SUARA NTB 24 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

RABU, 24 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 42 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Soal UN SMPLB Tertukar Mataram (Suara NTB) Hari kedua pelaksanaan Ujian Nasional SMP/MTs dan SMPLB di NTB secara umum berjalan lancar. Namun di SLB Praya Lombok Tengah (Loteng), soal ujian untuk siswa tuna netra sempat tertukar dengan sekolah lain. Hal ini mengakibatkan penyelengga-

raan UN molor hingga 30 menit.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Hariadi Widiatmoko Selasa (23/4).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/bul)

MEMANCING- Ratusan warga terlihat memancing ikan di sebuah sungai di wilayah Masbagik, Lombok Timur (Lotim). Memancing ikan beramai-ramai ini , selain menjadi hiburan warga setempat juga sekaligus mencari ikan untuk lauk tambahan karena sebelumnya sedikitnya tiga kuintal ikan segar dilepas di sungai itu oleh pasangan calon yang maju dalam Pilkada NTB.

Pengerusakan Kantor Golkar Dompu

Polisi Bidik Lebih dari Satu Tersangka

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Tergantung BPK

Darius AK

KEBERHASILAN Pemprov NTB meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2012 lalu adalah sebuah prestasi yang harus dipertahankan. Jika pemerintah daerah tidak serius mengelola laporan keuangan hingga masalah aset, harapan mempertahankan WTP di tahun 2013 mungkin tinggal harapan.

Bersambung ke hal 5

Dompu (Suara NTB) Kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu oleh massa pendukung M Ali Hanafiah yang kecewa karena tidak lolos menjadi calon legislatif (caleg) dari Partai Golkar masih didalami polisi. Penyidik Polres Dompu masih memeriksa saksi-saksi untuk menetapkan tersangka dalam kasus pengerusakan kantor tersebut. Mencermati aksi pengerusakan yang melibatkan massa, polisi akan membidik lebih dari satu tersangka.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A kepada Suara NTB di kediamannya, Selasa (23/4) kemarin, mengatakan, kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar Dompu yang diduga dilakukan massa pendukung M Ali Hanafiah yang kecewa lantaran tidak diloloskan menjadi caleg Partai Golkar, pihaknya tidak bisa serta merta

menetapkannya sebagai tersangka. Karena dibutuhkan keterangan saksi-saksi dan itulah yang sedang didalami. “Sampai saat ini kami masih mendalami keterangan saksi,” katanya.

Namun Dody menerangkan, kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar ini dipastikan akan lebih dari satu tersangka.

Bersambung ke hal 5

Kader Golkar Diminta Menahan Diri KADER Partai Golkar di Dompu diminta untuk tidak mudah terpancing emosi akibat insiden pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar Dompu. Insiden ini diharapkan bisa diselesaikan dengan baik antara kubu M. Ali Hanafiah dan kubu Ketua DPD Golkar Dompu.

Demikian ditegaskan oleh Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, H. Wahidin H. M. Noer, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB Selasa (23/4) terkait insiden tersebut. ‘’Saya hanya bisa meminta agar masing – masing pihak menahan diri. Karena aksi apapun yang dilakukan dengan emosional hanya akan merugikan kedua belah pihak,” tegas Wahidin.

Menurutnya, hingga kemarin belum ada sikap resmi dari DPD Partai Golkar NTB terkait insiden tersebut. Ia berharap penyelesaian persoalan ini bisa dilokalisir alias disele-

saikan sendiri oleh pihak DPD Partai Golkar Dompu. Wahidin meyakini, Ketua DPD Partai Golkar, Drs. Syafrin AM, MAP mampu mencari jalan keluar dari persoalan ini.

Wahidin juga meminta agar kedua belah pihak tetap menahan diri dan tidak lagi ada insiden lanjutan. Sebab, jika terjadi insiden lanjutan, tidak hanya kondusivitas internal Partai Golkar yang akan terusik. Lebih jauh lagi, konflik tersebut juga bisa mengancam stabilitas Dompu dan NTB pada umumnya. “Karena itu, alangkah eloknya jika persoalan ini dicarikan jalan keluarnya dengan cara baik – baik,” tegasnya.

Politisi DPRD NTB asal Daerah Pemilihan Dompu, Bima dan Kota Bima ini menegaskan bahwa saat ini Partai Golkar tengah membutuhkan soliditas di internal kadernya.

Bersambung ke hal 5

Jelang Pilkada NTB

KPU Pastikan H-7 Logistik Sampai di Kabupaten/Kota Mataram (Suara NTB) KPU NTB memastikan semua logistik Pilkada sudah sampai di kabupaten/kota pada H-7 pelaksanaan Pilkada pada tanggal 13 Mei 2013

mendatang. Logistik Pilkada seperti surat suara ditargetkan paling lambat tanggal 3 Mei 2013 sudah ada di kabupaten/kota.

“Logistik Pilkada mudah-mudah-

an dan Insya Allah lancar. Surat suara paling lambat tanggal 3 Mei sudah di kabupaten/kota, kebutuhan logistik lain dalam proses cetak dan pengadaan. Target semuanya H-7

sudah di kabupaten/kota,”kata Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (23/4).

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Bentuk Satgas Keamanan SEJAK tiga tahun terakhir, Kelurahan Banjar membentuk satgas keamanan. Hal ini dilakukan dalam rangka menekan angka kriminalitas di lingkungan sekitar Kelurahan Banjar.

Lurah Banjar Muzakkir Walad Selasa (23/4) kemarin menyebutkan, seluruh Satgas keamanan yang ada di wilayahnya berbeda dengan petugas keamanan lain karena telah terorganisir di bawah lembaga adat setempat. Terutama untuk bertugas menjaga keamanan lingkungan dan turut serta berpartisipasi (Suara NTB/nia) Muzakkir Walad dalam setiap event yang digelar di Kelurahan Banjar.

“Tugas Satgas lingkungan ini selain bertugas mengamankan lingkungan, juga turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan di sana,” terangnya. Dalam berbagai kegiatan termasuk kegiatan sosial kemasyarakatan, pihak kelurahan kerap melibatkan petugas satgas kemanan untuk ikut serta dalam rangka mensukseskan beberapa program Pemkot Mataram yang menyasar kelurahannya. Termasuk dalam mengamankan kebersihan kali, dalam program kali bersih yang dilakukan di sepanjang Sungai Jangkuk Mataram.

Muzakkir menambahkan, keberadaan Satgas keamanan diakui sangat membantu tugas dan tanggungjawab kelurahan, terutama yang menyangkut keamanan di tiga wilayah yaitu Lingkungan Banjar, Lingkungan Selaparang dan Lingkungan Sintung. Terbukti sejak dibentuknya satgas ini, kondisi kemanana di wilayah ini semakin aman. (nia)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Ganti Kepala SKPD yang Capaiannya Dibawah 75 Persen Mataram (Suara NTB) – Anggota Pansus LKPJ, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., menyarankan kepada Walikota Mataram supaya mengganti pimpinan SKPD yang capaiannya di bawah 75 persen. Sebab, dengan dengan capaian dibawah 75 persen menunjukkan lemahnya kinerja pimpinan SKPD bersangkutan.

Kepada Suara NTB di selasela pemanggilan 15 SKPD yang tak mencapai di DPRD Kota Mataram, politisi PPP ini menyatakan, sebagai gantinya, tidak ada salahnya kalau Walikota Mataram melelang jabatan-jabatan yang pada tahun 2012 lalu capaiannya dibawah 75 persen. ‘’Siapa yang sanggup mendongkrak capaian itu, itulah yang diberi kesempatan,’’ tegasnya.

Sementara itu, pantauan Suara NTB di DPRD Kota Mataram, beragam ekspresi

pimpinan SKPD menghadapi panggilan yang dilayangkan Pansus LKPJ. Ada yang memboyong semua Kepala Bidangnya, adapula yang ketar-ketir.

Seperti Kepala Dinas Koperindag Kota Mataram, wartan, SH. Ia bolak balik menelpon anak buahnya menanyakan data capaian anggaran belanja di dinas yang dipimpinnya.

Ia bahkan terlihat naik pitam. Dengan nada tinggi ia meminta anak buahnya secepatnya menyusulnya ke DPRD Kota Mataram sekaligus

membawa data yang dimintanya. Didalam ruang sidang, Pansus mulai menanyakan alasan masing-masing SKPD mengapa realisasi belanjanya tidak mencapai target. Jawaban-jawaban dari tiap SKPD nantinya akan menjadi bahan bagi Pansus LKPJ untuk memberi catatan strategis terhadap LKPJ Walikota. ‘’Kita tidak mau catatan ini hanya lip service saja,’’ ujar Ketua Pansus LKPJ, H. AB. Taufikurahman.

Kepala Dinas PU Kota

Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura yang mendapat kesempatan pertama mengaku tidak membawa data. Na-

mun secara umum, katanya realisasi belanja di dinas yang dipimpinnya mencapai 92 persen lebih. (fit)

Kasus Narkoba

Sembilan Tersangka, BB Senilai Rp 230 Juta Disita

Kerja Dua Kali SETELAH berkali-kali ditunda, Ujian Nasional (UN) NTB untuk jurusan bahasa kembali ditunda hingga tanggal 29 April – 2 Mei 2013 mendatang.

Penundaan ini dianggap memberatkan terutama untuk panitia pengawas dan sekolah penyelenggara ujian. Mereka harus rela bekerja dua kali, untuk mendukung pelaksanaan UN tetap terselenggara.

“Kita terpaksa bekerja dua kali, disitulah beratnya bagi kami di sub rayon 8,” terang Kepala MAN 2 Mataram H. Mahrup S.Ag, M.Pd. Menurut Mahrup, penun(Suara NTB/ nia) daan jadwal ujian jurusan baH. Mahrup hasa ini juga terjadi di MAN 2 Mataram. Karena meski MAN 2 tidak memiliki jurusan bahasa, namun ada tiga sekolah menggabung yang melaksanakan ujian di tempatnya. Dua diantaranya adalah MA Nurul Iman dan MA Plus Mataram, yang terpaksa baru menggelar ujian Senin (29/4) mendatang.

Tahun ini ada 302 siswa MAN 2 Mataram yang ikut serta dalam pelaksanaan ujian. Menurut Mahrup hampir tidak ada masalah pada pelaksanaan UN hari pertama kemarin. Menurutnya, sekolah hanya terkena imbas sekolah lain yang belum memperoleh soal.

Sementara di hari kedua pelaksanaan UN kemarin, justru pihaknya melaporkan adanya kelebihan soal ujian.

Meski carut-marut di beberapa sekolah, Mahrup berharap siswanya bisa sukses dalam pelaksanaan UN tahun ini. Selain sukses dalam tingkat kelulusan, sekolah juga berharap siswanya sukses dalam memperoleh nilai tinggi. (nia)

(Suara NTB/fit)

JELASKAN - Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura menjelaskan soal capaian di dinas yang dipimpinnya.

(Suara NTB/ars)

TEBANG POHON - Dinas Pertamanan Kota Mataram menebang pohon-pohon berusia tua di sekitar Jalan Pejanggik dan Jalan Bung Hatta.

Gusti Ngurah Ayu Ratu Mundur dari DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Gusti Ngurah Ayu Ratu, SPd., mundur dari kursi DPRD Kota Mataram. Terhitung sejak Senin (22/4), anggota Komisi II DPRD Kota Mataram telah melayangkan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada DPRD Kota Mataram.

Mundurnya salah satu legislator perempuan ini, lantaran yang bersangkutan nyaleg kembali lewat parpol lain.

Ketua DPC PKPB Kota Mataram, H. AB. Taufikurahman kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, mengatakan, surat pengunduran diri Gusti Ngurah Ayu Ratu, sudah masuk ke DPRD Kota Mataram. ‘’Itu sudah disampaikan dan sudah saya tandatangani kata pak ketua (Ketua DPRD Kota Mataram, red) barusan ini,’’ terangnya. Namun demikian, untuk proses selanjutnya akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada KPU Kota Mataram.

Karena, sambung Taufikurahman, mekanisme pergantian

(Suara NTB/fit)

Gusti Ngurah Ayu Ratu

anggota Dewan, baik karena alasan mengundurkan diri, meninggal dunia atau ditarik oleh partai, ada mekanismenya tersendiri. Sayangnya, sampai saat ini DPC PKPB belum menerima surat serupa yang disampaikan Gusti Ngurah Ayu Ratu kepada DPRD Kota Mataram. ‘’Sehingga langkah yang diambil oleh partai, dasar apa

kami akan melakukan langkah itu,’’ tandasnya.

Kecuali, dari pimpinan Dewan memberikan surat tersebut kepada DPC PKPB Kota Mataram, sehingga bisa dijadikan dasar bagi PKPB untuk segera bersikap. PKPB, sambung Taufikurahman, menghormati hak demokrasi Gusti Ngurah Ayu Ratu yang akhirnya nyaleg lewat Partai Golkar. Walaupun sebetulnya dari DPP PKPB menginstruksikan anggotanya bergabung ke PKPI. ‘’Tapi hak politik seseorang tidak bisa kita larang, mungkin lebih nyaman di tempat yang baru,’’ ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini yang dihubungi Suara NTB mengaku sudah ada satu orang anggota DPRD Kota Mataram yang mengundurkan diri karena mencalonkan diri kembali melalui partai lain.

Namun ia tidak bersedia menyebutkan nama anggota Dewan yang mengundurkan diri tersebut. (fit)

Kembangkan THR Loang Baloq

MMS akan Bangun Hotel Berlantai 11 Mataram (Suara NTB) – PT Mas Murni Sejahtera akan membangun hotel berlantai 11 sebagai bagian dari pengembangan THR (Taman Hiburan Rakyat) Loang Baloq yang telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Mataram. Selain hotel, Grup Helindo ini juga akan membangun mall berlantai III. Demikian disampaikan Direktur PT.MMS, Ir. Agung Laksamana dalam presentasi desain pengembangan THR Loang Baloq di ruang rapat Sekda Kota Mataram Selasa (23/4) kemarin.

Presentasi itu dihadiri Sekda Kota Mataram HL Makmur Said, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan H Effendi EKo Saswito, Asisten III Administrasi Umum Makmun, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram Ida Bagus Jayanta, sejumlah kepala SKPD, camat, lurah dan Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram Sahram, ST. MMS menamain desain tersebutMataramEcowalkLoangBaloq.

Pembangunannya akan dilakukan dalam tiga tahap. Tahap pertama dilakukan pembangunan hotel, tahap kedua pembangunan mall sertatahapketigapenataanruangpublik yang akan dilakukan setelah mengantongi izin dari Pemkot Mataram. Untuk hotel, MMS akan membangunnya di atas lahan yang telah mereka bebaskan. Hotel berlantai11inirencananyaakandibangun diatas lahan seluas 14.947 meter persegi. Hotel ini berkapasitas 180 kamar dan lahan parkir seluas 2.940 meter persegi.

‘’Mall yang dibangun berlantai tiga dengan luas area 27.300 meter persegi.Lahanparkirnyasajaseluas 12.380 meter persegi. Di dalamnya akan tersedia supermarket, departemen store, cinema dan game center,’’ terang Agung. Pembangunan hotel ditargetkan rampung pada tahun 2015 mendatang, sedangkan mall tahun 2016. Karenanya, Agung mengharapkan dukungan dari Pemkot Mataram dan DPRD Kota Mataram sehingga seluruh pengerjaan proyek bisa berjalan sesuai rencana.

MMS juga merencanakan membangun function room seluas 1.230 meter persegi yang mampu menampung hingga 1.300 orang. Khusus area taman yang sudah ada seluas 1,5 hektar, menurut dia, perlu dibenahi. Misalnya jogging track membutuhkan penataan agar lebih menarik untuk dikunjungi masyarakat.

Agung menargetkan, dalam enam bulan ke depan desain bisa difinalisasi. Selanjutnya dilakukan penuntasan dalam hal administrasi serta penyelesaian gambar dari sisi teknis. Sementara pengerjaan fisik direncanakan bisa dimulai bulan Oktober mendatang.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram HL Makmur Said mengatakan, finalisasi desain akan segera dilanjutkan dengan tahapan sosialisasi bersama seluruh SKPD terkait, didukung keterlibatan para Camat dan Lurah.

Sekda berjanji, bersamaan dengan proses sosialisasi, segala perizinan juga sudah disiapkan. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pihak Sat Narkoba Polres Mataram setidaknya berhasil mengungkap sembilan kasus narkoba selama Januari - April 2013. Dari jumlah kasus itu, ditangkap sembilan tersangka.

Dari tangan para tersangka, diamankan barang bukti jenis ganja, sabu sabu dan ekstasi senilai Rp 230 juta lebih.

Rincian dari data jumlah tersangka itu, BB yang diamankan diantaranya 45,89 Kg ganja. Sementara sabu sabu seberat 41, 84 gram. Sedangkan ekstasi mencapai 10 butir. “Kalau ditotal dengan uang, saya taksir nilai barang bukti senilai Rp 230 juta lebih,” kata Kasat Narkoba Polres Mataram, Iptu Revin Manggala Putra, kepada wartawan, Selasa (23/ 4). Sedangkan dari sembilan tersangka itu, tujuh laki-laki dan dua perempuan. Semua tersangka sudah ditahan di Mapolres Mat-

aram, salah satu diantaranya seorang PNS Lobar.

Sedangkan jika dirinci dari perbuatannya, dua diantara tersangka adalah pengedar. “Yakni satu orang pengedar ganja, satu orang pengedar sabu sabu. Satu orang kurir, selebihnya pemakai,” sebut Revin. Adakah diantara pelaku yang belum tertangkap?

Diakui mantan Kapolsek Gunung Sari ini, dari 9 kasus itu ada DPO, yang sedang diburu.

Pengejaran masih dilakukan dan menjadi skala prioritas, karena ada diantaranya yang menjadi bandar ganja besar, yakni kasus penangkapan Sahlan di Dasan Agung dengan berat ganja 45,7 kg. “Intinya masih ada lah yang kami DPO. Sementara ini intensitas pencarian dikurangi, karena pertimbangan anggota operasional mendapat tugas untuk penjagaan Pemilu,” terangnya. (ars)

Eksekutif Diminta Beberkan Ruas Jalan yang Dibiayai dari Pinjaman di PIP Mataram (Suara NTB) Pansus Pinjaman daerah nampaknya tidak mau kecele lagi.

Setelah sebelumnya Pansus yang diketuai Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kecele saat melakukan konsultasi ke PIP soal pinjaman Rp 60 miliar yang dilakukan Pemkot Mataram untuk mendanai perbaikan jalan lingkungan seKota Mataram. Pansus Pinjaman Daerah belum akan mengeluarkan rekomendasi yang menjadi dasar pengakuan utang Pemkot Mataram kepada PIP, sebelum Pemkot Mataram membereskan semua syarat yang dibutuhkan untuk melakukan pinjaman.

Eksekutif diminta membeberkan ruas jalan mana saja yang nantinya akan dibiayai dari pinjaman di PIP (Pusat Investasi Pemerintah).Permintaaninidisampaikan anggota Pansus Pinjaman Daerah Sahram,ST.,saatrapatPansusPinjaman Daerah di DPRD Kota Mataram, Selasa (23/4) kemarin.

Selain itu, politisi PAN ini juga mengatakan,seyogiyanyaposisipinjaman harus jelas sebelum membahas perda pinjaman daerah lebih jauh. Karena, lanjut dia, sebagaimanahasilkonsultasidenganpihakPIP beberapa waktu lalu bahwa pinjaman Rp 60 miliar oleh Pemkot Mataram membutuhkan persetuan DPRD Kota Mataram bukan persetujuanpimpinanDPRDKotaMataram. ‘’Perda ini hanya untuk menjamin ketersediaan anggaran pem-

bayarandalamAPBD,tidakmelampaui masa jabatan walikota yang sekarang,’’terangnya.

Selama ini, pengakuan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., kalau Pemkot mataram sudah mengajukan surat ke PIP terkait rencana pinjaman itu, baru sebatas pernyataan di media massa. Sementara, lanjut Sahram, kepada Pansus pinjaman daerah, hal tersebut belum pernah disampaikan.

Kalau pinjaman itu sudah jelas, barulah Pansus merekomendasikan kepada DPRD Kota mataram untuk menerbitkan keputusan DPRDKotaMataram.Menurutdia, halinimemangtidakberkaitandengan Silpa. Namun demikian posisi keuangan Pemkot Mataram harus diperjelas. ‘’Kalau Silpa mampu membiayai, saya kira pinjaman ini tidakperlu,’’pungkasnya.

Anggota Pansus Pinjaman Daerah lainnya, I Gusti Winantara menambahkan persetujuan Dewan diperlukan manakala syarat untuk melakukan pinjaman kepada PIP sudah dipenuhi oleh Pemkot Mataram. Pansus sepakat untuk memanggil eksekutif untuk mengklarifikasi sejauh mana rencana peminjaman itu telah berjalan. Ketua Pansus Pinjaman Daerah, Husni Thamrin kepada Suara NTB menilai eksekutif terlalu maju. ‘’Pinjaman belum diajukan, tahu-tahu sudah pergi konsultasi,’’ ucapnya. (fit)

Lagi, Polres Mataram Sita Miras Tradisional Mataram (Suara NTB) Berbagai momen penting yang berlangsung di Mataram, terus diberi jaminan keamanan oleh pihak kepolisian. Selain penjagaan terbuka, salah satu langkah antisipasi, dengan menyita miras tradisonal jenis tuak dari berbagai tempat.

Kasat Narkoba Polres Mataram, Iptu Revin Manggala Putra, SIK menyebut, intensitas operasi penyitaan miras tradisional terus ditingkatkan menjelang Pilgub yang sedang dihelat. Ada kekhawatiran, peredaran miras yang luas, justru akan membawa dampak ancaman gangguan Kamtibmas ketika Pemilukada berlangsung.

“Maka dari itu, penyitaan kami lakutan sejak sepekan kemarin. Hasilnya, ada puluhan botol dan jeriken yang kita amankan dan sudah ditampung di penampungan khusus untuk dimusnahkan,” kata Revin kepada wartawan, Selasa (23/4). Se-

lain Sat Narkoba, miras itu juga disita oleh sejumlah Polsek dari berbagai lokasi penjualan dan pendistribusian.

Dia menyebut, jumlah miras yang disita sebelumnya, rinciannya 20 botol disita oleh pihaknya, 9 jeriken oleh Polsek Narmada, 12 jeriken oleh Polsek Lingsar, 36 jeriken disita oleh Polsek Cakranegara, sementara Polsek ampenan mencapai 24 Jeriken.

Alasan penyitaan itu, sebagaimana yang selalu disampaikan pihaknya, karena kadar alcohol tuak jauh lebih tinggi dari miras pabrikan yangs udah memiliki izin. Selain itu, peredaran miras tradisonal ini sudah massif dan illegal sudah cukup lama. Hanya saja, tak ada efek jera kepada penjual dan pendistribusi tuak, karena produk hukum berupa Perda Miras yang belum dirancang oleh Pemerintah Kota Mataram. (ars)

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Lagi, Pemda KLU Minta Lahan GTI Tanjung (Suara NTB) Untuk ke sekian kalinya, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyuarakan permintaan untuk diserahi tanggung jawab penyelesaian lahan telantar di Gili Air, yang dikelola PT. Gili Trawangan Indah (GTI). Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, merasa optimis mampu menyelesaikan tanah GTI yang kini sudah dikuasai oleh warga.

“Tanah GTI seluas 65 hektar itu kita minta ke provinsi supaya diserahkan ke KLU. Bagaimana cara menyelesaikannya, itu rahasia,” ujar Djohan yang juga mantan Kepala Biro Umum Setda NTB ini setengah berkelakar.

Kepada wartawan, Selasa (23/4), Bupati meyakini dengan karakter masyarakat KLU yang berbeda dengan daerah lain, menjadi jaminan dapat terhindarnya potensi konflik di lahan telantar. Pengalaman yang sudah diselesaikan dari keberadaan lahan PT. WAH di Gili Trawangan, Pemda KLU dapat menyelesaikannya, meski ada riakriak penolakan sejumlah warga yang sudah lama berdiam di lahan investasi tersebut.

Djohan Sjamsu menjelaskan, lahan GTI saat ini sudah didiami oleh warga lokal. Dari 65 hektar itu, dua per tiga lahan sudah dimasuki masyarakat. Jika dibiarkan berlarut, ia pun khawatir lahan ini potensial konflik seperti yang berlaku di Gili Trawangan maupun lahan investasi lainnya di NTB. “Di Rempek juga ada 130 hektar lahan investasi yang tidak juga digarap. Saya sempat bertemu dengan investornya, dan saya katakan, kalau rakyat sudah masuk, saya tidak berani tanggung jawab,” katanya memancing investor.

Kembali ke persoalan GTI, Djohan juga meminta agar Pemprov NTB segera menyelesaikan penelantaran lahan ini. Lebih cepat penanganannya, minimal akan memberikan kepastian kepada masyarakat yang telanjur memasuki areal dimaksud, sehingga tidak menjadi masalah berat dalam jangka panjang. (ari)

Penempatan Penyuluh Bakal Ditata Ulang Praya (Suara NTB) Kinerja para penyuluh yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini diakui masih belum maksimal.

Salah satu penyebabnya, ialah belum meratanya penyebaran dan penempatan para penyuluh.

Demikian disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh (BKPP) Loteng, L. Iskdandar, S.P., Selasa (23/4) kemarin.

Belum meratanya penyuluh, lanjut Iskandar, karena ada daerah yang jumlah penyuluhnya lebih dari satu. Sementara ada daerah yang belum memiliki penyuluh sama sekali.

Padahal kalau dilihat dari jumlah tenaga penyuluh yang ada, sebenarnya sudah memadai. Jika dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Loteng.

Saat ini jumlah penyuluh di Loteng sebanyak 158 orang untuk yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Ditambah 98 penyuluh dari tenaga honor. Itu belum termasuk penyuluh swadaya di masing-masing kelompok pertanian sebanyak 36 orang serta penyuluh swasta dari sejumlah perusahaan pertanian sebanyak 50 orang.

“Kalau dari segi jumlah, penyuluh yang kini miliki sudah cukup memadai. Tinggal sekarang pemerataan yang belum ada,” jelasnya. Untuk itu, mulai tahun ini pihaknya tengah menyusun ulang penempatan para penyuluh di masing-masing desa dan kecamatan. Dengan mempertimbangkan luas wilayah kerja serta daerah asal penyuluh sendiri.

Adanya pemerataan penempatan penyuluh ini, lanjut Iskandar, diharapkan kinerja penyuluh bisa lebih maksimal lagi, sehingga mampu memperbaiki target produksi di berbagai sektor, baik itu pertanian, peternakan maupun kelautan. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Balita Lahir Tanpa Anus

Tak Punya Biaya Operasi, Tinggal di Gubuk Reot Made Rangga Aditya (8 bulan) tampak riang, lincah dan aktif.Tubuhnya yang mungil tak henti-hentinya bergerak seperti layaknya balita normal lain. Sesekali ia tersenyum melihat wartawan yang mengajak ia bermain.

TAK tampak ia merasa sakit, walaupun sebenarnya di balik keceriaan dan kelincahannya itu, balita dari pasangan Wayan Sueja dan Nengah Murti ini harus menanggung penyakit. Rangga harus rela perutnya dilubangi untuk menjadi saluran buang air besar, karena semenjak dilahirkan ia tak punya anus untuk buang air besar.

Yang lebih membuat miris, orang tua Rangga tak punya biaya untuk operasi balitanya.

Karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kadang mereka kelimpungan dan tak jarang mereka bisa makan dari belas kasihan tetangga.

Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, tempat tinggal di gubuk reot dan masih numpang di rumah tetangga.

Ditemani tetangga, Nengah Murti menggendong balitanya, sambil membeberkan kondisi yang ia alami. Raut sedih terpancar dari wajah ibu dua anak ini. “Anak saya ini tidak punya anus sejak lahir, tapi ditahu tak punya anus setelah dua hari di rumah. Tidak ada pemberitahuan apa-apa dari bidan yang

menangani waktu melahirkan,” tuturnya di kediamannya di Dusun Gubuk Bali Desa Jembatan Gantung, Selasa (23/4).

Diakuinya, tanggal 25 September 2012 lalu balitanya lahir dengan bantuan bidan di Jembatan Kembar. Kondisi fisik bayinya normal, tidak ada tanda-tanda abnormal. Namun belakangan, setelah dua hari dibawa pulang ke rumah sang bayi setiap kali mengerang dan menangis seperti menahan sakit. Perutnya pun tampak kembung, tak seperti perut normal.

Ia dan suaminya pun curiga, karena khawatir terjadi apa-apa lalu dibawa ke bidan lagi. Setelah diperiksa, ternyata bayinya tak punya lubang pembuangan air besar (anus), mengetahui hal itu ia pun meminta agar ditangani. Selama melahirkan dan dirujuk di puskesmas, ia tak dibebani biaya apapun.

Berbekal surat rujukan dari bidan setempat, iapun merujuk bayinya ke rumah sakit tripat.

Di Rumah Sakit Tripat, balitanya hanya dirawat satu hari saja. Karena alasan tak punya peralatan, pihak rumah sakit

(Suara NTB/her)

TAK PUNYA ANUS - Terlihat perban di perut Angga yang dilubangi untuk saluran buang air besar, karena sejak lahir tak punya anus. kemudian merujuknya ke Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB. Waktu itu seingatnya, jam 12 malam ia membawa bayinya ke RSUP. “Lalu pagi hari jumatnya langsung dioperasi,”ujarnya.

Setelah bayinya dioperasi, lalu dibawa pulang. Selama di rumah ia hanya merawat anaknya seadanya, makanan bayinya pun seadanya untuk mengisi pe-

rut. Karena tak punya biaya ia hanya baru dua kali mengontrol bayinya ke rumah sakit, kartu miskin yang dijadikan jaminan untuk berobat gratis ditolak pihak rumah sakit, karena kartu itu hanya bisa digunakan untuk penanganan pasien bukan untuk keperluan kontrol.

Belum lagi, ia haruss memikirkan biaya untuk operasi anus bayinya agar normal

seperti biasa mencapai Rp 12 juta. Jumlah ini bagi keluarga tak mampu sepertinya sangat besar, mengingat suaminya menganggur dan ia hanya sebagai pedagang sayur keliling yang hanya bisa memperoleh untung Rp 10 ribu sampai Rp 15 ribu sehari. Itupun jika sayurnya laku semua, jika sepi ia tak memperoleh uang sepeser pun. (her)

Dipersulit,Warga Miskin di Lobar Membuat Akte Kelahiran Giri Menang (Suara NTB) Lagi-lagi masalah sosial menjadi kendala warga untuk memperoleh pelayanan optimal di Lombok Barat (Lobar). Ratusan warga di Desa Jagaraga tak bisa membuat akte kelahiran, karena tak punya biaya. Pasalnya untuk membuat akte kelahiran itu. Dibebankan biaya yang lumayan besar untuk ukuran warga tak mampu, yakni di atas Rp 300 ribu sampai Rp 500 ribu. Hal ini pun menjadi keluhan warga setempat agar diperhatikan oleh pemerintah.

Saridin, pengurus Dusun Bremi Desa Jagaraga, mengaku, ratusan warga sudah mengusulkan membuat akte kelahiran anak-anaknya. Namun hingga kini belum terealisasi, karena kendala biaya. Pemerintah, katanya, membebankan biaya besar, sehingga warga tak mampu membayarnya. Berkali-kali

meminta keringanan biaya dengan alasan warga yang mengusulkan berasal dari keluarga tak mampu namun tak direspons. ''Akibatnya, ratusan anak-anak itu tak bisa melanjutkan sekolah ke SMP, karena ditolak dengan alasan akte kelahiran tidak ada,'' ujarnya, Selasa (23/4).

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Lobar, H. Zulkarnaen, mengatakan, khusus untuk pembuatan akte bagi warga tak mampu pihaknya sudah berupaya membantu melalui program Prodio. Program ini menyasar warga tak mampu. Di mana, pihak pengadilan lang-

sung ke daerah dan melakukan sidang khusus bagi pembuatan akte bagi anak di atas umur 1 tahun. Namun biaya dan persyaratannya tidak berubah, kecuali dibantu pendekatan pelayanan.

Selain itu pihaknya juga sudah bersurat ke DPR RI dan Mahkamah Agung untuk mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Persyaratan Pembuatan Akte, khususnya pasal terkait persyaratan harus melalui pengadilan.

Pihaknya tidak menampik, jika pemalsuan akte kelahiran di Lobar marak. Pemalsuan ini diduga dipicu tingginya biaya ad-

ministrasi dan rumitnya birokrasi yang ditempuh. Akibatnya, masyarakat mengambil jalan pintas, melalui pemalsuan akte kelahiran. Pemalsuan akte kelahiran itu dilakukan berbagai modus. Ada pemalsuan tantangan kepala dinas, nomor seri, dan nama kepala dinas sendiri.

Sejauh ini pihaknya mencatat sekitar lima kasus pemalsuan, termasuk empat temuan Polda dan Imigrasi di Jakarta yang tidak terdata di Lobar.

Fakta ini menjadi tugas pihaknya untuk berusaha memberikan pelayanan maksimal pada masyarakat, sehingga tidak ada lagi kasus pemalsuan. (her)

Warga Suwangi Blokir Jalan Kawasan Proyek Dam Pandandure Selong (Suara NTB) Sejumlah perwakilan warga Desa Suwangi Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang terkena imbas mega proyek Dam Pandandure, Selasa (23/4) kemarin kembali melayangkan protes. Aksi protes dilakukan dengan memblokir jalan keluar masuk kawasan proyek.

Muhammad Rais, salah satu warga mengaku sengaja memblokir jalan dengan meminjam alat berat dari kontraktor untuk mengangkat batu-batu besar ke tengah jalan. Ia mengatakan, terhitung sejak tahun 1996 silam, warga Suwangi menunggu janji pemerintah untuk pembebasan lahan. Namun hingga sekarang tidak kunjung terealisasi.

Sementara hari Selasa (23/4), ujarnya, pembayaran ganti rugi masjid dengan kisaran Rp 170-190 juta itu sudah dicairkan pemerintah.

Faktanya setelah dilakukan pengecekan, tidak ada sepeser pun dana pembebasan lahan masjid dan bangunan

itu ditransfer. Sementara, masjid sudah digusur oleh kontraktor.

Sebelumnya, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Lotim, H. Najamudin menyampaikan tahun 2013 ini Pemkab Lotim sendiri sudah merealisasikan anggaran sebesar Rp 7,5 miliar dari APBD Lotim. Sisanya menunggu realisasi dari sharing anggaran Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 5 miliar.

Diakuinya, masih ada ratusan unit bangunan milik warga dan fasilitas umum yang belum tuntas pembayarannya. Yakni dari 636 unit total bangunan, hanya 193 unit yang sudah dibebaskan. Sisanya sebanyak 443 unit siap akan dituntaskan tahun 2013 ini. Sedangkan untuk lahan, dari 430 hektar (ha) total lahan masih tersisa hanya 8 ha.

Sementara itu, humas kontraktor Dam Pandandure PT Waskita dan Brantas, Lalu Muhammad Haris mengatakan terjadinya pemblokiran jalan ini sangat merugikan kontraktor. Pasalnya, sejumlah kegiatan

pembangunan terganggu.

Melihat aksi warga melakukan pemblokiran, pihak kontraktor ini mengaku sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Akibat pemblokiran jelas menunda sejumlah proyek. Ia pun meminta pemerintah segera bersikap. “Kalau pemda tidak bergerak cepat, jelas ini akan menyebabkan proses penyelesaikan proyek tertunda,” ungkapnya.

Sementara itu, pemerintah pusat terus mendesak kontraktor segera menuntaskan pembangunan. Tahun 2014 mendatang, areal genangan sudah harus rampung. Melihat emosi warga, diakui sudah cukup bosan dengan janji-janji pemerintah.

Pengerjaan proyek Dam Pandandure saat ini masih dalam proses pegerukan areal-areal yang akan digenangi air. Bendungan terbesar di Lotim yang dihajatkan akan mengairi 10 ribu hektar lebih lahan pertanian kawasan Lotim bagian selatan yang saat ini masih krisis air. (rus)

Suksesi Lobar (3)

Ridwan Hidayat Hindari ”Black Campaign” Asisten I (Tata Praja dan Aparatur) Setda NTB, Drs. H. Ridwan Hidayat mengaku siap bersaing dalam Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) 23 September mendatang. Sesuai dengan hasil survei dan dorongan kuat dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, politisi dan elemen masyarakat Lobar, dirinya mantap untuk ikut dalam pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“PILKADA Lombok Barat sudah mulai bermunculan calon-calon yang lain termasuk saya sebagai pendatang baru. Karena dari hasil survei dan dorongan dari masyarakat yang berdatangan, mendorong saya untuk tampil di kancah Pilkada Lombok Barat,” ungkapnya pada Suara NTB di ruang kerjanya di Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/4) siang.

Diakuinya, saat ini sudah mulai bermunculan calon bupati-wakil bupati yang ikut bertarung dalam Pilkada Lobar. Namun ia meminta kepada kandidat yang akan ikut bertarung supaya mengedepankan etika politik sesuai dengan nilainilai agama, kearifan lokal dan nilai-nilai kebangsaan.

(Suara NTB/dok)

H. Ridwan Hidayat

Mantan Penjabat Bupati Lombok Utara ini menegaskan, dirinya tetap memegang prinsip untuk menghindari black campaign (kampanye hitam) yang menjelek-jelekkan kandidat lain.

“Saya menghindari yang namanya black campaign, saya harapkan kepada calon yang lain hendaknya mengedepankan etika berpolitik yang sarat akan nilai religius, kearifan dan nilai kebangsaan kita yaitu empat pilar kebangsaan itu. Dengan demikian maka akan lahir sosok demokrasi yang patut patuh patju,” ujar mantan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri NTB ini.

Pada dasarnya, lanjut Ridwan, demokrasi adalah kesiapan untuk perbedaan. Tapi, perbedaan tersebut tidak menjadi kontra produktif dengan tujuan demokrasi itu sendiri dalam membangun kesejahteraan masyarakat secara bersama-sama.

Dalam arti, meski Pilkada Lobar sebentar lagi akan dilaksanakan dalam beberapa bulan mendatang, kondusivitas masyarakat akan tetap terpelihara. “Sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang sekarang akan tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.

Terkait dengan kendaraan politik yang akan digunakan, Ridwan masih enggan menyebutkannya. Namun, ia mengklaim sudah banyak parpol yang mendekati dirinya supaya maju dalam Pilbup Lobar. “Kendaraan politik semua masih dalam proses, sudah banyak parpol yang sudah mendekati,” sebutnya.

Mengenai Lobar, Ridwan mengaku, cukup tahu persis kondisi geografis dan karakter masyarakatnya. Pasalnya, dia pernah menjadi PNS selama 14 tahun. Selain itu, menjadi Ketua DPD KNPI Lobar selama dua periode. Selain itu, pada zaman orde baru, ia pernah menjadi Sekretaris DPD Partai Golkar Lobar dan Wakil Ketua Bidang Politik Keamanan DPD Partai Golkar Lobar pada waktu itu. Tetapi, pasca reformasi, yang melarang PNS tidak boleh berpolitik, dirinya memilih berkarir menjadi PNS. “Sehingga saya tahu persis soal geografis Lombok Barat secara keseluruhan, hampir tidak ada kampung yang hampir tidak saya kenal dan tidak pernah saya kunjungi. Termasuk karakter masyarakat juga cukup saya hafal,” klaimnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Kasus Puskesmas RasanaE Timur

Dihantui ’’Disclaimer’’

Tiga Berkas Tersangka Dinyatakan P21 Mataram (Suara NTB) Pelimpahan berkas untuk kasus Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima menunjukkan perkembangan. Dari enam berkas untuk enam tersangka, tiga di antaranya sudah dinyatakan P21 alias lengkap oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Tiga berkas yang sudah lengkap itu atas nama tersangka Syahril A Bunyamin, M Nasir Yusuf dan Suratman. Mereka adalah tiga dari empat rekanan pelaksana proyek peningkatan sarana dan prasarana kesehatan dalam bentuk pembangunan puskesmas dengan nilai kontrak Rp 3,4 miliar. Sedangkan satu tersangka rekanan lagi atas nama Erni Erawati, SE dikembalikan Jaksa alias P19, karena masih ada syarat materil dan formil yang harus dipenuhi penyidik Unit I Subdit III tipikor Ditreskrimsus Polda NTB yang menyidik kasus ini.

“Jadi sementara ini, sudah tiga berkas yang disetujui untuk dinaikkan ke tahap dua. Kami tinggal menunggu pelimpahan berkas dan tersangka dari penyidik. Sedangkan untuk satu tersangka atasnama Erni Erawati, kami masih menunggu perkembangan kelengkapan petunjuk oleh penyidik kepolisian,” ungkap Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB, Selasa (23/4).

Berkas para tersangka ini resmi dinyatakan P21 tanggal 22 April kemarin setelah melalui pengkajian mendalam.

Di sisi lain, di luar berkas untuk tersangka rekanan, ada berkas lainnya atas nama mantan Kepala Dikes Kota Bima, Sarjan Apt dan PPK Jufri SSos yang juga dilimpahkan secara bersamaan. Dua berkas ini belum diputuskan untuk dinaikkan ke tahap dua, karena masih dikaji. Segala perkembangan pemeriksaan atas berkas kedua tersangka, akan diberitahukan ke penyidik. “Jadi belum ada keputusan apakah sudah P21 atau belum, karena masih dikaji jaksa penyidik Pidsus,” tegasnya. (ars)

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Direktur Eksekutif MMI M Tahir Irhaz sedang memberikan sambutan pada acara workshop di Bima, Selasa (23/4)

Dari Workshop MMI

Islam Sering Jadi Korban ’’Labelisasi’’ Terorisme Kota Bima (Suara NTB) Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia, termasuk di Indonesia dinilai kerap melakukan tindakan radikal dan bahkan aksi terorisme oleh golongan maupun bangsa tertentu. Namun terlepas dari itu, munculnya aksi radikalisme yang berujung pada aksi terorisme perlu pengkajian dan penelusuran lebih mendalam. Pembahasan dan pandangan mengenai munculnya aksi terorisme ini pun berlangsung hangat dalam workshop yang dihelat Masyarakat Madani Institut (MMI) Bima di Hotel La Ila Kota Bima, Selasa (23/4).

Workshop dengan tema ‘Penguatan Pasrtisipasi Tokoh Desa Dalam Upaya Menangkal Faham Radikalisme yang Mengarah ke Terorisme di Bima ini menghadirkan sejumlah pembicara, antara lain Akademisi STISIP Bima Syarif Ahmad SE., M.Si, Wakil Sekretaris Solikhin SH, Akademisi STKIP Bima Abdul Karim SPd, M.Si dan Sekretaris Umum HMI Bima, Amirudin. Sementara para peserta, berasal dari utusan dari aparat desa, kelurahan, elemen masyarakat, organisasi masyarakat (ormas), LSM, OKP, lembaga kemasyarakatan.

Direktur Eksekutif MMI, M Tahir Irhaz S.Ag, M.Pd, dalam sambutannya, menjelaskan, kegiatan tersebut mencoba mengambil bagian proses dalam kehidupan sosial, terlepas dari kejadian-kejadian di masyarakat Bima saat ini. Sebagai putra daerah, katanya, pihaknya mencoba mencegah atau memberikan pendidikan pada isu sentral yang sedang berkembang saat ini serta peran aktif tokoh desa dalam mengambil peran dalam penguatan penanggulangan aksi provokasi dan radikalisme.

Akademisi STISIP Bima Syarif Ahmad SE, M.Si mengatakan, setidaknya dalam satu dasawarsa terakhir isu radikalisme dan fundamentalisme dijadikan wajah khas yang identik dengan ajaran Islam. Jika dahulu, masyarakat fundamentalisme dikaitkan dengan gerakan Islam tertentu.

Namun, radikalisme oleh beberapa ilmuan justru menempatkan ajaran Islam sebagai biang dari radikalisme.

Ayat-ayat Al Quran pun kemudian menjadi sasaran. Wacana penegakan syariat Islam dan pendirian negara Islam menjadi isu yang cukup seksi. Media pun berlomba-lomba menghadirkan pengamat-pengamat baru, mulai akademisi, intelijen sampai mantan mujahidin.

Sementara Amiruddin, melihat faham radikalisme selalu disamakan dengan faham terorisme, karena semua hal itu hanya isu yang dimainkan oleh pihak tertentu yang ingin meruntuhkan Islam. “Kalau ingin meruntuhkan Islam hanya dengan meruntuhkan faham radikalisme dengan mengembangkan isu terorisme, dimana bahwa paham radikalisme merupakan faham terorisme,” terangnya.

Lain halnya dengan narasumber lainnya, Abdul Karim.

Menurutnya, Indonesia merupakan negara dengan tingkatan kemajemukan yang tertinggi, baik suku, agama, ras dan antara golongan (SARA). Kemajemukan tersebut tentu akan menjadi potensi yang sangat hebat jika dikelola secara baik.

“Namun sebaliknya jika tidak dikelola secara baik maka akan menjadi malapetaka bagi masyarakat,” terangnya. (use/*)

Pencairan Dana Bedah Rumah

KSB Segera Surati PTNNT Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) segera menyurati PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) agar segera mencairkan dana program bedah rumah yang sebelumnya sempat tertunda.

Kepala BPMPD KSB Drs. Syamsul Kamil, mengatakan, surat permintaan tersebut menindaklanjuti kesepakatan yang telah dicapai sebelumnya terkait perubahan Perjanjian Kerjasama Operasional (PKO) yang baru-baru ini telah ditandatangani antara PTNNT, Pemda KSB dan Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) di Jakarta pekan lalu.

“Pascakesepakatan baru sebenarnya sudah tidak ada persoalan lagi untuk proses pencairannya. Surat yang kita layangkan ini hanya untuk memenuhi syarat administrasi proses pencairan saja,” terangnya kepada media ini, Selasa (23/4) kemarin.

Saat ini, lanjutnya, surat permintaan pencairan tersebut tengah disusun oleh pihak BPMPD. Apalagi, surat tersebut merupakan bagian dari administrasi pencairan, sehingga pihaknya akan berusaha bergerak secepat mungkin menyelesaikan dan melayangkannya ke PTNNT. Meski tinggal menunggu surat permintaan pencairan dari PTNNT, Pemda KSB ternyata belum mengetahui prosedur penyaluran dana bedah rumah dari PTNNT tersebut. Apakah akan langsung disalurkan ke rekening warga penerima atau MBR (masyarakat berpenghasilan rendah). Atau sebelumnya masuk ke rekening pemerintah dan selanjutnya ditransfer ke rekening warga penerima yang telah tersedia di Bank NTB. (bug)

Halaman 4

Bupati Dompu Minta Perpanjangan Waktu ke BPK (Suara NTB/bug)

LAMBAT - Ruas jalan KTC yang menjadi salah satu bagian pekerjaan proyek jalan multiyears yang dikerjakan oleh PT AKAS masih belum seperti diharapkan.

Kecil, Kemajuan Pembangunan Proyek Jalan di KSB Taliwang (Suara NTB) Meski telah dimulai sejak tahun 2012 lalu, namun kemajuan pengerjaan proyek jalan multiyears (tahun jamak) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang dikerjakan PT Anugrah Karya Agra Sentosa (AKAS) tidak terlihat signifikan di lapangan. Kondisi tersebut bahkan diakui Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat.

“Iya memang kecil sekali progress-nya (pekerjaan PT AKAS) dalam setahun terakhir ini,” ungkapKepala Dinas PU KSB Mashur Yusuf, MT, kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (23/4).

Pihaknya beberapa kali telah memperingati PT AKAS agar bekerja maksimal, sehingga kemajuan proyek yang ditanganinya bisa lebih terlihat dan anggaran yang disediakan pemerintah dapat terserap habis.

Meski demikian, perusahaan

tersebut nyatanya tidak dapat memenuhi keinginan pemerintah, sehingga belum terlihat ruas jalan yang rampung dikerjakan sesuai target.

“Mereka kadang bekerja kalau ada laporan warga ke kami yang minta agar jalan ke tempat mereka dikerjakan.

Atau kami yang langsung meminta ke mereka baru mereka bekerja lagi. Dan kalau soal peringatan dari kami sudah tidak terhitung lagi, baik lisan maupun tertulis sudah banyak,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Dinas PU, lambatnya kemajuan pekerjaan PT AKAS tersebut akibat terjadinya gangguan pada proses pengadaan bahan bakunya. Di mana crusher yang digunakan PT AKAS untuk menyediakan material (batu) tidak dapat berproduksi maksimal, sementara jumlah ruas jalan yang harus mulai diker-

jakan terutama di tahun 2013 ini sangat banyak.

Namun hal tersebut, kata Mashur tidak dapat dijadikan alasan untuk kemudian memperlambat pengerjaan proyek yang kini sudah memasuki tahun kedua. Memasuki tahun 2013 ini sejumlah ruas jalan oleh pemerintah mulai diprogramkan untuk dikerjakan. Di antaranya ruas jalan Saremong, Kalimantong, Lalar Liang, Pelam Lagi, kawasan Kemutar Telu Center (KTC), dan sebagian ruas jalan Seloto serta Kertasari.

Untuk diketahui proyek pembangunan jalan multiyears yang diprogramkan Pemda KSB itu akan berlangsung hingga bulan Agustus 2015 mendatang. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 100 miliar pemerintah menargetkan hingga 2015 seluruh jalan di wilayah KSB dalam kondisi baik.(bug)

Dompu (Suara NTB) Pemkab Dompu kembali dihantui status disclaimer yang bakal diterima Kabupaten Dompu untuk laporan keuangan tahun 2012. Selisih kas sekitar Rp 4 miliar tahun 2008 yang belum ditemukan hingga saat ini menjadi penyebab Dompu bakal menerima status disclaimer. Namun Bupati Drs. H. Bambang M. Yasin meminta perpanjangan waktu pada BPK untuk menelusuri selisih kas sebelum diperiksa.

Bupati mengaku kesulitan dalam menelusuri selisih kas daerah sekitar Rp 4 miliar tahun 2008, karena pejabat yang ada saat itu saja tidak mengetahuinya. Namun hasil penelusuran yang dilakukan berhasil mengoreksi selisih kas dari Rp 4 miliar menjadi Rp 2 miliar. “Selisih kas saat ini tinggal tersisa Rp 2 miliar,” terangnya saat menerima Kepala BPK Perwakilan NTB, Eldi Mustafa di Pendopo Bupati, Selasa (23/4).

Meski demikian, ujarnya, BPK telah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan APBD Dompu tahun 2012. Pemkab Dompu menyerahkan laporan keuangan yang telah dikoreksi untuk dilakukan pemeriksaan terinci. Namun pihaknya meminta penundaan penyerahan laporan, karena masih ingin menelusuri lebih lanjut selisih kas. “Kita minta tambahan waktu kepada BPK untuk menyerahkan laporan. Paling tidak kita bisa manfaatkan untuk menelusuri selisih kas yang ada,” harapnya.

Dalam hal ini, bupati berharap BPK bisa mengeluarkan Kabupaten Dompu dari status disclaimer yang sudah disandang Dompu hampir 7 tahun. Dampak dari opini ini cukup besar bagi

pembangunan di Kabupaten Dompu. Untuk 2 tahun lalu saja, lanjutnya, Kabupaten Dompu mestinya bisa memperoleh dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) hingga Rp 108 miliar. Namun, opini disclaimer dalam laporan keuangan, sehingga tidak bisa direalisasikan, karena dianggap tidak becus mengurus keuangan. “Ini benar-benar sangat menghambat kemajuan kami,” keluhnya.

Sementara Kepala BPK Perwakilan NTB Eldi Mustafa, mengaku, selisih kas tahun 2008 tersebut merupakan masalah yang cukup serius. Selisih kas ini menjadi masalah utama dan mengganggu semua pelaporan.

“Kalau ini tidak selesai, ya disclaimer. Karena ini masalah kas.

Kas itu masalah yang utama.

Mengganggu semua,” tegasnya.

Selain selisih kas, pendataan aset di Kabupaten Dompu masih dinilai bermasalah.

Karena ada data aset yang terdaftar di Dinas PPKAD, tetapi ketika ditelusuri ke SKPD tidak terkoneksi. Apalagi dengan adanya terobosan baru yang diterapkan BPK, yakni sistem electronic audit (e-audit). Di mana, semua pelaporan akan terkoneksi dengan Dinas PPKAD. (ula)

Semangat Gotong Royong Mulai Luntur di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tahun ini dilakukan di Kecamatan Lantung. Tujuannya, menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang mulai luntur. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke 41 tersebut dibuka Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik di Kantor Camat Lantung, Selasa (23/4).

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, Yahya Adam, dalam sambutannya, men-

gungkapkan, BBGRM tersebut bertujuan meningkatkan partisipasi dan swadaya masyarakat. Selain menguatkan interaksi sosial sekaligus meningkatkan kepedulian dan ketahanan pangan. “BBGRM ini berlangsung selama satu bulan di masing-masing desa di Kabupaten Sumbawa,”ujarnya.

Bupati Sumbawa, H. Jamaluddin Malik, menjelaskan, budaya gotong royong mulai luntur tergerus zaman.

Paling tidak, harapnya, melalui kegiatan tersebut mampu menumbuhkan kembali semangat gotong royong.

Pihaknya mengimbau kepa-

da seluruh masyarakat agar melakukan hal yang sama seperti di Lantung, yakni membangun semangat gotong royong, memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, bupati juga meminta Kepala Desa Lantung untuk mengoptimalkan keberadaan Puskesmas dan Camat untuk melakukan koordinasi dengan intansi terkait untuk dilakukan penghijauan di wilayah ini.

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyerahkan sejumlah bantuan kepada masyarakat. Seperti bibit pohon, benih ikan dan lainnya. (arn)

(Suara NTB/arn)

SERAHKAN - Bupati Sumbawa H. Jamaluddin Malik menyerahkan bantuan benih pohon kepada masyarakat serangkaian BBGRM 2013 di Lantung, Selasa (23/4).

PENGURUS GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA CITA NTB)

Sekretariat: Jl. Raya Pejanggik Kota Mataram

HIMBAUAN PEMILUKADA DAMAI : (Suara NTB/arn)

DATA - Tampak petugas Dishut Sumbawa sedang mendata tumpukan jati hasil penebangan ilegal yang akan dilelang.

Kawasan Hutan Nangalidam Rawan Penebangan Liar Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari sejumlah kawasan hutan di Sumbawa, kawasan hutan Nangalidam di Moyo Hilir yang masuk KPH Batu Lante, dinilai cukup rawan dari penebangan hutan secara ilegal. Dengan tingkat kerusakan yang diperkirakan mencapai 30 persen lebih.

Kabid Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan (Dishut) Sumbawa, Sahabuddin BA, didampingi Pejabat Sementara Kepala Polhut, Adnan, S.H, saat ditemui, Selasa (23/4) kemarin, menyebutkan ada tiga fokus pengamanan rutin Polhut saat ini, yakni, Nangalidam, Boak dan Serading. ‘’Semua kecamatan juga memiliki UPT. Namun, luasnya wilayah Sumbawa dengan personel dan anggaran Polhut yang terbatas, masih menjadi kendala,’’ ungkapnya.

Apalagi diakuinya, masih cukup banyak kawasan hutan yang dianggap rawan di Sumbawa, terutama pada kawasan hutan yang berbatasan dengan daerah lainnya. Namun, sementara ini yang dianggap cukup rawan adalah Nangalidam

dengan tingkat kerusakan yang diperkirakan sekitar 30 persen. Selain kawasan hutan lainnya, seperti di Labangka dan wilayah timur, seperti Empang Tarano. “Aktivitas ilegal di Nagalidam, seperti penebangan daan pencurian jati,”terangnya.

Luas kawasan Nangalidam sekitar 2800 hektar dengan dominasi tanaman jati. Terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan lindung dan lainnya.

Selain kerusakan disebabkan aktivitas manusia, juga akibat bencana angin kencang dengan adanya ratusan pohon jati yang tumbang tahun lalu.

Pada bagian lain, Dishut saat ini sedang melakukan pengukuran kayu jati baik temuan maupun hasil penangkapan, selama 2012 untuk dilakukan pelelangan. Diperkirakan ada sekitar seribuan jati gelondongan ataupun olahan yang akan dilelang. Termasuk pohon jati yang tumbang di Nangalidam. “Kita sedang mempersiapkan administrasi pelelangan. Nanti petugas lelang dari Kantor Lelang Negara yang ada di Bima, akan turun ke sini,” ungkap Sahabuddin. (arn)

DENGAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KITA MAMPU MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI, BERKUALITAS, DAN DEMOKRATIS. MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA MEMILIH PEMIMPIN YANG TERBAIK DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN KITA BERSAMA. MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA (KPU, PANWASLU DAN APARAT), TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT, TANPA POLITIK UANG”.

INGAT, PEMILUKADA 13 MEI 2013!!!

GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA-CITA NTB)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Polisi Bidik Lebih dari Satu Tersangka Dari Hal. 1 Karena pengerusakan tidak dilakukan oleh satu orang, tetapi oleh banyak orang dengan tingkat kerusakan yang cukup banyak. ‘’Bukan hanya kaca jendela yang dipecah, tapi juga kursi dan meja juga dirusak. Sehingga bisa jadi tersangkanya tidak hanya satu orang,” jelasnya.

Kasus yang ditangani Polres Dompu, lanjut Dody, hanya pada kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar.

Untuk kasus pengancaman dan lainnya belum ada yang dilaporkan. Walaupun saat di Kantor KPU Dompu, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu, Drs. Syafrin AM, M.Ap sempat dikejar massa pendukung M Ali Hanafiah.

“Yang kita tangani hanya kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar. Kalau terkait dengan insiden di Kantor

KPU, kalau ada pengancaman dan dilaporkan, kita akan kembangkan kasusnya,” katanya.

Seperti diberitakan, kasus pengerusakan Kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Dompu terjadi pada Senin (22/4) sesaat sebelum partai ini menyerahkan daftar calon sementara (DCS) ke Kantor KPU Dompu. M Ali Hanafiah bersama pendukungnya yang hadir ke Kantor DPD Partai Golkar menggunakan mobil somil (mobil pembelah kayu) ini membuat keributan karena kecewa lantaran tidak diloloskan sebagai caleg. Ia merasa sudah diterima dan masuk dalam delapan besar caleg saat direkrut.

Namun dalam SK pengusulan ke DPD Partai Golkar NTB justru namanya dicoret. (ula)

Kader Golkar Diminta Menahan Diri Dari Hal. 1 Terutama untuk menghadapi sejumlah agenda politik seperti Pilkada NTB Mei 2013 dan Pemilu 2014 yang akan datang. Untuk menyongsong dua suksesi tersebut, keutuhan di internal Partai Golkar akan sangat menentu-

kan keberhasilan pencapaian target yang telah dibuat.

“Karena itu masalah seperti ini jangan dibiarkan berlarut – larut. Segera saja siapkan prosedur untuk mediasi konflik, sehingga tidak berkepanjangan,” ujarnya. (aan)

Soal UN SMPLB Tertukar Dari Hal. 1 ‘’SLB Praya ada yang menggunakan huruf braile, tapi tertukar tempat saja. Akhirnya tertunda setengah jam,” terangnya.

Keterlambatan ini terjadi karena guru dan pengawas harus menukar soal ke sekolah lain yang jarak tempuhnya lumayan jauh dari lokasi SMPLB Praya. Tahun ini ada 167 siswa se-NTB yang mengikuti UN, mulai SDLB, SMPLB dan SMALB. Dari data Dinas Dikpora NTB, siswa SDLB yang akan mengikuti UN sebanyak 84 peserta, SMPLB 69 orang dan SMALB sebanyak 14 siswa.

Sementara yang akan mengikuti ujian sekolah sebanyak 89 siswa terdiri dari 54 siswa SDLB, 17 siswa SMPLB dan 2 siswa SMALB. Dijadwalkan 29 April Setelah sempat tertunda pelaksanaannya karena naskah soal ujian yang belum tersedia, jadwal UN SMA/MA dan SMK Jurusan Bahasa rencananya akan dimulai Senin (29/4) mendatang. Jadwal ujian ini menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs.H.L. Syafi’I, MM telah sesuai schedule awal dan POS UN. “Sudah ada schedule awal, tinggal kita tunggu surat penegasan dari kementerian. Hari ini rencananya langsung dicek.

Tapi sepertinya tidak ada perubahan, tetap tanggal 29 April,” terangnya.

Saat ini menurut Syafi’I, peserta UN Jurusan Bahasa

di NTB yang akan mengikuti ujian Senin (29/ 4) relatif sedikit. Sebab sebagian besar siswa setingkat SMA/MA/SMK telah mengikuti UN Sejak Kamis (18/4) lalu. Namun meskipun jumlahnya kecil, pihaknya akan tetap menyelenggarakan UN jurusan bahasa ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pemerintah pusat.

Meski Selasa (23/4) kemarin merupakan jadwal terakhir pelaksanaan UN di NTB, namun masih ada siswa jurusan bahasa yang belum mengikuti ujian hingga sekarang. Seperti yang terjadi di 10 sekolah di Mataram, empat sekolah di KLU, beberapa sekolah di Lombok Barat, Sumbawa dan Lombok Tengah.

Sekolah penyelenggara UN pun mau tidak mau harus menyelenggarakan UN dua kali. Seperti di SMAN 1 Tanjung Kabupaten Lombok Utara. Menurut Kepala SMAN 1 Tanjung.

Jamil, sebagai sekolah penyelenggara otomatis sekolah juga akan menggelar ujian pada senin (29/4) mendatang. Karena meski tidak memiliki Jurusan Bahasa, SMAN 2 Tanjung yang bergabung di SMAN 1 Tanjung memiliki Jurusan Bahasa. ‘’Risiko kita sebagai sekolah penyelenggara.

Tetapi saya rasa siswa peserta UN akan sedikit terganggu, karena siswa kelas X dan XI sudah mulai masuk,” ujarnya. (nia)

KPU Pastikan H-7 Logistik Sampai di Kabupaten/Kota Dari Hal. 1 Jumlah surat suara untuk Pilkada NTB 2013 ini sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 3.478.892 jiwa, ditambah lagi sebanyak 2,5 persen surat suara cadangan. Sebanyak 3.478.892 jiwa pemilih tersebut akan menyalurkan hak pilihnya di 8.922 TPS yang tersebar di seluruh NTB. Dikatakan, untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK) di tiap TPS, PPS, PPK dan KPU kabupaten/kota sudah mulai didistribusikan. Logistik Pilkada NTB seperti tinta, alat coblos, kotak suara dan bilik suara, juga diupayakan terdistribusi tepat waktu. Sehingga, tidak terjadi kekeliruan yang berakibat distribusi surat suara tidak berjalan lancar.

Sementara itu, untuk kelancaran distribusi logistik untuk daerah-daerah terpencil di NTB, Fauzan mengungkapkan sudah meminta KPU kabupaten/kota untuk memetakan daerah-daerah terpencil di masing-masing kabupaten. Setelah itu, dikoordinasikan dengan pemerintah daerah setempat untuk membantu proses pendistribusian sehingga tidak terjadi keterlambatan.

“Untuk kepentingan dimaksud kita sudah minta kabupaten/kota memetakan daerah terpencil dan berkoordinasi dengan pemda serta pihak terkait,”tandasnya.

Pemprov NTB, mengumpulkan seluruh Sekda Kabupaten/Kota se-NTB untuk memastikan dan menjamin distribusi logistik Pilkada di

seluruh TPS dikirim dan sampai tepat waktu. Sehingga, tidak menggangu pelaksanaan pencoblosan yang akan berlangsung pada 13 Mei 2013 mendatang. Distribusi logistik ini cukup urgen sehingga perlu mendapatkan perhatian serius semua pihak bukan saja KPU tetapi juga pemeirntah kabupaten/kota.

Hal tersebut dikatakan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, H. Nasibun, SH, M.TP saat membuka Rakor Stabilitas Polkam, Senin (22/4) malam.”Distribusi logistik Pilkada ini adalah persoalan yang krusial. Untuk kegiatan nasional seperti UN saja bisa terjadi keterlambatan distribusi soal. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami memanggil para sekda kabupaten/kota untuk langsung secara aministratif mengendalikan distribusi logistik di daerah masing-masing,”ujarnya.

Menurutnya, harus ada jaminan dari pemda kabupaten/kota supaya logistic Pilkada ini bisa sampai tepat pada waktunya. Untuk itu, katanya perlu komunikasi yang massif antara KPU, pemerintah dan instansi terkait lainnya. ‘’Distribusi logistik Pilkada itu harus dalam jaminan pemda kabupaten/kota. Harus ada jaringan komunikasi yang massif kita semua,”sarannya. (nas)

Halaman 5

Kemenkum HAM Sambut HUT Kodam, Korem 162/WB Gelar Karya Bhakti Libatkan BNN Periksa Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-56 Kodam IX/Udayana, Senin (22/4) di Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar), seluruh jajaran Korem 162/WB terlibat dalam kegiatan Karya Bhakti. Kegiatan itu sedikitnya melibatkan 450 warga setempat bahu membahu dalam gotong royong itu.

Kegiatan Karya Bhakti juga dihadiri oleh Camat Kediri Hamka, S, Sos. MM, FKPPI, Pol PP dan pramuka serta para santri dari Pondok Pesantren Nurrul Hakim Kediri.

Menurut Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin, kegiatan Karya Bhakti bertujuan membantu masyarakat dalam menata lingkungan sekaligus membantu menjaga kebersihan lingkungan yang ada di sekitar Kecamatan Labuapi.

“Kegiatan dalam rangka menyambut hari jadi ke 56 Kodam IX/Udayana ini, juga

Urine Seluruh Pegawai

(Suara NTB/ist)

KARYA BHAKTI - Anggota Korem 162/WB bersama pramuka terlibat dalam Karya Bhakti di Kediri Lobar dalam rangkaian HUT Kodam IX/Udayana ke – 56. diharapkan menjadi sarana silaturrahmi antara masyarakat dan TNI sehingga kemanunggalan TNI dengan rakyat dapat terus berjalan,” harap Danrem.

Camat Kediri juga menyampaikan ucapan selamat

HUT ke-56 Kodam IX/Udayana, sekaligus menitipkan harapan agar kegiatan positif tersebut dapat terus dilaksanakan di masa-masa yang akan datang, sehingga mampu sebagai perekat hubungan TNI dengan masyarakat. (ars/*)

Bumi Gora Institute

Waspada, Gerakan Radikal Masih Mengancam NTB Mataram (Suara NTB) Gerakan radikal berwujud terorisme menjadi ancaman berlanjut, jika semua pihak tidak membangun kesadaran untuk waspada. Munculnya gerakan radikal, memang tidak lepas dari produk kejenuhan atas kesenjangan sosial serta bosan terhadap carut-marut politik dan hukum nasional. Namun apapun itu yang menjadi alasan, tetaplah gerakan ini dilawan dalam berbagai penduk pendekatan, salah satu cara efektif adalah kewaspadaan. Peristiwa penggerebekan terduga teroris di Dompu dan Bima dikhawatirkan bukan menjadi cerita terakhir, namun akan berlanjut jika kewaspadaan luntur.

Hal itu menjadi materi sambutan Koordinator Bumi Gora Institute Samsul Hasan Basri saat membuka acara dialog publik dengan tema “Mengupas Radikalisme Disekitar Kita, Langkah Bersama Mengembalikan Toleransi Beragama Di NTB “ bertempat di Aula Sangkareang Gubernur NTB (23/4).

Contoh kasus selama tahun 2011 lanjut Samsul, merupakan ancaman gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia masih terus muncul kepermukaan, termasuk di wilayah NTB. Kasus ledakan Bom di salah satu lembaga pendidikan (terindikasi) Ponpes di Bolo Kabupaten Bima telah menyadarkan kita, bahwa terdapat kelompok masyarakat yang mengatasnamakan agama menganut pemahaman Samsul Hasan Basri yang men-

jadikan konsep jihad sebagai instrumen perjuangan.

“Pada tahun 2013 ini, gerakan radikalisme dan terorisme diperkirakan masih akan terjadi di tengah masyarakat, sehingga seluruh elemen masyarakat, khususnya pemerintah dan aparat keamanan terkait harus mewaspadai terjadinya aksi radikalisme dan terorisme”, tambah Samsul.

Pimpinan Ponpes Darul Syifa Ustaz Tafaul Amri Jaya yang juga salah satu pemateri dalam dialog tersebut menegaskan, agama dengan radikal itu tidak boleh dikaitkan, karena kedua kata tersebut sangat jauh berkaitan baik dari segi makna dan artinya. “Kita kadang-kadang bingung dengan asumsi yang disampaikan oleh sebagian masyarakat.

Karena kadang ada yang mengkaitkan agama dengan radikalisme, dan itu pula yang membuat salah tafsir bagi sebagian masyarakat juga” ungkap Ustaz yang juga Ketua MMI Lombok Timur ini.

Ustaz Tafaul melanjutkan, jika setiap orang dalam masing-masing agamanya memiliki potensi untuk melakukan kekerasan, maka dari itu kita tidak boleh menyalahkan suatu agama ketika ada suatu kekerasan yang terjadi terjadi.

“Maka itulah sebabnya dalam agama Islam diturunkan Al-Quran agar bisa meminimalisir kejahatan yang terjadi di dunia ini” tambah ustaz.

Hal senada disampaikan oleh TGH. Hasanain Juaini Lc dimana kekerasan itu merupakan akibat dari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang lemah, dikarenakan ketidakmampuan seseorang menempuh keinginannya. Dan hendaknya dalam menangani hal tersebut dibutuhkan kerjasama semua pihak.

“Kekerasan yang terjadi sebenarnya bisa diatasi dngan kearifan lokal yang dilakukan oleh pimpinan negara ini”, ungkap Hasanain yang juga Pimpinan Ponpes Nurul Haramain Kediri. (ars)

(Suara NTB/ist)

Rumah Sakit Rujukan Provinsi di Sumbawa Diharapkan Raih Kelas B Sumbawa Besar (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP)NTB yang ada di Sumbawa sudah memiliki 4 dokter spesialis utama, yaitu dokter bedah, dokter penyakit dalam, dokter anakdandokterkandungan.Adanya dokter spesialis dan fasilitas kesehatan di Sumbawa ini akan mampu memberikan pelayanan kesehatan maksimal kepada masyarakat. Selain itu, rumah sakit rujukan provinsi ini bisa mendapatkan Tipe B, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke RSUP NTB di Mataram, tapi cukup di RSUP Rujukan di Sumbawa.

Demikian disampaikan Kasubag Humas Pemkab Sumbawa, R. Rudi Yulianto, S.E, M.Sc, usai peresmian operasional rumah sakit rujukan provinsi di Sumbawa, Selasa (23/4).

Pihaknyamengharapkan,rumah sakit tersebut dapat dimanfaatkan penggunaannya oleh masyarakat secara optimal sesuai fase dan jenjangnya. Selain itu, memberikan informasi kepada masyarakat Bima serta Dompu bahwa rujukan tidak harus ke Mataram, tetapi di RSU RujukanProvinsi yang ada di Sumbawa. “Siap melayani pasien rujukan.Sertaberharappihakrumahsakit dapat memberikan pelayanan

yang maksimal dan terbaik kepada masyarakat,”katanya.

Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik, kata Rudi, juga menyampaikan secara de facto Rumah Sakit Rujukan Provinsi telah mulai digunakan, meski baru diresmikanoperasionalnya.Bahkan, klaimnya, rumah sakit tersebut telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Keberhasilan pembangunan terlihat dari program yang langsung menyentuh masyarakat.

Operasional rumah sakit termasuk rawat inap dan rawat jalan sudah dapat digunakan karena sumber daya telah siap. (arn)

Lakalantas, Pengendara Sepeda Motor Tewas Tergilas Truk Selong (Suara NTB) Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) di wilayah hukum Polres Lombok Timur (Lotim) kembali terjadi. Kali ini terjadi antara pengendara sepeda motor dan dump truck. Tidak ayal, pengendara sepeda motor tewas di tempat karena tergilas ban truk.

Informasi yang dihimpun Suara NTB di tempat kejadian perkara (TKP), jalan raya lintas Rumbuk-Sakra, Selasa (23/4) kemarin, laka lantas terjadi sekitar pukul 10.30 Wita.

Hingga siang kemarin, identitas dari korban yang tewas di tempat itu belum diketahui.

Aparat Kepolisian Sektor (Polsek) Sakra terlihat mengidentifikasi lokasi. Sementara

itu korban yang sudah tidak bernyawa langsung dibawa ke puskesmas terdekat.

Penuturan Saharudin, salah seorang saksi mata yang melihat tabrakan maut itu terjadi karena dua orang pengendara sepeda motor dari arah timur menuju ke arah barat. Keduanya mengendarai sepeda motor Jupiter, masing-masing dengan nomor polisi (Nopol) DR 3791 KF warna hitam dan DR 6705 KO warna merah silver.

Sepeda motor dengan Nopol DR 3791 KF terlihat paling parah. Kendaraan roda dua ini terlihat sudah tidak bisa dikendarai lagi. Kata Saharudin, sepeda motor terparah kerusakannya itu milik korban yang meninggal.

Sementara itu, kendaraan satunya katanya milik seseorang yang diketahui bernama Abdul Hanan, Warga Dusun Majapahit Desa Sakra Kecamatan Sakra. Kronologis kejadian kata Saharudin, korban terlebih dulu mencoba menyalip sepeda motor di depannya yang dikendarai Abdul Hanan.

Tepat di Dusun Moyot Kecamatan Sakra, korban menabrak bagian belakang sepeda motor Abdul Hanan hingga keduanya terjatuh. Penabrak dari belakang ini jatuh ke lajur kanan sedangkan Abdul Hanan ke bagian kiri. Saat itulah, dump truck yang melaju kencang dari arah barat menggilas korban hingga tewas. (rus)

Mataram (Suara NTB) Meski sudah melakukan tes urine Januari lalu, namun komitmen jajaran Kemenkum Ham NTB untuk memberantas narkoba dari internal, ditunjukkan dengan upaya yang sama, Senin (22/4) lalu. Ini ditunjukkan dengan melibatkan BNN Provinsi NTB untuk melakukan tes urine.

Tes itu berlangsung serempak Senin pagi , diikuti seluruh jajaran mulai dari pejabat utama, kabag, kasi sampai staf tanpa terkecuali. Dalam pengarahannya, Plt Kakanwil Kemenkum HAM NTB, Drh.Chairani Idha K,SH,MH, tes urine tersebut sebagai upaya kampanye anti narkoba. Langkah itu sekaligus untuk menjamin bahwa di internalnya bebas dari narkoba. Namun itu pun harus menunggu hasil tes urine secara profesional oleh BNN. “Tes urine ini berlaku untuk semua, tanpa terkecuali. Apakah semua siap?,” tanya Idha sapaannya - lantang disambut teriakan siap dari semua yang hadir di aula itu.

Sementara petugas dari BNN, Bambang memberi pengarahan teknis soal tes urine tersebut. Tes

akan menentukan bebas atau tidaknya pegawai yang menjalani pemeriksaan urine dari penyalahgunaan narkoba.

Teknis lainnya, terkait dengan isian formulir pasien yang akan dites, karena menurutnya sering peserta tes tidak mengisi lengkap biodata dan jenis penyakit serta obat obatan yang dikonsumsi. Pihaknya meminta peserta tes untuk terbuka dan mengisi detail. karena banyak kasus, obat obatan tertentu yang memang mengandung zat narkoba, terdeteksi alat tes di laboratorium. “Jika diisi penyakit jenis obat obatan yang sedang dikonsumsi, dan terapi yang dijalani, jadi kami bisa membedakan mana yang jenis obat obatan mana yang benar benar konsumsi narkoba,” tegasnya.

Ini sekaligus untuk menghindari kesalahan asumsi, peserta tes terindikasi mengkonsumsi narkoba, padahal sedang terapi obat obatan. Sementara hasil tes urine akan diketahui beberapa hari kemudian. Untuk diketahui, tes urine yang dlaksanakan Februari lalu dengan melibatkan Klinik Prodia Mataram, hasilnya seluruhnya negatif. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

TES URINE - Pejabat Kanwil Kemenkum HAM NTB yang menjalani tes urine oleh BNN NTB, sebagai upaya menjamin pegawai setempat bebas narkoba.

Pilkada 2013, Stabilitas Polkam Harus Terjamin Mataram (Suara NTB) ukses Pilkada salah satunya ditentukan adanya jaminan bahwa keamanan stabil.

Jaminan itu diperoleh manakala institusi keamanan siaga dan mampu mendeteksi dini ancaman gangguan politik dan keamanan (polkam).

Salah satu komponen keamanan yang bisa menjamin itu adalah unsur TNI. Hal itu terungkap dalam Rakor Stabilitas Polkam Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2013 yang berlangsung Selasa (23/4).

Kegiatan Rakor tersebut dihadiri Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi, Danrem 162/WB, Kol.Inf. Zulfardi Junin, FKPD Provinsi NTB, para Sekda Kabupaten/Kota se NTB, para Dandim jajaran Korem 162/WB dan Kapolres, para Kasat Pol PP Kabupaten/Kota se NTB, Kabakesbangpol dan Linmas Kabupaten/Kota se NTB, Sekretaris KPU Kabupaten/Kota se NTB, para Kepala SKPD lingkup Setda NTB, anggota FKDM, FKUB dan Kominda serta para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat serta pimpinan perguruan tinggi.

Pada kesempatan tersebut Danrem menyampaikan, hal penting yang perlu diperhatikan bersama adalah masalah kemampuan dalam mewujudkan dan mengimplementasikan pemberdayaan wilayah pertahanan. Kemampuan ini pada hakikatnya terintegratif pada TNI. Belakangan ini, disebutnya,

banyak hal yang membuat prihatin dengan perilaku kehidupan masyarakat. Dewasa ini masyarakat banyak yang mengalami degradasi moral dan keluar dari sendi-sendi kehidupan ber-Pancasila. “Masyarakat cenderung bertindak mengedepankan cara-cara anarkis dalam menghadapi setiap permasalahan yang terjadi, sehingga terkesan masyarakat NTB mempunyai temperamen yang tinggi dalam menyelesaikan setiap permasalahan,” terang Danrem.

Dimana, masih segar dalam ingatan kita kejadian di Sumbawa beberapa waktu yang lalu, terjadi konflik komunal yang berbau SARA sehingga mengakibatkan terpuruknya perekonomian dengan segala akibat yang ditimbulkannya. Untuk itu jajarannya sebagai aparat komando kewilayahan wajib menjaga stabilitas wilayah NTB, yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat, TNI dan Polri.

“Menggunakan metode komunikasi sosial, guna meredam segala bentuk permasalahan di wilayah dan memberikan pengetahuan tentang empat pilar kebangsaan, Pancasila, UUD RI 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI kepada seluruh elemen masyarakat,” bebernya.

Sehingga mereka paham arti kehidupan berbangsa dan bernegara serta tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. (ars/*)

(Suara NTB/ars)

NARA SUMBER - Danrem 162/WB Kol. Inf. Zulfardi Junin (kiri) saat menjadi nara sumber dalam Rakor Polkam.

Tergantung BPK Dari Hal. 1 ‘’Apakah Pemprov bisa mempertahankan status opini dari WTP, semuanya tergantung dari BPK,” ungkap Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB Darius AK usai dikukuhkan Gubernur NTB sebagai pejabat setingkat eselon II di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (23/4).

Sebagai auditor negara yang

ada di daerah, lanjutnya, pihaknya tetap memberikan pendampingan atau asistensi dalam pengelolaan atau penggunaan anggaran, khususnya 4 kriteria. Yakni berkaitan dengan perspektif laporan keuangan, akuntabilitas perbendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, akuntabilitas penciptaan iklim dalam pemerintahan yang baik dan bersih serta akuntabilitas pengelolaan program lintas sektoral.

Dari empat aspek ini, pihaknya

melakukan pendampingan terhadap pemerintah daerah. Jika dari pendampingan di lapangan masih ditemukan ada dugaan penyimpangan, pihaknya menyampaikan laporan ke gubernur. ‘’Kalau terkait di provinsi, tinggal ditindaklanjuti di tingkat provinsi. Kalau terkait dengan kabupaten/kota diteruskan ke bupati/walikota oleh gubernur,” terangnya.

Meski demikian, Darius enggan mengungkap kemungkinan adanya dugaan peny-

impangan atau penyalahgunaan anggaran di pemerintah daerah. Pada prinsipnya, kata dia, tugasnya hanya melakukan pendampingan terhadap penggunaan anggaran di pemerintah daerah agar sesuai prosedur.

Diakuinya, tahun 2012 untuk laporan penggunaan anggaran 2011 BPK memberikan opini WTP pada Pemprov NTB. Sementara, Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok

Timur, Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Lombok Utara dan Kota Bima mendapat status Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 2 daerah disclaimer, yakni Dompu dan Kabupaten Bima.

Terkait hal ini, pihaknya sudah melakukan pendampingan terutama berkaitan dengan penertiban aset daerah. Apalagi selama ini, masalah aset menjadi kendala daerah mendapat status WTP. (ham)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Selamatkan Harga Jagung ANJLOKNYA harga komoditi jagung di NTB, sungguh memprihatinkan. Bagaimana tidak, di tingkat petani harga jagung kini hanya Rp 1.000 per kilogram. Harga ini tentu saja sangat jauh dari apa yang diharapkan petani. Petani dari tahun ke tahun terus berharap supaya ada keberpihakan harga kepada mereka.

Anjloknya harga jagung membuat petani mengeluh karena keuntungan mereka sedikit dari menanam jagung. Sedangkan dalam mengembangkan jagung dibutuhkan biaya produksi yang tinggi. Seperti dikatakan Komisaris PT. Agro Bisnis Dasar (DAS), H. Ahmad Rusni, dalam satu hektar, untuk biaya pupuk saja, biayanya mencapai Rp 14 juta.

Ini belum termasuk harga bibit, biaya tanam, biaya perawatan hingga biaya panen. Dari 33 hektar yang dipanennya, total biaya yang sudah dikeluarkan sebesar Rp 300 jutaan, tetapi akumulasi penjualannya hanya Rp 240 juta.

Artinya kerugian yang diderita sekitar Rp 60 jutaan.

Jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, bukan tidak mungkin petani akan kapok menanam salah satu komoditi unggulan di NTB ini. Untuk mengantisipasi jangan sampai petani benar-benar mewujudkan ancamannya untuk berhenti menanam jagung lantaran Pemerintah dianggap kurang memperhatikan nasib para petani jagung.

Pemprov NTB melalui instansi terkait harus secepatnya turun tangan. Jangan menunggu petani merugi lebih besar lagi. Harus ada intervensi kebijakan untuk membantu meningkatkan harga jual jagung. Hal ini sejalan dengan program PIJAR (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Penyebab anjloknya harga jagung di NTB harus ditelusuri. Pasalnya, anjloknya harga jagung tidak melulu lantaran over produksi karena memang panen jagung umumnya dilakukan serentak.

Ada dugaan, merosotnya harga jagung yang ditetapkan para pengusaha yang natabene pedagang pengumpul bukan karena kondisi pasar akibat menurunnya permintaan konsumen namun disinyalir ada permainan di tingkat pengumpul. Pemprov NTB harus menyelamatkan harga jagung di tingkat petani jangan sekadar imbauan untuk tidak menjual jagung saat ini lantaran harganya yang masih sangat rendah.

Seperti halnya daerah lain yang juga mengimbau petani untuk menahan diri menjual jagung di tengah harga komoditi jagung yang anjlok ini. Namun, imbauan hanyalah imbauan, desakan ekonomi kerap memaksa petani harus merelakan hasil panen jagungnya dijual sangat murah.

Untuk itu, para petani jagung berharap ada kebijakan yang menguntungkan semua pihak, baik petani, pedagang pengumpul maupun Pemprov NTB. Karena bagaimanapun juga, jika petani kapok menanam jagung maka program PIJAR tentu tidak akan berarti apa-apa. (*)

Halaman 6

Kinerja Buruk Birokrasi di Era Reformasi Akhir-akhir ini birokrasi pemerintah semakin menampakkan prilaku buruk dalam menjalankan tugas dan fungsi yang dimiliki.

Kasus suap pegawai pajak, Pargono Riyadi, yang ditangkap tangan KPK beberapa hari lalu, adalah satu dari sekian prilaku buruk birokrasi pemerintah. Kasus tersebut menunjukkan wajah buram birokrasi Indonesia.

Birokrasi belum dapat dipercaya sepenuhnya sebagai mesin untuk menjalankan tugas-tugas negara terutama tugas pelayanan.

Birokrasi masih sangat kuat dengan budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Budaya tersebut berdampak pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. asih segar diingatan kita kasus meninggalnya bayi Dera Nur Anggraini karena tidak dilayani sejumlah rumah sakit di DKI Jakarta. Diduga keenggangan rumah sakit melayanai bayi Dera karena disebabkan tidak mampu memenuhi standar biaya ditetapkan rumah sakit. Dugaan lain, karena rumah sakit tidak memiliki alat pendukung untuk mengobatasi bayi Dera. Meninggalnya bayi Dera baik karena tidak punya uang untuk membiayai rumah sakit atau karena minimnya alat pendukung rumah sakit, menunjukkan birokrasi pemerintah tidak memiliki kinerja baik dalam melayani masyarakat.

Fenomena buruknya kinerja birokrasi pemerintah menunjukkan minimnya tanggung jawab negara terhadap warga negaranya. Negara dinilai gagal melindungi segenap warga sebagaimana yang dicita-citakan dalam falsafah dan konstitusi negara (baca: Pancasila dan UUD 1945). Negara dinilia gagal membangun, menciptakan, dan mewujudkan birokrasi yang baik (good government), yaitu birokrasi yang menempatkan diri sebagai pelayan masyarakat. Birokrasi yang baik harus mampu menjalankan tugas pelayanan yang baik dengan didasari pada prinsip-prinsip persamaan, kedailan, dan pemerataan. Dalam birokrasi yang baik,

Oleh :

Salahudin, S.IP.

(Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang) diharamkan adanya prilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasca reformasi 1998, negara telah mengupayakan untuk mewujudkan birokrasi yang baik namun dampak dari upaya yang dilakukan belum dapat dirasakan oleh masyarakat seutuhnya. Reformasi birokrasi yang dilakukan pemerintah tidak berdampak positif terhadap kinerja baik birokrasi pemerintah.

Mewujudkan birokrasi yang baik (good government) dilakukan melalui tiga bentuk reformasi yaitu reformasi normatif, struktur, dan kultur. Tiga reformasi tersebut adalah satu kesatuan untuk membangun birokrasi yang baik. Reformasi normatif adalah terkait dengan peran negara membentuk perangkat hukum untuk mengatur birokrasi menuju birokrasi yang baik. Pada konteks reformasi normatif, negara telah berupaya membentuk sejumlah peraturan hukum sebagai pedoman birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan. Peraturan hukum dimaksud adalah undang-undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, undang-undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Permendagri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Negara telah melakukan reformasi struktur yaitu membentuk lembaga pemerintah seperti Ombudsmen Republik Indonesia (ORI). Lembaga tersebut bertugas sebagai pengawas dan pembina birokrasi pemerintah dalam melayani masyarakat. Disamping itu, negara juga melakukan reformasi kultur yaitu merubah cara pandang birokrasi dari yang dilayani menjadi melayani dengan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, seminar, dan workshop.

Tiga reformasi di atas dilakukan sejak beralihnya kekuasaan orde baru ke era reformasi (1998). Reformasi telah berjalan satu dasawarsa lebih namun belum menunjukkan hasil maksimal. Birokrasi masih menjadi penghambat, bukan pendukung untuk mewujudkan negara yang besar dan berdaya saing. Birokrasi masih menjadi momok, bukan penyenang masyarakat. Birokrasi masih harus dilayani, bukan melayani. Birokrasi masih dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan finansial. Wajah birokrasi tersebut

tampak seperti kasus-kasus yang dijelaskan diawal tulisan ini. Hemat saya, penyebab utama gagalnya reformasi birokrasi disebabkan kuatnya pengaruh politik dalam birokrasi dan buruknya sistem rekruitmen birokrasi.

Pengaruh Politik dalam Birokrasi Birokrasi pemerintah pusat dan daerah, tidak lepas dari intervensi politik. Pengangkatan menteri negara sarat dengan kepentingan politik antara partai yang berkuasa (kepala pemerintahan) dengan partai koalisi, praktisi, akademisi, dan pengamat. Menteri negara dipastikan memiliki hubungan dekat dengan kepala pemerintahan.

Di daerah, pengangkatan sekda, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak lepas dari kepentingan politik kepala daerah.

Transaksi jabatan antara elite berpengaruh di birokrasi tingkat bawah seperti pengangkatan kepala bagian, kepala biro, hingga pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.

Pengaruh politik dalam birokrasi dipandang sebagai faktor utama buruknya kinerja birokrasi.

Birokrasi pemerintah tidak lagi berfikir mengedepankan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan fungsi. Mereka (birokrasi) mengedepankan strategi politik untuk ‘’disayangi atasan’’, bukan mengedepankan profesionalitas menjalankan tugas untuk disayangi masyarakat. Pada konteks ini, muncul stigma publik “birokrasi Asal Bapak Senang (ABS)”. Paradigma ABS memperburuk kinerja birokrasi pemerintah.

Buruknya Rekrutmen Birokrasi Harus diakui rekrutmen birokrasi khususnya PNS masih sangat buruk. Rekrutmen PNS dianggap lahan subur untuk mendapatkan keuntungan bagi oknumoknum yang tidak bertanggung jawab. Persoalan ini diperparah dengan adanya prilaku buruk masyarakat (calon PNS) yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan status PNS seperti menyogok oknum tertentu dengan bayaran yang tidak sedikit.

Rekrutmen PNS melalui caracara yang tidak baik melahirkan PNS yang tidak kompeten dan cenderung tidak bertanggung jawab untuk menjalankan

amanah (tugas) sebagai birokrasi termasuk dalam melayani masyarakat, justru sebaliknya berfikir mencapai karir dengan cara-cara tidak baik untuk digunakan sebagai alat melakukan tindakan menyimpang seperti korupsi. Di tengah buruknya rekrutmen PNS sebagai bagian dari birokrasi, maka tidak heran adanya pegawai pajak rendahan yang melakukan tindakan korupsi.

Negara perlu memikirkan kembali upaya dan strategi yang tepat untuk mewujudkan birokrasi yang baik (good government).

Negara tidak boleh mengembangbiakkan birokrasi yang tidak baik. Negara perlu melakukan evaluasi dan perbaikan atas upaya yang dilakukan sebelumnya seperti melakukan pembenahan dan menegakkan aturan hukum yang dibuat, optimalisasi kinerja lembaga pendukung reformasi birokrasi, dan melakukan upayaupaya riil untuk merubah pola pikir birokrasi menjadi lebih baik. Disamping itu, negara perlu memikirkan sistem yang tepat agar birokrasi tidak terjebak dalam politik, dan menciptakan sistem rekrutmen yang mampu melahirkan birokrasi profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat seutuhnya.

Kembangkan THR Loang Baloq, MMS akan bangun hotel berlantai 11 Mudah-mudahan tidak sekadar wacana

***

Eksekutif diminta beberkan ruas jalan yang dibiayai dari pinjaman di PIP Masyarakat butuh transparansi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Cuaca Tak Menentu

Luas Tanam Padi Diprediksikan Turun Praya (Suara NTB) Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) memprediksikan luas tanam tanaman padi pada tahun ini bakal turun jika dibandingkan luas tanam pada tahun - tahun sebelumnya. Curah hujan yang tidak menentu dikhawatirkan bakal mempengaruhi tingkat produksi padi Loteng secara umum.

Cristin Alverina

Siapkan Ribuan Jenis Peralatan Rumah Tangga HADIR di kota Mataram sebagai pelopor penyedia kebutuhan rumah tangga paling lengkap, dari segala jenis paralatan dapur hingga kelengkapannya, termasuk aksesosris-aksesoris dalam bentuk pas bunga segala ukuran.

“Dapur Kita” menghadirkan ribuan jenis kebutuhankebutuhan tersebut, dari barang pecah belah, plastik, aluminium, besi, fiber dan jenis lainnya. Tentunya, dengan kualitas yang sangat terjamin dan harga terjangkau.

“Dapur Kita baru resmi buka hampir dua bulan, ada ribuan jenis kebutuhan rumah tangga yang tersedia. Produk-produknya asli dalam negeri tetapi kualitas impor, dari kompor gas, kitchen set, dengan berbagai merk,” urai Manager Dapur Kita, Cristin Alverina, Selasa (23/4) kemarin.

Produk-produknya, merupakan produk yang biasa dipasarkan di mall dan di Jakarta, tetapi melihat perkembangan ekonomi dan daya beli masyarakat di NTB, tidak menutup kemungkinan menurutnya pasar penjualannya akan berkembang besar di daerah ini.

Produk-produk Dapur Kita, lanjut Cristin merupakan produk unggulan yang menyasar segmen ekonomi menengah keatas. Tetapi, di kota Mataram, produknya dijual sesuai dengan daya beli masyarakat.

Bahkan, untuk awal kehadiran Dapur Kita, saat ini beberapa produk sudah disiapkan diskon khusus sebesar 5 persen, karena sistem pemasarannya semi supermarket. Tentunya, harga yang diberikan langsung oleh pabrikannya, sehingga tidak perlu ada tawar menawar dengan pembeli.

“Selain menjual eceran, Dapur Kita juga melayani pembelian dalam bentuk grosiran, tentu yang membeli dalam jumlah besar, akan diberikan harga khusus diluar ketentuan, dan kamipun untuk memenuhi permintaan, tetap buka dari pagi hingga pukul sembilan malam,” tambahnya.

Produknya kini sudah mulai dikenal di beberapa hotel besar di Kota Mataram, dan sudah dilakukan kerjasama. Karena melihat harga produk yang cenderung lebih rendah dibanding lainnya, serta kualitas yang cukup terjamin, selain kelengkapan persediaan kebutuhan.

Untuk menjangkau kebutuhan seluruh wilayah di NTB, dalam waktu dekat, tambah Cristin, akan dibangun cabang penjualan di kabupaten kota yang potensial. Hanya saja untuk saat ini, masih fokus digarap pasar Kota Mataram dan kerjasama dengan hotel-hotel untuk menggunakan produk-produknya. (bul)

Hal itu diungkapkan Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, saat memberi penjelasan pada sosialisasi Sensus Pertanian (ST) tahun 2013 di kantor Bupati Loteng, Selasa (24/4) kemarin. Ia menjelaskan, pada tahun 2011 misalnya, luas tanam tanaman padi di Loteng bisa menembus 92 ribu hektar pertahun. Karena banyak petani khususnya dikawasan irigasi

teknis, yang menanam padi sampai tiga kali. Termasuk di wilayah tadah hujan, juga bisa menanam padi sebanyak dua kali. Padahal sebelumnya hanya bisa sekali saja.

Kondisi yang hampir sama juga terjadi pada tahun 2012 lalu. “Namun untuk tahun ini, peluang untuk bisa mengulangi pencapaian luas tanam pada tahun 2011 lalu, akan

sulit terwujud. Mengingat kondisi curah hujan yang belum menentu,” tegasnya.

Sehingga untuk tahun ini, pihaknya hanya bisa memasang target luas tanam hanya 85 ribu hektar saja. Karena untuk bisa mencapai target seperti tahun sebelumnya, dengan kondisi curah hujan seperti sekarang ini, cukup sulit. “Intensitas curah hujan memang sangat menentukan

luasan areal tanaman pertanian kita di Loteng. Sehingga setiap tahun, luas tanam itu berfluktuasi,” jelas Ibrahim.

Kendati mengalami penurunan luas tanam, dalam produksitifitas lahan pertanian, pihaknya optimis bakal meningkat. Melihat tren peningkatan produktifitas lahan pertanian di Loteng, khususnya dalam beberapa tahun terakhir menujukkan capaian yang menggembirakan.

Ia mencontohkan, tahun 2010 produktifitas lahan pertanian di Loteng masih dibawa 5 ton perhektar atau sekitar 4,9 ton perhektar. Angka tersebut terus meningkat

menjadi 5,15 ton perhektar tahun 2011 dan tahun 2012 naik lagi menjadi 5,30 ton perhektar. “Nah untuk tahun ini, angka tersebut bakal kembali meningkat,” tandasnya.

Seiring dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan petani tentang pola tanam yang baik. Disampingi itu juga, pemanfaatan teknologi pertanian juga semakin baik oleh para petani.

Sehingga pihaknya berkeyakinan, kendati luas tanam menurun tapi produksi pertanian akan terus meningkat. Atau paling tidak sama. Karena produktifitas lahan pertanian di Loteng juga meningkat. (kir)

Pemprov dan Apjati Diminta Bersinergi Perjuangkan KUR TKI Mataram (Suara NTB)Pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi kepada perbankan untuk merealisasikan Kredit Usaha Rakyat (KUR), untuk biaya pemberangkatan TKI keluar negeri. Tetapi, sejauh ini belum ada eksekusi langsung oleh pihak perbankan. Untuk itu, Pemprov NTB dan Asosiasi Penyalur Jasa Tenaga Kerja (Apjati), agar bersinergi untuk mendorong perbankan, merealisasikan kredit dengan bunga lunak tersebut.

“NTB memiliki potensi tenaga kerja yang cukup besar, ini perlu didukung oleh pemerintah dan Apjati untuk mendorong perbankan membantu dalam pemberian kredit untuk biaya pemberangkatan TKI keluar negeri,” demikian disinggung Sekretaris Jenderal DPP Apjati, Ir. H. Idris Zaini, MM, MBA usai pelaksanaan Musda Apjati di hotel Lombok Raya, Selasa (23/4) kemarin.

Menyikapi minimnya realisasi KUR untuk TKI ini, menurut Idris, pemerintah baik tingkat daerah hingga pusat, harus lebih tegas terhadap perbankan, agar tergerak merealisasikan KUR untuk TKI. Saat ini, ujarnya, yang lebih berperan mengucurkan kredit untuk para TKI adalah bank China Trust, yang notabenenya adalah perbankan luar negeri. Tetapi besaran bunga pinjaman yang diberikan cukup tinggi, hingga mencapai 23 persen/tahun.

Kondisi tersebut dianggapnya sangat mencekik TKI, tak heran jika hasil para TKI hanya habis untuk mengembalikan bunga pinjaman, meski tidak diperbankan China Trust tersebut, tetapi bantuk lainnya berupa sistem rentenirpun, pasti berlaku, karena TKI biasanya dimanfaatkan. Hal inilah yang kemudian harus diperjuangkan menurutnya.

“Bank China Trust dalam setahun mendapatkan keuntungan dari bunga kredit KUR tersebut sebesar Rp 2,2 triliun lebih, artinya tidak sedikit uang yang dihasilkan para TKI yang dibawa keluar negeri. Bank Indoensia harusnya melakukan evaluasi,” katanya.

Nusa Tenggara Barat menjadi basis TKI yang cukup besar. Bahkan secara nasional, sebesar 25 persen TKI yang keluar negeri, disumbang oleh daerah yang masuk di kawasan Indoenia Timur ini. Oleh karena itulah, pemerintah daerah diminta untuk terus memperjuangkan keberadaan para TKI. Apalagi, dalam setahun jumlah kiriman uang TKI dari NTB diketahui cukup besar, yang dikirim lewat perbankan, belum tercatat yang melalui western union, maupun titipan secara langsung.

“Intinya bank nasional ini enggan sekali mengucurkan KUR TKI-nya, padahal kebijakan dari pemerintah sudah ada, tinggal pemerintah daerah hingga pusat harus memperjuangkannya,” tegasnya lagi. (bul) Idris Zaini PABRIK MINYAK ANGIN AROMATHERAPY CARI AGENCARI AGEN DI MATARAM KEUNTUNGAN 40% HUB. 081225289225

(ant/bali post)

KULIT TERNAK - Pekerja merapikan kulit ternak dari sapi dan kerbau yang dijemur untuk bahan baku kerupuk kulit, Makassar, Sulsel, Selasa (23/4). Kulit ternak yang telah kering di jual seharga Rp 35.000 – Rp 40.000 per kilogram dan kebanyakan dipasarkan ke beberapa daerah seperti Jawa dan Nusa Tenggara Barat.

Perlindungan TKI Dimulai dari Desa Mataram (Suara NTB) Pemerintah bersama organisasi masyarakat, akademisi serta media di NTB, kini sedang berembuk untuk merumuskan langkah paling tepat dalam rangka perlindungan TKI. Salah satu hasil rumusan itu, mengembalikan tanggungjawab perlindungan itu ke Desa, dengan mengedepankan kearifan lokal.

“Sekarang, minimal Desa harus tau, berapa warga yang berangkat menjadi TKI. Identitas lengkapnya. Agar jangan sampai ketika ada masalah, baru kemudian Kepala tau ada warganya yang menjadi TKI,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, H. Mokhlis menjawab Suara NTB, disela sela diskusi grand design perlindungan TKI di kantornya kemarin.

Konsep kearifan lokal yang dimaksud, menurut Mokhlis, dengan mengangkat tema kesukuan yang selama ini berlaku dan mentradisi. Yakni dengan mengangkat istilah “berembuk desa” dengan istilah tiga suku.

Semisal, untuk Lombok, akan disebut dengan “Gibung”. Untuk Sumbawa, disebut “Basiru”

(Suara NTB/dok)

H. Mokhlis

dan untuk Bima dengan sebutan “Mbolo Weki”. “Nah, tiga istilah ini, akan kita padukan nantinya sehingga mewakili ketiga suku. Dan istilah kemudian akan berlaku untuk grand design yang akan kita rancang,” tegasnya.

Apa alasan mendasar menyusun grand design ini?

Mokhlis menggambarkan, sebelumnya ada dua produk hukum yang dikeluarkan melalui Peraturan Gubernur. Isinya tentang pelayanan TKI satu pintu. Kemudian terjadi

penyempurnaan melalui Pergub Nomor 2 Tahun 2011 tentang PJTKI. Namun dari hasil evaluasi, dua produk hukum ini masih dianggap ada sisi lemahnya. Salah satu bentuk kelemahan itu ada pada pelayanan yang masih terpusat di provinsi. Padahal selama ini, TKI – TKI berada dan berasal dari Desa. “Nah, sekarang melalui by design ini, kita ingin kembalikan pelayanan itu di desa. Ini yang ingin kita tumbuhkan lagi. Sehingga nantinya, kalau ada TKI mau berangkat, maka harus dilayani. Desa jangan bebani TKI,” tegasnya.

Sementara Muhammad Shaleh dari Yayasan TIFA yang terlibat menggagas grand design tersebut, penamaan pola perlindungan TKI ini masih akan dibahas. Pembahasan sampai pada pola yang paling tepat untuk memulai perlindungan TKI ini dari desa. “Jadi diskusi ini akan terus berlanjut,” terang Shaleh.

Selain pihaknya dan Disnaker, sejumlah NGO yang selama ini konsen advokasi soal TKI juga dilibatkan, termasuk kalangan Akdemisi Prof. Anang Husni dan Dr. Any Suryani. “Semua rangkaian kegiatan akan difasilitasi mas Tjatur Kukuh dari Lembaga Santiri,” pungkasnya. (ars)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6152 NOKA/NOSIN: MH1JB21172K-036481/ JB21E-1036912 AN. PEMDA PROVINSI NTB BIRO OPERASIONAL HILANG DISEKITAR KANTOR PEMDA PROV.NTB

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB DIJUAL

SANGGAR SENAM

FINANCE

PELATIHAN

ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * Beli Mobil * Biaya Pendidikan * Modal Usaha * Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Multi Multi Finance Finance Intensif Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

TRAVEL

HUB. 085792598281

Halaman 8

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

(Suara NTB/ist)

AKSI - Aksi spektakuler van Persie saat melawan Aston Villa, Selasa (23/4). Pada pertandingan ini van Persie mencetak hattrick dan memastikan MU juara Liga Premiere Inggris 2012-2013.

Van Persie Antarkan MU Juara Liga Inggris Manchester Manchester United (MU) akhirnya memastikan meraih juara British Premier League musim 2012/2013 setelah mengalahkan Aston Villa dengan skor telak 3-0. Hat-trick Robin van Persie mengantarkan klub yang berada di bawah asuhan Sir Alex Ferguson ini menjadi juara.

Kemenangan itu membuat MU kokoh di puncak klasemen dengan mengumpulkan 84 poin dari 34 laga, unggul 16 poin atas Manchester City yang ada di urutan kedua.

Manchester City tidak akan mampu mengejar walaupun masih memiliki lima laga sisa.

Gelar musim ini menjadi gelar ke-20 untuk MU dan membuatnya sebagai klub tersukses di Liga Premier Inggris, mengalahkan rival abadi Liverpool dengan 18 gelar juara.

Penyerang dan top skor sementara Liga Premier Robin Van Persie membuka kran gol MU pada menit ke-dua dengan umpan silang Rafael

dari sisi kanan yang langsung diteruskan Ryan Giggs ke arah Van Persie di depan mulut gawang. Van Persie dengan mudah menceploskan si kulit bundar ke gawang Villa.

Aston Villa kembali menekan pertahanan MU pada menit ke-12.

Gelandang Aston Villa Andreas Weimann mengirimkan umpan ke Christian Benteke tapi tendangannya masih melayang di atas mistar.

Lagi-lagi Van Persie yang menciptakan gol kedua MU. Wayne Rooney mengirimkan umpan terarah ke depan kepada Van Persie di sisi kiri. Tanpa ampun, Van Persie langsung melepaskan tembakan

first time kaki kirinya yang keras ke sisi kanan gawang dan tak bisa diantisipasi kiper Villa Brad Guzan.

Van Persie benar-benar menjadi mimpi buruk pertahanan Villa pada menit ke-33. Gelandang Shinji Kagawa memberikan umban terobosan ke Ryan Giggs di sisi kiri dan kemudian mengirimkan umpan mendatar ke Van Persie. Sempat mengecoh pertahanan Villa, penyerang asal Belanda itu kembali melesakkan gol ketiga dengan kaki kirinya.

Meski demikian, MU tidak akan sukses jika tidak ada beberapa pemain kunci. Berikut lima pemain kunci pilihan AFP yang dianggap memegang peran penting bagi MU dalam meraih gelar juara Liga Premier ke-13 MU di era kepelatihan Alex Fergsuson.

Pertama adalah, David de Gea, Rafael da Silva, Michael Carrick, Robin van Persie dan Danny Welbeck. (ant/bali post)

Kasdiono Janji Bawa NTB Lebih Baik Lagi Mataram (Suara NTB) Setelah terpilih sebagai Ketua Umum KONI NTB untuk kedua kalinya, H. MNS. Kasdiono, SH, berjanji akan membawa prestasi olahraga NTB lebih baik lagi di tingkat nasional, khususnya di ajang PON XIX Jawa Barat (Jabar) 2016. Namun untuk mewujudkan hal itu pengusaha PJTI NTB ini memerlukan kepengurusan yang solid serta didukung semua pihak, baik cabor, KONI kabupaten/kota maupun elemen lainnya.

Menurutnya, sukses NTB di PON XVIII di Riau 2012 lalu tidak boleh diklaim sebagai kesuksesan pihak tertentu. Suksesnya NTB di Riau meraih 11 medali emas, 6 perak dan 8 perunggu tidak lepas dari dukungan semua pihak. Dalam hal ini, pemerintah provinsi memiliki andil besar dalam pencapaian prestasi olahraga NTB, khususnya dalam hal

dana. ‘’Termasuk, dukungan pemerintah kabupaten/kota, KONI kabupaten/kota dan semua pengurus cabor,’’ ujarnya Senin (22/4) malam.

Dalam menghadapi PON XIX di Jabar, Kasdiono mengharapkan dukungan semua pihak, terutama dalam hal pembinaan atlet ke depannya. Ia menginginkan kepengurusan KONI Provinsi, KONI kabupaten/kota dan cabor provinsi agar tetap solid dalam mendukung program pembinaan atlet.

Di tempat yang sama, Pengurus KONI Pusat, M. Rianto yang hadir mewakili Ketua Umum KONI NTB, Tono Suratman berharap kepada pengurus KONI NTB yang terpilih bisa semakin kompak dan memegang teguh komitmen dalam memajukan prestasi olahraga. “Saya meilihat langsung dinamika dalam pemilihan ketua KONI NTB sangat kondusif. Sosok Pak Kasdiono tern-

yata sangat familiar,” ucapnya.

Baginya, prestasi yang diukir NTB di PON XVIII di Riau 2013 lalu sangat luar biasa. Di mana yang tidak rasional menjadi rasional. Hal ini bisa dicapai tentu ada kaitannya dengan dukungan dan kerjasama yang baik semua pihak. (fan)

Pengcab Kodrat Diminta Persiapkan Atlet Mataram (Suara NTB) Pengprov Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Kodrat) NTB akan terus memburu atlet-atlet muda berprestasi guna persiapan mengikuti event tingkat nasional. Oleh karena itu mereka akan mengelar Seleksi Atlet Daerah (Selekda) yang akan dilaksanakan di Mataram awal Mei mendatang. Sebelum memulai hajatan tersebut pihak Pengprov Kodrat NTB meminta sejumlah Pengcab Kodrat kabupaten/kota segera mempersiapkan atlet.

Demikian disampaikan Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni, didampingi Sekum

Pengprov Kodrat NTB, Dedy Nur Cholis kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (23/4). Dalam Selekda nanti, pihak Kodrat NTB akan menjaring sebanyak 18 atlet, jumlah tersebut terdiri 9 atlet lapisan pertama dan 9 atlet lapis kedua, dan akan ambil bagian di 9 kelas yang dipertandingkan di kejurnas Piala Wakil Presiden akhir tahun 2013.

Pihak Kodrat NTB sengaja menyiapkan dua lapis atlet. Tujuannya mengantisipasi adanya atlet yang cedera. “Bila ada atlet lapis pertama cedera, bisa diganti dengan atlet lapis kedua,”tambah Dedy. Pihak Pengprov Kodrat NTB sengaja

menggelar selekda lebih awal guna menjaring atlet yang terbaik. Harapannya, Kodrat NTB dapat mempersiapkan atlet-atlet secara maksimal, sehingga dengan demikian petarung NTB akan lebih siap menghadapi event tingkat nasional.

Selain menggelar Pelatda lebih awal, rencananya pihak Kodrat NTB akan mengirim atletnya mengikuti semua event nasional yang digelar PB Kodrat NTB tahun 2013 hingga PON. Hal itu dilakukan agar mental tanding atlet lebih matang, sehingga saat mengikuti event selanjutnya lebih baik lagi. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Rabu, 24 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Sampul album “Maze of Fears” Darryl Wezy

Darryl Wezy akan Rilis ”Maze of Fears” Jakarta (Suara NTB) – Musisi Darryl Wezy akan merilis album perdananya “Maze of Fears” di Jepang pada tanggal 24 April 2013, demikian siaran pers dari IVY League Music, Selasa.

Penyanyi dan penulis lagu kelahiran Jakarta 5 Juli 1989 itu juga merilis single ketiga berjudul “Imaginary Hill” pada 17 April lalu setelah sebelumnya meluncurkan “Automatic High” dan “The War is Over Now”.

“Setiap individu merindukan kebebasan dari segala sistem yang menguasai hidupnya, tanpa harus resah untuk membangun tempat khayalannya sendiri. Lagu ini merepresentasikan pribadi saya sepenuhnya dan mungkin banyak orang di luar sana telah berpikir hal yang sama.” jelas Darryl tentang “Imaginary Hill”.

“Maze of Fears” berisi sebelas lagu ciptaan Darryl yang menceritakan tentang bagaimana menghadapi ketakutan-ketakutan dalam diri seseorang dan bagaimana memberdayakan diri sendiri serta membangun motivasi.

Album tersebut diproduseri Aghi Narottama yang sudah menangani musik Janji Joni, KALA, Pintu Terlarang, dan ONROP! Musikal. (ant/bali post)

Richie Havens Meninggal Los Angeles – Musisi folk Amerika Serikat Richie Havens meninggal karena serangan jantung pada Senin pada usia 72.

Havens antara lain penjadi penampil awal pada festival musik Woodstock 1969 dan terkenal antara lain lewat “Motherless Child/Freedom” Havens, yang muncul dari panggung lagu-lagu rakyat New York pada tahun 1960, meninggal di rumahnya di Jersey City, New Jersey, kata Pemimpin Roots Agency Tim Drake kepada Reuters.

Havens tercatat telah melakukan tur selama lebih dari empat dekade dengan gitar akustik. Lagu-lagunya tentang kebebasan serta persaudaraan.

Dia pensiun dari tur musiknya tiga tahun lalu.

“Selain musiknya, mereka yang telah bertemu Havens akan ingat atas lembut dan penyayang sifatnya.

Dia suka humor ringan dan kehadiran kuat di tengah rekannya,” kata keluarganya dalam sebuah pernyataan.

Versi improvisasi Havens dari lagu “Motherless Child” berkembang menjadi “Freedom” di Woodstock dan menjadi lagu kebangsaan bagi generasi hippie tahun 1960-an.

Penampilannya dari lagu itu termasuk dalam film konsernya “Woodstock” yang sangat disukai penonton.

Hit Havens antara lain versi klasik Beatles “Here Comes the Sun” dan “Strawberry Fields Forever,” serta The Who`s “Won`t Get Fooled Again”. (ant/ bali post)

BUDAYA DAN HIBURAN Kisah Inspiratif Pahlawan Masa Kini Gelar pahlawan mungkin tidak hanya disematkan untuk para pejuang yang bertarung di peperangan demi kedaulatan dan kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun gelar itu bisa disematkan kepada tujuh orang yang hidupnya didedikasikan untuk orang-orang yang termarginalkan dan sesuatu yang banyak orang tidak peduli terhadapnya. Merekalah pahlawan pembawa harapan, sesuai dengan judul buku ini.

BUKU ini mengandung kisah-kisah inspiratif tentang kisah para pahlawan masa kini tersebut. Mereka adalah Dadang Heriadi, Chanee Brule, Fauzanah, Irina Among Pradja, Derajat Ginandjar Koesmayadi, Irma Suryati, dan Sinta Ridwan. Ketujuh orang ini adalah peraih Kick Andy Heroes tahun 2012 lalu. Kisah mereka pernah ditayangkan dalam acara Kick Andy yang ditayangkan Metro TV. Membaca buku ini dapat memberi perspektif baru tentang kehidupan. Setelah membaca buku ini, sejenak pikiran kita akan mengundang tanya: “Apakah yang sudah kita perbuat untuk kehidupan? Untuk sesama?”. Pahlawan-pahlawan ini tidak hanya berwacana, tapi bekerja nyata untuk kehidupan orang banyak yang lebih baik.

Dadang Heriadi, pria asal Tasikmalaya ini mendedikasikan hidupnya untuk merehabilitasi orang gila yang ditemui di jalanan. Orang dengan gangguan jiwa yang orang sering memandang sebelah mata justru menjadi sangat berarti bagi Dadang. Dadang yang sebelumnya seorang PNS di PLN rela keluar dari pekerjaannya demi membantu orangorang dengan gangguan jiwa agar mereka bisa sembuh dan hidup normal kembali.

Ia bersama beberapa orang memprakarsai terbentuknya Yayasan Keris Nangtung, tempat rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa.

Orang-orang gila dikumpulkan disana, dibersihkan, diberi pakaian layak, diberi

makan, diobati dan berbagai kegiatan lainnya. Tak sedikit orang gila yang berhasil sembuh. Meski bukan orang kaya raya, dengan segala keterbatasan materi, Dadang tidak pernah surut dengan niatnya tersebut.

Lain lagi kisah Irina Among Pradja. Sama dengan Dadang, Irina rela keluar dari zona nyamannya, dari profesi dokter kemudian menjadi ibu guru bagi para pemulung.

Keterbatasan tak membuat Irma Suryati putus harapan. Meskipun sebagai penyandang cacat, ia berusaha bangkit dari keterbatasan itu dan berhasil memberdayakan orang-orang difabel yang senasib dengan dirinya untuk tidak bergantung dari orang lain melalui pembuatan barangbarang dari kain perca. Penyakit lupus juga tidak merintangi langkah Sinta Ridwan untuk melestarikan aksara kuno.

Sementara itu, seorang pria kelahiran Prancis, Chane Brule mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan owa-owa atau gibbon, hewan primata langka yang terancam punah di hutan Kalimantan. Jauh-jauh dari negara Eiffel tersebut ia datang ke Indonesia karena rasa cinta dan kekhawatirannya akan kepunahan owa-owa.

Sedangkan Fauzanah atau akrab dengan panggilan Bu Yan mendedikasikan hidupnya untuk Matematika. Ia mengajari anak-anak Matematika di Puskesmas Matematika yang didirikannya. Dari sanalah lahir banyak anak-anak

Sampul Buku “Hope; Para Pahlawan Pembawa Harapan”

Ariyo Wahab Kagumi Bob Marley Jakarta (Suara NTB) – Penyanyi Ariyo Wahab mengagumi sosok Bob Marley yang baginya patut dijadikan pahlawan karena pesan-pesannya yang mengusung kedamaian.

“Dia seorang yang patut dijadikan pahlawan dan amanatnya itu harus kita sebarluaskan ke seluruh dunia. Dia sangat mengusung kedamaian di dunia.

Aku jatuh cinta sama dia. Gila, ini orang punya hati yang sangat bersih,” kata Ariyo ditemui usai peluncuran album band reggae Conrad Good Vibration, Senin malam. Menurut dia, salah satu pernyataan Bob Marley yang diimplementasikannya dalam kehidupan adalah selalu berpikir positif. Itu menjadi salah satu sugesti bagi Ariyo untuk berpikir positif setiap hari agar semua berjalan lancar.

“Selama kita positif, semua akan terlaksana. Kalau aku, dalam keseharian bangun pagi udah berpikir negatif, itu satu hari akan hancur. Kalo punya pikiran positif, keluarga bahagia, masih punya teman banyak. Intinya bersuyukur dan ikhlas. Jika berpikir positif, selama sehari akan enak ngejalaninnya,” ujar anggota band The Dance Company dan Free on Saturday. Selain itu, dari pemikiran Bob Marley yang lain, Ariyo menangkap pesan bahwa tidak perlu menghakimi orang lain. “Nggak usah menghakimi orang, sebelum menghakimi orang, lo make sure tangan lo udah bersih,” lanjutnya.

Mengenai musik reggae, dia berpendapat reggae di Indonesia sudah berkembang. Reggae pun menjadi salah satu musik yang dieksplorasi band The Dance Company yang dijalankannya bersama Nugie, Pongki, dan Baim dalam lagu “Happy Together”.

“Kami memang ingin mengeksplorasi musik, apalagi reggae di sini berkembang. Nggak mau sok reggae, tapi pengen eksplorasi saja. TDC dan FOS memang suka mengeksplorasi musik, nggak ada pakemnya, tapi benang merahnya jelas, musik TDC dan FOS,” pungkasnya. (ant/bali post)

(Suara NTbB/yan)

Resensi Buku Judul Buku Penulis Penerbit

: Hope; Para Pahlawan Pembawa Harapan : Endah Sulwesi dan Kurnia Effendi : Bentang Pustaka

berprestasi yang menang dalam Olimpiade Matematika di tingkat nasional maupun internasional.

Kisah lainnya adalah tentang kebangkitan seorang pemuda setelah bertahuntahun kecanduan narkoba.

Dia adalah Deradjat Ginand-

jar Koesmayadi. Ginandjar juga seorang pengidap HIV. Melalui sepak bola, ia mengubah stigma negatif orang terhadap penderita HIV. Ia pun mendapatkan beberapa penghargaan tingkat internasional. Buku ini memberikan pencerahan dan me-

muat kisah-kisah inspiratif.

Orang-orang yang diulas kisahnya dalam buku ini juga patut kita jadikan contoh untuk tetap berbuat demi sesama di tengah segala keterbatasan yang kita miliki.

Memberi takkan pernah membuat kita rugi. (yan)

Tertibkan Pedagang Asong yang Memaksa Wisatawan Mataram (Suara NTB) Beberapa pedagang asongan di objek-objek wisata terkadang suka memaksa wisatawan untuk membeli dagangannya. Hal ini membuat wisatawan menjadi tidak nyaman. Untuk itu pemerintah kabupaten/kota dengan koordinasi pemerintah provinsi harus melakukan penertiban pedagang asongan di sekitar objek-objek wisata yang suka memaksa wisatawan.

Richie Havens

Halaman 10

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm. “Pemerintah daerah juga harus memperhatikan penataan pedagang asongan maupun kaki lima yang sudah ada dengan memfasilitasi tempat khusus berdagang dan kebutuhan akan fasilitas

kebersihan dan kenyamanan lainnya,” terangnya.

Keberadaan para calo tiket dan guide liar di sekitar pelabuhan, terminal, bandara, dan pelabuhan penyeberangan ke tiga gili yang suka memaksa tamu juga harus ditertibkan.

Karena hal tersebut dinilai dapat merusak citra pari-

wisata NTB. Mori juga menyarankan agar pemerintah kabupaten/kota berkoordinasi dengan pemprov untuk membenahi fasilitas pendukung di objek wisata seperti toilet, tempat duduk, tempat istirahat, dan tempat ibadah.

Untuk pembinaan SDM

pariwisata, politisi Partai Gerindra ini mengatakan agar berapa persen dari pajak hotel, restoran, rumah makan dan jasa pariwisata lainnya yang telah disetorkan dialokasikan sebagai biaya pembinaan SDM pariwisata dalam bentuk pendidikan dan latihan. “Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu atau kualitas pelayanan di bidang pariwisata,” ujarnya.

Mori menilai, meskipun kemajuan pariwisata NTB telah berkembang pesat, masih ada beberapa permasalahan yang perlu

dibenahi pemerintah. Diantaranya produk dan pelayanan pariwisata, aksesibilitas dan fasilitas perjalanan, keamanan dan kenyamanan wisatawan, SDM dan komunikasi pemasaran dan lainnya.

“Perda tentang aktivitas kepariwisataan belum banyak tersusun. Regulasi perizinan pembangunan restoran, hotel dan sistem investasi belum transparan. Penegakan hukum dalam proses penataan dan pengembangan pariwisata juga masih lemah,” ujarnya. (yan)

Dua Film Amerika Diputar di Festival Film Eropa

Backstreet Boys Rayakan Hari Jadi Ke-20 Jakarta (Suara NTB) – Boyband era 1990-an, Backstreet Boys, mendapatkan satu bintang di Hollywood Walk of Fame pada Senin, bersamaan dengan hari jadi ke20 dan tur dunia mereka.

“Backstreet is Back...kami tidak pergi ke mana pun,” kata Nick Carter (33) kepada para penggemar saat semua anggota band menyingkap bintang mereka, yang berada tepat di sebelah kanan boyband populer lainnya, Boyz II Men.

Anggota band yang terdiri atas Nick Carter, Brian Littrell, A.J. McLean, Howie Dorough, dan Kevin Richardson berterimakasih kepada keluarga dan para penggemar atas dukungan mereka selama bertahun-tahun, demikian laporan Reuters.

“Ini sebuah kehormatan.

Sungguh hari yang indah. Cara indah untuk merayakan 20 tahun kebersamaan,” kata Richardson, yang kini berusia 40 tahun, sambil menahan haru.

Backstreet Boys, yang terbentuk tahun 1993 di Florida, telah menjual lebih dari 130 juta kopi album di seluruh dunia dan mencetak hits seperti “I Want It That Way” dan “Shape of My Heart.”

Setelah beberapa waktu jeda tahun 2000-an dan Richardson sempat keluar tahun 2006, kelima anggota band berkumpul kembali tahun lalu dan merencanakan tur dunia bulan Mei, mulai dari China. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Sutradara Friedrich Christian Anton “Fritz” Lang mendapat tempat khusus di Festival Film Eropa ke-13 atau Europe on Screen 2013.

Empat film besutan sutradara yang wafat pada 1976 itu diputar dalam segmen film Retro di festival yang digelar mulai dari 3 hingga 12 Mei 2013.

“Metropolis” (1927) dan “M” (1931) adalah karya besutan Fritz Lang di Jerman sebelum dirinya pindah ke Amerika, sehingga dua film sisanya, “Fury” (1936) -film pertama yang dibuat Lang setelah pindah ke AS- dan “You Only Live Once” (1937) -nominasi Best Screenplay Oscar 1937- dikategorikan sebagai film Amerika Serikat.

Meskipun begitu, dua film Amerika tersebut tetap berhak masuk di Festival Film Eropa karena sutradaranya berasal dari Eropa,

kata Orlow Seunke Festival Director Europe on Screen 2013 di Jakarta, Selasa.

Selain itu, empat karya sutradara Prancis HenriGeorges Clouzot juga mendapat tempat di segmen film retro. “The Wages of Fear” (1953), “Diabolique” (1955), “The Mystery of Picasso” (1956) dan “Inferno” (2009), film dokumenter tentang Clouzot yang meninggal saat membuat film.

Pemutaran film retro tersebut bertujuan untuk mengingatkan orang-orang bahwa semua ada proses, termasuk film masa kini yang diawali dengan karya-karya masa lampau, tambah Seunke.

72 film dalam Festival Film Eropa 2013 diputar di Erasmus Huis, Goethe Haus, Instituto Italiano, IFI Salemba, SAE Jakarta, dan Tugu Kuntskring Paleis (dulu Buddha Bar) secara gratis. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Lion Air Berikan Rp 55 Juta untuk Tiap Penumpang

Presiden Beri Sinyal BBM Naik Bulan Depan Singapura Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan sinyal pemerintah akan menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) demi penyehatan fiskal mulai bulan Mei mendatang.

Bandung (Suara NTB) Maskapai Lion Air pada Selasa memberikan santunan kepada penumpang pesawat Lion Air Boeing 737-800 yang tergelincir di ujung landasan Bandara Ngurah Rai, Denpasar, 13 April 2013 lalu.

“Total ada 28 orang yang diberikan santunan di Bandung ini, kemarin kita di Bali sudah 46 orang dan di Jakarta dua orang,” kata Direktur Service Airport Lion Air, Daniel Putut. Menurut dia, setiap penumpang pesawat tersebut mendapat uang tali kasih Rp 55 juta per orang.

“Kami sudah memberikan lebih dari kompensasi yang seharusnya kami berikan sesuai undang-undang. Ini ada tali kasih, santunan, uang kaget atau uang syok bagi korban yang mengalami indisen di pesawat kami,” katanya. “Ini di luar asuransi. Ini tali asih, lebih pada santunan,” kata dia.

Ia juga meminta korban atau keluarga korban yang belum mengambil uang santunan untuk menghubungi manajemen Lion Air karena perusahaan sedikit mengalami kesulitan untuk menghubungi korban kecelakaan pesawat itu.

“Kami coba hubungi semua penumpang, 101 orang, tapi yang baru bisa dihubungi 76 orang. Jadi sisanya susah menghubungi, mungkin saat kejadian handphone mereka jatuh atau hilang,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, Nus Nuzulia Ishak mengutarakan, korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 904 yang tergelincir di Bandara Ngurah Rai Bali, bisa mengadukan keluhan berkaitan perlindungan konsumen bila merasa belum puas.

“Konsumen bisa mengadukan keluhan apabila masih belum merasa puas, termasuk korban kecelakaan pesawat di Bali beberapa waktu lalu,” katanya. Nus Nuzulia mengatakan, para pengguna jasa penerbangan yang masih belum puas tersebut bisa menyampaikan keluhannya ke Lembaga Perlindungan Konsumen Swadya Masyarakat (LPKSM), Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), atau Badan Penyelesaian Sengekta Konsumen.

“Sudah banyak lembaga yang bisa mengakomodasi hal tersebut, dan itu diatur dalam UU Perlindungan Konsumen,” kata Nus lagi. Dia mengatakan, arah dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut adalah memberikan ganti rugi bagi konsumen yang merasa dirugikan atas kinerja pemberi jasa, dan untuk hal ini adalah pemberi jasa penerbangan. (ant/bali post)

“Kami menyadari subsidi yang terlalu besar tidak sehat bagi fiskal, makro ekonomi, dan kami akan segera melakukan langkah-langkah pengurangan subsidi bulan depan ini.

Mudah-mudahan memperbaiki keadaan ekonomi dan sektor riil di Indonesia,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, di Singapura, Selasa.

Lebih lanjut presiden mengatakan pemerintah saat ini sedang bekerja untuk memastikan keberhasilan kebijakan pengurangan subsidi sembari mengupayakan agar kenaikan harga BBM tidak akan menimbulkan inflasi yang berlebihan.

Jakarta (Suara NTB) Wakil Bendahara Umum Partai Golongan Karya (Golkar), Bambang Soesatyo mengungkapkan untuk menjadi anggota dewan bukan hal yang mudah, diperlukan biaya besar untuk mewujudkan mimpi bakal calon anggota legislatif untuk dapat duduk di Senayan.

“Persaingan internal maupun eksternal partai serta masa kampanye yang jauh lebih panjang (1 tahun) dibandingkan Pemilu 2009 yang han(Suara NTB/ist) ya beberapa bulan. mau tidak Bambang Soesatyo mau akan memaksa para caleg merogoh kocek lebih dalam lagi,” katanya. Dalam sistem demokrasi pemilihan langsung, jujur harus dikatakan tidak ada caleg bisa terpilih dengan hanya modal dengkul.

“Paling tidak selain modal ekonomi sesuai kemampuan masing-masing, untuk kebutuhan alat peraga dan operasional tim sukses juga dibutuhkan sekurang-kurangnya modal sosial dan modal politik. Kerja-kerja poltik dan kampanye sangat diuntungkan jika caleg sudah terkenal atau memiliki nama. Seperti artis, kyai, tokoh masyarakat,” kata anggota Komisi III DPR RI itu.

Menurut dia, untuk pemilihan langsung seperti sekarang ini, kalau caleg tersebut benar-benar serius, dibutuhkan paling sedikit Rp 1 miliar. “Kecuali kalau hanya iseng-iseng berhadiah,” katanya. Ia merinci perkiraan biaya yang dikeluarkan para caleg untuk Pemilu 2014. Pertama, akomodasi ke dapil (transportasi, penginapan) paling tidak satu bulan 2 kali sejak persaingan internal sebelum penyusunan DCS hingga Desember 2013.

Kedua, Januari-April (pemilu 2014) lebih intensif. Biasanya caleg sudah menetap sekurangnya 3 bulan sebelum pemilu. Maka diperlukan biaya kampanye seperti logistik/atribut (kaos, spanduk, kelender, umbul-umbul, baliho), iklan di media lokas, alat peraga berupa kartu suara, lomba kesenian, lomba olahraga.

Ketiga, biaya bantuan sosial seperti perbaikan musholla, masjid, gereja, jalan desa. Keempat, biaya pengumpulan massa pada putaran terakhir masa kampanye. Kelima dan yang dianggap berat adalah biaya saksi di setiap TPS yang biasanya berkisar Rp 50 - Rp 100 ribu per orang. “Bayangkan di setiap dapil biasanya ada 5000 - 10.000 TPS. Tinggal kalikan saja jumlah itu,” kata Bambang. (ant/bali post)

gan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi roda empat atau berplat hitam yang ditetapkan dalam waktu dekat.

“Pendalaman kita pada satu titik yaitu mengurangi

Kupang (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Musliar Karmin menegaskan, pemindahan hasil jawaban siswa ke Lembar Jawaban Komputer (LJK) oleh panitia pelaksana Ujian Nasional (UN), dijamin profesional sehingga tidak merugikan siswa.

“Kita berikan jaminan proses pemindahan itu akan berlangsung independen dan profesional,” kata Musliar saat berdialog bersama Wali Kota Kupang, Jonas Salean, Ketua Panitia UN Nusa Tenggara Timur, Frans Umbu Data serta Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Jerhans Adolf Ledoh di Kupang, Selasa.

Musliar menyampaikan itu untuk menjawab keraguan serta kekhawatiran sejumlah kalangan terutama para siswa

Banda Aceh (Suara NTB) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan bahwa korupsi di Indonesia terus berevolusi dan praktiknya semakin canggih.

“Kita harus paham betul bahwa korupsi ini merupakan peninggalan masa lalu kemudian berevolusi dan kini praktiknya pun semakin canggih,” katanya pada simposium Antikorupsi di Universitas Muhammadiyah, Banda Aceh, Selasa kemarin. Simposium ini digelar serangkaian wisuda lulusan Sekolah Antikorupsi Aceh.

Abraham Samad memaparkan kondisi korupsi di Indonesia semakin memprihatinkan, merajalela, meluas, serta berlangsung sistematik. “Tidak ada tempat di negeri ini yang terbebas dari korupsi. Korupsi ini terus mengalami evolusi, mulai korupsi sederhana sampai yang semakin canggih dengan pelaku orang-orang berpendidikan tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, masih kata dia, untuk melawan korupsi sekarang ini harus dengan cara yang lebih progresif, bukan dengan cara-cara normal karena korupsi butuh penanganan ekstra. “Kepolisian, kejaksaan, KPK, dan masyarakat harus bekerja sama memerangi korupsi yang kini semakin sistematis. Tanpa dukungan masyarakat, korupsi di Indonesia sulit diberantas,” kata dia.

Menurut dia, masih terjadinya korupsi karena menganggap hal yang lumrah. Seperti mengurus surat di birokrasi, masyarakat ikut menyuburkan pungutan liar. “Ini contoh sederhana. Praktik pungutan liar ini juga bagian dari korupsi. Seharusnya, korupsi ini dijadikan kejahatan luar biasa yang tidak bisa ditolerir,” ujar dia.

Untuk memberantas korupsi, kata dia, KPK terus mendorong kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan langkah-langkah yang progresif. Sebab, kedua lembaga ini memiliki perangkat hingga kabupaten/kota.

Selain itu, sebut dia, KPK mengintegrasikan antara penindakan dan pencegahan. Misalnya, menindak korupsi di suatu instansi, lalu mengusut kenapa terjadi korupsi. Kalau sistem di instansi itu salah, maka KPK akan membantu agar tidak terjadi korupsi lagi.

“Kalau hanya melakukan peningkatan tanpa pencegahan, maka dikhawatirkan praktik korupsi akan berulang terjadi di satu instansi. Jika ini terjadi, maka pemberantasan korupsi dianggap gagal,” sebut Abraham Samad.

Ia mengatakan dengan mencegah praktik korupsi lebih banyak uang negara yang diselamatkan ketimbang dengan penindakan. Dan ini sudah dibuktikan oleh KPK. “KPK bersama BPK dan instansi terkait lainnya berhasil mencegah dan menyelamatkan uang negara Rp 152,9 triliun hanya dari sektor migas. Sedangkan dari penindakan ke seluruh kasus yang ditangani KPK, jumlahnya cuma Rp 134,7 triliun,” demikian Abraham Samad. (ant/ bali post) (ant/bali post)

(ant/bali post)

ANTRI SOLAR - Puluhan warga menunggu antrian solar subsidi mengunakan jerigen di SPBU 54.614.13 Blimbing, Kecamatan Gudo, Jombang, Jawa Timur, Selasa (23/4).

Pasokan solar di SPBU setempat datang setiap tiga hari sekali sebanyak 8.000 liter habis dalam waktu tiga jam.

peserta UN, terkait pelaksanaan ujian tingkat SMA dan sederajat yang menggunakan LKJ fotokopi. Menurut dia, pemindahan hasil jawaban siswa ke LJK asli akan dilakukan oleh panitia pelaksanan UN tingkat provinsi yang melibatkan universitas masingmasing di daerah.

“Sehingga untuk NTT, akan dilakukan oleh komponen dari unsur Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang,” katanya. Penggunaan naskah ujian dengan menggunakan lembar fotokopi itu, merupakan kebijakan pemerintah untuk mengatasi kondisi penyaluran naskah UN yang terhambat ke sejumlah daerah dan mengakibatkan tertundanya pelaksanaan ujian nasional itu di 11 provinsi di Indonesia Tengah.

Ketua Pelaksana UN

Provinsi Nusa Tenggara Timur, Frans Umbu Data, mengatakan, pelaksanaan pemindahan hasil kerja siswa ke LJK akan dilakukan dengan selektif dan setiap lembaran jawaban akan dilakukan oleh dua orang petugas.

Menurut Rektor Undana Kupang itu, pelaksanaan pemindahaan hasil kerja siswa itu, bisa langsung dipantau oleh setiap komponen masyarakat, untuk membuktikan transparansi serta profesionalisme pelaksanaan pemindahaan hasil kerja siswa itu. Terkait jumlah pengadaan fotokopi naskah UN untuk SMA/MA/SMA Luar Biasa di Kota Kupang, Walikota Kupang Jonas Salean mengatakan, sekitar 100 ribu lembar dengan peserta UN berjumlah 4.383 siswa. (ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

Abraham Samad

S

OSOK

Lihat – Lihat Dulu

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si.

(ant/bali post)

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD tengah mempertimbangkan untuk mengikuti konvensi calon presiden (capres) yang ditawarkan Partai Demokrat. Namun, ia menegaskan hingga saat ini belum menentukan pilihan partai mana yang akan jadi kendaraan politiknya.

“Lihat-lihat dulu. Syaratnya apa, kapan dimulai, kewajiban saya apa, dan seterusnya. Itu kami lihat dulu,” kata Mahfud, ketika menjawab pertanyaan wartawan usai mengikuti acara peluncuran buku “Eman Suparman, Penjaga Marwah Hakim” di Gedung Komisi Yudisial (KY), Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan bahwa ide konvensi yang ditawarkan Partai Demokrat itu bagus sekali karena capres tidak hanya berasal dari orang partai saja. “Bagus sekali, luar biasa untuk memberi tafsir yang dinamis pada konstitusi kita sehingga (capres) tidak dikangkangi oleh partai,” kata Mahfud.

Menanggapi tentang kemungkinan ia ditawari menjadi calon wakil presiden oleh Partai Demokrat, Mahfud menyatakan akan mempertimbangkannya. (ant/bali post) Mahfud MD

subsidi bagi plat hitam,” ujarnya di Jakarta, Selasa.

Hatta mengatakan kajian teknis sedang dipersiapkan secara matang oleh Kementerian ESDM dan implementasi kebijakan tersebut menunggu kepastian dari Presiden. “Jangan tanya saya kepastiannya, bicara teknis tanya sama Menteri ESDM,” katanya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bensin jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 – Rp 7.000 per liter. Sementara, harga BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter.

Menurut Jero, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp 21 triliun. Ia juga mengatakan, hampir seluruh gubernur seIndonesia dalam rapat koordinasi pada Selasa (16/4) telah menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.

“Tadi mengerucut Rp 6.500 per liter untuk mobil plat hitam. Bahkan, ada beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. Artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju,” ujarnya. (ant/bali post)

Wamendikbud Jamin Pemindahan Jawaban UN Profesional

Korupsi di Indonesia Terus Berevolusi

”Fit and Proper Test” Calon Hakim Agung Harus Tetap Dijalankan Jakarta (Suara NTB) DPR menyatakan bahwa seleksi calon hakim agung (CHA) melalui fit and proper test yang dilakukan DPR merupakan wewenang lembaga legislatif yang tertuang dalam Pasal 24 UUD 1945.

Hal ini diungkapkan Anggota Komisi III Syarifudin Suding saat mewakili DPR saat menjawab permohonan pengujian Pasal 8 Ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta ayat (5) Undang-undang (UU) Mahkamah Agung (MA) dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) UU Komisi Yudisial (KY) di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

Menurut dia, DPR tidak dapat serta merta memberikan persetujuan tanpa mengetahui kapabilitas seorang calon hakim agung.

“Terhadap calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial tidak serta merta harus disetujui oleh DPR. Harus ada proses penilaian, harus ada proses pemilihan untuk dapat disetujui atau tidak dapat disetujui oleh DPR,” kata anggota DPR dari Fraksi Hanura ini.

Suding mengatakan, fit and proper test harus dijalankan DPR untuk menguji sejauhmana kapabilitas seseorang sebelum memangku jabatan publik termasuk hakim agung. “Kewenangan DPR dalam rangka diusulkan dan menyetujui calon hakim agung. Hampir semua jabatan publik diperiksa DPR,” katanya.

Suding juga mengatakan pelaksanaan fit and proper test untuk calon hakim agung tidak dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi. “DPR memberikan persetujuan melalui seleksi. Ini pun untuk mengetahui kapabilitas seseorang,” kata Suding.

Ketentuan pemilihan hakim agung yang diatur dalam UU MA dan UU KY ini diajukan oleh sejumlah LBH dan LSM yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Peradilan Profesional. Dalam permohonannya, mereka meminta MK membatalkan Pasal 8 ayat 2,3,4 dan 5 UU No 3/2009 tentang MA. Selain itu, mereka juga meminta supaya MK membatalkan Pasal 18 ayat 4 dan Pasal 19 ayat 1 UU No 18/2001 tentang KY. Pengajuan uji materi ini dilakukan supaya DPR tidak perlu ikut campur dalam pemilihan calon hakim agung. Pada pokoknya, pasal-pasal yang diuji tersebut menyatakan kewenangan DPR dalam melakukan pemilihan hakim agung. Menurut pemohon, akibat adanya tes dari Komisi III DPR yang tidak semuanya memiliki latar belakang ilmu hukum, maka penilaian calon hakim agung tidak jelas tolak ukurnya.

Ketentuan seleksi hakim agung ini juga diuji oleh tiga orang peserta seleksi calon hakim agung yang tidak lolos, yakni Made Dharma Weda, RM Panggabean, dan Laksanto Utomo. Mereka menguji kewenangan DPR memilih hakim agung yang termaktub dalam Pasal 8 Ayat (2), ayat (3), ayat (4) serta ayat (5) Undang-undang (UU) Mahkamah Agung (MA) dan Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 19 ayat (1) UU KY. Pemohon menilai pemberlakuan pasal-pasal itu bertentangan dengan UUD 1945. Selain itu, mereka juga menilai DPR justru mengintervensi proses seleksi hakim agung dengan menjalankan fit and proper test. (ant/bali post)

“Saya belum menyampaikan berapa kenaikannya...tapi yang jelas, bagus untuk fiskal, lebih sehat, tidak akan meledakkan angka kemiskinan.

Sepertinya pemerintah masih bisa memproteksi rakyat miskin, dan tentu penghematan dari itu semua akan kami gunakan untuk tujuan-tujuan baik untuk membangun infrastruktur maupun juga untuk menanggulangi kemiskinan.

Keduanya sangat kami pentingkan,” kata Presiden.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan adanya skema penguran-

Kami akan segera melakukan langkah-langkah pengurangan subsidi bulan depan ini

(ant/bali post)

Mau Jadi Caleg, Siapkan Rp 1 Miliar

Halaman 11

Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Rabu, 24 April 2013

Jepang dan Cina Tegang Tokyo Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe bersumpah akan mengusir setiap pendaratan Cina di kepulauan yang tengah dipersengketakan kedua negara.

Ancaman itu disuarakan setelah delapan kapal pemerintah Cina berlayar menuju perairan yang diperselisihkan itu.

(Suara NTB/ist)

TERLALU SANTAI - Bill Gates saat berjabat tangan dengan Presiden Korsel, Park Geun-Hye. Gaya Bill Gates yang meletakkan satu tangannya di kantong mengundang kritik luas di Korsel karena dianggap terlalu santai.

Gaya Santai Bill Gates Picu Kritik di Korsel Seoul Gaya santai pemilik Microsoft Bill Gates memicu kritik di sejumlah media Korea Selatan (Korsel), Selasa, setelah ia berjabat tangan dengan Presiden Korsel Park GeunHye dengan satu tangan berada di saku celananya.

Foto dari jabat tangan antara Gates dan Park, Senin, terpampang di halaman depan setiap harian nasional Korsel.

Beberapa di antara media-media itu sengaja memotong gambar tangan tersebut sementara sebagian besar yang lain memilih untuk menyorotinya. “Perbedaan budaya, atau tindakan yang tidak hormat?” tulis JoongAng Ilbo dalam keterangan yang menyertai foto itu. “Jabat tangan tidak sopan? Jabat tangan kasual?” tanya Dong-A Ilbo.

Masyarakat Korsel tergolong sangat hierarkis. Mereka terpengaruh oleh paham Konfusius yang masih menilai etiket sebagai hal penting.

Karenanya, mereka sangat sensitif terhadap hal-hal yang

mungkin menyinggung harga diri nasionalnya.

Sementara itu kantor presiden Gedung Biru menolak berkomentar, sedangkan laman jejaring sosial ramai dengan berbagai pendapat. “Bahkan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya, ada cara yang tepat untuk acara-acara tertentu ... bagaimana ia bisa meletakkan tangannya di sakunya saat bertemu pemimpin negara?” unggah seorang pemilik akun jejaring sosial Twitter @msryu67.

AFP melaporkan beberapa portal berita menayangkan foto-foto Gates berjabat tangan dengan para pemimpin dunia, yang menunjukkan bahwa ia menampilkan sejumlah gaya dalam situasi informal.

Dalam pertemuan tahun 2008 dengan pendahulu Park, Lee Myung-Bak, Gates juga terus mengantongi satu tangannya, meskipun foto pada tahun 2001 saat bertemu dengan Presiden Kim Dae-Jung, Gates tampak mengadopsi gaya yang lebih resmi, dia berjabat tangan

menggunakan dua tangan.

“Gates adalah orang biasa yang tak terikat oleh adat sehingga ia berjabat tangan dengan cara seperti itu bahkan ketika bertemu dengan kepala organisasi internasional atau tokoh politik penting,” kata Dong-A Ilbo mengutip seorang teman Gates yang tidak disebutkan namanya di Seoul. Beberapa warga Korsel juga menyatakan jika kritik media itu tidak pada tempatnya.

“Tolong, ... tidak semua orang berpikir jika pola pikir Konfusius Anda adalah norma yang universal di tempat lain di dunia,” tulis pemilik akun Twitter @ itanomaly.

Gates berada di Korsel sebagai pemimpin TerraPower yang mempromosikan proyek untuk mengembangkan reaktor nuklir generasi berikutnya.

Park, sementara itu, sedang meminta nasihat pemilik Microsoft itu untuk rencananya membangun ekonomi kreatif di luar tradisi Korsel yang basis manufaktur, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Bentrok terakhir meledak ketika 168 anggota legislatif Jepang mengunjungi kuil Yasukuni di Tokyo yang dianggap simbol imperliasme masa lalu Jepang dan membuat marah Cina serta Korea Selatan. Tokyo memanggil Duta Besar Cina untuk Jepang Selasa ini setelah delapan kapal milik BUMN Cina berlayar ke perairan teritorial Jepang.

Pelayaran ini adalah yang terbesar menuju perairan yang disengketakan sejak Tokyo menasionalisasi sebagi-

an kepulauan itu September lalu. Abe bersumpah akan menggunakan kekuatan untuk mengusir setiap upaya pendaratan Cina di kepulauan di Laut Cina Timur itu.

“Kami akan mengambil langkah menentukan melawan setiap upaya masuk ke teritorial air dan daratan kepalauan itu,” kata Shinzo Abe menjawab pertanyaan parlemen. “Kami tak akan pernah mengizinkan pendaratan. Akan alamiah bagi kami untuk mengusir dengan kekerasan jika (Cina) beru-

saha melakukan pendaratan,” tegasnya.

Kapal-kapal Cina berulangkali berlayar mengitari lima pulau yang dikontrol Tokyo dalam beberapa bulan belakangan sehingga memicu sengketa diplomatik. Kapalkapal pengintai maritim Cina memasuki zona 12 mil luar pulau-pulau yang disebut Cina Diaoyu dan oleh

Jepang Senkaku itu, sekitar pukul 8 pagi waktu setempat atau 6 pagi WIB. “Sungguh tercela dan tak bisa diterima kapal-kapal pemerintah Cina berulang kali memasuki perairan teritorital Jepang,” kata Kepala Kabinet Jepang Yoshihide Suga seperti dikutip AFP. Sekelompok nasionlis Jepang telah mengirimkan sembilan kapal ke area sekitar kepulauan yang juga diklaim Taiwan tersebut.

Kepulauan ini kaya ikan dan diyakini menyimpan sumber daya alam melimpah di dasarnya. (ant/bali post)