Snt24052014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 24 MEI 2014

ada efek jeralah (hokum ditegakkan),” tegas Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada Suara NTB saat dihubungi di pendopo Bupati, Jumat (23/5) kemarin.

Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dompu (Suara NTB) Perkelahian antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan Kandai Dua yang berlarut-larut dinilai sebagai tindak kriminal dan hukum harus ditegakkan untuk memberi efek jera. Apalagi aksi kelompok pemuda ini secara terang-terangan mengangkat senjata dan merusak tanaman petani setempat.

“Kalau saya sih, ini murni tindakan kriminal. Saya tegakkan hukum (saja). Orang-orang itu sudah satu bulan angkat senjata di tengah sawah. Sudah lebih sebulan bahkan. Supaya

16 HALAMAN NOMOR 66 TAHUN KE 10

H. Bambang menegaskan, pihaknya tidak antipati dengan persoalan sosial di tengah masyarakat. Perkelahian antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan kelompok pe-

muda Kandai Dua yang berlangsung selama ini, semestinya lurah di kedua wilayah secara aktif bicara dengan anak muda setempat. “Sampai hari ini kami tidak mengetahui dengan jelas apa yang menjadi sumber masalah dari perkelahian kelompok anak-anak ini. Pergi merusak sawah orang, membakar pondok orang. Ini apa masalahnya? Ini sepertinya mengajak orang-orang untuk

ikut serta,” kata H. Bambang.

Terkait upaya mediasi dan perdamaian, dikatakan H. Bambang, sudah berulang kali dilakukan dan bahkan sudah disepakati pernyataan bersama. Disembelihkan sapi untuk acara mediasi kedua kampung sudah dilakukan dan itu terkesan hanya sebagai acara seremoni, karena memang tidak merasa terikat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ula)

BERJAGA - Anggota Sat Brimob saat berjaga-jaga di Simpasai, Jumat (23/5) kemarin untuk mengantisipasi kembali munculnya aksi saling serang kedua kelompok pemuda.

Transaksi Mencurigakan

Bambang W. Soeharto Janjikan Subri Jabatan Empuk

TO K O H KPK berpesan kepada para calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk memperbaiki regulasi di bidang mineral dan batu bara (minerba). ‘’Kajian kami ini menggambarkan bahwa ada unsur-unsur dan modus korupsi yang mengharuskan kami melakukan perbaikan di aspek regulasi misalnya UU Otonomi Daerah yang memberikan otonomi luar biasa ke pemerintah tingkat II, Bersambung ke hal 5

(ant/Bali Post)

Perbaiki Regulasi Minerba

Tiga Rekening Subri Diblokir KPK Mataram (Suara NTB) Hal biasa dilakukan KPK, setelah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau menetapkan pejabat tertentu sebagai tersangka, langsung melakukan pemblokiran atas rekening pribadi yang bersangkutan.

Demikian juga yang terjadi pada kasus dengan terdakwa mantan Kajari Praya Subri, SH, MH. Tiga rekening Subri di bank berbeda diblokir KPK, karena diduga ada transaksi mencurigakan dan untuk memudahkan penyitaan kerugian negara.

Namun dalam sidang lanjutan Jumat (23/ 5) kemarin, Subri, terdakwa penerima suap dari Direktur PT. Pantai Aan, Lusita Anie Razak, meminta KPK membuka rekening pribadinya yang diblokir. Alasannya, dia butuh untuk biaya kehidupan sehari - hari dan uang itu disebutnya hasil jerih payahnya.

Permintaan tersebut disampaikan Subri saat didampingi kuasa hukumnya, Peter Sahanaya dan Achmad Haidir. Subri setengah mengiba, mengungkapkan permintaan itu, beberapa saat setelah majelis hakim memberinya kesempatan berbicara.

Bersambung ke hal 5

IDAK hanya mengintervensi proses hukum dalam perkara Sugiharta alias Along, Direktur Utama PT. Pantai ANN, Bambang Wiratmaji Soeharto juga menjanjikan mantan Kajari Praya, Subri SH, MH jabatan empuk.

Jika Subri berhasil memenjarakan Along dan mempercepat kasusnya, Bambang menjanjikan promosi jabatan sebagai Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) di Kejati Lampung atau Banten.

Itu terungkap dalam sidang lanjutan terdakwa Subri yang digelar di Pengadilan Tipikor pada PN Mataram, Jumat (23/5), dengan menghadirkan saksi Bambang W. Soeharto.

Dalam keterangannya di hadapan maelis hakim Sutarno, SH, MH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Bambang mengakui kalau dirinya pernah menemui dan menghubungi Jaksa Subri selaku Kajari Praya, dalam perkara sengketa lahan antara PT. Pantai Aan dengan Sugiharta alias Along.

Ketika menghubungi subri via telepon yang tanpa disadari sudah disadap KPK, Bambang meminta Subri agar mempercepat penetapan Along sebagai tersangka. Jika itu bisa dilakukan, imbalannya, Subri tinggal memilih apakah mau dipromosi kenaikan pangkat sebagai Aspidsus di Kejati Lampung atau di Kejati Banten.

Bersambung ke hal 5

Busyro Muqoddas

SAKSI - Dirut PT. Pantai Aan, Bambang W.Soeharto usai diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa mantan Kajari Praya, Subri.

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/met)

Kerugian Negara Rp 300 Juta PENYIDIK Kejati NTB mulai mengurai nilai kerugian negara dalam kasus dugaan SPPD fiktif yang diduga melibatkan mantan Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), HM. Dari bukti awal, ditemukan indikasi kerugian negara sementara mencapai Rp 300 juta.

Kerugian negara ini berdasarkan perhitungan kegiatan perjalanan dinas Wabup tahun 2011 dan 2012. Tim menemukan ini berdasarkan cek manifest penumpang yang tercantum di Maskapai Lion Air. Bersambung ke hal 5

Gagal, Tender Bahan Bakar Omprongan Senilai Rp 12 Miliar

Made Sutapa (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) melakukan tender ulang pengadaan bahan bakar alternatif (BBA) omprongan tembakau virginia Lombok tahun 2014 senilai Rp 12 miliar. Pemprov melakukan tender ulang karena pada tender yang dilaksanakan sebelumnya gagal karena tidak sesuai spesifikasi terutama untuk pengadaan BBA cangkang kemiri.

Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si yang dikonfirmasi membenarkan bahwa tender untuk pengadaan BBA omprongan tembakau virginia tahun ini gagal. Sehingga,

ULP melakukan tender ulang. ‘’Itu masih belum (selesai tender), masih ditender ulang. Ditender ulang karena gagal. Pemberitahuannya karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau yang dipersyaratkan dinas,’’ ujarnya di Mataram.

Karena tender melalui ULP, pihaknya tak tahu persis apa yang menyebabkan ditender ulang.

Namun, informasi yang diperoleh, pengadaan BBA omprongan tembakau itu karena ada yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

Bersambung ke hal 5

Husnul Fauzi

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 2

Enam Bangunan Diduga Bermasalah

Dewan Minta Pemkot Mataram Jangan Tinggal Diam

Jawab Kerinduan Masyarakat KEHADIRAN Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, pada peringatan Isra’ Mi’raj di lingkungan Karang Rundun Kelurahan Bertais, merupakan penghargaan yang luar biasa dirasakan oleh masyarakat.

Pasalnya, selama menjabat menjadi orang nomor satu di Kota Mataram, baru kali ini masyarakat bisa bertatap muka dengan Walikota.

Lurah Bertais, Lalu Mukhsan mengatakan, kehadiran Walikota Mataram di lingkungan Karang Rundun, sebagai upaya mendekatkan pemimpin dengan masyarakat yang be(Suara NTB/cem) rada dibawah. Dikarenakan, Lalu Mukhsan setelah beberapa tahun tidak bersua dengan pemimpin, masyarakat mulai merindukan sosok pemimpin yang ramah tersebut.

Artinya, kehadiran walikota menjawab kerinduan masyarakat hampir lima tahun tidak pernah bertatap muka.

“Ini kehadiran beliau yang pertama, selama menjabat sebagai Walikota Mataram. Alhamdulillah, masyarakat kami antusias sekali menyambut kedatangan beliau,” ungkap Mukhsan dikonfirmasi sebelum pelaksanaan Isra Mi’raj, di lingkungan Karang Rundun, Kamis (22/5) malam.

Selain menjawab kerinduan masyarakat, kehadiran Walikota juga sebagai program imtaq keliling yang memang di agendakan ke seluruh kelurahan di Kota Mataram. Tentunya, ada muatan silaturahmi yang memang menjadi nilai tersendiri.

Dia berharap, ada informasi program Pemerintah Kota Mataram, yang langsung didengar oleh masyarakat.

“Saya berharap, masyarakat bisa langsung mendengar program yang dilakukan Pemkot,” ujarnya.

Terkait beberapa program yang akan dan telah dilaksanakan, disebutkan Mukhsan, yakni program bantuan rumah kumuh, penyambungan air bersih kerjasama Pemerintah Kota Mataram dengan Australia, sanitasi berbasis masyarakat dan lain sebagainya. Artinya, program tersebut memang benar – benar mengedepankan kepentingan masyarakat.

Khusus saluran drainase di lingkungan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum (PU) dapat merealisasikan dengan mengangkat sedimentasi serta pelebaran. Karena selama ini, katanya, sering terjadi genangan yang mengganggu aktivitas masyarakat. “Paling tidak tahun ini tidak ada genangan lagi,” harapnya.

Mukhsan menegaskan, paling tidak nilai dari peringatan Isra Mi’raj tersebut, peningkatan iman dan taqwa serta manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. (cem)

BEBERAPA klausul dalam aturan izin usaha dan jasa konstruksi yang memang segera diperbaharui dan mengikuti regulasi yang ada, membuat kalangan legislatif khususnya komisi III DPRD Kota Mataram, mengusulkan pengkajian atau pembaruan izin usaha kontruksi tersebut.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Mukhtar mengakui, pertumbuhan ekonomi khususnya pembangunan di Kota Mataram, terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Terlihat, dari pembangunan hotel, ruko dan perumahan (Suara NTB/dok) yang hampir setiap tahun Mukhtar menghiasi Kota dengan visi misi maju, religius dan berbudaya tersebut.

Dia menambahkan, sudah seharusnya terjadi penyesuaian terhadap izin usaha dan kontruksi, melihat ada regulasi yang memang perlu dilakukan pengkajian. “Dalam waktu dekat ini, kita akan lakukan pengkajian izin,” ungkap Mukhtar dikonfirmasi lewat ponselnya, Jumat (23/5).

Dia mengakui, dalam waktu dekat ini, akan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentag izin usaha dan jasa kontruksi dengan melibatkan kontaktor, pemborong dan lembaga terkait. Karena sebelumnya, secara internal eksekutif dan legislatif, pernah membangun komunikasi dan ada kesepakatan terhadap hal tersebut.

“Kita sudah komunikasi beberapa waktu lalu. Dan, Pemkot setuju agar dikaji lagi,” katanya.

Selain alasan pengkajian terhadap beberapa klausul, katanya, Pemerintah Kota Mataram, ada inisiasi menertibkan dan memperbaiki proses perizinan. Jangan sampai, sambungnya, ada tumpang tindih terhadap aturan tersebut. “Paling tidak, kita bisa tertib administrasilah,” ujarnya.

Terkait jumlah pemborong ataupun kontraktor di Kota Mataram, Mukhtar mengaku, tidak terlalu teknis mengurusi persoalan tersebut. Pasalnya, pihaknya hanya membuat aturan – aturan yang memang menjadi kepentingan Pemkot Mataram dan masyarakat.

“Kalau jumlahnya saya tidak tahu, karena itu urusan teknis dan eksekutif yang punya tanggungjawab,” terangnya.

Dia berharap, Raperda yang akan segera digodok bersama Gapensi, Gapeksindo dan organisasi pengusaha lainnya, dapat melahirkan aturan yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan, ada pemikiran – pemikiran cemerlang diajukan oleh kelompok tersebut. (cem)

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Mukhtar menyayangkan, pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Mataram, tidak diimbangi dengan regulasi tentang penataan kawasan. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) RTRW Kota Mataram, telah jelas menunjukkan lokasi –

(Suara NTB/cem)

Kaji Izin Usaha Konstruksi

Mataram (Suara NTB) – Enam bangunan yang diindikasikan bermasalah karena dinilai melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Mataram, dari hasil pengkajian Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, sangat disayangkan oleh kalangan legislatif. Pasalnya, perda RTRW dinilai tidak mampu mengatur pertumbuhan pembangunan, sehingga dewan menegaskan agar Pemerintah Kota Mataram, tidak tinggal diam dengan temuan tersebut. lokasi mana yang harus dibangun hotel, ruko maupun perumahan.

“Percuma dong dibuat Perda, kalau hanya untuk dilanggar,” sindirnya dikonfirmasi via telepon, Jumat (23/5).

Sebenarnya, temuan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi

Pembuatan Transfer Depo

Dinas Kebersihan Alokasikan Rp 120 Juta menggunakan gerobak yang telah disedikan di kelurahan.

Secara teknis, sambungnya, luas bangunan tersebut, berukuran 7 x 8 meter yang kedap air. Tujuannya, agar tidak terjadi pencemaran terhadap udara.

Upaya ke depan, tidak hanya di Kelurahan Karang Pule saja, tetapi kelurahan lainnya akan dibuat transfer depo yang sama. Karena terkait dengan tingginya anggaran yang dibutuhkan, pihaknya telah mengkomunikasikannya dengan Pemerintah Pusat. “Kalau dari APBD tidak akan cukup, makanya kami bangun komunikasi dengan Pemerintah Pusat,” katanya.

Disinggung, beberapa tumpukkan sampah di beberapa titik seperti depan Makam Sekarbela dan Panji Tilar?

Dedy mengaku, mobil operasional yang bertugas mengangkut sampah tersebut rusak.

Sehingga, proses pengangkutannya dilakukan secara bergiliran dan menunggu mobil sampah dengan rute yang berbeda selesai. “Makanya sering terlambat, karena mobil kita memang rusak,” akunya.

Diketahui, jumlah mobil operasional sampah di Dinas Kebersihan, kurang lebih 33 armada. Di tahun 2014, tujuh armada yang rusak. (cem)

Dewan Minta Permasalahan PTNNT Segera Diselesaikan Mataram (Suara NTB) Tindakan merumahkan karyawan, yang dilakukan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saat ini nampaknya menjadi perhatian tersendiri DPRD NTB. Dewan pun meminta kepada semua pihak terkait masalah tersebut supaya segera diselesaikan.

Wakil Ketua Komisi IV (Bidang Ketenagakerjaan) DPRD NTB, Sahafari Asy’ari, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/5), mengatakan pihaknya menyarankan supaya masalah yang terjadi di PTNNT segera diselesaikan.

“Harus ada tindakan duduk bersama untuk penyelesaiannya.

Baik dari pihak karyawan, perusahaan dan pemerintah. Karena ini ada yang setuju, namun masih ada juga yang menuntut kebijakan itu ke pusat,” ujarnya.

Ditambahkannya, kalaupun karyawan setuju dengan kebijakan yang diambil perusahaan, yakni merumahkan sejumlah karyawan, regulasinya harus jelas. “Karyawan tentunya harus diberikan pesangon, karena tenaga kerja yang bekerja di sana banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Ada keluarga yang harus mereka biayai,” tambahnya.

Menurutnya, jika masih ada pihak yang keberatan dengan kebijakan perusahaan, perlu

adanya agenda penyelesaian untuk mengklarifikasi semua masalah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

“Masyarakat juga harus diberikan pemahaman jika memang yang terjadi dalam perusahaan merupakan konsekuensi logis yang mau tak mau harus dijalankan,” katanya.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV DPRD lainnya, TGH. H. Hazmi Hamzar.

Menurutnya, perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Itu perlu koordinasi pemda dengan pusat karena hal ini kan masalah negara yang ber-

terhadap bangunan tersebut.

Tentunya, berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, baik dari sisi pengkajian dan pengamanan. “Kalau memang melanggar aturan, silahkan saja dibongkar,” tegasnya.

Selain itu, Mukhtar berharap, kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan oleh eksekutif, khususnya penataan kawasan, harus mengedepankan peraturan yang telah ada.

Disamping, ada nilai investasi serta mewujudkan Mataram yang nyaman, aman dan berseri. (cem)

Pemeliharaan PJU

PJU di Jalan Bung Hatta

Mataram (Suara NTB) – Persoalan sampah yang sering menjadi sorotan kalangan Dewan Lingkar Selatan dan terus menjadi polemik.

Dinas Kebersihan Kota Mataram, lantas tidak diam dan mengambil langkah kongkrit.

Rencananya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan membuat transfer depo di Kelurahan Karang Pule, dengan alokasi anggaran mencapai Rp 120 juta.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedy Supriadi mengatakan, sorotan ataupun kritikan yang disampaikan oleh Dewan, sebenarnya terus dijadikan masukan untuk mencari altenatif terbaik untuk menanggulangi sampah. Solusinya, dalam waktu dekat ini, pihaknya akan membuat tranfer depo di Kelurahan Karang Pule dengan alokasikan anggaran mencapai Rp 120 juta.

“Kalau sudah diizinkan, kita langsung bangun,” menjawab Suara NTB, di sela pelaksanaan Isra’ Mi’raj, di lingkungan Karang Rundun, Kamis (22/5) malam.

Dijelaskan, transfer depo tersebut, nantinya, akan menampung sampah dari tiga kelurahan yakni, Karang Pule, Tanjung Karang dan Kekalik. Dan masyarakat, akan mengangkut sampah

NTB, harus segera direspon oleh Pemkot Mataram dan mengambil tindakan tegas.

Dinas Tata Kota dan Pengawasan Pembangunan Kota Mataram yang memiliki leading sector, harus mengendalikan, mengkaji dan melakukan pengawasan setiap izin diajukan masyarakat.

Akan tetapi, Mukhtar tidak menampik, penerbitan izin baik hotel, ruko dan perumahan, selalu mengedepankan kedekatan emosional, kepentingan individual dan lain sebagainya. Sehingga, pemerintah tidak akan mampu melakukan penataan maupun pengawasan terhadap pembangunan. Artinya, tetap akan terjadi pelanggaran terhadap Perda RTRW. Dia menegaskan, kalaupun ada bangunan yang melanggar rencana tata ruang, pihaknya meminta eksekutif mengambil tindakan tegas dengan melakukan pembongkaran

kaitan dengan kementerian ESDM,” tuturnya.

Dirinya menilai, permasalahan tersebut harus segera diselesaikan, karena menyangkut masa depan tenaga kerja. “Itu harus segera diselesaikan. Karena masih ada yang mau bekerja dan ada juga yang sepakat untuk dirumahkan,” sarannya.

Selain itu, perusahaan juga diminta berkomitmen dengan perjanjian dan aturan yang telah disepakati bersama karyawan. “Semua hak tenaga kerja harus diberikan. Jangan sampai dalam penerapannya, kebijakan merumahkan karyawan itu tidak sesuai dengan perjanjian. Terutama masalah gaji,” tutupnya. (ami)

Dinas Pertamanan Libatkan Pihak Ketiga Mataram (Suara NTB) – Minimnya tenaga teknis yang dimiliki Dinas Pertamanan Kota Mataram, untuk mengcover 6.350 Penerangan Jalan Umum di Kota Mataram. Kabarnya, kurun waktu satu tahun pemeliharaan seluruh PJU melibatkan pihak ketiga.

Kepala Bidang Penerangan Jalan Umum (PJU) seizin Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Zaenul Arifin mengakui, tenaga teknis yang mengurus Penerangan Jalan Umum (PJU) se – Kota Mataram, sebanyak 16 orang yang terdiri dari 14 tenaga teknis dan dua tenaga non teknis. Menurutnya, total PJU yang berjumlah 6.350, tidak mampu ditangani dengan jumlah tenaga yang minim.

“Tenaga kita cuman 16, itu pun sangat kurang dibandingkan

jumlah PJU di Kota Mataram,” ungkap Zaenul dikonfirmasi di ruangannya, Jumat (23/5).

Dikatakan, mengoptimalkan pemeliharan PJU tersebut, pihaknya melibatkan pihak ketiga yakni CV Pronton untuk mengawasi seluruh PJU. Artinya, dari segi teknis pengawasan dan perawatan, Dinas Pertamanan merasa terbantu baik dari segi pengawasan serta persoalan teknis.

Kontrak kerja atau Momerandum of Understanding (MoU) sambungnya, pihaknya tetap melakukan pengkajian terhadap kinerja dari pihak ketiga. “Baru kali ini, kita coba libatkan pihak ketiga. Dan setiap tahun kita akan lakukan evaluasi, kalau kinerjanya baik kita lanjutkan, tapi kalau tidak, cukup di sana saja,” terangnya.

SeluruhPJU,katanya,merupakan aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram, setelah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi atau Balai Jalan Nasional maupun instansi lain yang mengerjakan proyek tertentu rampung. Diakui, masih ada empat titik PJU yang masih belum optimal, sehingga pihaknya berharap CV Pronton dapat mengupayakan perbaikan.

“Kalau tidak salah ada empat titik PJU yang masih bermasalah,” sebut Zaenul tanpa menyebutkan lokasi mana saja letak PJU tersebut.

Terkait biaya pemeliharan PJU, dia menyebutkan anggaran pemeliharan PJU selama satu tahun, sekitar Rp 475 juta. Yakni, Rp 400 juta khusus pemeliharan dan Rp 75 juta, untuk pembelian perlengkapan lainnya. (cem)

PAN Gerak Cepat Dukung Prabowo-Hatta Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB mulai memasang atribut dukungan untuk pasangan Prabowo – Hatta di Pilpres 2014. Pemasangan atribut ini merupakan bentuk kesigapan PAN dalam merealisasikan dukungannya.

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, dalam rilis yang diterima Suara NTB, Jumat kemarin menyebutkan, PAN menjadi parpol pertama yang mulai memasang atribut kampanye Prabowo – Hatta diantara parpol koalisi pengusung duet Prabowo yang tergabung dalam koalisi Merah-Putih.

“Pemasangan atribut ini juga merupakan bentuk syukur dan dukungan penuh atas Ketua Umum DPP PAN yang menjadi Cawapres dari Prabowo Subianto,” sebut Muazzim dalam rilis tersebut.

Muazzim berharap, dengan terpasangnya atribut ini, masyarakat NTB dapat memberikan dukungan penuh kepada Capres dan Cawapres yang didukung oleh partainya dan partai pengusung lain yang tergabung dalam koalisi Merah – Putih.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPW PAN NTB, M. Hadi Sulthon, S.Sos, menegaskan bahwa pihaknya juga telah mulai berkoordinasi dengan parpol – parpol lain untuk memperkuat gerakan demi mendukung Prabowo-Hatta.

Selain parpol pengusung, elemen – elemen masyarakat,

(Suara NTB/ist)

BALIHO – Kantor DPW PAN NTB mulai memasang baliho dukungan untuk pasangan Prabowo – Hatta di Pilpres 2014. mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi masyarakat juga akan dilibatkan dalam barisan bersama mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Sulthon menilai, duet Prabowo-Hatta akan mampu meraih dukungan luas dari masyarakat NTB. “Yang jelas semua akan kita libatkan, karena duet PrabowoHatta ini kami yakin bisa diterima oleh semua elemen, semua lapisan masyarakat,” tandas Sulthon optimis.

Sementara itu, DPP Partai Golkar juga mengingatkan agar kadernya solid mendukung duet Prabowo-Hatta di Pilpres 2014.

Kader yang diketahui mendukung kandidat lain di Pilpres 2014 diancam dengan sanksi pemberhentian dari jabatan struktural mereka di partai.

“Untuk kader yang mbalelo,

itu juga berlaku untuk di Provinsi dan Kabupaten,” ujar Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat kemarin.

Menurut Elvis, Partai Golkar secara definitif telah memberikan dukungan kepada duet Prabowo – Hatta sebagai pasangan Capres/ Cawapres di Pilpres 2014 ini.

Jika ditemukan ada kader yang mendukung pasangan lain, Elvis menegaskan sanksi partai sudah menunggu.

“Karena itu diharapkan seluruh kader mendukung kebijakan pusat. Bila ada pengurus yang tidak loyal terhadap keputusan DPP, terhadap dukungan Capres ini, itu akan kena sanksi. Untuk meninggalkan jabatan struktural,” ancamnya. (aan)

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kesenian Bernuansa Islami, Mengisi Panggung STQ Hingga malam ke-3 penyelenggaraan STQ XXIII Kabupaten Lombok Timur (Lotim), masyarakat pengunjung Lapangan Gelora Sikur kian ramai. Tak cuma bagi masyarakat yang menyaksikan STQ, event itu juga memberi berkah bagi para pedagang kaki lima serta masyarakat yang mengais rezeki dengan mengelola parkir, keamanan dan kebersihan.

SEJAK malam pembukaan yang ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pelantikan Dewan Hakam oleh Sekda Kabupaten Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM, atas nama Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan, sanggarsanggar kesenian bernuansa Islami mengisi panggung hiburan STQ secara bergantian.

Panitia pelaksana melaporkan, STQ itu berlangsung selama 6 hari dari tanggal 21 sampai dengan 26 Mei 2014 yang dipusatkan di Lapangan Gelora Sikur Kecamatan Sikur, diikuti 273 peserta. Sementara pada sore Rabu (21/ 5) sebelum pembukaan, dilaksanakan tradisi pawai ta’aruf, diikuti kafilah dari 20 kecamatan. Masing-masing kafilah diiringi grup kesenian drum band dan kesenian lainnya. Hadir menyaksikan pawai itu sejumlah pejabat kabupaten, antara lain Asisten Ekonomi Pembangunan dan pejabat lainnya.

Menjadi catatan, dalam penyelenggaraan STQ itu komponen masyarakat Desa Sikur terlibat aktif dengan melaksanakan berbagai kegiatan di are-

na, seperti menyuguhkan kesenian atau hiburan pada malammalam penyisihan, mendukung keamanan dan ketertiban arena dengan mengatur parkir, mengatur pedagang, serta menggandeng sponsor berpartisipasi, serta kerjasama dengan panitia dalam hal menunjang kelancarannya.

Sejumlah sanggar kesenian yang dipercaya tampil sejak malam pembukaan, yakni Orkes Gambus Al Ijtihad Masbagik, grup kesenian Zikir Zaman SMAN I Sikur, sanggar Hadrah SMK Albanawa Sikur, Tari Zaman SDN 3 Sikur dan yang lainnya.

Ketika membuka STQ itu, Sekda Lombok Timur H. Rohman Farly mengungkapkan, pelaksanaan STQ dapat menjadi salah satu strategi dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang berkarakter Muslim sejati, sesuai dengan tuntunan nilai dalam AlQur’anul Karim. STQ diharapkan mampu memotivasi bangkitnya minat dan gairah masyarakat, khususnya kaum muda untuk giat dan terpacu mempelajari, mengkaji dan mendalami mutiara khaza-

nah kebesaran Ilahi yang terkandung dalam kitab suci AlQur’an. Sebagai wahyu Allah SWT, Kitab suci Al-Qur’an, mengandung mukjizat yang mampu memahami dan menjawab berbagai fenomena dan misteri kehidupan di jagad alam raya.

Al-Qur’an yang diimani, lanjutnya, tidak hanya berisi prinsip-prinsip keimanan, tetapi juga merupakan sumber nilai-nilai universal, ilmu pengetahuan hingga hikayat kehidupan yang dikemas dengan bahasa yang indah, penuh dengan filosofi keteladanan, serta pesan moral yang luhur dan agung.

Kitab suci Al-Qur’an, papar Sekda, menuntun bagaimana membangun kehidupan yang harmonis, menjaga toleransi, dan hidup dalam damai, serta mengajarkan umat manusia untuk saling mengenal, saling mengasihi, saling memberi maaf, dan tidak saling membenci. Al-Qur’an mengajak manusia untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketaqwaan, bukan dalam kejahatan dan permusuhan. Al-Qur’an, membimbing umat manusia pada perjalanan

hidup, pemikiran dan tindakan ke arah kesempurnaan. AlQur’an juga mengandung rahasia sukses yang seimbang antara kesuksesan dunia dan akhirat.

Berangkat dari itu, Sekda mengajak umat Islam untuk berintrospeksi, mungkin berbagai permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa saat ini, lebih khusus umat Islam, berawal dari makin menjauhnya umat dari nilainilai yang terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur’an.

Dari perspektif itu, Sekda mengingatkan, misi yang dibawa para kafilah tidak sekedar meraih prestasi. Namun diharapkan mampu menjadi pelopor dalam membumikan ajaran Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikannya rujukan. Dengan kata lain, ajaran yang tertera di Al Qur’an hendaknya direalisasikan dalam sikap dan perilaku nyata hidup sehari-hari. Sebab agama itu adalah perbuatan, bukan hanya kata-kata atau sekedar ceramah.

Sebagai salah satu daerah dengan penduduk hampir 99,9 persen beragama Islam, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berkomitmen melaksanakan syari’at Islam secara bertahap, dengan berangkat dari sebuah pemikiran bahwa kekuatan Umat Islam sesungguhnya terletak pada kekuatan syari’atnya, jika benar-be-

LANTIK - Sekda Lotim, Drs. H. Rohman Farly, MM., mewakili Bupati Lotim H. Ali Bin Dachlan melantik Dewan Hakam STQ XXIII tahun 2014 di Lapangan Gelora Sikur.

(Suara NTB/ist)

nar dilaksanakan secara total dan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks itu, nilainilai Islam selalu dijadikan pegangan dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan, baik dalam kapasitasnya selaku aparatur pemerintah, politisi, hingga warga masyarakat biasa.

Dalam kaitan itu, sejak Bupati Moch. Ali Bin Dachlan dan Wabup H. Haerul Warisin memimpin Pemerintahan di Lombok Timur, telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain, memberlakukan zakat 2,5% khususnya dari penghasilan bulanan PNS,

melarang pesta-pesta peringatan Hari Valentine, mengajak masyarakat merayakan dan memeriahkan tibanya setiap tanggal Satu Muharram.

Pada peringatan Satu Muharram 1435 H tahun ini, Pemkab Lotim lebih fokus pada usaha meningkatkan kepedulian sosial, misalnya dengan memberikan 50.000 paket sembako untuk fakir miskin dengan total nilai Rp 9 miliar, masing-masing berisi 15 kilogram beras dan satu dus Indomie, mengadakan hiburan rakyat bernuansa Islami, pameran, dan bazar Muharram.

Khusus menyongsong bulan

Ramadhan, Bupati Lombok Timur merencanakan menyediakan 50.000 paket sembako untuk fakir miskin.

Ia berharap agar ke depan, cerminan dari Syari’at Islam dalam kebijakan-kebijakan pemerintahan semakin luas dan semakin menyentuh kehidupan nyata masyarakat.

Sangat ironis, bila ada upaya menghalang-halangi atau menolak kebijakan-kebijakan seperti itu, di saat kita semua harus ambil bagian dalam menjaga, memelihara dan menjauhkan hal-hal yang dapat mencemari kesucian AlQur’an. (Zar-Humas)

Tingkatkan Potensi PAD

Distamben Akui Kecolongan DINAS Pertambangan dan Energi Lombok Barat (Lobar) sepertinya tidak mau dinilai “ompong” oleh DPRD Lobar dalam menertibkan tambang galian C ilegal. Buktinya, usaha galian C diduga ilegal milik PT Candra Asri telah ditutup paksa. Namun masih adanya tambang galian C illegal di wilayah Lobar, karena kecolongan. Pasalnya, ketika ditutup di satu tempat, kembali muncul di tempat lain.

Kepada Suara NTB, Jumat (Suara NTB/her) (23/5) Kepala Distamben LoBudi Darmaraya bar, Budi Darmaraya, mengaku, dalam menangani masalah tambang galian C ilegal bukan saja saat ada kejadian, namun timnya intens turun ke lapangan hampir setiap hari. Timnya juga intens melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terkait hasil pengawasan tersebut. “Tapi memang kita kecolongan, karena kalau kita tutup di satu tempat, di tempat lain muncul lagi sehingga luput,” akunya.

Budi menyatakan, timnya sudah turun ke lokasi tambang galian C milik PT Candra Asri di Taman Ayu. Hasilnya tim menemukan kalau perusahaan ini tak memiliki izin galian C dari dinas terkait, sehingga pihaknya memerintahkan timnya menutup lokasi tambang tersebut. Setelah dicek Selasa lalu, perusahaan ini tak lagi melakukan kegiatan.

Selain tambang yang dikelola perusahaan ini, di daerah itu juga ada lagi satu tambang yang ilegal, karena tak mengantongi izin. Pihaknya pun telah menutup aktivitasnya. Perihal galian C ini, warga memang bergantung pada usaha ini, namun ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas ilegal.

“Kami sudah sosialisasi ke desa dan camat, perlu ada kesadaran masyarakat,” tuturnya.

Ia menyebutkan, tahun ini saja pihaknya mengeluarkan 9 izin lokasi tambang galian C. Lokasi tambang ini tersebar di seluruh kecamatan, paling banyak di Lingsar. Tersisa sekitar dua lokasi yang ilegal, yakni di daerah Taman Ayu. Dibanding tahun-tahun sebelumnya tambang ilegal jauh lebih menurun dari 99 titik lokasi, ditekan menjadi 13 titik pada 2012 dan tujuh pada tahun 2013. (her)

Berkurang, Jumlah Dukun Beranak di KLU Tanjung (Suara NTB) Keberadaan dukun beranak sebagai salah satu alternatif persalinan yang biasa dilakukan masyarakat Kabupaten Lombok Utara (KLU) sudah bisa diminimalisir. Selain karena jumlahnya berkurang, intensitas pola persalinan ibu melahirkan ke petugas (bidan) telah mengalami peningkatan.

“Jumlah dukun beranak sudah jauh berkurang, lebih banyak disebabkan karena mereka sudah berumur, dan meninggal dunia,” ungkap Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) KLU, dr.

H. Benny Nugroho S, Jumat (23/5).

Ia mencatat sejumlah dukun yang masih ada, terletak di beberapa desa saja. Misalnya di Samik Bangkol, masih terdapat sekitar 3 sampai 4 orang. Di Bayan, yakni di Dusun Teres Genit dan sekitarnya, masih terdapat sekitar 3 orang.

Lainnya, keberadaan dukun sudah tidak banyak beraktivitas secara mandiri seperti dulu.

Meski melakukan pertolongan dengan cara konvensional, namun dukun-dukun itu sedikit banyak membantu keberadaan bidan desa. Hingga saat ini pun, persalinan lebih banyak tidak ditolong oleh dukun melainkan oleh bidan desa.

“Dukun-dukun itu tetap kita fungsikan, sebagai relasi bagi petugas bidan desa. Untuk persalinan, harus dilakukan oleh petugas,” katanya.

Benny menyatakan, pihaknya akan berupaya lagi untuk memperoleh predikat AKINO atau angka kematian Ibu Nol di KLU. Hal ini telah diraih pada 2012 lalu, tapi terputus karena di 2013 lalu, tercatat ada 1 kematian ibu meninggal, karena persalinan.

Menurut Benny, keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung sampai saat ini sangat membantu pencapaian target yang ditetapkan sejak awal tahun. Pada kasus AKINO 2012 lalu misalnya, angka melahirkan tercatat mencapai 5.120 persalinan dengan seluruhnya terselamatkan. RSUD Tanjung dalam hal ini, bertindak sebagai rujukan terakhir apabila bidan desa dan puskesmas tidak mampu menangani.

Meski demikian kata dia, sebagai RSUD dengan Tipe D, RS jenis ini masih memiliki keterbatasan pelayanan / penanganan kasus penyakit tertentu. Menurutnya, tidak serta merta setiap pasien rujukan dapat terlayani melainkan harus dirujuk ke RSUP NTB, karena berbagai faktor medis dan standar pelayanan yang dibolehkan sesuai tipe RSUD. (ari)

Bupati Lobar Wacanakan Tender Jabatan Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah pejabat eselon II di jajaran Pemkab Lombok Barat (Lobar), khususnya SKPD penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) sepertinya harus siap “tergusur” dari jabatannya. Mereka harus diganti jika tak mampu menaikkan PAD sesuai yang ditarget. Pasalnya, Bupati Lobar akan melelang atau melakukan tender pada jabatan tertentu.

Demikian ditegaskan Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, di Kantor Bupati Lobar, Jumat (23/5). Bupati menjelaskan, wacana ini muncul dari hasil evaluasi terhadap pencapaian PAD tiap tahunnya, karena tidak mencapai target 100 persen. Karena itulah, selain melakukan fit and proper test bupati mewacanakan tender jabatan.

Bagi pejabat yang mampu menaikkan angka PAD,

maka akan diberikan kesempatan menjabat sebagai kepala dinas. Tidak saja di Dinas PPKD, di dinas lain juga akan diberlakukan hal seperti itu. Menurutnya, langkah ini tidak perlu dibesarbesarkan.

Terpisah Asisten III Setda Lobar, HM Taufiq MSc membeberkan, mutasi diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Mutasi kali ini khusus pejabat eselon II,

bukan mutasi eselon III atau promosi jabatan. Alasannya, berlakunya Undang_undang Aparatur Sipil Negara (ASN) banyak pejabat yang masa pensiunnya secara otomatis diperpanjang, sehingga jika dilakukan promosi, banyak pejabat yang non job.

Namun bupati bisa saja memotong masa pensiun pejabat eselon II pada usia 58 tahun dan 59 tahun tidak sampai 60 tahun pejabat

Pupuk Urea Langka di Lotim Selong (Suara NTB) Sejumlah petani tanaman pangan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjerit.

Pasalnya, beberapa pekan terakhir ini pupuk urea mengalami kelangkaan. Stok di sejumlah gudang pengecer mengalami limit padahal masa-masa ini petani tengah butuh pemupukan.

Harpan, salah seorang petani di Desa Suralaga mengaku sudah tiga minggu lamanya pupuk sulit dicari. Besar harapannya, persoalan pupuk ini segera ditangani pemerintah.

Pasalnya, pupuk merupakan kebutuhan mendasar bagi petani untuk tumbuh kembang tanamannya.

Kepala Bidang Perlindungan Tanaman Pertanian pada Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim melalui Kepala Seksinya, Kamal Marsudi, menyebutkan dilihat dari jumlah alokasi yang diberikan ke Lotim tahun 2014 ini masih ada sisa 6.946 ton dari total kuota 17.914 ton.

Catatan Distannak Lotim ini hingga April ini sudah terpakai sebanyak 10.967,75 ton atau 61,22 persen.

Jika dihitung sisa kuota untuk masa tanam tersisa tujuh bulan ke depan, diakui jumlahnya masih sangat terbatas. “Kalau kita hitung satu tahun kita jauh kekurangan,” ucapnya, Jumat (23/5).

Menyikapi persoalan ini, sebulan sebelumnya pihaknya sudah melayangkan surat ke Bupati Lotim yang selanjutnya akan diteruskan ke Gubernur NTB guna meminta tambahan kuota. “Dulu gubernur kan sudah dijanjikan oleh pusat,” tuturnya.

Dari hitungan pihaknya, jauh dari kekurangan, karena pengalaman selama tahun 2013 lalu, Lotim menghabiskan 32 ribu ton. Untuk itu, pihaknya telah mengusulkan kuota sebesar 36 ribu ton lebih. “Sekarang ini kan kita baru dapat separuhnya,” imbuhnya.

Kamal menambahkan, penyebab munculnya kelangkaan pupuk di Lotim karena adanya realokasi tersebut.

Peraturan bupati terlambat

(Suara NTB/rus)

PEMUPUKAN - Salah seorang petani di Lotim sedang melakukan pemupukan terhadap tanaman padinya. keluar, sementara para petani sudah jor-joran membeli dengan menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tahun sebelumnya.

Berdasarkan catatan tahun 2013 sebagai perbandingan, penggunaan pupuk sampai bulan cukup tinggi. Angkanya hingga April 2013 lalu juga tembus 9.276 ton. Tahun 2014 mengalami peningkatan, karena adanya penambahan luas areal tanam dengan lahirnya

sawah baru seluas 1.500 ha.

Pada bagian lain, pihaknya menyarankan petani tidak terlalu banyak dalam pemakaian pupuk urea. Pasalnya, pemakaian pupuk tidak secara berimbang akan menimbulkan banyak hama pada tanaman. Pupuk urea, lanjutnya, hanya mengandung unsur nitrogen (N). Fungsinya pada tanaman hanya merangsang pertumbuhan batang pada tanaman padi. (rus)

tersebut pensiun. “Hal ini bisa saja,” imbuhnya, seraya menambahkan, paling cepat pejabat bisa promosi jabatan bulan Januari 2016 mendatang.

Ia menyatakan, kali ini bupati akan melakukan lelang atau tender jabatan bagi eselon II seperti yang diterapkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Jabatan yang ditender khususnya dinas yang penghasil PAD. Pihaknya yakin, sistem ini dinilai cocok untuk mencari kepala dinas yang memiliki konsep yang kuat dan rasional dalam menghasilkan PAD. Posisi yang dilelang, ujarnya, seperti Dinas Pendapatan, Dinas PU, Di-

nas Kehutanan, Dinas Perizinan, Dinas Tata Kota Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan dan lainnya.

“Dari 19 SKPD kurang dari separuhnya,” sebutnya.

Nantinya tim independen akan dilibatkan melakukan penilaian terhadap kepala SKPD untuk menduduki jabatan tertentu. Mereka akan beradu konsep dan strategi dalam menghasilkan PAD. Terhadap pejabat yang paling rasional dan logis dalam memberikan alasan kemungkinan besar akan ditunjuk sebagai kepala dinas. (her)

Predikat WTP Bukan untuk Dibangga-banggakan Praya (Suara NTB) Keberhasilan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni dari BPK RI tahun ini, menurut anggota Komisi I DPRD Loteng, M. Samsul Qomar, bukanlah untuk dibangga-banggakan. Pasalnya, predikat WTP hanyalah bentuk pengakuan dari pemerintah pusat, jika Pemkab Loteng sudah dianggap cukup mampu mengelola keuangan daerah sesuai aturan yang ada.

Predikat WTP tersebut, ujarnya, sebenarnya ujian sekaligus pemacu semangat bagi Pemkab Loteng untuk bisa terus mengelola keuangan daerah di masa datang.

Menurutnya, walaupun berhasil memperoleh WTP

murni bukan berarti tidak ada persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemkab Loteng.

Justru dengan predikat tersebut, beban tugas dan tanggung jawab Pemkab Loteng kini semakin berat. Selain harus mempertahankan WTP, juga harus menuntaskan persoalan-persoalan lain.

Salah satunya, terkait kualitas pelayanan publik dan pengelolaan aset daerah yang dinilai masih sangat memprihatinkan. Saat ini, kualitas pelayanan publik masih jauh dari yang diharapkan. Begitu pula pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya mampu memberikan manfaat besar bagi daerah. “Boleh kita bangga dengan predikat WTP, tapi kualitas pelayanan juga harus diperbaiki,” ujarnya mengingatkan. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 4

DPRD KSB Terus Pantau Perkembangan Rencana PTNNT Taliwang (Suara NTB) Tak hanya memberikan dukungan kepada para pekerja yang menolak rencana PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) merumahkan karyawannya, DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) berjanji akan terus memantau setiap detik perkembangan dari rencana tersebut sebagai dampak dari pemberlakuan bea keluar ekspor konsentrat yang ditetapkan Andi Laweng

oleh pemerintah pusat.

“Kami sudah melakukan agenda gerakan bersama dengan serikat pekerja dengan mendatangi sejumlah kementerian terkait di pusat. Dan sekarang kita akan terus pantau perkembangannya dari hari ke hari,” cetus Andi Laweng, SH, anggota Komisi III DPRD KSB kepada media ini.

Pemantauan menurutnya sangat perlu dilakukan. Sebab kebijakan yang mengancam ribuan karyawan di PT NNT itu dampaknya tidak hanya dalam konteks ketenagakerjaan semata. Namun lebih dari itu seluruh sendi kehidu-

pan masyarakat KSB akan terpengaruh jika benar-benar pemberlakuan aturan oleh pemerintah pusat terkait bea keluar ekspor tambang tetap dilanjutkan. “Tanpa dipantau kita bisa-bisa kecolongan dan baru sadar ketika dampaknya mulai terlihat di masyarakat,” tandasnya. “Efeknya besar sekali, sosial ekonomi di masyarakat kita pasti akan goyah,” sambungnya.

Dari setiap pantauan tersebut lanjutnya, DPRD KSB secara kelembagaan juga akan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menghindari dampak kebi-

jakan itu. Karenanya tak hanya kini, pasca tanggal 1 Juni mendatang jika pusat tak kunjung merubah kebijakan penerapan bea ekspor itu, DPRD KSB akan kembali ke pusat untuk mencari ruang guna menghentikan kebijakan yang selama ini dijadikan alasan oleh PT NNT untuk merumahkan karyawannya.

“Kita tetap akan berusaha setelah 1 Juni nanti. Karena ini persoalan masyarakat juga yang kena imbasnya,” tukasnya.

Andi Laweng mengatakan, khusus bagi Komisi III polemik pertambangan yang akan berdampak pada para karyawan itu sudah se-

jak awal dijalankan. Sebagai komisi yang salah satunya membidangi persoalan pertambangan, Komisi III terhitung sudah tiga kali melakukan koordinasi ke pusat terkait berbagai hal yang menjadi pemicu terancamnya ribuan karyawan di proyek pertambangan Batu Hijau itu. “Dengan yang kemarin itu, kita (komisi III) sudah empat kali ke kementerian ESDM dan kementerian terkait lainnya,” urainya.

Dari beberapa kali pertemuan di pusat, ia mengungkapkan, sejauh ini pemerintah tetap akan bertahan memberlakukan bea keluar yang diprotes banyak perusahaan

tambang di Indonesia. Dan DPRD KSB sendiri, telah menyampaikan agar sebelum 1 Juni yang menjadi awal rencana PT NNT merumahkan para karyawannya, pemerintah pusat dapat memberikan solusi.

“Yang selalu kami tekankan adalah jangan sampai kebijakan itu karyawan yang dikorbankan. Padahal dari sisi mana pun tidak ada keterkaitan langsung antara kebijakan itu dengan karyawan,” tegas politisi dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) ini. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

Tiga Warga Diamankan

Aksi Pencurian Raskin Digagalkan Kota Bima (Suara NTB)Tiga orang pengantar beras miskin (raskin), masing-masing Mustakim (sopir truk) beserta dua orang buruh, Fendi dan Hendra terpaksa harus berurusan dengan aparat Polsek Rasa NaE Barat. Ketiga orang ini diamankan setelah tepergok diduga melakukan aksi pencurian raskin saat dalam perjalanan menuju lokasi pendistribusian.

Peristiwa tertangkapnya ketiga warga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima ini terjadi saat mereka mengangkut beras ke Desa Tonggo Risa Kecamatan Belo Kabupaten Bima pada Kamis (22/

5) sekitar pukul 10.20 Wita. Perjalanan yang lumayan memakan waktu lama tersebut digunakan untuk mengurangi isi karung dengan alat penusuk. Namun, saat berada di Kelurahan Dara Kecama-

tan Rasa NaE Barat Kota tindakan para pelaku ini akhirnya dipergoki oleh Kabag Administrasi dan Perekonomian Iwan Setiawan. Ketiganya beserta truk berisi 8 ton beras akhirnya diba-

Garuda Segera Mendarat di Sumbawa

Sumbawa Besar (Suara NTB) Tim Survei PT. Garuda Indonesia baru saja melakukan survei 19-23 Mei di Sumbawa, terkait rencana Maskapai Garuda membuka rute penerbangan di Sumbawa. Hasilnya sementara ini, cukup positif, bila melihat kelayakan bandara dan potensi pasar.

Bahkan diperkirakan Tim lain yang lebih tinggi segera turun ke Sumbawa, setelah hasil tim survei melakukan ekspose di pusat.

Sebagaimana disampaikan Staf Ahli Bupati, L. Suharmadji, S.T, yang mendampingi tim survei, Jumat (23/5), tim survei Garuda, terdiri dari dua orang dari pusat, satu orang perwakilan Surabaya dan 1 orang dari Perwakilan Mataram yang tugasnya manajemen bisnis dan analisis network planning Garuda. Data yang diminta sesuai hasil paparan Pemkab, menyangkut kesiapan bandara seperti panjang runway, apron dan lainnya. Kemudian soal kemudahan penumpang baik datang maupun be-

rangkat dan lainnya. “Yang tak kalah penting survei pasar, terdiri dari penumpang, kita berikan data sepenuhnya,” terangnya.

Dari hasil survei selama empat hari di Sumbawa, lanjut mantan Kepala Bappeda Sumbawa ini, kesimpulan sementara, bandara sangat layak untuk tipe ATR 70 sekalipun. Kemudian dari sisi potensi pasar, cukup menjanjikan di Sumbawa. Para pejabat dan pegawai hampir setiap hari melakukan perjalanan dinas. Kemudian masyarakat juga membutuhakn penerbangan terkait berbagai kegiatan investasi. “Kita lihat sekarang, siswa yang luluas SMA, tentu memilih Perguruan Tinggi (PT) di Pulau Jawa, sehingga butuh penerbangan. Kemudian adanya even skala regional maupun nasional yang digelar di Sumbawa, seperti lomba pacuan kuda, festival Moyo, tuan rumah MTQ tingkat provinsi, Tambora Menyapa Dunia. Termasuk nantinya dengan pengembangan SAMATO, pengembangan akses lingkar utara,” jelasnya. (arn)

wa ke Polsek Rasa NaE Barat.

Kabag Administrasi dan Perkonomian Setdakab Bima, Iwan Setiawan mengakui saat itu pihaknya tengah melakukan kegiatan monitoring. Karena memang, peristiwa seperti ini sudah kerap terjadi. Kemarin, katanya, ketiga sopir ini hendak membawa beras ke Desa Tonggo Risa.

“Tapi dalam perjalanan mereka tertangkap tangan tengah mengurangi isi karung,” terangnya.

Menurut Iwan, kasus pencurian raskin ini terpaksa dilanjutkan ke aparat Kepolisian. Sebab sebelumnya, kasus seperti ini sudah tiga kali terjadi. Oleh karenanya, untuk yang ke-empat ini sudah tidak bisa ditolerir. Terlebih masalah raskin menyangkut masyarakat miskin yang sangat membutuhkan beras.

Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H. Nurdin, SH membenarkan adanya pengamanan tiga or-

ang sopir dan truk yang bermuatan raskin. Ketiga sopir tersebut, adalah sopir Mustakim dan dua orang buruh, Fendi dan Hendra yang semuanya merupakan warga Kecamatan Bolo. “Ketiganya tertangkap tangan oleh pejabat Pemkab Bima Kabag Administrasi dan Perekonomian Iwan Setiawan saat menggelapkan dengan mengurangi jumlah beras dalam karung,” tuturya.

Modus operandi yang dilaku-

kan yakni ketika berada di dijalan para pelaku menggaruk beras yang sudah dirobek lebih awal. Kemudian dimasukkan dalam karung berukuran 15 kg.

Akan tetapi saat ditangkap, pelaku baru mendapatkan setengah karung saja. Beras-beras yang sudah dipindahkan tersebut akan dijadikan sebagai barang bukti.

“Saat ini ketigannya tengah dalam proses pemeriksaan petugas,” pungkasnya. (use)

Warga Renda Ngamuk

Kaca Ruangan di RSU Dipecah Dompu (Suara NTB) Puluhan kelompok pemuda Renda Simpasai Dompu yang mengantar mayat Bhr (34) dan dua korban luka akibat perkelahian antarkelompok pemuda Simpasai – Kandai Dua, mengamuk di RSU Dompu. Itu dipicu oleh terlambatnya ambulans yang akan membawa jenazah Bhr ke Renda Bima. Akibat kerusakan, pihak RSU harus menanggung sendiri perbaikannya.

Direktur RSU Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada wartawan, Jumat (23/5) mengaku, aksi perusakan dengan memecahkan beberapa kaca jendela gedung di RSU Dompu dilakukan oleh kelompok warga yang mengantar korban luka dan mayat korban perkelahian antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan Kandai Dua. “Mereka tidak sabar menunggu datangnya mobil ambulans untuk membawa mayat ke (Renda) Bima,” katanya.

H. Faisal mengatakan, pihaknya memiliki empat unit mobil

ambulans. Tapi saat korban lukda dan mayat dibawa ke RSU, ada seorang ibu melahirkan dirujuk ke Bima menggunakan ambulans.

Dua ambulans lainnya digunakan untuk merujuk Rg (24) korban luka yang dimasuki serbuk amunisi pada mata kanannya, dan Shd (30) yang terkena peluru tajam pada dadanya hingga ke punggung belakang. Satu unit ambulans lainnya masih berada di Mataram. “Kita awalnya sempat tanyakan, tapi pihak keluarga masih ingin diskusikan (sebelum diputuskan untuk dibawa ke Bima),” katanya.

Saat diputuskan untuk dibawa ke Renda Bima, mobil ambulans di RSU Dompu semuanya sudah digunakan untuk rujuk pasien. Sehingga diputuskan untuk menggunakan mobil ambulans milik Puskesmas Dompu Kota. Karena berada di bawah daerah konflik, sehingga kesulitan dibawa ke RSU. Ketika berhasil lolos dari daerah konflik, saat mobil sedang isi

BBM, masa yang menunggu mobil ambulans mengamuk dan memecahkan kaca.

Tujuh kaca jendela ruangan eks ICCU dipecahkan, enam kaca

jendela di deretan belakang apotek RSU, dan dua kaca jendela di ruang pembayaran layanan rawat inap juga dipecahkan massa. Namun pihak RSU Dompu

tidak persoalkan akibat perusakan ini untuk menghindari konflik yang lebih besar. “Biar kita perbaiki sendiri saja,” kata H Ahmad Faisal. (ula)

(Suara NTB/ula)

DIPECAHKAN – Seorang petugas sedang membersihkan pecahan kaca jendela akibat amukan warga Renda di RSU Dompu, Jumat (23/5). (Insert) H. Ahmad Faisal.

Sikapi Munculnya Dugaan Kelompok Aliran Menyimpang di Sumbawa

Ulama Desak Perda Miras Direvisi MUNCULNYA dugaan kelompok dua aliran yang dianggap bertentangan dengan nilai Islam secara umum, harus segera disikapi. Agar tidak menimbulkan keresahan sekaligus tetap menjaga kondusivitas daerah. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bersuara sekaligus meminta Pemkab merevisi Perda Miras yang dianggap masih memberikan peluang beredarnya Miras yang kadar alkoholnya di bawah 5 persen.

Ketua MUI Kabupaten Sumbawa, Drs. H. Nadi Husain, Jumat (23/5), mengakui adanya informasi kelompok Rafasas dan kelompok Syiah. Menyusul beredarnya selebaran di masyarakat hingga masuk ke sekolah-sekolah, terkait paham ajaran kelompok Rafasas yang diduga menyimpang. Ada beberapa poin dalam edaran dimaksud yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam secara umum di negara ini. Pertama, edaran tersebut menyatakan, pedoman umat Islam hanya Al-Qur’an saja. “Itu jelas bertentangan dengan syariat yang dilaksanakan oleh umat Islam pada umumnya. Karena minimal itu ada dua yang diakui, Al-Qur’an dan Hadis. Ada juga Ijma’ (Atas kesepakatan para ulama) dan Qias (membanding-bandingkan antara satu kasus dengan kasus lainnya, kemudian ditentukan hukumnya). Itu sebenarnya juga sebenarnya menjadi pedoman umat Islam. Tapi mereka dalam edaran itu dikatakan bahwa hanya Al-Qur’an saja,” terangnya.

Kedua, dalam edaran tersebut juga disebutkan, Firman Allah yang menyangkut dengan shalat dan zakat itu selalu bergandengan. Hingga mereka menarik kesimpulan, kalau shalat setiap hari, maka zakat juga setiap hari. Nilai ini juga bertentangan dengan umat Islam lainnya, karena zakat itu memiliki haul (waktu) dan ada nisab (jumlah). Bahkan ketiga, ada pula dikatakan, Rasul itu bisa dari kalangan kita semuanya. Artinya, Muhammad itu bukanlah Rasul terakhir. Jadi Rasul itu akan bisa

berlanjut sampai kapanpun sampai hari kiamat. “Itu yang sementara bisa kita rekam dari edaran yang disebar dari hasil pantauan MUI, yang dianggap bertentangan dengan syariat yang dianut oleh umat Islam mayoritas,” tuturnya.

Kelompok kedua yang muncul di Sumbawa, lanjut Nadi, terkait aliran Syi’ah yang dianggap berbahaya. Sebab bisa menimbulkan polemik antara penganut Syi’ah dengan penganut mayoritas umat Islam. Apalagi diketahui, Aliran seperti Syi’ah hanya mengakui Khalifah Ali, yang berarti tidak mengakui keberadaan Khalifah-Khalifah yang lain, seperti Abu Bakar, Umar dan Usman. Bahkan dalam salah satu pendapat ulama Syi’ah itu dikatakan Abu Bakar dan Umar pernah menyerobot jabatan Khalifah secara tidak sah. “Yang jelas sudah diidentifikasi ada kelompok itu di Sumbawa. Jangan sampai ini berkembang. Ini juga jangan-jangan mengundang polemik seperti yang terjadi di Sampang, Madura. Sehingga sedini mungkin kita antisipasi. Itu sudah ada laporannya dari masyarakat.

Setelah dipastikan kelompoknya, kita juga akan memanggil,” katanya kepada Suara NTB. Terhadap kemunculan kedua kelompok ini, sudah dilakukan pertemuan yang difasilitasi Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa dengan para tokoh Ormas Islam (NU, NW, Muhammadiyah dan lainnya), tokoh pemuda, Kejaksaan dan Kepolisian.

Diharapkan nantinya akan memanggil pimpinan Rafasas untuk membicarakan persoalan ini.

Sebab menurut pendapat para peserta yang hadir, masalah ini harus segera disikapi, dengan memanggil yang bersangkutan untuk didiskusikan. “Kita masih kaji, aliran apa yang dianut. Kita akan sampaikan ini dengan MUI pusat. Yang jelas itu sudah menyimpang, menurut pantauan kami. Meski belum bisa kita katakan sesat, karena kita akan konsultasukan dulu dengan MUI Pusat,” tandasnya, yang khawat-

ir kalau ajaran ini yang disebarkan, berarti jelas akan membawa dampak negatif bagi umat Islam pada umumnya.

Dalam pertemuan yang sama, tambah Nadi, juga dibahas mengenai keberadaan Kafe Sampar Maras. Rekomendasi MUI, kafe tersebut harus ditutup. Sebab dari hasil pantauan, kafe tersebut bukannya makin redup, malah semakin marak. “Intinya diusulkan untuk ditutup. Rekomendasi MUI itu ditujukan ke Pemkab, Kepolisian dan lainnya yang terkait,” tukas Nadi.

Ada pula pembahasan mengenai Minuman Keras (Miras).

Perda Miras di Sumbawa yang dianggap masih memberi peluang beredarnya barang tersebut. Sebab yang dipahami dalam Perda tersebut, hanya miras yang kadar alkoholnya 5 persen ke atas saja yang dilarang. Yang berarti pula, miras seperti bir, yang kadar alkoholnya di bawah 5 persen bisa bebas beredar. Meski pada kenyataannya, bir dalam tertentu bisa memabukkan. Belum lagi ada tuak, dan lainnya, sebab menurut agama, sedikitpun alkohol itu dilarang.

“Jadi sudah kita sepakati. Kita telaah dulu, rekomendasi atau mengusulkan kepada Pemkab untuk membuat Perda yang nol persen alkohol. Perda yang ada harus direvisi. Tapi kita akan telaah dulu, bagaimana kendalakendala kalau itu ada. Cuma rekomendasi MUI itu meminta kepada pemda untuk melarang penjualan miras yang beralkohol,” pungkasnya.

Terhadap hal ini, Kepala Kesbang Poldagri Sumbawa, Arief M.Si, bersama Sekretaris Hikmawan, S.H, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya menyatakan, pemerintah tetap dalam koridor bagaimana menjaga kondusivitas sesama umat. Tentu dalam persoalan ini, khusus lingkup Islam, ada beberapa sinyalemen munculnya terhadap adanya kegiatankegiatan yang disinyalir bertentangan dengan protap Islam secara keseluruhan. Hasil pertemuan MUI dan Ormas Islam, kel-

(Suara NTB/arn)

H. Nadi Husain

ompok dua aliran dimaksud, Rafasas maupun Syiah akan dipanggil, untuk dimintai klarifikasi atas edaran-edaran yang disampaikan kepada beberapa pihak.

Dalam hal ini, menurut Hikmawan, hanya MUI yang berhak menentukan apakah aliran itu sesat atau tidak. Ketika nanti ada dasar hukum seperti itu, baru pemerintah bisa bergerak. “Selama ini pemerintah belum bisa melakukan sebuah tindakan,

karena pemerintah tidak berhak menilai, aliran ini salah atau tidak,”ujar Hikmawan, yang sebelumnya hadir dalam pertemuan dengan MUI. Agar aliran ini tidak semakin berkembang yang dikhawatirkan munculnya keresahan dalam masyarakat, terutama akibat beredarnya sebaran, MUI perlu melakukan rapat dengan seluruh ormas Islam yang ada di kabupaten dan Pemerintah, dalam rangka mengantisipasi munculnya inkondusivitas daerah akibat dari selebaran-selebaran yang dianggap berbau yang tidak positif dari sisi Islam. Kemudian sebelum melakukan dialog interaktif dengan mreka dalam rangka meminta keterangan yang lebih jelas, MUI dan seluruh tokoh Islam merapatkan barisan dalam rangka memberikan komunikasi efektif melalui dakwah di Mesjid, membuat selebaran kepada pihak-pihak sekolah untuk tidak menyakini apa isi selebaran yang bertentangan dengan ajaran Islam secara keseluruhan.

“Karena itu tindakan MUI sebagai langkah awal mengantisipasi jangan sampai masyarakat terprovokasi atas tindakan yang

tidak didasari atas aturan yang berlaku. Kami dari Pemkab tetap berjalan bersama-sama dengan pihak terkait lainnya. Untuk juga menetralisir situasi seperti ini.

Jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi bias dan besar,” tandas Hikmawan.

Arif menambahkan, terkait dengan Peraturan Bupati Nomor 26 tahun 2014, tentang rincian tugas fungsi dan tata kerja Bakesbangpoldagri, khususnya pasal 14, pihaknya menyelenggarakan fungsi terkait rencana perumusan bahan kebijakan teknis kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen daerah. Intinya, dinamika perkembangan masyarakat saat ini, muncul pemikiran bersama soal kondusivitas dan stabilitas daerah. Itu adalah kata kunci yang tidak boleh dibantah dan diingkari oleh siapapun.

Untuk itu, pihaknya menghimbau kepada siapa saja, aktivitas yang ikut mewarnai dinamika kehidupan masyarakat hendaknya jangan sampai menimbulkan resonansi perpecahan yang mengarah pada terjadinya instabilitas dan inkondusivitas. Mari kita tetap menjaga stabilitas dan kondusivitas, apalagi saat ini kita

akan memasuki bulan Ramadhan dan pelaksanaan Pilpres,” himbaunya.

Sedangkan terkait rekomendasi MUI tentang desakan revisi Perda Miras dan penutupan Kafe, Hikmawan menjelaskan, Perda Miras, Nomor 2 tahun 2006 tentang peredaran, penjualan mimuman beralkohol, jelas mencantumkan kategori dan golongan. Untuk golongan A mulai dari 5 persen ke bawah.

Golongan B 0 sampai 10 persen, golongan C sampai 70 persen. Pada prinispnya, Perda ini seluruhnya melarang, ketika tidak memiliki izin yang jelas.

“Ketika tidak ada izin, maka itu harus diamankan oleh aparat,” terangnya.

Namun, dalam pembahasan bersama MUI beberapa waktu lalu, menginginkan agar sumbawa bebas dari miras. Jadi perlu direvisi Perda 22 tahun 2006 dimaksud. Apalagi menurut MUI dan Ormas Islam, salah satu penyebab kafe itu tidak hilang, itu akibat dari pengaruh minuman beralkohol. “Daya tariknya di situ, orang memberikan dan menyajikan,” demikian Hikmawan. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Kerugian Negara Rp 300 Juta Dari Hal. 1 Modusnya, HM diduga menggunakan nama ajudannya untuk kegiatan pemberangkatan ke sejumlah daerah. Dalam SPPD tercantum oknum berangkat, namun setelah diperiksa di manifest, nama ajudan dimaksud tidak ada, sehingga diduga sebagai perjalanan fiktif. “Kerugian daerah sementara yang sudah ditaksir penyidik mencapai Rp 300 jutaan,” kata juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH kepada Suara NTB Jumat (23/ 5) kemarin.

Itu baru dari satu maskapai penerbangan untuk dua tahun SPPD. Penyidik saat ini, sedang mengusut untuk maskapai yang lain, yakni Garuda Indonesia juga untuk dua tahun yang sama. Bisa jadi kerugian daerah bertambah, namun Sutapa belum bisa menjelaskan karena belum ada informasi dari penyidik. “Tim masih berkoordinasi dengan Garuda Indonesia untuk meminta manifest penumpang atasnama yang bersangkutan,” terang Sutapa. (ars)

Bambang W. Soeharto Janjikan Subri Jabatan Empuk Dari Hal. 1 “Saya memang pernah meminta tolong Pak Subri supaya penetapan Along sebagai tersangka bisa segera dilakukan, termasuk proses penahanan dipercepat, nanti saya bantuin promosi kenaikan jabatan di Kejati Lampung atau Banten,” kata Bambang dalam kesaksiannya.

Selain menemui dan meng-

hubungi Subri, Bambang juga mengakui pernah menemui Kapolres Loteng, AKBP Supriyadi, SIK termasuk Ketua PN Praya, H.Sumedi, SH.MH untuk melobi agar bisa dimenangkan dalam perkara sengketa lahan tersebut.

Namun diakui Bambang, Sumedi menolak keras permintaan itu. Berbeda dengan Subri yang langsung mengiyakan. (ars/met)

Bupati Dompu Minta Hukum Ditegakkan Dari Hal. 1 ‘’Itu yang membuat kita sampai hari ini tidak bisa mendapatkan alasan yang jelas. Sampai hari ini Pemda tidak pernah membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan masyarakat. Kebijakankebijakan yang mengganggu kepentingan orang. Justru kepentingan orang-orang terganggu oleh perilaku anakanak (yang berkelahi) ini,’’ jelas H. Bambang. ‘’Kalau kita mediasi terus, diislahkan, dibuatkan surat pernyataan itu ini, toh hasilnya selalu saja terulang. ‘’ Bahkan ada kesan, pemerintah, polisi, tentara tidak berkutik oleh tindakan mereka dan ini yang disalahartikan oleh mereka (pemuda).

Sementara situasi keamanan di kedua wilayah hingga saat ini masih dapat dikendalikan. Aparat Kepolisian yang di-back up anggota Brimob Dompu, Brimob Bima, Dalmas Polres Bima Kabupat-

en serta anggota Kodim 1614/Dompu masih berjaga-jaga. “Sejauh ini kondisi keamanan sudah terkendali. Kita masih berjaga-jaga agar tidak sampai terjadi aksi saling serang kembali,” kata Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK. Pascaadanya korban jiwa akibat perkelahian antarkelompok pemuda Simpasai – Kandai Dua, Kamis (22/5) sore lalu, suasana di kedua wilayah mencekam. Arus kendaraan yang hendak ke Kota Dompu maupun arah Mataram dialihkan ke jalur lain hingga, Jumat (23/5) pagi. Pada Kamis malam, aparat Kepolisian memaksa warga Simpasai yang berkerumun di luar rumah untuk masuk ke rumahnya masing-masing agar tidak memicu konflik baru. “Kita tidak lakukan sweeping.

Kita fokus pada pengamanan agar tidak kembali terjadi aksi saling serang,” terang Purnama. (ula)

Tiga Rekening Subri Diblokir KPK Dari Hal. 1 “Uang yang ada dalam ke tiga rekening yang diblokir penyidik KPK tersebut, murni uang gaji saya selama tercatat sebagai Kepala Kajari Praya dan sampai sekarang meski sudah berstatus non aktif, masih tetap menerima gaji,” Subri memelas.

Subri juga memohon melalui majelis hakim agar memerintahkan kepada jaksa KPK berkenan membukakan rekening tersebut, sebab semua kebutuhan hidup anak istri bergantung dari uang di tiga rekening tersebut.

“Dengan status saya sekarang yang sudah non aktif sebagai Kajari, keberadaan uang dalam rekening tersebut sangat berarti bagi keluarga saya,” lanjut Subri memohon.

Hanya saja permintaan Subri itu sia sia. Ketua majelis hakim, Dr.Sutarno, SH, MH menegaskan, tak bisa mengabulkan permintaan Subri. Pasalnya harus berkordinasi terlebih dahulu dengan JPU KPK, apakah pembloki-

ran tersebut terkait kebutuhan penyelidikan maupun barang bukti.

“Saya bisa memahami maksud saudara, namun memang permintaan saudara terdakwa untuk sekarang belum bisa dikabulkan, karena masih dibutuhkan JPU KPK,” jelas Sutarno.

JPU KPK Ali Fikri, SH, MH dikonfirmasi usai sidang menegaskan, alasan pemblokiran tiga rekening Subri. Menurut Ali Fikri, pemblokiran dilakukan penyidik KPK terhadap tiga rekening terdakwa hingga kini, karena masih dibutuhkan. “Sebab hasil pemeriksaan tim penyidik KPK, dalam rekening tersebut ditemukan adanya transaksi mencurigakan,” ujar Ali Fikri, sembari menambahkan, rekening itu masih diperlukan untuk penyidikan dan materi persidangan.

Mengenai transaksi mencurigikan dimaksud, tidak bisa diurainya. (ars/met)

Perbaiki Regulasi Minerba Dari Hal. 1 dan agenda ini capres-cawpres yang muncul, kalau tidak direvisi akan timbul masalah,” kata Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas dalam diskusi media bertema “Menyelamatkan Isi Perut Bumi Nusantara” di gedung KPK Jakarta, Jumat (23/5).

Selain itu ada juga dugaan pelanggaran yang dalam bidang minerba dalam proses legislasi. ‘’Kedua, terjadi proses-proses pelanggaran hak ekonomi dan sosial dan pelanggaran Undang-Undang Dasar pasal 33 karena dibeli asing,’’ jelas Busyro.

Karena itu Busyro mengindikasikan bahwa tindakan koruptif di sektor minerba adalah modus “soft corruption” yaitu melakukan korupsi “by design” (disengaja).

KPK dan pemerintah daerah 12 provinsi telah melakukan koordinasi dan supervisi bidang Minerba dengan lima sasaran kegiatan yang diterjemahkan dalam 46 rencana aksi sehingga mencapai beberapa hasil.

Pertama, beberapa kepala daerah telah mencabut IUP (Izin Usaha Pertambangan).

35 IUP dicabut oleh Bupati Morowali dengan target Mei 2014 akan dicabut lagi 50 IUP,

4 IUP dicabut oleh Bupati Lahat, 10 IUP oleh Bupati Malinau, 20 IUP oleh Bupati Kutai Kertanegara, 2 IUP di Hutan Konservasi oleh Bupati Musi Rawas.

“Sejak ada koreksi dari kami, maka bupati membuat surat ke KPK untuk menyanggupi pencabutan 28 izin usaha pertambangan, ada apa sampai dicabut? Ini tentu karena ada persoalan, kami bersinergi dengan Kementerian ESDM yang mengirim dirjen atau irjen dan juga bersinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” tambah Busyro.

KPK juga mencatat sejak Korsup Minerba dilaksanakan Februari 2014, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Minerba telah meningkat dari Rp 5 triliun per Maret 2013 menjadi Rp 11,3 triliun per Maret 2014.

Selanjutnya dilaksanakan sejumlah pengawasan produksi pertambangan, pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.

KPK sendiri mencatat potensi kerugian keuangan negara dari sektor minerba adalah mencapai Rp35,6 triliun 1,79 juta dolar AS. (ant/Bali Post)

Halaman 5

Bantuan Tiga Kelompok Kube Diduga Tak Prosedural Kota Bima (Suara NTB) Bantuan modal Kube FM tahun 2013 untuk tiga kelompok di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota Kota Bima dinilai tak prosedural serta diduga adanya pemotongan. Sedianya, pengurusan dana ini seharusnya melibatkan PSM (Pendamping Sosial Masyarakat), namun justru yang mengurus adalah seorang wanita berinisial Tt yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Bima maupun Kelompok. Itu pun dana bantuan sebesar Rp 60 juta untuk 3 kelompok dimaksud hanya diserahkan masing-masing Rp 2 juta/kelompok.

Adanya dugaan penyimpangan penyaluran serta pemotongan dana Kube ini disampaikan oleh Ikatan Ketua IPSM Kota Bima, Muhidin S.Pdi saat ditemui Jumat (23/5) siang. Dijelaskan Muhidin, tiga kelompok yang diduga penyaluran bantuan tidak profesional bahkan diduga adanya pemotongan ini yakni Kube Serba Ada, Kube Amanah dan Kube Tinggal Nama. Sedianya tiga kelompok ini mendapatkan masing-masing Rp 20 juta. Namun, katanya, yang diterima oleh masing-

masing kelompok sebesar Rp 2 juta. Itu pun diperuntukkan kepada Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok. “Sementara anggota dari masing-masing tiga Kelompok ini tidak mendapatkan,” terangnya.

Namun anehnya, lanjut Muhidin, penyaluran Kelompok Kube ini tidak dilakukan oleh Kelompok Kube melainkan diatur oleh seorang wanita berinisial Tt yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Dinas Sosial Kota Bima, begitu pula di struktur

pendamping atau daftar anggota namannya tidak tertera.

Lebih uniknya lagi, buku rekening tidak dipegang oleh masing-masing kelompok melainkan oleh Tt. Dijelaskan Muhidin, adanya penyimpangan penyaluran serta dugaan pemotongan ini menyusul hasil investigasi yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Dinsosdukcapil) Provinsi NTB. Saat itu, pada 25 Sep-

Polisi Tangkap Kurir Ganja Kota Bima (Suara NTB) Seorang pemuda berinisial MA (27) warga RT 04 RW 2 Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima diciduk aparat buser Sat Narkoba Polres Bima Kota. Pemuda berbadan subur ini diamankan, karena tertangkap tangan membawa satu poket ganja saat sedang berjalan di kompleks pertokoan Kota Bima.

Kasat Narkoba Iptu Suparman DJ yang dikonfirmasi menyebutkan penangkapan tersebut dilakukan anggotanya sekitar pukul 21.00 WITA. Saat itu, tersangka baru saja

membeli ganja tersebut dari seorang pengedar. Dari hasil pengakuan, MA membeli dua poket ganja sementara satu poket lagi sudah dibawa oleh temannya.

Saat berada di kompleks pertokoan, ujarnya, anggotanya kemudian melakukan penangkapan. Dari tangan MA, anggotanya berhasil mengamankan satu poket ganja siap hisap. Saat itu juga, dia digiring ke Sat Narkoba untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan, MA membeli ganja

setelah disuruh oleh seseorang yang baru dikenalnya dua hari lalu melalui handphone. Namun tersangka mengaku, dia tidak mengetahui nama maupun alamat teman misterius dimaksud. “Malam itu tersangka disuruh oleh seseorang untuk membeli narkotika jenis ganja. Awalnya dia beli dua poket. Tetapi satu poket telah dibawa oleh temannya itu,” terang Suparman. Atas tindakannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 111 UndangUndang Narkotika No 35 tahun 2009 dengan ancaman 5 tahun penjara. (use)

Agendakan Periksa Tersangka DUA pekan terakhir, Kejaksaan meningkatkan dua status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. Dalam waktu dekat, untuk melengkapi pemberkasan, dari dua kasus itu akan dilanjutkan dengan pemanggilan tersangka.

Kasus dimaksud, dugaan SPPD fiktif yang sudah menetapkan mantan Wabup Lobar HM sebagai tersangka.

Kasus kedua, dugaan manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, yang sudah menetapkan Kabid Pengairan YA sebagai tersangka.

Sebagaimana penjelasan Kajati NTB Sugeng Pudjianto,

SH, MH sebelumnya, pada saat kasus ini masih penyelidikan, kedua tersangka pernah dimintai keterangan. ‘’Tapi di tingkat penyidikan belum (diperiksa), sehingga kita agendakan untuk pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka,’’ sambung Made Sutapa.

Mengenai jadwal pemeriksaan akan disesuaikan dengan waktu dan kesempatan tim penyidik yang sudah mengusut kasus ini sejak awal. Sehingga sementara ini Sutapa belum bisa menyebut kapan waktu yang tepat menurut penyidik untuk agenda pemeriksaan tersangka. “Nanti kita lihat jadwalnya penyidik seperti apa,” sebutnya.

Seperti diketahui, dalam kasus THL Dinas PU Kota Mataram sudah menetapkan tersangka Kabid Pengairan YA sebagai tersangka.

Modusnya diduga manipulasi absensi untuk pembayaran THL yang mencapai 180 orang lebih. Diduga dengan cara klaim pembayaran THL sesuai kontrak 28 hari, padahal sesuai jam kerja para tenaga harian ini bekerja 20 sampai 25 hari. Modus ini diduga berlangsung sejak 2009 hingga Tahun 2012 lalu.

Kasus ini beberapa hari lalu ditingkatkan ke penyidikan.

Namun berapa kerugian negaranya, masih ditelusuri tim penyidik. (ars)

Warga Sekotong Desak Pemerintah Bangun Pos Bantu Damkar Giri Menang (Suara NTB) – Menyusul kejadian kebakaran di Desa Sekotong Tengah beberapa waktu lalu yang terlambat ditangani tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Lombok Barat (Lobar), mendapat keluhan dari warga setempat. Pasalnya, tidak kali ini saja pihak Damkar terlambat melakukan penanganan, namun kejadian kebakaran sebelumnya juga terjadi.

Rabu malam lalu, satu unit rumah milik Amaq Miani yang berdomisili di Dusun Loang Baloq Desa Sekotong

Tengah mengalami kebakaran. Satu unit kendaraan korban juga ikut dilalap si jago merah. Selain itu, korban mengalami luka bakar disekujur tangan dan kaki karena berusaha menyelamatkan diri dan barang miliknya.

Sekdes Sekotong Tengah, Abdul Hamid berharap agar pos bantu Damkar dibangun di Sekotong supaya jika ada kejadian seperti ini bisa ditangani dengan cepat. Hal ini juga dibenarkan Kapolsek Sekotong, AKP Puad Zaenal. Menurutnya kejadian itu akibat un-

sur kelalaian dari pemilik rumah bukan unsur berkaitan dengan pihak lain. Ia menceritakan kronologinya, saat itu korban membuka bensin dan nyalakan lilin. “Setelah buka bensih, lalu api dililin itu menyambarnya, sehingga terjadi kebakaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Damkar Setiadi menyatakan terkait usulan untuk pembangunan pos bantu Damkar di Sekotong akan diupayakan. “Ini akan menjadi bahan masukan untuk kami,” ujarnya singkat. (her)

Gagal, Tender Bahan Bakar Omprongan Senilai Rp 12 Miliar Dari Hal. 1 Dinas Perkebunan, katanya, hanya menunggu pemenang tender. Jika sudah ada pemenang tender maka selanjutnya pihaknya melakukan tandatangan kontrak dengan rekanan.

Ketika ditanya apakah hal itu akan mempengaruhi pendistribusian yang bisa saja terlambat nantinya, Husnul tetap optimis tidak akan terjadi keterlambatan. Untuk itu, ia berharap pada tender kedua ini sudah ada pemenangnya sehingga paling lambat akhir Mei ini sudah ada tandatangan kontrak. Jika akhir Mei sudah tandatangan kontrak maka dalam waktu dua bulan yakni Juni-Juli bisa langsung diadakan pengadaan barang. “Akhir Agustus atau awal September baru digunakan bahan bakar omprongan itu,”tandasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Biro Administrasi Pemban-

gunan dan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Setda NTB, Ir. Muhammad Rum, MT menjelaskan pengadaan bahan bakar alternatif omprongan tembakau itu dilakukan tender ulang karena tak ada yang memenuhi syarat. ‘’Tidak ada yang memenuhi syarat karena semua penawaran yang masuk , khususnya untuk cangkang kemiri itu tidak sesuai dengan spek yang diizinkan, jadi di luar spek,’’ jelasnya.

Khusus untuk pengadaan cangkang kemiri, katanya yang diminta sesuai dengan spesifikasi ukurannya minimal 2 Cm, tetapi yang yang tersedia lebih dari itu. Untuk itu, pihaknya mengkonsultasikan hal tersebut ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk merevisi spesifikasi. “Agar tidak gagal, kami bergerak ke BPK untuk merevisi spesifikasi,”imbuhnya.

Ketika ditanya apakah dengan ditender ulang terse-

but akan berpengaruh terhadap waktu distribusi yang bisa molor dari jadwal, Rum mengatakan masih ada waktu. Dikatakan, bahan bakar alternatif tersebut nantinya akan disalurkan kepada petani sekitar bulan Agustus. Ia memprediksi lelang ulang tersebut akan bisa tuntas dalam jangka waktu dua minggu.

Pemprov melalui Dinas Perkebunan NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk pengadaan bahan bakar omprongan tembakau Virginia Lombok musim tanam tahun 2014 ini.

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-GHT) tersebut akan dipergunakan untuk membeli bahan bakar alternatif (BBA) untuk omprongan tembakau seperti cangkang sawit, cangkang kemiri dan kayu turi yang diperuntukkan bagi 8.775 orang petani. (nas)

tember 2013 Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan penanggulangan kemiskinan perkotaan.

Tiga kelompok tersebut menjasi salah satu dari sekian kelompok yang dituju.

Menurut Muhidin, temuan ini sebenarnya sudah dikonfirmasi terhadap Tt. Konfirmasi di ruang Kepala Dinsosnakertrans Kota Bima yang juga dihadiri Kepala Disnsosnakertrans, Tt mengakui hal itu. Menyusul adanya temuan ini pun, Kapala Dinsosnakertrans diminta untuk menyelesaikan persoalan dimaksud. Termasuk seluruh dana harus disalurkan kepada seluruh anggota bukan kepada Ketua Kelompok dan Bendahara Kelompok saja.

Jika tidak diselesaikan, tentunya akan menjadi catatan tersendiri dari Dinsosdukcapil Provinsi NTB yang

mengancam tidak akan menyalurkan bantuan untuk kelompok-kelompok kube di Kota Bima pada tahun-tahun mendatang.

Jika tidak diselesaikan, tambahnya, pihaknya juga akan menempuh jalur hukum dengan melapor ke aparat Kepolisian pihak-pihak yang diduga terlibat termasuk Tt. “Kami berencana akan menyelesaikan permamsalahan ini melalui proses hukum,” tutur Muhidin yang juga didampingi PSM Kelurahan Kolo Julkifli SH. Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Bima, Drs H Muhidin yang dikonfirmasi, Jumat siang, enggan memberikan komentar mengenai masalah dimaksud. Dia menyarankan awak media untuk bertemu dengan Kabid UKS Drs. Syafrudin. “Coba langsung konfirmasi ke Pak Syafrudin,” tandasnya seraya mengaku tengah berada di luar daerah. (use)

Kekurangan Personel, Satpol PP Dijatah dari CPNS K2 Tanjung (Suara NTB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) sampai saat ini masih terkendala pada jumlah personel. Namun, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, memperkenankan kepada Kepala Satpol PP untuk memilih beberapa di antara CPNS Katagori 2 (K2) yang lulus untuk ditarik ke Satpol PP. Kasatpol PP KLU, Anding Dwi Cahyadi, Jumat (23/5), mengungkapkan jumlah personel yang ada sampai saat ini sebanyak 90 orang. Dari angka minimal 150 orang yang dibutuhkan, Satpol PP masih memerlukan tambahan 60 orang. Hanya saja, tentu tidak serta merta defisit personel tersebut dapat dicukupi, karena kuota CPNS Pemda KLU terbatas setiap tahunnya.

“Personel Satpol PP yang diperlukan untuk KLU minimal 150 orang. Angka ini pun kalau dibandingkan dengan kabupaten lain, belum seberapa. Bima misalnya, mereka sudah punya personel sampai 600 orang,” ungkap Anding.

Kekurangan personel itu rupanya tidak dibiarkan begitu saja oleh Bupati KLU. Untuk menambah jumlah anggota Pol PP secara bertahap, dirinya mendapat mandat dari bupati untuk memilah dan memilih sejumlah orang yang dibutuhkan dari CPNS K2 untuk difungsikan di Satpol PP KLU. Mengenai kemungkinan itu, Anding menyatakan telah mengkaji sejumlah nama untuk ditarik ke Satpol PP. Dari 383 orang CPNS K2 yang lulus, Pol PP hanya akan mengambil sekitar 20 orang. Mengingat di antara CPNS tersebut, lebih banyak berprofesi sebagai guru.

Anding menjelaskan, upaya peningkatan kapasitas personil di Satpol PP KLU terus diasah. Salah satunya, ia mengirimkan personelnya ke Kota Surabaya untuk studi banding selama sepekan. Anggotanya bahkan harus menempuh jalur laut dengan bus rombongan ke Surabaya dikarenakan untuk mengefisiensi anggaran yang memang terbatas. (ari)

KSB Minta Tambahan Daya Listrik Taliwang (Suara NTB ) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM mengakui saat ini sejumlah perusahaan yang berinvestasi di daerah mulai tumbuh dan berkembang pesat. Namun kekhawatirannya timbul, mengingat keinginan para investor tersebut sejauh ini tidak berjalan mulus karena minimnya ketersediaan energi listrik untuk menopangnya.

Dari kekhawatiran itulah bupati menyatakan, pihaknya akan berusaha mencari solusi untuk mengatasi kendala tersebut. Dan salah satu upaya yang akan dilaksanakannya yakni dengan meminta tambahan suplai listrik ke pemerintah pusat dalam waktu dekat. “Kita harus bergerak cepat karena selain perusahaan yang sudah ada ingin mengembangkan usahanya, banyak juga investor yang akan memulai investasinya di sini,” kata bupati, Jumat (23/5).

Ia berjanji dalam waktu dekat, dirinya akan berangkat ke Jakarta untuk tujuan tersebut. Bersama BKPMPT NTB bupati akan mendatangi menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) guna menyampaikan permohonan penambahan pasokan listrik tersebut. “PLN kan di bawah Kementerian BUMN. Jadi lewat situlah kita mintanya dan mudahmudahan permintaan itu dapat segera ditindaklanjuti,” harapnya.

Berdasarkan data Pemda KSB, sejumlah perusahaan yang telah bersiap

mengembangkan usahanya namun terkendala listrik setidaknya ada dua perusahaan. Masing-masing PT Bumi Harapan Jaya (BHJ) dan PT Bumi Pasir Mandiri (BPM). PT BHJ yang berhasil mengoperasikan kembali tambak udang Poto Tano sudah merencanakan menambah jumlah petak tambak yang akan operasikannya. Namun rencana tersebut sejauh ini belum juga dapat terealisasi disebabkan listrik yang menjadi energi utama penggerak komponen produksinya belum mampu dipenuhi oleh pihak PLN setempat.

Demikian pula dengan PT BPM. Perusahaan batu kapur di kecamatan Taliwang ini sebelumnya telah menyampaikan keinginannya untuk mengaktifkan operasinya segera. Tetapi minimnya suplay listrik membuat rencana operasi itu hingga kini belum dapat dieksekusi.

Selain kedua perusahaan tersebut, bupati menyatakan sejumlah perusahaan di sektor pariwisata pun membutuhkan pasokan listrik. Ia mencontohkan, terdapat dua perusahaan pariwisata yang sekarang ini mulai merintis usahanya dan dipastikan akan segera membutuhkan suplay listrik yang memadai, yakni PT Nusantara Oriental Permai (NOP) dan PT Eco Solution Lombok (ESL). Kedua perusahaan yang saat ini mengelola gugusan kepulauan Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano.

“Cepat atau lambat mereka itu juga butuh listrik. Dan belum lagi beberapa investasi di bidang pertanian pasti butuh listrik juga,” imbuhnya. (bug)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 6

Pemilu (Bukan) Pasar Bebas Tindak Pelanggar Tata Ruang PERTUMBUHAN ekonomi di Kota Mataram memang luar biasa. Indikasinya, salah satunya tampak dari tumbuh dan berkembangnya tempat-tempat usaha. Mulai dari usaha yang bergerak di bidang jasa serta berbagai jenis investasi lainnya.

Tumbuh dan berkembangnya berbagai jenis usaha di Kota Mataram, otomatis membutuhkan ruang (tempat). Bisa kita lihat, di wilayah Kota Mataram, daerah-daerah yang awalnya merupakan kompleks pemukiman kini telah berubah wajah menjadi rumah toko (ruko) dan juga bangunan hotel. Bersamaan dengan berubahnya kompleks pemukiman menjadi ruko dan hotel serta berbagai tempat usaha lainnya, otomatis harga tanah pun melambung.

Akibat melambung dan semakin terbatasnya areal yang tersisa, tak jarang kemudian lahan-lahan atau areal yang sebenarnya dilarang untuk mendirikan bangunan dilanggar. Seperti disampaikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTB, Hanan Istiqlal, beberapa bangunan dibangun di atas areal terlarang sehingga melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RTRW yang dilanggar diantaranya, ada yang membangun tempat usaha di sempadan sungai sehingga menutupi sempadan sungai serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Di Kota Mataram saja sudah ditemukan enam kasus dugaan pelanggaran tata ruang yang telah diinventarisir oleh PPNS Provinsi NTB. Pelanggaran RTRW lain yang ditemukan, bangunan yang terindikasi melakukan pelanggaran tata ruang adalah peralihan fungsi ruko menjadi budidaya sarang burung walet di Ampenan dan Cakranegara. Kedua, perubahan izin bangunan ruko menjadi hotel di Jalan Langko. Ada yang membangun di atas saluran air seperti sebelah barat Mataram Mall di Jalan Pejanggik Kelurahan Cilinaya. Kemudian bangunan yang melanggar di sempadan sungai di jalan Bung Karno dan beberapa kasus lainnya.

Dikatakan bangunan-bangunan ini melanggar karena sesuai Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2011 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Mataram, telah mengatur lokasi yang memang diperuntukan untuk pembangunan. Namun faktanya , sekarang sudah ditemukan bangunan-bangunan permanen. Yang menjadi pertanyaan, kenapa bangunan itu bisa berdiri di atas areal yang berdasarkan RTRW melanggar peruntukkannya?

Mengapa bisa terjadi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang di atas bangunan yang dibangun melanggar Perda tata ruang tersebut?

Semestinya sebelum IMB diterbitkan, harus dilakukan analisis dan pengkajian yang detail terlebih dahulu izin yang diajukan oleh pemohon.

Jika dari hasil analisis ternyata bangunan itu melanggar RTRW, penentu kebijakan harus menolaknya. Sehingga, tidak terjadi pelanggaran yang akhirnya membebani masyarakat.

Karena itu, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemkot Mataram harus tegas menegakkan Perda. Karena pembiaran terhadap pemanfaatan lahan menjadi bangunan dan sejenisnya yang melanggar tata ruang, bisa menjadi preseden buruk ke depan. Kenapa? Karena akan berpeluang lahir pelanggar-pelanggar serupa. Masyarakat akan berkesimpulan, toh, pelanggar tata ruang tidak dijatuhi sanksi. Padahal sesuai ketentuan bahwa pemohon maupun pemberi izin membangun di wilayah yang tata ruangnya dilanggar bisa dikenai sanksi. Sanksinya ada sanksi pidana dan denda.

Oleh karena itu penegakan hukum bagi pelanggaran peruntukan ruang yang bisa mengakibatkan munculnya berbagai persoalan di kemudian hari harus ditindak tegas. Sehingga adanya kesan publik dimana peraturan hanya sebatas kebijakan yang dalam aplikasinya sering tidak sesuai, dapat diminimalisir (*)

Oleh : ENJELANG pemilu presiden (Pilpres) 9 Juli mendatang, tidak ada hal yang lebih riuh di jagad Nusantara ini selain berita rivalitas Jokowi-Jusuf Kalla versus Prabowo-Hatta. Beberapa berita sebelumnya, seperti carut-marut pelaksanaan pemilu legislatif (pileg), pendidikan predator seksual diberbagai sekolah, dan kasus-kasus korupai nyaris tenggelam kabarnya. Semua pikiran, perasaan, dan diskursus ruang publik politik tertuju pada mereka.

Panggung politik dalam beberapa bulan ini menampilkan akrobat politik yang menguras energi, dan “mengaduk-aduk” emosi publik. Panasnya kontestasi partai politik menjelang pemilu dimulai ketika Abu Rizal Bakrie (ARB), meminjam istilah Amien Rais, mengorbankan dirinya untuk berkoalisi dengan Gerindra, PAN, PKS, PPP, untuk mengusung Prabowo-Hatta. Keputusan ARB ini oleh pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris disebut dengan “Koalisi di Tikungan Terakhir” (Kompas, 20/5/14). Bahkan, beberapa pengamat menyebutkan, koalisi Golkar menjadi faktor penentu dalam rivalitas kedua pasangan, meskipun Golkar mengalami konflik internal terutama di tingkat daerah.

Sebagian kader Golkar justru membelot mendukung JokowiJusuf Kalla.

Disaat hiruk pikuk kompetisi partai politik mengusung jagoannya, Partai Demokrat justru mengalami simalakama politik. Perolehan suaranya yang terjun bebas pada pileg lalu membuat Demokrat tidak dapat meloloskan capres hasil konvensinya.

Membuat poros koalisi ketiga adalah mustahil bagi partai pemenang 2009 ini. Komunikasi politik Demokrat dengan PDIP juga tidak berbuah manis. Ini dapat dipahami dari hubungan SBYMega yang tidak akur selama 10 tahun terakhir. Sementara itu, berkoalisi dengan Gerindra juga tidak dapat menaikkan posisi tawar (bargaining) politik Demokrat, karena koalisi Gerindra dikunci oleh Golkar. Maka, pilihan paling rasional bagi Demokrat adalah menempatkan diri di centra-koalisi—tanpa mendukung salah satu pasangan. Namun, Demokrat tetap mempertimbangkan pososisinya di pemerintahan nanti.

Sebab, Demokrat tidak mau kehilangan posisinya dipemerintahan setelah 10 tahun memimpin pemerintahan. Posisi netral Demokrat sebe-

Anhar Putra Iswanto

(Mahasiswa Pascasarjana Univeritas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Tanjung, KLU) narnya adalah politik dua kaki untuk mengamankan posisinya dalam pemerintahan nanti.

Di atas kertas, koalisi Prabowo-Hatta unggul suara di parlemen dengan enam partai pendukung. Gerindra 73 kursi, PPP 39 kursi, PKS 40 kursi, dan PAN, 49, Golkar 91 kursi. Sedangkan PBB merupakan partai non parlemen. Dengan demikian, koalisi ini didukung oleh 292 kursi parlemen atau sekitar 52 persen perolehan kursi partai. Sementara kubu Jokowi-Jusuf Kalla didukung oleh empat partai pengusung.

PDIP 109 kursi, Nasdem 35 kursi, PKB 47 kursi, dan Hanura 16 kursi. Maka koalisi ini didukung oleh 207 kursi parlemen atau 37 persen perolehan kursi partai.

Namun demikian, psikologi politik saat pilpres tidak berjalan linear dengan hasil pemilu legislatif. Pada pileg, pemilih sangat ditentukan afiliasi dengan partai politik tertentu, mapun dengan tokoh-tokoh dalam partai politik tersebut. Sementara pilpres sangat ditentukan oleh fugur kandidat dan sangat personal. Perolehan suara besar partai politik tidak dapat menjanjikan kemenangan dalam pilpres.

Meskipun demikian, kemenangan juga ditentukan oleh kerja partai politik dan strategi yang masif dalam mengusung kandidat dan membingkai isu dalam kampanye.

Atas Nama Rakyat Dalam rangka setting kampanye pemilu, “rakyat” adalah kata yang paling sering dinarasikan, diwacanakan, dan disebut dalam berbagai ruang publik.

Masing-masing kandidat akan mempromosikan dirinya sebagai pasangan yang paling mampu mengatasi segala persolan rakyat.

“Demi rakyat”, “untuk rakyat”, “atas nama rakyat”, akan menjadi idiom politik yang muncul setiap hari. Maka tidak berlebihan untuk menyebut pemilu sebagai arena partarungan memperebutkan rakyat, atau dalam istilah KH. Hazyim Muzadi, pemilu disebut sebagai “pembelian umum”, bukan pemilihan umum.

Sering kita mendengar “demi kepentingan rakyat”, dan kata lain yang diasosiasikan lansung kepada rakyat. Rakyat digunakan sebagai narasi politik yang terus menerus diwacanakan dalam momentum pemilu. Bahkan Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo menggunakan kata “koalisi rakyat” dalam mendulang

dukungan partai lain.

Rakyat adalah ruang kosong dan ganjil yang tidak memiliki representasi atas dirinya sendiri. Dalam rezim politik yang kapitalistik, sedari awal rakyat telah menyadari bahwa kekuasaannya sebagai demos telah dilucuti oleh kekuatan opini politik yang dibentuk oleh kekuatan ekonomi—politik—media. “Demi kepentingan rakyat” sejatinya hanyalah hegemoni opini yang bangun oleh kelompok kepentingan tertentu untuk memenangkan gagasannya (Donny Gahral Adian, Kompas, 4/12/12).

Dalam politik yang kapitalistik dimana uang, materi, dan ketenaran menjadi kekuatan utama, “rakyat” tidak lain adalah komoditi politik yang dipasarkan oleh kelompok pemodal. Rakyat tidak lagi menjadi subyek politik yang utuh, yang dalam pemaknaannya sebagi demos dan kratos—the rule by the people, melainkan kekuasaan yang dikuasai oleh segelintir orang (the rule by anyone).

“Rakyat” yang selalu dikampanyekan dalam pemilu hanya kosakata politik yang tercerabut dari eksistensi substansialnya.

Rakyat berubah menjadi obyek yang kerdil, miskin, dan harus dikasihani melalui berbagai bantuan dan subsisdi pemerintah.

“Rakyat” secara terus menerus dinarasikan, diwacanakan, dan dilipat dalam wacana dan opini media sebagai obyek yang kerdil, miskin, dan tertinggal yang harus mendapatkan bantuan dan rasa belaskasih.

Dalam era kapitalisasi politik sekarang ini (terutama menjelang pemilu), rakyat adalah ruang kosong yang tidak memiliki representasi atas dirinya sendiri.

“Atas nama rakyat”, “demi kepentingan rakyat” adalah hegemoni opini yang diciptakan kelompok terdidik untuk mencapai kekuasaan. Maka sebenarnya, narasi dan wanacana “demi rakyat” dalam kampanye politik sekedar opini yang dikemas rapi oleh kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan ekonomi-politik. Politik menurut Hans J. Morgenthau (1990) adalah upaya untuk mewujudkan kepentingan–kepentingan semata.

Dalam ruang politik yang dikendalikan kuasa kapitalisme (uang dan pencitraan), rakyat tidak lagi menjadi subyek politik.

Melainkan rakyat adalah obyek politik yang dikendalikan kekuatan uang dan pasar. Maka

“rakyat” tidak lebih dari barang jualan dengan berbagai bentuk kemasaannya. Siapa yang memenangkan pertarungan adalah yang memiliki marketing paling menarik dalam memodifikasi rakyat sebagai produk politik.

Karena itu, demokrasi tidak akan pernah menemukan pembenarannya sebagai demos dan kratos dalam arti yang sesungguhnya.

Demokrasi tereduksi menjadi tubuh yang dibingkai dalam artifisial politik. Rakyat sebagai kedaulatan demokrasi dibungkus ke dalam bahasa yang disimbolkan dengan berbagai tanda. Pada saat bersamaan, rakyat kehilangan transendentalitas sebagai subyek politik.

Menyambut Pilpres 2014, sudah seharusnya kita disadarkan oleh berbagai bentuk simbolsimbol politik yang membosankan. Dari layar kaca kita melihat bagimana pesan yang ditampilkan para capres-cawapres tampak menggoda. Gaya berbicara yang terukur, sistematis, pakaian yang tersimbol melalui warna yang dimaknai bersih, atau suci.

Ini hanyalah klise untuk menutupi yang ‘’sebenarnya’’. Yang kita tuggu adalah presiden yang berani memikul semua persoalan rakyat dan dapat menyelesaikannya dengan baik.

Aparat keamanan tak berkutik, Bupati Dompu minta hukum ditegakkan Pelaku kriminal harus ditindak tegas

***

Tingkatkan potensi PAD, Bupati Lobar wacanakan tender jabatan Menarik dicoba untuk mencari pejabat berkompeten

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Akan Disurvei Tingkat Kebahagiaan Masyarakat NTB (Suara NTB/zul)

KAFE BARU – Pembangunan kafe baru di Gili Trawangan, salah satu dari kawasan tiga gili di Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menggeliat, seperti yang sedang dikerjakan oleh beberapa pekerja ini. KLU memperoleh lebih dari Rp 43 miliar pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata, 70 persen di antaranya bersumber dari denyut kehidupan wisata di kawasan tiga gili itu.

Insentif WTP untuk NTB Berpotensi Dapat Rp 130 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah berhasil mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) selama tiga kali berturut-turut sejak 2011 sampai 2013. Terkait dengan hal tersebut, NTB berpotensi mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sekitar Rp 130 miliar.

“Terkait dengan insentif berupa dana dari pusat, kita akan komunikasikan dengan Menteri Keuangan. Saya tidak berobsesi berapa besarannya, mudahmudahan kita mendapatkan yang terbaik karena kita sudah

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4491CB NOKA/NOSIN:MH1JF8112CK613524/JF81E-1610771 AN.SRIONO HILANG DISKTR JL.KEKALIK MENUJU JL.PEJANGGIK CAKRANEGARA

PENDIDIKAN KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1, S2, S3 TERAKREDITASI BAN-PT HUB.EDI 085219091852

menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH ketika ditanya terkait insentif WTP yang akan diperoleh pemerintah daerah karena telah berhasil mempertahankannya selama tiga tahun berturut-turut, di kantor Gubernur, Jumat (23/5).

Tahun lalu, Pemprov NTB mendapatkan insentif sebesar Rp 3 miliar karena mampu mempertahankan predikat WTP dari BPK RI atas LKPD 2011 dan 2012. Ia mengharapkan, bila perlu besaran DID yang diterima pemprov meningkat signifikan dari tahun sebelumnya.

Pasalnya, NTB sangat membutuhkan dana untuk pembangunan di daerah terutama untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih dan listrik. Jika infrastruktur baik, katanya, maka akan mampu mendorong mneingkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah.

Terpisah, Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mengatakan untuk pemberian DID dari pusat, banyak kriteria yang

harus dipenuhi selain mendapatkan opini WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah. Ia menyebutkan, selain mendapat opini WTP, pemerintah daerah juga harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara signifikan.

“Untuk pemberian insentif WTP itu ada banyak kriterianya. Bukan dari opini saja tetapi juga dilihat dari sisi peningkatan IPM yang meliputi pertumbuhan ekonomi, kesehatan, pendidikan. Kalau semuanya itu meningkat maka kita bisa dapat Rp 130 miliar,” terangnya.

Selly menyebutkan terdapat tiga kriteria atau parameter yang menjadi penilaian, yakni pertama, pemerintah daerah harus memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kedua, pemerintah daerah harus menetapkan peraturan daerah mengenai APBD tepat waktu atau sebelum tahun anggaran berjalan. Ketiga, menyampaikan LKPD kepada BPK tepat waktu. (nas)

SHOWROOM

Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin di ruang kerjanya, Jumat (23/5) menyebut sedang melakukan pelatihan kepada tim yang akan diturunkan melakukan survey. Bulan Juni-Juli mendatang, program ini sudah dilaksanakan dan dapat diketahui hasilnya pada akhir tahun.

“Akan terlihat berapa tingkat kebahagiaan masyarakat di NTB,” katanya pada media ini.

Beberapa indikator yang menjadi acuan BPS, di antaranya seberapa besar tingkat kebahagiaannya dengan pendapatan yang dimiliki, demikian juga dari sisi pendidikannya, statusnya menyangkut tingkat kebahagiaan hidup bersama pasangan. Atau tingkat kebahagiaannya bila hidup sendiri, semuanya menurut Wahyudin akan diukur.

“Kita menanyakan kepada rumah tangga misalnya hidup yang bahagia itu yang bagaimana, berdasarkan indikator yang kita gunakan,” tambah Wahyudin.

Dengan demikian, pemerintah dapat menyiapkan program yang tepat sasaran, apa yang dapat dilakukan terhadap suatu daerah jika mengacu pada indikator-indikator pengukuran yang dia sebutkan itu. NTB dibilang sejahtera, akan jelas dari sisi mana sejahtera itu dilihat.

Selain itu, BPS akan melakukan pendataan ter-

ADVERTISING

BAKERY

DIJUAL

KECANTIKAN Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

Mataram (Suara NTB) Badan Pusat Statistik (BPS) mendapat mandat dari Bappenas untuk melakukan Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK) terhadap masyarakat di NTB. Ini menjadi program nasional yang dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota secara serempak.

DEALER

JUAL MOTOR SULAM BIBIR

PENGANGGURAN masih menjadi permasalahan yang belum mendapatkan solusi tepat, disebabkan karena jumlah angkatan kerja yang semakin meningkat, tetapi tidak disertai dengan peningkatan ketersediaan lapangan kerja.

Solusi yang paling tepat adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) harus naik kelas.

Pemerhati ekonomi dari Fakultas Ekonomi Unram, Nur Aida Arifah Tara, SE, M. Si di Mataram, Jumat (23/5) mengatakan, masalah pengangguran akan semakin besar pada 2017-2019 mendatang, berdasarkan asumsi bahwa (Suara NTB/bul) tingkat jumlah penduduk akan Nur Aida Arifah Tara semakin besar populasinya.

Jumlah yang cukup besar tidak akan menjadi keunggulan jika penduduk usia produktifnya tidak berkualitas. Bahkan akan menjadi bencana ketika penduduk usia produktif dalam kondisi pendidikan rendah, keahlian rendah, sehingga tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja asing, seiring berlakunya sistem perdagangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tahun 2015 di mana akan terjadi arus tenaga kerja asing bebas antarnegara.

Saat ini pemerintah berusaha meningkatkan jumlah investasi yang akan masuk di Indonesia, terutama jenis investasi yang mampu menyerap tenaga kerja lebih besar atau padat karya.

Tetapi usaha itu belum menunjukkan hasil yang optimal, karena para investor mempunyai tiga halangan utama untuk melakukan bisnis, di antaranya birokrasi pemerintahan yang tidak efisien, korupsi dan penyediaan infrastruktur yang belum memadai.

“Halangan ini membuat biaya untuk melakukan investasi di Indonesia lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tujuan investasi lainnya,” katanya.

Maka pemerintah menurutnya sebaiknya fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai solusi pengangguran.

Jika dilihat besarnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh UMKM, maka terlihat bahwa usaha mikro mendominasi sebesar 99 persen atau 54 juta unit usaha dengan tingkat penyerapan tenaga kerja mencapai 91 persen atau 95 juta tenaga kerja dari total 104,6 juta tenaga kerja. Ini berarti setiap satu usaha mikro mampu menyerap rata-rata 2-3 orang tenaga kerja. Jika kita berhitung dengan menggunakan rumus sederhana matematika, dengan mengambil contoh usaha mikro, maka jika diasumsikan bahwa setiap kenaikan satu unit usaha menjadi usaha menengah akan menyerap tiga tenaga kerja baru, maka jika ada 2,5 juta usaha mikro (5 persen) yang mampu naik menjadi usaha menengah maka akan menyerap 7,5 juta tenaga kerja. Ini berarti angka mengangguran di Indonesia dapat teratasi.

Dalam pengembangannya, UMKM mengalami banyak permasalahan. Sehingga belum mampu naik kelas untuk masuk ke dalam kelompok usaha yang lebih tinggi. Usaha mikro belum mampu meningkat menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah dan seterusnya.

Permasalahan mendasar adalah organisasi manajemen, kurangnya pengetahuan teknologi, keuangan, akuntansi, pemasaran sampai dengan keterbatasan SDM. Termasuk beberapa permasalahan finansial, di antaranya dana yang tersedia yang dapat diakses oleh UKM, tidak adanya pendekatan yang sistematis dalam pendanaan UKM, sampai dengan biaya transaksi yang tinggi, kurangnya akses ke sumber dana yang formal, bunga kredit untuk investasi maupun modal kerja yang cukup tinggi, dan banyak UKM yang belum bankable. (bul)

SERVIS MOTOR

RUPA - RUPA

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts

Rp. 1 Jt

Service Mobil & Sepeda Motor

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

UMKM Harus Naik Kelas

RUPA - RUPA

SALON

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

hadap tingkat keamanan di masyarakat. Keamanan ini mencakup lingkungan tempat tinggal. Sehingga dapat dipetakan daerah-daerah mana saja yang tergolong keamanannya masih rawan.

Keamanan menurutnya menjadi salah satu faktor yang sangat menunjang kondusivitas di daerah, baik kondusif dari sisi domisili maupun investasi. Dengan akan diketahuinya tingkat keamanan masing-masing wilayah, maka akan teridentifikasi titik yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak.

“Survey tingkat kemananan ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun lalu, tetapi hasilnya belum dipastikan,” terang Wahyudin.

Survey lain yang akan dilaksanakan adalah mendata sejauh mana tingkat korupsi yang terjadi di sebuah daerah. BPS akan mengumpulkan data, sejauh mana korupsi itu berkembang di masyakat. Indikatornya apakah pemberian yang diterima masyarakat dari orang-orang tertentu dapat dikatakan korupsi berdasarkan pemahaman masyarakat.

Muara dari seluruh survey yang akan dilaksanakan BPS ini katanya akan menentukan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam melaksanakan programprogram pembangunan. (bul)

Halaman 7

SULAM ALIS

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

FURNITURE

KLINIK ALTERNATIF 23

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

RUPA-RUPA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL

23

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 8 (ant/Bali Post)

Bentrok Antarpemuda di Dompu karena Persoalan Sepele Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Ir. H. Abdul Hakim, MM mnegungkapkan bentrokan antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan kelompok pemuda Kandai Dua, Kabupaten Dompu yang memakan korban jiwa disebabkan oleh persoalan sepele. Supaya tidak meluas, jajaran aparat keamanan baik TNI/Polri sudah diterjunkan ke lokasi.

“Para orang tua sudah sepakat bahwa itu adalah kenakalan anak-anak muda. Sudah dilokalisir bahwa itu adalah perkelahian antaranak muda. Faktor penyebabnya, biasanya anak muda, emosi karena asmara, persaingan antara anak muda. Dimana-mana itu ada, cuma ini kejadiannya menimbulkan korban. Ini yang menjadi beda dengan biasa,” kata Hakim ketika dikonfirmasi, Jumat (23/5) siang kemarin terkait bentrokan antarpemuda yang terjadi di Dompu pada Kamis, 22 Mei. Dikatakan, kejadian itu murni disebabkan oleh pemuda yang berselisih. Masyarakat dan para orang tua tidak mendukung kejadian tersebut. Menyikapi kejadian itu tidak meluas, lanjut Hakim, pihaknya sudah berkoordinasi dengan jajaran Korem 162/WB dan Polres Dompu.

“Kita sudah tadi malam koordinasi dengan Pak Danrem memerintahkan jajarannya juga dari Kepolisian. Kejadin itu sekitar jam 21.00 Wita, Pak Gubernur juga sudah dapat laporan secara langsung, semua jajaran kita kondisikan, itu sudah kondusif,”imbuhnya.

Bentrok antarkelompok pemuda Renda Simpasai dengan kelompok pemuda Kandai Dua, Dompu, kembali pecah untuk kesekian kalinya Kamis (22/5) di persawahan so Doro Cumpa perbatasan kedua wilayah. Tiga warga Renda Simpasai diduga terkena peluru tajam dari senpi rakitan, salah seorang diantaranya tewas.

Selain kejadian di Dompu, kata Hakim, pada Kamis tanggal 22 Mei malam juga terjadi kejadian serupa di Lombok Timur bagian selatan. Namun, berkat kesigapan aparat kemananan dan jajaran Kominda di lapangan kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan bisa diredam oleh aparat kemananan yang diterjunkan memulihkan kondisi. (nas)

GELEDAH - Penyidik KPK membawa sejumlah berkas berupa barang bukti hasil penggeledahan di Kementerian Agama di gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/5).

Penggeledahan dilakukan setelah ditetapkannya Menteri Agama, Suryadharma Ali sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana pengelolaan haji tahun 2012-2013.

Buntut Demo Kades Korleko

Tujuh Kadus Dilaporkan ke Polisi Selong (Suara NTB) Aksi demonstrasi warga Desa Korleko, Labuan Haji, Lombok Timur (Lotim) menuntut kepala desa turun dari jabatannya berbuntut panjang. Beberapa waktu lalu, Kepala Desa Korleko melaporkan tujuh kepala dusun (Kadus) ke Polisi atas dugaan pemotongan beras miskin (raskin) dan bantuan langsung masyarakat (BLSM).

Kepala Desa Korleko, Wildan menjawab wartawan membenarkan laporannya ke Polres Lotim. Ia pun sudah menunjuk kuasa hukum Abdul Hafiz, SH sebagai pengacara untuk mengawal proses hukum atas kasus yang dilaporkan tersebut.

Secara terpisah, Abdul Hafiz yang dikonfirmasi membenarkan kliennya sudah melaporkan tujuh kadus di selu-

ruh Desa Korleko ini ke aparat hukum. Dugaan pelanggaran hukum yang dialamatkan kepada para kadus pertama raskin di potong 2 Kg dari ratarata 15 Kg yang harus diterima masing-masing warga.

Harga jual raskin pun diduga telah digelembungkan oleh para kadus. Harga seharusnya Rp 1.600/Kg, dijual para kadus seharga Rp 2.500/ Kg. Sedangkan BLSM sendiri

Samia membenarkan adanya laporan dari Kades Korleko.

Sampai saat ini, aparat Satreskrim Polres Lotim tengah mendalami dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan para kadus sebagaimana dituduhkan Kades Korleko. Ia menambahkan, sudah lebih dari 10 orang telah dimintai keterangan.

Kepala Dusun Gubuk Pande Desa Korleko, Nasir yang dikonfirmasi terkait laporan itu mengatakan, siap memenuhi panggilan aparat kepolisian.

Nasir membantah semua yang dituduhkan kades terhadap seluruh kadus. Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya juga sudah mendapatkan panggilan

diduga dipotong rata-rata Rp 100 ribu dari jatah Rp 300 ribu masing-masing warga.

Sampai saat ini, sedikitnya sudah 14 orang saksi yang dihadirkan di Mapolres Lotim untuk diperiksa. Jika aparat kepolisian menganggap kurang, pihak Kades Korleko ini siap akan menghadirkan lebih banyak saksi lagi.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu Komang

Kades Tersandung Hukum, Disiapkan Pendampingan

Oknum Mantan Anggota Dewan Diduga Gadaikan Randis (Suara NTB/nas)

Usut Calo SIM, Polres Mataram Turunkan Tim Investigasi

Indra Agung Perdana Putra

(Suara NTB/met)

Mataram (Suara NTB) Adanya dugaan praktik percaloan dalam pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Sat Lantas Polres Mataram ditindaklanjuti Polres Mataram. Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Indra Agung Perdana Putra, Jumat (23/5) mengatakan, pihak Propam sudah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi serta Kapolres Mataram sudah menerjunkan tim investigasi khusus untuk mendalami kasus tersebut. ‘’Propam sudah memeriksa beberapa saksi terkait adanya dugaan praktik percaloan itu. Saksi yang diperiksa diantara ada dari pihak anggota dan juga ada dari para juru parkir,’’ jelas Kasat Lantas tersebut. Dengan adanya kasus tersebut, polisi memita agar para pemohon SIM agar melakukan registrasi serta pengurusan langsung ke pihak kepolisian. Tanpa harus melalui perantara perantara tertentu yang mengakibatkan pembengkakan penarikan harga pembuatan SIM. ‘’Kami mengimbau masyarakat sebagai pihak pemohon pembuatan SIM agar melakukan pengurusan sendiri. Jadi pemohon dipersilakan datang ke kantor dan langsung menghadap ke pihak kepolisian,’’ imbaunya. Dijelaskan biaya untuk pembuatan SIM C senilai Rp 100 ribu, sementara untuk pembuatan SIM A senilai Rp 120 ribu. Kasat Lantas juga mengatakan tidak pernah mempersulit pihak pemohon saat mengajukan pembuatan SIM. ‘’Pemeriksaan dokter terhadap kondisi calon pemohon SIM dapat dilakukan di wilayah mana saja, entah di Lombok Timur, Lombok Tengah atau yang lainnya. Kami tetap akan melayani masyarakat selaku pemohon SIM tersebut,’’ jelasnya. ‘’Jika memang ada petugas yang terbukti melakukan praktik tersebut maka ia bisa dikenakan sanksi pelanggaran disiplin.

Itu kalau anggota yang melakukannya, sementara kalau orang di uar anggota yang melakukannya kami hanya bisa memberikan imbauan untuk tidak melakukan hal tersebut,’’ pungkasn y a . (met)

dewan. Namun pada tahun 2013 lalu oknum dewan ini di PAW, digantikan oleh Suparman SPd selaku pelapor I. Seharusnya jelas Muchsin, semenjak di PAW kendaraan itu diberikan kepada Suparman sebagai kendaraan dinasnya. Namun faktanya hingga saat itu, kendaraan itu tak juga dikembalikan akan tetapi oleh oknum dewan digadaikan.

Terpisah Sekwan Lobar, HL Saswadi membenarkan jika M belum mengembalikan randis tersebut. Sekwan mengaku kalau dari empat kendaraan dewan yang di PAW, dua sudah dikembalikan sedangkan dua lagi belum dikembalikan.

Menurutnya, sesuai ketentuan randis belum ada yang boleh dilelang karena harus berusia lima tahun. Karena itu, tidak otomatis randis yang

dipegang dewan saat ini belum bisa dilelang karena tergolong kendaraan masih baru. “Jadi harus dikembalikan,” tegasnya. Terkait randis yang diduga digadaikan oleh M, pihaknya belum tahu. Nemun menurutnya, hal itu tidak dibenarkan karena itu pihaknya akan segera menarik kendaraan tersebut melibatkan Pol PP. Sementara itu, M yang dikonfirmasi wartawan mengaku sedang sibuk sehingga belum bisa menjelaskan perihal masalah tersebut. “Saya masih sibuk nanti saya telepon (kontak),”katanya via SMS ketika dikofirmasi masalah ini. Wartawan berkali-kali mengontak, baik SMS dan telepon akan tetapi M juga belum memberi konfirmasi. (her)

Praya (Suara NTB) Sejumlah kepala desa (kades) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini diketahui tengah berurusan dengan aparat penegak hukum. Baik itu pihak kepolisian maupaun kejaksaan, lantaran diduga melakukan pelanggaran hukum. Terkait hal itu, Pemkab Loteng sudah menyiapkan pendampingan hukum bagi para kades bersangkutan.

Para kades yang diduga tersandung hukum tersebut diantara Kades Pengembur Pujut, SY, terkait dugaan penggelapan Alokasi Dana Desa (ADD), Kades Mujur Praya Timur serta Kades Menemeng Jonggat. “Beberapa Kades kita saat ini memang sudah dilaporkan ke penegak hukum.

Atas dugaan pelanggaran hukum,” aku Asisten I Sekda Loteng, Ir.H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, diruang kerjanya, Jumat (23/5) kemarin.

Dikatakannya, sebagai bagian dari pemerintaha para kades tersebut tetap akan mendapat perhatian dari pemerintah. Terutama berupa bantuan pendampingn hukum selama menjalani proses hukum. “Kalau untuk bantuan hukum, memang tidak disiapkan oleh pemerintah daerah.

Hanya pendampingan hukum saja,” jelasnya.

Pendampingan hukum tersebut, kata Amin diberikan baik diminta ataupun tidak oleh kades bersangkutan.

Dan, diberikan selama kades menjalani proses hukum. “Jadi tanpa mereka minta pun Pemkab Loteng akan memberikan pendampingan hukum. Selama proses hukum berjalan,” tandasnya.

Hanya saja, pendampingan yang diberikan tidak seluas pendampingan hukum resmi. Pasalnya, Pemkab Loteng bukan lembaga p e n dampingan

KPU NTB Ajukan Pelaksana Tugas Sekretaris ke KPU Pusat Mataram (Suara NTB) Adanya surat keputusan penarikan terhadap Sekretaris KPU NTB oleh Pemprov NTB, membuat KPU segera mengajukan Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris kepada KPU pusat. Hal ini dilakukan supaya semua hal yang terkait dengan anggaran di KPU NTB tidak terganggu.

Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB, Yan Marli, ketika dikonfirmasi Suara NTB Jumat (23/5) kemarin, mengatakan pihaknya telah mengajukan Plt kepada KPU pusat. “Sudah kami ajukan, insyaAllah Senin SK

sudah keluar,” ujarnya.

Ditambahkannya, Plt segera diajukan pihaknya agar semua hal terkait anggaran untuk program KPU tidak terkendala. ‘’Plt segera kami ajukan supaya kita tidak terkendala dalam semua hal yang terkait anggaran,’’ jelasnya.

Menurutnya, bagian struktur KPU tidak boleh berada dalam posisi lowong dalam jangka waktu yang lama. Dikatakannya, komisioner KPU pada dasarnya tidak bersentuhan langsung dengan anggaran. Jadi, hanya melaksanakan program-program yang telah tentukan. Untuk masalah anggaran dan sebagainya, sekre-

taris berperan penting. “Itu sebabnya tidak boleh kosong terlalu lama. Nanti kalau anggaran bermasalah, program juga tidak bisa terlaksana.’’

Terkait dengan siapa yang diajukan sebagai Plt, Marli menyebutkan pihaknya telah mengajukan Mars Ansori Wijaya sebagai Plt Sekretaris di KPU NTB. “Dulu kan beliau di Kabag, sekarang kami ajukan sebagai Plt,’’ katanya.

Sementara itu, untuk posisi Kabag KPU, akan diatur belakangan. ‘’Kalau SK Plt sudah keluar, nanti untuk Kabag akan diatur oleh internal KPU NTB,’’ tutup Marli. (ami)

Jelang Ramadhan, Polres Mataram akan Musnahkan Knalpot Bising Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan, jajaran Polres Mataram akan melakukan pemusnahan terhadap knalpot bising yang terpasang pada kendaraan roda dua yang sudah diamankan. Dalam agenda pemusnahan itu, pihak kepolisian akan mengundang pihak Kejaksaan, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Kasat Lantas Polres Mataram AKP Indra Agung Perdana Putra menegaskan, pemusnahan itu akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat ini di Mapolres setempat. Agenda pemusnahan yang sudah dirancang se-

menjak awal itu bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengendara roda dua yang sering ugal – ugalan dan menggunakan knalpot bising.

“Jadi modelnya nanti, semua kendaraan yang sudah kami amankan terkait roda dua yang menggunakan knalpot bising itu akan kami potong sebelum dikembalikan kepada pemiliknya. Ini adalah salah satu langkah untuk memberikan efek jera terhadap pengendara yang masih nekat memakai knalpot bising tersebut,” jelasnya, Jumat (23/5).

Menurut Indra, knalpot bising yang dipergunakan pada kendaraan tersebut sangat

mengganggu pengendara yang lain. Demikian pula terhadap masyarakat serta pihak rumah sakit. Pihak masyarakat mengaku sangat terganggu oleh pengendara yang menggunakan sepeda motor berknalpot bising.

“Saya sudah banyak mendapatkan teguran, entah dari pihak masyarakat, pihak rumah sakit terkait maraknya pengendara yang menggunakan sepeda motor berknalpot bising. Ada memang knalpot racing yang berlabel SNI (Standar Nasional Indonesia-red) namun pemakaiannya tidak pada jalur umum, melainkan di tempat balapan yakni road race yang resmi,” jelasnya. (met)

(Suara NTB/dok)

Abdul Hakim

Giri Menang (Suara NTB) Warga Mareje, Kecamatan Lembar, Lombok Barat (Lobar), melaporkan oknum mantan anggota dewan Lobar, M ke Kejaksaan Negeri Mataram karena diduga menggadaikan kendaraan dinas jenis sepeda motor.

Oknum ini diduga menggadaikan randis ini ke warga Dusun Ketirek, Desa Jembatan Gantung. Karena dinilai melanggar ketentuan, maka warga melapor ke Kejari.

Demikian dikatakan pelapor H Muchsin kepada wartawan Jumat (23/5) di Giri Menang. “Kami sudah laporkan oknun mantan dewan ini ke Kejari,”kata Muchsin.

Randis ini diketahui dipergunakan oknum dewan ini semenjak menjadi anggota

polisi terkait laporan dugaan pemotongan BLSM. Mengenai raskin, disampaikan ia menjual sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Tuduhan menjual dengan hargai Rp 2000/Kg itu ditambah dengan harga garam yodium. Para kadus ini sama sekali tidak pernah melakukan pemotongan raskin maupun BLSM. Menurutnya, saat ini merupakan masa transisi dari jabatan kades yang dituntutnya segera mundur. Disebut sudah 2.500 warga Korleko yang membubuhkan tandatangan ingin melengserkan Kades Wildan dari jabatannya. (rus)

hukum pada umumnya. Sehingga setiap akan memberikan pendampingan hukum, harus melalui dan mendapat pesetujuan dari pihak penegak hukum bersangkutan.

Dalam hal ini, Pemkab Loteng pasti akan komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu dengan pihak penegak hukum. “Misalnya kades berurusan dengan pihak kejaksaan, maka sebelumnya memberikan pendampingan hukum kita berkoordinasi dulu dengan pihak kejaksaan. Jika pihak kejaksaan mengizinkan, baru pendampingan hukum diberikan,” terangnya.

Tidak bisa kemudian pemerintah daerah begitu saja memberikan pendampingan hukum. Tanpa ada izin dari pihak penegak hukum. Karena prinsip pendampingan hukum yang diberikan yakni pendampingan mandiri.

Sebelumnya diberikan, Kades Pengembur sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya terkait dugaan penggelapan ADD tahun 2013 lalu. Begitu pula dengan Kades Menemeng Jonggat juga sudah resmi menjadi tahanan Kejari Praya dengan status tahanan kota, setelah berkas penyidikan dugaan penggelapan raskin dilimpahkan oleh Polres Loteng awal Mei ini. (kir)

L. Amin

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Mira Lesmana Buat Film di Makassar Makassar (Suara NTB) Produser sekaligus sutradara film, Mira Lesmana, mengatakan akan membuat film di Makassar, pada 2015.

“Insya Allah kita rencana syuting di Makassar.

Tapi kita belum bisa sebutkan detailnya karena belum ada kontrak,” kata Mira Lesmana di Makassar, Jumat.

Meski belum (ant/balipost) mau menyebutkan Mira Lesmana lebih jauh tentang rencana syuting film di Makassar tersebut, namun Sutradara Film Kuldesak ini memberikan sedikit bocoran bahwa untuk proses produksinya direncanakan April-Mei 2015.

“Ini memang proyek untuk 2015. Soal proses syuting sendiri kita rencanakan bulan April atau Mei tahun depan sudah bisa dilaksanakan,” jelas kakak kandung dari musisi Indra Lesmana tersebut.

Untuk saat ini, lanjut dia, dirinya masih fokus dalam menyelesaikan film terbarunya yang berjudul "Pendekar Tongkat Emas”. Film yang digarap bersama sutradara Ifa Isfansyah itu rencananya sudah bisa disaksikan pada Desember 2014.

Untuk film terbarunya ini, kata dia, menelan anggaran mencapai Rp 20 miliar. Untuk proses syutingnya sendiri dipusatkan di Pulau Sumba NTT. Film yang dibintangi oleh Christine Hakim, Nicholas Saputra, Reza Rahardian, Tara Basro, Eva Celia, dan Slamet Rahardjo itu, kata dia, memang menjadi salah satu film dengan biaya termahal sekaligus waktu produksi terlama setelah film Gie. Sejauh ini, lanjut dia, proses produksi film Pendekar Tongkat Emas sudah mencapai 65 persen. Dirinya juga berharap sudah bisa disaksikan pada Desember 2014.

Untuk film terbarunya ini, pihaknya mengaku melibatkan hingga 180 pemain dari Sumba. Pemain ini berasal dari salah satu perguruan di tempat tersebut. Film ini menurut kabar akan menggunakan teknologi CGI (computer-generated imagery) yang harganya lebih mahal.

Soal berapa target penonton untuk film tersebut, dirinya berharap minimal bisa mencapai 1,7 juta penonton.

“Harusnya bisa mencapai 1,7 juta. Mudah-mudahan saja mendapat respon dari masyarakat sehingga jumlahnya bisa tercapai,” ujarnya. (ant/balipost)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

BPS Sulit Data Lalu Lintas Wisatawan Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB dikenal memiliki banyak pulau dan objek-objek wisata yang digemari para wisatawan mancanegara. Namun tidak semua wisatawan dapat diketahui keberadaannya karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk melakukan pendataan, lalu lintas wisatawan terkadang tak bisa dideteksi.

Demikian Kepala Bidang Statistik Distribusi, Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Ni Kadek Adi Madri kepada Suara NTB Jumat (23/5). Beberapa objek wisata yang tak bisa dipantau langsung oleh BPS, Gili Trawangan, serta sejumlah gili (pulau kecil) lain yang ada di Lombok Barat, termasuk Pantai Lakey Dompu, serta beberapa objek wisata lain-

nya di Pulau Sumbawa.

Kadek menyebut, tidak sedikit kapal-kapal cepat yang membawa para wisatawan ke tempat - tempat tersebut secara langsung dan tak bisa didata.

Terlepas dari berbagai spekulasi aktivitasnya, wisatawanwisatawan itu berlalu lalang tanpa melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) ataupun pelabuhan yang ada. “Kami tentu tidak mampu melakukan-

nya sendiri, kami masih melakukan komunikasi dengan pihak yang mengecek langsung jumlah wisatawan yang berlalu lalang,” katanya.

Kadek menyebut, BPS ingin membangun kerjasama dengan Dinas Pariwisata dalam hal pendataan ini.

Sebab berat bagi BPS untuk mengerahkan SDM yang mengawasi seluruh titik lalu lintas wisatawan tersebut setiap

harinya.

Sebab diketahui, banyak diantaranya wisatawan yang masuk langsung ke objek-objek wisata di NTB, dengan rentang waktu beberapa jam para wisatawan tersebut bertolak lagi ke daerah tempatnya menginap.

“Ada yang datang pagi dari Bali misalnya, kemudian pulang sore, ini yang banyak kita tidak ketahui,” ungkap Kadek.

Mestinya, bila pendataan ini dapat dilakukan secara maksimal. Maka akan diketahui potensi wisatawan yang masuk ke NTB, dengan berbagai aktivitas wisata yang dihajatkannya.

Lebih jauh, menyinggung data jumlah wisatawan yang masuk ke NTB, BPS sampai saat ini hanya menerima data dari pantauan di BIL, selanjutnya menggunakan datadata dari kantor Imigrasi Mataram terkait kedatangan wisatawan asing.

Mengetahui keberadaan para wisatawan ini, Kadek menyebut masih menggunakan sample-sample yang biasa, yakni mendata melalui hotel-hotel, baik yang bintang satu sampai bintang lima, kemudian home stay, hotel-hotel melati dan bungalow. Itupun menurutnya tidak semua bisa dijadikan sample. (bul)

Film ”Viva JKT48” Mulai Tayang 5 Juni (suara NTB/ars)

GAPURA - Gapura model minimalis simbol "lumbung" di Desa Jenggik ini tidak sekadar sebagai bangunan pembatas wilayah Lombok Tengah dan Lombok Timur, tapi mengandung filosofi bangunan rumah masyarakat Sasak (Lombok) yang pernah menjadi daerah lumbung pangan nasional.

Paul McCartney akan Pulih Total London Mantan anggota band The Beatles, Paul McCartney, diperkirakan segera pulih kembali setelah menjalani perawatan di rumah sakit di Tokyo. Juru bicaranya pada Kamis mengatakan McCartney tertular virus.

McCartney yang kini berusia 71 tahun, menangguhkan

dua konser di Tokyo awal pekan ini karena sakit dan juga konser lain yang seharusnya berlangsung Kamis di Tokyo dan Korea Selatan pada pekan depan.

“Sejak tertular virus minggu lalu yang membuat ia menunda sejumlah pertunjukan, Paul menjalani perawatan kesehatan yang menyem-

buhkannya di sebuah rumah sakit di Tokyo,” demikian pernyataan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Perri Cohen, seperti dikutip Reuters.

“Ia akan segera pulih kembali dan masih diperintahkan beristirahat. Paul merasa terharu oleh semua pesan-pesan dan doa yang dikirim para penggemar di seluruh dunia,”

katanya.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan.

McCartney yang sangat jarang membatalkan konser, dalam pernyataannya pekan ini mengatakan bahwa ia tidak suka mengecewakan penggemarnya.

Ia tiba di Jepang setelah melakukan pertunjukan keliling di Amerika Selatan.

McCartney dan penggebuk drum Ringgo Starr merupakan dua personel yang masih hidup dari kelompok The Beatle, band yang pecah pada 1970.

Musisi asal Liverpool yang dikenal otodidak ini pemusik serba bisa termasuk membentuk band Wings setelah Beatles dan juga penyanyi tunggal. (ant/balipost)

Manthous

Diabadikan Jadi Nama Jalan di Gunung Kidul Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mengganti nama Jalan Pramuka menjadi Jalan Manthous di depan Kecamatan Playen guna menghargai jasa maestro musik campursari yang meninggal pada 9 Maret 2012 itu.

“INI sebagai wujud penghargaan pemerintah kabupaten terhadap putra daerah yang mampu membawa nama baik kabupaten,” kata Bupati Gunung Kidul Badingah, Jumat.

Ia mengemukakan, perubahan nama jalan itu bertujuan mengenang Manthous agar senantiasa dikenang masyarakatnya.

Surat Keputusan Bupati Gunung Kidul nomor 140/ KPTS/2014 tentang Perubahan Nama Jalan Pramuka menjadi Jalan Manthous tersebut diputuskan sekaligus menyambut hari jadi ke-183 Kabupaten Gunung Kidul.

Badingah menilai, Manthous mampu membawa nama Gunung Kidul dikenal ke seluruh Nusantara karena karyakarya musik campursarinya, seperti Getuk, Thiwul Gunung Kidul, dan Bengawan Sore.

“Musik campursari sudah dikenal seluruh Indonesia, dan awalnya dari Manthous,” kata Badingah.

(ant/balipost)

Jakarta (Suara NTB) Film “Viva JKT48” yang bercerita tentang grup idola JKT48 akan mulai tayang 5 Juni 2014.

Sutradara Awi Suryadi mengatakan film produksi Maxima Pictures itu tidak menceritakan perjalanan JKT48 sejak awal karir, tapi fokus pada perjuangan grup idola tersebut merebut kembali theater dan kehidupan mereka.

“Film ini menciptakan sebuah cerita baru di luar kesuksesan sebuah grup musik,” kata Awi dalam siaran pers, Senin.

Film drama komedi tentang grup itu ditulis oleh Cassandra Massardi, Alim Sudio dan Raditya Mangunsong.

“Kami pilih cerita fiksi. Kami ajak semua orang untuk lihat JKT48 di layar lebar,” katanya.

Produser film Yoen K. mengaku tertantang membuat film tentang JKT48 karena grup idola itu merupakan kembaran grup AKB48 di Jepang, yang punya banyak penggemar setia.

“Saya melihat JKT48 memiliki daya tarik yang unik dan berbeda,” kata dia tentang film yang juga dibintangi oleh Ayu Dewi Nobuyaki Suzuki dan Bang Tigor. (ant/balipost)

Manthous Ia berharap, Jalan Manthous sepanjang empat kilometer mampu meningkatkan semangat generasi muda di wilayahnya untuk berkarya membangun kabupaten paling timur di DIY itu.

“Generasi muda harus mengambil semangat beliau dalam berkarya,” ujarnya menambahkan.

Putri keempat Manthous, Anindya Janu Wardani, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul yang memberikan penghargaan kepada orang tuanya.

“Keluarga bangga terhadap pemberian jalan ini, dan mengucapkan terima kasih terhadap Pemkab Gunung Kidul,” kata Anindya.

Dia berharap, masyarakat

mengingat karya Manthous yang merupakan pendiri Campursari Gunung Kidul (CSGK), dan para seniman campursari dapat meneruskan langkah sang ayah.

“Kami berharap karya ayah kami selalu dikenang dan muncul generasi baru untuk memajukan campursari,” demikian Anindya Janu Wardani.

Dunia musik Indonesia mencatat nama Sumanto Sugiantono alias Anto, yang populer dengan nama Manthous, sebagai penemu dan peramu aliran musik campur sari yang menggabungkan dangdut, pop dan langgam Jawa.

Manthous lahirkan di Desa Playen, Gunung Kidul, DIY, pada 10 April 1950 dan meninggal di Jakarta dalam usia 62 tahun. (ant/balipost)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 10

BUKA USAHA - Hasil Ujian Nasional untuk jenjang SMA sederajat telah diumumkan. Setelah tamat sekolah, banyak di antara mereka yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak di antara mereka yang bekerja dan membuka usaha sendiri.

Seperti halnya siswa binaan jurusan otomotif Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Karya Putra Mataram Bengkel Labuapi Lombok Barat (Lobar) setelah selesai pendidikan banyak yang membuka usaha sendiri.

Tidak Ada yang Istimewa

BGI Gelar Diskusi Publik

Refleksi Harkitnas, Pemuda Harus Perkuat Peran Mataram (Suara NTB) Sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terlepas dari tonggak munculnya sikap nasionalime kebangsaan yang diprakarsai sekelompok kaum muda pribumi dan terdidik saat itu. Kaum muda terpelajar mulai sadar penindasan asing terhadap ibu pertiwi harus segera dihentikan. Melalui kesadaran kebangsaan itulah, gerakan perlawanan secara kolektif mulai dibangun oleh pemuda yang selanjutnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaannya.

“Setidaknya, spirit kebangsaan seperti itulah yang harus tercermin dalam sikap kaum muda pada momentum peringatan hari kebangkitan nasional ini,” terang Direktur Bumi Gora Institut, Samsul Hasan Basri, SH, kepada Suara NTB, Jumat (23/5).

Menurutnya, sejarah telah mencatat peran dan andil pemuda dan mahasiswa di bangsa ini sangat besar. Hal itu terbukti melalui lahirnya Sumpah Pemuda sampai pada kemerdekaan Indonesia.

“Namun demikian, tentu peran pemuda yang harus dibangun tidak sama dengan peran yang diambil oleh pemuda pada masa pra maupun pada saat kemerdekaan. Saat ini, peran pemuda harus didasari oleh kondisi bangsa saat ini, ada dinamika politik yang sangat dinamis terlebih menghadapi pilpres. Terjadinya perubahan sosial yang sangat mobile di tengah-tengah masyarakat baik terhadap isu agama, budaya dan lain sebagainya. Itulah sebagaian fenomena kebangsaan yang harus disikapi oleh pemuda dengan peranperan yang bisa dilakukannya saat ini,” ujar Samsul.

Labih jauh Samsul menuturkan adanya ancaman atas gejolak politik dewasa ini yang harus disikapi semua pihak, termasuk oleh pemuda. Hal itu mengingat percaturan politik jelang pilpres Juli mendatang dipastikan akan berlangsung ketat. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajiban bagi semua pihak untuk menjaga agar terhindar dari konflik-konflik sosial di tengah masyarakat.

Kekuatan pemuda, ujarnya, bukan tidak mungkin akan menjadi salah satu target mobilisasi oleh tim-tim pemenangan atau tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden maupun elite politik, terutama untuk skala lokal.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk menggagas peran Pemuda NTB dengan memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional guna mereduksi potensi kekerasan massa menuju Pilpres yang damai, demokratis, dan berkualitas.

“Berangkat dari itu, maka BGI akan mengadakan diskusi publik untuk meningkatkan peran pemuda dalam mereduksi potensi kekerasan massa menuju Pilpres yang damai, demokratis, dan berkualitas pada hari Senin 26 Mei besok. Insya Allah, pemateri yang akan kita hadirkan Danrem Lombok Barat, KNPI dan aka d e m i s i , ” Samsul Hasan Basri ujarnya. (dys) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ham)

Dikbud Lobar Segera Dievaluasi

Bupati Tak Puas Angka Kelulusan UN SMA Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony, MPd, merasa kurang puas terhadap angka kelulusan SMA sederajat tahun ini. Pasalnya, angka kelulusan kali ini jauh merosot dibandingkan tahun lalu. Lobar bahkan berada di posisi buncit angka kelulusan di NTB. Dari 10 kabupaten dan kota, Lobar berada di bawah Dompu dengan angka kelulusan terendah kedua dengan jumlah 87 peserta tak lulus.

Bupati pun segera mengevaluasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) terkait angka kelulusan tersebut.

“Saya sudah minta wakil bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD, salah satu aspek yang dievaluasi termasuk angka kelulusan di Dikbud,” tegas H. Zaini Arony saat ditemui di Kantor Bupati Lobar, Jumat (23/5).

Pemda khususnya Dinas Dikbud. Tentu Dikbud sebagai dinas yang memiliki dukungan anggaran besar harusnya memberikan kinerja yang bagus. “Harus dievaluasi semua SKPD,” tukasnya.

Menurutnya, kelulusan dengan angka terendah kedua merupakan prestasi yang tidak bagus, karena biasanya Lobar berada pada posisi atas. Paling tidak di posisi II dan III untuk kelulusan SMA sederajat. Hal ini, ujarnya, harus diperbaiki agar tidak terulang tahun mendatang.

Ketika diwawancara, raut muka bupati menampakkan kurang puas.

Menurut bupati, tidak saja kelulusan menjadi bahan evaluasinya nanti pada rapat pimpinan yang diagendakan minggu depan.

Sejumlah masalah juga akan dievaluasi terkait capaian SKPD. Anggota Komisi IV DPRD Lobar, Hj. Sumiatun menyayangkan kelulusan UN SMA sederajat yang merosot.

Menurutnya hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi

Guru Bahasa Indonesia Harus Kuasai Materi Mataram (Suara NTB) Seiring dengan implementasi kurikulum 2013 pada sejumlah mata pelajaran (mapel), termasuk mapel Bahasa Indonesia, diharapkan para guru Bahasa Indonesia mempersiapkan diri menguasai seluruh materi sesuai dengan standar isi dan materi yang termuat dalam kurikulum 2013.

Demikian disampaikan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbud Prof. Mahsun di Mataram, Jumat (23/5).

Menurutnya, untuk menjadi seorang guru Bahasa Indonesia yang sesuai dengan semangat dan tuntunan standar kurikulum 2013, seorang guru harus diberikan pelatihan terlebih dulu, baik berupa diklat dan lain sebagainya. Hal tersebut sangat penting agar seorang guru memahami pola pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang sedang digunakan saat ini. Harapannya nanti output pascamengikuti pelatihan nantinya bisa lahir guru-guru mapel Bahasa Indonesia yang berkompeten dan profesional.

“Pembekalan kepada guru mapel Bahasa Indonesia penting, karena sesungguhnya untuk memahami mata pelaja-

ran lain harus terlebih dahulu menguasai mapel Bahasa Indonesia,” ujarnya.

Ditambahkan Mahsun, salah satu tujuan besar diimplementasikannya kurikulum 2013 ini adalah ingin mengembalikan marwah guru sebagai seorang pendidik, sebagai pusat dan sumber informasi seperti halnya guru-guru tempo dulu. Diungkapkannya, perilaku dan moral peserta didik di hadapan guru sudah bergeser.

Guru tidak lagi menjadi panutan bagi siswa, guru tidak lagi dihargai dan tidak dihormati peserta didik. Hal ini disebabkan guru tidak lagi menjadi pusat informasi bagi peserta didik.

Guru menurutnya telah dikalahkan oleh sumber-sumber informasi lainnya, terutama media internet. Oleh sebab itu, guru harus mampu bersaing dengan sumber-sumber informasi tersebut. “Kadangkadang siswa lebih pintar dari guru dalam mencari sumber informasi, harusnya guru lebih hebat dari siswa. Semoga implementasi kurikulum 2013 ini juga membuat para guru lebih kreatif mencari sumber informasi dan belajar lainnya” terang mantan Dekan FKIP Unram ini. (dys)

”

Saya sudah minta wakil bupati untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja SKPD. Salah satu aspek yang dievaluasi termasuk angka kelulusan di Dikbud, H. Zaini Arony Sekretaris Dinas Dikbud Lobar, Komarudin mengaku dilihat persentase kelulusan tahun lalu, sekitar 99,83 persen. Namun menurun tahun ini menjadi 98,43 persen.

“Menurun satu digit di belakang koma,” katanya.

Namun atas kondisi ini, Dikbud Lobar berdalih

menurunnya angka kelulusan, karena soal ujian semakin sulit sehingga peserta UN kesulitan menjawab.

Dikbud juga mengklaim penyebab menurunnya angka kelulusan karena Madrasah Aliyah (MA) memberi kontribusi terbesar peserta tidak lulus. (her)

Pendidikan di SMK

Belum Berhasil Tanamkan Jiwa Wirausaha

(Suara NTB/rus)

MENANGGAPI hasil pengumuman kelulusan Ujian Nasional (UN) jenjang SMA sederajat, Selasa (20/5) lalu, Dewan Pendidikan Provinsi NTB mengaku tidak ada yang istimewa dan perlu diistimewakan terhadap hasil kelulusan UN siswa jenjang SMA. “Dalam melakukan penilaian, lulus dan tidak lulus itu sesuatu yang biasa, hal yang biasa saja. ada lulus dan tidak lulus,” terang Ketua Dewan Pendidikan Provinsi NTB, H. Kutjip Anwar, Kamis (22/5) lalu.

Menurutnya, memberi(Suara NTB/dys) kan penilaian atau mengoH. Kutcip Anwar mentari siswa yang tidak lulus pada saat UN tidak terlalu penting untuk dipertanyakan. Hal tersebut disebabkan UN yang diperuntukkan untuk menilai siswa.

“Yang namanya penilaian, biasa tidak mau dipersalahkan, ada orang ujian kemudian tidak lulus itu hal yang biasa. Tapi yang perlu dipersoalkan adalah kualitas, harus berkualitas betul siswa lulusan kita. Kalau lulus dengan nilai yang asalasalan kan tidak bermutu,” terang mantan Kepala SMAN 1 Mataram ini.

Selain itu, dirinya mengaku belum adanya siswa-siswa asal NTB yang mampu tembus ke tingkat nasional sebagai peraih hasil UN tidak perlu dirisaukan semua pihak. Hal tersebut disebabkan belum adanya jaminan yang bisa diberikan siswa tersebut dalam hal kualitas.

“Kita ingat, itu ada seorang siswa yang dapat nilai terbaik UN tingkat nasional. Ia diwawancara oleh salah satu media. Ia jawab, kuburan saja ada lubangnya, apalagi UN. Nilai tinggi itu tidak meyakinkan dia (siswa, red) baik dan berkualitas. Lulus itu yang penting harus berkualitas,” ujarnya mengingatkan. (dys)

Selong (Suara NTB) Kepala SMKN 2 Selong, H. Hamzah mengakui proses pendidikan di SMK belum berhasil menanamkan jiwa-jiwa wirausahawan kepada siswa.

Seharusnya, salah satu yang harus tumbuh pada peserta didik SMK ini adalah jiwa entrepreneurship atau lulusan SMK yang mandiri dalam mengembangkan usaha.

Kepada Suara NTB belum lama ini, H. Hamzah yang juga Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK se-Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mengaku, budaya masyarakat sejauh ini selalu ingin berada di bawah naungan pemerintah. Di mana, lulus sekolah menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Dijelaskannya, misi besar SMK didiriH. Hamzah

kan, selain melanjutkan studi adalah misi bisa bekerja. Karenanya ditanamkan skill dan kemahiran dalam bekerja. Lulusan siswa SMK adalah lulusan yang bisa bekerja, termasuk menjalankan usaha. Menurutnya, anak-anak didik di SMK perlu diperkuat jiwa wirausaha, karena masih lemah.

Peserta didik di SMK harus bisa berjiwa kerja keras.

Salah satu penyebab lemahnya wirausaha pada peserta didik di SMK, ujarnya, karena menganggap SMK sebagai sekolah buangan. Apalagi, sebagian besar siswa SMK berasal dari keluarga miskin.

Kendala lainnya adalah, keterbatasan tenaga guru yang mengajar sesuai dengan disiplin ilmu yang dikembangkan di SMK. Fakta di SMKN 2 Selong saja diakui guru otomotif tidak ada yang tetap, semuanya honorer. Demikian pula jurusan pariwisata dan tata niaga. “Dari 88 total guru 58 di antaranya kan honorer,” akunya.

Meski demikian, lulusan SMK terus akan coba dididik menjadi tenaga yang profesional. Jurusan akuntansi coba diasah menjadi andal dan profesional di bidang keuangan. Begitu pun jurusanjurusan lainnya yang diharap setelah lulus setidaknya bisa diterima bekerja di dunia usaha dan industri. (rus)

Unram Tuan Rumah Kontes Robot Indonesia Mataram (Suara NTB) Universitas Mataram (Unram) dipercaya menjadi tuan rumah penyelenggaraan Kontes Robot Indonesia (KRI) Regional V tahun 2014 yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berlangsung dari tanggal 22 sampai 25 Mei. Pantauan Suara NTB kemarin, seluruh peserta tampak sedang mempersiapkan diri mengikuti seluruh katagori kontes yang kegiatan penyelenggaraannya terpusat di Auditorium Muhammad Yusuf Abu Bakar.

Ketua Panitia KRI Regional V, Akmaludin, ST., M.Sc, menjelaskan, penyelenggaraan event ini melibatkan 77 tim yang berasal dari 29 perguruan tinggi (PT) negeri dan swasta dari wilayah Indonesia Bagian Timur meliputi Bali, NTB, NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. ‘’Seluruh tim terdiri atas 187 mahasiswa dan 77 orang dosen pembimbing,’’ terangnya di Unram, Jumat (23/5).

Menurutnya, seluruh peserta KRI Regional V ini akan terbagi menjadi 5 bagian sesuai dengan katagori kontes yang te-

(Suara NTB/dys)

Akmaludin

lah disiapkan panitia. Di antaranya 15 tim peserta masuk dalam katagori Kontes Robot Abu Indonesia (KRAI), 21 tim peserta masuk Katagori Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI), 4 tim peserta masuk Katagori Kontes Robot Sepakbola Indonesia (KRSBI) dan 10 tim peserta ke dalam Katagori Kontes Robot Seni Indonesia (KRSI). Sementara itu, penilaian kontes akan dilakukan oleh 10 orang dewan juri tingkat nasional.

Untuk diketahui, pemenang juara I,II, dan III KRI Regional V nantinya berhak menjadi wakil regional V pada penyelenggaraan KRI tingkat nasional ke XV yang akan dilaksanakan di Universitas Negeri Yogyakarta.

Para pemenang KRI Regional V nantinya juga akan bersaing dengan para pemenang dari regional lainnya yang telah lebih dulu menyelenggarakan KRI di regionalnya masing-masing seperti Regional I yang diselenggarakan di Padang, Regional II di Jakarta, Regional III di Semarang, dan Regional V di Malang. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Terganggu Masalah Cidera memulai karir bermainnya bersama Sporting Lisbon, dan mengakui bahwa ia sangat ingin untuk mampu mengantar Real memenangi Piala Eropa ke-10nya setelah lima musim membela klub itu.

“Ini akan menjadi pertandingan istimewa. Saya akan bermain di kampung halaman saya, di Portugal,” kata pemain 29 tahun ini kepada UEFA.com.

“Ini adalah final pertama saya dengan Real Madrid, maka itu juga akan menjadi istimewa dan akan melawan tim hebat di kubu Atletico. Mereka memiliki musim yang mengagumkan, namun kami akan memberikan kemampuan terbaik kami dan berusaha memenanginya, karena kami menginginkan gelar ke-10.”

Bek Real Sergio Ramos mengklaim bahwa keberhasilan Atletico menjuarai Liga Spanyol membuat mereka difavoritkan mengangkat trofi untuk pertama kalinya di akhir laga nanti, meski memiliki dana kurang dari seperempat kekuatan keuangan klub rival sekotanya.

Dan Ronaldo meyakini tekanan terhadap timnya untuk tidak kalah dari Atletico merupakan hal positif.

“Real Madrid menginginkannya untuk kurun waktu yang lama. Itulah mengapa sejak menit pertama kami da-

Pelatih: Carlo Ancelotti

tang ke sini kami telah merasakan tekanan positif untuk menjuarai Liga Champions. Tahun ini kami merasa kami hanya terpaut satu langkah kecil dari kemenangan.”

Atletico dapat mengunci musim terhebatnya dalam sejarah 111 tahun mereka, seandainya mereka mampu mengalahkan Real pada penampilan keduanya di pertandingan final.

Mayoritas pujian bagi sukses menakjubkan “Los Rojiblancos” pada beberapa musim terakhir ditujukan kepada pelatih Diego Simeone, namun pria Argentina itu memberi sanjungan kepada upaya para pemainnya untuk mengatasi ketidak unggulan Atletico di sektor keuangan, dibanding klub-klub terbesar Eropa.

“Musim ini merupakan buah dari pekerjaan yang telah kami lakukan selama hampir tiga tahun,” tuturnya.

“Dari para penyerang sampai ke kiper, tim ini menyadari bagaimana kami perlu bermain untuk dapat meraih kesuksesan, untuk dapat menonjolkan kekuatan-kekuatan kami dan menyembunyikan kelemahan-kelemahan kami, meski kami memiliki kelemahan-kelemahan, kami berharap tidak memperlihatkannya kepada mereka.”

Sekitar 200.000 penggemar

Stadion: Estadio Da Luz, Lisbon

bahwa para penggemar klub dapat diasosiasikan dengan semangat yang terwujud dalam timnya.

“Merupakan hal hebat bahwa dalam satu kota Anda memiliki tim sekuat Real Madrid, dan tim yang berjuang seperti Atletico Madrid.”

Atletico juga mencemaskan kebugaran pengatur permainan asal Turki Arda Turan, setelah

(Suara NTB/fan)

MENGGELUTI olahraga berprestasi sebaiknya jangan setengah-setengah. Sebab, lewat prestasi olahraga juga menjanjikan masa depan atlet. Hal ini telah dibuktikan atlet tenis asal Kota Mataram Ni Putu Dewi Asri. Atas prestasinya di olahraga tenis, atlet kelahiran 11 Agustus 1985 ini mengakui dirinya diterima sebagai Pegawai Negeri di Kejaksaan Tinggi NTB. Gadis kelahiran Kota Mataram ini merupakan atlet yang berhasil meraih juara di kelas perorangan putri di Kejuaraan Terbuka Tenis Lapangan Danrem Cup I di Lapangan Gembang Mataram, Selasa (20/50 lalu. Di laga finalnya putri pasangan I Wayan Rasna dan Ni Wayan Rusiani ini mengalahkan adik kandungnya, Ni Nyoman Vebri Asri dengan kemenangan 6-0 dan 6-1.

Dihubungi Suara NTB usai pertandingan Ni Putu Dewi Asri yang biasa disapa Dewi ini mengatakan bahwa dirinya sangat senang bisa memenangkan pertandingan itu. Meskipun sebelumnya kemenangan tersebut sudah diprediksinya sejak awal.

Maklum, lawan yang dihadapi adalah saudara kandungnya yang merupakan mitra latihan.

Sebelumnya, Dewi pernah meraih juara tiga di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) tahun 2007 lalu. Dia juga berhasil meraih juara tiga di Kejurnas Tenis kelompok Umur di Bali tahun 2009 lalu, dan terakhir, ia menjuarai kejuaraan tenis terbuka PT. DIS di Mataram tahun 2013 lalu. Saat ini ia sedang persiapan mengikuti Porprov NTB, rencannya dia akan mewakili Kota Mataram.

Baginya, meraih prestasi di setiap kejuaraan tenis adalah hal yang menyenangkan. Selain bisa membanggakan orang tua, lewat prestasi itu dia mengaku telah diberikan beberapa kemudahan. Diantaranya dapat (beasiswa) sekolah.

Selain itu, ia dapat diterima sebagai Pegawai Negeri di Kejaksaan Tinggi NTB karena punya prestasinya di olahraga tenis. “ S a y a senang sekali bisa berprestasi di tenis, karena dengan prestasi saya di olahraga ini s a y a bisa diterima bekerja di Kejaksaan Tinggi NTB,” ucapnya dengan nada senang. (fan) Ni Putu Dewi Asri

Dua Petinju NTB Maju ke Babak Semifinal Mataram (Suara NTB) Dua petinju NTB, Hari Budianto dan Junaidin sukses melaju ke babak semifinal, setelah menyingkirkan lawannya di babak penyisihan Kejurnas Tinju Piala Wakil Presiden yang berlangsung di Palembang, 20 hingga 25 Mei 2014. Sayangnya keberhasilan dua petinju putra ini tidak diikuti oleh petinju putri, Murni yang tersingkir lebih awal.

Sekum Pertina NTB, Haryoto AZ yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (23/ 5) kemarin mengatakan bahwa di babak semifinal yang akan berlangsung, Jumat (23/ 5) tengah malam, petinju NTB, Hari Budianto yang turun di kelas 54 Kg putra akan berhadapan dengan petinju Kalimantan Barat (Kalbar).

Sementara itu petinju NTB,

Siaran Langsung SCTV Pukul 02.45 Wita Data dan Fakta Madrid – Atletico - Real Madrid tak terkalahkan di 29 dari 30 pertandingan terakhir mereka melawan Atletico di seluruh kompetisi.

- Real Madrid memenangkan 7 dari 8 laga terakhir mereka di Liga Champions.

- Atletico tak terkalahkan di 12 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions.

- Real Madrid berhasil meraih kemenangkan baik di separuh babak maupun di satu laga penuh di lima dari 7 pertandingan terakhir mereka di Liga Champions.

Pelatih: Diego Simeone

Cristiano Ronaldo

Jadi PNS Lewat Tenis

ia terpaksa meninggalkan lapangan saat tampil di pertandingan yang berakhir imbang 1-1 dengan Barcelona yang mengunci gelar liga akhir pekan lalu karena cidera pinggang, namun pemain internasional Turki itu diperkirakan dapat tampil walau tidak sebagai pemain inti. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Hantaman terberat Real adalah bek Pepe dan penyerang Karim Benzema yang masih diragukan dapat tampil, namun pelatih Carlo Ancelotti menegaskan bahwa Pemain Terbaik Dunia Cristiano Ronaldo akan tampil tampil sejak awal meski ia sempat mengalami masalah otot, yang membuat sang pemain tidak ambil bagian secara penuh pada latihan pekan ini.

Atletico hampir pasti tidak diperkuat pencetak gol terbanyak mereka Diego Costa, meski penyerang kelahiran Brasil itu dilaporkan telah diterbangkan ke Serbia untuk menjalani perawatan dengan menggunakan plasenta kuda pada cidera otot paha belakangnya pekan ini.

Ronaldo meninggalkan lapangan lebih dini pada pertandingan terakhir Real di Liga Spanyol musim ini saat melawan Espanyol pada akhir pekan silam, akibat cidera otot paha belakang, yang juga membuat dirinya absen pada sejumlah pertandingan penting di liga, yang membuat Real harus kalah dari Atletico pada perburuan gelar.

Bagaimana pun, penyerang Portugal itu akan kembali ke kota di mana ia

dilaporkan turun ke pusat kota Madrid untuk merayakan keberhasilan Atletico meraih gelar pada akhir pekan silam, di mana pesta yang lebih besar diperkirakan akan terwujud seandainya mereka pulang dan menyeberangi perbatasan Portugal sambil membawa trofi Liga Champions.

Dan Simeone berpendapat

(Suara NTB/ist)

Lisbon Real Madrid dan Atletico Madrid mencemaskan kebugaran para pemain kunci menjelang pertemuan pertama antara dua tim dari kota yang sama di final Liga Champions di Lisbon pada Minggu dini hari nanti.

Junaidin yang tampil di kelas 64 Kg akan melawan petinju Kalimantan Timur (Kaltim).

“Saya tidak tahu namanama petinju yang akan dilawan petinju kita, namun informasi yang saya terima dari pelatih tinju NTB, Idris Abas bahwa petinju kita Hary Budianto akan melawan petinju dari Kalbar di babak semifinal, sementara Junaidin akanbertanding dengan petinju Kaltim,” ucapnya.

Diceritakan Haryoto, sebelum maju ke babak semifinal sebelumnya petinju NTB, Hari Budianto mengalahkan tiga petinju nasional, di laga pertamannya Hari mengalahkan petinju dari Jawa Barat (Jabar) dengan kemenangan KO, kemudian unggul atas petinju Papua dengan kemenangan KO, serta men-

galahkan petinju Kepri. Sementara Junaidin berhasil mengalahkan petinju Papa Barat dan petinju asal Jateng.

Haryoto sendiri optimis dua petinju NTB bisa tampil maksimal di ajang bergengsi tersebut. Pasalnya, kedua petinju NTB itu dalam kondisi yang prima. Selain itu, lawan yang dihadapi tidak begitu berat seperti yang dihadapi di pertandingan sebelumnya. Dicontohkannya, Hari Budianto punya peluang besar memenangkan pertandingan, karena sebelumnya petinju kelahiran Kabupaten Bima itu mengalahkan petinju Jabar yang merupakan petinju peringkat satu nasional.

Demikain halnya Junaidin dinilai punya peluang untuk memenangkan pertandingan. (fan)

Hari Ini, PBSI NTB Gelar Musprov Mataram (Suara NTB) Masa bhakti kepengurusan cabang olahraga bulutangkis NTB yang dipimpin oleh Ketua Umum, Junaidin Yaman telah berakhir bulan April 2014. Rencananya pihak pengprov PBSI NTB akan menggelar Musyawarah Provinsi (Musprov) PBSI NTB di GOR JBC Mataram, Sabtu (24/5) hari ini.

Ketua umum Pengprov PBSI NTB, Junadin Yaman yang ditemui Suara NTB di Mataram, Jumat (23/5) kemarin mengatakan agenda Musprov PBSI NTB adalah pemilihan Ketua Umum Pengprov PBSI NTB yang baru menggantikan ketua lama, Junaidin Yaman. Selain itu Musprov itu akan mengevaluasi program kerja pengurus PBSI NTB periode sebelumnya.

Pemilihan Ketua Umum PBSI NTB yang akan dilakukan secara demokratis itu kata Junaidin akan dihadiri oleh pengurus PBSI NTB dan perwakilan pengurus cabang bulutangkis di 10 daerah kabupaten/kota di NTB. Masing masing pengurus cabor dari

kabupaten/kota akan mengirim minimal satu perwakilan, karena masing-masing pengcab punya satu hak suara untuk memilih. Begitu juga dengan Pengprov PBSI NTB juga punya hak suara untuk memilih.

“Jumlah pemilih sebanyak 11 orang, karena masing - masing pengcab cabor mendapat jatah satu suara, dan ditambah lagi satu suara dari pengurus bulutangkis provinsi. Itu artinya jumlah pemilih sebanyak 11 suara. Berasal dari 10 perwakilan pencab PBSI kabupaten/kota dan 1 suara dari pengprov PBSI,” ucapnya Ditanya soal siapa saja figur yang akan maju sebagai calon Ketua Umum PBSI NTB dalam acara Musprov PBSI NTB, Junaidin Yaman mengaku belum bisa membeberkan. Karena sampai saat ini belum ada figur yang terang - terangan mengatakan ingin maju. Namun demikian, Junaidin yakin akan ada figur yang cocok memimpin cabor tersebut. Hanya saja belum ada yang sesumbar ingin maju. Dia berharap pengurus cabor di kabupaten/kota dapat mengusulkan calon ketua masing-masing, sehingga acara pemilihan ketua akan semakin berwarna.

Lanjutnya, dia sendiri mengaku siap mencalonkan diri lagi apabila masih diberi kepercayaan untuk memimpin PBSI NTB, namun demikian dia pun berharap ada figur baru yang punya komitmen tinggi untuk memajukan prestasi cabang olahraga bulutangkis.

Dalam hal ini figur Ketua Umum PBSI NTB yang diharapkannya adalah figur yang peduli, siap berkorban waktu dan materi untuk kemajuan prestasi dan pembinaan olahraga di NTB. Dia sendiri telah menyiapkan sarana dan prasarana lapangan bulutangkis untuk pembinaan atlet bulutangkis, dan sarana itu siap digunakan untuk kejurda hingga kejurnas. (fan)

David Villa

David Luiz Segera Jadi Bek Termahal London Bek Chelsea, David Luiz dikabarkan segera akan menjadi bek termahal di dunia dalam beberapa hari mendatang. Adalah PSG, klub kaya raya asal Prancis yang akan merogoh kocek sekitar 50 juta poundsterling untuk menebus pemain Brazil berambut kriwil tersebut.

Seperti diberitakan daily mail, pembicaraan telah berlangsung untuk memboyong Luiz ke Paris dan Jumat kemarin, media asal Inggris itu meyakini bahwa kepindahan David Luiz akan tuntas dalam hitungan hari.

Dalam beberapa musim terakhir, PSG memang sedang royal – royalnya belanja pemain. Bahkan, untuk dua bek sebelumnya, Marquinhos dan Thiago Silva, PSG juga berani menggelontorkan uang dalam jumlah besar. Kali ini, mereka berani merogoh kocek lebih dalam lagi untuk seorang bek yang diyakini punya gaya bermain yang lebih dinamis.

Sebelumnya, rekor transfer termahal untuk posisi bek masih dipegang oleh Rio Ferdinand yang ditebus Manchester United dari Leeds dengan banderol senilai 30 juta poundsterling. Jika kesepakatan benar – benar tercapai, maka mega transfer David Luiz ke PSG dengan nilai yang mendekati 50 juta poundsterling akan memecahkan rekor tersebut.

Menurut daily mail, uang dalam jumlah yang mencengangkan itu memang sengaja dikeluarkan oleh PSG untuk menyisihkan Barcelona dan Bayern Munchen yang memang sangat ngebet untuk mendatangkan Luiz. Dengan tawaran yang demikian besar, rasanya sulit bagi Barcelona dan Bayern untuk menyainginya.

Sementara, Chelsea diyakini tengah membutuhkan dana segar untuk mendatangkan penyerang baru yang memang sangat mereka butuhkan.

Salah satu buruan mereka adalah penyerang Atletico Madrid, Diego Costa.

Barcelona Perkenalkan Ter Stegen Kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen secara resmi diperkenalkan sebagai pe-

main Barcelona pada Kamis, setelah menandatangani kontrak lima tahun di Camp Nou. Pemain 22 tahun itu didatangkan dari klub Liga Jerman Borussia Moenchengladbach dengan transfer yang dilaporkan bernilai sebesar 12 juta euro, dan ia berkata bahwa dirinya menikmati peluang untuk bermain bagi raksasa Spanyol itu, lapor AFP. “Saya percaya bahwa saya telah mengambil langkah yang tepat,” kata Ter Stegen, yang telah empat kali memperkuat timnas Jerman, pada konferensi pers. “Klub ini selalu memberi impresi bahwa mereka menginginkan saya.”

“Ini merupakan klub fantastis dan tidak ada opsi yang lebih baik bagi saya.”

Ter Stegen tidak masuk dalam timnas Jerman sebagai salah satu dari ketiga kiper mereka untuk Piala Dunia bulan depan, namun ia tetap disiagakan seandainya bintang Bayern Munich Manuel Neuer gagal pulih dari cedera bahu.

Bagaimanapun, ia siap untuk menjadi pilihan pertama bagi Barcelona, menggantikan Victor Valdes yang kontraknya sudah habis, dan Ter Stegen yakin kepindahannya ini akan membuka jalan bagi dirinya untuk dimasukkan dalam tim inti pelatih Jerman Joachim Loew.

“Tidak ada hal yang lebih baik dibandingkan dapat bermain untuk Barcelona. Mimpi yang menjadi nyata,” tambah Ter Stegen, yang pernah beberapa kali melakukan blunder baik saat membela klub maupun timnas.

“Moenchengladbach merupakan kampung halaman saya, namun saya ingin melakukan sesuatu yang baru, maka ini merupakan langkah yang tepat bagi saya.” “Jika saya memberikan penampilan-penampilan terbaik, akan sulit bagi pelatih (timnas Jerman) untuk mengabaikan saya.”

“Namun untuk melakukannya, saya perlu bermain baik.” Ter Stegen merupakan rekrutan pertama yang dikonfirmasi Barcelona sejak Luis Enrique ditunjuk sebagai pelatih baru klub pada Rabu. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 12

Lobar Keluhkan Pemadaman Listrik Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) memprotes pihak PLN, lantaran dinilai melakukan pemutusan sambungan listrik ke Penerangan Jalan Umum (PJU) secara sepihak di sejumlah titik di Lobar. Hal ini menyebabkan PJU di sejumlah daerah ramai, seperti Senggigi dan Gerung sempat padam, sehingga menimbulkan keluhan warga.

Menurut Kepala Dinas TKPK, Ir. H. Dahrun, MM, dari

RUPA - RUPA

penjelasan PLN, akan terjadi penghematan listrik hingga 12 Juli. Hal ini menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir di Pulau Lombok. Namun, ujarnya, pemadaman PJU ini justru mengganggu kegiatan masyarakat, sehingga pihaknya telah bersurat ke PLN untuk meminta kebijakan agar empat titik di Lobar tidak dipadamkan PJU-nya. Empat titik itu antara lain, jalur Senggigi, Dasan Cermen, Bundaran Giri Menang Square hingga Sulin dan kompleks kantor bupati sebagai pusat pemerintahan.

Pemda bersurat ke PLN, ujarnya, tujuannya supaya masyarakat memaklumi kondisi ini, sehingga tidak ada persepsi yang tidak-tidak terkait pemadaman PJU ini.

“Nanti dikira lampu PJU tak berfungsi,” imbuhnya.

Awalnya kata Dahrun, dikira PJU itu disabotase oleh pihak tertentu. Karena setelah dipasang sambungannya, kembali dilepas. Hal tersebut

terulang beberapa kali, sehingga menimbulkan dugaan disabotase. Namun, setelah mengkofirmasi ke PLN ternyata PLN yang memutuskan sambungannya.

Pemadaman ini, menurutnya, berimbas terhadap menurunnya pembayaran tarif listrik PJU. Diketahui, Anggaran PJU tahun 2014 ini sebanyak Rp 16 miliar sementara tagihan PPJ (Pajak Penerangan Jalan) setiap tahunnya sebanyak Rp 10 miliar. “Kita masih defisit Rp 10 miliar dan untuk menghentikan defisit tersebut harus mengganti lampu dengan LED dan menggunakan meter,” imbuhnya.

Tahun ini, lanjut Dahrun, pihaknya akan menambah titik PJU di jalur by pass BIL 2 yang rencana jalan akan dibangun mulai tahun ini sepanjang 7,4 km, yakni dari Monumen Lombok Barat Bangkit (MLBB) menuju ke jalan Gajah Mada Mataram. Di jalur by pass BIL 2 ini pihaknya akan memasang sekitar 400 titik lampu. (her)

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Sabtu, 24 Mei 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

LAUNDRY

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

PERNIK Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

Halaman 14

CERPEN

Jalan Setapak Dua Tahun yang Lalu Setiap kali menemukan jalan setapak, ingatanku kembali kepada sebuah sosok kurus berkulit gelap dengan rambut cepak.

Suaranya cempreng tapi senyumannya adalah yang paling bisa dibilang anugerah dari segala yang bisa dilihat dari fisiknya.

Sudah dua tahun berlalu sejak aku pertama kali dekat dengannya di jalan setapak dekat bendungan itu. Dia adalah laki-laki yang ceria dan murah senyum. Hal pertama yang dia katakana padaku selain bertanya siapa namaku adalah “Jalan setapak selalu mengingatkanku akan rumah.

Mengingatkanku di mana aku bisa bertemu orang-orang yang aku sebut kelurga.

Senyum ramah dan pelukan hangat ibuku.

Kata-kata motivasi dan semangat dari ayahku juga sayang yang mendalam dari kakak-kakakku.”

Setelah dua tahun berlalu dan aku rasa dia benar. Jalan setapak memang mengingatkan akan rumah. Seakan mengatakan “kau harus pulang”. Tapi bagiku, jalan setapak mengingatkanku akan dirinya juga kejadian mengerikan itu.

Aku juga ingat bagaimana begitu banyaknya kenangan yang terjadi di atas jalan setapak itu. Sebelumnya aku tidak percaya.

“Kau tau, jalan setapak seperti menyimpan banyak misteri,” katanya. Aku mengernyitkan dari. “Seperti… um… bisa membuat dan menyimpan banyak kenangan. Jadi ketika kau membuat kenangan di atasnya dia sekaligus akan menyimpannya. Kemudian saat kau membutuhkan kenangan itu, dia akan memberikanmu saat itu juga.”

Laki-laki yang aneh, pikirku. Dia ini sebenarnya ingin bertindak romatis atau memang kelakuannya melankolis begini?

Atau jangan-jangan dia terlalu banyak membaca komik serial cantik? Yang jelas tidak mungkin komik detektif.

“Nah, ini!” Dia berlari kemudian mengambil tanaman liar yang ada di sisi jalan setapak yang kami lalui. “Ini adalah tanaman favoritku,” katanya sambil menunjukkan tanaman liar yang telah berhasil dia cabut. Tanaman itu sejenis rimput tapi aku yakin itu bukan rumput. Batangnya kecil dengan batang berbulu yang terbelah dua di ujungnya.

“Coba lihat!” Dia menyuruhku mendekatinya. “Kita bisa membuat permainan dari tanaman ini. Kau ambil dulu yang seperti ini.”

Refleks seakan babu yang disuruh majikannya, aku langsung melaksanakan perintahnya. Sedangkan dia tengah asyik dengan tanamannya. Tidak sulit mencari tanaman itu. Aku memutuskan mencabut yang besar.

“Sekarang lakukan seperti ini,” katanya sambil menunjukkan tanaman miliknya.

Aku melihat baik-baik apa yang dia lakukan pada tanamannya kemudian melakukan hal yang sama.

“Hanya disatukan seperti ini?” tanyaku. Dia mengangguk. “Lalu?” tanyaku lagi.

“Sekarang kita main.” Dia menautkan tanamannya ke tanamanku. “Kau harus menariknya. Yang putus kalah.”

Tak lama tanamanku berhasil dia kalahkan. Aku mengernyit kemudian memprotes. Padahalkan tanamanku lebih besar? Dia menjawab sambil tertawa; “Eit, permainan ini ada strateginya juga lo dan yang pasti timing yang tepat saat menariknya.”

Aku mengangguk sambil terus memerhatikan tanamanku yang sudah tidak berdaya.

“Ayo kita jalan lagi,” ajaknya.

Dia membuang tanamannya begitu saja. Tanpa sepengetahuannya,

aku mengambil tanaman itu dan menyelipkannya diantara halaman buku catatanku.

“Ah, ini!” Langkahnya berhenti ketika melihat bunga liar yang biasanya sering aku ambil untuk membuat mahkota.

“Lihat bunga ini.” Dia mencabut setangkai bunga kemudian menyodorkannya kepadaku.

Aku memerhatikannya, “Ada apa dengan bunganya?”

“Apa yang ingin kau lakukan jika melihat bunga ini?”

“Membuat mahkota?”

“Tepat sekali. Izinkan aku untuk membuatkanmu satu mahkota dari bunga ini.”

Aku mengangguk. Dengan cekatan dia mengumpulkan bunga-bunga itu. Aku membantunya. Tak lama jadilah sepasang mahkota. Dia memberikan satu kepadaku.

Aku tidak menyangka jika aku mau memakai mahkota itu sama seperti dia yang juga memakai dib kepalanya.

“Um… anu… apakah ada lagi yang bisa diberikan jalan setapak pada kita?” tanyaku. Kami kembali berjalan menyusuri jalan setapak yang sepertinya masih panjang.

“Tentu. Dia bisa memberikanmu pelajaran tentang hidup,” jawabnya.

Aku memerhatikannya dengan serius.

Bukan wajahnya, tapi punggungnya yang ringkih.

“Dulu, setiap aku melewati jalan setapak yang ada di dekat rumahku, aku seakan-akan melihat duniaku. Masa laluku, masa sekarang dan juga masa depan. Apa saja yang telah aku lakukan dan lewati.

Apa yang sekarang tengah aku lakukan dan apa yang akan aku lakukan.” Langkahnya terhenti. Aku spontan ikut berhenti. Hampir saja aku menabraknya.

“Kau tau, aku berfikir setiap pijakan kaki yang kita lakukan di jalan itu adalah

sebabnya. Tapi, dengan hanya duduk diam kita juga bisa merasakannya.” Dia berbailk melihatku. “Aku tidak tau mengapa hal-hal seperti itu bisa terjadi. Walaupun aku memikirkannya dengan keras tetap saja aku tidak tau. Yang pasti aku tau bahwa aku sangan menyukai jalan setapak.” Dia tersenyum.

Aku membalas senyumnya sambil menaikkan bahuku.

“Lalu, apa lagi?”

Dia kembali melangkah sebelum menjawab pertanyaanku.

“Semakin banyak kau bertanya itu membuktikan bahwa kau tidak bisa merasakannya.”

Aku mengerutkan dahi, “Sok tahu!” kataku dalam hati.

“Kau bisa merasa lebih nyaman dan lebih tenang di jalan setapak daripada dijalan beraspal.”

Aku mengangguk. “Um…sepertinya jalan setapak di rumahmu terlalu indah?”

Dia tertawa mendengar kata-kataku.

Aku berfikir tidak ada yang lucu dalam kata-kataku.

“Ya, mungkin saja kau benar. Tapi kata indah itu objektif.”

“Benar.” Aku membenarkannya dalam hati.

“Sepertinya kita sudah sampai.” Langkahnya berhenti.

Jalan setapak yang kali lewati berakhir tak jauh di depan kami. di depan perkampungan yang akan kami masuki.

“Sepertinya ada yang aneh,” katanya.

Dia menoleh ke kiri dan kanan berusaha mencari tahu apa yang terjadi.

“Apa tidak apa-apa kita ke sana? Kau tahu kan tadi teman-teman bilang kita harus hati-hati terutama di desa yang kita datangi ini?”

Dia manggut-manggut. “Tenang saja.

Aku akan memeriksanya.” Dia melangkah

Oleh: Tsubaki Ara

meninggalkanku.

Tak lama dia muncul. nafasnya terengah. Dia melihatku dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Aku membalas lambaian tangannya. Namun dari wajahnya sepertinya ada yang aneh. Ah, itu bukan lambaian. Dia menyuruhku pergi. Tapi mengapa?

“Pergiii!!!” Teriaknya.

Tapi, belum sempat kata-kata itu menghilang dari pendengaranku, kejadian itu dengan cepat terjadi. Aku bahkan tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Rasanya seluruh badanku mati rasa. *** “April, kita sudah sampai.” Dokter Hans menyadarkan aku dari lamunanku. “Apa kau benar-benar sudah siap kembali ke tempat itu?” tanyanya.

Aku melihat dokter Hans, Dokter yang sudah kurang lebih dua tahun ini merawatku dari trauma beratku.

“Mungkin aku harus,” jawabku.

Dokter Hans membuka pintu mobil kemudian mengeluarkan kursi rodaku. Dia membantuku menaiki kusi roda. Kemudian kami pergi menuju jalan setapak yang ada di dekat bendungan. Seorang laki-laki mengikuti kami dari belakang. Dia adalah detektif Mario. Dia juga selalu menemaniku selama dua tahun ini. Berusaha mengorek informasi dariku untuk melengkapi laporannya dan agar dia bisa segera menyelesaikan tugasnya. Menyelesaikan kasus dua tahun yang lalu.

Kami berhenti di jalan setapak di mana aku memulai petualanganku dengan Dia. Aku tentu saja mengingat semuanya walaupun tempat ini sudah banyak berubah.

Namun benakku menolak ingatan itu. Setiap kali ingin memuntahkannya dengan kata-kata, aku merasa terguncang. Mungkin aku hanya perlu waktu atau aku tidak menemukan kata-kata yang tepat

Deskripsi singkat dan kepenulisan: Hanya penulis pemula yang disibukkan kegiatan akademik dan tulis menulis. Pernah melahirkan antologi cerpen bersama di komunitas menulis yang ia ikuti.

(Suara NTB/ist)

PUISI

Rifat Khan Iin Farliani

Menjadi Dewasa Ia bertanya pada wajahnya terbelah dua: persimpangan baru dan lama Telah terlepas kanaknya yang manja? lupa ia langit musim cerah dahulu adalah tambang mengaitkan bunga dan balonan “Apakah telah jadi dewasa?”

Kau tahu ketidakpastian berumur senantiasa barangkali suatu waktu kau berulah lagi tak percaya pergantian musim tak percaya jarum jam Kau tak pernah bertambah jenjang Hidup kau ukur dalam tamasya berlari dari api tenggelam dalam rawa Mataram, 11 November 2013

untuk mengungkapkannya.

Di pinggir danau itu aku masih bisa melihat teman-temanku dan tentunya Dia. “Kau tidak perlu memaksakannya,” kata Dokter Hans. Aku mengangguk. “Silahkan detektif.”

Detektif Mario mendekatiku. Matanya berbinar penuh semangat. Aku tau dia pasti telah menunggu lama untuk hal ini. Untuk membawaku kembali ke jalan setapak di danau ini.

“Sudah dua tahun, April. Apa kau sudah bisa mengingatnya? Kau bisa mengatakannya?”

Tatapan kosongku lurus ke depan.

Dalam genggamanku ada tanaman liar miliknya yang telah mongering juga mahkota bunga yang dia buat untukku.

“Kau bersamanya di sini kan, April?” tanya detektif Mario.

Aku mengangguk.

“Jadi dia benar-benar di sini? Temantemanmu yang lain berbohong kalau dia tidak ikut dalam tim?”

Aku mengangguk.

“Lalu apa yang terjadi padanya?”

Rasanya jantungku mencelos mendengar pertanyaan itu. Aku menyodorkan tanaman dan mahkota bunga kering yang ada ditanganku pada detektif Mario.

“Dia membuat ini untukmu?”

Aku mengangguk.

“Kau tau yang terjadi? Kau melihatnya?”

Aku mengangguk. Jantungku berdetak semakin kencang. Bibirku gemetar sehingga terdengar suara gigiku yang gemertakan.

“April, kau tidak usah memaksakannya,” kata Dokter Hans. Dia memegang pundakku.

Tatapanku masih ke depan sedangkan air mataku mengalir tanpa kusadari. Aku merasa seakan akan kembali ke dua tahun yang lalu. Kejalan setapak itu. Saat di mana dia merenggang nyawa untuk menyelamatkanku.

Seharusnya Detektif Mario bertanya pada jalan setapak itu apa yang terjadi. Ketika warga membabi buta saling bertikai dan menyeret dia masuk tanpa bertanya apaapa. Atau mungkin mereka sudah mengetahui bahwa Dia adalah wartawan dan sengaja menyeretnya kemudian menikamnya dan membuat dia seakan menghilang di ujung jalan setapak itu. *** Aku tidak mau melihat jalan setapak lagi. Karena itu akan mengingatkanku padamu sebuah sosok kurus berkulit gelap dengan rambut cepak dengan suara cempreng tapi memiliki senyum yang manis. ***

Apakah Arti Kata Ini, Saudaraku Apakah arti kata ini saudaraku: “Dadaah! Dadaah!”

Adakah yang bersedia duduk dalam bis Kursi menjongkok ke belakang. meninggalkan perjalanan Pertemuan terlalu rapat. Perpisahan kapan saja mendekat Melambai di stasiun. tak ada yang menengokmu Ia yang tak acuh dan pergi Tak perlu berseru lagi saudaraku: “Dadaah! Dadaah!”

Dalam Benak Petinju Pukulan tak akan secemas ini ku hujam Kepada manis dan lembut pipimu kawan Sebab di panggung ini kita mesti berseteru Meski keringat kita telah sebulat peluru Tangan kita memang bersarung Namun hantaman kadang seberat gunung Berikan maaf terlebih dahulu, Bila gigi terkadang memilih patah Ikhlaskan ia mengeluarkan setetes darah Mata kita sesaat saling memandang Mungkin terkenang masa-masa dulu Sebelum penonton tertawa menepuk tangan Saat pukulanmu singgah dengan tenang Memberi kenangan manis di denyut jantung ini

Sawah Bapak Hilang Rasa kalut memang seperti kabut Saat tanah tak mampu lagi dijengkal Sedang hutang-hutang masih terbang Mencoba masuk lewat pintu jendela Mengganggu napas kami yang terhela Sawah Bapak telah hilang Begitu kabar yang sempat datang Saat tubuh tak nyaman bersandar Antara koran dan puisi-puisi yang hilang Sedang wajah Bapak semakin luka Sebab hari depan semakin sulit diterka Sedang di televisi, kami menyaksikan berita Banyak wajah-wajah yang mulai lupa Bagaimana tersenyum dengan lepas Persis seperti raut wajah Bapak Yang masih termenung di atas lapak Sementara si Abdul, putranya yang paling sulung Menyimpan segala cemas di hatinya yang relung 2013

Sebab kakimu senantiasa berkelok-kelok di jalan lapang Menebak bau langkah basah Hati-hati sekali

Kini, kau dan aku masih duduk di pojok ring Sembari menunggu nyawa kita berhenti berdering

Mataram, 11 November 2013

2013

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Jokowi-JK Targetkan 70 Persen Suara dari Indonesia Timur Kendari (Suara NTB) Partai koalisi pengusung pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menargetkan perolehan sampai 70 persen suara dari wilayah timur Indonesia.

Tim pemenangan capres/cawapres Jokowi-JK Jendral (Purn) TNI Luhut Binsar Panjaitan di Kendari, Jumat (23/5) mengatakan wilayah timur Indonesia diproyeksi sebagai lumbung suara pasangan yang diusung PDI-P, NasDem, PKB dan partai Hanura.

Figur Jusuf Kalla adalah simbol wilayah timur Indonesia sehingga target perolehan suara sekitar 70 persen cukup rasional, kata Luhut Panjaitan. Selain bertumpu pada ketokohan Jusuf Kalla juga tandem Jokowi-JK terasa memenuhi harapan publik luas karena karakter keduanya yang disiplin, tegas dan pekerja keras.

“Beberapa hari saya berada di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara tidak mendengar orang yang menginginkan presiden dan wakil presiden selain Jokowi-Jusuf Kalla,” kata Luhut, alumni terbaik Akademi Milter tahun 1970.

Ia menambahkan bahwa rakyat Indonesia dapat menilai calon pemimpin mana yang pantas. Mana calon pemimpin teruji, mana calon pemimpin yang memilki integritas baik dan tidak. Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sulawesi Tenggara Hugua mengatakan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK adalah sosok yang kepemimpinannya sudah teruji. (ant/Bali Post)

Putusan MK Soal Banggar DPR Dinilai Aneh Jakarta (Suara NTB) Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Ahmad Noor Supit menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengurangi kewenangan Banggar DPR RI aneh karena putusan itu sudah sesuai dengan kewenangan Banggar seperti yang tercantum di UU MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3).

“Putusan MK tidak ada yang bertentangan dengan UU MD3. Jadi aneh saja MK memutuskannya,” kata Noor Supit di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (23/5).

Supit menjelaskan, dalam UU MD3, Banggar tidak pernah membahas anggaran sampai satuan tiga. “Pembahasan anggaran hingga satuan tiga dilakukan di komisi-komisi, tidak pernah di Banggar,” katanya.

Sedangkan pembintangan sebuah mata anggaran, Banggar tidak punya kewenangan sama sekali.

“Yang melakukan pembintangan anggaran itu adalah kementerian terkait dan komisi-komisi,” jelasnya.

“Saya rasa MK dan pemohon (Tim Advokasi Penyelamatan Keuangan Negara) tidak mengerti dan tidak membaca UU MD3. Jadi putusan MK itu aneh,” kata politisi Golkar itu.

MK memutuskan, Badan Anggaran DPR alias Banggar kini tidak punya kewenangan untuk membahas anggaran hingga satuan tiga lagi. Hari ini, MK memangkas sebagian kewenangan Banggar itu.

Dalam pertimbangannya, MK menilai kewenangan Banggar harus dibatasi saat membahas anggaran teknis di kementerian/lembaga.

DPR seharusnya tidak membahas anggaran hingga halhal yang sangat rinci di satuan tiga. Selain itu, MK juga menghapus kewenangan DPR dalam memberi tanda bintang anggaran yang dianggap belum menenuhi syarat. DPR hanya boleh menyatakan setuju atau tidak setuju. (ant/Bali Post)

PPPTetap Dukung Prabowo Meski SDATersangka

(ant/Bali Post)

TES KESEHATAN - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari poros Partai Gerindra - PAN Prabowo Subianto (kiri) dan Hatta Rajasa (kanan) mengenakan baju piyama saat akan menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (23/5).

Prabowo-Hatta Tes Kesehatan di RSPAD Jakarta (Suara NTB) Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat, sebagai persyaratan menuju pemilihan umum presiden pada 9 Juli 2014.

Prabowo-Hatta secara bersama-sama tiba di RSPAD Gatot Subroto sekira pukul 06.30 WIB mengenakan kemeja putih. Keduanya melambaikan tangan sambil tersenyum terhadap beberapa karyawan maupun media yang menyapa mereka.

“Alhamdulillah sehat.

Saya sengaja datang lebih

awal dan puasa sebelumnya,” ujar Hatta Rajasa.

Prabowo-Hatta dijadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjalani tes kesehatan jasmani dan jiwa.

KPU atas rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta capres-cawapres menjalani pemeriksaan jas-

mani meliputi penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru-paru, bedah, urologi, ortopedi, syaraf, mata, telinga, hidung dan tenggorokan, serta mulut maupun gigi.

Selain itu, KPU menjadwalkan, tes kesehatan terhadap bakal capres-cawapres dijadwalkan berlangsung

sekira delapan jam.

Tim dokter RSPAD Gatot Soebroto pada Kamis (22/5) memeriksa pasangan caprescawapres Joko Widodo (Jokowi)Jusuf Kalla (JK) yang menjadi pesaing Probowo Subianto-Hatta Rajasa dalam pemilihan umum presiden pada 9 Juli 2014. (ant/Bali Post)

Menag Bukan Tersangka Tunggal Jakarta (Suara NTB) Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali bukan satu-satunya tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun anggaran 2012-2013 pada Kementerian Agama.

Orang-orang yang dimintai pertangungjawaban pidana itu menurut Johan bisa saja para rekanan penyelenggaraan haji baik di dalam maupun di luar negeri.

Suryadharma juga sudah pernah memberikan keterangan kepada KPK mengenai kasus ini. Selain dia, KPK juga sudah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut yaitu mantan Wakil Ketua Komisi VIII Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengindikasikan terjadi penyimpangan dalam pengelolaan dana dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Kementerian Agama

Jakarta (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), tidak akan mengevaluasi ataupun mencabut dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta Rajasa menyusul Suryadharma Ali menjadi tersangka dalam kasus penyelenggaraan Haji 2012-2013.

Demikian ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal DPP PPP, Romahurmuziy atau Romi di Jakarta, Jumat (23/5). ‘’DPP PPP tidak akan mengevaluasi dukungannya kepada Prabowo-Hatta, mengingat proses pengambilan keputusannya telah dilakukan secara institusional dan konstitusional,’’ tegas Romi.

Tapi, kata Ketua Komisi IV DPR RI itu, DPP PPP segera menggelar rapat dalam rangka konsolidasi menyeluruh serta mendengarkan keterangan SDA untuk disikapi dalam kedudukannya di organisasi.

“Karenanya, hingga saat tersebut DPP PPP belum mengambil kesimpulan atau melakukan tindakan organisasi apapun,” katanya.

DPP PPP menyampaikan keprihatinan yang mendalam atas penetapan status hukum Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali yang juga Menteri Agama.

“Penetapan status hukum tersebut murni dalam kedudukan SDA sebagai pejabat publik yang sama sekali tidak terkait dengan posisinya sebagai Ketua Umum DPP PPP. Namun demikian, DPP PPP tetap akan memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila diperlukan,” katanya.(ant/Bali Post)

“Sprindik (surat perintah penyidikan) sudah di tangan saya, tersangkanya baru SDA (Suryadharma Ali) yaitu Menteri Agama, tapi proses pengembangan perkara masih terus dilakukan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.

Pada hari ini KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka pertama dalam kasus tersebut karena diduga menyalahgunakan wewenang.

KPK menyangkakan Suryadharma dengan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 KUHP. Pasal ini mengatur orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan,

Gugatan Bhatoegana di MK Tak Dapat Rekomendasi

JK Bicarakan Masalah Bangsa KPK Bantah Penetapan SDATersangka dengan Hasyim Muzadi

Jakarta (Suara NTB) Salah satu calon legislatif (caleg) dari Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengajukan gugatan sengketa Pemilu 2014 namun tidak mendapat rekomendasi dari DPP Partai Demokrat.

“Ini ada perkara atas nama Sutan Bhatoegana dari Dapil Sumatera Utara I (Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Medan, dan Kota Tebing Tinggi) namun tidak mendapat rekomendasi DPP, mohon kuasa hukum untuk menjelaskan,” kata anggota Majelis MK Arief Hidayat, saat sidang sengketa pemilu, di Jakarta, Jumat (23/5).

Salah satu Kuasa Hukum Partai Demokrat membenarkan perntanyaan majelis hakim. “Benar yang mulia,” jawab salah kuasa hukum Partai Demokrat Hutomo Karim. Majelis hakim juga mempertanyakan beberapa perkara yang diajukan oleh beberapa caleg Demokrat yang diajukan melebihi waktu 3x24 jam sejak pendaftaran dibuka.

Pada Jumat kemarin MK menggelar sidang perdana Sengketa perselisihan hasil pemilu (sengketa pemilu) 2014 sebanyak 903 perkara.

Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan MK, sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan ini dimulai pukul 08.00 WIB hingga selesai untuk sengketa pemilu yang diajukan oleh 14 partai mencapai 871 berkas dan 32 perkara diajukan anggota DPD akan disidangkan mulai pukul 19.00 WIB sampai selesai.

Setelah pemeriksaan pendahuluan selesai, lalu pada sidang kedua akan didengarkan perbaikan permohonan dari para pemohon. (ant/Bali Post)

SIDANG - Suasa sidang di MK.

(ant?Bali Post)

Depok (Suara NTB) Calon Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kunjungannya ke kediaman Mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi di Kota Depok untuk membicarakan masalah bangsa. “Ya kami makan enak dan juga berbicara masalah bangsa,” kata Jusuf Kalla usai menemui Hasyim Muzadi di Depok, Jumat (23/5).

Kalla datang ke kediaman Hasyim Muzadi yang juga terdapat Pesantren Al Hikam untuk menunuaikan Shalat Jumat bersama dan bersilaturahmi dengan mantan ketua PBNU tersebut.

Menurut dia, selain membicarakan masalah bangsa juga dibahas tentang Nahdlatul Ulama.

Ia mengatakan kunjungan tersebut juga untuk meminta dukungan kaum Nahdliyin guna mendukung pencalonnya sebagai cawapres. “Kalau minta dukungan tentu saja dan semua juga mendoakan,” katanya.

Menurut dia sebagai orang NU dirinya juga harus menyampaikan majunya menjadi cawapres kepada kyai-kyai NU. “Ya sekaligus bersilaturahmi dengan Hasyim Muzadi yang juga kawan lama,” katanya.

Ia juga mengatakan seharusnya Jokowi akan menemui Hasyim Muzadi tetapi terkendala kesibukan. “Jokowi tidak bisa datang karena masih menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Beliau kan belum cuti,” ujarnya.

Ia mengatakan Jokowi kon-

kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

“Arah pengembangan adalah berdasarkan sejauh mana penyidik KPK dalam proses penyidikan menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup,” tambah Johan.

Menurut Johan sudah ada banyak pihak yang dimintai keterangan saat kasus ini berada pada tingkat penyelidikan. “Banyak pihak yang sudah dimintai keterangan, tidak hanya di Kementerian Agama, tapi juga di Arab Saudi,” ungkap Johan.

(ant/Bali Post)

PASCA PENETAPAN TERSANGKA - Menteri Agama Suryadharma Ali memberi salam kepada jurnalis di rumahnya, Menteng Dalam, Jakarta Selatan, Jumat (23/5). Menag yang juga Ketua Umum PPP tersebut menyatakan belum menerima surat dari elite PPP terkait rencana pemanggilan dirinya untuk menjelaskan masalah penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kemenag Tahun 2012-2013 oleh KPK. sebesar Rp80 triliun dengan bunga sekitar Rp2,3 triliun sepanjang 2004-2012.

KPK juga telah mengirim-

kan tim ke Madinah dan Mekah untuk mengecek langsung katering dan akomodasi ibadah haji. (ant/Bali Post)

Terkait Politik

(ant/Bali Post)

JK KUNJUNGI HASYIM MUZADI - Cawapres Jusuf Kalla (ketiga kiri) berjabat tangan dengan mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi (kedua kiri) usai melaksanakan shalat Jumat di Pondok Pesantren Al-Hikam, Depok, Jawa Barat, Jumat (23/5). sekuen sebagai Gubernur DKI Jakarta dan akan melaksanakan tugasnya.

Sementara itu KH Hasyim Muzadi menyatakan mendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla pada Pemilu Presiden 2014.

“Saya memilih caprescawapres manapun yang ada tokoh NU-nya. Ternyata sekarang yang ada adalah pasangan Jokowi-JK. Maka saya memilih Jokowi-JK,” katanya.

Menurut dia, keputusannya itu tidak semata-mata fanatisme ke-NU-an, tetapi karena realitas masyarakat Muslim di Indonesia kebanyakan warga NU, dan NU telah membuktikan sikap kebangsaan sepanjang sejarah Indonesia.

“Siapapun tidak bisa meragukan ke-Islaman JK, ke-NU-annya, serta integritas, visioner, dan kompetensinya dalam masalah kenegaraan. Hasil-hasil amalnya sudah jelas dalam mengatasi konflik agama, masalah Aceh, dan sebagainya. Beliau berani dan tidak ekstrem,” katanya.

Hasyim berharap JK sebagai seorang ekonom bisa mengembangkan ekonomi pribumi tanpa membuat kegoncangan global, seperti yang dilakukan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.

“Semoga yang sependapat dengan saya melakukan pilihan yang sama, yakni Jokowi-JK,” kata Sekretaris Jenderal International Conference of Islamic Scholars (ICIS) itu. (ant/Bali Post)

KPK membantah penetapan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada Tahun Anggaran 2012/2013 terkait unsur politik.

“Tentu tidak. Kami ketika menetapkan tersangka memakai ukuran tertentu, tidak ada kaitannya dengan politik,” kata Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, dalam pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Kamis (22/5) malam.

Zulkarnain mengatakan penetapan Suryadharma Ali sebagai tersangka dalam kasus itu berdasarkan kajian KPK tentang penyelenggaraan haji di Kementerian Agama.

Juru Bicara KPK Johan Budi, dalam jumpa pers, menegaskan tidak terdapat unsur politis dalam penyelidikan ataupun penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan haji pada Tahun 2012/2013 di Kementerian Agama.

“KPK tentu sebagai penegak hukum harus menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan

dalam konteks penanganan perkara. Bahwa kemudian ada orang luar yang mempersepsikan atau menarik-narik kasus ini ke wilayah politik, ya itu urusan orang di luar KPK,” kata Johan.

Johan menambahkan KPK tidak membidik pihakpihak tertentu ketika menetapkan tersangka dalam sebuah kasus yang telah diselidiki KPK. ‘’Sampai hari ini, Surat Perintah Penyidikan yang ada di tangan saya menyebutkan tersangkanya adalah SDA,’’ kata Johan.

Dalam penyelidikan penyelenggaraan haji, lanjut Johan, KPK juga telah meminta keterangan sejumlah pihak yang bukan hanya pada orang-orang di Kementerian Agama, melainkan juga sejumlah pihak di Arab Saudi.

Suryadharma Ali disangkakan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Sabtu, 24 Mei 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sejumlah Negara Kecam Aksi Kudeta Militer di Thailand Bangkok Kudeta militer di Thailand yang diumumkan oleh kepala angkatan bersenjata negara Kamis lalu memicu kecaman dari sejumlah negara dan organisasi internasional.

Junta yang dipimpin oleh Jenderal Prayut Chan-ocha membatalkan sejumlah undang-undang, melarang perkumpulan yang dihadiri lebih dari lima orang. Dan memerintahkan sejumlah pemimpin partai yang berseteru untuk melapor kepada pihak militer pada pukul 10.00 WIB, Jumat.

Tindakan militer tersebut kemudian dikecam sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis dan Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry mengatakan kudeta militer tidak dapat dibenarkan dan akan membawa dampak negatif terhadap hubungan Washington-Bangkok.

Dia mendesak Thailand untuk menggelar pemilu dini yang mencerminkan kehendak rakyat. Di sisi lain,

Pentagon mengatakan sedang meninjau kembali kerja sama militer dengan sekutu di Asia Tenggaranya itu.

Sejumlah pengamat menilai krisis di Thailand sebagai pertarungan untuk memutuskan siapa yang akan memimpin negara tersebut ketika kekuasaan Raja Bhumibol Adulyadej yang sudah berusia 86 tahun berakhir. Selama beberapa bulan terakhir, pendukung keluarga raja melakukan serangkaian demonstrasi untuk menjatuhkan pemerintahan yang terpilih secara demokratis dan dipimpin oleh saudara perempuan Thaksin, Yingluck Shinawatra.

Yingluck sendiri dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya pada awal bulan ini oleh keputusan pengadilan atas dugaan kelalaian dalam kebijakan subsidi petani.

Di tempat terpisah, Pemerintah Australia prihatin dengan kudeta di Thailand dan memperingatkan semua warga Australia di Thailand untuk waspada. Demikian disampaikan Departemen Urusan Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia dalam siaran pers, Jumat. DFAT mengatakan pemerintah Australia tengah mencari informasi lebih lanjut atas perkembangan situasi politik “yang disesalkan” itu dan mengkaji dampaknya terhadap hubungan pemerintahke-pemerintah (government-togovernment) antara Australia dan Thailand.

“Saya telah membahas perkembangan dengan Duta Besar Australia untuk Thailand dan kami akan menegaskan keprihatinan kami kepada pihak berwenang di Bangkok

dan melalui Kedubes Thailand di Canberra,” kata Menteri Luar Negeri Julie Bishop seperti dikutip dalam rilis DFAT. Bishop memperingatkan semua warga Australia yang bepergian atau berada di Thailand untuk terus berhati-hati dan memperhatikan keamanan pribadi mereka. Warga Australia didesak untuk mematuhi jam malam nasional antara pukul 22.00 dan 05.00 waktu setempat dan mengikuti instruksi otoritas lokal dan menjauhi semua demontrasi dan lokasi unjuk rasa, peristiwa politik dan pertemuan umum berskala besar.

Di sisi lain, kelompok proThaksin bernama “kaos merah” juga belum memberi reaksi terhadap kudeta. Sejumlah pemimpin “kaos merah” mengatakan bahwa penggulingan pemerintahan akan memicu perang saudara, namun sampai saat ini belum ada laporan mengenai kerusuhan sosial, demikian seperti dilaporkan AFP. (ant/bali post)

Pemerintah Sipil Harus Dikembalikan

(Suara NTB/ist)

SIAGA - Seorang personel militer Thailand siaga di balik truk saat demo penggulingan pemerintahan yang sah di Bangkok. Militer Thailand kini mengkudeta pemerintahan yang sah dan memberlakukan jam malam.

Bom Bunuh Diri di Irak Tewaskan 11 Orang Baghdad Dua serangan bom bunuh diri yang ditujukan pada peziarah Syiah di Baghdad menewaskan sedikitnya 11 orang dan mencederai puluhan lain Kamis meski pasukan keamanan dalam jumlah besar ditempatkan di wilayah itu.

Serangan-serangan malam hari itu terjadi di Mansur, sebelah barat Baghdad, dan Baab al-Sharji di wilayah tengah, ketika warga Syiah bersiap-siap memperingati kematian tokoh keramat mereka.

Pemboman di Mansur menewaskan delapan orang dan melukai 26 lain.

Penyerang memakai abaya

atau jubah hitam wanita, tampaknya untuk menghindari perhatian, kata juru bicara keamanan Baghdad, Brigjen Saad Maan. Serangan bom bunuh diri di Baab al-Sharji menewaskan tiga orang lagi.

Peziarah berjalan ke daerah Kadhimiyah di wilayah utara, yang merupakan lokasi makam Imam Musa Kadhim, yang ketujuh dari 12 imam keramat dalam Islam Syiah.

Ritual dua hari yang menandai kematian ulama itu pada 799 Sesudah Masehi akan berpuncak pada Sabtu dan Minggu. Peziarah Syiah sering menjadi sasaran serangan militan Sunni yang

menganggap paham Syiah menyimpang.

Upaya pihak berwenang dalam beberapa bulan ini untuk mengendalikan kekerasan mematikan belum menunjukkan hasil yang berarti sejauh ini. Lebih dari 700 orang tewas di Irak pada Februari, menurut data yang dihimpun AFP, misi PBB untuk Irak dan pemerintah Irak.

Kekerasan di Irak telah mencapai tingkatan yang belum pernah terlihat sejak 2008, ketika negara itu mulai bangkit dari konflik sektarian mematikan pada 2006-2007 yang merenggut puluhan ribu jiwa. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Ban Ki-moon

SEKRETARIS Jenderal PBB Ban Ki-moon prihatin dengan pengambil-alihan kekuasaan di Thailand dan menyerukan “kembalinya pemerintah sipil” di negara Asia Tenggara itu.

“Sekretaris jenderal sangat prihatin oleh pengambilalihan militer di Thailand,” demikian isi pernyataan yang dikeluarkan di Markas PBB, New York, oleh juru bicara Ban, Kamis.

Itu adalah pernyataan kedua yang berkaitan dengan Thailand dalam 72 jam belakangan ini.

Sekretaris Jenderal PBB tersebut menyerukan segera kembalinya ke undang-undang dasar, kekuasaan sipil dan demokratis dan dialog yang melibatkan semua pihak serta akan melicinkan jalan bagi kemakmuran dan perdamaian jangka panjang di Thailand.

“Sekretaris jenderal men-

desak semua pihak agar bekerja sama secara konstruktif, menahan diri dari kerusuhan dan menghormati hak asasi manusia,” tambahnya.

Menurut laporan, militer Thailand pada Kamis mengambil-alih kendali atas negeri tersebut, setelah berbulan-bulan kerusuhan dan protes luas di ibukota Thailand, Bangkok, serta bagian lain negeri itu. (ant/bali post)

Rusia Ancam Hentikan Kontrak Bombardier Moskow Moskow sedang mempertimbangkan mengakhiri kontraknya sebesar 3,4 miliar dolar AS dengan produsen pesawat terbang Kanada, Bombardier, untuk membangun pesawat Q400 dan pembangunan pabrik perakitan di Rusia.

Kepala Unit Industri Penerbangan Bombardier, Guy Hachey, mengisyaratkan kesepakatan pada Agustus 2013 dengan Rostec, perusahaan milik negara Rusia, terancam karena adanya sanksi Kanada terhadap Rusia.

Sanksi yang diberlakukan oleh Kanada terhadap beberapa pejabat Rusia, karena peran mereka dalam krisis Ukraina mempengaruhi pembicaraan mengenai kesepakatan itu.

“Mengenai apakah Bombardier Q400 bebas dari situasi politik ... adalah pertanyaan tentang apakah akan melanjutkan atau mengakhiri proyek tersebut,” kata Menteri Perindustrian Rusia Denis Matourov kepada kantor berita

(Suara NTB/ist)

PABRIK BOMBARDIER - Inilah lokasi pabrik Bombardier di Kanada. Rusia mengancam menghentikan kontrak kerjasama dengan perusahaan pembuat pesawat terbang ini, karena Kanada telah memberlakukan sanksi pada warga Rusia.

Rusia Ria Novosti di sela-sela Forum Ekonomi Internasional, Saint Petersburg, Kamis, seperti dikutip dari AFP. “Kami telah meninjau harga dengan Rostec, mengingat yang diajukan oleh pihak Kanada saat ini tinggi,” katanya beralasan.

Namun Kepala perusahaan milik negara Rostec, Sergey

Chemezov, mengatakan negosiasi masih berlangsung. Barat telah memberlakukan sanksi terhadap Rusia dan mengancam sanksi lebih besar atas perannya dalam mengobarkan kerusuhan di Ukraina timur setelah Moskow menganeksasi semenanjung Krimea di Laut Hitam.

Musim panas lalu Bombardier menandatangani nota

kesepakatan dengan Rostec mempersiapkan rencana membuka unit produksi bersama untuk pesawat Q400 NextGen di wilayah Ulyanovsk di Volga.

Kesepakatan itu juga termasuk penjualan hingga 100 pesawat turboprop Q400 senilai 3,4 miliar dolar AS (2,5 miliar euro). (ant/bali post)

Sisi Diperkirakan Menang Mutlak Kairo Calon Presiden (Capres) Mesir, Jenderal Purnawirawan Abdel Fatah Al Sisi

diperkirakan akan menang mutlak dalam pemilihan presiden yang akan digelar pekan depan.

“Hasil perolehan suara Capres Al Sisi dalam pemilu bagi warga Mesir di luar negeri itu mencerminkan dia (Al Sisi) akan menang mutlak di dalam negeri,” kata analis politik, Abdel Hadi Bahaeddin, dalam perbincangan dengan Antara di Kairo, Kamis.

Bahaeddin merujuk pada hasil pemilihan presiden (Pilpres) warga Mesir di perantauan yang memberikan suara 94,5 persen kepada mantan Panglima Angkatan Bersenjata tersebut.

“Terlepas dari perseteruannya dengan Ikhwanul Muslimin pendukung Presiden terguling Mohamed Moursi, Jenderal Al Sisi memang cukup populer di Mesir pascapenumbangan Presiden Moursi pada Juli tahun lalu,” katanya.

Menurut Bahaeddin, meskipun Ikhwanul Muslimin memboikot Pilpres yang akan digelar 26 dan 27 Mei 2014, namun tidak akan berpengaruh terhadap kemenangan Al Sisi. “Kendati Ikhwanul Muslimin memenangkan pemilihan parlemen dan Pilpres 2012, namun sikap pemboikotan pemilu ini tidak akan berpengaruh terkait legitimasi hasil pemilihan,” katanya.

(Suara NTB/ist)

Abdel Fatah Al Sisi

Hasil resmi pemilu warga Mesir di luar negeri yang berlangsung pada 15-19 Mei 2015, Capres Al Sisi memperoleh 296.628 suara atau 94,5 persen dari 313.835 suara sah. Adapun Capres Hmadeen Sabahi hanya memperoleh 17.207 suara atau 5,5 persen dari pemilu yang berlangsung di Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal Mesir di 124 negara tersebut.

Pilpres ini akan digelar satu putaran karena hanya diikuti dua calon presiden tanpa pasangan calon wakil presiden.

Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin berikrar akan terus melancarkan aksi unjuk rasa anti-pemerintah. (ant/bali post)