Snt24062014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 24 JUNI 2014

Mataram (Suara NTB) Beberapa hari setelah dibentuk, tim Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi langsung bertindak. Senin (23/6) tim Satsus menggeledah gedung Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, terkait kasus dugaan manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL). Bundelan dokumen dan sejumlah CPU komputer serta sejumlah barang lainnya disita.

Tim beranggotakan enam orang penyidik Pidsus Kejati NTB datang ke

NOMOR 90 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kantor Dinas PU sekitar pukul 14.00 Wita menggunakan dua mobil, dipimpin Ketua Tim Budi Tridadi, SH, lengkap dengan rompi tulisan ‘’Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi’’.

Dua orang masuk ke ruangan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H.Mahmuddin Tura, untuk menginformasikan aksi penggeledahan itu. Empat orang naik ke lantai dua gedung bagian belakang, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

GELEDAH - Tim Satsus Pemberantasan Korupsi Kejati NTB, menggeledah Kantor PU Kota Mataram, Senin (23/ 6). Sejumlah barang diamankan dari ruang Bidang pengairan dan Binamarga selanjutnya diangkut ke Kejati NTB.

Kasus BWS Loteng

(Suara NTB/dok)

Prioritaskan Bongkar Muat MENJELANG puasa Ramadhan 1435 hijriah tahun ini, Pemprov NTB meminta kepada otoritas pelabuhan di daerah ini untuk memprioritaskan bongkar muat kapal sembako. Supaya ketersediaan sembako yang dibutuhkan masyarakat di daerah ini terjamin dan tak terjadi lonjakan harga yang cukup signifikan akibat persediaan kurang. ‘’Kita s u d a h minta kepada otoritas pelabuhan untuk memprioritaskan bongkar muat kapal-kapal yang mengangkut bahan pokok.

Bersambung ke hal 5 H. Muh. Amin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/ars)

Siap Kooperatif MENDAPATI ruangan stafnya digeledah tim Satuan Khusus (Satsus) Pemberantasan Korupsi Kejati NTB, Kepala Dinas PU Kota Mataram Ir.H.Mahmuddin Tura terlihat santai. Saat bersamaan dia sedang menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Abdul Latif Madjid di aula kantor setempat.

Keluar dari ruangan pertemuan untuk sekadar menerima pemberitahun tim Satsus, Mahmuddin Tura kembali masuk ruang pertemuan.

Bersambung ke hal 5 Mahmuddin Tura

Pemeriksaan Saksi Terus Bertambah

Praya (Suara NTB) Jumlah saksi yang akan dimintai keterangan terkait kasus dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan alat berat di Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah (Loteng), dipastikan akan terus bertambah. Mengingat proses penyelidikan kasus pada proyek senilai Rp 1,5 miliar tersebut, hingga kemarin masih terus berlanjut. Penegasan itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, di ruang kerjanya, Senin (23/6) kemarin.

’’

Saksi-saksi dalam kasus ini akan terus bertambah. Mengingat proses penyelidikannya masih akan terus berlanjut.

Sejauh ini, kata Tamiana total saksi yang diperiksa sebanyak delapan orang. Para saksi diantaranya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), panitia lelang dan pengadaan barang termasuk dari panitia pemeriksa barang. ‘’Saksisaksi dalam kasus ini akan terus bertambah. Mengingat proses penyelidikannya masih akan terus berlanjut.

Bersambung ke hal 5

Terkait Pejabat Lobar, Kejaksaan Temukan Empat Tahun Dugaan SPPD Fiktif Mataram (Suara NTB) Jika selama ini yang terungkap ke permukaan hanya dua tahun dugaan SPPD fiktif oknum mantan pejabat di Lombok Barat (Lobar), belakangan diketahui jumlahnya lebih banyak. Penyidik Kejaksaan bahkan menemukan ada empat tahun dana perjalanan dinas yang diduga diselewengkan.

Empat tahun itu, tercatat sejak 2009, 2010, 2012 dan 2013 lalu. Selama aktif menjabat itu, mantan Wabup Lobar, HM diduga menggunakan nama ajudannya LF untuk bepergian ke luar daerah. ‘’Pencairan atas nama ajudan yang bersangkutan (HM, red), tapi ajudan tidak berangkat.

Yang berangkat dia sendiri,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (23/6).

Ajudan mantan LF diperiksa sekitar pukul 09.00 Wita, dan berakhir pukul 12.00 Wita. LF dimintai keterangan tambahan setelah sebelumnya beberapa kali dimintai keterangan. ‘’Ini pemeriksaan tambahan untuk menguatkan bukti dan keterangan saksi yang sudah ada,’’ terang Sutapa.

Lebih detail, penggunaan anggaran SPPD itu untuk banyak item, mulai dari pembelian tiket pesawat, penginapan atau hotel, konsumsi lainnya, pulang pergi Jakarta - Lombok, atau Lombok ke beberapa daerah lain selama empat tahun. Dari rangkaian perjalanan dinas itu, memang pihaknya belum bisa memastikan berapa nilai kerugian negara, Bersambung ke hal 5

Terkait Jetstar

Kunjungan Pejabat ke Australia Hanya Hasilkan Perundingan Kembali Mataram (Suara NTB) Kunjungan beberapa pejabat untuk menemui pihak Maskapai Penerbangan Australia, Jetstar di negeri kanguru beberapa waktu lalu, hanya menghasilkan adanya ruang untuk perundingan kembali untuk memutuskan apakah Jetstar akan menutup atau tidak penerbangan langsungnya

dari Perth-Bandara Internasional Lombok (BIL).

Demikian diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya mengenai urgensi kepergian sejumlah pejabat dan hasil dari kunjungan mereka ke Australia tersebut. ‘’Hasil riilnya, setelah kita ke

sana kembali ada ruang perundingan oleh ke dua belah pihak. Agar jalur penerbangan tersebut tidak ditutup. Walaupun pihak perusahaan sudah menentukan untuk menutup, setidaknya kembali ada ruang penjajakan,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

TO K O H

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

PPP Minta Perda Hiburan Dicabut Canangkan Kelurahan Bebas Petasan SUARA mercon nampaknya tidak dapat dihindari menjelang datangnya bulan puasa. Pasalnya, masyarakat sudah menjadikan petasan sebagai tradisi. Mengantisipasi hal tersebut, kelurahan Monjok akan melakukan koordinasi dengan aparat Kepolisian serta keterlibatan langsung kepala lingkungan dan RT untuk menindak tegas oknum yang menjual maupun membunyikan petasan tersebut.

Lurah Monjok, Muhammad Iswan mengakui, aparat kepolisian dari Polsek Mataram sudah melakukan (Suara NTB/cem) sosialisasi terkait keamanMuhammad Iswan an serta ketertiban (kamtibmas) serta langkah antisipasi penanganan petasan, ketika memasuki bulan puasa. Ditambahkan, pihaknya akan berupaya melakukan penindakan baik kepada pedagang maupun masyarakat yang membunyikan petasan. “Kemarin, (Beberapa waktu lalu) sudah ada sosialisasi kantibmas dari Sektor, terkait itu sudah mercon dan sebagainya,” ungkap Iswan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Senin (23/4) kemarin.

Dikatakan, masing – masing lingkungan sudah memiliki awiq – awiq terkait keamanan dan ketertiban lingkungan. Artinya, Kepala lingkungan sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan tindakan yang harus dilakukan. Selain itu, surat edaran Walikota, pihaknya mengkoordinasikan serta mengintensifkan pengamanan bersama Linmas dibantu Babinmaspol dan Babinsa kelurahan. Dengan langkah seperti itu, diharapkan aturan tersebut dapat diindahkan oleh masyarakat, sehingga Kelurahan Monjok dapat mencanangkan bebas petasan bulan ramadhan tahun ini. “Kalau sudah itu ditaati, kita bisa canangkan bebas petasan,” harapnya.

Dijelaskan Iswan, yang perlu diperhatikan oleh masyarakat, tidak ada manfaat dari petasan melainkan mudarat. Artinya, secara ekonomi masyarakat harus mengeluarkan uang dan mengganggu aktivitas ibadah orang lain. Paling tidak pintanya, masyarakat mengisi waktu di Bulan Ramadhan dengan hal – hal positif, sehingga tidak sia – sia pahala puasanya.

Dia juga berharap pertama, masyarakat agar lebih memaksimalkan ibadah puasa dengan mengisi waktu dengan hal – hal yang baik. Kedua, berusaha saling menjaga untuk tidak menodai kesucian ramadhan, apakah dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. (cem)

Praktik Karaoke Keluarga Diduga Menyimpang Mataram (Suara NTB) – Menjamurnya rumah bernyanyi atau karaoke keluarga di Kota Mataram mendapat kecaman dari Fraksi PPP. Bahkan, fraksi partai berlambang ka’bah ini mengusulkan pencabutan Perda Kota Mataram tentang hiburan. Ketua Fraksi PPP yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB, kemarin, mengaku pihaknya telah turun melakukan investigasi terhadap bisnis berlabel rumah bernyanyi dan karaoke keluarga. ‘’Saya temukan itu praktiknya sudah menyimpang,’’ cetusnya. Husni Thamrin bisnis-bisnis tempat hiburan itulah yang berpontensi menjadi tempat prostitusi terselubung.

Meski tidak dilakukan secara terang-terangan seperti di Dolly Surabaya, namun praktik dugaan prostitusi di Kota Mataram diyakini ada.

Keberadaan rumah bernya-

nyi atau karaoke keluarga rentan dijadikan tempat transaksi ‘’jual beli’’. ‘’Kemudian dibawa pergi,’’ imbuhnya. Husni Thamrin merasa kecolongan atas ditetapkannya Perda Kota Mataram tentang hiburan kala itu. ‘’Saya tidak ikut pembahasan perda itu. Waktu itu saya sedang di luar daerah,’’ katanya. Ia menyesalkan terbitnya Perda tersebut.

Melihat fenomena yang berkembang, terlebih lokalisasi terbesar di Surabaya telah ditutup, limpahan dari PSKPSK tersebut dikhawatirkan merambah Kota Mataram.

Mengatasi persoalan ini, pencabutan Perda Kota Mataram tentang hiburan dipandang sebagai solusi yang tepat. Namun sebelum ke aras sana, Pemkot Mataram harus melakukan

(Suara NTB/cem)

MESKI sejumlah rapat paripurna di DPRD Kota Mataram kerap diwarnai kursi kosong, namun Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., mengklaim tingkat kehadiran anggota Dewan Lingkar Selatan ini mencapai 75 persen. Bahkan, untuk kondisi pascapileg, persentase kehadiran 75 persen sudah cukup baik. ‘’Kalau dianalogikan seperti orang sekolah, 75 itu nilainya B,’’ ujar Didi Sumardi menjawab Suara NTB usai memimpin paripurna di DPRD Kota Mataram Senin (23/6) kemarin. Ini, lanjut dia, merupakan kondisi yang dapat dimak(Suara NTB/fit) lumi. Karena kondisi ini berbeH. Didi Sumardi da dari sebelumnya. Baik karena kondisi psikologis, maupun kondisi-kondisi lainnya.

Namun demikian, 25 persen anggota Dewan yang tidak hadir pada sejumlah paripurna, menurut Didi Sumardi, kondisinya sangat bervariasi. ‘’Bukan disebabkan oleh faktor malas dan berada di rumah,’’ terangnya. Ada beragam kondisi yang menyebabkan para wakil rakyat tidak menghadiri paripurna. Salah satunya, pada waktu bersamaan mereka tengah melaksanakan tugas di luar.

Baik dalam kapasitas sebagai alat kelengkapan Dewan maupun berhalangan hadir karena sedang menghadiri acara-acara tertentu. ‘’Ada juga hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan seperti ada kematian, ada keluarga sakit,’’ katanya.

Ketidakhadiran anggota Dewan dalam paripurna bukan berarti alpa. Mereka yang tidak hadir telah menginformasikan hal itu kepada pihak Sekretariat maupun melalui fraksinya.

Meski demikian, politisi Partai Golkar ini memastikan kerja-kerja Dewan tetap berjalan normal. Dewan tetap mengawal agenda yang ada. Hal itu menandakan komitmen Dewan masih kuat untuk mengakhiri masa jabatan secara husnul khotimah. ‘’Meninggalkan hasil yang baik, kesan yang baik dan nantinya bisa menjadi catatan yang baik bagi semua pihak, termasuk masyarakat,’’ pungkasnya.

Didi Sumardi tidak menampik, tingkat antusiasme para anggota Dewan berbeda dengan sebelumnya. ‘’Sama seperti ketika PNS akan memasuki masa pensiun, itu antusiasnya kan berbeda,’’ cetusnya. Itu, katanya, sangat manusiawi dan dapat dimaklumi. Ia mengapresaiasi tingkat kehadiran Dewan yang mencapai 75 persen. Pasalnya jika dibandingkan dengan DPRD lainnya, tinggkat kehadiran anggota DPRD Kota Mataram, jauh lebih baik. (fit)

BWS Bangun Dua Sungai di Mataram Mataram (Suara NTB) Proses pembangunan dua sungai di Kota Mataram yakni Sungai Unus dan Sungai Jangkok menelan anggaran hingga Rp 10 miliar lebih. Pembangunan tersebut akan difasilitasi untuk melakukan pemantau terhadap kondisi sungai.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan, proyek pembangunan tersebut merupakan pekerjaan Badan Wilayah Sungai (BWS). Pihaknya hanya sebatas memfasilitasi proyek tersebut. “Bukan kita yang kerjakan, cuma sebatas memfasilitasi saja karena kebetulan ada di wilayah Kota Mataram,” aku Mahmuddin belum lama ini.

Dikatakan, khusus pembangunan proyek dua sungai tersebut, anggaran bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pusat. Sungai Jangkok dibangun dengan panjang 4,5 kilometer. Sementara, Sungai Unus 1 kilometer. “Informasinya, sekitar Rp 10 miliar lebih,” sebutnya. Ditambahkan, pembangunan sungai tersebut juga akan difasilitasi jalan inspeksi. Tujuannya, selain sebagai akses jalan masyarakat, juga mempermudah pengawasan. Disinggung bentuk intervensi Pemkot Mataram dalam pengerjaan proyek tersebut? dia mengatakan hanya sebatas koordinasi, tidak ada sharing anggaran yang dilakukan. “Itu murni proyek BWS,” ujarnya.

Disebutkan, pada dana alokasi khusus dan dana alokasi umum (DAK dan DAU), khusus pengerjaan irigasi pihaknya hanya mendapatkan Rp 2 miliar. Padahal, terlalu minim dengan jumlah irigasi di Kota Mataram. Adapun anggaran APBD hanya habis membayar Tenaga Harian Lepas (THL). (cem)

’’

Saya temukan itu praktiknya sudah menyimpang HM. Husni Thamrin Mataram, Drs. Abdul Latif Nadjib mengatakan pihaknya juga akan mengirimkan surat imbauan kepada para pelaku usaha pariwisata seperti tempat karaoke keluarga, restoran, café, dan lainnya agar mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Walikota yang dikirimkan menjelang puasa. (fit)

BPKAD akan Tarik Randis dari Pensiunan dan Anggota Dewan

PERBAIKAN - Salah satu kantor kelurahan yang mendapatkan bantuan perbaikan dari APBD Kota Mataram.

Bukan Karena Malas

pembinaan terlebuh dahulu. ‘’Kalau tidak bisa dibina, cabut saja Perda itu,’’ pintanya.

Karenanya ia mengapresiasi pembentukan tim pengawas yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram selama bulan ramadhan. Ia berharap tim itu nantinya tidak hanya mengawasi tapi juga melakukan pendataan. Supaya, paling tidak Pemkot Mataram memiliki data yang jelas soal keberadaan tempat hiburan.

Sebelumnya, Disbudpar Kota Mataram membentuk tim pengawasan yang bertugas mengawasi tempat-tempat hiburan pada saat bulan puasa. Kepala Disbudpar Kota

Perbaikan Tujuh Kantor Lurah Telan Anggaran Rp 1,5 Miliar Mataram (Suara NTB) – Pembangunan tujuh kantor kelurahan di Kota Mataram, yakni Kelurahan Karang Pule, Cakra Timur, Dasan Agung, Pagesangan, Cakra Barat, Kekalik Jaya serta Bintaro, menelan anggaran sekitar Rp 1,5 miliar.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintah Setda Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa mengatakan, kondisi ketujuh kantor lurah tersebut, sudah harus diperbaiki, karena kondisi atap rusak, genteng bocor dan plafon harus sudah diganti.

Selain itu, masing – masing Lurah sudah mengajukan secara tertulis kepada Pemkot Mataram pada tahun 2012 dan 2013 yang lalu. “Rata – rata memang atapnya bocor dan diajukan oleh Pak Lurahnya sekitar tahun 2012 dan 2013,” ungkap Nyoman saat dikonfirmasi di ruang kerja-

nya, Senin (23/6).

Dirincikannya, satu kelurahan anggarannya berbeda – beda. Kelurahan Karang Pule dan Cakra Timur menelan anggaran Rp 100 juta, Pagesangan Rp 150 juta, Cakra Barat dan Kekalik Jaya Rp Rp 150 juta dan Kelurahan Bintaro Rp 150 juta. Total anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2014 tersebut, kurang lebih Rp 1,5 miliar.

Menurutnya, alasan Pemkot Mataram mengintervensi pembangunan tersebut, karena anggaran kelurahan Rp 150 juta pertahun, dirasakan berat untuk melakukan rehab fisik bangunan. Pihaknya menganggarkan melalui DPA. Nyoman mengatakan, proyek tersebut dikerjakan oleh rekanan atau kontraktor

yang ditentukan berdasarkan sistem lelang melalui LPSE, sehingga ada tiga kontraktor yang mengerjakan ketujuh kelurahan tersebut. “Prosesnya, kita lakukan secara online dan ada tiga rekanan yang mengerjakan,” kata Nyoman tanpa menyebutkan kontraktor yang mengerjakan.

Kalaupun ada kerusakan nantinya, ada masa pemeliharaan selama enam bulan yang tetap menjadi tanggungjawab rekanan. Kendati sudah rampung atau tidak ada persoalan dalam jangka waktu yang ditentukan, pihaknya akan melimpahkan tanggungjawab sepenuhnya kepada kelurahan masing – masing.

“Kalau sudah berita acara penyerahan ditanda tangani, tinggal kita serahkan dan tanggungjawab kelurahan,” ujarnya. (cem)

Pertamanan Minta Reklame Kosong Diisi dengan Imbauan Pemkot Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam meminta kepada pengusaha reklame untuk mengisi baliho mereka yang masih kosong dengan imbauan-imbauan dari Pemkot Mataram. Daripada hanya dibiarkan kosong, lebih baik dimanfaatkan untuk sosialiasi program Pemkot Mataram ataupun himbauan lainnya.

“Kita minta supaya jangan kosong, sementara ada yang menyewa. Tapi banyak juga yang tidak mengisi,” ujarnya ditemui di Kantor Walikota Mataram, Senin (23/6). Karena walaupun belum terisi reklame, para pengusaha tetap membayar pajak ke Pemkot Mataram.

Untuk menertibkan reklame yang tak sesuai ketentuan, Kemal mengatakan pihaknya tak bisa sembarangan melakukan penertiban. Apalagi ia belum lama menjabat sebagai Kepala Dinas Pertamanan sehingga perlu pembahasan lebih lanjut dengan staf-stafnya. Pihaknya juga lebih mengedepankan upaya persuasif daripada tindakan lang-

(Suara NTB/yan)

REKLAME - Baliho reklame yang belum diisi penyewa atau pengiklan ini dipasangi imbauan Walikota dan Wakil Walikota Mataram yang mengajak masyarakat mewujudkan Kota Mataram menjadi kota hijau. sung merobohkan baliho bagi yang melanggar aturan.

Untuk baliho-baliho yang masih kosong, ia mengatakan akan memanggil para pengelola periklanan tersebut dan akan meminta kepada mereka agar jangan dikosongkan. “Nanti pengelola kita panggil, jangan dikosongkan. Minimal himbauan-himbauan dari Pemkot Mataram untuk masyarakat

yang ditaruh supaya kelihatan indah. Termasuk pemasangan lampu disitu, kalau ndak dipakai, panelnya mati,” terangnya.

Mantan Kepala BPBD Kota Mataram ini juga mengatakan selama tiga hari terakhir pekan lalu, pihaknya telah melakukan penertiban alat peraga kampanye calon presiden dan wakil presiden yang banyak dipasang di tempat-tempat yang tak sesuai ketentuan termasuk yang dipasang di pohon-pohon.

Kemal mengatakan cukup banyak alat peraga kampanye yang diamankan pihaknya.

Alat-alat peraga kampanye tersebut tak langsung dirusak, tapi ditempatkan di kantornya. Alat peraga kampanye tersebut akan dikembalikan ke tim pemenangan masingmasing pasangan calon.

Kemal menambahkan pihaknya akan tetap turun memantau pemasangan alat peraga kampanye ini. Jika menyalahi aturan, pihaknya bisa langsung menertibkan. (yan)

Mataram (Suara NTB) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram akan menyurati para pemegang kendaraan dinas (randis) khususnya yang masih berada di para pensiunan maupun anggota dewan yang sebentar lagi masa tugasnya berakhir.

Hal ini disampaikan Kepala BPKAD Kota Mataram, Yance Hendra Dirra, Senin (23/6).

Yance mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan inventarisasi randis. Ia menyatakan bahwa saat ini banyak randis yang masih dipegang oleh pensiunan dan pihak lainnya. “Itu akan kita lakukan pembenahan dan kita tarik semua,” ujarnya.

Namun yang masih menjadi kendala pihaknya jika randis ditarik, pihaknya belum mempunyai tempat yang representatif untuk memarkir kendaraan tersebut. “Kalau kita tarik semua, sekarang tempat naruhnya belum ada. Dan kita sedang pikirkan ini,” ujarnya.

Inventarisasi randis ini disebutkan Yance akan segera diselesaikan pihaknya. Setelah menyurati para pemegang randis, pekan depan direncanakan untuk melakukan penarikan langsung. “Minggu depan sudah ada tindakan itu,” imbuhnya.

Yance juga mengatakan pihaknya akan mengusulkan penghapusan aset-aset yang tergolong rusak berat ke DPRD Kota Mataram. Saat ini masih dilakukan klasifikasi mana aset yang tergolong masih bisa digunakan dan aset yang tergolong rusak berat.

Aset-aset yang akan diusulkan penghapusannya ini termasuk dalam aset senilai Rp 40 miliar yang dinilai bermasalah. “Kita sedang lakukan klasifikasi. Mana yang masih bagus, mana yang masih bisa ditarik untuk dimasukkan dalam neraca, mana yang sudah tidak bisa.

Mana aset yang tidak bisa ini akan kita ajukan kepada Dewan untuk dilakukan penghapusan,” terangnya.

Yance menjelaskan penghapusan ini lebih pada nilai aset, karena terkadang ada juga barang-barangnya yang sudah tidak ada, hanya masih tercatat atau dobel catatan. Jika barangnya masih ada dan layak untuk dilelang ke umum, maka akan dilakukan pelelangan. Namun jika barangnya termasuk rusak berat, akan dimusnahkan atau disumbangkan. Bentuk aset-aset yang akan diusulkan penghapusannya ini seperti komputer, mesin ketik, kursi, meja, dan lainnya yang sudah hancur dan tak dapat difungsikan lagi. (yan)

Molor, Operasional Rusunawa Mandalika Mataram (Suara NTB)Operasional rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya molor dari target. Operasional rusunawa tersebut ditargetkan sekitar bulan April-Mei lalu, namun karena fasilitas penunjang seperti air dan listrik belum ada, sampai saat ini rusunawa yang berisi 198 kamar tersebut belum dioperasikan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura menyampaikan pembangunan fisik rusunawa itu sudah selesai dikerjakan. Tetapi fasilitas penunjangnya yang belum bisa berfungsi seperti listrik dan air. “Jaringan listriknya sudah masuk. Gedung trafonya sudah dikerjakan.

Sumur bor dua unit juga sudah dikerjakan. Kenapa belum beroperasi karena daya listriknya belum masuk, karena mesin yang dipakai untuk memompa air menggunakan listrik,” terangnya, Senin (23/6).

Listrik sampai saat ini belum menyala karena diduga akibat pemakaian listrik yang tidak resmi oleh pemborong pada saat pelaksanaan proyek.

Pemakaian listrik itu belum mempunyai izin dari PLN sehingga kontraktor bersangkutan dikenakan denda oleh PLN. Mahmudin mengatakan pihaknya sudah mengajukan penyambungan daya ke PLN. Tapi PLN meminta pihaknya mendesak pemborong atau kontraktor bersangkutan untuk menyelesiakan kewajiban denda tersebut.

“Jadi selama denda itu belum dibayar, daya listrik pun belum bisa dimasukkan PLN. Kendalanya disitu,” ujarnya. Denda yang dikenakan PLN kepada pihak kontraktor ini dalam kisaran angka ratusan juta.

Untuk itu pihaknya terus melakukan pendekatan melalui Satker Rusunawa di tingkat pusat mengingat proyek ini adalah proyek pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian PU. Disamping itu kontraktor proyek ini juga berasal dari pusat.

Mahmuddin mengatakan pihaknya memang tidak langsung berhubungan dengan kontraktor. Pertanggungjawaban kontraktor langsung ke Satker di tingkat pusat dan Pemkot Mataram selalu berkomunikasi dengan Satker. (yan)

(Suara NTB/yan)

SEDANG DIURUG - Rusunawa yang berada di Kelurahan Mandalika, Sandubaya ini belum bisa dioperasionalkan karena belum tersedianya fasilitas air dan listrik. Jalan masuk ke kompleks rusunawa ini sedang diurug dan akan diperbaiki sehingga lebih memudahkan warga yang melintas.

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kerjasama BKBPP Lobar dengan Harian Umum Suara NTB

Hari Ini Puncak Harganas XXI di Lobar

Bupati Prioritaskan Sektor Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga SELASA (24/6) merupakan puncak pelaksanaan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XXI Tingkat Provinsi NTB yang digelar di Lombok Barat (Lobar). Untuk memeriahkan peringatan Harganas ini, Pemda melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) telah melakukan sejumlah rangkaian kegiatan dan persiapan puncak pelaksanaan Harganas yang akan digelar di Bencingah Kantor Bupati Lobar.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd, menjelaskan, momentum Harganas kali ini

menjadi bahan kontemplasi perenungan bagi seluruh keluarga di Lobar untuk membangun keluarga yang harmonis. Di mana peranan bapak dan ibu aktif dalam aspek edukasi adalah membimbing dan mendidik serta sebagai teladan bagi anak. Harganas ini juga sebagai momentum evaluasi pelaksanaan progam KB di Lobar dan NTB secara umum.

“Dukungan terhadap pelaksanaan KB menjadi prioritas saya, karena jika masalah kependudukan kalau tidak ada perencanaan pasti bisa tidak terkendali.

Kalau tidak terkendali tentu berdampak pada sektor lain,” terang Bupati Lobar belum lama ini. Pada peringatan dan pelaksanaan Harganas kal ini akan diadakan acara ada pameran, gelar dagang dan kegiatan lain.

Menurutnya, pelaksanaan program KB di Lobar yang dilaksanakan melalui BKBPP cukup berhasil dari berbagai rangkaian pernah menjadi juara nasional dan provinsi.

Bupati menekankan untuk mewujudkan keluarga yang norma, keluarga, kecil bahagia dan sejahtera (NKKBS) dan harus didukung oleh seluruh

masyarakat, tidak saja unsur tokoh namun segenap masyarakat. “Bahkan saya meminta dunia pendidikan seperti pendidikan kesehatan reproduksi (repro) harus diterapkan di sekolah,” terangnya.

Lantas bagaimana dukungan pelaksanaan KB? Karena menjadi hal prioritas, maka bupati memprioritaskan masalah kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKB dan PK). Termasuk akan diprioritaskan anggaran, baik pada badan untuk memberi insentif bagi kader KB di lapangan. “Pasti ada komitmen

menambah anggaran, karena ini sektor penting (prioritas, red), soal insentif tentu akan dikaji dan dipelajari dengan BKBPP,”ujarnya.

Terpisah Kepala BKBPP Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih menyatakan dalam kegiatan Harganas XII di Lobar sebagai tuan rumah, sejumlah kegiatan dilaksanakan antara lain gelar dagang, sembako bersubsidi, pasar murah dan pemberian hadiah kepada juara lomba. “Serangkaian kegiatan sebelumnya sudah dilaksnakan,”terangnya.

Ia menerangkan terkait prestasi nasional yang diperoleh

BKBPP Lobar antara lain, juara I nasional untuk kader BKB dan tahun 2014 juara III nasional untuk PLKB. Sedangkan di level provinsi, ujarnya, telah berhasil diraih juara I keluarga harmonis, juara I KB Lestasi 10 tahun dan juara I PLKB dan PPKBD. Ke depan ia berharap kerjasama semua pihak Pemda maupun dan masyarakat untuk mensukseskan program KKB dan PK (her/*)

Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih

(Suara NTB/ist)

Atasi Kekeringan

Kekurangan Ribuan Lembar SEBANYAK 425 kotak surat suara sudah tiba di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sekitar pukul 18.00 Wita, Sabtu lalu. Ratusan kotak itu berisi 848.855 lembar surat suara. Meski jumlah itu melebihi 2 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) 832.211 jiwa, namun jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim mengaku masih kekurangan ribuan lembar surat suara.

Ketua Divisi Logistik KPU Lotim, M. Lutfi Syarifuddin kepa(Suara NTB/rus) M. Lutfi Syarifuddin da media di Selong, Senin (23/ 6), menjelaskan, khusus untuk mengantisipasi terjadinya pemilihan ulang, telah disediakan pula sebanyak 1.000 lembar surat suara yang sudah tersedia khusus dalam kotak lain.

Dari total keseluruhan, DPT ditambah dengan dua persen cadangan dianggap sudah sangat pas. Akan tetapi, ketika dipecahpecah dimasing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS) terlihat jelas jumlah kekurangannya. Sementara itu, jumlah yang ada dalam kotak belum bisa dipastikan kondisinya. “Mana yang rusak kita kan belum tahu,” ucapnya.

Kepastian jumlah yang bisa digunakan juga belum bisa dipastikan. Untuk menyikapi kekurangan itu, pihaknya segera akan dilayangkan permohonan tambahan. Apalagi jumlah TPS di Kabupaten Lotim sebanyak 2.017. Hitungan per TPS, lanjut Lutfi, harus pula ada tambahan dua persen di masing-masing TPS, di mana rata-rata per TPS jumlah pemilih mencapai 500-700 jiwa.

Rencana pelipatan surat suara surat suara ini akan melibatkan sekitar 100 orang. Mereka yang terlibat dalam penyortiran dan pelipat suara sudah diseleksi dengan ketat, sehingga kecil kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Diakuinya, Senin kemarin, jajaran Komisioner KPU masih membahas rencana pelipatan termasuk upah dari para pelipat.

Rencananya, upah pelipat ini tidak berbeda jauh selisihnya dengan kabupaten kota lainnya di Lombok.

Menurutnya, urusan logistik surat suara ini, kata Lutfi diadakan di oleh KPU pusat. Termasuk tinta dan segel serta formulir C1.

Sedangkan KPU Provinsi mencetak seluruh formulir selain C1.

Semua logistik dari KPU Provinsi itu sampai saat ini belum didistribusi ke Lotim. Adapun logistik yang diadakan oleh kabupaten sendiri adalah, alat coblos, papan pengumuman dan bantalan tempat mencoblos.

Sementara itu, soal kotak suara dan bilik suara dipastikan sudah sangat aman di Lotim. Begitu juga kotak dan bilik suara yang digunakan pada saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 9 April 2014 lalu masih bisa digunakan. (rus)

BRI Selong Gelar Donor Darah Bersama Mitra Bisnis Selong (Suara NTB) BRI Cabang Selong, Selasa (24/6) hari ini akan menggelar donor darah bersama sejumlah mitra bisnisnya, baik nasabah inti perorangan atau individual. Donor darah juga akan diikuti Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim), Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Polres Lotim, Komando Distrik Militer (Kodim) 1615 Lotim, Kompi Brimob Labuhan Haji dan Rutan Selong.

“Kegiatan donor darah (Suara NTB/rus) ini rutin kita lakukan tiap Dwi Hendro Susatyo tiga bulan sekali,” ungkap Kepala Cabang BRI Selong, Dwi Hendro Susatyo kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (23/6) kemarin.

Terhitung BRI melakukan kegiatan Donor 4 kali dalam setahun, yakni pada bulan Maret, Juni, September dan Desember. Puncak acara pada tanggal 16 Desember, dirangkai dengan peringatan Hari Ulang Tahun BRI. Hasilnya donor cukup banyak, rata-rata 80 kantong darah.

Pilihan donor darah dilakukan karena secara prinsip dinilai kegiatan donor darah ini merupakan sedekah yang paling murah.

“Setetes sejuta manfaat bagi yang membutuhkan,” katanya.

Tidak hanya itu, ujarnya, berdonor juga bagian dari amal ibadah. Apalagi ketersediaan darah diketahui sangat minim. Darah yang telah didonorkan tidak mungkin mubazir, karena selalu ada yang membutuhkan. ‘’Bantu masyarakat yang membutuhkan,’’ ujarnya.

Kegiatan Donor darah juga kata Dwi merupakan wujud kepedulian BRI terhadap sesama. Pasalnya, darah tidak bisa dibuat seperti halnya barang lain. Darah hanya bisa didonorkan.

Selain itu, pihaknya mengharapkan melalui kegiatan donor darah, coba dibangun jiwa saling menolong pada seluruh pegawai. Bagi Dwi, kegiatan donor darah yang dilakukan secara sukarela itu memiliki dampak bagi kesehatan.

Hal tersebut katanya telah dibuktikan dengan rutin menyumbangkan darahnya melalui kegiatan donor, khususnya tiap tiga bulan sekali. (rus)

Dispertanak Loteng Mengaku Kewalahan

Praya (Suara NTB) Musim kemarau dengan intensitas curah hujan dibawah normal tahun ini, membuat pihak Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), cukup kewalahan dalam mengatasi kekeringan yang terjadi di area-area pertanian yang ada.

Kendati berbagai upaya sudah dilakukan, namun upaya tersebut hingga saat ini diakui masih belum maksimal.

Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan meminta tambahan distribusi air baku ke pemerintah provinsi sampai sejauh ini nyata belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. “Walaupun ada hasilnya, tapi memang belum begitu signifikan dalam mengurangi luasan area pertanian yang mengalami kekeringan,” aku Kepala Dispertanak Loteng, Ir. Ibrahim, kepada Suara NTB, Senin (23/6).

Kendati demikian, tegasnya pihaknya tidak akan menyerah dan akan terus berupaya mencarikan solusi, untuk bisa menyelamatkan lahan-lahan pertanian yang saat ini terancam kekeringan. Walaupun tidak akan bias menyelamatkan seluruhnya. Mengingat kemampuan dan persediaan air baku di waduk dan bendungan yang ada juga kondisinya sudah mulai menipis. “Koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pihak terkait lainnya, terus kita lakukan. Dalam rangka mengatasi kekeringan yang melanda lahan pertanian di Loteng,” jelasnya.

Ia mengatakan, kondisi curah hujan yang berada di bawah normal pada musim tanam kedua kali ini, sangat menyulitkan pemerintah daerah. Kondisi tersebut semakin diperparah dengan maraknya pelanggaran pola tanam yang

dilakukan oleh petani. Sehingga kemampuan yang tidak sebanding dengan beban yang harus ditangani.

Bagaimana tidak, lanjut Ibrahim pada musim tanam kali ini target tanam padi hanya sekitar 17 ribu hektar saja. Itu sudah disesuaikan dengan kondisi persediaan air baku yang ada. Namun pada realisasinya di bawah, area tanaman padi Loteng hampir dua kali lipat dari target yang ada. “Target tanam kita hanya 17 ribu hektar. Tapi kenyataan di lapangan, saat ini sudah mencapai 32 ribu hektar,” terangnya.

Dengan kata lain, dalam hal kemampuan saja sudah jauh di bawah realisasi yang ada, sehingga berbagai upaya ditempuh, untuk bisa menangani sisa lahan yang belum tertangani oleh persediaan air baku yang ada tersebut.

Disinggung luas lahan pertanian yang terancam kekeringan, ia mengaku tidak terlalu banyak berubah dari data sebelumnya, yakni di atas 2 ribu hektar. Kekeringan masih didominasi di wilayah Loteng bagian selatan yang memang dikenal sebagai daerah tadah hujan ditambah sebagian di wilayah timur serta barat Loteng. Seperti kecamatan Jonggat, Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya serta Praya Timur. (kir)

Disperindag Lobar Sita Makanan dan Minuman Kedaluwarsa Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah toko swalayan yang ada di Lobar. Sidak dilakukan dari Senggigi, Batulayar, Gunungsari, Kediri, Lingsar dan Narmada. Tidak hanya itu, tim juga melakukan sidak di Lembar, Gerung dan Labuapi.

Dari hasil sidak tersebut, berhasil disita banyak makanan, minuman dan susu kaleng yang diduga sudah kedaluwarsa.

Pantauan wartawan, tim Disperindag dan Satpol PP yang berjumlah sekitar tujuh sampai delapan orang mulai menyisir toko di Lembar.

Tim ini mulai sidak dari toko swalayan yang ada di jalur masuk ke Pelabuhan Lembar. Hasilnya, tak ditemukan makanan dan minuman yang menyalahi ketentuan edar. “Nihil, hasil tadi sidak mulai dari Indomart,” terang Kasi Perlindungan Konsumen pada Disperindag Lobar, H. Wirejati ditemui di sela-sela sidak, Senin (23/6).

Namun, dalam operasi di Gerung tim menemukan makanan yang kedaluwarsa, namun tidak terlalu banyak.

Tim selanjutnya meminta ke pemilik toko mengamankan barang untuk dibawa ke kantor. “Kita minta makanan dan minuman itu angkut ke kantor tapi pemilik toko bersedia tak menjual dan mengganti makanan itu dengan yang baru,” tukasnya.

Petugas memberi peringatan ke pemilik toko, jika dalam razia selanjutnya makanan dan minuman itu masih ditemukan, maka pemilik toko akan dikenakan sanksi tegas, karena menjual barang kedaluwarsa.

Bahkan petugas sempat

mengancam jika peringatan ini tak diindahkan, maka tim akan turun dengan menggandeng BPOM yang lebih tegas dan keras.

Wirejati menambahkan, kegiatan sidak ini merupakan kegiatan rutin dan menggandeng Satpol PP. Sidak ini juga dilakukan sebagai persiapan memasuki bulan Ramadhan yang tinggal beberapa hari lagi. Pada bagian lain, dirinya mengimbau masyarakat perlu waspada terhadap makanan di pasar yang berwarna karena menggunakan bahan berbahaya, seperti borak dan formalin. (her)

YMP NTB: Atasi Masalah Sanitasi Tanpa Subsidi Selong (Suara NTB) Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB, kembali melakukan gebrakan di tengah masyarakat Lombok Timur (Lotim). Masih fokus pada upaya mengatasi persoalan sanitasi. Gebrakan membangun motivasi dan apresiasi untuk tahap kedua ini melibatkan 9 desa terpilih. Motivasinya, masyarakat bisa mengatasi masalahnya sendiri tanpa mengandalkan subsidi. Hajatannya, mewujudkan 10 persen sanitasi total bermasis masyarakat (STBM) lima pilar.

Penegasan ini disampaikan Direktur YMP NTB, Ellena Khusnul Rahmawati kepada Suara NTB di sela acara pemberian motivasi dan apresiasi kepada para peserta yang didatangkan dari 9 desa. Meliputi Desa Ketangga Jeraeng dan Desa Setungkep Lingsar Kecamatan Keruak. Desa Jantuk Kecamatan Sukamulia, Desa Lenek Ramban Biak Kecamatan Aikmel, Desa Jeruk Manis dan Sikur Selatan Kecamatan Sikur, Desa Sajang Kecamatan Sembalun, Desa Jenggik Utara dan Kilang Kecamatan Montong Gading.

STBM Lima pilar itu sendiri yakni Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Mengolah Air Minum (PAM-RT) dan makanan dengan cara yang aman, Mengolah sampah Rumah Tangga dengan (PSRT) dan Mengolah Limbah cair Rumah Tangga dengan aman (SPAL).

Penerima penghargaan “10 Wanita Inspiratif” bidang Penggerak Pemberdayaan Masyarakat, dari Unilever Indonesia, menjelaskan, pada tahap pertama desadesa yang ikut pada bulan Maret dan siap verifikasi menuju 100 persen STBM 5 Pilar pada bulan Agustus. Sementara deklarasi menjadi 100 persen pada bulan Oktober. Sedangkan yang masuk tahap kedua ini, siap verifikasi bulan September dan deklarasi Desember mendatang.

Diakuinya, dari sentuhan YMP NTB di 47 desa dan 2.195 jiwa, menunjukkan perkembangan yang cukup bagus. STBM 5 pilar yang digaungkan YMP sejak Januari 2012 ini tetap memperkenalkan penanganan masalah-masalah sanitasi tanpa mengandalkan bantuan.

Pada awalnya terjadi penolakan.

Namun, masyarakat sudah menjadikan STBM menjadi pekerjaan rumah masing-masing individu.

Mengatasi persoalan sanitiasi ini dirasa sangat gambang dikerjakan

(Suara NTB/rus)

Ellena Khusnul Rahmawati

jika seluruh elemen masyarakat mau menyedekahkan kalimat sehat setiap hari. Perubahan yang terjadi di tengah masyarakat tidak lepas dari peran serta aktif dari para kader posyandu, ketua tim penggerak PKK tingkat kecamatan dan para camat.

Apa yang telah dilakukan masyarakat di 47 Desa diharap Direktur YMP NTB ini bisa dilirik oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTB dan elemen pemerintahan yang lain dalam upaya melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Hal ini sangat baik untuk belajar langsung kepada masyarakat.

Mengutip apa yang telah diutarakan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi, Hj. Erica Zainul Majdi, Direktur YMP NTB ini mengatakan persoalan sanitasi di NTB peringkat terburuk ke lima secara nasional.

Kondisi ini jelas dinilai sangat pelik.

Apa yang terjadi di Lotim, katanya, diharap bisa bisa diadopsi. Kesuksesan warga dalam upayanya mengatasi problem sanitasi ini sudah cukup besar. Fakta inilah yang menyebabkan lembaga donor dan kedutaan Belanda kembali memberikan kepercayaan kepada YMP NTB untuk memperpanjang programnya sampai tahun 2017 mendatang. Pihaknya bertekad di 47 desa di tiga Kecamatan Aikmel, Pringgasela dan Sukamulia bisa 100 persen benar-benar bisa mewujudkan STBM 5 Pilar. (rus)

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Pertanggungjawaban APBD 2013 Disetujui

DPRD Tunda Pengesahan Ranperda Investasi ke Perusda Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu akhirnya secara bulat menyetujui pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pertanggungjawaban APBD tahun 2013. Namun ranperda investasi kepada perusahaan daerah (Perusda) ditunda Dewan. Keputusan ini dibantah sebagai cara menaikkan posisi tawar lantaran tidak adanya fee yang diterima Dewan dari setiap investasi daerah ke Perusda.

Rapat paripurna DPRD Dompu yang dipimpin wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap dan didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, Drs H Hidayat Ali ini dihadiri Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin dan wakil Bupati Dompu, Ir H Syamsuddin H Yasin, MM beserta jajarannya, Senin (23/6).

Rapat dengan agenda penyampaian laporan badan anggaran (Banggar) DPRD atas Ranperda pertanggungjawa-

ban APBD tahun 2013 dan laporan badan legislatif (Baleg) DPRD atas Ranperda investasi daerah kepada sejumlah perusahaan daerah ini beberapa kali dilakukan skors karena dilanjutkan dengan penyampaian pandangan akhir fraksi-fraksi Dewan serta jawaban pemerintah.

Dari enam fraksi di DPRD Dompu, semuanya menyatakan setuju untuk disahkan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun 2013. Tapi beberapa fraksi juga menyampaikan catatan atas Ranperda ini, diantaranya fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Drs H Syafrin AM, M.Ap meminta aset tanah dan bangunan diperjelas statusnya seperti yang menjadi catatan BPK RI hasil auditnya. Bahkan beberapa rumah dinas yang ditempati secara turun temurun agar dihapus (dilelang) sehingga menambah PAD. Fraksi Amanat Pemban-

gunan melalui juru bicaranya, Drs Abdu Wahab meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mewujudkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari wajat dengan pengecualian (WDP) yang diraih tahun 2012 dan 2013.

Begitu juga dengan Fraksi PKNU Merdeka melalui juru bicaranya, M Iqbal, SH, fraksi Hanura Bulan Bintang Matahari Bangsa melalui juru bicaranya, Ir Nursyamsu, dan fraksi GIAT melalui juru bicaranya, Ilham Yahyu, S.Pd. fraksi-fraksi Dewan ini menyoroti lemahnya pengawasan obat dan lainnya di RSU Dompu, Dinas Kesehatan dan Puskesmas yang berpeluang disalahgunakan, serta penyajian laporan keuangan yang tidak didasarkan data yang valid.

Sementara untuk Raperda investasi daerah kepada sejumlah perusahaan daerah (Perusda), fraksi-fraksi Dewan beda pendapat sehingga pengesahannya ditunda. Dari

empat perusahaan daerah (Perusda) yang direncanakan menjadi sasaran tempat investasi daerah yaitu PT Bank NTB, PT BPR LKP NTB Dompu, PDAM, dan Perusda Kapoda Rawi, Dewan menginginkan diajukan secara terpisah Ranperda-nya. “Kita arahkan kepada eksekutif untuk pengajuan Ranperda penanaman modal ini per perusahaan saja.

Ketika perusahaan A yang bermasalah, tidak berimbas ke perusahaan lain,” katanya.

Untuk penyertaan modal ke PDAM saja misalnya, hanya fraksi GIAT yang meminta untuk dipending. Lima fraksi lainnya menyatakan setuju.

Sementara untuk penyertaan modal ke PT Bank NTB, hanya fraksi PKNU Merdeka dan fraksi GIAT yang menyatakan setuju. Fraksi Golkar, fraksi Amanat Pembangunan, fraksi Hanura Bulan Bintang Matahari Bangsa, dan Fraksi Demokrat Kedaulatan Nasional Sejahtera menyatakan

menolak.

Penolakan penyertaan modal ke Perusda oleh fraksifraksi Dewan ini bertolak belakang dengan Perda APBD 2014 yang telah ditetapkan 2013 lalu. Dalam Perda APBD 2014, Rp 15 miliar anggaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal. Rp 11 miliar di antaranya untuk PT Bank NTB, Rp 2 miliar untuk PDAM, Rp 1 miliar untuk PT BPR LKP, dan Rp 1 miliar untuk asuransi penjamin daerah. Padahal raperda investasi yang akan berlaku 5 tahun ini sebagai turunan dari Perda APBD. “Saya rasa anggota Dewan ini masih butuh waktu untuk mengkaji lebih mendalam. Masih ada waktu (untuk disahkan). Lagi pula, masa berakhir (tugas anggota Dewan) juga bulan September (2014),” kata Iwan.

Bupati Dompu, Drs. H Bambang M Yasin dalam pidatonya di paripurna Dewan, mengatakan, tidak ada masalah

(Suara NTB/arn)

DIPECAT - Para GTT yang dipecat Kepseknya saat mengadu ke DPRD Sumbawa, Senin (23/6).

Perpanjang Izin Eksplorasi

PT STM Segera Berproduksi Dompu (Suara NTB) Izin eksplorasi (penelitian) PT Sumbawa Timur Mining (STM) tahap awal yang berakhir 17 Agustus 2014 telah diperpanjang hingga 2015 mendatang. Diperpanjangnya masa eksplorasi karena belum ditemukan titik potensial tembaga dan emas yang dicari. Namun belakangan, PT SMT menemukan beberapa titik potensial hasil galian untuk bisa dilanjutkan ke masa produksi.

Kepala Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Dompu, H Khairul Insan, MM kepada Suara NTB di Dompu, Senin (23/6), mengaku izin eksplorasi kontrak karya milik PT STM telah diperpanjang selama 1 tahun hingga 2015 mendatang.

(Suara NTB/ula) H Khairul Insan Saat ini sudah 45 titik dengan kedalaman rata-rata 750 meter per titik. “Mereka tetap menyampaikan laporan kepada kita setiap perkembangan hasil eksplorasinya selama ini,” ungkapnya.

Namun diakui Khairul Insan, penggalian yang dilakukan selama ini belum ditemukan titik lokasi yang potensial. Tetapi hasil galian 5-7 titik terakhir, ditemukan potensi yang cukup potensial. “Hasil laporannya kepada kita, mereka menemukan 5-7 titik galian belakangan ini yang cukup potensial,” katanya.

Dengan potensi yang ada, Khairul Insan tidak menampik adanya sinyalemen PT STM akan melanjutkan pada tahap pengkajian Amdal dan kajian lainnya sehingga bisa dilanjutkan ke tahap eksploitasi atau produksi. “Bisa jadi (mulai 2015 dilakukan pengkajian amdal untuk masa produksi). Itulah yang kita harapkan. Karena akan membuka lapangan kerja dan peluang investasi di Dompu,” ungkapnya.

Terkait adanya sinyalemen bahwa PT STM tengah melakukan perekrutan tenaga kerja secara tertutup dalam rangka mempersiapkan diri untuk uji Amdal dan lainnya sebelum masa produksi, Khairul Insan mengaku, pihaknya tidak bisa mencampurinya.

“Masalah perekrutan tenaga kerja menjadi hak mereka, kita tidak bisa mencampuri urusan internal perusahaan,” jelasnya. (ula)

dengan anggota Dewan terkait keputusannya untuk menunda pengesahan Ranperda penyertaan modal ke perusahaan daerah, tapi hanya meminta waktu untuk mempelajari lebih mendalam dalam beberapa hari. Di eksekutif juga tidak ada masalah dan tidak ada

yang perlu diubah. “Dalam beberapa waktu kedepan, semuanya akan terselesaikan.

Lagi pula masih ada banyak waktu pencairan dana penyertaan modal, karena tahun anggaran masih ada 5 bulan (6 bulan-red),” jelas H Bambang. (ula/*)

PT PBU PHK 95 Karyawan

Dipecat, Enam Guru Protes Sumbawa Besar (Suara NTB) Sebanyak enam Guru Tidak Tetap (GTT) di SMK Negeri 1 Tarano, melayangkan protes dan mengadu ke Komisi IV DPRD Sumbawa, Senin (23/6). Mereka mengadu karena merasa dipecat secara sepihak oleh Kepala Sekolah, Jahmad S.Pd, tanpa ada alasan yang jelas.

Enam GTT tersebut adalah Dedi Sukardi S.Pd, Imran Rosadi, S.Pd, Edy Sofyan S.Pd, Anggi Khaerani, S.Pd, Aksumadewi S.Pd. Rentang masa pengabdian mereka, dari 2-5 tahun. Perwakilan GTT, Dedi, menceritakan, surat pemecatan diterima pada 23 Juni 2014 tanpa alasan yang jelas dan dinilai tidak prosedural. Seharusnya keputusan pemecatan melibatkan Wakil Kepala Sekolah dan Komite. Tetapi keputusan yang diambil hanya sepihak saja oleh kepala sekolah. “Kita sudah berupaya menanyakan masalah ini ke Kepala Sekolah. Namun, selalu menutup pintu komunikasi dengan kami. Wakasek Kurikulum juga tidak tahu tentang pemecatan ini. Padahal dalam jadwal mengajar yang disusun wakasek Kurikulum, kita juga sudah terdaftar,” tuturnya.

Bahkan gaji mereka dalam beberapa bulan terakhir juga belum dibayarkan pihak sekolah. Untuk itu, mereka berharap Komisi IV bisa memediasi penyelesaian masalah ini. Untuk mengembalikan GTT yang dipecat secara sepihak dapat kembali mengajar ke sekolah seperti biasa. Apalagi pemecatan tersebut, disinyalir juga sarat unsur nepotisme. “Ada beberapa GTT lain yang masih keluarga Kepsek kok malah dipertahankan , kenapa kami yang dipecat,” kata GTT lainnya, Anggi Khaerani.

Ketua Komisi IV, Sambirang Ahmadi M.Si, dan Sekretaris, H. Ilham Mustami, S.Ag, sudah memanggil pihak Dinas Pendidikan Naional (Diknas) hari ini (Selasa), untuk membahas masalah dimaksud. Termasuk pihak kepala sekolah yang dituding melakukan pemecatan. Diketahui, total ada 43 guru di SMKN 1 Tarano.

Terdiri dari 11 guru PNS termasuk kepala sekolah dan 32 guru honorer. Dengan jumlah murid sekitar 300 lebih. (arn)

(Suara NTB/ula)

KESEPAKATAN BERSAMA - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dan wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H Yasin, MM berjabatan tangan dengan 2 unsur wakil Ketua DPRD Dompu, Iwan Kurniawan, SE, M.Ap dan Drs H Hidayat Ali usai menandatangani kesepakatan bersama perda pertanggungjawaban APBD Dompu tahun 2013 pada paripurna Dewan, Senin (23/6).

Taliwang (Suara NTB) Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan PT Prasmanindo Boga Utama (PBU) benar-benar terjadi. Berdasarkan data Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), perusahaan sub kontraktor (Subkont) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang bergerak di bidang jasa ketering and pelayanan ini telah mem-PHK sebanyak 95 karyawannya.

(Suara NTB/ula)

TERTANGKAP - Ketiga bocah yang tertangkap basah sedang mencuri diamankan aparat Kepolisian menggunakan mobil patroli ke Polres Dompu, Senin (23/6).

Diduga Mencuri

Tiga Bocah Diamankan Polisi Dompu (Suara NTB) Tiga anak yang sedang memulung besi bekas tertangkap basah tengah mencuri sejumlah uang dan barang-barang berharga di kios milik Gibitia warga Dorotangga Dompu. Tiga anak asal Renda Simpasai Dompu yang masih usia sekolah ini ditangkap pemiliknya saat menjual besi bekas hasil mulungnya di Karijawa.

Aparat Kepolisian bertindak cepat dan langsung mengamankan ketiga anak ke Polres Dompu sebelum dihakimi massa.

Ketiga anak ini berinisial Mlm siswa kelas 1 SMA, RG siswa kelas 3 SMP, dan DF siswa kelas 6 SD. Ketiganya berasal dari Renda Kelurahan Simpasai Dompu yang mengumpulkan besi dan barang bekas dari rumah ke rumah. Namun ketiganya diketahui sempat mengambil dompet, rokok dan sejumlah surat berharga milik Gibitia dalam kiosnya di Dorotangga Dompu, Senin (23/ 6) pagi. Tetapi aksi ketiganya ini

diketahui oleh Gibitia dan langsung menelusurinya hingga ke tempat penampungan barang rongsokan di Karijawa Dompu.

Gibitia langsung memegang ketiga anak ini dan langsung dikerumuni oleh warga sekitarnya. Anggota Kepolisian yang mengetahui hal ini langsung mengamankan ketiga anak ke Polres Dompu untuk menghindari amukan massa menggunakan mobil patroli Lalu Lintas Polres Dompu. Gibitia juga ikut dibawa ke Polres untuk dimintai keterangan dan membuat laporan polisi.

“Uang saya dalam dompet ada Rp 1 juta diambil oleh mereka, belum lagi uang di laci (kios),” kata Gibitia di Karijawa yang langsung menangkap tangan ketiga anak.

RG kepada Suara NTB di Mapolres Dompu, mengaku, sering mencuri saat menjadi pemulung barang bekas. Aksi itu dilakukan ketika melihat ada kesempatan. Tapi baru kali ini dirinya ketangkap. “Baru

sekali ini ditangkap,” akunya.

Namun RG mengaku, uang dalam dompet yang diambil pihaknya hanya Rp 349 ribu, bukan Rp 1 juta seperti yang dituduhkan pemiliknya. Selain uang, rokok sebanyak 10 bungkus juga diambilnya dari kios bersama dompet yang berisi surat-surat berharga. “Semuanya sudah ditemukan. Uang dalam dompet hanya Rp 349 ribu, tidak ada yang lain,” aku RG. Kasat Reskrim Polres Dompu, AKP Herman yang dihubungi mengatakan, kasus ini masih dalam proses penyelidikan pihaknya. Ketiga anak yang diduga pelaku diamankan pihaknya di Polres sambil memanggil orang tuanya. Sementara Gibitia yang kemalingan masih diminta untuk mengecek kembali barangbarangnya yang hilang, sehingga bisa dikroscek dengan pengakuan pelaku. “Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan,” katanya. (ula)

K2 Kembali Datangi Kantor BK-Diklat KSB Taliwang (Suara NTB) Puluhan pegawai K2 yang tergabung dalam Forum Solidaritas Pegawai Kategori Dua Lulus Tes (Fostes), Senin (23/6), mendatangi kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Kedatangannya itu, dalam rangka mencari informasi seputar kepastian kapan pemerintah akan mengajukan diri mereka ke pusat untuk mendapatkan Nomor Induk Pegawai (NIP) dan ditetapkan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). “Kita datang hari ini untuk mendapatkan informasi kapan kita diajukan ke pusat,” terang ketua Fostes, Mansur Sah di depan kantor BK-Diklat KSB. Ia mengatakan, pihaknya sengaja intens mencari informasi seputar kepastian tersebut. Pasalnya pasca keputusan bupati menangguhkan pengumuman hasil verifikasi faktual beberapa waktu lalu, hingga kini belum ada lagi informasi lanjutan seputar proses rekrutmen CPNS dari kalangan pegawai K2 itu. “Kan ada batas waktu yang diberikan pusat ke daerah untuk pengajuan pengangkatan.

Jangan-jangan waktunya habis tapi kita tidak kunjung diajukan juga,” pungkasnya.

Dalam hal ini Fostes tetap pada pendirian awalnya, yakni agar Pemda KSB mempertahankan dan mengajukan 500 pegawai K2 yang sebelumnya telah dinyatakan lulus tes tulis. Sebab

menurut Fostes, 500 pegawai K2 yang dinyatakan lulus tes tulis itu telah layak diajukan ke pusat untuk diangkat menjadi CPNS. “Tidak ada lagi 193 yang katanya tidak lulus verifikasi faktual.

Semua bagi kami sama. 500 orang itu harus diusulkan untuk menjadi CPNS,” tandas Mansur yang diamini puluhan rekannya.

Meski datang dengan puluhan anggotanya ke kantor BK-Diklat, Fostes ternyata tidak mendapat informasi yang menggembirakan dari isntansi yang mengurusi kepegawaian itu. Mansur mengaku dirinya telah bertemu dengan kepala BK-Diklat, namun tidak ada informasi terbaru yang dapat menyenangkan hati mereka. “Kita tetap diminta sabar karena memang terakhir seluruh urusan mengenai K2 ini ditangani langsung oleh bupati. Nah bupati sendiri kita tahu bersama masih menunggu hasil koordinasinya dengan Kementerian Apartarur Negara dan

Reformasi Birokrasi (KemnepanRB),” urainya.

Untuk diketahui, sejak proses rekrutmen CPNS dari kalangan K2 ini dibuka, para pegawai K2 terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menamakan diri Forum Honorer K2 (FHKD) di mana anggotanya adalah mereka yang tidak dinyatakan lulus tes tulis dan di sisi lainnya ada Fostes kelompok K2 lulus tes tulis. Kedua kelompok itu sekarang ini terus mendesak Pemda KSB dengan masingmasing kepentingannya. FHKD meminta Pemda KSB agar selektif terhadap pegawai K2 yang lulus tes tulis untuk diajukan mendapatkan NIP karena banyak di antaranya tidak memenuhi syarat dan ketentuan berlaku.

Sementara sebaliknya Fostes terus mendesak agar 500 pegawai K2 yang telah dinyatakan lulus tes tulis tetap diajukan seluruhnya menjadi CPNS. (bug)

(Suara NTB/bug)

DATANGI - Sebagian anggota Fostes duduk-duduk dihalaman saat mendatangi kantor BK-Diklat KSB, Senin (23/6).

“Data yang kami peroleh PBU sudah melakukan PHK kepada sebanyak 95 karyawannya,” terang kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd, Senin (23/6).

PHK yang dilancarkan PT PBU terhadap puluhan karyawannya itu, oleh Disosnakertrans dan serikat pekerja di internal PT PBU dianggap belum resmi. Ini disebabkan kebijakan PHK itu diniliai sepihak karena sebelumnya tanpa ada pemberitahuan dan koordinasi kepada pemerintah dan serikat kerja. “Kalau kita (Disosnakertrans, red) dari sisi alasan karena kondisi Newmont wajar. Tapi dari sisi aturan,tidaksesuaikarenahinggakini belum ada komunikasi manajemen PBU dengan kami dan serikat. Tapi tiba-tiba langsung melakukan PHK,” tandasnya.

Ia mengungkapkan, dari pihak serikat pekerja pada dasarnya memahami alasan manajemen PT PBU melakukan PHK. Hanya saja prosedurnya dinilai menyalahi aturan karena tanpa sebelumnya membicarakannya dengan para pekerja. “Jadi kesannya sepihak PHK itu. Sebab aturannya ada komunikasi dulu, ada kami di sini mewakili pemerintah kalau butuh mediasi. Tapi kok manajemen langsung saja to the point ambil keputusan PHK tanpa konsultasi. Nah itu yang disesalkan para karyawan,” ujar Hamid.

Sejak melakukan PHK terhadap puluhan karyawannya, hingga kini PT PBU belum juga memenuhi undangan Disosnakertrans. Hamid mengungkapkan,

beberapa kali pihaknya melayangkan panggilan namun manajemen salah satu perusahaan subkont terbesar di proyek Batu Hijau itu tak kunjung hadir. “Terakhir minggu kemarin sudah kita undang tapi tidak datang. Tapi kami akan kejar terus karena kami ingin fasilitasi pekerja untuk menyelesaikan persoalannya,” janjinya.

Selanjutnya Hamid mengatakan, beberapa perusahaan Subkont PT NNT lainnya melaporkan tentang kebijakan ketenagakerjaan yang diambilnya pasca status force majeure (kahar) ditetapkan di proyek Batu Hijau.

Beberapa perusahaan merumahkan karyawannya di antaranya PT Intertek, PT Grama Bazita dan PT Nadin Putra Sekongkang.

“Tiga perusahaan itu sudah mulai merumahkan karyawannya.

Hanya PBU saja yang melakukan PHK dan ini sedang kita urus karena ada protes dari karyawan,” pungkasnya. (bug)

Hamid (Suara NTB/bug)

Kerap Diintimidasi

Polres Bima Fokus Amankan Panwaslu Bima (Suara NTB) Guna menyukseskan jalannya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 9 Juli, Polres Bima telah menyiapkan personel sesuai kebutuhan. Pengamanan tersebut akan dilakukan di berbagai sektor termasuk bagi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang rentan menjadi sasaran intimidasi lantaran ketidakpuasan peserta maupun masyarakat.

Demikian diungkapkan Kapolres Bima, AKBP IGPG Ekawana Prasta, Senin (23/6). Menurut Ekawana, pengamanan terhadap Panwaslujugasangatpentingkarena tak jarang mendapat intimidasi. Sebab, Panwaslu sebagai penyelenggara memiliki peranan penting dalam melakukan pengawasan terhadap hajat negara.

Bahkan, lanjutnya, pengamanan dengan mempersiapkan personel sejak dini dilakukan pihaknya dengan menjaga titik-titik rawan konflik. “Agar temanteman di Panwaslu bisa bekerja dengan tenang tanpa intimidasi,” tuturnya.

Menurutnya kemanan Panwaslu juga harus diutamakan,

karena segala persoalan mengenai Pemilu tentunya akan mengalir pada Panwaslu. Sehingga pihaknya memberi perhatian lebih agar bisa menjalan tugas negara dengan damai.

Sementara itu, untuk wilayah hukum Polres Bima Kota, pihaknya akan berkordinasi dengan Polres setempat untuk bisa memberikan pengawalan khusus terhadap Panwaslu terutama Panwascam.

Seperti di kecamatan Langgudu, Wawo, Sape, Lambu, Ambalawi dan Wera. Ke enam kecamatan tersebut masuk dalam wilayah hukum Polres Bima Kota.

Meskipun di wilayah-wilayah tersebut pihaknya tetap melakukan pemantauan perkembangan keamanan.

Disamping itu, Ekawana juga akan menjamin kebebasan Panwaslu dalam mengawasi pendistribusian logistik di setiap desa.

Jika terjadi pemboikot jalan oleh demostran atau siapapun, maka pihaknya akan mengupayakan agar Panwaslu diprioritaskan perjalanannya. Tentunya dengan melakukan koordinasi, setiap saat tahapan pengawasan. (use)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

Halaman 5

Satsus Kejati NTB Geledah Gedung PU Kota Mataram Dari Hal. 1 langsung ke sasaran ruang Kabid Pengairan Yuslifar.

Ditemani sejumlah staf, termasuk Kabid Pengairan, proses penggeledahan berjalan lancar. Hanya sekitar 30 menit di ruangan Kabid Pengairan, dua jaksa senior anggota tim, Ismail, SH dan Zuliadi, SH turun ke lantai satu ruangan Bidang Binamarga. Di ruangan itu, Zuliadi bersama Ismail menggeledah sejumlah laci meja dan lemari dan mendapati beberapa dokumen, ditemani Bendahara Binamarga Yuni Apriani. Guna memudahkan mencari dokumen yang dicari, Zuliadi juga meminta keterangan langsung bendahara tersebut.

Diketahui, ruangan Binamarga turut digeledah karena sebelumnya merupakan ruangan Bidang Pengairan.

Kebetulan Yuni Apriani juga sempat menjadi bendahara di Bidang Pengairan.

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus THL Dinas PU berkaitan dengan dugaan manipulasi absensi buruh yang dikontrak untuk membersihkan drainase, dibagi tiga zona, Ampenan, Mataram, Cakra.

Dari pembayaran tenaga kontrak itu, sejak 2009 diduga terjadi manipulasi hingga 2013 lalu. Berdasarkan kontrak, para buruh ini dibayar untuk 25 hari kerja setiap bulan. Tapi dalam perjalanannya, para buruh tidak masuk penuh sesuai kontrak, ada yang 15 hari kerja dan 20 hari kerja. Namun dalam SPJ pembayaran, mereka dibayar

penuh. Atas dugaan manipulasi itu, daerah diperkirakan rugi mencapai Rp 1,9 miliar.

Sampai dengan pukul 15.00 Wita, tanpa istirahat penggeledahan masih berlangsung. Sementara kantor semakin sepi, karena kepala dinas bersama jajarannya pulang kantor sekitar pukul 15.00 Wita.

Penggeledahan akhirnya selesai pukul 15.30 Wita. Dari ruangan itu, tim penyidik membawa bundelan dokumen dalam kardus. Ada juga yang membawa laptop dan CPU. Tim penyidik juga dibantu tiga staf PU yang membawa tiga unit CPU ke mobil milik Kejaksaan. Dalam kasus ini, ditetapkan seorang tersangka berinisial YA dalam kapasitas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Menurut Ketua Tim Satsus Budi Tridadi, SH sejumlah barang bukti yang diamankan diantaranya, tiga unit CPU, satu laptop, satu lembar rekapitulasi absensi, lima buah buku, satu lembar SPJ, satu unit flashdisc. ‘’Barang bukti ini kami dapat dari ruangan Bidang Pengairan dan Bidang Binamarga, selanjutnya akan kami jadikan barang bukti penyidikan,’’ kata Budi Tridadi.

Penggeledahan kemarin untuk sementara dinilai cukup, jika diperlukan bukti tambahan lagi, akan dilakukan penggeledahan lagi. (ars)

Prioritaskan Bongkar Muat Dari Hal. 1 Ini salah satu cara menjamin supaya tdk terjadi kelangkaan sembako di masyarakat,’’ kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si di Mataram, Senin (23/6) kemarin.

Di NTB sendiri ada tiga pelabuhan bongkar muat yakni Pelabuhan Lembar Lombok Barat, Pelabuhan Badas Sumbawa dan Pelabuhan Bima.

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) masing-masing harus memprioritaskan bongkar muat kapal pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat itu.

Amin mengatakan, keterse-

diaan stok sembako harus benar-benar bisa dipastikan dan dijamin ketersediannya. Ditambahkan, tugas pemerintah adalah memastikan keterjangkauan dan kewajaran harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Untuk itu, distribusinya harus benarbenar diperhatikan, jangan sampai terjadi kelangkaan. ‘’Terutama bongkar muat di pelabuhan itu harus diperhatikan. Jika terjadi kenaikan harga maka perlunya keseimbangan, fungsi pemerintah melalui operasi pasar,’’ tandasnya. (nas)

Siap Kooperatif Dari Hal. 1 Saat keluar dari aula, pengganti Makbul Maksum ini mengaku terbuka dengan kehadiran tim Kejaksaan, bahkan memfasilitasi dengan menunjukkan ruangan yang menurut jaksa harus diperiksa didampingi stafnya.

Kedatangan tim itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan baginya, karena sebelumnya sudah ada pemberitahuan. ‘’Saya diberitahu sebelumnya, tapi tidak dikasitahu kapan waktunya. Tujuan mereka memberitahu, agar tidak terkejut apalagi protes,’’ bebernya.

Mahmuddin Tura juga mengaku tidak bisa menghalang – halangi ketika barang bukti dokumen dan aset instansinya ikut disita. ‘’Kami dalam hal ini kooperatif, apapun permintaan Kejaksaan demi mendukung kelancaran proses hukum,’’ kata Kepala

Dinas PU. Dipersilakan juga penyitaan dokumen berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan soal pembayaran THL di instansinya. Sekali lagi menurutnya, demi membuat terang proses hukum.

Bagaimana reaksi Kepala Dinas ketika kasus ini pertama kali diketahui diusut Kejaksaan? Ia langsung mengumpulkan seluruh THL yang dikontrak resmi pihaknya.

Tujuannya untuk klarifikasi sejauh mana kebenaran adanya indikasi manipulasi tersebut. Memang dalam klarifikasi itu, ia mendapat isyarat dari petugas kebersihan drainase ada dugaan manipulasi pembayaran. Setelah klarifikasi itu, sepenuhnya kasus ini pun diserahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. (ars)

Kunjungan Pejabat ke Australia Hanya Hasilkan Perundingan Kembali Dari Hal. 1 Selain itu, Mori juga mengaku telah menyampaikan masalah tersebut kepada pihak Kementeriaan (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) saat berada di Australia. ‘’Kita harapkan kementerian bisa membantu nanti saat lobi dengan pihak Jetstar,’’ katanya.

Sementara itu, terkait urgensi kepergian sejumlah pejabat ke negeri kanguru tersebut, Mori menjelaskan rombongan yang berangkat bukan rombongan besar. ‘’Jadi pertama saya konfirmasi yang berangkat itu rombongan kecil.

Ada Pak Wagub, saya sendiri, Pak Johan, Ketua PHRI dari pelaku pariwisata,’’ jelasnya.

Rombongan tersebut diharapkan bisa mengambil keputusan dalam waktu cepat. ‘’Walaupun kecil, rombongan tersebut kita harapkan bisa mengambil keputusan cepat saat pembahasan masalah tersebut,’’ paparnya.

Disebutkannya, rapat yang dilakukan dengan pihak Jetstar tersebut juga dihadiri oleh pihak kementerian dan Konsulat Jenderal RI. ‘’Sementara di pihak Jetstar juga full tim, Yang hadir petinggi Jetstar yang bisa mengambil keputusan,’’ sebutnya.

Dalam rapat tersebut, Mori menjelaskan pihak Jetstar menyampaikan bahwa mereka merasa rugi membuka jalur penerbangan Lombok-Australia. ‘’Mereka merasa rugi, tingkat keterisian penumpang atau load factor hanya 60 persen. Sementara ekspektasi mereka (Jetstar) di atas 80 persen.

Mereka juga meminta supaya kita berpartisipasi agar mereka tidak rugi,’’ jelasnya.

Menurut Mori, keberadaan Jetstar sangat diperlukan karena mendatangkan keuntungan bagi NTB. ‘’Kita pada saat itu (semenjak ada Jetstar beroprasi) turis Australia meningkat sekitar 190 persen. Sehinga kita butuh sekali Jetstar,’’ katanya.

Sementara ketika ditanyakan mengenai keputusan baik Pemprov maupun pihak Jetstar, Mori mengatakan belum ada keputusan terkait apakah jalur penerbangan tersebut akan tetap ditutup atau dibuka kembali. ‘’Belum, pihak Jetstar akan ke sini untuk membahas itu. Akan ada pertemuan kembali. Kita agendakan minggu depan,’’ tutupnya. (ami)

(ant/Bali Post)

PANTAI POTO TANO - Sejumlah pengunjung berada di pinggir Pantai Poto Tano, Desa Tano, Taliwang, Sumbawa Barat, Minggu (22/6). Pantai yang terletak di ujung barat Pulau Sumbawa tersebut ramai dikunjungi saat liburan anak sekolah seperti saat ini.

Baru Rp 135 Miliar Pangadaan Langsung Dilaporkan ke Biro AP Mataram (Suara NTB) Data Biro Administrasi Pembangunan Setda NTB sampai dengan 23 Juni 2014 tercatat baru 1.420 paket pengadaan langsung senilai Rp 135,997 miliar yang sudah dilaporkan. Total anggaran dari APBD murni 2014 untuk pengadaan langsung di seluruh SKPD lingkup Pemprov NTB sebesar Rp 478 miliar lebih.

Kepala Biro AP Setda NTB, Ir. H. Muhammad Rum, MT ditemui usai menghadap Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Senin (23/6) siang kemarin mengatakan, pihaknya sudah bersurat ke SKPD-SKPD untuk mencocokkan data yang dimiliki dengan data yang ada di masing-masing SKPD terkait dengan pengadaan langsung itu.

“Sudah kita himpun, data sudah ketemu angka Rp 478

miliar pengadaan langsung semua SKPD. Namun sekarang kita bersurat ke SKPD untuk memverifikasi, apakah data yang kita berikan sesuai dengan yang ada di tempat mereka. Setelah ada itu, baru kita laporkan rinciannya,” katanya.

Dikatakan, saat ini pihaknya terus melakukan verifikasi ke SKPD-SKPD terkait. Ia menambahkan, pengadaan langsung sebesar Rp 478 miliar itu sesuai dengan yang ter-

Pansus Dikhawatirkan Jadi Komoditas Politik Mataram (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) yang sedang diinisiasi oleh sejumlah kalangan di DPRD NTB dinilai rawan menjadi komoditas politik. Seharusnya, menurut ketentuan, DPRD NTB lebih fokus pada upaya mengawasi tindaklanjut dari rekomendasi – rekomendasi yang dibuat BPK RI. Demikian pendapat Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/6) kemarin. Rumaksi menegaskan, tindaklanjut terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB sudah sangat jelas acuannya. ‘’Kalau pembahasan LHP BPK ini kan baku betul ini. Baku itu, sudah ada undang – undang 15 tahun 2004, itu sudah ada di Permendagri 13 tahun 2010 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut LHP BPK RI. Jadi pembahasan itu sudah baku betul,’’ ujarnya.

Menurutnya, agenda – agenda semacam pembentukan pansus untuk mengawasi proyek – proyek tertentu dinilai kurang pas dengan acuan tersebut. ‘’Jadi kalau di luar itu, rasanya ndak pas, jadi justru nanti ini akan lain jadinya,’’ ujarnya. Lebih jauh, Rumaksi justru khawatir pansus – pansus ini nantinya akan rentan dijadikan komoditas politik semata. ‘’Itulah yang kita khawatirkan. Jadi jangan sampai ini dipolitisirlah,’’ ujarnya.

Menurutnya, pedoman pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap tindak lanjut atas rekomendasi yang ada di LHP BPK sudah sangat jelas. Karena itu, sebaiknya DPRD NTB fokus saja terhadap proses tersebut. Menurutnya, di Permendagri 13/2010 memang diatur bahwa tindaklanjut pengawasan tersebut dilakukan dengan membentuk panja.

Namun, menurutnya, yang akan dilakukan pembahasan nantinya hanyalah LHP yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion), opini tidak wajar (adversed opinion) dan pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion). “Kalau WTP, kita hanya mensupport pemerintah untuk mempertahankan predikat itu saja.”

Karena itulah, Rumaksi menegaskan bahwa pihaknya belum menganggap perlu dibentuk pansus – pansus yang khusus menyoroti proyek –proyek tertentu di DPRD NTB. Lagipula, ia menganggap pembentukan pansus – pansus tersebut sebenarnya belum terlihat realisasinya.

“Jadi belum menurut saya ini. Kalau memang sudah ada pasti ada perubahan jadwal kita diberikan. Ini komisi belum menerima sehingga kita tetap mengacu pada jadwal semula, jadi kami sekarang sedang membahas LHP BPK itu dengan mitra kerja, komisi I sekarang,” pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD NTB dikabarkan akan membentuk pansus untuk mengatensi tiga proyek strategis Pemprov NTB yang hingga saat ini masih belum bisa difungsikan. Tiga proyek strategis itu adalah proyek terminal haji/ TKI di Bandara Internasional Lombok (BIL), proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Provinsi (RSUP) NTB di Dasan Cermen dan proyek Islamic Center (IC).

Desakan pembentukan Pansus itu mengemuka dalam sidang paripurna dengan agenda Jawaban Gubernur terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Pertanggungjawaban APBD 2013 di Gedung DPRD NTB, Selasa (17/6) siang lalu. Mendengar jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi-fraksi dewan itu, sejumlah anggota DPRD NTB mengajukan interupsi agar pimpinan dewan segera membentuk pansus ataupun panja untuk mengetahui secara jelas terkait dengan tiga proyek strategis tersebut. (aan)

cantum dalam Perda APBD 2014. “Yang tahu di dalamnya teman-teman SKPD. Berapa paket yang mereka lakukan secara swakelola, pengadaan langsung, mana paket yang lainnya,”imbuhnya.

Data Biro AP, dari 1.420 paket pengadaan langsung Rp 135,997 miliar yang sudah dilaporkan, untuk pengadaan barang baru 301 paket sudah dilaksanakan dan 175 paket belum dilaksanakan. Untuk

Bukan hanya sebatas saksisaksi yang ada saat ini saja,’’ jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, setelah memeriksa delapan saksi yang ada, tim penyidik sudah mengagendakan untuk memeriksa kembali tiga saksi baru dari unsur panitia lelang. Sehingga total saksi akan berjumlah 11 orang. ‘’Hari ini (Senin kemarin,red) kita juga sudah mengangendakan pemerikasaan tiga saksi lagi.

Untuk melengkapi keterangan

saksi-saksi yang sudah ada sebelumnya.

Terkait calon saksi yang akan diperiksa, Tamiana mengaku belum bisa mengungkapnya. Tapi yang jelas, akan ada penambahan saksi lain. Di luar saksi-saksi yang sudahdiperiksa sebelumnya.

Apakah ada rencana Kepala BWS Loteng juga akan diperiksa ? Ia menegaskan itu pasti.

Karena bagaimana pun juga, tanggung jawab kegiatan tetap ada di kepala BWS. Hanya saja, kapan Kepala BWS akan dipanggil, masih belum bisa di-

PP, Kantor Penghubung, KPID, Korpri dan BPBD. Sebelumnya, terkait dengan pengadaan langsung yang nilainya cukup besar itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dalam rapat evaluasi serapan APBD 2014 pada 10 Juni 2014 lalu meminta harus ada mekanisme kontrol yang dilakukan sehingga pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur bisa mengakses informasi dengan cepat. Bahkan, gubernur meminta Asisten II untuk mengkompilasi data-data pengadaan langsung seluruh SKPD secara lengkap. Supaya jangan sampai muncul kesan bahwa pengadaan langsung dimudahkan. (nas)

KPU KSB Mulai Terima Logistik Pilpres Taliwang (Suara NTB) Kurang dari sebulan pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli mendatang, KPU Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai menerima logistik untuk keperluan pemilihan.

Divisi Logistik KPU KSB Deni Saputra mengatakan, beberapa logistik Pilpres yang telah diterima pihaknya sejauh ini diantaranya surat suara, tinta, segel kotak suara, dan formulir C1. “Untuk surat suara tadi malam (minggu malam) sampai dari provinsi,” jelasnya, Senin (23/6).

Khusus untuk surat suara, pihak KPU KSB menerima dalam tiga paket dan masingmasing dilengkapi bukti berita acara penerimaan berbeda. Untuk paket pertama surat suara yang diterima sebanyak 90.631 lembar, paket kedua sebanyak 2.077 lembar sementara yang ketiga sebanyak 1.000 lembar surat suara. Deni menjelaskan, untuk paket pertama dan kedua akan digunakan untuk pemi-

lihan putaran pertama. Sementara paket ketiga yang jumlahnya sebanyak 1.000 lembar untuk kebutuhan Pilpres jika terjadi pemilihan ulang. ‘’Yang (paket) kedua itu bukan tambahan 2 persen, karena kita belum bisa pastikan,’’ cetusnya.

Meski telah menerima seluruh logistik surat suara, Deni mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah keseluruhan jumlah surat suara itu akan mencukupi. Pasalnya hingga kini surat suara tersebut belum dilakukan penyortiran untuk mengetahui apakah seluruh kondisi suara suara dalam keadaan baik dan siap pakai.

“Saat penyortiran baru kita bisa tahu apakah semua surat bisa digunakan. Jangan-jangan kita pastikan sekarang mencukupi, tapi pas disortir ada yang rusak. Jadi kita tunggu saja hasil sortiran untuk memastikan seluruh surat suara yang kita terima ini mencukupi untuk pelaksanaan Pilpres 9 Juli nanti,” papar Deni.

Proses penyortiran surat suara rencananya akan dimulai, Selasa (hari ini, red). Deni menyebutkan, penyortiran sekaligus akan dirangkaikan dengan pelipatan surat suara. ‘’Tenaga pelipat sudah kita siapkan. Kalau tidak ada halangan, maka besok akan kita mulai menyortir surat suara itu,’’ ujarnya.

Sementara itu ditanya logistik lain yang belum diterima, Deni mengungkapkan, masih terdapat beberapa logistik yang hingga kini belum ada di tangan pihaknya. Salah satunya formulir rekap perolehan suara untuk tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

“Sementara ini yang kita terima semua logistik di tingkat Tempat Pemungutan Suara (PPS), kalau untuk rekap tingkat desa dan kecamatan belum ada. Info dari provinsi katanya dalam minggu ini logistik itu akan didistribusikan ke kami,” pungkasnya. (bug)

Kesimpulan Pansus, 51 CPNS K2 di KLU Bermasalah Tanjung (Suara NTB) Panitia Khusus (Pansus) CPNS Katagori 2 (K2)DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) menyimpulkan terdapat 51 CPNS K2 bermasalah. Angka tersebut muncul setelah Pansus mendalami indikasi 90 orang yang diduga tak memenuhi syarat dari total 304 pelamar CPNS K2 yang dinyatakan lulus.

Ketua Pansus DPRD KLU, Ardianto, SH, usai sidang paripurna Pansus merinci, dari 90 orang tersebut 39 di antaranya sudah mendapat klarifikasi dan dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah tempat mengabdi. Artinya, 39 orang tersebut tidak dipermasalahkan. Selanjutnya Pansus menyimpulkan 20 orang CPNS K2, memiliki masa kerja tidak sesuai antara laporan Dikbudpora dengan rekapitulasi laporan bulanan UPTD dan sekolah sebagai acuan perbandingan Pansus.

Selain itu, ujarnya, 31 CPNS K2 diketahui masa kerjanya terputus-putus dan tidak memenuhi syarat 5 tahun masa kerja (2005-2010). Pansus juga menemukan, 31 orang itu memiliki latar belakang tahun mengabdi dari 2006, 2007 dan 2008.

“Menjadi pertanyaan, apakah Tim Verifikasi Pemda tidak

Pemeriksaan Saksi Terus Bertambah Dari Hal. 1

konstruksi, sebanyak 357 paket sudah dilaksanakan dan 186 paket belum dilaksanakan. Untuk jasa konsultansi, sebanyak 143 paket sudah dilaksanakan dan 138 paket belum. Sedangkan untuk jasa lainnya baru terlaksana 85 paket dan 35 paket belum.

Pemantauan pengadaan langsung itu meliputi jasa kontruksi di bawah Rp 50 juta, barang, konstruksi dan jasa lainnya di bawah Rp 200 juta.

Beberapa SKPD yang belum memberikan laporan terkait dengan pengadaan langsung itu antara lain, Biro Hukum, Biro Ekonomi, Biro Kesra, Biro Keuangan, Setwan, Dikpora, Disbudpar, BLHP, BPMPD, Bakesbangpoldagri, Sat Pol

pasti. Pasalnya, penyidik masih fokus untuk menuntaskan penyelidikan terhadap saksisaksi yang sudah ada dulu.

Jika memang dari hasil keterangan saksi yang ada tersebut, membutuhkan tambahan saksi baru tentunya akan dilakukan pemanggilan saksi baru. “Semua pihak yang terkait, masih berpeluang untuk kita periksa sebagai saksi baru. Namun itu tergantung hasil perkembangan dari pemerikasaan dari saksi yang sudah ada nantinya,” timpal perwira pertama ini. (kir)

menyesuaikan TMT masa kerja Dikbudpora dengan laporan bulanan sekolah, karena daerah lain membandingkan itu? Untuk diketahui, 31 orang nama itu muncul dari 50 nama yang kita curigai karena tidak ikut uji publik,” ungkap Ardianto.

Apapun hasil temuan Pansus, Ardianto menegaskan tidak berwenang terhadap keberadaan CPNS untuk memperoleh SK. Namun demikian, ia meminta agar pemda dan pemerintah pusat mengecek kembali 51 nama itu sebelum ditandatangani dengan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM). Mengingat apapun konsekuensi hukumnya di kemudian hari, bupatilah yang paling bertanggung jawab apabila masalah ini dipersoalkan.

Juru bicara Pansus dalam sidang terakhir, Sudirsah Sujanto, menyampaikan tiga rekomendasi Pansus CPNS K2, yaitu pertama agar Pemda KLU memperjuangkan ratusan orang pendaftar CPNS yang tidak lulus dalam uji publik 1 dan 2 maupun yang tidak lulus tes ari 432 pelamar. Kedua, Pemda KLU

dan pemerintah pusat agar mendalami dengan mengecek lagi perbedaan data temuan pansus yang bisa menimbulkan dampak hukum. Ketiga, terhadap 31 nama yang tercatat TMTnya dari 2006, 2007 dan 2008, agar Pemda hatihati menandatangani SKTMnya.

Wakil Ketua DPRD KLU, Syarifudin, SH, usai sidang mengharapkan rekomendasi Pansus kali ini tidak diabaikan oleh Pemda KLU sebagaimana rekomendasi pansus tahun sebelumnya.

“Sudah 2 Pansus yang diabaikan oleh Pemda, yaitu masalah CPNS 2010 dan rekomendasi masalah Trawangan,” kata Syarifudin.

Sementara Kepala Bagian Kepegawaian Setda KLU, Hj. Titik Hidayati, kepada wartawan usai Sidang Paripurna 3 Raperda menilai Pansus terlambat menyelesaikan persoalan ini. Pemda KLU telah mengajukan berkas 304 orang CPNS ke pusat untuk memperoleh SK. “Berkas sudah dikirim ke BKN Regional X Denpasar, dan kita tengah menunggu hasilnya,” ujar Titik singkat. (ari)

Terkait Pejabat Lobar, Kejaksaan Temukan Empat Tahun Dugaan SPPD Fiktif Dari Hal. 1 namun sementara ditaksir mencapai Rp 400 juta. ‘’Untuk kerugian negara dihitung dari nilai SPPD yang diduga difiktifkan,’’ terangnya.

Dari kasus yang sama, ternyata indikasi penyimpangannya tidak hanya dengan modus menggunakan nama ajudannya. ‘’Yang ditemukan tim penyidik ini baru atas nama ajudannya, belum lagi SPPD atas nama dirinya (mantan Wabup, red),’’ terang Sutapa.

Untuk penyidikan khusus

nama mantan Wabup Lobar, pihaknya masih butuh waktu untuk menelisik dokumen dan mendapat keterangan tersangka lagi.

Akan tergantung penyidik, apakah pemeriksaan akan sekaligus, atau menyelesaikan satu perkara dengan modus menggunakan nama ajudan, atau langsung satu perkara dengan HM sendiri.

Bisa kemungkinan kerugian negara lebih besar? Menurut Sutapa, kemungkinan pembengkakan kerugian negara terjadi, tapi sekali lagi akan tergantung perkembangan hasil penyidikan nanti. (ars)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

Jangan Ada Permainan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) hampir selalu diikuti dengan beragam persoalan. Mulai dari pungutan hingga dugaan permainan BL (Bina Lingkungan). Pemanggilan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., bersama Kepala Dinas Dikpora, H. Ruslan Effendi oleh Komisi II DPRD Kota Mataram cukup positif.

Hanya saja pemanggilan itu harus jelas tindaklanjutnya seperti apa.

Karena bercermin dari pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, begitu banyak masalah muncul dalam penerimaan PPDB. Terutama PPDB jalur BL. Meskipun kuota BL sudah ditentukan, namun faktanya banyak sekolah melanggar ketentuan tersebut.

Hal ini terlihat dari jumlah siswa yang diterima melampai kuota yang telah ditetapkan sebelumnya.

Harus ada ketegasan dari Dikpora untuk tidak berkontribusi melanggar PPDB jalur BL. Meskipun BL, bukan berarti dalam penerimaannya dilakukan secara asal-asalan. Karena seperti tahun sebelumnya, mencuat dugaan maraknya titipan anak pejabat melalui jalur BL. Bahkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diduga memperjualbelikan kursi kepada calon siswa yang hendak masuk melalui jalur BL. Hal inilah yang membuat BL menjadi kacau balau. Kuota yang sudah ditetapkan dilanggar demi untuk mengeruk keuntungan dari calon siswa yang memang butuh bersekolah di sekolah tertentu.

Kecurangan-kecurangan seperti ini memang sulit dibuktikan, namun banyak kalangan bahkan Dewan juga meyakini praktik kotor itu terjadi.

Fenomena persoalan PPDB lewat jalur BL harus segera dicarikan solusi yang tepat. Sebab, percuma saja Dewan memanggil Dikpora bahkan menghadirkan Sekda, kalau kebijakan yag dihasilkan dalam pertemuan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Karena, tahun lalupun sebelum proses PPDB dimulai, Dewan juga melakukan hal serupa. Memanggil jajaran Dinas Dikpora.

Dikpora dalam hal ini mestinya punya keingnan yang kuat, bagaimana mewujudkankan PPDB yang bersih dan berkualitas.

Pertemuan Dewan dengan Dikpora kemarin diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik. Seperti mengurangi kuota penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang notabene sekolah favorit. Misalnya dari empat kelas menjadi dua kelas. Kalaupun nantinya ada pihak-pihak yang terkesan memaksa masuk di sekolah tertentu sementara syarat nilai tidak terpenuhi, maka harus ada keberanian dari pihak sekolah untuk menolaknya.

Dikpora tidak boleh melulu berpikir negeri. Karena di Kota Mataram misalnya, banyak sekolah swasta yang setiap tahun menjerit karena terancam tak dapat siswa. Karenanya harus ada kebijakan yang tidak merugikan salah satu pihak. Pemerintah juga perlu memikirkan nasib sekolah-sekolah swasta dan juga sekolah pinggiran. Jangankan sekolah swasta, sekolah negeri yang berada di pinggiran kota pun belum mampu menarik antusias calon siswa untuk bersekolah di sana. Yang jelas, sepanjang tidak ada permainan dalam PPDB, aturan yang telah dibuat pasti akan menjadi win-win solution bagi sekolah negeri favorit, sekolah negeri di daerah pinggiran dan sekolah swasta. (*)

Halaman 6

Capres (Sulit) Peduli PAUDNI EBAT Capres sudah masuk putaran III, pandangan yang beragam muncul dari masyarakat, dan umumnya tanggapan bersifat normatif artinya paparan visi dan program belum ada yang menukik pada aksi nyata apa yang akan dilakukan untuk mengembangkan pembangunan pendidikan merata, berkeadilan dan berkualitas. Saya termasuk, orang yang sangat prihatin dengan visi Capres terhadap pendidikan. Kondisi pendidikan kita memang tidak lebih baik dari Malaysia, Thailand, Singapura, bahkan dengan Vietnam. Kesulitan Indonesia mengangkat kualitas pendidikan sehingga setara dengan negara-negara di Asia dan Asia Tenggara merupakan permasalahan bangsa yang harus menjadi fokus program prioritas para Capres. Amanat konstitusi yang mengharuskan adanya anggaran 20% untuk pendidikan, hingga saat ini masih belum terpenuhi. Padahal kebutuhan anggaran berkontribusi positif terhadap perluasan akses dan peningkatan kualitas pendidikan.

Sektor pendidikan merupakan sektor penting, dan ini pasti diakui oleh semua para Capres. Meningkatkan kualitas SDM hanya dapat dilakukan melalui instrumen pendidikan. Pembangunan pendidikan juga harus dilihat secara komprehensif, dimana pendidikan formal dan non formal merupakan satu kesatuan. Visi pendidikan yang terlalu menekankan pada sektor pendidikan formal, memberikan rasa ketidakadilan kepada masyarakat. Luasnya demografi, keberagaman suku, agama dan budaya, serta geografi yang dahsyat tentunya berdampak pada diversitas layanan pendidikan yang dibutuhkan masyarakat. Pendidikan formal tidak akan mampu menyelesaikan apalagi menjangkau kebutuhan masyarakat tersebut. Harmoni (meminjam istilah Jokowi, Capres no.2) menjadi kata kunci dalam pembangunan pendidikan, persebaran pendidikan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Konsep harmoni, tidak bisa menjadi jargon, atau tagline apalagi untuk memikat pemilih, tetapi konsep harmoni dalam pembangunan pendidikan bermakna pendidikan untuk semua, pendidikan tanpa diskriminasi, dan anggaran yang berimbang. Pada poin ini, kondisi angga-

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd (Pemerhati Pendidikan)

ran sangat tidak manusiawi antara pendidikan formal dan non formal. Kesewenang-wenangan dalam kebijakan anggaran, ini yang menyebabkan disharmoni yang kian nyata.

Para Capres, selama saya cermati dalam paparan visi pendidikan, tidak pernah menyentuh substansi dari apa yang dapat dilakukan untuk membuat harmoni pendidikan formal dan non formal. Program sekolah gratis (BOS), Kartu Indonesia Pintar, peningkatan sertifikasi guru, kenaikan insentif dan tunjangan guru merupakan program yang ditawarkan para Capres. Program tersebut hanya “kulitnya” saja dari sebuah upaya membangun kualitas pendidikan. adalah penting untuk memperhatikan kesejahteraan guru, karena hal itu juga sejalan dengan teori Hygene-Factor dari Frederik Hertzberg (1982) bahwa kesejahteraan guru memang berkaitan dengan kinerja guru. Tetapi sejatinya yang namanya kesejahteraan sangat relatif dan bersifat tanpa batas. Artinya kesejahteraan tersebut tidak bisa dikatakan sama, dan sifat dasar manusia adalah tidak pernah merasa puas. Jika program peningkatan kualitas pendidikan, ditembak dari sektor ini maka Indonesia tetap tidak banyak berubah, ibarat senam poco-poco, hanya maju mundur, mundur maju.

Pendidikan Anak Usia Dini, non formal dan Informal (PAUDNI) merupakan setitik jalur pendidikan yang selama ini sangat “diabaikan”. Pembangunan SDM melalui layanan program PAUDNI sangat potensial dikembangkan dan dijadikan “senjata” efektif dalam menguatkan sekaligus memberdayakan masyarakat. Secara nasional, pada sektor PAUDNI, kita memiliki problem berat. Angka buta aksara masih cukup tinggi, masih terdapat 5 juta lebih, dari 7.7 juta. Keberhasilan Indonesia mengurangi buta aksara hingga 5% memang membuahkan hasil. Namun dibeberapa provinsi jumlah angka buta aksara masih memprihatinkan, misalnya di NTT, Papua, Papua Barat, NTB dan Maluku Barat, angka buta aksara mencapai rata-rata 300 ribu. Angka pengangguran terbuka mencapai 7.7 juta “celakanya” penyandang pengangguran adalah kelompok usia

produktif (usia 15-44 tahun). Kemiskinan kita masih diatas 20%, dengan jumlah 29 juta lebih. Kantong kemiskinan linier terdapat di daerah dengan angka buta aksara dan pengangguran yang tinggi. Angka APK PAUD baru mencapai rata-rata nasional 50%, bahkan di beberapa provinsi seperti NTT, NTB, Papua, Papua Barat kurang dari 45%, dan itu berarti masih banyak anak usia 0-6 tahun yang belum terlayani kebutuhan dasar anak melalui PAUD. Permasalahan PAUDNI membutuhkan keseriusan dari para Capres, jika di dunia pendidikan formal jumlah guru mencapai 3 juta lebih, tetapi sejatinya di pendidikan non formal bisa mencapai 10 juta, belum lagi peserta didiknya. Sebenarnya besarnya jumlah pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan non formal merupakan basis masa yang luar biasa dahsyatnya, dan saya bisa menyimpulkan siapapun Capres yang mampu memberikan perhatian kepada PAUDNI maka, akan dapat memenangkan pemilihan presiden. Semua itu, jika dilihat dari keuntungan melihat PAUDNI dari sisi suara politik.

Tetapi sayang sekali, visi Capres dalam memandang pendidikan sangat berorientasi pada pendidikan formal (baca: sekolah, PT, TK, dosen, guru). Saya mencermati, bahwa program nyata dalam membangun PAUDNI sangat dangkal, bahkan semua Capres tidak paham tentang PAUDNI. Memahami keterpurukan pendidikan di Indonesia tidak dapat hanya didekati dengan instrumen pendidikan formal, tetapi harus dengan PAUDNI. Dangkalnya visi para Capres dengan PAUDNI, sangat nampak dalam penjabaran visi misi yang yang minim kepedulian pada PAUDNI. Dari 9 lembar paparan Visi Misi Capres Prabowo dan 49 lembar Capres Joko Widodo, semuanya sangat minim aksi di bidang PAUDNI. Jika sudah demikian, maka kita perlu menanyakan keseriusan Capres terpilih nanti, apakah Prabowo atau Joko Widodo, terhadap upaya pembangunan SDM melalui jalur PAUDNI. Menyadarkan betapa pentingnya PAUDNI kepada para Capres harus dilakukan melalui jalan “revolusi”, membukakan mata dan hati mereka tentang problematika pen-

didikan, bagaimana keterbelakangan dan kemiskinan sebagai akar suram buram masa depan rakyat, bemula dari ketidakmampuan rakyat mengakses pendidikan, informasi dan pengetahuan dasar masyarakat terhadap calistung.

Para Capres juga harus blusukan (meminjam istilah Joko Widodo), jika blusukan selama ini hanya ke pasar tetapi mereka tidak pernah blusukan ke kantong-kantong buta aksara, kemiskinan, PAUD, daeah dengan 3T, lokalisasi kaum tuna susila, tuna daksa dan komunitas anak kolong jembatan, pemulung.

Sejatinya disitulah “biang” dari carut marut pendidikan kita. Apakah visi Capres sudah membuat kalkulasi program sampai kearah situ?, dan sangat disayangkan, semua Capres tidak oeka terhadap PAUDNI, apalagi menjadikan PAUDNI sebagai instrumen peningkatan kualitas SDM dalam bentuk Human Developmental Index (HDI). Semoga, ada perbaikan cara pandang tentang bagaimana memberikan keberpihakan pendidikan di semua jalur, formal dan non formal- informal.

Bubarkan koperasi mati suri, Pemprov NTB tak punya modal Penerbitan izin pendirian koperasi seharusnya diperketat

*** Terkait Jetstar, kunjungan pejabat ke Australia hanya hasilkan perundingan kembali Harusnya lebih konkrit, karena biaya yang dikeluarkan pemda cukup besar

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Olahan Pangan di Hotel Diduga Banyak Tak Halal Mataram (Suara NTB) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB menyorot sebagian besar hotel dan restoran (PHR) serta industri olahan panganan banyak tak mencantumkan label sertifikat halal pada sajian makanannya. Padahal daerah ini kian berkembang dunia kepariwisataannya.

Ini yang harus menjadi atensi pemerintah daerah agar memberikan “warning” kepada pelaku PHR dan Industri penganan tersebut untuk berpartisipasi aktif menyambut dan mendukung upaya mengembangkan pariwisata ini.

“Harapannya adanya instruksi Gubernur kepada pelaku usaha hotel, restoran dan panganan di NTB, himbauan dan

sosialisasi untuk ini sebenarnya sudah sering kita lakukan,” terang Sekretaris MUI Provinsi NTB, Drs. H. Anang Zainuddin dikonfirmasi Senin (23/6).

Berkembangnya dunia pariwisata ini dikhawatirkan akan berdampak apabila banyak kuliner yang tak bersertifikasi halal yang ia maksudkan. Apalagi, para wisatawan sangat menyoroti dan mem-

beri penilaian langsung kepada daerah melalui label halal pada produk makanan dan minuman di hotel dan restoran, serta rumah makan yang dikunjungi saat berwisata.

Secara detail, H. Anang menggambarkan, untuk kota Mataram dan Lombok Barat, hanya beberapa di antaranya hotel berbintang yang sudah teregistrasi halal produk makanan dan

minumannya. Sementara sebagian besar restoran dan hotelhotel lainnya belum mengantongi sertifikat tersebut.

Untungnya, sudah ada komitmen dari Bupati Lombok Barat, Zaini Arony untuk menertibkan hotel, restoran dan rumah makan yang ada di kawasan wisata Senggigi, agar sesegera mungkin mengajukan permohonan legalitas halal di MUI. Sementara beberapa kabupaten/kota lainnya di NTB belum memberi tindakan akan banyaknya produk yang tak bersertifikat halal ini.

“Kami menunggu kerjasama berkelanjutan dari pe-

merintah daerah masingmasing,” katanya.

Besarnya persentase hotel, restoran dan rumah makan yang tidak mengajukan sertifikasi halal atas produk makanan dan minuman yang disajikannua ini bukan lantaran ketidaktahuan pihak yang bersangkutan.

Bukan juga karena aturan biaya administrasi yang harus dikeluarkan MUI. Untuk ukuran hotel, restoran ataupun rumah makan dan industri pangan rumahan, biaya-biaya admistristasi tersebut baginya sangatlah ringan.

Hanya saja, tingkat kesa-

demikian ditambahkannya.

Khusus untuk industri penganan rumahan, Anang Zainuddin menyebut masih banyak diantaranya yang masih mengharapkan penerbitan legalitas halal ini secara gratis. Jika memungkinkan, instansi terkait yang membidanginya bekerjasama dengan kementerian terkait untuk memberikan subsidi pada penerbitan sertifikat halal produk yang diregistrasi dua tahun sekali. Sebab, menurutnya ini sudah menjadi ketentuan pasar internasional untuk bersaing dengan produk dari daerah dan negara lainnya. (bul)

daran untuk memberi keamanan dan kenyamanan produk kepada konsumen yang masih rendah. Oleh karenanya, peran pemerintah daerah untuk menjembatani itu sangat diharapkan.

Sejauh ini, MUI Provinsi NTB sudah mengeluarkan sertifikat halal sebanyak 425 sertifikat. Dari ribuan jumlah industri rumahan, ataupun restoran dan rumah makan yang dimaksudkan itu.

“Mestinya sejalan jargon pulau seribu masjid itu dengan produk-produk makanan dan minuman berbasis syariah di NTB, ini perlu digalakkan,”

Bubarkan Koperasi Mati Suri

Mataram (Suara NTB) Dinas Koperasi dan UMKM NTB mencatat, jumlah koperasi yang tidak aktif alias mati suri di daerah ini sebanyak 1.224 koperasi. Untuk membubarkan koperasi mati suri tersebut, Pemprov mengaku tidak memiliki modal. Pasalnya, jika dibubarkan maka Pemprov harus menanggung semua pinjaman koperasi itu.

“Ada hak pemerintah untuk membubarkannya. Cuma kendalanya ketika di dalam kekayaannya itu, di neracanya itu ada pinjaman pada bank.

Kalau pemerintah siap membayarkannya, tidak apa-apa, bisa dibubarkan. Tetapi kalau tak siap, terus dibubarkan kita yang dituntut oleh bank, kenapa dibubarkan. Ini persoalan juga,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. H. Supran, MM, Senin (23/6).

Supran mengatakan jika ada koperasi yang mati suri

OPERASI - OP beras Bulog di Pasar Pagesangan, Mataram, Senin (23/6).

masalah permodalan sebenanrnya tergantung dari koperasi itu sendiri. Pasalnya, koperasi bukan kumpulan pemodal-pemodal tetapi perkumpulan orang-orang (masyarakat) yang sumber permodalannya dari sana. Sumber permodalan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela anggota berdasarkan kesepakatan dalam rapat anggota.

“Kalau koperasi itu memiliki kemampuan berkualitas, saya pikir itu bisa diajukan ke kementerian koperasi untuk dapat pinjaman lunak. Kalau koperasinya dianggap tidak mampu, tentunya dilihat dari aspek laporan keuangan, volume produksi, omzet penjualan. Kategori itu harus dipenuhi, secara kontinyu, bisa menghasilkan, menguntungkan. Itulah yang didukung oleh Lembaga Pinjaman Dana Bergulir,” katanya. (nas)

atau tidak aktif maka lebih elok mereka membubarkan diri. Tentunya dengan kesepakatan pengurus dan anggota koperasi dalam sebuah rapat anggota.

“Lebih gentel koperasi mati suri itu membubarkan diri. Itu namanya orang hebat. Tapi kalau dia masih tidak Rapat Anggota Tahunan (RAT), kan biasanya ranah hukum akan terjadi. Jangan-jangan dikejar sama bank. Dapat pinjaman dari bank tetapi yang menggunakannya pengurus saja, bukan anggota,” tambahnya.

Disebutkan, jumlah koperasi di NTB saat ini sebanyak 3.851 koperasi. Dari jumlah itu, sebanyak 1.224 koperasi yang mati suri atau koperasi papan nama saja. Diakuinya, masalah Sumber Daya Manusia (SDM) koperasi di NTB masih rendah. Begitu juga masalah permodalan.

Namun terkait dengan

Tiap Hari, Sebelas Pasar Tradisional Jadi Sasaran OP Mataram (Suara NTB) Selama bulan puasa Perum Bulog Divre NTB akan menggelar Operasi Pasar (OP). Sebelas pasar tradisional akan menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan pengamanan harga yang rencananya akan digelar setiap hari ini.

Sebelas pasar tersebut masing-masing lima pasar di Kota Mataram, dua pasar tradisional masing-masing di Lombok Barat, Lombok Tengah dan KLU. “Dalam sehari ada sebelas pasar jadinya yang akan terus disasar untuk OP,” terang Bidang Humas Divre Bulog NTB, Marlinda saat menggelar OP Perdana di pasar Pagesangan Mataram, Senin (23/6).

Masing-masing pasar dijatahi sebanyak 1 ton beras, dengan memasarkan beras jenis medium dan premium, harganya dipatok antara Rp 7.500/Kg sampai Rp 8.500/Kg, selisih Rp

500 dengan penjualan pasar.

Sesuai peraturan Menteri Perdagangan, untuk harga ini tidak diperkenankan melebihi ketentuan harga jual yang dipasang. Untuk medium maksimum penjualan Rp 7.400.

Untuk penjualan di bawah harga ketentuan menurutnya masih bisa diperkenankan.

OP ini rencananya akan digelar setiap hari hingga usai Lebaran mendatang. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas harga di pasar agar tak terjadi gejolak. Belum dilihat akan terjadi lonjakan harga hingga saat ini, namun kemungkinan-kemungkinan kenaikan harga pada komoditi beras ini sudah pasti.

Karena berbenturan dengan kebutuhan jelang puasa dan Lebaran, yang dapat berdampak langsung terhadap gejala psikologis pasar.

“Kita jual sampai pembeli

benar-benar jenuh, tetapi ancer-ancer sampai setelah puasa saja,” katanya.

Tak hanya beras, pada kebutuhan lain, gula misalnya.

Bulog juga ikut mengamankan harga dengan menyediakan OP khusus. Dalam satu pasar, untuk sementara disiapkan hanya Rp 100 Kg/hari.

OP ini menurut Marlinda adalah tindak lanjut dari rencana pengendalian harga yang dibahas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) karena kekhawatiran akan terjadi lonjakan inflasi apabila tak diambil langkah-langkah pencegahan.

Marlinda menguatkan, Bulog bersama pemerintah daerah sangat mengantisipasi terjadinya inflasi akibat permintaan kebutuhan yang tinggi selama bulan puasa tahun

ini. Sehingga strategi disiapkan untuk mengendalikan kenaikan harga sembako, di antaranya dengan mempercepat penyaluran jatah Raskin dan OP yang dilakukan mulai kemarin.

Dari situasi harga di pasar dan ketersediaan stok sembako saat ini, pada bulan Juni 2014, dijelaskan dari proyeksi tim TPID, inflasi akan berada pada kisaran 0,58 persen sampai 0,66 persen. Kenaikan harga telur ayam ras kenaikan harga ikan tongkol seiring dengan adanya bulan purnama dan cuaca buruk, serta kenaikan harga bahan bakar terutama gas elpiji 3 kg. Untuk pengamanan pangan, Bulog memiliki ketersediaan stok sebanyak 187 ribu ton, relatif aman untuk 16 bulan ke depan, gula pasir 630 ton, stok kedelai sebanyak 10 ton. (bul)

Waspadai Produk Berbahaya YAYASAN Perlindungan Konsumen (YPK) bersama beberapa stakeholder terkait, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram serta pihak Kepolisian akan menggelar Sidak jelang bulan puasa ini.

Rencana menyasar beberapa tempat-tempat pemasaran. Kegiatan ini rencananya untuk mensterilkan pasar dari produk-produk makanan dan minuman

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

bercampur produk berbahaya.

“Dalam rangka sepuluh hari sebelum puasa, YPK, BPOM akan turun memberikan penyadaran kepada masyarakat agar pada saat puasa nanti jangan sampai ada barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan oleh pelaku usaha,” kata Ketua YPK Provinsi NTB, Dr. Moh. Saleh, SH, MH di Mataram, Senin (23/6).

Selanjutnya, pihak-pihak terkait yang akan melakukan pengawasan ini, harus memiliki bahasa yang sama, visi yang sama bagaimana tak sekadar memberikan pemahaman kepada masyarakat, tetapi mengajak langsung para distributor agar menjadi distributor yang sadar terhadap produk-produk yang didistribusikannya.

“Pelaku usaha dan konsumen harus sadar tentang produk yang didistribusikan, atau produk yang dikonsumsi,” tambah dosen Fakultas Hukum Unram ini.

Sidak ini tak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi harus kontinyu. Untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha yang mengedarkan makanan dan minuman mengandung barang berbahaya ini.

Setelah ada peringatan lisan dan tertulis diharapkan tak perlu ada toleransi.

Ia mengaku, selama melakukan pengawasan

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Pemprov NTB Tak Punya Modal

M. Saleh bersama tim yang lainnya.

Masih saja diketemukan produk-produk tak layak edar masih ada di pasaran (pasar tradisional maupun pasar modern), tetapi itu harus ada tindaklanjutnya proses secara hukum untuk memberi rasa aman kepada konsumen.

“Peran kita semua, termasuk media untuk menyadarkan masyarakat dan pelaku usaha,” demikian Saleh.

Mengutip apa yang disampaikan BBPOM, Saleh juga menguatkan bahwa BBPOM juga memiliki peran memberikan jaminan terhadap keamanan, mutu, gizi dan kebenaran label produk pangan yang beredar di Indonesia dengan diterbitkannya nomor izin edar produk pangan yang bersangkutan, yang diawali dengan kode MD untuk produk dalam negeri dan ML untuk produk luar negeri.

Selain itu, dilakuakn pendalaman kasus bagi yang terbukti mengedarkan produk-produk tak layak edar untuk menetapkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin edar, serta menindaklanjuti kasus secara hukum, BPOM melakukan pengawasan intensif untuk memastikan produk ilegal tidak beredar di Indonesia. (bul)

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

Halaman 8

Tim Pemenangan Jokowi-JK Mangkir dari Panggilan Bawaslu

Soal Dugaan Pemerasan

Puluhan LSM Datangi Kantor Dikbud Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan LSM yang ada di Lombok Barat mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) untuk bertemu dengan pejabat setempat. Puluhan LSM ini ingin meminta penjelasan dan klarifikasi terhadap Sekertaris Dinas (sekdis) Dikbud, Drs Komarudin yang menyebut bahwa Dikbud banyak menerima laporan dari sejumlah kepala Sekolah yang mengaku diperas oleh oknum LSM. Usai pertemuan itu, Sekdis Dikbud membenarkan kedatangan puluhan LSM itu ke kantor Dikbud. “Pertemuan dengan kawan-kawan LSM itu menindaklanjuti terkait pemberitaan menyebut oknum LSM melakukan dugaan pemerasan itu,” terangnya Senin kemarin ditemui di ruang kerjanya.

Komarudin menjelaskan inti kedatangan sejumlah LSM itu ingin meminta klarifikasi dan penjelasan terkait oknum LSM mana yang dimaksud melakukan dugaan pemerasan.

Dalam kesempatan itu, pula sejumlah Kepsek dihadirkan untuk dimintai klarifikasi. Terhadap LSM tersebut kemungkinan ada salah paham. Karena ia menyebut nama oknum LSM, sehingga mungkin ada pihak yang tidak berkenan.

Namun katanya, sudah difasilitasi pertemuan ini oleh L Marjan yang juga keberatan terkait pernyataan Sekdis tersebut. Selain itu, Komarudin juga menyampaikan ke LSM, jika mau membantu mengawasi kegiatan dinas ia mempersilahkan, jika ada penyimpangan ia juga mempersilahkan agar LSM melaporkan ke Dikbud. Dikbud katanya siap menindaklanjutinya laporan tersebut.

Perwakilan LSM, L Marjan menyatakan LSM itu bisa melakukan pengawasan entah itu tidak berbadan hukum maupun berbadan hukum. Menurutnya, kendatangan kawankawan LSM ingin meminta kejelasan ke Sekdis dan Kepsek yang mengaku diperas. Ia bangga dengan pernyataan Sekdis tersebut, sehingga ada jalan untuk membuka dugaan praktik tersebut agar diusut oknum yang kemungkinan terlibat.

Ia mengaku jika terbukti ada LSM yang memeras kepsek, maka dirinya juga akan meminta pihak berwajib mengusut tuntas dugaan tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

MIRAS - Polres Lobar memusnahkan puluhan jeriken dan ratusan botol miras berbagai jenis.

Ratusan Botol Miras Hasil Operasi Dimusnahkan Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat memusnahkan ratusan botol dan puluhan jeriken berisi minuan keras (miras) berbagai jenis.

Miras ini merupakan barang bukti atau barang temuan hasil operasi Pekat yang dilakukan jajaran Polres setempat selama kurang lebih dua bulan. Selain dari hasil operasi, ada juga pemusnahan dilakukan di Polsek-Polsek di Lobar.

“Pemusnahan barag bukti ini hasil operasi pekat sekitar dua bulan, disamping hasil operasi juga hasil kegiatan rutin Polres,” terang Wakapolres Lobar, Kompol MD Nasution yang memimpin jalannya pemusnahan barang bukti tersebut, di Halaman Mapolres Lobar Senin (23/6) kemarin.

Ia merinci barang bukti

yang dimusnahkan, antara lain 18 jeriken ukuran 30 liter minuman tuak, tiga jerigen kecil ukuran 20 liter minuman jenis tuak, empat botol aqua kecil minuman jenis brem dan tuak, sembilan botol aqua besar jenis minuman tuak, 76 botol kaca minuman jenis tuak dan lima krat minuman jenis tuak. Selain minuman tradisional, disita juga miras bermerk, antara lain 105 botol kecil minuman jenis bir bintang, 29 kaleng minuman jenis bir dan empat botol besar Newport serta minuman bir bintang sebanyak tiga krat.

Ia menyatakan, operasi pekat selama 14 hari telah selesai dilaksanakan. Operasi ini dilaksanakan di dua wilayah yakni Lobar dan KLU. Meski Operasi pekat berakhir, pi-

Dugaan Korupsi Proyek Bedah Desa

Polres Loteng Butuh Satu Alat Bukti Lagi

Mataram (Suara NTB) Waktu pemilihan umum presiden dan wakil presiden semakin dekat, KPU pun telah mendistribusikan kebutuhan logistik Pilpres. Agar tidak terjadi kekurangan, kebutuhan logistik perlu dimonitoring supaya bisa segera dilengkapi.

Demikian dikatakan Ketua Divisi Logistik dan Keuangan KPU NTB, Hesti Rahayu kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (23/ 6) kemarin. “Tentu harus dimonitoring untuk memastikan apakah logistik yang kita distribusikan ditindaklanjuti dengan baik oleh KPU di daerah,” ujarnya. Adapun tindaklanjut yang dimaksud adalah seperti proses pelipatan surat suara, penyortiran, dan lainnya.

Ditambahkannya, berdasarkan pengalaman Pileg lalu, tahap tindaklanjut dari distribusi ini sering ada kekurangan. “Ketika logistik sudah sampai, penindaklanjutannya itu yang sering bermasalah. Ini kan berefek pada hari H. Oleh sebab itu kita perlu monitoring tindaklanjut persiapan logistik,” tambahnya.

Menurutnya, setidaknya ada dua permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan logistik. Pertama mengenai data jumlah pemilih yang tidak sinkron dengan jumlah logistik yang tersedia.

“Biasanya tidak sinkron, misalnya yang terdaftar dalam DPT pemilih jumlahnya 100

Praya (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) diyakini akan segera tuntas. Guna menuntaskan penyelidikan kasus tersebut, pihak Polres Loteng kini tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) pusat. Koordinasi tersebut untuk mendapatkan satu alat bukti lagi.

Langkah tersebut dilakukan Polres Loteng, untuk memenuhi alat bukti yang dibutuhkan. “Saat ini kita sudah berkoordinasi dengan KPDT, guna membantu menyelesaikan penyelidikan kasus bedah desa,” ungkap Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (23/6) kemarin. Mengingat, anggaran proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut bersumber bantuan yang diberikan KPDT kepada Loteng.

Dikatakannya, pihaknya perlu berkoordinasi dengan KPDT karena ada beberapa alat bukti pendukung yang dibutuhkan.

Untuk bisa melengkapi alat bukti yang sudah ada. Namun kapan tim penyidik akan diberangkatkan ke Jakarta, ia mengaku belum bisa memastikan. Pasalnya, masih banyak agenda yang harus diselesaikan jajaranya. Baik terkait penanganan kasus kriminal, maupun agenda politik Pilpres.

Walau begitu, pihaknya menegaskan akan segera mengirim tim penyidik ke KPDT. Mengingat alat bukti di KPDT tersebut sangat penting. Karena itu bisa sebagai penentu keberlanjutan penyelidikan kasus bedah desa yang sudah ditangani sejak setahun terakhir oleh Polres Loteng. “Bisa dikatakan kita hanya butuh satu alat bukti lagi, untuk bisa menuntaskan penyelidikan kasus ini,” tegas Tamiana.

Terkait calon tersangka, Tamiana mengaku sudah ada. Dimana setidak adanya sembilan orang yang berpeluang besar ditetapkan sebagai tersangka. Pihak-pihaknya inilah yang terindikasi kuat memiliki keterkaitan dengan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,2 miliar ini. “Hanya saja siapa mereka yang jadi calon tersangka, kita belum bisa ekspos,” ujarnya.

Masalah target waktu, ia mengaku tahun ini sudah bisa ditingkatkan statusnya ke penyidik. Artinya, siapa saja yang menjadi tersangka, sudah bisa ditetapkan. Sedangkan untuk bisa dilimpahkan, cukup berat. Mengingat masih banyak hal yang harus dipenuhi. (kir)

tapi biasanya lebih dari itu.

Jumlah pengguna suara akan berpengaruh kepada kebutuhan,” paparnya.

Selain itu, saat pelipatan surat suara oleh tenaga kontrak, sering terjadi dalam bekerja SDM asal-asalan. “Sering kadang-kadang asal cepat saja. Kalo jumlah yang dihitung salah, itu bisa menyebabkan kekurangan surat suara di TPS,” imbuh Hesti.

Sementara itu Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Data Pemilu, KPU NTB, Suhardi Soud, mengatakan, jumlah pemilih dalam DPT sudah diusahakan seakurat mungkin. “Sudah kita upayakan akurasinya agar sinkron dengan logistik yang dibutuhkan. Dan memang harus begitu,” ungkapnya.

Dikatakannya, teknisnya jumlah akumulatif TPS perkabupaten ditambah dua persen dari kebutuhan DPT. Dengan demikian ada selisih.

“Kalau ketika kebutuhan surat suara dibagi per TPS hasilnya 0,1 ke atas, kita bulatkan jadi satu persen. Sedangkan kalau yang hasilnya 1,1 ke atas kita bulatkan menjadi 2 persen kelebihan kebutuhan logistik,” ungkapnya.

Terkait teknis keamanan, walaupun pengamanan dilakukan secara estafet, tetap ada pengamanan pihak polisi dari wilayah percetakan hingga tempat tujuan. “Jadinya yang mengamankan lebih banyak daripada ketika Pileg,” tutupnya. (ami)

Pencurian Ternak Digagalkan Warga

(Suara NTB/kir)

Dua Pelaku Dibekuk, Satu Kabur salah satu buruan utama pihak kepolisian terkait kasus serupa sebelumnya.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB di Mapolres Loteng menyebutkan, kasus pencurian ternak tersebut diperkirakan berlangsung sekitar pukul 04.30 wita. Kala itu, para pelaku berhasil membuka kandang ternak hewan milik Amaq Endang, warga setempat. Dalam aksinya, pelaku berhasil membawa kabur 8 ekor ternak milik korban.

Korban baru sadar kalau ternak miliknya sudah hilang dicuri pada pagi harinya. Korban yang juga pimpinan salah satu pam swakarsa setempat, langsung melakukan pengejaran dengan mengerahkan anggota pam swakarsa lainnya.

Upaya pengejaran nyatanya tidak sia-sia. Para pelaku akhirnya berhasil ditemukan di Dusun Awang Desa Mertak.

Disana warga kemudian

Razia Petasan Memasuki bulan puasa ini, pihaknya juga akan gencar melakukan razia petasan di wilayah Lobar. Hal ini dilakukan supaya tidak mengganggu umat muslim yang beribadah puasa. Termasuk yang menjadi terget razia, yakni pengguna dan pembuat petasan. Sedangkan, kembang api ada katagori yang diiperbolehkan dan ada izinnya. (her)

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Bambang Karyono, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (23/6) kemarin mengatakan, tim pemenangan tidak memenuhi panggilan yang telah dilakukan pihaknya. “Tidak ada yang datang untuk klarifikasi. Konfirmasi atas ketidakdatangan juga tidak ada,” ujarnya.

Dikatakannya, pemanggilan yang dilakukan pihaknya sejatinya untuk meminta keterangan kepada tim pemenangan terkait adanya dugaan pelangaran kampanye saat kunjungan JK ke Ponpes NW Anjani. “Kita mau minta keterangan supaya jelas semua dugaan yang ada,” katanya. Sejauh ini, Bawaslu hanya mampu menetapkan kegiatan tersebut sebagai dugaan pelanggaran kampanye. “Dugaan masih, karena kan itu di tempat pendidikan, ada baliho juga tapi masih dugaan,” im-

buh Bambang.

Terkait langkah yang diambil Bawaslu dengan mangkirnya tim pemenangan tersebut dari panggilan, Bambang mengaku sudah melayangkan kembali surat panggilan kepada tim pemenangan yang bersangkutan. “Kita sudah layangkan kembali surat pemanggilan,” akunya.

Surat pemanggilan untuk klarifikasi kasus tersebut akan terus dilayangkan oleh Bawaslu kepada tim pemenangan hingga jumlah yang telah ditentukan. “Kita akan tetap surati sampai tiga kali,” ungkap Bambang.

Sementara itu, jika pihak tim pemenangan tetap saja tidak hadir setelah dikirimkan surat pemanggilan untuk klarifikasi, Bawaslu akan memutuskan kasus tersebut tanpa klarifikasi.

“Kalau tetap nggak datang akan kami putuskan langsung tanpa adanya pernyataan klarifikasi. (ami)

Logistik Pilpres Perlu Warga Serahkan Senpi Rakitan ke Polres Lobar Dimonitoring

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - Pertemuan puluhan LSM dengan Sekdis Dikbud dan Kepsek yang diduga diperas.

Praya (Suara NTB) Aksi pencurian ternak yang terjadi di Dusun Bumbang Desa Mertak Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng), berhasil digagalkan warga.

Dua orang pelaku berhasil dibekuk warga. Sementara satu pelaku lainnya, berhasil kabur saat dalam penggerebekan yang dilakukan sekitar pukul 08.00 wita tersebut.

“Para pelaku saat ini sudah kita amankan di Mapolres Loteng, untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut,” sebut Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, di ruang kerjanya, Senin (23/6) kemarin.

Kedua pelaku yang diamankan Rm dan Bh warga Kecamatan Pujut. Sedangkan satu pelaku lainnya, indentitasnya sudah dikantongi pihak kepolisian. Bh memang sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan menjadi

haknya akan terus melanjutkan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk persiapan jelang puasa. Dijelaskan, hasil miras yang diamankan ini dari tempat hiburan dan cafe. Terkait pelanggaran miras mengacu pada perda dan Kepmenperindag dimana sanksinya hanya sebatas administrasi.

Mataram (Suara NTB) Pemanggilan yang dilakukan Bawaslu NTB kepada tim pemenangan calon presiden nomor urut dua Jokowi-JK NTB untuk klarifikasi terkait kunjungan Jusuf Kalla (JK) ke Ponpes NW Anjani nampaknya tidak ditanggapi oleh tim pemenangan tersebut. Pasalnya, tim pemenangan yang dipanggil Bawaslu, mangkir.

DIAMANKAN - Dua pelaku pencurian ternak diamankan di Mapolres Loteng, setelah dibekuk warga, Senin (23/6) pagi kemarin. mengepung para pelaku yang tengah bersembunyi di rumah warga. “Dua orang pelaku diamankan saat bersembunyi dirumah warga,” jelas Tamiana.

Saat dibekuk, pelaku sempat menjadi sasaran emosi warga. Namun tidak sampai

terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Usai menangkap para pelaku, warga kemudian berkoordinasi dengan Polsek Pujut. Saat itu juga pelaku digiring ke Mapolsek Pujut untuk kemudian diamakan di Mapolres Loteng. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) – Arkam (35) asal Sambik Bangkol KLU menyerahkan senjata api laras panjang rakitan beserta tiga butir amunisi organik. Senpi itu diserahkan langsung ke Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto.

Arkam mengaku, membeli senjata itu di Sagu, Kalimantan Tengah (Kalteng) seharga Rp 1 juta pada tahun 2009. Ia membeli senpi itu dari warga setempat pada saat bekerja di kebun Sawit di sana. Lalu ia membawa senpi itu ke Lombok melalui jalur laut pada Bulan Februari 2014. “Atas kesadaran sendiri saya serahkan senpi ini karena melanggar aturan,” tukasnya, Senin (23/6) kemarin.

Kapolres Lobar, AKBP Yulainus Yulianto mengapresiasi langkah warga yang atas kesadaran sendiri menyerahkan senpi ke aparat. Kapolres menyatakan, kepemilikan senpi rakitan melanggar undangundang kedaruratan. “Bagi warga yang tak punya izin kepemilikan senjata api bisa dikenakan undang-undang kedaruratan,” ujarnya. ia mengimbau bagi warga yang tidak punya izin kepemilikan senpi agar segera

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN SENPI - Warga menyerahkan langsung senpi laras panjang rakitan beserta peluru organik ke Kapolres Lobar. menyerahkan sebelum diketahui oleh aparat.

Beberapa waktu lalu dari kegiatan rutin Polres Lobar berhasil menangkap pemilik senjata airsoftgun beserta 400 peluru airsoftgun serta tiga butir peluru jenis FN (organik). Pelaku BDN ditetapkan jadi tersangka dan ditahan.

Senjata ini berhasil diamankan saat kegiatan razia

gabungan melibatkan Satlantas, Reserse, Sabara, Narkoba serta Intel di depan kantor Camat Batulayar.

Setelah digeledah di dalam kendaraan itu ditemukan satu buah senjata airsoftgun dengan 400 peluru dan tiga butir amuniasi FN (organik). Pelaku pun langsung ditahan dan ditetapkan tersangka sesuai undang-undang darurat tahun 1951. (her)

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Menari Gandrung Terkait Joben Sejak TK WANITA yang menjadi penari Gandrung atau penari Tradisional lainnya, mungkin dipandang rendah di tengah kehidupan masyarakat sosial. Tetapi hal itu tidak pernah terlintas dalam benak Annisa Zohwarani yang hingga saat ini terus menekuni dunia tari sebagai kreativitasnya.

“Enggak tau ya mungkin punya bakat bawaan atau apa, yang jelas saya cukup hoby dalam hal belajar tentang tari, lebih – lebih tari tradisional. Saya menggeluti dunia tari semenjak duduk di bangku TK (Taman Kanak –Kanak),” ujarnya.

Adapun, penari yang saat ini sedang menyelesaikan Studinya di Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram (PBSID FKIP UNRAM) itu mengaku tidak akan melepaskan kreativitas yang sedang ditekuninya itu. Ia yang mengaku memiliki hoby menari semenjak kecil terus mengembangkan bakatnya hingga di usianya yang mencapai sekitar 20 tahun ini. Berbagai prestasi yang kerap diraihnya melalui kreativitas yang sedang ditekuninya itu.

“Kalau prestasi ya saya sudah lupa karena sudah lama kali ya, namun yang jelas, semenjak dari TK, SD, SMP,SMA, kemudian sampai duduk di bangku kuliah, saya masih menekuni kreativitas saya ini, termasuk tarian ini sering saya pentaskan kalau ada undangan – undangan untuk pembukaan sebuah acara misalnya dan itu kerap saya lakukan,” katanya.

Selain menjadi penari, gadis asal Lingkungan Dasan Agung Perigi, kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram itu saat ini bergelut di dunia hiburan lainnya seperti seni pertunjukan. Gadis 20 tahun itu kerap mengambil bagian untuk bermain peran dalam sebuah pementasan Drama dan Teater.

“Selain tari, saya juga aktif bersama rekan –rekan di Komunitas yang bergerak di dunia hiburan yakni Teater Putih yang ada di FKIP Unram. Berkreasi dan menekuni tari juga saya berangkat dari sana sehingga saat ini saya bisa tampil pada beberapa pembukaan acara seperti ini,” katanya usai menari di Aula Kantor Perpustakaan Daerah dalam rangka pembukaan acara Bedah Novel dan Peluncuran Kalender Rowot Sasak, Senin (23/6).

Meski demikian, Annisa berharap tidak ada satu hal yang dapat menjadi kendala dan menjegalnya untuk terus menekuni dunia tari. Sekalipun saat ini dirinya mengaku sudah mulai memiliki kesibukan untuk menyelesaikan studinya. (met)

Pemkab Lotim Surati TNGR Selong (Suara NTB) – Pemkab Lombok Timur (Lotim) menegaskan kembali status sejumlah fasilitas di objek wisata Otak Kokok Joben, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Montong Gading dengan cara Satuan Polisi Pamong Praja melayangkan surat ke Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR).

Disampaikan dalam rilis Humas dan Protokol Sekretariat daerah Kabupaten Lotim pada Suara NTB, Senin (23/6), surat yang ditandatangani Kasat Pol PP Kabupaten, Nurhadi Muis, SH., berisi penegasan mengenai posisi lokasi objek wisata Otak Kokok Joben. Surat Nomor 027/402/Pol.PP/2014 tanggal 14 Juni 2014, perihal penerapan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Surat itu ditembuskan juga kepada Dirjen PHKA, Dirjen PJLKKHL, Direktur KKBLH, Kadis Budpar NTB, Kadis Kehutanan NTB, Kadis Budpar Lotim, Kadis Kehutanan Lombok Timur dan Kepala Dinas PPKA Kabupaten Lombok Timur.

Penegasannya, objek wisata Otak Kokok Joben yang didalamnya terdapat fasilitas kolam pemandian dan bangunan fasilitas lainnya, merupakan aset Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan berada di luar kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani

(TNGR). Pasalnya, baik secara historis maupun secara empiris, objek wisata tersebut telah dikuasai dan dikelola Pemerintah Daerah sejak dulu hingga sekarang.

Seluruh bangunan dan fasilitas yang ada di objek wisata itu, tandasnya, dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur dengan dana bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Timur. Objek wisata tersebut, selama ini menjadi salah satu objek retribusi daerah dan tidak pernah menjadi objek PNPB. Secara yuridis, papar Pak Muis itu, objek wisata Otak Kokok Joben telah memberikan retribusi daerah berdasarkan Perda Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum. Sebelum diundangkan, sesuai dengan ketentuan dan Tata Cara penyusunan Peraturan Daerah mengenai retribusi daerah, Perda tersebut terlebih dahulu dievaluasi Pemerintah Pusat dan telah dinyatakan tidak bertentangan

(Suara NTB/ist)

JOBEN – Tangga masuk dan keluar pengunjung objek wisata ke permandian Otak Kokok Joben, Lombok Timur. Setiap musim liburan tiba, objek ini selalu ramai dikunjungi wisatawan. dengan Peraturan Perundangundangan, kepentingan umum dan kesusilaan.

Karenanya, penerapan

PNBP terhadap objek wisata itu tidak dapat dibenarkan secara hukum dan juga akan membebani masyarakat khususnya

pengunjung tempat wisata.

Karena itu. TNGR diminta menerapkan BNBP di luar objek wisata tersebut. (rus)

Lemhanas Kaji Budaya dan Kearifan Lokal NTB Mataram (Suara NTB) Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI akan melakukan kajian dan penelitian terkait dengan budaya dan kearifan lokal NTB. Tim Lemhanas rencananya akan melakukan kajian dan penelitian itu selama beberapa hari di daerah ini pada Agustus mendatang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir ditemui usai menemani Tim Lemhanas RI bertemu dengan Wakil Gubernur NTB, H. Muh.

Amin, SH, M.Si di ruang kerjanya Senin (23/6). “Rencananya nanti tanggal 11-13 Agustus tim dari Lemhanas akan melakukan penelitian kebudayaan di NTB. Mereka sekarang melakukan advance dan hari ini juga langsung kunjungan lapangan. Yang mereka teliti bagaimana kearifan lokal kita, budaya kita kemudian objek-objek destinasi wisata juga akan ditinjau,” katanya.

Dikatakan, Tim Lemhanas RI yang akan melakukan penelitian budaya dan kearifan lokal NTB itu bukan hanya

berasal dari Indonesia. Tetapi juga berasal dari luar negeri seperti Bangladesh, Singapura, Zimbabwe, Myanmar dan Saudi Arabia. Menurutnya, tim Lemhanas yang melakukan penelitian masalah sosial budaya ini merupakan angkatan ke 52 Lemhanas. Sebelumnya, kata Nasir, untuk angkatan Lemhanas ke 51, lanjutnya mereka melakukan penelitian masalah budaya dan kearifan lokal di Bali.

“Hal yang fokus diteliti adalah masalah budaya lokal dan kearifan lokal baru ke objek destinasi. Untuk perband-

ingan budaya-budaya, memperkaya khasanah bagaimana budaya itu adalah alat pemersatu,” imbuhnya.

Nasir menambahkan, kedatangan tim Lemhanas pada Senin 23 Juni 2014 untuk melaporkan rencana kegiatan mereka kepada pemerintah daerah. Pada saat melakukan penelitian nantinya, tim Lemhanas itu akan melakukan penelitian di sentra-sentra kerajinan, rumah-rumah adat yang ada di daerah ini.

“Nilai-nilai budaya kita termasuk awig-awig itulah yag mereka akan pelajari. Kekua-

tan lokal yang ada di NTB yang tidak bertentangan antara UU, yang bisa berlaku secara nasional. Sehingga nanti begitu datang kita pertemukan dengan Majelis Adat Sasak (MAS),” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan hasil studi atau penelitian tim Lemhanas itu nantinya akan disusun menjadi sebuah buku tentang NTB. Hal ini menurutnya cukup baik untuk memperklenalkan budaya dan kearifan lokal asal daerah NTB di tingkat nasional bahkan internasional. (nas)

Menemukan Jati Diri Melalui Novel ’’Sanggarguri’’ (Suara NTB/met)

GANDRUNG - Annisa Zohwarani saat memperagakan tarian Gandrung.

Sistem Penanggalan Sasak Kembali Dihidupkan Mataram (Suara NTB) Sistem penanggalan Sasak yang selama ini terkesan “mati” dan tidak pernah lagi digunakan oleh Masyarakat adat khususnya di Pulau Lombok kembali “dihidupkan”. Hal itu dilakukan dengan diadakannya acara peluncuran kalender “Rowot Sasak” yang berlangsung di Aula Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Senin (23/6).

Adapun, kalender Rowot Sasak adalah sebuah sistem penanggalan yang konon kerap digunakan oleh para nenek moyang dan leluhur suku Sasak (Lombok). Demikian dikatakan oleh Direktur Lembaga Rowot Nusantara Lombok, L. Ari Irawan, M.Pd., selaku penggagas agar dihidupkan dan dimunculkannya kembali sistem penanggalan tersebut. Diterangkan Ari bahwa dirinya telah melakukan penelusuran terhadap sistem penanggalan tersebut sejak awal 2011 lalu. Ia bertekad untuk memunculkan kembali hal tersebut demi mempertahankan eksistensi tradisi dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat suku Sasak Lombok.

“Sebetulnya sistem penanggalan yang kita munculkan ini bukanlah murni penemuan saya, melainkan ini adalah kearifan lokal yang ada di Gumi Sasak, namun selama ini sudah mulai jarang digunakan oleh masyarakat setempat. Sistem penanggalan ini sudah ada sejak beberapa puluh abad yang lalu dan kerap digunakan oleh nenek moyang kita,” terangnya.

Lanjutnya, dengan adanya pemunculan kembali sistem penanggalan tersebut, masyarakat khususnya suku sasak memulai kembali untuk mengimplementasikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kearifan lokal dan kearifan tradisi yang ada. Dikatakannya sistem penanggalan tersebut menggunakan patokan, seluruh gejala alam sebagai landasan penentuan tanggal.

“Ini adalah sebuah kearifan Lokal yang harus kita pertahankan, jadi sistem penanggalan ini tidak hanya menggunakan satu landasan tertentu dalam penentuan tanggalnya, melainkan banyak sekali fenomena – fenomena dan gejala alam yang dijadikan patokan sebagai landasannya beberapa di antaranya yakni, kemunculan Bintang Rowot, sebagai penanda pergantian bulan, orbit matahari, dan beberapa gejala lainnya yang ada di bumi,” terangnya.

Diterangkan Ari, bahwa sistem penanggalan tersebut merupakan salah satu sistem terlengkap dari beberapa sistem penanggalan yang ada. “Sebetulnya ini adalah sebuah warisan tradisi yang diturunkan oleh nenek moyang kita yang sangat luar biasa. Sistem penanggalanya saya rasa cukup sempurna.

Sistem penanggalan yang ada pada kelender rowot ini sangat kompleks dan mencakup seluruh aspek yang ada,” imbuhnya.

Ari meyakini, dalam setiap pergantian Bulan atau Tanggal pada kalender tersebut, banyak gejala – gejala dan faktor tertentu sebagai penandanya. “Dalam pergantian Bulan misalnya, dalam penanggalan Sasak ini di tandai dengan munculnya bintang Rowot, dengan munculnya bintang tersebut maka pertanda dalam kalender Sasak itu sudah masuk Bulan Kedua Jumahir-Alif,” katanya.

Meski demikian, Penggagas pemunculan kembali sistem penanggalan tersebut mengaku kewalahan untuk menentukan Serial Tahun untuk kalender tersebut. Pihaknya mengatakan sejauh ini belum ada penelitian yang dilakukan perihal serial tahun dalam kalender. Namun ari berjanji akan segera mencari langkah dan membangun kerjasama dengan pihak – pihak tertentu untuk merunut sejarah terkait serial tahun. “Tentunya hal itu akan menjadi “PR”kami selanjutnya untuk merunut dan mencari tahu serta menentukan serial tahun, dan jujur itulah yang menjadi kendala kami saat ini. Kami akan membangun kerjasama dan berkoordinasi dengan badan – badan tertentu, di antaranya arkeologi, filologi dan geologi untuk memecahkan masalah tersebut,” tandasnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Banyak jalan pencarian untuk menemukan jati diri bagi seseorang. Salah satunya melalui membabad buku bacaan, baik buku sastra maupun yang lainnya. Demikian dikatakan seorang penulis Novel, Drs. L. Agus Fathurrahman, usai menjadi narasumber dalam acara bedah novel yang ditulisnya yang berjudul “Sanggarguri”, Senin (23/6) di Kantor Badan Perpustakaan dan Arsip NTB. “Jadi Buku yang saya tulis ini merupakan sebuah karya sastra biasa yang mengangkat tema Sufisme, kehidupan seorang tokoh di “Gumi Sasak” ini (Pulau Lombok-red). Kepada pembaca saya tujukan perihal bagaimana mereka mencari jati dirinya melalu sebuah novel. Saya berharap setelah mereka membaca Novel ini mereka mendapatkan sesuatu yang lebih, karena memang pada konsepnya karya sastra kan menawarkan sesuatu yang beda, yang unik, dan memiliki nilai lebih,” jelasnya.

Dalam agenda bedah buku novel karya Agus, banyak mengundang komentar baik dari kalangan mahasiswa maupun beberapa dosen yang turut menghadiri acara tersebut.

Salah satunya yakni Dr. Anang Zubaidi Soemerep, dosen yang mengajar di Jurusan Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, melampiaskan kritiknya perihal konsep pembedahan karya tersebut. Menurutnya konsep yang diambil para pembedah tidak sesuai dengan karakteristik pembedahan karya yang seutuhnya.

“Seharusnya pembedah Novel menampilkan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh novel tersebut, kepada penulis novel juga, jangan sampai hanya memilih jalan tol untuk memunculkan label menjadi seorang sastrawan, semestinya sebelum menampilkan karya dalam bentuk buku, hasil karyanya ditawarkan ke percetakan seperti perusahan surat kabar terlebih dahulu untuk menguji kelayakan suatu karya dengan dijadikan cerita bersambung,” ujarnya.

Meski demikian, kritik yang disampaikannya itu ditanggapi biasa saja oleh pihak pembedah dan pihak penulis novel.

Bahkan moderator pembedah karya dalam acara tersebut, yakni Syahrul Qodri, M.Pd, Dosen FKIP Unram justru mendukung penulis Novel sendiri.

“Apa yang dikatakan sebagai

kritik tadi memang logis, namun menurut saya, menulis kan adalah sebuah ekspresi seseorang, jadi saya kurang sepakat jika ada kritik seperti demikian. Kritik itu muncul atas dasar landasan teori yang digunakan merupakan teori struktural yang tergolong relatif lama. Jadi kritik tersebut tidak menjadi logis ketika tidak mampu mengikuti perkembangan teori yang baru seperti saat ini,” tangkasnya.

Dukungan Perpustakaan Lahirnya Novel yang ditu-

lis oleh Drs. L. Agus Fathurrahman itu ternyata mendapat perhatian tersendiri dari pihak Perpustakaan Daerah NTB. Kepala Perpustakaan Daerah, Ir. H. Mukhlis, M.Sc mengungkapkan rasa syukur terhadap munculnya karya – karya yang mengangkat tema tentang kearifan lokal, khusunya di daerah NTB. “Kita patut berbangga ketika munculnya buku atau karya tulis baik sastra dan semacamnya yang mengangkat tema kedaerahan. Lebih – lebih penulisnya juga berasal dari

daerah setempat. Kedepan hal – hal seperti inilah yang menjadi harapan kita untuk memajukan daerah NTB. Saya sudah katakan kepada penulisnya langsung, jika buku tersebut sudah memenuhi kelengkapan secara teknis maka novel yang sedang dibedah hari ini akan kami perbanyak kemudian dapat menjadi konsumsi publik secara meluas,” terangnya.

Kepada penulis muda, dirinya mengimbau agar lebih giat lagi dalam berkarya. “Justru yang kita harapkan adalah bagaimana para generasi

muda di daerah ini agar terus berlomba – lomba untuk memunculkan karyanya. Meski demikian bukan berarti kita akan menutup diri kepada penulis dari luar, namun tetap yang akan menjadi prioritas kami adalah penulis yang berasal dari daerah,” tegasnya.

Pihak Perpustakaan Daerah mengatakan telah berencana untuk mempertemukan seluruh penulis yang ada di NTB perihal penguatan dan penyatuan serta agar terciptanya solidaritas kepada masing – masing penulis. (met)

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Prakerin ke Malaysia dan Singapura SEBANYAK sembilan pelajar SMK dari Lombok Barat (Lobar) dikirim magang melaksanakan praktik kerja industri (Prakerin) ke Singapura dan Malaysia. Ke depan tidak saja dua negara ini saja, namun Korea Selatan juga jadi bidikan.

Tahun 2014 saja, pelajar dari SMK di Lobar yang berangkat magang ke Malaysia sebanyak sembilan orang.

Ke sembilan pelajar ini, sudah selesai magang dan kembali ke sekolahnya.

(Suara NTB/her) Zaenal Arifin “Sembilan pelajar dikirim magang ke Malaysia, bahkan sekarang mereka sudah selesai dan kembali,” ungkap Kepala SMK 2 Pariwisata Sekotong, Zaenal Arifin, Senin (23/6).

Menurutnya, dari sembilan pelajar itu, tujuh pelajar berasal dari SMK 2 Sekotong. Sementara sisanya dari SMK Batulayar.

“Dari tujuh itu empat di antaranya Jurusan Akomodasi Perhotelan dan tiga pelajar dari Tata Boga,” terangnya.

Selama di prakerin, hak pelajar ini mendapatkan tempat tinggal, makan dan minum serta rumah sakit. Setelah pulang, mereka juga memperoleh tips dan fee total mencapai dua juta lebih. Selain itu terpenting mereka memperoleh ijazah dan sertifikat yang diakui oleh dunia internasional. Sepulang dari magang, mereka bisa langsung kerja di manapun.

Di masa mendatang, ujarnya, untuk memudahkan kerjasama dengan pihak penerima pelajar di luar negeri, akan dikoordinasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga lebih teroganisir. Selain itu, sehingga penandatanganan kerjasama tidak ditandatangani kepala sekolah, namun kepala dinas dan bupati. (her)

ANTRE Menjelang wisuda yang akan digelar Kamis (26/6), mahasiswa Universitas Mataram (Unram) antre mengambil toga di Rektorat Unram. Ketua Panitia Wisuda Unram Drs. Muhibbah Nasruddin, M.Sc, mengaku jumlah wisudawan periode ke III Unram berjumlah 725 orang.

Untuk jenjang Strata I sebanyak 406 orang, Strata II sebanyak 82 orang, dan DIII sebanyak 226 orang.

(Suara NTB/dys)

Kawal PPDB, Kuota BL Jangan Dipermainkan Mataram (Suara NTB) Komisi II DPRD Kota Mataram, Senin (23/6) memanggil jajaran Dinas Dikpora Kota Mataram. Pemanggilan ini mengklarifikasi persiapan PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) di Kota Mataram.

Samsul Hasan Basri

(Suara NTB/ist)

BGI Gelar Diskusi Publik

Meretas Peredaran Narkoba di Kawasan Wisata Mataram (Suara NTB) Peredaran narkoba telah menjadi masalah serius bagi bangsa ini. Pasalnya, barang haram ini tanpa pandang bulu menggerogoti siapa saja mulai dari para wakil rakyat, hakim, artis, pilot, mahasiswa, buruh, bahkan ibu rumah tangga tak luput dari jeratan narkoba. Dari aspek usia, narkoba juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai dengan lanjut usia.

Kepada Suara NTB, Senin (23/6), Direktur Bumi Gora Institut Samsul Hasan Basri, SH, menyebut dalam kurun waktu dua dasawarsa terakhir ini, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang dijadikan pasar utama dari jaringan sindikat peredaran narkotika yang berdimensi internasional untuk tujuan-tujuan komersial.

Di NTB, Samsul mengaku peredarannya semakin meningkat, bahkan telah merambah di kalangan pelajar. Hal tersebut sesuai dengan data yang dikeluarkan Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB yang menyebut penyalahgunaan narkoba pada tahun 2012 sebanyak 59 ribu lebih atau 1,68 persen. “Tentunya, kondisi seperti ini tidak bisa dibiarkan karena sangat mengkhawatirkan dan akan merusak generasi bangsa dan negara,” terangnya.

Lebih jauh Samsul mengklaim, peredaran narkoba berpotensi banyak terjadi di wilayah-wilayah yang dijadikan sebagai objek wisata salah satunya di Kabupaten Lombok Utara (KLU). KLU sebagai salah satu kawasan pariwisata di NTB sekarang ini sudah mulai terlihat marak terjadinya peredaran narkoba, lebih-lebih KLU memiliki sejumlah kawasan wisata terkenal seperti tiga gili yang sangat strategis untuk masuknya barang haram tersebut. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi kelangsungan generasi muda.

Mudahnya generasi muda terjerat narkoba disebabkan banyak faktor, seperti depresi pekerjaan, masalah keluarga atau orang tua, lingkungan tempat tinggal, dan pengaruh teman sebaya. Khusus kalangan remaja, mereka terjerat narkoba, karena faktor coba-coba, teman sebaya, lingkungan yang buruk, orang tua, serta pengaruh media film dan televisi.

Untuk itu, ujarnya, BGI akan menggelar dialog publik Meretas Peredaran Narkoba di Kawasan Wisata Kabupaten Lombok Utara; Upaya Penguatan Partisipasi Warga, Rabu (25/6) besok. Harapannya, diperoleh pemikiran yang dapat mencerahkan semua pihak dalam upaya mencegah dan meminimalisir peredaran narkoba di wilayah-wilayah wisata seperti KLU dan NTB umumnya. (dys)

Menurut Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., pihaknya tidak menginginkan kejadian tahun lalu terulang kembali. ‘’Kita ingin PPDB tahun ini berjalan lancar, tidak seperti tahun lalu,’’ ujarnya. Penekanan dari pertemuan Komisi II dengan Dinas Dikpora untuk meminta penjelasan terkait juklak dan juknis PPDB tahun 2014 ini.

Seperti tahun-tahun sebelumnya kata Nyayu yang kerap menjadi persoalan pada PPDB adalah adanya bina lingkungan (BL). BL yang sudah ditentukan kuotanya diduga dipermainkan oknumoknum yang ingin mengambil keuntungan dari proses PPDB melalui jalur BL. Hal itulah yang disinyalir memicu kuota

penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah tertentu melampaui kapasitasnya.

Komisi II, lanjut Nyayu ingin menekankan pada Dinas Dikpora Kota Mataram dalam melaksanakan proses PPDB selalu merujuk pada aturan yang berlaku. ‘’Supaya roh BL ini kembali pada niat awal,’’ tegasnya.

Selain itu, PPDB melalui jalur BL juga dilakukan secara benar dan terkontrol supaya tidak ada kesan asalasalan. Misalnya, siswa yang masuk melalui jalur BL harus dilakukan perankingan dan diutamakan siswa yang terdekat dengan sekolah tersebut.

Komisi II berharap persiapan PPDB ini sudah dilakukan dari jauh-jauh hari oleh

Dikpora, sehingga tidak ada lagi ada kendala dalam pelaksanaannya nanti. Meski sudah mendapat penjelasan dari Dikpora, namun Komisi II tetap berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan PPDB. ‘’PPDB itu intinya jangan banyak pintu ataupun banyak jendela,’’ kelakarnya.

Sementara itu, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM, menjelaskan, jika kuota BL telah ditetapkan 20 persen dari kuota masing-masing sekolah. BL ini, lanjutnya untuk memberi kesempatan kepada calon siswa yang berdomisili di sekitar lingkungan sekolah. BL biasanya menyasar sekolah-sekolah yang berada di tengah kota seperti SMA 1, 2, 3 dan 5. ‘’Ini menjadi

PR kita dari tahun ke tahun, bagaimana mengarahkan mereka ke sekolah pinggiran,’’ ujarnya.

Untuk BL, saat ini Dikpora Kota Mataram menerapkan pola rayon kelurahan yang pendaftarannya melalui satu pintu. Untuk SMA, pendaftaran dilakukan di SMA 7 Mataram, untuk SMK dilakukan di SMK 9 Mataram dan untuk SMP dilaksanakan di SMP 7 dan SMP 10 Mataram.

Mengantisipasi membludaknya calon siswa di sekolah tertentu, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. M.

Ruslan Effendi, mengaku, pihaknya telah mengumpulkan sekolah-sekolah yang sangat diminati masyarakat. Dinas Dikpora Kota Mataram sudah mengambil kebijakan mengurangi kuota penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah tertentu, seperti SDN 13 Ampenan, SDN 6 Mataram dan SDN 2 Cakranegara. ‘’Dari yang dulunya mereka menerima empat kelas, sekarang kita turunkan menjadi dua kelas,’’ imbuhnya. Hal ini dilakukan supaya calon siswa tidak terfokus di sekolah-sekolah tertentu saja, melainkan menyebar ke sekolah lainnya. (fit)

Jelang PPDB, Sekolah Tambah Petugas Operator Mataram (Suara NTB) Jelang dimulainya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2014, sejumlah sekolah di Kota Mataram mulai menambah petugas operator guna melayani proses PPDB yang dilaksanakan melalui proses online.

Kepada Suara NTB, Senin (23/6), Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajmen Mutu SMPN 2 Mataram, Drs. Muhammad Abu Bakar, mengungkapkan pihaknya sudah menambah petugas operator untuk melayani para pendaftar. Diakuinya, kebijakan menambah petugas operator dilakukan, mengingat dari tahun ke tahun pada saat PPDB berlangsung, pendaftar pada SMPN 2 Mataram terus melonjak. Dikhawatirkan, jika petugas tidak ditambah akan menghambat proses pelaksanaan PPDB. Dalam hal ini, ujarnya, sebanyak 8 petugas operator sudah disiagakan pihaknya. Sementara secara

keseluruhan, baik persiapan teknis dan konsep sudah rampung seratus persen. Harapannya, pelaksanaan PPDB tanggal 30 Juni mendatang sudah siap dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. “Persiapan awal semua sudah dilaksanakan, seperti menyediakan form pendaftaran dan lainnya. Sampai nanti juga akan ada rapat persiapan akhir,” terangnya.

Masih menurut Abu Bakar, PPDB dijadwalkan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 30 Juni sampai 2 Juli dan hasilnya bisa diketahui tanggal 3 Juli. Masih seperti tahun sebelumnya, PPDB tahun ini juga tidak berbeda dengan tahun lalu dimulai dari penerimaan melalui online sampai dengan proses bina lingkungan (BL) sesudahnya.

Untuk SMPN 2 Mataram dan sekolah jenjang SMP, SMA di Kota Mataram, pelaksanaan BL dijadwalkan dibuka mulai dari tanggal 3 Juli sampai dengan 5 Juli dengan prioritas siswa yang tempat tinggalnya berdekatan dengan

lokasi sekolah. Sementara untuk kuota masing-masing sekolah menggunakan sistem BL mencapai 20 persen dari daya tampung sekolah.

“Jadi kalau ada siswa yang lewat jalur online tidak lulus, bisa coba lewat jalur BL sesudahnya itu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kita akan objektif melakukan seleksi terhadap semua pendaftar.

Sementara sesuai dengan kuota, kita akan terima 20 persen,” ujarnya.

Senada dengan hal itu, Kepala SMPN 6 Mataram, H. Ma’un menyambut proses PPDB ini pihaknya kini sudah menambahkan 3 operator dari 2 operator yang tersedia selama ini yang diambil dari TU dan guru.

Sementara untuk sistem BL, pihaknya juga menjamin akan selektif menerima siswa sesuai dengan prosedur yang berlaku seperti memberikan penilaian atas peringkat nilai UN siswa. (dys)

(Suara NTB/fit)

DENGAR PENDAPAT - Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan dengar pendapat dengan jajaran Dinas Dikpora Kota Mataram terkait PPDB.

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

Rabu, 25 Juni 2014 Italia vs Uruguay 00.00 Wita Kosta Rika vs Inggris 00.00 Wita

Brasil Peribahasa biar lambat asal selamat tampaknya tidak akan berlaku dalam laga Italia melawan Uruguay dini hari nanti. Sebab, tempo permainan yang terlalu lambatlah yang dituding menjadi biang kekalahan Italia dari Kosta Rika, beberapa hari lalu.

Jepang vs Kolombia 04.00 Wita Yunani vs Pantai Gading 04.00 Wita

(Suara NTB/ist)

Luiz Felipe Scolari

Lambat Berarti Tak Selamat

(Suara NTB/ist)

Louis van Gaal

Scolari – Van Gaal Berselisih Soal Jadwal Brasilia Pelatih Timnas Brasil Luiz Felipe Scolari menyerang balik pelatih Belanda Louis van Gaal yang menyatakan FIFA telah memanipulasi jadwal Piala Dunia sehingga menguntungkan tuan rumah.

Ketika Brasil kick off melawan Kamerun di Grup A di Stadion Nasional di ibukota Brasilia Minggu sore waktu setempat, mereka sudah tahu siapa yang bakal memuncaki Grup B yang ditentukan pada pertandingan Chile melawan Belanda. Keduanya bertemu sehari sebelum Brasil bertemu Kamerun.

Itu berarti Brasil akan tahu siapa yang akan mereka lawan tergantung kepada apakah Belanda dan Chile finis pertama atau kedua pada grup mereka.

Kelolosan Brasil sendiri juga belum aman karena pasukan asuhan Scolari ini masih memerlukan hasil seri dari pertandingannya melawan tim asuhan Volker Finke demi memastikan mereka mencapai babak knockout.

Kalah akan membuat Brasil berharap Meksiko mengalahkan Kroasia pada laga Grup A lainnya, yang diadakan pada waktu bersamaan di Recife. Scolari berani menjamin bahwa para pemainnya hanya fokus pada tugas yang sedang dihadapinya.

“Hal pertama yang perlu kami pikirkan adalah menang dan lolos. Beberapa orang mengatakan kami akan memilih lawan kami. Mereka ini bodoh atau jahat,” kata Scolari (65). “Jika kami kalah, kami mungkin tidak akan lolos. Bagi kami ini bukan soal memilih siapa (lawan kami).”

Van Gaal menyebut “konyol” Brasil akan bertanding setelah timnya bertanding, padahal dua pertandingan mereka diadakan sebelum pertandingan yang dijalani Belanda. Van Gaal juga menuduh penyelenggara turnamen ini bermain kotor.

Ironisnya banyak warga Brasil yang khawatir Selecao akan menghadapi kesulitan siapa pun lawan yang mereka hadapi di babak knockout pertama setelah penampilan kurang meyakinkan saat mengalahkan Kroasia dan ditahan seri Meksiko pada dua laga sebelumnya.

Scolari juga mengutarakan bahwa dia tidak akan melakukan perubahan besar dari starting line-up melawan Kamerun dengan memastikan Hulk akan kembali menempati posisi Ramires setelah absen saat seri 0-0 melawan Meksiko karena cedera hamstring.

“Saya tidak akan membuat perubahan apa pun. Saya percaya kepada para pemain yang bermain pada pertandingan pertama,” kata Scolari. Itu juga berarti duo Fred dan Paulinho yang tampil kurang meyakinkan akan tetap menduduki tempat di tim. Sang pelatih dan kapten Thiago Silva berbicara mengenai pertahanan dari duo ini.

“Saya percaya sekali kepada Paulinho. Saya menyukainya sebagai pemain dan menghormatinya sebagai manusia. Besok (Senin waktu setempat) saya kira dia akan berada di level yang lebih baik,” kata Scolari merujuk gelandang Tottenham Hotspur itu setelah Silva menegaskan bahwa peran Fred di dalam tim adalah lebih dari sekadar mencetak gol.

“Fred tetap penting bagi tim. Dia tak perlu mencetak gol pada setiap pertandingan namun dia harus berpartisipasi dan membantu tim,” kata Silva yang bermain untuk Paris SaintGermain itu mengenai Fred yang gagal mencetak gol pada dua laga Brasil terdahulu.

“Jika dia tidak mencetak gol (saat melawan Kamerun) maka dia pasti akan membantu pemain lainnya untuk melakukan itu,” sambung dia.

“Kami ingin menunjukkkan bahwa kami adalah tim yang baik dan bisa bermain secara kolektif dengan pola apa saja.

Pada laga-laga belakangan kami memang menghadapi masalah, tapi itu normal dalam Piala Dunia,” kata sang bek tengah itu seperti dikutip AFP. (ant/bali post)

“Pendekatan kami keliru, tempo permainan terlalu lambat. Itu bukanlah pendekatan terbaik,” ujar Pelatih Italia, Cesare Prandelli, saat mengomentari kekalahan mereka atas Kosta Rika yang membuat kans mereka harus ditentukan di laga hidup mati melawan Uruguay. Menurut Prandelli, Kosta Rika menang karena mereka bermain dengan terorganisir, cepat dan baik dalam memenangkan bola.

Karenanya, Prandelli diprediksikan akan merubah pendekatannya dengan mengalirkan bola lebih cepat saat melawan Uruguay yang kebetulan juga memiliki karakteristik permainan serupa.

Karenanya, laga yang dihelat di Estadio das Dunas, Natal,

Rabu (25/6), pukul 00.00 Wita itu tampaknya akan menjadi laga dengan tempo cepat yang akan menentukan lolos atau tidaknya kedua negara.

Sayangnya, di tengah harapan untuk memukul Uruguay, Italia dihadang persoalan cidera Daniele De Rossi yang terkena cedera betis.

”

Pendekatan kami keliru, tempo permainan terlalu lambat. Itu bukanlah pendekatan terbaik

Pemilik 96 caps bersama Italia ini terlihat berjalan pincang saat pertandingan melawan Kosta Rika berakhir. Italia masih mempunyai opsi menggantikan De Rossi dengan gelandang Paris St Germain Marco Verrati yang juga menjadi starter ketika melawan Inggris.

Italia dan Uruguay berpeluang lolos menemani Kosta Rika yang sudah lebih dulu menggenggam tiket ke babak 16 besar. Pun demikian, Pelatih Uruguay, Oscar Tabarez merasakan tekanan pada timnya. “Jelas kami berada di

Cesare Prandelli bawah tekanan karena dari tiga kemungkinan (menang, seri, dan kalah) hanya satu yang berguna untuk kami, tetapi kami tidak akan bermain mati-matian,” kata Tabarez seperti dikutip di Sky Sports.

“Mereka (Italia) menjadi juara dunia empat kali dan kami menghargainya. Itu akan menjadi tantangan untuk kami tetapi saya percaya pada kesempatan kami.” (ant/bali post)

Porprov NTB 2014

Ronaldo - Varela Jaga Asa Portugal Manaus Pemain cadangan Portugal Silvestre Varela mencetak gol dari assist yang disodorkan Cristiano Ronaldo untuk menyamakan kedudukan pada akhir pertandingan dan memastikan hasil imbang 2-2 dengan Amerika Serikat pada pertandingan Grup G Piala Dunia, Senin pagi WIB. Semula AS tampaknya akan meraih kemenangan dan lolos ke babak berikutnya setelah sempat tertinggal lebih dulu, namun sundulan varela yang berasal dari umpan Cristiano Ronaldo memupuskan harapan tersebut.

Clint Dempsey membawa Amerika Serikat memimpin 21 pada menit ke-81, dengan mengarahkan bola ke gawang dengan dari jarak dekat. Portugal yang unggul 1-0 pada babak pertama kemudian tertinggal ketika tim AS mendominasi pertandingan.

Portugal unggul lebih dulu pada menit kelima memanfaatkan kesalahan pemain belakang AS Geoff Cameron sehingga Nani dengan mudah menyarangkan bola. Tim Portugal bermain lamban, tam-

pak berusaha menghemat energi pada kondisi yang berat itu. Menurut laporan Reuters, suhu di sekitar Amazonia adalah 30 derajat Celsius saat pertandingan dimulai dengan kelembaban 65 persen.

Namun Portugal tampaknya mampu mencetak gol lagi ketika usaha Nani membentur tiang gawang pada menit ke-45 dari luar kotak penalti. Bola memantul ke arah Eder namun tembakannya berhasil ditepis ke atas gawang oleh kiper Tim Howard.

Sementara itu, pemain tengah Jermaine Jones secara mengejutkan memotong dari kiri pada menit ke-64 dan menembakkan bola dengan kaki kanannya dari jarak 25 meter untuk menyamakan kedudukan 1-1.

Dengan hasil tersebut berarti AS saat ini berada di urutan kedua di bawah Jerman pada klasemen sementara Grup G dengan jumlah poin yang sama, empat. Sementara Portugal di tempat ketiga dengan satu poin dan menghadapi tugas berat untuk bisa lolos ke babak berikutnya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

JAGA PELUANG – Satu assist brilian dari Cristiano Ronaldo yang sukses dikonversi oleh Silvestre Varela menjaga peluang Portugal untuk lolos ke babak 16 besar di Piala Dunia 2014.

KLU Merasa Sukses Ada di Urutan Buncit Tanjung (Suara NTB) Meski berada paling buncit di urutan klasemen perolehan medali Porprov, namun Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Lombok Utara justru mengklaim sukses. Kontingen atlet KLU total meraih 2 emas, 4 perak, dan 14 perunggu dari beban target 4 cabor akan meraih emas.

“Sebagai daerah otonom baru dan baru pertama kali ikut Porprov, tentu dengan 2 Emas sudah luar biasa. Kalau menyamai daerah lain, tentu prosesnya masih sangat panjang,” ungkap Ketua KONI KLU, Intiha, SIP, kepada wartawan, Senin (23/6).

Dikatakannya, 121 atlet yang berangkat di ajang Por-

prov awalnya ditargetkan meraih emas di 4 Cabor, seperti Golf, Taekwondo, Boxer dan atletik. Namun selama pertandingan, hanya Boxer dan Taekwondo yang meraih medali Emas.

Meski demikian, Intiha mengaku puas karena medali yang diraih atlet KLU murni datang dari putra - putri daerah. “Bandingkan dengan daerah lain, demi mengejar target harus mengimpor atlet dari luar daerah. Kita tidak mau yang seperti itu,” ucapnya.

Atletik pada ajang kali ini akunya tidak disertai pelari KLU yang notabene tercatat sebagai atlet nasional.

Setidaknya 3 nama atlet KLU, saat ini masih menjalani Pelatnas di Ragunan. Atlet yang

disiapkan sebagai pelapis, masih belum sanggup bersaing dengan pelari asal Kabupaten/Kota lain di NTB. Menurut Intiha, fasilitas dukungan para atlet yang ada di KLU masih minim. Namun demikian, para atlet masih mampu menyumbang medali.

“Jumlah atlet kita juga masih lebih sedikit dibandingkan daerah lain. Bima saja sampai mengirimkan 800 atlet, sementara kita 121 atlet di 15 Cabor,” sambungnya.

Terhadap para atlet peraih medali, KONI berencana akan menyerahkan reward. Nilainya hingga kini belum ditentukan, namun penyerahannya akan dijadwalkan diserahkan langsung Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH. (ari)

Gagal Capai Target Medali

Cabor di Lotim akan Evaluasi Mendalam Selong (Suara NTB) Ratusan atlet yang dikirim mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) dari Kabupaten Lotim gagal meraih target medali emas. Diketahui, dari 35 medali emas yang ditargetkan para atlet Lotim hanya mampu mengoleksi 19 medali emas. Angka ini pun menurun dibandingkan Porprov 2010 lalu dengan 22 medali emas.

Melihat fakta itu, Sekretaris KONI Lotim, Dedy Irawan kepada Suara NTB Senin (23/ 6) kemarin mengatakan akan melakukan evaluasi mendalam. Utamanya, pembenahan kepengurusan masing-masing cabang olah raga (cabor).

Fasilitas - fasilitas penunjang dalam proses pembinaan atlet di masing - masing cabor sejauh ini diakui masih minim.

Ke depan perlu ditingkatkan.

Dalam ajang event-event lanjutan berskala provinsi dan na-

sional atlet yang masuk dalam kontingen Lotim sebaiknya diketahui dari awal oleh pengurus KONI. Sehingga bisa lebih intensif dilakukan pembinaan dan persiapan laga.

Dilihat dari sisi potensi atlet di seluruh cabang olahraga yang ada, dinyatakan Dedy sangat besar. Peluang besar menjadi jawara pun sangat besar karenya banyaknya potensi yang bisa dikembangkan. “Potensi kita tidak kalah dengan daerah lain,” imbuh Dedy yang juga Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini.

Keberadaan pengurus di KONI yang tergolong baru juga menjadi bagian dari evaluasi.

Baru dilantik langsung dihadapkan pada gawe besar. Sehingga menuntut untuk kerja keras. Hal ini membuat jajaran KONI ini mengaku kewalahan.

Diketahui, kontingen Lotim

meraih 19 Medali Emas, 22 medali perak dan 24 medali perunggu. Total perolehan sebanyak 65 medali ini menempatkan Lotim berada pada peringkat ke tujuh dari seluruh kabupaten kota se NTB. Secara umum, torehan prestasi yang dihasilkan para atlet yang berlaga dalam ajang Porprov dinilai sudah sangat membanggakan.

Dimana, dalam setiap ajang final yang diikuti atlet Lotim menghadapi jago-jago yang sudah handal dari daerah lain.

Perjuangan atlet Lotim pada laga final dipandang sudah sangat luar biasa. Meski lawan yang terasa tidak sebanding, namun upaya menghadapinya sangat dikagumi.

Hal ini telihat dari para finalis Lotim ini banyak yang pingsan pada laga final. “Ini setiap finish pingsan, perjuangan ini kita kagumi karena hanya tinggal nasib yang menentukan,” demikian paparnya. (rus)

Dari Jersey Anjing sampai Kondom Brasil Penggemar Piala Dunia mengekspresikan kecintaan mereka pada sepak bola secara gila-gilaan, dari menggunakan cat kuku patriotik, mendandani anjing dengan jersey, sampai memakai kondom dengan inspirasi Brasil.

DEMAM fesyen sepak bola terlihat di jalanan dan stadion-stadion negara Amerika Selatan itu, dari replika jersey tim sampai wig warnawarni dan lukisan wajah bertema bendera.

Tapi pemilik binatang piaraan, fashionista dan penggemar yang sedang kasmaran punya cara sendiri mengenakan warna tim favorit mereka, dengan perlengkapan sepak bola Brasil untuk anjing, baju-baju buatan perancang untuk perempuan, dan kondom-rasa caipirinha untuk pasangan.

Di Sao Paulo, suvernir-suvenir Piala Dunia — dari yang paling norak sampai yang paling trendi - bisa ditemukan di mana saja, dari lingkungan kelas atas sampai jalanan

pasar yang sibuk. Toko binatang piaraan MVet misalnya, menjual mesin otomatis kantung kotoran anjing. Perangkat itu berwarna kuning, bentuknya bulat, dengan gambar bola di tengahnya.

Tapi barang yang paling laris adalah kaus anjing seharga 14 dolar AS berwarna kuning dengan gambar nomor 10 di belakang, seperti kaus bintang sepak bola Brasil, Neymar. Toko itu sampai sekarang sudah menjual 80 kaus semacam itu.

“Di sini sedang dingin sekarang dan dia terlihat lucu, dan kita sedang di tengah Piala Dunia,” kata Regina Saccarelli, arsitek berusia 34 tahun yang membeli kaus itu untuk anjing Maltese miliknya.

Sementara di sisi yang lain, para perempuan mendapat potongan harga untuk melukis kuku dengan warna tim favorit dan warna kuning, hijau dan biru tim Brasil paling populer. Perawatan kuku dengan dua pilihan motif cat kuku, yang pilihannya antara lain gambar Patung Kristus Sang Penebus di Rio de Janeiro dan motif macan, biayanya 13 dolar AS. “Sebagai tambahan dandanan kami untuk pertandingan, kami selalu ingin kuku kami terawat,” kata Marina Jorkevics (28), direktur pemasaran salon Nailsxpress.

“Ini alasan lain untuk merawat mereka dan ini terlihat bagus,” katanya seperti dilansir kantor berita AFP. Tak Ada yang Norak Perancang busana lokal ikut berpesta, membuat blus,

dompet, dan gaungaun untuk perempuan yang ingin menunjukkan semangat tim tanpa harus mengenakan jersey bola.

“Apa saja bisa dipakai di Piala Dunia. Untuk merayakan, bersuka ria, layak untuk berinvestasi pada barang menyenangkan,” kata Paula Acioli, konsultan fesyen dan profesor di Getulio Vargas Foundation University kepada AFP. “Tidak ada ada yang norak,” katanya.

Turis-turs Italia, Belanda, dan Rusia menghabiskan antara 26 dolar AS dan 35 AS untuk kaus tanpa lengan warna hijau dan kuning dengan gambar macan dan zebra di toko Essere Fashion milik Mamy de Silveira.

“Ada sangat banyak patriotisme di Brasil di samping protes-protes dan pemogokan,” kata Silveira, merujuk pada

gelombang demonstrasi terkait biaya penyelenggaraan Piala Dunia. “Orang ingin bersuka ria untuk Brasil dengan mengenakan barang-barang yang mencolok,” katanya.

Kecintaan pada negara bahkan dibawa sampai ke tempat tidur. Sejak bulan Februari, DKT International, lembaga nirlaba Amerika Serikat yang mempromosikan keluarga berencara dan pencegahan HIV, telah menjual 2,1 juta kondom dengan rasa serupa caipirinha, cocktail terkenal Brasil.

Kondom yang dijual dengan merek Prudence itu berwarna kuning dengan ujung hijau. Sebanyak 850.000 kondom pertama yang seharusnya habis dalam tiga bulan sudah terjual semua dalam 15 hari.

Satu bungkus isi tiga kondom harganya 1,40 dolar AS. “Saya pikir pasti ada orang-orang asing yang akan membawanya pulang sebagai suvenir yang tidak mahal,” kata Daniel Marun, Direktur

(ant/bali post)

MENUNGGU - Seorang suporter Brazil menunggu dimulainya pertandingan perdana Piala Dunia 2014 antara Brasil melawan Kroasia di Corinthians arena, Sao Paulo, Brazil, Kamis (12/6).

DKT Brasil. “Yang penting bagi kita adalah menyampaikan pesan tentang seks aman, tapi juga menyenangkan.”

Suvenir-suvenir Piala Dunia bisa ditemukan di jalanan sibuk March 25 Street di Sao Paulo, tempat gerai-gerai pedagang menjual topi badut seharga lima dolar AS, wig mohawk dan tindikan vuvuzela—semacam terompet.

Mariane Vicente (27), penasihat parlemen, memilih di antara tumpukan topi-topi berbentuk bola. Untuk pertandingan Brasil melawan Meksiko pekan lalu dia mengenakan gaun berpayet warna tim Brasil, kuning, hijau dan biru. “Dandananmu harus nyentrik. Kau harus tampil mencolok dari ujung kepala sampai ujung kaki,” katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014

SUARA NTB

Selasa, 24 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

MAINAN ANAK

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

SALON

PERAWATAN AC

KONTRAKAN

KOMPUTER

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Selasa, 24 Juni 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

SULAM BIBIR

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

PENGABDIAN

Halaman 14

Bangun Sanggar Swadaya Lestarikan Pepaosan

Lontar Bayan

Besarnya perhatian Saidah Nurcandra akan budaya Pepaosan (membaca Lontar), pria kelahiran 31 Desember 1960 ini pun tak ragu mengeluarkan dana swadaya untuk mendirikan sebuah sanggar. Sanggar Sedalu-dalu, demikian namanya, didirikan pada tahun 1994 silam.

Saidah Nurcandra

LAHIR di Dusun Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Saidah Nurcandra dikenal sebagai tokoh yang terus berusaha melestarikan budaya membaca lontar (Pepaosan). Pengetahuan mengenal dan melantunkan huruf jawa kuno itu ia peroleh dari ibunda tercinta, Denda Candrasasih.

Ia mahir melantunkan Pepaosan sekitar tahun 1969. Sejak saat itulah, Saidah mulai sering diundang untuk meramaikan malam hajatan maupun “gawe” pemerintah.

Untuk melestarikan pepasoan, Saidah yang kini tinggal di Dusun Teluk, Desa Sukadana Kecamatan Bayan, membuka kelompok sanggar Sedalu-dalu. Sejak awal berdiri, puluhan orang datang ke rumahnya untuk belajar. Mereka yang belajar menulis, mulai belajar membaca hingga diantara muridmuridnya, mampu membaca dan menterjemahkan makna yang terkandung didalamnya.

Pada tahun 1988, Saidah Nurcandra menggabungkan fungsi Sanggar Sedalu-dalu. Dari hanya belajar Lontar, berkembang dengan satu skill lain yakni Wayang Kulit. Ia memberi nama, Sanggar Wayang kulit Ancak Asmara Bayan. Bagi seorang Saidah, mencapai level Pewayang kawakan seperti L. Nasib AR., sangat jauh untuk disamai. Namun bakat lahir yang ia miliki, setidaknya bisa menghibur masyarakat sekitar. “Karena minimnya dukungan dari pemerintah sanggar ini tidak bisa berkembang. Untuk mengembangkan sanggar Sedalu-dalu, masih terkendala dana,” katanya, Minggu (22/6).

Pada taraf aplikatif, sistem pembelajaran Pepaosan ia terapkan dengan metode yang muda dipahami. Dalam satu jam, muridnya langsung bisa. Namun sayang untuk mengembangkannya, ia tidak memiliki dana cukup.

Semangat pengabdian dalam batinnya tak pernah hilang. Tahun 2014, Saidah turut membuka diniyah sebagai tempat anak belajar mengaji, karena mengingat ditempatnya tidak ada guru mengaji.

“Harapan saya agar budaya pepaosan ini dapat dilestarikan perlu adanya dukungan dari pemerintah KLU, karena budaya ini merupakan khasanah bangsa untuk terus dikembangkan ke generasi penerus,” pungkasnya. (ari)

Pepaosan, Tradisi Masyarakat yang Ditinggalkan Generasi Muda PEPAOSAN atau membaca Lontar, tampaknya mulai digeser oleh modernisasi. Hingar bingar tembang sudah tereliminasi oleh nada-nada kesukaan remaja dalam bentuk musik Pop, R&B, Rock, hingga Dangdut. Hal ini tentu menjadi tantangan sendiri, bagi seorang tokoh dan Budayawan Lombok Utara, Saidah Nurcandra.

Bersama koleganya, Sirbayan, sesama pelestari Lontar, Saidah berusaha menanamkan minat membaca Lontar pada diri generasi muda. Larik-demi larik yang tertulis dalam Lontar terus dibaca dengan alunan tembang dang-dang, sinom dan pangkur. Keduanya menembang silih berganti, dengan salah satu bertindak sebagai penerjemah.

Lontar yang ditulis pada potongan daun Jontal inilah warisan nenek moyang, yang bila dibaca dengan lantunan tembang disebut dengan “Pepaosan”, yakni salah satu seni sastra yang terus dilestarikan oleh masyarakat Lombok pada umumnya, dan Dayan Gunung pada khususnya. Tembang seperti itu dalam masyarakat Bali dikenal dengan Mababasan atau Macapat dalam masyarakat Jawa.

Acara Pepaosan yang biasa dilaksanakan pada malam hari ini, biasanya dilakukan oleh empat orang laki-laki atau lebih dengan menggunakan pakaian adat asli Dayan Gunung. Salah seorang diantara mereka, bertindak sebagai pembaca yang sekaligus penembang, dan seorangnya lagi sebagai

penerjemah atau pujangga, sementara yang lainnya sebagai pendukung tembang.

“Pepaosan pernah tenar di kecamatan Bayan, sekitar tahun 2004.

Tiap malam Minggu (ketika itu) digelar sebuah acara pembacaan Lontar di Radio Komunitas (Primadona FM). Kaset rekamannya bahkan laku terjual, dibeli pendengar radio dengan harga Rp 30 ribu -Rp 50 ribu per keping,” katanya mengenang.

Sayang, eksistensi Pepaosan harus dihadapkan pada perubahan zaman. Tidak setiap generasi muda menyukai seni “Kuno” ini. Di samping itu, perhatian pemerintah dinilai masih minim terhadap beberapa budaya peninggalan nenek moyang yang satu ini.

“Generasi muda menganggap acara tembang itu sudah kurang relevan lagi dengan zaman sekarang.

Sungguh, saya prihatin dengan masalah ini,” sambungnya.

Bersama beberapa tokoh adat Desa Sukadana, ia lantas mendirikan sebuah kelompok seni budaya pembacaan Lontar, yang belakangan dikenal dengan nama kelompok pepaosan Sedalu-Dalu. Melalui kelompok pepasosan yang terdiri dari puluhan remaja dan pemuda ini, Saidah Nurcandra melakukan bimbingan belajar membaca Lontar sekaligus tembang pepaosannya.

Dalam pepaosan, beberapa aspek yang perlu dipelajari seperti Tembang Dalam Pepaosan. Menurut pendapat Sirbayan adalah, hasil

cipta rasa dan karsa dalam mengungkapkan perasaan yang diatur dalam baris dan bait serta perpaduan antara aksara dan kidung. Tembang sangat terikat dengan kaidahkaidah ketentuan yang sangat baku dan tidak bisa diubah menuruk keinginan sendiri. Semuanya sesuai dengan ketentuan dari para pencipta atau penemu yaitu Wali Songo.

“Patokan atau intro tembang yang digunakan adalah, dang-dingdeng-dong dan dung. Dan ini diperguanakan sesuai dengan judul tembang,” jelas Sirbayan.

Tembang-tembang yang biasa digunakan, antara lain, maskumambang adalah tembang yang bila men-

pisan, Ye gampang luih gampang, yen hangel-hangel kelangkung, tan kena tinambak harta. Artinya, Bila anda memilih pasangan untuk dijadikan istri. Pilihlah bukan karena ketampanan atau busananya yang indah, namun karena hatinya yang tulus suci. Karena bila salah memilih maka akan menjadi meleset. Dan bila mencari pasangan atau jodoh, jika dikatakan mudah memang ia mudah. Pikirlah matang-matang sebelum itu terjadi, sebab yang namanya cinta sejati tidak bisa ditukar dengan harta.

Saidah Nurcandra menambahkan, tembang ditas menggunakan patokan “ding-dang-deng-dang-

Saidah Nurcandra ketika membaca lontar di Bayan bok Utara atau Dayan Gunung.

Saidah Nurcandra memperlihatkan cara membaca Lontar

Saidah Nurcandra sedang menulis di daun lontar

(Suara NTB/ari)

emukan cerita-cerita sedih. Tembang Kasmaranda dan Sinom, digunakan oleh sang pembaca bila jalan ceritanya menggembirakan. Sementara tembang pangkur dan durma dilantunkan ketika dalam ceritanya terjadi kegelisahan atau peperangan sang raja. Sedangkan yang menjadi tembang biasa, artinya boleh ditembangkan dalam kondisi apa saja adalah tembang Ginanti dan Mijil, dan beberapa tembang lainnya seperti tembang Gambuh, Mugatruh, Pucung, Ginada dan Giris.

Salah satu contoh tempat penggunaan tembang Kasmarandana yaitu : Pratikle wonghakrami – Dudu brana dudu warna – Amung hati pahitane-kena pisan luput

dung. Dan dalam menyusun setiap tembang, harus mengetahui atau mengikuti ketentuan jumlah suku kata tiap baris pertama sampai baris terakhir, sebab dalam tiap tembang barisnya berbeda-beda.

Guru lagu dan guru aksara merupakan satu sistim atau patokan dalam menyebut lagu tiap-tiap baris. Namun antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, kadangkadang berbeda dalam menentukan patokan yang digunakan. Ada yang mennggunakan patokan kata yang lazim disebut 2,4. Ada pula yang menggunakan patokan kata yang disebut 1,3. Dan patokan kata yang terakhir inilah yang digunakan khususnya oleh masyarakat Lom-

Membudayakan Pepaosan Dalam mebudayakan Pepaosan, menganut naskah. Lontar memiliki banyak naskah, baik yang menjadi koleksi lembaga maupun perorangan (para pemaos) dan pedanda. Di Bayan saja, menurut Saidah Nurcandra memiliki puluhan naskah. Banyaknya naskah Lontar di Lombok Utara, menunjukkan bahwa masyarakatnya, masih mengenal pepaosan, seperti daerah lainnya di pulau Lombok.

Bahkan di Museum NTB sedikitnya tersimpan sekitar 1350-an naskah lontar. Naskah-naskah yang tersimpan cukup beragam, seperti lontar dengan judul “Rengganis”, “Jatiswara”, “Monyeh”, “Puspakerma”, dan “Amir Hamzah”.

Pepaosan sejatinya disambut baik oleh masyarakat saat tayang di Rakom. Saidah bahkan siap berada di Garda Depan melalui Sanggar miliknya untuk melestarikan lebih jauh.

“Saya siap mendatangkan para pepaos ke studio primadona, dan bila perlu kita lakukan rekaman langsung, yang cassetnya bisa dipasarkan ke luar daerah Lombok Utara,” ajaknya.

Di Kecamatan Bayan sendiri, hampir setiap ada acara gawe (pesta), selalu diisi dengan pepaosan, yang biasanya dimulai pada pukul 21.00 malam hingga menjelang pagi (subuh). Lontar yang dibacanya tergantung dari pesta yang dilaksanakan oleh masyarakat. Demikian juga pada hari-hari besar Islam,

seperti maulid nabi, isra’ mi’raj, maka naskah yang dibacanya berkaitan dengan ajaran Islam yaitu lontar Jatiswara.

Pada upacara kelahiran bayi, masyarakat Lombok mendendangkan Lontar “Rengganis”. yang mengisahkan kehidupan raja yang merawat bayi tanpa istrinya. Raja dengan sabar memapakkan (mengunyahkan) nasi untuk sang putri yang tidak mendapatkan air susu ibu.

Dalam upacara adat, seperti menyongsong kedatangan Tahun Alif, yang dilaksanakan satu windu (8 tahun) sekali, sering dibacakan beberapa naskah, umpamanya “Kawitan” yang berisi tanya jawab Nabi Muhammad dengan malaikat dan “Purwadaksi” yang menceritakan kehidupan alam gaib tentang pencarian jati diri; sang tokoh mencari jati diri ke berbagai tempat, tapi akhirnya yang dicari itu ada dalam diri sendiri.

Selain kedua naskah di atas, pada acara khitanan itu kadangkadang dilantunkan juga Lontar Kilabangkara”, yang mengajarkan perilaku pemimpin yang baik. Lontar itu kadang dibacakan pula pada acara perkawinan, dengan harapan sang suami dapat menjadi pemimpin yang baik bagi istri dan keluarganya kelak.

Yang menarik pada pembacaan itu, kalau naskah tidak selesai dibacakan, pemaos harus bisa mengubah cerita menjadi happy ending.

Kalau tidak, mereka takut menemui penderitaan seperti cerita yang dibacakan. (ari)

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Wawan dan Perantara Akil Divonis Lima Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan divonis hukuman pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda Rp 150 juta subsider 3 bulan penjara oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Senin (23/6). Pada hari yang sama, Susi Tur Andayani juga divonis bersalah menjadi perantara pemberi suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar dan dihukum selama 5 tahun dan denda Rp 150 juta subsider 3 bulan kurungan.

Wawan divonis bersalah memberikan suap kepada mantan Ketua MK, Akil Mochtar terkait pengurusan pemilihan kepala daerah kabupaten Lebak dan Banten. “Terdakwa Tubagus Chaeri Wardana Chasan alias Wawan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara sah dan meyakinkan,” kata Ketua Majelis Hakim Matheus Samiadji.

Majelis hakim memutuskan Wawan bersalah berdasarkan dakwaan pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan kesatu dan melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut berdasarkan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP .

Vonis tersebut lebih rendah dibanding tuntutan jaksa

penuntut umum KPK yang meminta Wawan divonis 10 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Majelis hakim berpendapat bahwa pada perkara pilkada Lebak, Wawan terbukti telah memberikan uang Rp 1 miliar kepada advokat Susi Tur Andayani selaku pengacara pasangan Amir Hamzah dan Kasmin yang mengajukan keberatan hasil pilkada Lebak ke MK untuk diberikan ke Akil.

“Terdakwa telah memberikan ke Susi Tur Andayani selaku kuasa hukum Amir HamzahKasmin dan selanjutnya Susi menanyakan mengenai cara pemberian uang ke Akil Mochtar akan tetapi karena Akil telah ditangkap KPK terkait pilkada Gunung Mas maka uang belum diserahkan. Faktor tersebut di luar kemauan terdakwa, sehingga unsur memberi atau menjanjikan sesuatu telah terbukti,” ungkap hakim.

Hakim juga melihat bahwa Wawan memang memberikan

uang Rp7,5 miliar kepada Akil terkait sengketa pilkada Banten. “Terdakwa telah memerintahkan kepada stafnya yang seluruh berjumlah Rp7,5 miliar,” ungkap hakim.

Namun hakim menilai bahwa Susi adalah pihak yang lebih berperan dalam pemberian hadiah atau janji kepada Akil. “Menimbangn bahwa terdakwa Tubagus Chaeri Wardana dan Susi Tur Andayani sama-sama melakukan tindak pidana korupsi berkaitan pilkada Lebak. Jika ditilik dari perannya, Susi jauh lebih berperan dalam tindak pidana itu dibanding Tubagus Chaeri Wardana. Susi Tur Andaytani demikian aktif berkontak dengan Akil Mochtar membicarakan untuk meminta bantuan dan membicarakan imbalan ucapan terima kasih termasuk meminta bertemu Ratu Atut Chosiyah yang belum pernah bertemu dan mengenal satu sama lain untuk meminta dukungan dana, juga meminta bantuan terdakwa untuk bersedia membantu perkara Amir

(ant/Bali Post)

VONIS WAWAN DAN SUSI - Terdakwa kasus dugaan suap kasus sengketa pilkada Lebak Susi Tur Andayani (kiri) dan Tubagus Chaeri Wardana menjalani sidang dengan agenda pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (23/6).

Hamzah-Kasmin dengan menyediakan uang untuk diserahkan kepada Akil Mcohtar,” kata hakim Matheus.

Dalam perkara pilgub Banten, terdapat perbedaan karena Wawan memberikan uang atau hadiah kepada Akil Mochtar sedangkan Susi berkaitan dengan Lampung Selatan sehingga baik Susi maupun Wawan melakukan dua tindak pidana terkait Akil dengan dalam dua perkara yang berbeda.

“Karena tuntutan kedua ber-

beda yaitu terdakwa Wawan dituntut lebih tinggi dari Susi Tur Andayani. Terdakwa juga masih diproses sebagai tersangka dalam perkara Alkes dan perkara pidana pencucian uang yang nanti harus dihadapi di persidangan Pengadilan Tipikor,” ungkap Matheus. Atas putusan tersebut, Wawan menyatakan pikir-pikir.

Vonis Sama Dengan majelis hakim berbeda, terdakwa Susi Tur An-

dayani bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KHUP dalam dakwaan kesatu dan pasal 13 UU No 31 tahun 1999 jo pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua. ‘’ Menjatuhkan pidana oleh karena itu sekama 5 tahun dan

denda Rp 150 juta diganti pidana kurungan 3 bulan penjara,” kata ketua majelis hakim Gosyen Butarbutar dalam sidang di pengadilan Tipikor, kemarin.

Artinya Susi dianggap bersalah bekerja sama untuk memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Atas putusan itu, Susi Tur Andayani menyatakan pikir-pikir. (ant/Bali Post)

BNPB Siapkan Rp 355 Miliar Antisipasi Kemarau Panjang di Sembilan Provinsi

(ant/Bali Post)

DEBAT CAPRES 2014 - Calon presiden pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto (kiri) dan calon presiden pasangan nomor urut dua Joko Widodo (kanan) saling melempar tawa disaksikan moderator Hikmahanto Juwana (tengah) usai menyampaikan visi dan misinya masing-masing di acara Debat Capres 2014 putaran ketiga di Jakarta, Minggu (22/6) malam.

Jakarta (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan dana siap pakai Rp 355 miliar untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai dampak El Nino. Dampak tersebut untuk wilayah Indonesia adalah kemarau panjang dan kering.

Kepala BNPB Syamsul Maarif mengatakan, bersama kementerian/lembaga dan BPBD, BNPB mengalokasikan dana tersebut untuk 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

Ia menyebutkan, meminta bupati, walikota dan gubernur akan bertindak sebagai penanggung jawab penanganan kebakaran hutan dan lahan di masing-masing daerah.

Adapun peralayan yang diperlupakn, menurut Syamsul, meliputi 3 helikopter, yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky yang ditempatkan di Riau untuk pemadaman api dan asap.

“Helikopter MI-8 telah ditempatkan di Palembang dan Palangkaraya. 2.500 personil TNI dan Polri siap dimobilisasi jika diperlukan. Modifikasi cuaca dengan pesawat Casa dan Hercules juga masih beroperasi,” kata Sya,sul Maarif di Jakarta, Senin (23/6).

Syamsul Maarif menambahkan, beberapa Standar Operasi ional Prosedur (SOP) dan peraturan telah disusun oleh kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan operasi di daerah-daerah tersebut.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino tahun 2014/2015 bersifat moderat. In-

Mantan Kejari Warga Semakin Yakin pada Capresnya Wamena Tersangka Setelah Debat Korupsi Tiba di Jayapura

Jakarta (Suara NTB) Sebagian warga mengaku semakin yakin untuk memilih calon presiden pilihannya usai menyaksikan debat capres dengan tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional Minggu malam tadi.

“Saya semakin mantap memilih capres nomor urut dua, karena jawabannya di debat tadi sangat sistematis dan memahami apa yang mau dilakukan,” ujar Shinta Melani, mahasiswa D4 jurusan Kebidanan, saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Shinta mengaku setuju dengan jawaban Jokowi tentang pengelolaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang harus lebih dahulu dibina dengan maksimal sebelum dikirim ke luar negeri.

Shinta juga menyebut Jokowi tegas mengambil keputusan dan mengambil risiko sehingga membuat Shinta terkesan.

Sementara itu, seorang PNS yang bertugas di Jakarta, Siti Fatimah (35), mengatakan semakin mantap memilih capres nomor urut satu, Prabowo Subianto, usai menonton debat malam ini.

Ia menilai Prabowo terlihat lebih menguasai bidang ketahanan nasional dan hubungan in-

ternasional dalam debat yang dimoderatori Hikmahanto Juwana tersebut.

Fatimah menyatakan sependapat dengan Prabowo yang mengatakan akan memperkuat kekuatan nasional terlebih dahulu, baru kemudian membangun kekuatan diplomasi dalam politik internasional.

“Sebagai lulusan mahasiswa Hubungan Internasional, saya setuju dengan yang disampaikan Prabowo. Dan saya semakin yakin untuk memilihnya,” kata Fatimah.

Seorang mahasiswa universitas swasta di Jakarta, Erwin Tri Prasetyo (22), memandang debat capres yang ketiga ini memperlihatkan kedua capres memiliki visi misi yang semakin terkonsep.

“Dari penyampaian kebijakankebijakannya, menurut saya Jokowi lebih mempunyai konsep yang matang, tapi dari segi retrorika prabowo lebih unggul dibandingkan Jokowi,” kata Erwin.

Meskipun enggan menyampaikan siapa yang akan dipilihnya, Erwin mengaku mulai men-

SERVICE AC

etapkan hati untuk memilih salah seorang capres usai debat ketiga malam ini.

Senada dengan Erwin, seorang pegawai swasta di Jakarta, Anung Prabowo (29), mengaku mulai memiliki pilihan capresnya usai menonton debat, setelah sebelumnya sempat menjadi “swing voter” atau pemilih yang belum menentukan pilihan.

“Awalnya bingung untuk memilih siapa capres yang lebih bagus, tapi saya sekarang menjadi lebih yakin untuk memilih sesuai dengan harapan dan yakin dia mampu menguasai problem nasional karena dari paparan yang disampaikan di debat capres,” kata Anung.

Anung berharap, para “swing voter” lain segera menentukan pilihannya dengan melihat rekam jejak dan adu pendapat kedua capres yang disampaikan melalui debat. “Harapannya dengan adanya debat capres, para swing voter jadi punya keyakinan untuk menentukan pilihan capres terbaiknya,” kata Anung. (ant/Bali Post)

Jayapura (Suara NTB) I Putu Suarjana, mantan Kejari Wamena, tiba di Kejati Papua di Jayapura Senin (23/6) sekitar pukul 06.45 WIT dengan pengawalan ketat petugas keamanan dari Kejagung dan Kepolisian.

Tersangka Putu Suarjana, yang sebelumnya ditahan di Kejagung Jakarta terkait dugaan korupsi senilai Rp3 miliar di lingkungan Kejaksaan Negeri Wamena, pada Minggu (22/6) diterbangkan dengan menggunakan pesawat Lion Air dikawal lima petugas dari Kejagung.

Setibanya di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, tersangka yang mengenakan kaos merah dengan jaket hitam, langsung dinaik-

kan ke mobil tahanan milik kejaksaan dan langsung dibawa ke kantor Kejati Papua yang berlokasi di Dok IX Kota Jayapura.

Sumber ANTARA di Kejati Papua mengakui, tersangka saat ini sudah berada di Kejati Papua dan kasusnya akan dilimpahkan (tahap 2) dari Kejagung ke Kejari Wamena.

I Putu Suarjana, ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggunakan dana penyidikan di lingkungan Kejari Wamena untuk kepentingan pribadi. Selain menyeret Kejari Wamena, kasus tersebut juga menyeret FIR salah satu pegawai yang menjabat sebagai bendahara, jelas sumber yang enggan disebut namanya. (ant/Bali Post)

Polisi Terapkan Tiga UU Laporan ’’Obor Rakyat’’ Jakarta (Suara NTB) Penyidik Mabes Polri kemungkinan menerapkan tiga undang-undang pidana untuk menangani kasus laporan tim advokasi Joko Widodo (Jokowi) terhadap pemimpin redaksi Tabloid Obor Rakyat.

“Undang-UndangPidanaPemilu,PersdanKUHPakandigunakan untuk menangani kasus ini,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Ronny F Sompie di Jakarta Senin.

Ronny mengatakan penyidik kepolisian telah melayangkan panggilan kedua terhadap pimpinan Obor Rakyat yakni SB dan DS. Agenda pemanggilan keduanya dilakukan pada Senin, namun saksi terlapor SB yang memenuhi panggilan.

Ronny masih menunggu kehadiran DS untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Ronny menuturkan penyidik kepolisian masih berupaya mencari bukti permulaan untuk menyelidiki kasus tersebut.

“Setelah mendapatkan desain konstruksi kasus ini kami akan lakukan penyidikan agar kasus ini dapat diproses,” ujar Ronny. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

Ronny F Sompie

DIJUAL DIJUAL MOBIL MITSUBISHI COLT T120SS PLAT LOMBOK LOKASI MOBIL DI BALI HARGA 36 JUTA HUB. KETUT 0817350938 DIJUAL MOBIL ZEBRA TAHUN 2006 HARGA 60JT,HUB.081864654354 DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660

RUPA-RUPA

HILANG HILANG STNK R2 MIO GT DR4869CC NOKA/NOSIN: MH35SP00BDJ638459/54P638719 AN.GAMAL ROBI HILANG DISEKITAR AMPENAN MENUJU GOMONG

DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203

DIJUAL

ORNAMEN

ARTSHOP

dikatornya, suhu muka laut di Pasifik menunjukkan fenomena yang sama dengan kejadian El Nino tahun 1997.

“Belajar dari sebelumnya, dampak El Nino tahun 1997 di Indonesia sangat besar. Terjadi kekeringan, karhutla yang luas, krisis pangan, dan krisis energi serta makin memicu krisis ekonomi dan politik,” papar Syamsul Maarif menanggapi temuan BMKG itu.

Ia menyebutkan, daerah hutan dan lahan gambut yang terbakar saat itu 2,12 juta ha dengan emisi karbon 0,81 – 2,57 PgC (kali 10 pangkat 15 gram Carbon) atau setara 13 – 40% emisi kebakaran hutan dunia.

Pada Senin (23/6) hotspot di Riau terdeteksi 236 titik, yaitu di Bengkalis 46, Kampar 17, Kuansi 10, Dumai 29, Pelalawan 19, Rokan Hilir 97, Rokan Hulu 11, dan Siak 7. (ant/Bali Post)

GORDEN

BAKERY

ADVERTISING

SUARA NTB Selasa, 24 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Baku Tembak dengan Militer

PATROLI Tentara Irak terus melakukan patroli menyusul krisis yang melanda negeri ini. Sebagaimana terlihat dalam gambar, pasukan elite Irak melakukan pencarian setelah bom mobil meledak di Irak.

Kairo Sebanyak 19 pria bersenjata tewas dalam penyerbuan oleh pasukan keamanan Mesir di Kota Sheikh Zuweid, Gubernuran Sinai Utara, Mesir, kata satu sumber keamanan kepada Xinhua pada Minggu malam (22/6).

Empat pria bersenjata yang naik satu kendaraan di sebelah selatan Sheikh Zuweid terlibat baku-tembak dengan pasukan keamanan yang berusaha menewaskan mereka, selain 15 gerilyawan lagi yang tewas secara terpisah di berbagai bagian kota itu.

Serangan itu adalah bagian dari operasi besar oleh militer Mesir melalui kerja sama dengan polisi terhadap kelompok fanatik.

Gerilyawan tersebut merajalela di daerah kantung itu sejak penggulingan presiden Mohamed Moursi dari kubu Islam oleh militer tahun lalu.Sebelumnya protes besar berlangsung terhadap satu tahun kekuasaan Moursi dan kelompoknya, Ikhwanul Muslimin, yang kini dilarang.

Pada Sabtu (21/6), satu serangan serupa di kota yang sama menewaskan delapan gerilyawan dan menghancurkan 21 gubuk, 10 kendaraan serta 20 sepeda milik mereka.

Sejak penggulingan Moursi, kelompok fanatik telah melancarkan serangkaian pemboman di Sinai, Ibu Kota Mesir, Kairo, dan beberapa gubernuran lain di seluruh negeri tersebut. Kelompok gerilyawan yang diilhami Al Qaida dan berpusat di Sinai, Ansar Bayt Al-Maqdis, yang kini dicap sebagai organisasi teroris oleh Mesir dan Amerika Serikat, telah mengaku bertanggung jawab atas sebagian besar serangan.

Penindasan keamanan atas pengikut setia Moursi telah menewaskan 1.000 orang dan membuat ribuan orang lagi ditangkap selama 10 bulan belakangan ini. Mantan pemimpin militer Abdel-Fattah As-Sisis, yang memimpin penggulingan Moursi, telah diresmikan sebagai presiden negeri itu pada awal Juni. (ant/bali post)

Iran Rancang Kongres Internasional Tentang AIDS Teheran Kongres Internasional Pertama mengenai AIDS akan diselenggarakan di Universitas Ilmu Kedokteran Shahid Beheshti, Iran, dari 11-13 November 2014.

Masoud Mardani, dosen universitas itu mengatakan, kongres internasional akan digelar mengingat implikasi sosial, ekonomi, budaya dan psikologis, penyakit ini telah berubah menjadi masalah kesehatan dan pengobatan besar di dunia dan di Iran.

Dia lebih lanjut mencatat kongres tersebut akan berusaha untuk memperkenalkan dokter dengan temuan-temuan terbaru tentang penyakit itu.

Kongres ini juga akan membantu meningkatkan kesadaran tentang cara-cara penyakit ini menyebar serta metode serius melawan tantangan sosial yang dihadapi masyarakat, kata Mardani.

Topik pembicaraan dalam acara ini termasuk temuan baru tentang AIDS di Iran dan dunia, cara-cara pencegahan dan mengobati penyakit serta kesehatan psikologis pada pasien yang terinfeksi dengan penyakit tersebut, katanya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

19 Pria Bersenjata Tewas di Sinai

Krisis Irak

Bom Mobil Tewaskan Sembilan Orang Baghdad Sembilan orang tewas dan 16 orang lagi cedera dalam pemboman di tempat berbeda dan penembakan di Irak pada Ahad (22/6).

Satu bom mobil meledak pada Ahad malam di dekat tempat pemakaman Kolonel Majid Al-Fahdawi, komandan Brigade Angkatan Darat Ke28 Irak —yang tewas selama

bentrokan dengan gerilyawan untuk memperebutkan daerah perbatasan dengan Suriah.

Seorang pembom bunuh diri yang mengenakan sabuk peledak meledakkan dirinya di Ramadi

Timur, sekitar 110 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Irak, Baghdad, sehingga menewaskan enam orang dan melukai delapan orang.

Dalam peristiwa serupa, seorang perwira polisi Irak te-

was oleh beberapa pria tak dikenal yang bersenjata di pusat Kota Rawa, sebelah barat Provinsi Anbar.

Sementara itu, dua anggota pasukan Peshmerga Kurdi juga tewas dan delapan lagi cedera ketika satu bom pinggir jalan selama patroli mereka di sebelah selatan Kirkuk, sekitar 250 kilometer di se-

belah utara Baghdad.

Irak menjadi saksi kerusuhan paling parah dalam beberapa tahun belakangan. Menurut Misi Bantuan PBB untuk Irak, sebanyak 8.868 orang Irak, termasuk 7.818 warga sipil dan personel polisi sipil, tewas pada 2013, jumlah korban jiwa paling tinggi selama bertahun-tahun, demikian Xinhua. (ant/bali post)

Parasit Kuno Terungkap di Pemakaman Suriah BEBERAPA bukti paling awal infeksi parasit pada manusia terungkap dari penggalian di pemakaman kuno yang ada di situs Tell Zeidan, Suriah. Telur parasit Schistosoma, yang sampai sekarang masih menginfeksi manusia, ditemukan di makam seorang anak yang hidup 6.200 tahun lalu di komunitas pertanian kuno.

“Kami menemukan bukti paling awal keberadaan parasit (yang menyebabkan) Schistosomiasis pada manusia,” kata salah satu penulis hasil studi, Dr. Piers Mitchell, ahli antropologi-biologi di University of Cambridge, Inggris.

Telur-telur parasit ditemukan di pemakaman dengan 26 kerangka di Tell Zeidan, yang menurut perkiraan didiami beberapa ribu orang sekitar 7.800 sampai 5.800 tahun lalu, Gil Stein, Direktur Penggalian di Situs dan Arkeolog di Oriental Institute of the University of Chicago.

Tim itu mengumpulkan sampel tanah di sekitar kerangka abdomen, tempat parasit kemudian ditemukan, dan juga di sekitar kerangka kaki dan kepala sebagai kontrol.

Para peneliti mencari par-

tikel seukuran telur parasit — berdiameter 0,1 millimeter— di tanah itu, kata Mitchell kepada Live Science.

Mereka kemudian mencampur partikel-partikel itu dengan air dan menempatkannya di bawah mikroskop. Para peneliti menemukan satu telur di tanah sekitar abdomen dan panggul kerangka anak.

Mereka tidak menemukannya di kepala dan kaki, menunjukkan bahwa telur itu berasal dari orang yang dikubur, bukan dari orang yang buang air di tempat yang sama.

Telur Schistosoma tertua sebelumnya ditemukan pada mumi Mesir yang berasal dari masa 5.200 tahun lalu. Telur parasit itu berasal dari Sabit Subur, satu daerah sekitar Sungai Tigris dan Eufrat di Timur Tengah, tempat beberapa teknik irigasi pertama ditemukan sekitar 7.500 tahun lalu.

Temuan yang dipublikasikan dalam jurnal Lancet Infectious Diseases edisi 19 Juni 2014 itu menunjukkan kemajuan teknologi pertanian menyebabkan peningkatan kasus infeksi pada manusia dengan cacing air.

Parasit Schistosoma hidup

di siput air dan masuk ke kulit manusia ketika orang masuk ke air hangat. Parasit itu menyebar ketika telur keluar dari feses dan urin orang-orang terinfeksi.

Di Timur Tengah, parasit itu biasanya menginfeksi pembuluh darah di ginjal dan menyebabkan urin berdarah, anemia dan akhirnya kanker kantung kemih, sementara di Afrika, cacing pipih biasanya menginfeksi usus, tempat dia menyebabkan perdarahan dan anemia.

Para ahli mengatakan perkembangan teknologi pertanian berhubungan dengan prevalensi parasit. “Studi di Afrika menunjukkan bahwa pertanian, irigasi, dan bendungan sejauh ini merupakan alasan paling umum mengapa orang kena Schistosomiasis,” kata Mitchell.

Di Tell Zeidan, meski waktu sudah menghapus jejak teknologi irigasi namun sisasisa gandum dan barley masih ditemukan. “Tidak ada cukup hujan untuk barley tumbuh dengan sendirinya, tapi itu akan berkembang dengan irigasi,” kata Stein.

Tempat itu merupakan dataran banjir tempat Sun-

(ant/bali post)

PARASIT - Mikrograf yang menggambarkan satu telur parasit Schistosoma haematobium yang diperbesar 500 kali. Para ilmuwan memprediksi parasit ini pertama kali menginfeksi manusia 6.200 tahun lalu. gai Eufrat dan Balikh bertemu. Ketika air sungai meluap ke bantaran, air akan menyebar ke dataran yang berdekatan, dan pemukim bisa membangun dinding lumpur untuk menahan air lebih lama di lahan. Bahkan, sampai sekarang para petani di sepanjang Sungai Nil menggunakan metode irigasi seperti itu.

Para petani bisa masuk ke

air yang menutupi lahan untuk menanam dan air sungai yang hangat dan bergerak lambat akan menjadi tempat perkembangbiakan siput inang parasit, kata Stein.

Mitchell mengatakan selanjutnya tim ingin menganalisis materi genetik dari parasit untuk melihat apakah cacing pipih sudah berubah sejak mulai menginfeksi manusia. (ant/bali post)

Polisi dan Tentara Thailand Siap Hadapi Protes Bangkok Polisi dan tentara Kerajaan Thailand telah siap menghadapi protes-protes terhadap Dewan Nasional untuk Ketentraman dan Ketertiban (NCPO) yang akan berlangsung, Selasa (24/6) ini.

Wakil komisaris Kepolisian Kerajaan Thailand, Jenderal Pol. Somyot Poompanmoung, menjelaskan protesprotes direncanakan terhadap AKSI PROTES - Aksi demonstran yang memprotes rezim pemerintahan Thailand yang dipimpin junta militer beberapa waktu lalu. Warga menginginkan Thailand dipimpin oleh pemimpin melalui pemilihan yang demokratis.

(Suara NTB/ist)

NCPO di Rajadamnoen Avenue, dan dekat Wat Phra Sri Mahathat di Kabupaten Bang Khen.

Demonstrasi-demonstrasi menandai berlalunya satu bulan sejak junta militer berkuasa, tetapi polisi dan tentara sudah siap untuk menghadapi situasi ini.

Jenderal Somyot memberikan jaminan, jika polisi maupun tentara akan siap sepanjang waktu, dan bahwa kedua lembaga percaya tidak akan ada kekerasan apapun dalam acara itu. Selain itu, Jenderal Somyot mengatakan Kepolisian Kerajaan Thailand juga akan memberikan sumbangan 500 bath untuk setiap gambar yang diambil dari tersangka ilegal yang mengekspresikan sikap politik mereka. (ant/bali post)