Snt24022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 24 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 289 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ICHSAN SUAIDI DIBAWA KE KPK - Direktur PT Citra Gading Asritama Ichsan Suaidi ke luar dari mobil tahanan untuk memasuki Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/2). Ichsan Suaidi yang terjerat kasus dugaan pemberian suap untuk penundaan pengiriman salinan putusan kasasi di MA pada kasus korupsi Dermaga Labuhan Haji di Lombok Timur itu dibawa ke KPK untuk keperluan administrasi barang bukti yang didapatkan dari serangkaian penggeledahan.

KPK Kembangkan Kasus Suap Pejabat MA Jakarta (Suara NTB) KPK masih terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengiriman putusan kasasi perkara korupsi peker-

jaan pembangunan Dermaga Labuhan Hajim Kabupaten Lombok Timur di Mahkamah Agung (MA), termasuk penetapan tersangka baru “Nanti penyidik yang akan

mengembangkan, kalau menurut penyidik ada bukti-bukti baru menyangkut pihak lain maka akan menuju ke sana, dan sedang dilakukan,” kata Wakil Ketua KPK Alexander

Marwata di gedung baru KPK Jakarta, kemarin.

KPK baru menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini yaitu Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perdata Khusus Andri Tristianto Sutrisna, Direktur PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan pengacara Awang Lazuardi Embat.

Bersambung ke hal 15

Dugaan APBD Ganda Kota Mataram

Kejaksaan Agendakan Panggil Sekda dan Sekwan Target Serang Polisi TERDUGA teroris Fajar dan empat orang rekannya diduga sudah merencanakan aksi penyerangan dengan target sasaran aparat kepolisian. Gencarnya pemberantasan terorisme membuat para terduga pelaku tersebut merubah pola aksinya. ‘’Dari hasil penyidikan, mereka survei anggota polisi untuk dijadikan sasaran aksi penyerangan dan pembunuhan,’’ terang Kapolda NTB melalui Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Anom Wibowo, SIK, MSI Bersambung ke hal 15

‘’Dalam minggu ini akan diperiksa sebagai saksi,’’ kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (23/2).

Dua pejabat Pemkot Mataram yang sudah dikirimi surat panggilan adalah, Sekda Kota Mataram Ir.H. Lalu Makmur Said dan Sekwan Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH. ‘’Surat panggilan sudah dilayangkan, tinggal menunggu kehadiran ke dua saksi,’’ kata Sutapa, namun belum bisa memastikan hari H pemeriksaan.

Dua pejabat Pemkot Mataram itu

diperlukan keterangannya karena dianggap paling mengerti dan mengetahui proses pembahasan dan penetapan APBD Kota Mataram. ‘’Yang jelas keterangan mereka begitu penting, sehingga harus dimintai klarifikasinya,’’ kata Sutapa.

Tagih Janji Kejaksaan Sebelumnya H.Rachmat Hidayat menagih janji Kejati untuk mengusut dugaan APBD ganda Kota Mataram. Data serta dokumen lainnya sudah diserah-

kan Rachmat sekitar tujuh bulan lalu.

Dalam dokumen yang diserahkan Rachmat Hidayat, dugaan APBD ganda dapat dilihat dari penyusunan Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang APBD Kota Mataram Tahun 2015. Kebijakan umum APBD dikeluarkan oleh Bappeda dengan nomor 287.S/Bappeda Kt/IX/2014 tanggal 23 September, Bersambung ke hal 15

‘’Dalam minggu ini akan diperiksa sebagai saksi’’ Made Sutapa

Amin akan Anulir Surat Pemberhentian Umar Said

Jumlah Penderita DBD di NTB Capai 665 Kasus, Delapan Meninggal (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Kental Nuansa Politis KETUA DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, SH membantah keras jika salah seorang anggota dewan dari partainya, Ahmad Yadiansyah, S.Sos, anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan NTB VI (Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima) memanipulasi dana reses.

Dia menyebut laporan oknum LSM itu bodong dan kental nuansa politis.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Jumlah kasus Demam berdarah Dengue (DBD) di NTB terus meningkat. Sampai dengan minggu ke delapan (Januari-Februari) 2016, jumlah penderita DBD di NTB mencapai 665 kasus, dengan korban meninggal dunia sebanyak delapan orang. Sejumlah kabupaten/kota dinilai sudah mendekati Kejadian Luar Biasa (KLB) DBD. ‘’Kalau KLB masing-masing kabupaten/kota yang menetapkan. Ada beberapa kabupaten yang mendekati (KLB) seperti Lombok Timur, Dompu dan Kabupaten Bima,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB, drg. Eka Junaidi dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/2) sore kemarin.

Eka menyebutkan, sampai minggu ke delapan atau 23 Februari 2016, jumlah penderita DBD di NTB sebanyak 665 kasus. Dengan rincian masing-masing kabupaten/kota yakni, Kota Mataram sebanyak 159 kasus, di mana satu penderita meninggal dunia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati), NTB mulai bergerak mengusut dugaan APBD ganda Kota Mataram yang dilaporkan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat akhir 2015 lalu. Dua pejabat Pemkot Mataram sudah dilayangkan surat panggilan.

Eka Junaidi

Mataram (Suara NTB) Pengurus DPD Partai Golkar NTB hasil Munas Riau, akan bersurat ke pimpinan DPRD NTB untuk menganulir Surat masuk pergantian Ketua DPRD NTB, H. Umar Said, S.Ag oleh DPD Partai Golkar NTB hasil Musda Praya.

Demikian ditegaskan oleh Sekretaris DPD Golkar NTB hasil Munas Riau, H. Muh Amin, SH, M.Si pada wartawan yang ditemui usai memimpin rapat konsolidasi DPD Golkar NTB Munas Riau, di Mataram, Selasa (23/2).

“Kita sangat terbuka untuk mengirim surat, untuk menganulir surat masuk itu, tetapi sekarang kan belum kita lakukan, insya Allah secepatnya,”

ujar Amin.

Menurut Amin, Hal tersebut penting dilakukan mengingat, Musda Praya tidak memiliki legalitas untuk melakukan pergantian Ketua DPRD NTB. Sebab, keabsahan kepengurusannya pun dipandang masih belum jelas.

Keputusan Amin untuk menganulir surat masuk terkait usulan pergantian Ketua DPRD NTB tersebut agar Golkar tidak menjadi tontonan masyarakat. Karena akibat surat masuk tersebut, telah berdampak juga pada gagalnya paripurna di DPRD NTB beberapa waktu lalu.

“Kita malu sama masyarakat, masak Golkar dijadikan tontonan seperti ini,” ujarnya.

Bersambung ke hal 15

Terlibat Jaringan Terduga Teroris Fajar

Empat Warga Pena To’i Resmi Tersangka (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Polisi resmi menetapkan empat saksi yang diperiksa intensif di Mabes Polri terkait jaringan terduga teroris Fajar sebagai tersangka. Penyidikan terhadap keterkaitan empat terduga teroris yang ikut diamankan pada saat penggerebekan Fajar Senin (15/2) lalu, mencapai kesimpulan bahwa peran mereka signifikan dalam kegiatan radikalisme di Bima.

Demikian diungkapkan Kapolda NTB melalui Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda NTB, Kombes. Pol. Anom Wibowo, SIK, M.Si, di

ruang kerjanya di Mapolda NTB, Selasa (23/2). Empat warga Pena To’i yang resmi jadi tersangka itu, IM, SP, LM, dan AS. ‘’Hasil penyidikan itu mereka membantu menyembunyikan Fajar. Mereka terlibat jaringan itu,” terangnya.

Pemeriksaan selama penyidikan, kata Anom, terungkap bahwa para tersangka terlibat melakukan pendataan dan pengecekan lapangan terhadap sejumlah anggota polisi yang bertugas di Bima, seperti di Kantor Bank BNI Cabang Bima, PLTD Bima di Desa Niu serta Kantor PLN Wilayah Bima. Masing-mas-

ing memiliki peran berbeda dalam menjalankan misi radikalismenya.

“Survei anggota polisi, sasarannya mereka polisi. Jadi yang survei ada orangnya sendiri, yang jadi eksekutor juga sendiri. Sudah dibagi perannya,” tegas Anom.

Ia mengaku tidak tahu secara persis mengenai modus operandi para tersangka.

Sebab penanganan sepenuhnya dilakukan oleh Mabes Polri melalui Densus 88 Antiteror. Pun proses hukum yang akan dijalani oleh empat warga itu pascaditetapkan sebagai tersangka. Ia enggan berko-

mentar banyak mengenai landasan apa yang melatari penetapan tersangka tersebut.

“Yang saya sampaikan ini seperti apa yang saya terima dari Mabes. Lebih dalamnya saya nggak ngerti karena mereka yang tangani. Yang membuktikan, yang menyidik itu sepenuhnya Densus,” jelas Anom.

Ia menambahkan, pihak Polda NTB dan Polres jajaran hanya sebatas backup kekuatan. Namun, pihak Kepolisian tetap melakukan langkah sesuai aturan yang berlaku demi kepastian hukum. “Selain orang, ada barang bukti lain apa yang dibawa, saya gak tahu. Ini

langsung dari Mabes.”

Dalam penggerebekan pada Senin (15/2) pekan lalu di Pena To’i, Mpunda, Kota Bima yang menewaskan terduga teroris Fajar, turut pula diamankan empat warga setempat. Mereka dibawa untuk menjalani pemeriksaan dalam penyidikan kasus dugaan keterlibatan jaringan teroris Santoso serta sejumlah kegiatan radikal lainnya selama di Bima. Empat orang tersebut diduga terlibat dengan Fajar yang berperan sebagai perekrut calon anggota baru untuk dikirim ke markas Santoso di Poso, Sulawesi Tengah. (why)

SUARA MATARAM Dinas Pertamanan Belum Kelola MWP

Halaman 2

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

PERSOALAN keamanan masih menjadi atensi masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di wilayah. Bukan saja karena faktor rentannya pelaku kriminalitas, melainkan sebagai bentuk optimalisasi keamanan di lingkungan.

Di lingkungan Marong Pekarangan Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang misalnya, masyarakat mulai membangun pos ronda. Pos ronda ini merupakan program aspirasi dari salah seorang anggota DPRD Kota Mataram dapil Selaparang. “Ini usulan masyarakat. Alhamdulillah, Dewan berikan dari program aspirasi,” kata Kaling Marong Pekarangan Lalu Maulana Azmy Selasa (23/2).

Selain sumber dana dari program aspirasi, masyarakat secara swadaya ikut membangun. Azmy menggambarkan, persoalan keamanan di wilayahnya sebenarnya tidak ada persoalan. Hanya saja, warga menginginkan optimalisasi keamanan.

Disisi lain, pos ronda ini dijadikan sebagai wadah untuk berkumpul, bermusyawarah serta melakukan pembinaan pemuda. Tokoh agama dan tokoh masyarakat bisa mengambil peran. Misalnya, memberikan motivasi serta pencerahan bagi pemuda, sehingga termotivasi untuk melakukan kegiatan positif di masyarakat. ” Semuanya aman terkendali,” ujarnya.

Khusus pola pengamanan nantinya, pihaknya akan melibat masyarakat. Artinya, harus ada kepedulian satu sama lain. Meskipun di sekeliling lingkungan masih ada ikatan keluarga. Dia tidak memungkiri barang warga ada yang hilang.

Itu semua akibat keteledoran masyarakat sendiri.

Azmy menyampaikan, program program dilaksanakan di lingkungan tidak terlepas dari arahan serta masukan dari kelurahan. Artinya, kelurahan juga memiliki andil dalam tiap program.

Kedepan diharapkan, kondusivitas wilayah tetap terjaga dengan baik. (cem) Lalu Maulana Azmy (Suara NTB/cem)

ADEKSI Beri Dampak Ekonomi DPRD Kota Mataram menyambut positif Rakernas ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) 2016 digelar di Kota Mataram. Karena efek domino ADEKSI diyakini tidak hanya dirasakan oleh Kota Mataram selaku tuan rumah perhelatan akbar tersebut, tapi juga Pulau Lombok dan Provinsi NTB. Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/ 2). Terlebih, lanjutnya, ADEKSI rencananya bakal dibuka oleh Wakil Presiden RI, HM. Jusuf Kalla. Kehadiran RI 2 ini, kata Muhtar, diyakini pula bakal memberi dampak positif terhadap kelanjutan pembangunan di Kota Mataram. ‘’Kehadiran beliau (Wapres, red) tidak mungkin hanya memberikan pembekalan kepada Dewan. Tentu hal-hal lainnya juga seperti masalah SDM maupun kesehatan,’’ terang Muhtar. Momen ADEKSI itu juga menjadi peluang bagi Kota Mataram untuk memperkenalkan produk-produk lokal. ‘’Kami sudah menjalin kerjasama dengan Dinas Koperindag Kota Mataram,’’ akunya.

Dimana, Dinas Koperindag Kota Mataram nantinya akan membuat stan pameran berikut penjualan produk-produk lokal Kota Mataram. Sehingga ADEKSI itu memberikan dampak ekonomi yang besar. ‘’Pedagang-pedagang asongan juga akan kebagian rezeki walaupun mereka tidak bisa masuk ke arena ADEKSI,’’ ujarnya.

Yang jelas, kata Muhtar, DPRD Kota Mataram sebagai tuan rumah, telah merancang pelaksanaan ADEKSI dengan konsep yang menarik. Karena selain mengikuti acara yang serius, panitia ADEKSI juga merencanakan adanya sesi city tour. ‘’Jadi nanti mungkin yang rapat hanya ketua-ketuanya saja pada tanggal 26 itu, yang lainnya, bisa berkeliling menikmati keindahan Lombok,’’ demikian Muhtar.

ADEKSI, sambung Muhtar, juga menjadi kesempatan bagi Kota Mataram untuk memaparkan potensi-potensi yang dimiliki oleh ibukota Provinsi NTB ini. Karena sempat ada kekhawatiran dari Ketua Umum ADEKSI mengenai transportasi peserta selama di Mataram. ‘’Ini karena mereka belum tahu, bahwa akses transportasi di Mataram sangat mudah,’’ katanya.

Dari pengalaman menerima kunjungan kerja dari berbagai DPRD, Muhtar menyimpulkan bahwa tamu-tamu dari luar daerah, terlebih anggota Dewan, sangat ingin menikmati Lombok. Karenanya, kehadiran sekitar 700 peserta ADEKSI perwakilan dari 87 DPRD kota seluruh Indonesia harus dilayani dengan sebaikbaiknya. (fit)

(Suara NTB/cem)

BELUM DIKELOLA - Mataram Water Park yang berada di Taman Udayana hingga kini belum dimanfaatkan. Meskipun sebelumnya pengelolaan diserahkan ke Dinas Pertamanan, namun terkendala karena belum diserahterimakan. dan Olahraga. Sasarannya adalah siswa sekolah dan masyarakat umum. Dibandingkan kolam renang swasta tiket masuk Rp 25 ribu. Kolam renang milik pemerintah akan lebih murah. “Palingan kita hanya Rp

5 - 10 ribu. Daripada ke kolam renang swasta,” sebutnya.

Belum ada biaya operasional dikeluarkan. Itu nanti akan dipikirkan serta dikonsultasikan perubahan space dan lain sebagainya.

KASN Ingatkan Walikota Tidak Boleh Lakukan Mutasi

Mataram (Suara NTB) Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), mengingatkan Walikota Mataram serta seluruh kepala daerah yang dilantik 17 Februari lalu, tidak boleh melakukan mutasi setelah dilantik selama enam bulan.

Larangan mutasi tersebut sesuai UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 162 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Selain itu ditegaskan, dalam pasal 116 undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Komisioner KASN Dr. Nuraida Mukhsin yang dikonfirmasi usai pertemuan tertutup dengan Sekda Kota Mataram, Selasa (23/2) mengingatkan, tidak boleh kepala daerah melakukan mutasi selama enam bulan pascadilantik. Aturan tersebut sesuai dengan Undang Undang ASN. Nuraida tidak memberikan penjelasan rinci mengenai aturan mutasi dan hasil pertemuan tertutup dengan Sek-

da. Ia menyampaikan, pertemuannya dengan Sekda terkait up date data jumlah jabatan tinggi yang kosong di Pemkot Mataram. “Ndak ada.

Saya cuman mengup date data kosong saja. Berapa JPT yang kosong,” ujarnya.

Dia membantah jika pertemuannya dengan Sekda terkait rencana mutasi. Katanya, pertemuan itu hanya membahas bagaimana membuat perencanaan pegawai dan melaksanakan undang - undang kedepan.

Senada dengan Nuraida, Sekda Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said mengatakan, kedatangan KASN ke Pemkot Mataram tidak ada kaitan dengan persoalan mutasi. KASN hanya me-

lakukan kunjungan pascadilantik Walikota.

Ditambahkan Makmur Said, kedatangan salah seorang komisioner KASN ini dimanfaatkan untuk berkonsultasi aturan mutasi dan pengisian jabatan kosong.

Dalam waktu tiga bulan ini, Walikota Mataram H. Ahyar Abduh melakukan evaluasi terhadap kinerja pimpinan SKPD, Camat dan Lurah.

Dari hasil evaluasi tersebut nantinya, dijadikan bahan untuk merombak struktural birokrasi di Kota Mataram.

Walikota tidak perlu mengantongi nama - nama pejabat, karena semua sudah dikenal siapa yang loyal atau tidak.

Ada peluang nantinya, pejabat lama akan digeser. (cem)

Pemkot Fokus Penataan Kota untuk Hadapi MTQ Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan kembali menjadi tuan rumah kegiatan berskala nasional.

Pada pertengahan Agustus mendatang, pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) akan difokuskan di Kota Mataram.

Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi tuan rumah, Pemkot Mataram fokus melakukan penataan kota. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan hal ini menjadi salah satu prioritas pihaknya setelah dilantik pada pekan lalu.

“Prioritas kita juga untuk menghadapi MTQ ini,” ujarnya.

Salah satu penataan yang akan dilakukan Pemkot Mataram disampaikan Walikota adalah penataan pedagang kreatif (Suara NTB/fit)

Optimalkan Keamanan

Mataram (Suara NTB) Dinas Pertamanan hingga kini belum mengelola Mataram Water Park (MWP) yang berada di Taman Udayana.

Sebab, Dinas Pekerjaan Umum belum menyerahkan pengelolaan aset.

Pengelolaan MWP oleh Dinas Pertamanan sebelumnya sesuai kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si. Dengan harapan, investor tertarik mengelola setelah beberapa bagian ditata.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, HM. Kemal Islam mengatakan, belum bisa mengelola MWP karena Dinas Pekerjaan Umum belum menyerahkan aset tersebut ke Pemkot Mataram. Secara prosedural, aset yang telah dibangun dikembalikan ke Sekretaris Daerah lalu diinventarisir oleh Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD). Baru kemudian bagian menyerahkan ke instansi teknis. “Bagaimana mau dikelola PU belum menyerahkan ke saya (Dinas Pertamanan, red),” kata Kemal Selasa (23/2).

Pengelolaan oleh Dinas Pertamanan kata Kemal, kemauan dari Penjabat Walikota sebelum dikelola oleh investor. Setelah pergantian Walikota, sejauh ini belum tahu kebijakan selanjutnya. Tapi disampaikan tidak mungkin bangunan yang sudah diserahterimakan akan disia - siakan.

“Itu kan kemauan Penjabat Walikota. Kita belum tahu apa kebijakan selanjutnya,” pungkasnya.

Apabila MWP sudah dikelola oleh Dinas Pertamanan. Pihaknya akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda

lapangan (PKL) yang berada di berbagai titik. Saat ini jajaran Satpol PP Kota Mataram juga mulai gencar melakukan pengawasan dan penertiban PKL khususnya yang ada di jalan-jalan utama Kota Mataram. Penertiban tersebut sebagai salah satu persiapan menghadapi MTQ. Walikota menyampaikan selain penataan PKL, pihaknya juga fokus pada penataan aksesoris kota. “Kita juga akan fokus ke sana sehingga tamu-tamu dari luar itu bisa lihat kota Mataram ini dengan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan selain menuntaskan persoalanpersoalan mendasar di Kota Mataram seperti banjir, kebersihan, infrastruktur, dan lainnya, dalam tiga bulan ke depan pihaknya juga akan memperbanyak program-program yang akan diimprovisasi dalam rangka pembenahan wilayah Kota Mataram. Hal ini menurutnya cukup penting karena banyak agenda

nasional yang akan berlangsung di Kota Mataram.

Selain MTQ tingkat nasional, Kota Mataram juga akan menjadi tuan rumah pertemuan forum anak nasional pada pertengahan tahun mendatang. “Kita dihadapkan dengan berbagai agenda nasional, maka kita perlu kerja kebut dulu dan SKPD juga melalui program-programnya bisa membenahi kota ini sehingga secara visual Kota Mataram menjadi lebih tertata,” jelas Mohan.

Di awal pemerintahannya pada periode kedua ini Mohan mengatakan pihaknya belum bisa intervensi pelaksanaan pembangunan terlalu jauh karena APBD 2016 sudah diketok sebelum ia dilantik.

Program-program yang juga dijanjikan kepada masyarakat pada waktu kampanye Pilkada lalu disampaikan Mohan tak bisa langsung direalisasikan dalam waktu dekat ini.

Pihaknya akan mulai merancang berbagai program baru pada saat pembahasan APBD Perubahan nanti. (ynt)

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, pengelolaan MWP belum diserahkan ke Dinas Pertamanan, karena Walikota ingin menata persoalan

aset yang sudah selesai dibangun oleh SKPD. Bukan saja MWP ujarnya, tetapi Lapangan Malomba dan lain sebagainya juga akan ditata. Inventarisasi aset oleh Pemkot baru kemudian diserahkan ke SKPD. (cem)

Harus Ada Kaderisasi Pejabat Mataram (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., menyerukan perlunya kaderisasi pejabat lingkup Pemkot Mataram. Hal ini tidak lain muaranya untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Kota Mataram. ‘’Pejabatnya jangan yang ituitu saja. Itu keinginan kita,’’ ujar Muhtar kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/2) kemarin.

Ia menyadari bahwa mutasi merupakan hak prerogatif Walikota, namun ia berharap ada perubahan signifikan pada periode kedua duet kepemimpinan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana. Untuk urusan mutasi, Muhtar sangat yakin bahwa Walikota Mataram sudah memahami seluk beluk pejabat-pejabat Pemkot Mataram.

Menurut Muhtar, dengan penempatan pejabat baru, kinerja diyakini akan lebih baik. ‘’Karena orang kalau terlalu lama menduduki suatu jabatan pasti akan bosan,’’ selorohnya. Ia mengingatkan pejabat lingkup

Pemkot Mataram untuk tidak kasak kusuk pada kondisi seperti sekarang ini. ‘’Jangan pas seperti ini kasak kusuk. Nanti kalau sudah definitif melempem lagi,’’ katanya mengingatkan.

Yang jelas, penyegaran memang perlu dilakukan.

Ia khawatir kebosanan akan melanda pejabat yang terlalu lama di jabatan tertentu. Selain itu, politisi Gerindra ini juga berharap AMAN mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Seperti bagaimana mengurangi kemiskinan. ‘’Jadi, kita berharap betul Walikota dan Wakil Walikota turun ke masyarakat,’’ katanya. Menurut Muhtar, periode kedua AMAN ini justru menjadi ajang pembuktian kapasitas keduanya memimpin Kota Mataram lima tahun ke depan. ‘’Kalau Walikota mampu mengangkat perekonomian masyarakat, dari yang miskin menjadi tidak miskin, itu juga akan menjadi amal jariyah beliau,’’ imbuhnya. (fit)

Pemkot Mataram Diminta Lakukan Moratorium Pembangunan Hotel Mataram (Suara NTB) Belakangan ini di Kota Mataram pembangunan hotel cukup pesat. Banyak hotel-hotel baru bermunculan.

Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara pengusaha hotel, Pemkot Mataram diminta untuk melakukan moratorium pembangunan hotel. Hal ini disampaikan Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB, I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB belum lama ini.

Memang disampaikan Lanang, banyak investor yang ingin membangun hotel di Kota Mataram. Dan peran pemerintah adalah memberi imbauan kepada calon investor ini untuk menunda rencana pembangunan hotel di Kota Mataram. Menurutnya pembangunan hotel tidak perlu dihentikan secara total dan berkelanjutan, hanya perlu dimoratorium.

“Dengan kondisi seperti ini perlu direm dulu, bukan distop. Dan pemerintah juga bisa mengingatkan calon-calon investor. Hal ini diperlukan untuk menghindari persaingan bisnis yang tidak sehat, yang merugikan kita semua. Pengusaha juga rugi, pemerintah juga rugi. Tidak perlu distop tapi direm dulu,” jelasnya.

Sebagai salah satu tujuan wisata MICE (meeting, incen-

tive, conference, exhibition), menurut Lanang Patra jumlah hotel dan kamar di Kota Mataram sudah mencukupi. Saat ini jumlah kamar hotel mencapai 3 ribu lebih dengan jumlah hotel mencapai 100 lebih.

“Saya kira untuk sementara ini sudah cukup. Jumlah kamar hotel di Mataram sekitar 3 ribu lebih,” ujarnya.

Lanang juga berharap dengan pemerintahan Walikota dan Wakil Walikota periode kedua ini pembangunan pariwisata di Kota Mataram lebih difokuskan dan ditingkatkan dari sebelumnya. “Kami dari pengusaha hotel ini mengharapkan pembangunan di bidang pariwisata lebih ditingkatkan lagi dari sebelumnya yang memang sudah baik,” ujarnya. Dengan demikian diharapkan angka kunjungan wisata ke Kota Mataram mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Walaupun bukan destinasi utama di NTB, tapi Kota Mataram merupakan pusat perekonomian dan menjadi daerah transit bagi wisatawan.

Wisatawan yang berkunjung ke Lombok Barat maupun Lombok Utara selalu transit dulu di Kota Mataram sebelum melanjutkan perjalanan.

Hal inilah yang menjadi salah satu potensi bagi Kota Mataram dalam pengembangan pariwisata. (ynt)

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Hadapi Gugatan Newmont

Akan Melampaui BPD PEMPROV NTB sedang mematangkan kesiapan menggabungkan delapan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menjadi satu perusahaan. Digadang-gadang, PT. Bank BPR NTB akan melampaui peran dan keberadaan Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang ada di provinsi ini.

Baru-baru ini, seluruh Direktur Utama delapan BPR milik Pemprov NTB bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah melakukan pertemuan yang diinisiasi Biro Perekonomian Setda NTB. Pertemuan tersebut membahas seluruh perangkat yang harus disiapkan, sesuai syarat yang diwajibkan pihak otoritas.

Kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM, Selasa (23/2) beberapa Ranperda dari PD. BPR menjadi PT. Bank BPR NTB secepatnya masuk untuk dibawa ke Dewan. Diperkirakan Maret ini.

Empat Direktur Utama PD. BPR NTB, Direktur Utama PD. BPR Sumbawa, Direktur Utama PD. BPR Lombok Timur, Direktur Utama PD. BPR Lombok Tengah dan Direktur Utama PD. BPR Lombok Barat, didampingi perwakilan DPRD NTB saat ini sedang melakukan study banding ke BPR Jawa Timur, persiapan dilaunchingnya PT. Bank BPR NTB. Bahkan Biro Perekonomian telah mengajukan permohonan langsung kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk menggunakan sebagian lahan eks RSUP NTB dijadikan lahan membangun kantor pusat PT. Bank BPR NTB nantinya.

“Insya Allah sebagian akan diberikan untuk membangun kantor pusat BPR NTB,” kata Manggaukang. Keberadaan BPR NTB ini kedepannya diyakini akan melampauinya BPD yang ada di NTB. Dilihat dari modalnya yang lebih besar dibandingkan Bank NTB. Digadang-gadang BPR NTB ini akan menjadi raja di rumah sendiri. Sebab, selain memiliki kantor cabang tersebar di kabupaten/ kota, jumlah kantor cabang pembantunya tesebar sebanyak 60 unit. Dan dipastikan akan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga level terendah.

Tahun 2015, BPR NTB telah menyalurkan kredit produktif sebesar 68 persen, dan ditargetkan harus menyalurkan kredit produktif sebesar 75 persen dari total kreditnya tahun ini. Kroedit produktif yang disalurkan BPR NTB kata Manggaukang, melampaui kredit produktif yang disalurkan Bank NTB yang hanya 18 persen tahun 2015, menurun dari tahun 2014 sebesar 28 persen.

“BPR inilah yang kita andalkan akan menggerakkan perekonomian masyarakat karena kredit yang disalurkan lebih didominasi kredit H. Manggaukang Raba produktif,” katanya. (bul)

Pemprov NTB Persiapkan Tim

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Biro Hukum akan mempersiapkan tim kuasa hukum, menyusul masuknya surat keberatan yang dikirim manajemen PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) kepada pemerintah daerah, terkait keberatan perusahaan ini membayar pajak kendaraan berat yang dioperasikannya.

“Karena setiap gugatan harus kita tangani, kita tentu siapkan tim untuk hadapi gugatan Newmont,” kata Kepala Biro Hukum Setda NTB, H. Rusman, SH, MH dihubungi Suara NTB, Selasa (23/2).

Menurutnya, pemerintah Provinsi NTB merasa sangat direpotkan menghadapi gugatan manajemen perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Batu Hijau Kabupaten Sumbawa Barat ini. Meski demiki-

an, surat keberatannya telah masuk, dan harus dilayani di pengadilan pajak di Surabaya.

“Kita sangat direpotkan, sangat lelah, dan saya trauma soal gugatan Newmont. Karena ini sudah masuk wilayah kejaksaan, saya tidak bisa memberikan jawaban secara rinci,” katanya ditanya seberapa besar anggaran yang disiapkan pemerintah daerah untuk menghadapi gugatan Newmont setiap tahun. Seperti diketahui, tim kuasa hu-

kum Pemprov NTB harus menghadiri panggilan sidang dua kali dalam sepekan ke pangadilan pajak Surabaya.

Sebelumnya, kalangan DPRD NTB juga menyayangkan sikap keberatan PT Newmont yang setiap tahunnya harus melayangkan surat keberatan membayar pajak alat beratnya. Legislatif sangat menyayangkan itu.

“Kita sayangkan sikap Newmont, tetapi kita tetap menghormati keberatannya

secara hukum. Dan legislatif tetap mendukung sikap Pemprov NTB menolak keberatan Newmont,” kata Wakil Ketua DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M. Comm.

Sementara Kepala Dispenda Provinsi NTB, Dra. Hj. Selly Andayani, M. Si melalui Sekretaris, Abdul Aziz, B. Sc merinci, Dispenda untuk tahun 2015 hanya menarik pajak kendaraan alat berat yang dioperasikan Newmont sebesar Rp 2,3 miliar. Sementara PBBKB-nya, sesuai jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh Pertamina, sejak Januari hingga Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 38 miliar.

Terdapat sebanyak 424 unit kendaraan berat yang

harus ditarik pajaknya.

Meskipun keberatan tetap disampaikan, tetapi kewajiban Dispenda tetap menarik pajak karena sesuai kontrak karya PT. Newmont, perusahaan ini tunduk pada UndangUndang yang berlaku.

“Perusahaan lain tidak ada yang keberatan ditarik pajak kendaraannya. Silakan saja Newmont keberatan,” demikian Abdul Aziz.

Manajer Publik Relation PT. NNT, Rubi Purnomo belum memberikan respon.

Demikian halnya Publik Relation perusahaan ini di NTB, Baiq Idayani dimintai konfirmasinya juga belum memberikan tanggapan, hingga berita ini ditulis. (bul)

LEBIH MAHAL Sejumlah perempuan menurunkan tabung Elpiji 3 kg dari perahu yang bersandar di pelabuhan nelayan Tanjung Luar, Lombok Timur.

Harga elpiji 3 kg di kawasan Gili Maringkik dan Tanjung Luar seharga Rp 25 ribu / tabung, jauh lebih mahal dari Harga Eceran Tertinggi (HET) elpiji 3 kg sampai saat ini berkisar Rp 14.750 sesuai SK Gubernur NTB.

(Ant/Bali Post)

(Suara NTB/bul)

Manajemen PT.DMB akan Dirombak Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mewacanakan akan merombak manajemen PT. Daerah Multi Bersaing (PT. DMB), sebab dinilai tak produktifnya perusahaan daerah ini selama beberapa tahun terakhir.

“Bisa saja dirombak struktur manajemen PT. DMB, sama seperti yang kita lakukan di PT. GNE. Asalkan pemiliknya, KSB, Kabupaten Sumbawa dan Pemprov NTB telah satu suara,” kata Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. H. Manggaukang Raba, MM ditemui di Mataram, Selasa (23/2).

Pemprov memandang, ukuran keberhasilan perusahaan daerah terletak dari seberapa besar sumbangannya kepada PAD. Sayangnya, perusahaan daerah yang dipimpin Direktur Utamanya, Andi Hadiyanto (Ketua KONI NTB) ini hingga kini tak menyetor secuilpun dividen ke pemiliknya. Perombakan manajemen bisa dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB).

Dr. H. Manggaukang menyebut, mestinya manajemen tidak fokus mengelola royalati PT. Newmont yang hingga kini belum dibagi. Harus ada alternatif usaha lain yang dijalankan oleh PT. DMB, sehingga tidak mandek pada kondisin-

ya seperti saat ini.

“Baru-baru ini saya ketemu dan diskusi sama pak Andi Hadiyanto. Tapi pak Andy bilang, sedang kita cari bisnis lain,” katanya pada Suara NTB. Pemprov NTB mendorong untuk dilakukan revitalisasi bisnis PT. DMB. Sebab sesuai aktenya, perusahaan daerah ini bisa menjalankan bisnis lain. Dalam istilah Manggaukang, perusda ini tak boleh hanya “ngodong” royalty dari Newmont untuk dikelola.

“Saya belum tahu persis apa saja aset daerah yang diserahkan untuk dikelola ke PT. DMB. Sejauh ini mengenai pengajuan penyertaan modal juga belum ada. Kalaupun ada, saya mungkin tidak merekomendasikan. Harus kreatif melaksanakan bisnisnya,” demikian ditambahkan.

Sebelumnya, kepada Suara NTB, Direktur PT. DMB, Nurdin memaparkan kondisi PT. DMB dalam beberapa waktu terakhir bisa diibaratkan seperti mati suri. Tahun 2012 hingga tahun 2015, PT. Newmont telah mendeklarasikan diri tak memberikan dividen (keuntungan) kepada pemegang saham, praktis selama kurun waktu tersebut tidak ada dana yang dikelola.

Kendati tidak menyetorkan

dividen, tetapi berdasarkan kesepakatan, MDB (Multi Daerah Bersaing) tetap memberikan dana advance (dana jaminan) kepada DMB sebesar US$ 4 juta. Sayangnya, dana advance sejak 2012 juga tak terima.

Dividen PT. Newmont yang diberikan kepada pemegang saham untuk tahun 2011, hanya diterima dari MDB US$ 1,7 juta, dari yang sebenarnya US$ 8,3 juta. Untuk menggerakkan kembali aktivitas PT. DMB ini, Nurdin mengatakan sedang melakukan perhitungan untuk membuka bisnis lain, yakni bisnis berlatar belakang pariwisata.

Salah satu aset yang akan dikelola adalah lahan seluas 90 are di kawasan Meninting, Lombok Barat. Lahan kosong tersebut pernah diwacanakan untuk membangun hotel. Namun dengan berbagai pertimbangan, bisnis yang kemungkinan akan dilaksanakan adalah menyediakan tempat berlangsungnya pertemuan-pertemuan ataupun acara-acara adat.

PT. DMB sendiri akan menyiapkan segala property yang berkaitan langsung dengan kegiatan adat yang dimaksud. (bul)

PAD Lobar Tidak Mencapai Target Giri Menang (Suara NTB) Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar), mendesak Plt Bupati H. Fauzan Khalid mengevaluasi kepala SKPD yang dinilai kinerjanya buruk. Mengacu hasil capaian fisik dan keuangan tahun lalu, terdapat belasan SKPD yang mendapatkan rapor merah. Khususnya Kepala PPKD, dari target capaian PAD 192 miliar tahun lalu hanya tercapai 85 persen lebih. Kepala PPKD harus dievaluasi, bila perlu direposisi untuk penyegaran.

Sementara itu, Plt bupati membela jajarannya. Menurutnya, tidak ada SKPD rapor merah namun yang ada rapor kuning dan hijau. Ketua Fraksi PDIP, H.L. Muhammad ditemui di kantor dewan menegaskan, Plt Bupati harus mengevaluasi jajarannya yang berkinerja jelek. “Plt Harus evaluasi semua SKPD yang rapor merah tahun kemarin, Jangan sampai dibiarkan begitu saja. Termasuk kepala PPKD ini menurun kinerjanya, makanya harus dievaluasi,” tegas L Muhammad. Menurutnya berbagai indikator penilaian dewan katanya terhadap Dinas PPKD dilihat pencapaian PAD yang merosot dari target hanya terca-

pai 85 pesen. Pencapaian ini dinilainya sangat rendah, sebab potensi pajak di daeerah ini sangat tinggi. Ia menyatakann hasil serapan di lapangan rendahnya capaian ini kemungkinan diduga adanya kebocoran penerimaan pajak dari petugas yang menarik pajak tersebut.

Penyebab lainnya, bisa saja Kadis PPKD sudah jenuh pada jabatannya karena melihat waktunya menjabat cukup lama.

Menurutnya, karena terlalu lama menjabat maka pejabat bisa saja jenuh sehingga kurang inovasi dalam melaksanakan program dinas. Selain itu dari sisi umur Kadis PPKD lumayan tua.

“Kalau sudah terlalu lama digeser saja, diganti dengan yang lebih muda dan enerjik,’” ujarnya.

Menurutnya jabatan kapala PPKD memang perlu dievaluasi mengingat dinas ini muara semua retribusi dan pajak.

Artinya, SKPD terkait yang mengelola keuangan tersebut.

Menurutnya, jika maksimal digarap dinas PPKD, maka PAD bisa mencapai 100 persen bahkan melampui. Dalam hal ini, dia mengkritisi lemahnya pendataan PPKD sehingga data yang dimiliki tidak akurat. Buk-

tinya tegas politisi asal Gerung ini, hasil sidak Dewan ke Senggigi banyak hotel dan vila yang tercatat sebagai WP. Hal ini menurutnya merugikan daerah, karena menggembosi PAD Lobar. Lebih-lebih katanya bila melihat perbukitan di Senggigi dipenuhi bangunan vila yang kian marak saja.

Ia menambahkan, begitu pula SKPD lain yang memperoleh rapor merah. SKPD ini jelasnya haruslah diberi punishment supaya lebih meningkatkan kinerjanya tahun ini.

Menanggapi adanya kritikan dewan tersebut, Kepala PPKD ditemui di Dewan, Selasa (23/2), tak mempersoalkannya. Ia enggan berkomentar jauh soal pencapaian PAD, karena hal itu perlu melihat data. Namun menurutnya, perihal evaluasi adalah hak pimpinan. “Soal evaluasi itu saya serahkan ke pimpinan,” katanya. Terkait kritikan soal pencapaian PAD, menurutnya memang pencapaiannya tahun lalu diakui 85 persen. Hal ini sendiri disebabkan banyak hal. Antara lain dampak perkembangan ekonomi regional maupun dampak melemahnya rupiah dan masalah kejadian erupsi gunung

baru jari sehingga memengaruhi tingkat hunian hotel. “Selain itu dampak kebijakan pelarangan rapat di hotel itu masih berdampak, meskipun sudah tidka berlaku,” imbuhnya.

Plt Bupati H. Fauzan Khalid menegaskan target PAD ini benar-benar harus diseriusi, karena ia mengaku agak sedikit khawatir dengan target PAD tak tercapai tahun ini. Sebab mengacu tahun lalu saja tidak tercapai dengan target lebih rendah, apalagi tahun ini target naik menjadi Rp 218 miliar. Hal inilah katanya yang dikhawatirkan tak tercapai. Untuk meningkatkan PAD ini, ia meminta SKPD terkait untuk membuat tim terpadu yang diketuai Sekda. Nantinya Sekda akan memberikan arahan ke PPKD selaku leading sector.

PPKD akan memberikan semacam terobosan dan mengawasi pencapaian tersebut. Beberapa terobosan yang perlu dilakukan SKPD jelasnya, salah satunya menaikkan PBB dengan menggunakan sistem zonasi. Ia juga meminta agar PPKD melakukan pendataan wajib pajak (WP) baru PBB. Sebab menurut Plt Bupati masih banyak WP yang belum tardata. (her)

Bank Indonesia Turunkan Suku Bunga Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan bank (BI Rate) dari 7,25 persen menjadi 7 persen. Artinya, perbankan idealnya menurunkan suku bunga kreditnya agar masyarakat tak begitu terbebani.

Belakangan tingginya suku bunga bank ini benar-benar dikeluhkan oleh nasabah bank di NTB. Terutama suku bunga Kredit Perumahan (KPR) yang mencapai 13 persen oleh salah satu perbankan milik negara.

Tingginya suku bunga bank umum dalam negeri memicu harapan agar bank-bank asing secepatnya masuk ke NTB. Karena bank asing dianggap suku bunganya rendah.

“Gila, suku bunga bank di sana sampai 13 persen, ndak kuat kita. Kita fikir-fikir saja untuk pindah ke bank lain yang suku bunganya lebih kecil,” kata Doni, salah satu kreditur KPR Bank BTN dalam sebuah diskusi.

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Prijono, Selasa (23/2) mengatakan, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI pada 17 dan 18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan BI Rate sebesar 25 basis points

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Prijono

Yusri

(bps) menjadi 7 persen, dengan suku bunga Deposit Facility menjadi sebesar 5 persen dan Lending Facility menjadi sebesar 7,5 persen.

BI juga memutuskan untuk menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah sebesar 1 persen, dari 7,50 persen ke level 6,5 persen, berlaku efektif sejak 16 Maret 2016 yang diperkirakan akan menambah likuiditas perbankan nasional sebesar Rp 34 triliun.

Menurutnya, di sisi perekonomian global, pemulihan ekonomi berisiko terus melemah. Sementara itu, risiko di pasar keuangan global yang bersumber dari kemungkinan kenaikan Suku Bunga Kebija-

kan Bank Sentral Amerika Serikat (AS) atau Fed Fund Rate (FFR), semakin mereda. Pemulihan ekonomi AS masih tertahan seiring dengan konsumsi yang masih lemah, perbaikan sektor perumahan yang melambat dan sektor manufaktur yang masih terkontraksi. Pasar komoditas harga minyak dunia diperkirakan cenderung menurun, akibat meningkatnya supply dan melemahnya permintaan. “ Awal 2015 BI Rate ditetapkan sebesar 7,25. Sekarang diturunkan lagi jadi 7 persen. Kenapa BI mengambil kebijakan seperti ini, agar perekonomian bisa terdongkrak dan masyarakat bisa lebih banyak mengakses kredit bank,” kata Prijono.

Ditanya apa tak sia-sia menurunkan BI rate tanpa penurunan suku bunga dari bank? Prijono mengatakan, idealnya suku bunga bank harus turun. Tetapi, butuh waktu. BI tetap berharap seluruh bank umum mengacu pada BI rate.

Terpisah, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri mengungkapkan, OJK mendorong agar perbankan menurunkan suku bunga, mengacu pada BI rate. Penurunan suku bunga bisa dilakukan minimal tiga bulan setelah BI rate ditetapkan.

“Suku bunga bank bisa dipastikan turun. Tergantung kesiapan bank,” kata Yusri. BI rate merupakan suku bunga acuan, OJK juga sudah mengimbau agar perbankan menurunkan suku bunganya.

Penurunan suku bunga kredit diawali dengan penurunan suku bunga dana (pinjaman).

Sepanjang suku bunga dana belum diturunkan, tentunya akan sulit menurunkan suku bunga kredit. Saat suku bunga kredit bank rata-rata 11 persen sampai 13 persen. Dengan suku bunga deposito sebesar 7 persen sampai 9 persen (diatas BI rate). (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Halaman 4

Kelanjutan Kasus Dermaga Gili Kondo

Polisi Pelajari Dokumen Hasil Penggeledahan Selong (Suara NTB) Penyidik dari Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lombok Timur (Lotim) terus mempelajari sejumlah dokumen yang telah disita dari hasil penggeledahan di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim, Senin, (22/2) lalu. Sejumlah dokumen yang disita dijadikan sebagai barang bukti tambahan terkait dugaan korupsi dalam proyek Dermaga Apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia.

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/2), Kapolres Lotim, AKBP. Karsiman, SIK, MM melalui Kasat Reskrim Polres Lotim, AKP. Haris Dinzah, SH,SIK, mengatakan, dalam penggeledahan yang dilakukan itu. Penyidik menyita belasan dokumen yang berkaitan dengan pengadaan dan pengerjaan proyek Dermaga Apung di Gili Kondo tahun 2012 lalu. Pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen yang telah disita dilakukan secara teliti dan dinilai berkas tersebut sudah cukup untuk secepatnya kasus itu dilimpahkan.

“Sejumlah dokumen yang telah kita sita dari hasil

penggeledahan kemarin, (Senin, red) saat ini sedang kita pelajari secara teliti. Buktibukti tambahan dari dokumen itu sudah cukup sebagai bukti tambahan,”jelasnya.

Seiring dengan dipelajarinya sejumlah berkas yang telah disita itu, lanjut Haris, pemeriksaan lanjutan terhadap Camat Selong sebagai salah satu tersangka hingga saat ini masih dilakukan. Camat Selong ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut atas keterlibatannya dalam pengerjaan proyek senilai Rp 446 juta. Di mana, ketika proyek APBN ini dikerjakan, SN menjabat se-

bagai Kepala Bidang Perhubungan Laut pada Dishubkominfo Lotim sekaligus SN bertindak selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sementara, untuk diketahui dua orang yang sudah ditahan oleh aparat kepolisian terkait kasus dugaan korupsi proyek dermaga Apung Gili Kondo Kecamatan Sambelia itu, yakni Asisten II Setda Lotim, HSW selaku Kepala Dishubkominfo Lotim pada tahun 2012 lalu yang juga PPK dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ketika proyek itu dikerjakan serta pihak rekanan HS yang ditahan pada hari Kamis, (11/2) lalu. (yon)

(Suara NTB/yon)

MASUKKAN BERKAS - Penyidik dari Unit Tipikor Satreskrim Polres Lotim saat memasukkan berkas kasus dugaan korupsi ke dalam bagasi mobil yang disita dari Dishubkominfo dibawa ke Mapolres Lotim. Senin (22/2) lalu. Saat ini, sejumlah berkas sedang dipelajari penyidik.

Sulit Wujudkan Visi Misi

Wabup KLU Sarankan Sekdis Dukcapil Mundur

Kedepankan Preventif DINAS Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) mencatat jumlah terpapar kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) 160 orang. Tiga di antaranya sudah meninggal. Melihat kasus itu, Komisi II DPRD Lotim menganggap sudah cukup berbahaya.

Komisi II yang membidangi kesehatan dan pendidikan ini menyarankan agar mengedepankan langkah preventif.

“Langkah preventif ini paling utama,” ujar Ketua Komisi II DPRD Lotim H. L. Hasan Rahman saat ditemui di Selong, Selasa (23/2).

Sekretaris DPD II Partai Golkar ini mengatakan semua instansi terkait harus segera bersinergi. Bagaimana mereka bergerak melakukan pencegahan sejak dini. Langkah preventif dimaksudkan adalah penataan lingkungan bersih, sosialisasi pola hidup sehat dan bersih. Sosialisasi bisa melibatkan pemerintah desa, kepala lingkungan atau kepala dusun (kadus) dan puskesmas sebagai garda terdepan. Sementara Dikes diharapkan bisa berkooordinasi dengan lintas sektoral.

Diakuinya, pihaknya sangat atensi terhadap masalah DBD. Tingginya jumlah temuan menunjukkan kasus sudah cukup berat dan perlu perhatian serius dari semua pihak. Komisi II DPRD Lotim pun siap turun ke lapangan mengecek langsung kondisi ril di lapangan. “Kita akan lihat kondisi ril di lapangan,” katanya.

Pihaknya yakin masih banyak kasus lainnya yang belum dicatat dan belum terdeteksi. Tidak jarang juga banyak yang belum paham, karena dianggap demam biasa.

Setelah sembuh lalu berobat lagi tetap dikatakan demam biasa. Akan tetapi keesokan harinya ditemukan meninggal. (rus) H.L. Hasan Rahman

Tanjung (Suara NTB) “Menyerah sebelum berjuang.” Ungkapan tersebut rupanya pantang didengar oleh Kepala Daerah Lombok Utara saat ini, Dr. Najmul Akhyar, SH.MH, Sarifudin, SH, (NASA). Alih-alih berpikir dan mencari formula terbaik dalam mengartikulasi visi misi, oknum pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil justru terkesan bingung, bahkan pesimis akan mampu merealisasikan rencana pelayanan NASA di SKPD tersebut.

Salah satu agenda pelayanan yang sebelumnya disampaikan Najmul - Sarif di hari pertama masuk kerja adalah, misi nomor 3, yaitu Percepatan Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan strategi pada poin 9 berbunyi “Melaksanakan pelayanan publik dengan standar pelayanan prima (antara lain inovasi pelayanan Akta Kelahiran langsung di tempat/layanan kesehatan/persalinan, pelayanan KTP dari desa). Belum lagi visi misi dipahami dan dijalankan secara seksama, kuping Wabup KLU, Sarifudin, sudah dibuat merah oleh Pejabat Dukcapil.

“Kalau memang program kami tidak didukung, saya sarankan lebih baik pejabatnya mengundurkan diri,” ujar Sarifudin ketus.

Kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/2), Wabup mengaku amat kecewa dengan sikap tidak komit yang ditunjukkan Pejabat Dukcapil KLU. Pasalnya, yang bersangkutan justru menyangsikan bagaimana implementasi dari pro-

(Suara NTB/dok)

Draf Revisi Perda Zakat

Pertegas Aturan Pengelolaan

Rubain dapat dipahami. Pasalnya, kebanyakan orang tua si anak belum menyiapkan nama anak yang harus dicatat dalam akta. Sebagian besar masyarakat KLU, umumnya harus menggelar ritual atau acara adat seperti akikah. Di beberapa kelompok masyarakat, acara ini disebut “Buang Awu” (bahasa Sasak Dayan Gunung) atau sebutan lain oleh kelompok masyarakat lain.

Untuk acara dimaksud, biasanya dilajukan seminggu setelah melahirkan. Pada acara itulah, anak baru diberikan nama. “Kendalanya ada pada kebiasaan masyarakat dan cara berpikir masyarakat. Di masyarakat, mereka harus melakukan ritual lebih dulu baru memberikan nama, jadi tidak sama dengan masyarakat berpendidikan,” ujar Rubain.

Rubain tampaknya harus memberi klarifikasi kepada bupati dan wakil bupati.

Mengingat di KLU juga, sebagian masyarakatbterutama yangg tinggal di pedalaman diduga masih ada yang melahirkan di rumah. Artinya, untuk mereka ini tidak mungkin langsung terdata di di Dikes, sehingga praktis tidak bisa langsung dikoordinasikan dengan Dukcapil.

Meski mengaku sulit, namun Rubain membantah pesimis menjalankan visi misi tersebut. Ia hanya mengisyaratkan, antara lintas SKPD yang berkenaan dengan akta harus duduk bersama agar menemukan formulasi yang tepat untuk merealisasikan visi misi pemerintah daerah saat ini. (ari)

(Suara NTB/ari)

KETERANGAN - Sarifudin saat memberikan keterangan pada wartawan saat sidak di salah satu SKPD beberapa waktu lalu.

Tanjung (Suara NTB) Apes dialami Juliati (34 tahun). Senin (22/2), uang senilai Rp 13 juta yang disimpannya di jok sepeda motor merk Vario, diduga dicuri tak berselang lama usai diparkir di halaman Apotek Rania, Tanak Song, Tanjung.

Kapolsek Tanjung, AKP M. Purna, Selasa (23/2), mengungkapkan warga Dusun Aur Kuning, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan itu langsung melapor ke polisi usai mendapati jok motornya dibobol maling.

Kronologi kejadian, Juliati, usai menarik uang tunai di salah satu bank swasta di Tanjung berniat membeli obat di apotek tersebut. Di halaman apotek, ia memparkir sepeda motornya dengan disaksikan juru parkir apotek.

Tak sampai 10 menit memperoleh obat, korban kembali. Namun betapa kagetnya tatkala mendapati uang yang disimpan di jok motornya tidak ada.

“Kejadiannya hari Senin kemarin, sekitar pukul 12.30 Wita. Dugaan kita, korban sudah dibuntuti dan langsung dieksekusi di halaman parkir apotek,” ujar Purna.

Purna menyebut, dari kronologi kejadian pelaku melancarkan aksinya tidak dalam hitungan menit, melainkan detik.

Karena jeda waktu dari korban membeli obat dan kembali lagi ke motornya tidaklah lama. Lagipula, halaman parkir apotek Rania praktis membelakangi para konsumen apoteker saat berbelanja.

Pelaku disebutkan membobol jok motor korban menggunakan kunci T. Kapolsek juga mengakui, pelaku awalnya sempat terlihat oleh petugas parkir. Hanya saja, petugas parkir mengira pelaku adalah suami korban.

“Kita sudah olah TKP dan menghimpun keterangan dari korban dan saksi-saksi di sekitar lokasi. Kasus ini masih kita dalami dan kita cari tahu siapa pelakunya,” sambung Purna.

Pencurian di siang bolong, terlebih dilakukan di tempat ramai tergolong nekat dilakukan pelaku. Sebab jika ketahuan sedikit saja, pelaku bisa saja menjadi bulan-bulanan massa yang ada di lokasi sekitar.

Untuk memastikan keamanan di wilayah Tanjung, Kapolsek menegaskan pihaknya akan berusaha mendalami kasus ini. Kasus ini merupakan salah satu bentuk gangguang kamtibmas yang meresahkan masyarakat. (ari)

PMI Klaim Stok Darah di Lotim Surplus Selong (Suara NTB) -

Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Lombok Timur (Lotim) menegaskan stok darah yang dimiliki beberapa waktu terakhir ini kelebihan alias surplus. PMI menilai, surplusnya ketersediaan stok darah yang dimiliki, karena kesadaran masyarakat Lotim yang melakukan donor darah dewasa ini terbilang cukup tinggi.

Kepala Tata Usaha PMI Cabang Lotim, Ahyanto pada Suara NTB, mengaku, sebelumnya, PMI Lotim hanya mampu menyediakan sekitar 400 kantong darah dalam satu bulan.

Jumlah tersebut, katanya, terlalu sedikit dan selalu mengalami kekurangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat per bulannya. Akan tetapi, untuk saat ini ketersedian kantong darah di PMI Lotim selalu mengalami kelebihan atau surplus. Dalam jangka waktu satu bulan, PMI Lotim mampu menyediakan sebanyak 500-600 kantong darah.

“Beberapa waktu terakhir ini kita mengalami surplus ketersediaan stok darah yang sewaktu-waktu bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Surplus ini tentunya tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendonorkan darahnya,” ujar Ahyanto.

(Suara NTB/yon)

Ahyanto Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendistribusian darah yang dimiliki, pihaknya bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Lotim. Sehingga, masyarakat yang memiliki kartu BPJS bisa mendapatkan darah yang dibutuhkan di PMI Lotim secara gratis.

“Kalau yang tidak memiliki karti BPJS, mereka membeli dengan harga Rp 200 dengan satu kantong darah berisi 300 CC. Itupun untuk biaya pembelian kantong dan perawatan darah selama berada di PMI Lotim. Kalau darahnya tidak diperjualbelikan, karena masyarakat yang mendonorkan darahnya juga secara ikhlas,” sambungnya. (yon)

Penataan Objek Wisata

BPPD: Tidak Sekadar Membangun Infrastruktur Fisik

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) DPRD Lombok Timur (Lotim) mulai membahas Peraturan Daerah (Perda) inisiatif. Salah satunya merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Zakat. Ketua DPRD Lombok Timur (Lotim) H. M. Khaerul Rizal, menjelaskan, usulan revisi Perda Zakat ini dari Komisi I. ‘’Salah satu yang prinsip, dalam draf revisi Perda tersebut makin mempertegas aturan pengelolaan zakat,’’ ujarnya menjawab wartawan usai sidang, Selasa (23/2).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, Perda Zakat yang lama dinilai sudah lama usang. Sehingga revisi dipandang sangat perlu dilakukan. Antara lain, pascalahirnya Undang-undang tentang Zakat dikatakan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) berubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Dalam draf Perda Zakat, akan diatur nantinya sistem pengangkatan kepengurusan di tubuh Baznas. Selain itu, diatur juga bagaimana laporan pertanggungjawaban dari pengurus. Termasuk menyangkut mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pengurus.

Pada perda yang lama dinilai masih bebas dalam hal mendistribusikan zakat. Hal ini disebabkan belum ada aturan yang tegas. Berikut menyangkut amil zakat juga akan turut diatur dalam Perda. “Adanya revisi Perda ini akan membuat tidak sebebas yang dulu,” urainya.

Di tingkat desa, katanya akan ada Lembaga Amil Zakat juga yang akan dibentuk. Lebih jauh tentang isi Perda itu katanya dewan Lotim belum mendalami. Sekilas memang menyebut ada sanksi pidana juga dicantumkan dalam Perda jika ditemukan ada penyimpangan. “Pengelolaannya diarahkan untuk apa saja harus jelas,” imbuhnya.

Menurutnya, pada prinsipnya, Perda revis ini juga mengatur tentang hak-hak dari orang yang berzakat. Dewan Lotim siap akan membedah lebih jauh. Rabu ini, katanya Badan Musyawarah Dewan akan membahas khusus tentang rencana tindak lanjut pembahasan Raperda Revisi Pengelolaan Zakat.

Pada tahap pertama pembahasan, lanjutnya, tidak melibatkan eksekutif. Tahap kedua nantinya, katanya akan mengundang eksekutif. Diketahui dalam pembahasan kemarin, tidak satu pun terlihat jajaran eksekutif. “Kita tetap akan melibatkan eksekutif, karena Perda itu adalah produk DPR dan pemerintah,” tandasnH. M. Khaerul Rizal ya. (rus)

gram yang dihajatkan tersebut.

Sarifudin berpandangan, 42 program yang telah disusun merupakan konsep bagaimana mewujudkan pembangunan dan pelayanan secara cepat dan tepat. Termasuk pemberian akta kelahiran kepada anak atau orang tua anak yang baru melahirkan. Hal ini didasari masih banyaknya keluhan bahkan kesulitan para orang tua, karena tidak memiliki akta kelahiran anak. “Belum kerja saja sudah ragu melaksanakan. Itu sama artinya dia tidak mendukung program kami,” tuding Sarif.

Menyikapi pesimisme yang ditunjukkan Sekdis, Rubain itu, Wabup menegaskan akan memanggil yang bersangkutan. Kemungkinan besar, Rubain akan diminta memberi klarifikasi atas pernyataannya, sekaligus ditanya komitmennya dalam menjalankan seluruh program khususnya yang ada di Dukcapil.

Sementara terhadap pejabat di SKPD lain, Wabup mengimbau agar 42 program segera dicerna dan diimplementasikan dalam masa 99 hari pertama masa pemerintahan Najmul Sarif. Sebab jika terkesan tidak mampu, maka pejabat terkait wajib mendapat evaluasi.

Di tempat terpisah, Sekdis Dukcapil KLU, H. Rubain, kepada wartawan mengutarakan implementasi pemberian akta kelahiran begitu selesai melahirkan memang cukup sulit untuk dilakukan. Namun demikian, bukan berarti pihaknya tidak menjalankan visi misi pemerintah daerah.

Letak kesulitan pemberian akta selepas melahirkan versi

Ditinggal Beli Obat, Uang di Jok Motor Diembat Pencuri

Selong (Suara NTB) Kegiatan pembangunan penataan objek-objek wisata yang dilakukan tidak sekadar pembangunan infrastruktur fisik semata. Inftrastuktur pariwisata yang dibangun harus mengedepankan nilai-nilai.

Seperti pembangunan inftrastruktur di kawasan Pusuk Sembalun yang bersumber dananya dari Tugas Pembantuan (TP).

Pascapembangunan infrastruktur ini, harus dibarengi dengan perencanaan ke depan. Siapa selanjutnya yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan,’’ ujar Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur Widiyanto kepada Suara

NTB di Selong, Selasa (23/2).

Ia menjelaskan, pembangunan yang dilakukan basisnya adalah penguatan nilai.

Pembangunan penataan objek wisata harus memiliki dampak yang kuat terhadap penguatan nilai kelokalan. “Sarana infrastruktur telah dibangun, lalu siapa yang selanjutnya bertanggung jawab,” tanyanya.

Pada aspek pemeliharaan terhadap aset-aset ini dinilai paling penting. Tidak sekadar membangun lalu ditinggal begitu saja tidak terurus. Kawasan Pusuk merupakan salah satu kawasan yang indah ditunjang dengan tambahan infrastruktur yang bagus.

Pembangunan infrastruktur senilai Rp 2 miliar di kawasan ini tidak bisa dirampungkan oleh rekanan. Tingginya atensi pemerintah daerah untuk pembangunan pariwisata, proyek tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya mengatakan, sisa dana pembangunan Rp 200 juta dari dana yang dialokasikan.

Widiyanto menambahkan, dalam pengelolaannya ke depan diyakini Disbudpar Lotim telah memiliki perencanaan yang matang terkait hal itu. “Saya kira Budpar sudah memikirkan itu

cara-cara melakukan pemeliharaan infrastruktur,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Pemkab Lotim sangat diapresiasi karena telah memberikan perhatian serius dalam pembangunan pariwisata. Fakta itu dilihat dari perhatian Bupati Lotim dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar untuk penataan Dusun Limbungan Desa Prigi.

Menurutnya, penataan Limbungan ini tidak saja pada aspek fisik monumental bangunan, tapi ada nilai kearifan lokal. Nilai masyarakat Sasak dan nilai-nilai yang tumbuh subur di tengah masyarakat adat.

Masyarakat hidup dengan

alam. “Jaga nilai tersebut dan kewajiban pemerintah membantu menjaganya,” imbuhnya.

Anggaran Rp 2,5 miliar diakui tidak cukup untuk menata dan membantu cagar budaya. Akan tetapi dari alokasi anggaran yang ada itu bisa mengawali dan menjadi pondasi penataan desa adat.”Kita ingin infrastruktur terintegrasi dengan penguatannilai.

Dari segi bangunan tetap mencerminkan keaslian tanpa merubah konsep dengan memperkuat tradisional. Bila perlu, minta Budpar melakukan studi banding ke kampung adat yang lebih dulu berhasil sukses menata kampong sebagai destinasi wisata,” demikian ucapnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Wagub Minta Pemda Lobar Serius Tangani Gizi Buruk

KAPOLRES Lombok Tengah (Loteng), AKBP Nurodin, SIK.M.H., memastikan pihaknya tidak akan pilih kasih ataupun tebang pilih dalam menindak anggotanya yang terjerat kasus hukum. Termasuk terhadap dua anggota Sabhara Polres Loteng yang diduga tersangkut kasus narkoba.

“Perlakuan sama, sesuai proses dan ketentuan yang ada,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., via pesan singkat kepada Suara NTB, Selasa (23/2).

Saat ini Polres Loteng masih menunggu proses hukum terhadap dua anggota Sabhara tersebut. Seperti apa hasil dari proses hukum itu nantinya, barulah pihaknya bisa menentukan sikap dan kebijakan. Dalam hal ini, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, tanpa aturan dan mekanisme yang berlaku. Pihaknya pasti akan bertindak jika memang anggota bersangkutan terbukti bersalah.

Disinggung sanksi yang akan dijatuhkan kepada kedua anggota bersangkutan, Nurodin kembali menegaskan semua tergantung pembuktian hukumnya. “(Sanksinya) tergantung tergantung pembuktiannya. Tapi memang maksimal (sanksinya) bisa sampai kepada proses pemecatan,” tambahnya.

Untuk proses hukumnya saat ini masih ditangani oleh Polda NTB. Karena memang kasus narkobanya berlangsung diwilayah Kota Mataram. Dan, yang melakukan penangkapan anggota Polda NTB dan bukan anggota Polres Loteng. Sementara Polres Loteng hanya menangani dugaan pelanggaran disiplinnya. “Untuk dugaan pelanggaran disiplin oleh anggota bersangkutan, memang sedang kita tangani,” pungkas mantan penyidik Reskrimsus Polda NTB ini. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si, mengaku prihatin dengan banyaknya penemuan balita gizi buruk di daerah, khususnya di Lombok Barat (Lobar). Apalagi, ada dua balita gizi buruk asal Lobar yang meninggal.

Karena itu, Pemda Lobar diminta serius menangani masalah gizi buruk.

“Khusus Pemda Lobar selalu terdapat di daerah ini memang sulit dihilangkan, karena itu pemda harus cari benar pola penanganan, latar belakang masalah, sehingga menyebabkan gizi buruk. Hal ini harus segera diidentifikasi,” kata wagub ditemui di Labuapi usai pencanangan Kampung KB, Selasa (23/2).

Menurut Amin, pemda harus memiliki pola penanganan yang pas untuk menangani gizi buruk. Pemda harus

mencari akar masalah dan latar belakang keluarga penderita, sehingga anaknya mengalami gizi buruk. ''Perlu diidentifikasi permasalahan ini untuk bisa mengatasi masalah gizi buruk yang kian merebak saja di Lobar,'' ujarnya.

Adanya balita gizi buruk kata Amin sangat ironis. Pasalnya hal ini bertolak belakang dengan keberhasilan pemda meningkatkan perekonomian yang tinggi, kemudian daerah ini menuju kedaulatan pangan.

Secara umum, jelasnya, jika sudah menuju kedaulatan pangan, maka pangan untuk masyarakat cukup. Namun anehnya, masih ada balita yang mengalami gizi buruk.

Artinya kata Amin, ada masalah yang tidak beres, sehingga terjadi gizi buruk.

Dalam penanganan balita gizi buruk, ia juga meminta SKPD di Lobar khususnya Dikes mengoptimalkan petugas bidan dan kader posyandu yang tersebar di desa-desa.

Bidan desa ini, jelasnya, harus menyebar merata, jangan menumpuk di satu wilayah.

Menurut temuannya di lapangan, bidan desa ini justru numpuk di satu wilayah perkotaan saja. Sedangkan daerah pedesaan jarang. Selain itu, kader posyandu juga harus diaktifkan untuk memaksimalkan pemantauan dan penanganan di lapangan. Ia juga meminta agar sarana dan prasarana kesehatan di pedesaan dibangun lebih memadai supaya pelayanan bisa lebih maksimal.

Sementara itu, Kadis Kesehatan Lobar, Rahman Sahnan Putera menyatakan berdasarkan data hingga bulan Februari ini ada enam kasus balita gizi buruk. Jumlah kasus ini leb-

ih rendah dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama sebanyak 8 kasus gizi buruk. “Gizi buruk di lobar tahun ini pada periode Februari ada 6 kasus, dibandingkan tahun lalu jauh lebih tinggi sebanyak 8 kasus,”sebutnya.

Menurutnya, kasus gizi buruk ini disebabkan beragam faktor, selain masalah penyakit penyerta, contohnya ketika balita sehat mengalami diare, kalau tidak mendapatkan tata pelaksanaan diare yang baik maka 3-4 hari akan mengalami gizi buruk. Gizi buruk juga bisa terjadi karena sejak lahir, karena ibunya anemia maka lahirlah bayi berat badan lahir rendah. “Itu juga menjadi gizi buruk,” ujarnya. (her)

Jabatan Sekda Loteng Berakhir Agustus Praya (Suara NTB) Masa bakti Drs. H.L. Supardan, MM, sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal berakhir bulan Agustus mendatang, karena akan memasuki purna bakti. Namun Pemkab Loteng sampai saat ini belum melakukan persiapan apapun untuk mengisi jabatan tertinggi di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini.

“Kita belum ada persiapan untuk itu,” tegas Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, kepada wartawan, Selasa (23/2).

Pihaknya belum berpikir ke arah tersebut, karena waktu yang tersedia masih cukup panjang, sehingga pihaknya lebih fokus kepada persoalan lainnya dari pada memikirkan persiapan pergantian posisi Sekda Loteng.

Terpisah, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., menegaskan kalau masa baktinya akan berakhir pertengahan tahun ini. Sesuai aturan Aparat Sipil Negara (ASN) yang baru masa pensiun PNS untuk pejabat eselon II ke atas sampai 60 tahun dan tidak ada istilah perpanjangan lagi.

Ia berharap dengan pergantiannya nanti, maka proses regenerasi di tubuh birokrasi Loteng bisa berjalan. Menurutnya, tidak baik juga kalau ada pejabat yang terlalu lama menduduki posisi yang sama, karena akan bisa menghambat proses regenerasi itu sendiri. (kir)

(Suara NTB/her)

SALAM - Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid disalami oleh dewan usai sidang paripurna pengusulan Plt Bupati Lobar menjadi bupati definitif, Selasa (23/2).

Fauzan Khalid Resmi Diusulkan Jadi Bupati Definitif Giri Menang (Suara NTB) DPRD Lombok Barat (Lobar) resmi menggelar sidang paripurna pengusulan pemberhentian wakil bupati dan pengangkatan Plt Bupati Lobar menjadi bupati definitif, Selasa (23/2). Setelah resmi diusulkan menjadi Bupati oleh Dewan, Fauzan Khalid pun tinggal menunggu SK penetapan dari Mendagri. Proses SK ini keluar tergantung di provinsi selaku pihak berwenang melanjutkan ke Mendagri.

Sidang paripurna yang dimulai sekitar pukul 13.00 lebih, dipimpin langsung Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun dihadiri wakil ketua lengkap dan 38 anggota dewan. Hadir

Kriteria Cawabup Harus Mampu Jaga Keharmonisan dan Melengkapi Lombok Barat (Lobar) segera memiliki pemimpin baru, menyusul DPRD resmi menggelar paripurna pengusulan pengangkatan penetapan H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sebagai bupati. Masyarakat pun menaruh harapan besar di pundak Fauzan untuk membawa Lobar lebih baik ke depan. Begitu juga, jika bupati memilih wakilnya diharapkan memilih wakil yang mampu menjaga keharmonisan dan saling melengkapi satu sama lain.

pula Plt Bupati Lobar beserta jajarannya. Ketua DPRD Lobar, Hj Sumiatun dalam penjelasannya menegaskan rapat paripurna pengusulan pemberhentian wakil bupati dan pengangkatan Plt Bupati Lobar menjadi bupati definitif bertujuan untuk mengefektifkan dan mengoptimalkan jalannya roda pemerintahan Kabupaten Lobar. Sebab selama bupati berhalangan, tugas bupati dilaksanakan oleh Wakil Bupati Lobar. “Kondisi ini tentu tidak efektif dan mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Lobar,” jelasnya.

Dikonfirmasi usai paripur-

na Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid menyatakan setelah paripurna ini dirinya hanya menunggu turunnya surat keputusan (SK) dari Mendagri melalui Gubernur NTB. Tentunya, kata dia, surat dari Mendagri melalui Gubernur NTB itu mengacu pada surat usulan dari DPRD Lobar. “Surat pengusulan ini kan di kirim ke Mendagri. Saya hanya menunggu itu,” jelasnya.

Ia belum bisa berkomentar lebih jauh perihal kapan pelantikannya, hal ini tergantung proses SK Mendagri. Jika SK itu sudah turun, dirinya akan mengikuti pelantikan yang nantinya akan dilaksanakan di Kantor Gubernur NTB. (her)

Orang Tua Bercerai

Kondisi Penderita ’’Hydrocephalus’’ di Labuapi Butuh Perhatian Giri Menang (Suara NTB) Kondisi balita Wira Sabandi (5) asal Desa Telaga Waru Kecamatan Labuapi menderita penyakit hydrocephalus sangat memprihatinkan. Kondisi balita ini diperparah oleh perawatan yang dilakukan seadanya, lantaran orang tua balita ini bercerai. Ia pun ditinggal oleh ibu dan bapaknya, karena sama-sama telah menikah.

Balita malang ini dititip di rumah neneknya yang tergolong keluarga tak mampu, sehingga tak punya biaya untuk berobat.

Ketika dikunjungi ke rumahnya oleh istri Plt Bupati Lobar yang juga Ketua TP PKK Lobar, Hj. Haeratun Fauzan Khalid bersama TP PKK, termasuk istri Kepala Bappeda, didampingi Asisten I Setda Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih dan Kadis Kesehatan Rahman Sahnan Putera di Labuapi, keluarga balita ini mengaku tak punya biaya untuk mengobati anaknya.

Pengakuan Wira, Mahuri menyatakan cucunya mengalami pembesaran kepala sejak berumur 2 bulan. “Awalnya cucu saya panas tinggi, lalu kepalanya lentur tidak keras, seperti berisi cairan makin lama makin besar,” tuturnya.

Anak ini, lanjutnya, lahir normal di Puskesmas Labuapi 5 tahun lalu. Gejala pembesaran kepalanya mulai terlihat pada umur dua bulan, sebelum kepalanya membesar Wira sempat mengalami panas tinggi. Lalu ibunya membawanya ke puskesmas, tak lama di puskesmas lalu dirujuk ke rumah sakit provinsi. Di rumah sakit provinsi, cucunya ini memperoleh perawatan intensif selama tujuh hari. Kata

(Suara NTB/her)

KUNJUNGI - Wira Sabandi, anak penderita hydrocephalus saat dikunjungi istri Plt Bupati, Hj. Haeratun bersama tim PKK dan Dikes Lobar, Selasa (23/2). dokter rumah sakit jelasnya, cucunya mengalami tumor di bagian kepala, sehingga menyebabkan kepalanya membesar. Karena merasa tak ada kepastian penanganan dan tak ada perubahan pada cucunya, saat itu cucunya pun dibawa pulang. “Selama dirawat di sana, cucu saya tak mengalami perubahan,”akunya.

Kondisi anak ini makin tak terurus, karena ibunya menikah lagi.

Balita ini pun dititip di rumahnya.

Selama hampir 2 tahun ibunya menikah dan meninggalkannya, ia merawat cucunya sendiri di rumah dengan makanan dan obat seadanya. Ia sendiri mengaku tak punya biaya membeli obat, sehingga cucunya jarang diobati.

Apalagi membeli susu dan makanan untuk cucunya ia tak mampu. Ibu dan bapaknya sesekali saja memberi uang ke anaknya.

Bahkan bapaknya hanya 4 kali sebulan datang melihat anaknya.

Berbeda dengan ibunya, lebih sering datang dan memberikan

uang hanya Rp 5 ribu.

Sementara itu, Ketua TP PKK Lobar, Hj Haeratun Fauzan Khalid, menyatakan, pihaknya akan berupaya membantu memfasilitasi pengobatannya. “Insya Allah kami akan membantu, bekerjasama dengan Dikes,” katanya.

Menurutnya, program PKK memang turun langsung ke masyarakat, tidak saja ketika ada masalah. Selain bekerjasama dengan SKPD, secara pribadi juga PKK memberikan bantuan. Termasuk kaitan dengan perbaikan tempat tinggal nenek balita juga akan diupayakan dibantu melalui perbaikan rumah melalui program BPMPD. Kepala Dikes Lobar, Rahman Sahnan Putera, menambahkan, pihaknya akan membentuk tim untuk turun memeriksa, barulah akan ditentukan langkah penanganan. Menurutnya, penyakit hydrocephalus yang dialami balita ini perlu penanganan intensif. (her)

Praya (Suara NTB) Pasca pelantikan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang baru, H.M. Suhaili, FT – L. Pathul Bahri, S.IP, wacana mutasi pejabat langsung bergulir. Namun lantaran terbentur aturan, rencana mutasi pejabat tersebut dipastikan molor, yakni sampai 6 bulan ke depan.

Hal ini sesuai aturan dari pemerintah pusat, mutasi pejabat oleh pasangan kepala daerah yang baru dilantik, baru bisa dilaksanakan setelah 6 bulan sejak pelantikan berlangsung. “Itu memang aturannya.

Jadi bisa kita pastikan, tidak akan pada mutasi pejabat dalam 6 bulan ke depan,” tegas Wabup Loteng, L. Pathul Bahri, S.IP, usai menerima perwakilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Selasa (23/2).

Diakuinya, saat ini ada beberapa jabatan baik itu untuk jabatan eselon II maupun eselon III yang tengah kosong.

Tapi karena terbentur aturan, maka jabatan-jabatan yang kosong belum bisa diisi dalam waktu dekat ini. “Kecuali untuk posisi-posisi diluar jabatan struktural, seperti jabatan kepala sekolah, masih bisa dilakukan. Mengingat keberadaan kepala sekolah sangat penting bagi keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di sekolah,” terangnya.

Diakuinya, aturan mutasi pejabat sekarang ini memang agak berbeda. Di mana kepala daerah tidak bisa langsung begitu saja menempatkan pejabat di posisi tertentu, tapi harus melalui tahapan seleksi. Dan, seleksi itu sendiri harus dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Adapun komposisi pansel hanya 45 persen dari kalangan birokrasi dan sisanya sebanyak 55 persen, berasal dari pro-

(Suara NTB/kir)

Terbentur Aturan, Rencana Mutasi Pejabat Loteng Molor

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/dok)

Tak Pilih Kasih

HARAPAN itu disampaikan anggota DPRD Lobar Hj. Nur Hidayah, usai paripurna pengusulan bupati definitif di DPRD Lobar, Selasa (23/2).

Sama seperti anggota DPRD lainnya, dirinya tak mempersoalkan dari kalangan mana pun calon wakil bupati (cawabup). Entah itu, dari birokrat dan politisi asalkan mampu mengimbangi bupati dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan daerah di sisa masa jabatannya ke depan.

Menurutnya, penting menjaga keharmonisan antara pimpinan sebab berkaca dari bupati sebelumnya antara bupati dengan wakil malah tidak harmonis. Hal ini menurutnya sangat fatal bagi jalannya roda pemerintahan dan pembangunan saerah, ujung-ujungnya masyarakat yang sengsara.

Ia menyatakan, bupati dan wakilnya harus seiring-seirama, artinya antara buati dengan wakilnya memiliki visi dan misi membangun daerah ini. Pimpinan daerah ini harus mampu membagi peran, tidak saling rebut kekuasaan dan porsi pekerjaan.

Sebab menurutnya, aturan atributif terkait kewenangan bupati dan wabup sudah ada. Sehingga tidak bisa saling berebut. Bupati jangan sampai mendominasi, begitu pula wabup harus tahu porsi tugasnya. Jika hal ini dilakukan lanjutnya, tidak akan terjadi keretakan hubungan antara pimpinan terkait.

Terkait kriteria calon Wabup, tentunya Fauzan yang lebih tahu karena dia akan berpasangan. Paling utama, jelasnya, Fauzan perlu memilih calon yang dirasa nyaman dan pas. Jangan sampai memilih wakil yang banyak resiko, artinya rawan memiliki masalah. Intinya, kata politisi Gerindera ini, jangan sampai antara bupati dan wabup saling berebut kekuasaan, sehingga terjadi saling intip dan mencari kesalahan sattu sama lain. “Kami selaku dewan mau agar wakil ini bisa bekerjasama dengan legislatif,”ujarnya.

Ia menilai munculnya calon-calon ini sangat positif, karena memberi pilihan bagi Fauzan untuk memilih mana calon yang pas dan dirasakan cocok. Khusus untuk program perempuan, ia meminta agar lebih diperhatikan pemberdayaannya. Menurutnya, program pemberdayaan perempuan belum maksimal. Dewan sendiri telah mengupayakan dengan dibuatnya Perda Pengarusutamaan Gender. Perda ini jelasnya telah mengalokasikan dana di masing-masing SKPD untuk pemberdayaan perempuan. Hal inilah katanya perlu dikawal oleh pimpinan daerah ke depan melalui SKPD-nya.

Ia mengaku prihatin tingginya kasus perempuan dan anak, masalah kesehatan. Untuk mengatasi ini, Pemda harus menyiapkan program pembinaan kepada kelompok perempuan, jangan hanya Pemda fokus pada pembangunan fisik saja, namun menyangkut pemberdayaan masyarakat diabaikan. (her)

Halaman 5

fesional maupaun dari akademisi. “Hasil dari Pansel itulah yang nantinya menjadi rujukan bagi kepala daerah dalam menempatkan pejabatnya. Tapi itu khusus untuk pejabat eselon II,” ujarnya.

Sementara itu untuk pejabat eselon III, walaupun tidak perlu melalui pansel. Tetapi tetap harus melalui proses evaluasi kinerja oleh kepala daerah.

“Karena memang aturannya seperti itu, maka harus dilaksanakan dan dijalankan,” tegas mantan anggota DPRD NTB ini.

Ditemui terpisah, Komisioner KASN Pusat, Dr. Nuraida Mukhsen, mengatakan kedatangan pihaknya ke Pemkab Loteng hanya untuk mengingatkan, jika untuk memutasi pejabatnya, pasangan kepala daerah sekarang ada aturan dan mekanisme yang harus dijalankan. Tidak bisa begitu saja memutasi pejabat, tanpa mengikuti aturan yang berlaku.

Tidak hanya itu, pihaknya mau menghimpun data pejabat dan jabatan yang ada di Loteng.

Termasuk juga terkait ada tidaknya jabatan-jabatan yang sedang lowong sebagai data tambahan KASN. “Kunjungan kita kali ini tidak ada yang luar biasanya. Hanya kunjungan biasa saja,” tegas Ida. (kir)

Karantina Pertanian Kembali Musnahkan Ayam Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram kembali memusnahkan barang bukti berupa puluhan ekor ayam ilegal yang ditangkap di perairan Mapak Mataram dan Malimbu Kabupaten Lombok Utara (KLU) beberapa waktu lalu. Jumlah ayam yang dimusnahkan kali ini lebih sedikit dibanding sebelumnya sekitar ratusan ekor ayam.

Kepala Balai Karantina Pertanian kelas I Mataram, drh. Putu Terunanagara di sela-sela pemusnahan ayam ilegal, Selasa (23/2) menjelaskan, jumlah ayam yang dimusnahkan kali ini 50 ekor. Pemusnahan dilakukan bertahap, sebelumnya sebanyak 494 ekor ayam ilegal yang diamankan di Mapak Mataram dan Malimbu dimusnahkan.

Pemusnahan barang bukti dilakukan Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram, pihak Polsek KP3 Lembar, jajaran pemda, Camat Lembar Suhaili. Menurutnya, total jumlah ayam yang dimusnah-

kan sebanyak 540 lebih, karena sebelumnya dimusnahkan 494 ekor sisa dari 2.150 ekor ayam yang diamankan dari dua kali penangkapan.

Sedangkan sisa ayam yang diamankan telah mati.

Ribuan ayam ini ilegal diamankan lantaran pengiriman ayam tidak dilengkapi dokumen karantina dari daerah asal. Pengiriman ayam ini ilegal, karena masuk melalui pelabuhan yang belum ditetapkan alias tidak resmi dan tidak dilaporkan ke petugas Karantina. Pintu masuk resmi sebagai jalur pengiriman jelasnya bandara, Pelabuan Pemenang, Pelabuhan Lembar dan Labuan Lombok serta kantor pos. Selain itu, melanggar SK Gubernur NTB nomor 71 tahun 2004 tentang larangan ayam afkir masuk Lombok.

Ribuan ayam ini, jelasnya, sebenarnya bisa saja dikembalikan ke wilayah asalnya di Karangasem Bali, namun pihak Karantina tidak yakin pengirim akan mengembalikan, sehingga disita dan diamankan. (her)

(Suara NTB/her)

MUSNAHKAN - Balai Karantina Pertanian Kelas I Mataram memusnahkan barang bukti berupa ayam ilegal hasil tangkapan di perairan Mapak dan Malimbu KLU, Selasa (23/2).

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Fraksi Dewan Setujui Usulan Pembahasan Tiga Raperda Inisiatif Komisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam pemandangan umumnya, Fraksi Fraksi DPRD Sumbawa menyetujui usulan tiga Ranperda prakarsa Komisi Komisi dewan untuk dibahas pada tingkat selanjutnya.

Dengan memberikan sejumlah catatan, saran dan masukan.

Fraksi PPP melalui jurubicaranya, M. Nur, memandang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penatausahaan kayu tanah milik (usul prakarsa Komisi II), sangat urgens karena tingkat kerusakan hutan di kabupaten Sumbawa sangat parah.

Perambahan hutan terus terjadi khususnya di Gili Ngara wilayah desa Olat Rawa kecamatan Moyo Hilir. Di satu sisi SKPD teknis belum mampu berbuat banyak dalam menjaga hutan di Sumbawa karena keterbatasan personil. Fraksi PPP berharap pemerintah terus melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk men-

jamin kelestarian hutan, melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran hasil hutan tanah milik.

Berkaitan pasal 18 pada Ranperda tentang penatausahaan kayu tanah milik, Fraksi PPP meminta SKPD teknis untuk segera memberikan pelatihan pembekalan pengukuran dan pengenalan jenis kayu dari hutan hak kepada semua kepala desa/lurah atau perangkat desa/kelurahan pejabat penerbit SKAU (Surat Keterangan Asal Usul) kayu sebagai upaya menghindari terbitnya SKAU secara sporadis yang berdampak pada kerusakan lingkungan.

Pihaknyya meminta pemerintah daerah harus mengacu pada peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.21/Menlhk-II/2015 tentang penatausahaan hasil hutan yang berasal dari hutan hak. Terhadap Ranperda tentang pengelolaan sampah (usul prakarsa Komisi III) dan Ranperda tentang penanggulangan

bencana (usul prakarsa Komisi IV), Fraksi PPP juga memberikan apresiasinya. “Fraksi PPP menyetujui rancangan Perda untuk diteruskan pada pembahasan tingkat selanjutnya,”terang M. Nur. Fraksi PAN, melalui juru bicaranya Arahman Atta, S.Ag, M.M, juga memberikan pandangan yang hampir sama untuk Ranperda penatausahaan kayu tanah milik dan Ranperda pengelolaan sampah. Untuk Raperda Penanggulangan bencana alam, Fraksi PAN pada hakekatnya menyetujui Raperda ini untuk dibahas pada tahap selanjutnya, hanya saja perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain sifat bencana kedatangannya tidak bisa diprediksi maka Bupati Sumbawa harus mampu mengkoordinasikan lintas SKPD dalam melaksanakan Raperda ini karena penanggulangan bencana lintas SKPD. Untuk mememaksimalkan fungsi Raperda mendorong

Biro Hukum, dan BPBD membuat listing terintegrasi turunan aturan yang kemudian listing itu segera disampaikan kepada Bupati agar produk hukum turunannya seperti Perbup bisa dibentuk. “Beberapa waktu lalu akibat intensitas hujan yang terus menerus beberapa wilayah di Sumbawa seperti halnya Alas Barat dusun Ai Jati diterjang banjir yang menyebabkan putusnya jembatan penghubung yang sampai saat ini belum bisa ditanggulangi dengan dana bencana alam. Sehingga Raperda ini penting untuk segera ditetapkan,”jelasnya.

Begitu pula dengan pandangan Fraksi Golkar melalui Ketua Fraksi Ahmadul Kusasi S.H. Untuk Ranperda penatausahaan kayu tanah milik, juga berangkat dari kondisi hutan. Entah ini salah siapa hari ini, hutan jati dan hutanhutan lainnya di kecamatan Labangka, Moyo Hilir, Empang, Lape, Maronge, Ropang, Lantung, Lenangguar, Moyo

Hulu, Lunyuk, Plampang dan kecamatan lainnya, kondisinya sangat kritis dan memprihatinkan. Sehingga fraksi partai golkar perlu khawatir jangan-jangan hutan di kecamatan Batulanteh yang merupakan sumber kehidupan masyarakat kota sumbawa berupa air bersih ( air minum ) akan mengalami nasib serupa. “Untuk itulah perlu perhatian serius dari kita semua, baik eksekutif, legislatif, serta penegak hukum maupun masyarakat kabupaten Sumbawa secara umum untuk dapat melihat kondisi yang sangat memprihatinkan ini,”cetusnya.

Untuk Ranperda pengelolaan sampah, khusus pembentukan lembaga pengelola sampah perlu dioptimalkan tata kelola pemilahan sampah dari tingkat RT sampai dengan tingkat UPS atau TPA. Pembentukan lembaga ini, DPRD perlu lebih mengkaji bersama instansi terkait yang berkaitan dengan sistem

IGD Baru Diduga Bermasalah

DPRD Segera Panggil Manajemen RSUD Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sumbawa yang masih bermasalah bisa berdampak kepada pelayanan. Untuk itu, Komisi IV DPRD Sumbawa segera memanggil pihak manajemen RSUD. Menurut Ketua Komisi IV DPRD Sumbawa, Ida Rahayu, BA, Selasa (23/2), penting berkoordinasi dengan pihak RSUD, untuk mengetahui (Suara NTB/arn) Ida Rahayu duduk persoalan yang terjadi dengan bangunan baru IGD RSUD Sumbawa. Mengingat total anggaran Rp 3,7 miliar untuk bangunan IGD baru tentu sangat besar. Mestinya sebanding dengan hasil pengerjaan yang dilakukan. Apalagi gedung ini (IGD) dihajatkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Tetapi dalam proses pengerjaannya banyak terjadi masalah sehingga gedung tersebut tidak bisa dimanfaatkan dalam waktu dekat,” katanya.

Informasinya, kontraktor pelaksana belum membayar sejumlah uang kepada subkontraktor. Parahnya lagi, plafon IGD baru sudah bocor dan mengalami kerusakan yang cukup parah bila melihat bangunan yang baru saja selesai dikerjakan. Imbasnya tentu gedung IGD baru belum bisa dipakai dan butuh pemeliharaan dari kontraktor. “Kalaupun sudah selesai dikerjakan, namun masih dalam masa pemeiharaan dan ini tanggung jawab rekanan. Kalau tidak, maka PPK harus berani memutus kontraknya,” tukas politisi PAN Sumbawa ini.

Kerusakan pada bagian plafon menunjukkan konstruksinya yang tidak bagus. Apakah itu dari desain perencanaannya atau dari pihak kontraktornya. Turut dipertanyakan, fungsi pengawasan dari PPK dan pihak RSUD itu sendiri. “Nanti kami akan berkoordinasi dengan pihak rumah sakit,” pungkasnya. (arn)

memanipulasi data atau memanipulasi keterangan asal usul kayu. Bila perlu diberikan sangsi yang sangat berat, agar memberikan efek jera bagi petugas. Sedangkan terkait Ranperda pengelolaan sampah, Fraksi Hanura menyoroti tempat pembuangan sampah sementara (TPS) di Sumbawa, khususnya di wilayah dalam kota Sumbawa, hingga saat ini masih kurang jumlahnya.

Tidak hanya itu, armada pengangkut sampah seperti truk masih jauh dari kata cukup. Akibatnya sampah-sampah kerap berserakan di sekitar tempat pembuangan sampah sementara. Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada komisi teknis bersama dengan mitranya untuk memikirkan hal tersebut.

Pada intinya, terhadap tiga Ranperda tersebut diatas, semua Fraksi di DPRD Sumbawa, menyatakan sepakat untuk dibahas pada tingkat selanjutnya, untuk nantinya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah kabupaten Sumbawa. (arn/*)

Kajari Sumbawa Soroti Maraknya Perambahan Hutan

KSB Siapkan 113 Petugas untuk Sukseskan SE 2016 Taliwang (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai melakukan persiapan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2016, Mei mendatang.

Salah satu persiapan penting yang telah dilaksanakan yakni mempersiapkan petugas sensus yang akan disebar ke seluruh wilayah KSB nantinya.

Kepala BPS KSB, Ir. Muhadi, Selasa (23/2) mengatakan, pihaknya baru-baru ini telah menuntaskan proses seleksi petugas SE. Di mana dari proses seleksi tersebut telah terjaring sebanyak 113 petugas yang kelak akan diterjunkan ke lapangan melakukan pendataan. “Mereka yang 113 ini telah dinyatakan lulus setelah melalui sejumlah tahapan seleksi,” jelasnya kepada wartawan.

Ia menyebutkan, antusiasme masyarakat dalam menyukseskan agenda SE tahun 2016 ini cukup tinggi. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah pelamar saat seleksi dibuka sejak akhir tahun 2015 lalu. Berdasarkan data BPS KSB jumlah pelamar yang memasukkan lamaran tercatat sebanyak 587 orang yang berasal dari delapan kecamatan. “Setelah seleksi tulis yang lolos hanya 157 orang. Nah begitu masuk seleksi tes wawancara atau tes terakhir yang lolos 113 orang,” paparnya.

Secara teknis petugas SE nantinya akan bekerja selama satu bulan lamanya. Mulai diterjunkan ke lapangan awal bulan Mei, para petugas akan diturunkan di masing-masing wilayah kerjanya (kecamatan) mengumpulkan data ekonomi sesuai yang dibutuhkan BPS. “Kepada masyarakat harapan kami dapat menerima petugas kami dengan baik dan memberikan data sesuai dengan yang dibutuhkan dan sejujur-jujurnya sesuai fakta,” kata Muhadi.

Sebelum diterjunkan ke lapangan, Muhadi menyebutkan, para petugas SE yang telah direkrut akan mendapatkan pelatihan. Untuk pelatihannya sendiri, BPS KSB bersama BPS Sumbawa akan bersama-sama melaksanakan pelatihan. Rencananya pada bulan April mendatang seluruh petugas SE KSB dan Sumbawa secara bergelombang akan mendapatkan pelatihan pembekalan pendataan. “Petugas SE di Sumbawa ada 402 orang dan di tempat kita ada 113 orang. Nah karena jumlahnya banyak, maka pelatihannya akan kita lakukan bergelombang,” sebut Muhadi.

Tahapan pelatihan nanti oleh BPS telah dirancang akan dilaksanakan dalam empat gelombang. Dalam setiap gelombang, jumlah peserta akan diikuti sekitar 28 sampai 30 orang petugas. “Kalau dari Sumbawa tentu jumlahnya lebih banyak lagi. Kalau dari KSB kan hanya 113 orang saja,” tukasnya.

Ia pun berharap selama pelatihan nanti, para petugas SE serius mengikuti seluruh tata cara pelaksanaan tugas lapangan dan tata cara pendataan. Hal ini penting mengingat data yang dibutuhkan harus akurat dengan tingkat validitas yang tinggi. “Saya harap para petugas menerapkan seluruh ilmu yang didapatkan dalam pelatihan supaya datanya bisa dipertanggungjawabkan juga,” harapnya. (bug)

manajemen pengelolaan dan bentuk kemitraan dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten lainnya. Terhadap rancangan perda tentang penanggulangan bencana, partai Golkar juga menyatakan, usulannya sangat diperlukan oleh masyarakat Sumbawa saat ini, mengingat kondisi alam serta iklim yang tidak menentu sangat memungkinkan terjadinya bencana alam.

Fraksi Partai Hanura melalui juru bicaranya, Ardi Juliansyah, S.IP, memberikan sejumlah catatan terhadapp Ranperda penatausahaan kayu tanah milik. Terkait pejabat penerbit SKAU, mengingatkan kepada pemerintah daerah melalui SKPD terkait, agar selaku pejabat penerbit SKAU haruslah selektif. Untuk menghindari adanya penyalahgunaan surat keterangan. Selanjutnya, Fraksi Hanura meminta kepada komisi terkait untuk menambah pasal atau ayat yang mengatur tentang sangsi bagi petugas penerbit SKAU yang terbukti

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua hal yang menjadi perhatian saat ini di Kabupaten Sumbawa yakni masalah perambahan hutan (iIlegal logging) dan kasus narkoba. Hal ini perlu menjadi atensi khusus dan ditindaklanjuti pemimpin baru Sumbawa.

(Suara NTB/bug)

PERTAMBANGAN - Salah satu sudut aktivitas pertambangan PT NNT di proyek Batu Hijau Kecamatan Sekongkang, KSB.

Newmont Tunda Pengembangan Fase Lanjutan di Batu Hijau Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) akan menunda pengembangan fase lanjutan di tambang Batu Hijau di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Meski demikian operasi penambangan dan pengolahan yang saat ini sedang dikerjakan akan tetap berjalan normal, termasuk program pengembangan masyarakat dan infrastruktur setempat.

Pengembangan Fase ke-7 akan ditunda sampai dengan kondisi bisnis memungkinkan kembali. Kondisi makroekonomi dan mendapat kepastian finansial yang mendukung faktor-faktor penting terkait putusan investasi oleh PT NNT. Perusahaan tambang asal Amerika ini juga menyampaikan bahwa putusan investasi akan memerlukan kepastian dalam hal pembaharuan izinizin yang akan diterbitkan di waktu yang akan datang. Selain itu, pihak kreditur yang mungkin akan mendukung pendanaan pengembangan Fase 7 membutuhkan kepastian hal-hal tersebut sebelum memberikan komitmen-komitmen pendanaan.

“Kami berencana untuk

tetap mempertahankan karyawan demi memastikan kesiapan operasional yang aman, tepat waktu, dan efisien hingga dimulainya kembali pengembangan Fase 7 di saat kondisi bisnis memungkinkan,” kata Rachmat Makkasau, Presiden Direktur PT NNT melalui rilis, Selasa (23/2).

Ia menyatakan tetap optimis dan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut, sehingga tambang Batu Hijau dapat tetap memberikan kontribusi ekonomi bagi pemerintah daerah maupun pusat, memberikan pendapatan yang baik untuk para karyawan dan mitra bisnis, serta terus berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan infrastruktur setempat.

Untuk diketahui, PT NNT adalah perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi berdasarkan Kontrak Karya (KK) Generasi IV yang ditandatangani pada 2 Desember 1986. Sebanyak 56% sahamnya dimiliki oleh Nusa Tenggara Partnership B.V (dimiliki Newmont Mining Corporation dan Nusa Tenggara Mining Corporation of Japan), di mana 7% saham

NTPBV akan didivestasi kepada Pemerintah Indonesia melalui pembelian oleh sebuah badan di bawah Kementerian Keuangan.

Pemegang saham lainnya adalah PT Pukuafu Indah 17,8%, PT Multi Daerah Bersaing 24% (dimiliki oleh Bumi Resources, Pemda NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa) dan PT Indonesia Masbaga Investama 2,2 %.

Sejak beroperasi pada tahun 2000 hingga tahun 2014, PT NNT telah memberikan kontribusi ekonomi lebih dari Rp 94 triliun dalam bentuk pembayaran pajak, royalti, gaji karyawan, pembelian barang dan jasa dalam negeri, serta dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham, termasuk pemegang saham nasional. Selain itu, PT NNT juga telah melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di sekitar tambang dengan menyediakan dana sebesar ratarata Rp 50 miliar per tahun. PT NNT saat ini mempekerjakan sekitar 4.000 karyawan dan 4.000 kontraktor. (bug)

Tanah Bandara Sekongkang Belum Atas Nama Pemda Taliwang (Suara NTB) Meski telah dibeli sejak tahun 2011 lalu, hingga kini status kepemilikan tanah bandara Sekongkang belum juga atas nama pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Konon hal inilah yang kemudian membuat usulan penerbitan izin bandara tersendat di Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Terkait status lahan tanah bandara itu, kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) KSB, M. Endang Arianto, S.Sos yang dikonfirmasi, tak menampiknya. Menurut dia, lahan seluas 12 hektar itu belum dibalik nama atas nama Pemda KSB sejak pembeliannya pada tahun 2011 lalu.

Sebagai aset Pemda KSB dijelaskannya, sudah seharusnya lahan bandara Sekongkang secara administrasi turut tercatat atas nama Pemda KSB pula. “Nah untuk perizinan di Kemenhub juga harus atas nama Pemda juga.

Dan izin dari Kemenhub itu juga keharusan sebagai syar-

(Suara NTB/bug)

BANDARA SEKONGKANG - Lahan bandara Sekongkang yang dibeli Pemda KSB pada tahun 2011 lalu dari pihak swasta, yang hingga saat ini sedang diproses balik nama. at kita untuk mempercepat pengembangan bandara ke depannya,” timpalnya.

Endang mengakui hal tersebut merupakan tanggung jawab pihaknya. Karena itu saat ini pihaknya tengah memproses balik nama seluruh dokumen kepemilikan lahan tersebut di Badan Pertanahan Nasional (BPN). “Karena dokumen sangat dibutuhkan kami juga minta ke BPN agar memprioritaskannya,” harapnya.

Selain meminta diprioritaskan, Endang menyatakan optimis proses balik nama kepemi-

likan tanah bandara Sekongkang itu dapat segera tuntas.

Pasalnya pihaknya telah melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan. Demikian pula dengan pemilik lahan bandara sebelumnya sudah tidak ada persoalan dengan pemerintah selaku pembeli.

“Urusan jual belinya sudah tuntas. Jadi dengan pemilik lahan sebelumnya sudah tidak ada persoalan lagi, jadi kita tinggal berharap BPN bisa segera memproses penerbitan akta tanahnya,” tukas Endang. (bug)

Kajari Sumbawa, Paryono, SH, Selasa (23/3) mengungkapkan, terhadap perambahan hutan, pihaknya mendukung langkah apapun yang dilakukan pemerintah daerah supaya kondisi hutan tetap lestari. Bila perlu turun langsung untuk melakukan pengecekan ke daerah-daerah yang memang diduga marak terjadi aksi tersebut. Bahkan pihaknya menyarankan melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Supaya nantinya tidak melakukan penebangan secara sembarangan, tetapi ada aturan-aturan yang mengatur.

Disebutkan Kajari, pihak TNI dan Polri sudah pernah mengamankan beberapa kali kayu yang diduga hasil illegal logging. Tentunya kayu yang diamankan tersebut informasinya tengah menunggu keterangan saksi ahli dari Dinas terkait untuk membuktikan apakah kayu tersebut kayu

dari hasil hutan atau kebun.

“Kalau umpamanya dikatakan dari kebun, harus dibuktikan dengan cek ke lapangan.

Kita berharap tidak ada oknum dari Dinas terkait yang bermain ataupun terlibat.

Karena nanti bisa dijerat.

Saya juga sudah ingatkan ke Dinas terkait untuk tidak main-main. Karena di sini masyarakat tetap memantau,” imbuhnya.

Sedangkan terhadap kasus narkoba yang saat ini marak di Sumbawa, pihaknya berharap kepada pemimpin baru supaya segera dibentuk BNN. Supaya kasus ini bisa lebih ditekan dan diantisipasi.

Meskipun saat ini sudah serius ditangani, namun masih terkendala dari segi biaya dan segala macamnya. “Dengan adanya BNN di Kabupaten Sumbawa, kasus narkoba bisa ditekan dan diantisipasi,” pungkas Kajari. (ind)

Paryono (Suara NTB/ind)

Raperda PKTM Dikhawatirkan Sama Seperti Perda IPKTM Sumbawa Besar (Suara NTB) Fraksi PAN DPRD Sumbawa menilai masih maraknya kasus illegal logging yang terjadi di Sumbawa, seperti di Gili Ngara, Empang, Marente, Alas Barat, tentunya menjadi perhatian bersama. Agar penggunaan Raperda Penatausahaan Kayu Tanah Milik (PKTM) nantinya ini tidak disalahgunakan seperti Perda Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik (IPKTM).

“Jangan sampai Raperda IPKTM ini berubah istilah menjadi penebangan kayu tanpa milik (PKTM),”cetus Sekretaris Fraksi PAN, Arahman Atta, Selasa (23/2).

Untuk itu, pihaknya meminta Komisi II DPRD Sumbawa membangun komunikasi yang intens dengan Dishutbun sehingga bisa didapatkan penjelasan yang pasti terkait laju kerusakan hutan di Sumbawa. Sehingga anggaran untuk reboisasi hutan serta perekru-

tan tenaga polisi hutan (Polhut) tidak terbuang percuma.

Raperda penatausahaan kayu tanah milik, dalam rangka monitoring dan pengendalian peredaran hasil hutan melalui pencatatan dan verifikasi. Tujuan utamanya adalah mengamankan hak-hak masyarakat.

Dengan penatausahaan kayu tanah milik ini diharapkan akan terjadi tertib administrasi pengurusan. Pada umumnya merupakan aplikasi dan prinsip lacak balak, yang bertujuan untuk menjamin bahwa hasil hutan yang beredar adalah berasal dari sumber atau perizinan yang sah yang telah melalui proses verifikasi. Sebab sebelum Raperda ini dilahirkan, Perda IPKTM juga telah mengatur hal yang sama, namun sangat disayangkan dalam implementasinya Perda IPKTM justru banyak disalahgunakan oleh oknum tertentu untuk melakukan penebangan liar dengan motif penguasaan kayu tanah milik. (arn)

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Dua Warga Pena To’i Diduga Diancam Oknum Brimob Kota Bima (Suara NTB) Dua warga Kelurahan Pena To’i diduga diancam oleh sejumlah oknum anggota Brimob, Senin (22/2) sekitar pukul 10.30 wita. Dua warga tersebut yakni Jasman dan Dedi, masing - masing berprofesi pencukur rambut dan penjaga toko yang menjual kayu bangunan.

Menurut pengakuan Jasman, saat itu berada di tempat pangkas rambut tak jauh dari salah satu SMA di Kota Bima. Namun tiba-tiba beberapa oknum anggota Brimob masuk, lalu mengambil gambar dirinya saat tengah memotong rambut pelanggannya. “Saya kaget, ada anggota polisi yang mengunakan seragam Brimob dan bersenjata lengkap memfoto,” ucapnya.

Tak hanya sebatas itu, menurut Jasman anggota Brimob yang berjumlah lima orang tersebut mengeluarkan kata - kata intimidasi dengan bahasa “jangan macam- macam”. “Mereka menggunakan sepeda motor dan berboncengan,’’ katanya.

Hal serupa juga dialami Dedi. Pria yang berprofesi penjaga salah satu toko kayu di wilayah Pena To’i itu, didatangi oleh oknum anggota Brimob dan diancam akan ditembak kakinya. “Saya binggung ketika mereka (Brimob) melontarkan bahasa seperti itu,” terangnya.

Hanya saja, pada saat itu, Dedi enggan merespon dan menanggapinya. Sebab, selama ini, dia tidak pernah berurusan dengan aparat itu. “Hanya diam dan tak menjawabnya,” katanya. Akibat dari intimadasi dan ancaman tersebut, menyebabkan keduanya terganggu kejiwaannya dan merasa resah serta tidak tenang dalam bekerja. “Masalah ini harus diluruskan.

Sebab, kami tidak tahu apa - apa,” ujarnya.

Terpisah, Lurah Pena To’i, H. Abdul Malik mengaku terkejut mendengar adanya hal tersebut. Jika kejadian tersebut benar adanya, Malik sangat menyesalkan.

Mengingat sebagai Kepala Kelurahan setempat, dia bertanggung jawab atas kenyaman warganya. “Kita akan klarifikasi soal ini, agar duduk masalahnya ditahu,” terangnya. Sementara itu, Kapolres Bima, AKBP Ahmad Nurman, S.IK dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/2) mengaku tidak mengetahui adanya hal tersebut. Kata dia, selama ini pihaknya hanya melakukan patroli di wilayah tersebut. “Kita hanya melakukan patroli dan warga mendukungnya,” katanya.

Namun, kata dia, apabila ada tindakan intimidasi seperti yang dituduhkan warga tersebut, dia berharap untuk melaporkan ke pihak Kepolisian. “Agar tidak melebar, kami sarankan untuk mel a p o r .

Sebab di internal kepolisian ada divisi Propam yang k h u s u s menangani kedisiplinan anggota d a l a m bertug a s , ” pungk a s nya. (uki) Ahmad Nurman (Suara NTB/ula)

Polres Dompu Dua Tahun Tunggu Hasil Audit BPKP

(Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB belum juga mengeluarkan hasil perhitungan kerugian negara terhadap kasus dugaan korupsi PNPM Mandiri Kecamatan Kempo. Kasus yang ditangani sejak 2014 lalu ini menjadi tunggakan kepolisian selama dua tahun karena belum ada perhitungan kerugian negara.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/2) mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum juga diberi hasil perhitungan kerugian negara atas kasus simpan pinjam perempuan (SPP) program PNPM Mandiri Kecamatan Kempo tahun 2010 – 2012. “Kita dijanjikan terus hari ini, pekan ini. Ketika kita datang menjemput, ternyata hasilnya belum ditandatangani. Begitu terus. Sekarang saja, infonya kepala BPKP masih di Jakarta,” kata Herman.

Herman mengatakan, akibat belum ada hasil perhitungan kerugian negara membuat pihaknya tidak bisa menaikkan kasus ini ke Kejaksaan untuk dibawa ke persidangan. Karena syaratnya harus ada kerugian negara yang dihitung oleh lembaga auditor. “Ini jadi tunggakan kita dari tahun ke tahun,” terangnya.

Ia pun mengaku, akan mengirim anggotanya untuk memperoleh hasil perhitungan kerugian negara kasus PNPMP Mandiri Kecamatan Kempo.

“Kita berharap hasil auditnya sudah ditandatangani dan bisa dibawa pulang agar kasusnya bisa ditingkatkan,” harapnya.

Kasus SPP PNPM Mandiri Kecamatan Kempo ini diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan juta rupiah. Selama beberapa tahun, oknum pengurus diduga memalsukan keanggotaan dan menggunakan kelompok fiktif. Anggaran yang keluar dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum pengurus. (ula)

Herman

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Empat Warga Pena To’i Dilaporkan Hilang Kota Bima (Suara NTB) Empat warga Kelurahan Pena To’i dilaporkan hilang oleh keluarga dan hingga kini keberadaannya masih misterius. Keempatnya diduga hilang pascapenggerebekan dan penangkapan terduga teroris di Kelurahan Pena To’i Kecamatan Mpunda Kota Bima, belum lama ini.

Lurah Pena To’i, H. Abdul Malik kepada Suara NTB, Selasa (23/2), mengatakan beberapa warga di wilayahnya melaporkan telah kehilangan anggota keluarganya. “Ada warga yang melaporkan kehilangan sanak keluarganya,” ucapnya.

Malik menyebutkan, warga yang hilang tersebut yakni Ima Muklis, Setiawan Hadi Putra, Landa Mutadir dan Agus Setiawan. Keempatnya hingga kini tidak diketahui keberadaanya oleh pihak keluarga.

Kata dia, pihak keluarga telah berusaha mencari tahu keberadaannya. Hanya saja, hingga kini hasilnya nihil. Sewaktu hilang, keempatnya tidak berpamitan, bahkan tidak men-

itipkan pesan kemana mereka akan pergi. “Sudah dicari tahu kemana - mana, tapi belum ada kabar,” katanya.

Menurut Lurah, keempatnya hilang, pascapenggerebekan dan penangkapan terduga teroris kemarin. Sejak saat itu, keempatnya sulit dihubungi. “Hilang saat penggerebekan kemarin,” akunya.

Malik berharap agar pihak yang mengetahui keberadaan empat warganya tersebut dapat memberitahukan ke pihak keluarga atau kelurahan.

Sebab, saat ini pihak keluarga cemas dan kwatir nasib keempatnya. “Kami berharap keberadaan keempatnya dapat diketahui dan kondisinya

baik - baik saja,” harapnya.

Kapolres Bima Kota, AKBP Ahmad Nurman, S.Ik, mengaku sama sekali tidak mengetahui. Sebab saat penggerebekan dan penangkapan tersebut, pihaknya hanya mengamankan TKP. “Kami sama sekali tidak mengetahui mengenai itu,” katanya.

Nurman menegaskan dalam penggerebekan terduga teroris kemarin, pihaknya tidak dilibatkan. Tidak hanya itu, operasi penggerebekan tersebut merupakan operasi mandiri yang dilakukan oleh Tim Densus 88 Mabes Polri.

“Polres Bima Kota tidak dilibatkan karena itu operasi mandiri Densus 88 Mabes Pol-

ri,” katanya menegaskan.

Hanya saja, apabila ingin mengetahui informasi mengenai penggerebekan dan penangkapan terduga teroris kemarin, Nurman menyarankan agar sejumlah pihak menanyakan langsung ke Mapolda dan Mabes Polri. Sebab pihaknya di Polres, tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya. “Kami hanya sebatas koordinasi dan tidak memiliki kewenangan untuk menjawab,” pungkasn y a . (uki)

H. Adam Malik (Suara NTB/uki)

(Suara NTB/ula)

DIAMANKAN Sepeda motor milik petani ternak yang diangkut aparat Kepolisian dari Hodo diamankan di Polres dan menunggu diambil pemiliknya.

Pemagaran Lahan di Hodo Diduga Jadi Pemicu Konflik Dompu (Suara NTB) Konflik antara petani ternak dengan petani tebu di Hodo sekitarnya sudah diperkirakan sebelumnya. Ada gerakan massif oleh sekelompok warga membagi lahan di luar lahan yang dipinjam pakai (KSO) oleh PT Usaha Tani Lestari (UTL) seluas 1.087 ha. Lahan tersebut telah dipagar dan mengganggu lalu lintas ternak, sehingga menjadi sasaran petani tebu yang ada di Hodo.

Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/2) mengungkapkan, aksi pengrusakan pagar kebun tebu dan pembakaran pondok serta fasilitas milik petani tebu oleh gerombolan warga, Minggu (21/ 2), dipicu oleh pemagaran lahan tebu milik kelompok tani tebu, sehingga mengganggu

jalur lalu lintas ternak. Karena ternak di daerah pelepasan Doro Ncanga mencari makanan hingga ke gunung dan kembali mencari air ke pinggir laut, termasuk di Hodo.

Pemagaran lahan oleh warga dari beberapa daerah seKabupaten Dompu dari Hodo hingga lereng gunung Tambora dan tidak diberi ruang jalur lalu lintas ternak. Akibatnya, banyak ternak petani tidak kembali ke area pelepasan dan bertahan di gunung karena tidak ada jalur serta hilang. “Pemagaran inilah yang memicu kemarahan kelompok oknum petani ternak. Karena pagar itu tidak diberi ruang untuk jalur lalu lintas ternak,” ungkap Herman.

Kasat Reskrim juga mengaku, telah mendengar informasi adanya indikasi penyelewengan lokasi tanam tebu bagi

beberapa kelompok. Lahan yang dipinjam pakaikan seluas 1.087 ha justru membengkak jauh. Sementara lahan yang dipinjam pakaikan, sebagian besar tidak ditanami tebu dari dana bantuan sosial (Bansos) Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI senilai Rp 8,5 juta per ha. “Kami sedang menelaahnya. Karena bansos ini disebut – sebut menjadi pemicu perluasan areal hingga ke lereng gunung Tambora di sebelah timur lahan PT SMS dan menimbulkan konflik bersama petani ternak,” katanya.

Bila kasus ini tidak segera dicarikan solusi antara petani ternak dan petani tebu, Herman mengaku khawatir, bisa terjadi pertumpahan darah di Hodo sekitarnya. “Kita berharap dinas/instansi terkait bisa segera menyikapinya.

Kejadian ini bisa kembali terulang kalau belum ada penyelesaiannya,” ungkap Herman.

Sementara untuk penanganan kasus pengrusakan kebun tebu rakyat di Hodo, AKP Herman mengaku, masih mengamankan empat orang warga.

Pihaknya masih mendalami kasusnya dalam tahap penyelidikan. Namun dari empat orang yang diamankan, berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti, satu orang akan ditingkatkan ke tahap penyidikan. “Tapi kita akan gelar dulu kasusnya,” terangnya.

Sejauh ini aparat Kepolisian Resort Dompu masih memeriksa saksi korban dari kelompok tani tebu. Sementara petani ternak belum ada yang dimintai keterangan.

Namun kasus pengrusakan dan pembakaran pondok pet-

ani tebu ini dilakukan oleh banyak orang, sehingga akan banyak tersangka yang ditetapkan. “Banyak yang terlibat.

Kemungkinan akan ada tambahan tersangka,” katanya.

Kasus pengrusakan pagar kebun tebu dan pembakaran pondok petani tebu di Hodo memicu kemarahan dari warga Taa. Karena tebu yang dirusak sebagian besar milik petani di Desa Taa. Warga pun melakukan aksi blokir jalan dan sweeping oknum petani ternak. Aksi ini membuat banyak petani ternak dari luar Kecamatan Kempo khawatir, sehingga membiarkan sepeda motornya di Hodo.

“Sepeda motor itu kita angkut dari Hodo, karena pemiliknya khawatir. Bahkan masih ada tiga unit di Hodo belum kita angkut. Itu bukan barang bukti,” tegas Herman. (ula)

Soal Mutasi Pejabat

Bupati Sumbawa Evaluasi Kinerja SKPD

(Suara NTB/ula)

PROGRAM INTENSIF - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin bersama Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, foto bersama dokter program intensif di depan kantor Dikes Dompu, Selasa (23/2).

Dompu Kekurangan Tenaga Dokter Dompu (Suara NTB) Tenaga medis khususnya dokter di Kabupaten Dompu masih terbatas jumlahnya. Jumlah dokter di sembilan Puskesmas di Dompu baru 15 orang, mestinya minimal 18 orang.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada acara pelepasan dokter intensif di Dinas Kesehatan Dompu, Selasa (23/2) mengungkapkan,harapannyadari 21 orang dokter program intensif bisa kembali memilih Kabupaten Dompu sebagai tempat mengabdi. Terlebih Dompu masih kekurangan tenaga medis seperti dokter. “Dari 21 orang ini kita berharap ada di antaranya bisa kembali ke Dompu,” harapnya.

Ia pun mengungkapkan komitmen untuk menjadikan masyarakat Dompu mampu

membayar. Visi ini diperjuangkan sejak awal kepemimpinannya sebagai Bupati Dompu tahun 2010 dan telah membuahkan hasil.

“Dulu dr. H. Dias (direktur RSUD Dompu) di tempat praktiknya meminta bayaran Rp 20.000, orang berat membayar. Sekarang diminta Rp 100 ribu, malah dibilang murah,” kata bupati.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes dalam laporannya mengatakan, Kabupaten Dompu masih sangat kekurangan dokter. Rasionya 1 dokter umum berbanding 2.500 penduduk atau minimal dua orang dokter umum di setiap Puskesmas. Tapi kenyataan saat ini baru 15 dokter di Puskesmas atau ada Puskesmas yang hanya satu orang dokter. “Kita berharap

dokter program intensif ini bisa memilih Dompu sebagai tempat mengabdinya sebagai PTT atau PNS. Kita sangat terbuka untuk menerimanya,” kata Gatot.

Ia pun juga meminta kepada dokter program intensif bisa menyampaikan kepada rekan-rekannya untuk bisa mengabdi di Dompu. Karena pada tahun 2016 ini, Dompu juga akan membangun RSU Pratama atau setingkat RSU tipe D dengan 40 ruang rawat inap di Soriutu Kecamatan Manggelewa. Di RSU Pratama ini dibutuhkan minimal empat orang dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan dan tenaga kesehatan lainnya. “Saat ini kami sedang mengimput data untuk pengangkatan PNS bagi dokter, dan bidan PTT. Mereka akan dites Mei 2016 mendatang,” jelasnya. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setiap pergantian bupati baru, asumsi yang timbul di kalangan pegawai yakni mutasi pejabat. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa.

Menanggapihaltersebut,Bupati Sumbawa,H.M.HusniDjibril,B.Sc, Senin (22/2) menyebutkan mutasi bukanlah tujuannya setelah dilantik. Meskipun demikian bukan berarti tidak akan melakukan mutasi. Hanya saja terlebih dahulu pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kinerja dari SKPD. Dalam artianmencariorang-orangyangkapabel,yangberintegritasyangmempunyai kompetensi cukup dalam rangka memimpin SKPD masingmasing. Yang mana tidak semua orang mampu di bidang yang telah ditempatkan sebelumnya. Umpamanya di dinas Peternakan, tentunya memiliki kompetensi peternakan. Meskipun demikian, ketika kinerjanya tidak terbangun dengan baik,tidakmungkindipertahankan.

“Seolah-olah ketika ganti Bupati mutasi itu paling utama. Tidak demikian. Saya tetap melakukan evaluasi kinerja mereka. Artinya kita menempatkan orang di tempat yang tepat,” imbuhnya.

Menurut Bupati, mutasi itu pasti ada dalam rangka memperbaiki kinerja. Tentunya hal ini terlebih dahulu dilakukan evaluasi

(Suara NTB/dok)

H.M. Husni Djibril penilaian setiap bulannya terhadap kinerja dari SKPD. Kemudian setiap tahunnya mengukur indeks kesukaan masyarakat terhadap SKPD-SKPD tersebut.

Dalam hal ini melalui lembaga survei yang sudah ditunjuk.

Bupati juga menyebutkan, mutasi ini bisa dilakukan setiap tahun jika diperlukan. Meskipun tetap akan mengacu pada aturanaturan. Makanya Bupati telah meminta Sekda mempersiapkan Tim Pansel untuk mengatur khusus pejabat eselon II. Sedangkan untuk eselon di bawahnya, akan dilihat melalui tolak ukur, salah satunya hasil evaluasi. (ind)

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Halaman 8

Tunggu Rapim PERGANTIAN Ketua DPRD NTB yang diusulkan oleh DPD Partai Golkar NTB, tidak saja menjadi persoalan internal partai berlambang pohon beringin itu. Tetapi pergantian Ketua DPRD NTB, juga menyangkut nasib lembaga. Sehingga pimpinan tidak bisa dipaksakan agar surat masuk itu segera untuk dibacakan di sidang paripurna.

“Ini bukan hanya menyangkut urusan internal partai mereka. Tetapi menyangkut nasib lembaga. Sehingga tidak bisa hanya diselesaikan oleh empat pimpinan saja, tetapi juga harus melibatkan seluruh pimpinan fraksi dan komisi-komisi,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri, pada wartawan, Selasa (23/2) kemarin.

Selain itu, Mahali juga tidak sepakat jika, batalnya agenda rapat paripurna itu murni menjadi kesalahan pimpinan. Tetapi menjadi kesalahan kolektif semua anggota DPRD NTB. Terkait banyaknya anggota DPRD NTB yang tidak menghadiri rapat paripurna tersebut, sehingga paripurna terpaksa ditunda. Mahali mengatakan tidak ada aturan yang mengharuskan pemberian sanksi dan hukuman terhadap anggota yang tidak hadir. Lebih-lebih karena alasan sakit dan lain sebagainya. “Saya tidak hadir itu kemarin sudah izin sebelumnya pada pak ketua,” ujarnya.

Mahali juga mengkritik Partai Golkar yang mengadakan rapat di dalam Gedung DPRD NTB, menyusul batalnya sidang paripurna tersebut. Padahal DPRD NTB tidak pernah mengundang pengurus DPD Partai Golkar NTB untuk mengikuti sidang.

“Ini kan menyangkut tanggungjawab. Ayo kalau terjadi apaapa pada pak Misbah Mulyadi di dalam gedung itu, siapa yang bertanggungjawab, sementara dia sendiri tidak pernah diundang,” TGH. Mahali Fikri katanya. (ndi) (Suara NTB/dok)

Mudahkan Perpanjangan SIM PELAYANAN perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dekat dengan masyarakat terus diupayakan pihak kepolisian. Setelah sukses dengan SIM keliling dan Pojok SIM pada Car Free Day, Polres Mataram mencanangkan pelayanan di pusat-pusat perbelanjaan bertajuk SIM Corner.

Kasatlantas Polres Mataram, AKP Lalu Ryan Aditya kepada Suara NTB menjelaskan, pihaknya mencoba memahami psikologi masyarakat dengan menghadirkan layanan perpanjangan SIM tersebut.

“Pendekatan kita kepada masyarakat lebih mengena sehingga tidak ada jarak pemisah antara yang melayani dan dilayani,” terangnya di Mapolda NTB. Ia menambahkan, masyarakat perlu kemudahan dalam mengakses salah satu prasayarat keselamatan berkendara lalu lintas.

Polres Mataram rencananya akan membuka pelayanan perpanjangan SIM secara online di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Mataram. Seiring meningkatnya antusiasme masyarakat, kata Ryan, akan menyusul tempat pelayanan di pusat perbelanjaan lainnya.

Masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajibannya dalam kelengkapan surat mengemudi secara rileks sambil berbelanja.

Pusat perbelanjaan sebagai alternatif selain kantor polisi, yang selama ini muncul kesan negatif jika berurusan dengan SIM. “Sambil jalan-jalan, sambil belanja. Mungkin secara psikologis berbeda suasananya dengan mengurus di kantor polisi yang kesannya formal birokratis. Bawaannya malas mengurus. Kadang ini yang membuat masyarakat lalai tertib lalu lintas. Ini kita coba terobosan baru,” ungkap mantan Kasatlantas Polres Loteng ini.

Pengurusan administrasi di tempat keramaian juga sebagai cara memangkas dan menghilangkan setiap praktik percaloan. Sebab, transparansi dapat secara langsung dikawal oleh masyarakat.

“Bisa lihat sendiri prosesnya,” kata Ryan. Pelayanan di pusat perbelanjaan dilakuakan secara online sehingga dapat melayani semua pemohon tanpa melihat asal tempat tinggalnya.

“Lewat online. KTP manapun bisa,” pungkasnya. (why) Lalu Ryan Aditya (Suara NTB/dok)

Usut Miliaran Dana BLU

Kejaksaan Mulai Koordinasi dengan BPKP Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dana Badan Layanan Umum (BLU) pada RSUD Dr. Soedjono Selong, Lombok Timur sudah menunjukkan kemajuan. Penyidik Pidsus Kejati NTB sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk ekspose rencana perhitungan kerugian negara.

“Tim sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk kelanjutan penyelidikan laporan ini,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa kemarin, sebagaimana informasi terakhir dari tim penyidik Pidsus. Hasil koordinasi diakui belum signifikan, karena BPKP masih sebatas menjajaki sejauhmana kelengkapan syarat audit penggunaan dana ini. “Ini baru ekspose awal. Soal bisa diaudit atau bagaimana, nanti BPKP yang menentukan. Yang jelas, beberapa dokumen kelengkapan syarat untuk ekspose berikutnya sedang dilengkapi oleh tim,” terangnya.

Ditanya besaran dana BLU dimaksud, Sutapa tak dapat merinci. Tapi gambaran dari tim, nilainya mencapai miliaran. Sebab dana sebesar itu merupakan akumulasi dari tahun 2012 lalu hingga 2015. Soal item alokasinya, cukup banyak.

“Itemnya banyak. Harus dicek satu per satu untuk menemukan indikasi penyimpangannya seperti apa. Makanya pihak BPKP juga belum bisa lakukan audit, karena masih harus dimatangkan di penyelidikan. Apakah ada indikasi kerugian negara atau tidak,” terangnya. Pihaknya mentargetkan, dalam waktu dekat, proses penguatan penyelidikan akan dilakukan, sehingga bisa disodorkan lagi ke BPKP. Tambahan pertanyaan terkait proses yang sudah berjalan atas penyelidikan anggaran yang diusut berdasarkan laporan masyarakat ini, diakuinya sudah memeriksa sejumlah pihak. Mulai dari Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Dr Soedjono Selong, para pejabat di rumah sakit yang sama, sampai ke tingkatan staf. Banyak saksi yang dimintai keterangan cukup sementara untuk melengkapi penyelidikan, meski diakui pihaknya masih harus ada penambahan data dan keterangan lagi. (ars)

(ant/bali post)

DATANGI KY - Wakil Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Mukhtar Aziz (ketiga kiri) didampingi Tokoh Senior PPP Bachtiar Chamsyah (kedua kiri), dan beberapa Anggota Mahkamah PPP memberikan surat laporan putusan Mahkamah Partai DPP PPP kepada Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta (ketiga kanan) di Jakarta, Selasa (23/2). Mahkamah PPP meminta Komisi Yudisial (KY) untuk melakukan analisis terkait keputusan MA yang memenangkan kepengurusan Djan Faridz.

Kasus Paket Lebaran

Jaksa, Polisi dan TNI Turut Diperiksa Mataram (Suara NTB) Aliran bingkisan parsel lebaran sampai ke korps TNI, Polri dan Kejaksaan.

Tiga lembaga ini pun tak luput dari pemeriksaan ulang penyidik Ditreskrimsus Polda NTB, terkait pengadaan sandang pangan senilai Rp 2,7 miliar di Pemda Lombok Timur.

Puluhan instansi penerima bingkisan parsel itu diperiksa satu per satu. Keterangan diperoleh dari pejabat yang mewakili instansi tersebut.

“Kita periksa satu per satu, untuk memastikan bahwa paket lebaran itu memang diterima,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB,AKBP Andy Hermawan, SIK, Selasa (23/2). Total ada 86 saksi sudah dimintai keterangan.

Diantara saksi-saksi itu disampaikan juga ada tiga instansi lain yang dimintai keterangan. “Kita mintai keterangan pihak Polres Lotim, Kodim dan Kejaksaan juga, karena dari penyelidikan, parsel itu juga diterima pegawai tiga instansi ini,” kata Andy.

Pihaknya ingin mencari fakta bahwa aliran paket parsel diterima juga oleh aparat di TNI, Polri dan Kejaksaan set-

empat. “Pertanyaan penyidik menelisik memastikan bahwa instansi mereka menerima,” ulas Andy.

Disebutnya pemeriksaan berlangsung pekan lalu, selama lima hari. Sejak Senin hingga Jumat. Sehingga total ada 86 orang saksi diperiksa dari total 114 instansi penerima paket lebaran.

Di luar instansi tadi, diakuinya ada 180 lebih saksi yang juga maraton akan dimintai keterangan. Artinya, kata dia, pemeriksaan saksi masih akan terus bersambung pekan depan. Tapi sebelumnya, akan diawali dengan konsolidasi dengan penyidik untuk agenda pemeriksaan berikutnya.

“Kita konsolidasi internal dulu,” terangnya.

Kucuran APBD Lotim tahun 2014 mencapai Rp 2,7 miliar untuk pengadaan paket sandang pangan atau par-

sel lebaran. Saksi KPA juga ditanya soal tender yang dimenangkan salah satu perusahaan lokal, sampai pada pelaksanaannya. Dimana, dengan anggaran Rp 2,7 miliar itu, Bagian Kesra membeli 13.500 paket berisi sembako, kemudian dibagi-bagikan kepada PNS di 114 instansi tersebut. Padahal menurut Andy, dalam ketentuan, parsel itu berjudul “program bantuan sandang pangan untuk kesejahteraan sosial” yang peruntukannya fakir miskin dan masyarakat biasa. Total anggaran sebenarnya mencapai Rp 15,1 miliar. Dengan anggaran itu, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama Rp 12,4 miliar, sudah disalurkan sesuai ketentuan kepada masyarakat biasa. Di tahap dua, sebesar Rp 2,7 miliar yang terindikasi menyimpang. (ars)

Lagi, Pemkot Mediasi Warga Monjok Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram tak henti - hentinya melakukan pendekatan dengan para tokoh di Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang. Senin (22/2) malam, Pemkot kembali memediasi warga Monjok. Proses mediasi tersebut mendengarkan keinginan dari warga.

Dari hasil mediasi tersebut, warga Monjok menginginkan penegakan hukum terhadap pelaku atau aktor intelektual di balik bentrok tersebut.

Hal sama juga akan dilakukan terhadap warga Karang Taliwang. Rencananya, Jumat (26/ 2) Pemkot Mataram akan mendengarkan keinginan warga Karang Taliwang, sehingga ada komitmen untuk berdamai.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Mataram, Rudi Suryawan menyebutkan, 32 warga Monjok dihadirkan pada mediasi yang digelar di Pendopo Walikota Mataram. Beberapa ke-

Rudi Suryawan

inginan disampaikan masyarakat. Salah satunya adalah, penegakan hukum terhadap aktor intelektual. “Tadi malam (kemarin malam, red) kita mediasi 32 warga Monjok dulu.

Kita mendengarkan apa yang menjadi keinginan mereka,” kata Rudi Selasa (23/2).

Hal sama nanti dilakukan di masyarakat Karang Taliwang.

Pemerintah akan mendengarkan keinginan dari masyarakat.

Tapi pada prinsipnya, masyarakat menginginkan perdamaian. Proses perdamaian diharapkan cepat selesai. Karena, konflik berkepanjangan dikhawatirkan menimbulkan ekses yang lebih luas di masyarakat. Sebab diketahui, masyarakat kedua belah pihak mudah terprovokasi dengan isu - isu yang tidak benar. “Ini kan saling pancing.

Kemudian ribut lagi,” tandasnya.

Dikatakan,

(Suara NTB/cem)

SK tim terpadu yang dibentuk oleh Pemkot Mataram terdiri dari internal Pemkot, TNI, Polri dan toga serta toma kedua belah pihak sudah ditandatangani Walikota Mataram. Tim ini akan mulai bekerja memberikan pengarahan bagi kedua belah pihak. “Tadi malam sudah ditandatangani SK -nya sama Pak Wali,” sebutnya.

Sebelumnya, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan menjelaskan, bentuk penanganan jangka pendek konflik Monjok - Karang Taliwang yakni, Pemkot Mataram akan membentuk tim terpadu dengan melibatkan aparat keamanan. Tim ini nantinya, akan melakukan pendekatan kembali dengan masyarakat.

Diharapkan, antara kedua belah pihak terwujud perdamaian permanen. Jika persoalan itu tidak selesai, maka persoalan akan diserahkan ke penegak hukum secara tegas.

Misalnya, masyarakat ditemukan membawa atau menguasai senjata tajam bahkan senjata api akan diproses hukum.

Ditambahkan, bentrok sempat kembali terjadi. Padahal, pendekatan dari hari ke oleh pemerintah diharapkan bisa terjadi perubahan. Disesalkan, masih ada provokasi dari masyarakat sehingga terjadi konflik. “Makanya ini kami sesalkan,” ujarnya. (cem)

Santri Jadi Sasaran Sosialisasi Bahaya ”Proxy War” Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si., kembali memberikan ceramah wawasan kebangsaan dan bahaya proxy war. Kali ini kepada mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama. Dua materi ini dianggap penting yang harus diketahui oleh masyarakat, apalagi mahasiswa.

Mengingat proxy war menurut Danrem, sangat berbahaya walaupun tidak menimbulkan kehancuran seperti perang pada umumnya. Untuk itu dalam ceramahnya menekankan kepada para mahasiswa agar selalu waspada dan jangan mudah terpengaruh dengan berbagai godaan yang dapat merusak seperti penyalahgunaan narkoba, kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain seperti ikut dalam kegiatan demonstrasi.

“Karena itulah salah satu

cara yang digunakan dalam proxy war untuk menghancurkan ketahanan Inpoleksosbudhankam suatu negara,” kata Danrem. Mengingat dalam perang proxy tidak mengenal yang mana lawan dan yang mana kawan, karena negara yang ingin menghancurkan negara lain menggunakan pihak ketiga atau yang sering disebut dengan boneka.

Untuk itu melalui kegiatan ceramah itu dia berharap mahasiswa dapat benar-benar mengerti dan memahami mengenai perang proxy. Selanjutnya, para mahasiswa dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat lain dan mampu menjadi pelopor untuk memerangi dan menangkal pengaruh dari perang proxy yang sangat berbahaya, serta dapat menghancurkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

CERAMAH – Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede, saat memberikan ceramah wawasan kebangsaan dan bahaya proxy war kepada mahasiswa NU.

Fauzan Tegaskan SPPD Bimtek Kades dan Perangkat Desa Tidak Fiktif Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid menyerahkan sepenuhnya kasus Bimtek Kades dan Perangkat desa kepada aparat penegak hukum untuk mengusutnya. Ia mengaku tidak tahu persis kasus ini. Namun jika yang dipersoalkan adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) menurutnya tidak ada SPPD kades dan perangkat desa yang fiktif karena semua peserta Bimtek berangkat.

Namun kalau ada persoalan lain yang dilaporkan, dirinya mengaku tak tahu.

Fauzan mengaku ikut berangkat saat Bimtek ke luar daerah. Namun SPPD yang dipakai bukan ditanggung dari pihak desa, akan tetapi SPPD sendiri.

Kapolres Lobar AKBP Winky Adhitya Kusumo menyatakan, pihaknya terus mengusut kasus kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang dilakukan kepala desa, BPD dan PKK tahun 2015 lalu. “Kami tengah melakukan penyelidikan. Kami sudah panggil beberapa saksi,” terang Kapolres via telponnya. Dijelaskan, kasus Bimtek ini dilaporkan resmi oleh sekelompok masyarakat ke Polres. Pihaknya menindaklanjuti laporan ini dengan me-

manggil beberapa saksi yang terlibat dan berangkat pada Bimtek tersebut.

Sementara itu, Ketua Panitia bimbingan teknis (Bimtek) perangkat desa Lombok Barat, Mujitahid menampik melakukan penyewengan terhadap dana Bimtek tersebut. Menurut dia, anggaran yang dikeluarkan masing-masing desa dipatok berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) sebesar Rp 27 juta per desa. Panitia hanya menarik uang saku bagi peserta. Sedangkan semua biaya akomodasi diserahkan sepenuhnya ke pihak travel. “Jadi semua anggaran per item kegiatan sudah diatur dalam Perbup nomor 11 tahun 2015. Hasil penarikan dari desa itu pun langsung diserahkan ke travel. Kecuali dana untuk uang saku peserta,” terang Mujitahid.

Dijelaskan Kades Montong Are ini, bahwa biaya per item kegiatan keberangkatan Bimtek perangkat desa seperti kepala desa, BPD dan TP PKK telah diatur dalam Perbup nomor 11 tahun 2015.

Sesuai Perbup tersebut, telah diatur nominal yang ditarik per desa. Masing-masing untuk pemberangkatan Kades Rp 7.440.000, PKK Rp 6.730.000, dan BPD Rp 7.140.000. Besaran anggaran yang diatur dalam Perbup ini disahkan oleh BPMPD. (her)

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Eks Panggung HPN Diusulkan Jadi ”Art Space” Mataram (Suara NTB) Bekas lokasi panggung perayaan puncak Hari Pers Nasional (HPN) di kawasan Mandalika Resort, Kuta, Lombok Tengah, diusulkan menjadi Art Space. Lokasi tersebut dinilai sangat strategis sehingga prospek kedepannya lumayan menjanjikan.

(Suara NTB/lin)

Ernanda Agung

Hotel Golden Palace dengan ”Rooftop Garden” yang Elegan HOTEL Golden Palace yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 38 Mataram ini merupakan satu-satunya hotel bintang empat di Kota Mataram. Fasilitas yang lengkap dan kenyamanan yang optimal menjadikan hotel ini menjadi salah satu hotel ternama di Kota Mataram. Selain itu masyarakat juga dapat menikmati Rooftop Garden yaitu taman yang berada di lantai 12 dan dapat menikmati sunset yang elegan. Bukan hanya itu saja, pemandangan dari lantai tertinggi hotel ini juga tidak kalah menarik. Pemandangan kota, gunung dan pantai di daerah ini dapat dinikmati secara komplit.

“Kami miliki fasilitas yang cukup untuk memberikan kenyamanan pada tamu-tamu kami. Sebab kenyamanan itu adalah hal yang utama. Apalagi kami juga memiliki rooftop garden yangdapat dinikmati oleh masyarakat, baik tamu hotel yang menginap maupun tidak,” kata General Manager Hotel Golden Palace Mataram Ernanda Agung kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (23/2) kemarin.

Hotel dengan 194 kamar ini memiliki 170 orang karyawan terlatih yang akan melayani tamu dengan maksimal. Ada lima tipe kamar yang disediakan, yaitu superior dengan luas kamar 32 meter persegi. Kemudian deluxe seluas 56 meter persegi, junior suite dengan luas 58 meter persegi, suite seluas 64 meter persegi dan president suite seluas 84 meter persegi. Harga sewanya pun beragam, mulai dari Rp 780 ribu hingga Rp 3 juta.

Selain itu, fasilitas lain yang disediakan hotel ini yaitu spa, kolam renang, ruang fitness, restoran, sky lounge, dan meeting room dengan ballroom berkapasitas hingga 700 orang.

Hotel yang telah mengantongi sertifikat halal ini telah beroperasi sejak November 2014. Meskipun terbilang baru, namun hotel ini banyak diminati masyarakat. Sebab pelayanan dan fasilitas yang memuaskan menjadi prioritas pihak hotel.

Bukan hanya itu saja, hotel ini juga kerapkali memberikan promo kepada masyarakat. Misalnya, pada tanggal 1 Maret mendatang akan diberikan promo terhadap makanan di restoran dengan harga Rp 75 ribu per orang. Dengan harga itu, pengunjung mendapatkan seporsi makanan dengan 25 jenis sambal yang telah diracik oleh 14 orang chef berpengalaman. Masakan pada hotel ini pun beragam, indonesian, tradisional, chinese hingga masakan eropa. Sehingga pengunjung tidak perlu khawatir terhadap jenis makanan yang disediakan.

“Kami memiliki 14 orang chef yang memiliki keahlian masing-masing. Jenis makanan yang kita sajikan pun beragam.

Jadi masyarakat tidak perlu khawatir. Apalagi menikmatinya di Rooftop Garden dengan melihat pemandangan Pulau Lombok,” kata Ernanda.

Salah satu fasilitas yang saat ini banyak dibutuhkan masyarakat juga yaitu adanya wifi yang dapat diakses secara gratis. Hanya dengan Rp 155 ribu masyarakat dapat menikmati spa dengan pelayanan yang maksimal. Terdapat beberapa paket penawaran yang disediakan oleh hotel untuk menikmati spa. Bukan hanya itu saja, masyarakat juga dapat menikmati suasana berenang yang asik hanya dengan membayar Rp 50 ribu. Dan tentu saja, sudah dapat menikmati wifi yang disediakan oleh pihak hotel tanpa perlu membayar dengan biaya lebih. (lin)

Disbudpar akan Salurkan Hibah Senilai Rp 7 Miliar Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB tahun ini akan menyalurkan 24 paket hibah senilai Rp 7 miliar. Paket itu rencananya akan diberikan kepada delapan kabupaten/kota yang dianggap memerlukan bantuan untuk memperlancar pariwisata di NTB. “Sudah kita umumkan di papan pengumuman pengadaan barang dan jasa di ULP. Tapi ini bisa saja berubah, mengingat tahun lalu ada daerah yang tidak mau menerima hibah,” ungkap Kepala Seksi Produk Pariwisata Disbudpar NTB Siti Alfiah kepada Suara NTB belum lama ini.

Sebelumnya Kepala Disbudpar NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si juga telah membenarkan akan memberikan sejumlah hibah fisik kepada beberapa kabupaten/ kota. Salah satunya adalah pemberian hibah berupa jetski yang akan diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Bima.

“Kita masih melihat titik mana yang kira-kira pas untuk diberikan hibah demi kemajuan pariwisata kita,” ungkapnya.

Delapan kabupaten/kota itu diantaranya Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Utara, Bima, Sumbawa, Dompu dan Kota Bima. Pada tahun sebelumnya beberapa paket hibah ditolak Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Selain itu juga terjadi kegagalan pada saat proses lelang. Sehingga tidak semua paket yang masuk dalam perrncanaan dapat disalurkan. Begitupula paket hibah tahun ini.

“Kita tidak tahu nanti apakah ada perubahan lokasi paket hibah yang diberikan. Soalnya tahun lalu Lombok Timur menolak menerima paket hibah itu,” ungkap Siti Alfiah.

Alfiah menjelaskan bahwa semua paket yang sudah diserahkan merupakan paket berupa hibah fisik. Dari 24 paket itu, enam diantaranya merupakan paket besar. Tahun sebelumnya terdapat sembilan paket besar yang dilakukan lelang terlebih dahulu.

Paket berupa produk pariwisata ini diharapkan dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Pembangunan sejumlah sarana dan prasarana serta perbaikan aksesibilitas menjadi hal utama yang akan dilakukan Disbudpar NTB. Seperti yang terjadi di Desa Doroncanga, Kabupaten Dompu yang belum memiliki akses jaringan telekomunikasi.

“Akses itu bukan hanya masalah jalan. Jaringan komunikasi juga termasuk akses,” kata Alfiah.

Disbudpar berharap masyarakat dapat memanfaatkan bantuan hibah yang telah dan akan diberikan. Misalnya di Desa Doroncanga rencananya akan diberikan akses jaringan telekomunikasi. Sehingga dapat mempermudah komunikasi masyarakat sekitar. Sehingga pariwisata NTB bisa semakin maju dan perekonomian masyarakat sebakin baik. (lin)

Diusulkannya bekas lokasi panggung HPN 2016 menjadi kawasan Art Space berpangkal dari gagasan mengenai pengembangan dunia kesenian. Dunia kesenian patut didorong agar terus maju sehingga menstimulasi pertumbuhan industri pariwisata yang baik. Selain menawarkan nilai-nilai kehidupan, kesenian juga punya kaitan yang erat dengan dunia bisnis kepariwisataan.

“Mau kute art space atau apalah namanya yang penting bekas panggung HPN kemarin itu didorong agar menjadi ruang berkesenian. Kawasan tersebut kita harapakan menjadi titik temu lintas disiplin seni yang ada,” usul presiden

performing art yang juga bergelut di bidang seni rupa, Zaeni Mohammad, Selasa (23/2).

Ia mengemukakan, ruangruang berkesenian di daerah ini harus terbuka lebar. Tujuannya, selain mengakomodir para pelaku seni, ruang tersebut juga bisa menjadi lokasi menambang rezeki bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Arus pembangunan industri pariwisata yang sehat dan ideal dapat tercermin melalui potret keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil. Disamping itu, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemerataan sehingga seluruh komponen yang ada di daerah ini bisa mencicip kue

manis pariwisata.

“Kesenian sekarang masih mengandalkan order dari hotel ke hotel. Ini yang saya katakan kita masih ngamen. Disamping itu, masyarakat yang terpinggirkan di kawasan pariwisata itu mendapati ruang untuk mengais rezeki. Tidak kemudian menjadi korban yang digilas pembangunan infrastruktur yang luar biasa,” lanjutnya.

Lingkungan Ketika membicarakan perihal sepetak kawasan mandalika resort yang diinisiasikannya menjadi ruang berkesenian, ia tak menampik tentang pertimbangan soal dampak lingkungan. Dalam hal ini,

ia menegaskan bahwa aktifitas kesenian yang akan terjadi di lokasi tersebut tidak akan merusak lingkungan.

“Yakin seyakin-yakinnya bahwa ini tidak akan merusak lingkungan. Justru, art space ini akan menjadi ruang bagi kita untuk belajar tentang bagaimana semestinya menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.

Lokasi yang diusulkan tersebut merupakan sebidang tanah dengan luas sekitar 4.000 meter persegi. Letaknya tidak terlalu jauh dengan bibir pantai. Lokasi tersebut bisa menjadi sarana yang tepat untuk penyelenggaraan pameran seni rupa, pentas seni tari, seni instalasi serta berbagai jenis kesenian lainnya.

Pemanfaatan lokasi agar menjadi sarana berkesenian itu juga diyakininya akan turut mendongkrak citra kepariwisataan. Selain mendorong aktivitas ekonomi, geliat seni baik di tempat itu maupun di

daerah lain juga akan dilihat sebagai daya tarik tersendiri oleh wisatawan.

“Sudahlah, kalau bicara alam NTB sudah selesai.

Tidak ada yang tidak sepakat bahwa alam kita ini benarbenar eksotis. Sekarang kita ciptakan ruang gerak yang (menjadi) wadah untuk mengakomodir masyarakat seni dan masyarakat kalangan menengah ke bawah,” ujarnya.

Meminjam komentar Budayawan Indonesia Taufik Rahzen, Zaeni membeberkan bahwa kawasan itu sedang diupayakan menjadi lokasi pertemuan penulis sedunia, pentas sastra dan beberapa aktivitas kesenian lainnya.

“Pas acara HPN itu, saya ngobrol-ngobrol sama Taufik Rahzen, dia bilang, lokasi tersebut ingin didorongnya menjadi lokasi pertemuan para penulis lintas negara serta menjadi tempat pentas sastra,” ujarnya. (met)

Festival Bau Nyale akan Diisi 20 Pertunjukan Kebudayaan

(Suara NTB/ist)

MONUMEN - Salah satu adegan gerak tari Bau Nyale yang menyerupai monumen Putri Mandalika di Pantai Seger Kabupaten Lombok Tengah.

Tradisi ”Bau Nyale” Dikenal Masyarakat Surakarta Mataram (Suara NTB) Tradisi masyarakat Lombok (Bau Nyale) mulai dikenal penduduk nusantara. Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama NTB memperkenalkan tradisi tersebut kepada masyarakat Surakarta, Jawa Tengah.

Tradisi masyarakat suku Sasak yang satu ini diperkenalkan melalui karya seni tari pertunjukan. Mahasiswa yang mempelajari berbagai disiplin ilmu seni ini menampilkan tari berjudul Bau Nyale tersebut di Pendopo Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Kamis (18/2) lalu.

“Tarian ini dilatar belakangi penyelenggaraan prosesi Bau Nyale. Kisah yang bercerita tentang persaingan tiga orang pangeran dalam upayanya memperebutkan Putri Mandalika,” kata Galih Suryadmaja, Selasa (23/2).

Ia mengemukakan, seluruh gerak tari yang ditampilkan malam itu merupakan sublima-

si dari rangkaian peristiwa Bau Nyale. Selain demikian, gerakgerak yang dirangkai menjadi karya seni tersebut juga mencerminkan tentang karakteristik sang Putri Mandalika.

“Karya koreografi yang lebih mengedepankan unsur gerak coba dirangkai untuk mengemas kisah pengorbanan Putri Mandalika. Tarian ini muncul melalui proses diskusi dan latihan, enam orang penari bersama Nandang Wisnu.

Nandang kemudian menjadi seorang koreografer yang berhasil mentransformasikan fenomena Bau Nyale ke dalam bentuk tarian,” katanya.

Selain berhasil memukau apresian, tarian yang berdurasi sekitar tujuh menit itu juga menjadi gerbang pengenalan budaya masyarakat NTB secara mendalam. Tradisi masyarakat yang satu ini menjadi tema perbincangan yang hangat di Surakarta.

“Selain itu tiga orang ma-

hasiswa dalam sesi acara diskusi juga turut memperkenalkan kekayaan budaya masyarakat Nusa Tenggara Barat. Syahrul salah satunya, setelah diskusi lantas menyuguhkan permainan ‘Penting’ (Gambus Sasak) dengan tiga repertoar yang berjudul Angin Alus, Wayen Angan dan Ajong Lembit,” jelasnya.

Sebagai mahasiswa asal NTB, mereka merasa bangga dengan seni dan budaya yang dimiliki. Mereka saling berlomba untuk memperkenalkan Nusa Tenggara Barat kepada masyarakat di Surakarta.

Melalui seni sebagai media, mereka berharap masyarakat di luar tertarik untuk berkunjung ke Nusa Tenggara Barat.

Tidak hanya di Surakarta, mereka juga berharap di masamasa mendatang seni dan budaya NTB dapat dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia bahkan masyarakat Internasional. (met)

Bruno Mars Dituduh Menjiplak Lagu Jakarta (Suara NTB) Bruno Mars diancam oleh satu grup musik wanita yang sedang gelisah. Mereka mengklaim Bruno mencuri lagu “Uptown Funk”.

The Sequence, salah satu grup rap wanita pertama, mengklaim Bruno menggunakan hit mereka yang diluncurkan tahun 1979, “Funk You Up”, sebagai inspirasi dari hit masifnya dengan Mark Ronson, demikian situs hiburan TMZ melansir pada Selasa (23/2).

Waktu pengajuan tuduhan itu lebih dari sebuah kebetulan, mengingat Mars dan Ronson baru saja memenangi Grammy untuk album rekaman tahun ini.

The Sequence yang terdiri dari Angie Stone, Cheryl the Pearl dan Blondy belum mengajukan gugatan hukum, namun kehebohan sudah mulai muncul.

Sebelumnya, “Uptown Funk” dari Bruno Mars dan Mark Ronson dinobatkan sebagai Record of The Year di Grammy Awards 2016 yang berlangsung di Los Angeles.

(Suara NTB/ist)

Bruno Mars “Piala ini untuk penggemar dan mereka yang menari lagu ini,” kata Mars saat menerima piala tersebut. Ronson dan Mars mengalahkan Taylor Swift, yang keluar sebagai pemenang Best Album of The Year. Ed Sheeran dengan “Thinking Out Loud” nya turut menjadi pesaing mereka dalam kategori tersebut.

Grammy 2016 diadakan di

Staples Center, Los Angeles pada Senin (15/2) malam waktu setempat dan disiarkan secara langsung oleh jaringan CBS. Acara tahun ini antara lain dimeriahkan oleh Taylor Swift, Ellie Goulding, The Weeknd dan para musisi yang mengadakan tribut untuk Lionel Richie, antara lain adalah John Legen, Demi Lovato dan Meghan Trainor. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB H. Lalu Muhammad Faozal, S.Sos., M.Si telah melarang adanya aktifitas dangdutan di lokasi Festival Bau Nyale. Sebab itu dianggap sebagai budaya yang bukan merupakan budaya asli masyarakat NTB terutama Kabupaten Lombok Tengah. Oleh sebab itu, Disbudpar Provinsi telah mempersiapkan 20 aktifitas kebudayaan yang dianggap dapat mengembalikan warna asli kebudayaan masyarakat NTB. “Kita sudah siapkan 20 aktifitas kebudayaan asli daerah.

Pokoknya tidak ada dangdutan, kita ingin mengembalikan warna asli budaya Bau Nyale yang sebenarnya,” kata Faozal, di Mataram, Selasa (23/2) kemarin.

Salah satu aktifitas budaya yang telah diselenggarakan pada Selasa sore kemarin yaitu budaya presean. Menurut Faozal, budaya-bduaya asli harus lebih ditonjolkan. Jangan terlalu mengikuti keinginan beberapa oknum yang ingin berhura-hura dengan musik dangdut yang bahkan dapat memicu perkelahian seperti yang banyak terjadi di beberapa daerah. Apalagi jumlah pengunjung pada Festival Bau Nyale diperkirakan mencapai ribuan orang.

“Tahun ini kegiatan provinsi lebih banyak, dan ini baru pertama. Sebelumnya kan kabupaten yang lebih banyak. Dengan kesempatan ini kita usahakan berikan pertunjukan kebudayaan asli daerah,” kata Faozal.

Festival Bau Nyale sebagai salah satu festival unggulan dis-

budapar NTb harus dimaksimalkan. Sebab ini juga sebagai ajang untuk menarik tiga juta wisatawan sebelum berlanjut pada Festival Moyo pada April mendatang. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan daparat turut menyukseskan kegiatankegitaan promosi kebudayaan dan pariwisata itu. Sebab saat pariwisata berkembang, maka dapat meningkatkan perekonomian warga. Hal ini harus dilihat sebagai suatu kesempatan yang harus dimaksimalkan oleh masyarakat.

“Memang benar ini menjadi salah satu unggulan kita. Oleh karena itu dimaksimalkan dan harus disukeskan oleh kita semua, termasuk masyarakat,” imbaunya.

Sebelumnya ada wacana tentang pemidahan lokasi Bau Nyale yang direncanakan oleh pemerintah daerah provinsi.

Namun hal itu ditolak oleh DPRD Kabupaten Lombok tengah. Sebab, menurutnya kegiatan Bau Nyale di Pantai Seger sudah menjadi kebiasaan dan masyarakat sudah tahu bahwa konon di lokasi itulah tempat Putri Mandalika membuang dirinya yang kemudian berubah menajdi nyale (cacing laut).

Sementara menurut informasi pemindahan itu berkaitan dengan perbedaan kegiatan yang diagendakan oleh Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten. Sehingga kegiatan seperti hiburan yang lebih modern rencananya akan dilakukan di Pantai Seneq Kuta. Smentara kegiatan Bau Nyale tetap dilaksanakan di Pantai Seger. (lin)

Nostalgia Para Pecinta Koes Plus Mataram (Suara NTB) Sejumlah empat kelompok musik yang menjadi pionir pelestari lagu-lagu karya Koes Plus di Indonesia akan tampil, Sabtu (27/2) besok. Keempat grup band tersebut yakni Harmony, Pages, Bhakti Mulya dan Momon, dkk.

Keseluruhannya akan tampil dalam agenda “Temu Kangen” pecinta lagu-lagu Koes Plus di Gedung Teater Arena, Taman Budaya NTB. Seluruh kelompok pemusik tersebut merupakan band yang tumbuh di Lombok seja era keemasan Koes Plus.

Pertunjukan yang akan dilakukan para pecinta musik pop era 1960-an sampai 1980an ini akan menjadi tampilan konser Koes Plus versi Lombok. Para vokalis masing-masing band tersebut dinilai memiliki kemiripan yakni wajah yang sangat identik dengan vokasi band Koes Plus. Selain wajah, kekhasan suara vokalis Yon Koeswoyo yang cempreng juga sangat identik dengan suara yang dimiliki Mudakir Vokalis Pages Band.

Gagasan pentas temu kangen pada momen ulang tahun Harmony Band ke-8 ini dihajatkan menjadi ajang nostalgia. Melalui karya-karya koes plus yang melegenda, para pionir musik humoris ini akan mengajak apresian melayang ke masa-masa yang lampau.

“Lagu-lagu yang akan dibawakan adalah lagu yang melegenda dan pernah tenar di era 60-an, 70-an sampai era 80-an. Lagu-lagu ciptaan koes plus yang pernah merajai belantara musik. Ini kemudian akan menjadi moment bernos-

talgia,” tutur Hermansyah vokalis Harmony Band, Selasa (23/2) kemarin.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sehari-hari bertugas sebagai Staf di Dinas Kesehatan NTB ini turut menggagas pementasan tersebut. Ia merupakan salah satu PNS yang ikut terlibat menjadi penggemar Koes Plus. Selain PNS, personil grup band “peranakan” Koes Plus di Lombok ini juga melibatkan personil dari kalangan petugas penjaga lapas (Sipir), bahkan ada pula dari kalangan loper koran.

Regenerasi Band-band pecinta Koes Plus ini terus berupaya melestarikan lagu-lagu legendaris tersebut.

Upaya yang dilakukan yakni dengan meregenerasi personil serta menularkan virus “kecanduan” lagu-lagu pop lama.

“Regenerasi sedang kami lakukan. Bahkan, saat pentas besok, kita menghadirkan tiga personil muda yang mulai menyukai lagu-lagu koes plus,” katanya.

Menurut Herman, pelestarian lagu-lagu koes plus perlu dilakukan. Alasannya, karya-karya yang dilahirkan Koes Plus menyimpan banyak ilmu dan pengetahuan. Banyak kandungan nilai-nilai filosofis yang menjadi makna untuk diambil sebagai hikmah bagi kalangan apresian.

“Lagu-lagunya koes plus banyak mengingatkan kita tentang bagaimana semestinya memperlakukan lingkungan, di samping itu seperti apa kita harus bersikap ketika berinteraksi di medan sosial, dan lain sebagainya,” tandasnya. (met)

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Butuh Fasilitas Memadai DALAM proses pembelajaran di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), diperlukan fasilitas yang memadai untuk menunjangnya. Agar setiap jurusan memiliki tempat pembelajaran langsung.

Demikian yang disampaikan Kepala SMKN 1 Mataram, Dra. Hj. Nurhasanah, MM., ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini. “SMK itu harus punya tempat praktik dan punya laboratorium sesuai jurusan masing-masing,” ujarnya.

Ia mencontohkan seperti yang ada di sekolah yang dipimpinnya. SMKN 1 Mataram memiliki empat jurusan, yaitu Administrasi Perkantoran, Tata Niaga atau Pemasaran, Akuntansi, dan Perbankan. Misalnya untuk Jurusan Tata Niaga ada toko sendiri yang berada di lingkungan sekolah.

Begitu juga, Jurusan Akuntansi ada bank mini.

“Di bank mini itu sentra keuangan semua ada di sana.

Jadi tidak ada sirkulasi uang di bendahara. Di bendahara hanya memegang uang. Ini untuk transparansi. Untuk keuangan semuanya dibayar di sana,” jelasnya.

Bahkan juga di bank itu menerima pembayaran payment point online bank (PPOB) untuk pembayaran listrik, air dan telepon.

Sedangkan untuk menunjang kemampuan praktik para siswa. Ada juga program praktik kerja industri (prakerin) selama tiga bulan di luar sekolah. “Kalau di SMKN 1, dimulai Bulan Mei sampai pertengahan Agustus.

Itu dilakukan oleh siswa kelas XI,” ujarnya.

Penempatan para siswa untuk prakerin disesuaikan dengan jurusan masing-masing siswa. Nurhasanah mengatakan, untuk Jurusan Akuntansi ditempatkan di akuntan publik dan perusahaan finance.

Untuk jurusan perbankan, ditempatkan di bank yang ada di Mataram. Kalau Jurusan Tata Niaga di tempatkan di sejumlah toko di Mataram.

Dan Administrasi Perkantoran di sejumlah kantor di Mataram, salah satunya di Dinas Dikpora. “Ini untuk menunjang proses pemb e l a j a r a n s i s w a , ” Hj. Nurhasanah katanya. (ron)

PENDIDIKAN

Halaman 10

Unram Tegaskan Propaganda LGBT di Kampus Harus Ditolak Mataram (Suara NTB) Komunitas LGBT (lesbian, gay, bisexsual, dan transgender) yang terang-terangan menampakkan diri cukup mengkhawatirkan sebagaimana yang terjadi di beberapa kampus besar seperti Universitas Indonesia. Di NTB, gerakan LGBT tidak boleh ada apalagi sampai masuk ke kampus-kampus.

Wakil Rektor (WR) I Universitas Mataram (Unram) Prof Lalu Wirasapta Karyadi, menegaskan komunitas LGBT tidak boleh beraktivitas di kampus Unram. Dirinya sependapat dengan Menristekdikti Mohammad Nasir perihal larangan LGBT yang tidak boleh masuk kampus.

Menurut Karyadi, komunitas ini betentangan dengan nilai moral dan karakter bangsa Indonesia, sehingga secara fitrah LGBT mengandung penyimpangan moral. “Keberadaan komunitas ini menyimpang dengan budaya dan bangsa kita,” katanya belum lama ini.

Selain itu secara sosiologis, keberadaan komunitas LGBT yang ingin diakui oleh pemerintah akan berbenturan dengan nilai dan budaya di Indonesia, sehingga sulit terwujud. Untuk itu, Karyadi berharap agar propaganda ko-

munitas LGBT dan meminta pengakuan berhenti dilakukan, apalagi sampai propaganda dilakukan di kampus.

“Mengingat fungsi pendidikan tinggi juga untuk mencetak manusia yang beriman dan berkarakter,” sambungnya.

Lebih lanjut profesor sosiologi ini mengemukakan jika pendidikan memiliki sifat yang komprehensif, baik material dan non material. Di dalamnya terkandung nilai moral, perilaku, budaya dan sebagainya. Dengan masuknya LGBT ini ke dalam lingkungan pendidikan akan membuat pendidikan di Indonesia secara moral rusak.

Meski menolak berbagai propaganda komunitas LGBT, Karyadi menyebut keberadaan LGBT tidak bisa disalahkan begitu saja, mengingat mereka juga manusia yang di dalamnya melekat hak asasi mereka sebagai manusia. “Kita

tak bisa salahkan secara personal, tapi mereka tak bisa diakui secara formal,” katanya.

Terkait kemungkinan adanya komunitas LGBT di Unram, Karyadi membantah dan tidak tahu menahu. Namun ia tidak menampik potensi itu ada dan belum terlihat sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar.

Dalam hal ini, ujarnya, LGBT jangan sampai memengaruhi orang lain. Bukan hanya LGBT, paham radikal, beredarnya narkoba sudah diantisipasi pihak kampus dua tahun lalu. Setiap mahasiswa baru harus menempuh fase pendidikan karakter. Program ini sudah masuk dalam sistem pendidikan semester pertama. ‘’Kalau dulu kita terapkan IQ, ceramah, dan sebagainya. Kita lakukan ini agar mahasiswa memiliki karakter beriman dan berkarater,” pungkasnya. (dys) Lalu Wirasapta Karyadi (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Dikpora Imbau Sekolah Hidupkan Lingkungan 5 K Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) mengimbau kepada semua sekolah di Lotim agar selalu senantiasa menghidupkan suasana 5K (Kebersihan, Keindahan, Keamanan, Kenyamanan dan Kerukunan). Pasalnya, kebersihan pangkal kesehatan yang sangat berpengaruh terhadap prestasi siswa.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd, dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/2).

Dikatakannya, lingkungan mempunyai pengaruh yang cukup besar, karena berperan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan seseorang. Kebersihan lingkungan sekolah di suatu sekolah sangat penting untuk diciptakan dan merupakan tanggung jawab semua pihak antara warga sekolah dengan masyarakat umum.

Pasalnya, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sangat penting untuk dilakukan, karena merupakan hal itu dapat menjadi contoh bagi siswa. “Kepedulian semua pihak tentu sangat diharapkan, terutama dalam menjaga lingkungan sekolah,”paparnya.

Sebenarnya sudah banyak usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak sekolah untuk terus dapat meningkatkan kualitas kebersihannya. Seperti penggagasan Jumat bersih dan jadwal membersihkan kelas setiap hari. Namun para siswa masih belum saja peduli terhadap hal tersebut. Para siswa cenderung meremehkan upaya-upaya ini, sehingga terkesan pihak sekolah tidak pernah mempunyai upaya yang konkret untuk mengatasi masalah kebersihan.

“Kalau hanya mengandalkan pegawai kebersihan di setiap sekolah itu tidak akan mampu karena luas sekolah yang begitu besar. Maka solusinya itu adalah dengan meningkatkan kesadaran siswa dan semua warga sekolah,” jelasnya.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, drq.

Asrul Sani sebelumnya mengaku pernah melayangkan surat ke Dinas Dikpora dan Kementerian Agama (Kemenag) Lotim untuk dilakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap siswa.

Langkah itu untuk memberikan pemahaman terhadap siswa agar berprilakukan hidup bersih dan cinta lingkungan, terutama dalam mewaspadai serangan nyamuk Demam Berdarah Dangue (DBD) di kalangan siswa. “Sekolah juga harus tetap menjaga lingkungan sekolahnya agar tetap bersih dan terhindar dari serangan DBD,”imbaunya mengingatkan. (yon)

350 Sekolah SPK Wajib UN Tahun Ini Depok (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mewajibkan sekolah yang tergabung dalam Satuan Pendidikan Kerja Sama (SPK) untuk mengikuti Ujian Nasional (UN) pada tahun ini.

“Sebanyak 350 SPK di seluruh Tanah Air akan mengikuti UN pada tahun ini,” ujar Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Kemdikbud, Nizam, dalam konferensi pers Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) 2016 di Depok, Jawa Barat, Senin (22/2).

Kemdikbud menyatakan telah mensosialisasikan mengenai kewajiban mengikuti UN tersebut pada SPK. “Responnya positif, mereka akan mengikuti tiga mata pelajaran yang wajib yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Matematika. Sisanya tergantung siswanya, karena mereka kurikulumnya berbeda dengan kurikulum nasional,” terang dia.

Siswa di SPK tersebut akan mengikuti UN Berbasis Komputer (UNBK). Nizam juga mengatakan para SPK itu telah mengikuti uji coba UNBK sekitar dua pekan lalu.

Sebelumnya, siswa SPK mengikuti UN di sekolah lain.

Namun untuk tahun ini, mereka harus mengikuti UN di sekolah mereka sendiri. “Ini khusus untuk siswa WNI saja.

Kemdikbud melayani WNI untuk mengikuti UN,” jelas Nizam.

SPK merupakan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum luar negeri dengan pengantar bahasa asing di kelas. Sebelum berganti nama pada akhir 2014, sekolahsekolah itu menggunakan nama internasional.

UN untuk tingkat SMA/MA/SMK akan diselenggarakan mulai 4 April. Sementara untuk tingkat SMP/MTS akan diselenggarakan 3 Mei. UN diselenggarakan melalui dua metode yakni ujian berbasis kertas dan ujian berbasis komputer. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Peserta sosialisasi Perpus Seru yang diikuti pengelola TBM di Kota Mataram, Selasa (23/2).

Ajak Masyarakat Membaca

Perpustakaan Kota Mataram Gandeng Dunia Usaha Mataram (Suara NTB) Komitmen Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kota Mataram dalam meningkatkan minat baca masyarakat Kota Mataram terus menerus dilakukan.

Salah satunya yaitu dengan menggandeng dunia usaha Coca Cola Foundation sebagai mitra kerja untuk mempercepat usaha peningkatan minat

baca masyarakat.

Dalam kegiatan sosialisasi Perpus Seru yang digelar Selasa (23/2), sekitar 20 pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM) menjadi sasaran penerima program Perpus Seru dan dibuka Staf Ahli Walikota Bidang Kemiskinan, Dra. Hj. Siti Miftahayatun.

Kepala Kantor Perpusta-

kaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kota Mataram, Ir.Hj. Ririn Yuniarti mengatakan program Perpus Seru ini merupakan kerjasama antara Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah (KPAD) Kota Mataram yang dilaksanakan berdasarkan hasil rakor yang difasilitasi oleh Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2015 lalu.

Diakuinya, kriteria TBM

yang harus dipenuhi untuk menerima manfaat program Perpus Seru ialah harus terlebih dahulu memiliki jaringan telepon, menyediakan jaringan internet untuk layanan publik dan harus mempunyai jaringan listrik.

Tujuan program ini kata Ririn yaitu untuk menjadikan perpustakaan sebagai pusat belajar dan berkegiatan

masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu, Fasilitator Program, Lalu Moh Maya Junaidi, menjelaskan, kegiatan ini ingin mentransformasikan perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis IT. Perpustakaan, kata dia, harus lebih modern agar masyarakat semakin tertarik membaca. (dys)

Puluhan Ribu Siswa di Lotim Pelajar Masuk DNT Peserta UN di Kota Mataram akan Meriahkan MTQ Nasional

Selong (Suara NTB) sanaan UN baik dari segi biaya maupun lainSebanyak 10.628 siswa SMA/MA dan 3.478 nya. “Mulai besok, (hari ini, red) sampai dengan siswa SMK di Kabupaten Lombok Timur hari Kamis akan dilakukukan penandatangan (Lotim) pada bulan April 2016 mendatang akan MoU bersama pihak provinsi,” jelasnya. menjadi peserta dalam pelaksanaan Ujian Puluhan ribu siswa yang sudah masuk Nasional (UN) baik yang melaksanakan se- dalam DNT peserta UN tahun 2016 itu cara berbasis kertas (paper based test) maupun diprediksi akan bertambah, karena jumlah Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). tersebut masih berasal dari sekolah yang beraPuluhan ribu siswa dari SMA/MA dan SMK da di lembaga pendidikan formal saja. Tamsaat ini sudah masuk dalam Daftar Nominasi bahan yang dimaksud, nantinya siswa-siswa Tetap (DNT) peserta UN tahun 2016. yang berasal dari PKBM-PKBM yang ada di Dikonfirmasi Suara NTB di ruang kerjanya, Lotim dan berada di bawah naungan PendidiSelasa (23/2), Kepala Bidang Pendidikan Me- kan Luar Sekolah (PLS) Dinas Dikpora. “Senengah (Dikmen) pada Dinas Pendidikan Pe- lain UN untuk tingkat SMA/MA dan SMK. muda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Wirno Kabupaten Lotim juga menggelar UN kesetBambang Karmeda,S.Pd, memaparkan, pelak- araan paket C. Untuk jumlahnya masih kita sanaan UN di Lotim memakai dua jenis, yakni tunggu dari Bidang PLS yang menangani hal dengan sistem berbasis kertas (paper based test) itu,” jelasnya. dan sebagain masuk dalam peserta UNBK, Dalam pelaksanaan UN tahun ini, kelulusyakni satu SMA dan enam SMK. Meskipun an siswa diserahkan sepenuhnya terhadap pidemikian, perhatian yang diberikan, hak sekolah. Hal itu dilakukan, karena petetap sama agar pelaksanaan UN merintah menilai jika pihak sekolah yang tahun 2016 ini bisa berjalan lancar. paling mengetahui keseharian siswa “Untuk ujian tahun ini, mengbaik dari segi kognitif, afektik dan gunakan dua jenis sistem. Semua psikomotorik siswa. Kendati demikikendala yang kemungkinan bisa an, pemerintah tetap berharap kepaterjadi dalam pelaksanaannya da pihak sekolah supaya berlaku jutetap kita antisipasi,” terangnya. jur dalam memberikan penilaian terDengan ditetapkannya puluhan hadap siswa. Termasuk adanya tinribu siswa yang masuk dalam DNT dakan merekayasa nilai siswa.

UN tahun 2016 ini, maka semua “Penentuan kelulusan siswa saat satuan pendidikan di seini sepenuhnya ada di tangan pimua kabupaten/kota hak sekolah. Maka kita akan melakukan harapkan pihak sekolah Memorandum of Unberlaku jujur dalam derstanding (MoU) memberikan pebersama Dinas nilaian karena akan Dikpora Provinsi berpengaruh teruntuk menyiaphadap akreditasi kan segala kesekolah yang berb u t u h a n sangkutan,” jelasdalam pelaknya. (yon) Wirno Bambang Karmeda (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) – Pelakasanaan MTQ Nasional yang rencananya akan dilakukan pada Agustus mendatang akan dipusatkan di Masjid Raya At Taqwa Mataram. Kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari ini akan dimeriahkan oleh berbagai pertunjukan perpaduan kebudayaan dan keagamaan. Rencananya kegiatan ini juga akan diramaikan oleh pelajar se-Kota Mataram.

“Hasil rapat awal, kegiatan MTQ nanti akan dilakukan dengan tiga sesi. Yaitu adanya city tour, acara pembukaan dan penutupan, dan pertunjukan kesenian dan hiburan. Kita libatkan para siswa se-Kota Mataram juga,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB H. Lalu M. Faozal, S.Sos., M.Si kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (23/2).

Menurutnya kegiatan ini juga dapat dijadikan sebagai ajang promosi pariwisata NTB. Namun tentu saja tanpa mengurangi tujuan inti dari kegiatan tersebut. Sehingga diharapkan adanya penyatuan budaya dengan warna yang lebih religius. Apalagi NTB dikenal dengan daerah seribu masjid, sehingga kesan religinya harus lebih diperkuat lagi.

Rencananya kegiatan ini akan dimeriahkan pula dengan kehadiran pemusik papan atas Purwacaraka atau Adi MS. Sementara panitia tengah merancang undangan untuk pementasan yang akan dipadukan dengan budaya lokal dan asli NTB. Sebab budaya NTB juga tidak jauh dari nuansa religi, sehingga tidak salah jika turut dipertunjukkan pada rangkaian acara MTQ yang akan berlangsung selama lima hari itu.

Selain itu juga, kegiatan ini juga akan dijadikan sebagai ajang silaturahmi antar etnis. Sehingga tercipta kerukunan, baik antaretnis maupun antaragama. Sementara itu, kehadiran siswa seKota Mataram juga dinilai akan menambah semarak acara yang entah kapan akan digelar kembali di NTB ini. Sehingga para siswa dapat merasakan kesan dan turut berkontribusi menyukseskan kegiatan ini. “Kita upayakan semua siswa hadir pada pembukaan dan para rangkaian acara itu. Kita sudah rapat juga dengan Dinas Dikpora, dan akan diusahakan. Ini juga bisa menjadi contoh dan kegiatan yang positif bagi siswa,” ungkapnya. (lin)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Serie A Italia Selasa, 23 Februari 2016 03:00 Napoli 1 vs 1 Milan FA Cup Selasa, 23 Februari 2016 02:45 Shrewsbury Town 0 vs 3 Manchester United

Pemerintah Harus Serius Benahi PSSI Yogyakarta (Suara NTB) Mantan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Roy Suryo meminta pemerintah serius membenahi kepengurusan PSSI karena jika berlarut-larut akan berimbas buruk pada persepakbolaan di Indonesia.

“Saat ini PSSI dalam kondisi kritis, pemerintah harus serius membenahi PSSI,” kata Roy seusai mengikuti seminar di Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa Yogyakarta, Senin (22/2).

Menurut dia, dirinya menyangkan pertemuan asosiasi (Suara NTB/ist) Roy Suryo sepakbola dunia FIFA dengan Pemerintah Indonesia tahun lalu tidak menemukan jalan keluar.

“Namun masih tetap bersyukur karena konflik sepak bola Indonesia tak masuk dalam agenda Kongres FIFA dalam beberapa bulan ke depan. Kongres FIFA beberapa bulan lagi.

Jika masalah sepakbola Indonesia masuk agenda Kongres FIFA, Indonesia bisa kena sanksi. Ancamannya, pelaksanaan Asia Games 2018 bisa dicabut,” katanya.

Ia mengatakan, pemerintah harus fokus dalam mempersiapkan pelaksanaan Asia Games 2018 mendatang, karena upaya Indonesia untuk menjadi tuan rumah ajang olahraga bergengsi se-Asia itu dilakukan dengan perjuangan besar.

“Menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018 melalui perjuangan besar karena harus menyingkirkan Vietnam, India, dan Turkmenistan. Kalau kita tidak masuk 10 besar, malu,” katanya.

Roy mengatakan, yang penting menjadi perhatian pemerintah yakni nasib para atlet, khususnya setelah mereka pensiun dari gelanggang. “Para atlet ini yang harus diurus pemerintah. Jangan hanya mengurus proyek,” katanya. (ant/bali post)

Register Atlet Tenis Meja dan Dansa Ditolak Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan cabang olahraga dansa dan tenis meja bermasalah pada saat pendaftaran entry by number online. Registrasi kedua cabor tersebut tidak bisa diproses.

“Ada kemungkinan kedua cabor itu mengalami masalah dengan entry by number atlet.

Sehingga pada saat registrasi entry by number secara on line tidak bisa diterima,”ucap Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (23/2).

Dikatakannya, pihak KONI NTB telah melakukan registrasi entry by number 125 atlet dari 22 cabor yang dilaporkan lolos PON, namun terdapat dua cabor yang bermasalah, yakni tenis meja dan dansa.

Sebanyak delapan atlet tenis meja yang dilaporkan cabor lolos PON ternyata tidak

bisa diproses dalam register entry by number on line. Begitu juga pada saat registrasi sebanyak 14 atlet cabor dansa, hanya delapan atlet yang bisa diproses, sisanya enam atlet ditolak.

Menurut Andy, gagalnya registrasi entry by number delapan atlet tenis meja itu

dikarenakan Pra-PON Tenis Meja yang diikuti tim tenis meja NTB di Bali tahun 2015 lalu belum disahkan PB PTMSI. Sehingga delapan atlet tenis meja yang dinyatakan oleh cabor lolos PON belum diregistrasi dalam data base PB PON. Begitu juga dengan sebagian atlet dansa yang dinyatakan cabor lolos PON ada kemungkinan tidak semua lolos PON. Informasi yang diterima KONI NTB belum lama ini bahwa Pra-PON tenis meja yang diikuti tim NTB di

Bali tahun 2015 lalu ternyata tidak diakui PB PTMSI. Dalam hal ini PB PTMSI hanya mengakui pelaksanaan PraPON tenis meja yang digelar oleh PB PTMSI di Bandung.

Trik ulur kepentingan itu bisa terjadi karena kepemimpinan PB PTMSI saat ini terbagi dua kubu. Yakni kubu kepemimpinan Marzuki Alie melaksanakan Pra-PON tenis meja di Bandung dan kubu kepemimpinan Oegroseno yang melaksanakan Pra-PON tenis meja di Bali. (fan)

Ditahan Milan, Napoli Gagal ke Puncak Milan Gol penyama kedudukan dari Giacomo Bonaventura membuat harapan AC Milan masuk kancah sepak bola elite Eropa musim depan membuncah kendati seri 1-1 melawan Napoli yang gagal menyalip Juventus dari puncak klasemen.

Napoli menjamu Milan di San Paolo dengan target mengapitalisasi kegagalan menang Juventus di Bologna Jumat pekan lalu. Jika menang Napoli tadinya bisa langsung ke puncak klasemen. Namun kendati kemasukkan lebih dulu akibat gol Lorenzo Insigne pada menit 39, Bonaventura membuat Milan menyamakan kedudukan lima menit kemudian.

Napoli menciptakan peluang terbaik pada babak kedua, namun kiper AC Milan Gianluigi Donnarumma tampil cemerlang pada menit-menit kritis.

Upaya tim asuhan Maurizio Sarri menjadi juara pun tersendat karena seri keenamnya musim ini yang membuat Napoli berada satu tingkat di bawah pemuncak klasemen Juventus dengan berselisih satu poin.

Sedangkan Milan tetap menempati urutan enam klasemen atau delapan poin di bawah peringkat ketiga Fiorentina yang merupakan jatah terakhir tempat kualifikasi Liga Champions, demikian AFP. (ant/bali post)

Guardiola Tak Ingin Dilihat dari Liga Champions Semata Jakarta (Suara NTB) Pelatih Bayern Muenchen Pep Guardiola bertekad menjuarai Liga Champions untuk ketiga kalinya namun tidak akan menghakimi jika gagal, sekalipun dia meninggalkan klub ini pada akhir musim ini tanpa lagi mengangkat trofi bergengsi Eropa itu.

“Siapa pun yang menghakimi saya hanya untuk Liga Champions tidak menyadari bahwa kehidupan saya tidak tergantung kepada hal itu,” kata dia kepada wartawan. “Saya memang ingin juga menjuarai Liga Champions, tetapi saya telah menemukan budaya baru (di Muenchen) dan tujuan-tujuan saya telah tercapai.”

“Di Barcelona, saya telah memenangi segalanya dan menjuarainya lagi. Saya ingin mencoba pengalaman baru, hanya karena saya akan berubah lagi.

Banyak lagi dalam hidup saya ketimbang sepak bola.”

Namun itu tidak berarti Guardiola yang dua kali menjuarai Liga Champions bersama Barca dan tengah memburu juara liga berturut-turut, kehilangan reputasinya sebagai jenderal yang brilian, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TENDANGAN MATA – Pengatur serangan Manchester United, melepaskan tendangan bebas yang berbuah gol ke gawang Shrewsbury. Kemenangan 3-0 di laga itu membawa mereka ke perempat final Piala FA melawan West Ham.

MU ke Perempat Final Piala FA Shrewsbury Manchester United melaku ke perempatfinal Piala FA setelah menang 3-0 melawan Shrewsbury, Selasa dini hari kemarin, yang untuk sementara menurunkan tekanan terhadap manajer Louis van Gaal.

Chris Smalling, Juan Mata dan Jesse Lingard menjaringkan ketiga gol United melawan klub divisi tiga itu, untuk menghadapi West Ham United di Old Trafford.

Di tengah spekulasi gencar bahwa kekalahan akan fatal bagi asa Van Gaal untuk tidak dipecat, United langsung memimpin pada menit 37 berkat terobosan dari Smalling usai menerima umpan Daley Blind dari sisi kiri permainan.

Setelah itu Memphis Depay dua kali hampir menciptakan gol.

Shrewsbury kemasukan untuk kedua kalinya ketika Anthony Martial mengaransemen gol yang diciptakan Mata dari tendangan bebas yang melengkung mengecoh tembok pertahanan Shrewsbury untuk masuk ke gawang tim divisi tiga Liga Inggris itu.

Tim asuhan Van Gaal menceploskan gol ketiganya pada menit 61 ketika serangan balik mereka yang cepat tidak bisa ditahan Shrewsbury. Sentuhan Mata diteruskan kepadaAnder Herrera yang dikirimkannya menjadi sebuah umpan silang yang disambut Lingard dengan tendangan first-time yang sempurna, demikian AFP. Sementara itu, Chelsea sukses menekuk Manchester City 5-1 akan berjumpa dengan Everton di Goodison Park pada putaran keenam atau perempatfinal Piala FA 2016.

Everton adalah lawan Chelsea pada final edisi 2009 di mana pelatih Belanda, Guus Hiddink, berhasil memenangkan Piala FA untuk The Blues di Wembley.

Tim divisi Championship, Reading, akan menjadi tuan rumah kala menghadapi lawan berat Crystal Palace yang menyingkirkan Tottenhan Hotspur di London.

Watford akan menunggu pemenang tanding ulang antara Arsenal dan Hull City, sedangkan West Ham yang menghajar Blackburn Rovers 5-1 akan menghadapi Manchester United yang menang atas Shrewsbury Selasa dini hari kemarin. Perempatfinal Piala FA akan berlangsung pada akhir pekan periode 11-14 Maret 2016, demikian thefa.com. (ant/bali post)

Rio Haryanto Siap Tampil di Barcelona Semarang (Suara NTB) Pebalap nasional Rio Haryanto yang tergabung dalam tim Manor Racing menyatakan kesiapannya untuk tampil pada uji coba mobil Formula Satu (F1) di Sirkuit Catalunya Barcelona, Spanyol.

Ibunda Rio Haryanto, Indah Pennywati ketika dihubungi dari Semarang, Jawa Tengah, Selasa, mengatakan, Rio Haryanto akan turun pada uji coba mobil F1 Rabu (24/2) dan Kamis (25/2).

Menurut dia, uji coba ini sebagai ajang untuk mencari settingan mobil dan mengenal lebih jauh mobil yang akan digunakan untuk musim balap 2016 tersebut. “Rio Haryanto perlu mengenal mobil barunya,”

katanya menegaskan.

Uji coba mobil F1 di Sirkuit Catalunya, Barcelona Spanyol tersebut sudah dimulai Senin (22/2) dan berakhir Kamis (25/ 2). Pada dua hari pertama yaitu Senin dan Selasa ini, pebalap Manor Racing asal Jerman Pascal Wehrlein yang turun kemudian pada Rabu (24/2) dan Kamis (25/2) baru Rio Haryanto.

Dalam daftar 22 pebalap yang tampil pada F1 2016 tersebut terdapat beberapa nama pebalap yang pernah bersaing dengan Rio Haryanto saat tampil pada lomba balap mobil GP2 Series seperti Marcus Ericsson (Swedia) dan Felipe Nasr (Brasil) yang saat ini bergabung dengan Tim Sauber.

Kemudian Jolyon Palmer

(Inggris) yang bergabung dengan tim Renault serta Esteban Gutierrez (Meksiko) yang saat ini bergabung dengan tim Haas F1.

Indah Pennywati mengatakan persaingan pada F1 mendatang pastinya sangat ketat meskipun beberapa pebalap yang tampil pernah bersaing dengan Rio Haryanto saat tampil pada GP2 Series. “Tetapi semuanya juga akan kembali kepada mobilnya masing-masing,” katanya.

Seperti diwartakan sebelumnya Tim Manor Racing meluncurkan mobil baru MRT05 yang akan dipakai oleh pebalap Indonesia Rio Haryanto dan Pascal Wehrlein tampil pada lomba balap mobil Formula Satu (F1) 2016. (ant/bali post)

Gianyar (Suara NTB) Tim sepak bola Arema Cronus, Malang, Jawa Timur berhasil menjuarai turnamen Bali Island Cup (BIC) yang berlangsung di Stadion Kapten Dipta Gianyar, Bali, Selasa malam.

Kemenangan Arema Cronus dalam turnamen BIC itu berkat tiga kemenangan melawan Bali United, PSS Sleman dan Persib Bandung. Arema Cronus dengan raihan sembilan poin dalam laga itu.

Pantauan Antara, kemenangan tim yang berjuluk “Singo Edan” itu disambut dengan eforia kegembira pendukung Aremania dengan yel-yel yang menggetarkan suasana stadion Kapten Dipta Gianyar, menjadi sangat meriah.

Atas kemenangan itu, klub Arema Cronus berhak membawa tropi BIC dan membawa hadiah uang sebesar Rp 250 juta. Kemudian, juara kedua yang diraih Persib Bandung berhak membawa hadiah uang sebesar Rp 100 juta.

Selanjutnya, untuk juara ketiga yang diraih Bali United dan juara keempat diperoleh PSS Sleman berhak mendapat hadiah masing-masing Rp 50 juta.

Untuk penghargaan top skor dalam turnamen itu diberikan kepada pemain Arema Cronus Cristian Eloco Gonsales dan berhak mendapat uang sebesar Rp 25 juta.

Kemudian, untuk pemberian penghargaan pemain terbaik diberikan kepada pemain Bali United Fadil Sausu dan berhak mendapat uang Rp 25 juta dalam turnamen itu.

Penyerahan hadiah tersebut, langsung diserahkan CEO Bali United Yabes Tanuri yang berlangsung di stadion kembanggaan masyarakat Kabupaten Gianyar, Bali itu. (ant/bali post)

(ant/bali post) (Suara NTB/ist)

SIAP TAMPIL - Rio Haryanto, (tengah) akan tampil dengan tim Manor Racing. Ia untuk uji coba mobil Formula Satu (F1) di Sirkuit Catalunya Barcelona, Spanyol, hari ini.

(Suara NTB/ist)

Arema Cronus Juara Bali Island Cup 2016

ANGKAT TROFI - Pesepak bola Arema Cronus mengangkat tropi Bali Island Cup seusai mengalahkan Persib Bandung di babak final Bali Island Cup (BIC) 2016 di Stadion Dipta, Gianyar, Selasa (23/2).

SUARA NTB

Rabu, 24 Februari 2016

Halaman 12

Operasi Antik Gatarin 2016

Ungkap Ratusan Gram Sabu, Kiloan Ganja dan Narkoba Jenis Baru Mataram (Suara NTB) Selama 14 hari pelaksanaan Ops Antik Gatarin di awal tahun 2016, Polda NTB dan Polres jajaran berhasil mengamankan ratusan gram sabu baik dari pengedar maupun penyalahguna. Pun juga narkoba jenis baru MDPV yang ditemukan di Gili Trawangan.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra Tri Budi Pangastuti, MM mengungkapkan, operasi yang digelar 1-14 Februari lalu itu, polisi mengungkap 28 kasus. Total barang bukti yang diamankan antara lain, 103,08 gram sabu, 1012,85 gram ganja, 35 butir ekstasi, dan uang senilai Rp 33.239.000.

Narkoba jenis baru yang mulai ‘dipasarkan’ di Gili Trawan-

gan pun diungkap, yaitu dari jenis Metilendioksipirovaleron (MDPV) seberat 12,69 gram.

Pergramnya dijual Rp 2,5 juta.

Sementara tersangka yang diamankan bervariasi, meski cenderung didominasi oleh wiraswasta, namun oknum anggota polisi pun ikut terjaring, bahkan tertangkap pula oknum anggota Bhayangkari saat pesta narkoba.

Selain itu pejabat desa, yaitu oknum kepala dusun di Sumbawa kedapatan ikut terlibat sebagai pengedar dalam bisnis barang haram itu. Berhasil diciduk pula buronan Interpol di Sukamulia, Lombok Timur. “Siapapun tersangkanya akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya saat ditemui di Mapolda NTB, Selasa (23/2).

Khusus untuk oknum anggo-

ta polisi, dua macam hukuman akan dijalani, yaitu hukuman pidana serta disiplin dengan sanksi maksimal pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Ia tidak menampik bahwa ada oknum di satker tertentu terindikasi menyalahgunakan narkoba. “Kapolda sebagai pimpinan menegaskan bahwa tidak ada toleransi,” ujarnya.

Secara keseluruhan, lanjut Tri Budi, Ops Antik di wilayah hukum Polda NTB dinilai sukses ditandai tertangkapnya seluruh target operasi, bahkan di luar target operasi pun turut terjaring. Menurut data yang dirilis, Polda NTB berhasil

Pembangunan Bendungan di Perbatasan Ditangani BWS Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengatasi persoalan banjir di Kota Mataram, selain akan dibangun bendungan skala kecil di sekitar Babakan yang terintegrasi dengan hutan kota, sejak tahun lalu diwacanakan juga rencana pembangunan bendungan dengan skala besar yang berlokasi di sekitar wilayah perbatasan Kota Mataram dengan Kabupaten Lombok Barat. Terkait rencana ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan untuk pembangunan bendungan tersebut akan ditangani oleh Balai Wilayah Sungai (BWS).

Meskipun saat ini Pemkot Mataram fokus pada pembangunan bendungan di Babakan, Mahmuddin mengatakan rencana pembangunan bendungan di wilayah perbatasan tersebut tetap jalan. “Rencana pembangunan bendungan yang ditangani BWS itu tetap jalan,” ujarnya.

Untuk realisasi terkait rencana tersebut, Mahmuddin mengatakan cukup sulit karena membutuhkan proses serta kajian yang cukup lama. Terkait dimana lokasi tepatnya untuk pembangunan bendungan ini, ia mengatakan belum tahu karena semua diserahkan ke BWS. “Lokasi belum jelas dimana dan kita tetap berkoordinasi dengan BWS,” jelasnya. Tahun lalu lokasi pembangunan bendungan yang sempat mencuat yaitu di sekitar Gerimak.

Mahmuddin mengatakan pembangunan bendungan tersebut membutuhkan biaya yang cukup besar. Dengan demikian tak bisa ditangani oleh Pemkot Mataram karena persoalan anggaran yang tidak tersedia. “Kalau kita yang tangani tidak mampu dari segi anggaran,” jelasnya.

Kota Mataram berada di daerah hilir sehingga rawan terdampak banjir akibat air yang datang dari daerah hulu.

Oleh karena itulah diperlukan bendungan untuk menampung air dari daerah hulu agar tidak masuk ke wilayah Kota Mataram. Menurutnya selama persoalan di hulu tidak tertangani, maka selama itu pula banjir akan tetap melanda Kota Mataram. Ia mengatakan penggundulan hutan yang terjadi di daerah hulu menjadi dasar persoalan. . (ynt)

HILANG

LOWONGAN

HILANG BPKB R4 SUZUKI DR624AZ NOKA/NOSIN: MHDESJ410VJ-084300/ F10S-ID-186870 AN. ILONA DIANA HILANG DISEKITAR AMPENAN

DCRI, KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2F MALL EPICENTRUM CP. 087864011613

mengungkap lima kasus dengan total barang bukti diamankan yaitu 30,97 gram sabu, 33 butir ekstasi, 12,69 gram MDPV, dan uang senilai Rp 16.310 ribu.

Polda NTB mengungkap narkoba jenis baru dalam sebuah penggerebekan di salah satu home stay di Gili Trawangan.

Dua orang diduga pengedar, RI dan MG diamankan.

Polres Mataram mengungkap tiga kasus dengan barang bukti sabu seberat 3,25 gram. Polres Lombok Barat, tiga kasus. Barang bukti berhasil diamankan 9,67 gram sabu, 22,27 gram ganja, dua butir ekstasi, dan uang Rp 11.500.000. Polres

TERAPI - Salah satu fasilitas di kawasan RTH Pagutan ini dimanfaatkan warga untuk terapi. Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan RTH Pagutan ini, Dinas PKP akan menanam cabai di atas lahan seluas dua hektar.

(Suara NTB/ynt)

Kelola RTH Pagutan, Dinas PKP akan Tanam Cabai Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengelola keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) Pagutan, Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram akan menanam cabai di atas lahan seluas dua hektar di lokasi tersebut. Setelah pelaksanaan Festival Hortikultura Nasional (FHN) pada tahun 2015 lalu, banyak lahan di sekitar kawasan tersebut yang tak terurus. Untuk itulah Dinas PKP akan fokus untuk pengembangan tanaman cabai di lahan tersebut.

Demikian disampaikan Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H. Mutawalli kepada Suara NTB, Selasa (23/2). Ia menerangkan cabai dipilih pihaknya untuk membantu pengendalian inflasi di Kota Mataram khususnya untuk komod-

itas cabai. Dalam rangka mengantisipasi melonjaknya harga cabai, sejak tahun 2015 lalu Dinas PKP juga telah menerapkan TGTC (Teknik Gerakan Tanam Cabai) pada musim kemarau. Melalui TGTC ini, luas lahan tanaman cabai yang disiapkan sekitar 23 hektar di beberapa titik di Kota Mataram. Selain itu biasanya pada saat musim hujan biasanya persediaan cabai cukup banyak dan harganya anjlok, hal inilah yang juga diantisipasi pihaknya melalui program ini.

Selain menanam cabai, pemanfaatan RTH Pagutan yang diwacanakan menjadi taman hortikultura di Kota Mataram ini juga untuk mengembangkan tanaman berbagai jenis bunga dan buahbuahan. “Bunga-bungaan dua hektar dan sisanya untuk

buah-buahan,” ujarnya. Salah satu tanaman bunga yang pernah dikembangkan di kawasan itu adalah marigold di atas lahan seluas satu hektar.

Selain itu jenis bunga yang dikembangkan adalah heliconia dan sedap malam yang ditanam di atas lahan masingmasing satu hektar.

Saat ini pasar untuk produk florikultura di Kota Mataram menurutnya belum begitu besar. “Tapi para petani sudah kerjasama dengan kelompokkelompok tani di Bali untuk membantu pemasaran,” ujarnya. Sejauh ini para petani bunga di Mataram cukup terbantu dengan pemasaran sampai ke Bali. Maraknya alih fungsi lahan di Bali menjadi celah tersendiri untuk memasuki pasar ke daerah pariwisata internasional tersebut. (ynt)

Lombok Tengah mengamankan 3,35 sabu dari dua kasus.

Sementara Polres Lombok Timur mengungkap lima kasus, salah satunya tertangkap buronan Interpol, MY dalam sebuah penggerebekan di Desa Nyiur Tebel, Kecamatan Sukamulia, Lombok Timur.

Dari lima kasus yang ditangani tersebut, diamankan 14,15 gram sabu, 19,09 gram ganja, serta uang Rp 4.979.000.

Polres KSB ungkap satu kasus dengan barang bukti 0,30 sabu diamankan. Selanjutnya Polres Sumbawa, mengamankan uang Rp 450.000, 12,76 sabu dan 1 kg ganja dari tiga

kasus yang ditangani. Ganja seberat 1 kg disita dari tangan residivis kasus narkoba, BA di Desa Luar, Kecamatan Alas, Sumbawa. Dari oknum Kadus Brora, Kecamatan Lopok, Sumbawa didapati enam poket sabu seberat 6,50 gram dihargai senilai Rp 17.500.000.

Polres Dompu mengungkap satu kasus dengan barang bukti sabu seberat 1,03 gram. Polres Bima dua kasus ditangani, dengan mengamankan 27,11 gram sabu dan 2,59 gram ganja. Sementara Polres Bima Kota mengamankan 0,49 gram sabu dari pengungkapan tiga kasus. (why)

Tiga Jabatan Lowong Segera Diisi Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram rencananya akan segera mengisi tiga jabatan kosong. Diantaranya, dua posisi staf ahli dan satu jabatan yang ditinggalkan oleh Lurah Cakra Selatan Baru untuk melanjutkan studi di Australia.

Sekretaris Daerah yang juga Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said mengatakan, jabatan - jabatan kosong ini tentu akan diisi. Tapi kepastian pengisian jabatan tersebut tidak disampaikan.

Untuk jabatan Lurah Cakra Baru Selatan, Zulkarwin bisa saja ditunjuk pelaksana tugas (plt) atau mengangkat Sekretaris Kelurahan sebagai pejabat definitif. Pengangkatan pejabat eselon IV tidak meski melalui Pansel dan assesment, jika dipandang hal itu sangat mendesak. “Bisa saja di plt -kan sepanjang itu dinilai mendesak,” jawab Sekda, Selasa (23/2).

Sementara jabatan pimpinan tinggi atau setingkat eselon II, harus melalui proses seleksi pansel dan hasil assesment sesuai aturan Undang - Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Sekda kembali tidak menyebutkan kapan pengisian dua staf ahli yang lowong.

85 formasi guru kosong kata Sekda, sudah ada lampu hijau dari pemerintah pu-

sat. Hal tersebut dinilai mendesak untuk segera diisi.

Seperti diketahui, tahun ini 164 aparatur sipil negara (ASN) di lingkup Pemkot Mataram akan pensiun. Beberapa diantaranya adalah pejabat struktural setingkat eselon III. Data dihimpun Suara NTB, dari 164 ASN tersebut 85 merupakan tenaga guru.

79 ASN lainnya dari pejabat struktural dan tenaga medis.

Pejabat eselon III yang akan pensiun tahun ini yakni, Kepala Bagian Administrasi Pengendalian dan Pembangunan H. Syafruddin Ali masa jabatannya berakhir 1 Mei mendatang. Sekretaris Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Dinas Kebersihan Taufik 1 Juni.

Kabag Hukum Sekretaris DPRD Kota Mataram, Darmawan pensiun 1 Agustus 2016, Kabid Bina Keluarga pada BP2KB Kota Mataram Yuli Panca Yogyandini masa baktinya berakhir 1 Juni dan Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kota Mataram, Hj. Maryani pensiun September mendatang.

Sementara itu, ada tiga posisi lowong hingga kini belum terisi yakni dua staf ahli dan jabatan Lurah Cakra Selatan Baru yang ditinggal kuliah ke Australia. (cem)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 24 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Pilih ’’Pembantu’’ yang Tepat BANYAK harapan masyarakat muncul pascadilantiknya tujuh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satunya adalah pasangan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Harapan itu diantaranya adanya penyegaran para ’’pembantu’’ Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Harapan itu bukan tanpa alasan. Masyarakat tentu sudah melihat bagaimana kinerja para pejabat di lingkup Pemkot Mataram. Hasil-hasil pembangunan di Kota Mataram menjadi tolak ukur berhasil tidaknya para pejabat di lingkaran Walikota dan Wakil Walikota mengemban amanah sebagai sosok yang dipercaya memegang jabatan tertentu.

Pejabat diberikan kepercayaan memegang jabatan, diharapkan mampu memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Banyak pihak, termasuk dari kalangan Dewan menilai perlunya penyegaran pejabat lingkup Pemkot Mataram.

Tetapi kembali lagi, bahwa mutasi itu menjadi hak prerogatif Walikota. Untuk pejabat lingkup Kota Mataram, seharusnya Walikota Mataram tidak lagi kesulitan untuk menentukan siapa dimana.

Karena seperti diketahui bahwa Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama H. Mohan Roliskana merupakan pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih kembali dalam Pilkada serentak 9 Desember 2015. Sebagai Walikota incumbent, mestinya Ahyar Abduh sudah dapat menilai bahkan mengantongi nama-nama pejabat yang bakal dijaringnya dalam mutasi nanti.

Meskipun, bila mengacu pada UU Nomor 8 tahun 2015 pasal 162 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota serta pasal 116 undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, kepala daerah dilarang melakukan mutasi pada enam bulan pertama. Rentang waktu satu semester itu, dapat dimanfaatkan oleh Walikota untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja bawahannya.

Sehingga, ketika akan melakukan mutasi nantinya, pembantu-pembantu yang dipilih oleh Walikota Mataram adalah orang-orang pilihan yang mau bekerja. Karena, salah memilih pemimpin, bisa-bisa menjerumuskan kepala daerah itu sendiri. Visi misi berikut janji-janji politik saat kampanye, harus diwujudkan oleh Walikota. Untuk dapat mewujudkan itu semua, Walikota dan wakil Walikota harus disokong oleh jajaran pejabat yang loyal dan amanah.

Sebagai Walikota yang masa kepemimpinannya telah memasuki periode kedua, banyak kalangan mempercayakan persoalan mutasi ini kepada orang nomor satu di Pemkot Mataram. Apalagi dalam apel pagi baru-baru ini, Walikota Mataram telah mengingatkan bawahanya untuk bekerja maksimal. Jangan sampai ada yang tidak loyak, apalagi tidak mendukung terlaksananya visi misi Kota Mataram.

Pejabat-pejabat yang tidak mendukung program Walikota perlu dipertimbangkan untuk digeser pada posisi yang lebih pantas. Demikian pula dengan pejabat yang tidak memiliki kapasitas, sebaiknya tidak dipertahankan, karena dapat menghambat program. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Teror di Sekitar Kita Teror tidak hanya berlangsung melalui serangan bom. Peristiwa di Sarinah, yang terulur sampai ke pulau kita ini adalah bentuk ‘formal’ dari teror. Teror jenis ini adalah teror yang berjaringan dan memiliki misi tersendiri. Jaringannya menyebar secara internasional dan muncul melalui serangan-serangan mendadak yang tak diduga sebelumnya.

Metodenya pun berubah-ubah. Dengan sasaran pusatpusat keramaian.

Peristiwanya menimbulkan shock dan reaksi yang segera.

ETELAH terjadinya peristiwa teror semacam itu akan banyak muncul respon, opini maupun hal-hal lain yang saat ini hanya mengindikasikan bahwa pada dasarnya masyarakat tidak benarbenar khawatir atau takut akan teror semacam itu. Masyarakat bahkan berkerumun pada saat terjadinya pukulan balik dari polisi untuk melumpuhkan para teroris, seolah-olah mereka sedang menonton suatu kerja pengambilan gambar untuk film. Cara masyarakat menyikapi berita-berita teror semacam itu juga cenderung diselingi dengan canda.

Seakan-akan peristiwa itu tidak akan pernah menyentuh mereka.

Teror yang lain sesungguhnya sedang berada di sekitar kita.

Mengintai kita setiap saat bahkan bisa terjadi demikian spontan dan personal. Teror sejenis ini kadang tidak disadari, sehingga terasa menjadi laten. Teror-teror itu menyebar melalui berbagai informasi yang bertebaran dan dengan mudahnya dapat kita akses tanpa perangkat untuk mengetahui adakah informasi tersebut benar atau tidak. Sejumlah ‘teror lain’ yang sedang berlangsung di sekitar kita misalnya tingkat kriminalitas yang kian tinggi. Perampokan, begal, pencurian, juga pembunuhan kian marak memenuhi hari-hari kita. Di media sosial be-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Komunitas Akarpohon, Mataram)

Pengaruh tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan integritas dan kapasitas pada diri para pemegang kebijakan, sampai ke masyarakat di tingkat dasar. Kita terjebak dalam kekusutan itu sehingga tanpa sadar kita telah menjadi yang bersalah, padahal sesungguhnya kitalah korban. Selalu ada simpang siur pendapat soal kejadian, kritik dan oto-kritik, dan dalam kekusutan tersebut sulit melihat segala sesuatu secara objektif. berapa waktu lalu, kita bisa melihat rekaman CCTV bagaimana seorang mahasiswa ditebas dengan parang di kampusnya. Entah apa yang dipikirkan si korban beberapa saat sebelum benda tajam itu menyelesaikan hidupnya. Entah apa pula yang dipikirkan si pelaku beberapa saat sebelum ia melakukan tindakan mengerikan tersebut. Peristiwa itu terjadi demikian cepat, dan bagi sebagian yang menyaksikannya, mungkin akan berpikir bahwa pada suatu ketika bisa saja peristiwa tersebut menimpa dirinya.

Begitu juga nasib sial yang dialami oleh mereka yang dirampok atau dibegal saat berada dalam perjalanan. Sejumlah wisatawan yang membayangkan akan menemui suatu pulau yang indah, dengan penduduk yang ramah tamah, akan menghapus impian itu ketika baru di jalan saja mereka sudah dibegal. Diambil barangbarangnya, juga dilukai. Bayangan tentang pulau yang indah itu telah dicederai. Melalui pemberitaan di media kita juga melihat berbagai peristiwa keji, seperti penculikan, pelecehan seksual, dan penyiksaan terhadap anak-anak.

Rasanya hampir tidak ada lagi tempat yang aman. Bahkan di rumah sendiri.

Belum lagi di tengah hal tersebut muncul pula berbagai wabah penyakit, yang lama maupun baru, meneror keselamatan kita, serta menyuntikkan kecemasan-kecemasan. Kita tidak tahu kapan sebenarnya wabah itu ada dan mulai menyerang. Yang kita tahu sudah ada korban yang jatuh. Itu membuat kita selalu cemas terhadap lingkungan, berada di bawah tekanan. Berbagai jenis virus baru tiba-tiba menjadi pembicaraan dimana-mana, tak jauh beda dengan isu-isu selebritas.

Jenis-jenis teror semacam ini lebih mencemaskan lantaran ia tidak pandang siapa, bisa terjadi tidak cuma di tempat-tempat kerama-

ian, tetapi juga di wilayah-wilayah yang mungkin belum pernah didengar namanya.

Teror pada akhirnya memberi kita suatu kesibukan baru. Kesibukan itu membongkar cara kita melihat segala sesuatu. Kewaspadaan ditingkatkan, untuk mengimbangi kecemasan yang datang. Pada tingkat tindakan, kecemasan saja jelas tidak ada gunanya. Cara mengantisipasi dan mengatasi adalah poin terpenting. Dua hal ini sulit dilaksanakan dengan baik apabila urusan-urusan primer belumlah beres. Mungkin hukum berdiri dengan tegak dan tegas. Perangkat-perangkatnya bekerja sesuai dengan sistem. Tetapi pada dasarnya, hukum hanya bertindak setelah ada peristiwa.

Sumber dasar yang menyebabkan peristiwa itu terjadi seperti berada di luar jangkauan. Sejumlah tiang-tiang penyangga sudah keropos dan tak bisa lagi dijadikan tempat berpegang. Berbagai unsur dalam kehidupan sosial kita kehilangan kewibawaannya. Orang tidak merasa melanggar hukum lantaran ia punya hukumnya sendiri. Orang skeptis terhadap sistem lantaran para pemegang kebijakan bertindak semaunya.

Dan semuanya sudah menjadi rahasia umum. Rahasia umum yang tetap dijadikan rahasia untuk mempertahankan hipokrasi dibalik keharusan berlaku sopan.

Apabila persoalan dilihat dari jarak dekat, kita akan menemukan suatu gumpalan benang kusut yang saling berkelindan sampaisampai susah sekali untuk menemukan simpulnya. Padahal simpul itulah yang harus ditemukan untuk mengurai semua kekusutan tersebut. Pengaruh tindakan-tindakan yang tidak menunjukkan integritas dan kapasitas pada diri para pemegang kebijakan, sampai ke masyarakat di tingkat dasar.

Kita terjebak dalam kekusutan itu sehingga tanpa sadar kita telah menjadi yang bersalah, padahal

RADIO

sesungguhnya kitalah korban. Selalu ada simpang siur pendapat soal kejadian, kritik dan oto-kritik, dan dalam kekusutan tersebut sulit melihat segala sesuatu secara objektif.

Teror yang bergentayangan di sekitar kita tentu memiliki penyebabnya. Komunikasi yang tidak bersih menimbulkan kesalahpahaman. Bentuk-bentuk sosialisasi yang dilakukan setengahsetengah, penanganan yang lambat, relasi-relasi yang buruk antarpersonal, atau antar-sistem. Juga sentimen-sentimen tertentu yang mencangkup berbagai dimensi.

Juga bentuk ketidakpedulian. Semuanya menimbulkan aruspendek pada tatanan sosial. Terjadilah tindakan tak manusiawi oleh manusia sendiri. Dan lingkungan seakan melakukan agresi terhadap tatanan tersebut lewat ekosistem yang dis-lokasi.

Kriminalitas, serangan wabah penyakit, nasib sial di jalan, hanya efek dari teror-teror lain seperti susahnya mencari pekerjaan, tuntutan hidup yang kian berat, pencarian nilai yang kian membingungkan. Dan semuanya seperti bersumber dari hilangnya pegangan yang bisa dipercaya dan diyakini untuk menempuh semua kebaikan dan keburukan selama hayat dikandung badan. Kecuali adanya suatu revolusi yang menyeluruh, semua teror-teror tersebut akan tetap bergentayangan. Meskipun kita tahu revolusi semakin terasa bagai seuntai utopia. [*]

PAD Lobar tidak mencapai target Butuh kerja keras dan kerja cerdas

*** Jumlah penderita DBD di NTB capai 665 kasus, delapan meninggal Cegah jumlah korban bertambah

***

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 24 Februari 2016

Kejaksaan Agendakan Panggil Sekda dan Sekwan Dari Hal. 1 di mana pendapatan Rp 1.104.039.990.452, sementara belanja Rp 1.129.039.990.452.

Prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) nomor 287.S/Bappeda-Kt/IX/2014 hingga keputusan Gubernur NTB tentang evaluasi rancangan Perda APBD Kota Mataram tahun 2015, nomor 903 - 775 tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014. Jumlah pendapatan Rp 1.104.039.990.452 serta belanja Rp 1.291.039.990.452.

Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 nomor 10 tahun 2014, ditetapkan 22 Desember lalu. Pendapatan Kota Mataram Rp 1.104.039.990.452 dan belanja Rp 1.176.332.914.932.

Angka ini resmi dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD serta disampaikan kepada gubernur dengan Pengantar Kepala BPKAD Kota Mataram nomor 900/023/BPKAD-Mtr/I/2015.

Diduga terjadi perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja APBD yakni Rp 1.117.841.861.974 menjadi Rp 1.205.803.052.415. Perbedaan angka inilah dicurigai ganda, karena selisih pendapatan yang sudah dievaluasi gubernur Rp 13 miliar.

Sementara evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) nomor LHE-468/PW23/3/2015 tanggal 8 September 2015, penambahan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pembagian laba atas penyertaan modal PDAM Giri Menang Rp 6 miliar diduga tidak memiliki dasar atas penambahannya.

Rachmat menambahkan, data yang diserahkan ke Kejati adalah bukti valid. Kejati dijanjikan selesai Pilkada akan kembali dilanjutkan. Dia mengakui, dugaan APBD ganda Kota Mataram ini juga telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Kejagung mengatensi laporan tersebut. Kasus ini kata Rachmat, tidak main - main dan berpotensi pidana.

Dia mencontohkan, kasus APBD sudah menjerat mantan Gubernur NTB Drs.HL. Serinata. ‘’Jangan remeh temeh diurus. Ini sudah jelas dan barang bukti otentik APBD itu ganda. Saya ini juga pernah duduk dikursi pesakitan karena kasus APBD. Bahkan, mantan Gubernur Lalu Srinata ditahan (bahkan divonis bersalah). Jadi kasus ini tidak main - main,’’ tegas Rachmat.

Sebulan lalu sebutnya, ia pernah bertemu dengan Kajati NTB. Kajati mengatakan, akan menuntaskan kasus tersebut. Sekarang dia tidak menuntut, melainkan menunggu action Kejaksaan.

Dalam kasus dugaan APBD ganda ini kata Rachmat, tidak ada tendensi atau kepentingan politik.

Menurutnya, kasus ini terindikasi murni pelanggaran hukum, bukan kesalahan administrasi. Korupsi itu berawal dari administrasi.

Administrasi bisa dibuat hitam dan putih. Kejaksaan apakah mau melakukan penegakan hukum atau tidak serta konsisten mengusutnya. (ars/cem)

Target Serang Polisi Dari Hal. 1 saat ditemui Selasa (23/2) di Mapolda NTB. Rencana itu akan dilakukan berbekal pengamatan terhadap sejumlah anggota polisi yang bertugas di kantor BNI Bima dan PLN wilayah Bima.

Walaupun akhirnya pupus berkat penggerebekan pada Senin (15/2) pekan lalu.

Anom menjelaskan, pihaknya mewaspadai aksi terorisme pola baru yang menjadikan polisi sebagai target sasaran.

Sebab, menurut para terduga pelaku terorisme, polisi dianggap sebagai penghalang dan penghambat misi mereka.

“Dari yang dulunya segala yang berhubungan dengan kepentingan Barat beralih sasaran, ditujukan ke polisi,” ungkapnya. Ia mencontohkan sejumlah kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Diantaranya seperti, rumah cepat saji di Makassar; Bom Bali dengan sasaran orang asing kemudian beralih dengan

sasaran polisi. Seperti di Solo dan Temanggung yang menyasar pos penjagaan polisi, di Poso dengan sasaran polisi saat sedang apel pagi dan yang terbaru di pos polisi di Jalan Thamrin Jakarta.

Ada pula yang menyasar Kapolres pada saat salat Jumat di salah satu masjid di Cirebon, meski aksi itu gagal. Kemudian pada 2014 lalu di Bima, Kapolsek Ambalawi, AKP Anumerta Abdul Salam ditembak pada saat patroli hingga gugur. Dalam penyerangan yang diduga dilakukan oleh kelompok Fajar itu, senjata milik Kapolsek diambil.

Bahkan, diduga digunakan untuk melakukan perlawanan pada saat penggerebekan di Pena To’i Senin (15/2) lalu, hingga melukai anggota Brimob Bharada Effendi. “Terkait perubahan sasaran ini anggota polisi harus meningkatkan kewaspadaan,’’ Anom. (why)

Kental Nuansa Politis Dari Hal. 1 ‘’Yang dilaporkan LSM itu bohong semua. Semua cabang sudah saya kontak, Yadi (panggilan Ahmad Yadiansyah) melalukan reses kok,” tegas Rachmat Hidayat kepada Suara NTB via ponsel Rabu (23/2). Cabang dimaksudnya, DPC PDI Perjuangan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, sesuai wilayah daerah pemilihan (Dapil) terlapor Ahmad Yadiansyah.

Sebelum kasus ini terpublikasi luas, Rachmat Hidayat mengaku sempat mendengar polemik soal dana reses Ahmad Yadiansyah. Dia pun langsung cek ke lapangan. Tidak sampai di sana, dipastikannya Inspektorat NTB juga sudah turun lapangan melakukan pemeriksaan, karena sumber dana reses ini dari APBD. “Hasilnya clear and clean.

Catat itu,” tegas Rachmat Hidayat dengan nada tinggi.

Namun tak berarti dia dalam posisi melindungi anggota partainya tersebut. Tapi karena tidak ada kesalahan, maka tidak ada alasan menghukumnya. “Saya paling tidak suka anak buah saya mencla mencle . Sebenarnya kalau dia macem macem, saya yang tindak dia. Tapi ini kan tidak ada.

Dia baik baik saja kerjanya,” bela Rachmat.

Apalagi platform partainya salah satunya penegakan supremasi hukum sehingga di jajarannya pun harus clear dari belitan kasus tindak pidana korupsi. “Sampai dengan detik ini, saya masih cek ke cabang. Memang tidak ada laporan yang diterima oleh cabang saat dia (Ahmad Yadiansyah) turun. Tapi setelah dicek lagi ke lapangan, saya jamin dia sudah turun dan melakukan reses,” bantahnya lagi.

Rachmat malah balik menuding motif di balik laporan yang disampaikan LSM tersebut. “Saya curiga ini dimanfaatkan orang lain. Jangan lihat dia anak kecil. Apap-

un dia saya harus membela, kecuali dia melakukan kesalahan,’’ tegasnya. Tidak dibantahnya juga ada motif politis yang kuat di balik menyebarnya informasi indikasi masalah reses tersebut, sehingga diganggu melalui kinerjanya. Padahal proses politis dianggapnya lebih fair jika disampaikan terbuka. “Kalau mau minta Yudi di-recall . minta baik-baik caranya. Tapi kalau dia tidak melakukan kesalahan, ngapaian saya recall?,” tegasnya, namun menolak berkomentar ketika ditanya jika persoalan ini muncul karena ada gejolak internal.

Terkait persoalan ini, dia mengaku belum bersikap apa-apa, utamanya soal laporan LSM tersebut.

Dia menyerahkan sepenuhnya ke DPC Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Didesaknya untuk mencari tahu motif pasti di balik adanya laporan itu.

Sekali lagi dia meyakini Yudi tidak melakukan itu.

Karena dari segi finansial punya kemampuan. Dari segi kapasitas juga mumpuni, sehingga tidak ada hal yang membuatnya harus direcall. “Masak dia harus makan dari uang reses yang kecil itu,’’ katanya.

Dikonfirmasi soal data lengkap dalam laporan LSM itu, nada Rachmat Hidayat meninggi lagi.

Ditegaskannya, tidak semua harus di SPJ kan untuk alokasi kegiatan selama reses, apalagi melibatkan masyarakat banyak dan item – item yang nilainya relatif kecil untuk dibuatkan nota pembelian. ‘’Masak dia mau mengalahkan Inspektorat hasil ceknya?. Masak beli cendol harus ada kwitansinya.

Makan pakai sambal harus ada kwitansinya. Ini kita tinggal di timur Indonesia.

Ada toleransinya yang gitugitu. Penegak hukum tahu kok,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 15

PKS Bantah Lecehkan Surat Golkar Mataram (Suara NTB) – Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, Johan Rosihan, ST membantah telah melecehkan surat DPD Partai Golkar dengan menyebut surat itu sebagai surat kaleng.

Menurutnya, tidak menjadi persoalan apabila surat DPD Golkar NTB yang mengajukan pergantian Ketua DPRD NTB itu dibacakan di rapat paripurna DPRD NTB. Johan Rosihan memberikan pernyataan itu untuk menanggapi pernyataan anggota DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH yang sempat mengungkap pembicaraan dengan pihak Fraksi PKS terkait surat DPD Partai Golkar NTB itu.

Saat itu, Rumaksi menyatakan, “Saya ditelepon oleh PKS, mereka mengatakan ini surat kaleng yang tidak perlu dibacakan katanya. Dari Fraksi PKB tidak ada yang hadir, PDIP juga tidak ada, Nasdem

juga tidak ada. Nah yang paling lengkap itu Fraksi Hanura saja,” ujarnya.

Kepada Suara NTB, Selasa (23/2) kemarin, Johan meluruskan pernyataan Rumaksi tersebut. “Jadi kami tidak pernah menyatakan itu surat kaleng atau apa,” tegasnya.

Johan mengakui, dirinya memang sempat melakukan pembicaraan secara pribadi dengan Rumaksi. Dalam pembicaraan itu ia memberikan analisa dirinya tentang peratu-

ran dalam tata tertib DPRD. “Jadi kemarin kan saya ngomong secara pribadi, memberikan analisa tentang tata tertib. Bahwa dalam tata tertib ini, dari enam persyaratan pergantian ketua (DPRD NTB) itu, tidak ada hak partai untuk menyatakan pimpinan itu berhenti. Sementara hak partai itu cuma satu, melakukan pemecatan terhadap anggotanya itu yang dianggap tidak benar,” ujarnya.

Karena itu, dalam pembic-

NTB akan Dilintasi Gerhana Matahari Sebagian Giri Menang (Suara NTB) Gerhana Matahari yang akan dilihat di Indonesia pada 9 Maret mendatang, juga akan dapat dilihat di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB). Tetapi untuk masyarakat di NTB tidak dapat melihat gerhana matahari total. Karena hanya akan mengalami gerhana matahari sebagian.

Menurut Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasisun Klimatologi Kediri, Afriyas Ulfah, S.ST, dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (23/2), mengemukakan bahwa NTB hanya akan dilintasi gerhana matahari sebagian.

Di wilayah Indonesia hampir semua daerah dilintasi gerhana matahari. Tetapi, kata Afriyas, tidak semua daerah mengalami gerhana matahari total.

“Beberapa daerah seperti

Palembang, Palu, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah serta beberapa daerah lainnya yang mengalami gerhana matahari total,” ujarnya.

Sedangkan untuk daerah NTB, hanya akan dilewati gerhana matahari sebagian. Di NTB hanya terlihat 0,9 derajat sudut gerhana matahari.

“Seluruh Indonesia dapat melihat gerhana matahari sebagian, hanya berbeda derajat elevasinya saja atau derajat keseluruhan gerhana matahari.

Kalau gerhana matahari total seluruh tertutup oleh bulan, kalau di NTB hanya terlihat 0,9 derajat saja,” jelasnya.

NTB akan dapat melihat gerhana matahari sebagian pada tanggal 9 Maret nanti. Afriyas mengungkapkan, gerhana matahari sebagian yang akan dirasakan di NTB dimulai pada

pukul 07.30 Wita, dan mencapai puncaknya pada pukul 08.30 Wita di tanggal itu.

Ia menjelaskan, fenomena alamiah gerhana matahari terjadi karena letak matahari, bulan, dan bumi dalam kondisi sejajar. Di mana posisi bulan menghalangi sinar matahari ke arah bumi.

Siklus gerhana matahari total terjadi di kisaran 350 tahun sekali. Sedangkan untuk gerhana matahari sebagian, siklus terjadinya berkisar lima tahun sekali.

Saat gerhana matahari terjadi, akan dapat merusak mata kalau dilihat secara langsung.

“Konoranya akan merusak mata kalau dilihat secara langsung.

Pengamat BMKG yang akan memantau nanti, alatnya harus dilapisi dengan lapisan, agar tidak melihat secara langsung sinar matahari,” ujarnya. (ron)

Sembilan Indikator RPJMD NTB Perlu Perhatian Khusus Mataram (Suara NTB) Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, sebanyak 16 indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB yang telah mencapai target.

Sementara, sembilan indikator perlu mendapatkan perhatian khusus oleh seluruh SKPD. Untuk itu, tahun 2017 mendatang, Pemprov akan lebih fokus kepada empat isu yang terkait dengan sembilan indikator tersebut.

“Pada Maret mendatang dalam pra Musrenbang dan Musrenbang provinsi akan ada masukan dari masyarakat. Empat isu strategis tahun 2017 yang akan diangkat terkait dengan IPM, kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup. Kita merujuk capaian RPJMD tahun kemarin. Ada sembilan indikator yang perlu perhatian khusus. Ada 16 indikator yang sudah mencapai target, sisanya masih dalam proses penghitungan,” kata Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB, H. Yusron Hadi, ST,

MUM dikonfirmasi di Mataram, Selasa (23/2) siang kemarin.

Dijelaskan, dalam rangkaian penyusunan rencana pembangunan daerah Provinsi NTB tahun 2017, salah satunya melalui Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi NTB. Forum SKPD ini merupakan perencanaan terhadap apa yang akan dilakukan SKPD lingkup Pemprov NTB pada tahun 2017. Perencanaan yang disusun melalui Forum SKPD ini didasarkan pada dokumen perencanaan yang telah disusun sebelumnya, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD Pemprov NTB. Yusron menjelaskan, empat isu yang diangkat dalam perencanaan pembangunan tahun 2017 itu misalnya IPM khususnya pendidikan dan kesehatan.

Kemudian peningkatan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, di mana tahun 2017 merupakan tahun pertama pe-

limpahan kewenangan provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya, pengentasan kemiskinan melalui peningkatan dan pemerataan pertumbuhan serta menjaga stabilitas ekonomi daerah. Selain itu, isu yang terkait dengan kualitas lingkungan hidup, di mana indikator kinerja lingkungan hidup dalam RPJMD masih banyak yang belum mencapai target.

“Forum SKPD merupakan rangkaian awal perencanaan tingkat provinsi, materi yang diulas sebelumnya pertemuan rapat kerja kepala Bappeda beberapa bulan lalu. Dipertegas isu strategis. Dalam forum SKPD akan dirumuskan isu strategis yang akan dilaksanakan SKPD tahun 2017,”imbuhnya.

Yusron menambahkan, RPJMD 2013-2018 akan direvisi oleh Pemprov NTB. Revisi RPJMD NTB itu menyelaraskan dengan RPJMN. (nas)

KPK Kembangkan Kasus Suap Pejabat MA Dari Hal. 1 Namun Alex enggan mengungkapkan arah pengembangan kasus tersebut. “(Pengembangan) itu kewenangan penyidik, yang paling tahu itu penyidik,” tambah Alexander.

Pada Senin (22/2), KPK juga memeriksa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA Herri Swantoro, usai diperiksa Herri yang juga memiliki jabatan fungsional sebagai hakim itu enggan mengungkapkan siapa yang bertanggung jawab untuk mengirimkan salinan kasasi di MA. “(Pengiriman salinan itu) direktur pidana yang tahu,” kata Herri singkat seusai diperiksa sekitar empat jam di gedung KPK Jakarta.

Sedangkan satu saksi lagi yaitu Ketua Umum Dewan Peradilan Nasional Fauzi Yusuf tidak hadir. “Fauzi Yusuf hari ini mengirimkan surat tidak bisa hadir, kemudian ia mengirimkan perwakilan dari Peradi untuk memberikan keterangan,” kata pelaksana harian (Plh) Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati.

KPK menyangkakan Andri berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Sedangkan Ichsan dan Awang disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling

sedikit Rp 50 juta dan paling banyak Rp 250 juta.

Ichsan Suadi pada 13 November 2014 oleh majelis Pengadilan Negeri Mataram dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur dan dijatuhi pidana selama 1,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp 3,195 juta.

Putusan itu dikeluarkan oleh Ketua Hakim Dr.Sutarno SH, MH dan anggota hakim Edward Samosir dan Mohammad Idris M Amin.

Perkara Ichsan yang divonis bersama-sama dengan Lalu Gafar Ismail dan M Zuhri berlanjut ke Pengadilan Tinggi (PT) dan diperberat menjadi vonis selama dua tahun dan denda Rp200 juta.

Ichsan masih mengajukan kasasi ke MA namun majelis kasasi yang terdiri atas MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar pada 9 September 2015 menolak kasasi yang diajukan dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun ditambah denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 4,46 miliar subsidair setahun penjara. (ant/Bali Post)

Amin akan Anulir Surat Pemberhentian Umar Said Dari Hal. 1 Akan tetapi, sebelum pihaknya berkirim surat untuk menganulir suarat masuk dari DPD Golkar Musda Praya itu, Amin meminta Ketua DPD Partai Golkar NTB hasil Musda Praya untuk meninjau kembali surat tersebut. Karena dinilai tidak memiliki dasar.

“Saya akan komunikasikan hal tersebut ke pak Suhaili dan pak Misbah Mulyadi, agar mereka meninjau surat yang telah mereka kirim untuk mengganti Ketua DPRD NTB itu,” ujarnya Sembari menunggu hasil munas selanjutnya, Amin saat ini juga sedang mencari format

terbaik untuk menyatukan kader Golkar NTB. Karena pada dasarnya kedua kubu Golkar di NTB saat ini memiliki ketua umum yang sama.

“Ya betul, mereka dilantik sama pak Aburizal Bakrie, dan kemarin saya juga datang dan memberikan selamat kepada pak Suhaili. Itu saya lakukan secara politik, karena peristiwa politiknya benar terjadi. Nah kita ini juga sama kembali dengan Ketua Umum Pak Aburizal. Intinya orangnya sama, tetapi kapasiatasnya berbeda, kita Munas Riau, mereka juga di SK-kan oleh pengurus Munas Riau,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua

Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi enggan menanggapi manuver yang dilakukan kubu kepengurusan versi Munas Riau. “Saya no comment-lah. Kita tetap berpendapat bahwa kita sudah sah dan kita dilantik oleh Ketua Umum dan tidak ada masalah,” ujarnya.

Terkait pertemuan yang digelar Amin dan Umar bersama sejumlah pengurus lainnya, Misbach pun mempertanyakannya.

“Kalau siapa yang mengadakan pertemuan, mengatasnamakan siapa? Golkar siapa? Kalau dia mengatakan diri Ketua Golkar dan Sekretaris Golkar dari mana?” pungkas Misbach. (ndi/aan)

araan itu pula, Johan tidak menganggap ada kendala serius jika surat tersebut ingin dibacakan dalam rapat paripurna. Namun, untuk melanjutkan membahas surat itu, tentu saja tidak dapat dilakukan. ‘’Silakan dibaca, tapi tidak dibahas,” ujar Johan.

Mengapa demikian? Johan berpendapat, surat Golkar itu adalah surat yang merangkum dua tahap keputusan sekaligus. “Pengusulan sekaligus pengisian, padahal itu kan dua hal yang berbeda menurut saya,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi menegaskan bahwa setelah mengirimkan surat berisi per-

mintaan pergantian Ketua DPRD NTB itu, pihaknya tidak menuntut terlalu banyak dari DPRD NTB. “Yang penting kalau paripurna kuorum ya dia dibacakan. Itu saja,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya tidak menganggap bahwa setelah surat dibacakan, maka jabatan Ketua DPRD NTB secara otomatis langsung berganti. “Tidak serta merta, karena kan ada proses. Yang penting prinsipnya surat itu sudah kita layangkan. Apakah dia mau bacakan atau tidak itu (menyangkut) kredibilitas. Karena ada di tata tertib kan jelas, masak surat partai politik tidak dianggap,” sindirnya. (aan)

Sembilan SKPD Belum Lapor LAKIP

Wabup Nilai Terbawa Suasana Pilkada Tanjung (Suara NTB) Sebanyak sembilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini diketahui belum melaporkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). Dengan nada tegas namun sedikit berseloroh, Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Sarifudin, SH., menilai belum diselesaikannya LAKIP lantaran pejabat SKPD bersangkutan masih “terbawa” suasana Pilkada.

“Sepertinya mereka tidak fokus karena masalah pilkada kemarin,” kelakar Sarifudin, Selasa (23/2).

Evaluasi mengenai LAKIP sendiri digelar, Senin (22/2) lalu.

Dari hasil evaluasi, diketahui sembilan SKPD belum memberi laporan. Empat diantaranya diungkap, antara lain, Sekretariat DPRD KLU, Diskoperindag KLU, Dikbudpora KLU dan Dinas PU Tamben KLU. Wabup yang sebelumnya mengikuti perkembangan kinerja ini di tingkat Provinsi, lantas mengakui, bahwa berdasarkan evaluasi Provinsi, kinerja sebagian besar SKPD KLU berada di bawah rata-rata. Di NTB, kinerja pelayanan publik Pemda KLU berada di urutan kedua dari bawah.

“Mereka terlalu dimanjakan, kalau tidak selesai juga berarti mereka tidak sehati dengan kita. Kalau tidak sehati, ya kita

copot saja,” cetus Sarif mengisyaratkan solusi terbaik yang akan diambil.

Terhadap laporan dimaksud, ia meminta agar SKPD terkait segera menyelesaikan kewajibannya. Karena bagaimanapun, kinerja kurang memuaskan sebagian SKPD mempengaruhi hasil kerja yang sudah bagus di beberapa SKPD lain.

Sementara, Sekretaris Daerah KLU, Drs. H. Suardi, MH., mengakui sembilan SKPD yang belum menyelesaikan LAKIP meminta toleransi waktu 2 hari sejak Senin kemarin. Artinya, laporan dimaksud harus sudah di meja Sekretariat Daerah pada Rabu, hari ini.

“Mestinya semua SKPD sudah menyelesaikan LAKIP sebelum bulan Maret ini, karena berkaitan dengan laporan pertanggungjawaban Pemda dihadapan Kemenpan RB,” kata Suardi.

Tidak hanya itu, laporan dimaksud juga merupakan referensi pertanggungjawaban Pemda untuk diaudit oleh BPK RI perwakilan NTB. Sekda berpendapat, jika laporan ini tidak segera diselesaikan dan dikirim, maka kinerja pejabat pada SKPD bersangkutan akan turut mendapat penilaian. Oleh karena itu pula, Sekda berharap agar seluruh SKPD mempercepat pelaporannya, termasuk laporan di tahun - tahun yang akan datang agar tepat waktu. (ari)

Tim Appraisal Penjualan 17 Aset Diduga Bodong Giri Menang (Suara NTB) Ketua komisi I DPRD Lombok Barat (Lobar) membidangi Aset dan Pemerintahan, H. Zulkarnain meminta Pemda Lobar mengklarifikasi tim Appraisal penjualan aset yang dibentuk zaman Bupati Dr.H.Zaini Arony tahun 20112012 lalu. Klarifikasi ini penting, lantaran beredar informasi kalau tim tersebut diduga bodong karena legal formalnya tidak jelas. Dewan sendiri tak tahu menahu perihal pembentukan tim appraisal tersebut.

Penegasan ini disampaikan, menanggapi adanya dukungan sejumlah pihak untuk mengusut kasus penjualan 17 titik aset Lobar di Kota Mataram.

Politisi partai berlambang beringin ini menyambut baik adanya masyarakat yang ingin tahu dan melaporkan kasus ini ke APH. Hal ini menurutnya sebagai bentuk kontrol dan rasa memiliki masyarakat terhadap masalah di daerah. ‘’Memang soal penjualan aset itu harus dibereskan, kami respons baik langkah masyarakat ingin tahu masalah ini, karena ini bentuk rasa memiliki,’’ kata Zulkarnain.

Anggota dewan Dapil IV ini menyatakan, memperoleh informasi bahwa kasus ini telah dilaporkan ke APH. Menurutnya, kasus ini memang harus dibuka secara luas supaya masyarakat mengetahuinya.

Namun dalam masalah ini, tentunya pihaknya tak bisa memvonis benar atau tidak,

karena ranahnya di APH. Terkait penjualan aset ini jelasnya, ia menduga bahwa tim appraisal ini diduga bodong karena dewan sendiri tidak tahu kapan dibentuk.

Sementara itu, Indra Jaya Usman anggota DPRD Lobar lainnya juga mempertanyakan penjualan 17 tiitik aset tersebut.

Menurutnya, Dewan saat itu hanya memberi persetujuan dengan dasar bahwa Pemda jual aset namun dikembalkan menjadi aset.

Artinya, aset dijual untuk membangun gedung kantor dinas yang saat itu masih berlokasi di Mataram karena dinilai tidak efektif.

“Artinya boleh melakukan penjualan namun bukan mengurangi bentuk. Jual aset kembali ke aset bukan ke yang lain,’’ katanya.

Sementara itu, Plt. Bupati H. Fauzan Khalid yang dikonfirmasi menyatakan, tidak ada dasar pihaknya untuk mengklarifikasi tim appraisal seperti yang diminta Komisi I. Jika ada dasar hukum, artinya pihak aparat meminta karena ada persoalan barulah pihaknya bisa melakukan itu. ‘’Kalau ada hukum yang meminta kami, maka barulah kami lakukan itu,’’ katanya.

Perihal adanya dugaan bahwa tim itu bodong dibantahnya.

Sebab, menurutnya persoalan penjualan itu masalah lama.

Menurutnya, tidak relevan nilai barang dulu dengan sekarang. ‘’Masak penjualan tahun 2010 diukur dengan saat sekarang,’’ujarnya. (her)

Jumlah Penderita DBD di NTB Capai 665 Kasus, Delapan Meninggal Dari Hal. 1 Lombok Barat sebanyak 47 kasus, dua orang meninggal dunia.

Kemudian, Lombok Tengah terdeteksi sebanyak 77 kasus, Lombok Timur 163 kasus, empat orang meninggal dunia. Selanjutnya Lombok Utara sebanyak 26 kasus, Sumbawa Barat 27 kasus, Sumbawa 39 kasus, Dompu 33 kasus, Bima 83 kasus dan Kota Bima 11 kasus, dimana satu orang meninggal dunia.

Sebelumnya, Dikes NTB mencatat, jumlah kasus DBD sampai pekan ke dua Februari 2016 sebanyak 427 orang.

Angka ini terus mengalami

peningkatan sampai tanggal 23 Februari 2016 kemarin.

Melihat peningkatan jumlah penderita DBD itu, memang sudah mendekati KLB DBD. Namun, yang menetapkan suatu daerah menjadi KLB adalah kepala daerah dalam hal ini bupati/walikota. Meskipun belum ditetapkan sebagai KLB, kata Eka penanganan di kabupaten/kota sudah seperti KLB. Saat ini tindakan yang dilakukan yakni melakukan fogging dan pemberian obat-obatan. Pemprov NTB mendrop bahan-bahan untuk fogging dan memenuhi obatobatan pada kabupaten/kota yang mengalami kekurangan logistik obat-obatan. (nas)

Rabu, 24 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Penyerahan plakat dari Presiden RI, yang diserahkan oleh Deputi ADPIN BKKBN Pusat (pakai selempang) kepada Plt. Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid

Wakil Gubernur NTB, H.Muh. Amin beserta Plt Bupati Lobar menulis dan menandatangani plakat tanda pencangan Kampung KB di Desa Telaga Waru Kabupaten Lombok Barat.

(Suara NTB/her)

Deputi ADPIN BKKBN Pusat foto bersama setelah melakukan penyerahan bantuan berupa alat kesehatan dan sepeda motor kepada Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan Pemuda di Lombok Barat.

Wakil Gubernur NTB memukul gong tanda pencanangan Kampung KB mulai dilaksanakan di Lobar

NTB Canangkan Kampung KB diharapkan menerima norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) yang berorientasi pada pertumbuhan yang seimbang.

Sementara itu, Plt Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid mengatakan, momentum pencanagan program kampung KB ini menjadi titik awal bagi masyarakat khususnya Lombok Barat untuk memperhatikan dan menciptakan generasi yang sehat dan kuat. Secara fisik maupun intelektual yang bisa diandalkan ke depan melalui program Keluarga Berencana. ‘’Saya sangat berharap kita semua bergerak mulai dari hilir sampai ke hulunya. Insya Allah Pemerintah Lombok Barat telah menyiapkan beberapa program dan terobosan. Tetapi, terobosan yang akan kami lakukan tidak akan memiliki arti apa-apa tanpa dukungan masyarakat,” ujarnya.

Saat ini, kata Fauzan, pemerintah mendorong masyarakat untuk memiliki peraturan berupa awikawik untuk mencegah pernikahan dini. Bahkan telah dilaksanakan di beberapa desa yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat. “Saya berharap program yang dilaksanakan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB,” harapnya.

Adapun desa yang akan dicanangkan di Kabupaten Lombok Barat berjumlah 10 kampung KB yang ada di masing-masing kecamatan. Yakni Desa Lembah Sari , Lingsar, Batu Mekar, Krama Jaya, Telaga Waru, Jagaraga, Kuripan Selatan, Gapuk, Mareje Barat dan Desa Taman Baru. Beberapa program yang telah dilaksanakan BKBPP antara lain pembentukan bina keluarga balita, sosialisasi ‘’Gerakan Gamak’’ atau Gerakan Anti Merarik Kodeq yang diartikan sebagai gerakan anti menikah usia dini berdasarkan meningkatnya jumlah perceraian akibat pernikahan dini.

Sosialisasi dilaksanakan dengan sasaran anakanak SMA dan SMK. (nas/her/*)

(Suara NTB/her)

Istri Wakil Gubernur NTB (ketiga dari kiri), Istri Plt Bupati Lobar melakukan pemukulan kentongan sebagai tanda dimulainya pencanangan Kampung KB di Lombok Barat

(Suara NTB/her)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mencanangkan program Kampung Keluarga Berencana (KB). Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H Muh. Amin, SH, MSi mengatakan, kampung KB merupakan inovasi strategis dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas, dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat di tingkat desa/dusun. Program tersebut memadukan program KB dengan program pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi dan lain-lain. ‘’Ini merupakan inovasi strategis untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan berkualitas. Partisipasi berbagai instansi dalam kampung KB sangat penting sehingga pelayanan paripurna dapat dirasakan langsung oleh masyarakat menuju kesejahteraan rakyat,” kata Wagub saat pencanangan Kampung KB Provinsi NTB di Desa Telaga Waru, Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Selasa (23/2) siang kemarin.

Pencanangan Kampung KB oleh Wagub didampingi Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Pusat dr. Abidinsyah Siregar dan Plt Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Wagub berharap dengan terlaksananya kampung-kampung KB di seluruh wilayah NTB, akan terwujud keluarga kecil bahagia dan sejahtera.

Deputi Advokasi Pergerakan dan Informasi (Adpin) BKKBN Pusat, dr. Abidinsyah Siregar menjelaskan, program keluarga berencana dicanangkan Presiden Soeharto dan diteruskan BKKBN. Program KB merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk.Agar keluarga sebagai unit terkecil kehidupan bangsa

Saat pencanangan Kampung KB, BKKBN juga melaksanakan pelayanan pemasangan KB kepada masyarakat

2017, NTB Tuan Rumah Festival Anak Saleh Indonesia Mataram (Suara NTB) Tahun 2017 mendatang, NTB ditetapkan menjadi tuan rumah Festival Anak Saleh Indonesia (FASI) X. Hal tersebut dikatakan Ketua Umum DPW Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) NTB, Nanang Edward, SH beserta rombongan saat bertemu Wakil Gubernur NTB (Wagub), H. Muh. Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya, Selasa (23/2) siang kemarin.

Nanang mengatakan, NTB terpilih sebagai tuan rumah FASI X pada tahun 2017 mendatang. Ia mengatakan, selama ini kegiatan tersebut tak pernah dilaksanakan di luar Pulau Jawa. ‘’Terpilihnya NTB sebagai tuan rumah FASI X adalah suatu kehormatan, karena selama penyelenggaraan FASI tidak pernah dilaksanakan di luar Pulau Jawa,’’ ujar Nanang.

Terpilihnya NTB sebagai tuan rumah, karena BKPMRI pusat melihat banyaknya potensi qari dan qari’ah yang dimiliki oleh Provinsi NTB. Hal itu terbukti pada penyelenggaraan FASI sebelumnya, NTB meraih juara umum. Di mana empat perwakilan NTB meraih Juara 1 dan Juara 2, baik qari

Seratusan Personel Polhut Ditarik ke Provinsi Mataram (Suara NTB) Seratusan personel Polisi Kehutanan (Polhut) yang berada di kabupaten/ kota di NTB akan ditarik ke provinsi. Penarikan personel Polhut ini merupakan implikasi dari penerapan UU No. 23 Tahun 2014, dimana urusan kehutanan saat ini menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

(Suara NTB/nas)

FASI X - Ketua Umum DPW BKPRMI NTB, Nanang Edward, SH beserta rombongan saat bertemu Wagub, H. Muh. Amin, Selasa (23/2) siang kemarin untuk melaporkan dipilihnya NTB sebagai tuan rumah FASI X, tahun 2017 mendatang. dan qari’ah.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyambut baik ditunjukkanya NTB sebagai tuan rumah kegiatan skala nasional itu.

FASI adalah event nasional yang diselenggarakan setiap tiga tahun sekali dan akan diikuti oleh 3.500 peserta.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur NTB menjadi daerah favorit event nasional, karena daerah lain mungkin melihat NTB telah berhasil melaksanakan beberapa event nasional,” katanya.

Wagub berharap nantinya panitia pusat dan panitia daerah mematangkan kegiatan ini

terutama terkait masalah teknis. “Kesuksesan penyelenggarakan event nasional dapat membawa multiflier effect, terutama dalam bidang pariwisata dan bidang ekonomi. Jadi, harus dibutuhkan koordinasi yang baik antara pihak terkait,”pintanya. (nas)

‘’Lagi persiapan penarikan.

Bukan saja Polhut tetapi juga pegawai Dinas Kehutanan kabupaten/kota semua itu akan ke provinsi. Nanti pegawai-pegawai fungsionalfungsional tertentu juga ditarik. Itu sesuai UU No 23 tahun 2014. Sudah divalidasi tinggal serah terima. Nama-namanya sudah ada,’’ kata Kepala Dinas Kehutanan NTB, Ir. Andi Pramaria, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (23/2) siang kemarin.

Andi menyebutkan, jumlah personel Polhut yang akan ditarik ke provinsi sekitar 150

orang. Jika ditambah dengan pegawai Dinas Kehutanan yang berada di kabupaten/ kota jumlahnya sekitar 250 orang. Dijelaskan, personel Polhut yang sebelumnya berada di kabupaten/kota dengan ditarik menjadi pegawai provinsi bukan berarti mereka akan berkantor di provinsi.

Tetapi, kata Andi, kemungkinan para personel Polhut itu akan ditempatkan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang tersebar di NTB. ‘’Jadi dia mengarah ke hutan.

Mereka Keberadaannya diharapkan semakin memini-

malisir kasus perambahan hutan dan illegal logging,’’ tambahnya.

Dengan ditariknya seratusan pegawai Dinas Kehutanan dari kabupaten/kota itu, lanjut Andi, memnag implikasinya terhadap anggaran.

Artinya, Pemprov pasti akan menganggarkan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) bagi para pegawai tersebut. ‘’Itu kan membebani APBD provinsi. Tapi sepanjang kinerjanya bagus ndak apa-apa. KPH itu dituntut untuk menghasilkan pendapatan bagi daerah,’’ tandasnya. (nas)

Pansel Belum Laporkan Tiga Besar Calon Sekda ke Gubernur Mataram (Suara NTB) Panitia Seleksi (Pansel) terbuka Sekda NTB belum melaporkan secara resmi tiga besar calon Sekda kepada Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi. Pansel sudah menuntaskan seleksi terhadap enam orang pejabat yang mengikuti seleksi dan telah menetapkan tiga orang nama sebagai calon Sekda NTB, pada Senin (22/2).

Juru Bicara Pemprov NTB, H. Yusron Hadi, ST, MUM mengatakan proses seleksi calon Sekda yang dilakukan Pansel sudah sesuai dengan jadwal. Tahapan selanjutnya tinggal menunggu Pansel melaporkan tiga besar calon Sekda itu ke gubernur. Sebenarnya, kata Yusron, Pansel melaporkan hasil seleksi itu pada Senin (22/2). Namun, karena gubernur sedang berada di luar daerah dalam rangka melaksanakan tugas.

“Secara informal, Pansel sudah menginformasikan kepada Pak Gubernur. Tetapi secara resmi belum. Penetapan tiga

besar selesai tanggal 22 Februari, pada tanggal yang sama Pak Gubernur ke Jakarta. Pansel baru melapor secara lisan. Nanti disampaikan setelah beliau (gubernur) datang,” terang Yusron dikonfirmasi di Mataram, Selasa (23/2) siang kemarin.

Dikatakan, tiga besar calon Sekda NTB ini sesegera mungkin akan dilaporkan Pansel ke gubernur. Ia menambahkan, proses seleksi calon Sekda NTB telah berlangsung secara terbuka, konstruktif dan sesuai dengan aturan yang berlaku yakni UU ASN. Artinya, kata Yusron, siapapun yang masuk dalam tiga besar calon Sekda NTB itu telah memenuhi kriteria mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) madya Pemprov NTB. Yusron mengaku, belum mengetahui tiga besar calon Sekda yang telah ditetapkan Pansel.

Tiga besar nama-nama calon Sekda NTB itu masih ditutup rapat untuk disampaikan ke publik, sebelum dilaporkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian

(PPK) dalam hal ini gubernur. ‘’Kita tak berani pastikan nama-nama yang beredar sekarang. Pansel berusaha seprofesional mungkin. Sehingga dijamin kerahasiaan tiga besar calon Sekda itu sebelum diketahui Pak Gubernur,”pungkasnya.

Informasi yang beredar bahwa tiga besar calon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Namun ada juga informasi lain yang menyebutkan, tiga besar calon Sekda NTB itu adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya. (nas)