangan konsesi Blok Masela kepada perusahaan asal Jepang, Inpex Masela Ltd, sebelum waktunya, kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Pri Agung Rahmanto.

“Pemerintah harus konsisten dan tidak melanggar peraturan yang dibuatnya sendiri,” ujarnya di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, pemerintah tidak selayaknya mencari celah hukum agar bisa memperpanjang kontrak Masela.

“Tidak boleh begitu. Peraturan sudah ada, kenapa dicari celahnya? Justru hukum harus ditegakkan dan malah mencurigakan kalau sampai harus mencari-cari celah seperti itu,” ujarnya.

Masa pengembalian investasi yang pendek, lanjutnya, tidak bisa menjadi alasan perpanjangan kontrak.

Pri mengatakan, permasalahan pengembalian investasi yang menjadi alasan, merupakan kesalahan Inpex sendiri dalam perencanaannya.

“Jangan masalah kontraktor ini menjadi tanggung jawab negara. Ini bakal menjadi preseden buruk bagi kontrak lain, dan merugikan negara,” tandasnya.

Menurut dia, pengajuan perpanjangan kontrak Masela tetap harus sesuai aturan, yakni dilakukan paling lama 10 tahun sebelum kontrak berakhir atau pada 2018.

“Pemerintah yang akan datang, pastinya akan mempertimbangkan perpanjangan. Jadi, kenapa harus dipaksakan pada pemerintahan sekarang dengan cara melanggar hukum?” katanya.

Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah mesti menolak dengan tegas perpanjangan yang diajukan Inpex.

“Kalau pemerintah memperpanjang, apa lagi yang bisa kita harapkan dari pemerintah? Peraturan yang dibuatnya sendiri saja dilanggar.

Kalau begitu, tidak usah lagi bicara kemandirian, ketahanan energi, dan pemberdayaan

Selain itu, kata dia, PPATK juga meminta KPU supaya para caleg memberikan nomor rekening dana kampanyenya dalam rangka transparansi pengelolaan dana kampanye.

Menurut dia, pihaknya akan melakukan transparansi tersebut dengan sistem orang-orang yang tidak mau transparan akan diumumkan bahwa yang bersangkutan tidak atau belum menyerahkan rekening dana kampanyenya.

“Mudah-mudahan dengan terobosan seperti ini, maka kita secara sistematis bisa menyeleksi wakil-wakil rakyat dan pemimpinpemimpin yang bersih,” katanya. (ant/bali post)

Lagi, Sipil Bersenjata Beraksi di Papua Jayapura (Suara NTB) – Kelompok sipil bersenjata kembali beraksi di Papua, Sabtu siang, menewaskan seorang sopir angkutan umum di kawasan Kalome, Mulia, Puncak Jaya.

Korban bernama Ali Makassar, yang tengah mengendarai mobil Triton bernomor polisi DW 8694 CA, ditembak saat melintasi Kolome, sekitar dua jam perjalanan dari Kota Mulia, ibukota Kabu-

paten Puncak Jaya.

Ali Makassar tewas dengan luka tembak di kepala.

Kapolres Puncak Jaya AKBP Marselis saat dihubungi ANTARA mengaku belum bisa memastikan apakah ada korban lain selain Ali Makassar mengakui, hingga saat ini belum dapat memastikan apakah ada korban lain selain Ali Makassar.

“Kami belum dapat memastikan apakah ada korban

lain karena lokasinya yang relatif jauh dari Mulia,” aku AKBP Marselis.

Menurutnya, dari laporan yang diterima jenasah korban akan dievakuasi ke Ilu dan selanjutnya dibawa ke Wamena dengan menggunakan jalan darat.

Kemungkinan korban nantinya akan dievakuasi ke Makassar untuk selanjutnya dimakamkan dikampung halamannya. (ant/bali post)

Rakyat Ingin Pemimpin yang Suka Blusukan Yogyakarta (Suara NTB) – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menilai gaya kepemimpinan seperti Gubernur DKI Joko Widodo yang suka blusukan dan langsung berdialog dengan masyarakat, banyak diinginkan rakyat.

“Dalam komunikasi politik saat ini, masyarakat lebih suka pemimpin yang suka blusukan, dan tak mengumbar janji,” kata Muhaimin di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, masyarakat tidak lagi tertarik dengan sosok pemimpin yang banyak mengumbar janji, dan suka menggelar acara.

“Masyarakat lebih menyukai sosok yang mudah bergaul, dan suka blusukan di masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, melihat kenyataan itu, dirinya meminta seluruh calon anggota legislatif PKB menggunakan pola komunikasi personal ketimbang cara lain.

“Lebih baik sekarang langsung terjun ke masyarakat.

Berkomunikasi adalah program yang ditawarkan,” katanya.

Muhaimin mengatakan PKB yang cukup dekat dengan tradisi di masyarakat, dapat digunakan sebagai media komunikasi dengan memanfaatkan tradisi dan budaya yang ada di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU).

“Tradisi itu yakni tahlilan, salat berjamaah di mushala dan masjid, ziarah ke makam wali dan ulama, serta istighosah. Tradisi tersebut tidak jauh berbeda dengan yang dijalani PKB,” katanya.

Ia mengatakan, terkait dengan target perolehan suara PKB dalam Pemilu Legislatif 2014, optimistis partainya dapat mem-

peroleh 100 kursi. Sebab, banyak kiai dan politisi partai lain yang menyatakan kembali bergabung dengan PKB. “Niatkan kerja partai ini sebagai ibadah demi umat.

Insya Allah tujuan PKB akan tercapai,” katanya. (ant/ bali post)

(ant/bali post)

Pri Agung Rahmanto

perusahaan negara,” demikian Pri Agung Rahmanto.

Pri Agung mengemukakan hal itu berkaitan dengan Pasal 28 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, perpanjangan kontrak hanya boleh diajukan paling cepat 10 tahun.

Sementara itu, kontrak kerja sama Blok Masela antara pemerintah dan Inpex yang ditandatangani 1998, baru berakhir 2028 atau masih 15 tahun lagi.

Namun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Edy Hermantoro, sempat mengatakan bahwa pemerintah akan mencari celah hukum untuk memperpanjang kontrak Inpex, tanpa merubah PP-nya.

Alasannya, produksi Masela diperkirakan baru dimulai 2018 atau hanya 10 tahun sebelum kontrak berakhir 2028, sehingga belum cukup mengembalikan investasi yang mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Blok Masela terletak di lepas pantai Laut Arafura sekitar 155 km arah barat daya Kota Saumlaki yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. (ant/bali post)

Gempa 5,3 SR Guncang Sabang

Muhaimin Iskandar

(ant/bali post)

Kabanjahe (Suara NTB) – Sebanyak 5.000 dari 14.991 pengungsi akibat letusan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumaterai Utara (Sumut), yang ditempatkan di lokasi penampungan Kabanjahe kembali ke rumah masing-masing pada Sabtu (21/9).

Koordinator Hubungan Masyarakat Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung, Jhonson Tarigan, di Kabanjahe, Minggu, mengatakan bahwa warga yang diizinkan kembali ke rumah tersebut karena desa mereka melebihi radius 3 km dari kaki Gunung Sinabung.

Namun, menurut dia, bagi desa yang kurang dari radius 3 km tidak dibenarkan warganya kembali ke rumah karena dianggap masih berbahaya.

“Para pengungsi tersebut masih tetap tinggal di sejumlah lokasi penampungan di Kabanjahe, Ibukota Kabupaten Karo,” ucap Jhonson.

Dia menjelaskan, ada enam desa di Kabupaten Karo, yang dalam radius 3 km, yakni Desa Simacem, Desa Bekerah, Desa Singgarang-garang, dan Kuta Gugung berada di wilayah Kecamatan Naman Teran.

Desa Berastepu di Kecamatan Simpang Empat dan Desa Sukameriah di wilayah Kecamatan Payung.

Sedangkan, desa yang berada diatas radius 3 km, yaitu Desa Susuk, Desa Kuta Mbaru, Desa Temburun berada di wilayah Kecamatan Tiganderket, Desa Ujung Payung, Desa Cimbang berada di wilayah Kecamatan Payung.

Desa Kuta Mbelin, Desa Tiga Pancur, Desa Kuta Tengah dan Desa Pintu Mbese di wilayah Kecamatan Simpang Empat.

Dengan kembalinya 5.000 warga tersebut, maka jumlah pengungsi yang berada di lokasi penampungan tinggal 10.991 orang lagi, katanya.

Tempat pengungsi yang berada di Kabanjahe sebanyak 16 lokasi, yakni Jambur Sempakata, Klasis GBKP, Gedung KKR, Gedung Serbaguna, Masjid Istikharah Barastagi, dan Masjid Agung, Zentrum.

Kemudian, GBKP Simpang VI, Paroki, Jambur Adil Makmur, Jambur Haloho, Jambur Dalihan Na Tolu, Jambur Pulungan, Jambur Payung, KWK Berastagi, dan Klas Berastagi.

Letusan Gunung Sinabung yang kedua terjadi pada Selasa, (17/9) sekitar pukul 12.13 WIB, dan debu vulkanik bercampur asap tebal mencapai setinggi lima kilometer.

Sebelumnya, letusan pertama Gunung Sinabung, Minggu (15/9) sekitar pukul 02.51 WIB, dan tidak ada korban jiwa dan luka-luka pada peristiwa tersebut.

Bahkan, ribuan warga terpaksa mengungsi ke sejumlah penampungan di Kabanjahe, Ibukota Kabupaten Karo.

Dengan meningkatnya aktivitas Gunung Sinabung tersebut, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah meningkatkan statusnya dari Waspada (Level II) menjadi Siaga (Level III) sejak pukul 03.00 WIB. (ant/bali post)

(ant/bali post)

5.000 Pengungsi Sinabung Kembali ke Rumah

Bandarlampung (Suara NTB) – Gempa berkekuatan 5,3 skala Richter mengguncang Kota Sabang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Minggu, pukul 13.06 Wib. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat lokasi gempa berada pada koordinat Lintang 5.77 derajat Lintang Utara (LU) dan Bujur 93.30 derajat Bujur

Timur (BT), dengan kedalaman 10 km.

Pusat gempa berada di pantai barat Sumatera bagian utara, 222 km barat daya Kota Sabang, 226 km barat laut Kota Banda Aceh; 249 km barat laut Kabupaten Aceh Besar, dan 215 km barat laut Banda Aceh NAD. BMKG menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. (ant/bali post)

SUARA NTB Senin, 23 September 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Famtrip Kabupaten Sumbawa

Angkat Potensi Pariwisata di Kabupaten Sumbawa BADAN Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB mengajak puluhan wartawan cetak dan elektronik lokal dan nasional beserta puluhan pelaku pariwisata berkunjung ke bumi Sabalong Samalewa, Kabupaten Sumbawa selama dua hari, 20-21 September dalam rangka familiarisation trip (famtrip).

Selain untuk menyaksikan langsung event tahunan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Festival Moyo 2013, famtrip juga bertujuan untuk

memperkenalkan dan mengangkat potensi-potensi pariwisata di Kabupaten Sumbawa.

Di samping menyaksikan pembukaan Festival Moyo pada Jumat (20/9) sore, rombongan famtripjuga diajak berkunjung ke Pulau Bungin pada Sabtu (21/9) sore. Anggota BPPD NTB, M. Nurhaedin mengatakan selama ini ada ketimpangan kegiatan promosi pariwisata antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Untuk menyeimbangkan promosi berbagai potensi wisata, maka diselenggarakanlah famtrip.

Rombongan famtrip BPPD NTB yang berasal dari puluhan wartawan dan pelaku pariwisata berfoto bersama Kepala Desa Bungin, di dekat dermaga Pulau Bungin.

Diharapkan dengan membawa parawartawandanpelakupariwisata yang berasal dari asosiasi pariwisata di NTB seperti PHRI, ASITA, INCCA, dan Astindo, kegiatan FestivalMoyomaupunpotensipariwisata di Kabupaten Sumbawa akan lebih terdengar gaungnya baik di tingkat nasional maupun internasional.

Setelah menyaksikan pembukaanFestivalMoyopadaJumat(20/ 9) sore, malam harinya rombongan famtrip diundang untuk makan malam di Pendopo Bupati Sumbawa. Dalam kesempatan tersebut

jugadigelarjumpapersdenganWakil BupatiSumbawa,Drs.H.ArasyMuhkan, Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, dan Kepala Dinas PemudaOlahragaKebudayaandan Pariwisata (Disporabudpar) Kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos.,M.SididampingiKetuaBPPD NTB, Awanadi Aswinabawa.

Dalam kesempatan itu, Wabup meminta kepada media dan juga para pelaku wisata untuk mengangkat dan mempromosikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa. Sehingga diharapkan

Rombongan famtrip turun dari perahu saat berkunjung ke Pulau Bungin.

akan semakin banyak wisatawan yangberkunjungkedaerahnya,tidak hanya ke Pulau Moyo yang sudah mendunia, tapi juga ke objek-objek wisata lainnya. Wabup juga memaparkan beberapa kendala dalam pengembanganpariwisata,salahsatunyaadalahmasalahinfrastruktur.

Sementara itu, Ketua BPPD NTB, Awanadi Aswinabawa men-

yampaikan hal yang harus diperhatikan dalam pengembangan pariwisata adalah tidak hanya mengundang wisatawan sebanyak-banyaknya untuk berkunjung, tapi juga harus memperhatikan aspek lama tinggal dan uang yang dibelanjakan wisatawan.

Awanadi juga menyebutkan masih banyak hal yang perlu

dibenahiPemkabSumbawauntuk pengembangan pariwisata ke depan seperti infrastruktur, aksesibilitas, dan SDM. “Diharapkan sinergisitas partisipatif Pemkab Sumbawa dengan pelaku wisata untuk bersamasama mengembangkan pariwisata ke depan,” demikian Awanadi Aswinabawa. (yan/*)

Jumpa pers Wabup Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan (kedua dari kiri), Sekda Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Rasyidi (paling kiri), Kepala Dispora Budpar Kabupaten Sumbawa, H. Amri, S.Sos.,M.Si (ketiga dari kiri), dimoderatori oleh Ketua BPPD NTB, Awanadi Aswinabawa (paling kanan).

Rombongan famtrip disambut satu tarian khas masyarakat suku Bajo di Pulau Bungin yang dibawakan oleh anak-anak. Dan juga disambut oleh atraksi pencak silat tradisional khas masyarakat Bajo.

Masyarakat Pulau Bungin antusias menyambut rombongan famtrip BPPD NTB.

AS Dituding Memeras Rusia Moskow Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov hari ini menuduh Amerika Serikat tengah memeras Rusia untuk mendukung resolusi PBB yang keras terhadap Suriah. Dia juga mengatakan Barat telah dibutakan oleh pemikiran mengganti rezim di negara yang diporakporandakan oleh perang itu.

“Mitra Amerika kita mulai memeras kita: jika Rusia tak mendukung sebuah resolusi dibawah Bab 7 dalam Dewan Keamanan PBB, maka kita akan menghentikan bekerja dalam Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW),” kata Lavrov dalam satu wawancara di Channel One seperti dikutip AFP.

“Mitra-mitra kita kini telah dibutakan oleh tujuan ideologis mereka mengubah rezim (di Suriah),” tambah Lavrov. “Yang hanya mereka bicarakan adalah mengenai Bashar al-Assad harus pergi,” sedangan tujuan Rusia adalah mengatasi masalah senjata kimia di Suriah.

Sementara itu, Indonesia

dan Iran akan mendesakkan penyelesaian politik untuk Suriah pada Sidang Majelis Umum ke-68 Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dimulai pekan depan.

Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengemukakan pernyataan itu usai melakukan pertemuan bilateral dengan mitranya dari Iran Menlu Mohammad Javad Zarif di New York, Jumat (Sabtu WIB).

Marty mengatakan dalam pertemuan empat-mata dengan Zarif - yang berlangsung di gedung Perutusan Tetap RI untuk PBB - dirinya dan Menlu Iran

sepakat bahwa proses politik harus segera digulirkan untuk menyelesaikan konflik Suriah.

“Kami sepakat bahwa inti permasalahan, tantangan utama kita saat ini adalah bagaimana menghentikan sekarang juga, segera, konflik di Suriah,” kata Marty. Ia menekankan bahwa yang diperlukan saat ini adalah segera dicapainya gencatan senjata, penghentian permusuhan serta segera digulirkannya suatu proses politik.

“Sama seperti Indonesia, Iran juga berpandangan bahwa kehendak atau pilihan dari rakyat Suriahlah yang harus dihormati.

Jadi jangan sampai ada prekondisi sebelum sebuah pertemuan internasional atau proses politik digulirkan,” ujar Marty.

Seruan soal penyelesaian politik bagi Suriah, menurut Marty akan disampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB serta dalam pertemuanpertemuan bilateral yang akan ia lakukan sepanjang satu pekan mendatang, antara lain dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry, Menlu Inggris William Hague, Gerakan Non-Blok (GNB) dan Organisasi Kerjasama Islam (OKI). (ant/bali post)

Kamboja Memanas Jelang Sidang Parlemen Phnom Penh Kamboja memperketat pengamanan pada malam menjelang pembukaan sidang parlemen baru yang dijadwalkan pada Senin. Sementara, oposisi mengatakan akan memboikot sidang kecuali partai yang berkuasa setuju untuk penyelidikan independen sengketa hasil pemilu 28 Juli.

Pasukan keamanan terlihat telah ditempatkan di sepanjang jalan-jalan di kota dengan barikade kawat berduri yang digunakan untuk memblokir jalan-jalan sekitarnya, gedung-gedung penting pemerintah, Istana Kerajaan, dan Majelis Nasional.

“Ribuan angkatan bersenjata telah dikerahkan untuk menjamin keamanan dan ketertiban umum karena Senin akan menjadi hari bersejarah bagi Kamboja - parlemen baru dan pemerintah baru untuk legislasi kelima kalinya akan terbentuk,” kata juru bicara Polisi Militer Nasional Kheng Tito kepada Xinhua pada Minggu.

“Menurut Balai Kota, protes-protes tidak diperbole-

hkan selama hari-hari ini,” katanya, dan menambahkan bahwa polisi militer telah secara rutin melakukan patroli dan mencari senjata serta bahan peledak di antara para penumpang kendaraan di malam hari.

Negara ini menyelenggarakan pemilihan umum pada 28 Juli.

Hasil resmi menunjukkan bahwa Partai Rakyat Kamboja yang berkuasa (CPP) dari Perdana Menteri Hun Sen memenangkan 68 dari 123 kursi parlemen, dan Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pemimpin oposisi lama Sam Rainsy mendapat 55 kursi.

Namun, CNRP menolak hasil itu dan mengklaim terjadi penipuan suara serius dan menuntut pembentukan satu komite pemungutan suara untuk penyelidikan independen, tapi CPP menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan langkah itu bertentangan dengan konstitusi negara dan hasil pemilu sudah diratifikasi.

Raja Norodom Sihamoni pekan lalu mengundang semua 123 anggota parlemen terpilih untuk menghadiri sesi

(ant/bali post)

YEL - YEL - Pendukung Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) meneriakkan yel-yel pada hari terakhir aksi unjuk rasa yang berlangsung selama tiga hari di Taman Kemerdekaan, Phnom Penh, pekan lalu. pembukaan parlemen, tetapi Sam Rainsy mengumumkan pada Jumat bahwa CNRP

tidak akan menghadiri sidang jika tidak ada solusi yang tepat untuk dugaan penyimpan-

gan yang ditemukan. Dia juga memperingatkan protes massa lain. (ant/bali post)