Snt24042014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 24 APRIL 2014

NOMOR 44 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

LANTIK - Gubernur NTB melantik pasangan H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid sebagai pasangan Bupati-Wakil Bupati Lobar periode 2014-2019, Rabu (23/4) kemarin.

Gubernur Optimis Paket AZAN Mampu Membawa Lobar Lebih Maju Giri Menang (Suara NTB) Dr. H. Zaini Arony, M.Pd, dan Fauzan Khalid S.Ag, M.Si, resmi menjadi Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) periode 2014-2019 setelah dilantik Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Rabu (23/4). Gubernur mengapresiasi keberhasilan dan kemajuan Lobar selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Bupati, Dr. H. Zaini Arony dan Wabup, Dr. H Mahrip.

TO K O H Mencegah ”Api” PENGAMANAN tahap rekapitulasi dan pleno KPU NTB yang berlangsung di Hotel Grand Legi, Rabu (23/4) kemarin, dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tak tanggung-tanggung, sekitar 800 personel diturunkan untuk mengamankan proses penghitungan perolehan suara Pileg 2014 tersebut.

Kapolda NTB, Brigjen.Pol.Moechgiyarto, yang dikonfirmasi di selasela acara tersebut mengatakan keamanan berlangsungnya rekapitulasi ini dikawal maksimal. ‘’Sekitar 800 personel yang kami turunkan untuk mengawal proses rekapitulasi ini,” sebutnya.

Bersambung ke hal 5 Moechgiyarto (Suara NTB/dok)

KO M E N T A R Bentuk Tim Kerja PEMPROV NTB membentuk tim kerja untuk mengawal realisasi atau serapan anggaran proyekproyek yang melalui mekanisme penunjukan langsung (PL) di masingmasing SKPD. Proyek itu bisa dilakukan dengan PL karena nilainya di bawah Rp 200 juta. Total nilai proyek PL di seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB tahun 2014 mencapai Rp 478 miliar.

Dalam rapat evaluasi serapan anggaran triwulan I 2014 yang digelar Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Selasa 22 April, gubernur memerintahkan Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH untuk mengawal serapan anggaran proyek-proyek yang nilainya di bawah Rp 200 juta atau proyek-proyek yang melalui mekanisme PL. H. Muhammad Rum (Suara NTB/dok)

Diharapkan hal positif ini dapat dilanjutkan pada masa kepemimpinan bupati dan wakil bupati baru. Melihat pengalaman bupati, gubernur yakin pasangan AZAN tidak akan sulit memajukan Lobar lima tahun ke depan.

Bahkan Gubernur merasa yakin, kepemimpinan AZAN mampu membawa Lobar menjadi contoh bagi daerah lain di NTB. Dalam kesempatan itu, hadir Direktur Pejabat Negara dan Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Dalam Negeri, Politisi Partai Golkar, H. Akbar Tanjung, Anggota DPR RI Dapil NTB, Syafrudin, Ketua DPRD NTB, HL Sujirman, Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, Bupati Sumbawa dan Bupati Lombok Tengah serta anggota FKPD. Hadir pula, mantan pejabat Lobar seperti mantan Bupati Lobar, HL Mujitahid. Tokoh agama,

masyarakat, para kades se Lobar dan keluarga dari Bupati dan Wabup yang dilantik.

Sebelum pelantikan secara resmi dilakukan oleh gubernur, terlebih dauhlu dilakukan rapat paripurna istimewa DPRD Lobar dipimpin Ketua DPRD Lobar, H. Umar Said. Dalam sidang itu, dibacakan SK pemberhentian dan pelantikan Bupati dan SK pelantikan Wakil Bupati-Wakil Bupati Lobar periode 2014-2019.

Gubernur menyatakan, lima tahun Zaini Arony menjabat sebagai kepala daerah, telah banyak pengalaman yang dilalui, baik dalam hal pengambilan kebijakan, strategi dan pembangunan yang telah berhasil dicapai. Termasuk dalam hal pelestarian dan pengelolaan nilai serta tatanan budaya di Bumi Patut Patuh Patju ini.

Bersambung ke hal 5

Bupati dan Wabup Lobar Pastikan Pembagian Tugas dan Wewenang BUPATI, Dr. H Zaini Arony dan Wakil Bupati Lobar, Fauzan Khalid SAg, MSi yang dilantik Rabu (23/4) kemarin, bertekad melaksanakan visi misi pembangunan Lobar ke depan. Salah satu aspek yang mempengaruhi roda pembangunan ke depan adalah terkait pembagian fungsi dan peran antara bupati dan wabup. Terkait hal ini, Zaini dan Fauzan memastikan pembagian

tugas dan wewenang tidak ada yang tumbang tindih. ‘’Tidak mungkin bupati melaksanakan pemerintahan sendiri, karena ada Wabup. Tentu membagi tugas, hal bersifat kebijakan umum tentu di tangan bupati, hal terkait pengawasan dan monitoring pelaksanaan pembangunan akan diberikan kepada wabup,”ungkap bupati usai dilantik kemarin.

Bersambung ke hal 5

Demokrat Perombakan Total, Dua Caleg PKS Bertahan Mataram (Suara NTB) Partai Demokrat akan menjadi parpol yang komposisi keanggotaannya di DPRD NTB mengalami perombakan total. Kalkulasi sementara, perolehan kursi Partai

Demokrat di DPRD NTB akan dihuni oleh wajah – wajah baru. PKS juga mengalami nasib nyaris serupa dengan hanya dua caleg incumbent yang bertahan.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/aan)

BELUM ADA – Tampak deretan kotak suara yang berisikan dokumen hasil rekapitulasi di sembilan kabupaten/kota di NTB, saat rapat pleno rekapitulasi perolehan suara di KPU NTB, Rabu kemarin. Hanya dokumen dari Kabupaten Bima yang belum ada.

Perolehan Suara di Kabupaten Bima Bisa Lahirkan Kejutan Bima (Suara NTB) Perolehan suara parpol maupun caleg di Kabupaten Bima, yang hingga kemarin tidak kunjung tuntas rekapitulasinya, bisa menjadi faktor

penentu dalam perolehan suara parpol maupun caleg terpilih untuk tingkat DPRD Provinsi NTB maupun DPR RI. Informasi yang dihimpun Suara NTB, hingga Rabu (23/

4) kemarin, perolehan suara di Kabupaten Bima mungkin saja melahirkan kejutan yang bisa merombak urutan perolehan suara parpol, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ami)

KETAT - Aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat saat berlangsungnya pleno KPU NTB.

Kasus Terminal Haji BIL

Dugaan ”Mark Up” Terbanyak di Pengadaan Atap Mataram (Suara NTB) Salah satu kesimpulan tim penyidik Ditreskrimsus Polda NTB dalam kasus Terminal Haji BIL, yakni dugaan mark up pada fisik pembangunan gedung senilai Rp 7,1 miliar itu. Dari beberapa item yang sedang diusut, salah

satunya pengadaan konstruksi atap dan penyangga rangka baja.

Item ini diduga mark up terbanyak. ‘’Saat ini tim penyidik sedang melakukan pengecekan ke distributor terkait item konstruksi atap ini,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB,

AKBP Nuroddin, SIK, Rabu (23/ 4) kemarin.

Indikasi awal katanya, mark up pada pengadaan konstruksi atap menjadi salah satu bidikan untuk ditemukan nilai kerugian negaranya. Namun mengenai besaran nilai mark up dimaksud,

Nuroddin belum bisa memberi rincian, karena menjadi kompetensi ahli konstruksi yang sebelumnya dilibatkan saat cek fisik.

Itu pun katanya, masih harus diuji lagi oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk me-

nentukan berapa nilai mark up dimaksud. ‘’Nanti ahli yang menjelaskan setelah dihitung BPKP,” terangnya.

Menurut Nuroddin, tim penyidik sejak sepekan lalu diakui sudah berada di Surabaya, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dianggarkan Rp 7 Juta Per Unit Kembalikan Sejarah Ampenan SETELAH berhasil masuk dalam program ecodistrict dan Pemerintah Prancis dikabarkan akan berupaya mengintervensi program, aparat kelurahan mengharapkan sejarah Ampenan kembali terdengar di tengah masyarakat.

Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana mengaku bersyukur dengan upaya yang telah dilakukan oleh Pemkot Mataram, untuk menghidupkan kembali kota tua Ampenan. Pasalnya, Ampenan sebelum dikelola atau (Suara NTB/dok) dilirik oleh negera luar, seolah Hj. Elya Hadiana seperti kota mati. “Kalau dari masyarakat sendiri, kita berterimakasih kepada pemerintah,” ungkap Elya dikonfirmasi via telepone, Rabu (23/4).

Selain sebagai kota budaya, katanya, ada beberapa dampak yang akan ditimbulkan dari pengembangan eco-district tersebut. Pertama, peningkatan perekonomian masyarakat akan bertambah. Kedua, peluang lapangan pekerjaan semakin terbuka. “Kalau kita melihat prospek, paling tidak ada peningkatan ekonomi dan peluang terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat,” jelasnya.

Sepengetahuan Elya, Ampenan beberapa waktu lalu, terkenal dengan pelabuhan dengan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, adanya intervensi Pemerintah Prancis, diharapkan dapat mengembalikan eksistensi atau sejarah Ampenan.

Terkait persiapan program tersebut, Elya menyerahkannya kepada dinas teknis di Pemkot Mataram. “Kami hanya menfasilitasi dan mencoba membantu saja,” ujarnya.

Kedepan, Ampenan akan menjadi ikon atau kunjungan wisatawan, apakah ada upaya mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM)? Dijelaskan, sejauh ini, tingkat SDM masyarakat di Kelurahan Ampenan Tengah, berbilang bervariasi. Kendati demikian, pihaknya optimis dapat mengakomodir kunjungan – kunjungan wisatawan. Tidak hanya itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, nantinya harus ikut membantu dalam pengembangan SDM. Elya berinisiasi, kalaupun Ampenan terus menjadi ikon wisata di Kota Mataram, pihaknya akan menyuguhkan makanan atau kuliner khas hasil olahan masyarakat. Artinya, proses pengembangan industri kecil menengah, akan berkembang di tengah masyarakat. Adanya program tersebut, ia berharap perekonomian masyarakat meningkat dan terbuka lapangan pekerjaan. (cem)

86 Rumah Kumuh akan Diperbaiki Mataram (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram akan memperbaiki 86 unit rumah kumuh di tahun 2014 ini. Perbaikan satu unit rumah dialokasikan Rp 7 juta. Demikian disampaikan Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, S.Sos, MH, Rabu (23/4).

Syaiful menjelaskan pola pemberian bantuan rumah kumuh tahun ini adalah dengan memberikan bantuan dalam bentuk material atau bahan bangunan yang diperlukan warga. Bantuan Rp 7 juta tersebut akan dipotong Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Bantuan rumah kumuh ini disampaikan Syaiful akan disalurkan ke kelurahan-kelurahan yang masih tercatat

memiliki rumah kumuh.

Jumlah bantuan yang akan dikucurkan di kelurahan tergantung dari jumlah rumah kumuh yang ada.

“Kita melihat tingkat kebutuhan dari kelurahan. Minimal dalam satu kelurahan itu ada 20 unit. Tidak kita bagi rata untuk setiap kelurahan di Kota Mataram,” terang mantan Camat Mataram ini. Karena menurutnya ada beberapa kelurahan yang telah bebas dari

keberadaan rumah kumuh.

Untuk penyaluran bantuan ini, pihaknya telah melakukan pendataan. Rencananya bantuan rumah kumuh ini dapat dicairkan pada triwulan ketiga di tahun anggaran 2014 ini. Dicairkannya bantuan rumah kumuh di triwulan ketiga karena masih ada beberapa program yang harus dikerjakan pihaknya.

Berdasarkan catatan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnaker-

KEBIJAKAN Dishubkominfo (Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika) Kota Mataram yang akan melakukan uji petik retribusi parkir tepi jalan umum di sepanjang Jalan Udayana, setelah bulan puasa nanti, mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Kota Mataram.

Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati, S.Sos., kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (23/ 4) kemarin, menilai kinerja (Suara NTB/fit) Dishubkominfo Kota MatNyayu Ernawati aram lamban. Pasalnya, keputusan mengelola retribusi parkir tepi jalan umum di sepanjang jalan Udayana, sudah disepakati antara Dewan dengan eksekutif sejak akhir tahun 2013 lalu.

Bahkan kala itu pihak eksekutif memastikan bahwa retribusi parkir Udayana akan masuk ke kas daerah mulai tahun 2014. Kepastian ini diikuti dengan peningkatan target retribusi parkir tepi jalan umum di Kota Mataram. ‘’Tahun 2013 targetnya Rp 1,35 miliar dan tahun 2014 meningkat menjadi Rp 1,5 miliar,’’ sebut Nyayu.

Ia pun mempertanyakan uji petik retribusi parkir Udayana baru akan dilakukan bulan puasa nanti. ‘’Apa alasan nunggu setelah puasa. Lebih cepat lebih baik,’’ katanya. Ia khawatir lambatnya dilakukan uji petik akan dijadikan alasan manakala target tidak tercapai. Apalagi, untuk parkir Udayana selama ini retribusinya diduga tidak masuk dalam kas daerah.

Retribusi parkir tepi jalan umum, sambung Nyayu menjadi perhatian khusus DPRD Kota Mataram pascaterungkapnya pengelolaan parkir tepi jalan umum yang dinilai amburadul. Komisi II berharap pengelolaan parkir tepi jalan umum bisa lebih baik. Apalagi, menurut penuturan Sekda saat rapat pembahasan APBD beberapa bulan lalu, disebutkan bahwa kepala Dishubkominfo yang baru mempunyai banyak terobosan baru. ‘’Kita tunggu terobosan-terobosan apa saja,’’ cetusnya. Komisi II berharap capaian retribusi parkir tepi jalan umum bisa mencapai angka yang masuk akal. Tidak seperti yang berlangsung sebelumnya. Dimana tiap juru parkir hanya menyetor Rp 5 ribu per hari. Padahal pendapatan tiap jukir setiap harinya jauh lebih besar. Seperti diketahui, saat ini Dishubkominfo Kota Mataram masih melakukan uji coba di kawasan Udayana. Dishubkominfo telah mendata 25 juru parkir di kawasan Udayana baik di tepi jalan bagian barat maupun timur. (fit)

H. Syaiful Mukmin (Suara NTB/yan)

Akomodir Usulan Masyarakat

BPM Lakukan Sinkronisasi Program

(Suara NTB/yan)

TANDATANGAN - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram, Drs. H. Ridwan (kanan) bersama Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram, H. Nahison Dasa Brata, SH.,M.Hum (kiri) menandatangani MoU tentang pelaksanaan isbat nikah bagi 600 pasangan di Kota Mataram, Rabu (23/4).

Isbat Nikah 600 Pasangan

Percepat Uji Petik

trans) Kota Mataram, jumlah rumah kumuh yang ada di Kota Mataram saat ini sebanyak 2.098 unit. Tahun 2013, rumah tak layak huni yang sudah tertangani oleh Dinas PU Kota Mataram sebanyak 489 unit. Sedangkan 1.075 unit rumah lagi yang belum tercover atau tersentuh bantuan. Syaiful mengatakan penanganan rumah kumuh di Kota Mataram selain ditangani pihaknya juga ditangani Dinas PU Kota Mataram dan Bazda Kota Mataram. Biasanya setiap tahun Bazda menangani tak kurang dari 50 unit rumah kumuh. (yan)

Dukcapil Teken MoU dengan Pengadilan Agama Mataram (Suara NTB) Tahun ini, Pemkot Mataram melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram akan melakukan isbat nikah untuk 600 pasangan yang belum tercatat. Sebagai awal pelaksanaan isbat nikah, Dinas Dukcapil Kota Mataram meneken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Pengadilan Agama Kelas IA Mataram, Rabu (23/4) kemarin.

Setelah MoU ditandatangani, Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan mengatakan pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap data pasangan yang diajukan setiap kelurahan. “Setelah itu baru kita sampaikan data itu ke Pengadilan Agama. Sampai di Pengadilan Agama, data itu juga akan diverifikasi kembali,” terangnya.

Ditargetkan dalam satu bulan akan ada 100 pasangan yang akan melakukan isbat nikah. Isbat ni-

kah ini akan mulai dilaksanakan pada bulan Mei mendatang.

Tidak adanya buku nikah bagi pasangan suami-isteri akan menyulitkan mereka dalam memperoleh akta kelahiran anak-anaknya. Salah satu jalan keluar yang ditawarkan Pemkot Mataram adalah dengan program isbat nikah ini. “Produk dari isbat nikah ini menjadi syarat untuk mendapatkan akta kelahiran,” ujarnya. Isbat nikah ini akan dibiayai penuh oleh Dinas Dukcapil Kota Mataram.

Sementara itu, Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Mataram, H. Nahison Dasa Brata, SH.,M.Hum mengapresiasi langkah Dinas Dukcapil yang kembali melaksanakan isbat nikah di tahun ini. Hal ini menurutnya terobosan untuk mengakomodir kemudahan pelayanan bagi masyarakat dalam mendapatkan akta pernikahan.

Menurut Nahison, isbat nikah bagi pasangan yang perni-

kahannya belum tercatat di lembaga resmi sangat penting.

Namun isbat nikah ini juga punya konsekuensi hukum yang berat karena data pasangan yang akan mengikuti isbat nikah harus diverifikasi apakah data yang dicantumkan sesuai dengan fakta di lapangan.

“Ini satu inovasi dari Dinas Dukcapil untuk mengakomodir pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Di sisi lain kita juga harus berhati-hati,” ujarnya.

Nahison menyebutkan konsep perkawinan yang benar adalah dilaksanakan di depan pejabat yang berwenang seperti KUA. Dengan demikian pernikahan tersebut akan tercatat secara administratif di lembaga terkait sehingga ke depan tidak perlu dilaksanakan isbat nikah. “Kita harus berikan sosialisasi dan kesadaran kepada masyarakat bahwa perkawinan yang benar itu di depan pejabat berwenang,” terangnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) – Upaya mengakomodir seluruh usulan masyarakat yang dituangkan pada program Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat (MPBM) tingkat kelurahan.

Badan Pemberdayaan Masyarakat (BKM) Kota Mataram, melakukan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program. Pasalnya, sering terjadi miskomunikasi program antar SKPD lain dengan program BKM. Fasilitator MPBM Cakranegara, H. Alfen mengatakan MPBM yang dilaksanakan di tingkat RT, lingkungan hingga kelurahan, harus bersinergi dengan kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya, perencanaan pembangunan perlu melibatkan masyarakat secara paripurna. “Model pengembangan pembangunan harus mengedepankan atau melibatkan masyarakat secara keseluruhan,” ungkap Alfen pada konfrensi pers yang diadakan di Lesehan Dini, Kelurahan Bertais, Rabu (23/4).

Dikatakan, secara aspek organisasi, BKM di tingkat kelurahan sebenarnya adalah roh dari pembangunan. Artinya, persoalan kemiskinan, pembangunan hingga persoalan lain yang terjadi di tengah masyarakat, BKM selalu mengambil bagian. Alfen meminta Pemkot Mataram, mengeluarkan regulasi kebijakan baik berupa Peraturan

Daerah (Perda) ataupun surat edaran ke masing – masing SKPD, agar tidak terjadi miskomunikasi program. “Paling tidak ada perda atau surat edaran, untuk mensinkronisasikan program BPM dengan SKPD,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Mulhan, semua tahapan dari tingkat kelurahan hingga tingkat kota, harus disinkronisasikan. Selama ini, dokumen pelaksanaan program ada dua.

Sebenarnya, mengefektifkan pelaksanaan, harus menggunakan satu dokumen program. “Artinya, usulan dari tingkat kelurahan dapat disinkronkan dengan SKPD yang lain,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, Zaenal mengatakan tujuan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi program dengan BKM, adalah untuk mensinkronisasikan program yang telah diusulkan di MPBM. Sehingga, usulan yang disampaikan oleh masyarakat bermuara di BPM. “Usulan yang disampaikan oleh masyarakat, bisa bermuara di BKM,” harapnya.

Disebutkan, program bedah rumah, tidak hanya dilakukan oleh BPM, tetapi Dinas PU, Sosial dan lain sebagainya, melaksanakan program yang sama. Kedepan, dengan sinkronisasi dan harmonisasi program tersebut, tidak lagi terjadi miskomunikasi program antar SKPD. (cem)

Pengurus BKM Minta Insentif Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin, S.Sos., MH mengatakan pengurus Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kota Mataram meminta kepada Pemkot Mataram agar diberikan insentif.

Permintaan tersebut dikatakan Syaiful akan tetap ditampung pihaknya.

Usulan itu nantinya akan diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Mataram pada saat pembahasan RAPBD Kota Mataram. “Nanti kala ketemu tim anggaran akan kita sampaikan. Masalah diterima atau tidak itu urusan belakangan karena PAD kita juga masih terbatas,” terangnya ditemui di ruang kerjanya, Rabu (23/4).

Tahun ini Pemkot Mataram kembali menyalurkan dana pembangunan kelurahan yang dikelola langsung BKM. Jumlah yang diterima adalah Rp 50 juta per BKM yang ada di setiap kelurahan.

Saat ini tercatat 50 BKM di Kota Mataram yang ada di 50 kelurahan.

Dana Rp 50 juta ini akan digunakan untuk berbagai kegiatan sesuai dengan usulan dalam proposal yang diajukan BKM. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan seperti perbaikan saluran, pembangunan jembatan, pembuatan sumur resapan, paving block, penerangan jalan, pembuatan gapura, pengelolaan sampah, dan lainnya.

Setelah dana disalurkan,

para pengurus BKM juga harus menyerahkan pertanggungjawaban sesuai dengan proposal yang diajukan. Jika di tengah jalan ada perubahan program, dalam pertanggungjawaban yang mereka serahkan ke BPM harus disertai berita acara musyawarah yang dilaksanakan para pengurus BKM. “Ada laporan lengkap yang harus diserahkan secara berkala,” ujarnya.

BPM Kota Mataram juga akan melakukan evaluasi secara berkala sebelum laporan diserahkan.

Dana pembangunan kelurahan ini mulai disalurkan Pemkot Mataram sejak tahun 2012 lalu. Jumlah yang disalurkan setiap tahunnya juga tidak mengalami peningkatan, tetap dengan besaran dana Rp 50 juta per tahun untuk setiap BKM. (yan)

(Suara NTB/cem)

FASILITATOR MPBM - Para fasilitator MPBM dari masing – masing Kecamatan Se -Kota Mataram, didampingi Sekretaris BPM Kota Mataram, pada konferensi pers, Rabu (23/4) di Lesehan Dini, Bertais.

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Halaman 3

Temukan Dugaan Pelanggaran

PKB Siapkan Gugatan ke MK

Verifikasi Berlapis PENCARIAN solusi terbaik dari polemik pengangkatan honorer Kategori 2 (K2) menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lombok Timur (Lotim) masih belum usai. Tahapan saat ini masih dalam proses pemberkasan dari 669 tenaga honorer yang dinyatakan lulus untuk diverifikasi lebih lanjut di tingkat unit kerja masingmasing. Proses verifikasi tidak selesai di tingkat dasar, namun hingga lima tingkatan.

“Verifikasinya berlapis-lapis,” ungkap Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, H. Najamudin kepada media di (Suara NTB/rus) H. Najamudin Selong, Rabu (23/4) kemarin. Najamudin mencontohkan, honorer guru dalam proses verifikasi setelah dari unit kerjanya di sekolah, dinaikkan ke tingkat kecamatan. Dari kecamatan diverifikasi di tingkat kabupaten dan dibawa ke Kantor BKN di Denpasar.

Di Kantor BKN di Denpasar ini, akan dibuatkan Nomor Induk Pegawai (NIP). Setelah dari kantor BKN Denpasar, langsung ke pusat yang nantinya akan melakukan investigasi terakhir. “Final investigasi dari pusat inilah yang menentukan,” ujarnya.

Catatan jumlah honorer K2 Lotim 1.801 orang, ikut tes kompetensi dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) sebanyak 1.766 orang. Dari TKD/TKB itu dinyatakan lulus 669 orang. Final investigasi nantinya sebenarnya besar harapan bisa lulus semua. Akan tetapi, keputusan tersebut ada di tingkat pusat.

Pernyataan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya dari 669 yang lulus TKD/TKB hanya 19 orang yang dinyatakan lulus.

Apa yang disampaikan Bupati itu dibenarkan Kepala BKD Lotim ini.

IMenurutnya, belasan orang yang memenuhi syarat itu berdasarkan hasil verifikasi awal. Proses verifikasi lebih lanjut inilah yang nantinya akan dipadukan dengan verifikasi awal tersebut.

Dituturkan, penegasan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tidak serta merta yang sudah lulus TKD itu dapat diangkat langsung menjadi CPNS, karena ada sejumlah syarat lagi yang harus dilengkapi para honorer.

Salah satu syarat yang sangat penting dan wajib adalah, adanya surat pernyataan tanggungjawab mutlak dari honorer yang bersangkutan. Selain itu, ada surat pernyataan dari kepala unit satuan tempatnya bekerja. Bahkan ada surat pernyataan mutlak yang nantinya ditandatangani bupati sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di tingkat daerah.

Semua surat pernyataan tanggung jawab mutlak itu menjadi bagian yang akan diverifikasi. Karena itu, semau pimpinan di unit kerja dan kepala SKPD masing-masing membuat pernyataan yang sebenarnya. Jika tidak benar dan ditemukan ada unsur tidak sesuai fakta, maka bisa dikenakan sanksi administratif hingga pidana.

Najamudin meminta untuk bisa dicermati degan baik. Seperti kepastian waktu mulainya menjadi honorer. Dugaan yang muncul selama ini, ada sejumlah Surat Keputusan yang dikeluarkan pimpinan di satuan unit kerja tidak sesuai. Batas waktu minimal sudah bekerja sejak 1 Januari 2005, selain itu akan dilihat pula usianya. “Jadi usia kerja ini menjadi syarat utama,” ujarnya. (rus)

Selong (Suara NTB) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersiapkan gugatan hukum hasil perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini dilakukan menyusul temuan dari caleg PKB daerah pemilihan III NTB, khususnya wilayah Kecamatan Masbagik yang diduga melakukan pelanggaran.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB NTB, TGH. Najamudin kepada wartawan di Selong, Rabu (23/4). Menurutnya, PKB Lotim bisa mendapatkan satu kursi lagi untuk duduk di kursi DPRD NTB. Akan tetapi, suara caleg PKB Ahmad Roji, SE diduga lenyap hingga hampir 1.000 suara.

Caleg Ahmad Roji pada nomor urut II di Masbagik, jika ditotal akan mendapat 1.237, namun hasil rekapitulasi PPK hanya 591 suara.

Ahmad Roji, yang mendampingi ketuanya dalam pertemuan dengan awak media itu, mengaku, hampir separuh suaranya hilang dari hasil yang diplenokan. Saat ini, dirinya tengah mengumpulkan buktibukti yang selanjutnya siap di-

(Suara NTB/rus)

KETERANGAN - Ketua DPW PKB NTB TGH. Najamudin saat memberikan keterangan pers terkait rencana PKB melayangkan gugatan ke MK di Selong, Rabu (23/4) panitia pengawas pemilu turut menyaksikan dan sudah pula membubuhkan tandatangannya. Jika ada yang menyampaikan gugatan dipersilahkan saja. “Silahkan saja digugat, karena itu adalah hak parpol,” ucapnya.

Meskipun gugatan yang akan dilayangkan sampai ke MK, dianggap hak masing-masing peserta pemilu.

“Ini hasil pleno yang telah disetujui dan ada saksinya dari parpol sendiri dan panwas,” ujarnya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Lembaga DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) periode 2014-2019 mendatang dipastikan akan didominasi muka baru.

Dari 25 kursi di DPRD periode sebelumnya, hanya 10 caleg incumbent yang mengantongi kuota suara, sehingga pada periode 2014-2019, dari kuota 30 kursi, diprediksi akan ada 20 orang caleg yang notabene new entry di DPRD KLU. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH., Rabu (23/4) mengharapkan caleg-caleg wajah baru ini akan mampu mengangkat citra legislatif, khususnya dalam mewakili amanat anggaran. Terlebih di antara beberapa caleg dengan suara yang memenuhi syarat kuota, diketahui sebagian di antaranya cukup vokal dalam melakukan kontrol terhadap jalannya pemerintahan di KLU. “Harapan kita, lembaga ke depan harus berubah karena kita lihat, di antara caleg banyak wajah baru yang dulunya ikut menggoyang pemerintah, baik dalam demo, hearing maupun menyampaikan kritik melalui media massa,” kata Ardianto.

Untuk diketahui, hasil pleno perolehan suara caleg KPUD telah menggambarkan siapa saja yang paling mungkin menduduki kursi rakyat. Di antara caleg incumbent dan berpeluang lolos, teralokasi 4 orang di Dapil I, 4 orang di Dapil II dan 2 orang di Dapil III. Ke empat orang di Dapil I, diprediksi Ardianto, SH, Ni Wayan Sri P, M. Nashar, dan Rianto. Di Dapil II, terdapat nama-nama seperti Djekat Demung, Abdul Gani, Zarkasi, dan Sudirsah Sujanto. Sedangkan di Dapil III, hanya dua dari 3 nama incumbent yang bertahan yaitu, Mariadi dan Ruhaiman.

Meski KPU KLU baru akan menetapkan hasil plenonya pada 9 Mei dan mengumumkannya pada 11 Mei, namun Ardianto, meyakini nama-nama incumbent DPRD itu praktis maju sebagai wakil rakyat 5 tahun berikutnya. Dasarnya, perolehan suaranya sudah memenuhi syarat kuota yang dibutuhkan. “Jika suara-suara vokal itu dibawa ke rapatrapat di DPRD, wajah legislatif harus berubah, tapi jika tidak, maka masyarakat KLU akan rugi,” sambungnya.

Sebagai satu dari segelintir anggota Dewan yang dikenal sebagai figur oposisi di pemerintah, Ardianto mengakui dan merasakan betapa beratnya beban yang harus dipikul, karena tidak memiliki “cs” dalam oposisi. Tugas dan beban berat sebagai wakil rakyat yang kerap mengkritik kebijakan eksekutif, Ardianto mengingatkan caleg terpilih harus siap-siap menerima risiko untuk menjadi tidak populer seperti yang dialaminya.

Sikap politik sebagai seorang wakil rakyat, urgen dibutuhkan selama proses pembahasan, penetapan anggaran. Tidak jarang, caleg oposan, dikebiri dari sejumlah kebijakan. “Jumlah incumbent yang banyak di DPRD tidak menjamin kalau fungsi legislatifnya tidak maksimal. Wajah baru nantinya kita harapkan mampu objektif, syukur-syukur ada yang berani bersuara menolak kebijakan jika itu dirasakan bertentangan,” terangnya.

Ardianto menambahkan, test case bagi seolah caleg akan terlihat ketika pembahasan draf APBD. Banggar dengan format 9 + 3 orang, akan dihadapkan pada pembahasan seluruh mata anggaran yang diajukan pemerintah. (ari)

Praya (Suara NTB) Rencana peresmian kampus IPDN NTB di Praya kembali diundur untuk yang kedua kalinya. Setelah batal diresmikan akhir Maret, kampus baru tersebut baru akan diresmikan pada bulan Juni mendatang bersama dua kampus daerah lainnya.

Hal tersebut disampaikan Direktur IPDN Kampus NTB, Drs. H. Abdul Malik, MM, kepada Suara NTB, Rabu (23/4).

Ia menjelaskan dua kampus daerah yang akan diresmikan bersama-sama dengan kampus NTB, yakni kampus daerah Sulawesi Utara serta kampus daerah Papua.

Peresmiannya akan dipusatkan di IPDN Kampus Papua oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Keputusan tersebut diambil dalam rapat terakhir yang digelar di Kementeri-

an Dalam Negeri (Kemendgri) tanggal 16 April, jika tiga kampus daerah akan diresmikan bersamaan. Sementara empat kampus daerah lainnya, sampai saat ini belum ada kejelasan. “Yang sudah jelas hanya tiga kampus daerah saja.

Sedangkan empat kampus daerah lainnya, masih belum ada informasi,” imbuh mantan Sekda NTB ini.

Sebelumnya, pihak Kemendagri merencanakan bakal melakukan peresmian tujuh kampus IPDN daerah yang ada, yakni IPDN Kampus NTB, Papua, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Riau serta kampus Manado di Kampus NTB. Namun, karena ada sejumlah kendala, peresmian ditunda hingga bulan Juni dan menetapkan Papua sebagai lokasi acara. (kir)

Unggul Perolehan Suara

Golkar Kunci Posisi Ketua DPRD Loteng Praya (Suara NTB) Partai Golkar berpotensi besar bakal mempertahankan posisi Ketua DPRD Lombok Tengah (Loteng), untuk masa bakti 2014-2019. Setelah dalam pleno penetapan hasil Pemilu Legislatif (pileg) yang baru lalu, berhasil mengungguli partai politik lainnya dalam hal perolehan suara.

Termasuk perolehan jumlah kursi di DPRD. Sesuai hasil pleno KPU Loteng, menurut anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng, H. Puaddi, SE, Partai Golkar setidaknya bakal memperoleh sebanyak 9 kursi. Jumlah tersebut lebih banyak satu kursi dari perolehan pada pemilu sebelumnya. Kondisi ini memungkinkan mempertahankan jatah kursi Ketua DPRD Loteng.

Pasalnya, sesuai aturan posisi Ketua DPRD Loteng diberikan kepada partai dengan jumlah kursi terbanyak. Sementara pesaing terdekat Partai Golkar, yakni Partai Gerindra diprediksi hanya akan memperoleh maksimal 7 kursi, sehingga bakal kebagian jatah untuk wakil ketua. “Untuk posisi Ketua DPRD, besar kemungkinan bisa kita pertahankan,” ujarnya pada Suara NTB, Rabu (23/4).

Mengenai siapa yang bakal mengisi posisi Ketua DPRD Loteng, Puaddi mengaku belum ditentukan. Alasannya, partainya masih fokus untuk menuntaskan proses tahapan pemilu yang ada.

Menurutnya, dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi Ketua DPRD Loteng, ada mekanisme yang berlaku di internal partai.

Seorang calon ketua haruslah memiliki pengalaman sebagai anggota Dewan. Dalam artinya, pernah menjadi anggota Dewan sebelumnya dan pernah memegang jabatan unsur pimpinan di kelembagaan Dewan.

Selain itu, perolehan suara dari anggota Dewan bersangkutan dalam pemilu legislatif juga turut menjadi pertimbangan. “Jadi menentukan figur yang akan mengisi posisi Ketua Dewan tidak sembarangan. Ada mekanisme partai yang harus dijalankan,” ujarnya. (kir)

Agustus, Anggota DPRD Baru Dilantik dibendung, sehingga mengharuskan ada perubahan jadwal pelantikan. Tapi kalau tidak ada kejadian luar biasa, maka pelantikan tetap berjalan sesuai jadwal.

Dengan telah ditetapkan jadwal pelantikan, maka masa tugas anggota Dewan Loteng periode 2009-2014 tinggal sekitar tiga bulan lagi. Namun untuk gaji, tetap dibayar empat kali. Karena bulan Agustus juga masuk hitungan. Pasalnya, masa kerja lewat dari tanggal 1 bulan bersangkutan.

“Kecuali pelantikan dilaksanakan tanggal 1 bulan bersangkutan, maka gajinya tidak akan dibayar. Tapi kalau lewat walaupun hanya sehari sekalipun, tetap harus dibayar,” timpal mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Loteng ini.

Selain gaji, anggota Dewan lama juga akan menerima tunjangan akhir masa bakti. Baik itu bagi anggota Dewan yang tidak terpilih maupun yang kembali terpilih dengan besaran sesuai aturan yang ada. “Hitung-hitungannya sudah diatur. Disesuaikan dengan lama masa kerja dan status anggota Dewan bersangkutan,” pungkas Awaludin. (kir)

(Suara NTB/kir)

Peresmian Kampus IPDN NTB Diundur Juni

Muka Baru Harus Beri Perubahan Positif

Praya (Suara NTB) Sekretariat DPRD Lombok Tengah (Loteng) telah menetapkan tanggal 11 Agustus mendatang sebagai jadwal pelantikan bagi anggota Dewan Loteng yang baru. Seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan pelantikan pun sudah mulai dipersiapkan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H., ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (23/4). Menurutnya, penetapan tanggal 11 Agustus tersebut sebagai jadwal pelantikan anggota DPRD Loteng yang baru periode 2014-2019 tersebut, sesuai masa tugas anggota Dewan bersangkutan. Pasalnya, anggota Dewan Loteng yang akan habis masa tugasnya tahun ini juga dilantik pada tanggal yang sama tahun 2009 lalu.

“Aturannya, masa tugas anggota Dewan tidak boleh lebih atau kurang, harus pas. Sehingga pelantikan disesuaikan dengan tanggal pelantikan terdahulu,” terang Awaludin. Untuk persiapan, sejauh ini juga sudah dimulai. Termasuk dalam hal anggaran juga sudah disiapkan. Supaya proses pelantikan bisa berjalan sesuai apa yang diharapkan.

Disinggung apakah ada kemungkinan perubahan jadwal, Awaludin menegaskan bisa saja terjadi. Dengan catatan, ada kejadian luar biasa yang tidak bisa

Hanya suara di Kabupaten Sumbawa yang selama ini tidak pernah ada untuk PKB. Pesta rakyat sebelumnya, dtambahkan tidak pernah ada wakil dari NTB yang tembus menjadi anggota DPR RI. Tahun ini ada Helmy Faishal Zaini yang dipastikan bisa menjadi wakil NTB bicara di tingkat pusat.

Terkait rencana gugatan PKB tersebut, Divisi Hukum KPU Lotim, Taharudin menyampaikan pihaknya sudah melakukan pleno dan menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara masingmasing caleg. Saat ini, katanya KPU tengah dalam proses pleno di tingkat provinsi.

Dalam proses pleno yang sudah berlangsung beberapa hari lalu, lanjutnya parpol dan

layangkan sebagai bahan gugatannya. Melihat problem Masbagik itu diakui kecil dari seluruh perolehan suara PKB se-NTB. Meski demikian, jika tidak terjadi pelanggaran di Masbagik PKB bisa mendapatkan 6 kursi dari Lotim saja.

Masing-masing empat kursi untuk DPRD Lotim dan 2 kursi di DPRD Provinsi. ‘’Saat ini yang sudah jelas dari Lotim satu kursi dari dapil Lotim IV DPRD Provinsi dan 4 caleg untuk kabupaten,’’ klaimnya.

Secara umum, diakuinya, perolehan suara PKB cukup signifikan di NTB. Total suara PKB mencapai 182.000.

Dibandingkan perolehan pada Pileg 2009 lalu, hanya 40 ribu.

Lotim menyumbang suara terbesar, 47.968 suara, menyusul Loteng 45.541 suara.

MELINTAS - Dua praja IPDN Kampus NTB, melintas di depan pintu gerbang kampus.

Rencananya kampus IPDN NTB baru akan diresmikan pada bulan Juni mendatang, bersamaan dengan tiga kampus daerah lainnya di Indonesia.

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Halaman 4

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567

PARLEMENTARIA

Kerjasama Sekretariat DPRD Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Paripurna LKPJ Bupati 2013

Gabungan Komisi Berikan Sejumlah Catatan Sumbawa Besar (Suara NTB)Dalam lanjutan sidang paripurna pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sumbawa tahun anggaran 2013, Rabu (23/4) gabungan Komisi memberikan sejumlah catatan.

Baik itu menyangkut aparatur pemerintah, maupun sorotan terhadap kinerja SKPD secara umum.

Laporan Gabungan Komisi yang disampaikan Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Budi Suryata, S.P, menilai kinerja aparatur pemerintah daerah, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Namun masih ditemukan adanya aparatur yang melakukan pelanggaran, baik administratif maupun yang mengarah kepada tindak pidana. Untuk itu, diharapkan Bupati segera melakukan pembinaan dan pembenahan aparatur serta mengambil tindakan tegas. Pihaknya menyampaikan apresiasi atas berbagai temuan Insepktorat, dan berharap terus meningkatkan

sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pemerintah. Agar dapat menurunkan kasus pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di seluruh SKPD. Terhadap temuan yang bersifat urgen, dapat ditiindaklanjuti, agar memberikan efek jera sekaligus pelajaran bagi aparatur lainnya sesuai PP 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Terkait peningkatan disipilin PNS, absensi dengan sistem sidik jari dinilai belum maksimal. Sebab masih terjadi kecurangan yang dilakukan aparatur karena tidak menjamin kejujuran. ”Mereka hanya melakukan absensi pada saat jam absensi, sementara pada jam-jam tertentu masih banyak aparatur yang meninggalkan tempat kerja.

Makanya, diminta agar absensi sistem sidik jari ini, dapat dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensinya,” harap Budi.

Gabungan Komisi juga berharap eksekutif segera melakukan reorganisasi terhadap sistem perizinan. Sebab sistem sekarang ini masih memberikan peluang terjadinya pungutan liar, pengurusan

Dugaan Korupsi Honor Tim Bedah Rumah

Penyidik Tunggu Hasil Audit BPKP Taliwang (Suara NTB) Penyidik di Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat nampaknya belum akan menetapkan tersangka kasus dugaan tindak pindak pidana korupsi yang terjadi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Pasalnya hingga kini Polres KSB mengaku masih menunggu sejumlah kelengkapan bukti sebelum menciduk dalang dari kasus penilepan honor tim pemantau kegiatan (TPK) program bedah rumah tahun 2012-2013 itu.

Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan, SIK., M.Si, Rabu (23/4) mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menunggu hasil perhitungan kerugian negara yang terjadi dalam kasus tersebut dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu. “Sejauh ini perkiraan kita kerugiannya mencapai Rp 600 juta. Tapi kita tetap menunggu audit resminya dari BPKP dan itu belum kita terima sampai sekarang,” katanya.

Selain hasil audit, Polres KSB juga masih menunggu hasil Laboratorium Forensik (Labfor) terhadap sejumlah dokumen yang diduga dipalsukan untuk melancarkan aksi kasus di BPMPD itu.

Di antaranya pemalsuan tanda tangan anggota TPK yang teridiri dari Camat, Sekcam, Kades dan Lurah hingga Sekdes. “Termasuk juga beberapa dokumen yang tanda tangan bupati atau wakil bupati yang dipalsukan dalam kasus itu,” tutur Teddy.

Kapolres memastikan, setelah adanya kedua bukti-bukti tersebut pihaknya akan segera menetapkan tersangkanya. Bahkan ia berjanji akan tetap memprioritaskan kasus yang telah mencuat sejak awal tahun 2013 silam itu. “Kami yakin masyarakat terus memantau kasus ini dan kami memastikan bahwa kasus ini akan kami tuntaskan,” tandasnya.

Teddy memaparkan modus operandi yang digunakan untuk melancarkan aksi penilepan dana honor TPK itu, tersangka dengan sengaja melakukan berbagai pertemuan dengan anggota TPK. Melalui pertemuan tersebut, sejumlah dokumen yang akan dijadikan bukti bahwa honor tersebut telah sampai di tangan TPK disisipkan untuk ditandatangani oleh anggota TPK tanpa disadari sebelumnya.

“Misalnya daftar hadir dalam pertemuan itu dibuat rangkap empat. Sebenarnya hanya satu untuk daftar hadir, sisanya tanpa kop yang kemudian oleh tersangka disulap menjadi bukti penerimaan honor TPK. Dan dibeberapa dokumen itu juga dipalsukan tanda tangan bupati atau wakil bupati,” urai Kapolres.

Melihat sejumlah fakta yang telah dikumpulkan, Polres KSB pun akan menjerat tersangka kasus BPMPD KSB itu dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi pasal 3 ayat 1 junto pasal 8.

“Kalau memang benar-benar terbukti yang bersangkutan (tersangka) akan diancam hukuman penjara maksimal 20 tahun,” imbuhnya. (bug)

Politisi Perempuan Diminta Tingkatkan Kapasitas Dompu (Suara NTB) Hasil pemilu legislatif 9 April lalu, dipastikan ada tiga politisi perempuan yang lolos menjadi anggota DPRD Kabupaten Dompu. Kendati hanya 10 persen dari 30 anggota Dewan, namun keberadaan politisi ini diharapkan bisa mewarnai kebijakan Dewan dan dapat memperjuangkan aspirasi perempuan di Dompu.

Nursyamsiah, SH aktivis perempuan Dompu kepada wartawan, Rabu (23/4), bila diband(Suara NTB/ula) ingkan dengan jumlah pemilih Nursyamsiah perempuan, raihan tiga orang dari 30 kursi Dewan yang diperebutkan tidak sebanding. Kondisi ini disebabkan masih rendahnya kepercayaan masyarakat bahwa politisi perempuan ini dapat mewakili aspirasi kaum perempuan.

Berdasarkan undang-undang pemilu, ruang bagi politisi perempuan cukup besar yaitu minimal 30 persen. Tapi masih terkesan di masyarakat, keberadaan caleg perempuan hanya sebagai pelengkap untuk memenuhi persyaratan 30 persen keterwakilan perempuan. Sehingga secara kualitas dan kapasitas, belum diyakini oleh masyarakat pemilih,” jelas Nursyamsiah.

Kendati jumlahnya hanya tiga orang yang lolos, Nursyamsiah berharap, ketiga politisi ini bisa memberi warna dalam perpolitikan Dompu dan bisa memperjuangkan aspirasi kaum perempuan. Untuk itu, ia berharap ketiga politisi perempuan ini dapat terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya sebagai calon anggota Dewan. (ula)

yang bertele-tele, dan bersifat ekonomi biaya tinggi. Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah segeramembentuk badan perizinan terpadu satu pintu atau satu atap, sehingga terwujud perizinan yang cepat, tepat serta berbiaya murah. Selanjutnya, pemberlakuan sistem lima hari kerja, agar ditinjau kembali. Sebab pelaksanaan selama dua tahun terakhir, dipandang belum efektif dan cenderung terjadi pembengkakan anggaran yang cukup signifikan.

Diminta agar hari kerja diberlakukan kembali menjadi enam hari kerja. Disamping itu pula fakta di lapangan menunjukkan, banyak SKPD yang terlihat kosong pada saat jam kerja setelah istirahat siang. Sedangkan terhadap tenaga honor yang terus bertambah dari tahun ke tahun di hampir semua SKPD, segera dilakukan evaluasi dan pendataan kembali.

Agar dipastikan jumlah kongkret tenaga honor. Diharapkan ada evaluasi dalam pengangkatan tenaga honor dan disesuaikan UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan pendekatan kebutuhan.

Pada kesempatan tersebut, Gabungan Komisi juga menyoroti cakupan layanan listrik di pedesaan dan perkotaan yang belum signifikan. Pasokan listrik kabupaten Sumbawa sebagian besar sangat tergantung pada pasokan listrik PT. PLN. Dimana kendala utama pengembangan listrik ini adalah sangat terbatasnya kapasitas daya. Oleh karena itu diharapkan Pemkab segera mewujudkan tambahan daya litrik baru melalui pembangunan pembangkit listrik baru dengan memanfaatkan energi alternatif.

Dalam rangka menyongsong era baru pembangunan peternakan khususnya terkait dengan peningkatan nilai tambah hasil peternakan khususnya ternak besar, Pemkab diharapkan melakukan pembinaan intensif pada peternakan dan seleksi yang ketat terhadap pengiriman ternak keluar daerah.

Serta melakukan revitalisasi dan optimalisasi keberadaan rumah pemotongan hewan yang ada di Sumbawa sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya pemotongan liar/ilegal. Disamping itu pula revi-

talisasi RPH mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif di bidang pengolahan daging ternak.

“Pemkab kami harapkan juga berkoordinasi dengan aparat keamanan. Atas maraknya pencurian ternak yang disertai dengan kekerasan fisik di beberapa wilayah di Sumbawa yang semakin berani dan menggunakan senjata api serta senjata tajam,” cetus Budi.

Terhadap masalah sarana produksi pertanian seperti pupuk bersubsidi dan pengadaan bibit tanaman, diminta melakukan koordinasi yang lebih baik dalam menjamin ketersediaan stok pupuk dan bibit tanaman. Kelangkaan pupuk di awal Musim Tanam (MH I) tahun 2013 lalu hendaknya menjadi peringatan keras dan cambuk dalam mengelola dan melayani kebutuhan pupuk petani. Demikian pula terhadap program bantuan bibit tanaman kepada petani diharapkan dapat dikawal dengan sebaik-baiknya. Terhadap keterlambatan pembayaran benih oleh BUMN kepada Asosiasi Penangkar Benih Indonesia Cabang Sumbawa pada 2013 lalu hendakn-

ya jangan sampai terulang kembali. Makanya, hal-hal terkait dengan pengadaan khususnya bibit tanaman dapat ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. Yakni, melakukan kerjasama yang baik dengan pihak pengadaan yang berperan dalam melakukan pembayaran benih kepada penangkar benih.

Sementara, soal penyertaan modal daerah kepada PT. Bank NTB, Gabungan Komisi memiliki perhatian dan kontribusi penyertaan modal yang besar.

Bahkan nominalnya jauh lebih besar dari kabupaten lain. Maka, sudah sepantasnya kontribusi PT. Bank NTB khususnya CSR harusnya lebih besar dibanding daerah lain terhadap roda pembangunan di Sumbawa. Pemkab juga diharapkan menempatkan keterwakilan pemerintah daerah dalam jajaran pengurus atau dewan komisaris serta selalu dilibatakan dalam proses Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang selama ini tidak pernah dilakukan.

Gabungan Komisi juga mengharapkan SKPD terkait lebih

keras menjaga dan mengawasi hutan. Kerusakan hutan di daerah Sumbawa saat ini sudah berada pada kondisi kritis. Kerusakan itu terjadi terutama pada daerah-daerah hulu sungai misalnya di wilayah Gapit kecamatan Empang, kecamatan Labangka, Lantung, Orongtelu, Rhee, Buer, Merente, Usar Mapin kecamatan Alas Barat. Dan kawasan yang terparah adalah kawasan eks Perum Perhutani, di kecamatan Labangka dan Empang. Hutan jati yang berada diwilayah tersebut kerusakannya sudah mencapai 75 persen dan ditengarai petugas dan aparat ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Demikian pula anggaran yang diberikan seharusnya dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas dan kelestarian kawasan hutan kita. Untuk mempermudah pengawasan terhadap kawasan hutan hendaknya dilakukan dengan cara efektif dan terpadu dengan melibatkan peran masyarakat sekitar hutan melalui program yang tepat guna di masyarakat. (arn/*)

Massa Demo Panwaslu Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski diklaim sebagai yang teraman, Pemilu di Sumbawa bukannya tanpa cela. Pada Rabu (23/4), massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Tana Samawa mendemo kantor Panwaslu Kabupaten.

Mereka menuntut institusi terkait segera memproses sejumlah pengaduan pelanggaran Pemilu.

Massa datang ke Panwaslu sekitar pukul 13.00 Wita, langsung berorasi di luar halaman kantor Panwaslu. Mereka meminta Panwaslu segera memproses temuan mereka terkait dugaan pelanggaran pemilu.

Beberapa perwakilan dari mereka pun melaporkan secara resmi sejumlah temuan. Sayangnya, Komisioner Panwaslu Sumbawa sedang ke Mataram, sehingga hanya diterima salah seorang perwakilan Panwaslu Sumbawa, Edi Ramli.

Perwakilan massa, Eni Sumbawanti menyebutkan, beberapa temuan di lapangan.

Seperti kasus pada Kelurahan Seketeng, data C1 di tingkat TPS dengan data saat Pleno jauh berbeda. Kasus serupa juga terjadi di Kelurahan Uma Sima dan sejumlah TPS lain-

nya. Pihaknya mengancam aksi ini akan terus dilakukan, sampai ada jawaban dari Panwaslu Sumbawa. Apalagi mengingat sebelumnya, temuan ini pernah dilaporkan ke Panwaslu pada 19 April lalu.

Namun laporan mereka tidak ditindaklanjuti, sehingga aksi ini kembali digelar. Waktu itu, Panwaslu berjanji memberikan jawaban dalam dua hari setelah dilaporkan. Namun sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan jawaban.

“Kita akan terus turun, apabila belum juga ada tanggapan dari Panswaslu,” cetusnya, seraya mempertanyakan kinerja Panwaslu.

Menanggapi hal ini, Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Pemilu Panwaslu, Syamsi Hidayat, S.IP yang dikonfirmasi via seluler menjelaskan, sebenarnya Panwaslu sudah merespons laporan tersebut. Tetapi, dari analisis Panwaslu, laporan tersebut menyangkut teknis adminsitrastif Pemilu, sehingga kemudian di limpahkan ke KPU. Sekarang tinggal menunggu apa hasil lebih lanjut dari KPU. (arn)

Kasus Politik Uang di Pekat Tetap Diproses Dompu (Suara NTB) Kasus politik uang di Kecamatan Pekat yang diduga dilakukan oleh pendukung caleg PAN dan PKB asal Kempo tetap dilanjutkan prosesnya oleh Pan(Suara NTB/ula) waslu KabuM. Mahyuddin paten Dompu, kendati telah melebihi batas waktu sesuai regulasi. Pemeriksaan ini diduga hanya untuk meredam aksi massa dari pendukung caleg gagal yang melaporkan kasus money politics.

Anggota Panwaslu Kabupaten Dompu, M Mahyuddin, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (23/4), mengaku masih memproses kasus dugaan kasus yang dilaporkan tim pendukung Nasser ke Panwaslu. Proses penyelidikannya masih dalam pemeriksaan saksi dan masih ada beberapa saksi yang ditunggu kehadirannya. “Kita juga masih menunggu Im, oknum PNS di Pekat yang diduga ikut mengkoordinir pembagian uang untuk pemenangan salah satu caleg PAN,” katanya.

Laporan kasus dugaan politik uang yang ditangani Panwaslu, kata Mahyuddin, terdapat tiga kasus sekaligus yaitu Sk dan Pw dari PAN serta DI dari PKB. Tetapi kasus dugaan politik uang ini baru dilaporkan sekitar tiga hari yang lalu. Sementara kejadiannya sekitar 1-2 hari sebelum hari pencoblosan Pemilu 9 April lalu. “Kalau dilihat ketentuan waktu kejadian, sebenarnya sudah melebihi batas waktu, tapi kita tetap akan memprosesnya,” jelas Mahyuddin. Kasus tindak pidana pemilu harus dilaporkan paling telat tujuh hari setelah kejadian. Panwaslu kemudian memprosesnya selama tiga hari dan diperpanjang dua hari bila belum cukup bukti.

Untuk kasus Sf warga Bali 1, dikatakan Mahyuddin, telah diputuskan dan dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana berdasarkan hasil gelar kasusnya bersama sentra gakkumlu.

Tapi karena Sf berprofesi sebagai PNS, ia direkomendasikan ke Bupati untuk diberikan saksi sesuai ketentuan yang berlaku. “Kalau kasus Sf, kita hanya rekomendasikan ke Bupati. Karena unsur pidananya tidak cukup,” katanya.

Sementara untuk kasus lainnya, Mahyuddin mengaku, juga telah diselesaikan di tingkat rekapitulasi PPK dan KPU. (ula)

(Suara NTB/arn)

PROTES - Para pendemo membentangkan spanduk protes saat demo di kantor Panwaslu Sumbawa Besar, Rabu (23/4).

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Gubernur Optimis Paket AZAN Mampu Membawa Lobar Lebih Maju Menurutnya, selama memimpin Lobar, Dr Zaini Arony, MPd telah memberikan seluruh pengabdian dan kinerja terbaik serta mengoptimalkan potensi diri dan sumber daya pembangunan yang dimiliki Lobar untuk diaplikasikan bagi pembangunan di Lobar. ‘’Hal ini terlihat dari capaian pembangunan dan prestasi yang telah diraih. Terpenting adanya pengakuan jujur dari masyarakat Lobar bahwa kemajuan pembangunan dirasakan,’’ ujar Zainul Majdi.

Karena itu, pengalaman yang telah dilalui bupati diharapkan menjadi modal berharga membangun bersama pasangannya, yakni Wakil Bupati, Fauzan Khalid lima tahun ke depan.

Ia berharap pasangan ini, saling bersinergi, saling mengisi dan melengkapi dalam membangun Lobar. Gubernur juga menyampaikan apresiasi terhadap mantan Wabup Lobar, Dr H. Mahrip yang saat pelantikan kemarin tidak hadir. ‘’Bupati dan wabup baru, perjuangan telah menanti. Harapan masyarakat Lobar ada di pundak bupati dan wabup, tentu bersama seluruh jajaran birokrasi Lobar. Bersinergilah dalam menggerakkan berbagai program yang dijalankan,’’ pesan gubernur.

Menurutnya, semua pihak memiliki harapan yang sangat besar terhadap kepemimpinan pasangan ini untuk dapat memperjuangkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat. ‘’Dengan berbekal kesungguhan dan dibarengi kerja ikhlas didukung kemampuan dan pengalaman, saya yakin maka akan dapat memenuhi harapan masyarakat,’’ ujarnya.

Gubernur berpesan secara khusus kepada bupati dan wabup, agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin di Lobar dengan ikhlas, dan utamakan prinsip partisipatif , tranparansi dan akuntabel. Serta libatkanlah seluruh elemen masyarakat dalam proses membangun daerah. Meneruskan program pembangunan yang telah dilaksanakan dengan baik, seperti infrastruktur, sarana pendidikan dan kesehatan. ‘’Jangan lupakan selain membangun yang kasat mata berupa sarana fisik, namun yang tak kalah penting memelihara akhlak baik,’’ katanya mengingatkan. Gubernur juga mengajak bupati dan wabup baru serta elemen masyarakat untuk menjadi satu keluarga besar. (her)

Dari Hal. 1

Halaman 5

JAMAN Deklarasikan Probowo Jadi Presiden Mataram (Suara NTB) Partai Gerindra dalam Peleg 2014, berhasil menempati posisi tiga terbesar perolehan suara sementara setelah PDIP dan Partai Golkar. Perolehan suara sifnifikan ini, menjadi referensi bagi Jaringan Mahasiswa Nusantara (JAMAN) untuk mendeklarasikan Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden.

Presiden JAMAN, Tasrif dalam deklarasi JAMAN, Rabu (23/4) kemarin mengatakan,sudahsaatnyaIndonesiamembutuhkan pemimpin yang tegas, berani dan mendukung kesejahteraan rakyat. Ditegaskan, negara dengan sumber daya alam (SDA) memadai, harus dikelola oleh orang – orang yang mengedepankankepentinganrakyat.“Sudah saatnya,negarakitamemilikipemimpinyang beranidantegas,”ungkapTasrifdengansemangat dalam deklarasinya kemarin.

Menurutnya, keputusan mengusung Prabowo sebagai Presiden RI, tidak dilakukan secara pragmatis dan praktis.

Tetapi, dilakukan pengkajian dan analisis secara cermat tentang sosok atau figur yang memang akan membawa Indonesia ke arah yang baik. ‘’Keputusan kami ini, tidak praktis. Namun, melalui analisis dan pengkajian,” bebernya.

Dijelaskan, pemikiran yang harus

dibangun oleh pemuda atau mahasiswa saat ini, yakni tidak memikirkan apa yang terjadi di belakang. Namun, apa yang akan terjadi di masa depan. Tasrif kembali menegaskan, Dewan Pembina Partai berlambang garuda ini, tidak pernah mengedepankan kepentingan kelompok, individu.

Melainkan, kepentingan rakyat bersama.

Selain itu, lemahnya pemimpin negara saat ini, menjadi penyebab negara lain mengkacungkan atau tidak menghargai Indonesia. “Malaysia dan Siangpura, sudah seenaknya merendahkan negara kita,” sebutnya.Tasrif berharap kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berani, dapat mengembalikan atau menghidupkan predikat Macan Asia.

Sementara itu, Sekretaris Gabungan Rakyat Dukung Prabowo, H. Amrulloh menambahkan, sistem ekonomi liberal, masih dirasakan oleh rakyat. Semestinya, kekayaan alam dan SDM, sebenarnya mampu dimaksimalkan dengan sebaik – baiknya. Keyakinannya terhadap Prabowo, tambahnya, dilihat dari sosok keberanian dan ketegasannya. Sehingga, ia berharap Indonesia lebih maju, berkembanga serta disegani negara lain. ‘’Rakyat hingga saat ini, masih merasakan ekonomi liberal,” ujar Amrulloh. (cem)

Bupati dan Wabup Lobar Pastikan Pembagian Tugas dan Wewenang Pengawasan dan monitoring ini, tidak saja dilakukan sejak awal perencanaan sampai evaluasi namun sepanjang pelaksnaan pembangunan sehingga se dini mungkin diketahui apakah kebijakan itu dilaksnakan sesuai ketentuan dan aturan atau tidak. Disinilah menurut bupati penting pembagian tugas kekuasaan ke depan. Menurutnya, masa lalu menjadi pembelajaran pengalaman supaya tidak terulang kembali.

Ia menjelaskan, prioritas pembangunan ke depan yakni empat pilar pembangunan antara lain pembangunan harus pro poor artinya berorientasi untuk mengentaskan kemiskinan, pro job artinya pembangunan berorientasi pada pembukaan lapangan kerja atau mengurangi pengangguran dan berorientasi pada pertumbuhan dan dimensi pembangunan berlandaskan pada pelestarian lingkungan. ‘’Dasar ini telah diletakkan pada periode pertama namun dimantapkan pada periode kedua ini,”ujarnya.

Wabup Lobar, Fauzan Khalid menyatakan kiatnya menjaga keharmonisan. Ia akan berusaha menghilangkan istilah orang bupati dan orang wabup atau istilah kubu-kubuan yang mungkin sebelumnya pernah terjadi. Karena katanya, hidup dalam sistem pemerintah daerah tapuk pimpinannya atau bosnya satu yakni bupati. ‘’Tidak ada keputusan dan ketetapan wabup. Yang ada keputusan bupati. Nanti saya akan usahakan tidak ada orang wabup dan orang bupati. Yang ada orang bupati,”ujarnya.

Menurutnya, dalam penentuan kebijakan boleh berbeda pendapat dengan bupati seperti dalam rapat. Bahkan menurutnya kadis dan peserta rapatpun pun boleh berbeda pendapat. Namun ketika mengambil kebijakan meski berbeda dalam rapat maka wajib dibela dan dijalankan, karena itu menjadi keputusan bupati.

Selain itu, cara menjaga keharmonisan yakni bisa menempatkan posisi. Dalam hal ini tidak boleh wabup memposisikan diri sebagai bupati dan sebaliknya. Menurutnya, intinya bisa menjalin komunikasi. Dalam gaya kepemimpinanya, ia akan meniru gaya Soekarno-Hatta. Selama kepemimpinannya tidak pernah berselisih, dalam pengambilan kebijakan pernah ada perbedaan namun ketika Soekarno memutuskan maka Hatta paling depan melaksanakan dan mengamankan kebijakan presiden. ‘’Saya akan begitu walaupun berbeda pendapat dengan bupati tapi apa yang ditetapkan sebagai kebijakan maka sebagai wakil wajib saya laksanakan karena itu keputusan, kalau saya tidak mau melaksanakannya berarti saya harus mundur sebagai wabup,” pungkasnya. (her)

Dari Hal. 1

Perolehan Suara di Kabupaten Bima Bisa Lahirkan Kejutan maupun urutan perolehan antara caleg di parpol yang sama, baik untuk perolehan suara DPR RI, maupun perolehan suara DPRD Provinsi NTB dapil NTB 6.

Data yang dihimpun dari berbagai sumber memperlihatkan adanya beberapa caleg di parpol tertentu yang bisa saja melejit perolehan suaranya di Kabupaten Bima, dibandingkan caleg lainnya di parpol yang sama. Jika skenario ini terjadi maka urutan caleg peraih suara terbanyak untuk parpol tersebut bisa saja mengalami perubahan dan menentukan siapa yang akan terpilih untuk duduk di DPRD NTB maupun Senayan.

Rabu kemarin, rapat pleno rekapitulasi perolehan suara calon legislatif (caleg) di KPU Kabupaten Bima memang telah ditutup. Namun, masih ada rekapitulasi yakni perolehan di Kecamatan Soromandi yang belum rampung. Karena beberapa pertimbangan rekapitulasi perolehan itu pun akan dilakukan di Mataram.

Proses rekapitulasi di KPU Kabupaten Bima berakhir pada pukul 05.00 Wita. Namun ternyata, belum semua hasil perolehan suara selesai direkapitulasi. Tak lain yakni di Kecamatan Soromandi yang dinilai masih bermasalah. Sehingga, KPU NTB pun terpaksa membawanya ke Mataram untuk dilakukan rekapitulasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan terjadi lantaran dari kempat penyelenggara yakni tingkat KPPS, PPS, PPK dan KPU sama-sama mendapatkan hasil berbeda.

Keempat penyelenggara ini pun saling klaim jumlah yang sebenarnya. Bahkan untuk mencocokkan data yang dipegang dengan C-1 Plano besar juga berbeda. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, pihak KPU Kabupaten Bima memutuskan bahwa KPU Provinsi-lah yang akan menyimpulkan jumlah suara di Kecamatan Soromandi.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusila SIP yang hendak dikonfirmasi belum bisa ditemui karena masih sibuk.

Disamping itu kondisi Nursusila juga masih belum benar-benar stabil untuk memberikan keterangan kepada media.

Sementara, beberapa komisioner yang hendak dikonfimasi juga belum bisa memberikan komentar. Tidak hanya kali itu saja, keengganan komisioner KPU berkomentar terjadi saat ditemui sebelumnya. Anggota Muhammad Waru, yang dikonfirmasi juga menolak memberikan tanggapan mengenai permasalahan protes dari simpatisan, saksi maupun caleg. ‘’Kalau rekomendasi rekapitulasi ulang banyak di meja, tapi saya lupa jumlahnya,’’ ujar Waru. (use/aan)

Dari Hal. 1

Dugaan ”Mark Up” Terbanyak di Pengadaan Atap mendatangi distributor barang untuk mengecek harga konstruksi atap dan rangka baja dimaksud. Tim mengecek berapa nilai pembelian per item, dikonfrontir dengan keterangan tim pembeli barang yang sudah diperiksa sebelumnya. “Sampai hari ini Pak Agung (Kanit I Kompol AA Gede Agung) masih berada di Surabaya,” terangnya.

Sementara tim berada di Surabaya, sambung Nuroddin, saat ini intensitas kerjasama dengan BPKP ditingkatkan.

Bahkan auditor BPKP ngepos di kantornya untuk sama-sama menggarap nilai kerugian negara proyek Tahun 2012 dari APBD NTB itu. “Supaya koordinasinya lancar, sehingga auditor ngepos di Krimsus. Jadi kalau ada dokumen yang belum lengkap, langsung bisa diminta ke penyidik,” ungkap Nuroddin. (ars)

Dari Hal. 1

(Suara NTB/cem)

JAMAN - Jaringan Mahasiswa Nusantara (JAMAN), saat membacakan deklarasi mendukung Prabowo Subianto menjadi Presiden RI.

Bentuk Tim Kerja Dari Hal. 1 Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT mengatakan, menindaklanjuti perintah gubernur tersebut, dibentuk tim kerja yang akan mengawal serapan proyek PL tersebut. Tim kerja tersebut terdiri dari unsur-unsur asisten gubernur, Biro AP, akademisi dan LSM yang peduli anggaran. “Dibentuk tim kerja dari berbagai unsur,”ujarnya.

Sebenarnya, menurut Muhammad Rum, tidak ada alasan proyek-proyek PL itu

rendah realisasinya karena merupakan otonomi masingmasing SKPD. Pasalnya, proyek tersebut tidak melalui proses lelang seperti yang dilakukan untuk proyek-proyek yang nilainya miliaran rupiah yang harus dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Untuk mengawal itu, lanjutnya, maka tim kerja tidak bisa bekerja maksimal tanpa dibantu oleh Biro AP. Untuk itu, katanya, pihaknya sudah menugaskan pegawai di Biro AP untuk mengawal masing-masing SKPD sesuai dengan penugasan

yang diberikan. Pegawai yang ditugaskan itulah yang berkomunikasi aktif dengan Kasubag Program dan Pelaporan di masing-masing SKPD terkkait dengan progres serapan anggaran khususnya yang berkiatan dengan proyek-proyek PL. “Tim kerja ini tidak bisa bekerja maksimal tanpa dibantu oleh teman-teman di Biro AP. Saya sudah SK-kan teman-teman di biro AP, setiap orang mengawal beberapa SKPD. Merekalah yang berkomunikasi dengan kasubag program dan pelaporan,”pungkasnya. (nas)

Demokrat Perombakan Total, Dua Caleg PKS Bertahan Dari Hal. 1 Perolehan suara sementara yang dihimpun Suara NTB hingga Rabu kemarin memperlihatkan, dua caleg PKS yang akan kembali duduk di DPRD NTB adalah H. Abdul Hadi, SE, MM dan Johan Rosihan, ST. Komposisi Caleg PKS di DPRD NTB juga diprediksi akan melahirkan sejumlah wajah baru seperti H. Usmar Iwan Surambian, SE dari Dapil NTB 4 (Lotim). Iwan Surambian yang merupakan Caleg PKS nomor urut 5 di Dapil ini meraih 8.990 suara sekaligus menyisihkan perolehan suara caleg incumbent, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang juga Ketua DPW PKS NTB. Caleg PKS lainnya yang kemungkinan akan menjadi wajah baru di Udayana adalah H. L. Pattimura Farhan, S.Ag dari Dapil NTB 2 dan Yek Agil dari Dapil NTB 7 (Loteng).

Sementara itu, hampir seluruh politisi Partai Demokrat yang terpilih pada Pemilu 2009 lalu diprediksi tidak terpilih kembali.

Data sementara yang dihimpun Suara NTB memperlihatkan, Partai Demokrat kemungkinan akan mengantongi delapan kursi DPRD NTB pada Pemilu 2014 ini.

Raihan ini memang tak bergeser dari jumlah kursi yang mereka raih pada 2009 lalu. Hanya saja, kursi legislatif DPRD NTB yang mereka raih akan diisi oleh wajah – wajah baru.

Untuk Dapil NTB 1 (Kota

Mataram), kursi Partai Demokrat di DPRD NTB akan diisi oleh H. MNS. Kasdiono.

Ketua KONI NTB sekaligus Bendahara Partai Demokrat ini akan menggantikan M. Mahsar yang sebelumnya menjadi utusan Demokrat untuk Dapil Mataram.

Sementara, jatah kursi di Dapil NTB 2 (Lombok Barat – KLU) menjadi milik TGH. Mahalli Fikri. Di Dapil NTB 7 (Loteng), perolehan kursi Partai Demokrat tampaknya menjadi milik H. Moh. Rais Ishak, SH. Di Dapil NTB 8 (Loteng), perolehan kursi Partai Demokrat tampaknya akan diisi oleh Lalu Sudiartawan, SH yang berhasil mengungguli incumbent, L. Abdul Khalik Iskandar.

Di Dapil NTB 3 dan 4 di Lotim, Demokrat juga meraih masing – masing satu kursi yang sama – sama diisi wajah baru. Mereka adalah Drs. H. M. Nasihuddin Badri, M.AP dari Dapil NTB 3 dan Muhammad Guntur Halba dari Dapil NTB 4. Berdasarkan data sementara, dari Dapil NTB 5 dan 6, jatah kursi Demokrat untuk DPRD NTB juga kemungkinan diisi oleh Baijuri Bulkiah, SH dan Misfalah, S.Pd. Kemungkinan terjadinya perombakan besar – besaran di tubuh Fraksi Partai Demokrat itu diakui oleh salah satu anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD NTB, M. Maliki yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah, Rabu (23/4) kemarin. ‘’Memang ndak ada yang terpilih (incumbent),’’ ujar Maliki

melalui ponselnya.

Sementara, Mahalli Fikri yang dikonfirmasi terpisah juga tak menampik bahwa kursi Partai Demokrat di DPRD NTB nanti kemungkinan akan diisi oleh wajah – wajah baru. ‘’Insya Allah, sumberdayanya bisa dilihat.

Beda dulu dengan sekarang,’’ ujarnya.

Dengan perolehan 8 kursi, Partai Demokrat juga hampir dipastikan akan memperoleh jatah Wakil Ketua DPRD NTB. Soal siapa yang akan duduk di posisi ini, Mahally menegaskan, itu nanti akan ditentukan kemudian, siapa yang akan mengisi unsur kelengkapan di lembaga legislatif. ‘’Tidak bisa menjadi keputusan orang perorang,’’ tandasnya.

Sementara itu, rapat pleno KPU NTB yang seharusnya menjadi ajang rekapitulasi perolehan suara Caleg DPR RI, DPD dan DPRD Provinsi NTB, Rabu (23/4) kemarin justru menjadi ajang debat Bawaslu dan KPU NTB. Bahkan, rapat pleno yang berlangsung di bawah pengamanan ekstra ketat dari kepolisian tersebut juga diwarnai aksi walk out dari Bawaslu NTB. Pantauan Suara NTB, rapat pleno tersebut bahkan sudah memanas sebelum proses rekapitulasi resmi dimulai. Perdebatan dipicu oleh permintaan pihak Bawaslu NTB untuk menghadirkan perwakilan Panwaslu Kabupaten/Kota di NTB dalam ruang sidang pleno. (aan)

Mencegah ”Api” Dari Hal. 1 Jumlah personel yang diterjunkan untuk mengawal proses rekapitulasi dan pleno tersebut merupakan anggota gabungan antara Polda NTB dan Polres Mataram. Tujuan dari banyaknya personel dikerahkan, tujuannya lebih kepada mencegah apapun bentuknya yang berpeluang menimbulkan masalah. ‘’Ini supaya jangan sampai ada ‘’api”. Lebih baik kita mencegah adanya ‘’api ‘’daripada memadamkannya,” tegas Moechgiyarto.

Ditambahkannya, personel yang diturunkan telah diten-

tukan sesuai dengan tugas masing-masing. ‘’Semua diturunkan sesuai dengan tugas masing-masing baik ring satu, dua dan ring tiga,” jelasnya.

Selain itu, sasaran pengamanan pun telah ditentukan agar masing-masing anggota fokus dalam pengamanan. ‘’Sasaran pengamanan telah juga ditentukan. Mulai dari proses berlangsungnya rekapitulasi dan tahap pleno, keamanan orang-orangnya serta keamanan semua barang yang ada,” imbuhnya.

Disinggung mengenai bagaimana kondusivitas NTB, Moechgyiarto menilai

kondisi di TKP khususnya dan di NTB pada umumnya, sejauh ini masih bisa ditangani. ‘’Kondisi saat ini sebenarnya masih kondusif, meskipun ada letupan-letupan di beberapa daerah tetapi masih bisa ditangani,” katanya.

Menurutnya, penjagaan ketat yang dilakukan pihaknya terhadap rekapitulasi tersebut bukan semata-mata karena khawatir terjadi kerusuhan. “Bukannya khawatir.

Tetapi ini adalah tugas kami.

Pengamanan seperti ini sebenarnya sudah biasa. Semua ada aturan mainnya,” pungkasnya. (ami)

AIPD Rancang PPID Unit Layanan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Mataram (Suara NTB) The Australia Indonesia Partnership for Decentralisation (AIPD) merancang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) unit layanan bidang pendidikan dan kesehatan. Sehingga, pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dalam bidang itu direspon secara cepat, mudah, murah dan aman.

“PPID unit layanan ini ada di sekolah dan puskesmas, berfungsi sebagai pusat layanan informai warga dan pusat layanan pengaduan warga. Ketika ada persoalan terkait dengan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jamkesmas, bantuan Siswa Miskin (BSM), masyarakat bisa langsung ke PPID unit layanan itu,” kata Civil Society Officer AIPD NTB, Susana Dewi Rohmah di sela-sela workshop tentang model unit pelayanan informasi bidang pendidikan dan kesehatan di mataram, Rabu (23/4) siang kemarin.

Ia mengatakan, PPID unit layanan nantinya akan di-back up oleh PPID SKPD, PPID SKPD akan di-back up oleh PPID utama. “Jadi semuanya saling back up secara berjenjang,” imbuhnya.

Dalam workshop yang dilak-

sanakan itu, target yang ingin dicapai ada beberapa hal. Pertama, menyusuan desain model struktur dan fungsi PPID unit layanan di sekolah maupun Puskesmas. Kedua, menyusun standar operasional prosedur serta ketiga, bagaimana PPID unit layanan informasi dan pengaduan itu bisa bekerja secara maksimal.

“PPID unit layanan ini pilot project saat in pada bidang pendidikan dan kesehatan. Melalui PPID unit layanan ini kita harapkan bisa mendorong peningkatan IPM. Penataan sekolah, mutu sekolah, pemberian layanan kesehatan,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi Dishubkominfo NTB, M. Ilham menambahkan PPID unit layanan informasi dan pengaduan masyarakat dalam bidang pendidikan dan kesehatan itu cukup penting. Mengingat masalah pendidikan dan kesehatan adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. “Karena pendidikan kan menyangkut semua orang seperti BOS, BSM dan sebagainya. Begitu juga dalam pelayanan dikesehatan seperti jamkesmas, informasi mengenai itu sangat penting,” katanya. (nas)

PRIM Tahap Pertama, Pemprov NTB Harus Anggarkan Rp 183 Miliar Mataram (Suara NTB) Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) bantuan The Indonesia Infrastructure Initiative (IndII) dari pemerintah Australia pada tahap pertama 2013-2015 mulai dilaksanakan tahun ini. Dalam kurun waktu tiga tahun itu, Pemprov NTB harus menganggarkan dana dalam APBD provinsi mencapai Rp 183 miliar hingga tahun 2015 mendatang.

Kepala Bidang Perencanaan Sarana dan Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, IGB. Sugiharta menjelaskan pada tahun 2014 ini, pemprov NTB hanya bisa menganggarkan sebesar Rp 68 miliar.

Sebenanrnya sesuai perencanaan, tahun 2014 ini dianggarkan sebesar Rp 177 miliar.

“Totalnya sebesar Rp 183 miliar sampai tahun 2015 untuk program PRIM tahap pertama. Itu sudah kebijaksanaan eksekutif dan legislative. Tahun ini, sebenarnya Rp 177 miliar, tetapi anggaran yang ada Cuma Rp 68 miliar. Kekurangan itulah yang akan dianggarkan pada tahun 2015,” ujarnya ketioka dikonfirmasi di kantor Gubernur, kemarin.

Menurut Sugiharta, Pemprov NTB telah membuat skala prioritas pendanaan program. Selain program PRIM yang menjadi pilot project di Indonesia, pemprov juga memperioritaskan pendanaan untuk penuntasan pembangunan RSUP NTB Dasan Cermen dan penyelesaian Islamic

Center (IC) NTB. Selain itu juga, lanjutnya, mulai 2015 mendatang, pemprov juga memprioritaskan pelayanan air bersih bagi masyarakat mencapai 100 persen pada akhir 2018.

“Itu menjadi program prioritas kita nantinya. Yang itu tidak boleh diganggu uangnya (anggarannya), yang lain bisa dipress tetapi yang itu ndak boleh,”imbuhnya.

Untuktahunini,sebanyakenam paket proyek pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB yakni Paket I Rembiga-Pemenang-Tanjung-Bayan-Ds. Biluk-Sambelia-Lb.Lombok senilai Rp 10 miliar. Kemudian paket 2 yakni Sumbawa Besar-Semongkat-BatuDulang-Sebewe-Lua Air senilai Rp 8 miliar.

Kemudian proyek pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB Praya-Keruak-Simpang Pengantap-Mt.Ajan-Kuta, MT. AjanPenujak senilai 6 miliar dan Simpang Kempo-Simpang Kore, Tawali-Sape, Karumbu-Sape senilai Rp 12 miliar. Serta pengadaan konstruksi jalan PRIM NTB yakni Pal IV-Lenangguar, Lenangguar-Lunyuk senilai Rp 5,5 miliar dan Kawinda To’i-Piong, Piong-Simpang Kore, Simpang Kore-Kiwu, KiwuSampungu, Sampungu-Bajo, SilaBajo senilai Rp 8 miliar.

Program hibah peningkatan kinerja dan pemeliharaan jalan provinsi di wilayah NTB itu merupakan pilot project dari dana hibah Pemerintah Australia sebesar 12,2 juta dolar Australia, atau setara dengan sekitar Rp1 triliun lebih. (nas)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Ditunggu, Kinerja Pasangan AZAN RABU tanggal 23 April 2014 merupakan hari bersejarah bagi pasangan Dr. H. Zaini Arony, MPd, dan Fauzan Khalid, SAg, MSi, (AZAN). Pasalnya, pada waktu inilah mereka mengucapkan sumpah dan janji sebagai Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 5 tahun ke depan. Bagi H. Zaini Arony, pelantikannya sebagai Bupati Lobar oleh Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, merupakan yang kedua kalinya.

Sementara Fauzan Khalid yang sebelumnya komisioner KPU NTB adalah pertama kalinya terjun di dunia birokrasi. Jika sebelumnya, Fauzan selama kurang lebih 10 tahun berpengalaman mengurus masalah proses pemilihan anggota legislatif, kepala daerah hingga kepala negara dituntut bisa mengurus kepentingan rakyat. Artinya, sebagai birokrat muda, mantan Ketua KPU NTB ini harus banyak belajar pada seniornya H. Zaini Arony dan pejabatpejabat lingkup Pemkab Lobar dalam menata birokrasi, khususnya merealisasikan janji-janji waktu kampanye lalu.

Lobar yang sebelumnya menjadi kabupaten termaju di NTB harus memulai dari awal. Apalagi selama ini, Lobar menghasilkan dua daerah otonom baru, yakni Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara yang kini terus bersaing dengan saudara tuanya dalam membangun. Itu artinya, Potensi yang dimiliki Lobar, khususnya di kawasan selatan mesti digarap maksimal. Jika selama ini, kawasan Senggigi yang menjadi andalan, maka paradigma ini harus diubah. Potensi-potensi sumber daya alam yang belum digarap di seluruh wilayah Lobar harus dimanfaatkan.

Namun, dalam menggarap potensi ini, aparatur pemerintah daerah tidak boleh terjebak oleh iming-iming atau janji manis investor, sehingga merugikan kepentingan rakyat yang lebih besar. Sebagai contoh, jangan hanya karena ingin mendapatkan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, kelestarian lingkungan alam dirusak dan merugikan banyak pihak.

Pesan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi dalam sambutan pelantikan agar pasangan baru ini melaksanakan semua amanah dengan mengedepankan prinsip partisipatif, akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, harus melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan program dan pembangunan. Tidak hanya itu menjaga nilai-nilai baik, akhlak dan budaya pekerti luhur yang selama ini terawat di Lobar.

Selain itu, apa yang disampaikan gubernur agar dalam membangun NTB harus merasa senasib dan sepenanggungan mesti dipatuhi. Hal ini penting dilakukan, agar bupati/walikota di NTB tidak menjadi ‘’raja-raja kecil’’ di daerah, sehingga saat melaksanakan program tidak sejalan dengan pemerintah provinsi.

Untuk itu, sebagai bagian dari masyarakat NTB, kita berharap pasangan yang baru dilantik ini betul-betul melaksanakan apa yang menjadi amanat rakyat dan membayar janji-janji waktu kampanye.

Kita tidak menginginkan, program pasangan AZAN dalam memimpin Lobar hanya sekadar formalitas dan tidak memiliki visi dan misi membangun Lobar 5 tahun ke depan. Justru pasangan ini harus lebih bersemangat dan agresif dalam membangun Lobar. Bagi Dr. H. Mahrip, MBA, yang kini sudah tidak lagi menjabat sebagai wakil bupati memiliki sumbangsih yang tidak kecil dalam memimpin Lobar selama 5 tahun, sehingga perlu diberikan apresiasi. Sementara, bagi pasangan yang baru memimpin ini ditunggu kinerjanya dalam membangun Lobar agar mampu bersaing dengan daerah lain. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Model Pendidikan Seks Sejak Anak Usia Dini NAK merupakan aset bangsa, yang akan tumbuh menggantikan kita-kita yang sudah tua dan mati. Bangsa Indonesia membutuhkan generasi yang sehat, cerdas dan ceria, penerus masa estafet bangsa Indonesia yang lebih baik. Tapi sayangnya cita-cita tersebut masih sangat terjal dan berliku. Tantangan menghadang ketercapaian Indonesia menciptakan generasi bangsa yang cerdas kompetitif. Kekerasan anak, kejahatan anak, pelecehan seksual, mempekerjakan anak, bahkan kejahatan seksual anak terus menghantui anak-anak kita. Tidak di sekolah saja, di terminal, pasar, kantor, jalan-jalan, bahkan di tempat anak-anak mengajipun, anak masih berpotensi mendapat kekerasan dan pelecehan seksual. Kasus yang terjadi di TK JIS (Jakarta International School) hanya satu titik saja, ibarat gunung es yang semakin meluas diketemukan jika diinvestasi lebih jauh.

Kenyataan ini sungguh sangat memprihatinkan, jeratan pasal berlapis kepada pelaku pelecehan seksual dan kejahatan seksual pada anak dengan UU Pidana, UU Perlindungan Anak, UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Jaminan Sosial Anak dan UU SisDiknas, ternyata tidak membuat pelakunya takut atau cemas. Justru kecenderungan tindakan kejahatan anak semakin meningkat.

Temuan KPAI misalnya, dalam selama Juli 2013-April 2014 terdapat lebih dari 237 kasus pelecehan anak, itu hanya yang dilaporkan kepada KPAI. Masih banyak yang belum dilaporkan dengan alasan malu, segan atau rendah diri.

Memberikan efek jera dengan ancaman hukuman kepada pelaku pelecehan seksual, mungkin kurang efektif, maka satu-satunya jalan adalah memberikan pendidikan seks sejak anak usia dini.

Memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan organorgan seks yang harus dijaga, dipelihara dan tidak dapat dipegang atau disentuh oleh sembarangan orang.

Model Pendidikan Seks Pedidikan seks bukan belajar tentang “bagaimana bermain seks” seperti adegan orang dewasa, terutama bagi anak usia dini. Par orang tua memang umumnya mentabukan tentang seks kepada anak. membicarakan tentang organ-organ sensitif anak juga tabu, tidak sopan

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)

dan melanggar norma dan agama.

Celakanya juga, pada budaya tutur kita, sering menggunakan organ seks sebagai kata-kata cacian, sumpah serapah atau makian. Kita bisa cermati bagaimana orang marah jika memaki, menyumpah serapah. Keadaan tersebut, semakin menyulitkan kita untuk membelajarkan kepada anak tentang sebutan-sebutan nama organ seks, karena memang terdengar tabu. Pemahaman ini salah besar, anak harus dikenalkan, mengenal sejak dini tentang nama-nama organ tubuh dari yang nampak sampai yang tidak nampak. Mengapa ada bagian tubuh kita yang harus ditutup, dilindungi, terus mengapa bagian yang lain tidak. Inilah yang menjadi titik tekan kepada anak, sehingga anak nantinya akan memiliki sikap protektif terhadap anggota tubuh.

Model pendidikan seks dapat dilakukan pada PAUD. Guru sebagai pusat pengetahuan, transfer of knowledge bahkan sebagai model bagi anak wajib menunjukan tindak pembelajaran yang konstruktif.

Pembelajaran dengan tema anggota tubuh, misalnya sangat dapat dikaitkan dengan pengenalan seks kepada anak sejak usia dini. Belajar dan bermain, merupakan strategi utama pada pembelajaran di PAUD. Bagaimana anak laki-laki kencing dan bagaimana dengan perempuan? Dalam konteks pembelajaran Imtaq, maka anak akan diajarkan tentang adab kencing anak laki-laki dan perempuan.

Praktik kegiatan berbentuk toilet training memberikan konsep praktik tentang bagaimana adab kencing, mencuci kemaluan, dan mensyukuri karunia Allah SWT terhadap kelengkapan organ tubuh.

Pada kegiatan toilet training guru harus mengajarkan kepada anak tentang misalnya membasuh atau mencuci kemaluan anak, dan mengingatkan kepada anak bahwa tidak boleh sembarangan orang menyentuh daerah kemaluan, hanya mama saja yang boleh. Tindakan ini akan memberikan pemahaman awal yang sangat bermakna kepada anak, sehingga anak secara reflek atau spontan akan menutup atau memukul tangan orang yang hendak menyentuh kemaluannya. Anak juga akan respons cepat lari menghindar jika ada orang yang usil menyentuh kemaluannya.

Membelajarkan dalam kegiatan

bermain peran tentang “perkawinan” ini juga merupakan salah satu model pembelajaran seks sejak anak usia dini. Dalam peran tersebut anak perempuan memerankan sebagai pengantin pria dan wanita, kemudian melakukan proses pernikahan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku di daerah tersebut.

Anak banyak yang menyukai hadir atau melihat bagaimana prosesi pernikahan, prosesi lamaran atau sorong serah atau nyorong kemudian pengalaman ini terekam pada anak, dan mencoba memainkan dalam permainan drama atau bermain peran.

Guru bertugas mendampingi, mengarahkan dan menjelaskan apa maksud dan tujuan, apa yang harus dilakukan guru adalah menyiapkan sarana atau sentra atau pinjakan lingkungan sehingga anak nyaman bermain di PAUD. Diakhir kegiatan pembelajaran, maka guru melakukan recalling dengan memberikan penegasan tentang apa yang disebut perkawinan, kapan orang boleh menikah dan apa yang harus disiapkan jika menikah kelak. Ingat juga, bahwa dalam proses bermain peran, anak sangat aktif berbicara. Guru harus mendorong keberanian anak berbicara, sehingga nantinya anak memiliki kemampuan berkomunikasi atau mengadukan tentang ada orang yang ingin mencubit atau mencolek atau memegang organ tubuhnya. Jika kemampuan berkomunikasi anak dapat dikembangkan, maka anak akan melaporkan kepada guru jika ada yang ingin berbuat jahat, dengan demikian maka kejahatan seksual, pelecehan seksual dapat dicegah sejak dini.

Pro Kontra Pendidikan Seks Meningkatnya kasus pelecehan seksual memang tidak pandang bulu, dari anak TK sampai mahasiswa dan karyawan/ pegawai, mendorong segera diterapkan model pendidikan seks sejak dini. Sebuah program pendidikan yang memberikan informasi edukatif tentang seks.

Sekali lagi titik tekannya adalah edukatif, yang bermakna bahwa semua kegiatan pembelajaran harus jauh dari pornografi, porno aksi dan mesum. Kita sangat tidak setuju jika pendidikan seks melalui kampanye alat kontrasepsi, misalnya kondom, bagi-bagi kondom gratis, justru tindakan ini ditengarai akan memicu anak-anak muda mencoba menggunakan kondom untuk

melakukan seks pra nikah. Tetapi pendidikan seks harus dalam koridor edukatif, menjaga nilai-nilai oral, agama dan kesantunan.

Mengintegrasikan pokok bahasan atau tema dalam pelajaran, mengembangkan pembelajaran tematik, kemudian mengkaitkan pokok bahasan tersebut dengan konsep pendidikan seks sangat mungkin dilakukan. Memang semua berpulang pada bagaimana kemampuan guru mengelola pembelajaran yang menyenangkan, menyentuh substansi dan semangat mencerdaskan anak-anak tentang seks yang benar. Memahami benar apa fungsi organ vital, dan bagaimana menjaganya, melindunginya dengan benar, karena organ vital merupakan kehormatan dan karuania Allah SWT yang harus dijaga. Masyarakat yang kontra terhadap pendidikan seks, merasa bahwa pendidikan seks mengajarkan kepada anak bagaimana berhubungan badan, bagaimana memakai alat kontrasepsi dan bagaimana berprilaku seks. Memang, pendidikan seks merupakan hal yang sensitif, dan memerlukan proses yang panjang untuk memberikan pemahaman tesebut. (*)

67 persen caleg di KLU muka baru Harus membawa perubahan yang lebih baik

*** Penduduk NTB diarahkan kurangi konsumsi beras Butuh sosialisasi merubah kebiasaan

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Halaman 7

Lombok Taksi Berbagi Rezeki

PEMERINTAH mendorong para angkatan kerja untuk menggeluti ilmu telematika, di antaranya kreativitas animasi. Industri ini menjadi peluang bisnis yang cukup menjanjikan pada era global ini.

Kepala Bidang Agro Kimia dan Aneka Industri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Bambang Sugeng, Rabu (23/4) mengatakan, ilmu telematika ini masih sedikit sekali penggiatnya, khususnya di NTB. Bambang Sugeng Padahal peluang pasarnya cukup terbuka.

Untuk mengembangkannya dalam jumlah yang lebih besar, Bambang mengatakan akan memberdayakan komunitas-komunitas muda yang kreatif untuk mendapat pengarahan dan bimbingan secara berkelanjutan.

“Industri Telematika ini pada umumnya menyangkut advertising, dan ini menjadi ranah yang dikembangkan di Kementerian Perindustrian. Kita sudah memiliki komunitas, tinggal diberdayakan dan dikembangkan,” katanya pada Suara NTB. Bambang menegaskan, ilmu telematika ini menjadi ladang bisnis yang memiliki potensi di NTB, yang notabene sebagai daerah berkembang, perlahan menuju daerah maju. Di sinilah peran para angkatan kerja untuk “mencuri” peluang yang dimaksudkannya ini.

“Modalnya tidak begitu besar, kumpul-kumpul, yang memiliki dasar keterampilan membuat desain-desain, lama-lama akan berkembang,” katanya menambahkan.

Ilmu telematika merupakan diversifikasi produk, putra-putri Indonesia umumnya telah memiliki bekal keterampilan yang besar di bidang ini. Terbukti dari banyaknya karya-karya anak negeri yang go Internasional, di antaranya animasi Ipin-Upin, Dora Emon, Sinchan dan beberapa di antaranya.

Perkembangan dari kreativitas-kreativitas seperti itulah yang harus digeluti oleh angkatan kerja yang begitu besar di provinsi ini. Setidaknya, upaya untuk menyongsong hadirnya pasar bebas Asean 2015 mendatang.

Pengembangan industri telematika ini tak lepas dari pengembangan industri konten (software, animasi dan game).

Di NTB indikator terbukanya potensi pasar bidang ilmu ini dianggap seirama dengan daerah tujuan wisata.

Industri telematika ini diharapkannya akan menyerap sekian banyak tenaga kerja, dari jumlah angka penduduk NTB 5 juta lebih. Serta meningkatkan daya saing produk-produk industri yang menggunakan teknologi informasi.

Laju pertumbuhan sektor industri di Provinsi NTB ini menurutnya berada pada kisaran 3,73 persen di tahun 2012, meningkat menjadi 4,01 persen pada tahun 2013 lalu. Ilmu telematikan ini jika berkembang diharapkan akan mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi yang lebih besar.

Sehingga dipandang perlu dibuat rencana strategis yang lebih berkelanjutan, guna ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi sendiri, kabupaten/kota, pelaku usaha industri, perguruan tinggi dan asosiasi atau komunitas industri telematika ini sendiri.

“Pemerintah pusat sangat mendukung pengembangan industri telematika di NTB, melihat dari kegiatan promosi dan penyampaian informasi tentang produkproduk industri telematika,” demikian Bambang. (bul)

(Suara NTB/bul)

Industri Telematika Terbuka Lebar

Mataram (Suara NTB) Salah satu perusahaan jasa transportasi darat terbesar di Indonesia, PT. Blue Bird Group tahun ini merayakan kembali hari jadinya yang ke-42. Rangkaian kegiatan puncak memperingati ulang tahunnya ini dilaksanakan di kantor pusatnya di jalan Mampang Prapatan Raya No 60 Jakarta, tepat pada tanggal berdirinya perusahaan ini, 1 Mei. Anak cabang perusahaan ini, Lombok Taksi melaksanakan kegiatan HUT ke42 di Lombok dengan berbagai bentuk kegiatan sosial, di antaranya dengan kegiatan donor darah, pemberian bingkisan kepada 220 anak yatim piatu yang ada di lima lingkungan sekitar kantor Lombok Taksi di Pelembak, Ampenan. Enam lingkungan tersebut di antaranya Pelembak, Otak Desa Utara dan Selatan, Tinggar dan Tempit.

General Manager Lombok Taksi, I Ketut Duryana di sela-sela kegiatan berbagi ini mengatakan, selain memberikan bingkisan kepada anak yatim ini, juga diberikan bea siswa kepada 30 orang anak karyawan dan pengemudi yang berprestasi untuk jenjang SMU, D3 dan S1.

Kegiatan lainnya yakni berolahraga bersama seluruh awak perusahaan Lombok Taksi, serta penyerahan Satya Lencana Kesetiaan Masa Bakti 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun kepada pengemudi dan karyawan.

“Kegiatan-kegiatan seperti ini kami laksanakan rutin setiap tahunnya. Kami berharap keberadaan kami memberi manfaat besar tidak saja kepada karyawan dan customer, tetapi kepada lingkungan dan masyarakat sekitar,” terang Ketut Duryana, Rabu (23/4).

Ia menyebut, Lombok Taksi merupakan salah satu anak perusahaan dan PT. Blue Bird yang sudah beroperasi sejak lama di Provinsi NTB, bahkan terhitung sebagai penyedia jasa angkutan darat (taksi) yang menggagas semua rute layanan yang ada di Lombok.

Perusahaan ini mengakomodir sebanyak 537 orang pengemudi yang menjadi mitranya, serta 87 orang karyawan yang menangani administrasi. Dari semua sumber daya tersebut, 98 persennya adalah SDM lokal.

Pada bagian lain, penerima santunan yang diberikan Lombok Taksi menyatakan kesyukurannya karena perusahaan ini masih perduli dan berbagi. Setiap tahun masyarakat area kantor Lombok Taksi selalu mendapatkan jatah, dalam bentuk bingkisan yang berisi kebutuhan-kebutuhan mendasar.

“Kami tentu berterima kasih atas keberadaan Lombok Taksi, kami setiap tahun menerima rizki yang diberikan. Harapannya kami ini bisa terus berjalan sampai seterusnya,” terang perwakilan para penerima bingkisan, Kepala Lingkungan Pelembak, Raisin. (bul)

(Suara NTB/bul)

BINGKISAN - Manager Lombok Taksi, I Ketut Duryana (kanan) menyerahkan secara simbolis bingkisan kepada Kepala Lingkungan Pelembak, Raisin.

RUPA-RUPA

(Suara NTB/ars)

MALL TERBESAR – Konsorsium beberapa investor segera akan membangun mall terbesar di Gerimax, Narmada, Lombok Barat. Lahan untuk pembangunannya bahkan telah dipagari. Namun demikian, beberapa bangunan milik pemerintah daerah harus segera disesuaikan, termasuk pusat pengembangan agribisnis terpadu ini. Infrastruktur yang akan dirobohkan investor tersebut akan direlokasi ke tempat yang tidak terlalu jauh dari tempat awal.

Penduduk NTB Diarahkan Kurangi Konsumsi Beras Giri Menang (Suara NTB) Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB gencar melakukan kegiatan memasyarakatkan konsumsi panganan non beras dan non tepung. Hal ini dimaksudkan untuk memperkaya asupan gizi bagi peningkatan SDM lima juta lebih penduduk NTB. Kepala BKP Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM, Rabu (23/4) mengatakan, tingkat konsumsi beras masyarakat lokal cukup tinggi. Poinnya sudah mencapai angka 144, dari idealnya 100,3.

Padahal, berapapun banyaknya konsumsi beras ini, skornya tetap saja 25. artinya konsumsi beras berlebihan tetap saja belum mengangkat Pola Pangan Harapan (PPH) kita. Solusinya tetap dengan mencari kombinasi konsumsi pangan lainnya.

Tingginya angka konsumsi beras di NTB tidak dipastikan oleh Hartina telah memperlambat peningkatan SDM masyarakat. Butuh penelitian khusus untuk itu.

“Kita akan menuju pola pangan harapan bergizi seimbang,” katanya pada Suara NTB. Menyongsong itu, pemerintah daerah pada tahun 2013 lalu sudah memperbantukan satu mesin olahan ubi untuk menjadi beras ubi di Lombok Timur.

Mengingat daerah itu memiliki potensi ubi cukup besar, den-

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA JUPITER Z DR2043BV AN. IDA FITRIANI NOKA/NOSIN: MH331B004BJ806956/ 31B806992 HILANG DISEKITAR SUMBAWA BESAR

KECANTIKAN

gan harapan akan dapat menampung ubi-ubi dari kabupaten lainnya di NTB. Tahun 2014 ini, akan diturunkan bantuan mesin pengolah jagung menjadi beras jagung di Dompu.

Tingkat konsumsi keberagaman pangan dinilai sudah mulai memasyarakat, dilihat dari skornya sudah mencapai angka 78. Artinya, di bawah 100 keberagaman pangan sudah cukup membaik.

“Semakin mendekati angka seratus, keragaman kita masih tinggi. Ini tidak bisa kita ubah secara drastis, tetapi kita tidak bisa tinggal diam juga,” katanya.

Dengan beroperasinya mesin-mesin yang dimaksudkan itu, harapannya akan menambah keberagaman pangan di NTB, sehingga masyarakat tidak hanya mengandalkan beras sebagai pangan yang paling pokok.

Produksi dari mesin-mesin olahan itu nantinya juga akan dimasukkan ke hotel dan restoran yang ada di NTB, untuk menciptakan menu alternatif di luar nasi.

Harapannya pada banyak even, akan tersaji nasi beras jagung dan nasi ubi.

Dalam rangka meningkatkan keragaman pangan dan meningkatkan konsumsi pangan dengan bahan baku lokal, Gubernur sendiri telah melayangkan surat imbauan kepada seluruh pelaku bisnis, PHRI, termasuk kantor-kantor, SKPD agar dalam setiap even dan sehari-hari perlu disiapkan pangan yang dikombinasi non beras dan non tepung.

“Ini juga terus dimonitor perkembangannya dan dilakukan evaluasi juga,” imbuh Hartina. (bul)

Hj. Hartina

RUPA-RUPA

(Suara NTB/bul)

RUPA-RUPA

MEBEL

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

23

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

23

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Dikepung Polisi dan Warga

Halaman 8

PROTES - Saksi PBB Kasman Jafar (dengan kacamata) walk out bersama Bawaslu.

Mataram (Suara NTB) Kasus tabrak lari terjadi Rabu (23/4) dini hari. Dua kendaraan datang dari arah berlawanan yaitu mobil Izuzu Panther dan sepeda motor jenis Honda Beat melintas di Jalan Kebudayaan, Cakranegara, Kota Mataram saling bertabrakan. Saat pengemudi mobil mencoba melarikan diri, sepeda motor yang ditabraknya masih tersangkut di bawah kolong mobil yang dikendarainya.

Menurut Kasat Lantas Polres Mataram AKP Indra Agung Perdana Putra, Mobil Izuzu Panther yang memuat dua orang tersebut menyeret Honda Beat milik korban hingga sejauh sekitar 10 Km. Selain itu, pengemudi mobil yang mencoba melarikan diri tersebut juga sempat menabrak satu orang yang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit di Daerah Turida. Sementara itu korban utama yakni pengendara Honda beat langsung dibawa ke rumah sakit terdekat.

“Berdasarkan data yang kami himpun di Lapangan, pengemudi Panther tersebut mencoba melarikan diri setelah menabrak. Seketika warga di sekitar meneriaki dan melakukan pengejaran. Mobil tersebut melaju dari Tempat Kejadian Perkara yaitu di depan Mataram Mall ke arah timur menuju simpang empat Cakra, belok ke kanan. Mobil masih menyeret Honda Beat milik korban,” terangnya Drama terseretnya satu unit Honda Beat tersebut berakhir setelah pelaku tabrak lari terkepung aparat kepolisian dan warga. Aparat yang sudah mendapatkan laporan, memblokir jalan di simpang empat Golkar (Jalan Majapahit) “Dia berputar hingga pada akhirnya bisa diberhentikan oleh jajaran kepolisian di seputaran Jalan Majapahit,” papar Kasat Lantas.

Pelaku yang berinisial MAS (42) selaku pengemudi sempat dihakimi massa. Para warga yang melakukan pengejaran tersebut merasa kesal atas tindakan pelaku. Akibatnya, pelaku mengalami luka – luka dan kini dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara. Sementara korban atas nama Reni Damayati (23) hanya mengalami keseleo (luka ringan) telah dipulangkan ke rumahnya.

Polisi berharap, kasus tersebut segera diselesaikan. Dua pelaku terpaksa diamankan di Mapolres Mataram untuk dimintai keterangan dan pertanggung jawaban. Sepeda motor korban yang telah rusak parah akibat terseret sejauh puluhan kilometer itu kini diamankan di markas aparat kepolisian. Aparat menduga adanya indikasi pengaruh minuman keras dan narkotika. Sat propam Polres Mataram akirnya melakukan uji lab atau tes urine terhadap kedua pelaku.

“Sebelumnya, ada satu unit avanza yang mencoba menghentikan kendaraan pelaku tersebut. Mobil avanza tersebut memasang badan di tengah jalan, namun dia ditabrak dan bisa dilewati,” imbuh Kasat Lantas. (met)

Pleno KPU NTB

Kehadiran Panwas Sempat Diperdebatkan Mataram (Suara NTB) – Sebelum proses rekapitulasi dan pleno perolehan suara pileg 2014 dimulai, sempat terjadi perdebatan antara pihak KPU dan Bawaslu NTB. perdebatan ini disebabkan oleh pihak panwas yang belum diberikan izin masuk oleh KPU NTB saat Pleno akan dimulai. KPU NTB hanya memperbolehkan kehadiran pihak Bawaslu. Sementara Bawaslu menginginkan hadirnya Panwas dalam acara yang dilakukan di Hotel Grand Legi, Rabu (23/4) tersebut.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, melakukan interupsi sebelum rekapitulasi dimulai. “Kami minta supaya semua Panwas kabupaten Kota yang masih ada di luar diberikan izin mengikuti pleno” ujarnya. Mendengar interupsi tersebut, pihak KPU nampaknya masih enggan memberikan izin. Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan, KPU NTB, Yan Marli, menegaskan bahwa aturan yang digunakan KPU saat ini berbeda dengan aturan sebelumnya yang membolehkan Panwas ikut serta. “Aturan yang kita gunakan saat ini berbeda dengan Pileg 2009. Itu mesti dipahami,” tegasnya.

Sementara itu, dalam PKPU yang berlaku sekarang, dijelaskan Divisi Sosialisasi, pendidikan dan SDM Pemilu, KPU NTB, Agus, bahwa KPU berwenang melakukan proses rekapitulasi dan pleno dengan mengundang pihak parpol dan Bawaslu. Melihat perdebatan yang semakin melebar, Salah satu saksi Partai Bulan Bintang, Kasman Jafar, melakukan interupsi dan meminta supaya Panwas diberikan izin. “Kami minta Panwas diberikan izin,” pungkasnya.

Dirinya menilai, dalam proses penyelenggaraan Pemilu, ada masalah-masalah terkait pelanggaran yang terjadi, yang hanya bisa dijawab oleh Panwas untuk menunjukkan barang bukti pelanggaran. Dengan demikian, kehadiran Panwas sangat dibutuhkan. Melihat keadaan yang semakin mengerucut, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, akhirnya angkat bicara dan mengizinkan Panwas untuk ikut serta dalam rekapitulasi dan pleno tersebut. “Sebenarnya boleh-boleh saja. Kami mengizinkan. Silahkan siapkan kursi untuk satu orang Panwas di masing-masing kabupaten/kota,” ucapnya. (ami)

(Suara NTB/ami)

Pelaku Tabrak Lari Ditangkap di Jalan Majapahit

Mataram (Suara NTB) – Proses berlangsungnya rekapitulasi dan Pleno KPU NTB, yang digelar di Hotel Grand Legi, Rabu (23/4) kemarin, diwarnai dengan walk out pihak Bawaslu NTB. Hal ini terjadi karena pihak Bawaslu tidak sepakat dengan mekanisme yang diterapkan KPU dalam rekapitulasi perolehan suara di 10 kabupaten/kota.

Sebelum walk out terjadi, pihak Bawaslu meminta KPU supaya mekanisme rekapitulasi dan pleno dilakukan dengan membahas hasil rekapitulasi perdapil. Namun, pihak KPU tidak mau dan tetap menawarkan rekapitulasi dihitung semua kabupaten/kota terlebih dahulu. Setelah penghitungan selesai, barulah akan diberikan ruang baik Parpol maupun

Bawaslu untuk melakukan masukan atau kritik.

Karena kesepakatan akan mekanisme yang ditawarkan oleh KPU tak kunjung diterima Bawaslu, akhirnya pihak Bawaslu beranjak keluar dari tempat duduk yang telah disediakan.

Ketua Bawaslu NTB, M. Khuwailid, yang diwawancarai setelah keluar ruang pleno, mengatakan sikap yang dilakukan pihaknya adalah semata-mata ingin proses pemilu berjalan sebagaimana mestinya. “Ini kami lakukan supaya pemilu berjalan seperti yang kita harapkan. Tidak terkecuali masalah mekanisme rekapnya,” ujarnya.

Seolah senada disampaikan Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB,

Tersangka Kasus Bedah Desa Ditetapkan Usai Pemilu Praya (Suara NTB) Jajaran Kepolisian Resor (Polres) Lombok Tengah (Loteng) hingga kini masih terus mematangkan penyelidikan terhadap kasus bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. Dan, berencana baru akan menetapkan tersangka setelah seluruh tahapan pemilu legislatif tuntas.

“Untuk tersangka (bedah desa, red) baru akan kita tetapkan setelah pemilu,” aku Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, ketika dihubungi Suara NTB, Rabu (23/4) kemarin. Saat ini, pihaknya masih fokus untuk mengawal seluruh tahapan pemilu yang belum selesai. Sehingga untuk penanganan kasus korupsi, termasuk kasus bedah desa tersebut belum bisa maksimal.

Terlebih jumlah kasus korupsi yang ditangani bukan hanya satu. Kendati demikian proses penyelidikan tetap berjalan. Untuk memenuhi kekurangan-kekurangan yang masih ada. Karena memang

target khusus untuk kasus bedah desa, harus sudah ada penetapan tersangka selesai tahapan pemilu legislatif ini.

Sebelum penetapan tersangka, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan gelar perkara. Guna memastikan kelengkapan seluruh berkas penyelidikan. “Tunggu saja.

Yang jelas kasusya tetap kita selidiki,” pungkas Tamiana.

Informasi yang dihimpun sebelumnya, menyebutkan setidaknya ada tiga orang calon tersangka dalam kasus bedah desa tersebut. Pihak kepolisian sendiri juga sudah mengantongi hasil audit dari BPK RI. Terkait besaran kerugiana Negara yang timbulkan dalam kasus yang menyeret beberapa pejabat lingkup Pemkab Loteng tersebut. Dimana dari hasil audit BPK RI, ditemukan ada indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 1,1 miliar. Dari proyek yang berasal dari bantuan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) senilai total Rp 1,8 miliar tersebut. (kir)

Sopir Gatot Tawarkan Mendagri Bantah Ruang Pembunuhan Holly Kerjanya Digeledah KPK

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi membantah ruang kerjanya telah digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi pada Selasa (22/4).

“Tidak ada penggeledahan, ruangan Pak Sugiharto saja (yang digeledah),” kata Gamawan di Gedung Kemendagri di Jakarta, Rabu.

Gamawan mengakui memang ada petugas KPK yang menemuinya di ruangan namun tidak terjadi penggeledahan seperti yang diberitakan media.

Dia juga memberikan sendiri berkas-berkas kedinasan terkait proyek kartu tanda penduduk berbasis elektronik (eKTP) kepada penyidik.

“Pagi memang ada ketemu saya di sini (Kemendagri).

Saya memberikan bundel-bundel (dokumen) yang diperlukan. Saya bilang silakan diambil bundel-bundel yang diperlukan di sini,” jelasnya.

Dia memang menyusun dokumen pekerjaannya secara terpisah sesuai dengan bidang masing-masing. Tumpukan dokumen terkait proyek e-KTP pun kemudian diseleksi oleh penyidik KPK ketika masih di dalam ruangannya.

“Saya memang sudah menyiapkan bundelan dokumen itu per bidang, ada soal Aceh, Papua. Kalau memang perlu dokumen soal Aceh ya silakan saja diambil,” kata mantan gubernur Sumatera Barat itu.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan pihaknya telah menggeledah tiga tempat, yang salah satunya ada ruang kerja Mendagri Gamawan Fauzi.

Hasil dari penggeledahan di tiga lokasi itu ditemukan dua alat bukti yang terkait dugaan kasus korupsi pengadaan e-KTP, namun tidak disebutkan dari mana alat bukti tersebut diperoleh.

KPK juga menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dari Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sugiharto sebagai tersangka.

Proyek pengadaan e-KTP tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp1,12 triliun.

“Sementara perhitungan kasar di tingkat penyelidikan adalah Rp1,12 triliun karena anggaran ini ada dua periode yaitu pertama anggaran 2011 sekitar Rp2 trilun dan pada 2012 ada lebih dari Rp3 triliun sehingga dua anggaran itu sekitar Rp6 triliun,” kata Johan Budi. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Surya Hakim, seorang sopir yang bekerja untuk mantan auditor BPK Gatot Supiartono, mengaku dirinyalah yang menawarkan rencana pembunuhan terhadap Holly Angela, istri siri Gatot.

“Saya yang menawarkan, karena terdorong rasa simpati saya. Beliau orang baik dan suka membantu,” kata Surya saat bersaksi di depan majelis hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Dia mengatakan penawaran diri ini karena ingin membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Gatot yang sering bertengkar dengan Hollly.

Surya mengaku merencanakan hal tersebut dengan Gatot Supiartono di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Selain dibahas di ruang kerja Gatot, Surya juga mengaku membahas rencana pembunuhan Holly saat perjalanan menuju ke kantor.

Atas rencana tersebut, Surya mengaku diberi uang Rp250 juta untuk menjalankan aksinya. “Uang itu diberikan sebelum Pak Gatot pergi ke Australia,” ungkapnya.

Dalam menjalankan rencananya pembunuhan itu, Surya merekrut Pago Satriapermana. Selanjutnya bergabung juga El Risky, Abdul

Latif, dan Rusdy.

Surya kemudian mengontrak satu unit kamar di lantai 6 Apartemen Kalibata City, sedangkan tempat tinggal Holly berada di lantai 9.

Ia juga menggandakan kunci kamar Holly Anggela yang diberikan oleh Gatot. “Setelah digandakan, kunci yang asli saya kembalikan ke Pak Gatot,” ungkapnya.

Surya juga mengaku menyiapkan peti untuk membawa Holly dan obat bius. “Peti itu sering saya bawa naik turun melalui lift untuk mengelabuhi penjaga apartemen,” jelasnya.

Dia mengaku bahwa dirinya sebagai teknisi dan peti itu diisi beras sebagai pemberat.

Selain mendengarkan kesaksian Surya, sidang ini juga meminta keterangan dari dua eksekutor lainnya, yakni Pago dan Abdul Latif.

Dalam sidang ini Gatot Supiartono didakwa sebagai otak pembunuhan Holly Angela.

Jaksa Penuntut Umum menjelaskan perencanaan untuk membunuh Holly dilakukan oleh terdakwa pada bulan April sampai Agustus 2013 bertempat di lantai 6 Gedung BPK RI. Terdakwa diketahui membunuh Holly Angela karena bosan dengan sikap Holly yang sering marah-marah kepada terdakwa. (ant/bali post)

Bambang Karyono. Ia mengatakan alasan sikap yang dilakukan pihaknya itu karena akan sangat berbeda hasilnya jika pleno dibahas perdapil.

“Kesepakatan perdapil seharunya dijalani. Karena pelanggaran yang terjadi perdapil coraknya berbeda-beda. Ini yang perlu kami klarifikasi kepada KPU,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, yang dikonfirmasi terpisah, menjelaskan KPU berkewajiban melakukan Pleno, menetapkan jadwal serta menawarkan mekanisme rekapitulasi dan pleno. “Mekanismenya sudah kami tawarkan dan proses rekap sudah berjalan sesuai mekanisme,” katanya.

Ditambahkannya, pihaknya sama sekali tidak bermaksud menutup ruang tanggapan yang

ingin diberikan Bawaslu. “Kami tidak bermaksud menutup ruang. Kita selesaikan dulu penghitungan seluruhnya barulah kita berikan ruang tanggapan sepuaspuasnya,” tambahnya.

Menurutnya, apa yang dilakukan pihaknya adalah untuk efesiensi waktu dan supaya proses rekap dan pleno dilakukan secara sistematis.

“Kan dihitung dulu semuanya.

Baru kita kasih ruang menanggapi setelah itu barulah ditetapkan. Saya rasa ini hanya masalah cara pandang terhadap mekanisme saja,” bebernya. Proses rekapitulasi dan pleno tetap akan dilakukan pihaknya meskipun Bawaslu telah keluar dari ruangan. “Tetap dilanjutkan. Tetapi nanti kita bicarakan baikbaik dengan Bawaslu supaya

kita bersama-sama mengikuti proses ini,” tutupnya.

Saksi Parpol Protes Melihat pihak Bawaslu yang bergegas meninggalkan ruang Pleno, salah satu saksi dari Partai Bulan Bintang, Kasman Jafar, memprotes keras tindakan yang dilakukan pihak Bawaslu. “Anda ini sebagai pengawas Pemilu seharunya mengawasi hingga akhir. Jangan main pergi saja,” kecamnya.

Menurutnya, seharusnya KPU dan Bawaslu melakukan tugas yang telah diberikan negara terhadap institusinya.

“Mereka digaji negara untuk menyelenggarakan pemilu sebagaimana mestinya. Bukan malah lari dari tanggung jawab seperti sekarang ini. Tidak bisa seperti ini,” pungkasnya. (ami)

Polisi Tetapkan Enam Tersangka Kasus Tipilu Mataram (Suara NTB) Beragam bentuk pelanggaran yang menjadi temuan Panwas sebagian berlanjut ke penegak hukum. Catatan Posko Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) Polda NTB, sedikitnya enam orang ditetapkan sebagai tersangka, dari total tujuh perkara yang ditingkatkan kepenyidikan. Sebagian kasus lainnya masih diproses Panwas, sebagian menunggu pelimpahan ke Kejaksaan.

Berdasarkan data di Gakumdu, kasus yang ditingkatkan ke penyidikan itu diantaranya dari Polres Lombok Tengah. Dari dua kasus yang masuk, dua kasus itu juga yang berhasil ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan dua tersangka, yakni Mis (26), diduga mencoblos empat kali di TPS yang berbeda dijerat Pasal 310 Jo Pasal 321 UU No 8 Tahun 2012. TersangkaKedua, MS, yang diduga memukul seorang warga saat akan memilih di TPS 2 Dusun Berembu Praya Tengah.

Dari Polres Lotim, satu dari dua kasus yang dilaporkan Panwas, salah satu diantaranya ditingkatkan ke penyidikan dan menetapkan seorang tersangka, yakni ketua KPPS di TPS 9 berinisial AH diduga melanggar Pasal 292 UU Nomor 8 Tahun 2012.

Terbanyak, Polres Bima Kota, lima kasus pelanggaran tindak pidana pemilu. Dari lima kasus itu, tiga diantaranya ditingkatkan kepenyidikan dan tiga tersangka sudah ditetapkan. Mereka, Jun, diduga mencoblos di dua TPS berbeda di Kelurahan Manggemaci Kota Bima. Tersangka dijerat Pasal 310 Jo Pasal 321 UU no 8 Tahun 2012. Tersangka kedua, EI oknum mahasiswa yang mencoblos dua kali di TPS 1 Wora Kecamatan Wera Kabupaten Bima dan TPS 3 Ranggo Kecamatan RasanaE Barat Kota Bima. Kasus ketiga untuk tersangka Nur, mencoblos di tiga TPS berbeda di KecamatanRasanaE Barat, Kelurahan Matakando dan Kelurahan Dara. “Enam kasus ini segera dil-

impahkan ke Kejaksaan,” sebut Kaur Mitra Subid Penmas Bid Humas Polda NTB, Iptu Melta kepada wartawan, Rabu (23/4).

Sedangkan dua perkara lainnya yang nyaris ditingkatkan kepenyidikan, satu kasus dari Polres KSB, satu kasus lainnya dari Polres Bima Kabupaten.

Diluar prestasi penyidik di Polres tadi, ada juga beberapa Polres yang belum berhasil meningkatkan perkara Tipilu yang ditangani dari penyelidikan ke penyidikan. Seperti di Polres Mataram untuk dua kasus yang diserahkan Panwas, dugaan money politic oleh caleg berinisial IR dan dugaan yang sama yang menjerat salah seorang tim sukses berinisial CS. Hal sama terjadi di Polres KSB, ada empat kasus yang masih dalam tahap pengkajian. Diantaranya pencoblosan dua kali diTPS Sekongkang dengan terduga SU, kasus lain dugaan penyalahgunaan wewenang oleh KPPS TPS I Dusun Mujahidin Kecamatan Brang Enek dengan cara menjadi saksi untuk Partai Golkar, dugaan penggelembungan suara di TPS 1 Desa Monteng Kecamatan Brang Rea, dan kasus keempat juga dugaan penggelembungan suara di TPS 2 Desa Seteluk.

Sedangkan kasus di Sumbawa yang juga belum naik ke penyidikan, dugaan money politic dengan terduga Mus, yang membagikan uang Rp 150.000 ke warga untuk memilih caleg Golkar Nomor urut 1 dapil III Sumbawa.

Kasus sama juga ditemukan di

Dompu, dugaan politik uang oleh oknum PNS berinisial Sof sebesar Rp 100.000 per warga.

Kesemua kasus yang sudah masuk ke tiga Polres itu, hingga kini belum bisa ditingkatkan ke penyidikan. Menurut Melta, tahapan kasus itu masih dilakukan pengkajian oleh panwas masing – masing daerah berkoordinasi dengan kepolisian dan JPU. “Jadi semua data ini, bersumber dari Sentra Gakumdu berdasarkan temuan saat masa kampanye, jelang pencoblosan, sampai dengan hari H pencoblosan,” beber Melta.

Dijelaskan, berdasarkan rekapitulasi penanganan kasus di Gakumdu yang dipimpin Direskrimum Kombes Pol. Kurdi, SIK, total yang masuk 17 kasus. Dengan rincian, tiga kasus masih dalam pengkajian panwas di masing – masing Kabupatendan Kota. Tujuh kasus lainnya tidak diteruskan ke Polri karena tidak memenuhi unsur. “Sedangkan tujuh kasus lainnya yang berhasil ditingkatkan ke penyidikan,” sebut Melta. Dengan rincian perbuatan tindak pidana, ditemukan lima kasus mencoblos di TPS yang sama, satu kasus kekerasan atau menghalangi pemilih memberikan hak suara, satu kasus terkait unsur kesengajaan menghilangkan hak pilih orang lain. “Ada juga kasus yang sudah P21 (berkas dan tersangka diserahkan ke Jaksa). Sehingga masih ada tunggakan 5 kasus,” pungkasnya. (ars)

Rekonstruksi Kejahatan Seksual di JIS Dilakukan Tertutup Jakarta (Suara NTB) – Penyidik Polda Metro Jaya mengagendakan rekonstruksi tindak kejahatan seksual yang terjadi di lingkungan Jakarta International School (JIS) Pondok Indah, Jakarta Selatan.

“Rekonstruksi akan dilakukan secara tertutup” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Rabu.

Rikwanto mengungkapkan agenda rekonstruksi tidak melakukan perbuatan tersangka terhadap murid Taman Kanak-Kanal JIS AK (6), namun awal mula kekerasan sek-

sual itu bisa terjadi.

Ia mengatakan penyidik kepolisian masih mencari waktu yang tepat untuk menggelar rekonstruksi tindakan asusila yang diduga dilakukan petugas kebersihan Agun dan Awan.

Rikwanto menjelaskan kronologis kejadian berawal saat AK membuang air kecil di toilet yang berjarak sekitar 25 meter dari ruang kelas.

Tersangka Agun dan Awan berada di toilet untuk bertugas membersihkan saat AK berada di tempat kejadian perkara itu.

Awan sempat keluar toilet untuk membersihkan

lokasi lain, namun Agun memanggil kembali.

Kemudian Agun melakukan tindakan asusila, sedangkan Awan berperan memegang korban AK. Setelah selesai, giliran Awan yang melakukan kekerasan seksual sementara Agun memegang korban.

Rikwanto menyebutkan korban berada di toilet sekitar 15 menit kemudian berjalan menuju kelas dalam kondisi menangis. “Korban sudah tidak menangis saat berada di kelas,” ujar Rikwanto. (ant/bali post)

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Mataram (Suara NTB) Rencana renovasi gedung Taman Budaya di Jl. Majapahit Kota Mataram telah diajukan ke pemerintah pusat. Meski demikian, target awal 2014 untuk pembangunan pengerjaan proyek belum juga terlaksana karena tender belum juga diputuskan.

“Sebetulnya dari pihak taman budaya sendiri sudah mengajukan rencana renovasi senjak beberapa bulan yang lalu, namun hingga kini pengajuan renovasi tersebut belum ditender. Ya kami berharap agar segera ditanggapi agar segera dilakukan (tender),”

ujar Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini kepada Suara NTB, Rabu (23/4).

Menurutnya, kondisi gedung Taman Budaya sudah semakin tua. Tembok, atap dan kondisi toilet yang ada di gedung tersebut dirasa kurang memadai dan sudah tidak efektif lagi

untuk digunakan. Meski demikian, kondisi gedung tersebut tidak jadi penghalang untuk menggelar festival atau pertunjukan lainnya.

“Setiap minggu disini selalu ada kegiatan. Salah satu kegiatan rutin yang terus dikembangkan yakni seni tari

dan dan musik. Beberapa sanggar memang rutin melakukan latihan di gedung ini,” jelasnya.

Beberapa hal yang sudah direncanakan dan diajukannya ke pemerintah pusat diantaranya, renovasi seluruh atap gedung, renovasi seluruh toilet yang ada di masing – masing gedung dan renovasi gedung pertunjukan yang ada. Renovasi yang telah direncanakan itu bisa rampung pada Bulan November mendatang. (met)

’’Di Bawah Lindungan Ka’bah’’ Dipentaskan di Malaysia

NOAH Master Ulang Lagu Peterpan Jakarta (Suara NTB) Grup NOAH sedang mempersiapkan album kedua mereka yang diberi judul “Second Chance”.

Menurut Ariel, album itu berisi lagu lama Peterpan yang tidak bermasalah dengan hak cipta. Lagu-lagu itu akan dibuat master ulang.

Lagu lama itu tidak diaransemen ulang meski akan

ditampilkan lagi. Ariel mengatakan memang dibuat demikian agar kenangan yang ada pada lagu tidak hilang.

“Tiap lagu kan punya momen. Orang punya kenangan sendiri dengan lagu. Kalau ada beberapa nada yang kita ubah, kenangannya hilang.

Kita jaga kenangan itu. Tapi dengan sound yang lebih bagus,” kata Ariel saat acara

jumpa pers Vaseline, siang ini.

Hingga kini, NOAH masih mengerjakan album berisi sekitar 40 lagu itu. Mereka sendiri yang menjadi produser di album itu.

NOAH belum tahu kapan album itu akan keluar. Ariel mengatakan, album itu akan keluar setelah pemilihan umum usai. (ant/balipost)

Cerita Gajah dan Gading dari Nadya Hutagalung itu,” katanya.

“Novel sulung karya Hamka ini mengisahkan perjuan-

gan kehidupan pasangan muda Minang yang berasal dari latar belakang sosial berbeda,” katanya. Teater arahan Rosminah Mohd Tahir itu bakal menampilkan pelakon terkenal seperti Adi Putra, Nasha Aziz, Fizo Omar, Dafi, Zahid, dan artis-artis lain.

CTRA Production dan

Istana Budaya memproduksi teater itu bekerja sama dengan Yayasan Amanah Perdana Malaysia serta sponsor Fareeda dan Felda Global Ventures. Tiket untuk pementasan teater itu dijual dengan harga antara 35 hingga 255 ringgit (Rp 123.000 – Rp 900.000). (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Banyak yang tahu gading gajah bisa disulap menjadi pajangan hingga pehiasan.

“Ketika kita melihat aksesori yang cantik ini, seberapa sering kita memikirkan tentang gajahnya,” kata Nadya Hutagalung dalam film dokumenter “Let Elephants Be Elephants”.

Sebulan berada di Kenya, Nadya mulai memahami bahwa populasi gajah Afrika semakin menipis akibat perburuan liar. Dr. Tammie Matson, ahli gajah, memperkirakan setiap hari, Afrika kehilangan 100 ekor gajah yang dibunuh untuk diambil gadingnya.

Tak hanya pejantan, gajah betina pun turut dibantai. Di Afrika, gajah betina dan jantan memang memiliki gading.

Gajah betina menjadi pemimpin kawanannya. Dia lah yang tahu di mana makanan berada dan tempat-tempat yang aman untuk ditinggali.

Bayangkan ketika sang induk mati untuk diambil gadingnya. Kawanan gajah itu tercerai-berai. Gajah memiliki ika-

tan yang kuat dengan kawanannya. Mereka hidup dalam waktu yang lama bersama keluarganya itu.

Dr. Iain Douglas-Hamilton dari Save The Elephants, dalam film tersebut mengatakan ketika gajah dewasa, jantan dan

(ant/Bali Post)

(Suara NTB/ist)

Kuala Lumpur (Suara NTB) Kisah dalam novel “Di Bawah Lindungan Ka’bah” karya Hamka akan diadaptasi untuk pementasan teater di Istana Budaya, Kuala Lumpur, Malaysia, pada 9-18 Mei. Menurut produser pementasan teater tersebut, Siti Rohayah Attan, ini untuk pertama kalinya novel karya ulama terkenal Indonesia itu diadaptasi untuk pementasan teater.

“Kami bangga waris Hamka atau nama sebenarnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah memberi kepercayaan kepada pihak produksi Malaysia untuk mementaskan karya penulis ulung nusantara

(Suara NTB/ist)

Renovasi Gedung Taman Budaya Belum Ditender

Nadya Hutagalung

betina, yang bergading besar, para pemburu juga mengincar gajah yang lebih kecil.

Berkurangnya gajah di Afrika berkaitan erat dengan benua Asia. Asia merupakan pasar terbesar gading gajah.

Matson mengatakan 70 persen pasar gading gajah berada di China.Sementara itu, Thailand menjual gading gajah secara bebas.

Perburuan gajah semakin menjadi sejak tahun 2006.

Meningkatnya permintaan gading dari Asia membuat angka perburuan liar gajah meningkat.

“Masih banyak yang belum sadar, sekarang hanya tinggal setengah juta gajah di Afrika,” kata Matson, saat jumpa pers.

Hampir 100 gajah hilang dari Afrika setiap hari. Dalam setahun, 30.000 gajah Afrika dibunuh karena perdagangan gading gajah.

Saat membuat film di Taman Nasional Amboseli, Ol Donyo, Kenya, Nadya melihat sendiri gajah mati yang telah diambil gadingnya ditinggalkan begitu saja. (ant/ Bali Post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Halaman 10

Dualisme Kebijakan Dikpora

Kisruh, Pelaksanaan UAS SD di Lotim

(Suara NTB/dys)

Selong (Suara NTB) Pelaksanaan Ujian Akhir Sekolah (UAS) di tingkat Sekolah Dasar (SD) se Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terjadi kekisruhan. Hal ini disebabkan adanya dualisme kebijakan antara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Dr. Yanis Maladi, SH, MH, dengan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar (Dikdas) Drs. M. Zaini.

Aqila Tazkia Rayani dan Halil

Bangga Wakili NTB MERUPAKAN kebanggaan tersendiri bagi Aqila Tazkia Rayani yang terpilih mewakili NTB mengikuti pembinaan dan seleksi pada Olimpiade MIPA internasional atau International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) di Jakarta pada 10 sampai 16 April lalu. Siswi kelas 5 pada SDN 2 Cakranegara ini merupakan satu dari dua wakil yang dikirim NTB pada seleksi tersebut.

Perasaan bangga dan terharu dapat menjadi wakil NTB dalam ajang bergengsi tingkat internasional tersebut dirasakan oleh siswi kelahiran Mataram 3 Desember 2002 silam ini. “Sangat bangga dan senang dapat menjadi wakil NTB di Jakarta kemarin,” tuturnya pada Suara NTB, Selasa (22/4).

Bagi siswi yang gemar membaca ini, mengikuti pembinaan dan seleksi Olimpiade MIPA tingkat internasional memberinya kepercayaan diri tinggi untuk mengembangkan kemampuannya di bidang MIPA terlebih dukungan besar diberikan kedua orang tuanya. “Kedua orang tua mendukung penuh, apalagi bapak seorang dosen juga. Untuk mata pelajaran fisika juga orang tua ngajarin di rumah” aku siswi yang bercita-cita menjadi pengusaha ini.

Sementara itu, Halil, S.Pd, pembina olimpiade pada SDN 2 Cakranegara mengakui pada dasarnya, banyak talentatalenta NTB yang bisa diandalkan di kancah nasional. Untuk beberapa mata pelajaran pada ajang-ajang tertentu, sejumlah piala dan trofi berhasil diraih oleh siswa-siswa asal NTB. Untuk itu, ia optimis siswi binaannya tersebut lolos seleksi IMSO yang kini sedang memasuki tahap kedua terlebih anak didiknya tersebut selama mengikuti seleksi selama enam hari dikenal paling aktif dan cerdas. “Kita pasti optimis lolos dalam seleksi IMSO ini, sehingga dapat mengikuti olimpiade MIPAtingkat internasional. Karena banyak siswa-siswi asal NTB yang sudah membuktikan itu di tingkat nasional,” klaimnya.

Diterangkan Halil, seleksi IMSO kini memasuki tahap kedua yaitu untuk menyaring 65 peserta menjadi 40 peserta sampai tersisa menjadi 20 orang peserta yang akan mengikuti IMSO tingkat internasional. “Siswa kita ini sangat cerdas, aktif, tekun belajar dan jago Bahasa Inggris. Lewat gambaran selama sebagai pendamping kemarin, kita punya optimisme tinggi dan punya peluang lolos apalagi pembinaan di sekolah juga sudah kita lakukan maksimal. Sebelumnya juga Aqila pernah meraih juara II pada OSN tingkat kota Mataram, dan sejumlah trofi lainnya,” paparnya. (dys)

Pendaftar Bidikmisi Unram Jalur SNMPTN Capai 2.600 Orang Mataram (Suara NTB) Selain membuka pendaftar untuk mahasiswa baru tahun akademik 2014/2015, Universitas Mataram (Unram) memberikan kesempatan kepada calon mahasiswa tidak mampu untuk memperoleh beasiswa bidikmisi. Beasisiwa bidikmisi merupakan beasiswa pendidikan yang diberikan bagi calon mahasiswa/mahasiswi yang kurang mampu dari segi ekonomi, namun berprestasi dari segi akademik melalui jalur SNMPTN. Pembantu Rektor (PR) I Unram, Prof. Ir. Lalu Wirasapta Karyadi mengaku beasiswa bidikmisi merupakan program yang berasal dari Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu, untuk tahun 2014 ini, sejak pendaftar Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dibuka pada 17 Februari sampai dengan 31 Maret lalu, tercatat sebanyak 2.600 orang sebagai pendaftar untuk memperoleh beasiswa bidikmisi melalui jalur SNMPTN. Dan seleksi tahap selanutnya akan berakhir sampai dengan 26 Mei. “Sampai saat ini tercatat sebanyak 2.600 orang pendaftar untuk memperoleh beasiswa bidikmisi melalui jalur SNMPTN,” akunya saat dihubungi Suara NTB, Rabu (23/4).

Ditambahkannya, pemberian beasiswa bidikmisi akan diberikan selama 8 semester untuk jenjang sarjana. Selain beasiswa bidikmisi, Unram juga menawarkan sejumlah beasiswa, seperti beasiswa peningkatan prestasi akademik/PPA, bantuan belajar mahasiswa/BBM, yayasan supersemar, PT. Djarum, Pertamina, BI dan lain sebagainya. (dys)

Yanis Maladi yang dikonfirmasi Suara NTB Rabu (23/4) menilai kekisruhan terjadi karena adanya miskomunikasi antara dirinya dengan kabid. Pandangannya, UAS bisa digelar harus melalui tahapan perencanaan yang matang, karena yang melaksanakan adalah lembaga resmi.

Berangkat dari dasar pemikiran itulah, ia meminta seluruh sekolah yang sudah melaksanakan UAS-nya pada Senin (21/4) lalu untuk ditunda. Menurut Yanis, pelaksanaan kegiatan seperti UAS harus ada payung hukum. Hal ini terkait pula dengan sistem pembiayaan yang digunakan yang sumbernya dari Biaya Operasional Sekolah (BOS).

Kadis Dikpora menolak pelaksanaan UAS SD, karena menganggap belum ada

Prosedur Operasional Standar (POS) pelaksanaan dari Dikpora. Menurutnya, jadwal pelaksanaan adalah tanggal 12 Mei mendatang.

Akibat persoalan ini, Kadis Dikpora Lotim ini pun memberikan sanksi tegas kepada UPTD Dikpora yang dianggap tidak menuruti kebijakannya. Bentuk sanksi yang diberikan bervariasi, yakni ada yang dinonjobkan dari jabatannya agar kejadian sama tidak terulang lagi.

Arahannya, sebagai solusi atas kekisruhan pelaksanaan UAS SD harus sesuai dengan POS, sehingga UAS baru bisa dilaksanakan 12 Mei mendatang. Sementara teknis akan dibicarakan lebih lanjut.

Kabid Dikdas, M. Zaini yang dikonfirmasi secara terpisah mengakui adanya dualisme ke-

bijakan saat pelaksanaan UAS SD ini. ia menyadari yang dirugikan adalah para siswa dan guru.

Zaini menganggap apa yang telah diperintahkan sudah sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Prosesnya pun sebenarnya sudah dilalui di bawah koordinasi Kepala Dinas Dikpora, Yanis Maladi.

Menurutnya, persiapan pelaksanaan UAS ini sudah cukup lama dilakukan. Terhitung sejak bulan Maret sudah sering digelar pertemuan. Terakhir, ujarnya, Kamis (17/4) lalu, ada pertemuan yang dipimpin langsung oleh kepala dinas membahas UAS SD. Hasil rapat ditindaklanjuti seluruh UPTD dengan menggelar pertemuan dengan seluruh kepala sekolah di wilayah masing-masing.

Selain itu, dasar hukum dari pelaksanaan kegiatan UAS SD

ini adalah Permendikbud Nomor 102 tahun 2013. Peraturan Kepala Badan Penerlitian dan Pengembangan Kemendikbud Nomor 001/H/HK/ 2014. Keputusan Kadis Dikpora Provinsi Nomor 423.7/51.

Dikdas/Dikpora Tanggal 22 Januari 2014 tentang petunjuk teknis penyelenggaran ujian SD sederajat.

Ditambahkan, droping soal UAS juga sudah dilaksanakan sejak Kamis (17/4) lalu ke tingkat kecamatan.

Munculnya kekisruhan, ujarnya, dimulai setelah adanya pesan singkat dari Kadis ke sejumlah UPTD agar tidak melaksanakan UAS tanggal 21 April lalu.

M. Zaini menyatakan, perbedaan kebijakannya dengan Kadis Dikpora bukan bermaksud menentang. Ia pun siap berkoordinasi terus dengan Kadis Dikpora. Keinginan Kadis Dikpora melaksanakan UAS tanggal 12 Mei mendatang dinilai terlalu lama. Ia pun mengharapkan bisa lebih cepat. Pasalnya, jika sam-

pai bulan Mei berdekatan dengan pelaksanaan US secara nasional.

Ditambah lagi, aplikasi nilai sekolah ini sudah harus masuk ke Dikpora Provinsi pada 10 Mei. “Kita minta nanti penundaan ini tidak terlalu jauh dari sekarang,” pintanya, seraya menambahkan, kebijakan yang berbeda ini tidak diinginkan pula berdampak buruk bagi siswa. (rus)

Yanis Maladi (Suara NTB/rus) (Suara NTB/rus)

(Suara NTB/met)

AKSI Pemuda yang berasal dari Grahapala Universitas Mataram melakukan aksi membaca buku sambil bergantung di udara. Aksi tersebut dilakukan di Jalan Udayana, Rabu (23/4).

Tingkatkan Minat Baca Melalui Gerakan Sejuta Buku Mataram (Suara NTB) Buku adalah sumber kehidupan, Dengan membaca buku dapat memperoleh serta memperkaya pengetahuan baru. Melalui pengetahuan, seseorang dapat mewujudkan mimpinya. Bahkan hanya dari buku banyak orang telah berhasil meraih cita–cita serta mengubah hidupnya sendiri maupun mengubah hidup orang lain menjadi lebih baik.

Berangkat dari kesadaran

tersebut, salah satu komunitas yakni Gerakan Sejuta Buku Untuk Indonesia yang dipelopori Rizky yang ingin mewujudkan gemar membaca di kawasan NTB dengan mengadakan berbagai kampanye. Kepada Suara NTB, Rabu (23/4) mengatakan upaya yang dilakukannya tidak lain demi meningkatkan minat baca di kalangan, siswa maupun masyarakat umum.

“Ya tentunya kami berharap dengan digelarnya ac-

ara ini, maka terciptanya generasi muda yang gemar membaca. Selain demi meningkatkan kualitas bangsa juga demi menciptakan generasi yang cerdas,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang menghargai ilmu pengetahuan. Di mana, Indonesia adalah bangsa yang maju, namun banyak masyarakatnya yang belum memiliki pengetahuan yang cukup.

Sambut ASEAN Community 2015

Jurusan Bahasa Inggris UMM Datangkan Tamu dari Luar Negeri Mataram (Suara NTB) Menyambut ASEAN Community 2015, Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) mendatangkan tiga orang tamu asal Amerika Serikat sebagai pembicara dalam seminar yang dihadiri oleh sekitar 300 peserta di aula FKIP UMM, Rabu (23/4). Para tamu tersebut berasal adalah Jessica

(Suara NTB/dys)

SEMINAR - Salah seorang peserta sedang mengajukan pertanyaan dalam seminar yang digelar FKIP UMM, Rabu (23/4).

Fox, Jennifer Lee Robert dan Jennifer Zirber. Peserta yang hadir pun tidak hanya berasal dari mahasiswa jurusan Bahasa Inggris FKIP dan mahasiswa UMM saja, akan tetapi juga dari sejumlah siswa dan guru sekolah di Kota Mataram.

Kepada Suara NTB, Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Safril, M.Pd, mengaku pihaknya sengaja mendatangkan tiga tamu asal AS tersebut disebabkan semakin dekatnya pelaksanaan ASEAN Community tahun 2015. Dikhawatirkan, jika dari awal mahasiswa-mahasiswanya tidak dipersiapkan dengan baik akan menjadi pecundang di negerinya sendiri. ‘’Karena ASEAN Community 2015 mendatang memungkin semua orang berinteraksi dan bersaing tanpa tapal batas apapun,’’ ujarnya.

Selain itu, Safril menambahkan ASEAN Community 2015 mendatang menuntut semua pihak terbuka dan membuka diri atas segala bentuk akses perubahan yang terjadi di segala bidang kehidupan, termasuk di dalamnya adalah kebudayaan. Melihat kondisi demikian, maka peran bahasa sebagai alat berkomunikasi global sangat penting untuk menunjang persaingan jelang

ASEAN Community.

Tidak hanya itu, posisi NTB saat ini yang sedang berkembang menuju daerah ecotourism juga menuntut SDM yang mumpuni untuk menyambut kondisi itu, sehingga ketika banyak wisatawan asing berkunjung ke NTB, masyarakat bisa mudah beradaptasi. “NTB saat ini kan pariwisatanya sedang berkembang, oleh karena itu kita harus mampu bersaing terutama dari aspek bahasanya,” ujarnya.

Khusus untuk jurusan Bahasa Iggris di Fakultas yang dipimpinnya, Safril mengaku akan terus melakukan pembenahan kualitas lulusan tiap tahunnya agar memiliki standar global. Salah satunya adalah dengan membatasi jumlah mahasiswa pada saat penerimaan mahasiswa baru berlangsung.

“Biasanya, pada saat penerimaan mahasiswa baru berlangsung, jumlah mahasiswa peminat Bahasa Inggris selalu membludak dari jumlah daya tampung yang ada. Oleh karena itu, kita akan terus lakukan pembatasan meski peminatnya terus bertambah. Karena kalau terlalu banyak mahasiswa sementara ruang kelas terbatas, proses pembelajaran tidak akan efektif. Saat ini, sudah ada 5 ruang yang tersedia dan tentu akan kita sesuaikan dengan daya tampung tersebut,” ujarnya. (dys)

Salah satu kendalanya adalah belum tercukupinya sarana dan prasarana untuk membaca bagi sebagian masyarakat khususnya anak-anak. Padahal membaca buku adalah modal awal untuk mensejahterakan masyarakat, menaikkan sumber daya manusia, serta ikut memajukan bangsa ini Menurutnya masyarakat dan anak-anak di pedesaan sangat minim dengan adanya sarana dan prasarana untuk kebutu-

han membaca buku. Pihaknya menyadari masyarakat di daerah pedesaan adalah salah satu tulang punggung utama penggerak roda perekonomian di suatu wilayah. “Betapa layaknya mereka untuk mendapat pengetahuan yang cukup untuk modal mereka dalam menghadapi masa depan bangsa yang sangat membutuhkan peran serta seluruh masyarakat untuk dapat terus memajukan Indonesia,” terangnya. (met)

Lotim Juara Umum Debat Dua Bahasa Selong (Suara NTB) Siswa-siswa asal Lombok Timur (Lotim) mampu menorehkan prestasi membanggakan. Dalam ajang debat dua bahasa, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia tingkat provinsi yang selesai Rabu (23/ 4), dua tim Lotim meraih juara umum. Masing-masing menjadi pembicara terbaik pertama untuk debat Bahasa Inggris dan pembicara terbaik II Bahasa Indonesia.

Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim menjawab wartawan di Selong mengatakan rasa bangga terhadap prestasi yang diraih Baiq Okti Sulisnia Utari, Roiyan Ali Kurniawan dan Sarah Dilla Nurhidayah, tim debat Bahasa Idonesia dari SMAN 1 Selong. Untuk debat bahasa Inggris di pilih Nanda Nurlaeli dari SMAN 1 Selong, M. Ilhami dari SMAN 1 Sikur dan Danang Fajar Pamungkas dari SMAN 1 Aikmel.

Dari enam siswa berprestasi tersebut, Danang Fajar Pamungkas dan Sarah Dilla Nurhidayah yang akan menjadi wakil NTB untuk mengikuti lomba debat di tingkat nasional. Dilla debat Bahasa Indonesia dan Fajar debat Bahasa Inggris. Debat Bahasa Indonesia tingkat nasional rencana digelar 27 April mendatang di Palembang Sumatera Selatan. Sedangkan bahasa Inggris dijadwalkan September mendatang di Nangroe Aceh Darussalam.

Terkait hal ini, Sarah Dilla Nurhidayah yang turun di de-

bat Bahasa Indonesia akan mempersiapkan diri lebih matang, karena waktu tersisa tinggal empat hari lagi. Dilla sendiri menyampaikan harapannya agar terus mendapatkan pembinaan menjelang mengikuti ajang debat tingkat nasional. Menurut Dilla, dari sisi kemampuan sebenarnya sama saja semua orang. Ia menilai, untuk persiapan perlu diajari lebih jauh soal teknik bagaimana mencari celah dari kelemahan lawan.

Sementara, sang juara debat Bahasa Inggris tingkat provinsi, Danang Fajar Pamungkas berbagi sejumlah tips tentang cara belajar Bahasa Inggris. Bagi sebagian kalangan, Bahasa Inggris terasa sedikit lebih sulit. Kunci utamanya adalah belajar. Bagi Danang, ia sering nonton film barat dan mendengar lagu-lagu barat untuk menambah perbendaharaan kata-katanya.

Ketika tampil dalam ajang debat Bahasa Inggris tingkat provinsi, ia menuturkan materi yang didebatkan adalah mobil tua harus diangkat dari jalan. Ia mengakui, cukup banyak kosakata yang harus dikuasai untuk bisa menguasai materi yang diperdebatkan.

Danang mengaku belajar Bahasa Inggris sejak kecil.

Menurutnya, sampai sekarang pun ia belumlah dikatakan mahir dalam Bahasa Inggris.

Secara umum, belajar Bahasa Inggris sangatlah mengasyikkan. Tempat asyiknya kata Danang, bisa membicarakan sesuatu dengan bahasa yang sebagian orang lain tidak bisa diucapkan. (rus)

(Suara NTB/rus)

POSE - Para siswa berprestasi yang mengharumkan nama Lotim dalam ajang lomba debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia berpose bersama Kepala Bidang Dikmen Dikpora Lotim dan guru pembina.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Liga Champions

Spekulasi Pelatih MU

Antara Guardiola, Klopp hingga Van Gaal Manchester Tiga nama kandidat pelatih beken masuk bursa pelatih Manchester United (MU) menyusul pemecatan David Moyes dari kubu Old Trafford pada Selasa (22/4).

Pemecatan Moyes memunculkan spekulasi seputar sosok pelatih permanen MU. Muncul nama-nama seperti Louis Van Gaal, Juergen Klopp, sampai Pep Guardiola.

Tiga figur besar di jagat sepak bola global itu lantas dikait-kaitkan akan menjadi pelatih permanen bagi skuad berjuluk Setan Merah tersebut. Ini mengingat ekspektasi tinggi yang diharapkan pihak klub dan fans.

Salah satu dari mereka, Guardiola yang mempunyai trek bagus ketika melatih Barcelona. Dalam empat musim bersama Blaugrana, pelatih plontos ini mampu mengoleksi 14 trofi bagi klub.

Sejak Juni 2013, Guardiola sudah terikat kontrak dengan raksasa Bundesliga, Bayern Muenchen. Sukses mengamankan gelar Bundesliga menjadi fokus bagi pelatih berusia 43 tahun itu. “Saya kini berada di Bayern, dan sudah menandatangani kontrak tiga tahun. Saya rasa, kami masih bisa memperpanjang kontrak itu,” kata Guardiola seperti dilansir di Sky Sports.

“Saya menggabungkan budaya Catalan bagi Jerman, dan itu tidak mudah. Dan saya memerlukan waktu,” katanya.

“Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Saya nyaman berada di sini dan orang-orang menghargai pekerjaan saya. Saya ingin tinggal,” tambahnya.

Selain pelatih Die Rotten, pelatih Borussia Dortmund Juergen Klopp juga digadang-gadang akan menjadi penerus Sir Alex Ferguson. Senada dengan Pep, Klopp juga menampik rumor tersebut. “Manchester United adalah klub besar dan saya merasa familiar dengan fans mereka. Tetapi komitmen saya di Borussia Dortmund dan orang-orang di sini tidak akan terpatahkan,” kata Klopp kepada Sky Sports.

Nama besar lain seperti Luis Van Gaal justru paling santer terdengar akan menjadi pelatih permanen MU. Pelatih asal Belanda itu memiliki pengalaman melatih klubklub besar seperti Barcelona, Bayern Muenchen, juga timnas Belanda. (ant/bali post)

Bagus Kembali Dipanggil Masuk Pelatnas Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menyumbang medali perunggu untuk Indonesia di SEA Myanmar 2013 lalu, atlet balap sepeda BMX NTB, I Gusti Bagus Saputra kembali dipanggil mengikuti pemusatan latihan nasional (Pelatnas) jangka panjang di Malang Jawa Timur (Jatim). Atlet asal Kota Mataram itu akan dipersiapkan mengikuti ASIAN Games di Incheon, Korea Selatan, 18 September 2014 dan SEA Games 2015.

Informasi dari Ketua (Suara NTB/fan) Bidang Pembinaan PrestaI Gusti Bagus Saputra si KONI NTB, Andy Hadianto, SH, MM, yang terima Suara NTB, di Mataram, Rabu (23/4) kemarin mengatakan pemanggilan I Gusti Bagus untuk mengikuti Pelatnas Maret lalu, namun Bagus Saputra baru dapat berangkat dua hari yang lalu. “Dia sudah berangkat tanggal 20 April lalu,” ujarnya.

Selain sukses menyumbang medali perunggu di SEA Games, I Gusti Bagus Saputra juga berhasil mendulang medali perak di Kejurnas Balap Sepeda BMX di Surabaya Januari lalu. Selain itu Bagus juga merupakan atlet yang mempersembahkan medali perunggu di PON 2012. Berbagai prestasi yang telah diukir di beberapa event nasional, Bagus Saputra pun kembali dipanggil mengikuti Pelatnas.

Ditempat terpisah, Bagus Saputra membenarkan bila dirinya dipanggil mengikuti Pelatnas 2014, dia akan menjalani pelatnas di Malang untuk meningkatkan kemampuan fisik dan teknik balap sepedanya Selain dirinya ada beberapa atlet balap BMX lainnya yang juga dipanggil mengikuti pelatnas. Mereka akan bersaing ketat meningkatkan kemampuan mereka guna menjadi yang terbaik. (fan)

Madrid – Chelsea sukses menahan imbang tuan rumah Atletico Madrid pada leg pertama semifinal Liga Champions di stadion Vicente Calderon, Rabu dini hari waktu Indonesia.

Atletico Madrid menekan Chelsea sejak menit awal. Pada menit pertama penyerang Atletico, Diego, melepaskan tendangan ke gawang Chelsea, namun masih melebar.

Pada menit ke-16 penjaga gawang andalan Chelsea, Petr Cech, harus meninggalkan lapangan akibat cedera lengan kanan usai menghalau tandangan sudut pemain Atletico. Posisi Cech digantikan Mark Schwarzer.

Pada menit 18 melalui sepak pojok Chelsea nyaris membuka keunggulan, namun sundulan John Terry masih menyamping tipis di sisi kanan gawang Atletico.

Melalui skema serangan balik yang dibangun Willian, pada menit 26, Chelsea berpeluang mencetak angka, namun eksekusi Ramirez masih melebar di sisi kanan gawang Courtois.

Pada menit 28 sundulan Raul Garcia yang memanfaatkan umpan silang Koke pun masih melebar di muka gawang Chelsea. Hingga babak pertama usai skor imbang 0-0 tidak berubah.

Pada babak kedua, Atletico tetap mendominasi jalannya laga. Pada menit49 dan 55, Diego melepaskan tembakan ke gawang Chelsea namun tidak berbuah gol.

Pada menit ke-57 sebuah sepak pojok Frank Lampard membahayakan lini bertahan Atletico, beruntung Diego Costa yang turut bertahan berhasil membuang bola melalui sundulan.

Pada menit 59 Fernando

(Suara NTB/uefa.com)

SUNDUL BOLA - Pemain Chelsea Gary Cahill (tiga dari kanan) menyundul bola ke gawang Atletico Madrid dalam leg pertama semifinal Liga Champions di stadion Vicente Calderon Madrid. Namun, usahanya gagal berbuah gol.

Pada pertandingan ini kedua tim bermain imbang tanpa gol.

Torres lepas dari kawalan dua pemain bertahan Atletico, beruntung bola sepakannya justru mengarah tepat ke pelukan Courtois.

Menit 73 Chelsea mengganti bek John Terry yang jatuh cedera dengan memasukkan Andre Schurrle yang berposisi gelandang serang.

Tanpa Terry, Atletico semakin gencar menyerang.

Tiga menit kemudian Gabi, kapten Atletico, nyaris mencetak gol dari tendangan bebas akibat pelanggaran Lampard, beruntung bola bisa ditangkap Schwarzer. Menit 78 dan 79 bola sundulan Arda Turan dan Raul Garcia membuat barisan lini pertahanan Chelsea kerepotan namun belum ada gol tercipta.

Pada menit 82 dan 88 tendangan salto Diego Costa juga belum mampu merobek gawang Chelsea yang dijaga

Schwarzer.

Skor akhir tanpa gol tetap bertahan hingga wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan. Uefa.com mencatat Atletico menguasai jalannya laga dengan 62 persen penguasaan bola.

Meski tidak ada gol tercipta, tim asuhan Diego Simeone melepaskan 20 tendangan dan 10 di antaranya tepat mengarah gawang Chelsea. Di sisi lain Chelsea yang tampil bertahan hanya melakukan tiga tendangan tepat mengarah ke gawang Courtois.

Pada leg kedua yang akan digelar di Stamford Bridge, London, pekan depan, Atletico hanya membutuhkan skor imbang dengan gol, jika ingin lolos ke final.

Pelatih Atletico Madrid Diego Simeone mengakui laga imbang 0-0 leg pertama semifinal Liga Champions mengun-

Lawan Liverpool, Chelsea Mungkin Turunkan Tim Lemah Madrid Chelsea berpeluang akan menurunkan tim yang lebih lemah saat bertanding melawan tuan rumah Liverpool pada pertandingan Liga Utama Inggris, Minggu (27/4). Pelatih Chelsea, Jose Mourinho menjelaskan, saat ini Chelsea menghuni peringkat kedua klasemen sementara dan tertinggal lima angka dari pemuncak klasemen Liverpool.

Dengan hanya tiga pertandingan tersisa di Liga Utama Inggris, Mourinho jelas memprioritaskan pertandingan semifinal kedua Liga Champions pekan depan saat mereka menjamu Atletico, karena peluang meraih gelar di liga domestik lebih kecil.

Bagaimanapun, pria Portugal itu berkata akan berbicara kepada pengurus Chelsea sebelum mengambil keputusan akhir perihal tim yang akan ia mainkan di Anfield pada Minggu.

Saat ditanyai ITV Sport apakah ia akan menurunkan tim yang lebih lemah saat melawan Liverpool, Mourinho menjawab, “Saya pikir saya akan melakukannya, namun itu adalah sesuatu yang harus kami bicarakan secara internal. Itu bukan keputusan seorang pelatih semata,” ujarnya.

“Saya tidak dapat memu-

tuskannya sendiri, itu adalah keputusan di mana saya harus mendengarkan klub.

Saya hanya pelatih, tidak lebih dari itu,” katanya seperti dikutip Reuters.

Jika Chelsea kalah melawan Liverpool, maka The Blues tidak mungkin menjadi juara Liga.

Namun jika menang maka masih ada kesempatan.

Ia berkata Chelsea telah gagal untuk menggeser pertandingan melawan Liverpool ke hari Jumat atau Sabtu, sebagai upaya untuk memberi lebih banyak waktu bagi timnya untuk melakukan persiapan menjelang pertandingan kedua melawan Atletico.

“Fakta bahwa pertandingan itu dilangsungkan pada Minggu membuat masalah tidak berada di tangan saya, namun di tangan orang-orang yang memutuskan pertandingan semestinya dimainkan pada Minggu, bukan Sabtu atau Jumat,” papar Mourinho. “Kami mewakili sepak bola Inggris, kami merupakan satu-satunya tim Inggris yang tersisa di Eropa,” katanya.

“Spanyol memiliki empat tim dan memberikan se-

mua kondisi yang diperlukan mereka untuk meraih kesuksesan,” tambah Mourinho, mengacu pada fakta bahwa bahwa tim-tim papan atas Liga Spanyol sering mendapat peluang untuk bermain pada Jumat atau Sabtu menjelang pertandingan-pertandingan Liga Champions yang dimainkan tengah pekan.

Chelsea tidak akan diperkuat gelandang Frank Lampard dan John Obi Mikel untuk pertandingan kedua melawan Atletico, setelah keduanya mendapat kartu kuning pada pertandingan Selasa yang berakhir imbang 0-0. (ant/bali post)

Jose Mourinho

tungkan Chelsea. Pemuncak klasemen La Liga adalah tim yang paling giat berjuang untuk menembus barisan pertahan Chelsea dengan sering melepaskan umpan, namun tidak ada gol tercipta.

Tendangan voli Diego Costa di babak pertama dan tendangan bebas Gabi dari jarak jauh juga berhasil diamankan kiper Mark Schwarzer, yang menggantikan Petr Cech akibat cedera di babak pertama.

Bek Chelsea John Terry juga cedera pergelangan kaki

di babak kedua, namun Simeone merasa tim tamu lebih bahagia karena leg kedua akan dilakukan di Stamford Bridge pekan depan. “Itu adalah laga yang sulit dimana tak seorang pun bisa mendapatkan keuntungan,” kata pelatih asal Argentina dilansir dari Goal (23/4). “Kami tidak dapat mencetak gol yang akan memenangkan pertandingan.

Itu adalah pertandingan yang sengit dengan kedua tim sama berjuang untuk sampai ke final,” katanya. (ant/bali post)

Susunan pemain: Atletico Madrid: Courtois (penjaga gawang), Juanfran, Godín, Miranda, F.Luis; Gabi, Mario Suarez (Jose Sosa 79'), Koke, Raul Garcia (David Villa 86); Diego (Arda Turan 60'), Diego Costa.

Chelsea : Cech (Schwarzer 16'), Ashley Cole, Terry, Cahill, Azpilicueta, David Luiz, Ramires, Lampard, Willian (Ba 90'), Mikel, Torres.

Jagoan NOAH di Piala Dunia Jakarta (Suara NTB) Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia 2014 di Brasil, personil grup band NOAH punya tim andalan masing-masing.

Ariel sang vokalis mengistimewakan tim nasional Inggris. Tetapi, bila melihat kinerja, ia yakin Jerman bisa keluar sebagai pemenang.

“Tapi, kalau yang menang paling maksimal, Jerman. Memang tahun ini skuadnya paling bagus.

Ozil paling bagus,” kata Ariel saat ditemui di acara kampanye Vaseline Men Ganteng Maksimal di Kuningan, Rabu (23/4) siang.

Reza (gitaris) juga menyukai tim dari Inggris dengan pemain favoritnya, Wayne Rooney. Bila Reza menyukai Inggris, Lukman memilih Belanda. Sementara itu, Uki NOAH m e n jagok a n

Tim Tango. “Argentina!

Jagoannya (Lionel) Messi,” kata Uki. Bila masing-masing temannya memiliki pemain jagoan, pianis David yang mendukung tim Brazil justru tidak. “Nggak ada pemain tertentu sebenarnya, itu kan team work,” kata David yang menyukai Neymar ini.

Para personel NOAH memang menyukai sepakbola. Lukman bahkan mengatakan sepak bola adalah hobinya, setelah musik. Di sela-sela kesibukan mereka, personel NOAH selalu menyempatkan diri untuk bermain futsal bersama.

“Kalau tur, tiap kota kita ada main futsal. Buat fisik di panggung juga,” kata Ariel.

Ketika sedang ada pertandingan, terkadang personel NOAH pun mengadakan taruhan candaan, tanpa uang. “Yang kalah suruh joget atau apa. Biar seru pertandingannya saja,” kata Ariel. (ant/bali post)

Tommy akan Diuji pada Simulasi Piala Thomas Jakarta (Suara NTB) – Kemampuan Tommy Sugiarto akan diuji pada pertandingan simulasi Piala Thomas 2014 di Solo, Jawa Tengah, Sabtu (26/4) setelah sebelumnya absen menjalani karantina, karena masih menjalani masa penyembuhan cedera.

Manajer Tim Piala Thomas Indonesia, Christian Hadinata di Kudus, mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, perkembangan pemain rangking lima dunia itu cukup bagus dan dipastikan turun di simulasi penentuan pemain inti.

“Kami akan melihat seberapa jauh proses recovery yang dilakukan selama ini. Dia akan main disimulasi nanti,” katanya di sela latihan di GOR PB Djarum Kudus, Rabu (23/4).

Anak juara dunia 1983 Icuk Sugiarto tersebut, namanya masuk dalam tim bayangan tim Piala Thomas, namun

Tommy Sugiarto absen dalam masa karantina di Kudus.

Juara Singapura Terbuka Super Series 2013 itu harus menjalani penyembuhan setelah mengalami cedera telapak kaki kanan yang didapat saat turun di All England Super Series Premier 2014 di Birmingham, Inggris, Maret lalu.

“Informasi yang kami peroleh dia sudah 80 persen. Makanya kami akan melihat pada simulasi nanti sebelum kami menentukan tim inti. Semoga 100 persen pada pertandingan nanti,” kata Christian Hadinata menambahkan.

Membaiknya kesehatan salah satu andalan Indonesia pada nomor tunggal putra ini juga disampaikan pelatih pelatnas, Joko Supriyanto. Menurut dia, masa penyembuhan selama dua bulan terakhir berjalan dengan baik bahkan saat ini sudah menjalani latihan.

“Tommy sudah berlatih

seperti biasa. Tapi dia harus tetap menjalani terapi supaya penyembuhannya bisa maksimal,” katanya saat dikonfirmasi.

Pemain rangking lima dunia itu untuk masuk menjadi tim inti harus bersaing dengan pemain tunggal putra lainnya seperti Simon Santoso, Sony Dwi Kuncoro, Dionysius Hayom Rumbaka, Wisnu Yuli Prasetyo serta beberapa pemain muda seperti Jonatan Christie dan Ihsan Maulana Mustofa.

Sementara itu penentuan tim inti Piala Thomas yang berjumlah 10 pemain akan ditentukan setelah simulasi berlangsung.

Untuk

formatnya hingga saat ini masih dibahas dan peluang terbesarnya adalah empat tunggal dan tiga ganda. (ant/bali post)

Tommy Sugiarto

(ant/bali post)

RYAN Giggs yang akan menjadi pelatih sementara Manchester United menggantikan David Moyes yang dipecat membeberkan filosofi kepelatihannya bahwa jadilah manajer yang alamiah.

“Saya kira sebagai manajer Anda mesti senatural yang Anda bisa, temukan gaya Anda sendiri, tidak mencoba dan menjadi orang lain,” kata dia. “Lain orang lain karakter,” kata dia sewaktu mengikuti kursus manajemen dan kepelatihan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) Maret lalu, kepada The Guardian.

Giggs menunjuk sejumlah pelatih yang memiliki gayanya sendiri-sendiri, di antaranya Mark Hughes, Roy Keane, Paul Ince dan Steve Bruce.

“Saya bisa saja memiliki satu filosofi bermain, namun Anda mesti juga beradaptasi. Mungkin Anda tidak mempunyai pemain yang bisa bermain dengan gaya itu seperti pernah dikatakan Carlo Ancelotti,” kata Giggs.

“Saya melihat itu sangat menarik, itu serupa dengan saya, sungguh tumbuh dalam (formasi) 4-4-2. Dia (Ancelotti) tidak mendatangkan Roberto Baggio karena Baggio tidak sesuai dengan filosofi dia saat itu. Oleh karena itu Anda harus beradaptasi dan mungkin saja tidak perlu: ‘Saya akan bermain seperti ini.’ Anda sungguh berevolusi,” ujarnya.

Ryan Giggs (ant/bali post)

Chelsea Tahan Atletico

(ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Filosofi Melatih Ryan Giggs

SUARA NTB

Kamis, 24 April 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 24 April 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

Kamis, 24 April 2014

SUARA NTB

Halaman 14

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi melantik H. Zaini Arony sebagai Bupati Lobar dan Fauzan Khalid sebagai Wakil Bupati Lobar periode 2014-2019.

Politisi Golkar, H. Akbar Tanjung menghadiri pelantikan Bupati dan Wabup Lobar didampingi Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin.

Gubernur NTB memberikan sambutan saat pelantikan

Suasana sidang paripurna istimewa pelantikan Bupati dan Wabup Lobar

Sejumlah bupati dan Walikota Mataram menghadiri pelantikan Bupati dan Wabup Lobar

Pose bersama Bupati dan Wabup Lobar didampingi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

Para tokoh agama menghadiri pelantikan Bupati dan Wabup Lobar

Istri Bupati dan Wabup Lobar bersama istri Gubernur NTB

Gubernur didampingi istri memberi selamat kepada Bupati dan Wabup Lobar terpilih

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Kamis, 24 April 2014

Gamawan: BPK Tidak Temukan Kesalahan Proyek E-KTP MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengemukakan, proyek pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (EKTP) telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala, dan tidak ditemukan kesalahan.

“Sampai sekarang belum ada temuan kesalahan, baik dalam proses tender maupun dalam perjalanannya.

Tidak ada temuan BPK sama sekali,” katanya saat ditemui di Gedung Kemendagri Jakarta, Rabu (23/4). (ant/Bali Post) Dia menjelaskan, audit Gamawan Fauzi BPK dilakukan setiap tahun sejak proyek pengadaan E-KTP pada 2011, sehingga dirinya tidak mengetahui di mana letak kerugian negara, seperti dikemukakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kalau sekarang dinyatakan sebagai tersangka, tentu kami tidak tahu di mana sangkaannya. KPK yang lebih tahu itu.

Tetapi, hasil audit BPK tidak pernah ada temuan yang merugikan negara itu,” ujarnya.

Mantan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) itu mengemukakan hal tersebut berkaitan pernyataan KPK pada Selasa (22/4) yang menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sugiharto sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012.

Hingga Rabu pagi, Mendagri belum mendapatkan laporan dari Direktur Jenderal Dukcapil Irman perihal penggeledahan di lingkungan kerjanya oleh KPK, dan penetapan tersangka atas salah satu direkturnya.

“Sampai sekarang saya tidak tahu masalahnya apa. Dirjen juga belum lapor, mungkin lelah karena sampai dini hari tadi penggeledahannya,” demikian Gamawan Fauzi.

Juru Bicara KPK Johan Budi pada Selasa (22/4) mengatakan, Sugiharto diduga menyalahgunakan wewenang ketika menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan proyek KTP elektronik tersebut.

Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tersangka diduga melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. (ant/Bali Post)

Evaluasi Pencapresan Ical Lewat Mekanisme Partai Jakarta (Suara NTB) Politisi Golkar, Yorrys Raweyai, mengatakan, evaluasi terhadap pencalonan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai presiden dan perolehan hasil Pemilu Legislatif berdasarkan hitung cepat akan diselesaikan melalui mekanisme formal partai yang ada.

“Partai Golkar sejak Juni 2012 Juni, saat Aburizal Bakrie (Ical) jadi calon presiden melalui Rapat Pimpinnan Nasional, memang ada pro dan kontra,” kata Raweyai, di Jakarta, Rabu (23/4).

Kemudian, ia berkata, “Hingga saat ini terjadi akumulasi kekecewaan sehingga kita harus mendorong mekanisme formal seperti Rapimnas untuk bisa menyampaikan di forum formal tentang perolehan hari ini berdasarkan hitung cepat. Jadi memang sebagai kader saya prihatin dengan kondisi sekarang.”

Menurut dia, saat ini Golkar di antara pesimis dan realistis.

Target rapimnas pada 2012 harus 30 persen pada Pemilu Legislatif 2014 karena melihat hasil pada 2004 dan 2009. Golkar harus bisa berkuasa di pemerintahan maupun parlemen. ‘’Tapi dengan dinamika internal Golkar yang terjadi saat ini maka harus ada perbaikan dan kita desak itu dan pada Januari lalu kami,’’ kata dia.

Koordinasi dengan melakukan rakernas badan pemenangan pemilu (Bappilu) dan Golkar melakukan survei di 77 dapil dengan libatkan empat lembaga survei dan itu memberikan hasil yang menggembirakan tetapi skeptis terhadap hasil itu karena 27 persen dengan perolehan 251 kursi.

Ternyata, lanjutnya, parameter yang dipakai dalam menentukan hasil ini berbeda antara usaha dengan politik. Karena itu secara politik ternyata tidak nyambung karena pada 2009 itu sekitar 160 kursi parlemen. ‘’Tetapi saya masih bersyukur Golkar dengan kedewasaannya mampu mengatasi perselisihan dengan manajemen konflik yang baik,’’ kata dia. (ant/Bali Post)

PVMBG: Gunung Slamet Masih Berstatus Waspada Purwokerto (Suara NTB) Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyatakan hingga saat ini Gunung Slamet yang berada di antara Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, dan Brebes, Jawa Tengah, masih berstatus Waspada (level III).

“Oleh karena itu, pendaki maupun masyarakat diimbau untuk tidak beraktivitas dalam radius 2 kilometer dari puncak Gunung Slamet,” kata petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PGA) Slamet PVMBG, Sukedi, saat dihubungi wartawan dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Rabu (23/4).

Dia mengakui bahwa letusan abu yang dikeluarkan Gunung Slamet cenderung menurun. Namun, frekuensi lontaran material pijar dari Gunung Slamet meningkat.

Berdasarkan pengamatan PVMBG melalui Pos PGA Slamet di Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, pukul 00.00-06.00 WIB, embusan asap putih tebal terjadi dengan ketinggian 150-300 meter, dan 30 kali letusan asap warna putih tebal kecokelatan dengan ketinggian 300-1.500 meter condong ke arah barat.

Selain itu, muncul sinar api atau material pijar sebanyak 15 kali dengan ketinggian sekitar 300 meter serta 19 kali terdengar suara gemuruh sedang hingga kuat. Sementara dari sisi kegempaan, Pos PGA Slamet mencatat sebanyak 34 kali gempa letusan dan 73 kali gempa embusan.

“Berdasarkan data-data pemantauan visual dan instrumental, hingga kini belum tampak tanda-tanda penurunan aktivitas Gunung Slamet,” kata Sukedi. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Kerugian Proyek E-KTP Diduga Mencapai Rp 1,1 Triliun Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen maupun data elektronik dari kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan perusahaan swasta dalam penggeledahan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011—2012.

“Dari hasil penggeledahan di beberapa tempat, penyidik menyita beberapa dokumen baik dalam bentu kertas maupun elektronik.

Jadi yang disita hanya dokumen,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (23/4).

Pada Selasa (22/4) KPK menggeledah beberapa tempat terkait kasus ini yaitu antara lain di ruang Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri dan PT Quadra Solution di gedung Menara Duta lantai 7 Jalan H.R Rasuna Said Kavling B 9 Jakarta Selatan.

“Tapi tidak spesifik disebutkan dokumen dari ruang mana,” tambah Johan. Sedangkan men-

genai kerugian negara, KPK menduga kerugian mencapai Rp1,1 triliun akibat dugaan korupsi kasus tersebut.

“Sementara perhitungan kasar di tingkat penyelidikan adalah Rp1,12 triliun karena anggaran ini ada dua periode yaitu pertama anggaran 2011 sekitar Rp2 trilun dan pada 2012 ada lebih dari Rp3 triliun sehingga dua anggaran itu sekitar Rp6 triliun,” jelas Johan.

KPK pada Selasa (22/4) menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen dalam

proyek tersebut, Sugiharto sebagai tersangka.

“Dugaan sementara ada beberapa mark up (penggelembungan harga) misalnya terkait dengan harga satuan dalam konteks pengadaan e-KTP, dan S (Sugiharto) adalah PPK yang bertanggung jawab dalam kontrak dengan rekanan,” tambah Johan PT Quadra sendiri pernah disebut oleh mantan Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin dalam laporannya mengenai korupsi e-KTP ke KPK pada September 2013 lalu.

PT Quadra dimasukkan menjadi salah satu peserta konsorsium pelaksana pengadaan sebab perusahaan itu milik teman Dirjen Adiministrasi

Kependudukan (Minduk) Kemendagri yaitu Irman dan sebelum proyek e-KTP dijalankan, Dirjen Minduk punya permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan.

PT Quadra membereskan permasalahan tersebut dengan membayar jasa senilai Rp2 miliar, maka teman pejabat Kemendagri pun memasukkan PT Quadra sebagai salah satu peserta konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput.

Perusahaan itu bertugas untuk pengadaan perangkat keras dan lunak dalam proyek e-KTP. Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat

(1) KUHP,” tambah Johan.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Program e-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/ kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik. Namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan. (ant/Bali Post)

TERBESAR DI DUNIA - Pekerja melintas di samping kapal Pertamina Gas 2 usai peresmian penamaan kapal pengangkut LPG terbesar di dunia tersebut di Galangan Kapal Hyundai Heavy Industries, Ulsan, Korsel, Rabu (23/4).

Kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) milik Pertamina yang kedua itu mampu mengangkut 84.000 meter kubik LPG dan mulai beroperasi pada pertengahan Mei 2014. (ant/Bali Post)

BPKP Kaji Belanja Bansos Rp 18,6 Triliun pasti, tidak termasuk dalam Jakarta (Suara NTB) kajian BPKP. Kepala Badan Pengawasan Berdasarkan data KementeKeuangan dan Pembangunan rian Keuangan, ada 15 Kement(BPKP) Mardiasmo mengataerian Lembaga yang mendapatkan, pihaknya sedang menyelekan dana bantuan sosial senilai saikan proses kajian bantuan Rp91,8 triliun dalam APBN sosial (bansos) sebesar Rp18,6 2014, yaitu Kementerian Dalam triliun yang tersebar di 11 KeNegeri Rp9,4 triliun, Kementerimenterian/Lembaga. an Pertanian Rp5,3 triliun, Ke“Review BPKP ini dilakukan menterian Pariwisata dan sebagai upaya pencegahan, kita Ekonomi Kreatif Rp49 miliar. mencoba membuat kriteria yang Kemudian, Kementerian benar dan penerima dana juga Pendidikan dan Kebudayaan benar, agar transparan dan tidak Rp28,3 triliun, Kementerian tumpang tindih,” katanya di Kesehatan Rp19,9 triliun, KeJakarta, Selasa (22/4) malam. (ant/Bali Post) menterian Agama Rp12,6 triliMardiasmo mengatakan, kaMadiasmo un, Kementerian Tenaga Kerja jian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas penyaluran serta mengurangi po- dan Transmigrasi Rp32,6 miliar, Kementerian tensi penyelewengan atas pemberian bantuan Sosial Rp5,5 triliun, Kementerian Kelautan dan sosial, yang saat ini menjadi perhatian Komisi Perikanan Rp611,4 miliar.

Selain itu, Kementerian Perumahan Rakyat Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Misalnya apakah pemberian bansos tumpang Rp1,7 triliun, Kementerian Pekerjaan Umum tindih dengan dana alokasi khusus, kemudian ban- Rp3,9 triliun, Kementerian Koperasi dan UKM sos apakah tepat sasaran bagi nelayan tertentu. Ini Rp285 miliar, Kementerian Pembangunan Daerdilihat seberapa jauh sudah dilaksanakan, apakah ah Tertinggal Rp766,5 miliar, BNPB Rp50 miliar, BPLS Rp4,7 miliar plus dana cadangan bensudah transparan dan akuntabel,” katanya.

Ia mengatakan hasil kajian ini akan diberikan cana yang dialokasikan sebesar Rp3 triliun.

Sebelumnya, pada 23 Maret 2014, KPK menkepada Kementerian Keuangan dan KPK, untuk menjadi rekomendasi bagi para pengambil kepu- girimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang tusan, agar penyaluran bantuan sosial tidak ber- Yudhoyono terkait penggunaan dan pengelolaan dana bantuan sosial yang berpotensi terjadi penmasalah dan lebih tepat sasaran.

Namun, Mardiasmo memastikan bantuan so- yalahgunaan dalam penyaluran.

KPK berpendapat pengelolaan bantuan sosial sial seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bantuan Opera- sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Sosial saja sional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru, dan tidak berkaitan dengan kementerian lain sehProgram Keluarga Harapan (PKH), Bantuan ingga dapat lebih akuntabel, transparan dan dapSiswa Miskin (BSM) dengan penerima manfaat at dipertanggungjawabkan. (ant/Bali Post)

Sekjen PPP : Ishlah Sudah Tercapai

(ant/Bali Post)

M Romahurmuziy

Jakarta (Suara NTB) Sekrertaris Jenderal (Sekjen) PPP M Romahurmuziy mengatakan para pihak yang berkonflik di partai berlambang Kabah tersebut telah didamaikan dan melakukan perdamaian (ishlah) setelah dilakukan pertemuan pada Selasa malam di Jakarta.

“Setelah sekian kali seruan saya sejak pekan lalu untuk ter-

jadinya ishlah, alhamdulilah semalam telah terjadi pertemuan ishlah di Hotel Parklane, Jakarta sekitar jam 21.00-23.30,” kata Romahurmuziy dalam rilis pers yang diterima Antara di Jakarta, Rabu (23/4).

Ia mengatakan, pihak yang berseteru yaitu kubu Suryadharma Ali dengan kubu Emron Pangkapi dan kawan-kawan dipertemukan dan dipimpin ketua Majelis Syariah DPP KH Maemoen Zubair.

Dalam pertemuan tersebut, menurut dia, dihadiri oleh Suryadharma Ali (SDA), Romahurmuziy selaku Sekretaris Jenderal, Wakil Ketua Umum Hasrul Azwar dan Lukman Saifudin, serta ketua Majelis Pertimbangan DPP KH Zarkasih Nur. “Fatwa yang disampaikan mbah Moen dibacakan kembali, kemudian masing-masing yang hadir ditanyakan sikapnya. Alhamdulilah semua menerimanya. Bagi saya, karena PPP didirikan oleh para ulama dan mbah Moen adalah ulama partai yang tertinggi, tidak ada

kata lain kecuali saman wa thoatan, saya dengar dan saya patuhi,” katanya.

Ia menambahkan, agenda selanjutnya adalah konsolidasi organisasi menyeluruh menatap pilpres yang tinggal dalam hitungan hari. “Insya Allah siang nanti akan ada pertemuan ishlah lanjutan antara SDA bersama seluruh DPW se-Indonesia,” katanya.

Seperti diberitakan, konflik PPP diawali oleh keputusan Ketua Umum Suryadharma Ali menghadiri kampanye Partai Gerindra dan mendekat ke Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Emron Pangkapi menanggapi aksi itu tidak sepatutnya dilakukan oleh ketua umum.

Konflik meruncing hingga pemecatan Wakil Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa dan empat Ketua DPW oleh Suryadharma Ali. Sementara aksi ini kemudian dibalas dengan pemberhentian sementara Suryadharma Ali sebagai Ketua Umum dalam rapimnas. (ant/Bali Post)

Seskab: Rencana Akuisisi BTN Tidak Tepat Jakarta (Suara NTB) Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengatakan, proses akuisisi Bank Tabungan Negara oleh Bank Mandiri tidak tepat karena berpotensi menimbulkan dampak luas menjelang pemilihan presiden dan akhir masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Dia mengatakan hal itu melalui surat yang disampaikan kepada menteri koordinator perekonomian, menteri keuangan, menteri BUMN dan direksi Bank Mandiri serta direksi BTN “Dalam masalah rencana (akuisisi) Bank BTN dan Bank Mandiri, telah dikirim surat (kepada para pemangku kepentingan) yang isinya (para pemangku kepentingan) tidak mengambil kebijakan strategis yang berdampak luas,” kata Alam, dalam keterangan pers, di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, berdasarkan potensi berdampak luas itu, maka rencana pengalihan saham yang berpotensi bisa meresahkan masyarakat dan karyawan itu (diminta) ditunda sampai ada kejelasan.

Ia memaparkan rencana pengalihan sama itu harus merujuk pada peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 41/2003.

“Rencana pelepasan itu mendahulukan pemenuhan

prosedur dan tata cara yang ada tentang merger PP nomor 41 tahun 2003 dan PP nomor 43 tahun 2005,” kata Dipo Alam.

Ditambahkan dia, “)Rencana itu) dikaji bersama secara komprehensif sebagaimana peraturan di bidang BUMN dan Keuangan Negara, tidak dipublikasikan secara luas pada masyarakat sebelum terpenuhinya prosedur sebagaimana aturan yang ada.”

Dia menjelaskan, surat kepada Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, Direktur Bank Mandiri dan Direktur BTN tersebut merujuk pula pada surat edaran Seskab kepada semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Lembaga yang mengingatkan instruksi Presiden untuk tidak mengambil kebijakan atau program yang berdampak luas guna menjaga situasi kondusif menjelang pilpres hingga berakhirnya masa kerja kabinet.

“Hal tersebut sudah dikemukakan presiden dalam dua kali sidang kabinet,” katanya.

Terkait dengan surat yang dikirimkan pada Menko Perekonomian, Menkeu, Menteri BUMN, Direktur Mandiri dan Direktur BTN tersebut, Dipo berharap masyarakat dan karyawan di Bank Mandiri maupun Bank BTN dapat memahaminya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

TOLAK AKUISISI - Sejumlah pegawai PT BTN menikmati nasi kotak di sela-sela unjuk rasa di Kantor Pusat BTN, Jakarta Pusat, Minggu (20/4) lalu. Mereka menolak keras rencana akuisisi BTN oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).

Kamis, 24 April 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kepentingan Terancam, Rusia Siap Membalas

(ant/bali post)

Sergei Lavrov

Moskow Rusia akan membalas menyerang jika kepentingan warga negaranya terancam dan wilayahnya diserang.

Demikian ditegaskan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov seraya menyebut Amerika Serikat berada di belakang peristiwa-peristiwa di Ukraina.

“Jika kami diserang, kami pasti akan membalas,” kata dia kepada televisi Russia Today (RT) dalam wawancara yang disiarkan Rabu ini seperti dikutip Reuters.

“Jika kepentingan kami, kepentingan legitimasi kami, kepentingan bangsa Rusia diserang langsung, seperti misalnya di Ossetia Selatan, saya tak melihat cara apapun selain membalasnya menurut hukum internasional,” kata dia merujuk wilayah yang memisahkan diri dari Georgia yang dikirimi tentara oleh Moskow pada Agustus 2008.

“Tak ada keraguan bahwa Amerika mengendalikan pertunjukan ini,” kata Lavrov merujuk perkembangan yang terjadi di Kiev. (ant/bali post)

Rp 400 Juta Setahun, Biaya Sekolah Bayi di New York New York Sebuah sekolah swasta “berorientasi seni” untuk bayi usia tiga sampai 23 bulan akan segera dibuka di New York, Amerika Serikat, musim gugur ini dengan uang tahunan yang sangat mencengangkan mencapai Rp389,4 juta, demikian dilansir situs DailyMail.

Sebagai perbandingan, biaya sekolah di Universitas Harvard saja setahun sebesar Rp 510, 9 juta. Sekolah bernama “Explore+Discover” itu terletak di kawasan elite Manhattan Gramercy Park. Sekolah tersebut memiliki delapan ruang kelas dan satu area rekreasi yang melayani sekitar 80-an bayi.

Sekolah dimulai jam 08.00 pagi dan selesai jam 18.00 dengan mata pelajaran meliputi “eksplorasi pagi”, “sesi musik”, “waktu bercerita”, “permainan luar ruangan”, “tidur siang”, serta “perkembangan skill makan sendiri”.

Meski anak balita umumnya belum mulai bisa merangkai kalimat sampai mereka mencapai usia sekitar dua tahun, Explore+Discover juga punya program Bahasa Spanyol yang menuntun perkembangan fle-

ksibilitas mental dan antusiasme serta fasilitasi untuk belajar berbagai bahasa asing. Sekolah itu ter-

catat menjadi sekolah paling mahal bagi pusat belajar anak usia dini di New York. (ant/bali post)

6,7 Juta Warga Malaysia Dijatah Air Kuala Lumpur Sekitar 6,7 juta penduduk Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor, dijatah air secara bergilir selama 161 hari ke depan. Sebelumnya, pemerintah negara bagian Selangor memutuskan melanjutkan langkah penjatahan air yang sudah berlangsung sejak 27 Februari di Lembah Klang.

Langkah itu dilakukan sebagai persediaan menghadapi musim kering yang diperkirakan mulai melanda Malaysia pada Mei hingga September.

Menteri Besar Selangor, Abdul Ibrahim, mengatakan keputusan itu diambil dengan memperhitungkan keadaan pasok air di Empangan Sungai Selangor, Kuala Kubu Bharu, yang saat ini masih berada di bawah batas kritis.

“Pasok air itu hanya bisa

bertahan selama 29 hari jika langkah pembatasan pasok air dihentikan,” katanya.

“Kami juga mau pastikan pasok air dapat bertahan selama enam bulan agar ketika Ramadan dan Idul Fitri, rakyat mendapat pasok air secukupnya,” katanya.

Sementara itu, Badan Meteorologi Malaysia mengatakan cuaca panas bakal melanda negara ini mulai Mei hingga September menyusul peralihan muson barat daya yang menyebabkan curah hujan berkurang.

Kepala Badan Meteorologi Malaysia, Che Gayah Ismail, mengatakan, perubahan cuaca akan dapat dirasakan oleh penduduk paling awal pada minggu pertama atau kedua Mei. “Kawasan utara Semenanjung akan mengalami musim panas yang lebih kentara,

Peta Malaysia karena iklm tropika yang kurang lembab dibandingkan kawasan selatan,” katanya.

Temperatur udara rata-

rata di seluruh semenanjung Malaysia diperkirakan pada kisaran 32 hingga 34 derajat Celsius. (ant/bali post)