Snt23122015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 241 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

RABU, 23 DESEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Catatan Akhir Tahun (3)

Penanganan Kasus Korupsi hanya Orientasi Penyelesaian Tunggakan Penanganan kasus dugaan tindak pidana korupsi tahun 2015 mencerminkan pola yang sama dengan tahun 2014. Orientasinya hanya menyelesaikan tunggakan perkara yang belum tuntas. Sementara perkara baru tak sampai selesai di tahun yang sama.

Penegak hukum, Kejaksaan dan Kepolisian didorong menyampaikan progres penanganan perkara, sebagai bentuk dorongan lain percepatan penyelesaian kasus.

CONTOH saja, penanganan dugaan penyimpangan pada Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang dipastikan akan ulang tahun untuk ke empat kalinya. Diusut sejak 2013 lalu, dengan materi penyelidikan pada pengadaan alat omprongan tembakau. Sudah ditingkatkan ke penyidikan, na-

mun tak kunjung menetapkan tersangka. Pendalaman kasus yang beberapa kali dilakukan pemeriksaan mantan Kepala Bappeda NTB, Ir.H.Rosyadi Sayuti ini masih menjadi pekerjaan rumah Kejaksaan Tinggi NTB. Tiga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) belum bisa melalui tantangan penangan-

an kasus yang cukup menyita perhatian masyarakat ini, sejak diawali oleh Kajati Sugeng Pudjianto, SH, MH, dilanjutkan Fadil Zumhanna, SH, MH yang dikenal bertangan dingin mengusut kasus korupsi, juga tak kunjung tuntas. Fadil hanya sempat memastikan kasus ini naik ke penyidikan.

Bersambung ke hal 15

INDAH - Pemandangan indah di Pantai Lariti. Pantai ini salah satu destinasi wisata potensial di Kabupaten Bima. Terlihat warga yang akan menyeberang dari Pantai Lariti menuju Desa Soro.

(Suara NTB/uki)

Terbitkan Sprintlid

Kejaksaan akan Usut Jembatan Timbang Tano Mataram (Suara NTB) Harapan sejumlah pihak di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), termasuk kalangan Dewan yang meminta jembatan timbang Poto Tano diusut Kejaksaan, direspons pihak Kejati NTB. Pengusutan proyek tahun 2014 itu dipertimbangkan, diawali dengan penerbitan surat perintah penyelidikan (Sprinlid).

TO K O H Audit Kinerja Birokrasi

(Suara NTB/dok)

H. Muhammad Nur

PEMPROV NTB tak mempermasalahkan jika perlu dilakukan audit kinerja birokrasi sepanjang ada aturan yang mengaturnya.

Hal ini menyikapi rapor kinerja Pemprov NTB tahun 2015 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang masih rendah hanya mendapat nilai 58,65 dengan predikat CC. Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Perketat Pintu Masuk POLRES Lombok Barat (Lobar) mengerahkan 445 personel untuk mengamankan perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru). Ratusan personel ini untuk pengamanan Nataru ini Polres Lobar diback up Polda NTB dan instansi terkait lain seperti Polair dan Basarnas serta unsur dari Pemkab Lobar.

Bersambung ke hal 15 Winky Adhitya Kusumo

Martono

‘’Kalau memang itu harapan masyarakat, nanti kita lihat. Kita terbitkan sprintlid,’’ kata Kajati NTB, Martono SH,MH. Dia mengaku baru mendengar ada proyek yang belum maksimal dimanfaatkan itu, meski pembangunannya sudah berlanjut sejak 2014 lalu. ‘’Setelah sprintlid terbit, kita turunkan tim Intel,’’ sebutnya.

Proyek itu dibangun tahun 2009 lalu bersumber dari APBN. Nilai proyek sekitar Rp 3 miliar.

Bersambung ke hal 15

Izin Investasi 50 PMDN di NTB Terancam Dicabut Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melakukan penyisiran terhadap para pemegang izin investasi yang tidak melaksanakan kegiatannya selama tiga tahun terakhir. Hasil identifikasi sementara, terdapat 50 Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang

terancam dicabut izin prinsip yang telah diberikan.

“50 PMDN yang terindikasi tidak melakukan kegiatan. Indikasinya itu dilihat dari dia tidak pernah melapor,” kata Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir.

(Suara NTB/her)

Suasana Launching Tabungan BRI SimPel

Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi di Mataram.

Ia menyebutkan, jumlah PMDN di NTB tercatat sebanyak 166 perusahaan. Dari jumlah itu, terdapat 50 perusahaan yang tak pernah melaporkan kegiatannya alias tak melakukan kegiatan.

Bersambung ke hal 15

Selong (Suara NTB) Kantor Cabang (Kanca) BRI Selong, Selasa (22/12) kemarin me-launching sebuah produk baru yang dinamakan Tabungan BRI Simpanan Pelajar (SimPel). Simpanan pelajar ini merupakan salah satu inovasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebanyak 14 bank yang sudah ikut ambil bagian, termasuk didalamnya BRI. Selaku bank terbesar dan jaringan teluas di Indonesia, BRI telah mengemas produk SimPel ini dengan cara simpel pula. Sebagaimana dikemukakan Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia kepada Suara NTB usai acara launching, BRI menyasar anak-anak didik mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. ‘’Sampai usia 17 tahun lah,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 15

Anggaran Diloloskan, Dewan ’’Buta’’ Soal Proyek ’’Horti Park’’ PENGEMBANGAN horti park di Desa Aik Berik, Kecamatan Batu Keliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), tidak hanya nasibnya diduga tidak jelas. Namun juga ternyata menyimpan tanda tanya.

Pasalnya sejak diresmikan pada akhir 2014 lalu, tidak ada satupun kalangan DPRD NTB, terutama di Komisi II (membidangi masalah pertanian) yang mengetahui keberadaan proyek tersebut.

Tapi menjadi pertanyaan kemudian, ketika para anggota Dewan tersebut mengaku tidak mengetahuinya.

Kenapa justru di dalam APBD NTB 2016 dianggarkan untuk pembangunan pusat penjualan souvenir di kawasan horti park tersebut?

Ir. Made Slamet, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, terkait dengan keberadaan mata anggaran untuk pembangunan pusat penjualan souvenir di kawasan horti park tersebut mengaku tidak mengetahuinya.

Bersambung ke hal 15

Tidak Terbit Berkaitan dengan LIBUR NASIONAL dalam rangka Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (24/12) dan Hari Raya Natal (25/12) , Suara NTB tidak terbit pada Kamis dan Jumat. Kami akan terbit kembali pada Sabtu (26/12). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit

Pimpinan Cabang BRI Selong, Rahmad Budi Sulistia saat menandatangani MOU pada Launching Tabungan BRI SimPel

Perbaiki Standar Pelayanan SEMPAT dijadikan sebagai kelurahan percontohan yang memiliki pelayanan terbaik oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, Kantor Lurah Kebon Sari Kecamatan Ampenan melakukan pembenahan dari aspek pelayanan. Beberapa maklumat pelayanan oleh Ombudsman dipedomani untuk memperbaiki standar pelayanan terhadap masyarakat.

Dikonfirmasi di Mataram Lurah Kebon Sari Muhammad Faisal menjelaskan, setelah dijadikan percontohan oleh Ombudsman pihaknya secara bertahap melakukan pembenahan terhadap ruang pelayanan. Penataan ini dimaksudkan agar masyarakat merasa nyaman mengurus dokumen administrasi kependudukan. “Kalau ruangannya representatif, masyarakat antusias mengurus adminsitrasi kependudukan,” kata Faisal Selasa (22/12).

Aspek paling penting menurut Faisal, tujuan penataan ruangan ini memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Prinsipnya adalah bagaimana menciptakan clean goverment atau pemerintahan yang bersih. Prinsip ini akan mengundang animo masyarakat dan tidak canggung bahkan takut mengurus administrasi ke kelurahan.

“Tujuan utama memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Dan menciptakan clean goverment,” pungkasnya.

Faisal mengatakan akan mencoba mengukur indeks tingkat kepuasan masyarakat dengan melakukan survei kecil kecilan. Maksudnya agar bisa diketahui apakah pelayanan di kelurahan sudah optimal atau tidak. Kedepannya bisa dievaluasi pelayanan dan dicarikan solusi penanganannya. “Kita sih belum tahu apakah masyarakat sudah puas dengan pelayanan kami atau tidak. Tapi nanti kami coba buat survei kecil - kecilan,” ujarnya.

Disamping menata ruang pelayanan, pihaknya juga akan mempercantik pintu masuk menuju kelurahan Kebon Sari.

Rencana ini bekerjasama dengan Badan Kesejahteraan Masyarakat (BKM). Selain itu, bantaran kali Jangkok akan dipercantik untuk mendukung rencana destinasi wisata.

Konsepnya ke depan, bisa dijadikan lokasi kuliner. “Untuk mempersiapkan ini pemerintah kota perlu campur tangan,” imbuhnya.

Bukan saja penataan infrastruktur perlu dibenahi, tetapi tahun 2016 dioptimalkan peningkatan sumber daya manusia. Tidak mungkin sarana prasarana berjalan optimal tanpa dikendalikan oleh tenaga terampil. (cem)

(Suara NTB/dok)

Taman Pintar Dikritik RENCANA Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., membangun taman pintar untuk mendukung program KLA (Kota Layak Anak), diacungi jempol oleh anggota DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer Ibrahim. Hanya saja, katanya, lokasi pembangunan taman pintar itu yang kurang pas. ‘’Idennya sangat cemerlang dan sangat kita dukung. Tetapi lokasi yang ditunjukkan oleh beliau (Penjabat Walikota Mataram, red) itu sudah ada penempatan seperti digunakan untuk aktivitas olahraga volly,’’ terangnya kepada Suara NTB di Mataram kemarin. Selain itu, di Perumnas, lokasi dimana akan dibangun taman pintar tersebut, rumah warga kecil-kecil, bahkan untuk parkir kendaraan roda empat saja, agak kesulitan.

Lokasi yang ditunjuk Penjabat Walikota Mataram sebagai tempat akan dibangunnya taman pintar, akan dibangun kebun PKK. ‘’Itu sudah ada lay outnya,’’ cetus politisi Golkar ini.

Bahkan dirinya juga sudah menerima sejumlah saran dan masukan dari warga sekitar Perumnas terkait rencana Penjabat Walikota Mataram membangun taman pintar di sana.

Sehingga Noer Ibrahim menyarankan agar pembangunan taman pintar itu dapat digeser lokasi pembangunannya. ‘’Di sebelah barat Lesehan Sekarbela itu atau di baratnya Perumnas,’’ usulnya. Disana, lanjutnya, ada tanah kosong yang selama ini dimanfaatkan untuk menampung barang bekas. ‘’Daripada untuk menampung kardus-kardus bekas dan besi tua se-Kota Mataram, kelihatannya kumuh, lebih baik taman pintar itu dibangun di sana,’’ imbuhnya.

Yang jelas, kata Noer Ibrahim, ide pembangunan taman pintar itu sangat bagus, namun lokasinya yang belum pas.

Pihaknya, mendukung penuh rencana pembangunan taman pintar itu. Hanya saja masyarakat setempat tidak setuju kalau lokasinya di Perumnas. Karena bagaimanapun banyak aktivitas warga yang akan tersingkir manakala dilakukan pembangunan taman pintar di sana. ‘’Disana digunakan untuk lapangan olahraga, digunakan untuk parkir masyarakat dan untuk kegiatan PKK,’’ jelasnya.

Karenanya, akan lebih baik kalau pembangunan taman pintar itu dilakukan di barat Perumnas. Karena, akan ada dua manfaat yang didapat dengan melakukan pembangunan di sana. Selain taman pintar, sekaligus akan mengatasi kekumuhan di sana. (fit) (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM Diskoperindag Sita Produk Makanan Kemasan

Halaman 2

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Kota Mataram, menyita produk makanan dalam kemasan. Penyitaan itu karena kondisi kemasan sudah rusak dan tidak memiliki label kedaluwarsa.

Kepala Bidang Metrologi dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag Kota Mataram Taufiqqurahman menyampaikan razia itu dalam rangka pengawasan berkala menjelang peringatan Natal dan Tahun Baru.

Langkah ini sebagai bentuk pengamanan kepada masyarakat agar barang dikonsumsi tidak rusak dan kedaluwarsa.

Sejumlah pasar modern sudah dirazia yakni MGM, Hero Supermarket, Hypermart, Indomaret, Alfarmart dan Giant.

Dari tempat tersebut ditemukan produk makanan kemasan yang rusak dan kedaluwarsa.

Untuk supermarket di jalan Panji Tilar itu sendiri, ditemukan produk makanan kemasan sudah rusak dan tidak tertera label kedaluwarsa.

Paling banyak ditemukan adalah produk olahan. Tetapi pihaknya sudah menegur dan memberikan rekomendasi supaya menarik produk makanan tersebut. Taufiq mengimbau agar masyarakat berhati - hati serta memperhatikan makanan

(Suara NTB/dok)

PERIKSA PRODUK - Kabid Metrologi dan Perlindungan Konsumen Diskoperindag saat memeriksa produk makanan di salah satu supermarket di Jalan Panji Tilar, Selasa (22/12) yang akan dibeli, terutama menjelang peringatan hari keagamaan dan lain sebagainya.

Fungsional Umum BBPOM Kota Mataram Yogi Abaso Mataram menyebutkan ada lima item produk makanan dan minuman yang disita. Penyitaan

zia sehingga penindakannya baru sebatas peneguran dan pembinaan saja. Tidak menutup kemungkinan lanjutnya, saksi lain berupa pemusnahan barang ditempat serta dilanjutkan pada penyidikan jika kasus sama ditemukan. Penindakan

itu karena kemasan ditemukan sudah rusak dan tidak mencantumkan lebel kedaluwarsa.

“Izin edarnya ada, cuma tidak mencantumkan tanda kedaluwarsa saja,” sebutnya.

Untuk supermarket di Panji Tilar ini baru pertama kali dira-

Sebagian Besar Air Sumur di Mataram Tak Layak Konsumsi

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sejak 2013 lalu.

Tapi nampaknya penerapan KTR tersebut belum optimal sampai saat ini. Ruang merokok yang disediakan di Kantor Walikota Mataram jarang dimanfaatkan para perokok.

Terkait penerapan Perda ini, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs.M. Saleh kepada Suara NTB menyampaikan pelaksanaan dan pengawasan Perda tersebut akan diserahkan pihaknya ke Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram.

Dikes Kota Mataram disampaikan Saleh berkewajiban untuk mensosialisasikan aturan tersebut lebih luas kepada publik sehingga di semua area publik tersedia ruangan khusus untuk merokok.

Kewenangan ini diserahkan ke Dikes merujuk daerah-daerah lain yang telah memiliki Perda KTR. “Kalau KTR itu rumahnya di Dikes. Kalau rokok, itu kaitannya dengan masalah kesehatan. Kita sudah menginisiasi Perdanya, sekarang pengawasan di Dikes. Di mana-mana di daerah Indonesia, Dikes yang berwenang, kita saja yang berbeda,” cetusnya.

Pihaknya juga merujuk ke DKI Jakarta dan Kota Bogor dima-

Mataram (Suara NTB) Tak hanya sungai di Kota Mataram yang tercemar bakteri jenis Escherichia Coli atau E.Coli, tapi sebagian besar sumur yang ada di Kota Mataram juga tercemar mikroorganisme tersebut. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi kepada Suara NTB. Usman menyampaikan sumur yang tercemar ini sebagian besar berada di kawasan padat pemukiman. “Air sumur yang paling banyak (tercemar) khususnya di lokasi padat pemukiman, E.Colinya positif,” cetusnya tanpa menyebutkan secara spesifik daerah mana saja yang air sumurnya tak aman untuk dikonsumsi.

Tercemarnya air sumur oleh bakteri E.Coli ini karena banyak sumur yang lokasinya berdekatan dengan jamban atau toilet.

“Sebagian besar sumur tercemar E.Coli karena berdekatan dengan WC,” ujarnya. Sumur yang tercemar ini tak boleh dikonsumsi oleh warga karena dapat menimbulkan penyakit.

Jika dikonsumsi, Usman mengatakan harus dimasak dengan

tingkat didih yang tinggi agar bakterinya benar-benar mati.

“Kalau mau dikonsumsi harus dimasak sampai benar-benar steril,” imbuhnya.

Air sumur yang tercemar ini disebutkan Usman hanya boleh digunakan untuk mandi dan mencuci. Karena persoalan inilah Pemkot Mataram mengupayakan distribusi air bersih melalui pemasangan jaringan PDAM gratis bagi warga khususnya warga dengan pendapatan rendah.

Tercemarnya air sungai di Kota Mataram oleh bakteri yang melampaui ambang batas juga ditengarai akibat kebiasaan masyarakat membuang air besar sembarangan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dikes Kota Mataram ter-

us menerus melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat.

Warga selalu dihimbau untuk mengutamakan hidup bersih dan sehat. Salah satunya dengan himbauan untuk tidak buang air sembarangan.

Ketersediaan jamban atau toilet juga sangat penting. Meski tidak memberikan bantuan pembangunan jamban, Dikes Kota Mataram tetap memberikan stimulan kepada warga sehingga bisa membangun jamban sendiri. “Bantuan (pembangunan jamban) tidak ada dari Dikes, kami hanya beri stimulan. Itu nanti dari masyarakat yang bangun, kami hanya berikan proses pemicuan,” ujarnya. (ynt)

Sampah dari Lotim Diduga Dibuang ke Mataram Mataram (Suara NTB) Warga Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya membuang sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) di Pasar Selak. Namun tidak hanya sampah dari warga Bertais dan kelurahan lainnya yang dibuang ke TPS tersebut, bahkan sampah dari Pasar Paok Motong, Lombok Timur (Lotim) juga dibuang ke TPS tersebut. Hal ini diungkapkan Lurah Bertais, Lalu Mukhsan kepada Suara NTB. Mukhsan menyampaikan beberapa waktu lalu ia membuntuti sebuah kendaraan yang datang dari Lotim. Dan diketahui kendaraan tersebut membawa sayuran busuk dari Pasar Paok Motong dan dibuang ke TPS Pasar Selak.

“Kami pernah buntuti dari Paok Motong Lotim yang jua-

lan sayur, saya kira (isinya) sayur tapi sayur busuk dibungkus dan dibuang di Pasar Selak,” jelasnya.

Pihaknya pun tak sempat menegur pengemudi kendaraan tersebut karena langsung kabur.

Selain sampah sayur busuk, banyak juga dibuang tandan pisang di TPS tersebut. “Mobil open cup yang bawa sayur dari Paok Motong muaranya di Pasar Selak, tandan pisang juga dibuang ke sana. Ini kan keras, lama busuknya. Ini sering di sana. Kepala lingkungan juga kewalahan karena tidak bisa melarang,” jelasnya. Selain sampah yang dibawa dari Lotim, Mukhsan mengatakan banyak juga ditemukan warga Lombok Barat (Lobar) membuang sampahnya di TPS Pasar Selak. “Dan banyak dari Lobar yang lewat, berhenti lalu lem-

ini tergantung tingkat kesalahan. “Ini baru pertama dan tahap pembina. Dua sampai tiga minggu ke depan akan dikirim bukti return. Sekarang tahap pembinaan, kecuali langkah umum seperti berupa pemusnahan penyelidikan,” ujarnya. (cem)

Penerapan Perda KTR Belum Optimal

par (sampah). Kadang ada juga yang pakai mobil,” ujarnya.

Menurutnya hal ini sulit dicegah. Untuk itulah perlu dibentuk Satgas khusus untuk mengamankan kawasan tersebut sehingga sampah dari luar tidak dibuang ke TPS Pasar Selak. Persoalannya tidak semua sampah di TPS itu dapat diangkut setiap hari ke TPA (tempat pembuangan akhir) karena volumenya yang cukup banyak. “Saran saya kepada pemerintah minimal tiap hari di sana ada alat berat dan sarana pengangkutan, misalnya tiga armada tiap hari, kalau sampai sore (sampah) tidak numpuk lagi,” jelasnya.

Untuk pengangkutan sampah di wilayahnya, petugas kelurahan berkeliling menggunakan kendaraan roda tiga ke setiap lingkungan. (ynt)

na pelaksanaan dan pengawasan KTR berada di bawah koordinasi Dikes pemerintah setempat.

Ke depan disampaikan Saleh sosialisasi akan dilanjutkan oleh Dikes Kota Mataram. BLH Kota Mataram juga telah mengundang Dikes Kota Mataram untuk koordinasi perihal ini, tapi belum ada jawaban. “Kami sudah undang Dikes untuk koordinasi tapi belum ada jawaban karena yang hadir stafnya,” cetusnya.

Selain menyerahkan pelaksanaan Perda KTR ke Dikes Kota Mataram, Saleh mengatakan pihaknya juga telah menyerahkan pengawasan Car Free Day (CFD) kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram. “CFD sudah berhasil kita pindahkan ke ‘rumah’nya di Perhubungan, itu bukan BLH punya (kewenangan), tapi Perhubungan karena ada kaitannya dengan emisi sumber bergerak seperti kendaraan,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Dikes Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi kepada Suara NTB menyampaikan bahwa pelaksanaan Perda itu mengikat semua warga Kota Mataram. Meski demikian pihaknya tidak mempersoalkan kewenangan pelaksanaan Perda tersebut diserahkan ke pihaknya. (ynt)

(Suara NTB/dok)

JARANG DIMANFAATKAN - Ruang merokok di Kantor Walikota Mataram yang jarang dimanfaatkan untuk merokok.

Pengiriman Bus Bantuan Pusat Terkendala Anggaran Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mendapatkan bantuan 20 unit bus dari pemerintah pusat. Tapi sayangnya saat bus tersebut telah siap dikirim ke daerah, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Mataram tidak memiliki anggaran untuk biaya pengiriman.

Menurut Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs.H. Khalid, biaya pengiriman bus bantuan tersebut dibebankan kepada pemerintah daerah yang menerima bantuan.

Khalid mengatakan setelah mengikuti rapat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI beberapa waktu lalu ditetapkan bahwa biaya pengiriman, biaya balik nama BPKB, dan biaya

operasional awal ditanggung pemerintah daerah. Berhubung APBD 2016 Kota Mataram telah ditetapkan, saat ini pihaknya tidak memiliki anggaran untuk membiayai hal tersebut.

“Sudah lewat penetapan APBD 2016 dan ada kebijakan di rapat terakhir itu ditanggung daerah untuk pengiriman, operasional. Sekarang APBD sudah ditetapkan, jadi bagaimana?,” cetusnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (21/12).

Khalid menyampaikan pihaknya telah membicarakan ini bersama Bappeda Kota Mataram dan juga Pemprov NTB. Diharapkan ada sharing biaya pengiriman maupun operasional awal 20 unit bus ini.

Bus ini nantinya akan dinama-

kan bus Trans Mataram Metro. “Ini yang sedang kita bicarakan baik bersama Pemkot dan Pemprov. Kalau Pemkot dan Pemprov ada jalan keluar bus itu segera datang ke Kota Mataram,” jelasnya.

Biaya yang dibutuhkan untuk pengiriman bus ini tak sedikit. Khalid memperkirakan biayanya mencapai Rp 100 juta. Selain itu dibutuhkan juga biaya bea balik nama untuk BPKB kendaraan tersebut.

Sementara itu untuk operasional awal diperkirakan akan menelan anggaran Rp 2 miliar dalam setahun. “Dulu rencananya (opersional) dibiayai Damri. Sekarang tetap Damri (yang kelola) tapi biayanya dari daerah, dan ini sedang kita bi-

carakan sama Pemprov.

Tergantung sekarang bagaimana kesiapan kita,” terangnya.

Khalid menyampaikan hanya Kota Mataram yang belum siap anggaran untuk pembiayaan pengiriman ini.

Sementara daerah lain yang mendapat bantuan yang sama siap membiayai pengiriman. (ynt)

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

Rabu, 23 Desember 2015

SUARA NTB

123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Jangan sampai ada anakMataram (Suara NTB) – 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 anak yang usia sekolah tapi Untuk mendongkrak Inde123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak mengenyam bangku ks Pembangunan Manusia 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pendidikan,” kata Rosiady (IPM) pada 2016, Dinas Pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sayuti. didikan Pemuda dan Olahra123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Masyarakat yang direkoga (Dikpora) NTB akan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mendasikan untuk mengenmenggencarkan program paket 123456789012345678901234567890121234567890123456789 yam program paket itu meruA, B dan C untuk masyarakat 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pakan masyarakat yang sudah yang putus sekolah. Sebab 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 tidak mungkin lagi kembali ke salah satu indikator IPM 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekolah. Sehingga program pabidang pendidikan yaitu ang123456789012345678901234567890121234567890123456789 ket merupakan solusi yang teka rata-rata lama sekolah di 123456789012345678901234567890121234567890123456789 pat untuk setiap masyarakat NTB masih dinilai kurang dan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 masih berada di bawah rata- 10,03. Kemudian disusul Kota dapat melanjutkan jenjang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rata nasional.

Bima dan Dompu masing-masing pendidikannya. Selain itu 123456789012345678901234567890121234567890123456789 “Pendidikan kita sudah lu10,02 dan 8,10. Selanjutnya Sum- siswa yang sudah drop out dari 123456789012345678901234567890121234567890123456789 mayan, patisipasi masyarakat bawa dan Sumbawa Barat mas- sekolah juga sangat dianjurkan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 cukup tinggi. Namun angka ing-masing 8,01 dan 7,97. Kemu- dan akan diutamakan. Sebab 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 rata-rata lama sekolah masih dian Bima dan Lombok Timur masih berada dalam usia 123456789012345678901234567890121234567890123456789 di bawah rata-rata. Saat ini 7,90 dan 6,99. Lombok Barat dan sekolah namun diberhentikan 123456789012345678901234567890121234567890123456789 kita berada di angka 7,49 se- Lombok Tengah masing-masing karena suatu hal.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 ‘’Pokoknya di tahun 2016 mentara untuk rata-rata na- sebanyak 6,73 dan 6,51. Dan yang 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 sional itu 7,70,” kata Kepala paling rendah adalah Lombok tidak ada alasan lagi anak123456789012345678901234567890121234567890123456789 anak NTB tidak sekolah. Mau Dikpora NTB Dr. H. Rosiady Utara sebanyak 6,25.

123456789012345678901234567890121234567890123456789 Sayuti, M.Sc, di Mataram, ‘’Tujuan kita menggencarkan itu karena ekonomi, sosial mau123456789012345678901234567890121234567890123456789 Selasa (22/12) kemarin. program paket ini, agar pun jarak. Itu semua bukanlah 123456789012345678901234567890121234567890123456789 123456789012345678901234567890121234567890123456789 Untuk rata-rata lama masyarakat yang tidak punya alasan, semua anak harus dap123456789012345678901234567890121234567890123456789 sekolah tertinggi di NTB beras- ijazah bisa mendapatkan ijazah at mengenyam bangku pen123456789012345678901234567890121234567890123456789 al dari Kota Mataram yaitu dan melanjutkan pendidikan. didikan,’’ tegasnya. (lin) 123456789012345678901234567890121234567890123456789

Resolusi 2016, Dikpora Perkuat Program Paket ABC

Halaman 3

Hindari Eksekusi Anggaran Akhir Tahun

Pimpinan SKPD Diminta Pahami Seluk Beluk Tugas Teknis Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH berjanji akan mengawal dan memonitoring eksekusi anggaran baik yang bersumber dari APBN maupun APBD 2016. Hal ini dilakukan untuk menghindari eksekusi anggaran yang cenderung menumpuk di akhir tahun. Ia meminta, para pimpinan SKPD untuk memahami seluk beluk tugas teknis masing-masing.

“Pelaksanaannya tahun ini harus kita pastikan, dalam Januari mendatang kalau memang lelang, iya harus lelang. Kan sudah ada aturannya. Karena itu sudah ada aturan, dasar kebijakan mengatakan bahwa setelah pasti DPA (Daftar Pelaksanaan Anggaran), plafonnya, lelang sudah bisa dilakukan segera,” kata Sekda dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (22/ 12) siang kemarin.

Untuk itu, diharapkan se-

BERIKAN HADIAH - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi memberikan hadiah pada peraih penghargaan serangkaian Hari Ibu tahun 2015 di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (22/12).

KHITANAN MASSAL - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi menyaksikan prosesi khitanan massal yang digelar serangkaian Hari Ibu Tahun 2015 di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (22/12).

luruh pimpinan SKPD mengetahui seluk beluk tugas teknis masing-masing. Artinya, eksekusi anggaran yang seharusnya dilakukan pada awal tahun anggaran harus dilakukan sesuai dengan perencanaan. ‘’SKPD itu kita sangat berharap, untuk mengetahui seluk beluk tugas teknisnya juga di sana. Supaya tidak menempatkan sesuatu di akhir padahal bisa dilakukan di awal tahun anggaran. Kan

kelemahan kita di situ. Seharusnya di awal ditaruh di akhir, seharusnya di akhir ditaruh di awal. Sehingga ada yang tak bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, seluruh SKPD harus mengambil langkah taktis dengan mendahulukan program dan kegiatan yang sesuai dengan sistem tata kelola keuangan. Misalnya, pelaksanaan suatu program atau kegiatan seperti proyek fisik harus tuntas dulu desain per-

Mataram (Suara NTB) Tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari ibu. Hari yang dianggap penting bagi seluruh kaum ibu-ibu di dunia. Di NTB, puncak peringatan Hari Ibu tahun 2015 digelar di Pendopo Tengah Gubernur NTB, Selasa (22/12). Hadir pada acara ini, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, Ketua BKOW NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin, Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi NTB Hj. Aisyah Muhammad Nur dan lainnya.

Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH yang mewakili Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutan tertulisnya, menyampaikan pentingnya kesetaraan gender demi mewujudkan lingkungan yang kondusif bagi perempuan dan anak. Salah satu tantangan yang harus dihadapi demi memberdayakan perempuan adalah diskriminasi gender. “Mari kita perkokoh peran wanita di NTB demi mewujudkan Percepatan pembangunan NTB yang beriman, berbudaya, berdaya saing, dan sejahtera,” imbaunya.

Sementara Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Erica Zainul Majdi selaku keynote speaker dalam acara seminar ini menyampaikan peran bapak sangat penting dalam menurunkan kematian ibu dan anak. “Hal sepele seperti menjemur bayi di pagi hari besar manfaatnya. Jadi, menurut saya pengetahuan sekecil apapun terkait kesehatan ibu dan bayi harus kita sebarkan ke seluruh masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, ASI sangat berperan penting dalam tumbuh kembang anak. Berdasarkan pengalamannya melahirkan bayi prematur dengan berat badan di bawah normal, ASI berhasil memulihkan bayi prematur seperti bayi normal pada umumnya. “Berkat pemberian ASI yang intensif pada bayi, dalam dua minggu berat badan dan kondisi kesehatan anak saya sama dengan anak yang lahir normal,” ujarnya.

Selain itu, penting juga menjaga kebersihan ketika akan memberikan ASI kepada bayi. ASI yang steril akan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada bayi. Salah satu cara untuk menjaga kebersihan ASI adalah dengan menerapkan cuci tangan pakai sabun sebelum memberikan ASI pada anak. “Karena keberhasilan saya dalam menjaga ASI yang steril, Saya diberi amanat untuk menjadi konselor ASI,” ungkapnya.

Dirinya juga mengajak anggota masyarakat untuk menaruh perhatian terhadap program KB yang manfaatnya sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, serta mengajak ibu-ibu untuk ikut tes deteksi dini kanker serviks. Alasannya, kanker pada perempuan termasuk penyebab kematian nomor satu di dunia. “Ibu-ibu, apabila kanker ini dapat terdeteksi sejak dini, maka penyembuhannya dapat lebih mudah dilakukan, tanpa rasa sakit dan gratis,” ujarnya.

Selain itu, Hj. Erica menghimbau kepada peserta seminar untuk menjaga anaknya dari predator anak yang akhir-akhir ini kian marak terjadi, serta terus mengawasi anak-anak dari konten porno, karena pornografi dapat merusak korteks manusia yang berperan penting dalam perencanaan. “Jika anak-anak terpapar konten porno sejak dini, maka akan menghasilkan generasi muda yang tidak bisa merencanakan masa depannya,” paparnya.

Sementara Ketua BKOW Provinsi NTB Hj. Syamsiah Muh Amin menjelaskan tujuan dari acara ini adalah untuk mengetahui pentingnya pemahaman dan penghayatan perjuangan kaum perempuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebangkitan bangsa..

“Maksud dari penyelenggaran Seminar hari ini adalah memberikan pemahaman mendalam kepada ibu hamil dan pasca persalinan agar lebih memperhatikan kesehatan ibu dan bayi, sehingga nantinya dapat menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih menjadi permasalahan besar di Provinsi NTB,” ujarnya.

Diakuinya, pentingnya meningkatkan peran perempuan Indonesia dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga terwujud lingkungan yang kondusif. (r/*)

encanaannya. “Jadi mensistematisasi langkah-langkah taktis itu harus jelas apa yang harus di awal, apa yang harus di pertengahan, apa yang di akhir, sehingga clear,”ucapnya.

Sehingga, kata Muhammad Nur, pada bulan Desember, seluruh SKPD bukannya sibuk melaksanakan program dan kegiatan. Tetapi sudah menikmati hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah berjalan satu tahun. ‘’Tapi saya pikir, saya dorong terus SKPD. Yang penting kita mau membangun komunikasi yang baik. Karena pelaksana itu butuh ada rasa aman, rasa senang untuk melakukannya.

Tapi kalau ditekan maka takut dia,”pungkasnya. (nas)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

Halaman 4

Kemiskinan Belum Tuntas

”Kado” HUT NTB Ke-57 dari Lotim

Selong (Suara NTB) Persoalan kemiskinan yang masih pelik menjadi salah satu materi yang didiskusikan Bupati Lotim H. Moch Ali Bin Dachlan dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, MH, di kompleks Pelabuhan Labuhan Haji, Selasa (22/12). Kemiskinan absolut dan kemiskinan struktural yang diwariskan menjadi kado pahit bagi NTB yang sudah memasuki usia ke 57 tahun.

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Wagub NTB H. Muh. Amin didampingi Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan menyerahkan hadiah pada pemenang lomba serangkaian HUT NTB di Kompleks Pelabuhan Labuhan Haji, Selasa (22/12).

Bupati Ali BD – nama panggilannya mengaku, ketika bicara kemiskinan ia menggunakan standar yang digunakan UNDP, yakni dikatakan miskin saat penghasilan 2 dolar per hari atau sebesar Rp 25 ribu per hari.

Bupati Lotim mengaku tidak mau menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Karena menurutnya, BPS itu tidak pernah melakukan sensus kemiskinan. Ia menuturkan, beberapa tahun lalu pernah melakukan sensus menggunakan standar penghasilan per hari tersebut. Disimpulkan, sebagian besar penduduk Lotim merupakan penduduk miskin. “Lebih dari 50 persen miskin,” katanya.

Hasil sensus yang dilakukan Bupati Lotim ini juga menguraikan fakta sebesar 42 persen Kepala Keluarga di

Lotim memiliki tingkat kepemilikan lahan yang rendah, yakni rata-rata 40 are. Sebagian penduduk Lotim ini bekerja menjadi buruh tani. “Berapa sih upah buruh harian,” katanya. Menyebut bantuanbantuan yang diberikan pemerintah, dikatakan hanya sampai di tingkat sekolah tidak bisa sampai ke tingkat universitas.

Menyadari peliknya persoalan kemiskinan itu, Pemkab Lotim di era kepemimpinan Bupati Ali BD ini mengeluarkan kebijakan memperbanyak alokasi anggaran ke desa. Tahun ini digelontorkan sebesar Rp 114 miliar.

Dana-dana yang disalurkan ke desa ini diharap bisa menciptakan lapangan kerja.

Keyakinan bupati, geliat pembangunan ini akan menciptakan lapangan kerja. Di

desa ada proyek-proyek pembangunan. Lapangan kerja pun dapat tercipta dan terjadi distribusi pembangunan.

Tidak hanya itu, yang menjadi kebijakan strategisnya menuntaskan pembangunan dermaga Labuhan Haji.

Beroperasinya dermaga akan menyediakan ratusan tenaga kerja. Cara-cara seperti itulah harus dibuat di tingkat provinsi NTB. Ciptakan lapangan kerja sebanyakbanyaknya. ‘’Saat ini belum terlihat ada pabrik-pabrik berdiri di Lombok. Beda dengan di Jawa, sepanjang jalan dari Pasuruan menuju Malang berjejer pabrik-pabrik,’’ ujarnya mencontohkan.

Wagub NTB, H. Muh Amin, tidak menampik peliknya persoalan kemiskinan. Ia menyebut dengan istilah lain, masih ditemukan

kemiskinan struktural atau kemiskinan absolut dalam istilah Bupati Ali BD. Amin juga mengatakan, ada kemiskinan yang diwariskan.

Kemiskinan yang turun menurun.

Upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan cara percepatan. Akselerasi pengentasan kemiskinan harus bisa dilakukan dengan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat.

Amin menambahkan juga, harus pro juga terhadap investasi. Investasi ini bisa mendatangkan peluang kerja.

Dirinya sepakat dengan Bupati Ali BD, yakni harus ada lapangan kerja, seperti pabrik yang berdiri dari hulu ke hilir.

Di akhir acara Wagub NTB H. Muh. Amin berkenan memberikan hadiah kepada pemenang lomba. (rus)

Sejumlah Hotel di KLU Belum Perpanjang Izin Usaha Minol Buka Akses Dua Pelabuhan PEMDA Kabupaten Lombok Utara (KLU), khususnya Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sedang bersiap mengantisipasi lonjakan pengunjung menuju 3 Gili pada momen natal dan tahun baru. Sebagai langkah mengurangi antrean penumpang publik boat dan fast boat, Dishub akan membuka akses dua pelabuhan, yakni Pelabuhan Bangsal dan Pelabuhan Teluk Nara Kecamatan Pemenang.

(Suara NTB/dok) “Dalam perayaan tahun Sinar Wugiyarno baru nanti, dua pelabuhan akan dibuka sebagai arus penyeberangan menuju tiga gili.

Pelabuhan bangsal kita khususkan untuk penyeberangan boat publik, dan Teluk Nara khusus untuk fast boat,” ujar Kepala Dishubkominfo KLU, Sinar Wugiyarno, SH, Selasa (22/12).

Sinar mengatakan, pada pelabuhan tersebut, pihaknya akan menempatkan petugas perhubungan untuk memantau proses penyeberangan, maupun petugas yang memungut retribusi masuk kawasan pariwisata.

Sebaliknya pada momen tahun baru, kepadatan di jalur darat diprediksi akan meningkat tajam, seiring tingginya animo masyarakat menghabiskan hari tahun baru bersama keluarga. Apalagi, di KLU tidak ada traffic light, sangat penting bagi Pemda KLU dan Kepolisian untuk bersinergi mengamankan dan mengatur arus lalu lintas di titik-titik yang dianggap padat.

Dishub kata Sinar, sudah siap menerjunkan personel untuk membantu mengawal kelancaran arus lalu lintas selama perayaan natal dan tahun baru. Dari rapat koordinasi yang dilakukan dengan stakeholders terkait, baik kepolisian, Satpol PP dan petugas Dishub akan dikerahkan. Sementara ini, pihaknya juga sudah mengidentifikasi titik-titik terpadat yang berpotensi menyebabkan kemacetan arus lalu lintas.

Terkait jumlah personil yang dilibatkan, Sinar menambahkan, masih akan mengkalkulasi kebutuhan ideal di tiap titik rawan macet. Namun menyadari, puncak kemacetan terjadi pada hari H dan malam tahun baru, maka seluruh personel Dishubkominfo akan dikerahkan. (ari)

Permintaan Audit Dana Hibah KPU dan Panwas Terus Mengalir Tanjung (Suara NTB) Usai Penjabat Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) meminta dilakukan audit dana hibah yang diterima KPU KLU dan Panwaslu KLU, kini dorongan serupa juga datang dari unsur DPRD KLU. Bagi DPRD, kedua lembaga penyelenggara Pilkada harus diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, dan bukan oleh Inspektorat KLU. Ketua Komisi l DPRD KLU, Ardianto, SH, Selasa (22/12), mengungkapkan dana hibah APBD KLU 2015 yang diterima KPU dan Panwaslu tidaklah sedikit. Total KPU memperoleh dana hibah sebesar Rp 12,5 miliar dan Panwaslu sekitar Rp 2,5 miliar. Bandingkan dengan dana KPU Loteng yang menerima hibah dari APBD setempat sebesar Rp 28,4 miliar. Bedanya, jika dirata-ratakan menurut jumlah calon, maka rasio anggaran KPU KLU jauh lebih besar, yakni Rp 6,25 miliar dari dua calon, dibandingkan rasio anggaran KPU Loteng dari 5 calon sebesar Rp 5,68 miliar.

Komparasinya pun mengarah pada luasan wilayah (jumlah kecamatan, desa) yang berkorelasi dengan struktur PPK, PPS dan KPPS, hingga angka DPT. Sebagaimana diketahui, DPT KLU sebelum masuk DPTb2, sebanyak 156.789 tersebar di 5 kecamatan, 33 desa, 333 dusun dan 518 TPS. Sementara DPT Loteng, lebih besar lagi sebesar 765.889 tersebar di 12 kecamatan, 137 Desa dan 1.500 TPS. Menurut pertimbangan itulah, idealnya cost pilkada Loteng seharusnya lebih besar dari KLU. “Audit ini perlu dalam rangka kita saling kontrol, karena merupakan tugas dan kewajiban DPRD kepada publik,” ungkap Ardianto.

Sebagai salah satu politikus pengusung dan pendukung calon, Ardianto juga cukup kecewa dengan minimnya sosialisasi masingmasing calon di media massa. Informasi yang berkembang, kata dia, media massa KLU hanya dibekali dengan Rp 70-an juta, itupun tidak mencakup kampanye terbuka terakhir paslon. Sebaliknya, informasi lain yang ia terima, KPU Loteng membekali media massa cukup besar untuk kebutuhan sosialisasi. Satu media disebut menerima dana sosialisasi lebih dari Rp 20 juta.

Hal lain yang tidak kalah penting, menurut Ketua Fraksi Hanura ini, adalah dilakukan audit BPK terhadap dana kampanye masing-masing calon, termasuk audit LHKPN pasangan calon. Sejauh mana anggaran pemenangan serta perubahan harta kekayaan calon sebelum dan sesudah menjabat nantinya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, juga melontarkan permintaan yang sama agar BPK turun tangan mengaudit dana hibah KPU KLU. Mengingat dalam aturan yang ada, KPU seharusnya memiliki kewajiban melaporkan setiap tahapan pelaksanaan Pilkada ke Pemda, termasuk DPRD. Terpisah, Ketua Divisi Hukum, KPU KLU, Juraidin, SH, MH, via SMS kepada media menyatakan, laporan tahapan Pilkada KLU akan disampaikan pada bulan Januari 2016 mendatang. Menurutnya, saat ini laporan yang diminta belum dapat dipenuhi mengingat tahapannya masih berlangsung. “Sekarang masih berlangsung tahapannya jadi belum bisa dilaporkan. Kalau laporan keuangan, ada Inspektorat dan BPK yang mengaudit,” demikian Juraidin. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Pesatnya perkembangan dunia pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU), idealnya berkorelasi dengan ketaatan kaum pengusaha dalam menjalankan regulasi pemerintah. Salah satunya, perpanjangan izin minuman beralkohol (minol). Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU mensinyalir, hotel besar dengan kapasitas luxury hotel, masih ada yang belum memperpanjang izin penjualan minol.

Kepala KPPT KLU, H. M. Sumadi, SH., menegaskan hingga saat inj masih ada hotel bintang lima di KLU yang tidak memperpanjang izin minol. Imbasnya, jika hotel tersebut tidak mengantongi izin perpanjangan, maka bar pada hotel tersebut tidak diperbolehkan memperjualbelikan minol.

Sumadi dalam hal ini, tidak

mau menyebut hotel dimaksud.

Namun ia meyakini, nama besar hotel ini sudah dikenal luas oleh publik, hingga ke mancanegara. “Pihak hotel akan terancam denda Rp 200 juta dari Bea Cukai, kalau izin minolnya tidak diperpanjang. Lagi pula, tidak benar kami mempersulit pengusaha yang mengurus izin ini. Kalau berkasnya lengkap, segera kami cetak izinnya,” tegas Sumadi.

Sebelumnya, Kepala KPPT KLU ini menerima informasi yang menyebut pihaknya mempersulit permohonan izin yang diajukan pengelola perhotelan terkenal di KLU. Ia menduga, jika hotel dimaksud adalah hotel termahal di KLU dan dirinya siap membeberkan fakta yang ada.

Menurutnya, manajemen hotel tersebut telah mengajukan 8 jenis Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP) yang

Tunggakan Pembayaran BPJS Kesehatan di Lotim Capai Rp 7,3 Miliar Selong (Suara NTB) Tunggakan pembayaran premi bulanan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp 7,3 miliar. Tunggakan tersebut dihitung selama enam bulan terakhir yang dicatat diakukan oleh 22.859 peserta di seluruh wilayah Kabupaten Lotim.

“Yang nunggak-nunggak ini memang cukup banyak,” ucap Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Dr. Yudha Indrajaya kepada Suara NTB, Selasa (22/12).

Tunggakan ternyata tidak saja dari peserta mandiri perorangan, termasuk dari badan usaha di Lotim disebut juga menunggak cukup besar. Akumulasi dari 8 unit Badan Usaha yang menunggak selama enam bulan terakhir mencapai Rp 19.082.537.

Kepada pihak-pihak yang menunggak pembayaran itu diimbau segera melakukan pembayaran. Imbauan-imbauan telah dilayangkan BPJS mealui media dan sosialisasi kepada masyarakat langsung.

Diminta para peserta BPJS Kesehatan mandiri ini menyadari dan segera membayar tunggakannya. Pasalnya prinsip gotong royong tidak boleh berhenti. “Kecuali sudah tidak mampu dan beralih menjadi pemerintah yang tanggung,” terang Yudha.

Kepada pihak-pihak yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk membayar, namun kepada uang mampu diharap bisa menunaikan kewajibannya. “Yang mampu ini harus tetap bayar,” imbuhnya.

Kepala BPJS Cabang Selong ini meminta peserta BPJS mandiri ini memahami terus.

Pihak BPJS mengaku akan terus mendorong dan meningkatkan tingkat pemahaman masyarakat. Soal akses tempat pembayaran, BPJS Cabang Selong ini berusaha makin mendekat dengan masyarakat. Loket-loket pembayaran diperbanyak melalui tempattempat pembayaran online.

Pembayaran bisa dengan mudah dilakukan di toko-toko ritel yang sudah dijalin kerjasama dengan BPJS. Warga sekarang sudah tidak perlu jauh-jauh datang ke bank untuk membayar. Akses-akses tempat pembayaran terdekat bisa dimanfaatkan. (rus)

(Suara NTB/rus)

Yudha Indrajaya

(Suara NTB/ari)

H. M. Sumadi ada di lingkup hotel. Delapan TDUP itu antara lain, hotel, restoran, Solus Per Aqua (SPA), bar, Kolam Renang, Fitnes Center, Diving dan Biro Perjalanan. Seluruh TDUP itu, telah

masuk ke meja KPPT dari dinas teknis - Dinas Pariwisata, tertanggal 12 Desember 2015.

Hanya dalam kurun 4 hari, yakni tanggal 17 Desember, KPPT telah menyetujui ke-8 TDUP hotel ternama tersebut.

“Sekarang saya mau tanya, saya mempersulitnya di mana?

Memang manajernya sempat datang ke sini, ngomel—ngomel, tapi oleh staf saya, dijelaskan untuk mengurus izin minol, harus didaffarkan TDUPnya di KPPT. Setelah itu, dikaji oleh Disperindag. Hasil Kajian Perindaglah yang selanjutnya dikembalikan ke KPPT untuk dikeluarkan TDUPnya,” cetus Sumadi.

Sumadi mengaku dalam beberapa komunikasi dengan manajemen hotel yang mengurus izin, rata-rata menjalankan mekanisme perizinan sesuai dengan SOP dan regulasi yang ada. Meski demikian, dirinya tidak bisa

terima, manajemen hotel ternama ini masih menuding KPPT sengaja “main pimpong” kepada oknum pengusaha.

“Harus dipahami, keberadaan kami ini masih status Kantor, bukan badan yang menganut sistem terpadu satu pintu. Karena masih kantor, maka pelayanannya harus melalui koordinasi dengan instansi teknis lain,” sambungnya.

Menyadari dinamika perhotelan yang ada di Lombok Utara, Sumadi berharap, seluruh pelaku usaha yang ada di KLU, khususnya pengusaha perhotelan agar mentaati ketentuan yang ditetapkan baik dalam UU, Perda Provinsi maupun Perda Kabupaten. Mengingat pemerintah selama ini bekerja sesuai dengan aturan. Jika memang melanggar, maka pihak KPPT dan tim penertiban akan siap menindaktegas. (ari)

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Rangkul Semua Elemen

Suhaili – Pathul Ditetapkan Jadi Pemenang Pilkada Loteng

CALON Bupati (Cabup) Lombok Tengah (Loteng) terpilih, H.M. Suhaili FT, SH, menegaskan kemenangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015 ini, bukanlah kemenangan pasangan H.M. Suhaili FT – L. Pathul Bahri semata. ‘’Kemenangan seluruh lapisan masyarakat Loteng. Sekaligus sukses bersama, karena telah mampu menggelar pilkada dengan aman dan lancar,’’ungkapnya usai penetapan pasangan calon pemenang pilkada Loteng di Praya, Selasa (22/12) .

Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat Loteng memperkuat persatuan dan mulai memandang ke depan. Tidak lagi, menyoal perbedaan pilihan politik pada Pilkada Loteng yang baru lalu. Mengingat, tantangan pembangunan yang bakal dihadapi Loteng di masa yang akan datang, tidaklah semakin ringan, justru kian kompleks dan berat.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun berkomitmen merangkul semua elemen masyarakat Loteng tanpa terkecuali. Dan, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat nantinya, dirinya juga tidak akan pandang bulu. “Masalah masyarakat itu memilih (pasangan Suhaili – Pathul) atau tidak, itu sudah lewat. Yang ada sekarang masyarakat Loteng dan berhak mendapat pelayanan yang sama,” tegasnya.

Dalam menelurkan kebijakan pembangunan nantinya, pihaknya juga tidak akan pernah berdasarkan balas jasa atau dendam. Semua diperlakukan dan diperhatikan yang sama.

“Persoalan beda pilihan politik, itu sudah lewat. Yang ada sekarang, bagaimana semua elemen masyarakat bersatu untuk besama-sama membangun Loteng kedepan,” ujar Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB ini. (kir)

Halaman 5

Praya (Suara NTB) Setelah sempat tertunda, penetapan pemenang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015, Selasa (22/12), akhirnya digelar. Rapat pleno yang digelar di Aerotel Praya berlangsung panas. Tiga saksi pasangan calon (paslon) kepala daerah memilih walk out dari acara yang dikawal ketat aparat kepolisian ini.

Rapat pleno sempat molor sampai hampir satu jam, karena harus menunggu kedatangan pasangan H. M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri. Di mana acara diagendakan dimulai pukul 14.00 wita. Namun baru bisa dimulai pukul 15.00 wita.

Dalam acara ini hanya pasangan H.M. Suhaili – L. Pathul Bahri yang hadir. Sementara empat paslon lainya, memilih tidak hadir. Dan, hanya tiga paslon yang mengirim masing-masing dua saksinya untuk hadir. Kecuali pasangan nomor urut 4, H. Suharto – Hj. Lale Widare, S.H., tidak ada satu pun saksi yang hadir.

Suasana rapat pleno mulai memanas ketika Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH, akan membuka rapat pleno terbuka. Setelah itu, interupsi dilakukan para saksi paslon. Saksi paslon, meminta KPU Loteng menunda proses penetapan pemenang Pilkada Loteng, karena masih ada proses hukum yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1, H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto, di Mahkamah Agung (MA).

“Saat ini masih ada proses hukum yang berlangusng di

MA. Terkait gugatan atas SK KPU Loteng, tentang penetapan pasangan H.M. Suhaili – L. Pathul Bahri. Untuk itu, kami minta pleno penetapan ditunda. Sampai ada putusan dari MA terkait gugatan tersebut,” ujar saksi paslon nomor 5, Bustomi Taefuri.

Namun, pihak KPU Loteng tetap ngotot menggelar rapat pleno dengan alasan sudah tidak ada ruang untuk gugatan. Itu artinya, penetapan pemenang pilkada sudah harus dilakukan. “Sesuai aturan yang ada, kita akan tetap menggelar pleno penetapan pemenang Pilkada Loteng,” sebut Ari. Ia menjelaskan, setelah rekapitulasi perolehan suara minggu, paslon yang belum puas diberikan waktu untuk melayangkan gugatan dengan objek utamanya, terkait selisih perolehan suara. Tetapi sampai batas waktu yang diberikan, tidak ada gugatan yang masuk, sehingga KPU Loteng sudah bisa menggelar rapat pleno penetapan pemenang pilkada.

Mendapat jawaban ini, saksi tiga paslon langsung meninggalkan ruang pleno.

Meski demikian, rapat pleno

(Suara NTB/kir)

SERAHKAN - Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, menyerahkan berita acara penetapan pemenang Pilkada Loteng, kepada calon Bupati Loteng terpilih, H. M. Suhaili FT, didampingi calon Wabup Loteng terpilih, L. Pathul Bahri di Praya, Selasa (22/12). akhir tetap digelar sampai selesai dengan agenda pengumuman pemenang Pilkada Loteng serta penyerahan SK KPU Loteng tentang pemenang Pilkada Loteng, kepada pasangan H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri.

Usai rapat pleno, Bupati Loteng terpilih, H.M. Suhaili FT, yang dikonfirmasi terkait aksi walk out yang dilakukan saksi paslon, mengaku bisa memahami kondisi yang ada.

“Kita pahami dan hormati sikap mereka,” ujarnya.

Menurutnya, dalam demokrasi perbedaan meru-

pakan hal wajar. Tetapi bukan lantas karena perbedaan, harus saling bermusuhan.

Apalagi sampai mengganggu satu sama lain. “Mari kita pandang perbedaan itu sebagai sebuah rahmat. Bukan sebaliknya, justru sebagai pemecah belah,” terang Suhaili.

Pasangan H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri sendiri dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Loteng setelah berhasil mengumpulkan suara sebanyak 213.395 suara atau 46,34 persen. Diikuti pasangan TGH. L. Gede M. Ali Wirasakti Amir Murni LC.M.A – H.L. Achmad

Wirajaya (Sakti – Jaya), dengan memperoleh 122.044 suara atau 26,50 persen. Kemudian pasangan H.L. Suprayatno – Zainul Aidi (SURYA) dengan mengumpulkan 16,65 persen atau sebanyak 76.639 suara, di posisi ketiga. Sementara dua paslon dari jalur perseorangan menempati dua posisi terakhir.

Masing-masing pasangan H. Suharto – Hj. Lale Widare, S.H (Lailatul Qadar) dengan raihan sebanyak 30.267 suara atau 6,57 persen dan pasangan H.L.Wiratmaja – H. Badrun Nadianto (JADI) dengan 3,94 persen atau 18.123 suara. (kir)

Plt Bupati Perintahkan BPBD Segera Bangun Jembatan Darurat (Suara NTB/kir)

Polres Lobar Gencar Operasi Senpi Ilegal di Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) gencar melakukan operasi senjata api (senpi) ilegal di wilayah Sekotong. Operasi ini dilakukan menyusul banyak laporan kepemilikan senpi ilegal di daerah tersebut. Operasi yang dinamakan Operasi Zona ini, digelar untuk menangkap pelaku yang memiliki senpi ilegal.

Kapolres Lobar, AKBP Winky Aditya Kusumo kepada wartawan di Mapolres, Selasa (22/12), mengaku, dari informasi yang diterima pihaknya, banyak kepemilikan senpi ilegal di wilayah Sekotong. Pasalnya warga memiliki senpi tanpa ada izin dari pihak berwenang.

Untuk menangani peredaran Senpi ini, pihaknya melakukan operasi atau razia zona. Razia ini menyasar kepemilikan senpi dan rakitan. Operasi Zona ini tidak saja khusus di Sekotong, namun juga mengasar daerah lain seperti Lembar, Gerung dan daerah lain. Selain melakukan tindakan melalui operasi, pihaknya juga gencar memberi imbauan ke masyarakat. Jika ada warga yang menggunakan senpi, maka akan ditindak kalau tidak mengembalikan ke aparat. “Kami juga terus menggali informasi melalui petugas Babin di lapangan,” terangnya.

Senpi yang beredar di wilayah setempat diduga dipasok dari luar NTB atau kemungkinan bisa dari daerah lain di NTB. Sebab daerah Sekotong memiliki wilayah pesisir yang luas, sehingga tidak bisa diawasi semua. ‘’Kemungkinan senpi bisa saja masuk dari jalur tersebut,’’ akunya.

Mengenai adanya dugaan keterlibatan oknum aparat, kapolres mengaku belum menerima. Namun jika ada anggota yang terbukti terlibat, maka pihaknya akan menindak tegas. Tidak saja senpi, namun peredaran narkoba juga diwaspadai di daerah tersebut. Karena itu pihaknya membentuk Tim Khusus (timsus) untuk memberantas peredaran narkoba.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB dari warga sekitar. Seperti halnya warga Sekotong Tengah inisial N mengaku warga yang tinggal di Sekotong diduga banyak memiliki senpi tanpa izin. Warga dengan memudah memiliki dan membeli senpi. Alasan warga menyimpan senpi untuk melindungi diri dari perampokan yang masih merajalela di daerah setempat. Bahkan, pengakuan warga sekitar di Desa Sepi, Sekotong bagian Timur hampir 80 persen warganya memiliki senpi.

Ia mengaku memiliki teman penambang di daerah Sepi.

Ketika itu, ia datang bertamu ke rumah temannya secara tidak sengaja ia diperlihatkan senpi. “Katanya ia dapat beli, harganya Rp 20 jutaan,”akunya. Temannya itu lantas mengaku, tidak saja ia yang membeli senpi, namun banyak warga di daerah itu memiliki senpi, bahkan hampir sebagian besar warga di desa itu.

Hal ini, membuat warga menajdi khawatir sehingga membeli senpi untuk menjadi senjatanya. Plt Camat Sekotong, L. Edi Sadikin dikonfirmasi belum lama ini mengaku ada info terkait kepemilikan senpi itu, namun belum bisa dipertanggungjawabkan karena pihaknya belum mendapati warga yang membawa senpi. “Ada sih info-info saja,” tukasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, turun memantau kondisi jembatan putus di Dusun Kambeng Timur Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Selasa (22/12). Plt Bupati didampingi Sekda Lobar, H. M. Taufiq, Asisten II Setda Lobar, H. Robijono Prasitanjo dan beberapa pejabat lainnya. Ikut pula dalam rombongan ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun.

Di sela-sela kunjungan itu, Plt Bupati mengecek langsung kondisi jembatan yang ambruk. Bupati juga berdialog dengan warga sekitar. Ia memerintahkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) segera membangun jembatan darurat agar masyarakat mudah melakukan aktivitasnya.

“Saya ajak Asisten II, PU dan BPBD melihat langsung kondisi jembatan putus ini, supaya cepat dilakukan langkah penanganan,”kata Plt Bupati.

Sementara warga setempat mengaku mengeluh karena lambannya pembangunan jembatan darurat. Pasalnya, kondisi ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat. Seperti disampaikan Muji, pascakejadian jembatan putus Sabtu kemarin aktivitas warga masih lumpuh. “BPBD harus segera bangun jembatan darurat,” harapnya.

Pada bagian lain di , Plt Bupati meminta BPBD mengupayakan agar dua unit rumah warga korban yang terkena longsor di Dusun Ladungan Desa Guntur Macan Gunung Sari irekonstruksi (dibangun kembali). Untuk merekontruksi dua unit rumah warga, BPBD telah mengusulkan ke pusat.

Sementara pemda tidak bisa membantu rekonstruksi, sebab pemda hanya sebatas menangani pemenuhan logistik korban bencana saja.

“Rumah korban bencana longsor di Gunung Sari akan dibangun kembali dengan dananya tidak dari APBD, tapi Kepala BPBD sudah mengusulkan ke pusat. Kepala BPBD berangkat ke Jakarta membawa proposal,” terang Fauzan.

Mengenai rencana relokasi, Fauzan belum bisa memutuskan. Alasannya, hal ini perlu

dilihat dari situasi dan hasil kajian. Jika hasil kajian perlu direlokasi, maka pihaknya akan mengupayakan.

Terkait dugaan penyebab longsor hutan lindung yang gundul, Fauzan tak menampiknya. Persoalan ini akan dijadikan bahan evaluasi ke depan. Pemda akan melakukan penanganan jangka panjang dengan menanam pohon di areal tersebut.

Kepala Pelaksana BPBD,

HM Najib menyatakan penanganan pascakejadian longsor pihaknya telah menetapkan waktu tanggap darurat selama tujuh hari. Waktu tanggap darurat ini bisa saja diperpanjang jika perlu penanganan lebih lanjut. Khusus penanganan korban bencana, pihaknya sudah membangun posko tenda darurat.

Di lokasi kejadian, PT Bank NTB menyalurkan bantuan ra-

tusan paket sembako ke korban bencana, penyaluran bantuan ini langsung diterima Plt Bupati di kantor Bupati Lobar.

Bantuan yang didanai dari CSR Bank NTB ini bernilai Rp 28 juta, terdiri dari mie instan 200 kardus, air mineral 100 kardus dan beras 1 ton. “Total nilai bantun yang kami salurkan mencapai Rp 28 juta terdiri dari mie instan dan beras,” kata perwakilan Bank NTB, Sinardi.

Penyaluran CSR ini, jelasnya, rutin dilakukan khususnya untuk bencana alam. CSR Bank NTB dialokasikan untuk kegiatan olahraga dan bencana alam. Terkait penyalurannya Bank NTB berkoordinasi dengan Pemda. Selain membantu korban di Lobar, pihaknya juga pernahy membantu korban gempa di KLU dan korban bencana di daerah Sumbawa. (her)

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

Dua Kasus Korupsi di Sumbawa Segera Dilimpahkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua kasus korupsi yang kini sedang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa segera dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Yakni, kasus perkara PNPM Empang dan PPKK Disnakertrans Sumbawa.

Kasi Pidsus Kejari Sumbawa, Iwan Kurniawan, S.H, Selasa (22/12) mengatakan, perkara PNPM MP Empang dengan tersangka CF (Ketua UPK). CF diduga bekerjasama dengan Henny Arisandi (bendahara UPK) yang kini sedang menjalani masa tahanan di Rutan Mataram. Mereka membuat kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) fiktif. Setelah itu menyalurkan dana seolah - olah dibagikan kepada anggota SPP dimaksud.

Padahal dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi.

Kasus berikutnya yang segera dilimpahkan, yakni tersangka INW sebagai PPK, kasus PPKK (proyek perluasan kesempatan kerja) Disnakertrans Sumbawa. Dugaan penyelewengan dana pembangunan cek dam di desa Kereke Unter Iwes.

Selain tersangka lainnya DH. Nilai kerugian negara dalam kasus ini sekitar Rp 100 juta lebih. Pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, seharusnya proyek itu diswakelolakan, namun ternyata itu diborongkan kepada satu orang,” terangnya.

Yang jelas, menurut Iwan, kedua kasus tersebut sudah akan disidangkan awal tahun depan. Sementara untuk kasus kasus lain, yang sudah turun penghitungan kerugian negara dari BPK, seperti bendung Sebewe dan pengadaan kapal serta PNPM Lunyuk juga akan diprioritaskan penanganannya. (arn)

Iwan Kurniawan (Suara NTB/arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Divonis Bebas

Calon Wakil Bupati Terpilih KSB Menangis Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Fud Syaifuddin divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa dalam persidangan tindak pidana pemilu (Tipilu), Selasa (22/12). Mendengar putusan tersebut, Fud pun tak bisa membendung air matanya.

Sebelum membacakan putusannya, majelis hakim yang diketuai Hari Supriyanto, SH MH yang beranggotakan Reza Tyrama, SH dan Fatria Gunawan, SH membacakan fakta-fakta dalam persidangan mulai dari keterangan saksi, sampai dengan pembelaan terdakwa.

Majelis hakim menyatakan bahwa orasi yang disampaikan Fud Syaifuddin dalam kampanyenya di Pilkada KSB beberapa waktu lalu tanpa unsur kesengajaan. Sehingga majelis hakim tidak setuju dengan unsur dengan sengaja yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam dakwaan dan tuntutannya.

Oleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari dakwaan JPU dan memulihkan harkat dan martabat terdakwa secara penuh.

Fud Syaifuddin yang mendengarkan putusan dari majelis hakim tidak bisa membendung air matanya. Ditandai dengan sorakan dari keluarga dan pendukungnya yang bahagia dengan putusan. Fud langsung menerima hasil putusan yang dibacakan.

Sementara Jaksa Penuntut

Umum (JPU) dalam hal ini Yandi Primanandra, SH dan Dita Rahmawati, SH menyatakan pikir-pikir. Majelis hakim memberikan waktu tiga hari sejak putusan dijatuhkan untuk menyatakan sikap kepada JPU apakah mengajukan banding atau tidak.

Usai persidangan, Fud Syaifuddin langsung mendapat pelukan hangat dari keluarga serta pendukungnya, yang langsung diarak ke luar ruangan persidangan.

Sambil mengusap air mata, Fud mengatakan putusan yang dibacakan majelis hakim merupakan pelajaran buat semua, bahwa keadilan benar-benar ada. Di mana sejak awal ia tidak pernah menghina orang lain, apalagi akan menjadi seorang pemimpin di Kabupaten Sumbawa Barat. “Apa yang diputuskan oleh majelis hakim bukan membela saya, bukan membela siapa-siapa, tetapi ini adalah bukti bahwa kebenaran itu masih ada,” imbuhnya.

Tak lupa disampaikan terima kasih kepada majelis hakim atas putusan tersebut, tak hanya baginya tetapi seluruh masyarakat KSB. Apa yang dilakukan JPU

(Suara NTB/ind)

MENANGIS – Terdakwa tipilu, Calon Wakil Bupati terpilih KSB, Fud Syaifuddin, tampak menangis saat mendengarkan putusan majelis hakim di PN Sumbawa, Selasa (22/12). merupakan haknya sebagai Jaksa Negara, yang mana telah menjalankan tugasnya dengan baik.

Selaku pemimpin KSB kedepannya, ia menyerukan masyarakat untuk tetap terbuka dengan kelompok manapun dan selalu menebar kebaikan di dunia, terutama di KSB. “Mari kita buka peluang bagi semua golongan selama aturannya berlaku dengan baik, dan mereka menjalankan aturannya dengan baik. Selamat datang di KSB untuk berinvestasi,” pungkasnya.

Sebelumnya, JPU menuntut Fud Syaifuddin pidana selama tiga bulan penjara dengan denda sebesar Rp 6 juta dan subsider dua bulankurungan.JPUmenilaiperbuatan terdakwa terbukti secara sah

dan meyakinkan melanggar pasal 187 ayat 2 juncto pasal 69 huruf b undang-undang RI nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yakni dengan senagaja menghina seseorang, agama, suku, ras golongan, calon gubernur, calon bupati, dan atau partai politik.

Fud menegaskan, vonis bebas terhadap dirinya itu bukanlah suatu bentuk kemenangan. Sebab dalam proses hukum sewajarnya tidak ada pihak menang atau kalah, tetapi sebagai upaya mendudukkan keadilan pada posisi yang sebenarnya. “Hukum itu

bukan bicara kalah menang. Bahwa saya dinyatakan tidak bersalah karena memang sejak awal saya tidak melakukan hal-hal yang disangkakan dan melanggar hukum,” ujarnya.

Ia berharap putusan hakim terhadap dirinya itu dihormati seluruh pihak. Terutama kepada pendukung pasangan Musyafirin – Fud Syaifuddin (F3) agar tidak menganggapnya sebagai suatu kemenangan sehingga tidak perlu dirayakan secara berlebihan.

“Kepada pendukung kami (F3) untuk mensyukuri putusan hakim itu. Karena bagaimana pun proses hukum ini adalah bagian dari proses berdemokrasi kita,” timpalnya. (ind/bug)

KPU KSB Tetapkan Musyafirin – Fud Syaifuddin sebagai Paslon Terpilih Taliwang (Suara NTB) KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengumumkan pasangan calon (Paslon) terpilih hasil pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2015. Dalam keputusannya Nomor 35/Kpts/ KPU-Kab-017.433883/2015, KPUP KSB menetapkan Paslon W. Musyafirin – Fud Syaifuddin (F3) sebagai pasangan calon terpilih.

Penetapan Paslon terpilih oleh KPU itu dilaksanakan Selasa (22/12), di Taliwang.

Rapat penetapan KPU dihadiri sejumlah tamu undangan dan Paslon terpilih yakni Musyafirin dan Fud Syaifuddin beserta tim pemenangannya.

Ketua KPU KSB, Khairuddin, SE menyatakan, pasangan Musyafirin – Fud Syaifuddin dalam pelaksanaan Pilkada dinyatakan sebagai pasangan terpilih setelah bedasarkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten berhasil meraih suara sebanyak 30.732 suara atau 42,68 persen dari 71.999 suara sah. “Sesuai ketentuan pasangan peraih suara terbanyak dinyatakan sebagai pasangan terpilih dalam Pilkada,” cetusnya.

Sesuai aturan, hasil penetapan pasangan calon terpilh ini akan disampaikan oleh KPU ke DPRD KSB, partai pengusung pasangan calon ter-

pilih, pasangan calon terpilih, KPU RI dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Menurut Khairuddin, rencananya pihaknya akan menyerahkan hasil Pilkada ketiga KSB itu kepada DPRD setempat pada 22 Desember.

Khairuddin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan Pilkada. Menurut dia, hingga pada tahapan akhir ini Pilkada KSB berjalan sesuai jadwal tanpa kendala berarti. “Dukungan semua pihak mulai dari Panwaslu, kepolisian, TNI, pasangan calon dan tim pemenangannya serta masyarakat secara

luaslah yang membuat Pilkada ini berjalan lancar. Karena itu kepada semua pihak kami selaku penyelenggara menyampaikan banyak terima kasih,” ujarnya.

Dalam acara penetapan pasangan terpilih ini, hanya Paslon F3 yang hadir, sementara pasangan nomor lain absen. Dikonfirmasi terkait ketidakhadiran kedua paslon itu, Khairuddin mengaku, pihaknya sudah melakukan seluruh prosedur yang ada termasuk mengundang seluruh Paslon pada kegiatan hari ini.

Pantauan media ini, sepanjang pelaksanaan pengumuman kemarin, pengawalan

Diduga Curi Ternak

Seorang Warga Ditangkap Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Aksi pelaku pencurian ternak kembali tejadi di Sumbawa. Hal ini menyusul ditangkapnya AB (39), warga Dusun Jotang Beru, Desa Jotang, oleh jajaran Polsek Empang.

Peristiwa tersebut berawal dari hilangnya seekor kerbau jantan milik Abdul Muin (52) warga Dusun Jotang Atas Timur, Desa Jotang Kecamatan Empang. Informasinya, Senin (14/12) sekitar pukul 07.00 Wita korban menggembalakan kerbau di sawahnya. Warga yang juga sebagai perangkat desa ini kemudian beranjak ke Kantor Desa Jotang Beru.

Sekitar pukul 15.30 wita korban kembali ke sawahnya. Betapa kagetnya, korban sudah tidak melihat kerbaunya tersebut di tempat semula.

Ia sempat melakukan pencarian, namun tepatnya pada Sabtu (19/12) bertempat di Pemakaman Desa

Jotang, korban melihat kerbau miliknya dibawa oleh seseorang. Setelah ditanyakannya, seseorang tersebut mengaku telah membeli kerbau tersebut dari AB. Korban pun langsung mengambil kerbaunya dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek setempat.

Kapolres Sumbawa melalui Kapolsek Empang, I Gusti Made Suardika yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/12) membenarkan adanya peristiwa tersebut. Setelah melakukan pemeriksaan saksisaksi, pihaknya kemudian menjemput yang bersangkutan untuk digelandang ke Polsek Empang.

Menurutnya yang bersangkutan juga telah mengakui perbuatan yang telah dilakukan. “Kami sudah menangkap yang bersangkutan setelah memintai keterangan saksi. Dan saat ini sudah berada di tahanan Polsek Empang,” imbuhnya. (ind)

Menuju Festival Tambora 2016 (Bagian-1)

Rekonstruksi Sejarah yang Melampaui Sekat Suku Kedaerahan Festival Tambora 2016 : A. World Without Summer, sebuah perhelatan internasional yang meliputi wilayah SAMOTA (Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora) dan kawasan Pulau Sumbawa, mulai dipersiapkan. Melakukan perjalanan laut sekaligus observasi dan FGD di beberapa pulau kecil dan pesisir di SAMOTA. Membawa narasumber beberapa penyelenggara festival di Indonesia, budayawan, seniman di bawah pimpinan Taufik Rahzen bersama Kementerian Pariwisata.Termasuk wartawan Suara NTB, Arnan J yang ikut dalam perjalanan laut tersebut. Berikut catatannya.

BERANGKAT dari FGD awal refleksi Tambora 2015, Jumat (18/12) malam di Hotel Tambora, Festival Tambora 2016 bagaimana merekonstruksi sejarah Tambora yang melampaui sekat suku dan batas kedaerahan empat Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa. Dalam pandangannya, Taufik Rahzen melihat Festival Tambora 2016 nantinya harus memunculkan memory of the world 1815 (tahun meletusnya gunung Tambora). Peta tertua dan paling terkenal yang dicetak pertama kali di Jerman, menunjukkan Pulau Sumbawa sangat besar bila dibandingkan Lombok dan Bali. Pada abad ke 15 perjalanan ke Sumbawa adalah pencarian dunia dan SAMOTA menjadi lintasan utama. Namun letusan dahsyat Tambora April 1815 yang dalam sejarah kesadaran modern paling dahsyat ledakannya. “Memori inilah yang harus dipandang sebagai kekuatan untuk melihat masa depan. Festival Tambora ini akan membangun suatu peradaban dengan sejarah masa lalu sebagai dasarnya,” katanya.

Taufik menekankan pentingnya kegiatan ini lepas dari etnis atau daerah tertentu. Bukan hanya Bima atau Dompu, tetapi meliputi pula Sumbawa dan KSB. Bahkan dalam pelaksanaannya nanti akan melibatkan seluruh etnis yang tinggal di pulau kecil dan pesisir. Jadi, Festival tahun 2016 nanti akan berbeda sekali dari sebelumnya. Sebuah gagasan atau ide sedikit “gila” dan tidak biasa. Mencoba keluar dari

pakem festival sebelumnya yang hanya berupa pertunjukkan seni yang menonjolkan tradisi serta mempertontonkan keindahan alam serta olahraga ekstrim. Tetapi lebih kepada nilai dan rekonstruksi sejarah dengan menjadikan beberapa titik alam sebagai ikon untuk membangun branding. “Kita perlu mencari sesuatu pulau atau tempat sebagai icon branding kegiatan ini yang bisa merefleksikan sejarah dari Tambora itu sendiri,” urainya.

Budayawan Gaura Mancacatadipura, pun melihat Festival Tambora upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi yang ada di Pulau Sumbawa, termasuk kekayaan seni budaya. Mengingat di peta Indonesia, pariwisata Sumbawa terlewati, sehingga banyak orang tidak tahu. Melalui Festival ini pulalah nanti kesadaran dunia tentang Pulau Sumbawa bisa berubah. Sebab ledakan Tambora dilihat sebagai peristiwa sejarah yang mengubah peta dunia.

Pagi harinya, Sabtu (19/12), rombongan berlayar dari Pelabuhan Badas Sumbawa menuju Pulau Moyo dan sekitarnya di Perairan Teluk Saleh sebelum akhirnya berlabuh di Pulau Satonda. Perjalanan yang cukup jauh memakan waktu sekitar 5 jam menggunakan kapal motor Bunga Lestari dengan kapten Daeng Hamid, cuaca sedikit cerah dengan ketinggian gelombang sampai 2 meter. Rombongan menikmati perjalanan sambil sesekali berdiskusi.

Serta turun melakukan survei dan observasi di beberapa pulau terkait sejumlah kegiatan yang sedang dirancang terkait Festival Tambora. Sore hari tiba di Pulau Satonda Dompu, mempersiapkan diri menggelar kembali FGD malam hari ala seniman yang santai tampak harus formal namun penuh isi dan kreativitas di Pulau tersebut.

Beberapa budayawan dan seniman serta penulis yang terlibat dalam perjalanan tersebut, selain Taufik Rahzen dan Guara, merupakan jago Festival yang sudah melanglang buana di seantaro nusantara. Di antaranya, Asfarinal (JKPI), Heru Prasetya (Rumah Karnaval) Solo, Ridwan Alimuddin (Sandeq Race Festival) Makassar, Agung Prasetya (Festival Payung Indonesia), N Marewo (Tambora Writer Festival) yang juga seorang novelis, Aka Kurnia (Festival Memory Of The Earth), Andari dan Anton (Tambora Film Festival), Ridwan (Tamboranman) dan lainnya. Mereka inilah yang kemudian membahas beberapa item kegiatan dalam Festival Tambora nantinya. (arn)

ketat oleh jajaran Polres KSB tetap diberlakukan.

Kaporles KSB AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, S.Ik mengatakan, pihaknya menerjunkan sebanyak 460 personel untuk menunjang kelancaran kegiatan KPU tersebut. Selain mengandalkan personel Polres KSB, personel lain juga didatangkan dari Polres Lombok Timur (Lotim) dan Sumbawa.

“Kami dapat bantuan personil dari luar juga termasuk didukung TNI,” paparnya.

“Alhamdulillah sampai sekarang ini kondusif. Dan harapan kita sampai penetapan dan pelantikan nanti,” harapnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

PENETAPAN - Ketua KPU KSB, Khairuddin, saat menyerahkan berita acara dan SK Penetapan Paslon terpilih Pilkda KSB kepada pasangan Musyafirin – Fud Syaifuddin, Selasa (22/12), kemarin

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

Pegawai Setda Bima Panik

TERPUTUS - Ruas jalan Dompu – Pekat di selatan Gunung Tambora yang terputus akibat diterjang banjir gunung beberapa waktu lalu.

(Suara NTB/ula)

Gardu Listrik Keluarkan Percikan Api Bima (Suara NTB) – Aliran listrik yang terletak di kantor Setdakab Bima, Selasa (22/12), mendadak padam akibat arus pendek. Gardu listrik di sana bahkan meledak hingga mengeluarkan percikan api. Selain membuat para pegawai panik, listrik padam juga menghambat kerja pegawai kantor setempat beberapa jam.

Salah seorang saksi mata, Junaidin kepada Suara NTB mengatakan, sebelum peristiwa itu terjadi, dia mencium aroma yang tidak sedap seperti bau hangus kebakaran. Ketika dicek sumber aroma bau tersebut, ternyata dari gardu listrik. “Melihat percikan api, sontak saya kaget dan langsung berteriak untuk meminta pertolongan,” ucapnya.

Pria yang berprofesi sebagai tukang ojek yang kerap mengantar jemput pegawai di Pemkab Bima ini mengaku, gardu listrik yang berada di kantor Pemkab Bima tersebut, telihat terbuka tanpa didutup seperti gardu listrik kebanyakan.

Hanya saja, Junaidin melihat selama ini, dalam kondisi aman saja tidak seperti kali ini. “Saya kaget menyaksikan langsung peristiwa ini. Pasalnya baru pertama kali mengalaminya,” katanya.

Sementara itu, Pegawai Teknis Listrik Bagian Umum Setda Kabupaten Bima, Anwar mengatakan, kejadian tersebut baru pertama kali terjadi. Ia menduga arus pendek aliran listrik hingga sampai meledak begitu lantaran penggunaan daya yang melampui batas. Akibatnya, gardu tidak mampu mengimbangi sehingga terjadi kepanasan yang berujung ada ledakan.

Ia mengaku penyebab pasti kebakaran tersebut diduga akibat sejumlah kabel penghubung meleleh lantaran kepanasan sehingga menyebabkan listrik padam secara mendadak. Disamping itu, pihaknya telah memperbaiki kembali kerusakan yang terjadi. “Sekarang sedang kita perbaiki,” jelasnya.

Pantauan Suara NTB, peristiwa yang sempat mengganggu aktivitas pegawai setempat akibat listrik padam tersebut, terjadi sekira pukul 09.15 wita. Meskipun tim teknis listrik pegawai Setda setempat dibantu pegawai PLN Bima memperbaiki kerusakan itu. Namun sampai pukul 12.00 wita aliran listrik di Kantor yang terletak di KLK Jatiwangi Kota Bima ini belum menyala. (uki)

Halaman 7

Dompu (Suara NTB)Akses jalan ke Kecamatan Pekat di padang savana selatan gunung Tambora, kabupaten Dompu, terputus akibat tergerus banjir. Kerusakan jalan diperparah aksi penambangan pasir untuk kebutuhan pembangunan di sekitar ruas jalan.

Kepala kantor Pengawasan Jalan Provinsi untuk wilayah Bima dan Dompu, Priyanto, ST kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/12), mengakui ruas jalan Dompu – Calabai terputus di sekitar padang savana selatan timur

gunung Tambora akibat diterjang banjir gunung. Untuk sementara, pengendara menggunakan akses jalan darurat yang dibuat oleh masyarakat.

“Kita sudah laporkan, tapi karena ini akhir tahun, sudah tidak ada anggaran,” katanya.

Priyanto mengaku, akses jalan Dompu – Pekat telah dilimpahkan menjadi jalan strategis nasional sejak pertengahan 2015. Karena pertengahan tahun, sehingga anggarannya belum siap dan awal tahun 2016 beban ang-

garannya disiapkan. “Perbaikan nanti oleh APBN atau APBD Provinsi, kita tunggu saja nanti. Tapi yang pasti, itu sudah menjadi beban APBN,” terangnya.

Akses jalan Dompu – Pekat putus di lokasi yang diperbaiki awal 2015 lalu. Hanya saja, ruas jalan yang putus sebelah barat jalan yang dibuatkan gorong – gorongnya. Air banjir gunung membuat jalan baru dan menerobos ruas jalan.

Kondisi ini diperparah mar-

aknya aksi penambangan pasir oleh warga di sekitar ruas jalan yang rusak. Pandangan serupa juga terlihat di beberapa titik di sebelah timur lokasi yang rusak.

Kondisi tanah yang berpasir sisa letusan gunung Tambora mengancam ruas jalan Dompu – Pekat. Sehingga penanganannya harus dibuatkan talut untuk menyelamatkan ruas jalan sehingga tidak mudah tergerus oleh air banjir. (ula)

Pascakebakaran

Warga Bajo Pulo Belum Beraktivitas

(Suara NTB/uki)

PERCIKAN API – Pegawai Setdakab Bima sedang memperbaiki gardu listrik yang meledak dan mengeluarkan percikan api dan asap, Selasa (22/12).

Bima (Suara NTB) – Sejak kebakaran hebat yang melanda Desa Bajo Pulo, Kecamatan Sape belum lama ini, yang membumihanguskan puluhan rumah, hingga kini warga setempat belum beraktivitas. Para korban kebakaran yang rata-rata nelayan tersebut belum melaut.

Pasalnya, akibat kebakaran tersebut tidak hanya rumah dilalap si jago merah, namun sejumlah alat tangkap tidak luput dari peristiwa itu.

Kepala Desa Bajo Pulo Kecamatan Sape, Bambang kepada Suara NTB, Selasa (22/12) mengatakan, semua masyarakatnya mencari nafkah di laut. Kata dia, sejak kebakaran yang menghanguskan 72 unit rumah itu, hingga kini warga belum bisa melakukan aktivitas sebagai nelayan.

“Sejak kebakaran melanda, warga masih mengandalkan bantuan dalam memenuhi kebutuhan sehari – hari,” ucapnya.

Bambang mengatakan, meskipun hingga kini bantuan tersebut masih tercukupi, namun tidak lama lagi pasti akan habis.

Bambang mengaku, pihaknya sudah mengusulkan agar pemerintah daerah untuk mengganti rugi dan memberikan bantuan alat tangkap ikan kepada para korban. Karena dengan adanya alat itu, warga akan kembali melakukan aktivitas seperti biasa untuk menafkahi keluarganya masing – masing. “Kami sudah ajukan permohonan bantuannya, semoga direspon dengan cepat.

Karena hal ini menyangkut sarana dan prasarana untuk warga kembali melakukan aktivitas seperti biasa,” harapnya.

(Suara NTB/uki)

Hj. Nurma

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bima, Ir. Hj. Nurma mengaku, saat ini pihaknya tengah mengupayakan bantuan tangkap ikan tersebut sesuai dengan permintaan para korban di tahun 2016 mendatang. “Insya Allah tetap kita akomodir, hanya saja belum sekarang. Ada proses dan mekanisme yang harus dilalui. Namun kita upayakan tahun 2016,” akunnya.

Nurma mengklaim, sejak terjadinya kebakaran hebat melanda desa setempat, pihaknya telah memberikan banyak bantuan. Hanya saja, bantuan seperti alat tangkap ikan memang belum diberikan. “Kami baru memberikan alat penanpung air dan sejumlah bantuan lainnya. Sementara alat tangkap belum,” pungkasnya (uki)

Hari Ibu, Tidak Mesti Dirayakan pada Hari Tertentu Bima (Suara NTB) – Tanggal 22 Desember secara nasional ditetapkan sebagai Hari Ibu, dalam rangka menghormati dan menghargai kasih sayang para ibu di Indonesia. Namun hari ibu bagi Bupati Bima terpilih, Hj. Indah Damayanti Putri, tidak harus dirayakan pada saat hari tertentu. Karena menghargai, menghormati dan mencintai ibu adalah selamanya.

Ibu merupakan malaikat yang terlihat. Sebagai seorang anak sudah layak dan pantas kita menghargai dan menghormatinya tanpa mengenal waktu dan tempat,” ucapnya menjawab Suara NTB, Selasa (22/12).

Menurut ibu dua orang anak ini, tanpa ibu semua orang bukanlah siapa-siapa. Pasalnya dari dalam kandungan hingga melahirkan bahkan sampai beranjak dewasa.

Ibu merupakan salah satu orang

setia memenami kita dalam suka maupun duka. “Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya takkan tergantikan oleh apapun,” katanya.

Perempuan yang akrab dipanggil Umi Dinda ini menegaskan pada momentum Hari Ibu yang selalu diperingati secara nasional tiap 22 Desember akan menjadi refleksi setiap orang untuk meningkatkan ketaatan kepada orang tua.

Dengan manfaatkan untuk meningkatkan ibadah, sembari meminta doa khusus agar Ibu tetap diberikan kesehatan dan umur yang panjang serta diberikan keselamatan.

“Hari kali ini, saya hanya memberikan ucapan selamat saja kepada Mama, semoga Mama tetap sehat walafiat,” terang Umi Dinda.

Tidak hanya itu, Umi Dinda juga menyampaikan selamat Hari Ibu kepada seluruh masyarakat Kabupat-

(Suara NTB/uki)

Hj. Indah Damayanti Putri en Bima. “Sebagai seorang Ibu, suka dan duka pernah saya lalui. Hanya saja jerih payah itu akan terbalas melalui doa anak,” pungkasnya. (uki)

Molor, Uji Coba Pabrik Gula di Dompu Dompu (Suara NTB)Rencana uji coba pabrik gula Tambora milik PT SMS di Doropeti Kecamatan Pekat yang direncanakan Oktober 2015 lalu molor hingga April 2016. Selain proses pembangunan pabrik masih berlangsung, ketersediaan bahan baku tebu sangat terbatas karena hanya mengandalkan kebun rakyat.

Humas PT SMS, Masnil Mukhtar kepada wartawan beberapa waktu lalu mengungkapkan, uji coba pabrik gula direncanakan pada Maret – April 2016 mendatang. Karena saat ini pihaknya masih dalam tahap pembangunan pabrik. “Kita masih membangun pabriknya. Uji coba direncanakan pada Maret – April 2016 mendatang,” katanya.

Terkait ketersediaan bahan baku, dikatakan Masnil, diyakini akan

(Suara NTB/ula)

Masnil Mukhtar bisa dipenuhi saat uji coba. Selain kebun inti bisa digunakan, juga hasil kebun rakyat juga bisa diman-

faatkan. “Kalau untuk uji coba, bahan bakunya ada,” terangnya.

Untuk kebutuhan operasional, menurut Masnil, kapasitas mesin pabrik gula milik PT SMS per hari sampai 3.000 ton. Sementara kebun tebu yang sudah ditanami milik PT SMS seluas 1.200 ha dan akan ditambah dalam proses penanaman musim hujan 2015 – 2016 seluas 1.500 ha. Kebun tebu rakyat yang sudah tersedia seluas 1.600 ha dan akan ditanam dalam musim hujan ini seluas 3.000 ha. “Kita yakin bisa terpenuhi (kebutuhan bahan baku), makanya kita terus tanam di area HGU (5.000 ha lebih) dan kebun rakyat,” jelasnya.

Sementara kebun tebu rakyat yang sudah siap panen akibat keterlambatan uji coba mesin, menurut Masnil, dimanfaatkan untuk kebutuhan bibit. (ula)

Kemiskinan di Dompu Terendah di NTB Dompu (Suara NTB)Kabupaten Dompu tercatat sebagai Kabupaten yang terendah kemiskinannya di antara Kabupaten/Kota se-NTB, yaitu 14,05 % kondisi tahun 2014. Kendati terendah, jumlah kemiskinan di Dompu justru bertambah dibandingkan tahun 2013, yaitu dari 33.033 jiwa menjadi 33.078 jiwa.

Kepala BPS Kabupaten Dompu, Ir. I Gusti Lanang Putra kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (22/ 12) mengungkapkan, berdasarkan data yang diolah pihaknya untuk angka kemiskinan di Kabupaten Dompu kondisi tahun 2014 sebanyak 14,05 % atau 33.078 jiwa dari 234.665 penduduk. Jumlah ini menjadikan Kabupaten Dompu berada di urutan ketiga Kabupaten/Kota dengan penduduk miskin terendah

di NTB setelah Kota Bima dan Kota Mataram. “Kita masih di urutan ketiga daerah dengan penduduk miskin terendah di NTB,” katanya.

Namun Lanang Putra mengungkapkan, persentase kemiskinan di Dompu mengalami penurunan dari 14,24 menjadi 14,05 % tahun 2014. Tapi dari jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan sebanyak 45 jiwa selama periode Maret – September 2014.

“Ini dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk Dompu,” terangnya.

Dikatakan kepala BPS, ukuran kemiskinan pada setiap daerah berbeda – beda. Karena bergantung harga kebutuhan konsumsi per kapita masyarakat di daerah setempat.

“Belum tentu di Dompu miskin, di daerah lain juga miskin. Karena

bisa jadi, harga kebutuhan konsumsi di Dompu lebih mahal ketimbang daerah lain,” ungkapnya.

Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam rangka menekan angka kemiskinan di Dompu, terutama Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak 9 Desember 2015 lalu. Apalagi berdasarkan data BPS tahun 2015, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) di Dompu tahun 2014 hanya 56,93 % menurun dibandingkan tahun 2013 sebanyak 59,37 %. Sementara tingkat pengangguran terbuka (TPT) tahun 2014 sebanyak 6,51 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebanyak 5,13 % atau pengangguran di Dompu sebanyak 5.699 jiwa. (ula)

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

POLHUKAM

Halaman 8

KPU Tetapkan AMAN sebagai Pemenang Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah sempat ditunda, KPU Kota Mataram akhirnya menetapkan pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) sebagai pemenang pada pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram periode 2016 - 2021.

Penetapan yang tanpa dihadiri Calon Walikota dari kedua paslon yakni H. Ahyar Abduh dan H. Salman dijadwalkan mulai pukul 10.00 Wita, sempat molor setengah jam lantaran kedua pasangan calon belum hadir.

Dari pasangan AMAN mengutus Wakil Walikota terpilih H. Mohan Roliskana yang mengenakan kemeja berwarna kuning keemasan dan datang secara bersamaan dengan Jana Hamdiana yang mengenakan baju berwarna putih.

Dalam penetapan tersebut disaksikan oleh seluruh forum komunikasi pemerintah daerah Kota Mataram, Partai Pengusung, PPK dan Panwaslu.

Disisi lain, aparat kepolisian dari Polres Mataram dibantu Polsek Mataram dan Cakranegara bersiaga mulai di halaman depan hotel hingga ruang penetapan. Satu persatu tamu undangan diperiksa dan harus melewati metal detektor.

Diketahui penetapan pemenang pemilu sesuai berita acara KPU Kota Mataram nomor 146/BA/XII/2015 tentang penetapan pemenang Pilkada pada pemilihan walikota dan wakil walikota.

Ketua KPU Kota Mataram H. Ainul Asikin dalam sambutannya meminta maaf karena seharusnya penetapan pemenang pilkada dilaksanakan Senin (21/12) tetapi ditunda karena harus menunggu surat dari Mahkamah Konstitusi.

Surat dari MK ini kata Asikin, sebagai bukti administrasi bahwa tidak ada gugatan masuk ke MK. Disamping itu disampaikan, Pilkada di NTB tanpa ada gugatan masuk ke MK. Ditambahkan, hasil penetapan pemenang Pilkada ini selanjutnya akan diserahkan ke DPRD untuk dilakukan pelantikan. Secara pasti belum diketahui kapan pelantikan Walikota dan Wakil Waliko-

Segera Dilimpahkan, Kasus Dugaan Korupsi BOS SDN 50 Cakranegara Mataram (Suara NTB) Polres Mataram akan menyegerakan pelimpahan tahap dua kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 50 Cakranegara ke Kejaksaan Negeri Mataram dalam beberapa hari ke depan.

Kasatreskrim Polres Mataram, AKP Zaky Maghfur, SIK, Selasa (22/12), mengatakan, penyerahan tersangka beserta barang bukti dilakukan menyusul berkas perkara tersebut yang telah dinyatakan lengkap oleh jaksa Kejari Mataram. “Agar ada kepastian hukum setelah dinyatakan P21 sekitar sebulan lalu,” terangnya.

Dari hasil penyidikan, kata Zaky, pihaknya menetapkan dua orang tersangka, yaitu kepala sekolah serta bendahara. Penyaluran dana BOS di sekolah tersebut dilakukan per-triwulan dalam rentang 2011 hingga 2013. berdasarkan hasil audit BPKP, kerugian negara penyaluran dana BOS yang dilakukan pertriwulan dalam rentang 2011 hingga 2013 disebutkan senilai Rp 295.163.873.

Selama proses penanganan kasus yang dimulai sejak akhir 2014 tersebut, ditemukan dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut dengan berbagai modus, diantaranya, beberapa item belanja fiktif meskipun terdapat bukti mark-up harga item belanja.

Ada pula dana dana yang seharusnya diberikan kepada siswa namun tidak diserahkan dengan alasan kepentingan belanja.

Berbagai modus itu diakumulasi dalam proses penyidikan dan dicocokkan dengan pagu anggaran, kemudian terungkap berapa jumlah yang fiktif dan di-mark up. Dalam pemeriksaan, puluhan saksi dipanggil untuk memberi keterangan, termasuk kalangan guru serta rekanan pelaksana. (why)

Rendah, Pemahaman Mahasiswa Soal Demokrasi Mataram (Suara NTB) Pemahaman soal demokrasi di kalangan mahasiswa dinilai masih sangat rendah. Jangankan untuk berbicara mengenai subtansi demokrasi, persoalan teknis pemilu pun mereka masih terlihat gamang. Setidaknya hal itu terlihat dari argumentasi-argumentasi yang dilontarkan peserta debat mahasiswa soal demokrasi dan pemilu, yang diselenggarakan KPU NTB dengan Dewan Mahasiswa (Dema) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram, Selasa (22/12), kemarin di kampus I IAIN Mataram.

Komisioner KPU NTB, Suhardi Soud, menilai, mahasiswa belum begitu memahami subtansi demokrasi itu sendiri. Kebanyakan perserta debat dalam menyampaikan argumentasinya tanpa landasan.

Hal yang sama juga diakui oleh Pembantu Rektor III, Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, IAIN, Subhan Abdullah Acim.

Ia melihat landasan berpikir mahasiswanya belum terlalu kuat.

Sehingga ketika dalam menyampaikan argumentasi, mahasiswa kebanyakan menyampaikan luarnya saja, namun isinya belum terlihat.

Dikatakan Subhan, dengan debat yang diselenggarakan oleh KPU tersebut menjadi ruang ekspresi bagi mahasiswa untuk menyampaikan pendapatnya dengan cara-cara yang santun.

Ditempat yang sama, Ketua KPU NTB, Aksar Ansori, juga mengatakan, tujuan debat mahasiswa tersebut untuk membentuk wawasan berpikir mahasiswa. Sehingga mereka bisa berbuat banyak di masyarakat. “Tujuan kita selengarakan ini untuk membentuk wawasan berpikir mahasiswa, sehingga ke depannya mereka bisa berbuat banyak dimasyarakat,” terangnya.

Dikatakan Aksar, pihaknya akan terus mensosialisasikan pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa. Tidak saja hanya melalui kegiatan debat, namun diharapkan mahasiswa bisa memberikan sumbangsih pemikiran terhadap kehidupan demokrasi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan. (ndi)

ta terpilih. “Kita usulkan ke DPRD, selanjutnya nanti Dewan yang menjadwalkan,” terangnya.

Disambut Yel - yel Pendukung Diluar halaman hotel, puluhan pendukung pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) menunggu dan menyambut kemenangan pasangan AMAN dengan yel yel. Wakil Walikota terpilih, H. Mohan Roliskana yang baru ke luar dari ruang rapat pleno langsung diangkat diiringi dengan teriakan yel - yel seluruh simpatisan. Suasana bahagia terlihat dari partai pendukung dan para simpatisan.

Wakil Walikota Mataram terpilih H. Mohan Roliskana mengaku tidak bisa menutupi kebahagiannya karena proses pilkada sudah berakhir dan mendapatkan suara 77 persen lebih. (cem)

(Suara NTB/cem)

SERAHKAN SK - Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin (kanan) menyerahkan SK penetapan pasangan AMAN sebagai Walikota dan Wakil Walikota Mataram terpilih pada Pilkada di Kota Mataram.

Sambangi Desa, Syafrudin Dapat Delapan Warga Binaan Sambutan Antusias Dapat Remisi Natal Selong (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan NTB, H. M. Syafrudin, ST, MM, Selasa (22/12) kemarin mendapatkan sambutan antusias saat menyambangi Desa Loyok. Selain Loyok, Syafrudin juga mengunjungi delapan desa lainnya di Kecamatan Sikur, Lombok Timur.

Kades Loyok, M. Rosyidi, S.Sos.I mengaku sulit mempercayai bahwa di saat seperti sekarang, seorang anggota DPR RI mau datang dan berkunjung langsung menemui masyarakat di desa-desa. “Ini seperti mimpi. Apalagi langsung beliau sendiri. (DPRD) Kabupaten saja tidak pernah turun. Apalagi bawa kursi dan lain sebagainya. Ini seorang anggota DPR RI langsung turun seperti ini, benar-benar luar biasa,” ujar Rosyidi saat menyambut Syafrudin.

Seringkali, politisi yang telah duduk sebagai wakil rakyat baru akan rajin menyambangi konstituennya menjelang digelarnya Pemilu.

Namun, menurutnya hal ini tidak berlaku untuk Syafrudin.

Karenanya, Rosyidi mengaku sangat mengapresiasi kunjungan Syafrudin tersebut.

“Seumur hidup, baru kali ini saya dikunjungi seorang anggota DPR RI ke desa ini. Saya selama ini hanya melihat di TV, gambar dan sebagainya,

malah tadi saya kira mainmain,” ujarnya. Kedatangan anggota DPR RI dari PAN tersebut tentu tak disia-siakan oleh Rosyidi yang saat itu didampingi Sekretaris Desa, Abdillah, S.Adm dan sejumlah staf desa lainnya. Kepada Syafrudin, Rosyidi menyampaikan sejumlah aspirasi yang perlu diperjuangkannya.

Salah satu harapan Rosyidi adalah agar program bagi-bagi kursi yang sudah menjadi ikon Syafrudin tersebut bisa diperluas cakupannya ke dusun-dusun.

Sebab, menurutnya seringkali dusun-dusun juga membutuhkan kursi-kursi tersebut untuk keperluan acara pernikahan dan acara sejenisnya.

Rosyidi pun menyempatkan diri untuk berdoa bersama untuk kebaikan Syafrudin dan keluarga serta seluruh masyarakat di desa tersebut.

Ia juga berharap agar di Pemilu 2019 mendatang, Syafrudin memperoleh dukungan yang jauh lebih besar ketimbang saat Pemilu 2014.

Menanggapi ini, Syafrudin menegaskan, kunjungannya kali ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan reses yang ia laksanakan di 20 desa.

Syafrudin membagikan kursi ke sembilan desa di Kecamatan Sikur pada hari itu dan 11 desa di Kecamatan Jerowaru hari ini.

Meski dukungan yang diperolehnya di Loyok tidak terlalu signifikan, Syafrudin tidak menjadikan itu sebagai sesuatu yang menghalanginya untuk bertemu dengan masyarakat Loyok. “Kegiatan ini dalam rangka menyambung silaturahim saya sebagai anggota DPR RI,” ujarnya.

Syafrudin berharap di masa baktinya yang kedua ini ia bisa kembali menyambangi seluruh kantor desa dan kelurahan di NTB seperti yang dilakukannya di masa jabatan pertamanya. “Harapan saya mudahmudahan yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat,” ujarnya.

Selama kunjungannya Syafrudin mengaku banyak menerima aspirasi berupa program-program yang harus ia perjuangkan di Senayan nanti. “Tentu banyak aspirasi yang saya terima, walaupun hanya bertemu satu atau dua. Ada yang menyampaikan aspirasi kelompok usaha bersama, dan sebagainya, kalau di Lombok di sini pesantren,” ujarnya.

Kepada pemerintah dan masyarakat desa, ia menyampaikan agar tidak sungkansungkan menyuarakan aspirasi melalui dirinya. “Selama saya sanggup, saya akan berikan bantuan walaupun tidak besar jumlahnya, itu ada pengabdian saya kepada masyarakat desa di NTB,” pungkasnya. (aan/*)

Mataram (Suara NTB) – Sejumlah warga binaan Lapas diberikan remisi berkenaan dengan hari Natal tahun ini.

Pemberian remisi yang merupakan bagian dari hak narapidana ini diharapkan dapat membantu upaya pembinaan para penghuni Lapas.

“Ini haknya mereka atas pelaksanaan vonis yang telah mereka jalani dengan baik. Diharapkan memberikan kebahagiaan bagi yang bersangkutan dan juga keluarganya,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB, Subiyantoro, Selasa (22/12) kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Pada hari besar keagamaan, yaitu Natal tahun ini, delapan warga binaan Lapas mendapat remisi atau pengurangan masa hukuman satu bulan penjara, Adapun diantaranya, tiga orang warga binaan Lapas kelas IIA Mataram, dua warga binaan Lapas Kelas IIA Sumbawa Besar, serta tiga warga binaan Lapas IIB Dompu. Ia tidak merinci perihal nama beserta jenis kasus dan vonis hukumannya tetapi didominasi oleh warga binaan yang dijebloskan ke penjara atas kasus pidana umum.

Pemberian remisi tersebut, kata Subiyantoro, diharapkan dapat membantu warga binaan

untuk tetap menjaga tata tertib dalam berperilaku selama menjalani masa hukuman. Selain itu, proses introspeksi atas kesalahan dapat dilalui dengan baik sehingga tujuan utama dapat tercapai setelah bebas nanti.

“Yang bersangkutan menyadari dan menyesali perbuatannya serta berusaha memperbaikinya. Jadi nanti ketika kembali masyarakat dapat bertanggung jawab menaati setiap hukum yang berlaku dan tidak mengulanginya lagi,” terangnya. Remisi itu juga diharapkan dapat memotivasi warga binaan lainnya untuk berusaha mendapatkannya.

Ia menjelaskan, jika warga binaan memenuhi beberapa hal seperti yang dipersyaratkan, tidak menutup kemungkinan akan tetap mendapatkan remisi meskipun sebelumnya pernah mendapatkannya pada kesempatan yang lain.

“Mereka ini yang divonis pengadilan tidak serta merta menjalani seluruh masa tahanannya sesuai vonis tersebut. Maksudnya jika menjalani proses hukum dengan tertib, ini buktinya ada di hari Natal ada remisi, begitu juga pada hari besar keagamaan lain,” terangnya.

Saat ini, Kanwil Kemenkumham NTB membina sekitar 1.700 warga binaan yang tersebar di delapan Lapas dan Rutan di seluruh wilayah NTB. (why)

Jelang Nataru

BNNP NTB Antisipasi Penyalahgunaan Narkoba

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN KURSI – Anggota DPR RI, H. M. Syafrudin, ST, MM berpose dengan Kepala Desa Loyok, M. Rosyidi, S.Sos.I (kanan) dan para aparatur Desa Loyok saat ia menyerahkan bantuan kursi ke desa tersebut, Selasa (22/12).

Amankan Malam Pergantian Tahun Baru

Polres Mataram Siagakan 540 Personel Mataram (Suara NTB) Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, S.Ik menegaskan pengamanan tahun baru nantinya akan diterjunkan 540 personel disiagakan di beberapa tempat termasuk pusat keramaian di Kota Mataram. “Untuk malam tahun baru 540 personel akan kami terjunkan untuk melakukan pengamanan,” kata Kapolres ditemui usai menghadiri rapat pleno penetapan Walikota dan Wakil Walikota terpilih, Selasa (22/12).

Hasil rapat dengan Pemkot Mataram kata Kapolres, dua titik menjadi pusat peringatan tahun baru yakni Taman Udayana dan Taman Wisata Loang Baloq. Sementara, Taman Sangkareang tidak diizinkan menjadi pusat keramaian perayaan tahun baru.

“Ada dua titik lokasi tahun

baru Taman Udayana dan Loang Baloq,” sebutnya.

Namun demikian kata Kapolres, tidak dipungkiri tempat banyak dikunjungi masyarakat untuk merayakan tahun tetap tetap diberikan pengamanan. Ada tiga titik pengamanan dan satu pelayanan disiagakan. Yakni, Taman Narmada, Bertais dan Kebon Roek. Sementara pusat pelayanan ditempatkan di Perempatan Karang Jangkong.

“Pelayanan misalnya ada dari instansi berikan pelayanan orari, pos pam dan pelayanan kesehatan,” kata Kapolres.

Pengalihan arus lalu lintas sendiri nantinya akan dikoordinasikan dengan Polres Lombok Barat dan Direktorat Lalu Lintas Polda NTB. Kaitannya dengan pengamanan Perayaan Natal belasan gereja di Mataram terdeteksi

akan diberikan pengamanan ketat. Terlepas dari itu, rumah - rumah warga yang juga merayakan Natal akan diberikan pengamanan.

Rencananya, operasi lilin akan digelar tanggal 24 Desember - 22 Januari 2016. Sesuai rencana pengamanan dan anggaran, pengamanan Peringatan Hari Natal akan disiagakan 130 personel. Jumlah ini akan bertambah tergantung titik titik pengamanan. “Sesuai prosedur pengamanan kita libatkan 130 personel. Besok (hari ini) kita gelar pasukan dengan Polda,” sebutnya.

Kapolres mengimbau masyarakat yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru agar berhati - hati serta menjaga barang bawaan miliknya.

“Terutama sepada motor agar menggunakan kunci ganda,” imbau Kapolres. (cem)

Giri Menang (Suara NTB) Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB mengantisipasi penyalahgunaan narkoba yang melalui pintu masuk utama pulau Lombok, salah satunya pelabuhan, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2016.

“Ini sebagai salah satu upaya mencegah peredaran masuknya narkoba. Juga mencegah penyalahgunaan, baik kepada yang pergi maupun yang datang,” kata Kepala BNNP NTB melalui Kepala Bidang Pemberantasan, Bunawar, SH, Selasa (22/12) dini hari, seusai operasi di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Lombok Barat.

Operasi yang dimulai sekitar pukul 22.00 Wita pada Senin (21/12) tersebut melibatkan anjing pelacak K-9 Unit Satwa Polda NTB, Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) Penyeberangan Lembar, TNI AL, serta pihak Otoritas Pelabuhan Penyeberangan Lembar.

Ratusan penumpang yang

bongkar dari tiga kapal feri dilakukan tes urine. Begitu juga kepada sejumlah calon penumpang yang akan menuju ke Bali. Sementara di halaman parkir pelabuhan, dilakukan pemeriksaan kendaraan angkutan maupun kendaraan pribadi beserta barang bawaan. Petugas BNNP bersama KP3 serta anjing pelacak menyisir setiap bagian kendaraan.

Anjing pelacak sempat mencurigai sejumlah tas, satu di dalam sebuah truk sementara satu lainnya milik salah seorang penumpang yang diperiksa di ruang tunggu pelabuhan. Di dalam masing-masing tas tersebut, petugas BNNP menemukan beberapa strip obat tidur.

Meski tidak menemukan penyalahgunaan narkoba berdasarkan tes urine malam itu, pihak BNNP NTB akan terus menggiatkan upaya pencegahan demi menjamin kenyamanan masyarakat selama perayaan Natal dan tahun baru. (why/*)

GELEDAH - Petugas BNNP NTB menggelah sebuah tas yang sebelumnya dicurigai anjing pelacak K-9 Unit Satwa Polda NTB pada saat operasi jelang Natal dan tahun baru di Pelabuhan Penyeberangan Lembar, Senin (21/12).

Rabu, 23 Desember 2015

SUARA NTB

Halaman 9

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin melepas peserta Tour de Tambora Rinjani 2015.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan peserta Tour de Tambora Rinjani 2015 disambut dengan antusias oleh warga.

Gubernur NTB bersama peserta Tour de Tambora Rinjani saat melewati jalur tanjakan.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyapa warga dan pelajar di sepanjang rute Tour de Tambora Rinjani 2015.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama peserta Tour de Tambora Rinjani 2015 pose bersama di sela-sela istirahat setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan panjang.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan peserta Tour de Tambora Rinjani saat finish di depan pendopo Gubernur NTB setelah menempuh perjalanan cukup jauh dari Kabupaten Bima.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Ketua TP PKK Hj. Erica Zainul Majdi saat menghadiri HUT NTB di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Kamis (17/12/2015) lalu.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin dan Ketua TP PKK NTB saat menghadiri HUT NTB ke 57.

Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek didampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi meresmikan RSUP NTB di Dasan Cermen serangkaian HUT NTB ke 57.

Wakil Gubernur memukul gong sebagai tanda peluncuran logo dan Tema HUT ke-57 di Taman Bumi Gora Udayana, Minggu (29/11/2015).

Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla mendengar penjelasan dari pihak ITDC mengenai pengembangan kawasan Mandalika Resort.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, Kapolda NTB Brigjen. Pol. Umar Septono, saat menghadiri Khotmil Qur’an dan Tabligh Akbar ‘’NTB Berdoa’’ di Islamic Center Mataram, Rabu (16/12/2015).

Wakil Gubernur NTB H. Muh.Amin saat membuka Anugerah KPID NTB Award 2015 beberapa waktu lalu.

Wakil Gubernur menyerahkan hadiah pada pemenang lomba turnamen golf serangkaian HUT NTB ke 57 di Lapangan Golf Golong Narmada Lombok Barat.

Serah terima Pataka NTB serangkaian HUT NTB ke 57 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB. Sebelumnya, Pataka NTB ini dikirab ke seluruh kabupaten/kota di NTB.

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pendidikan Keluarga Harus Diutamakan SAAT ini semua sekolah di NTB tengah memasuki masa liburan. Baik itu SD, SMP, SMA maupun SMK. Momentum ini diharapkan dapat meningkatkan peran keluarga dalam memberikan edukasi-edukasi agara anak dapat lebih dekat dengan orang tua maupun keluarga pada umumnya.

“Untuk liburan, anak-anak kita serahkan kepada keluarganya masing-masing.

Pendidikan oleh keluarga sangat dibutuhkan, bahkan waktu satu minggu itu masih (Suara NTB/dok) kurang. Waktu yang singkat H. Sudenom itu masih tidak cukup untuk orang tua mendidik anaknya selama liburan,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Sudenom kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/12).

Pendidikan keluarga yang dimaksud yaitu pendidikan mental dan spiritual oleh keluarga. Sebab hal itu sangat penting, sehingga ketika anak kembali ke sekolah menjadi semakin bersemangat untuk belajar. Selain itu pendidikan spritual juga sangat penting untuk mendekatkan anak dengan Tuhan. Hal semacam ini juga dapat menciptakan karakter dan pemikiran yang baik bagi anak. Sebab tidak sedikit anak yang merasa stres dengan mata pelajaran tertentu. Sehingga perlu untuk melakukan penguatan emosional agar anak tetap optimis dalam belajar.

“Pendidikan dalam keluarga itu sangat dibutuhkan. Terutama pendidikan mental dan spritual anak. Yang jelas orang tua juga sudah dibekali oleh masing-masing sekolah pada saat penerimaan rapor. Salah satunya workshop pendidikan keluarga yang dilakukan oleh SDN 02 Cakranegara,” ungkap Sudenom.

Pendidikan keluarga yang baik itu juga diharapkan dapat dilakukan oleh semua orang tua siswa. Selain itu juga sekolahsekolah diharapkan dapat memberikan workshop tentang pendidikan keluarga seperti yang dilakukan SDN 02 Cakranegara.

Sebab orang tua juga perlu diberikan pembekalan yang baik.

“Saya juga berharap agar workshop itu menjadi contoh bagi sekolah-sekolah lain. Sehingga dapat memberikan pembekalan juga kepada orang tua sebelum sekolah menyerahkan siswa kepada orang tuanya,” kata Sudenom.

Oleh sebab itu, Sudenom menekankan peran orang tua bagi pendidikan spiritual dan mental siswa harus lebih dimaksimalkan.

Mengingat libur sekolah merupakan waktu yang sangat tepat bagi orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anak-anaknya. (lin)

Tumbuhkan Minat Baca

KPAD dan Duta Baca Lotim Bentuk Komunitas Selong (Suara NTB) Untuk meningkatkan minat baca masyarakat, Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bersama Duta Baca Lotim tahun 2015 membentuk komunitas Baca Menulis dan Tutur (BATUR). Komunitas ini akan bekerjasama dengan Yayasan Mas Mirah, Suluh Rinjani dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Mataram.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/12), Kepala Seksi Perpustakaan pada KPAD Lotim, Lalu Nasrun, SIP, mengatakan, pembentukan program komunitas BATUR itu dibuat dalam kurun waktu satu tahun ke depan. Salah satu program yang dicanangkan oleh Duta Baca tahun 2015 adalah pengumpulan seribu buku serta sejumlah program lainnya seperti seni drama. Khusus untuk pengumpulan seribu buku itu, katanya, akan digalakkan oleh duta baca dan penyalurannya ditujukan kepada masyarakat atau sekolah-sekolah di desa terpencil.

“Pengumpulan seribu buku itu diinisiasi oleh Duta Baca tahun 2015, sehingga nanti dia yang bergerak mengumpulkan buku. Untuk penyalurannya juga kita arahkan ke desadesa terpencil. Tentunya kita juga akan berkoordinasi dengan SKPD terkait,” jelasnya.

Selain itu, beberapa program yang dicanangkan juga akan membuat pojok Bahasa Inggris, sehingga, masyarakat atau siswasiswa yang masih duduk di bangku PAUD, TK, SD, SMP itu bisa dibimbing langsung oleh Duta Baca ketika datang berkunjung ke perpustakaan. Diakuinya, Duta Baca tahun 2015 ini sangat aktif, sehingga kondisi itu harus dimanfaatkan dengan baik, ke depan juga duta baca tahun 2014 akan dilibatkan. “Beberapa program sudah dicanangkan, sehingga itu semua akan dibahas pada saat dilakukan pertemuan komunitas BATUR itu,” jelasnya.

Dihubungi terpisah, Juara I Duta Baca Lotim tahun 2015, Bunga Marisa Satiawan mengatakan, program seribu buku yang direncanakan itu sebenarnya baru tahap perencanaan dan menjadi program perdana yang dicanangkan Duta Baca Lotim tahun 2015. Pasalnya, program yang dicanangkan itu orientasinya lebih mengarah kepada hal-hal yang berbau sosial. “Target kita, dalam jangka waktu tiga bulan, target seribu buku bisa terpenuhi dan akan kita salurkan kepada masyarakat atau siswa yang ada di daerah-daerah terpecil, ibaratnya itu seperti di Laskar Pelangi,” ujar kelas 11 jurusan IPA di SMAN 1 Selong ini.

Baginya, pengumpulan seribu buku yang kemudian disalurkan ke desa-desa terpencil itu berawal ketika melihat keterbatasan yang dimiliki oleh KPAD Lotim. Mulai dari akses sarana dan prasarana maupun petugas yang ada di perpustakaan.

Sehingga, katanya, melalui pendistribusian seribu buku ini, ke depan tidak ada diskriminasi antara generasi-generasi penerus bangsa, baik yang ada di kota dengan di desa.

“Anak-anak di desa kebanyakan susah sekali membaca. Sehingga, ketersediaan bacaan ini dapat menumbuhkan minat baca anak-anak di desa. Kita juga akan berkoordinasi dengan duta baca tahun lalu,” tegasnya.

Sementara, Duta Baca Lotim Tahun 2014, Dina Uswatun Hasanah, mengapresiasi program yang dicanangkan Duta Baca tahun 2015 ini. Diakuinya, dirinya siap untuk menjalin koordinasi dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa melalui program seribu buku tersebut. “Kita di duta baca tahun 2014 siap-siap saja mencari informasi dan berkoordinasi untuk menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat dan siswa,”katanya. (yon)

(Suara NTB/ars)

MANFAATKAN HARI LIBUR - Pada musim liburan sekolah, banyak siswa memanfaatkannya dengan mengunjungi objek wisata atau museum.

Selain itu, ada juga yang memanfaatkannya bermain bersama teman-temannya, seperti berburu burung dengan ketapel atau permainan lainnya.

Tampak sejumlah anak-anak di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah memanfaatkan hari libur dengan menembak burung menggunakan ketapel beberapa waktu lalu.

Libur Sekolah, Pengunjung Perpustakaan Berkurang Mataram (Suara NTB) Kunjungan ke Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram di akhir tahun ini lebih sepi dari sebelumnya. Sepinya kunjungan ke perpustakaan ini bukan disebabkan minimnya minat baca, tapi bertepatan dengan suasana libur sekolah. Siswa lebih memilih pergi berlibur ke tempat-tempat lain daripada memaksimalkan waktu di perpustakaan untuk membaca.

Pada hari biasa jumlah pengunjung yang datang sebanyak 200 hingga 300 orang setiap harinya. Namun pada saat libur sekolah jumlah pengunjung berkisar antara 100 hingga 150 orang bahkan kurang. “Memang jumlah pengunjung ada penurunan.

Ini mungkin karena banyak yang pergi liburan, tapi penurunannya tidak signifikan.

Selama ini pengunjung juga banyak yang berasal dari mahasiswa-mahasiswa yang membuat tugas di sini,” kata Pustakawan pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram Lalu Ciptadi Roma Dhoni kepada

Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/12).

Perpustakaan Kota Mataram yang sudah dilengkapi dengan jaringan Wireless Fidelity (Wi Fi) seringkali dimanfaatkan pengunjung. Bukan hanya untuk mencari dan membaca buku, namun juga untuk menggunakan Wi Fi secara gratis. Hal ini juga dapat meningkatkan jumlah pengunjung setiap harinya.

“Kami menyediakan Wi Fi kepada para pengunjuang yang membutuhkan sambungan internet. Sehingga dapat lebih memudahkan mereka pada saat mencari informasi. Memang 60 pers-

en pengunjung di sini merupakan mahasiswa yang menggunakan juga sambungan internet,” kata Ciptadi.

Untuk menyiasati berkurangnya jumlah pengunjung saat libur sekolah. Perpusatakaan Kota Mataram melakukan kunjungan melalui perpustakaan keliling. Masyarakat didatangi dengan dilengkapi dengan buku-buku, sehingga masyarakat yang ingin meminjam buku dapat melakukannya dengan lebih mudah.

“Perpustakaan keliling akan datang lagi selama dua minggu setelah kunjungan itu.

Tujuannya untuk mendapat-

(Suara NTB/dok)

kan kembali buku-buku yang dipinjam oleh masyarakat.

Jadi semacam pengembalian

buku, tapi kita yang ke sana jemput ambil bukunya,” kata Ciptadi. (lin)

Libur, Pengunjung Ribuan Anak Berkebutuhan Khusus Ikuti Pendidikan Inklusi Museum Meningkat Mataram (Suara NTB) Sebanyak 2.701 Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di NTB mengikuti pendidikan inklusi yang tersebar di semua kabupaten/kota. Sekolah reguler bermitra dengan sekolah luar biasa di masing-masing kabupaten/kota. Namun pelaksanaannya masih terkendala masih minimnya tenaga pengajar.

“Pendidikan inklusi ini dilakukan di 249 sekolah. Tapi masih terkendala kurangnya pengajar, psikolog juga masih kurang. Karena tidak semua orang bisa mengajar anak berkebutuhan khusus, jadi perlu tenaga pengajar khusus,” kata Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, di Mataram, Selasa (22/12).

Dari 249 sekolah itu tersebar di semua jenjang pendidikan, sebanyak 127 Sekolah

Dasar, 29 Sekolah Menengah Pertama, 2 Sekolah Menengah Atas dan 1 Sekolah Menengah Kejuruan. Salah satu sekolah yang sudah menerapkan pendidikan inklusi adalah SDN 20 Mataram dengan 70 siswa berkebutuhan khusus.

Pada dasarnya jumlah anak berkebutuhan khusus yang semestinya dapat mengenyam pendidikan inkulsi sebanyak 5.161. Namun saat ini hanya mampu mengakomodir setengahnya. Sebab masih terkendala terbatasnya tenaga pengajar. Padahal pola pendidikan ini dapat mempercepat proses belajar siswa yang berkebutuhan khusus.

Selain itu juga dapat meningkatakan kepercayaan diri siswa, karena hak dan kewajibannya sama dengan siswa pada umumnya.

“Itu tidak terakomodir semua juga karena beberapa

sekolah belum siap, belum lagi ada keterbatasan dana. Sehingga tidak semua sekolah menerapkan pendidikan inklusi di NTB. Kita juga masih berusaha untuk mencari anggaran baik itu dari APBD maupun dari APBN,” katanya.

Dengan pendidikan inklusi ini, baik anak berkebutuhan khusus ataupun tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berprestasi dalam satu sekolah yang sama. Sehingga lingkungan sekolahnya juga menjadi berwarna. Sebab teman bermain dan belajarnya di sekolah bukan hanya anak yang berkebutuhan khusus. ‘’Memang yang menjadi masalah itu tenaga pengajar.

Padahal pendidikan inkulsi ini memiliki banyak kelebihan untuk anak yang berkebutuhan khusus. Ini sangat baik sekali, sehingga harus terus kita dukung,” tutupnya. (lin)

Libur Panjang Harus Dimanfaatkan untuk Kegiatan Positif Selong (Suara NTB) Memasuki libur panjang usai melaksanakan Ujian Semester Ganjil tahun 2015. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengimbau siswa memanfaatkannya hari libur untuk melakukan kegiatan yang positif. Hal itu diharapkan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mendukung prestasi siswa yang bersangkutan.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (22/12), Kepala Bidang Pendidikan Menengah Wirno Bambang Karmeda (Dikmen)

(Suara NTB/lin)

SEPI - Pada hari libur sekolah saat ini, angka kunjungan ke perpustakaan cenderung menurun. Siswa lebih memilih memanfaatkan hari libur dengan berkunjung ke objek wisata atau museum. Suasana ruang baca di Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram yang sepi pengunjung, Selasa (22/12).

pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, mengatakan, libur panjang ujian semester ganjil ini merupakan hal mutlak yang harus dinikmati siswa. Namun, imbauan tetap dilakukan kepada sekolah, termasuk siswa untuk bisa memanfaatkan hari libur itu kepada halhal yang positif, karena sebagai penunjang dalam meningkatkan prestasi siswa.

“Kita bukannya melarang siswa untuk liburan, namun kita hanya sebatas mengimbau supaya hari libur itu dimanfaatkan kepada hal-hal yang positif,”tandasnya.

Menurutnya, salah satu langkah yang dilakukan untuk

mengarahkan liburan kepada hal-hal yang positif adalah memantapkan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, termasuk menggelar diskusi sesama teman maupun guru. Hal tersebut, katanya, jauh lebih efektif dari pada melihat siswa keluyuran dalam menikmati liburannya.

Karena itu, lanjut Bambang, ketika datang libur panjang sekarang ini, kerap sekali terjadi hal yang fatal pada saat liburan sekolah seperti, tabrakan dan lainnya.

“Liburan siswa itu tidak bisa kita cegah, karena itu kesempatan mereka untuk refreshing setelah enam bulan belajar di sekolah. Namun,

liburannya juga jangan terlalu berlebihan yang bisa berakibat fatal,” ujarnya mengingatkan.

Terlebih, saat ini momentum libur panjang yang dinikmati siswa bertepatan dengan momentum hari Natal dan Tahun Baru. Untuk itu, pengawasan orang itu di rumah lebih efektif dengan tidak terlalu membebaskan siswa mengendarai sepeda motor maupun melakukan tindakan-tindakan lainnya yang bisa merugikan siswa itu sendiri. “Orang tua juga kita harapkan terlibat dalam mengawasi siswa di hari libur panjang ini,” pesannya. (yon)

Mataram (Suara NTB) Memasuki libur sekolah jumlah pengunjung Museum Negeri NTB semakin bertambah. Dalam sebulan jumlah pengunjung mencapai 2.000 orang lebih. Hal ini juga disebabkan guru-guru mengajak muridnya berwisata liburan sekolah dengan mengunjungi museum.

“Jumlah yang berkunjung memang bertambah, apalagi sekarang sedang libur. Sampai November ini saja jumlah pengunjung sudah mencapai 74.000 orang,” kata Staf Tenaga Fungsional Bidang Bimbingan dan Edukasi Museum NTB Hubertus kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (22/12).

Pengunjung paling banyak berasal dari TK, SD, dan SMP. Selama ini banyak guru yang mengajak siswanya untuk mengenal kebudayaan dan sejarah NTB melalui museum. Hal ini dapat mengedukasi siswa, apalagi jika liburan sekolah dilakukan di tempat-tempat yang memiliki nilai sejarah. “Hal ini juga harus dilakukan oleh sekolahsekolah lainnya, karena sangat edukatif dan memberikan pengetahuan lebih kepada siswasiswinya,” kata Hubertus.

Selin siswa, pengunjung juga banyak yang berasal dari mahasiswa, terutama mahasiswa ju-

rusan sejarah. Tidak sedikit mahasiswa melakukan penelitian atau sekadar mencari informasi sejarah di museum. Hal ini sangat bermanfaat, tentu saja dapat memudahkan mahasiswa dalam melakukan penelitian.

“Di NTB sudah banyak jurusan sejarah, mahasiswa juga banyak yang datang melakukan penelitian. Bukan hanya mahasiswa sejarah, mahasiswa jurusan pariwisata juga banyak yang datang karena wisatawan juga banyak yang mendatangi museum untuk berlibur,” kata Hubertus.

Belum lama ini banyak wisatawan asing yang berkunjung ke museum. Tujuan wisata di NTB bukan hanya ke pantai atau pesona alam lainnya, namun juga museum sebagai tempat berkumpulnya benda-benda bersejarah. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan pihak museum dan juga pengunjung. Sebab selain berkunjung, mereka juga mendapatkan pengetahuan baru yang tidak kalah menarik.

Hingga akhir tahun Hubertus optimis dapat mendatangkan wisatawan hingga 90.000 orang dalam setahun ini. Ke depannya museum NTB akan mendatangkan lebih banyak lagi pengunjung terutama dari siswa sekolah. (lin)

(Suara NTB/met)

KOLEKSI - Inilah salah satu koleksi Museum Negeri NTB di Mataram. Pada musim liburan kali ini, museum banyak dikunjungi siswa dari berbagai daerah di NTB.

OPINI

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

Halaman Halaman 14 11

Hidup sebagai Dramaturgi Sosial Maksimalkan Pengamanan JUMAT (25/12) lusa umat nasrani seantero dunia merayakan hari raya natal. Perayaan natal yang datang setahun sekali tentu semua pihak harus memberikan kesempatan kepada umat nasrani untuk merayakan natal dengan khidmat. Karenanya, semua kita harus berkontribusi menciptakan suasana yang kondusif.

Ini mutlak membutuhkan peran aktif dari aparat keamanan seperti Kepolisian maupun TNI. Karena, selain natal, mulai dari tanggal 24 Desember merupakan rangkaian peringatan hari besar keagamaan yang melibatkan masyarakat. Dimana tanggal 24 Desember merupakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilanjutkan dengan peringatan natal pada tanggal 25 Desember.

Berselang lima hari, kegiatan yang melibatkan lebih banyak massa yakni malam pergantian tahun juga membutuhkan pengamanan ekstra. Karena seperti tahuntahun sebelumnya, pergantian tahun kerap dirayakan, bahkan peringatannya tidak jarang berlangsung glamour. Untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa secara terbuka ini, jelas faktor keamanan harus benarbenar diperhitungkan.

Terlebih pada malam pergantian tahun. Tempat-tempat hiburan perlu mendapat pengawasan ekstra ketat.

Tempat hiburan masih sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan malam pergantian tahun.

Banyak cara orang merayakan pergantian tahun. Mulai dari sekadar kumpul bersama keluarga hingga melewati malam pergantian tahun di tempat hiburan.

Bukan tidak mungkin, saat malam pergantian tahun nanti, beredar narkoba. Inilah yang juga perlu diwaspadai oleh pihak-pihak terkait. Dalam rangkaian peringatan mauled Nabi Muhammad, SAW, natal dan tahun baru, pihak kepolisian maupun stake holder lainnya sudah mulai melakukan langkah antisipasi.

BNNP (Badan Narkotika Nasional Provinsi) NTB misalnya, telah melakukan langkah antisipasi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba menjelang natal, tahun baru dan juga saat pergantian tahun. BNNP mengecek pintu masuk ke NTB untuk mengantisipasi masuknya barang haram itu ke NTB. Sekaligus mencegah penyalahgunaan narkoba pada malam pergantian tahun nanti.

Demikian pula dengan Polisi yang juga melakukan langkah serupa. Tidak hanya mengamankan pintu-pintu masuk NTB, polisi juga berkomitmen memberikan rasa aman dan nyaman kepada umat nasrani dalam merayakan natal. Karenanya, seperti disampaikan Kapolda NTB, Brigjen. Pol. Umar Septono, Kepolisian sudah mengerahkan personelnya untuk menjaga gereja se-NTB. Bahkan Polres Mataram menyiagakan anggotanya di 11 gereja yang ada di daerah ini selama 24 jam. Meskipun gereja sedang tidak ada kegiatan peribadatan. Upayaupaya yang dilakukan aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat yang merayakan maulid nabi Muhammad SAW, natal dan juga merayakan malam pergantian tahun.

Yang jelas, pengamanan terhadap peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, natal dan perayaan pergantian tahun harus maksimal, sehingga tiga kegiatan itu dapat dilalui dengan lancer dan juga aman. (*)

DA dua masalah besar yang baru-baru ini cukup menarik p e r h a t i a n masyarakat yaitu pertama kasus “papa minta saham” . Kedua, kasus prostitusi artis. Tak pelak dua masalah di atas cukup ramai diperbincangkan oleh masyarakat sehingga media massa elektronik maupun cetak pun memberitakannya secara berulangulang lewat berbagai sisi.

Kendatipun dua kasus di atas berbeda, namun terdapat dua sisi yang sama pula yang tidak bisa terbantahkan. Adapun dua sisi yang sama dari dua kasus di atas adalah sama-sama pelaku (aktor-aktornya) sedapat mungkin berkelit (bersandiwara) seolaholah tidak pernah terjadi apa-apa yang dituduhkan dan kedua kasus di atas adalah kasus yang melibatkan publik figur. Berbagai macam cara kemudian dilakukan untuk menyembunyikan persoalan sebenarnya oleh para publik figur tersebut.

Seperti kasus “papa minta saham” berbagai trik coba dilakukan agar persoalan tersebut tidak sampai terungkap. Namun seiring kuatnya desakan publik (masyarakat) banyak, tak urung kemudian masalahnya pun terkuak ke permukaan. Di mana telah terjadi pelanggaran kode etik oleh dewan terhormat yang terlibat kasus itu.

Persoalan sesungguhnya, sebenarnya adalah tidaklah sulit menemukan adanya indikasi kesalahan (pelanggaran) kode etik. Yang sulit adalah menumbangkan orang-orang yang terlibat pada kasus itu karena serangkaian trick (sandiwara) yang dijalankan agar para pelanggar kode etik tidak hard landing atau terlalu kentara terlihat bersalah.

Sejalan dengan itu pula kasus prostitusi artis yang marak pun mungkin tidaklah sulit untuk diketahui indikasinya, namun yang sulit lagi-lagi membuktikan para pelakunya agar tidak bisa membantah lagi. Dengan berbagai sandiwara, bantah sana bantah sini.

Namun kebenaran perlahan-lahan selalu muncul kepermukaan.

Muncul pertanyaan mengapa para pelaku yang notabene adalah para publik figur berusaha sekuat tenaga menyembunyikan atau berkelit agar persoalanya tidak bisa dibuktikan?

Tentu banyak jawaban bisa diberikan di sini, seperti misalnya pertama sudah menjadi naluri semua manusia untuk menyembunyikan / mengelak dari kesalahan yang dibuatnya.

Kedua, baik kasus “papa minta saham” dan kasus prostitusi artis samasama terkait masalah pendapatan.

Kendatipun pendapatan itu lewat cara–cara yang melanggar moral dan atau kode etik. Ketiga, karena mereka adalah aktor-aktor publik maka sedapat mungkin mereka harus menyelamatkan nama institusi dan atau profesi agar tidak mencemari institusi tersebut agar tidak jatuh kredibilitasnya di mata masyarakat.

Namun di sini akan diberikan pula jawaban lewat perspektif sosiologis

Satker Pemerintah Jangan Seperti Tamu Mataram (Suara NTB) Satuan kerja (Satker) pemerintah pusat yang bertugas di NTB saat ini membutuhkan perubahan paradigma. Sebagai bagian dari kerja pembangunan di NTB, Satker pemerintah pusat tidak seharusnya merasa dirinya sebagai tamu yang kerjanya terpisah dari koordinasi Gubernur NTB. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid, SE, M.Sc.IB, MBA, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (22/12).

Taukhid sedang mengupayakan agar di tahun 2016 mendatang, dilakukan koordinasi untuk membahas secara spesifik pengelolaan atau realisasi anggaran dari satker pemerintah pusat di NTB. Salah satu tujuan koordinasi tersebut adalah agar penyerapan anggaran satker pemerintah pusat di NTB bisa lebih maksimal. Ia menyarankan, koordinasi tersebut dilakukan setiap triwulan dan dipimpin Gubernur NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

“Nanti semua satuan kerja ada di situ, kemudian Gubernur akan memberikan arahan, ter-

masuk bagaimana masalah yang dihadapi. Itu yang perlu kita lakukan di tahun 2016,” ujarnya.

Menurutnya, penguatan koordinasi ini juga harus dimulai demi membangun keselarasan kerja antara satker pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Untuk itulah, pihaknya telah mengeluarkan semacam slogan ‘Bersama Anda, Membangun Ekonomi Dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat NTB.” “Kita mengharapkan satuan kerja ini bekerja untuk NTB. Nah, kalau bekerja untuk NTB dan masyarakat NTB, seharusnya dia berada dalam ruang lingkup koordinasi dari wakil pemerintah pusat yang ada di NTB,” ujarnya.

Sebagai Kepala Kanwil DJPP, Taukhid juga bertekad untuk merubah paradigma lama yang sepertinya masih mempertahankan sekat antara satker pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Satker pemerintah pusat di daerah itu jangan seperti tamu. Kita kan banyakan seperti tamu, datang kesini, ‘saya kan bukan orang pemda.’ Padahal kita bertugas di sini. Itu yang ingin saya bangun,” ujarnya.

Menurutnya, setiap satker

pemerintah pusat yang bertugas di NTB seharusnya langsung memposisikan dirinya sebagai bagian dari NTB. “Karena kita masuk kesini, maka kita harusnya berdiri di belakang wakil pemerintah pusat di sini, berada dalam koordinasi beliau (Gubernur NTB-red).”

Selain itu, Taukhid menegaskan pihaknya juga tengah berupaya memperluas edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya kesadaran terhadap APBN. Melalui gerakan sadar APBN, pihaknya ingin menanamkan pemahaman bahwa jika dikelola bersama, APBN bisa menjadi motor penggerak yang mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Karena itulah, siklus APBN yang sumber penerimaannya berasal masyarakat nantinya akan dikelola oleh pemerintah untuk membiayai keperluan masyarakat juga. Jika siklus ini berjalan baik, ia yakin kehidupan masyarakat akan membaik.

Taukhid menyebutkan, upaya penyadaran ini antara lain dilakukan melalui serangkaian kegiatan bersama akademisi di kampus-kampus, penerbitan materi publikasi dan lain sebagainya. (aan)

(Suara NTB/aan)

PANTAU REALISASI - Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPP) NTB, Taukhid tengah memaparkan pantauan realisasi anggaran yang bisa diakses melalui Online Monitoring SPAN, di ruang kerjanya, Selasa (22/12)

Oleh:

Ahmad Efendi

(Transform Institute) yang lebih jauh Tujuannya adalah agar bisa memberikan penjelasan sosiologis tentunya atas dua kasus di atas. Harapannya adalah agar sedapat mungkin masyarakat mendahulukan hati nurani dalam berbuat dan bertindak.

Dua Panggung Erving Goffman seorang sosiolog kontemporer menggambarkan kehidupan masyarakat manusia dalam teorinya yang disebut sebagai teori Dramaturgi. Menurut teori Dramaturgi ini manusia di dalam berinteraksi dengan masyarakat, semuanya mempunyai dua panggung. Adapun panggung pertama adalah panggung depan (front/region stage). Kedua; panggung belakang (back stage).

Kedua panggung di atas masing masing dipakai oleh semua individu dalam masyarakat. Perbedaannya terletak pada cara memakainya saja tergantung dari individu-individunya yang tentu saja berbeda-beda pula.

Perbedaan itu tentu saja mempengaruhi penggunaan dua panggung dalam teori Dramaturgi itu.

Seorang yang berprofesi tentu akan memperlihatkan profesinya itu dalam bentuk yang paling ideal. Individu yang mempunyai profesi tentu saja akan berusaha memperlihatkan profesionalitasnya dalam bentuknya yang paling sempurna. Apalagi profesi tersebut berkaitan langsung dengan masyarakat (publik).

Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah institusi di mana para individu yang duduk di lembaga itu adalah orang-orang yang sudah tentu mempunyai banyak kelebihankelebihan sehingga diharapkan mereka bisa merepresentasikan masyarakat yang diwakilkannya.

DPR adalah dewan yang diasumsikan sebagai tempat duduknya orang-orang yang mempuntai jati diri dan kredibilitas tinggi. Dalam pada itu tentu saja profesi DPR adalah profesi yang sangat terhormat.

Oleh karenanya individu-individu yang duduk di lembaga ini harus pula mencerminkan ketinggian morality.

Mereka yang duduk di lembaga ini harus bisa menjaga kehormatannya dari segala cela yang akan mungkin timbul. Sejalan dengan itu godaan pun datang dari kiri dan kanan, atas dan bawah menguji keteguhan menjaga profesi yang sudah kadung dicap sebagai profesi mulia itu.

Selangkah kemudian jikalau anggota dewan harus bermain-main di luar ketentuan Undang-undang (UU) ataupun di luar ketentuan moralitas maka mau tidak mau mereka harus sangat berhati-hati. Ini tidak terlepas dari adanya dua panggung yang harus diperankan. Panggung depan di mana para aktor harus terlihat sempurna dalam hal ini seorang anggota Dewan harus berbuat / bertindak atas nama rakyat yang diwakili. Pantang berbuat

tercela dan terlarang.

Sedangkan bilamana anggota dewan telah kembali ke balik layar (panggung belakang) maka mereka bisa melepaskan atribut ke-DPR-annya. Di sini para anggota dewan bisa sedikit rileks tanpa harus menjaga citranya sebagai anggota dewan yang terhormat. Namun demikian mereka tentu saja tidak bisa bernafas dengan lega karena institusi tempat mereka bernaung setiap hari diintip oleh ribuan bahkan jutaan mata meminta pertanggung jawaban mereka atas setiap apa yang telah mereka perbuat. Profesi yang lumayan berat bagi seorang individu yang tidak terlatih untuk menahan perbuatan-perbuatan yang dilarang UU ataupun moralitas.

Sejajar dengan keberadaan seorang artis yang dituntut berperan optimal di panggung depan. Sedapat mungkin sandiwara di panggung depannya haruslah mencerminkan dirinya sebagai seorang artis yang profesional. Peran di panggung depan adalah peran total, kendatipun mungkin itu sangat menantang, namun demikian karena alasan peran ia harus tampil seideal mungkin.

Bila ia telah kembali ke balik layar (keluarga dan teman-teman) mereka bisa saja berkeluh kesah atas peran yang dimainkan karena adanya sejumlah tantangan yang ada dalam tuntutan peran di panggung depan. Misalnya di sini mereka mengungkapkan betapa tidak cukupnya biaya hidup seorang artis untuk menjaga penampilannya di banyak panggung depan. Seorang artis harus selalu terlihat “gemerlap”, harus selalu terlihat memukau yang kesemuanya itu memerlukan biaya. Padahal terkadang ketika memerankan peran di panggung depan pendapatannya mungkin tidaklah cukup untuk menjaga status sosialnya yang sudah kadung fantastis.

Peluang ini pun terkadang memaksa mereka untuk keluar dari sekedar berperan sandiwara di panggung depan kemudian memasuki kehidupan terlarang seperti penyimpangan sosial (prostitusi). Inilah dua panggung yang dihadapi oleh para artis di mana terkadang panggung depan dan panggung belakangnya tidak bisa terjembatani.

individu berharap perbuatannya itu sedapat mungkin akan mendatangkan imbalan atau balasan. Kendatipun mungkin balasan/imbalan itu belum tentu setimpal dengan perilaku yang diperbuat. Seorang guru tentu saja harus berperilaku baik dalam rangka agar masyarakat di lingkungannya memberi balasan setimpal kendatipun balasan itu bersifat moralitas di mana sang guru mendapatkan penghormatan, diakui eksistensinya dan didengarkan fatwa-fatwanya.

Dengan teori pertukaran perilaku ini pula memungkinkan untuk memhami betapa seorang publik figur juga sedapat mungkin menjaga nama baiknya sehingga walaupun ia telah berbuat salah/ melanggar kode etik ia / mereka akan sekuat tenaga menyembunyikan/mengelak dari kesalahannya itu. Ini bisa dimaklumi karena jika mereka diketahui berbuat diluar ketentuan UU/ morality maka sudah bisa dipastikan si aktor publik figur tersebut tidak akan bisa menukarkan perilakunya lagi.

Mereka (para aktor yang bermasalah) tidak bisa menukarkan perilakunya di masyarakat karena masyarakat tidak akan mungkin membalas perilaku itu kendatipun dalam bentuk yang minimal.

Masyarakat tentuakan sulit memberikan kepercayaan kepada individu DPR yang bermasalah begitu pula masyarakat juga tidak akan memberi tempat kepada seorang artis yang terlibat perbuatan terlarang seperti prostitusi. (*)

Pertukaran Perilaku Mengapa tokoh-tokoh publik figur seperti DPR dan atau artis sangat menjaga citranya di panggung depan itu tidak terlepas dari adanya istilah pertukaran perilaku. Pertukaran perilaku dalam ilmu sosiologi disebut pula dengan Exchange Theory. Exchange Theory ini sendiri dikemukakan oleh George Homan seorang sosiolog kontemporer juga seperti Erving Goffman.

Inti dari teori pertukaran perilaku adalah bahwa setiap individu selalu berusaha berbuat di mana sekaligus

Membuka Harapan Baru bagi Masyarakat Desa dengan Badan Usaha Milik Desa Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM Mataram) Berdasarkan pasal 87 dari UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Kepala Desa dapat membentuk dan mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa. Bila kita membicarakan Badan Usaha Milik Desa, maka pasal 33 UUD 1945 harus dijadikan patokan maupun pedoman. Sebab di dalam pasal tersebut sudah dengan jelas disebutkan bahwa cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasi oleh negara, serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Hal ini dimaksudkan agar setiap sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak maka kemanfaatannya ditujukan bagi masyarakat. Tidak mengherankan kalau Pemerintah RI telah membentuk Badan Hukum Milik Negara (BUMN) yang kita ketahui keberadaanya ada di mana-mana.

Sekarang peran BUMN hampir tidak dirasakan langsung oleh masyarakat desa walaupun secara tidak langsung hal ini telah berhasil dan hasilnya telah dimanfaatkan dalam rangka pemerataan pendapatan masyarakat. Seperti PT Garuda Indonesia, Perbankan, dan sebagainya.

Harapan kian terbuka dengan adanya ketentuan undang-undang desa ini, yang tentu memberikan peluang bagi masyarakat desa yang akan merasakan secara langsung adanya pemerataan. Pendirian BUM Desa ini dilakukan melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Adapun organisasinya terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Selanjutnya mengenai modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, sedangkan modalnya terdiri dari penyertaan modal desa dan penyertaan mod-

al masyarakat desa.

Dengan berdiri dan terbentuknya BUM Desa di setiap desa, maka kemungkinan akan mendapatkan dan memiliki sumber daya manusia yang mengerti serta menguasai masalah usaha dan keuangan. Karena BUM Desa disamping adanya penyertaan dari desa yang bersangkutan dan terbuka juga bagi anggota masyarakat untuk turut andil pada BUM Desa, sehingga terja-

di suatu pemerataan. Sebab selama ini struktur sosial ekonomi indonesia masih diwarnai oleh struktur ekonomi yang tidak seimbang. Walaupun bangsa Indonesia telah merdeka 70 tahun dan telah melaksanakan pembangunan secara teratur selama tiga dasawarsa, namun struktur sosial ekonomi tidak banyak berubah.

Salah satu faktor yang dapat kita lihat dari segi sosial ekonomi yang tidak seimbang adalah sulitnya melakukan pemerataan sampai desa-desa. Keinginan pemerintah untuk melaksanakan pemerataan sudah menjadi perhatian sejak lama.Tetapi kemiskinan relatif tetap ada dan ketimpangan terjadi di berbagai lapisan sosial. Sehingga kemiskinan masyarakat di beberapa lapisan masih terlihat. Sedangkan industri-industri besar berada di tengah kota, sehingga sulit untuk menyiapkan lahan kerja bagi masyarakat pedesaan yang tidak memiliki keahlian.

Kesan yang selalu kita dengar bahwa adanya gerakan urbanisasi masyarakat desa ke kota untuk mengejar tempat

kerja. Oleh karena itu dalam keadaan kemandirian ekonomi yang berjalan, maka perekonomian perdesaan dan perkotaan perlu dipertanyakan, mengapa selalu terjadi ketimpangan.

Kemandirian desa harus diakui karena masalahnya sangat kompleks, oleh karenanya sudah tepat bahwa UU No. 6 Tahun 2014 telah memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk melepaskan ketergantungannya akibat tidak adanya keseimbangan sosial ekonomi selama ini.

Hal paling mendasar yang akan terlihat adalah bagaimana caranya agar pendapatan penduduk itu dapat meningkat? Sedangkan diketahui bahwa penduduk desa sebagian besar adalah petani. Oleh karena itu ajarilah cara bertani yang baik, memilih tanaman yang menguntungkan, berilah para petani ilmu-ilmu pertanian yang praktis dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan. Sehingga terjadi interaksi antara masyarakat desa yang telah berurbanisasi dengan masyarakat yang menetap di desa. (*)

SUARA NTB Rabu, 23 Desember 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 12

Jika Lalai

YPK Rekomendasikan Pengelola Supermarket Dihukum

Transmigran Dilatih Berwirausaha KEPALA Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Transmigrasi (Balatrans) Disnakertrans Provinsi NTB, Sudarman mengatakan telah melatih sebanyak 360 transmigran selama tahun 2015 ini. Agar para transmigran memiliki keahlian yang bisa dimanfaatkan di daerah penempatan. Sebagian besar anggaran yang digunakan dari APBN dan sharing anggaran dari APBD. Sebanyak 360 transmigran tersebut merupakan sembilan angkatan yang didanai dari dana APBN melalui Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Balatrans Denpasar. Tiga angkatan lainnya dari dana APBD Provinsi NTB melalui UPTD Balatrans NTB. Masing-masing angkatan, terdiri dari maksimal 35 orang transmigran yang tersebar di UPT Jeringo Lombok Timur, UPT Brang Lamar Sumbawa, UPT Nangakara Dompu, UPT Soripanihi Bima, dan UPT Tongo II SP 2 Sumbawa Barat.

“Pelatihannya berbeda – beda. Tergantung kebutuhannya, “ jelas Sudarman dihubungi di Mataram, Selasa (22/ 12). Pelatihan dimaksud mencakup pengolahan hasil pertanian, pelatihan kader kesehatan, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan pembuatan bahan bangunan, pelatihan kelompok usaha bersama dan pelatihan hortikultura.

Semua jenis pelatihan tersebut akan jadi bekal para transmigran mengembangkan ekonominya dan berwirausaha. Masing-masing angkatan memperoleh pelatihan yang berbeda. Ada yang baru memperoleh pelatihan dasar umum dan pelatihan cara pengolahan hasil pertanian. Pelatihan dasar umum diutamakan kepada para calon transmigran yang akan diberangkatkan. Sementara pelatihan keterampilan, khususnya bagi yang sudah di penempatan.

“Yang sudah di penempatan, kita tanggung semuanya sampai di sini, hingga pulangnya,” tambah Sudarman. Dengan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan, diharapkan para transmigran bisa berpikir lebih kreatif dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam yang ada di daerah penempatannya.

Berkaca dari banyaknya transmigran NTB yang berhasil di penempatan, baik di dalam maupun di luar daera h . (bul)

Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB merekomendasikan pengusaha/pengelola gerai modern diproses secara hukum, apabila terbukti masih lalai. Tahun 2016 dianggap bukan lagi sebagai tahun pembinaan.

Hal ini ditegaskan Ketua YPK Provinsi NTB, H. Muh. Saleh, SH, MH, Selasa (22/12).

Menurut dosen Fakulas Hukum Unram ini, sudah bukan waktunya lagi memanjakan para pengusaha/pengelola supermarket. Karena pemerintah juga telah lama melakukan pembinaan. “Kalau masih ada temuan lagi ada produk tidak layak edar dijual, selidiki, sidik dan diselesaikan melalui proses hukum saja. Jangan ada toleransi lagi,” ujarnya.

Ia melihat kondisi di lapangan, bahwa sudah sedemikian banyak produk luar masuk.

Produk-produk tersebut harus memenuhi syarat layak edar.

Karena undang-undang konsumen juga telah mengaturnya.

Tak pandang bulu, pengusaha kecil, terlebih pengusaha besar harus ditindak sebagai bentuk pembelajaran.

Jika tidak demikian, maka pengusaha atau pengelola supermarket masih saja lalai.

Dengan penegakan hukum tersebut, pemerintah juga tetap memiliki kewenangan memberikan sosialisasi kepada konsumen.

“Saya yakin, kalau tidak ada efek jera, tetap saja akan

ada kita temukan produk tidak ber-SNI, atau kedaluwarsa dijual. Hati-hati lo, jumlah barang masuk dari luar negeri itu banyak sekali. Apalagi saat MEA,” demikian Saleh.

Menanggapi ini, Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN), Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si juga memberikan respon yang sama. Kendati menurut pandangannya, ada tahapantahapan sebelum pengusaha/ pengelola lalai diserahkan ke proses hukum.

Tiga kali dilakukan peringatan secara tertulis, setelah dilakukan razia produk. Jika

masih saja ditemukan ada produk tak layak edar dijual, pemerintah bisa saja memberikan rekomendasi proses hukum.

“Sosialisasi perlu diperbanyak, sambil mengingatkan.

Karena kita juga harus pastikan, apakah produsen atau penjualnya yang sengaja bermain,” ungkapnya. Setiap kali melakukan razia, pihaknya tetap menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan RI. Mana saja pengelola-pengelola yang dinilai masih lalai atau nakal, selanjutnya dari Kemendag juga yang akan merekomendasikan apakah pengelola tersebut layak disanksi. “Kita masih pendekatannya persuasif, sambil melakukan pembinaan dan sambil melakukan sosialisasi hak dan kewajiban konsumen terhadap produk-produk terten-

(Suara NTB/bul)

H. M. Saleh tu. Pemerintah posisinya terus membina,” ujar Fiqhi. (bul)

Jelang Nataru

Disperindag Gelar Razia Produk SNI

Sudarman (Suara NTB/bul)

Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan melalui Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) menggandeng Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK), melakukan pengecekan kembali produk-produk standar nasional Indonesia (SNI) dan kedaluwarsa di beberapa supermarket di Kota Mataram.

Hal ini dilakukan untuk memastikan kondusivitas jelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Beberapa waktu lalu, PDN juga sempat memantau beberapa produk yang dipajang di pusat-pusat perbelanjaan. Masih ditemukan jualan produk tak layak edar dan berpotensi membahayakan bagi konsumen.

Beberapa supermarket yang didatangi, Hero, Ruby dan Niaga. Tim mengecek secara sampling setiap produk. Baik produk makanan, minuman, kosmetik, hingga barangbarang elektronik dan paralatan rumah tangga lainnya.

“Sebelumnya, Magic Jar ada yang kami lihat tidak menggunakan label SNI. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, artinya, pengusahanya sudah mulai sadar tentang jaminan produk bagi konsumen,” kata ketua tim, Kepala Bidang PDN Disperindag Provinsi NTB, Ir. Ibnu Fiqhi, M. Si. Pengawasan kemarin, melibatkan para pihak pengelola.

Termasuk para SPG (Sales Promotion Girl) setiap produk.

Beberapa SPG dan pelayan di supermarket dimintai keterangannya terkait produk-produk yang tidak memenuhi standar.

Masing-masing mengaku, tetap melakukan pengecekan barang di rak-rak penjualan secara berkala. Pada produkproduk tertentu, pengecekan oleh SPG dilakukan seminggu sekali. Sementara untuk pelayan supermarket mengaku

pengecekan dilakukan setiap pagi, sebelum gerai dibuka.

“Setiap hari sebelum buka, bahkan pada saat buka, pegawai kami harus mengecek mana produk-produk yang memasuki masa kedaluwarsa, atau yang tidak layak jual,” kata Muhaimin, Wakil Manager Hero.

“Pewangi pakaian kalaupun belum memasuki batas kedaluwarsa, kita juga cek.

Karena bisa saja ada yang sudah mengental. Itu yang kami kembalikan,” demikian Risa, salah satu SPG di supermarket lainnya.

Sementara Ibnu Fiqhi tetap menekankan, agar pengelola dan pegawainya memberikan hak konsumen untuk mengetahui produk yang dijual secara detail. Tidak dipungkiri, saat ini PR besar pemerintah daerah adalah mencerdaskan konsumen lokal.

Apalagi dengan gempuran maraknya produk-produk luar negeri yang telah masuk dan beredar, meskipun MEA belum diberlakukan secara resmi.

Konsumen menurutnya harus mendapatkan informasi mengenai produk-produk impor secara jelas. Ditandai dengan adanya label SNI, label halal dan harus menggunakan bahasa Indonesia.

Ia melihat, secara umum pengusaha/pengelola sudah menjalankan kewajibannya kepada konsumen. Yang paling rentan adalah peredaran-peredaran barang tak ber-SNI dan kedaluwarsa di kios-kios kecil. Sebab selain minimnya pengetahuan pemilik kios, mereka cukup terbatas untuk mengganti produk yang sudah dibelinya dari agen.

“Karena barangnya lama laku, modalnya untuk menanggulangi kerugian tidak cukup. Mau tidak mau kadang-kadang dijual saja produk itu. Ini yang paling penting kita sosialisasikan terus menerus,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

(Suara NTB/bul)

RAZIA - Ibnu Fiqhi dan tim mengecek produk-produk tak layak edar dalam sebuah razia di supermarket di Mataram, Selasa (22/12).

SELASA, 22/12/2015

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 23 Desember 2015

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB

Rabu, 23 Desember 2015

Semarak Hari Ibu Ke-87

Semangat Keteladanan dari Seorang Ibu

PUNCAK peringatan Hari Ibu ke 87 di lingkup Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan dengan Upacara Bendera di Halaman Kantor Walikota Mataram. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana S. Yembise dalam sambutannya yang dibacakan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si. menekankan kaum perempuan hendaknya juga menjadi motor penggerak dari pemban-

gunan bangsa. Kaum perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan kaum lelaki.

Karenanya kaum perempuan harus berada di garda terdepan dalam turut membangun bangsa lebih baik ke depan.

Dengan mengambil tema “Kesetaraan Perempuan dan Lakilaki dalam Mewujudkan Lingkungan yang Kondusif untuk Perlindungan Perempuan dan Anak� Men-

Halaman Halaman 14 14

teri PPA menyebutkan, keberadaan kaum perempuan dengan populasi lebih banyak dari kaum laki menjadi modal kaum perempuan untuk turut berperan aktif di berbagai sektor dalam pembangunan.

Sebelumnya rangkaian Peringatan Hari Ibu (PHI) di Kota Mataram dilaksanakan dengan kegiatan bakti sosial dan pengobatan gratis bagi masyarakat kurang mampu dan para lansia. Di

samping bakti sosial, sejumlah Organisasi Wanita turut memeriahkan pelaksanaan PHI dengan mengikuti lomba nasi tumpeng.

Usai apel, dipimpin oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Mataram Hj. Ernawati Makmur Said bersama sejumlah pengurus berkunjung dan bersilaturrahmi ke mantan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Mataram. (humas/*)

Berkunjung ke kediaman Ibu Hj. Suryani Ahyar Abduh

Sekretaris Daerah Ir. H. L. Makmur Said, MM memotong tumpeng untuk Penjabat Walikota Mataram

Penjabat Walikota Mataram memberikan ucapan selamat kepada Group Paduan Suara GOW

Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menjadi Inspektur Upacara (Suara NTB/ist)

Bhakti Sosial dan Pengobatan Gratis di Lingkungan Nyangget

Penjabat Walikota Mataram bersama Pengurus GOW Kota Mataram

Peserta Upacara Hari Ibu di Halaman Kantor Walikota Mataram

Penyerahan Hadiah Lomba Tumpeng

SUARA NTB Senam Jantung Sehat Bersama Tropicana Slim Low Fat

Halaman 15

Rabu, 23 Desember 2015

MINGGU 20 Desember 2015, adalah acara puncak dari rangkaian senam jantung sehat bersama Tropicana Slim di Lombok. Acara ini diselenggarakan Tropicana Slim dalam rangka launching produk terbaru yaitu Tropica-

na Slim Low Fat. Dalam acara tersebut Tropicana Slim Low Fat mengajak peserta melakukan senam dengan gerakan sehat untuk jantung.

Dalam acara ini Tropicana Slim turut menggandeng Suara NTB untuk meramaikan acara

Perketat Pintu Masuk Dari Hal. 1 Untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan ini, pihak polres memperketat pengamanan di sejumlah titik keramaian seperti lokasi wisata. Polres juga memperketat pengawasan di pintu masuk seperti Pelabuhan Lembar.

Demikian disampaikan Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, S.Ik, MH ditemui di kantornya Selasa (22/12) kemarin. Winky menjelaskan, untuk pengamanan tahun baru kali ini dinamakan Operasi Lilin Gatarin 2015.

“Kami mengerahkan 445 personel, kami di back up dari Polda,”terang Winky.

Operasi Nataru akan dimulai dari tanggal 24 Desember sampai 2 Januari. Selain

melibatkan personel Polres dan Polda, operasi ini juga melibatkan instansi terkait. Untuk pengamanan di lokasi-lokasi vital, pihaknya telah menyiapkan pos pengamanan di beberapa lokasi antara lain bundaran Giri Menang Square (GMS), pos Pelabuhan Lembar, pos pam Senggigi dan pos Pemenang. Semua pos ini disiagakan personel.

Loksi wisata yang menjadi focus pengamanan seperti Pantai Cemara, Endok, Kuranji, Pantai Duduk dan Pantai Kerandangan. Pengamanan juga akan dilakukan di kawasan wisata Sekotong. Di masing-masing lokasi ini akan dikerahkan personel 25 orang sampai 29 orang. (her)

Audit Kinerja Birokrasi Dari Hal. 1 ‘’Kalau memang aturannya mengatakan harus dilakukan audit kinerja, kenapa tidak?,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika dikonfirmasi mengenai peringkat NTB yang menempati posisi 19 dalam penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi seluruh Indonesia tahun 2015 di Kantor Gubernur, Selasa (22/ 12) siang kemarin.

Menurut Sekda, harus jelas rujukan kebijakan atau aturan yang mengatur jika memang perlu dilakukan audit kinerja birokrasi. “Bagi saya tidak mau mengatakan apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi saya harus mencari dulu apa rujukan kebijakan yang kemudian saya olah untuk melahirkan langkah taktis menghasilkan kinerja birokrasi,”ucapnya.

Dikatakan, fungsi dari birokrasi atau Aparatur Sipil Negara (ASN) ada tiga. Yakni, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelaksana pelayanan dan sebagai pemersatu atau perekat bangsa. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu ASN dalam melaksanakan program dan kegiatan harus ada dasar kebijakan.

Baik kebijakan diproses melalui legislasi dan regulasi. Itulah yang menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas.

Penilaian kinerja itu, kata Sekda bukan saja terkait den-

gan pelaksanaan tugas SKPD lingkup Pemprov NTB. Namun juga pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Bagaimana hubungan eksekutif-legislatif, perencanaan pembangunan. Kemudian korelasi antara RPJMN dengan RPJMD provinsi. ‘’Jadi bagi saya, apapun hasilnya ini harus menjadi rujukan kita ke depan dalam rangka mencermati di mana titik lemahnya. Semakin kita mencari siapa yang salah, semakin ndak pernah kita capai apa yang akan kita lakukan,’’ katanya.

Menurutnya, Pemda harus mencari solusi mengenai titik-titik atau indikator-indikator penilaian yang dianggap Kemnen PANRB sehingga akuntabilitas kinerja Pemprov NTB masih rendah alias belum memuaskan. Selanjutnya melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan melibatkan semua pihak dalam mengambil langkah-langkah taktis sesuai tugas pokok dan fungsi. ‘’Hasil penilaian ini menjadi rujukan evaluasi dimana titik lemahnya. Baru dicari solusinya. Dalam kerangka solusi itu barulah kita lakukan. Sehingga pada titik berikutnya barulah paripurna kekurangan tadi,’’ pungkasnya.(nas)

yang diselenggarakan. Adapun sponsor lain yang turut membantu menyukseskan senam jantung sehat ini adalah Giant Ekspress, Guardian, Astra Motor Sriwijaya, Dove Coklat, dan Safe care. Rangkaian paling seru dalam acara ini adalah pembagian doorprize yang disediakan pihak Tropicana Slim dan sponsor.

Melalui kegiatan senam jantung sehat, tim promosi Tropicana Slim di Lombok resmi mempersembahakan Tropicana Slim Low Fat kepada masyarakat Lombok dalam rangka mencari susu rendah lemak , tinggi serat, baik untuk diet dan diabetes dengan harga yang murah. (*)

Anggaran Diloloskan, Dewan ’’Buta’’ Soal Proyek ’’Horti Park’’ Dari Hal. 1 Slamet beralasan bahwa pada pembahasan APBD 2016, Dewan tidak memiliki cukup waktu untuk merasionalisasi anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Untuk itu ia merasa bahwa Dewan hanya menjadi tukang stempel pada pembahasan APBD. “Betul saya tidak mengetahuinya. Pada pembahasan APBD kemarin, kan tahu bahwa kita tidak memiliki waktu untuk merasionalisasikan anggaran yang diajukan. Sehingga seperti yang saya bilang kemarin, bahwa Dewan ini menjadi tukang stempel, hanya menyetujui apa yang diajukan,’’ ujarnya.

Dikatakan oleh Slamet, dengan pembahasan APBD yang dilakukan secara tergesa-gesa, maka ketika terjadi kesalahan seperti sekarang ini pihaknya menjadi sasaran untuk disalahkan. “Memang betul, itu adalah leading sector kerja komisi kami. Tapi betul saya tidak mengetahui ada anggaran itu. Karena memang kita membahasnya dengan tergesa-gesa. Nah sekarang ketika ada kesalahan seperti ini, kita yang justru menjadi sasarannya,’’ kata Slamet.

Menurutnya bahwa kondisi ini seperti buah simalakama, sehingga posisinya berada dalam posisi yang serba salah. ‘’Ini seperti buah simalakama, kalau kita tidak anggarkan, sudah masuk dalam KUA-PPAS, dianggarkan seperti ini jadinya sekarang. Saya justru menduga TPAD tidak mengetahui kondisi di lapangan masalah horti park tersebut, namun mereka hanya menganggarkannya saja,” ujarnya.

Slamet mengaku bahwa ia juga tidak mengetahui dengan pasti terkait keberadaan horti park tersebut. Karena sela-

ma ini tidak pernah ada komunikasi terkait dengan horti park tersebut, baik dari Pemprov NTB maupun dari Pemda Kabupaten Loteng sendiri. ‘’Saya betul tidak mengetahuinya, karena selama ini tidak ada komunikasi dengan pemprov terkait dengan horti park itu. Begitupun dengan Pemkab Loteng, ketika kita pergi kunjungan kerja, tidak pernah ada dibahas masalah itu. Sehingga saya benar-benar ‘’buta’’ dengan proyek itu,’’ ujarnya.

Selain itu, Slamet juga mengaku bahwa pemprov tidak pernah mengkomunikasikannya dengan Dewan, apakah proyek horti park tersebut milik pemprov atau tidak.

Sehingga menurutnya, persoalan ini juga merupakan akumulasi dari tidak terkoordinirnya kepemilikan aset pemprov.

Sementara anggota Komisi II DRPD NTB lainnya, M. Guntur Halba, sebelumnya juga mengaku tidak mengetahui perkembangan terakhir kondisi horti park yang telah diresmikan tahun lalu itu.

Begitu juga dengan Raihan Anwar, SE, M.Si juga mengaku “buta” terkait dengan perkembangan horti park di Loteng tersebut.

Habiskan Rp 3 Miliar Seperti diketahui inisiasi horti park Loteng adalah mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi NTB H. Husni Fahri, MM. Horti park rancangan hingga eksekusi lapangan dikerjakan saat Husni menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi NTB. Ide itu disambut Dinas Pertanian Kabupaten Loteng, lantas menyiapkan lahan yang dimanfaatkan saat ini.

Gayung bersambut, Kemen-

terian Pertanian melalui Dirjen Hortikultura meninjau lokasi dan menganggarkan Rp 3 miliar lebih melalui Dana Dekosentrasi, masuk ke Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Loteng.

Kemudian dialokasikan untuk penataan kawasan, penanaman pohon buah, tanaman hias dan komoditas hortikultura lainnya. Totalnya 111 hektar. Selain itu, anggarannya menurut H. Husni Fahri dialokasikan untuk pembangunan kantor di pintu masuk, gerbang, screen house, dan embung. Tahun 2014, juga dianggarkan sebesar Rp 200 juta untuk kelanjutan penataannya.

Horti park di Loteng disebut yang paling besar, setelah setelah horti park Kota Mataram.Tinggal menurut H. Husni Fahri, menyatukan persepsi lagi dengan pihak-pigak terkait. “Saya yakin horti park masih tetap akan dilanjutkan pembangunannya. Semua harus mendukung,’’ kata Husni Fahri.

Di tahun 2016 menurut , Husni Fahri yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB, dinas yang dipimpinnya juga menganggarkan untuk proyek ini (horti park). Seperti komitmennya sejak awal, sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, dia mendukung kelanjutan pembangunan kawasan tersebut.

Akan disiapkan pusat penjualan souvenir di pintu masuk. ‘’Akan disiapkan pusat penjualan souvenir bagi tamutamu yang akan berkunjung ke sana,’’ kata Husni Fahri sekaligus menjawab pertanyaan masyarakat terkait nasib proyek ini. Rencana itu akan ditindaklanjuti dengan anggaran tahun 2016 mendatang.

Secara rinci tidak disebut

Izin Investasi 50 PMDN di NTB Terancam Dicabut Dari Hal. 1 Ridwan mengatakan 50 PMDN itu telah disurati untuk mengetahui alas an mereka belum melakukan kegiatan di lapangan.

“Itu semuanya sedang kita proses. Sudah dilakukan evaluasi dari laporan. Karena dia berkewajiban membuat laporan setiap tiga bulan. Setelah itu dia kita peringatkan, baru kita buat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) di lapangan,”ucapnya.

Ia menyebutkan, paling banyak izin investasi ini dalam bidang pariwisata dan pertambangan. Saat ini juga, kata Ridwan pihaknya juga sedang mengevaluasi izin-izin yang dikeluarkan bupati/walikota sebelum berlakunya UU No. 23 Tahun 2014. Ia menyebutkan, banyak pemegnag izin yang mau memperpanjang izin di provinsi saat ini. Namun, pihaknya tidak serta merta langsung melakukan perpanjangan karena harus dilakukan evaluasi terlebih dahulu.

Disebutkan, izin investasi yang paling banyak belum dilaksanakan terdapat di Lom-

bok Barat dan Lombok Tengah. Karena dominan investasi di kedua daerah tersebut adalah dalam sektor pariwisata. Ditanya apakah ada indikasi ada broker yang bermain sehingga investasi ini belum dilaksanakan? Ridwan mengatakan indikasi itu ada.

Cuma untuk membuktikannya yang masih sulit.

Begitu juga mengenai masalah izin yang dijadikan agunan di perbankan, Ridwan tak menampiknya. Ia mengatakan ada saja izin yang dijadikan agunan di perbankan.

“Dijadikan agunan setelah dapat izin? Ada sih banyak.

Ada saja. Karena investasi itu membutuhkan investasi yang besar. Itu triliunan rupiah seperti investasi tambang,’ucapnya.

Untuk izin pertambangan, kata Ridwan biasanya masa berlaku izin eksplorasi selama 8 tahun. Selama 8 tahun itu, bisa saja pemegang izin mencari partner. “Mungkin dia mencari mitra, bukan diagunkan atau ndak. Dia belum ketemu mitra. Karena eksplorasi saja butuh ratusan miliar. Itupun belum tentu dia itu berhasil,”tambahnya. (nas)

Kejaksaan akan Usut Jembatan Timbang Tano Dari Hal. 1 Sementara untuk pengerasan akses keluar dan masuk jembatan timbang dikerjakan melalui APBD NTB senilai Rp 900 juta, dikerjakan tahun 2014 lalu.

Tidak jauh dari proyek Jembatan Timbang itu, ada gedung mangkrak lainnya, pabrik es dan Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano. Berada di seberang jembatan timbang.

Selama 2015, penyelidikan

kasus ini belum menunjukkan perkembangan di Kejati NTB. Terakhir, tim penyidik masih harus berkoordinasi dengan ahli konstruksi Universitas Mataram. ‘’Tapi sampai sekarang Unram belum memberikan jawaban, kami sudah bersurat,’’ tambah Kejati. Itu kemudian menjadi alasan, penanganan perkara ini belum berlanjut.

Karena hanya tinggal cek fisik.

“Kalau mereka (Unram, red) belum mau, ya belum kita turun,” sebutnya. (ars)

Kanca BRI Selong ’’Launching’’ Produk SimPel Dari Hal. 1 Tabungan BRI SimPel ditujukan untuk mengajak anak-anak gemar menabung sejak usia dini. Berdasarkan hasil penelitian sebuah lembaga international tahun 2013 lalu, orang yang telah mendapatkan edukasi keuangan sejak dini lebih tahu cara pengelolaan keuangannya saat sudah dewasa.

Konsep menabung diajarkan adalah sejak kecil. Meski sedikit, namun tetap rutin.

Sesuai pepatah sedikit demi sedikit lama-ama jadi bukit.

Memulai Tabungan BRI SimPel cukup dengan Rp 5 ribu.

Untuk setoran selanjutnya minimal Rp 1000. Salah satu kelebihan dari Tabungan BRI SimPel ini, bebas biaya administrasi.

Mengawali program barunya ini, pada saat launching ke-

marin BRI Cabang Selong ini mengundang para pelaku pendidikan. Para kepala sekolah dan guru. Direncanakan akan bekerjasama dengan pihak-pihak yang ada di sekolah.

Produk SimPel BRI ini diyakinkan terjamin keamanannya. SimPel juga turun dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sehingga tidak perlu ada kekhawatiran.

BRI sendiri sudah memulai memberikan pelayanan tehradap ratusan pelajar. “Kita sudah layani tiga ratusan orang,” sebutnya.

Tahun 2015 ini, lanjut Rahmad ia tidak ingin muluk-muluk dalam mencapai target. Secara nasional tahun 2016 mendatang ditarget SimPel ini 500 ribu siswa.

Harapannya di Lotim ini juga makin banyak yang berminat untuk membuat tabungan BRI SimPel. (rus/*)

Penanganan Kasus Korupsi hanya Orientasi Penyelesaian Tunggakan Dari Hal. 1 Setelah jabatannya berpindah ke Martono, SH, MH, penyidikan bergerak namun lamban dan tak kunjung menetapkan siapa tersangkanya. ‘’Penyidikan kasus ini terus jalan. Kita masih terus koordinasi dengan ahli di Unram dan ITS (Institut Teknologi Surabaya),” kata Kajati, Senin (21/12) lalu, memastikan penaganan DBHCHT tidak mandek. Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Suripto Irianto, SH mengatakan, tak bisa menghindari untuk tidak menyelesaikan tunggakan perkara. Dia mengaku, karena kasus itu sudah masuk ke desk penyelidikan dan penyidikan, maka harus dituntaskan. Soal cepat atau lamban, menurutnya akan tergantung proses. ‘’Karena di sini tidak hanya kami (penyidik).

Ada pihak lain, ahli konstruksi, auditor BPKP, proses ini juga harus dilalui. Ini yang membuat lama,’’ katanya.

Meski demikian, Kejati NTB mencatat kesuksesan menyelesaikan tunggakan sejumlah kasus. Seperti, dugaan penyimpangan proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di KLU senilai Rp 12,5 miliar. Proyek yang anggarannya bersumber dari APBN ini masih menunggu digarap kerugian negaranya oleh BPKP, yang sudah dirilis mencapai Rp 1 miliar lebih.

Tapi di sisi lain, kasus yang dipastikan kembali ulang tahun adalah proyek pengadaan rumput laut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram senilai Rp 2,1 miliar.

Sudah menetapkan tiga tersangka, namun setiap ditanya perkembangannya, penyidik setempat memastikan masih dalam koordinasi dengan auditor. Kasus ketiga, proyek asrama Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD-NI) senilai Rp 2,9 miliar. Tiga proyek

ini dikerjakan Tahun 2012 lalu dan sudah menetapkan satu orang tersangka.

Penanganan kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) sebenarnya termasuk penanganan perkara yang cepat. Digarap sejak 2014 lalu dan berlanjut hingga tahun 2015. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka dan sudah menjalani vonis Pengadilan Tipikor. Hanya saja, Kejaksaan sepertinya mencicil penanganan kasus ini, karena masih ada tiga tersangka tersisa, dari kalangan panitia pemeriksa barang.

Bahkan hingga Desember 2015, belum ada tanda-tanda berkas tersangka disodorkan ke Pengadilan.

Hanya kasus cetak sawah baru yang mencatat sukses penyelesaiannya ditahun yang sama, 2015. Tersangka tunggal HM selaku PPK diseret ke Pengadilan Tipikor. Namun demikian, pasal 55 memungkinkan dalam kasus ini ada tersangka baru, namun tak kunjung digarap di tahun sama, sehingga berpotensi diproses tahun 2016. Di bagian lain, perkara Anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) juga sukses dituntaskan Kejaksaan meski berjalan dua tahun penanganannya sejak 2014. Satu orang tersangka sudah diproses, bahkan hingga ke Pengadilan. Tersisa dua tersangka lainnya belum disodorkan berkasnya ke Pengadilan.

Kaitan dengan penyidikan perkara, Kejaksaan berhasil menyelamatkan sedikitnya Rp 7 miliar kerugian negara disita dari tangan koruptor di NTB, dalam kurun Januari sampai November 2015. Angka itu akumulasi dari para koruptor, baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Dana itu sudah disetor ke kas negara.

Kategori penanganan kasus, mulai dari pengadaan barang dan jasa, pekerjaan fiktif. Penyalahgunaan dana negara yang fiktif, dana hibah hingga

bansos. Rinci disebut Kajati Martono sebelumnya, total kerugian negara riil yang disita yaitu Rp 7.934.711.721.91, merupakan gabungan hasil penyelamatan di tingkat Kejati sampai Kejari - Kejari.

Dua Kasus Baru Pun demikian di Ditreskrimsus Polda NTB, yang harus disibukkan dengan beberapa tunggakan kasus. Salah satunya kasus lahan transmigrasi Jeringo, Kecamatan Suela Lombok Timur. Tiga kali berkasnya ditolak Kejaksaan, dengan alasan petunjuk penyidikan sebelumnya, belum juga dipenuhi penyidik. Penyidikan kasus ini sebenarnya berkembang saat ditangani Kasubdit III Tipikor, AKBP Andy Hermawan, SIK, sehingga berujung ditetapkannya empat tersangka. Namun ketika disodorkan berkas tahap satu ke Kejaksaan, tiga kali mental. ‘’Berkasnya sudah kita serahkan lagi ke Kejaksaan, kita masih menunggu petunjuk, apa-apa yang harus dilengkapi,’’ sebut Andy.

Penyidikan kasus lainnya yang cukup memeras energi Subdit III yaitu kasus dugaan penyimpangan pengadaan ribuan parsel di Pemda Lombok Timur sebanyak 13.500 paket senilai Rp 2,7 miliar.

Sudah memeriksa banyak saksi di 114 instansi, bahkan tingkat penanganan kasusnya sampai ke penyidikan, tapi belum menetapkan tersangka.

Hanya Terminal Haji BIL yang tercatat berhasil diurai penyidik Subdit III Tipikor, ditandai dengan penahanan enam orang tersangka. Sempat terkatung-katung sejak dilaporkan dan diusut 2012 lalu. Keenam tersangka sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor.

Yang luar biasa kasus dugaan penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD dr.Sudjono, Selong, Lombok Timur. Subdit III berhasil mendorong kasus ini ke persidangan, setelah terkatung-

katung selama enam tahun.

Bahkan nyaris di-SP3-kan.

Soal penanganan perkara baru, sebenarnya Subdit III sudah punya ‘tabungan’ di tahun 2016 mendatang.

Setidaknya ada dua kasus yang sudah masuk ke tahap penyelidikan, seperti pembangunan Sungai Unus, dari hulu di Kecamatan Sandubaya ke hilir ke Ampenan, sepanjang 8 kilometer yang diduga menyimpang.

Di bagian sama, penyelidikan pembangunan gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) di Kecamatan Pemenang, KLU senilai Rp 21 miliar. Ini tercatat menjadi kasus baru masuk desk penyelidikan Ditreskrimsus Polda NTB. Transparansi masih menjadi dorongan para pegiat antikorupsi dan akademisi, terkait penyelidikan dan penyidikan kasus di Polda NTB maupun Kejaksaan. Dorongan sama juga disampaikan akademisi. Sorotan khusus disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram, Dr. Risnain, SH, MH soal lambannya progres penyelesaian kasus, sehingga harus berlanjut di tahun berikutnya. ‘’Tahun 2015, saya kira Kejaksaan dan Kepolisian sudah mulai ada progres untuk penanganan korupsi di NTB,’’ kata Risnain. Tapi tetap ada catatan menurut dia, di tahun 2016, mengenai penuntasan kasus yang menjadi tunggakan maupun kasus baru. Terutama menurut dia, yang menjadi perhatian publik. ‘’Tahun 2016, harus menjadi tahun memaksimalkan kinerja oleh Kejaksaan maupun Kepolisian,’’ harapnya. Bahkan koordinasi yang baik dengan lembaga lain, termasuk dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Direktur Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (Somasi) NTB, Lalu Ahyar Supriadi, SH lebih melihat pada pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi penanganan perkara di

Kejaksaan maupun Kepolisian. Selama ini dilihatnya, ke dua pihak itu hanya menyampaikan informasi ketika ditanya media. Padahal itu belum memenuhi secara penuh kebutuhan informasi masyarakat. ‘’Semestinya kasus per kasus disampaikan perkembangannya. Dibuat dalam jadwal minimal enam bulan sekali. Ini sesuai ketentuan Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” kata Ahyar. Dengan begitu, masyarakat bisa mencermati apa saja yang dikerjakan oleh penyidik secara berkala, sehingga terus dipantau perkembangannya. Dengan cara ini pula, masyarakat mengontrol kegiatan penyelidikan dan penyidikan setiap waktu.

Sekaligus menjadi kontrol eksternal penyidik guna mempercepat penanganan perkara.

Lebih Berbobot Sementara catatan perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri (PN) Mataram menunjukkan trend peningkatan dari segi kualitas perkara yang ditangani. Kasus yang disodorkan Kejaksaan dan Kepolisian, berbobot dari segi kerugian negara dan terdakwa. Jauh dibandingkan tahun 2014 lalu, yang hanya mementingkan kuantitas.

Informasi itu disampaikan Humas Tipikor PN Mataram, Fathur Rauzi, SH, MH, sekaligus melontarkan otokritik kepada penegak hukum Kejaksaan dan Kepolisian. ‘’Kalau tahun lalu (2014), kasusnya kecil-kecil karena displit. Hanya mementingkan kuantitas saja, sekarang (2015) lebih berbobot,’’ kata Fathur Rauzi.

Dia menjelaskan, perbandingan penanganan perkara itu.

Tahun lalu, ada beberapa perkara yang nilai kerugian negaranya Rp 1 juta sampai Rp 7 juta per terdakwa. Dicontohkan, seperi kasus SPPD fiktif pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ada 14 ter-

dakwa diadili di Pengadilan Tipikor, namun kerugian negaranya hanya Rp 135 juta. Disusul kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima, kerugian negara sedikit lebih banyak Rp 446 juta, dengan total jumlah terdakwa 14 orang.

Dua kasus ini ditangani oleh Unit I dan Unit II Ditreskrimsus Polda NTB saat itu.

Jika ditotal, perkara yang masuk tahun 2014 khusus untuk Tipikor, mencapai 56 perkara. Jumlah ini menurutnya cukup banyak dari segi jumlah, tapi dari segi bobot belum dikatakan maksimal. Dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskannya, perkara diserahkan dari Kejaksaan dan Kepolisian yang banyak displit. Ini belum termasuk penanganan kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL) yang menyeret enam terdakwa, dengan kerugian negara hanya Rp 138 juta. Kasus ini juga ditangani Krimsus Polda NTB. Fathur Rauzi kemudian membeberkan perkara tahun 2015, yang jumlah terakhir mencapai 41 berkas. Bobot perkara pun lebih tinggi, dilihat dari kerugian negara mencapai ratusan juta hingga miliaran. ‘’Terakhir berkas yang masuk adalah perkara gedung induk BIL, kerugian negara terbesar yang pernah kami tangani, mencapai Rp 45 miliar,’’ sebut Ozi, sapaannya.

Ini menurutnya belum termasuk beberapa perkara lainnya, seperti kasus SPPD fiktif mantan Wakil Bupati Lombok Barat, H.Mahrip dengan kerugian negara Rp 400 juta lebih, kasus dengan terdakwa yang sama untuk perkara hutan lindung Kedaro mencapai Rp 1,6 miliar.

Termasuk kasus bantuan rumah kumuh KLU dengan kerugian Rp 1,3 miliar lebih.

Dua kasus terakhir ini ditangani Kejari Mataram. Belum termasuk perkara lainnya dari Kejati NTB seperti kasus anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dengan kerugian Rp 700 juta, kasus

Labuhan Haji Lotim dengan kerugian negara Rp 4 miliar.

Inilah yang didorong pihaknya, agar aparat penegak hukum, Kejaksaan maupun Kepolisian selektif menangani perkara. Sebab berkaitan dengan proses persidangan yang menghabiskan energi dan biaya untuk menangani perkara kecil. ‘’Kita dorong kasus yang ditangani berbobot, kedepankan kualitas,’’ tegas Ozi, dengan harapan, negara juga efektif mengeluarkan anggaran untuk membiayai penanganan tiap perkara.

BPKP Butuh Proses Sorotan sebenarnya dialamatkan juga kepada BPKP sebagai auditor negara. Lamanya proses penyidikan dipengaruhi juga oleh proses audit investigasi dan perhitungan kerugian negara. Hal ini diakui juga oleh Kejaksaan maupun Kepolisian, bahwa proses audit menjadi salah satu faktor sehingga penanganan perkara tidak cepat tuntas sesuai target.

Kepala BPKP NTB, Bonardo Hutauruk, AK, MM sebelumnya meyakinkan , sebuah perkara yang disodorkan oleh penyidik tidak serta merta diproses melalui hitungan kerugian negara. Tahapannya melalui ekspose bersama penyidik, baik Kejaksaan maupun Kepolisian, untuk membedah apakah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. ‘’Setiap perkara harus melalui ekspose. Kalau data yang kurang, akan kita minta penyidik untuk dilengkapi,’’ tegasnya. Lamanya proses itu, kemudian memengaruhi percepatan audit, sampai dengan lengkap dari penyidik. Setelah rampung, baru kemudian BPKP menerbitkan surat tugas untuk tim audit investigasi, jika perkara itu masih perlu pendalaman.

Jika datanya lengkap, bahkan sudah ditingkatkan ke penyidikan, bisa diproses ke tahap audit perhitungan kerugian negara, sebagai produk akhir dari audit. (ars)

Rabu, 23 Desember 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Pelantikan Tujuh Bupati/Walikota di NTB Serentak Juni 2016 Mataram (Suara NTB) Berdasarkan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pelantikan tujuh bupati/walikota terpilih di daerah ini, akan dilaksanakan pada Juni 2016. ‘’Rencana pelantikan kepala daerah terpilih akan dilakukan serentak pada bulan Juni 2016. Itu hasil rapat terakhir bila hari di Kemendagri. Jadi pelantikan itu dipekrirakan minggu ketiga bulan Juni 2016,” kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si dikonfir-

masi Suara NTB, Selasa (22/ 12) siang kemarin.

Tujuh kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada tahun ini di NTB antara lain Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Kabupaten Bima. Berdasarkan hasil perhitungan suara, Pilkada Kota Mataram dimenangkan oleh pasangan H. Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana (AMAN). Pilkada Lombok Utara dimenangkan pasangan Dr. H. Najmul Akhyar,

SH, MH dan Syarifudin, SH (NASA).

Pilkada Lombok Tengah dimenangkan oleh pasangan H. Suhaili FT, SH dan Pathul Bahri. Pilkada Sumbawa Barat dimenangkan pasangan Dr.Ir. W. Musyafirin, MM dan Fud Syaifuddin, ST. Pilkada Sumbawa dimenangkan pasangan H. M . Husni Djibril, B. Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah. Sedangkan Pilkada Dompu dan Kabupaten Bima masing-masing dimenangkan pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin (HBY) dan Syarifuddin,

SH dan pasangan Hj. Indah Damayanti Putri-Drs Dahlan HM. Nor. Dirjaharta menjelaskan, nantinya Pemda kabupaten/ kota akan mengajukan usulan pelantikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pelantikan tujuh bupati/walikota terpilih melalui gubernur. “Itu serentak dilakukan pelantikan makanya dilakukan bulan Juni. Karena ada beberapa daerah yang berakhir masa jabatan kepala daerahnya di bulan Juni itu,”pungkasnya.(nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Rawan Longsor, 1.300 Hektar Lahan Hutan Bekas Tanaman Jagung di Dompu Mataram (Suara NTB) Dinas Kehutanan NTB mencatat, sekitar 1.300 hektar lahan hutan di Dompu yang diduga dirambah masyarakat untuk menanam jagung rawan terjadi longsor. Lahan hutan yang ditanami jagung itu tersebar di sejumlah tempat yakni Pajo, Kesi dan Tolo Kalo. ‘’ Kan sudah kita kasi tahu bahwa perambahan hutan jadi lahan jagung itu berbahaya. Tapi kalau nekat bagaimana?,” kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, kemarin di Mataram.

Ia menyebutkan, sebelumnya hanya seribuan hektar saja kawasan hutan yang dirambah oleh masyarakat untuk areal menanam jagung. Masingmasing di Pajo sekitar 500 hektar dan Kesi sekitar 500 hektar. Namun belakangan ada lagi perambahan kawasan hutan dijadikan lahan untuk menanam jagung sekitar 300 hektar lebih.

Dinas Kehutanan NTB prihatin dengan perambahan hutan di Kabupaten Dompu. Pemkab setempat dinilai tak berbuat apa-apa mengatasi masalah ini, bahkan cenderung membiarkannya. ‘’Petugas agak takut mencegah perusakan hutan itu.

Lantaran masyarakat yang dihadapi sangat banyak,’’ katanya.

Terpisah, Penjabat Bu-

pati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH yang dikonfirmasi mengaku belum mendapat laporan mengenai lahan hutan yang dirambah sebagai areal tanaman jagung. Ia memastikan akan dilakukan penegakan hukum

terhadap para perambah hutan. “Artinya, kita lihat kasusnya. Nanti kita minta Dinas Kehutanan untuk melakukan penegakan hukum. Ndak boleh hutan dirambah untuk dilaihfungsikan,”tandasnya. (nas)