Snt24032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB

SELASA, 24 MARET 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 18 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

TARIK GEROBAK - Seorang ibu dengan langkah berat menarik gerobak sampah di Jalan TGH Faisal, Sweta, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram.

Diusianya yang senja, ibu ini tetap harus bekerja keras karena tuntutan perut yang tak bisa ditunda.

(Suara NTB/ars)

Hadapi Persidangan

Bupati Lobar Belum Tentukan Jumlah Pengacara Karyawan Newmont Pastikan Mogok Kerja

TO K O H Awasi Sengketa Pilkada

Suparman Marzuki

RENCANA sidang serentak sengketa Pemilihan Kepala Daerah di seluruh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menerima berkas perkara, sudah disikapi Komisi Yudisial (KY). Jika semua Pilkada, termasuk di NTB disengketakan serentak Desember 2015, KY akan mengawasi persidangan agar berlangsung adil, jujur dan ditangani hakim berintegritas.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Awasi Dana BOS

M. Agus Patria

INSPEKTORAT NTB menyatakan kesiapannya untuk turut mengawasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah ini sepanjang ada permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebelumnya, dalam acara Musrenbang NTB 2015 dalam rangka penyusunan RKPD 2016, Pejabat Fungsional KPK mengatakan, Inspektorat gamang untuk melakukan proses pengawasan dana BOS. Karena ada anggapan itu adalah dana APBN. Bersambung ke hal 15

Taliwang (Suara NTB) Komunikasi yang digagas oleh tim perunding karyawan dengan manajemen PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) hingga, Senin (23/3) kemarin, tetap tidak membuahkan hasil. Perundingan yang mengagendakan pembahasan tata tertib perundingan lanjutan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) itu tidak menyepa(Suara NTB/bug) kati apapun hingga sore Yoesrawan Galank hari yang menjadi batas waktu yang diberikan oleh pekerja sebelum beranjak pada rencana mogok kerja yang akan dimulai 25 Maret 2015.

Bersambung ke hal 15

Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony yang kini ditahan KPK belum menentukan jumlah pengacara yang nantinya akan mendampinginya menghadapi persidangan. Pihak keluarga tengah berkoordinasi dengan DPP Golkar dan Pemkab Lobar untuk meminta bantuan hukum. Sehingga kemungkinan besar pengacara Bupati nantinya, berasal dari keluarga, partai dan Pemkab Lobar sendiri.

Demikian diungkapkan, Wakil Sekretaris DPD Golkar NTB, Muhazam Fadli yang mendampingi pihak keluarga bertemu, Aburizal Bakrie di Jakarta pekan kemarin.

Dijelaskan, terkait dengan pengacara tinggal disinkronkan dengan pihak keluarga, Pemkab Lobar dan DPP Golkar sendiri. ‘’Rencananya ibu (istri Bupati) bersama keluarga akan bertemu Bupati untuk memberitahukan hal ini,’’ kata Muhazam, kemarin via ponselnya.

Menurutnya, Bupati dalam

hal ini harus tahu pengacara yang digunakan nantinya.

Sebab Bupati sendiri yang akan menghadapi persidangan nantinya.

Diterangkan Muhazam, penunjukan tim lawyer dari partai akan dipadukan dengan tim lawyer dari keluarga.

Sejauh ini pihak partai belum menentukan jumlah pengacara yang akan ditunjuk, hal ini bisa dipastikan setelah bertemu dengan Aburizal Bakrie.

Pihak keluarga kata Muhazam menurut rencana akan menyiapkan lawyer. Berapa

jumlah pengacara yang akan ditunjuk akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ia menambahkan, kondisi Bupati sendiri dalam kondisi baik. Begitu pula istri Bupati, serta keluarganya yang ada di Jakarta.

Dikatakan, sejauh ini ia belum bisa menjenguk Bupati di tahanan lantaran ketentuan dan aturan KPK belum memperbolehkan. Lebih jauh dikatakannya, terkait persidangan nantinya kemungkinan dilaksanakan di daerah, sebab locus kasus ini di NTB. Bersambung ke hal 15

Surati Mendagri

Gubernur Usulkan Penunjukan Wabup Jadi Plt Bupati Lobar Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Senin, 23 Maret 2015 secara resmi menyurati Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu untuk menyikapi ditahannya Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, M.Pd oleh KPK pada 17 Maret lalu. Isi surat itu, mengusulkan penunjukan Wakil Bupati (Wabup), Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Lobar.

Hal itu dikatakan Zainul Majdi ditemui di Kantor Gu-

bernur, Senin (23/3) siang kemarin. “Menyikapi ketentuan yang ada, pada hari ini (kemarin, Red) dikirimkan surat ke Kemendagri untuk mengusulkan penunjukan Wakil Bupati Lombok Barat dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Kepala Daerah,” ujarnya.

Dijelaskan, KPK telah melayangkan surat pemberitahuan kepada Gubernur pada tanggal 17 Maret 2015 perihal pemberitahuan penahanan tersangka Zaini Arony.

Dimana dalam suratnya, KPK memberitahukan bah-

wa sedang melakukan penyidikan perkara tindak pdana korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka Zaini Arony selaku Bupati Lobar terkait dengan proses permohonan izin pengembangan kawasan wisata di Lobar.

Guna kepentingan penyidikan, terhadap Zaini Arony selaku Bupati Lobar periode 2014-2019 telah dilakukan penahanan di Rutan Klas I Jakarta Timur Cabang KPK yang beralamat di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

Atas dasar surat itulah kemudian Biro Hukum Set-

da NTB, memberikan telaahan staf kepada Gubernur.

Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam pasal 65 ayat 3, 4 dan 7 mengenai kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan. Dalam pasal 65 ayat 3 disebutkan, kepala daerah yang sedang menjalani masa tahanan dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2.

Pasal 65 ayat 4 menyebutkan, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa

Kubu Agung Disahkan

Amin: Kepengurusan Munas Riau Demisioner Mataram (Suara NTB) – Politisi Partai Golkar, H. Muh. Amin, SH, M.Si, menegaskan bahwa kepengurusan Partai Golkar versi Munas Riau sudah dapat dikatakan demisioner setelah disahkannya kepengurusan DPP Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono oleh Menteri Hukum HAM, Yasonna H. Laoly. Saat ini, para kader Golkar di NTB diimbau untuk menunggu terbitnya keputusan DPP Partai Golkar yang baru.

Amin yang sebelumnya menjabat Sekretaris DPD Partai Golkar versi Aburizal

Bakrie menegaskan bahwa saat ini seluruh fungsionaris, pengurus, kader, sebaiknya segera bersatu dan kembali membangun kekompakan. ‘’Itu harapan saya, sambil menunggu petunjuk lebih lanjut dari DPP yang diakui pemerintah,” ujarnya. Ditanyai soal mana kepengurusan yang diakui di NTB, Amin secara tegas menjelaskan bahwa yang diakui adalah kepengurusan yang telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM. ‘’Berarti yang munas Riau sudah demisioner, kan,’’ ujar politisi yang menja-

”

Berarti yang munas Riau sudah demisioner, kan, H. Muh. Amin

bat Wakil Gubernur NTB ini.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Departemen Ekonomi dan Keuangan DPP Partai Golkar, Chris Parangan, SE, menegaskan bahwa terbitnya pengesahan dari Menkum HAM juga akan diikuti dengan terbitnya SK Plt. Bersambung ke hal 15

tahanan sebagaimana dimaksud ayat 3 atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Serta, dalam pasal 65 atyat 7 disebutkan, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari kepala daerah oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud ayat 4 sampai dengan ayat 6 diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Batasi Jam Berkunjung JAM berkunjung ke Pantai Gading yang berlokasi di Lingkungan Mapak Belatung, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela dibatasi. Pembatasan ini semata-mata untuk tujuan keamanan dan ketertiban di sekitar lingkungan tersebut. Hal ini disampaikan Lurah Jempong Baru, H. Taswir.

“Jam berkunjung dibatasi sampai menjelang magrib,” ujarnya. Pada saat jam berkunjung akan segera habis, biasanya petugas akan membunyikan semacam kentongan sebagai penanda agar para pengunjung segera beranjak dari kawasan pantai.

Jam berkunjung ini disebutkan Taswir telah diberlakukan sejak beberapa waktu lalu pascaperesmian Pantai Gading.

Ini merupakan inisiatif dari lingkungan setempat. Para pengunjung dilarang sampai malam untuk menghindari berbagai hal negatif yang bisa saja terjadi.

“Tidak boleh sampai malam hari. Ini untuk keamanan supaya pantai tidak tercoreng dengan hal-hal negatif,” ujarnya.

Para pengunjung yang datang kesana juga diinformasikan mengenai pemberlakukan jam berkunjung ini. Sehingga pada saat menjelang malam, sudah tidak ada yang berada di lokasi. “Pemberlakukan ini juga untuk memberikan kesempatan kepada penjaga dan tukang parkir untuk istirahat,” ujar mantan Lurah Punia ini.

Sebelum berubah nama menjadi Pantai Gading, Taswir menyampaikan dulunya pantai ini bernama Pantai Mapak Waru. Pemberian nama baru ini berasal dari kepala lingkungan setempat setelah melihat seorang anak berenang sampai kulitnya gading (pucat). “Akhirnya diberi nama Pantai Gading,” cetusnya.

Pantai tersebut juga konon dipercaya sebagian orang bisa menyembuhkan stroke setelah berendam di pantai dan membenamkan badan di pasir pantai. “Konon ada orang dari Lombok Tengah datang ke pantai itu dan datang dengan dibopong karena tidak bisa berjalan. Kakinya ditanam di pasir pantai dan konon katanya bisa sembuh,” jelasnya.

Saat ini pantai tersebut telah menjadi obyek wisata baru di Kota Mataram. Agar kebersihan pantai tetap terjaga, setiap hari Sabtu sore pihak kelurahan bersama masyarakat dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) melakukan bersih pantai. Di pantai tersebut juga sedang berlangsung pembangunan lapak untuk PKL. Jumlah lapak yang dibangun sebanyak 10 unit. (ynt) H. Taswir (Suara NTB/ynt)

Tingkatkan Pengawasan TEMUAN Satpol PP terkait adanya hotel, rumah bernyanyi dan minimarket yang diduga menjual minuman beralkohol dan menyediakan jasa wanita penghibur, mengundang keprihatinan tersendiri. Sebetulnya persoalan ini menjadi kewenangan Dinas Koperindag dan Disbudpar. ‘’Mereka harus lebih intens lagi untuk meningkatkan pengawasannya,’’ ujar Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H. Ibrahim, Senin (23/3).

Hal-hal yang membutuhkan pengawasan ketat, lanjut politisi Golkar ini, adalah batas operasional rumah bernyanyi berikut usia pengunjung yang datang ke rumah bernyanyi maupun yang membeli miras. Terkait itu, Dewan, kata Noer Ibrahim mengimbau supaya pengawasan yang dilakukan kedua SKPD tersebut lebib menukik. ‘’Alkohol itu yang boleh dijual di hotel itu kadar berapa. Diskoperindag lebih tahu itu,’’ katanya. Terkait dugaan adanya wanita penghibur, ataupun hal-hal lain yang di luar dugaan agar segera ditangani. Sebab, hal itu jelas bersinggungan dengan visi Kota Mataram yang maju, religius dan berbudaya.

Visi itu harus diamankan dari persoalan-persoalan yang dapat mencoreng citra Kota Mataram. Noer Ibrahim menilai interaksi dua SKPD tersebut dalam melakukan pengawasan di hotel, rumah bernyanyi maupun minimarket, masih minim. ‘’Kalau masih ada keteledoran dari pihak hotel maupun pihak penjual miras yang bebas, berarti pengawasannya masih kurang,’’ demikian Noer Ibrahim.

Karenanya, pengawasan yang dilakukan Dinas Koperindag maupun Disbudpar diharapkan lebih menukik terhadap izin usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain, kalau memang izinnya tidak sesuai dengan praktiknya, maka pihak yang melanggar itu harus ditegur. ‘’Tiga kali ditegur tidak diindahkan, yang keempat harus dicabut izinnya,’’ tegas Noer Ibrahim.

Ia mengimbau Dinas Koperindag dan Disbudpar harus rajin-rajin turun melihat langsung kondisi di lapangan.

Langkah antisipasi ini penting dilakukan untuk menjaga keterlibatan anak-anak di bawah umur. Karena sangat disayangkan kalau ada keterlibatan anak-anak di bawah umur. Pengusaha harus berpatokan kepada izin yang telah dikantonginya. ‘’Perlu juga SKPD terkait melakukan sidak, jangan h a n y a mengikuti a r u s saja,’’ pintanya. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mohan Ditunjuk sebagai Plt Ketua DPD Golkar Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Plt Ketua DPD Partai Golkar NTB, Mesir Suryadi, akhirnya menunjuk Plt Ketua Partai Golkar Kota Mataram. Pilihan jatuh kepada H. Mohan Roliskana. Penunjukkan ini sesuai dengan amar putusan, bahwa kubu Agung Laksono wajib mengakomodir kubu Abu Rizal Bakri.

Penunjukkan Mohan Roliskana sebagai Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, menurut Suryadi atas rekomendasi H. Ahyar Abduh. Kedatangan Mesir ke Kantor Walikota Mataram, Senin (23/ 3) hendak menemui H. Mohan Roliskana terkait hal tersebut. Bahkan Mesir menyebutkan bahwa SK Mohan Roliskana sebagai Plt Ketua DPD

Partai Golkar Kota Mataram telah siap. Sebab, Senin malam semua Plt Ketua DPD Partai Golkar Se-Indonesia akan diundang ke Jakarta.

Mesir memastikan semua kepengurusan DPD Partai Golkar telah berakhir sehingga ditunjuk adanya Plt. Plt nantinya akan bertugas untuk menggelar Musda.

Sebab, hak pengajuan calon

Walikota/Bupati dalam Pilkada tidak dibenarkan berasal dari kepengurusan yang berstatus Plt, melainkan harus kepengurusan yang definitif.

Dikonfirmasi terpisah, H. Mohan Roliskana memberi sinyal menerima penunjukkan dirinya sebagai Plt. Apalagi, lanjutnya, penunjukkan Plt itu atas rekomendasi Ketua DPD partai Golkar

Kota Mataram, H. Ahyar Abduh. Penunjukkan ini sekaligus menepis isu bahwa Golkar Kota Mataram terbelah. ‘’Kita di Golkar Kota Mataram ini ingin menunjukkan bahwa kita solid, harmonis. Kita tidak masuk dalam pusaran polarisasi yang terjadi di pusat,’’ terangnya.

Dalam situasi Golkar seperti sekarang ini, menjadi dilema tersendiri bagi kader Golkar. Mohan mengakui, Golkar memang punya target politik dalam waktu dekat. ‘’Dan terpaksa kita harus menyikapi ini secara pragmatis,’’ cetusnya. Terkait ancaman

pemecatan dari kubu ARB apabila ada kadernya yang menerima jabatan Plt dari Kubu Agung Laksono, Mohan mempersilahkan.

Ia berharap keberhasilan kader Golkar di Kota Mataram, misalnya keberhasilan Partai Beringin ini mendudukan sembilan wakilnya di DPRD Kota Mataram menjadi pertimbangan untuk tidak main pecat dari kubu manapun. Mohan menegaskan Golkar Kota Mataram tidak ada fanitisme terhadap orang per orang. Yang jelas, pihaknya hanya mengacu pada legal formal. (fit)

Pemkot Ancam Tutup Usaha yang Izinnya Menyimpang

(Suara NTB/ynt)

JALAN - Jalan lingkungan yang ada di sebelah timur Kantor DPRD Kota Mataram ini diharapkan warga Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru bisa diperlebar. Jalan yang merupakan salah satu akses penting bagi warga ini dinilai cukup sempit.

Warga Mapak Dasan Harapkan Jalan Samping Kantor DPRD Kota Mataram Dilebarkan Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Mapak Dasan, Kelurahan Jempong Baru, Sekarbela mengharapkan kepada Pemkot Mataram untuk pelebaran jalan lingkungan, khususnya jalan yang yang berada di samping Kantor DPRD Kota Mataram. Lurah Jempong Baru, H. Taswir menyampaikan jalan yang berada di sebelah timur gedung Dewan tersebut adalah akses yang cukup penting untuk warga.

“Masyarakat sudah lama menginginkan jalan tersebut diperlebar,” ujarnya kepada Suara NTB. Jalan yang ada saat ini menurutnya cukup sempit sehingga tak bisa dilalui dua mobil. Bahkan dua sepeda motor pun tak dapat melintas secara bersamaan karena sempitnya jalan. Itu termasuk salah

satu akses jalan penting bagi warga Mapak Dasan.

“Motor saja sulit berpapasan karena sempitnya jalan itu. Kalau jalannya diperlebar, aksesnya jadi lebih baik dan tidak terlalu sempit,” ujarnya.

Usulan pelebaran jalan lingkungan tersebut menjadi salah satu usulan yang banyak disampaikan warga pada saat pelaksanaan MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) tingkat kelurahan. Usulan ini juga dibawa ke MPBM tingkat kecamatan dan tingkat kota yang dilaksanakan belum lama ini.

Pelebaran jalan disebutkan Taswir memang membutuhkan dana yang cukup besar. Apalagi saat ini masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak dan belum diper-

baiki Pemkot Mataram. Meski demikian pihaknya tetap berharap usulan warga tersebut bisa diakomodir.

Ia pun telah menyampaikan ke warganya untuk pelebaran jalan perlu menunggu lama karena lahan juga harus dibebaskan. Kecuali jika para pemilik tanah secara sukarela memberikan tanahnya untuk pelebaran jalan tersebut. Tidak hanya diusulkan di MPBM tahun ini, pelebaran jalan tersebut juga sempat diusulkan pada tahun 2014 lalu. “Dan masyarakat sangat berharap itu bisa diakomodir,” ujarnya.

Taswir menyampaikan di wilayahnya juga masih kerap terjadi genangan maupun banjir pada saat hujan. Salah satu titik yang sering banjir adalah depan Asrama Haji NTB. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengancam akan menutup usaha yang izinnya menyimpang. Misalnya izin usaha hotel tapi juga membuka usaha karaoke, izin usaha hotel tapi juga membuka usaha spa, dan juga terkait penjualan miras yang tidak berizin. Hal ini ditegaskan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan menurutnya hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran.

Mohan mengatakan para pengusaha telah mengetahui izin usahanya untuk apa, tapi jika ada yang mengalihkan fungsi usahanya ke arah yang bisa merusak citra Kota Mataram, pihaknya tak segan untuk menutup usaha tersebut. Namun sebelum pihaknya melakukan penutupan, para pengusaha akan diberikan peringatan baik secara lisan dan tulisan. “Kita serius untuk masalah itu, kita berikan atensi secara khusus. Ketika masih dilakukan, kita ancam untuk tutup usahanya. Saya tidak mainmain. Saya akan tutup,” tegasnya, Senin (23/3).

Ia pun meminta kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T), Dinas Kebudayaan dan Pariwi-

sata (Disbudpar), dan Disosnakertrans (Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi) Kota Mataram untuk berkoordinasi terkait persoalan ini. Tahun 2014 lalu, tim yustisi Pemkot Mataram rutin turun ke lapangan untuk memeriksa izin usaha dan melakukan penertiban jika ada usaha yang tidak sesuai dengan izinnya. Untuk tahun ini, Wakil Walikota meminta tim yustisi lebih aktif lagi untuk turun ke lapangan melakukan penertiban.

“Melihat dari perkembangan sekarang ini di Kota Mataram, saya pikir sudah seharusnya tim yustisi bisa lebih aktif turun bergerak memantau kegiatan-kegiatan usaha seperti itu. Jangan sampai disalahgunakan izinnya,” terangnya. Sebelumnya Kasatpol PP Kota Mataram, H. Khaerul Anwar, S.IP, kepada Suara NTB menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan kembali secara rutin turun ke lapangan. Namun sebelumnya pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan dinas terkait.

Pada saat melakukan penertiban, Khaerul mengatakan pihaknya tetap mengedepankan upaya persuasif jika ditemukan ada pelanggaran. (ynt)

(Suara NTB/cem)

Relokasi Pedagang Batu Akik

GENANGAN - Genangan di perempatan Gebang, Kamis (19/3) lalu.

Diskoperindag Belum Tentukan Lokasi Banjir Jadi PR Besar Pemkot Mataram

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram belum menentukan lokasi untuk relokasi pedagang batu akik yang ada di perempatan Jalan Saleh Sungkar, Ampenan. Pemkot Mataram berencana untuk merelokasi para pedagang batu akik di sebuah tempat yang nantinya menjadi sejenis pasar barang antik di Kota Mataram.

“Permasalahannya dimana akan kita taruh belum kita tentukan,” cetus Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, Senin (23/3).

Ada beberapa alternatif yang akan dijadikan lokasi pasar barang antik ini, salah satunya adalah MCC Pagesangan. Namun Wartan mengatakan belum bisa memastikan karena pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap MCC dalam waktu dekat. “MCC akan saya benahi dulu sedikit dan nanti kita lihat cocok atau tidak untuk ini (pasar barang antik), baru kita action,” ujarnya.

Sebelum para pedagang direlokasi, Wartan mengatakan lokasi baru harus benarbenar baik dan representatif sehingga nantinya para pedagang tidak protes dan menolak.

“Kita coba benahi dulu dan baru

kita pikirkan dimana tempat yang pas untuk itu,” ujarnya.

Selain pasar barang antik, Pemkot Mataram juga berencana untuk membangun pusat jajanan tradisional di sekitaran Monjok di tahun ini. “Pasar jajanan itu juga akan kita siapkan tahun ini,” katanya.

Sementara itu Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan pihaknya ingin menyiapkan loka-

si permanen untuk relokasi para pedagang batu akik yang ada di Jalan Saleh Sungkar, Ampenan. “Keinginan kita itu supaya mereka punya tempat yang permanen dan representatif. Dan nanti tempat itu menjadi tempat khusus dan khas,” jelasnya.

Di pasar barang antik tersebut tidak hanya untuk pedagang batu akik, tapi berbagai jenis barang antik lainnya bisa diakomodir. (ynt)

(Suara NTB/dok)

PEDAGANG BATU AKIK - Pedagang batu akik di Jalan Saleh Sungkar, Ampenan akan direlokasi ke tempat permanen. Tapi sampai saat ini Diskoperindag Kota Mataram belum menentukan lokasi dimana puluhan pedagang ini akan dilokalisasi.

Mataram (Suara NTB) Setelah gelombang besar menjelang dan pasca Imlek menjadi ancaman, saat ini persoalan banjir menjadi pekerjaan rumah (PR) besar Pemkot Mataram. Terhitung di Bulan Maret sudah dua kali banjir menerjang Batu Ringgit Utara, Batu Ringgit Selatan dan Karang Buaya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram mengaku banjir memang menjadi persoalan setiap daerah dan tidak hanya dihadapi oleh Pemkot Mataram.

Meskipun demikian, hal tersebut tetap menjadi pekerjaan rumah (PR) pihaknya untuk tetap melakukan monitoring di sejumlah titik yang dinilai sering terjadi banjir. “Tetap diantisipasi sampai 24 jam. Kemarin aja kita nyemplung di sungai,” kata Kepala BPBD Kota Mataram, H. Supardi ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Dia melihat persoalan banjir terjadi karena intensitas hujan yang cukup besar dan banjir kiriman dari Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat. Faktor lainnya, penyempitan drainase dan tumpukan sampah serta

drainase di saluran. Disamping itu juga dimensi sungai terlalu kecil, sehingga sampah kiriman dari hulu menumpuk dan air meluber ke jalan hingga pemukiman warga. “Semuanya karena didominasi oleh tumpukan sampah,” paparnya.

Disisi lain menurut pengamatannya, ada konstruksi saluran yang kurang ideal. Artinya, instansi terkait harus mengetahui debit air karena secara perhitungan konstruksi bahwa debit air sama dengan luasan dari kecepatan air yang mengalir. “Seberapa besar menampung air, apakah diperbesar salurannya ataukah sedimentasinya bermasalah,” imbuhnya.

Catatan BPBD, lima titik banjir terjadi Kamis (19/3) lalu.

Yakni, Abian Tubuh, Asrama Gebang, Batu Ringgit Selatan, Batu Ringgit Utara, Bebidas dan Karang Buaya. Di Batu Ringgit ketinggian air mencapai 70 centimeter sehingga 216 warga diungsikan ke masjid setempat.

Karena menjadi PR pemerintah lanjut Supardi, pihaknya tetap mengkoordinasi dengan camat dan lurah untuk mengontrol setiap saat kondisi cuaca dan lain sebagainya. (cem)

lalu dan masuk database. K1 dibiayai melalui anggaran mana saja baik itu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ataukah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Sementara K2 tidak dibayar melalui anggaran manapun, melainkan mereka bekerja secara sukarela. Selanjutnya, mereka (K2) bisa diterima melalui tes secara nasional atau tidak. “K2 yang tidak lulus mungkin masuk di K3 dan seterusnnya, mungkin itu nanti intinya,” paparnya.

Sepintas Sekda mengaku

terus didesak oleh forum K2 Kota Mataram, agar segera diakomodir menjadi PNS. Disinggung soal tidak ada keberanian kepala SKPD menandatangani Surat Perjanjian Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)? Menurutnya, tidak mungkin kepala dinas menandatangani sesuatu yang tidak benar. Artinya, persoalan itu berkaitan dengan persoalan hukum.

Maka dijembatani dengan ditandatangani pengakuan orang lain dan disaksikan oleh pejabat lainnya. (cem)

Drs. HM. Noer H. Ibrahim (Suara NTB/fit)

Sekda Janji 873 Honorer K2 akan Diakomodir Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram berjanji akan mengakomodir serta memprioritaskan 873 honorer katagori dua (K2) pada seleksi nasional penerimaan honorer K2 pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB ).

“Kita prioritaskan yang tidak

lulus kemarin,” kata Makmur Said ditemui, Senin (23/3).

Sejauh ini, K2 sudah dibuatkan surat keterangan (SK) pengakuan dan ditandatangani langsung oleh Walikota Mataram. Namun demikian, K2 yang akan diusulkan nanti harus sesuai dengan kriteria.

Kriteria dimaksud Sekda yakni, minimal harus sudah mu-

lai bekerja tahun 2005. Seperti diketahui pelamar K2 pada pendaftaran CPNS 2014 lalu sebanyak 1.250 orang. Artinya, ada sekitar seribu yang masih belum tercover. Yang masih menjadi pertanyaan nantinya, apakah 873 orang K2 itu memenuhi syarat atau tidak. Sehingga jangan sampai ada persoalan di kemudian hari.

“Yang menjadi pertanyaannya sekarang, apakah dia masuk kriteria atau tidak,” terangnya. Makmur melihat K2 itu turunan dari K1 yang tidak lulus seleksi beberapa waktu

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Rugikan Konsumen

PLN Didesak Berikan Kompensasi

Mataram (Suara NTB) Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) Provinsi NTB mendesak pihak PT PLN (Persero) untuk memberikan kompensasi kepada konsumen (pelanggan), menyusul intensnya pemadaman listrik hingga saat ini dan disebut telah banyak mengakibatkan kerugian.

Kerugian tersebut, menurut Ketua YPK, Muh. Saleh, SH.,MH., Senin (23/3), bisa dalam bentuk tersendatnya banyak usaha yang mengandalkan listrik sebagai penopang utama operasional.

Kerugian secara langsung, tidak menutup kemungkinan

banyak pelanggan yang mengalami kerugian perabot rumah tangganya yang menggunakan listrik karena pemadaman secara mendadak.

“Sesuai dengan UndangUndangn Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999, PLN punya kewajiban untuk

memberikan kompensasi karena telah merugikan konsumen (pelanggan),” kata dosen Fakultas Hukum Unram ini.

Pemadaman yang dilakukan PLN harusnya terlebih dahulu dengan memberikan permakluman kepada pelanggan, kapan jadwal-kadwal pe-

madamannya. Sementara sejauh yang diketahui, PLN tidak memberikan informasi tersebut secara pasti.

Muh. Saleh menyebut kompensasi dimaksud, misalnya dengan memberi kelonggaran bagi pelanggan yang menunggak.

“Kalau misalkan dia menunggak dua bulan, jangan diputus langsung jaringannya oleh PLN. Kasi kelonggaran kepada pelanggan,” sarannya.

PLN menurutnya patut menyediakan posko pengadu-

an, atau layanan pengaduan melalui telepon atau sejenisnya. Layanan pengaduan ini akan menjadi wadah bagi pelanggan untuk menyampaikan keluhan maupun kerugian secara materil yang ditimbulkan akibat pemadaman yang terlalu sering dan tiba-tiba.

PLN punya kewajiban memberikan ganti rugi kepada pelanggan sebenarnya. Sesuai Undang-Undang yang mengatur perlindungan konsumen.

“Ini sepertinya PLN tidak punya kepentingan kepada

pelanggan. Ini sewenangwenang,” tambahnya.

PLN harus dievaluasi.

Sebab pemadaman ini sudah seringkali terjadi, bahkan sudah berlangsung berbulanbulan. PLN-pun diminta untuk berbesar hati, menyapa para pelanggannya dengan menggelar kegiatan temu pelanggan.

Disitu juga sebagai media PLN dan pelanggan saling memberi permakluman.

“Jangan Tambora saja yang menyapa dunia, PLN juga harus menyapa pelanggannya,

Hati-hati Membeli Pupuk KEPALA Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si mengingatkan masyarakat terutama kalangan petani untuk teliti dan lebih berhati-hati membeli pupuk.

Peredaran pupuk yang diproduksi oleh pihak yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah, dikhawatirkan akan mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi tanaman petani.

“Petani harus cerdas, hanya ada dua produsen pupuk yang kita rekomendasikan, Kaltim dan Petrokimia,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Senin (23/3).

Ada berbagai cara yang dilakukan oleh produsen-produsen pupuk tertentu untuk mengelabui petani. Misalnya pupuk jenis SP 36 yang dikeluarkan oleh PT. Petrokimia, bisa saja dilabeli S.P.3.6. tanda titik tersebut menjadi ciri pembedanya dengan pupuk SP 36 asli. Disinilah petani diminta jangan terkecoh.

Pemerintah Daerah menurutnya juga risau dengan keberadaan pupuk-pupuk yang tidak direkomendir sebagai mitra pemerintah daerah. Oleh karenanya, melalui tim pemantau pupuk dan pestisida digerakkan untuk memberikan pemahaman kepada petani.

“Saya tidak menyebut pupuk-pupuk lain itu pupuk palsu sebelum adanya hasil laboratorium,” jelasnya.

Mungkin saja pupuk di luar yang direkomendasi oleh pemerintah daerah adalah pupuk asli. Hanya saja kandungan zat yang ada dalam pupuk tersebut, tidak semurni kandungan yang ada pada pupuk yang direkomendasi.

Sejauh ini, petani masih dipastikannya aman. Sebab, petani yang sudah terdaftar biasanya mengajukan kebutuhannya melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Tentunya kebutuhan pupuk tersebut disampaikan langsung kepada pemerintah daerah yang diteruskan ke masing-masing produsen pupuk yang direkomendasi.

Seperti diketahui, contoh kasus di KSB, pihak Dishutbuntan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menemukan adanya pupuk diduga palsu beredar di tingkat petani.

Dua jenis pupuk palsu yang ditemukan tersebut, yakni pupuk NPK dan pupuk SP-36 produksi PT Petrokimia Gresik.

Untuk membuktikannya, pihak Dishutbuntan KSB telah mengirimkan sampel kedua pupuk itu ke Mataram guna pengujian secara laboratorium.

Pupuk tersebut masuk ke KSB dibawa oleh oknum pemalsu, yang kemudian dijual langsung ke masyarakat. Pupuk yang diduga palsu tersebut modusnya dengan menukarkan secara barter dengan kelapa. (bul)

H. Mokhlis

(Suara NTB/bul)

lakukan sosialisasi,” demikian Muh. Saleh.

Terpisah, Manajer PLN Area Mataram, Bagus Hari Abrianto mengatakan, bagi yang melebihi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) dan tidak ada pemberitahuan pemadaman, akan diberikan kompensasi. Kompensasinya dalam bentuk diskon rekening 20 persen (biaya beban atau energi minimal).

“Kita akan lakukan evaluasi. Tahun lalu kita juga keluarkan kompensasi kok,” demikian Bagus. (bul)

ANYAMAN BAMBU Desa Gerimax, Narmada, Lombok Barat telah secara turun temurun menjadi sentra penghasil bakul.

Setiap hari, aktivitas penduduknya tidak pernah lepas dari urusan membuat bahan anyaman berbahan dasar bambu tali. Salah seorang perajin anyaman bakul sedang mempersiapkan anyaman dari bambu-bambu yang sudah dipotongnya.

(Suara NTB/bul)

Rekanan di Mataram Serap Gabah Petani, Masih Solid Peran Bulog Dipertanyakan Mataram (Suara NTB) Peran Perum Bulog kembali dipertanyakan. Setelah sebelumnya masyarakat meneriakkan raskin yang diterima kualitasnya buruk, kini keseriusan perusahaan milik pemerintah ini menyerap gabah-gabah petani dipertanyakan lagi.

Di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), petani masih enggan menjual gabahya.

Lantaran harga jual yang masih rendah. Padahal, pemerintah telah mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) terbaru untuk 2015 ini.

Untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani harga belinya Rp 3.700/ Kg, diterima di penggilingan

dibeli seharga Rp 3.750/Kg. sementara untuk Gabah Kering Giling (GKG) harga belinya Rp 4.600/Kg, dijual langsung di gudang Bulog harganya Rp 4.650/Kg. Sementara untuk beras, harganya Rp 7.300 dibeli langsung di gudang Bulog.

“Di KSB harga GKG hanya berkisar antara Rp 3.400/ Kg sampai Rp 3.600/Kg. Bulog tidak ada yang datang membeli,” kata Kepala Bapeluh KSB, Mansur Sopian dihubungi di Mataram, Senin (23/3). Padahal, tugas Bulog tegas-tegas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras, serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini sedang memasuki masa panen. Di KSB terdapat seluas 11.000 hektar potensi panen. Namun yang sudah panen sementara ini sebanyak 1.000 hektar. Dengan rendahnya harga pembe-

lian pengusaha, petani masih merencanakan menunda penjualan.

Tetapi ditegaskannya, saat ini petani sudah sangat mendesak untuk menjual sebagian gabahnya yang sudah dipanen. Karena berkaitan dengan kesepakatan penyelesaian hutang-hutang petani selama masa produksi.

Mansur menyebut, dengan dikeluarkannya Inpres terbaru, mestinya Bulog sudah mulai bergerak melakukan pembelian. Namun kenyataannya di lapangan, pembelian justru didominasi oleh pengusaha.

Dengan menawarkan harga beli di bawah HPP seperti yang disebutkannya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas Bulog, Marlinda mengatakan di KSB sebenarnya sudah ada Unit Pengolahan Gabah. Bahkan sudah melakukan pembelian dengan HPP yang baru dikeluarkan oleh pemerintah.

“Di sana sudah ada mitra kita yang beli kok, sampai sekarang sudah nyerap 700 ton,” demikian Marlinda. (bul)

Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pimpinan Cabang (BPC) Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kota Mataram, H. Puji Raharjo, ST menepis adanya perpecahan antara pengurus Gapensi dengan anggota.

Bahkan sesuai amanat Muscab, Direktur Utama PT. Jaya Raharja ini menegaskan, selalu dilakukan musyarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pertemuan. Tanpa terkecuali melibatkan anggota-anggota Gapensi yang ada di Kota Mataram.

Beberapa persoalan yang mengerucut di tubuh Gapensi menurutnya telah dicarikan solusi. Medianya, dengan digelarnya rapat anggota tahunan yang dilaksanakan kemarin.

“Kalau ada yang mengatakan ada perpecahan, mungkin itu oknum. Adan kemungkinan itu di luar kepengurusan. Selama ini komunikasi dengan para rekanan lainnya cukup lancar,” katanya, Senin (23/3).

Beberapa persoalan menurutnya telah tuntas dibahas dalam rapat kemarin, termasuk di antaranya rencana menertibkan anggota Gapensi, iuran yang ganda dan ber-

(Suara NTB/bul)

H. Puji Raharjo

bagai persoalan yang disampaikan anggota.

Namun yang paling penting baginya, saat ini soliditas pengusaha jasa kontruski harus dikuatkan. Menyusul berbagai tantangan yang akan dihadapi. Terutama pada era Masyarakat Ekonomi Asean yang menuntut persaingan pengusaha secara profesional.

Jika tahun lalu sosialisasi dan pelatihan minim dilakukan karena terbatasnya anggaran. Tahun ini, ia menyebut akan lebih banyak menggelar kegiatan pelatihan yang sifatnya peningkatan kapasitas dan SDM pengusaha konstruksi.

Termasuk bagaimana membangun jaringan dan kemitraan, terutama dengan pemerintah daerah yang memiliki proyek-proyek yang bisa dilaksanakan oleh pengusaha lokal. Banyak proyek-proyek pemerintah yang tidak dipungkirinya banyak dikerjakan oleh pengusaha konstruksi dari luar daerah.

Pemilik proyek, dikatakannya mungkin saja masih percaya dengan pengusaha luar.

Tetapi sebenarnya pengusaha lokal memiliki kualifikasi yang sama. Tinggal bagaimana memperkuat hubungan dan jaringan.

“Pemerintah daerah sebenarnya rugi kalau menggunakan pengusaha luar. Karena kalau ada kekeliruan, pengusaha lokal relatif lebih mudah diajak komunikasi.

Cuma pengusaha lokal juga harus jemput bola. Dan penguatan jaringan ini bisa dilakukan melalui pertemuanpertemuan rutin dengan pengusaha lainnya,” katanya.

H. Puji juga mengingatkan pemerintah daerah dan secara umum, agar lebih mengedepankan kearifan lokal. Jika memungkinkan, dalam setiap proyek yang dilaksanakan.

Bisa melibatkan pengusaha yang ada di daerah sendiri.

“Perlu regulasi juga dalam hal ini. Kita ada 90 persen pengusaha kecil, kalau tidak pemerintah juga mendukung pengusaha local, sulit berkembang daerah ini,” katanya. (bul)

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

MASIH ALAMI - Bagian selatan Lombok Timur masih alami dan murni. Belum terjamah oleh pencemaran lingkungan. Besarnya potensi yang dimiliki ini menjadi prioritas Pemkab Lombok Timur dalam mengembangkan objek wisata di masa mendatang.

Target PBB Rp 12 Miliar TAHUN 2015 ini, Pemkab Lombok Timur (Lotim) menargetkan perolehan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan (P2) sebesar Rp 12 miliar lebih. Sementara tahun 2014 lalu, realisasi PBB P2 Rp 6,68 miliar. Meski terbilang masih minim, namun target 2015 ini diyakinkan bisa dicapai.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) melalui Kepala Bidang Pajak, Drs. Purnama Hady, MH, di Selong, Senin (23/3), mengaku, sejumlah rencana strate(Suara NTB/rus) gis dipersiapkan untuk mewuPurnama Hady judkan target PBB tersebut.

Pihaknya mencatat sampai dengan Maret 2015 ini, perolehan PBB P2 sudah mencapai Rp 654 juta atau 5,45 persen dari target. Angka ini diakui masih rendah. Hal ini disebabkan karena pihak PPKA masih baru saja menyebar SPPT kepada para wajib pajak. Dibandingkan dengan tahun lalu pada bulan yang sama capaiannya baru mencapai Rp 500 juta. “Kita sudah lampaui,” klaimnya.

Dalam upaya memaksimalkan penarikan PBB P2 ini, Dinas PPKA siap untuk menggerakkan kelompok kerja (Pokja) yang bertugas khusus melakukan operasi kejar (Opjar). Pokja ini akan khusus menarik pajak dari para wajib pajak yang membandel.

Mulai tahun 2015 ini, proses pemungutan PBB sudah diserahkan kewenangannya ke pemerintah desa. Hal ini disebut sebagai salah satu langkah untuk intensifikasi penarikan pajak. Selain itu, Dinas PPKA Lotim ini terus melakukan verifikasi penyesuaian tarif pajak.

Menurutnya, penentuan tarif pajak dari objek pajak berdasarkan harga pasar, nilai jual dari objek pajak (NJOP), nilai bangunan dan kalaupun bangunannya merupakan tempat kegiatan usaha, maka besaran modal menjadi bagian yang dipertimbangkan.

Verifikasi ini sangat besar pengaruhnya terhadap nominal pajak yang akan diperoleh. Di mana, dulu tanah belum ada bangunan kini bisa dilihat sudah berjejer bangunan-bangunan di sebuah tempat. “Sekarang sudah kiat lihat banyak menjadi kawasan pertokoan, tentu harus diubah nilainya,” ucapnya.

Proses verifikasi, lanjutnya, sudah dimulai dari wilayah Kecamatan Selong meliputi Kelurahan Pancor, Majidi dan Rakam.

Hasil sementara, ujarnya, banyak objek pajak yang harus diubah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang disesuaikan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tersebut.

Di Lotim, ungkapnya, jumlah wajib pajak mencapai 368.932.

Angka ini dihitung akan terus mengalami peningkatan. Sebelumnya dicatat hanya 350 ribu. Namun, seiring peningkatan wajib pajak itu, perolehan nilai pajak yang diperoleh itu pun diharap bisa terus meningkat.

Dinas PPKA akan menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam melakukan verifikasi, yakni dalam hal verifikasi zona nilai tanah. “Ketika 10 tahun lalu, pajaknya hanya Rp 15 ribu, sekarang nilai jual tanah juga harus pula menyesuaikan,” ujarnya. (rus)

Musim Panen Raya

Gapoktan Diarahkan Mengisi Lumbung Pangan Selong (Suara NTB) Musim panen raya telah tiba. Seluruh gabungan kelompok tani (gapoktan) diarahkan untuk dapat membeli gabah untuk mengisi lumbung-lumbung pangannya. Hal ini karena waktu panen raya harganya masih bisa dijangkau.

Demikian disampaikan Kepala Bidang Ketersediaan Pangan (BKP) Lotim, Lukman didampingi Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan, (Suara NTB/rus) Mirza Sofyan kepada Suara Lukman NTB di Selong, Senin (23/3).

Lukman mengklaim, di Kabupaten Lotim telah dibangun sebanyak 40 lumbung pangan masyarakat desa (LPMD). Sebagian besar lumbung pangan itu, lanjutnya, sudah diberikan bantuan. Tahun 2015 ini, pemerintah pusat kembali menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk pembelian komoditi pangan guna mengisi lumbung-lumbung pangan yang sudah terbangun.

Sebanyak 18 LPMD yang mendapatkan bansos senilai Rp 20 juta tahun ini. Dana itulah yang diarahkan kepada gapoktan ini agar mengisi lumbung-lumbung pangannya.

Tahun kedua mendatang, disebutkan kembali akan diberikan bansos Rp 20 juta yang dapat digunakan untuk menggerakkan bisnis di lingkungan kelompok tani. “Yang diberikan ini adalah lumbung pangan yang dibangun tahun 20132014 menggunakan DAK dari pusat,” terangnya Sementara Kepala Sub Bidang Kerawanan Pangan Mirza Sofyan menambahkan, sebelum diberikan BKP Lotim sebelumnay telah melakukan verifikasi kelayakan. Arahan saat panen raya karena harga pada saat ini bisa jauh lebih murah. Di mana, gapoktan tidak bisa membeli dengan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP). HPP itu, katanya, hanya berlaku bagi Badan Urusan Logistik (Bulog).

Ditambahkan, ada 5 unit LPMD yang terpaksa belum bisa terisi, karena tidak ada anggaran yang disediakan dari pusat, yakni lumbung di Desa Wakan Jerowaru, Desa Selebung Ketangga Kecamatan Keruak, Desa Lando Kecamatan Terara, Desa Kembang Kerang Daya Kecamatan Aikmel dan lumbung pangan di Desa Teko Kecamatan Pringgabaya.

Tujuan mengisi lumbung, ujarnya, sebagai bagian dari upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerawanan pangan pada waktu musim kemarau mendatang. (rus)

(Suara NTB/nas)

Hindari Penyalahgunaan Anggaran

Bupati KLU Wajibkan Pejabat Tandatangani Pakta Integritas Tanjung (Suara NTB) Untuk kedua kalinya, jajaran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pejabat eselon dan PNS se-Kabupaten Lombok Utara (KLU) diajak Bupati KLU untuk menandatangani Pakta Integritas atas tupoksinya sebagai pelaksana anggaran. Penandatanganan ini sebagai wujud komitmen bupati agar tidak satupun di antara pejabatnya tersandung kasus hukum.

“Negara kita adalah negara hukum. Siapapun yang tersangkut masalah hukum harus diproses. Siapapun yang salah harus bertanggung jawab,” tegas bupati usai menghadiri rapat kerja SKPD tertutup di Aula Bupati KLU, Senin (23/3).

Kepada wartawan, Djohan Sjamsu mengatakan, penandatanganan Pakta Integritas ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Ia meminta, seluruh

pejabat KLU dan jajaran PNS di lingkungan Pemda KLU harus menandatangani pakta integritas. Tujuannya tidak lain untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan anggaran agar tidak menyalahi aturan yang ada. Sebab bila jajaran SKPD melakukan penyalahgunaan anggaran, maka secara tegas dan layak yang bersangkutan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

Bupati bahkan menegaskan, agenda ini merupakan prioritasnya untuk segera dilaksanakan dalam waktu dekat.

Mengingat penandatanganan pakta integritas ini dilakukan untuk memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

“Penandatanganan pakta integritas tidak hanya dilakukan di Lombok Utara, tetapi

MTQ, Ajang Bumikan Al-Qur’an Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) siap kembali menggelar Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XXVI. Kegiatan rutin tahunan rencana akan digelar Senin (30/3) mendatang yang dipusatkan di Masjid Al-Mujahidin Selong.

Hal ini disampaikan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim, Muhammad Munir. Dalam hal ini, ujanya, masyarakat perlu tahu kegiatan MTQ tersebut dan diminta bisa beramai-ramai datang menyaksikan. “Ini adalah gawe masyarakat,” ucapnya di Selong, Senin (23/3).

Melalui MTQ ini diharapkan bisa sebagai ajang untuk membumikan Al-Qur’an. Terlebih bagi Kabupaten Lotim yang religius. Membaca Al Qur’an telah menjadi budaya bagi masyarakat yang sudah lama dan kental.

Cabang yang akan dilombakan di antaranya, Tilawatil Qur’an, terdiri dari golongan tartil putra-putri usia maksimal 10 tahun, golongan anak-anak putraputri usia maksimal 13 tahun, golongan remaja putra-putri usia maksimal 19 tahun, golongan dewasa usia

maksimal 40 tahun, golongan cacat netra putra-putri usia maksimal 44 tahun dan golongan qira’at usia maksimal 40 tahun putra putri.

Cabang tahfidz, meliputi satu juz dan tilawah putra-putri dengan kriteria peserta berusia maksimal 12 tahun. Golongan 5 juz dan tilawah untuk putra putri dengan kelompok umur maksimal 14 tahun.

Golongan 10 juz dengan kriteria peserta usia 16 tahun.

Golongan 20 juz putra-putri dengan usia maksimal peserta 18 tahun. Golongan 30 juz putra putri dengan usia maksimal peserta 20 tahun.

Tafsir Qur’an untuk putra dan putri, meliputi golongan tafsir Bahasa Arab usia maksimal peserta 20 tahun, tafsir Bahasa Indonesia dengan usia maksimal 29 tahun, tafsir Bahasa Inggris dengan usia maksimal peserta

29 tahun.

Fahmil Qur’an diselenggarakan dengan beregu. Masingmasing regu terdiri dari tiga orang remaja putra maupun putri. Pendidikan SMP sederajat atau SMA sederajat dengan usia maksimal 18 tahun.

Cabang Syahril Qur’an juga dengan melombakan antar regu yang terdiri dari 3 orang masing-masing regu putraputri dengan jenjang pendidikan SMP sederajat dan SMA sederajat. Usia maksimal 18 tahun. Cabang Khat Qur’an meliputi golongan naskah, golongan hiasan dan golongan dekorasi.

Terakhir dilombakan dalam ajang MTQ ini adalah pembuatan makalah ilmiah bertemakan Al-Qur’an, dengan kriteria peserta berusia maksimal 24 tahun. (rus)

Muhammad Munir (Suara NTB/rus)

Hanura dan Gerindra Buka Pendaftaran Balon Kepala Daerah Tanjung (Suara NTB) Setelah beberapa partai politik (parpol) seperti Nasdem dan PBB membuka pendaftaran bakal calon (balon) Bupati/Wakil Bupati KLU, kini dua parpol yang masuk 4 besar pemenang Pileg 2014 turut membuka diri.

Partai Hanura KLU dan Gerindra KLU, mulai membuka pendaftaran bagi figur bakal calon untuk maju pada Pilkada, 9 Desember 2015 mendatang.

Dalam rapat di Tanjung, Senin (23/3), Ketua DPC Hanura KLU, Ahmad Husnain, SIP, langsung membentuk Tim Sembilan. Tim ini bertugas untuk menerima berkas pendaftar pasangan calon Bupati/Wabup KLU, untuk kemudian diverifikasi hingga diputuskan pasangan calon yang akan direkomendasikan ke DPD dan DPP. Oleh karena verifikasi dan evaluasi pasangan calon cukup berat, maka dirinya lang-

sung menunjuk, kader Hanura, Ardianto, SH, yang juga Ketua Komisi I DPRD KLU sebagai Ketua Tim 9.

Husnain mengatakan, pendaftaran mulai dibuka mulai tanggal 1 April sampai dengan 7 April. Harapannya dengan dipublikasi lebih awal melalui media massa dan jeda pendaftaran selama 7 hari, akan banyak pasangan calon yang mendaftarkan diri melalui Hanura KLU. “Hanura sudah memiliki pengalaman sebagai pengusung calon yang menang mulai dari pusat sampai daerah. Sampai saat ini, kita di DPC masih menunggu PO (petunjuk operasional) dari DPP terkait pendaftaran ini. Informasi melalui lisan sudah kita terima dari DPP dan DPD, dan kita juga sudah diinstruksikan untuk membuka pendaftaran,” katanya.

Husnain mengatakan, awal-

Halaman 4

nya berkembang informasi jika Hanura di DPC hanya akan merekomendasikan 1 pasangan calon ke DPD dan DPP. Namun belakangan, informasi itu murni mispersepsi. Kejelasan yang disampaikan kemudian, Hanura tidak menutup diri kepada pasangan calon pendaftar.

“Kalaupun ada 3 sampai 4 pasangan calon pendaftar, kita di DPC hanya akan mengusulkan 2 pasangan calon. Setelah DPC mengajukan usulan pasangan calon ke DPD, tetapi apabila dalam 3 x 24 jam tidak ada rekomendasi dari DPD ke DPP, maka DPC diperkenankan untuk mengajukan rekomendasi ke DPP secara langsung,” jelasnya.

Hanura dalam proses penjaringan bakal calon, akan mempercayakan kemampuan dan analisa seorang Ardianto yang dianggap paham betul konstelasi politik di KLU. “Tim

bertugas untuk menjaring, dan pasangan calon yang direkomendasikan ke DPP melalui DPD akan diplenokan lebih dulu di DPC. Intinya, kami di Hanura akan membuka diri, memberi kesempatan yang sama kepada semua anak bangsa untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi 5 tahunan di KLU ini,” ungkapnya.

Senada Hanura, DPC Gerindra KLU juga membuka diri untuk pasangan balon Bupati/ Wabup KLU, walaupun Gerindra KLU memiliki Kader terbaiknya untuk menjadi salah satu paket. Dikatakan Pengurus Gerindra KLU, Artadi, S.Sos, yang juga anggota DPRD KLU, Gerindra sejatinya telah membuka pendaftaran sejak 5 Februari lalu hingga 26 Maret.

Namun hingga jeda – Senin, 23 Maret kemarin, belum satupun pasangan calon yang mengajukan berkas.

“Atas dasar itu, Gerindra mengumumkan ke Publik untuk kedua kalinya, bahwa pasangan calon masih memiliki waktu untuk mendaftar di Gerindra sampai Kamis, 26 Maret,” ungkap Artadi.

Di Gerindra, pasangan pendaftar balon Bupati/Wabup KLU akan diterima oleh Tim Lima yang dibentuk. Senada parpol lain terkait persyaratan, Gerindra juga mencantumkan beberapa syarat yang bersifat umum, termasuk KTP, ijazah, riwayat hidup, NPWP calon.

“Sebagai wujud semangat menunjung tinggi transparansi, pasangan calon harus bersedia melampirkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara) dari BPK, serta harus membuat pernyataan sikap siap menerima atau diatur oleh parpol pendukungnya,” tambah Hakamah, anggota Tim Lima Gerindra. (ari)

memang wajib dilakukan di seluruh Indonesia. Ini juga berlaku untuk seluruh pejabat eselon di lingkup Pemda KLU,” tegasnya.

Ia menekankan, setiap pejabat harus berkomitmen menandatangani ini agar kita bisa bekerja lurus dan optimal.

Mengingat dalam pelaksanaan anggaran, tuntutan masyarakat terhadap keterbukaan (transparansi) dan pengelolaan pemerintah yang baik dan bersih (Good and Clean Government) semakin tinggi.

“Setiap pejabat harus mampu meningkatkan memberikan pelayanan berlandasarkan keterbukaan informasi, menjaga kejujuran serta memperlancar

pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien dan akuntabel,” sambungnya.

Seolah ingin mengakhiri jabatannya dengan prestasi baik, Djohan menekankan pula pentingnya perbaikan demi perbaikan dalam menciptakan sistem birokrasi yang dibanggakan masyarakat. Dengan demikian, harapan pelayanan yang diidamkan masyarakat akan dapat dicapai oleh pelaksana anggaran (SKPD).

“Melalui penandatanganan pakta integritas ini, saya berharap bisa meningkatkan spirit dan etos kerja, meningkatkan disiplin, serta tanggung jawab selaku abdi negara kepada masyarakat. (ari)

Di Tengah Isyarat Plt

Pengurus Golkar KLU Klaim SK Masih Berlaku Tanjung (Suara NTB) Meski kisruh dualisme di DPP dan DPD I Golkar tidak berimbas hingga ke Kabupaten Lombok Utara (KLU), belakangan, jajaran Pengurus DPD II Golkar KLU mulai terang-terangan mengklaim masih memegang kendali pengurus sesuai SK (Surat Keputusan) yang dikeluarkan Ketua DPD I Golkar NTB, Dr. H. Zaini Arony. Klaim ini seakan-akan menjadi isyarat mengapa beberapa figur yang ditunjuk Mesir Suryadi, enggan menerima ketika ditunjuk sebagai Plt. Ketua DPD II Golkar KLU, Djekat Demung, dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, mengakui tidak melihat adanya dualisme di KLU terkait kondisi yang terjadi di pusat dan DPD I. Secara politis, Djekat menghormati langkah kubu Agung Laksono hingga ke DPD I NTB yang dikendalikan Mesir Suryadi, namun ia pun menghargai dan menghormatilangkah hukum yang ditempuh Aburizal Bakrie (ARB) dan pengurus DPD I NTB, Zaini Arony.

“SK kami versi Zaini Arony berakhir pada Desember 2015, nah SK yang diklaim kepengurusan kami berakhir Desember 2014 itu versinya dia (Mesir Suryadi, red). Bisa saja kami dianggap sudah tidak menjabat lagi,” kata Djekat, Senin (23/3).

Djekat mengatakan, SK pengurus Golkar di DPD II KLU saat ini merupakan turunan dari hasil Musda tingkat I tahun 2009 lalu.

Mengacu hasil Musda yang menetapkan masa berlaku kepengurusan Zaini Arony selama 6 tahun sejak 2009, maka kepengurusan Zaini dan Pengurus DPD II Golkar akan berakhir pada Desember 2015.

“Kami pun turunan dari itu, karena SK Zaini tetap

dianggap berlaku, karena merupakan turunan dari Munas Riau tahun 2009, yang diketuai, ARB dan Sekjennya, Idrus Marham.

Tidak serta SK Zaini Arony harus mati,” ujar Djekat.

Anggota Komisi I DPRD KLU ini menegaskan, meski keberadaan SKnya berakhir pada Desember 2015, namun tidak berarti pihaknya menolak rencana penunjukan Plt yang digaungkan Mesir Suryadi. Bagi pengurus DPD II Golkar KLU, keutuhan Golkar di KLU dan NTB secara umum lebih penting dari pada membahas Plt. “Kita ingin melihat pengurus ini berjalan alami, tidak usah membuat manuver. Mau tunjuk Plt, silahkan, kami hormat. Tetapi bukan berarti tidak ada figur yang mau menjadi Plt, hanya persoalannya di komunikasi saja,” paparnya.

Djekat pun mengaku, untuk memperlancar proses kemungkinan Plt atau tidak, dirinya sudah meminta kader dan pengurus Golkar KLU, Mariadi, S.Ag., untuk menemui Mesir di Mataram.

Sayangnya dalam silaturahmi itu, Mariadi diklaim tidak bertemu langsung dengan Mesir. “Plt penting karena itu juga jabatan politik partai. Saya juga sudah mengutus Pak Mariadi ke Mataram untuk mempertegas siapa yang mau ditunjuk,” katanya.

Pihaknya di KLU, ujarnya, tetap solid dan tidak ingin melihat ada kubu Mesir, kubu Zaini Arony. ‘’Sampai persoalan sudah sampai di Kemenkumham dalam belum ada keputusan pasti, kami anggap Zaini tetap Ketua DPD. Tapi kalau hari ini Kemenkumham menyatakan Agung Laksono yang sah, maka persoalannya selesai,” pungkas Djekat mengakhiri. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Halaman 5

Tender Belum Rampung, Proyek GOR Mini Telantar

Butuh Rp 300 Miliar TOTAL ruas jalan kabupaten di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang hingg saat ini kondisinya masih memprihatinkan tercatat sekitar 110 ruas dengan panjang mencapai sekitar 293 km lebih. Untuk menuntaskan perbaikan seluruh ruas jalan tersebut, dibutuhkan anggaran tidak kurang dari Rp 300 miliar lagi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, saat dikonfirmasi (Suara NTB/dok) wartawan, Senin (23/3). Ia H.L. Rasyidi menjelaskan, saat ini total ruas jalan kabupaten yang kondisinya sudah dikatakan mantap mencapai 60 persen dari total 739 km panjang ruas jalan kabupaten.

“Artinya masih ada sekitar 40 persen ruas jalan kabupaten yang kondisinya masih rusak. Itulah yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah saat ini,” jelasnya.

Ia mengakui, untuk mengejar target perbaikan seluruh ruas jalan yang masih tersisa tersebut, bukan pekerjaan mudah.

Mengingat besarnya kebutuhan anggaran yang mesti disediakan. Di satu sisi, kemampuan anggaran pemerintah daerah sendiri masih sangat terbatas. Sehingga untuk mengejar target perbaikan ruas jalan dilakukan dengan cara bertahap.

“Pada APBD tahun ini kita anggarakan perbaikan jalan sekitar 28 km. Ditambah dana program Tugas Perbantun (TP) pemerintah pusat sepanjang 50 km,” jelasnya.

Dengan begitu, pada akhir tahun 2015 ini, persentase ruas jalan kabupaten yang sudah kondisinya mantap bisa mencapai sekitar 65 persen. Angka tersebut jauh di atas target capaian perbaikan ruas jalan kabupaten sesuai RPJMD Loteng 2010-2015, yang ditargetkan sebesar 50 persen hingga akhir tahun ini.

Rasyidi menambahkan, untuk bisa mencapai target perbaikan seluruh ruas jalan kabupaten yang ada, paling tidak hingga tahun 2017 mendatang dengan syarat, pemerintah daerah siapapun yang memimpin harus serius dan fokus menggarap perbaikan ruas jalan kabupaten. Jika tidak, maka akan butuh waktu lebih lama lagi. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Proyek Gelanggang Olah Raga (GOR) mini yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Gerung yang mangkrak sejak dibangun tahun 2014 lalu saat ini telantar. Kini kondisi proyek senilai Rp 3,1 miliar lebih itu ditumbuhi semak belukar, sehingga terkesan tak terurus. Sementara, tender untuk melanjutkan pembangunan proyek GOR yang dialokasikan dana Rp 3,5 miliar tahun ini pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar belum rampung. Padahal, saat ini telah memasuki bulan ke tiga.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Dikbud, H. Ilham, SPd, MPd, mengaku proyek lanjutan GOR Mini ini belum mulai tender. “Anggaran sebesar Rp 3,5 miliar sudah ada, tapi belum selesai tender,”katanya.

Selain itu, lanjutnya, tender proyek hampir di semua SKPD masih berproses asistensi di Dinas Pekerjaan Umum, termasuk tender GOR

mini sedang diasistensi. Pihaknya memprediksi, proses tender ini agak lama, karena semata untuk kehati-hatian.

Dijelaskan, untuk pembangunan GOR mini sesuai grand design memerlukan dana hampir Rp 12 miliar lebih.

Untuk membangun sesuai grand design memerlukan waktu dua sampai tiga tahun.

Itupun jika dianggarkan Rp 3

miliar lebih per tahunnya.

Khusus tahun ini saja, katanya, sesuai kemampuan daerah dialokasikan Rp 3,5 miliar untuk membangun struktur beton, lalu tahun depan masuk ke pemasangan atapnya lalu tahun berikutnya tahapan penyelesaian. “Kalau bisa selesai 2 tahun diupayakan, maksimal itu memakan waktu 3 tahun,” imbuhnya.

Sebelumnya, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony memastikan akan tetap melanjutkan pembangunan GOR. Orang nomor satu di Lobar ini menegaskan, pemerintah kembali menganggarkan dana dari APBD sebesar RP 12 miliar. Tahun lalu pembangunan GOR sempat dilaksanakan, tapi tidak dapat diselesaikan. Untuk itu, pemerintah bertekad melanjutkan pembangunan GOR. GOR ini bakal disulap menjadi bangunan megah. Pemda berencana membangun Gor ini semegah mungkin agar menjadi satu-satunya di Lobar, bahkan di NTB Sementara itu, anggota DPRD Lobar Adnan mempertanyakan pengalokasikan dana Rp 12 miliar untuk mem-

bangun GOR Mini di Gerung.

Pasalnya yang dibahas bersama dewan nilainya tidak mencapai belasan miliar. “Masak besar sekali dananya, seingat saya dana yang dibahas bersama dewan tidak sejumlah itu,” ujar Adnan.

Disebutkan, pembahasan bersama dewan disetujui hanya Rp 3,9 miliar untuk menuntaskan pembangunan GOR. Namun justru jumlah dana ini bertambah menjadi Rp 12 miliar lebih. Pihaknya menanyakan penambahan dana tersebut, sebab belum dibahas bersama dewan. Dalam hal ini, penambahan akan mempertanyakan ke eksekutif mengenai penambahan dana pembangunan GOR. (her)

Terkendala Pembebasan Lahan

Praya (Suara NTB) Rencana pelebaran ruas jalan Praya-Biao (Jontlak) yang merupakan program lanjutan pelebaran jalan Praya-By Pass Batujai, terancam batal dilaksanakan pada tahun ini. Alasannya, belum adanya kepastian soal pembebasan lahan di sepanjang ruas jalan tersebut.

Pasalnya, Pemkab Lombok Tengah (Loteng) mengaku tidak sanggup menyiapkan anggaran pembebasan lahan yang ditaksir mencapai sekitar Rp 50 miliar lebih. Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si., yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku kalau kondisi anggaran Loteng tahun ini sedang dalam kondisi krisis, sehingga kemungkinan besar tidak akan sanggup menyiapkan anggaran pembebasan lahan, khususnya pelebaran ruas jalan Praya-Biao.

“Anggaran daerah tahun ini, tidak memungkinkan untuk melakukan pembebasan lahan untuk ruas jalan ini (PrayaBiao),” terangnya. Sekarang ini, ujarnya, Pemkab Loteng masih punya beban menyiapkan anggaran tambahan untuk kekurangan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 56 miliar. Di mana kekurangan anggaran untuk tambahan ADD akan disiapkan pada APBD perubahan. Sementara anggaran pembebasan lahan untuk pelebaran ruas jalan PrayaBiao sudah sangat mendesak. Pasalnya, pembangunan fisik ruas jalan sudah masuk program pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi pada tahun ini.

Atas dasar itu, Pemkab Loteng sudah bersurat ke pemerintah provinsi, jika Loteng tidak akan mampu menyiapkan anggaran untuk membiayai pembebasan lahan. Pihaknya mengharapkan ada sharing anggaran antara Pemkab Loteng dengan pemerintah provinsi guna melakukan membebaskan lahan tersebut. “Kalau pun sharing, kemampuan anggaran kita juga tidak seberapa,” tambahnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., menambahkan, pelebaran ruas jalan Praya-Biao sendiri sudah masuk dalam program pemerintah pusat tahun ini. Anggarannya pun sudah siap tinggal menunggu penyelesaian proses pembebasan lahan saja.

Adapun kebutuhan anggaran pembebasan lahan sendiri diperkirakan sekitar Rp 50 miliar. Mengingat di sepanjang ruas jalan tersebut, ada sekitar satu hektar lahan yang harus dibebaskan ditambah bangunan sebanyak 75 unit. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERANCAM BATAL - Ruas jalan Praya-Biao ini terancam batal diperlebar, karena persoalan pembebasan lahan yang belum jelas.

Antisipasi Tengkulak

TNI AD Tekan Bulog Beli Gabah Petani Giri Menang (Suara NTB) Paban V/Bakti TNI Staf Teritorial TNI Angkatan Darat, Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, SIP, didampingi Dandim 1606 Lobar Letkol Inf. Djarot Suharso, SIP, Danramil Gerung, Kapten Inf Marito dan Babinsa meninjau lokasi tanaman padi milik warga di Desa Gapuk, Gerung. Paban TNI ini turun untuk melihat langsung kondisi petani yang tengah panen raya di lokasi tersebut.

Dalam dialog bersama para petani, poktan dan petugas penyuluh Amalsyah Tarmizi menekankan kepada para prajurit TNI yang ada di Kodim Lobar membantu petani mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi, seperti pupuk, irigasi dan benih serta persoalan harga yang selalu anjlok ketika musim panen. Terkait persoalan harga gabah, ia memin-

ta agar petani menolak menjual gabah ke tengkulak sebab merugikan petani sendiri.

Untuk bisa menghindari para tengkulak dan rentenir, ia menekankan pihak Bulog Divre NTB membeli gabah petani sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Hal ini sesuai instruksi presiden (inpres) presiden tahun 2015 maka Bulog harus membeli gabah petani sesuai HPP Rp 3.700 per kilogram.

“Khusus harga gabah, ada penekanan pak presiden sesuai Inpres tahun 2015 bahwa Bulog harus membeli gabah petani sesuai HPP sekitar 3.700 per kilogram,” terangnya.

Ketika ada masalah, misalnya Bulog kekurangan dana maka aparat TNI dalam hal ini Babinsa yang mencari jalan keluar. Untuk itu, ia meminta agar petani melapor ke petu-

(Suara NTB/her)

Pelebaran Jalan Praya-Biao Terancam Batal

NAIK PERAHU - Perahu merupakan transportasi andalan warga yang akan menyeberang menuju Gili Gede Sekotong. Begitu juga sebaliknya, warga Gili Gede yang ingin membeli keperluan sehari-hari harus naik perahu menuju Pulau Lombok. Mereka juga masih dihadapkan dengan keterbatasan air dan fasilitas listrik.

Warga Pejanggik Tagih Investor Keluhkan Minimnya Janji Bupati Loteng

Air dan Listrik di Gili Gede

Giri Menang (Suara NTB) Banyak investor yang melirik potensi wisata yang ada di pulau-pulau kecil di Sekotong. Namun, para investor banyak mengeluhkan minimnya air dan listrik. Listrik dan air ini menjadi kendala yang dihadapi Pemda.

Di Gili Gede misalnya, banyak investor dari luar negeri yang berminat mengembangkan kawasan wisata gili ini. Namun lagi-lagi terkendala listrik dan air. Untuk itu, warga Sekotong khususnya yang tinggal di Gili berharap agar pemerintah dan PLN menyediakan infrastruktur listrik ke sejumlah gili yang dilirik investor. ”Investor bertanya-tanya apakah listrik masuk atau tidak? karena tidak ada listrik mereka mengeluh,” ungkap Ketua LPM Gili Gede, H. M. Nur pada Suara NTB beberapa waktu lalu. Ia menyatakan, investor mendorong masyarakat mendesak Pemda mengurus listrik tersebut.

Para investor ini berasal dari Australia, Belanda, Jepang dan negara lain Dijelaskan, ada pemasan-

gan instalasi listrik di Desa Gili Gede, namun sampai saat ini belum jelas. Padahal warga telah dipungut biaya pemasangan instalasi listrik hingga Rp 520 ribu. Total dana yang ditarik dari warga pun mencapai puluhan juta rupiah. Warga katanya menuntut agar instalasi ini diselesaikan.

Menurutnya, alternatif melalui pemasangan kabel bawah bisa dilakukan, sebab ada salah satu vila yang telah lebih dulu memasang kabel listrik. Hal ini menimbbulkan kecemburuan warga,sebab pengelola vila bisa memasang instalasi bawah laut, namun mengapa justru pihak pemda dan PLN justru tidak bisa.

“Kami pertanyakan pemasangan instalasi listrik kok tidak ada kejelasan, padahal kami sudah bayar mahal,” katanya.

Dijelaskan, warga Gili terkendala listrik dan air. Untuk mengatasi kendala listrik ini, warga terpaksa membeli genset dan bahan bakar setiap harinya. Ada bantuan PLTS dari pusat, namun PLTS inii disangsikan keandalannya, sebab pengalaman

warga setempat PLTS ini hanya bertahan 2-3 tahun terus mengalami kerusakan.

Warga mempertanyakan komitmen pemda dan PLN untuk mengakomodir kebutuhan listrik masyarakat.

Pasalnya ada satu hotel yang telah memasang intalasi dan menyambungkan listrik dari bawah laut. Panjang kabel yang dipakai, mencapai 900 meter. “Vila ini saja bisa sambung listrik, mengapa masyarakat tidak?” tanyanya.

Menurutnya, jika pihak PLN berkomitmen pasti pihak terkait memasangkan dan menyambungkan instalasi tersebut. Bisa saja pihak Pemda menyambungkan melalui vila tersebut. Dijelaskan, warga juga menyangsikan izin pemasangan instalasi listrik vila tersebut. Sebab, sejak awal ketika desa masih bergabung dengan Pelangan tidak pernah mengelurkan izin. Hal ini kerap kali menimbulkan pertanyaan dari pihak warga, sebab selain izinnya juga persoalan desa setempat tidak bisa disambungkan listrik. (her)

gas Babinsa di masing-masing desa dan kecamatan terkait luas panennya. Nantinya, jika Bulog tidak mampu membeli disebabkan kendala dana, maka Babinsa bersama poktan dan petani meminta ke pemda dalam hal ini bupati untuk membeli gabah petani tersebut. “Dari pada dibeli tukang ijon atau tengkulak, kan harganya murah. Kasihan petani merugi,” imbuhnya.

Diakuinya, petani dihadapkan pada persoalan harga gabah sebab terpaksa menjual gabah ke rentenir dan tengkulak.

Dijelaskan, sesuai MoU antara Kepala Staf TNI AD dengan Menteri Pertanian, tentang program swasembada pangan, aparat TNI dari pusat hingga daerah memperoleh tugas untuk pendampingan dan pengawalan kepada petani, Dinas Pertanian dan penyuluh.

Menurutnya, kegiatan ini efektif, karena beberapa persoalan dihadapi petani sudah bisa diakomodir dan terselesaikan.

Saat ini, NTB pada posisi 5 besar sebagai daerah penyuplai beras nasional, tentunya di NTB, khususnya Lobar memberi berkontribusi besar.

Sementara Ketua Poktan Zam-Zam, H. Nasrudin menyampaikan agar aparat TNI juga mencarikan solusi terkait persoalan saluran irigasi dari Bendungan Pengga Loteng yang terputus akibat pembangunan jalur BIL. Akibat saluran sedunder rusak petani setempat tidak bisa menyalurkan air, bahkan petani hanya bisa melakukan penanaman sekali.

Terkait harga gabah, katanya, petani tak bisa menikmati hasilnya sendiri sebab ratarata lahan petani sedikit sehingga saat panen berapa pun harga dibeli oleh tengkulak dilepas. Ia mengaku khawatir dengan rendahnya penghasilan ini, petani akan bergeser ke pekerjaan lain seperti proyek bangunan, karena upahnya lebih besar dibandingkan penghasilan sebagai petani. (her)

(Suara NTB/her)

TINJAU – Paban V/Bhakti TNI Staf Teritorial Angkatan Darat, Kolonel Czi Amalsyah Tarmizi, didampingi Dandim 1606 Lobar, meninjau lokasi tanaman padi warga di Desa Gapuk Gerung, Senin (23/3).

Praya (Suara NTB) Warga Desa Pejanggik Kecamatan Praya Tengah, menuding Bupati Lombok Tengah (Loteng) H.M. Suhaili, FT., bersama Wakilnya, Drs. H.L. Normal Suzana, telah mengingkari janji saat kampanye dulu. Di mana pasangan kepala daerah dengan jargon Maiq Meres ini, akan memperbaiki jalan kabupaten di wilayah desa setempat. Tapi nyatanya, hingga menjelang akhir masa jabatanya, janji tersebut tak kunjung terealisasi.

“Jadi kami menuntut janji bupati dulu yang katanya akan memperbaiki jalan di wilayah kami,” ujar warga Desa Pejanggik saat menggelar aksi di halaman kantor Bupati Loteng, Senin (23/3).

Menurut warga ruas jalan di desanya sudah hampir 20 tahun tidak diperbaiki. Di mana jalan setempat pertama kali di aspal tahun 1987 silam dan hingga saat ini tidak pernah tersentuh perbaikan.

Koordinator aksi, Ilham, SH, mengaku, warga sempat memperoleh angin segar saat Bupati Loteng saat ini berjanji akan memberikan prioritas perbaikan jalan di Desa Pejanggik waktu berkampanye dulu. Akan tetapi, begitu terpilih janji tersebut tak kunjung ditepati. “Bisa dicek sekarang, bagaimana parahnya kondisi jalan di desa kami,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya meminta kepastian dan kejelasan sikap pemerintah daerah. Terhadap kondisi jalan di Desa Pejanggik.

Mengingat begitu penting arti jalan tersebut. Bukan hanya bagi warga Desa Pejanggik semata, tapi bagi warga sekitarnya.

Pasalnya yang menggunakan

jalan tersebut, bukan hanya warga Desa Pejanggik. Tetapi banyak juga dari warga desa-desa yang lain. “Jadi kami ke sini (menggelar aksi) bukan meminta. Tapi menagih janji Bupati Loteng saat kampanye dulu,” tambahnya.

Warga pun memberikan deadline waktu selama 15 hari kepada pemerintah daerah, untuk memberikan kejelasan bisa tidaknya ruas jalan tersebut diperbaiki tahun ini. Jika tidak, warga mengancam bakal datang lagi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. Bahkan, bila perlu ruas jalan tersebut akan diblokir dan ditanami pohon.

Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, ST, yang menemui warga, mengaku akan memberikan perhatian khusus atas aspirasi warga Desa Pejanggik, walau pada APBD murni Loteng tahun ini, perbaikan ruas jalan di Desa Pejanggik tidak masuk dalam program. “Kita akan upayakan supaya program perbaikan jalan Desa Pejanggik bisa masuk pada APBD perubahan mendatang,” sebutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., mengatakan perbaikan ruas jalan Desa Pejanggik sepanjang 1,4 km tersebut sudah diusulkan untuk masuk dalam rencana pemerintah daerah. Jalan tersebut akan diperbaiki pagu dengan sebesar Rp 1,8 miliar.

Selain melalui APBD perubahan, pihaknya juga tengah berupaya mencari jalan lain, yakni melalui program Tugas Perbantuan (TP) dari pemerintah pusat. Di mana anggaran perbaikan jalan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. (kir)

(Suara NTB/kir)

AKSI - Warga Desa Pejanggik Praya Tengah menggelar aksi di halaman kantor Bupati Loteng, Senin (23/3). Mereka menuntut janji yang disampaikan Bupati Loteng segera memperbaiki jalan saat kampanye.

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Taliwang (Suara NTB) Daya serap anggaran program Upaya Khusus (Upsus) untuk tanaman padi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) nampaknya cukup tinggi. Dalam tiga bulan terakhir seiring dengan berjalannya masa tanam pertama (MT1), serapan anggaran Upsus Padi sudah mencapai 89 persen dari total Rp 21 miliar yang disediakan pemerintah pusat.

Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si mengatakan, jumlah anggaran Upsus padi yang sudah tersalurkan ke rekening kelompok hingga kini mencapai Rp 17 miliar. Anggaran tersebut di tangan petani pun sudah mulai digunakan sesuai dengan keperluan di MT1 kali ini. “Kalau dipersentasekan sudah sekitar 89 persen dan itu langsung ke rekening kelompok penerima tanpa perantara,” katanya, Senin (23/3).

Pada tahun ini jumlah kelompok penerima program Upsus tanaman padi ini sebanyak 440 kelompok. Anggaran yang diterima tiap kelompok sesuai ketentuan digunakan untuk membeli bibit, pupuk dan obat-obatan yang diperlukan selama proses penanaman. “Ada juga anggaran untuk perbaikan saluran irigasi. Dan di luar dari ketentuan itu, petani dilarang untuk menggunakan anggaran yang diterimanya untuk hal lainnya,” tegas Sumbawanto.

Dikatakannya, kehadiran program Upsus padi tahun ini telah mendongkrak target areal tanam daerah. Sebelumnya Dishutbuntan KSB menargetkan areal tanam padi pada tahun 2015 ini seluas 19.880 hektar tetapi dengan program Upsus naik menjadi 22.672 hektar dengan target produksi sebesar 100.710 ton dalam setahun. “Untuk sementara ini yang sudah ditanami di MT1 seluas 11.737 hektar. Nanti di MT2 kita akan kejar supaya seluruh areal tanam bisa melaksanakan penanaman,” katanya.

Sebagaimana diketahui, selain Upsus padi ada pula Upsus tanaman jagung dan kedelai. Untuk jagung dan kedelai, Sumbawanto menyebutkan, sementara ini anggarannya belum berjalan. Sementara untuk kebijakannya Dishutbuntan sudah menyusunnnya. Salah satu yang menjadi perhatian dinas adalah diterbitkannya kebijakan pada MT3 seluruh petani padi diharuskan untuk menanam kedelai.

Hal ini untuk mengejar target produksi kedelai yang ditetapkan pemerintah pusat bagi KSB. “Kita sudah sepakat pola tanam kita terhitung tahun ini padi-padi-kedelai. Artinya kalau ada petani yang tetap ngotot tanam padi di MT3 maka konsekuensinya lahannya tidak diberikan (dialirkan) air,” imbuh Sumbawanto. (bug)

(Suara NTB/ind)

Kodim Sumbawa Mantapkan Persiapan TMMD Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD), Kodim Sumbawa tengah memantapkan berbagai persiapan dengan anggaran yang sudah disediakan. Mengingat program tersebut akan dilaksanakan selama 21 hari.

Dandim Sumbawa, Letkol Inf Agus Suprianto kepada Suara NTB, Senin (23/3) mengungkapkan, terkait kegiatan pada Mei mendatang, baru-baru ini sudah rapat di KSB dengan unsur SKPD. Sejauh ini sudah dilakukan survei ke lapangan beberapa sasaran yang dijadikan prioritas. Beberapa di antara kegiatan fisik tersebut antara lain membuka jalan usaha tani 2.500 meter, pemelesteran jalan sepanjang 700 meter, rehab kantor desa, serta merehab masjid di desa Mantar Kecamatan Seteluk.

Selain itu, kegiatan-kegiatan lainnya juga dilakukan.

Tidak hanya kegiatan fisik, namun kegiatan nonfisik juga dilakukan, seperti kegiatan penyuluhan yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Di antaranya dari bidang hukum, pertanian, perikanan, bela negara, dan agama. Tak hanya itu, yang lain juga akan ikut dilibatkan. Dari beberapa yang telah dilakukan, sudah 80 persen persiapan untuk pelaksanaannya, tinggal persiapan rapat terakhir di Jakarta pada 9 April. “Kalau tidak selesai dalam 21 hari, TMMD dinyatakan gagal,’’ kata Dandim, seraya menambahkan, karena itu persiapan harus matang. Dari situlah bahwa pelaksanaan TMMD yang ke 94 akan segera dimulai.

Kegiatan fisik dan nonfisik dalam TMMD itu, katanya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah berupa jalan, sarana dan prasarana. Sedangkan nonfisik, berupa sosialisasi. “TNI berasal dari rakyat, TNI kuat bersama rakyat,” tandasnya.

Untuk itu diharapkan agar apa yang menjadi upaya dan usaha yang dilakukan benar-benar dirasakan oleh rakyat, dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. “Ini dalam rangka pertahanan. Pertahanan yang kuat ditopang oleh ketahanan yang kuat,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/dok)

Peredaran Pupuk di KSB Sebaiknya Diawasi Ketat Taliwang (Suara NTB) Kasus ditemukannya pupuk yang diduga palsu di tingkat petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menjadi perhatian serius kalangan DPRD. “Saya sendiri memang sebelumnya sudah mendengar informasi ini. Makanya kita minta pemerintah melalukan pengawasan secara ketat di lapangan,” cetus Abidin Nasar, SP, anggota Komisi II DPRD KSB kepada media ini, Senin (23/3).

Modus-modus yang merugikan para petani ini, sebenarnya kata Abidin tidak saja terjadi pada produk pupuk semata. Produk bibit pun banyak yang beredar tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Dia mengaku kerap mendapat laporan adanya peredaran bibit berkualitas rendah. Akibatnya petani dirugikan, karena setelah mengeluarkan biaya yang tinggi tetapi harapan untuk memperoleh produksi tinggi dengan kualitas terbaik tidak tercapai. “Saya tidak bilang bibitnya palsu. Tapi kualitasnya yang rendah. Petani tentu sangat dirugikan dalam hal ini,” tegasnya.

Untuk menutup ruang para oknum yang sengaja memanfaatkan kelengahan petani itu, Abidin menegaskan tidak ada cara lain pemerintah harus memperketat pengawasan.

Seluruh dinas terkait, terutama Dishutbuntan, BKP5K dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) harus membuat gugus pengawasan terutama di saat-saat petani akan memasuki musim tanam.

“Kami meminta dinas-dinas terkait membuat gugus pengawasan sehingga proses pengawasan di lapangan bisa berjalan secara berkelanjutan. Dan di awal-awal memasuki musim tanam, petugas lebih intens turun ke lapangan untuk menutup ruang beredarnya pupuk-pupuk palsu atau bibit-bibit yang kualitasnya rendah itu,” katanya, seraya menambahkan jika penemuan pupuk yang diduga palsu itu segera diusut tuntas. “Serahkan ke aparat penegak hukum. Jangan sampai ini berlarut dan petani kita yang dirugikan,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

Serapan Anggaran Upsus Padi Capai 89 Persen

ORASI – Orasi para aktivis dalam aksi mahasiswa di kantor Bupati Sumbawa, Senin (23/3).

Aktivis di Sumbawa Pertanyakan Nasib K2 Sumbawa Besar (Suara NTB) Harapan ratusan tenaga honorer kategori 2 (K2) di Sumbawa untuk diterbitkan SK pengangkatannya sebagai calon PNS, hingga saat ini dinilai lamban dan berlarrut-larut.

Hal itu dipertanyakan dalam aksi massa yang tergabung dalam Gerak Samawa dan BEM-REMA UNSA, Senin (23/3). Para aktivis menuntut pemerintah menyikapi masalah ini, mengambil langkah cepat dalam pengangkatan tenaga honorer K2.

Masalahnya, pemberkasan tenaga honorer K2 yang sudah dikirim sejak 31 Mei 2014 lalu belum ada perkembangan dari BKN. Adapun tuntutan massa ini yaitu meminta kepada pihak BKD untuk melakukan transparansi informasi kepada seluruh tenaga honorer K2 yang

sudah dinyatakan lulus, dan mendesak Bupati Sumbawa untuk segera mengeluarkan Surat Keputusan (SK) bagi yang sudah memenuhi syarat.

Kepala BKD Sumbawa, Hasan Basri, Kabag Humas, Rahman Ansori, Sekretaris BKPP, Budi Santoso, dan Kasat Pol PP, Edi R. Sanjaya dalam pertemuannya dengan para aktivis, mencoba menjelaskan duduk persoalannya. Kepala BKD Sumbawa, Hasan Basri menjelaskan, pihaknya tidak serta merta membuat surat keputusan tersebut, karena kewenangan ada di BKN. ‘’Dalam hal ini, BKD hanya sebagai jembatan. ”Sampai hari ini kami belum menerima berkas dari BKN,’’ katanya. BKD tidak mempunyai dasar untuk membuatnya. Mengingat segala sesuatunya BKN yang menentukan.

Dijelaskan pengurusan hal tersebut

membutuhkan proses yang panjang, pihaknya belum menerima satupun sampai akhir ini. “Kami pelan-pelan usaha agar para K2 ini tidak didiskualifikasi,” terangnya.

Pemkab Sumbawa akan akan segera menyurati BKN dalam hal ini.

Koordinator lapangan, Sahidollah kepada Suara NTB mengatakan, dengan kondisi Sumbawa yang kekurangan guru seharusnya proses tersebut dipercepat. Mengenai waktu yang pertama lima hari, 12 hari dan 6 hari, lalu akan dikirimkan NIP oleh BKN. Namun nyatanya BKD Sumbawa belum pernah melakukan pengusulan NIP, hanya diusulkan bagaimana melengkapi berkas. “ Dari 544 ada 270 yang sudah melengkapi berkas, sehinggah sudah pas untuk pengusulan NIP,” imbuhnya.

Baginya, apa yang disampaikan pemkab Sumbawa bukan merupakan solusi.

Yang disampaikan hanyalah proses mengirim surat untuk melengkapi berkas yang belum lengkap. Sementara keinginan dari massa aksi, dalam hal ini Bupati Sumbawa ataupun BKD mengirimkan pengusulan NIP kepada BKN untuk segera diterbitkan, bukan melengkapi berkas.

Mengigat batas terakhir melengkapi berkas pada 20 Maret, dan sudah melebihi batas ketentuan. Diindikasikan ada sesuatu hal yang disembunyikan atau ada permainan dari hal tersebut. “Seandainya hal itu tidak direspon dengan baik, maka kami akan menuntut dengan tegas, akan turun karena kami merasa prihatin dengan tenaga honorer yang sudah setahun menggantungkan diri tidak ada kejelasan,” tandas Sahid. (ind)

Petani Sumbawa Diminta Waspadai Serangan Wereng Sumbawa Besar (Suara NTB) Menjelang panen, tanaman padi rentan diserang hama wereng cokelat yang sudah terjadi di sejumlah lokasi. Untuk itu, petani diminta mewaspadai ancaman hama dimaksud dan segera melapor ke petugas ke lapangan ketika ada serangan.

Harapan tersebut disampaikan Kasi Perlindungan Tanaman Pangan, Usman S.P, kepada Suara NTB, Senin (23/

3), terkait serangan hama wereng cokelat (sejenis serangga) yang sebelumnya sudah menyerang lahan seki-

tar 2 hektar di kecamatan Empang. Beruntung waktu itu dapat diketahui sehingga bisa diisolasi agar tidak meluas.

“Waktu itu kita langsung blokir, terutama pada titik serangannya,” cetusnya.

Selain padi, Usman juga mewanti-wanti serangan busuk batang pada jagung.

Terutama pada lahan jagung masih terdapat genangan air.

Dengan selalu memelihara tanaman apalagi kini menje-

lang musim panen.

Sejauh ini pun, Usman bersyukur belum ada laporan gagal panen di Sumbawa. Kecuali 3 hektar padi yang puso akibat banjir di Brang Kolong.

Badan Ketahanan Pangan pun telah menyalurkan bantuan beras untuk sementara waktu menolong petani. (arn)

Paket M. Jabir - H. Iwan Mengerucut Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Hasil komunikasi politik DPD PAN Sumbawa dengan DPC Gerindra mulai mengerucut kepada paket M. Jabir, S.H dan H. Irwan Rahadi, S.T (H. Iwan) untuk diusung pada Pilkada mendatang. Apalagi keduanya berada pada Koalisi Merah Putih (KMP) yang dianggap masih solid, dari pusat hingga ke daerah.

Wakil Ketua OKK Partai Gerindra Sumbawa, H. Hilal Alamudy, kepada Suara NTB, Senin (23/3), mengakui partainya telah membangun komunikasi intensif dengan PAN. Mengedepankan parpol yang berada di rumah besar KMP. Apalagi mengingat kedua partai ini merupakan nakhoda besar KMP, baik di pusat maupun daerah. Makanya pasan-

gan M. Jabir dan H. Iwan sangat dimungkinkan. Tinggal bagaimana sekarang ini memantapkan dan mempererat komunikasi politik kedua parpol. “Mudah-mudahan koalisi di pusat bisa berlanjut ke Sumbawa untuk mengusung pasangan ini. Skala prioritas ini jelas dan kita akan perjuangkan sampai DPP,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua

DPD PAN Sumbawa, Fitrarino menambahkan, peluang koalisi kedua Parpol ini terbuka lebar. Apalagi dinaungi KMP sebagai landasan yang kuat.

Hubungan inilah yang kemudian dipererat dengan mengkristalkan pasangan M. Jabir sebagai calon Bupati (Ketua MPP DPW PAN NTB) dan H. Iwan (Ketua DPC Gerindra Sumbawa) sebagai calon Wakil Bupati

yang sama-sama memiliki kapasitas untuk digandengkan.

Untuk melahirkan Pilkada yang berkualitas. “Ada kepentingan koalisi dalam KMP yang harus dikedepankan. Inilah satu pertimbangan PAN dan Gerindra saling merapat. Apalagi kedua figur ini sangat pantas kita pasangakan. Publik pun nantinya bisa menilai,” pungkas Vito panggilan akrabnya. (arn)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890

Abi Mang Resmi Melamar ke PDIP

Sumbawa Besar (Suara NTB) -

Ketua DPD II Partai Golkar Sumbawa yang juga Wakil Ketua DPRD Sumbawa, Drs. Arahman Alamudy M.Si, atau akrab disapa Abi Mang, resmi mendaftar sebagai bakal calon ke PDI Perjuangan. Lamaran yang disampaikannya secara langsung didampingi keluarga besar Partai Golkar Sumbawa, Senin (23/3), disambut positif oleh pengurus DPC PDIP Sumbawa.

Dalam surat lamarannya, Abi Mang mendaftar sebagai bakal calon Bupati sekaligus bakal calon Wakil Bupati. Tergantung nantinya dinamika dan komunikasi politik yang dibangun. Bagaimana kesepakatan internal partai dari DPC/DPD, DPW hingga DPP, yang akan menggodok pasangan calon. Lamaran ini yang pertama bagi Abi Mang untuk selanjutnya nanti juga bakal mendaftar ke partai lain, seperti PAN, Demokrat, Gerindra, PKS dan lainnya. “Waktu masih luas. Kita juga terus membangun komitmen politk antarparpol,” terangnya.

Melalui lamaran ini, Abi Mang tentu berharap bisa berpasangan dengan H. M. Husni Djibril. Modal dasar dan hubungan emosional yang terbangun selama 10 tahun dulunya keti-

(Suara NTB/arn)

LAMARAN - Abi Mang menyerahkan berkas lamaran ke Ketua DPC PDIP Sumbawa (kiri). Bergandengan tangan, para pengurus kedua partai, PDIP dan Golkar, bukti kesolidan kedua Parpol, Senin (23/3). ka bersama-sama di DPRD Sumbawa. Sehingga dirinya tahu persis apa keinginan, sikap dan perilaku H. Husni. Tentu kedepannya, kalau pasangan ini ditakdirkan Allah SWT, maka paket Abi Mang - H. Husni tak akan sulit menjalankan roda pemerintahan.

Pihaknya optimis bakal calon pasangan sesama politisi ini, sangat strategis memimpin Sumbawa. Apalagi mengingat selama ini belum ada pemimpin daerah di Sumbawa yang berasal dari politisi. Makanya di-

harapkan Partai Golkar dan PDI P dapat menyatukan kekuatan yang berdampak signifikan bagi Sumbawa kedepannya.

Pada kesempatan tersebut, Abi Mang juga memastikan, konflik Golkar di tingkat DPP, tidak berpengaruh ke daerah.

Roda organisasi tetap berjalan dan soliditas kader tetap terpelihara. Yang jelas, DPD II Golkar Sumbawa tetap menjaga komunikasi dengan DPD I dan DPP. Serta siap mengikuti legalitas pemerintah.

Ketua DPC PDIP Sumba-

wa, A. Rafiq menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Partai Golkar yang telah menyampaikan lamarannya.

Mengingat Partai Golkar mempunyai nilai strategis kepartaian di Sumbawa.

“Dalam bentuk koalisi apapun, kita bisa berkomunikasi.

Nantinya kita serahkan kepada mekansisme partai,’’ katanya. “DPC bukan memegang hak penuh, cuma ada catatan yang kita berikan ke DPD PDIP NTB, terkait proses yang kita lakukan,” tukasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Sumbawa, Agus Salim menekankan kepada bakal calon Bupati dari birokrasi untuk mempertegas sikapnya mundur dari PNS seperti yang diamanatkan UU. Agar tidak mengganggu proses tahapan Pilkada. Serta mengantisipasi penggunaan fasilitas negara. “Sah-sah saja mereka mencalonkan diri. Namun harus bersikap dari sekarang. Supaya tidak terganggu pelayanan sebagai aparatur,” pungkasnya. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Halaman 7

Oknum Polisi Diduga Aniaya Tahanan Bima (Suara NTB) Keluarga dan sejumlah warga Desa Tonggorisa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima mendatangi Mapolres Bima, Senin (23/3), menyusul dugaan dianiayanya seorang tahanan, Wahidin (18), yang merupakan tersangka pencuri kambing oleh oknum anggota SPK Polres setempat.

Kondisi ini pun dilaporkan ke keluarga yang lain. Keluarga yang tak terima, lantas meminta korban untuk dikeluarkan guna divisum di Puskesmas setempat. Namun yang melakukan visum justru adalah bibi dari oknum Polisi dimaksud. Sehingga malam itu, keluarga tak langsung mendapat hasil visum karena diminta untuk menunggu hingga empat hari.

Menurut Dian, pihak keluarga sangat keberatan dengan penganiayaan ini. Apalagi, adiknya yang sudah ditahan seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat yang merupakan pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. ‘’Jangan karena berseragam, oknum pelaku bisa berbuat

lalu. Adiknya, katanya, dipukuli oleh oknum tersebut hingga mengalami luka serius.

Yang lebih miris, katanya, saat dibawa oknum Brigadir MF sempat meminta adiknya untuk turun dari mobil dan diminta lari untuk ditembak.

“Untungnya adik saya tidak mau, kalau jadi turun dan lari mungkin juga ditembak betulan,” tutur Dian. Dia sendiri baru tahu penganiayaan yang didapat adiknya tersebut saat dia menjenguk dan mengantarkan makanan untuk korban. Saat itu dia melihat adiknya sudah dalam kondisi babak belur dan trauma. Bahkan, adiknya minta cepat-cepat dikeluarkan dari tahanan tersebut diduga karena tak tahan disiksa.

Panitia TMD Gelar Festival Kuliner Dompu (Suara NTB) Pemda Dompu menggelar festival kuliner dalam rangka menjaring makanan khas Dompu. Berbagai jenis makanan khas Dompu ditampilkan peserta, mulai dari jajanan hingga berbagai jenis menu makanan. Namun festival ini masih sepi keikutsertaan peserta dari rumah makan dan Kecamatan.

Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM pada acara festival kuliner khas Dompu, Senin (23/3) mengatakan, festival kuliner yang dihajatkan untuk mencari makanan khas Dompu ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan TMD 2015. Untuk itu ia berharap, agar kegiatan tersebut dapat melahirkan kreativitas masyarakat Dompu dalam menciptakan makanan khas Dompu dan memasyarakat. “Kegiatan ini saya berharap tidak sebatas sebagai kegiatan seremoni saja, tapi dapat berkelanjutan,” harapnya.

Dengan berkelanjutannya acara dari tahun ke tahun, maka akan memasayarakat masakan itu sendiri di tengah masyarakat hingga terekspos ke luar daerah. Ketika sudah dikenal, maka akan menjadi daya tarik tersendiri, sehingga menjadi usaha yang menjanjikan. “Makanya, makanan khas ini harus diperhatikan bahan baku dan cara penyajiannya,” ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan festival makanan khas Dompu ini kembali dilaksanakan pada tahun mendatang. Makanan yang dilombakan, bukan hanya sebatas makanan tradisional Dompu zaman dulu, tapi bisa dalam bentuk kreasi terhadap komoditi unggulan daerah seperti sapi, jagung, rumput laut. “Kita berharap, komoditi unggulan ini bisa memberi nila lebih untuk peningkatan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Dompu, Ir. H. Husni Thamrin dalam laporannya mengatakan, festival kuliner ini merupakan rangkaian event Tambora Menyapa Dunia (TMD) untuk menjaring dan mempublikasikan makanan khas Dompu. Karenanya, masakan yang dilombakan berupa makanan berbahan baku komoditi lokal. “Festival kuliner ini dalam rangka menjaring makanan khas Dompu berbahan baku lokal,” terangnya.

Penilaian pun dilakukan untuk menu makanan, kudapan, minuman dan jajanan tradisional Dompu. Beberapa jenis makanan khas Dompu yang diantaranya palumara, janga lowi sia, janga puru, sayur bening dan berbagai jenis makanan lainnya. Untuk jajanan seperti buras, langka-langka, kahangga, karoto sahe dan lainnya. Sementara untuk minuman seperti jus jagung, es rumput laut dan berbagai jenis makanan yang berbahan dasar jagung serta rumput laut.

Namun festival kuliner yang dilangsungkan di jalan Soekarno – Hatta ini masih sepi pengunjung dan keterlibatan masyarakat dari Kecamatan serta pengusaha rumah makan. Kondisi ini disebabkan oleh pilihan waktu yang dilangsukan pada hari kerja dan kurangnya sosialisasi di tingkat masyarakat. (ula)

(Suara NTB/ula)

KULINER - Beberapa makanan khas Dompu dan berbahan dasar produk unggulan daerah seperti jagung disajikan masyarakat pada festival kuliner, Senin (23/3), dengan penjaga outlet yang mengenakan rimpu, pakaian khas Dou Mbojo.

Sape Butuh Alat Pengangkut Sampah Bima (Suara NTB) Sebagai salah satu kecamatan terpadat aktivitas warganya di kabupaten Bima, selain memiliki pasar terpadat, kecamatan Sape juga memiliki Pelabuhan terpadat di kabupaten Bima. Mengingat aktivitas warga di wilayah setempat yang padat, tentunya kebutuhan akan fasilitas kebersihan juga sangat dibutuhkan, Sayangnya, fasilitas penunjang seperti bak sampah dan kendaraan pengangkut sampah yang kurang memadai. Fasilitas yang ada terlihat sudah rusak parah, akibatnya kegiatan pembersihan di kecamatan tertimur kabupaten Bima ini menjadi terhambat.

Camat Sape, Muhaimin H.M yang ditemui wartawan, Senin (23/3) di ruang kerjanya membenarkan adanya kekurangan falitas kebersihan di wilayah yang ia pimpin. Hal itu terjadi sejak lama, namun hingga sekarang belun dapat ditanggulangi oleh pemerintah setempat.

Muhaimin menjelaskan, sementara ini hanya ada satu bak sampah dan mobil pengangkutnya yang beroperasi di wilyahnya. Itu tidak cukup, mengingat sampah warga setempat terutama di pasar raya banyak. Selain kurang, ia juga mengeluhkan kondisi fisik fasilitas yang dimilikinya sudah rusak parah sehingga operasinya juga kurang maksimal.

Pihaknya juga mengaku sudah menyampaikan laporan itu saat musrenbang tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten Bima.

Camat juga mengaku keluhan itu sering juga disampaikan oleh masyarakat setempat dan pemerintah tingkat desa se-kecamatan Sape. Seluruhnya mengharapkan agar masalah kebersihan kota kecamatan yang menjadi pusat kegiatan wilayah kabupaten Bima bagian timur itu segera untuk ditanggulangi. (uki)

keluarga korban. Terhadap korban juga sudah dilakukan visum namun hasilnya belum keluar karena saat itu di Puskesmas tidak ada dokter.

“Yang jelas masalah anggota tidak ada yang lewat, tetap kami tindaklanjuti. Apalagi ini sudah menjadi atensi pimpinan,” tuturnya.

Dia pun menyarankan keluarga dan warga untuk mengawal proses yang ditangani oleh pihaknya, baik laporan tindak pidana yang ditangani oleh Sat Reskrim maupun disiplin oleh Propam. Namun yang didahulukan dalam hal ini yakni penanganan tindak pidana baru dilanjutkan dengan penanganan disiplin sebab keputusan di pengadilan nanti akan menjadi dasar proses secara internal.

Apalagi, saat dilakukan pemanggilan oknum anggota tersebut sudah mengakui perbuatannya. Saat ini, tambahnya, oknum tersebut sudah

(Suara NTB/use)

DATANGI POLRES – Keluarga tersangka sekaligus korban penganiayaan oknum polisi sesaat setelah mendatangi Mapolres Bima untuk menjenguk anaknya, Senin (23/3). diamankan untuk memudahkan proses permintaan keterangan. “Bukan ditahan, tapi

kita amankan untuk kepentingan permintaan keterangan,” tuturnya. (use)

(Suara NTB/ula)

Di Mapolres, keluarga dan warga ingin bertemu dengan pelaku yang diketahui sebagai Brigadir MF. Apalagi, saat penganiayaan berlangsung oknum anggota Kepolisian tersebut konon sempat menantang tujuh turunan korban untuk mendatanginya jika tidak terima. Namun, saat di depan Mapolres tidak semua keluarga dan warga yang datang diizinkan masuk.

Bahkan, suasana sempat histeris lantaran kedua orang tua tersangka yang datang belakangan menangis karena tak tega melihat kondisi anaknya.

Kakak tersangka, Dian, menyebutkan penganiayaan tersebut terjadi saat tersangka ditangkap beberapa hari

seenaknya,’’ katanya. Terlebih, pelaku yang ternyata adalah tetangganya sendiri.

Ditambahkan Dian, dia sendiri tak menampik jika adiknya tersebut memang tersangka pencurian anak kambing milik warga. Tindakannya itu dilakukan bersama enam orang pemuda lain. Anak kambing yang sudah mati tersebut kemudian dijual ke warga.

Dian mengaku selama ini tidak pernah memiliki masalah dengan oknum Brigadir MF maupun keluarganya.

Sementara itu, saat didalam Mapolres, keluarga diterima oleh Kabag Ops Kompol Muslih, Kaur Bin Ops Sat Reskrim, Iptu Syafrudin, SH dan Kasi Propam Aiptu Guntur. Ditemui usai menemui perwakilan dan keluarga, Kasi Propam Aiptu Guntur menyebutkan jika kasus ini sudah ditindaklanjuti oleh pimpinannya. Termasuk mengenai laporan dugaan penganiayaan dari

SNORKELING - Salah seorang pe-snorkeling sedang menikmati keindahan terumbu karang di sekitar Pulau Satonda.

Satonda Mulai Dikunjungi Wisatawan Mancanegara Dompu (Suara NTB) Pulau Satonda mulai dikunjungi wisatawan mancanegara. Satonda memiliki banyak keunikan dan keindahan alam di bawah lautnya.

Para turis mancanegara senang untuk snorkeling (selam permukaan) dan diving (menyelam). Karena masih sebagai daerah singgahan, keberadaan pulau Satonda belum banyak memberi keuntungan bagi masyarakat sekitar.

Baharuddin, petugas BKSDA penjaga pulau Satonda kepada peserta kemah wisata jurnalistik PWI Dompu, Sabtu (21/3) mengungkapkan, pulau Satonda masih sebagai daerah singgahan wisatawan mancanegara yang datang dari Bali dan Lombok tujuan pulau Moyo Sumbawa dan pulau Komodo. Kunjungan wisatawan ini empat hari dalam sepekan yaitu setiap Selasa, Kamis, Jumat dan Minggu.

“Wisatawan ini datang dengan

kapal pesiar dan langsung menyandar di tengah laut. Mereka tidak nginap, setelah snorkeling dan diving, mereka lanjutkan perjalanan,” katanya.

Diakui Baharuddin, karena menjadi daerah singgahan, dampak terhadap masyarakat sekitar belum dirasakan. Tidak ada retribusi yang masuk ke kas daerah, karena dikelola oleh BKSDA Provinsi NTB. Satonda, lanjut Baharuddin, memiliki alam bawah laut

Harga Gabah di Dompu Anjlok Dompu (Suara NTB) Harga gabah di tingkat petani menjelang panen raya terus anjlok hingga Rp 3.200/kg atau di bawah harga penetapan pemerintah (HPP) sebesar Rp 3.700/kg. Bulog selaku stabilisator harga gabah diharapkan untuk menghimpun gabah petani secara langsung agar tidak dipermainkan harganya. Hujan di Dompu juga berdampak harga jagung petani yang terjual Rp 1.900/kg untuk kering panen.

Kepala bidang penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKP3) Kabupaten Dompu, Ir Aminullah kepada Suara NTB, Senin (23/3) mengatakan, harga gabah di tingkat petani saat ini sudah turun menjadi Rp 3.200/kg. Harga ini jauh di bawah harga gabah saat panen perdana sebesar Rp 4.500/kg.

Diakui Aminullah, harga gabah di tingkat petani saat ini jauh di bawah HPP. Namun pihaknya tidak lagi diberi kewenangan untuk melakukan stabilisator harga gabah seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu. “Yang melakukan pembelian untuk menstabilkan harga gabah petani sesuai HPP sekarang itu Bulog,” ungkapnya.

Aminullah berharap, Bulog segera turun melakukan pembelian langsung gabah petani dan tidak lagi dari tangan ke tangan. Pembelian langsung oleh Bulog ini diharapkan bisa menstabilkan harga gabah. “Apalagi saat ini petani harus menanggung biaya produksi yang tinggi atas usahanya,” harapnya.

Terkait jagung pipilan kering panen saat ini sebesar Rp 1.900/kg. Rendahnya harga jagung petani ini disebabkan oleh tingginya kadar air. Petani pun diharapkan bisa bertahan dan menjemur dulu jagungnya sebelum dijual. “Pemerintah juga diharapkan bisa lakukan intervensi dan melakukan pengawasan,” harap Burhan, petani di Manggelewa. Dengah harga rendah, kata Burhan, petani dirugikan. Karena petani harus mengeluarkan biaya tinggi untuk produktivitas jagung.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin beberapa waktu lalu mengatakan, dengan tingginya nilai tukar dolar atas rupiah mestinya harga jagung juga tinggi. Karena pengusaha akan berpikir panjang untuk impor jagung. “Itu tidak mungkin. Apalagi nilai tukar dolar atas rupiah tinggi, mestinya harga jagung dalam negeri akan stabil,” jelasnya. (ula)

Bulog Bima Berkomitmen Beri Pelayanan Terbaik Bima (Suara NTB) Kepala Sub Divre Bulog Bima, Raden Guna Dharma Nugrawan mengatakan, hingga saat ini, sejak empat bulan lalu menjabat di Bulog Bima, keluhan masyarakat mengenai masalah beras tercatat baru satu persen. Kedepan dia berkomitmen agar bisa memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat.

Guna Dharma kepada Suara NTB, Senin (23/3), mengaku sebelumnya memecat dua orang yakni Kepala Gudang Bolo dan Kepala Gudang Kabupaten Dompu yang dinilai tidak bisa menjalankan tugas dengan baik.

Kini, dia intens melakukan komunikasi dengan mitra agar bersama melayani masyarakat terkait masalah pengadaan beras untuk masyarakat miskin (Raskin) yang seringkali bermasalah dan dikeluhkan. “Ini komit-

(Suara NTB/uki)

R. Guna Dharma Nugrawan

men kami, kedepan tidak akan ada masalah,” katanya.

Urusan Raskin tidak sepenuhnya menjadi tanggung

jawab Bulog. Namun sebagai eksekutor, Bulog secara moral bertanggung jawab sampai kepada penerima manfaat. ‘’Karena itu apabila beras turun mutu segera laporkan ke Bulog agar bisa diganti,’’ katanya, seraya menegaskan, sesuai dengan pedoman umum Raskin, bahwa tugas Bulog hanya menyampaikan sampai titik distribusi. “Jadi, kalau ada keluhan, tentu mitra juga akan kami panggil,” imbuhnya.

Selain itu, sesuai dengan komitmen, kedepan tidak akan ada keluhan masyarakat mengenai beras. Di gudang tidak akan ada toleransi khusus soal standar dan kualitas beras, dan antara Pemerintah Daerah (Pemda), mitra terus dilakukan komunikasi agar pemberian beras tidak menuai masalah dan kendala seperti tahun-tahun sebelumnya. (uki)

yang mempesona dengan terumbu karang dan ikan warnawarninya. Keindahan pulau ini telah diakui wisatawan dunia.

Kebanyakan, wisatawan yang berlayarlah yang singgah di sana. Selain keindahan alamnya, pulau Satonda juga memiliki keunikan dengan danaunya yang tidak berhubung dengan laut, tapi airnya asin. Sehingga ikan yang hidup di dalamnya hanya berdiameter sekitar 5 cm dan menjadi alat terapi

bagi pengunjung yang berendam di danau.

Di pulau Satonda juga terdapat pohon berbuah batu.

Bagi sebagian pengunjung memiliki kepercayaan, bila menggantungkan batu di pohon serta menyampaikan harapan, dipercaya akan dikabulkan atas izin Tuhan. Beberapa tokoh nasional dan bahkan mendiang putri Diana dari Inggris pernah singgah di Satonda. (ula)

Kasus Bom Molotov

Polisi Duga Pelaku Salah Sasaran Bima (Suara NTB) Pelaku kasus pelemparan bom rakitan (molotov) di rumah salah satu warga Desa Baralau Kecamatan Monta Kabupaten Bima, Muhammad Yamin, pada Selasa (10/3) lalu, hingga kini belum terungkap. Aparat menduga, pelaku salah sasaran dan memang tidak ditujukan kepada Muhammad Yamin, melainkan rumah anggota Kepolisian yang berada tepat di belakang rumahnya.

Demikian diungkapkan Kapolres Bima melalui Kaur Bin Ops Sat Reskrim, Iptu Syafrudin, SH saat dikonfirmasi, Senin (23/3).

Dikatakannya, saat ini aparat Polres Bima tengah menyelidiki pelaku pelemparan bom molotov di depan rumah Yamin dimaksud. Namun hingga kini, pelaku teror tersebut belum diketahui.

Terkait teror ini, pihaknya sudah memeriksa setidaknya tiga orang saksi, termasuk pemilik rumah. Dari hasil pemeriksaan ini, pihaknya belum mendapat perkembangan.

Pasalnya dari keterangan, saat kejadian korban hanya melihat dua orang pengendara yang berbalik arah namun tidak melihat dengan jelas. Dari keterangan juga, korban mengaku jika selama ini dia tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun.

Sehingga, pihaknya menduga pelaku pelemparan salah sasaran dan memang tidak ditujukan kepada korban melainkan ang-

gota Kepolisian yang tinggal di belakang rumah korban. Namun karena masih minimnya keterangan yang didapat, pihaknya belum bisa mengungkap siapa pelaku teror dimaksud.

“Dugaan kita ini salah sasaran, selain dari keterangan pemilik rumah yang mengaku tak memiliki musuh juga karena di belakang rumah itu ada rumah angggota (Kepolisian, red),” tuturnya.

Ditambahkannya, hingga kini kasus tersebut masih ditangani oleh Polsek Monta. Rencananya kasus ini akan diambil alih untuk ditangani oleh Sat Reskrim Polres Bima.

Sebelumnya, peristiwa pelemparan tersebut terjadi sekitar pukul 01.50 Wita. Saat itu, Yamin dan keluarga yang tengah berada di dalam rumah terkejut mendengar suara ledakan yang berasal dari depan rumah. Saat berada berada di luar, Yamin melihat kepulan asap.

Lantaran khawatir asap tersebut beracun, Yamin yang merupakan guru di SMAN 1 Belo ini lantas menghindar. Namun setelah memastikan asap tersebut tak beracun, dia kembali mendekati benda dimaksud.

Saat mendekat, dia melihat dua botol yang dirangkai. Saat itu juga dia menduga bahwa kedua botol yang terbuat dari kaca dan satu botol plastik tersebut adalah bom rakitan (bom ikan). Peristiwa ini pun dilaporkannya ke aparat Polsek Monta. (use)

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Telusuri Lahan Kawasan Wisata

DPRD Loteng Segera Bentuk Panja Praya (Suara NTB) Semrawutnya persoalan lahan di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mendapat perhatian serius DPRD Loteng. Dewanpun sudah merancang bakal membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menelusuri berbagai persoalan lahan di kawasan wisata tersebut. Demikian diungkapkan Ketua Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, kepada Suara NTB, Senin (23/3) kemarin.

Harapanya, kata Samsul, hasil dari Panja Kawasan Wisata itu nantinya bisa menjadi pedoman bagi Pemkab Loteng dalam menentukan arah kebijakan. Guna menyelesaikan berbagai persoalan lahan di dalam kawasan wisata Loteng.

Semerawutnya persoalan lahan menjadi salah satu faktor penghalang utama belum bisa berkembangnya pariwisata Loteng hingga saat ini. “Sampai sekarang banyak investor yang tidak berani masuk berinvestasi. Karena mendapat informasi kalau banyak lahan di kawasan wisata yang bermasalah,” sebutnya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, dibutuhkan langkah nyata untuk bisa memetakan persoalan dan kondisi lahan di kawasan wisata. Salah satunya melalui Panja Dewan. Dengan begitu, apa yang menjadi persoalan lahan di dalam kawasan wisata bisa jelas dan tuntas.

Menurut Samsul, keberadaan Panja Dewan tersebut penting. Karena melalui Panja, Dewan bisa melakukan pemanggilan kepada semua pihak yang terkaiat dalam persoalan lahan. Mulai dari pemilik tanah, perusahaan pariwisata terkait sampai BPN sendiri. Melalui Panja tersebut, Dewan bisa mendorong perusahaan yang sudah membebaskan lahan di kawasan wisata. Untuk segera membangun. Tidak kemudian dibiarkan tanpa ada kejelasan. “Selama ini kita banyak mendengar informasi banyak calo tanah berkedok perusahaan yang membebaskan lahan di kawasan wisata,” timpal Samsul.

Tapi pada ujung-ujungnya, lahan tersebut justru ditelantarkan tanpa ada kejelasan. Kawasan wisata yang jadi sasaran bukan hanya kawasan wisata di bagian selatan saja.

Karena bicara parwisata Loteng, bukan hanya di kawasan selatan dengan wisata baharinya. Tetapi masuk juga kawasan utara dengan wisata alamnya. Mengingat, persoalan lahan wisata di kawasan utara tidak kalah pelik dibadingkan kawasan selatan. (kir)

(ant/bali post)

UJI MATERI PRAPERADILAN - Hakim Konstitusi Suhartoyo (tengah) didampingi rekannya Patrialis Akbar (kiri) dan Aswanto (kanan) memimpin jalannya sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (23/3). Sidang tersebut guna uji materi terhadap Pasal 77 UU RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menjadi dasar hakim tunggal Sarpin Rizaldi menerima permohonan praperadilan Komjen Pol. Budi Gunawan terkait penetapan status tersangka oleh KPK di PN Jaksel itu oleh pemohon dinilai perlu diuji kembali agar tidak menimbulkan penafsiran baru.

Dewan Telusuri Temuan LSM

Oknum BPM2T Diduga Pungli Izin Vila Berkedok Pajak Giri Menang (Suara NTB) Terjadinya tumpang tindih dan perbedaan data jumlah bangunan villa di kawasan Senggigi, yakni hasil temuan anggota DPRD Lobar dengan data Badan Penanaman Modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) dan Dinas pendapatan pengelolaan keuangan daerah (DPPKD) diduga terjadi akibat ketidakjujuran BPMP2T dalam hal data perizinan. Data berbeda lagi ditemukan pihak LSM yang melakukan penelusuran di lapangan. Atas dasar ini, Dewan dan LSM pun menuding adanya kejanggalan pada perizinan vila tersebut.

Dari data DPPKD Lobar memiliki data jumlah villa di Senggigi hanya 19 villa. Dari 19 tersebut ada 2 villa yang mengantongi izin komersil. Berdasarkan data tersebut, kemudian lembaga DPRD membentuk panitia khusus (pansus) dan setelah melakukan kunjungan lapangan, pansus menemukan ada 32 bangunan villa di kawasan wisata Senggigi. Berbeda dengan kalangan LSM,

(Suara NTB/yon)

SAMBUT - Dandim 1615 Lotim, saat menyambut kedatangan Purnawirawan TNI AD di Makodim 1615 Lotim.

Dandim Ajak Purnawirawan TNI AD Jaga Silaturahmi Selong (Suara NTB) – Meski sudah pensiun dari TNI, purnawirawan harus tetap menjaga kesehatan secara optimal agar tetap mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Purnawirawan TNI khususnya TNI AD harus berkonstribusi positif kepada bangsa dan negara serta tetap menjaga silaturahmi dan tali persaudaraan dengan masyarakat, minimal di lingkungannya.

Hal itu disampaikan Komandan Kodim (Dandim) 1615 Lotim, Letkol. Arm. Rama HB, kepada puluhan purnawirawan TNI AD di Makodim 1615/Lotim belum lama ini. Dikatakannya, silaturrahmi purnawirawan TNI itu merupakan agenda rutin yang dilkukan oleh keluarga besar TNI AD khususnya Kodim 1615 Lotim untuk menjaga tali silaturrahmi serta tetap membangun komunikasi yang baik antara anggota TNI yang sekarang dengan pensiunan TNI AD. Bahkan, Rama mengatakan bahwa para pensiunan TNI AD itu merupakan pertahanan semesta. “Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang kita lakukan dalam waktu 3 bulan satu kali pertemuan, pertemuan untuk sekarang ini peserta yang hadir sebanyak 63 purnawirawan TNI,” ujarnya.

Alasan dilakukannya kegiatan silaturrahmi itu dalam rangka menggingat perjuangan-perjuangan serta pengabdian yang pernah dilakukan oleh para pensiunan TNI AD. Bahkan, beberapa kegiatan maupun program yang dilakukan oleh anggota TNI sekarang selalu melibatkan para purnawirawan untuk mencari masukan maupun solusi terkait dengan program yang akan dilaksanakan itu maupun mencari solusi dari masalah yang dihadapi pada saat itu.

Selain itu, tujuan dari dilakukan silaturrahmi itu juga untuk memperkokoh rasa kekeluargaan serta jalinan komunikasi antara purnawirawan TNI terdahulu dengan anggota TNI yang aktif sekarang. Pada kesempatan itu, TNI AD yang masih aktif juga manfaatkan momen tersebut untuk sharing informasi dan berbagi pengalaman agar tercipta kesepahaman dengan purnawirawan, supaya TNI AD ke depan semakin profesional, modern, efektif, efisien, serta mencintai dan dicintai oleh rakyat sehingga mampu menjawab perkembangan zaman. (yon)

pihak Koaliasi masyararat untuk transparasi anggaran (KASTA) justru menemukan sekitar 77 bangunan villa di kawasan wisata Senggigi. “Data ini kami peroleh dari BPMP2T, tapi anehnya kok data ini tidak mau diberikan kepada orang lain termasuk DPPKD,” tandas ketua KASTA Lobar Samsul Hadi Idris kepada wartawan dalam keterangan Persnya Senin (23/ 3) kemarin.

Dikonfirmasi terpisah, sekretaris DPPKD Lobar Fauzan Husniadi mengaku hingga kini pihaknya masih memegang data jumlah villa hanya 19 dan dua diantaranya mengantongi izin komersil. Katanya, pihak DPPKD pernah bersurat resmi ke BPMP2T tanggal 6 Februari 2015 lalu. Dalam surat tersebut pihaknya meminta data jumlah izin yang telah terbit dan potensi pajak dari izin

(Suara NTB/dok)

HM Nursaid yang dikeluarkan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Lobar, HM. Nursaid mengatakan hasil kerja Pansus perizinan menemukan 32 villa di kawasan wisata Senggigi. Dari 32 villa

tersebut ada dua villa yang mengantongi izin komersil namun semua dipungut pajak.

Karena meskipun memiliki izin private villa tersebut dalam keseharian dikomersilkan. “Ini bagus data LSM, berarti kita akan tindaklanjuti temuan LSM ini,” katanya. kepala BPMP2T, H Rusman Hadi menyatakan, pihaknya tengah mencari oknum yang diduga bermain tersebut.

Pihaknya sejauh ini sudah melakukan penelusuran di internal, namun pihaknya belum menemukan oknum tersebut.

“Saya berharap kalau ada laporan tunjuk saja orangnya, kami akan langsung proses, saya tak segan melakukan tindakan (memecat oknum tersebut),” ujarnya. (her)

Pencabutan Izin Hotel Dinilai Gertak Sambal Mataram (Suara NTB) – Meskipun sudah ditemukan penyimpangan terhadap sejumlah izin, dimana hotel secara terang – terangan menyiapkan wanita diduga PSK dan minuman beralkohol, namun hingga kini belum ada langkah untuk memberikan efek jera kepada pengusaha. Wacana pencabutan izin operasional sejumlah hotel dan rumah bernyanyi oleh Pemkot Mataram hanya gertak sambal kepada pengusaha.

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram membantah hanya gertak sambal kepada pengusaha. Menurutnya, langkah yang harus ditempuh sebelum mencabut izin operasional pengusaha harus sesuai dengan Standar

Operasional Prosedur (SOP).

Selain itu juga, harus ada pengkajian terhadap sejumlah izin yang menyimpang dengan dikoordinasikan dengan instansi terkait. “Pertama kita tegur dulu dan hak mencabut izin bukan di kami (BPMP2T),” bantah Kepala BPMP2T, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Seharusnya leading sektor izin hotel dan rumah bernyanyi ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Cokorda tidak mau disebut lempar tanggungjawab terkait penegakan aturan terlebih pencabutan izin.

Secara normatif pengawasan menjadi tanggungjawab Budpar selaku instansi yang merekomendasikan terbitnya izin. Kemudian pelanggaran

ditemukan di lapangan akan dianalisa oleh tim kerja teknis.

“Ada Pol PP, Budpar dan kami di sana. Bukan BPMP2T saja,” sebutnya.

Mekanisme pencabutan izin harus ada dasar yang kuat.

Misalnya, pelanggaran bangunan adalah ranah dari Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Disanalah SKPD teknis bergerak dan berhak menghentikan pembangunan.

Sementara itu, Kasat Pol PP Kota Mataram, Khaerul Anwar melalui Kabid Trantibum Bayu Pancapati menegaskan, yang jelas pihaknya sudah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya. Jangan sampai nantinya, Pol PP melampaui tupoksi sehingga dinilai over akting. (cem)

Diskusi Demokrat NTB

Membedah Anatomi Politik Pilkada

Mataram (Suara NTB) Pekan lalu, Kamis 19 Maret 2015, DPD Partai Demokrat NTB, menggelar diskusi bertema, ‘Membedah Anatomi Politik Pilkada di NTB –Prospek, Peluang dan Tantangan Kader Demokrat –‘.

Tema tersebut sengaja dipilih, mengingat dalam waktu yang tidak lama lagi, Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima, dan Kota Mataram, akan menggelar pemilihan kepala daerah/ wakil kepala daerah.

Itu artinya, sebagai kekuatan politik yang diperhitungkan di daerah ini, Partai Demokrat harus mengambil peran penting di dalamnya.

Suasana Diskusi Partai Demokrat NTB Tidak saja untuk kepentingan ya melihat konstelasi politik politiknya semata. Tapi juga yang ada dalam perspektif menjadikan Pilkada sebagai kalkulasi politik semata, tapi sarana pendidikan politik bagi juga mengurai dan menelaah peran Partai Demokrat dalam rakyat dan kader partai.

Karena itu, diskusi Partai perspektif pendidikan politik.

Demokrat NTB ini, tidak han- (aan/*)

(Suara NTB/yon)

CCTV - CCTV di depan ruang pelayanan Mapolres Lotim yang baru terpasang.

Perketat Pengamanan, Polres Lotim Pasang CCTV Selong (Suara NTB) – Maraknya aksi kriminalitas menuntut semua pihak meningkatkan kewaspadaan kepada masyarakat. Karena, aksi kejahatan bisa terjadi dimana saja dan kapan saja.

Karena, para pelaku kejahatan sering memanfaatkan kelengahan korbannya. Untuk lebih memantapkan pelayanan, kewaspadaan dan menciptakan rasa aman, Polres Lotim memasang CCTV di beberapa titik di lingkungan Polres Lotim.

“Untuk sementara kita sudah pasang CCTV di 3 titik di lingkungan Mapolres Lotim. Hal itu dilakukan untuk dalam rangka pengamanan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terang Kasubag Humas Polres

Lotim, AKP. I Komang Samia, Senin (23/3). Untuk lebih mengintensifkan pelayanan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat, Polres Lotim akan terus memperbanyak pengadaan CCTV. Baik yang ada di Polres Lotim maupun nantinya akan memasang kamera CCTV di beberapa ruas jalan di Lotim.

Terutama di tempat-tempat yang rawan terjadinya aksi kriminalitas. Diakuinya, untuk sementara ini jumlah CCTV yang sudah terpasang dan aktif sebanyak 12 CCTV yang tersebar di beberapa titik seperti di ruang tahanan, pelayanan dan beberapa titik-titik strategis lainnya yang ada di lingkungan Mapolres Lotim. “Untuk sementara baru 12 yang aktif, namun untuk memaksimalkan pelayanan dan keamanan kepada masyarakat, pengadaan CCTV akan terus diperbanyak secara bertahap,” ujarnya.

Dijelaskannya, beberapa titik yang menjadi lokasi pemasangan CCTV tersebut dipantau langsung oleh Kapolres Lotim dan Kabag Ops Polres Lotim melalui ruangannya masing-masing. Dengan demikian, aktivitas-aktivitas yang dilakukan di Mapolres Lotim mulai dari lokasi pelayanan sampai diruang tahanan bisa diketahui dan dipantau setiap saat. Karena, saat ini CCTV merupakan primadona dan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga keamanan dari kelengahan masyarakat. Sehingga, CCTV yang sudah terpasang tesebut akan merekam dan mendokumentasikan setiap saat gerak-gerik seseorang yang terekam oleh CCTV itu secara live atau pada saat kejadian. (yon)

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Garap Wisata Syariah

Ratusan Hotel Belum Kantongi Sertifikat Halal Mataram (Suara NTB) Wisata syariah di NTB mulai digeber. Sayangnya dari ratusan hotel, hanya 11 hotel berbintang yang beroperasi di Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah yang memiliki sertifikat halal. Padahal, jumlah hotel di NTB mencapai 300 lebih.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) NTB, Prof. Syaiful Muslim, Senin (23/3), mengungkapkan seluruh hotel yang telah mengantongi sertifikat halal di Kota Mataram antara lain, Hotel Lombok Raya, Lombok Plaza, Lombok Garden, Grand Legi, Santika dan Hotel Graha Ayu. Sementara hotel berbintang di kawasan Senggigi yang telah memiliki sertifikat halal antara lain Hotel Jayakarta, Santosa, Bukit Senggigi, dan Hotel Senggigi Beach. Sementara salah satu hotel di Lombok Tengah yang telah mengantongi sertifikat yang sama adalah Hotel Svarga Lombok Resort.

Dikatakan, sejak tahun 2013 itu, telah ada 10 hotel yang men-

gantongi sertifikat halal tersebut dan di tahun ini ada satu hotel yang memperoleh sertifikat halal sehingga terdapat 11 hotel yang sudah mengantongi sertifikat halal. Namun, angka itu sebenarnya masih sangat minim mengingat saat ini terdapat sekitar 300 hotel di NTB. MUI akan mendesak sejumlah dinas terkait yakni Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (Disbudpar), Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), Dinas Peternakan, Dinas Pertanian dan Badan Ketahanan Pangan untuk mendorong agar seluruh hotel di NTB ini mengajukan serta mengantongi sertifikat halal tersebut. Hal ini merupakan salah satu upaya yang dapat di-

lakukan demi menjamin kenyamanan para wisatawan.

“Kita berharap sejumlah dinas – dinas terkait agar mendorong pihak pengelola hotel guna mengurus sertifikat halal.

Hotel berbintang khususnya di wilayah pulau Lombok dan Sumbawa mencapai angka 50 hotel,” tandasnya.

Menurutnya, keberadaan sertifikat tersebut penting untuk menjamin kenyamanan para wisatawan. Terutama, bagi para wisatawan yang datang dari timur tengah. Sertifikat halal menjadi salah satu bagian penting untuk menyusun rencana penggarapan pariwisata berbasis syariah khususnya di daerah ini.

“Jadi sertifikat halalnya itu ditujukan terhadap produk makanan pada restoran dalam hotel tersebut. Data itu berdasarkan hasil kajian MUI pada tahun 2013 lalu tentang kajian makanan dan obat - obatan,” papar Saiful Muslim. (met)

Ketua Asita NTB Belum Dilantik Mataram (Suara NTB) Hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) Association of the Indonesian Tour & Travel Agencies (Asita), pada Februari kemarin memutuskan Dewantoro Umbu Joka, SH., sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asita NTB. Meski demikian hingga hari ini Ketua DPD asita yang baru tersebut belum dilantik.

Belum dapat dipastikan kapan pelantikan terhadap ketua Asita serta jajaran pegurus yang baru untuk periode saat ini. Salah satu anggota dewan penasehat Asita NTB yakni L. Akram Wirahady yang ditemui Suara NTB, Senin (23/3) kemarin juga belum berani memastikan terkait kapan pelaksanaan pelantikan.

“Kalau mengenai pelantikan bisa ditanya langsung ke ketua yang terpilih. Masalah pelantikan itu tergantung DPD, kira – kira kapan mereka mau dilan-

tik,” tuturnya ketika berada di kantor Asita lama.

Dikatakan, Surat Keterangan (SK) penetapan Dewantoro sebagai Ketua DPD Asita NTB juga belum dikeluarkan oleh Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asita. Hal tersebut menjadi semacam halangan bagi DPD Asita NTB untuk menggelar pelantikan.

“Besok pagi ini (Hari ini,red) pelaksanaan Pleno Asita yang akan diikuti oleh seluruh DPD senusantara. Kita bisa tanyakan hal itu besok baik terutama kepada DPP dan DPD,” tambahnya.

Menurut Akram, kepengurusan Asita NTB periode ini akan mengakomodir seluruh pihak yang berhak menjadi pengurus lembaga asosiasi. Dipastikan, Direktur Eksekutif Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Wira Jagad S.S., NTB ditetapkan menjadi Sekretaris Jendral (Sekjen) Asita NTB. (met)

Bagi Sapardi, Puisi Harus Merdu

”Insurgent” Teratas di “Box Office” Los Angeles Film “Insurgent” menduduki posisi teratas di box office akhir pekan dengan pendapatan penjualan tiket 54 juta dolar AS di bioskop domestik Amerika Serikat dan Kanada, sedikit lebih rendah dibanding pendapatan pemutaran film seri pertamanya, “Divergent”.

Lionsgate,studioyangmembuat film adaptasi dari buku laris VeronicaRothitu,berharapwaralabafilm tersebut bisa membangun awal yang bagus dengan dukungan bintang seperti Shailene Woodley yang sukses di “The Fault in Our Stars”.

Lionsgate sudah memproyeksikan pendapatan pada akhir pekan pemutaran perdana film antara 57 juta dolar AS dan 60 juta dolar AS. Meski demikian studio menyatakan gembira dengan performa awal “Insurgent”, yang 60 persen penontonnya perempuan dan 55 persen dari pemirsanya berusia kurang dari 25 tahun.

“Daya tayang kami sangat kuat,” kata Richie Fay, kepala distribusi Lionsgate. “Kami me-

lihat lebih sedikit pria dibandingkan yang pertama dan kami melihat secara keseluruhan telah memperluas jangkauan penonton,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

“Insurgent” diproduksi dengan biaya 110 juta dolar AS, atau sekitar 25 juta dolar AS lebih banyak dibandingkan dengan biaya pembuatan “Divergent”, yang memperoleh pendapatan awal 54,6 juta dolar AS sebelum meraup 288,7 juta dolar AS secara global.

Perolehan kotor dari pemutaran bioskop internasional “Insurgent” diperkirakan 47 juta dolar AS di 76 pasar.

Setelah “Insurgent”, ada “Cinderella” di posisi kedua dengan kisaran pendapatan 34,5 juta dolar AS, turun 49 persen dari penayangan perdananya. Film itu memberi Disney pendapatan domestik di Amerika Serikat dan Kanada total 122 juta dolar AS. Di posisi ketiga ada “Run All Night” dengan perolehan 5,1 juta dolar AS. Film laga Warner Bros.

itu telah mengumpulkan pendapatan 19,7 juta dolar AS setelah dua pekan di bioskop. Lalu ada “The Gunman” yang menempati posisi keempat dengan pendapatan lima juta dolar AS. Film yang dibintangi oleh Sean Penn itu didistribusikan oleh Open Road di 2.816 bioskop dan diharapkan memperoleh delapan juta dolar AS dari penjuatan tiket pada penayangan perdana. “Jelas kami mengharapkan sedikit lebih banyak,” kata Jason Cassidy, kepala pemasaran Open Road Films.

“Pasar keras di luar sana dan ada banyak film laga berorientasi pria, jadi sangat sulit untuk menembusnya,” katanya.

Melengkapi lima besar film box office akhir pekan ini ada “Kingsman: The Secret Service” yang menambahkan 4,6 juta dolar AS ke pundi-pundi pendapatannya. Film petualangan mata-mata Fox itu sudah meraup 114,6 juta dolar AS sejak penayangan perdana Februari lalu. (ant/bali post)

Rinjani Dibuka, TNGR Bersih-bersih Mataram (Suara NTB) Akses pendakian menuju puncak Gunung Rinjani mulai dibuka secara resmi pada 1 April mendatang. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) akan membuka serta menggelar aksi bersih-bersih jalur pendakian, Rabu (25/3) besok pagi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani, Ir. Agus Boediono, saat ditanya Suara NTB, Senin (23/3). Menurutnya, kegiatan semacam itu telah menjadi rutinitas lembaga pengelola kawasan wisata pendakian, sebab masalah kebersihan merupakan tanggung jawabnya.

“Sebelum dibukanya akses pendakian secara resmi pada April besok, rencananya pada 25 maret ini akan kita lakukan membuka jalur. Kita akan melakukan pembersihan serta pembenahan terhadap beberapa fasilitas yang

mengalami kerusakan,” jelasnya.

Aksi clean up atau pembersihan terhadap sejumlah sampah yang ada di dalam kawasan konservasi, pihaknya akan menggandeng sejumlah masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan.

Meski anggaran untuk operasional kelembagaan belum dicairkan pihak kementerian, TNGR mengaku tetap optimis dan siap melaksanakan agenda tersebut.

“Kita selalu bersinergi dengan masyarakat, terutama dalam hal menangani masalah sampah di Rinjani. Untuk yang sekarang, anggaran dari pusat memang masih dibekukan, tetapi kita akan carikan solusinya sehingga akses pendakian segera kita buka kembali,” tuturnya.

Sebelumnya, penutupan akses pendakian menuju kawasan Gunung Rinjani dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu. Penutupan dilakukan akibat cuaca ek-

trim sehingga hal tersebut dinilai dapat mengancam keselamatan para pendaki yang ingin berwisata. Setiap dilakukan penutupan akses, TNGR berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memastikan kondisi cuaca.

Target kunjungan wisatawan yang melakukan pendakian ke Gunung Rinjani tidak meningkat.

Target kunjungan untuk tahun ini masih sama seperti tahun kemarin yakni 60.000 kunjungan. Semestinya, target kunjungan setiap tahun harus ditingkatkan sebagai progres pengembangan kawasan wisata kedepanya.

“Target kita masih sama seperti tahun lalu, jumlah kunjungan wisatawan berdasarkan data kami tahun 2014 kemarin mencapai 61.000 pengunjung, dengan jumlah wisatawan asing sekitar 24.000 pengunjung,” Tandasnya. (met)

Jakarta (Suara NTB) Sebuah puisi tidak berbeda dengan lagu, harus merdu agar dapat dinikmati, kata penyair Sapardi Djoko Damono. Menurut penyair yang tahun ini menginjak usia ke-75, orang akan kesulitan membuat puisi bila tidak menyukai lagu karena keduanya membutuhkan irama. “Dalam kebudayaan Jawa, puisi itu disebut tembang. Jadi puisi itu untuk dinyanyikan, bukan untuk dibaca biasa,” jelas Sapardi di Jakarta, Minggu.

Pencipta sajak “Aku Ingin” dan “Hujan Bulan Juni” itu mengatakan sebuah puisi haruslah enak didengarkan dan indah saat dibayangkan. Bukan masalah bila pembaca tidak betul-betul memahami arti puisinya. Yang penting mereka dapat menikmati puisi tersebut.

“Tidak usah dipusingkan apa artinya. Puisi itu untuk dihayati,” imbuh peraih Hadiah Puisi Putera dari Malaysia pada 1984 itu.

Musikalisasi puisi adalah salah satu contoh dekatnya hubungan sajak dengan lagu. Tidak kurang dari 50 puisi karya Sapardi telah diwujudkan dalam bentuk musikalisasi.

Dia mengenang awal mula puisinya dijadikan lagu. Semua diawali dari murid-muridnya di Universitas Indonesia yang diamdiam merekam musikalisasi puisi karyanya. Kaset yang di antaranya berisi musikalisasi “Aku Ingin” dan “Hujan Bulan Juni” itu pun mulai beredar dan dijual di kampus. Lama kelamaan musikalisasi puisi tersebut menyebar didengarkan semakin banyak orang. “Puisi saya jadi lebih banyak dikenal orang karena lagu,” kenang dia. Dari sekian banyak puisi yang diwujudkan dalam bentuk lagu, Sapardi mengaku tidak bisa memilih mana yang menjadi favoritnya. ”Semua sama, podo podo wae,” tutup dia.

Tentang Pengarang Trilogi Soekram yang diluncurkan Sapardi, akhir pekan kemarin merupakan gabungan dari tiga buku berjudul “Pengarang Telah Mati”, “Pengarang Belum Mati” dan “Pengarang Tak Pernah Mati” yang telah diterbitkan pada 2012. Trilogi Soekram mengisahkan tokoh Soekram yang keluar dari cerita dan menggugat pengarang yang tidak sempat menyelesaikan tulisannya karena telah wafat.

Kisah Soekram dari bagian pertama mengambil latar belakang kerusuhan 1998.

“Tokoh ini ‘melompat’ dari novel lalu bertemu saya. Kemudian saya diminta menulis lagi tentang Soekram,” papar penyair berusia 75 tahun itu di Jakarta, Minggu. Bagian kedua mengisahkan pengarang Soekram, yang dikira telah mati, ternyata masih hidup. Di buku ketiga, tokoh Soekram memilih untuk mengarang sendiri ceritanya. “Di sini ditulis tentang pertemuan Soekram dengan semua tokoh yang telah dibuat sebelumnya oleh penulis lain,” tutur dia.

Peraih penghargaan Akademi Jakarta untuk pencapaian bidang kebudayaan pada 2012 silam itu ingin mengangkat hubungan rumit antara pengarang dengan tokoh ciptaannya dalam “Trilogi Soekram” . Pencipta puisi “Hujan Bulan Juni” itu mempertanyakan tentang hubungan penulis dan apa yang ditulis. Penulis yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan akan tiada, sementara karya yang ditulis dapat abadi. “Ciptaan manusia malah tidak mati, tetapi ciptaan Tuhan mati. Itu yang saya pikirkan (saat menulis Soekram),” tutur peraih SEA-WRITE AWARD dari Thailand pada 1986 tersebut. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LUNCURKAN NOVEL - Penyair Sapardi Djoko Damono meluncurkan novel “Trilogi Soekram” di Jakarta, Minggu (22/3).

Aktor Frans Tumbuan Meninggal Dunia Jakarta (Suara NTB) Aktor senior Frans Tumbuan yang juga suami dari Rima Melati meninggal dunia pada usia 75 tahun di Jakarta, Senin dini hari.

Kabar tersebut disampaikan oleh aktris Dewi Irawan. “Lewat tengah malam beliau meninggal, pukul 00.37 WIB,” kata aktris Dewi Irawan, Senin kemarin. “Saya dengar ada diabetes dan batu ginjal,” ungkap Dewi mengenai sakit yang diderita Frans. Menurut Dewi, jenazah Frans disemayamkan di Rumah Duka St Carolus, Jakarta.

“Nanti akan di St. Carolus selama dua hari (sebelum dimakamkan),” tutur Dewi yang baru tiba bersama aktor Tio Pakusadewo.

Kabar wafatnya mantan mertua Aline Adita itu juga disambut dengan kicauan bela sungkawa di media sosial Twitter. Aktris Marsha Timothy dalam akun @Marshatimothy2 mengatakan “Selamat jalan oom Frans.. We’ll miss you so much.. May you rest in peace..”

Sementara sutradara Joko Anwar dalam akun @jokoanwar menulis “Rest in Peace Om Frans Tumbuan.

You’regonetoosoon.Weloveyou,Om.” Frans Tumbuan lahir di Makassar pada 3 Agustus 1939. Aktor gaek tersebut aktif membintangi film sejak akhir 70an, mulai dari “Bung Kecil: (1978), “Ketika Senyummu Hadir” (1991), “Ada Apa Dengan Cinta?”

(2002), “Realita, Cinta dan Rock’n Roll (2006), “Kala” (2007), “Ruma Maida” (2009) dan “Milli & Nathan” (2011). (ant/bali post) Frans Tumbuan (Suara NTB/ist)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Halaman 10

Tidak Ada Sarana Pendukung

Dikbud Lobar Tolak UN Secara ’’Online’’

Jago Catur

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksanaan ujian nasional (UN) tingkat SMA sederajat secara serempat sesuai jadwal akan dilaksanakan mulai tanggal 13 April hingga 15 April. Sementara untuk SMP sederajat dilaksanakan tanggal 4 Mei hingga 7 Mei. Menghadapi UN kali ini, pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) telah melakukan persiapan di semua sekolah. Namun, pihak Dinas Dikbud Lobar belum bisa menerapkan UN online seperti diinstruksikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tak Lagi Jadi Penentu Kelulusan

Kepala Dinas Dikpora NTB Minta Sekolah Tidak Pilih Kasih Selong (Suara NTB) – Menjelang pelaksanaan Ujian Nasional (UN) Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, mengharapkan pihak sekolah agar pelaksanaan UN tahun ini dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Selain itu, dalam meluluskan siswa pihak sekolah tidak boleh pilih kasih. Apalagi, UN bukan lagi menjadi penentu dalam kelulusan siswa. ‘’Tujuan diserahkannya kelulusan siswa kepada sekolah adalah menciptakan kredibilitas UN. Alasannya, sekarang ini pemerintah sedang membangun kredibilitas dan bukan nilai, supaya siswa-siswa yang berkualitas bisa tercipta yang mampu bersaing di era globalisasi sekarang ini,’’ terangnya usai melakukan sosialisasi UN di Dinas Dikpora Lotim,

(Suara NTB/dys)

SMAN 1 Sekotong Wakili NTB di Tingkat Nasional

Senin (23/3).

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya mengimbau kepada pihak sekolah agar menjalankan apa yang sudah menjadi ketentuan itu dan bertanggung jawab atas amanat yang sudah diberikan. Karena, tanggung jawab yang sudah diamanatkan menjadi penentu kelulusan siswa tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, melainkan pada negara dan Tuhan. Jika ini berhasil dilakukan, ujarnya, generasi penerus bangsa Indonesia menjadi orang-orang yang berkualitas serta mampu bersaing dan masuk ke perguruan tinggi ternama di seluruh dunia. ‘’Karena, pendidikan yang berkualitas itu nantinya akan ditentukan dan dinilai oleh pasar kerja itu sendiri,’’ terang mantan Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB ini. (yon)

POS UN Belum Turun di Jenjang SMP

(Suara NTB/rai)

Giri Menang (Suara NTB) SMAN 1 Sekotong Lombok Barat (Lobar) cukup diperhitungkan di pentas Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N), sekolah yang dikepalai Idris, MPd, MM, ini mampu secara berturut-turut meraih juara 1, sehingga mewakili NTB di level nasional. Tidak itu saja, di even lain SMA ini juga mampu menunjukkan prestasi membanggakan.

Hal ini diakui guru sekaligus Pembina Ekstrakurikuler Kesenian, Halimah, SPd, pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pada even Gebyar Musik di Taman Budaya Mataram beberapa waktu lalu, SMAN 1 Sekotong ditunjuk pihak Taman Budaya mewakili Lobar bersama SMAN 1 Narmada. Dalam pentas seni ini, empat siswi menyajikan seni tari Dulang Pesaji. Ke empat siswi tersebut antara lain, Aminah, Setiawati, Mutiyah dan Elma Teana. “Kebanggaan dari sekolah, bisa mewakili Lobar,”katanya.

Di pentas nasional, FL2SN, SMAN 1 Sekotong masuk juara 1 favorif tahun 2014 pada cabang seni tari. Pada festival ini diadakan 1 Juni sampai 7 Juni ini dikirim dua orang siswa yang ikut dua orang. Dalam even ini, SMAN 1 Sekotong mewakili NTB, sebelumnya diseleksi di kabupaten dan memperoleh juara 1 kemudian masuk ke provinsi. “Di provinsi juga masuk juara 1, makanya mewakili provinsi di level nasional,” imbuhnya, seraya menambahkan, pada even yang sama, tahun 2013 lalu 2013 juga masuk juara.

Untuk membina bakat anak-anak, pihak sekolah membuat ekstrakurikuler kesenian. Di sekolah setempat perlu Sanggar Seni,sebab anak murid selama ini belajar di ruang kelas. Ia juga meminta perlu perhatian dari pemda dari segi peralatan. Ia menambahkan jumlah peserta ekstrakurikuler sekitar 25 siswa. Beberapa cabang yang dikembangkan, di antaranya, seni tari, seni drama, dan teater, vokal.

Anggota DPRD daerah pemilihan Sekotong, Abdul Basir mendukung penuh kegiatan pendidikan di Sekotong. Menurutnya, prestasi SMAN 1 Sekotong ini patut menjadi contoh sekolah lain. “Pemda juga harus memberi perhatian terhadap pengembangan seni dan budaya di sekolah ini,” anjurnya. (her)

“UN kali ini masih manual. Kami menolak pelaksanaan UN secara online, karena kami sebab belum ada sarana pendukung,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, SPd, MPd, kepada koran ini, Senin (23/3).

Menurutnya, jika pelaksanaan UN online secara serempak maka butuh peralatan komputer yang banyak. Sebagai contoh, jika jumlah anak yang akan ikut UN di satu sekolah 300 orang, maka di

(Suara NTB/her)

TERCATAT sebagai juara pertama O2SN cabang olahraga catur tingkat Kecamatan Ampenan tahun 2015 membuat Fitri Hasan Wau bahagia. Siswi kelas V SD Aletheia ini pun berhak bertarung di kancah O2SN tingkat Kota Mataram.

Putri dari pasangan Hasanema Wau dan Lestari ini mengaku hobi bermain catur sejak duduk di bangku kelas II SD. Ketertarikannya pada permainan catur tidak terlepas dari hobi sang bapak bermain catur. Hobi itu pula yang membuatnya tertarik bermain catur.

Selain berguru pada sang bapak, siswi kelahiran Mataram 7 Juli 2004 silam ini pun mengaku belajar catur juga dari kakaknya. Tidak heran, kedua anggota keluarganya tersebut menjadi teman bermainnya sepulang sekolah.

“Biasanya main sama bapak dan kakak di malam hari. Tertarik sama catur, karena bapak dan kakak saya bisa catur,” tuturnya pada Suara NTB, Senin (23/3).

Tidak hanya belajar catur di rumah, Fitri mengaku di sekolah ia juga masuk ekstrakurikuler catur dan belajar bersama teman serta pelatih setiap minggu. Kini, jelang mengikuti O2SN Tingkat Kota Mataram, pihak sekolah telah mempersiapkannya dengan mendatangkan pelatih khusus dari Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi). Ia pun berharap, di ajang itu nantinya dapat menorehkan hasil maksimal demi sekolah dan orang tua. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Koordinator Pengawas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) H. Aqgus Sukresnayasa tidak mempermasalahkan belum turunnya Prosedur Operasional Standar (POS) di jenjang SMP. Bagi pihaknya pelaksanaan ujian nasional (UN) lengkap dan siap digelar adalah hal utama.

“Tidak jadi persoalan, karena saya rasa semua sekolah tingkat SMP sudah persiapkan jauh-jauh hari,” katanya pada Suara NTB saat meninjau persiapan UN di SMAN 1 Gunungsari Lobar, Senin (23/3).

Diakuinya, POS menjadi pe-

doman persiapan secara teknis pelaksanaan UN oleh sekolahsekolah. Meski POS telat didistribusikan, sekolah sudah menyiapkan dari awal dan mempelajari pengalaman dari tahuntahun sebelumnya. “Secara teknis pun tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” jelasnya.

Perubahan standar kelulusan tidak mengagetkan pihak sekolah, sebab standar kelulusan yang dilimpahkan ke pihak sekolah pun akan sangat mudah terselesaikan.

Karena bertahun-tahun pihak sekolah sudah terlibat dengan hal yang demikian.

Pada kesempatan yang demikian, Agus mengimbau semua sekolah dan Madrasah jenjang SLTP khususnya yang belum memiliki gambaran terkait POS, tidak perlu merisaukan akan telatnya distribusi POS. Namun, mereka selalu meng-update informasi dari pusat. Namun persiapan tidak mesti harus bergantung pada POS saja, melainkan ada persiapan secara teori terlebih dahulu. “Kalau masalah secara teknis itu gampang diselesaikan secara bersama,” tandasnya. (rai)

Sekolah Hadirkan Orang Tua

Siswa SMAN 1 Gunung Sari Minta Maaf Massal Giri Menang (Suara NTB) Banyak cara untuk membersihkan hati menjadi suci menjelang ujian nasional (UN). Seperti yang dilakukan SMAN 1 Gunung Sari Lombok Barat (Lobar) dengan mengundang semua orang tua atau wali siswa ke sekolah. Undangan bertujuan memberi pemahaman antara siswa dan orang tua dalam upaya mensukseskan ujian nasional (UN). Pada kesempatan tersebut, siswa menyampaikan permohonan maaf kepada orang tuanya masing-masing.

Kepala SMAN 1 Gunung Sari melalui Waka Kurikulum Isep Taufik R, S.Pd, mengaku, selain persiapan secara teoritis menghadapi UN dirasa belum mampu membentuk kewibawaan siswa. Melainkan persiapan secara psikis, menjadi tolak ukur untuk penerangan hati masingmasing siswa. Pada kesempatan yang demikian menjadi momen penting antara siswa dan orang tua. “Siswa bisa minta maaf secara langsung dan men-

gakui semua kesalahan pada orang tuanya,” katanya pada Suara NTB, Senin (23/3).

Pada acara itu, ujarnya, semua orang tua peserta UN. Pihak sekolah memberikan pemahaman akan pentingnya suatu usaha melalui restu orang tua.

“Keduanya sengaja dipertemukan, dan alhasil semuanya mengakui dan minta maaf,” ujar Isep.

Cara ini pun supaya membiasakan siswa berlaku hormat terhadap orang tua, tidak hanya menjelang UN, karena diharapkan siswa mampu berbakti yang sudah menjadi kewajiban anak sesuai koridor yang digariskan Tuhan.

Metode persiapan seperti ini pun diapresiasi Koordinator pengawas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat H. Agus Sukresnayasa. Menurutnya, hal tersebut adalah langkah yang sangat mulia untuk memupuk ketentraman hati para peserta UN dan tidak dibebani lagi oleh kesalahan-kesalahan terhadap orang tuanya. (rai)

sekolah itu perlu menyiapkan komputer 300 unit. ‘’Kalau diatur per shift, maka bisa dijadwal pada waktu berbeda. Namun waktunya butuh beberapa hari, itu pun kalau satu sekolah yang melaksanakan punya komputer,’’ ujarnya menggambarkan.

Dijelaskannya, sistem ini diharapkan menjawab berbagai pertanyaan tentang UN. Penerapan UN online ini tahun depan mulai dipersiapkan dan memetakan sekolah yang memiliki infrastruktur dasar sehingga tinggal dilengkapi. ”Kalau disiapkan dari nol berat,” akunya.

Untuk pendanaan pengada-

an peralatan, selain dari Dana APBD pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk meminta bantuan dana. Ia menargetkan, tahun depan Lobar bisa mulai mengikuti sistem ini, meskipun tidak keseluruhan.

Namun di beberapa sekolah yang telah ada peralatannya.

Terkait persiapan UN katanya, semua sekolah telah jauh sebelumnya melakukan berbagai uji coba, soal yang diujicobakan menggunakan beberapa perangkat tes dari UN tahun lalu. Hasil uji coba itu, diakuinya, masih perlu ada upaya intensif lagi untuk meningkatkan hasilnya.

Menurutnya, UN kali ini tidak sama dengan Un tahun lalu, bedanya dari pelaksanaan dulu 20 naskah di setiap ruang 20 orang tapi saat ini per ruangan diberi 5 naskah, sehingga ada beberapa peserta UN yang soalnya sama. “Besok ada sos-

ialisasi UN dilaksanakan oleh Dikpora provinsi,”ujarnya.

Perbedaan UN kali ini juga, hasilnya tidak menjadi penentu kelulusan siswa. Namun UN kali ini hanya berfungsi sebagai pemetaan kualitas sekolah, guru dan kualitas daerah. Namun, UN tetap menjadi pertimbangan masuk ke perguruan tinggi. Kelulusan peserta sendiri murni ditentukan sekolah melalui nilai ujian sekolah, dan nilai raport semester 1-5. “Hasil kompilasi itu dijadikan dasar kelulusan,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jumlah peserta UN kali ini 7860 orang untuk tingkat SMA sederajat, sedangkan SMP sederajat sebanyak 11.511 peserta. Ia menargetkan tahun ini kelulusan bisa 100 persen. Terkait penanganan MA yang banyak menyumbang peserta tidak lulus, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan Kementerian Agama untuk memperkuat pembinaan. (her)

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (Suara NTB/rai) 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 CUCI TANGAN - Mengenalkan cara cuci tangan yang bersih sejak dini adalah suatu hal 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 yang penting dilakukan. Pengenalan ini dilakukan pada siswa pendidikan anak usia dini 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 (PAUD) dan siswa sekolah dasar. Seperti yang dilakukan SDN 15 Ampenan beberapa 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 waktu lalu ini diharapkan mampu memberikan pemahaman pada siswa mengenai pola 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 hidup sehat dan bersih sejak dini.

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

Dikbud Telusuri Buku Agama Berisi Paham Radikal Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mewaspadai beredarnya buku agama yang berisikan paham radikal. Sejauh ini, dinas terkait belum mendeteksi keberadaan buku tersebut di sekolah-sekolah khususnya kelas XI SMA yang diinformasikan memperoleh buku ini. Namun demikian dinas tetap menelusuri keberadaan buku agama yang mengundang pertentangan di tengah masyarakat tersebut.

“Secara umum kami belum temui buku-buku agama berisi paham radikal di sekolahsekolah (khususnya SMA), tapi kita tetap telusuri keberadaannya,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar, H. Ilham, SPd, MPd, di ruang kerjanya, Senin (23/3).

Mantan Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Lobar ini, menjelaskan, pihak dinas sejauh ini belum memperoleh informasi dan laporan terkait buku agama, baik dari para guru di sekolah-sekolah dan petugas pengawas Dikbud di kecamatan. Informasi yang diperoleh dari pemberitaan televisi, bahwa buku-buku ini jelasnya masih beredar di Pulau Jawa. Sedangkan di daerah Lobar khususnya belum ada informasi penemuan buku berisi paham radikal tersebut.

Diakui,kemungkinan buku agama ini masuk pengadaan buku kurikulum 2013 (K13) tahun 203. Khusus di Lobar tidak direalisasikan, karena mengalami gagal tender.

Menurutnya, peredaran buku ini sangat riskan sebab berisi paham yang bertentangan.

Untuk itu, ia mengimbau agar para guru dan petugas pengawas serta masyarakat segera melapor, jika menemukan

buku tersebut.

Demikian juga adanya informasi beredarnya buku agama berisi adanya gambar seorang waria memimpin atau menjadi imam shalat yang rawan menimbulkan pro kontra. Hal ini katanya, salah satu persoalan yang menyebabkan Kurikulum 2013 dievaluasi.

Ia menambahkan, pengadaan buku agama dilakukan melalui pusat. Termasuk buku Kurikulum 2013 sudah diatur mekanisme tendernya di pusat, mekanisme yang digunakan dinamai paket kontrak payung. Pemenang tender buku ditetapkan pusat, lalu pihak dinas membeli buku dari penerbit yang menang kontrak tersebut. “Tapi pengadaan buku tahun lalu tidak terealisasi, persoalannya gagal tender sebab kontraktor di pusat tidak memenuhi target yang ditentukan,” ujarnya. (her)

Kecamatan Sikur Seleksi Peserta O2SN Selong (Suara NTB) – Panitia Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) Kecamatan Sikur Lombok Timur (Lotim) menyeleksi calon peserta yang akan mewakili Kecamatan Sikur di ajang O2SN tingkat Lotim. Ketua Panitia Seleksi O2SN tingkat Kecamatan Sikur, Muhram, S.Pd, menjelaskan, cabang-cabang olahraga yang diperlombakan dalam seleksi O2SN itu di antaranya, cabang atletik, bulu tangkis, tenis meja, karate, pencak silat dan senam.

“Seleksi ini merupakan seleksi tingkat Kecamatan Sikur untuk nanti para juaranya akan dibawa ke tingkat kabupaten. Dari semua cabang itu, khusus untuk cabang atletik yang diambil 2 putra putri sedangkan yang lainnya hanya satu,’’ ujarnya pada Suara NTB di Sikur, Senin (23/3).

Pihaknya menargetkan di cabang catur, senam, karate dan atletik. Alasannya, pada tahun sebelumnya, perwakilan dari Sikur berhasil menjadi juara di tingkat kabupaten dan mewakili Lotim di tingkat provinsi. Pada seleksi ini, ujarnya, diwakili masing-masing gugus. ‘’Gugus I Sikur mengirimkan 7 sekolah, gugus II di Semaya mengirimkan 6 sekolah, gugus III di Montong Baan ada 9 sekolah, gugus IV di Loyok ada 7 sekolah, dan gugus V di Kotaraja terdapat 6 sekolah serta gugus VI di Tete Batu 7 sekolah dan ditambah peserta O2SN dari SDI sebanyak 3 sekolah,’’ ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga (Kabid Pora) pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin,S.Pd, menilai pembukaan O2SN tingkat Kecamatan Sikur sangat baik dan berjalan lancar. Seremonial yang dilakukan sangat bagus untuk mengangkat semangat dan motivasi siswa.

Pihaknya mengimbau pada siswa dan guru untuk mempertanggungjawabkan seremonial

(Suara NTB/yon)

BUKA - Kabid Pora pada Dinas Dikpora Lotim, Hasanudin membuka seleksi O2SN di Kecamatan Sikur, Senin (23/3). tersebut sebagai landasan dalam menggapai prestasi yang maksimal di mata lomba yang diikuti. Menurutnya, mustahil juara bisa didapatkan tanpa adanya latihan dan pembinaan yang sungguh-sungguh dilakukan oleh pihak sekolah kepada siswa. (yon)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Danyon 742/SWY Lepas Atlet Menembak Mataram (Suara NTB) Keberangkatan kontingen menembak mengikuti Kejurnas Pra-PON Menembak Antar Klub di Jakarta, 24-29 Maret mengundang perhatian Komandan Batalyon (Danyon) Yonif 742/SWY. Letkol Inf. Darmawan Setyadi S. IP melepas kebarangkatan tujuh atlet dan dua pelatih di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (23/3) kemarin.

Darmawan Setyadi mengatakan sangat senang bisa hadir melepas keberangkatan atlet menembak mengikuti event nasional, karena dia merasa memiliki kesamaan hobi dengan atlet. “Saya bisa hadir di sini karena punya kesamaan hobi. Waktu saya tugas di Aceh tahun 2008 lalu saya pernah menjadi atlet,” ucapnya kepada Suara NTB. Pada kesempatan itu Darmawan tidak lupa memberikan motifasi kepada atlet menembak yang akan membela NTB di kancah nasional. Dia mengingatkan atlet agar fokus pada pertandingan yang diikuti.

Menurutnya kejurnas Pra-PON menembak itu merupakan kesempatan emas atlet mengukir prestasi. Bila atlet berprestasi di event tersebut tentu akan mendukung karir atlet dalam kegiatan berolahraga maupun dalam bekerja.

“Jangan pikir ingin diperhatikan, namun berbuatlah yang terbaik. Raihlah prestasi yang setinggi-tingginya. Tidak semua atlet punya kesempatan mengikuti Pra-PON, dan ini kesempatan emas buat adek-adek untuk mengukir prestasi,” ucap Darmawan saat memberikan sambutan di pelepasan atlet menembak itu.

Pria kelahiran Jakarta, 23 Mei 1976 ini menjelaskan bahwa Pra-PON merupakan ajang untuk meraih tiket mengikuti PON Jabar 2016, oleh karena itu atlet harus punya motivasi untuk mengukir prestasi. Kalau berhasil harus tetap dipertahankan dan tingkatkan, kalau belum bagus terus dibenahi sehingga untuk menatap event yang akan datang atlet bisa lebih baik lagi.

Darmawan juga mengingatkan atlet bahwa mengikuti ajang Pra-PON atlet harus lebih fokus pada aspek mental karena semua atlet yang turun di event itu merupakan atlet terlatih.

Oleh karena itu yang harus dipersiapkan oleh atlet adalah mempersiapkan mental tanding, terutama dalam mengikuti event ini atlet harus bisa menjaga kesehatan dan kondisi fisik.

Di tempat yang sama pelatih menembak NTB, Andik Budi Hariono mengatakan kontingen menembak NTB yang mengikuti Kejurnas Antar Klub di Jakarta, 24-29 Maret diperkuat tujuh atlet. Mereka adalah Ni Wayan Yuliarthi, Putu Ratih, Liza Rizna Widjayanti, Dimas Restu Arindra Putra, I Kadek Yogi Permana, L. Rizal dan Bimo. Para atlet sudah menjalani Pelatda Sentralisasi selama tiga bulan.

Namun, berbicara soal target, Andik tak memasang target tinggi. Baginya keikutsertaan atletnya di event itu sebagai ajang eveluasi prestasi atlet, dan dia yakin ketujuh atletnya sudah mampu melampau limit lolos PON 2016.

Pasalnya sebagian besar atletnya merupakan atlet yang pernah berprestasi di kancah nasional. Khususnya empat atlet Pelatda Sentralisasi seperti Liza, Dimas, Ni Wayan Yuliarthi, L. Rizal merupakan atlet peringkat satu hingga tiga besar nasional dan sudah mengantongi tiket PON 2016.

“Ajang ini kita akan manfaatkan untuk evalusi prestasi atlet, karena tembakan ketujuh atlet kita sudah melampau MQS (Maximum Qualification Standard) PON 2016,” ucapnya. (fan)

Panggung Kebangkitan Suarez Barcelona Penyerang Barcelona, Luis Suarez menjadikan laga el clasico sebagai panggung kebangkitannya. Ia mencetak gol penentu kemenangan Barcelona atas musuh bebuyutan Real Madrid laga lanjutan pekan ke-28 La Liga Spanyol di Nou Camp, Senin kemarin.

Pelatih Barcelona Luis Enrique meyakini hanya sedikit pemain yang mampu menciptakan gol seperti diciptakan Luis Suarez.

Suarez menjadi sorotan karena adaptasi yang lamban bersama Barca menyusul hukuman empat bulan dilarang bermain karena insiden menggigit pemain, namun gol penentu kemenangannya saat melawan Real membuktikan kebernilaian dirinya.

Gerakannya yang lincah dengan membawa bola hasil umpan jarak jauh Dani Alvis diakhirnya dengan tembakan mengarah sudut gawang yang tak bisa dihalau Iker Casillas yang sudah terbang demi mencegah bola.

“Itu adalah gol yang hanya para pemain paling toplah yang bisa melakukannya.

Cara dia membawa bola dan menendangnya,” kata Luis Enrique kepada wartawan seperti dikutip Reuters.

“Itulah alasan kami mengeluarkan uang untuk mengontrak dia. Gol itu bukan hanya untuk itu, namun untuk prilakunya, upayanya dan apa yang diberikan dia kepada tim.”

“Saya senang bahwa dia pemain yang menentukan dan

(Suara NTB/ist)

PENENTU KEMENANGAN – Luis Suarez mencetak gol penentu kemenangan dalam laga El Clasico, Senin kemarin. secara umum untuk upaya yang dia tunjukkan dalam pertandingan. Saya sudah katakan sejak lama bahwa dia bukan hanya striker model lama namun juga orang yang mengombinasikannya dengan baik sekali.”

“Dia seorang pencetak gol, pemain yang bisa menciptakan peluang dan juga kuat secara fisik,” sambung Enrique.

Menyusul kepindahannya

Atlet Golf NTB Tembus Enam Besar Nasional (Suara NTB/fan)

MELEPAS ATLET - Danyon Yonif 742/SWY, Let. Kol. Inf. Darmawan Setyadi (empat dari kiri) bersama PASI Persnya tampak bersemangat saat berpose bersama atlet dan menembak menembak di acara pelepasan atlet menembak di GOR 17 Desember Turide Mataram,Senin (23/3) kemarin.

Joni Kasria Masuk Pelatda Sentralisasi Mataram (Suara NTB) Setelah lama menanti, atlet panjat tebing NTB, Joni Kasria akhirnya resmi dipanggil mengikuti Pelatda Sentralisasi. Atlet asal Lombok Timur (Lotim) itu mulai, Senin (23/3) kemarin resmi mengikuti Pelatda Sentralisasi yang dipusatkan di GOR 17 Desember Turide Mataram.

Ketua Panitia Pelatda NTB, Andy Hadianto yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Senin (23/3) kemarin membenarkan bila Joni Kasria telah bergabung di Pelatda Sentralisasi persiapan mengikuti Pra-PON hingga PON Jabar 2016. “Joni Kasria sudah mulai masuk Pelatda hari ini, dan dia sudah bergabung latihan dengan atlet Pelatda di GOR 17 Desember Turide Mataram,” ucapnya.

Pemanggilan Joni Kasria mengikuti Pelatda itu tidak lepas dari prestasi yang diukirnya di event nasional belum lama ini. Pihak Panitia Pelatda mengatakan Joni Kasria merupakan salah satu atlet panjat tebing NTB yang bisa ditingkatkan prestasinya untuk meraih medali emas di PON Jabar 2016. Sebab prestasi terakhir yang diukir atlet berambut kriting itu meraih medali perak di Kejurnas Panjat Tebing di Aceh bulan Desember 2014 lalu.

Di tempat terpisah Joni Kasria mengatakan dirinya baru masuk Pelatda Sentralisasi. Dan rencananya dia akan menginap di Asrama GOR 17 Desember Turide Mataram selama menjalani Pelatda Sentaraliasi. Sementara untuk latihannya akan dilaksanakan di arena panjat tebing di gedung pemuda Jl. Pendidikan Mataram.

Selama persiapan Joni akan dilatih oleh pelatih panjat tebing NTB yang di SK kan oleh panitia Pelatda Sentralisasi. Namun untuk sementara belum tahu siapa pelatih yang akan dilatih karena masih menunggu SK dari Panitia Pelatda Sentralisasi KONI NTB. (fan)

Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga golf NTB mulai menunjukan taringnya di event kancah nasional. Salah satu atlet golf NTB, Tonico Anggara meraih peringkat enam besar di Turnament Golf Indonesia Man Amatir Open di Bali, 16-19 Maret.

Prestasi yang diukir Tonico Anggara ini memang bukanlah yang tertinggi di turnament tersebut namun demikian bagi Pengrov PGI NTB prestasi tersebut merupakan prestasi terbaik yang pernah diukir oleh atlet golf NTB selama tampil event amatir nasional.

“Ini sejarahnya atlet NTB bisa masuk peringkat enam besar nasional, selama ini NTB belum pernah masuh peringkat dibawah sepuluh besar,” ucap Ketua Umum PGI NTB, Yudistira Capryadi saat dihubungi Suara NTB via ponselnya, Senin (23/3) kemarin.

Dikatakannya, kerja keras Tonico Anggara dalam meraih peringkat enam besar nasional tidaklah mudah. Pasalnya atlet yang pernah membela tim golf NTB di PON XVIII di Riau 2012 itu bersaing dengan ratusan atlet wakil dari 33 provinsi se-Indonesia , selain itu hadir juga peserta dari Malaysia dan Jepang. Namun Tonico Anggara berhasil membanggakan nama marwah NTB dengan meraih per-

ingkat enam besar di level nasional.

Menurutnya apa yang diraih oleh atlet golf itu merupakan langkah awal untuk membuka peluang atlet NTB bermain di level elite nasional, karena dengan bermain di level elite nasional tentu kemampuan dan skill atlet golf NTB akan bertambah baik. Diakuinya, atas keberhasilan di event amatir nasional itu, Tonico Anggara akan diundang tampil di turnament elite nasional Indonesia .

“Sekarang dia di undang oleh PGI pusat untuk mengikuti Indonesia Elite Series Turnament. Dan kami sangat senang sekali, karena dengan mengikuti event itu atlet kita akan cepat mengembangkan permainannya,” tuturnya.

Diakuinya, keikutsertaan pegolf NTB di turnament golf amatir Indonesia di Bali memang sudah dipersiapkan jauh hari.

Kegiatan latihan atlet golf NTB menghadapi PraPON bulan Agustus 2015 mengandalkan latihan di camp nasional di Jakarta selama 10 hari dan dilatih oleh pelatih Australia , selanjutnya para atlet kembali latihan di Mataram.

“Setiap bulan mereka masuk latihan di Cam selama sepuluh hari selanjutnya kembali lagi ke Mataram,” ucapnya. (fan)

dari Liverpool dengan banderol 81 juta euro, pemain asal Uruguay ini semula hanya berdampak kecil pada laga pertamanya untuk Barca di mana saat itu kalah dari Real di Bernabeu.

Pada pertandingan berikutnya, dia melepaskan diri dari bayangan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo dengan gol kedua yang menentukan yang membuat Barca empat poin

bersih di puncak klasemen La Liga dengan sepuluh laga tersisa.

Selain memenangkan 18 dari 19 laga terakhir, Barca juga sudah menempatkan diri di babak delapan besar Liga Champions dan akan tampil pada final Piala Raja. Barca kini tak terlalu tergantung pada pertandingan umpanumpan pendek, terbukti dari gol pertama saat melawan

Real yang diciptakan dari sundulan bek Jeremy Mathieu.

“Gaya bermain Anda tergantung pada pemain yang Anda miliki,” kata Luis Enrique. “Kami ingin mendominasi penguasaan bola namun cara Anda bermain juga tergantung kepada lawan, dan ini adalah olah raga yang rumit di mana ada waktunya Anda mesti memiliki opsi lain.” (ant/bali post)

Minim Turnamen

Percasi Belum Mampu Cetak Master Nasional

Selong (Suara NTB) Pengurus Cabang Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) sampai saat ini belum bisa mencetak mastermaster baru catur yang bisa menembus level nasional.

Salah satu penyebabnya adalah minimnya turnamen catur sebagai ajang mencari bibit-bibit master.

Hal ini dikemukakan Ketua Panitia Mahkota Cup VI Percasi Lotim, Lalu Achmad Karyawan. Kepada Suara NTB di Selong, Senin kemarin, ia menuturkan beberapa hari

lalu telah menggelar Mahkota Cup untuk keenam kalinya.

Kegiatan itupun digelar hanya karena rasa keterpanggilan saja agar ada kegiatan yang bisa menggali potensi atlet catur berbakat dari Lotim.

Disadari pasca gelaran Mahkota Cup, tidak ada lagi jenjang kompetisi yang lebih tinggi yang bisa diikuti para peserta. “Ya cukup sampai disitu,” sesalnya. Harapannya ada ajang kompetisi yang lebih kompetitif sehingga bisa melahirkan calon-calon master.

Meski kegiatan Mahkota

Cup sederhana, dituturkan Karyawan, sebanyak 66 orang peserta hadir. Selain dari Lombok, ada juga peserta dari Bali dan Sumbawa. Acara yang berlangsung sejak 19-22 Maret lalu dinilai berjalan sukses.

Hadir empat Master Nasional, yakni Miftahurrahman dari Kabupaten Lotim, M. Fauzan dari Provinsi Bali, Baiq Fina Lestari dari Lombok Barat dan Taufiq Werang dari Bima.

Tampil sebagai juara adalah juara I Miftahurrahman, juara II Lalu Hendri Sastriawan dan juar III, M. Fauzan. (rus)

SUARA NTB

Selasa, 24 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Selasa, 24 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Jangan hanya Mengancam SEJUMLAH pemberitaan terkait hasil razia aparat Satpol PP Kota Mataram di hotel, rumah bernyanyi maupun minimarket, membuat masyarakat terhenyak. Betapa tidak, di kota yang mengusung visi cukup agamis yakni ‘’maju, religius dan berbudaya’’ tidak sulit menjumpai praktik-praktik yang sesungguhnya bertentangan dengan visi tersebut.

Mulai dari penjualan minuman beralkohol hingga penyediaan jasa wanita penghibur. Masalah ini mencuat, tanggung jawab siapa? Kalau dirunut dari wewenang pemberian izin, dua SKPD seperti Dinas Budpar dan Dinas Koperindag Kota Mataram disebut-sebut paling berperan terkait peredaran minuman berlakohol maupun penyediaan jasa wanita penghibur.

Ada indikasi kalau Dinas Koperindag maupun Disbudpar melepas begitu saja perizinan kepada para pengusaha tanpa ada pengawasan yang kontinyu. Bukan jenis usahanya yang harus disalahkan tetapi oknum yang memanfaatkan lemahnya pengawasan dari Pemkot Mataram terhadap persoalan tersebut. Artinya, setelah diterbitkan izin hotel misalnya atau izin rumah bernyanyi dan izin mini market, baik Disbudpar maupun Diskoperindag harus melakukan pengawasan terhadap izin tersebut.

Apakah pada praktiknya, izin tersebut sudah berjalan sesuai aturan atau sebaliknya. Karena munculnya ide menjual minuman beralkohol ataupun menyediakan jasa wanita penghibur nampaknya merupakan ekses dari izin yang telah diajukan sebelumnya. Untuk itu diperlukan peran aktif dari SKPD yang telah memberikan izin. BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Karena penerbitan izin seperti izin rumah bernyanyi pasti ada keterlibatan dari Disbudpar dalam memberikan izin.

Karenanya, pengawasan pascaizin diberikan, itu yang paling perlu dilakukan. Karena kecenderungan para pengusaha yang bergerak di budang usaha hiburan, kerap memanfaatkan kelemahan pengawasan dari Pemda setempat untuk membuka usaha lainnya yang notabene melanggar aturan untuk mendukung usaha yang telah berizin resmi.

Apa yang disarankan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Noer H Ibrahim untuk memberikan teguran kepada pengusaha yang melanggar izin yang telah dimiliki, bisa menjadi alternatif solusi untuk membersihkan Kota Mataram dari praktik-praktik yang dapat merusak citra religius kota ini. Apalagi, jika tiga kali teguran baik teguran lisan dan tertulis tidak digubris, Pemkot Mataram disarankan untuk mencabut izin usaha yang melanggar tersebut.

Bahkan, ancaman telah dilontarkan oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana. Tetapi, untuk menyelesaikan persoalan ini, tentu tidak cukup hanya mengertak saja. Tindakan konkret di lapangan sangat dinanti masyarakat. Sebab, selama ini masyarakat belum pernah melihat tindakan tegas seperti menutup paksa tempat yang melanggar izin seperti dijanjikan Wakil Walikota Mataram. Padahal, tindakan nyata diyakini akan mampu membuat pengusaha nakal jera. Sehingga pengusaha lainnya juga akan berpikir dua kali untuk mengikuti jejak pengusaha nakal itu. (*)

Halaman Halaman 14 14

Keluarga Harmonis Strategi Melawan Ekstremis dan Teroris UDAH beberapa bulan ini, masyarakat kembali menjadi resah dengan aksi-aksi ektrimis, seperti gerakan ISIS yang telah mendekati keluarga-keluarga di tanah air. Jika sebelumnya, ISIS hanya melancarkan aksi-aksinya di seputar Irak dan Syiria, kini telah menjalar ke berbagai pelosok dunia, termasuk Indonesia. Tak pelak, aksi ISIS telah membuat petinggi negara, Panglima TNI dan Petinggi Polri mengumandangkan kewaspadaan dan imbauan kepada semua masyarakat agar berhati-hati dengan gerakan ekstrim, termasuk ISIS. ISIS dengan caranya sendiri telah mulai merekrut anggota ke banyak tempat. Sasaran rekrutmen ISIS adalah kelompok muda, orang dewasa, bahkan sampai anak-anak. Hemat penulis, pengaruh kelompok ekstrim akan mudah masuk dan mempengaruhi seseorang yang tidak kuat dalam pendirian (baca: labil).

Penangkapan MF di Tangerang, Banten pada ahad kemarin (22/03/ 2015) adalah bukti, bahwa ISIS tengah gencar merekrut anggota di tanah air.

Tentu masih segar dalam ingatan kita, peristiwa Pengeboman Hotel JW Marriott (2009) yang dilakukan oleh seorang Dani Dwi Permana. Pengalaman hidup Dani Dwi Permana (17), warga perumahan Telaga Kahuripan, Kemang, Parung, Bogor, yang menjadi salah satu pelaku pengeboman di Hotel JW Marriott beberapa tahun yang lalu, patut direnungkan dan dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Pelajaran agar pengalaman Dani Dwi Permana menjadi peristiwa aksi teroris terakhir di tanah air.

Dani Dwi Permana adalah seorang anak korban broken home dari salah satu keluarga pasangan Zulkifli dan Tini Larantika. Keluarga yang semula bahagia ini mengalami masalah setelah salah satu dari mereka menjalani hidup di LP Paledang Bogor, karena terlibat tindakan tidak terpuji. Sementara, sang ibu pergi meninggalkan Dani ke luar kota (Kalimantan) sehingga menyebabkan Dani tinggal tanpa perlindungan sang ayah dan ibu. Bisa dibayangkan, betapa rapuh keadaan mental sang anak sehingga mempermudah pengaruh-pengaruh jahat (baca:teroris) masuk merusak pandangan dan pikiran anak (Dani).

Ketiadaan figur dan teladan dalam hidup anak khususnya di lingkungan

Oleh:

Abd. Hayyi Akrom

(Penulis adalah Dosen dan Peneliti di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor) keluarga akan mendorong anak untuk mencari di luar. Yang menjadi masalah adalah tidak ada jaminan bagi anak untuk menemukan teladan yang baik di luar rumah. Justru sebaliknya—anak kerap membawa pengaruh yang tidak baik dari luar rumah. Contoh yang paling mudah ditemukan ialah pengaruh obat-obatan (narkoba) akibat pergaulan di luar rumah. Hampir sama dengan pengalaman pergaulan para pelaku tindakan teror yang banyak mendapat sentuhan pikiran dan pengaruh jahat dari luar rumah (keluarga).

Dalam keadaan seperti itu, pengaruh luar menjadi gampang masuk, untuk mempengaruhi pikiran. Apalagi pada anak-anak yang masih mencari jadi diri. Usia anak-anak merupakan masa-masa yang membutuhkan banyak keteladanan, bimbingan dan arahan dari para orang tua. Kekosongan sentuhan-sentuhan orang tua dan orang yang dijadikan panutan dapat membuat hidup mereka ke arah tanpa tujuan (disorientasi). Di sinilah, pengaruhpengaruh buruk dan jahat yang ditutup dan disampaikan dalam bahasa manis para teroris (baca:ekstremis, seperti ISIS) yang banyak mengumbar janjijanji syurga dengan menyalagunakan kutipan ayat-ayat suci atas nama “jihad” meski pelaku harus bunuh diri dapat masuk dengan mudah.

Karena itu, bisa jadi, broken home menjadi salah satu pintu masuk gerakan ekstremis untuk menanamkan pengaruh-pengaruh ke generasi muda yang tengah mencari figur (teladan).

Dari itu, fenomena maraknya kasus broken home di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak bisa dianggap sebagai salah satu gejala kemoderenan semata. Namun, patut ditempatkan sebagai masalah awal yang dapat membahayakan masa depan generasi penerus bangsa.

Seperti yang diketahui, broken home tidak hanya merugikan para orang tua yang sedang bertikai. Yang paling dirugikan dalam pertikaian orang tua adalah justru anak-anak sendiri yang semestinya mendapat pendidikan, perlindungan dan kasih sayang yang pantas dari orang tua. Pada kasus broken home selalu menempatkan anak sebagai pihak yang secara langsung melihat dan

merasakan dampak dari pertikaian orang tua.

Terkait dengan anak, ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan dari kasus broken home,: Pertama, Dapat merusak pikiran sang anak. Yang pada akhirnya akan mengganggu konsentrasi belajar anak. Kedua, Anak akan merasa kehilangan figur, sehingga berpotensi mencari pergaulan di luar. Hal ini sangat membahayakan, seperti yang penulis utarakan di atas, bahwa pergaulan di luar tidak menutup kemungkinan dapat berakibat buruk bagi perkembangan pikiran, mental dan perilaku anak. Ketiga, broken home dapat menciptakan trauma dalam diri anak.

Karena dalam perjalanan keluarga broken home anak kadang-kadang dipaksa menyaksikan tindakan kekerasan orang-orang yang seharusnya menjadi teladan (orang tua).

Sebab itu, penciptaan dan penjagaan keluarga harmonis dapat menjadi semacam tindakan untuk mencegah pengaruh jahat yang berasal dari luar keluarga. Lebih jauh, tindakan ini bisa menjadi salah satu langkah antisipasi dan pendidikan pencegahan tindakan ekstremis yang dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu: Pertama, menciptakan suasana keterbukaan dalam keluarga antara orang tua dengan orang tua, anak dengan orang tua, serta antara anak dengan anak sehingga terjalin komunikasi yang baik di lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga seperti ini, hemat penulis, dapat menghindari anak dari pengaruh-pengaruh luar yang tidak diinginkan, seperti pengaruh pikiran, tindakan terorisme yang tidak bertanggung jawab. Kedua, Menjadikan keluarga sebagai pusat konsultasi, curahan hati (curhat) terhadap semua permasalahan yang dihadapi anak. Para orang tua, patut bersyukur ketika dijadikan sebagai orang pertama yang dipercaya atau dicurhatin oleh anak.

Walaupun pada kenyataannya, masih banyak orang tua yang belum membuka diri terhadap keluhan anak. Keterbukaan para orang tua kepada anak dan anak kepada orang tua penting untuk menghindari agar anak tidak mencari tempat mencurahkan keluhkesahnya di luar keluarga. Ketiga, Para orang tua perlu bersikap pro-aktif ter-

hadap segala perilaku anak dan memberikan arahan yang baik.

Pembasmian terhadap segala bentuk tindak ektrimis, seperti ISIS tidak hanya menjadi tugas kepolisiaan dan TNI belaka. Tetapi tugas semua pihak, termasuk para orang tua, masyarakat sesuai dengan peran yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, keluarga dan masyarakat dapat berperan melawan dan mencegah aksi terorisme dengan memberikan lingkungan yang baik sehingga tidak memberikan peluang bagi pengaruh-pengaruh jahat yang datang dari luar dalam diri anak.

Mengapa pembasmian aksi-aksi ekstremis, seperti ISIS dan ancaman teroris lainnya menjadi tugas bersama? Karena tindakan terkutuk tersebut tidak hanya merugikan keluarga, tetapi juga sangat merugikan masyarakat, negara dan agama.

Sebab itu, semua pihak seyogyanya dapat berperan aktif untuk mencegah tindakan para ektremis. Dan salah satu caranya ialah dengan penciptaan dan menjaga hubungan keluarga harmonis dan lingkungan keluarga yang benar-benar baik bagi anak. Bisakah ini kita realisasikan? Semoga.

Pemkot ancam tutup usaha yang izinnya menyimpang Harus ditutup tidak sekadar mengancam

***

Bersihkan pejabat dari KKN, jajaran SKPD KLU tandatangani Pakta Integritas Mudah-mudahan tidak sekadar macan kertas

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Maret 2015

Tuntaskan ”Review”

Besok, Gubernur Serahkan LKPD ke BPK Mataram (Suara NTB) Inspektorat NTB mengatakan pihaknya masih melakukan review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov NTB tahun anggaran 2014. Review LKPD itu ditargetkan sudah tuntas pada Selasa, 24 Maret 2015, hari ini.

Setelah itu, Gubernur direncanakan akan menyerahkan LKPD tersebut kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB, untuk dilakukan pemeriksaan. ‘’Kita sekarang review LKPD, terakhir tanggal 24 Maret. Hasil review Inspektorat itu nanti akan diserahkan Pak Gubernur ke BPK rencananya pada tanggal 25 Maret,’’ jelas Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Selasa (23/3) siang kemarin.

Berdasarkan pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa LKPD disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 pasal 17 ayat (2), laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.

Agus mengatakan, pada dasarnya review sudah hampir rampung. Setelah itu rampung, maka diserahkan ke BPK oleh Gubernur untuk dilakukan pemeriksaan.”Tinggal BPK yang memeriksa hasil review kita,”imbuhnya.

Mantan Kepala Biro Hukum Setda NTB ini mengaku optimis, Pemprov NTB akan mampu mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP). Ia mengatakan, seluruh SKPD telah berusaha keras untuk tetap mempertahankan opini WTP yang sudah diperoleh selama tiga kali berturut-turut dalam tiga tahun terakhir. “Semua rekomendasi BPK juga sudah ditindaklanjuti,”tandasnya.

Jumlah sisa kas APBD NTB tahun 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp 149 miliar.

Sisa kas itu disebabkan adanya penghematan dalam proses lelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan anggaran yang tak terserap lantaran proyek tak tuntas yang dilakukan pemutusan kontrak.

Sisa kas itu juga berasal dari efisiensi sisa tender melalui ULP sekitar Rp 52 miliar. Kemudian anggaran hibah dan bansos yang tidak dapat dicairkan karena tidak memenuhi persyaratan sekitar Rp 34 miliar. Penghematan anggaran dari perjalanan dinas dan Alat Tulis Kantor (ATK) dan lainnya pada seluruh SKPD sekitar Rp 10 miliar. Serta sisa pekerjaan pada RSUP NTB yang putus kontrak lebih kurang Rp 53 miliar Sementara itu, mengenai realisasi pendapatan APBD 2014 sebesar 94,77 persen sedangkan belanja 89,43 persen. Artinya, ada efisiensi penggunaan anggaran sebesar 5 persen.

Sisa kas sebesar Rp 149 miliar itu bukan merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa).

Silpa baru bisa diketahui setelah ada hasil audit BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2014. (nas)

Awasi Sengketa Pilkada Dari Hal. 1 Badan Pengawas Pemilu sebelumnya meminta kepada KY untuk mengawasi sidang sengketa pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Karena setidaknya aka nada sembilan pemilihan Gubernur dan 270 pemilihan Bupati dan Walikota, yang semuanya berpotensi disengketakan sampai PTUN. Ketua KY RI, Dr. Suparman Marzuki, SH, M.Si menegaskan kesiapan pihaknya mengawasi persidangan, menjaga independensi hukum dan mencegah kemungkinan akan ada konspirasi untuk memenangkan pihak tertentu atas dasar pesanan. ‘’Pengaswasan ini sudah setahun lalu kami perbincangkan. Intinya, kami sudah siap pengawalan di lapangan,’’ ujar Suparman Marzuki ditemui di Mataram, Senin (23/3).

Dia mengaku tidak khawatir soal luasnya wilayah dan banyaknya kemungkinan sengketa di daerah yang menyelenggarakan pemilihan tadi.

Memang di Komisioner tingkat pusat diakuinya terbatas, tapi di tingkat daerah mereka mengaku sudah punya Kantor Penghubung, termasuk di NTB. ‘’Mengenai sumber daya, kan kami sudah ada 10 kantor penghubung. Kami juga punya jejaring LSM – LSM yang akan memperkuat pengawasan,’’ tegasnya. Tidak hanya dua komponen tadi, dia juga meyakinkan pers juga dianggap membantu mengawasi proses persidangan nanti. Informasi melalui pemberitaan dari pers dianggapnya penting sebagai bahan tindak lanjut.

Ditanya mengenai model

pemantauan nanti, setidaknya ada tiga hal yang akan dilakukan. Pemantauan terbuka, pemantauan tertutup dan supervisi. ‘’Supervisi ini misalnya bertemu langsung dengan hakimnya, agar menjalankan persidangan dengan fair dan objektif, jadi semacam saran dan masukan,’’ tandasnya. Pesannya kepada hakim, agar menjalankan persidangan nanti dengan fair dan objektif.

Karena tidak hanya pihaknya yang akan memantau, tapi juga masyarakat umum.

Beri Kesempatan APH Daerah Suparman juga dikesempatan itu menjawab terkait kekhawatiran ketika KPK mendistribusikan penanganan kasus yang di daerah kepada Kejaksaan dan Pengadilan. Kekhawatiran terkait kualitas rendah terhadap kasus yang dilimpahkan nanti, menurutnya berlebihan. Justru harus dilihat KPK sedang memberi kesempatan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) di daerah untuk menangani kasus sekaliber perkara KPK. Sehingga masyarakat saatnya nanti akan melihat bahwa jaksa atau polisi, termasuk Pengadilan akan bertindak sesuai kapasitas dan menjaga integritasi. ‘’Kita harus memberi kesempatan Kejaksaan dan Pengadilan untuk memperbaiki diri. Mungkin melalui kesempatan penanganan perkara KPK di daerah ini,’’ ujarnya. (ars/nas)

Awasi Dana BOS Dari Hal. 1 ‘’Kalau ada permintaan pasti kita akan tindaklanjuti turut mengawasi. Biasanya itu nanti dari Kementerian Dikbud,’’ kata Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Senin (23/3) siang.

Ia mengatakan, jika Inspektorat diminta untuk turut melakukan pengawasan atau audit dana BOS di seluruh daerah NTB maka tentu berimplikasi terhadap anggaran.

“Karena dengan tambahan objek pemeriksaan jelas butuh tambahan dana,”terangnya.

Mengenai kuantitas dan kapasitas personel yang dimiliki Inspektorat NTB saat ini, kata Agus Patria sudah mencukupi. Meskipun jumlah sekolah yang diawasi atau diaudit penggunaan dana BOS nya ribuan sekolah di NTB. Namun hal itu tak menjadi masalah. Pasalnya, Inspektorat provinsi bisa melakukan kerjasama dengan Inspektorat kabupaten/kota.

‘’Tenaga auditor kita siap. Kita bekerjasama dengan Inspektorat kabupaten/kota, kita bisa membentuk tim. Kita bisa lakukan join audit, kita punya kawan di kabupaten/kota. Masalah personel utuk kita ndak masalah,’’ imbuhnya.

Seperti diektahui, untuk tahun 2015 ini, total dana BOS untuk NTB mencapai Rp 600,824 miliar lebih.

Terdiri dari SD sebesar Rp 417,450 miliar dan SMP sebesar Rp 183,374 miliar.

Dengan rincian, Kota Mataram Rp 55 miliar lebih, Lombok Barat Rp 72 miliar lebih, Lombok Tengah Rp 96 miliar lebih, Lombok Timur Rp 139 miliar lebih.

Selanjutnya, Lombok Utara Rp 27 miliar lebih, Sumbawa Barat Rp 17 miliar lebih, Sumbawa Rp 60 miliar lebih, Dompu Rp 39 miliar lebih, Bima dan Kota Bima masing-masing Rp 73 miliar lebih dan Rp 19 miliar lebih. (nas)

Halaman 15

OKP Tak Lulus Verifikasi Terancam Dibekukan Mataram (Suara NTB) Sebanyak 86 Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) tingkat provinsi NTB yang terhimpun dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB mengikuti verifikasi dan validitasi data organisasi yang berlangsung dari tanggal 20 Pebruari dan berakhir pada 9 April mendatang. Bagi OKP yang tidak lolos dalam verifikasi dan validitasi data, pengurus KNPI NTB mengancam akan membekukan sementara OKP tersebut.

Ditemui Suara NTB, Ketua Steering Commite (SC) verifikasi dan validitasi data Arif Rahman Ibnu mengaku jika verifikasi dan validitasi data dilakukan dengan tujuan untuk menertibkan OKP agar tertib menjalankan roda organisasi sesuai dengan perintah Anggaran Dasar dan Anggaran Runmah Tangga (AD/ART).

Klaimnya, terdapat sejumlah OKP yang selama ini tidak tertib organisasi seperti tidak melaksanakan pergantian kepengurusan, kepengurusan ganda dan lain sebagainya.

“Jadi verifikasi dan validitasi data ini dilakukan agar mereka tertib organisasi sesuai AD/ART. Selain itu juga agar di dalam organisasi tersebut proses regenerasi berjalan normal” jelas Arif.

Nantinya, hasil verifikasi dan validitasi data juga akan digunakan pengurus KNPI NTB dalam menentukan berapa jumlah peserta pada Musyawarah Daerah (Musda) yang direncanakan berlangsung akhir

(Suara NTB/dys)

SOSIALISASI - Puluhan pengurus OKP tengah mengikuti sosialisasi verifikasi dan validasi yang diselenggarakan pengurus KNPI NTB. tahun 2015.

“Sesuai dengan jumlah peserta pas Musda lalu, OKP yang ikut verifikasi dan validitasi data sebanyak 86. Jumlah itu bisa saja berkurang, sehingga hasilnya ini juga akan menjadi penentu jumlah peserta pada Musda nanti.

Jika sampai tanggal yang telah dtentukan OKP tidak melengkapi berkas verifikasi, KNPI siap bekukan sementara dan mengambil alih OKP bersangkutan, “ terangnya menjelaskan.

Dengan dilakukan verifikasi dan validitasi data terhadap OKP, Arif berharap pengurus OKP dapat lebih memperkuat kapasitas pengurus OKP dalam mengelola organisasi.

Senada dengan itu, Ketua Bidang OKK KNPI NTB Agus Marta berharap agar pengurus OKP kedepan mampu membangun tata kelola or-

Baperjakat Siapkan Amunisi Penuhi Panggilan KASN Mataram (Suara NTB) – Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kota Mataram dipastikan Selasa (hari ini,red) memenuhi panggilan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). Pemanggilan tersebut setelah KASN secara resmi mengirimkan surat pemanggilan kepada Walikota Mataram 10 Maret yang lalu dan meminta Sekda selaku pejabat yang bertanggung untuk hadir terkait kisruh mutasi.

Sekda pun memastikan sudah menyiapkan amunisi (data – data) terkait hasil mutasi Rabu (4/3) lalu.

Ketua Baperjakat yang juga Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said mengaku, sudah menyiapkan berkas – berkas yang dibutuhkan terkati proses mutasi tersebut. Tidak disebutkan oleh Sekda berapa banyak berkas dan data apa saja yang akan dibawa ke Jakarta. Tetapi secara normatif disampaikan hal tersebut menyangkut administratif saja. Dirinya memprediksi pertanyaan Komisoner KASN dalam hal ini Dr. Waluyo dan Dr. Made Swandi

yang menangani persoalan mutasi di Pemkot Mataram hanya seputar mutasi saja.

“Sudah kita siapkan, tinggal berangkat saja,” kata Sekda ditemui, Selasa (23/3).

Keberangkatan Sekda ke KASN dipastikan akan didamping oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Hj. Dewi Mardiana Ariani dan Asisten III Bidang Administrasi Setda Kota Mataram, Hj. Evi Ganevia. Dia menyakini KASN hanya mengklarifikasi hasil mutasi dan tidak ada jabatan dikocok ulang bahkan di plt – kan. “Lobar dan Provinsi kan cuman di tegur saja,” tandasnya.

Secara aturan menurut Makmur Said, apa yang dilakukan dalam proses mutasi sudah sesuai prosedur.

Terlepas dari itu tidak diketahui persepsi dari KASN selaku pengawas di internal birokrasi.

Sesuai jadwal yang dikirimkan KASN dengan nomor surat nomor UND-149/KASN/ 3/2015 dan langsung di tanda tangani oleh Ketua KASN Sofian Efendi. Sekda Kota Mataram akan dikonfrontir di ruang rapat Bone pada pukul 11.

00 WIB kaitannya tentang perihal pengangkatan jabatan tinggi. (cem)

ganisasi dengan baik dan terbangunnya soliditas antar OKP. “Adapun syarat bagi OKP agar lulus verifikasi ialah mengajukan permohonan keanggotaan sebagai anggota KNPI, benar-benar OKP yang berorientasi pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat” ujarnya.

Sementara itu, Bendahara Umum KNPI NTB Abdul Majid menjelaskan, selain sebagai landasan dalam menentukan peserta Musda tahun 2015, hasil verifikasi dan validitasi data juga nantinya akan dijadikan landasan bagi pengurus KNPI NTB dalam menentukan besaran anggaran bagi OKP yang berhak mendapatkan bantuan dari KNPI NTB. Tahun ini kata Majid, anggaran KNPI NTB sebesar 1 milyar bersumber dari dana hibah Pemprov NTB. (dys)

‘’Sekarang sudah tidak ada pembicaraan antara tim perunding dengan manajemen perusahaan. Jadi posisi kita (pekerja) sekarang berpindah ke opsi mogok kerja,’’ tegas Ketua PUK Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa, Yoesrawan Galank, Senin (23/ 3) kemarin.

Ia menegaskan, pascaditutupnya perundingan sore kemarin, praktis pekerja tidak akan membuka ruang komunikasi lagi dengan manajemen perusahaan. Pekerja saat ini lebih mempersiapkan diri untuk menggelar aksi dan berkomunikasi dengan pemerintah

Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) KSB. ‘’Dengan dinas (Disosnakertrans) kami konsultasikan segala sesuatu menyangkut aksi kami nanti. Nah kalau pun nantinya (hari ini, red) ada mediasi oleh dinas saya kira tidak akan ada perubahan sikap dari kami karena pasti perusahaan juga akan seperti itu,’’ ujarnya.

Sikap keras yang ditunjukkan manajemen perusahaan, kata Yoesrawan sangat membuat pekerja kecewa selama proses perundingan PKB berjalan. ‘’Tadi siang dinas sebenarnya sempat ke site (lokasi

Polda NTB Tetapkan Tersangka Pemilik Gudang Mataram (Suara NTB) Penggerebekan empat gudang pupuk di Lombok Timur Januari lalu, berujung penetapan tersangka. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik Subdit I Industri dan Perdagangan (Indag) Direktorat Reskrimsus Polda NTB menetapkan pemilik gudang berinisial MJ sebagai tersangka.

“Kami sudah gelar perkara.

Hasilnya, sudah ada dua alat bukti cukup untuk menetapkan tersangka,” kata Direktur Reskrimsus Kombes Pol Prasetijo Utomo, melalui Kasubdit I Kompol Boyke Karel Watimena, SIK, menjawab Suara NTB Senin (23/3) petang kemarin.

Tersangka berinisial MJ dianggap paling bertanggung jawab pada kasus dugaan pemalsuan

Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar NTB yang baru.

Sebab, SK Plt. untuk Mesir Suryadi dan Ikhsan Karyawan Amin, telah berakhir pada 21 Maret 2015 lalu.

Menurutnya, secara fisik SK Plt yang baru telah mulai disusun sejak Senin (23/3) malam dan kemungkinan akan rampung dalam beberapa hari berikutnya. Soal siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt yang baru, Chris menegaskan hal itu masih dalam kajian DPP. Suami dari Asisten I Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih ini juga menyerukan seluruh kader Golkar di NTB agar bersabar menunggu terbitnya SK tersebut mengingat SK Plt yang lama, dianggap tidak berlaku lagi. Ia menegaskan, tidak tertutup kemungkinan Plt. Ketua DPD Golkar NTB dan kabupaten/kota akan diberikan kepada pejabat yang baru, namun juga bisa saja diterbitkan SK baru dengan pejabat lama.

Amin sendiri, saat ditanyai mengenai proses terbitnya SK

Plt ini mengaku akan menghormati apapun keputusan dari DPP. “Saya sih, senantiasa menghargai apapun keputusan DPP. Kemarin kan Plt-nya Pak Mesir. Saya hargai dan hormati juga itu. Istilahnya, Pak Mesir kan bisa kita komunikasi kemarin sehingga tidak menimbulkan benturan dan gesekan,” ujarnya.

Amin menegaskan, adanya keputusan dari DPP Golkar Agung Laksono sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian menyangkut kepengurusan Golkar di NTB. Karena itulah, saat ditanyai soal urgensi terbitnya keputusan DPP ini, ia mengaku sependapat.

“Saya kira demikian, sehingga kita bisa lakukan konsolidasi di bawah,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan DPP nantinya bisa menjadi landasan bagi pihaknya untuk menggelar musyawarah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/ kota. Terlebih, saat ini ada tujuh kabupaten/kota di NTB yang akan menggelar Pilkada.

Adanya keputusan menyangkut kepengurusan Golkar

merk dan proses peracikan pupuk yang diduga palsu di empat gudang yang digerebek tanggal 6 Januari 2015 lalu. Dari empat gudang di dua TKP penggerebekan di Desa Ijobalit Kecamatan Labuhan Haji dan gudang di Desa Lenting Kecamatan Sakra, diketahui pemiliknya MJ. dari TKP ini diamankan barang bukti 760 sak dan 38 ton untuk pupuk jenis Fertila Super dan SP36. Setelah diperiksa, ternyata pelaku tidak memiliki izin produksi dan penjualan pupuk, parahnya lagi merk pupuk diduga dipalsukan.

Setelah penetapan tersangka itu, dalam waktu dekat pihaknya mengagendakan memanggil tersangka MJ untuk diperiksa. “Dia akan kami periksa sebagai tersangka,” sebutnya. Tersangka sebelumnya dijerat dengan tiga un-

dang–undangsekaligus,yaknitentang Perlindungan Komsumen, Sistem budidaya tanaman dan tentang pemalsuan merk.

Guna memperkuat indikasi tindak pidana oleh tersangka, sebelumnya sejumlah saksi ahli dimintai keterangan, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB termasuk dari pihak Dinas Pertanian.

Bahkan untuk menguji indikasi pemalsuan merk, sudah dilakukan uji laboratorium.

Ditanya mengenai kemungkinan tersangka baru, akan tergantung hasil pemeriksaan MJ nantinya. Mengingat saat penggerebekan itu, ada empat titik berbeda dengan pemilik berbeda. “Nanti kita lihat perkembangan pemeriksaan tersangka,” pungkasnya. (ars)

Diduga Langgar Aturan

Kejagung Selidiki Oknum Pengembang di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang melakukan penyelidikan terhadap salah satu pengembang rumah mewah di Lombok Barat (Lobar). Perusahaan pengembang rumah mewah itu dilaporkan tanggal 13 Juni 2014 ke Kejagung oleh Menteri Perumahan Rakyat yang waktu itu dijabat Djan Faridz.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana yang dikonfirmasi via ponselnya, Se-

tambang) untuk ketemu kami dan perusahaan. Tapi manajemen tidak bersedia menemui pihak dinas dan kami sangat kecewa di situ,” ungkapnya menyayangkan.

Sebagaimana diketahui aksi mogok kerja yang akan digelar ribuan karyawan perusahaan tambang asal Amerika itu dipicu karena deadlock-nya proses perundingan PKB antara karyawan dan manajemen perusahaan.

Sejumlah tuntutan karyawan yang ingin dimasukkan dalam perjanjian seperti misalnya persoalan peningkatan kesejahteraan ditolak oleh perusahaan karena berbagai alasan. (bug)

Amin: Kepengurusan Munas Riau Demisioner Dari Hal. 1

Mataram (Suara NTB) Polemik masalah aset Pemprov NTB di Bali hingga saat ini masih belum menemui titik temu. Padahal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memfasilitasi ke dua pemda. Pemprov NTB mengaku, saat ini sedang melakukan penjajakan atau pembicaraan dengan Pmprov Bali. Apakah kantor bekas Seksi Wilayah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ditukar guling atau tetap dipertahankan menjadi aset daerah sebagai tempat promosi potensi NTB. “Itu terus kita jajaki. Tidak juga ngotot memiliki itu. Sepertinya ada solusi yang diberikan. Artinya, dia ruislag atau apa. Supaya tak jadi masalah. Kita sedang jajaki. Apakah kita bangun pemanfaatan untuk apa, untuk promosi daerah di sana.

Ada beberapa alternatif yang coba kita tawarkan,” kata Kepala Biro Umum Setda NTB, Drs. Fathurahman, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, kemarin.

Persoalan aset Pemprov NTB di Bali itu memang sudah lama namun hingga saat ini belum tuntas.

Fasilitasi yang dilakukan BPK dan Kemendagri juga belum membuahkan hasil. (nas)

Penggerebekan 38 Ton Pupuk Palsu

Karyawan Newmont Pastikan Mogok Kerja Dari Hal. 1

Polemik Aset Pemprov NTB di Bali Tak Kunjung Tuntas

di NTB, menurutnya akan mampu meredam kegelisahan diantara kader Golkar. “Selama ini masih belum ada kepengurusan yang disahkan, sehingga sangat terganggu, berpotensi terjadi perpecahan, kebingungan, perpecahan.

Sekarang dengan demikian, tentu akan menjadi solid kembali,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, pengurus DPD Partai Golkar NTB juga masih menunggu langkah selanjutnya dari DPP Partai Golkar. ‘’Kalau kita, di NTB, tentu menunggu perkembangan yang di pusat,’’ ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Hirsan Mahruf, saat dikonfirmasi mengenai perkembangan ini, Senin (23/3) kemarin.

Hirsan menegaskan, terbitnya surat keputusan pengesahan kepengurusan kubu Agung Laksono oleh Menkum HAM bisa dijadikan sebagai landasan oleh kubu Aburizal untuk mendaftarkan gugatan atas keputusan tersebut. Dengan adanya respons tersebut, maka pihaknya kini tinggal menunggu perkembangan lebih lanjut. (aan)

nin (23/3), mengungkapkan, selain satu pengembang rumah mewah di Lobar, pihaknya menerima laporan 59 pengembang lain di seluruh Indonesia.

Menurutnya, perusahaan tersebut dilaporkan, karena diduga melanggar komposisi pembangunan rumah mewah.

Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengembang wajib membangun rumah dengan komposisi, satu rumah mewah, dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana.

Bagi pihak yang melakukan pelanggaran, ujarnya, dikenakan dengan pidana penjara dua tahun atau denda Rp 20 miliar

untuk rumah susun dan denda Rp 5 miliar bagi pelanggar aturan rumah tapak.

Diakuinya, pihaknya masih terus melakukan penyelidikan dan masih mengumpulkan keterangan dari pihak terkait. Termasuk memperkuat data-data yang berhubungan dengan laporan tersebut. “Kami sedang tindaklanjuti laporan ini,’’ ujarnya.

Diketahui, Menteri Perumahan Rakyat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Djan Faridz telah melaporkan 60 pengembang properti ke Kejaksaan Agung. Laporan itu disampaikan 13 Juni 2014 lalu. Selain melaporkan ke Kejaksaan Agung, Menpera melaporkan pengembang tersebut ke Mabes Polri 17 Juni 2014 lalu. (her)

Gubernur Usulkan Penunjukan Wabup Jadi Plt Bupati Lobar Dari Hal. 1 Berdasarkan analisa atau kajian hukum mengenai hal itu, maka kepala daerah yang ditahan oleh pihak berwajib atau yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai kepala daerah. Wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah yang tata pelaksanaannya sesuai dengan PP. Karena telah ditahan oleh KPK, Bupati Lobar tidak lagi dapat melaksanakan tugas

dan wewenangnya sebagai Bupati. Namun, karena Peraturan pemerinah (PP) mengenai UU No. 23 Tahun 2014 itu belum diterbitkan. Menyikapi kekosongan hukum tersebut, maka Gubernur mengusulkan penunjukan Wabup Lobar sebagai Plt Bupati kepada Mendagri.

Sambil menunggu penunjukan Wabup Lobar sebagai Plt Bupati, roda pemerintahan di Gumi Patut Patuh Patju tetap dilaksanakan oleh Wabup.

Namun, kewenangannya masih belum bisa seperti Bupati sebelum keluarnya SK sebagai Plt Bupati Lobar. (nas)

Bupati Lobar Belum Tentukan Jumlah Pengacara Dari Hal. 1 Selain itu para saksi-saksi semuanya di daerah. Hal ini pula dibicarakan oleh pengacara nantinya. ‘’Persidangan kemungkinan di daerah, karena locunya di sini (daerah). Kalau sidang di Jakarta beratnya di KPK dan Pengadilan untuk menghadirkan saksi,’’ ujarnya.

Belum Bisa Jenguk Bupati Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si menyatakan bahwa dirinya belum bisa menjenguk Bupati di tahanan. Pasalnya, sesuai jadwal KPK , jadwal menjenguk tahanan baru ada hari Kamis mendatang.

Kendati belum bertemu Bupati Lobar, informasi yang diperoleh wabup bahwa secara umum kondisi Bupati

termasuk keluarga dalam keadaan baik. ‘’Saya belum bisa temui ( jenguk) Bupati karena KPK baru memperbolehkan menjengguk hari Kamis,’’ jelas Wabup yang saat dikonfirmasi via ponsel ia masih berada di Jakarta.

Lebih jauh dikatakan terkait dengan bantuan hokum dan Pemkab Lobar yang sempat diwacanakan sebelumnya.

Pemkan Lobar melalui Kabag Hukum masih mencari aturan, apakah ada celah yang mengatur perihal pemberian bantuan hukum oleh pemda.

Jika memungkinkan, hal ini katanya akan dikomunikasikan dan tentu atas persetujuan Bupati. Jika pun tidak memungkinkan ada celah untuk menyiapkan pengacara, Pemda akan mensuport melalui cara lain sesuai aturan yang berlaku. ( Her )

Selasa, 24 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

BELA SUNGKAWA LEE KUAN YEW - Warga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya Perdana Menteri Pertama Singapura Lee Kuan Yew dengan mendatangi Plaza Blok Tujuh Singapore General Hospital, Senin (23/3). Lee Kuan Yew meninggal Senin (22/3) dini hari karena sakit.

Lee Kuan Yew Meninggal Dunia Singapura Perdana Menteri pertama Singapura Lee Kuan Yew meninggal dunia pada Senin (23/3) di Singapore General Hospital pukul 3:18 pagi waktu setempat, demikian pemeritah Singapura, Senin.

Putra dari Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Lee Hsien Loong, dalam pernyataan tertulis seperti dikutip oleh AFP, Senin , mengatakan bahwa dia “sangat berduka mengumumkan kematian tuan Lee Kuan Yew, perdana menteri pendiri Singapura”.

Lee Kuan Yew meninggal dunia pada usia 91. Lee Kuan Yew telah dirawat di rumah sakit sejak 5 Februari karena menderita pneumonia parah.

Lee Kuan Yew terpilih menjadi perdana menteri pada 1959 dan kembali terpilih menjadi PM untuk ketujuh kalinya berturut-turut hingga mengundurkan diri pada November 1990.

Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan kematian ayahnya di laman Facebooknya yang kemudian dibanjiri oleh ucapan berbela sungkawa.

Semenatara, Partai Aksi Rakyat

Menkominfo Kesulitan Blokir Situs Konten Faham Radikalisme Bantul (Suara NTB) Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Rudiantara kesulitan memblokir situs-situs berisi konten faham radikalisme karena tidak mudah dicari melalui kata kunci dalam pencarian di media internet tersebut.

“Kalau berkaitan dengan situs-situs terorisme atau radikalisme itu tidak untuk komersil, sehingga susah ditemukan (situsnya),” kata Men-

teri usai berkunjung ke Balai Pengkajian, Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Yogyakarta, Senin (23/3).

Menurut dia, situs radikalisme memiliki perbedaan dengan situs berisi konten negatif seperti pornografi yang mudah diakses dan dicari melalui sebuah kata kunci, karena umumnya situs tersebut dikomersilkan.

Oleh sebab itu, kata Ment-

eri pemerintah langsung bisa melakukan pemblokiran begitu situs porno ditemukan, sementara untuk situs-situs radikalisme biasanya tidak komersil dan tersembunyi, sehingga tidak mudah dicari menggunakan kata kunci.

“Misalkan situsnya namanya abrakadabra, tapi isinya terorisme, jadi key word-nya (kata kunci) susah, kalau situs pornografi lebih mudah, misalnya dengan mengetik kata porn atau esek-esek,” kata Menteri.

Oleh sebab itu, Menteri Rudiantara mengimbau kepada masyarakat atau pengguna internet yang mengetahui infor-

masi situs yang berisi faham radikalisme tersebut untuk segera mengadukan kepada Kementerian Kominfo.

“Makanya saya mengharapkan masyarakat mengadukan ini (situs radikalisme), kita juga ada tempat untuk pengaduan konten melalui email aduankonten@mail.kominfo.co.id,” katanya.

Menurut Menteri, sejauh ini kementeriannya telah telah mendapatkan aduan cukup banyak terkait situs yang meresahkan masyarakat, setidaknya ada 30 situs yang telah ditutup, seperti video gerakan ISIS yang beredar beberapa waktu lalu. (ant/Bali Post)

(PAP) Singapura menyampaikan belasungkawa atas wafatnya bapak pendiri Singapura Lee Kuan Yew yang juga ayahanda Perdana Menteri dan Sekjen PAP Lee Hsien Loong, Senin dini hari.

“Lee Kuan Yew telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk Singapura. Jutaan warga Singapura bisa lebih sejahtera berkat dedikasi dan pengorbanannya,” kata Ketua PAP Khaw Boon Wan, dalam pernyataan mewakili Komite Eksekutif Sentral partai, dikutip StraitsTimes.com.

“Kita meratapi kematiannya, mari kita juga kembali mendedikasikan diri untuk membangun warisannya, untuk Partai dan Singapura”.

Perdana Menteri pertama Singapura Lee Yuan Yew meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Singapura pukul 3:18 pagi waktu setempat, Senin.

Lee Kuan Yew meninggal dunia pada usia 91 setelah dirawat di rumah sakit sejak 5 Februari karena menderita radang paru-paru akut.

Pada 1954, Lee bersama sekelompok rekan kelas menengah ber-

pendidikan Inggris membentuk Partai Aksi Rakyat (PAP) yang ingin membentuk pemerintahan sendiri Singapura yang terlepas dari kolonialisme Inggris.

Pada 1959, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura, menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura, David Saul Marshall.

Lee kembali terpilih menjadi PM untuk ketujuh kalinya berturut-turut pada 1963, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984 dan 1988, kemudian mundur pada November 1990 untuk menjabat Menteri Senior pada kabinet Goh Chok Tong.

Agustus 2004, tatkala Goh mundur dan digantikan oleh anak Lee, Lee Hsien Loong, Goh menjabat Menteri Senior, sedangkan Lee menjabat Menteri Penasihat.

Lee meninggalkan anak-anaknya, Perdana Menteri Lee Hsien Loong (63), Lee Hsien Yang (57), putrinya Dr Lee Wei Ling (60), menantunya Ho Ching (61), dan Lee Suet-Fern (56), tujuh cucu dan dua saudara kandung.

Sementara istrinya, Kwa Geok Choo, meninggal pada tahun 2010, pada usia 89. (ant/Bali Post)

Menkum HAM Sahkan Partai Golkar Pimpinan Agung Laksono Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM), Yasonna Hamonangan Laoly menerbitkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol pimpinan Agung Laksono. ‘’Benar, sudah dikeluarkan SK-nya pada pukul 10.00 WIB tadi,’’ kata Direktur Tata Negara Kemenkum HAM Tenan Sitepu saat dihubungi di Jakarta, Senin (23/3).

“Semua syarat sudah clear dan tanggal 17 Maret kami sudah menerima akta lalu pada Rabu, Kamis, dan Jumat (18-20 Maret) kami periksa dan sudah tidak ada masalah,” ungkap Tenan.

Ia pun mengaku bahwa SK sesungguhnya sudah selesai pada Jumat (20/3), namun belum diumumkan karena pada hari itu ada pelantikan sejum-

lah pejabat eselon satu di lingkungan Kemenkumham.

Berikut petikan SK Menkumham yang ditandatangani pada pagi ini.

Memutuskan: Pertama, mengesahkan permohonan perubahan AD/ ART serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar dengan kedudukan kantor tetap di Jalan Anggrek Nelly Murei, Jakarta.

Kedua, susunan kepengurusan tingkat pusat parpol terlampir.

Ketiga, keputusan mulai

(ant/Bali Post)

Yasonna Hamonangan Laoly berlaku pada tanggal ditetapkan.

SK tersebut ditembuskan ke Ketum Golkar: Agung Laksono dan Waketum Golkar: Priyo Budi, Agus Gumiwang dan Yorrys Raweyai. (ant/Bali Post)

Ideologi Radikal seperti Virus

Jusuf Kalla (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan ideologi radikal yang dibawa kelompok-kelompok teroris seperti Negara Islam Irak dan Suriah (Islamic State of Iraq and Syria/ ISIS) sama seperti virus.

“Ideologi yang berbahaya itu sama seperti virus, suka menyerang pada tubuh yang lemah,” kata Wakil Presiden saat membuka konferensi internasional tentang terorisme dan ISIS di Jakarta, Senin (23/3).

Ia menjelaskan analogi itu bisa dilihat di negara-negara yang sudah disasar

ISIS. “Oleh karena itu, ISIS ada pada setiap negara yang lemah,” tuturnya.

“Ideologi yang seperti virus itu, harus dihindari dari dunia ini, khususnya Indonesia, karena kita bukan negara lemah,” tambah dia.

Ia menjelaskan pula bahwa ISIS merupakan gerakan ekstrem yang paling cepat perkembangannya di Indonesia. Dalam tiga hingga empat tahun terakhir, menurut dia, anggota gerakan ISIS makin meningkat.

“Meningkatnya banyak anggota ISIS karena mereka ingin membangkitkan perjuangan negara Islam pada masa lalu, namun kurang tepat jika diaplikasikan pada zaman sekarang,” tuturnya. (ant/Bali Post)