Snt24082013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SABTU, 24 AGUSTUS 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 142 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

C.01.08.13

SK Terbit, Pasangan Bupati Lotim Terpilih Segera Dilantik

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Kaji Rekomendasi Bupati KSB

Sugeng Pudjianto

REKOMENDASI Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas dibangunnya Balai Latihan Kerja (BLK) di radius Pelabuhan Poto Tano, Sumbawa Barat yang kini mangkrak, menjadi bahan kajian Kejaksaan Tinggi NTB. Akan dipelajari, apakah rekomendasi itu ada kaitan dengan mangkraknya proyek, Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Surat Keputusan (SK) dari pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) terpilih, H. Ali Bin Dachlan dan H. Khaerul Warisin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah terbit pada 22 Agustus 2013. Untuk itu, sesuai dengan jadwal, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati Lotim akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2013 mendatang. ‘’SK-nya sudah diterbitkan dari Kemendagri, SK pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati

Lotim. Insya Allah pelantikan sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus,’’ jelas Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dikonfirmasi Jumat (23/8).

Dijelaskan, SK tersebut diterima Pemprov NTB dari Kemendagri pada tanggal 22 Agustus 2013. Atas dasar SK tersebut, tahapan selanjutnya, gubernur akan bersurat ke DPRD Lotim untuk diadakan sidang paripurna tentang pengambilan sumpah dan jabatan Bupati /Wakil Bupati Lotim terpilih. ‘’Insya Allah dalam waktu beberapa hari akan dilayangkan surat ke Pimpinan DPRD Lombok Timur,’’ terangnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

TINGGI - Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bima sangat tinggi. Hal ini didukung salah satunya dari kontribusi Pelabuhan Bima yang merupakan pelabuhan terbesar di Indonesia Timur. Saat ini di pelabuhan ini juga sedang disiapkan dermaga khusus peti kemas.

Spekulasi Muncul Karena Mutasi Kurang Transparan Mataram (Suara NTB) Pemerhati masalah pemerintahan, M. Ahyar Fadly, M.Si, tak menampik bahwa selama ini, mutasi yang digelar di lingkup Pemprov NTB selalu beriringan dengan spekulasi dari berbagai kalangan. Hal ini wajar karena selama ini pertimbangan mutasi cenderung tertutup sehingga publik hanya bisa menerka faktor apa yang menjadi pertimbangan Gubernur dalam penempatan pejabatnya.

Ahyar menyarankan, mutasi yang digelar di Pemprov NTB sebaiknya dilakukan dengan lebih transparan. Ia mencontohkan, terobosan yang ditempuh oleh Gubernur

DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan lelang jabatan dengan serangkaian tes yang dijalani secara transparan. Terobosan serupa, menurutnya cukup layak ditempuh dalam mutasi di lingkup Pemprov NTB. ’’Contoh riil juga dalam seleksi penerimaan PNS, sekarang begitu selesai mengerjakan tes, mereka sudah bisa tahu apakah lulus atau tidak,’’ sebutnya.

Ahyar memaklumi bahwa munculnya spekulasi seputar mutasi adalah sebuah hal yang wajar. Apalagi, mutasi kali ini memang berdekatan dengan penyelenggaraan Pilkada NTB 2013.

Bersambung ke hal 5

Komisi IV dan Sejumlah Pejabat NTB Kunker ke Timteng

Sekwan Tak Tahu Menahu Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, mengakui perjalanan yang mereka lakukan ke Dubai. Menurutnya, perjalanan itu atau kunjungan kerja (kunker) antara lain ditujukan untuk memantau langsung kondisi TKI – TKI asal NTB yang sedang berhadapan dengan permasalahan di Timur Tengah (Timteng) itu.

Kan lucu saja jika Sekwan saja tidak tahu. Ini kan luar biasa.

Ada apa?

‘’Yang paling penting adalah, kita ingin mengetahui realitasnya (yang dihadapi para TKI). Terutama di Jeddah.

Di bawah jembatan itu tidak sedikit dari warga kita di sana,’’ ujar Patompo saat dikonfirmasi soal kabar keberangkatan para pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD NTB dan sejumlah pejabat Pemprov NTB, ke Jeddah dan Dubai.

Patompo menjelaskan, rombongan Komisi IV DPRD NTB dibagi berdasarkan dua kelompok. Tujuannya juga berlainan yaitu Jeddah dan Dubai. ‘’Kita ingin memantau kondisi warga NTB yang ada di Dubai. Sedangkan yang ada di Jeddah ini terkait dengan perbaikan status TKI dan TKW kita yang sudah lama di sana,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Ahyar Fadly

Kalau ke luar negeri saya tidak tahu. Tidak ada informasi

Kita ingin memantau kondisi warga NTB yang ada di Dubai.

Sedangkan yang ada di Jeddah ini terkait dengan perbaikan status TKI dan TKW kita yang sudah lama di sana

H. Patompo Adnan

H. Rahmad Radjendi

Masuk Bursa Balon Konvensi Capres Demokrat

Gubernur : Saya Fokus pada Pelantikan Mataram (Suara NTB) Nama Gubernur NTB yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi masuk dalam bursa peserta konvensi balon Calon Presiden Partai Demokrat. Ketika dimintai tanggapannya terkait hal terse-

but, gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengaku belum mengetahui hal tersebut karena belum ada undangan kepada dirinya dari panitia konvensi. Bahkan untuk saat ini dirinya lebih fokus untuk mempersiapkan pelantikan Gubernur NTB pada 17

September mendatang. ‘’Informasi dari mana, belum ada undangan,’’ katanya ketika dikonfirmasi usai mutasi pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB. TGB yang menjadi pemenang Pilkada Gubernur NTB periode kedua 2013-2018

yang berpasangan dengan H. Muh. Amin,SH, M.Si ini menyatakan bahwa dirinya saat ini tengah fokus untuk mempersiapkan pelantikannya pada 17 September 2013 mendatang. ‘’ Saya sedang fokus persiapan pelantikan 17 September nanti,’’ tandasnya.

C.03.08.13

Diberitakan sebelumnya, nama TGB masuk dalam bursa konvensi capres Partai Demokrat bersama sejumlah kepala daerah lainnya. Ketua bidang Sarana dan Prasaran Konvensi Partai Demokrat Vera Febyanty menyatakan, Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

(Suara NTB/dok)

Butuh Bantuan RUMAH tak layak huni di Kelurahan Bintaro Kecamatan Ampenan masih cukup banyak yang belum tertangani dan membutuhkan bantuan. Sebagian besar lokasinya berada di wilayah pesisir pantai. Demikian disampaikan Lurah Bintaro, H. Lalu Muksin kepada Suara NTB belum lama ini.

Program perbaikan rumah taka layak huni tersebut memang seolah menjadi obat penyembuh luka bagi masyarakat pesisir yang berada di garis kemiskinan. Oleh karena itu, pihak terus berupaya untuk melakukan lobi-lobian ke Pemkot Mataram melalui dinas instansi terkaitnya. “Terus kita lakukan lobi-lobian, mudahan kita mendapat bantuan lagi demi masyarakat,” ungkapnya.

Muksin menyatakan, program yang dilaksanakan pemkot Matarm sejak beberapa tahun lalu itu sangat diharapkan masyarakat Kota Mataram khususnya warga Kelurahan Bintaro. Bahkan, animo masyarakat untuk mendaftarkan diri guna mendapat bantuan itu cukup tinggi. ”Data jelasnya saya kurang begitu hafal, yang jelas masih banyak yang belum mendapat bantuan itu,” katanya.

Dia menambahkan, pihaknya pun terus melakukan pendataan ke rumah-rumah warga jika kemungkinan akan ada penambahan. “Pendataan terus kita lakukan, kami rasa ada penambahan tapi untuk data sebelumnya sudah kita usulkan ke BPM yang dievaluasi oleh Dinas PU Kota Mataram,” tambahnya.

Muksin mengakui, beberapa warganya memang sebelumnya pernah mendapat bantuan perbaikan rumah tak layak huni dari MPBM. Namun jumlah yang diperoleh tidak bisa mengcover secara keseluruhan. ”Kita lakukan secara bertahap, 2015 kami harapkan sudah selesai,” tandasnya. (smd) H. Lalu Muksin

Dikhawatirkan Jadi Tempat Mesum MATARAM Water Park (MWP) sejatinya dihajatkan menjadi pusat rekreasi bagi warga Kota Mataram. Namun, karena pembangunan tak kunjung selesai bahkan terkesan mandek, MWP itu kini terlihat seperti tak terurus dan hanya menjadi sarang nyamuk.

Bahkan, karena terkesan tak terurus, MWP itu kini justru dikhawatirkan menjadi tempat mesum di malam hari karena lokasinya yang tertuAhmad Tauhid tup. Selain itu, tak adanya penjaga di bangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu juga bisa membuat oknum-oknum tertentu merasa leluasa untuk berbuat yang tidak-tidak.

Anggota DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, S.Hi., menyarankan, Pemkot Mataram harus segera mengambil sikap terkait keberadaan MWP itu. “Jika dibiarkan terus akan menjadi masalah dikemudian hari, apalagi lokasinya yang tertutup di belakang,” ujarnya mewanti-wanti.

Sementara itu pantauan Suara NTB di MWP tersebut, akses menuju lokasi MWP itu masih berupa jalan setapak yang dipenuhi semak belukar. Kendati masih bisa diakses dengan kendaraan roda empat, tapi lokasinya yang berada di tengah atau tepatnya di dalam hutan kota bisa saja dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu.

Tak hanya itu, kondisi MWP itu juga sudah sangat memprihatinkan. Beberapa bangunan sudah mulai kropos, begitu juga bagian atap dari kamar bilas yang ada sudah mulai rusak. Tak hanya itu, air di dua kolam renang yang ada sudah mulai kecoklatan yang kini menjadi areal berenang kodok dan sarang nyamuk.

Ketika Suara NTB masuk ke lokasi itu, memang ada beberapa tukang yang sedang tidur-tiduran di beberapa berugak yang ada di sana. Namun ketika ditanya, para tukang itu mengaku tidak ada yang menjaga MWP itu. ”Tidak ada penjaganya mas, kalau malam hari di sini gelap,” katanya tanpa mau berkomentar banyak. (smd)

Terapkan Akses Satu Pintu

Keluar Masuk Unram Harus Gunakan ’’Id Card’’ Mataram (Suara NTB) – Dalam rangka meningkatkan pengamanan di lingkungan kampus, Universitas Mataram (Unram) akan memperketat akses keluar masuk Unram. Nantinya Unram akan membangun sistem baru, dimana Mahasiswa dan Dosen harus menunjukkan id card untuk dapat mengakses keluar masuk kampus.

Demikian diungkapkan Rektor Unram Prof. Sunarpi Ph.D., belum lama ini. Menurutnya, peningkatan sistem keamanan kampus ini akan dilakukan sebagai salah satu upaya kampus mewujudkan Unram yang aman, bersih dan nyaman. Pemberlakuan id card ini akan diterapkan tidak hanya kepada mahasiswa dan dosen tetapi juga para tamu yang berkunjung ke Unram.

“Supaya satu sistem, di pintu masuk dan keluar akan kita berlakukan id card. Jadi bagi mahasiswa dosen dan pegawai akan disediakan id card khusus,” terangnya.

Jadi bagi mahasiswa, dosen, pegawai dan para tamu yang keluar masuk Unram akan diberikan id card khusus. Dengan demikian, maka siapa-siapa yang masuk ke Unram dapat terdeteksi oleh petugas keamanan kampus.

Menurut Sunarpi, selama ini permasalahan mendasar yang dihadapi Unram terkait masalah keamanan kampus adalah masih banyaknya akses keluar masuk kampus Unram yang illegal. Menurutnya, masih banyak ditemukan pintu-pintu kecil di sekitar area kampus yang dibuka secara ilegal oleh para pemilik kos-kosan. Sehingga akses Unram yang idealnya hanya satu pintu menjadi tidak terkendali, karena keberadaan pintupintu kecil ini. “Inilah yang masih menyulitkan kita,” terangnya.

Untuk membangun sistem keamanan ini, sebagai langkah awal Unram telah bertemu dengan Kapolda dan Kapolres Mataram guna melakukan mediasi dengan kepala kampung. Salah satunya untuk meminta penutupan pintu-pintu kecil di area Unram, yang selama ini dimanfaatkan sebagai akses keluar masuk kampus. Unram akan menerapkan akses satu pintu, dalam rangka meningkatkan keamanan kampus. (nia)

(Suara NTB/smd)

MANDEK - Kondisi Mataram Water Park (MWP) di Jalan Udayana Mataram terkesan tak terurus, bangunan yang menghabiskan anggaran miliaran rupiah itu pun kini mandek. Padahal masyarakat Kota Mataram sangat berharap agar lokasi rekreasi itu bisa cepat terealisasi.

Soal PAW

Tidak Sesuai Harapan

Status BLUD RSUD Kota Mataram Berpeluang Dicabut Mataram (Suara NTB) – Penerapan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) di RSUD Kota Mataram, belum sesuai harapan. Sebab, pada awal penerapan BLUD diharapkan terwujud pelayanan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hajatnya, tidak ada satu masyarakatpun yang tidak terlayani. Namun pada kenyataannya, pengelolaan keuangan di RSUD Kota Mataram ini justru menjadi temuan BPK belum lama ini.

Maka, sistem BLUD ini berpeluang dicabut dan pola pengelolaan keuangannya akan dikembalikan seperti semula mengikuti Pemkot Mataram.

Demikian dikatakan Ketua Pansus Rumah Sakit, H. Wildan, SH., menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Jumat (23/8) kemarin. Ia melihat, BLUD tersebut, dari segi pengelolaan keuangan sebetulnya, cukup baik, namun di sisi lain, secara kewenangan, Pemkot tidak terlalu banyak ikut campur. ‘’Kita anggarkan dalam APBD tapi justru tidak ada kewenangan Pemkot di situ. Inikan aneh kesannya,” ujarnya.

Menurut Wildan, peningkatan status RSUD Kota Mataram dari kelas C menjadi kelas B diharapkan tidak seremonial belaka. Artinya, tidak hanya kelasnya yang meningkat, pelayanan rumah sakit plat merah tersebut juga harus diupayakan meningkat. ‘’Kalau hanya kelasnya yang meningkat, tidak ada artinya,” cetusnya. Pansus, sambungnya, terfokus pada bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Termasuk pelayanan kepa-

”

Kalau hanya kelasnya yang meningkat, tidak ada artinya da pasien Jamkesmas maupun Jamkesda. Meski pemegang kartu Jamkesmas dan Jamkesda merupakan pasien miskin, ia mengimbau kepada pihak RSUD Kota Mataram tidak meremehkannya. Memang, sejauh ini, belum ada pengaduan terkait hal-hal krusial yang terjadi di RSUD Kota Mataram. ‘’Tapi terkait hal-hal kecil, ada,” akunya.

Karenanya, peningkatan kelas rumah sakit yang berdiri pada tahun 2009 ini harus diiring dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Bagaimana menyambut pasien, bagaimana melayani pasien dengan ramah, dengan baik, dengan senyum,” terangnya. Meski tidak mengatakan

kalau prinsip-prinsip pelayanan yang baik belum diterapkan di RSUD Kota Mataram, namun Wildan tetap meminta pihak RSUD Kota Mataram meningkatkan pelayanannya.

Untuk mengkaji hal ini, Pansus rumah sakit akan melakukan studi komparasi ke daerah yang baru saja naik status rumah sakitnya. Pansus, kata dia, berkepentingan melihat secara langsung bagaimana kualitas pelayanan di rumah sakit yang kelasnya sudah ditingkatkan, khususnya dari kelas C menjadi kelas B. Wildan menekankan, khusus untuk pelayanan di UGD rumah sakit, harus dilakukan dengan cepat sehingga tidak ada kesan pasien telantar.

Banyak daerah lain telah menerapkan pelayanan cepat.

Di Mataram, menurut politisi PPP ini, bukan tidak mungkin pelayanan cepat tersebut juga bisa diterapkan. ‘’Saya kira tidak ada yang tidak bisa. Kalau memang ada masalah dengan petugasnya, SDM-nya kita ganti. Banyak kok tenaga-tenaga, apalagi di Mataram banyak sekolah-sekolah perawat,” demikian Wildan. (fit)

Pembayaran Sertifikasi Guru

Mataram Nunggak Rp 10 Miliar Mataram (Suara NTB) – Sama seperti kabupaten/ kota lain di NTB, tunggakan pembayaran tunjangan sertifikasi guru juga terjadi di Kota Mataram. Hingga saat ini, jumlah tungakan sertifikasi guru yang belum terbayarkan mencapai Rp 10 miliar. Jumlah ini adalah sisa tunggakan yang belum dibayar dari tahun 2011 dan tahun 2012.

“Untuk 2012 kita masih kekurangan Rp 10 miliar, itu kurangnya untuk dua bulan yaitu November dan Desember,” ungkap Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan olahraga (Dikpora) Kota Mataram H. Isin Jumat (23/8) kemarin.

Selain nunggak dua bulan di tahun 2012, Kota Mataram juga masih memiliki tunggakan satu bulan di tahun 2011 yaitu pada Bulan Desember.

Jadi total tunggakan pembayaran sertifikasi guru yang belum dibayarkan Kota Mataram hingga akhir tahun 2012 sebanyak tiga bulan pembayaran. Padahal di tahun 2013 ini, seharusnya pemerintah telah membayar hingga triwulan

H. Isin

(Suara NTB/nia)

kedua, untuk bulan April, Mei dan Bulan Juni 2013.

Kondisi ini menurut Isin, hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di NTB. Dikpora beralasan, keterlambatan ini disebabkan pusat belum mentransfer pembayaran sertifikasi guru ke kas daerah. Sehingga pembayaran sertifikasi guru yang semestinya sudah cair hingga triwulan kedua

tahun 2013 ini, belum dapat dicairkan sampai sekarang.

Tahun ini Kota Mataram mendapatkan jatah anggaran sertifikasi guru sebesar Rp 95 Miliar. Jumlah ini menurun dari sebelumnya dimana Kota Mataram memperoleh Rp 97 Miliar. Jika ada kelebihan di tahun ini, maka tunggakan pembayaran sertifikasi guru di tahun sebelumnya bisa dibayarkan di tahun ini. Namun jika masih kurang, Pemkot Mataram akan kembali mengusulkan ke pemerintah pusat.

“Kalau ada saldo dan cukup untuk membayar kekurangan 3 bulan itu, langsung akan kita bayar. Seperti itu bunyinya di juknis,” terangnya.

Terkait dengan tunggakan sertifikasi ini, Dinas Dikpora meminta kepada para guru untuk tidak menganggapnya sebagai penghambat profesionalismenya sebagai tenaga pendidik. Hal ini karena tunjangan sertifikasi guru merupakan sebuah penghargaan yang diberikan pemerintah terhadap kinerja guru.

Bukan sebuah hak yang seperti pemberian gaji dan cuti. (nia)

Sikap DPRD Kota Mataram Belum Jelas Mataram (Suara NTB) – Menyikapi tiga anggota Dewan yang pindah partai, masingmasing I Gusti Ngurah Ayu Ratu, Misban Ratmaji dan Samsul Rijal, DPRD Kota Mataram rupanya masih bimbang dan belum mempunyai sikap yang jelas. Apakah akan melakukan PAW atau sebaliknya, mempertahankan ketiganya dalam keanggotaan DPRD Kota Mataram periode 2010-2014 ini.

Padahal, Kamis (22/8), KPU Kota Mataram sampai menunda pleno soal PAW dengan alasan menunggu sikap resmi dari DPRD Kota Mataram. Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang ditemui Suara NTB, Jumat (23/8) mengatakan, menyikapi surat KPU Kota Mataram, DPRD Kota Mataram perlu melakukan diskusi mendalam.

Hal ini mengingat surat KPU Kota Mataram itu, cukup substantif. Sehingga harus mendudukan masalah sesuai kewenangan. ‘’Kalau melampaui tugas dan kewenangan, itu juga keliru,” tuturnya. Pimpinan Dewan, kata dia, akan segera melakukan rapat khusus mengenai hal ini. Namun demikian, Didi tidak menyebutkan kapan waktu yang pasti. Sebab, sampai sekarangpun belum ada agenda untuk membahas hal itu. Ia mengharapkan semua kalangan memahami, bahwa dalam sebuah PAW, kedudukan Dewan hanyalah melaksanakan proses.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Kota Mataram,

Lalu Agus Afandi, ST., mengatakan, tidak ada deadline menunggu sikap resmi DPRD Kota Mataram. ‘’Sampai DPRD kota mengirimkan ke kami.

Karena gak ada ketentuan waktu bagi DPRD kota untuk melakukan PAW dan mengirimkan suratnya kepada kami,” terangnya. Kendati demikian, lanjutnya, secara informal, Ketua KPU Kota Mataram, Ahmad Gunawan sudah melakukan komunikasi dengan Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Zaini.

Iapun berharap, surat resmi dari DPRD Kota Mataram segera menyusul.

Ia menampik kalau surat KPU Kota Mataram sulit dicerna. Menurut Agus Afandi, masalah PAW harus jelas. Mulai dari proses pengajuan PAW dari parpol kepada DPRD Kota Mataram. ‘’Kalau belum jelas, seyogiyanya menjadi hal yang harus diperhatikan,” ucapnya.

Surat KPU Kota Mataram, mengharapkan adanya klarifikasi dari Dewan menyangkut kejelasan proses PAW yang terjadi antara Dewan dengan parpol. ‘’Kalau menurut DPR sudah oke, tetapi ternyata tidak memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku, maka seyogiyanya pula kami mengklarifikasi hal tersebut kepada yang mengirimkan kami surat perihal PAW dimaksud,” bebernya.

Yang jelas, tegas Agus Afandi, apapun jawaban dari DPRD Kota Mataram kepada KPU, akan menjadi dasar KPU Kota Mataram untuk melakukan proses PAW selanjutnya. (fit)

Pengawasan Dinas PU Lemah

Drainase dan Jalan Lingkungan Hanya Berumur Setahun Mataram (Suara NTB) Perbaikan jalan lingkungan dan drainase di Kota Mataram memang sudah mulai dilakukan sejak setahun lalu. Namun, ternyata umur infrastruktur itu tak lebih dari setahun. Demikian disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Sang Ketut Deresta kepada Suara NTB, Jumat (23/8) kemarin.

Sang Ketut menyampaikan, dari pantauannya selama ini sudah sangat banyak drainase yang tidak berumur panjang.

Penyebabnya, menurut dia adalah lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram terhadap perbaikan infrastruktur ketika dalam proses pengerjaan. “Yang lemah disini adalah Dinas PU, seharusnya ketika proses pengerjaan dilakukan pengawasan dan pemantauan,” ungkapnya.

Dia menambahkan, selain lemahnya di sisi pengawasan, cepat rusaknya proyek drainase itu juga disebabkan oleh konstruksi yang kurang bagus.

“Jadi ada kesan proyek yang dikerjakan hanya asal-asalan,” imbuhnya.

Selain cepat rusak, drainase di beberapa titik menurut Der-

esta juga perlu dinormalisasi.

Pasalnya, kata dia, banyak drainase yang sedimennya cukup tinggi. “Ini akan bahaya ketika musim hujan, seharusnya ini diantisipasi mumpung musim panas,” ujarnya menyarankan.

Selain drainase, proyek dari Pemkot Mataram yang hanya berumur setahun adalah jalan lingkungan. Menurut I Gusti Made Winantara yang juga anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, di wilayah Kecamatan Cakranegara, banyak terdapat jalan lingkungan yang mengalami kerusakan parah. Seperti di Jalan Pulaki dan Jalan Mahabharata yang dibangun pada ABT tahun 2012 kini sudah rusak parah. “Ini proyek seperti apa, belum apa-apa sudah rusak,” kritiknya.

Atas kondisi drainase dan jalan lingkungan yang sudah rusak itu, jajaran Komisi III pun sepakat mendesak Dinas PU untuk segera melakukan perbaikan. Menurut mereka, jika perbaikan tidak segera dilakukan, dikhawatirkan akan mengalami kerusakan yang lebih parah, akibatnya akan mengkritik sendiri kinerja dan perhatian Pemkot Mataram. (smd)

SMPN 4 Mataram Terapkan Mulok Tata Boga Mataram (Suara NTB) – Berada di salah satu pintu gerbang pariwisata NTB, SMPN 4 Mataram ingin menjadi salah satu sekolah referensi tujuan tamu luar daerah yang berkunjung ke NTB. Untuk itu, sekolah yang berada di kawasan Taliwang Kota Mataram ini, berupaya mengangkat dan mengenalkan kuliner khas daerah melalui muatan lokal tata boga di sekolah.

Keberadaan Taliwang sebagai kawasan wisata kulin-

er yang kerap didatangi wisatawan, mendorong SMPN 4 Mataram ingin mengangkat dan mengenalkan menu ayam taliwang dan kuliner khas Lombok lain. Tidak hanya kepada para wisatawan tetapi juga kepada para siswa melalui muatan lokal yang diajarkan di sekolah.

“Karena secara geografis SMPN 4 Mataram berada di kawasan kuliner, Siswa tidak boleh asing dengan menu ayam taliwang dan kuliner lokal lainnya,” terang Kepala

SMPN 4 Mataram Muhammad Yahya Jumat (23/8) kemarin.

Sehingga tidak hanya sekadar tahu makanan khas daerah, siswa-siswi SMPN 4 Mataram ini nantinya akan digiring dan dilatih membuat menu ayam taliwang dan menu-menu khas Lombok lain, melalui pelajaran muatan lokal tata boga. Hal inilah yang nantinya akan diterapkan sekolah sebagai salah satu mata pelajaran muatan lokal. “Mulok Tata Boga inilah

yang akan kita tonjolkan di sekolah,” terangnya.

Melalui muatan lokal tata boga ini, pihaknya berharap siswa sekolah SMPN 4 Mataram dapat ikut menikmati dampak dari kedatangan para tamu yang berkunjung ke NTB. Selain itu, pihak sekolah juga berkeinginan, agar kelak SMPN 4 Mataram dapat menjadi salah satu referensi sekolah di Mataram yang layak untuk dikunjungi, setiap kali ada kunjungan dari luar daerah. (nia)

(Suara NTB/nia)

Muhammad Yahya

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Penuhi Kuorum Sinkronisasi Aturan Keuangan KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) mulai melakukan sinkronisasi aturan keuangan dengan menggali aspirasi sejumlah pemerintah daerah. Di NTB, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi satu pilihan.

Kepala Bidang Anggaran dan Akuntasi pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hasni usai mengikuti pertemuan dengan jajaran Kemenkeu di Kantor Bupati, Jumat (23/8), menjelasklan, kedatangan jajaran Kemenkeu ini bersama dengan tim dari Perguruan Tinggi, yakni Univer(Suara NTB/rus) sitas Gadjah Mada (UGM) dan Hasni Universitas Cendrawasih.

Dijelaskan, upaya sinkronisasi yang dilakukan Kemenkeu dimaksudkan agar segala aspek laporan keuangan mulai dari perencanaan, realisasi hingga pertanggungjawaban. Termasuk, kualitas belanja, baik belanja langsung dan belanja modal.

Dalam struktur APBD Kabupaten Lotim, belanja langsung memiliki keterkaitan administrasi pelaporan dengan belanja modal. Struktur belanja langsung yang dikeluarkan di daerah tidak bisa ansih hanya melihat belanja langsung atau belanja pegawai semata. Pasalnya, Lotim juga memasukkan kategori belanja langsung pada spek belanja modal.

“Struktur APBD kita juga menyangkut hal-hal bersifat publik dan teranggarkan di anggaran langsung. Di antara yang dimasukkan tersebut adalah pemberian pendamping untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan, Pedesaan maupun PNPM jenis lainnya,’’ terangnya.

Ditunjuknya Lotim sebagai sampel dari sebatas upaya menggali aspiratif semata tidak ada keterkaitan dengan hal-hal lainnya.

Apa yang terungkap dalam pertemuan jajaran Kemenkeu dengan Dinas PPKA Lotim itu katanya akan menjadi bahan masukan. (rus)

Anggota DPRD Loteng ’’Dipaksa’’ Ikut Sidang Paripurna Praya (Suara NTB) Proses pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013, Jumat (23/8) kemarin, nyaris kembali tertunda. Beruntung, dengan sedikit “paksaan” Sidang Paripurna DPRD Loteng dengan agenda pengesahan dan penetapan APBD Perubahan Loteng, akhirnya bisa terlaksana.

Sebelumnya, pada Kamis (22/8) kemarin, proses penetapan APBD perubahan Loteng 2013, terpaksa harus ditunda.

Pasalnya, jumlah anggota Dewan yang menghadiri sidang paripurna tidak kunjung memenuhi kuorum. Kendati jalannya sidang sempat diskors hingga dua kali. Sampai akhirnya diputuskan untuk ditunda.

Kondisi serupa nyatanya kembali terjadi pada Jumat pagi kemarin. Sidang yang rencananya akan digelar pukul 09.00 WITA, justru harus

molor, karena jumlah anggota Dewan yang belum memenuhi syarat kuorum. Lewat pukul 10.00 WITA, jumlah kehadiran anggota Dewan tidak juga berubah. Melihat kondisi yang tidak baik, para pimpinan Dewan berinisiatif memanggil para angggota yang belum hadir via ponsel.

Begitu pula, staf Sekretariat Dewan sibuk menghubungi para anggota Dewan yang belum datang. Satu demi satu anggota Dewan akhirnya mulai bermunculkan. Bahkan ada salah

satu anggota Dewan yang terpaksa harus dijemput ke rumahnya, oleh staf Sekretariat Dewan, karena mengaku tidak ada kendaraan untuk dipakai ke kantor.

Tidak hanya itu, ada beberapa anggota Dewan yang mengaku tengah dalam kondisi kurang sehat juga “terpaksa” harus hadir.

Untuk bisa memenuhi syarat kuorum. “Sebenarnya saya belum sehat betul, tapi saya diharuskan datang. Supaya sidang paripurna bisa digelar,” aku salah satu anggota Dewan.

Kades Sepakat dengan Pemerintah

RENCANA PergantianAntarwaktu (PAW) sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), terancam batal dilaksanakan.

Setelah pihak Sekretariat Dewan menarik kembali surat usulan PAW dari Pemkab Loteng, karena adanya surat permintaan penghentian proses PAW dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) salah satu partai politik (parpol). Sekretaris DPRD Loteng, H. Awaludin, S.H., saat dikonfirmasi, Jumat (23/8), mengaku, tidak semua usulan PAW ditarik kembali. Hanya surat usulan PAW anggota Dewan asal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) saja yang tarik. Sementara proses PAW dari partai lain, yakni Partai Persatuan Daerah (PPD) dan Partai Patriot tidak ditarik dan proses PAW akan tetap diteruskan. (kir)

PD SF Kekurangan Modal

Warga Telaga Lebur Dambakan Pelayanan Telekomunikasi MASALAH kesenjangan pelayanan di Lombok Barat (Lobar) masih mencolok, khususnya di Sekotong. Di daerah ini, masih banyak daerah terpencil dan terisolir yang belum tersentuh pelayanan, seperti pelayanan air bersih dan telekomunikasi. Hal ini menjadi kendala besar warga yang tinggal di daerah tersebut. Salah satu daerah yang mengalami masalah itu adalah Telaga Lebur, dusun ini terletak di Sekotong Tengah. Daerah ini termasuk pedalaman, berjarak sekitar 5 kilometer dari kantor kecamatan setempat. Warga setempat kesulitan mengakses sinyal handphone, lantaran tower untuk mengakses sinyal tidak satupun terbangun di daerah itu. Karena itu, warga setempat mendambakan pembangunan tower di daerah itu. Sahnun, warga setempat mengaku sinyal HP khususnya XL dan operator lain selain sinyal kartu AS sangat lemah. “Sinyalnya muncul, hilang. Bahkan hilang sama sekali,”ungkapnya. Akibatnya, warga setempat kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarganya di luar menggunakan handphone. Lebih-lebih ingin membuka bisnis warnet. (her)

Perencanaan Pembangunan di Lobar Mengacu RPJMD Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Baihaki, menegaskan, perencanaan pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lobar dengan analisis capaian-capaian indikator dan mengacu pendekatan wilayah dan sektoral.

Penegasan Kepala Bappeda ini berkaitan dengan sinyalemen yang berkembang di masyarakat, jika dana pendidikan dan kesehatan dipotong untuk biaya lain.

“Tidak ada pemotongan, buktinya dalam APBD Perubahan, dana untuk kebutuhan dasar mencakup pendidikan dan kesehatan maupun ekonomi terus mendapatkan perhatian,” ungkapnya, Jumat (23/8).

Dijelaskannya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) mendapatkan tambahan sebesar Rp 600 juta dalam akselerasi pendidikan dasar masyarakat. Tidak hanya itu, pihaknya fokus memperhatikan masalah pengamanan wilayah dan masalah pelayanan kesehatan dasar masyarakat.

Khusus penanganan kesehatan ibu dalam RPJMD khusus dalam program penanganan kematian bayi mendapatkan tambahan, seperti jamkesmasda Rp 500 juta untuk membantu akses kesehatan bagi masyarakat miskin.

Disebutkan, APBD murni tahun 2013 belanja tidak langsung adalah sebesar Rp 628 miliar, yang komposisinya Rp 612 miliar bersumber dari DAU. Dana ini dipergunakan untuk gaji pegawai, sehingga belanja pegawai mencapai Rp 547 miliar atau 57 persen.

Kondisi ini, jelasnya, disebabkan jumlah pegawai Lobar pada tahun 2013 sebesar 8. 326 orang. Sementara kondisi pembangunan Lobar diukur dengan kondisi perekonomian, laju pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Lobar pada tahun 2011 sebesar 10 persen lebih dengan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Lobar mencapai 4,5 persen. (her)

kondiri riil pelaksanaan anggaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Supaya program-program yang bisa tepat sasaran.

Adanya perubahan, maka APBD Loteng ditarget sebesar Rp 1,2 triliun lebih untuk sisi pendapatan daerah dan belanja sebesar Rp 1,3 triliun. Ditambah sisi pembiayaan sebesar Rp 150 miliar, sehingga posisi APBD Loteng tahun 2013 ditetapkan pada posisi berimbang.

Di tempat yang sama, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, mengingatkan kepada seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Loteng segera melakukan penyesuaianpenyesuaian pasca penetapan APBD Perubahan 2013, sehingga program-program yang ada bisa segera terealisasi. (kir)

Polemik Data Gempa

Usulan PAW Ditarik

PERUSAHAAN Daerah (PD) Selaparang Financial (SF) mengaku masih sangat kekurangan modal. Perusahaan yang bergerak bidang keuangan milik Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sangat mendambakan tambahan modal. Karena sampai saat ini, modal yang telah disertakan oleh Pemkab Lotim terbilang masih kecil. Direktur Operasional PD SF, Hj. Shobahul Khaer kepada wartawan di Selong menyebutkan tahun 2011 lalu Pemerintah Lotim tidak ada penyertaan modal. Sementara tahun 2012 sebesar Rp 1 miliar. ‘’Tahun 2013 ini dijanjikan Rp 5 miliar tambahan. Namun sampai saat ini baru terealisasi hanya Rp 2 miliar,’’ ujarnya, Jumat (23/8). Namun, Rp 2 miliar itu sehari langsung habis untuk transaksi. Permintaan tambahan modal ini dikarenakan progres perusahaan daerah Lotim ini diklaim mampu tumbuh dengan baik. Selama dua tahun menjabat, terjadi tren peningkatan laba bersih. Tahun 2011 laba bersih Rp 1,2 miliar. Setahun berikutnya meningkat menjadi Rp 1,7 miliar. Terakhir 2012 menjadi Rp 2 miliar. “Kita meningkat terus ini,” klaimnya. (rus)

Molornya, pelaksanaan sidang paripurna sempat membuat sejumlah pejabat lingkup Pemkab Loteng kesal. Mereka mengaku harus kehilangan waktu untuk mengurus pekerjaan lain, hanya lantaran menunggu pelaksanaan sidang paripurna.

“Kalau begitu, banyak pekerjaan kita yang tertunda akhirnya,” ujar beberapa pejabat yang hadir.

Usaha keras pimpinan Dewan dan staf Sekretariat Dewan akhirnya membuahkan hasil.

Sekitar pukul 11.30 WITA, total sebanyak 30 anggota Dewan hadir dan sidang paripurna pun akhirnya bisa dilaksanakan.

Juru bicara gabungan Komisi, Mahdi, mengungkapkan, perubahan APBD dimungkinkan, karena beberapa persoalan, misalnya, ketidaksesuaian antara prediksi dengan

(Suara NTB/ari)

AMBIL AIR - Warga Pengembuk yang merupakan korban gempa sedang mengambil air di salah satu tempat penampungan air di desa setempat.

Warga Korban Gempa di Pengembuk Krisis Air Bersih Tanjung (Suara NTB) Seperti biasa, di musim kemarau sejumlah Dusun di Lombok Utara kekurangan air bersih. Namun lebih ekstrim lagi jika persoalan krisis air bersih ini justru terjadi di wilayah masyarakat dusun yang menjadi korban gempa. Di Pengembuk, warga “berteriak” meminta suplai air bersih lantaran satu-satunya sumur bor di dusun itu lumpuh (rusak) akibat gempa pada kejadian yang sama, 22 Juni 2013 lalu.

Salah seorang warga Dusun Pengembuk, Desa Sokong, Sudiarsah, kepada Suara NTB, Jumat (23/8), mengakui sudah sebulan lebih mengalami krisis.

Bahkan sejak musim kemarau tiba, air bersih warga untuk keperluan MCK (Mandi, Cuci, Kakus) hanya memanfaatkan air sungai Lokoq (Kali) Koaq di sebelah utara dusun setempat.

Di Lokasi Dusun Pengembuk, jumlah Kepala Keluarga (KK) di atas 100, dan beberapa KK diantaranya terpencar menunggu kebun masing-masing. Ironinya pada saat krisis air bersih ini, warga harus menempuh 1 km lebih untuk memperoleh air dari gubuk ke sungai Lokoq Koaq.

“Kebutuhan air bersih kami

sangat kurang, bahkan tidak ada sama sekali. Kami harus jalan kaki sejauh 1 km tiap hari untuk bisa mandi, minum atau mencuci. Karena letaknya jauh, kami hanya bisa mengambil air maksimal 2 sampai 3 kali sehari, sekadar untuk memasak saja,” ungkap Sudiarsah.

Terpisah Kepala Desa Sokong, Rifsah, Jumat sore membenarkan kondisi warganya di Dusun Pengembuk. Di dusun ini, suplai air bersih selama musim kemarau tertangani dari Sumur Air Bor (artesis). Namun sejak kerusakan sumur yang terjadi pada momen Gempa dua bulan lalu, sumur itu kini tak berfungsi.

“Warga sudah mendatangani Kantor Desa Sokong, untuk meminta bantuan. Dan Saya pun sudah menandatangani surat permohonan untuk diteruskan ke BPBD KLU,” ungkap Ripsah.

Ketua Karang Taruna Desa Sokong, Anton Sahertian, menguatkan tangki air kiriman BPBD KLU telah tersalur Jumat siang sebelum jumatan. Kapasitas 5.000 liter suplai yang ditempatkan di tandor air bantuan saat gempa, ludes dalam rentang 3 jam saja. “Itu pun karena letak rumah warga berjauhan. Kalau kompleks perumahan warga leb-

ih dekat satu sama lain, bisa jadi dalam waktu kurang dari 1 jam akan habis,” katanya.

Anto menuturkan, ia di Posko Karang Taruna Desa Sokong setiap harinya didatangi warga Dusun se Desa Sokong. Beragam permintaan yang disampaikan, mulai dari air bersih, sampai pada permintaan rekonstruksi rumah milik warga, karena sebagian besar warga sudah tidak tahan berlama-lama di dalam tenda pengungsian.

Menyangkut krisis air bersih di Sokong ini pun, dirinya sudah pernah memberikan warning kepada SKPD terkait untuk mengantisipasi hal ini. Ketika gempa terjadi dan merusak infrastruktur Sumur Bor, Desa Sokong pernah mengajukan permohonan untuk perbaikan tetapi sayangnya tidak mendapat tanggapan positif. Hingga kini sumur itu tidak bisa difungsikan, karena kerusakan disinyalir berada di bagian dalam.

“Warga masih punya 1 sumur bawah tanah manual, tetapi sudah tidak mungkin bagi warga untuk mengambil airnya karena kedalamannya sudah menyentuh 38 km. Warga sudah tidak mendayung air lagi,” tandas Anto. (ari)

Jual HGB Pasar Masbagik

Pemkab Lotim Khawatirkan Makelar

(Suara NTB/rus)

PASAR - Pasar Masbagik yang sudah rampung dibangun.

Pemkab Lotim ingin pasar ini dibeli langsung warga yang ingin berusaha dan bukan makelar atau broker.

Selong (Suara NTB)PemerintahKabupatenLombok Timur (Lotim) mengkhawatirkan adanya praktik-praktik brokeratau makelar dalam jual beli Hak Guna Bangunan (HGB), termasuk HGB untuk Pasar Masbagik. Jika itu dilakukan, bangunan menjadi mangkrak dan cepat rusak, karena tidak ada aktivitas usaha.

“Kita khawatir justru broker yang beli lalu dijual kembali. Ini perlu diantisipasi, jaring peminat yang benar-benar akan beraktivitas seutuhnya di sana (Pasar Masbagik-red),” ungkap Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, H.M. Aminullah

dalam rapat pembahasan pengembangan pasar yang dibangun di eks Pasar Hewan Masbagik dengan pihak perbankan, Jumat (23/8) kemarin.

Pihak yang masuk ke pasar, katanya, harus yang memiliki usaha dengan melakukan aktivitas jual beli dan kegiatan usaha lainnya, sehingga bangunan tidak cepat rusak. Kepada pihak perbankan, jajaran Pemkab Lotim ini secara khusus mengajak untuk pengembangan kredit yang nantinya dilayangkan warga yang membeli HGB selama 25 tahun Pasar Masbagik tersebut. “Kita berharap pihak perbankan untuk

mendukung pengembangan pasar Masbagik ini,” pintanya.

Pasar Masbagik, ujarnya, dibangun dari dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tahun 2012 dan terealisasi 2013.

Dana sebesar Rp 34 miliar lebih itu kemudian digunakan untuk pembangunan Pasar Masbagik dan rampung bulan Juli lalu.

Sampai saat ini, ungkapnya, banyak pengusaha yang berminat membeli, yakni 156 orang dengan nilai jual HGB berkisar Rp 100600 juta per unit sesuai ukuran masing-masing.

Kepala Bank NTB Selong, Iswahyudi, menyampaikan pihaknya siap mendukung. Hanya saja, diingatkan pihak perbankan tetap akan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme perbankan. “Kami akan siap laksanakan sesuai mekanisme perbankan,” ucapnya.

Melihat plafon rencana pemberian kredit, Rp 100 hingga Rp 600 juta dikatagorikan masuk ke kelompok usaha kecil. Untuk bisa merealisasikannya berlaku persyaratan legal formal. “Jangan sampai kita dihadapkan pada masalah yang kredit tidak punya usaha,” pintanya. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Polemik mengenai perbedaan data korban gempa, sudah selesai. Beberapa unsur kepala desa (kades) yang sebelumnya sempat bertukar pikiran dan menolak akan data ini, akhirnya menerima dengan satu catatan. Kadeskades meminta agar diundang dan dilibatkan untuk mengawas seandainya dana bantuan dari pemerintah pusat terealisasi.

Kades-kades yang tergabung dalam AKAD dan notabene warganya menjadi korban gempa, kembali melakukan hearing, Jumat sore (23/8) kemarin, di kediaman Kades Jenggala, Syamsul Rizal ST. Ketua AKAD (Asosiasi Kepala Desa), Ahmad Jauhari, dan SekretarisAKAD,HarunRajab,mendelegasikanwewenanguntukmenyampaikan publikasi kepada media melalui Kades Tanjung, Budiawan.

Kepada media ini, Budiawan menyampaikan pada awalnya beberapa rapat yang dilakukan antar kades korban gempa bumi, sempat menolak data validasi akhir pemerintah daerah, lantaran banyaknya masyarakat korban gempa yang tidak terakomodir. Namun adanya sejumlah alasan taktis, termasuk lamanya proses rekonstruksi, karena belum adanya dana dari pusat, para kades pun longgar dan menyepakati data akhir sebanyak 3.699 unit (revisi dari yang sudah ditandatangani Bupati 3.959, tertanggal 21 Juli, red).

“Kami mengiyakan data Pemda KLU (versi PU dan Bappeda) yaitu 3.699 unit untuk dikirim ke pusat. Karena rekonstruksi ini sifatnya lama, dan kami pandang butuh segera untuk diusulkan,” ungkap Budiawan.

Ia menjelaskan, polemik data berakhir lantaran kewenangan anggaran berada di pusat. Namun akhir dari polemik, mencantumkan kesepahaman bahwa Pemda menjamin back up

APBD untuk membantu mengakomodir sebagian besar warga yang rumahnya dalam katagori kerusakan berbeda.

Pihakdesasaatinibahkanberkeinginanagarpusatsegeramelakukan verifikasi atas usulan data Pemda KLU,dansecepatnyamencairkananggaran.PersoalanbanyakwargaKLU korban gempa yang masih tinggal di penampungan(tendadarurat)masih menjadi alasan utama.

“Kita ‘kan belum tahu berapa jumlah dana riilnya, misalnya nanti terealisasi, tolong kami diundang untuk bermusyawarah dan mengawal dana ini ke masyarakat dengan dengan data yang ada,” tandasnya.

Budiawanjugamengklarifikasi, pernyataan sebelumnya KadesKades yang mengeluarkan ancaman untuk menduduki Kantor Bupati sebagai akibat perbedaan data gempa. Menurut Budiawan, akumulasi dari tiap pertemuan antarkadespadaawalnyamenyampaikan asumsiskenarioterburukyangakan dihadapi pemerintah daerah dimulai dari desa, jika ada tidak ketidakpuasan masyarakat, karena merasa tidak diakomodir.

Kepala Desa Sokong, Ripsah, pada kesempatan kemarin mengakui sempat berasumsi munculnya ketidakpuasan warga. Diskusi bersama Sekda KLU dan Asisten sebelumnya, ia telah menyampaikan masyarakat di Sokong memintaagardataakhirPemdaKLUdikaji kembali. Mengingat jika dibandingkan dengan data di bawah atau data awal versi BPBD, perbandingannya sangat jauh berbeda.

“Mengenai ancaman demo, saya katakan ke Pak Sekda waktu itu, antisipasi kemungkinan masyarakat akan turun ke Pemda sebagai akibat ketidakpuasan.

Tapi sejauh ini saya belum dapat info, karena data Sekda belum sampai ke masyarakat, dan kita juga belum berani menginformasikan,” demikian Ripsah. (ari)

Sekdes se-Lobar akan Bintek ke Yogyakarta Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar), H.Muridun mengungkapkan, seluruh sekretaris desa (Sekdes) dan sekretaris kelurahan (seklur) di Lobar akan mengikuti bimbingan teknis (bintek) ke Yogyakarta. ‘’Peserta bintek ini akan berangkat tanggal 26 Agustus mendatang dan mengikuti bintek selama 5 hari. Kegiatan bintek ini, mengacu pada PP Nomor 45/2007 tentang PNS Sekretaris Desa,’’ ungkapnya pada acara Pembekalan dan Pelepasan Bintek Sekdes se-Lobar di Aula Utama Kantor Bupati Lobar di Giri Menang, Kamis (22/8) lalu.

Menurutnya, setelah terimplementasinya PP 45/2007, seluruh sekdes di Lobar berstatus sebagai PNS. Apalagi latar belakang sosial mereka tidak sama, yakni dari staf desa menjadi sekretaris, sopir dan berbagai latar belakang sosial yang berbeda. Alasan itulah yang memotivasi pemkab setempat melalui kantorBPMPDuntukmemberikan pembekalan melalui bintek ini.

D i tempat yang sama, Bupati

Lobar,Dr.H.ZainiArony,menjelaskan, sesuai ketentuan desa merupakan sub sistem dari sistem pemerintahan secara keseluruhan.

Dengan demikian, mekanisme, prosedur dan sistem kerja pemerintah harus berada pada lini yang sama. Dalam hal ini, ujarnya, antara bupati, kepala desa dan sekretaris, tidak boleh memiliki tujuan yang berbeda. “Ini makna esensi dari sebuah sistem sebuah pemerintahan,” paparnya di hadapan Sekda H. M.Uzair, Asisten I, HMS Udin, Kepala BPMPD, H.Muridun dan seluruh peserta bintek.

Menurut bupati, karena seluruh PNS berstatus sebagai PNS, maka bintek ini ditujukan sekaligus dalam rangka mewujudkan visi misi daerah Lobar. Sekdes harus tahu hal-hal teknis apa yang berkaitan dengan tugar pokok dan fungsi (tupoksi) selaku sekdes dalam rangka menunjang pemerintahan di desa.

Pada kesempatan itu, bupati juga berharap, seluruh peserta bintek agar mengambil pelajaran dari kunjungan atau bintek itu. (Humas Lombok Barat/*)

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Bupati Lombok Barat, Dr.H. Zaini Arony,M.Pd saat bersalaman dengan para sekdes seLobar usai memberi pembekalan di Aula Kantor Bupati Lobar Kamis (22/8) lalu.

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

(Suara NTB/ula)

KETERANGAN - Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI saat memberikan keterangan pers didampingi Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Jumat (23/8).

Dompu Keluar dari Status ’’Disclaimer’’ Dompu (Suara NTB) Laporan keuangan Kabupaten Dompu tahun anggaran 2012 hasil audit BPK tahun 2013 memperoleh opini ‘Wajar Dengan Pengecualian’ (WDP). Opini ini sebagai kemajuan dalam laporan keuangan Dompu yang selama ini memperoleh disclaimer. Sisa saldo kas APBD tahun 2007 sebesar Rp 3,72 miliar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sudah bisa ditelusuri dan tinggal Rp 290 juta menjadi tanggungjawab mutlak pengelola saat itu.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, S.H, M.Si didampingi Inspektur Inspektorat dan Kabag Humas Setda Dompu di ruang kerjanya, Jumat (23/8) mengatakan, hasil audit BPK terhadap laporan keuangan Dompu tahun 2012 mendapat kemajuan yang cukup signifikan. Laporan keuangan Dompu yang selama ini disclaimer, kini mendapat opini WDP (WDP).

“Alhamdulillah secara tata kelola keuangan secara berangsur-angsur kita telah memperbaikinya, walaupun masih ada beberapa pekerjaan yang harus kita tuntaskan. Dari perspektif tata kelola keuangan ini bisa memberi opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk saat ini dan kedepan ditargetkan bisa wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata H Agus Bukhari.

Ada beberapa catatan yang menjadi perhatian BPK dari laporan keuangan Dompu tahun 2012, di antaranya sistem pengendalian internal dalam penyusunan laporan keuangan terkait laporan kesediaan pada tiga SKPD, penataan usaha pendapatan daerah yang belum tertib karena masih ada piutang retribusi, penyajian investasi non permanen non bergulir yang tidak didukung oleh data, dan aspek kepatuhan terhadap perundang-undangan. “BPK masih menemukan ada ketidakpatuhan terhadap undang-undang dalam pengelolaan keuangan Negara,” jelas Sekda.

Selain itu, dalam catatan penilaian BPK ditemukan ada pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola di luar mekanisme APBD seperti Jamkesmas di RSUD, temuan terhadap pihak ketiga berupa denda atas keterlambatan pekerjaan, kelebihan pembayaran penghasilan guru PNS serta kelebihan pembayaran perjalanan dinas. “Opini ini penting bagi Pemerintah Kabupaten Dompu dan kita akan mengajak seluruh instansi untuk mempertahankan serta memperbaiki kekurangan yang menjadi temuan,” katanya.

Terkait sisa saldo kas dalam APBD 2007 yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sehingga Dompu mendapat disclaimer selama ini, dikatakan H. Agus Bukhari, telah dapat ditelusuri. Karena ada yang sudah diselesaikan, tapi tidak masuk dalam pembukuan. “Tinggal Rp 290 juta yang tersisa dan menjadi tanggungjawab mutlak pengelola keuangan saat itu,” jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin menargetkan opini terhadap laporan keuangan Dompu tahun 2012 memperoleh WTP dan minimal memperoleh WDP setelah enam tahun memperoleh opini disclaimer. Status disclaimer ini menjadikan Dompu selama ini sulit memperoleh tambahan anggaran dari pemerintah pusat. (ula)

Dompu Segera Berlakukan Sistem ‘’Real Cost’’ Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Dompu akan memberlakukan sistem real cost untuk anggaran perjalanan dinas mulai September 2013 mendatang. Sistem pertanggungjawaban yang akan lebih ketat ini diharapkan mampu menekan pengeluaran untuk anggaran perjalanan dinas yang selama ini menghabiskan anggaran sekitar Rp 100 miliar lebih dalam setahun.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (23/8) mengungkapkan, peraturan Bupati (Perbup) tentang perjalanan dinas yang menggunakan real cost dalam pertanggungjawabannya ini masih dalam tahap perencanaan dan belum ditandatangani Bupati untuk menjadi Perbup. “Belum ditandatangani Bupati Perbupnya dan akan kita dengarkan dulu masukan dari auditor agar mendapat persamaan persepsi sebelum diberlakukan,” katanya.

Perbup ini, lanjut H. Agus Bukhari, tidak beda jauh dari Perbup sebelumnya. Tapi untuk pertanggungjawaban akan diperketat dengan tiket, boarding pas, dan airport tax untuk pulang pergi bagi pengguna pesawat. Bukti menginap di hotel sesuai grade-nya. “Untuk hotel ada standarnya sesuai golongan dan jabatan. Tapi kalau tidak menginap di hotel, uang akomodasi hanya akan dibayarkan 30 persen,” terangnya.

Ketatnya sistem pertanggungjawaban dalam perjalanan dinas ini, dikatakan H. Agus, ke depan diharapkan bisa mengefisien anggaran perjalanan dinas. “Kalau keseluruhannya untuk perjalanan dinas bisa lebih dari Rp 100 miliar,” kata H Agus Bukhari. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA Polisi Amankan 2.200 Liter Solar Tak Bertuan

Halaman 4

Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 2.200 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ditemukan warga pesisir pantai Desa Bugis Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Kamis (22/8). Minyak yang belum diketahui pemiliknya alias tak bertuan ini kemudian diamankan aparat Polsek setempat.

Kasat Reskrim AKP Agus Dwi Ananta, SH yang dikonfirmasi menyebutkan, solar ini ditemukan warga sekitar pukul 20.30 WITA. Warga yang merasa curiga kemudian melaporkan ke aparat Polsek Sape. Hanya saja, saat itu warga tak mengetahui siapa pemiliknya. Selanjutnya, kasus ini beserta barang bukti dilimpahkan ke Sat Reskrim.

Menurut Agus, saat ditemukan solar dikemas dalam 110 jeriken ukuran 20 liter. “Kita menduga ini sengaja ditimbun oleh seseorang,” terang Agus.

Masih berdasarkan dugaan pula, solar-solar ini hendak di jual ke daerah lain karena tergiur den-

gan keuntungan yang besar. Terkait temuan ini, hingga kemarin pihaknya masih melakukan penyelidikan siapa pemiliknya.

“Kemungkinan mau di jual ke daerah timur Bima karena tergiur keuntungan yang besar,” duganya lagi.

Jika diuangkan dengan harga normal, satu liter solar tersebut mencapai Rp 9.900. Sementara untuk 2.200 liter tersebut nilai keseluruhan mencapai Rp 19,8 juta. Saat ini, pihaknya masih melakukan penelusuaran dan penyelidikan terkait siapa pemiliknya. Sebab berbagai bentuk penyelundupan BBM tentunya akan merugikan masyarakat. “Kalau BBM langka, masyarakat akan menjadi resah,” pungkasnya. (use) SOLAR – Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Agus Dwi Ananta, menunjukkan barang bukti BBM jenis solar tak bertuan yang diamankan, Jumat (23/8).

(Suara NTB/use)

Kasus Korupsi di NTB

Bima Tempati Urutan Teratas

Kota Bima (Suara NTB) Nama Kota Bima dan Kabupaten Bima kini terus terangkat. Namun kali ini bukan karena prestasi positif yang diraih, melainkan karena kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun oknum masyarakat.

Berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Kabupaten Bima dan Kota Bima menempati posisi teratas dari kabupaten/kota yang ada di NTB. Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Edi Tanto Putra, SH, yang dikonfirmasi Jumat (23/8), menyebutkan sampai saat ini banyak kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Bima dan Kota Bima. Namun

untuk pastinya, akan diumumkan pada laporan akhir tahun.

Tidak saja dari segi kuantitas, nilai kerugian yang diakibatkan juga dari jumlah tersangka yang terlibat. “Diperkirakan nanti akan bertambah lagi, kita akan lihat akhir tahun,” tuturnya.

Hingga kemarin saja, katanya, sudah ada beberapa kasus korupsi yang diputus dan mendapat kepastian hukum dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram. Bahkan,

kemarin telah berlangsung sidang kasus dugaan korupsi PNPM yang terjadi di Kecamatan Lambu. Dengan nilai kerugian sekitar Rp 300 juta.

Belum lama ini juga, lanjutnya, pihaknya menahan salah satu mantan anggota DPRD Kota Bima, Khairil, dalam kasus pupuk nutrisi.

Begitu juga dengan kasus Puskesmas RasanaE Timur yang melibatkan cukup banyak tersangka. “Untuk semen-

Warga Desa Seloto Datangi DPRD KSB

(Suara NTB/bug)

PERBAIKAN JALAN - Suasana pertemuan warga Seloto dengan Dinas PU dan PT AKAS yang difasilitasi oleh Komisi III di kantor DPRD KSB, Jumat (23/8), menuntut perbaikan jalan. mendasar untuk pekerjaan jalan desa Seloto. Hanya saja untuk perubahan jadwal yang telah ada diperlukan kesepakatan dan kesanggupan perusahaan pelaksana. “Sejauh perusahaan mampu, kita siap. Toh anggarannya ada dan perusahaan saya kira juga siap mulai bekerja di ruas jalan Seloto,” ujarnya sembari menguraikan jika anggaran perbaikan jalan Seloto memakan dana senilai Rp 6,9 miliar.

“Panjang jalan yang akan diperbaiki sepanjang 5,1 kilometer dengan lebar 3,5 meter. Jadi kalau rampung kondisi jalan ke Seloto tidak akan lagi dikeluhkan warga seperti sekarang ini,” jamin Sahril.

Sementara itu Agus perwakilan PT AKAS menyatakan siap memenuhi tuntutan warga Seloto tersebut. Hanya saja pihaknya memerlukan waktu sebelum memulainya. Sekarang ini PT AKAS tengah mengerjakan ruas jalan Saremong – Taliwang dan setelah itu baru akan menggeser seluruh peralatannya menuju Seloto untuk mengerjakan ruas jalan di sana. “Kami butuh waktu seminggu dari sekarang. Kirakira tanggal 28 Agustus nanti seluruh alat kami sudah di sana.

Jadi awal September kita sudah bisa bekerja,” timpalnya.

Mendengar pernyataan pihak PT AKAS itu, warga yang hadir merasa senang karena mendapat komitmen dari seluruh pihak. Termasuk dari Komisi III DPRD KSB yang berjanji akan mengawal terus mendorong pihak-pihak pelaksana. Bahkan untuk menjamin tidak ada lagi pengunduran waktu pelaksanaan, warga pun diberikan jaminan secara tertulis yang ditandatangani oleh pihak Dinas PU, PT AKAS, Komisi III dan perwakilan warga terkait komitmen tersebut. “Ingat ini adalah janji.

Jadi kami sangat berharap semua pihak menepatinya,” cetus warga sesaat sebelum pertemuan ditutup oleh Komisi III. Rugikan Petani Dampak kerusakan jalan

Dinas Pertanian Kabupaten Bima dan PKBM Kecamatan Bolo. Sementara kasus yang terbaru yakni kasus dugaan pemotongan honor guru yang bersumber dari APBN di Dinas Dikpora Kota Bima. Saat ini kasus-kasus tersebut tengah diatensi oleh pihaknya.

“Begitu juga dengan kasus PKBM, potensi kerugian Negara sekitar Rp 300 juta,” urainya. Diakui Edi, banyak kasuskasus korupsi bisa terungkap, karena adanya kerjasama banyak pihak, sehingga ditindaklanjuti aparat penegak hukum.

Media juga turut membantu dalam pengungkapan sejumlah kasus selama ini. (use)

Curanmor Marak

Tuntut Perbaikan Jalan Taliwang (Suara NTB) Puluhan warga desa Seloto kecamatan Taliwang, Jumat (23/8), mendatangi kantor DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Kehadiran warga itu untuk menuntut perbaikan akses jalan menuju desanya yang hingga kini tak kunjung dikerjakan.

Kedatangan warga tersebut diterima oleh Komisi III DPRD setempat. Selain sejumlah anggota Komisi, hadir dalam pertemuan itu pihak Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan perwakilan PT AKAS, perusahaan yang kini menjadi pelaksana pembangunan jalan proyek multiyears (tahun jamak) di KSB. “Maksud kedatangan kami ke sini sederhana saja. Kami datang mempertanyakan kapan akses jalan ke desa kami bisa mulai dikerjakan,” tandas Lukmanul Hakim, SP, Kades Seloto mewakili warganya di hadapan anggota Komisi III. Pertanyaan warga Seloto ini cukup, pasalnya mereka mengaku, sejak lama telah dijanjikan oleh bupati agar akses jalan ke wilayahnya segera diperbaiki. Terlebih sejak tahun 2012 lalu simpang jalan negara Seloto masuk dalam 16 ruas jalan yang akan dikerjakan dalam pembangunan proyek jalan multiyears yang dilaksanakan oleh PT AKAS. “Sudah setahun kami menunggu, sejak katanya jalan menuju desa kami akan dikerjakan. Tapi beberapa kali kami ke Dinas PU, tidak pernah ada kejelasan kapan pastinya jalan kami akan mulai diperbaiki sampai detik ini,” tegas Hendra Gunawan, Ketua Dewan Permusyawaratan Desa (DPD) Seloto menambahi.

Warga pun berharap kehadiran mereka dapat membuahkan hasil berupa kepastian jadwal pengerjaan ruas jalan itu.

Bahkan Hasbullah, ketua karang taruna desa setempat, memberikan tenggat waktu selama seminggu kepada pemerintah dalam hal ini Dinas PU dan PT AKAS selaku pelaksana proyek untuk segera memberikan kepastian jadwal dan merealisasikannya tepat waktu. “Kalau tidak ada kepastian dalam pertemuan ini, seminggu dari hari ini, kami warga Seloto memastikan akan datang lagi dengan aksi yang lebih besar,” ancam Hasbullah.

Mendengar pernyataan warga, Komisi III pun langsung meminta tanggapan pihak Dinas PU dan PT AKAS. Abdul Hadi Al Habsyi wakil ketua Komisi III yang memimpin pertemuan menyatakan, agar pemerintah dan perusahaan pelaksana tidak lagi mencari alasan untuk menunda-nunda kegiatan pekerjaan ruas jalan menuju desa Seloto itu.

Kabid Bina Marga Dinas PU, Sahril, ST mengungkapkan, pada dasarnya tidak ada persoalan

tara enam orang yang dijadikan tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah,” ujarnya.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi ini tidak saja ditangani oleh Kejaksaan, namun juga Kepolisian baik Polres Bima Kota maupun Polres Bima.

Meski demikian, lokusnya tetap di Bima yang tentunya penanganannya akan melintas juga ke Kejari.

Sejauh ini, masih ada beberapa kasus dugaan korupsi lama yang belum dilimpahkan ke Pengadilan. Namun Edi optimis bisa dituntaskan tahun ini. Salah satunya, kasus Sumur Bor yang ada di

menuju desa Seloto selama ini benar-benar dirasakan oleh warganya di seluruh lini. Tak hanya sekadar terisolasi, desa yang sebagian besar warganya berpenghidupan sebagai petani mengaku dirugikan secara ekonomi.

“Di sisi ekonomi kami sangat dirugikan dengan kondisi jalan ke desa kami itu. Bukan saja sekarang, bahkan sejak sebelum daerah ini terbentuk (KSB, red),” cetus M. Ja’far, ketua Gabungan Kelompok Petani (Gapoktan) desa setempat.

Ia mencontohkan, dampak langsung yang dirasakan petani akibat buruknya akses jalan menuju desanya adalah ketika memasuki masa panen padi.

Setiap kegiatan panen, petani tak pernah memperoleh harga sesuai standar pasaran. Para pembeli hasil panen yang ratarata melakukan pembelian langsung ke lokasi selalu saja menjadikan alasan akses jalan yang buruk untuk menurunkan harga belinya jauh di bawah standar harga yang berlaku.

“Ini fakta di lapangan. Dan kami petani di Seloto tidak bisa berbuat apa-apa untuk mempertahankan harga, karena kami sadar akses jalan menuju desa kami memang seperti itu adanya,” tandas Ja’far.

Tak hanya petani padi yang dirugikan. Sejumlah kelompok tani Hortikultura di desa setempat pun mengalami nasib yang sama. Menurut Ja’far selama ini para petani sayuran di desanya tidak bisa memperoleh hasil maksimal dari penjualan hasil pertaniannya. Hal ini disebabkan keterlambatan membawa hasil panen ke pasar akibat jalan yang rusak membuat harga panennya tetap dihargai rendah oleh pedagang. “Setiap hari petani kita selalu saja telat sampai ke pasar Taliwang menjajakan hasil panennya. Nah agar tidak rugi, petani kita pun banting harga asal bisa habis dan tidak dibawa pulang dan menjadi rusak,” paparnya yang diamini oleh warga lainnya. (bug)

Seorang Pelaku Dihakimi Massa Kota Bima (Suara NTB) Aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah Kota Bima makin meresahkan. Betapa tidak, dalam sehari aksi pencurian bisa terjadi di tiga titik sekaligus. Namun beberapa di antaranya berhasil digagalkan warga. Seperti yang terjadi di pelataran parkir PKU RS Muhammadyah, seorang pencuri berinisial AM berhasil diamankan setelah dipergoki Satpam setempat dan sempat dihakimi massa.

Peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan AM sekitar pukul 19.30 WITA. Saat itu, dia bersama seorang kawannya berinisial G asal Kecamatan Langgudu mencoba mencuri sepeda motor yang terparkir. AM menunggu sekaligus mengawasi dari sepeda motor yang dikendarai, sementara G bertugas untuk mengeksekusi. Setelah berhasil merusak kunci stang, sepeda motor korban pun digeret. Namun nahas, saat digeret aksi kedua pemuda ini pun dipergoki oleh Satpam setempat. “Saat ditegur, pemetik langsung melarikan diri, sementara AM keburu ditangkap massa,” ujar Kasat Reskrim AKP Agus Dwi Ananta, SH saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis.

Akibatnya, pemuda tersebut sempat dihakimi lantaran ulahnya yang meresahkan warga. Pemuda ini pun sempat diamankan sementara di RS setempat. Hingga akhirnya dia dijemput oleh aparat yang mendapat laporan.

Bersama barang bukti dua unit

sepeda motor yang sempat dirusak kunci stang dan sepeda motor yang digunakan ke TKP, pemuda ini kemudian dibawa ke Sat Reskrim.

Atas perbuatan ini tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP, tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara tujuh tahun. Selanjutnya, saat ini pihaknya masih mengejar seorang lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, tak hanya di RS Muhammadyah, hari itu aksi pencurian juga terjadi di sejumlah titik, seperti di Kelurahan Sambi NaE Kecamatan Mpunda Kota Bima. Hanya saja, aksi pencurian tersebut diketahui oleh warga yang kemudian beramai-ramai melakukan pengejaran. Namun pelaku berhasil kabur terlebih dahulu. Hal yang sama juga terjadi di Kelurahan Raba Ngodu Selatan. Diduga kawanan pencuri berhasil merusak kunci stang sepeda motor setempat namun keburu ketahuan oleh warga. Para pelaku pun berhasil melarikan diri, hanya sepeda motor yang berhasil diamankan warga.

Terkait maraknya kasus curanmor, terutama di sejumlah fasilitas umum, Agus meminta warga untuk lebih waspada. Masyarakat diminta untuk memarkir kendaraan dalam posisi aman bila perlu menggunakan kunci ganda.

“Kalau di fasilitas umum, kita himbau agar petugas pengaman (Satpam) maksimal melaksanakan tugasnya,” ujarnya. (use)

Perjelas Soal Newmont

Dewan Jadwalkan Pertemuan dengan Komisaris Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua DPRD Sumbawa, H. Farhan Bulkiyah, akan mengupayakan pertemuan dengan Presiden Komisaris PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang bakal berkunjung ke Sumbawa. Untuk memperjelas posisi Newmont di Sumbawa yang masih berkembang secara liar.

“Informasi terakhir, akan datang Presiden Komisaris PT NNT dibawa oleh Rektor UTS, Dr. Zulkiflimansyah. Kita akan upayakan agar punya waktu buat kita.

Setelah kita pastikan dulu eksekutif. Agar semua persoalan yang berkembang bisa kita mintai penjelasan,” kata H. Farhan.

Menurutnya, DPRD akan tetap mengawasi keberadaan PT NNT di Sumbawa. Persoalan tenaga kerja dan smelter misalnya memang menjadi urusan perusahaan. Namun, itu menyangkut banyak komponen yang berkaitan langsung dengan masyarakat

Sumbawa. Makanya perlu ada penjelasan yang lebih konkret dari pihak perusahaan. Di tengah maraknya isu pengurangan tenaga kerja dan isu ketidakjelasan kelanjutan operasional perusahaan ini di Sumbawa.

Sementara terkait dengan utang dividen Daerah Maju Bersaing (DMB), kepada Pemkab Sumbawa, pihaknya juga mendorong agar segera dituntaskan.

Bila perlu, DPRD akan memanggil pihak DMB agar bisa memberikan klarifikasi, kenapa utang sebesar Rp 14 miliar dividen tahun 2012 masih menunggak. “Kita bisa saja panggil DMB,” tukas H. Farhan.

Anggota Komisi II DPRD Sumbawa, Salamuddin Maula, menilai kondisi ngambang seperti saat ini, disinyalir sengaja diciptakan pihak perusahaan.

Selain soal pengurangan tenaga kerja, juga terkait rencana pembangunan smelter yang terus berkembang. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

Sekwan Tak Tahu Menahu Dari Hal. 1 Patompo menambahkan, pihaknya ingin mengetahui, berapa jumlah sebenarnya TKI asal NTB yang ada di sana. ‘’Yang paling penting adalah, kita ingin mengetahui realitas yang dihadapi para TKI di sana. Terutama di Jeddah, di bawah jembatan itu tidak sedikit dari warga kita di sana. Juga kita ingin menggali masalah-masalah terkait dengan TKI dan TKW, itu juga sering menjadi masalah kita,’’ imbuh Patompo.

Menurutnya, persoalan – persoalan TKI yang ada di Arab Saudi selama ini juga kerap menjadi keprihatinan.

Namun, hal ini tidak pernah dicarikan solusi konkritnya sehingga seringkali TKI tersebut harus menunggu proses penyelesaian yang panjang untuk bisa kembali ke tanah air. Melalui keberangkatannya ini, Patompo berharap bisa ditemukan jalan keluar. ‘’Kita ingin tahu apa yang bisa kita kerjasamakan dengan pemerintah pusat dalam menyelesaikan persoalan – persoalan para TKI disana,’’ ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak sekali TKI asal NTB yang telah melebihi batas waktu izin kerjanya alias overstay. ‘’Mereka statusnya sudah kedaluwarsa, ada di penampungan di bawah jembatan. Ini yang perlu kita cari solusinya,’’ ujar Patompo. Menurutnya, salah satu warga NTB, yaitu Sumiati yang dulu sempat menjadi bahan pemberitaan karena kasus penyiksaan yang dialaminya hingga kini juga masih terkatung – katung nasibnya. ‘’Jangan – jangan banyak juga (TKI) yang lainnya yang ingin pulang,’’ pungkasnya.

Sekwan Tak Tahu Sementara kunker Komisi IV DPRD NTB ke luar negeri tak diketahui Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH.,MH. Bahkan saat dikonfirmasi Suara NTB di ruangannya, Kamis (22/8) lalu, ia menyatakan baru mendengar informasi tersebut ketika dikonfirmasi Suara NTB. ‘’Kalau ke luar negeri saya tidak tahu. Tidak ada informasi,’’ jawabnya. Memang saat ini empat badan di DPRD yaitu Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan sedang berada di luar daerah dalam rangka kunjungan kerja. Daerah tujuan disebutkan Radjendi yaitu Banjarmasin, Bengkulu, Jawa Barat dan Jawa Timur. ‘’Kunjungan badan-badan ini dari tanggal 21-24 Agustus. Ada dua badan ke Bengkulu, ada juga ke Banjarmasin, Jawa Barat dan Jawa Timur,’’ jelasnya.

Menurut Radjendi, jika ada anggota DPRD yang akan melakukan kunjungan kerja ke luar negeri, harus ada izin Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Pimpinan DPRD harus terlebih

dahulu mengajukan izin ke Mendagri sebelum agenda kunjungan kerja ke luar negeri dilaksanakan.

Harus Jelas Kunjungan Komisi IV DPRD NTB bersama sejumlah pejabat Pemprov NTB ke Dubai diperkirakan menelan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi yang mengikuti kunker itu cukup banyak. Besarnya anggaran yang dikeluarkan, semestinya dihitung dengan urgensi serta manfaatnya mengingat masih besarnya dana yang dibutuhkan NTB untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Menurut pemerhati masalah pemerintahan, Dr. Ahyar Fadly, M.Si bahwa kunker ke luar negeri itu tujuan dan manfaatnya haruslah jelas. Mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk itu tidaklah sedikit. ‘’Perlu kita pertanyakan tujuannya untuk apa ke luar negeri. Kalau DPR RI kan masih memungkinkan.

Tapi kalau untuk DPRD NTB atau DPRD kabupaten/kota di NTB untuk apa?,” tanyanya saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (23/8).

Ahyar mengatakan jika memang benar, harus dikonfirmasi lebih jauh apakah memang mereka pergi untuk tujuan dinas dan lainnya.

Menurutnya hal itu tidaklah menjadi persoalan jika memang tujuannya jelas dan ada kebermanfaatannya untuk daerah. Ia juga menduga kemungkinan mereka pergi karena undangan eksekutif untuk membahas suatu persoalan di luar negeri. ‘’Kalau memang programnya jelas dan sudah dianggarkan, oke. Tidak ada persoalan,’’ ujarnya. ‘’Namun jika tiba-tiba, hal itu perlu dipertanyakan,’’ tambahnya.

Apalagi Sekretaris DPRD (Sekwan) NTB sendiri tidak mengetahui perihal keberangkatan itu. Hal itu bisa menimbulkan pertanyaan di masyarakat. ‘’Kan lucu saja jika Sekwan saja tidak tahu. Ini kan luar biasa. Ada apa,’’ tanyanya.

Frekuensi kunker ke luar daerah yang lumayan sering dilakukan kalangan wakil rakyat menurutnya tidak masalah jika memang target capaiannya jelas. Ahyar mengatakan seharusnya ada kajian atau assesment yang lebih baik lagi ke depan apa manfaat dari agenda kunker itu.

Menurut akademisi Universitas Mataram ini, masyarakat tidak akan mempersoalkan kemanapun mereka kunker jika kalangan legislatif bisa terbuka dan transparan mengenai anggaran, tujuan, dan apa manfaatnya bagi kemajuan daerah. (aan/yan)

Gubernur : Saya Fokus pada Pelantikan Dari Hal. 1 telah beredar nama-nama khususnya pejabat di daerah yang diusulkan untuk menjadi peserta konvensi capres Demokrat, di antaranya Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi. ‘’Ada beberapa nama yang diusulkan seperti Rustiningsih, Gubernur NTB, M Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang), Sarundayang (Gubernur Sulawesi Utara), Isran Noor (Bupati Kutai Timur), Marwah Daud,’’ jelas Vera di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/8).

Untuk penggodokan nama yang diusulkan menjadi calon peserta konvensi, kata Vera, Komite Konvensi akan menggodok satu persatu nama tersebut dengan musyawarah mufakat. ‘’Nanti malam akan digodok nama-nama yang diusul-

kan. Setelah itu akan segera dikirim undangan kepada nama yang sudah fix menjadi calon,’’ ungkap anggota Komisi XI DPR RI itu.

Setelah Komite Konvensi mengirim undangan, selanjutnya, pertengahan September ini akan diperkenalkan calon peserta konvensi kepada publik. ‘’Tanggal 15 September akan diumumkan namanama calon peserta konvensi,’’ kata calon anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta III itu.

Disamping itu, selaku Ketua Bidang Sarana dan Prasarana Konvensi, Vera mengaku, saat ini komite tengah mencari tempat yang representatif untuk dijadikan Sekretariat Komite Konvensi. ‘’Kita belum punya gedung. Saat ini masih nyewa,’’ ujar Vera. (nas)

Kaji Rekomendasi Bupati KSB Dari Hal. 1 terutama kaitan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB Jumat (23/8) kemarin, mengaku masih terus mendalami indikasi penyimpangan pada proyek senilai Rp 3 miliar itu. Adanya kabar bahwa Bupati KSB Dr. KH.Zulkifli Muhadli mengeluarkan rekomendasi lokasi pembangunan proyek di sekitar Pelabuhan Tano, juga akan menjadi atensinya. ‘’Kabar itu memang ada, makanya kita perlu dalami dulu, sejauh mana kaitannya (rekomendasi bupati) dengan pembangunan proyek,’’ kata kajati.

Dalam penelusuran proyek itu, memang pihaknya sedang dalam mengkaji data awal.

Segala informasi yang kaitan dengan keterlibatan beberapa pihak juga sedang dikaji. Termasuk kabar adanya pembentukan Tim Sembilan yang ikut merancang penentuan lokasi, termasuk pihak yang dibutuhkan informasinya. ‘’Semua akan kita dalami keterangannya,’’ katanya.

Apakah tim yang dibentuk sudah cek fisik? Menurut kajati, pengamatan visual oleh tim sudah dilakukan. Namun belum terlalu mendalam. Karena pihaknya masih mencari keterangan tambahan. Ditanya apakah sudah ada mengarah pada pemeriksaan saksi, dipastikannya belum. ‘’Karena ini masih puldata, kami lengkapi data datanya dulu,’’ pungkasnya. (ars)

Halaman 5

Dua Dugaan Penyimpangan di Lotim

Penyidik Periksa Saksi di KPK, Kejaksaan Kaji Indikasi Penyimpangan per Item Mataram (Suara NTB) Dua lembaga penegak hukum di NTB saat ini sedang menangani dua kasus dugaan korupsi di wilayah Lombok Timur (Lotim). Ke dua kasus tersebut masing-masing dugaan penyimpangan alkes Lotim tahun 2009 oleh Ditreskrimsus Polda NTB dan dugaan penyimpangan proyek Dermaga Labuhan Haji oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Untuk kasus alkes Lotim, tim penyidik Unit I Ditreskrimsus Polda NTB, tiba di gedung KPK Kamis (22/8) lalu. Mereka langsung berkoordinasi dengan KPK untuk pemanggilan 10 saksi dari kalangan rekanan terkait proyek alkes Lotim senilai Rp 4 miliar tahun 2009.

Jika tidak ada halangan, pemeriksaan akan berlangsung di gedung KPK. ‘’Teknis pemeriksaan kemungkinan di KPK, karena tim

sudah berkoordinasi langsung di KPK,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK, kepada Jumat (23/8). Pihak penyidik memang terpaksa melibatkan KPK karena sebelumnya kesulitan untuk menghadirkan 10 saksi, dari total 14 saksi yang harus diperiksa.

Harapannya, dengan pemanggilan itu akan mempercepat permintaan keterangan para saksi, sehingga satu tahapan ini rampung. Apalagi kendala sebelumnya adalah pelimpahan ke Kejaksaan. Setiap kali berkas itu dilimpahkan, selalui diberi petunjuk (P19). Petunjuk itu terkait dengan pemeriksaan rekanan, karena akan ada kaitan dengan penentuan kerugian negara. “Jadi selama ini kan berkasnya P19, sehingga petunjuk itu harus dipenuhi dengan pemeriksaan rekanan. Nah, yang pal-

ing mungkin saat ini, pemeriksaannya di KPK,” kata Kabid Humas Terkait informasi lengkap, sudah berapa saksi yang diperiksa sampai Jumat (23/8) kemarin, pihaknya belum mendapat kabar.

Tim diperkirakan akan berada di KPK selama empat hari.

“Mereka akan kembali hari Minggu,” terangnya. Setelah tim berada di Polda NTB, ia akan mengkonfirmasi lagi hasil pemeriksaan,” tegasnya.

Kejaksaan Kaji Indikasi Penyimpangan per Item Terpisah, Kejaksaan Tinggi NTB dalam waktu dekat akan membuat kesimpulan terkait hasil penelusuran proyek Dermaga Labuhan Haji, Lotim. Kesimpulan itu berdasarkan hasil kajian bersama tim penyidik.

Sebelum menentukan kesimpulan, menurut Kajati NTB,

Sugeng Pudjianto, SH, MH, ia mengumpulkan anggota tim yang terlibat dalam penyelidikan. Hasilnya, masih ada beberapa item yang harus dikaji indikasi penyimpangannya.

“Saya sudah mengumpulkan tim penyidik. Kesimpulan sementara, ada beberapa item yang masih dikaji penyimpangannya. Jadi kami kaji per item,” kata Kajati, menjawab Suara NTB, Jumat (23/8).

Per item dimaksud, beberapa bagian dari komponen pembangunan dermaga senilai Rp 82 miliar dari APBD Lotim tersebut. Namun tidak dirincinya, apa saja item yang sedang diteliti.

Gambaran umum, item dimaksud mulai dari penimbunan, pembangunan perkantoran, maintenance pelabuhan, serta dermaga utama.

Apakah dari sejumlah item itu sudah ada mengarah pada

penyimpangan? Kajati mengaku belum mendapat penjelasan dari penyidiknya, karena penyimpangan itu akan disampaikan setelah pihaknya mendapat kesimpulan akhir dari item yang diteliti.

Kajati hanya bisa menjanjikan, dalam waktu dekat kesimpulan itu akan disampaikan. “Insya Allah ya, dalam waktu dekat, kami sudah bisa menyimpulkan seperti apa hasilnya,” terangnya.

Ditanya soal pelibatan tim ahli konstruksi untuk menentukan item penyimpangan, Kajati belum memberi kepastian. Karena sementara ini hanya tim internalnya sedang bekerja mendalami fisik proyek. Soal pelibatan tim, akan dilihatnya setelah proses pengkajian selesai. “Nanti kita lihat, tim ahli akan kita libatkan setelah ada kesimpulan,” pungkasnya. (ars)

Enam Anggota DPRD Kabupaten/ Dinas PU dan ESDM Dapat Jatah Paling Besar Kota Segera Di-PAW Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang anggota DPRD kabupaten/kota di NTB segera dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Menyusul persyaratan-persyaratan calon pengganti secera umum telah dapat dipenuhi. Enam anggota DPRD kabupaten/kota tersebut masing-masing empat orang anggota DPRD Kabupaten Bima dan dua orang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Dari pembahasan tadi, semua persyaratan-persyaratan secara umum telah dapat dipenuhi oleh maisng-masing penggantinya. Kurang lebih 17 item yang harus dipenuhi,”kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dikonfirmasi usai membahas hal tersebut di ruang rapat Sekda NTB, Jumat (23/8) siang kemarin.

Menurutnya, salah satu

persyaratan yang penting dari 17 item tersebut adalah surat keterangan kelakuan baik dari calon pengganti. Surat keterangan kelakuan baik tersebut dari calon pengganti antarwaktu tersebut, paling tidak dalam enam bulan terakhir. ‘’Dalam kesempatan pertama, itu (surat keterangan kelakuan baik) yang paling penting kita lihat. Karena siapa tahu dalam kurun waktu 2008 sampai sekarang ini ada catatan-catatan, misalnya terkait masalah pidana. Oleh karenanya dengan hal tersebut menjadi perhatian kita. Sikapi sangat serius,’’terangnya.

Sajim menyebutkan selain PAW anggota DPRD Kabupaten Bima dan KSB tersebut, masih banyak yang belum dibahas. Seperti pembahasan PAW anggota DPRD Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Mekanisme pengusulan PAW, katanya, partai politik menyampaikan usul PAW kepada DPRD. Kemudian DPRD meminta kepada KPUD melakukan verifikasi terhadap calon pengganti. Setelah dianggap semua persyaratan terpenuhi maka KPU menyerahkannya ke DPRD dan DPRD kemudian menyerahkannnya kepada gubernur lewat bupati/walikota.

“Setiap proses mempunyai rentang waktu tertentu, DPRD 7 hari, bupati/walikota 7 hari untuk segera merespon. Kita disini punya waktu 14 hari untuk merespon dan mempelajari sehingga diterbitkanlah surat keputusan,”jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, jika surat usulan PAW yang disampaikan DPRD kepada gubernur lewat bupati/walikota tersebut belum direspon oleh bupati/walikota, maka berlaku ketentuan, DPRD boleh langsung menyampaikannya kepada gubernur. (nas)

Tim Penertiban Batu Gong Diminta Konsisten Sumbawa Besar (Suara NTB) Kawasan Batu Gong sudah dicanangkan menjadi kawasan kuliner dan wisata keluarga. Namun, hal itu tampaknya belum bisa terlaksana. Sebab persoalan bangunan usaha yang ada di Batu Gong belum tuntas. Sehingga dibutuhkan konsistensi dan ketegasan agar ada kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Sebagaimana disampaikan Camat Labuan Badas, Heri Heryanto Diaz, bangunan usaha yang ada di Batu Gong masih bermasalah. Ada sebagian yang sudah memenuhi syarat, namum ada yang be-

lum terpenuhi. Hingga dibutuhkan, konsistensi penyikapan masalah ini oleh tim. Untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum terkait keberadaan usaha di lokasi tersebut.

Beberapa syarat dimaksud, seperti IMB dan izin usaha. Dalam hal ini, pihaknya meminta kepada tim dan pihak terkait untuk melakukan operasi penertiban. Begitu pula dengan izin usaha, apakah sudah sesuai dengan peruntukkanya atau belum. Kalau belum, maka tim bisa melalukan penyegelan sambil menunggu terpenuhinya semua syarat pendirian ban-

gunan usaha. ‘’Misalnya IMB, PU yang berwenang, begitu pola soal izin ada KPPT. Jadi semunya mesti diamankan,’’ tandas Heri.

Dalam hal ini, pihaknya juga sudah melakukan upaya pengamanan bersama Pol PP. Terkait dengan pekerja yang datang dari luar daerah, berkoordinasi dengan dinas terkait, juga perlu dilakukan operasi yustisia. “Sikap pemerintah itu harus secara tegas diatur dalam aturan. Tidak bisa hitam putih. Agar masyarakat menghargai regulasi yang ada.

Pemerintah juga menghargai kegiatan usaha masyarakat,”tandas Heri. (arn)

Spekulasi Muncul Karena Mutasi Kurang Transparan Dari Hal. 1 Bagi kalangan tertentu, aroma ‘’balas dendam’’ politik atau spekulasi lain bisa saja menggelinding dalam mutasi kali ini. Karena itulah, Ahyar menegaskan bahwa gubernur haruslah bisa memberikan garansi bahwa pertimbangannya bukanlah berdasarkan faktor senang dan tidak senang.

Untuk menjawab spekulasi yang berkembang, Ahyar mengingatkan bahwa kabinet baru yang dibentuk gubernur ini harus berorientasi pada pelayanan publik. ‘’Saya berharap mutasi – mutasi ke depan saya kira harus lebih transparan.

Bukan berdasarkan like and dislike. Bahwa ‘ini adalah tim saya, itu bukan tim saya’. Kalau itu yang dipertahankan, saya khawatir akan terjebak pada dinasti politik,’’ ujarnya.

Meski demikian, Ahyar meyakini gubernur memiliki rekam jejak yang baik secara personal. Hanya saja, sikap yang tertutup dalam penempatan pejabatnya perlu dibenahi. ‘’Saya kira, itu yang belum terlihat. Orang – orang yang ditempatkan itu, tidak jelas pertimbangannya, informasinya tertutup,’’ ujarnya.

Terkait dengan sejumlah pejabat yang secara kebetulan digeser menyusul terungkapnya kasus – kasus dugaan penyimpangan dana pada SKPD yang dipimpinnya, Ahyar mengaku sependapat. Hanya saja, ia menegaskan langkah semacam ini haruslah dilakukan dengan konsisten, tidak boleh hanya diberlakukan pada pejabat tertentu dan tidak diberlakukan terhadap pejabat lainnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ket-

ua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, menyoroti digesernya sejumlah pejabat yang dianggapnya cukup berprestasi. Patompo menilai, penempatan pejabat seharusnya dilakukan berdasarkan pertimbangan prestasi yang bersangkutan.

Patompo mempertanyakan digesernya sejumlah pejabat seperti Ir.H. Mokhlis, M.Si dari posisi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dari jabatan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB. Kinerja Kepala Disnakertrans cukup bagus. Penilaian serupa juga disampaikannya terkait kinerja Ridwan Syah yang dianggapnya pasti menyumbang kontribusi pula terhadap meningkatnya jumlah maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan dari dan ke Bandara Internasional Lombok. “Saya kira Ridwan Syah juga saya kira ndak mungkin kalau dia tidak punya peran dalam membuka akses maskapaimaskapai baru di NTB. Kalau soal prestasi, saya kira mereka pantas dipertahankan,’’ ujarnya.

Patompo juga menyinggung digesernya Arsyad Gani, yang prestasinya cukup baik. Arsyad Gani juga seharusnya patut diganjar penghargaan mengingat ia menjabat sebagai Ketua Persatuan Atlet Seluruh Indonesia (PASI) NTB yang pada PON lalu menjadi cabor yang menyelamatkan target medali emas yang dipatok oleh Gubernur NTB.

Dua Asisten Langsung Ngantor Sementara, sehari pascamutasi pejabat eselon II lingkup Pemprov NTB yang berlangsung Kamis (22/8), dua Asisten masing-masing Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, PhD dan Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi langsung ngantor.

Pantauan Suara NTB, Rosiady H. Sayuti yang menggantikan posisi H. Ridwan Hidayat karena sudah memasuki masa pensiun, pada hari pertama masuk kantor langsung menggelar rapat koordinasi dengan dinas/ instansi untuk membahas tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota yang pindah partai politik dan mencalonkan diri kembali sebagai anggota dewan.

Rapat membahas PAW anggota DPRD kabupaten/kota yang berlangsung di ruang rapat Sekda NTB dihadiri Kepala Biro Pemerintahan, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH, Kepala Biro Hukum, H. Mahdi Muhammad, SH, MH dan unsur dari KPU NTB. Selain Asisten I, pada hari pertama pascamutasi tampak juga Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si yang mulai ngantor. Gita Aryadi sebelumnya menjabat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB dan posisinya digantikan Drs. Muhammad Nasir yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Kerjasama dan SDA. Gita Aryadi menggantikan posisi Asisten II sebelumnya. Ir. H. Abdul Haris, M.Sc,MM yang sudah masuk masa pensiun. (aan/nas)

Praya (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menjadi satu-satunya instansi yang mendapat alokasi anggaran paling besar, pada APBD Perubahan 2013, yakni lebih dari Rp 13 miliar. Hampir seluruhnya, dialokasikan untuk menunjang pembangunan infrastruktur jalan.

Adanya penambahan tersebut, maka secara total Pemkab Loteng telah mengalokasikan anggaran tidak kurang dari Rp 250 miliar, khusus untuk pembangunan jalan selama tahun 2013 ini. “Dengan tambahan anggaran pada APBD perubahan ini, total anggaran infrastruktur jalan yang dialokasikan sebesar Rp 250 miliar,” jelas Kepala Dinas PU dan ESDM Loteng, H.L. Rasyidi, S.T., kepada Suara NTB, Jumat (23/8).

Ia menjelaskan, penambahan anggaran sebesar itu bukan semata-mata untuk

menambah proyek ruas jalan.

Tapi lebih banyak digunakan untuk menutupi kekurangan dan menyelesaikan sisa pembayaran pada proyek jalan yang sudah berlangsung.

Misalnya, untuk proyek jalan tahun 2012, akan ada pembayaran sisa 20 persen, termasuk proyek jalan tahun 2013 juga akan ada enam paket ruas jalan yang harus dibayar. “Karena ini sudah menjadi kewajiban, maka mau tidak mau harus dianggarkan dan harus segera dibayar,” tambahnya.

Menurutnya, proyek-proyek jalan yang ada tidak semuanya akan dibayar tahun ini.

Tetapi secara bertahap, karena sisa pembayaran yang belum selesai tahun ini, akan dianggarkan kembali pada tahun 2014 mendatang.

“Tahun ini kita hanya selesaikan pembayaran sesuai persentase yang sudah disepakati. Kekurangan baru dibayar lagi tahun depan,” pungkas Rasyidi. (kir)

Sekda akan Minta BPBD Cermati Validasi Data Mataram (Suara NTB) Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH akan meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB untuk mencermati kembali data rumah korban gempa bumi yang tidak terakomodir dalam validasi pendataan yang dilakukan Bappeda dan PU. Dikatakan, tidak ada yang bersifat mutlak terkait dengan pendataan tersebut sepanjang ada masyarakat yang masih belum terakomodir atau belum terdata rumahnya rusak berat akibat gempa berkekuatan 5,4 skala richter beberapa bulan lalu tersebut.

“Sepanjang kebutuhan masyarakat, itu tidak ada yang mutlak. Kalau ada sesuatu memang kita harus respon. Nanti saya minta kepala BPBD untuk mencermati kalau memang ada yang tidak terdata. Kan tugas kita itu melayani seluruh rakyat , melayani semuanya,”kata Muhammad Nur yang juga menjabat ex officio Kepala BPBD NTB dikonfirmasi Jumat (23/ 8) siang kemarin.

Kalau memang belum terdata tinggal dimasukkan saja, mengusulkan. Ada yang tersisa , yang tersisih kiat tarik lagi turun lagi.

Rekonstruksi rumah korban gempa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) sedikitnya membutuhkan biaya Rp 100 miliar lebih. Hal tersebut dengan melihat jumlah rumah yang mengalami kerusakan mencapai 2.959 unit. Dengan rincian, rumah dengan katagori rusak berat sebanyak 248 unit, rusak sedang sebanyak 512 unit dan rusak ringan sebanyak 3.209. Tim verifikasi dari pusat sudah delapan hari untuk melakukan validasi data dan akan kembali ke NTB untuk menentukan desain rumah yang akan dibangun.

“Estimasi biaya yang

dibutuhkan lebih dari Rp 100 miliar karena rusaknya 3.959 unit, yang rusak parah 248 unit. Dana talangan tersedia di provinsi Rp 6 miliar karena lebih dari 1000 rumah yang rusak itu merupakan tanggungjawab pemerintah pusat dalam hal ini BNPB. Mereka akan datang lagi pada akhir Agustus ini dengan demikian kita ingin pastikan desain rumah yang akan dibangun,’kata Sekretaris BPBD NTB, Drs. H. Ali A Rahim.

Dijelaskan, tim verifikasi dari pusat sudah turun ke KLU selama delapan hari pada minggu kemarin untuk melakukan sinkronisasi data. Sekaligus, katanya, mereka memberikan 500 kuisioner kepada masyarakat korban gempa.

“Setelah adanya pertemuan khusus dengan Pemda KLU, sekarang mereka sedang finalisasi perhitungan anggaran melalui BNPB. Sedangkan pemprov sudah menyiapkan dana awal Rp 6 miliar.

Yang jelas itu membutuhkan kecermatan tentang standarisasi tipe rumah yang akan dibangun.Karena rumah yang akan dibangun tidak semua tipenya sama,” jelasnya.

Ia menambahkan, pola perbaikan rumah korban gempa tersebut diharapkan melalui pola sharing. Untuk kerusakan ringan ditangani pemda KLU, rusak sedang oleh provinsi dan rusak berat oleh pemerintah pusat melalui dana siap pakai dari BNPB. “Ini membutuhkan analisis ketepatan tipe dan kemanfaatan dana. Kami harapkan keterlibatan masyarakat sekitar dalam rangka membangun ini sangat dibutuhkan. Secara tidak langsung kita mempekerjakan masyarakat sekitar untuk mengambil bagian dalam merekonstruksi rumah-rumah yang rusak itu,”pungkasnya. (nas)

SK Terbit, Pasangan Bupati Lotim Terpilih Segera Dilantik Dari Hal. 1 Diketahui, pasangan H. Ali Bin Dachlan (Ali BD) dan H. Khaeril Warisin (Alkhaer) yang maju dari jalur perseorangan (independen) pada Pilkada 13 Mei 2013 berhasil mengungguli pasangan incumbent Drs. H. Sukiman

Azmi dan H. Syamsul Luthfi, SE (Sufi). Pasangan Sufi sempat melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun putusan MK menguatkan keputusan KPUD Lotim yang telah menetapkan pasangan Alkhaer sebagai pemenang Pilkada Lotim. (nas)

Sabtu, 24 Agustus 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Sesuai pasal 76 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bersama ini diumumkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi NTB Dalam Pemilihan Umum tahun 2014.

DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DPRD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

SUARA NTB

Halaman 6

Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 7

Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 8

Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 9

Fajar Marta, S.Sos.

Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 10

Sabtu, 24 Agustus 2013

SUARA NTB

Halaman 11

SUARA NTB

Sabtu, 24 Agustus 2013

Halaman 12

Dua Jabatan Eselon II Lowong di Lingkup Pemda KSB Taliwang (Suara NTB) Komposisi jabatan eselon II di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini dalam keadaan tak lengkap. Hal ini terjadi, setelah sejak 1 Agustus lalu dua pejabat eselon II meninggalkan kursi jabatannya karena telah memasuki masa purna bhakti (pensiun).

Kedua pejabat eselon II yang memasuki masa pensiun itu masing-masing Drs. Khairuddin Karim yang sebelumnya menjabat kepala Dinas Perhubugan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Burhanuddin Jebang, SH yang meninggalkan jabatan terakhirnya sebagai staf ahli bupati bidang hukum.

Untuk jabatan kepala Dishubkominfo yang lowong sementara ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Manawari, S.Sos yang jabatan pokoknya sebagai staf ahli bupati bidang ekonomi pem-

bangunan, sementara jabatan yang ditinggalkan oleh Burhanuddin Jebang dibiarkan lowong hingga sekarang.

Meski terdapat dua jabatan eselon II yang saat ini lowong terhitung awal Agustus lalu, namun Pemda KSB nampaknya belum berencana untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Setidaknya berdasarkan keterangan kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang belum bisa memastikan kapan akan dilakukan pengisian jabatan-jabatan itu.

“Mengisi jabatan itu kan kalau ada kegiatan mutasi. Dan

mutasi sendiri tidak bisa kita pastikan kapan itu tergantung pimpinan daerah (bupati, red),” cetusnya kepada wartawan sebelumnya.

Menurutnya, kegiatan mutasi merupakan hal yang lumrah di internal pemerintah. Fungsinya pun beragam mulai dari pengisian jabatan, promosi dan secara umum penyegaran dan pembinaan kepegawaian. “Jadi mutasi itu bukan sesuatu yang negatif. Kalau nantinya ada yang mengisi jabatan

lowong (eselon II) itu, berarti si pegawai yang ditunjuk mengisinya mendapatkan promosi,” timpalnya.

Walau tak ada kepastian kapan kedua jabatan eselon II tersebut akan terisi. Tetapi beberapa informasi yang diterima media ini, kemungkinan jabatan lowong itu akan dibiarkan sementara tetap kosong atau di Plt-kan. Hal ini seiring dengan akan adanya ren-

cana Pemda KSB melakukan perampingan struktur Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD). Dengan perampingan tersebut, kemungkinan beberapa SKPD yang ada saat ini akan di-merger (digabungkan). Jika itu terjadi maka artinya, beberapa jabatan eselon II yang ada sekarang ini akan hilang dan jumlah pejabatnya pun secara otomatis akan berkurang. (bug)

FINANCE

DANA TUNAI Kerjasama dengan investor asing & pinjaman segala projek se-Indonesia SDAI jkt hub: Danie 081219610974, Rudi 082110353065

JUAL BELI MOBIL

C.01.08.13

TRAVEL

RUPA-RUPA

DIJUAL RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C/11 JL.BANDA SRAYA PAGUTAN BS. OVER KREDIT HP.0817365070 Brs.07.08.13

LOWONGAN DIBUTUHKAN segera, Guide Korea, mahir berbahasa Korea, laki-laki max 30 thn. Yang berminat hubungi shin@sasak tour.kr, ocang@sasak tour.kr Brs.08.08.13

EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

C.05.08.13

C.06.08.13

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN

LAUNDRY

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP

BATIK

C.04.08.13

TANAH KAPLING

D.02.08.13

PELATIHAN

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 24 Agustus 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

Halaman 14

SILATURAHMI Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (ke dua dari kanan) didampingi Redpel, Raka Akriyani (paling kanan) foto bersama dengan Dayon 742/SWY, Mayor Inf. Fransiscus Ari Susetio, SE (ke dua dari kiri) dan Wadanyon 742/SWY, Mayor Inf. Sofwan Nizar ( paling kiri) dalam silaturahmi ke Markas Yonif 742/ SWY, Jumat (23/8) kemarin.

SEBAGAI parpol dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD Kota Mataram pada periode 2005 2010, diam-diam Partai Golkar Kota Mataram menyimpan obsesi merebut kembali tampuk pimpinan tertinggi di parlemen pada periode lima tahun mendatang, yakni 2014 - 2019.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh kepada Suara NTB di Kantor Walikota Mataram kemarin mengungkapkan, partai berlambang pohon beringin ini menargetkan perole(Suara NTB/ist) han kursi pada pemilu legH. Ahyar Abduh islatif 2014 mendatang, sebesar 30 persen. ‘’Itu target nasional, tentu kami juga akan berusaha di Kota Mataram ini untuk yang 30 pesen itu,’’ terangnya.

Karenanya, dari awal ia meminta kepada seluruh kader DPD Partai Golkar Kota Mataram, khususnya para calon legislatif, bahwa kepentingan partai, pertama, bagaimana membangun Kota Mataram. Kedua, dalam berpolitik tetap menjaga etika. Baik dengan sesama kader di internal Golkar, maupun dengan partai lain. ‘’Muara kita satu, yakni bagaimana membangun kehidupan politik yang benar-benar mengedepankan etika,’’ demikian Ahyar. Menyinggung kans Partai Golkar merebut kembali tampuk pimpinan tertinggi di DPRD Kota Mataram, Walikota Mataram ini mengatakan, hal itu sangat bergantung bagaimana para caleg memenangkan hati rakyat. Semua partai tentu memiliki keinginan yang sama, termasuk Partai Golkar.

Untuk bisa memenangkan hati rakyat, kuncinya satu, yakni memberikan program yang realistis, yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. ‘’Sesuai dengan semboyan Golkar yaitu, Suara Golkar Suara Rakyat,’’ cetusnya. Bukan sebaliknya menjual janji politik di sana sini yang belum tentu bisa ditepati. Ia mewanti-wanti caleg Golkar supaya tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada masyarakat. (fit)

Perkuat Sinergisitas MUDA, energik dan cerdas. Itu kesan yang bisa ditangkap dari gaya bicara dan pokok-pokok pikirannya yang terlontar tentang berbagai hal, terutama menyangkut tugas dan bidang kerjanya sebagai pengaman wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dia Mayor Inf.Fransiscus Ari Susetio, SE yang kini diberi amanah oleh petinggi TNI/AD sebagai Komandan Yonif (Danyon) 742/SWY (Satriya Wira Yudha). Sebagai Komandan Yonif 742/SWY yang baru, Mayor Frans (demikian biasa disapa), Fransiscus Ari Susetio memulai kerjanya dengan pembenahan di internalnya. Mulai dari pembenahan personel hingga menciptakan tempat bekerja (areal markas) menjadi nyaman. Terlihat beberapa bagian teras dan fasilitas lainnya di Markas Yonif 742/SWY sedang dibongkar untuk diperbaiki.

Selain pembenahan di internal, bagaimana dengan eksternal? Langkah-langkah kerjasama dengan lintas sektor juga sedang diintensifkan. ‘’Sinergisitas harus diperkuat dengan berbagai komponen yang arahnya tentu untuk kepentingan masyarakat banyak dengan tujuan kea rah lebih baik,” ujarnya ketika menerima silaturahmi Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino dan tim di Markas Yonif 742/SWY, Jumat (23/8) kemarin.

Memperkuat sinergisitas dilakukan jebolan AKABRI tahun 1997 yang sempat mengikuti Sesko di Singapura selama satu tahun itu, dilakukan tentu dengan batasan-batasan sesuai dengan kewenangannya sebagai prajurit Yonif 742/ SWY. Terkait sinergisitas dengan media juga akan diintensifkan, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan prajurit Yonif 742/SWY bisa diketahui masyarakat. (rak)

Mantan Kasat Reskrim Polres Loteng Dituntut Enam Bulan Praya (Suara NTB) Proses persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang melibatkan mantan Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah (Loteng), IPTU. YTP., kini sudah memasukan tahap penuntutan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (22/8) kemarin, Jaksa penuntut umum (JPU) menuntut perwira pertama itu dengan kurungan selama enam bulan. “Kemarin (Kamis, red) agendanya penyampaian tuntutan dari JPU,” aku Kepala PN Praya, H. Sumedi, S.H., kepada Suara NTB, Jumat (23/ 8) kemarin.

Dalam amar tuntutanya, JPU menuntut terdakwa dengan tuntutan kurungan selama enam bulan. Atas tuntutan tersebut, pihak terdakwa mengaku keberataan dan akan menyampaikan pembelaan. Baru setelah penyampaian pembelaan, majelis hakim kemudian membuat keputusan terhadap terdakwa.

Sebelumnya diberitakan, IPTU YTP, harus berurusan dengan aparat penegak hukum lantaran diduga terlibat kasus dugaan penggelapan mobil rent car. Terdakwa sebelumnya dilaporkan ke polisi oleh Agus, salah satu korban.

Keterangan yang diperoleh menyebutkan, jumlah kendaraan yang digelapkan oleh tersangka sebanyak sembilan unit. Modusnya, terdakwa sengaja menyewa mobil dari korban dalam jangka waktu tertentu. Namun setelah beberapa waktu, tanpa sepengetahun pemilik kendaraan, terdakwa justru menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain.

Para korban tidak bisa berbuat banyak, karena waktu itu tersangka masih berstatus Kasat Reskrim Polres Loteng.

Pascakasus tersebut, terdakwa dibebastugaskan dari jabatannya setelah resmi sebagai tersangka, IPTU YTP kemudian ditahan di Mapolda NTB. Ia pun kemudian ditarik Polres Loteng ke Polda NTB. (kir)

(Suara NTB/cem)

Jangan Jual Janji

80 Persen Warga Sepi Diduga Miliki Senpi Ilegal Giri menang (Suara NTB) Warga yang tinggal di wilayah hukum Lombok Barat, khususnya di Daerah Sekotong diduga banyak memiliki senjata api (senpi) tanpa izin. Warga dengan mudah memiliki dan membeli senpi tersebut. Alasan warga menyimpan senpi tersebut untuk melindungi diri dari perampokan yang masih merajalela di daerah setempat. Bahkan, pengakuan warga sekitar di Desa Sepi, sekotong bagian Timur hampir 80 persen warganya memiliki senpi.

Informasi yang dihimpun Suara NTB dari warga sekitar. Seperti halnya Nur, warga Sekotong Tengah mengaku memiliki teman penambang di daerah Sepi. Ketika itu, ia datang bertamu ke rumah temannya tersebut. Saat itu, ia diperlihatkan senpi oleh temannya. “Katanya ia dapat beli, harganya Rp 20 jutaan,”

aku Nur. Temannya itu lantas mengaku, tidak saja ia yang membeli Senpi namun banyak warga di daerah itu memiliki Senpi, bahkan hampir sebagian besar warga di desa itu.

Senpi-senpi itu katanya mudah dibeli, harganya berkisar antara Rp 20 - 50 juta tergantung jenisnya. Rata-rata warga setempat memiliki sen-

pi jenis laras panjang, bahkan ada jenis pistol dan rakitan. sejumlah warga menunjukkan senpi tersebut. Senjata-senjata itu dibeli dari oknum aparat kepolisian, ada yang menggunakan izin namun banyak yang tidak menggunakan izin.

Untuk membenarkan pengakuan temannya yang enggan ia sebut namanya itu, Nur pun

mencoba mendatangi rumah warga lainnya. Benar saja, pengakuan warga tersebut pun hampir tak jauh beda dengan sebelumnya. Dikatakan, senpi itu digunakan untuk melundungi diri karena semenjak ada tambang emas itu sering banyak kejadian pencurian. Hal ini, membuat warga menjadi khawatir sehingga membeli senpi. Camat Sekotong, L. Edi sadikin mengaku ada info terkait kepemilikan senpi itu, namun belum bisa dipertanggungjawabkan karena pihaknya belum mendapati warga yang membawa senpi. “Ada sih info-info saja,” tukasnya.

Sementara itu, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulian-

to tak menampik adanya indikasi maraknya kepemilikan senjata secara illegal oleh warga di daerah setempat.

“Ada beberapa laporan yang benar (kalau marak penggunaan senpi dan sajam) di Sekotong, namun pada saat upaya penggeledahan paksa benda-benda itu disembunyikan,” ungkap Kapolres.

Dijelaskannya, kepemilikan dan penggunaan senjata api rakitan dan senjata tajam serta bahan peledak lain sudah diatur dalam Undang-undang baru. Sesuai aturan katanya tidak diperbolehkan warga sembarangan memiliki senjata api karena dalam hal kepemilikan ada prosedurnya. (her)

Dana Operasional SDN 26 Ampenan Enam Anggota DPRD Digondol Maling Kabupaten/Kota Segera Di-PAW Mataram ( Suara NTB ) – Dana kesejahtraan (kesra) guru SDN 26 Ampenan, terpaksa tidak bisa dibagikan.

Pasalnya uang kesra yang tersimpan di dalam tas bendahara SDN 26 Ampenan digondol maling. Kejadian tersebut, terjadi pada pukul 13.00 Wita, Kamis (22/8) kemarin. Tepatnya ketika pergantian kegiatan belajar mengajar (KBM).

Korban, Ni Wayan Ketis mengakui sejumlah uang beserta ATM dan surat pentingnya raib. Ia menceritakan ketika kejadian tersebut, ia berada di meja piket guru. Sementara tas yang berisi uang dan dokumen lainya disimpan di atas meja ruang guru. Ia mengaku sempat melihat pelaku yang sedang berdiri di depan ruang kepala sekolah dan menanyakan keperluan pelaku. Tak menaruh curiga sedikitpun, akhirnya korban meninggalkan pelaku.

Tidak berselang lama, tas kor-

ban sudah tidak ada lagi di atas mejanya. Korban sempat panik dan terheran-heran dengan kejadian tersebut.

Pasalnya pelaku hanya mengambil tasnya saja, sedangkan di atas meja tersebut ada laptop dan tas seorang guru lainnya. Sementara dari keterangan saksi, Nengah Karyani yang merupakan murid korban, sempat melihat pelaku menelpon dan masuk ke ruangan kepala sekolah.

Tetapi Karyani tidak menaruh kecurigaan sedikitpun.

Kepala SDN 26 Ampenan I Nyoman Mastra, ketika dikonfimasi di ruangannya Jumat (23/8) kemarin menjelaskan, uang senilai 21 juta yang diambil oleh pencuri tersebut, merupakan uang BOS, BSM dan kersa guru. Ia mengatakan, merasa tertampar dengan kejadian tersebut. Pasalnya, selama menjabat sebagai kepala sekolah, ia selalu mem-

berikan yang terbaik kepada setiap guru. Ia mencontohkan selalu ada tunjang-tunjangan setiap perayaan hari agama.

“Saya merasa tertampar sekali dengan kejadian ini,“ tuturnya. Dalam kesempatan itu, ia curiga ada indikasi orang dalam ikut terlibat dalam kejadian tersebut. Ia berharap khususnya kepada pihak bank, untuk segera memberikan rekaman CCTV, karena dari laporan slip bank. Pelaku sudah empat kali menarik tunai dari ATM. Kemudian ia mengharapkan pihak kepolisian dapat mengetahui siapa dalang dari semua ini.

Terkait kejadian tersebut, Kabid Humas Polda NTB AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK ketika dikonfimasi via sms, Jumat (23/8) kemarin membenarkan hal tersebut. Pihaknya berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut, karena kuat dugaan ada keterlibatan orang dalam kasus tersebut. (cem)

Kepala SMPN 3 Gerung Tersandung Dugaan Korupsi BOS Giri Menang (Suara NTB) MH, oknum Kepala SMPN 3 Gerung terancam dicopot dari jabatannya. MH tersandung dugaan korupsi dana bantuan operasional sekolah (BOS) di sekolah tersebut. Untuk mengungkap kasus ini, Polres Lobar terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut.

Dikonfirmasi oleh wartwan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, H. Fathurrahim, Jumat (23/8) menyatakan, pihaknya belum bisa mengambil sikap terhadap kepsek tersebut karena masih menunggu proses hukum yang dilakukan aparat berwajib. Sikap pihak dinas terang Fathurrahim jika Kepsek itu terbukti melaku-

kan korupsi bisa saja dicopot dari jabatannya, selain itu bisa saja dipindahkan.

Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi menyatakan, pihaknya belum bisa memastikan nilai kerugian dari kasus tersebut. Sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil perhitungan dari pihak BPKP. Selain Kepsek, katanya, pihaknya juga membidik tersangka lain. “Kalau kepsek SMP 3 hampir pasti menjadi tersangka,” ujarnya. Seperti diketahui, korupsi BOS yang melibatkan Kepala SMPN 3 Gerung ini penyelidik Polres Lobar telah melakukan pemeriksaan kepala sekolah serta instansi terkait.

Kasus dugaan korupsi ini tercium sejak Januari 2013 lalu.

Selain dugaan korupsi BOS,

MH juga terlibat dalam dugaan korupsi lain seperti penyalahgunaan dana blok grant, RKB dan BSM. Namun untuk jumlahnya, kasat Reskrim enggan menyebutkan jumlahnya karena masih menunggu penyelidikan lebih lanjut dari BPKP. Namun menurut sumber lain, jumlah dana yang diselewengkan mencapai ratusan juta rupiah.

Beberapa instansi terkait seperti dari Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Barat telah diperiksa pihak kepolisian.

Terkait dengan adanya indikasi keterlibatan instansi terkait dalam kasus dugaan korupsi ini, kepolisian mengaku masih dalam proses pemeriksaan.

Namun demikian pihaknya telah mengantongi nama-nama calon tersangka lain. (her)

Setelah Penetapan DCT, Caleg Boleh Berkampanye Mataram (Suara NTB) Setelah penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada tanggal 23 Agustus, para calon legislatif (caleg) sudah diperbolehkan untuk berkampanye. Menurut Anggota KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, SH, sebenarnya kampanye sudah dibolehkan sejak tiga hari setelah penetapan parpol peserta Pemilu 2014 diumumkan KPU RI beberapa bulan lalu. Sebelumnya hanya parpol peserta Pemilu yang boleh berkampanye, bukan bakal caleg.

“Sebelum penetapan DCT sebenarnya belum boleh berkampanye (caleg) karena belum pasti dia jadi calon atau tidak. Setelah DCT dapat dilakukan karena

mereka sudah resmi menjadi peserta Pemilu 2014,” terangnya.

Menurut mantan Ketua KPU Kabupaten Bima ini, setiap caleg harus menaati peraturan dan tata cara mengenai kampanye.

Penempatan atribut kampanye harus sesuai dengan peraturan atau hanya dipasang di tempattempat yang diperbolehkan.

“Kalau di jalan protokol, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan tempat ibadah itu tidak boleh, ada larangannya,” ujarnya. Setelah DCT, KPU akan mengatur dan memantau kampanye para caleg apakah sesuai dengan aturan.

DCT telah diumumkan KPU melalui media cetak dan elek-

tronik. Pengumuman dipasang selama tiga hari, dari tanggal 2325 Agustus. Setelah DCT, tidak akan lagi ada perubahan dalam daftar itu. Kecuali ada caleg yang meninggal dunia atau tersangkut kasus hukum.

Ilyas mengatakan caleg tidak bisa diganti dengan yang lain, KPU akan langsung langsung mencoret dari DCT jika ada caleg yang meninggal dunia atau tersandung kasus hukum. Pascapengumuman, KPU juga tidak menerima tanggapan dari masyarakat. “Kami hanya menginformasikan bahwa DCT itu ini, agar masyarakat tahu inilah calon yang akan dipilih nantinya,” pungkasnya. (yan)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak enam orang anggota DPRD kabupaten/kota di NTB segera dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW).

Menyusul persyaratan-persyaratan calon pengganti secera umum telah dapat dipenuhi.

Enam anggota DPRD kabupaten/kota tersebut masing-masing empat orang anggota DPRD Kabupaten Bima dan dua orang anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Dari pembahasan tadi, semua persyaratan-persyaratan secara umum telah dapat dipenuhi oleh masing-masing penggantinya. Kurang lebih 17 item yang harus dipenuhi,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dikonfirmasi usai membahas hal tersebut diruang rapat Sekda NTB, Jumat (23/8) kemarin.

Menurutnya, salah satu persyaratan yang penting dari 17 item tersebut adalah surat keterangan kelakuan baik dari calon pengganti. Surat keterangan kelakuan baik tersebut dari calon pengganti antara waktu tersebut, paling tidak dalam enam bulan terakhir.

“Dalam kesempatan pertama, itu (surat keterangan kelakuan baik) yang paling penting kita lihat. Karena siapa tahu dalam kurun waktu 2008 sampai sekarang ini ada catatan-catatan, misalnya terkait masalah

pidana. Oleh karenannya dengan hal tersebut menjadi perhatian kita. Sikapi sangat serius,” terangnya.

Sajim menyebutkan, selain PAW anggota DPRD Kabupaten Bima dan KSB tersebut, masih banyak yang belum dibahas. Seperti pembahasan PAW anggota DPRD Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur.

Mekanisme pengusulan PAW, katanya, partai politik menyampaikan usul PAW kepada DPRD. Kemudian DPRD meminta kepada KPU melakukan verifikasi terhadap calon pengganti. Setelah dianggap semua persyaratan terpenuhi maka KPU menyerahkannya ke DPRD dan DPRD kemudian menyerahkannnya kepada Gubernur lewat Bupati/Walikota.

“Setiap proses mempunyai rentang waktu tertentu, DPRD tujuh hari, Bupati/walikota tujuh hari untuk segera merespon.

Kita di sini di Kantor Gubernur punya waktu 14 hari untuk merespon dan mempelajari sehingga diterbitkanlah surat keputusan,” jelasnya.

Tetapi, lanjutnya, jika surat usulan PAW yang disampaikan DPRD kepada Gubernur lewat Bupati/Walikota tersebut belum direspon oleh Bupati/Walikota, maka berlaku ketentuan, DPRD boleh langsung menyampaikannya kepada Gubernur. (nas)

Polisi Segera Panggil Ketua DPC Demokrat Lobar Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti laporan KPU Lombok Barat (Lobar) terkait perusakan meja yang dilakukan Ketua DPC Demokrat, Sahmad, SE., Polres Lobar akan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan.

Polres Lobar juga tengah memeriksa saksi-saksi dan barang bukti yang ada.

Demikian ditegaskan Kasatreskrim Polres Lobar Iptu Windi Tjahyadi yang dikonfirmasi Jumat (23/8) kemarin. Dijelaskan Windi, laporan yang dilayangkan KPU Lobar pada Selasa (20/8) dengan nomor laporan LP/254/VIII/2013/NTB/Res Lobar itu masih diproses dengan memeriksa saksi-saksi. Jika semua saksi sudah diperiksa, maka polres segera memanggil Sahmad untuk dimintai keterangan, hingga saat ini baru ketua KPU Lobar dan satu komisioner yang dimintai keterangan.

Perusakan inventaris KPU Lobar terjadi saat KPU melakukan rapat pleno menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk pemilihan pemilu legislatif bersama 11 parpol peserta pemilu 2014. Saat itu, Ketua DPC Partai Demokrat Lobar Sahmad tidak puas dengan hasil yang disampaikan Ketua KPU Lobar

mengenai calon legislatif (caleg) Partai Demokrat di Daerah Pemilihan III Kediri-Labuapi tidak bisa diakomodir alias kosong.

Kekosongan terjadi karena salah satu caleg perempuan Partai Demokrat atas nama Sukati tidak memenuhi syarat (TMS), namun hingga batas akhir perbaikan syarat administrasi tidak juga dilengkapi.

Kondisi ini berpengaruh pada tidak terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan sesuai dengan UU KPU. Namun menurut Sahmad, setelah sengketa yang dimenangkan di Bawaslu NTB pihaknya tetap proaktif dengan mengutus pengurus Partai Demokrat untuk bertanya ke KPU, tepatnya pada tanggal 29 Juli terkait dengan amar putusan KPU bagian mana yang harus diperbaiki. Namun saat itu pengurus Partai Demokrat hanya diterima oleh staf KPU dan tidak ada petunjuk. Bahkan Sahmad mengatakan beberapa kali menghubungi Ketua KPU melalui telepon selular terkait apa yang harus dilakukan setelah putusan Bawaslu, namun tetap tidak direspons bahkan salah satu kadernya sempat bertanya sampai ke rumah ketua KPU. (her)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

JENDELA SASTRA

Halaman 15 (Suara NTB/ist)

CERPEN

PUISI

Melawan Kucing-kucing

Kiki Sulistyo

Oleh: Imtihan Taufan NTUK merasa aman meninggalkan rumah, Leman Baradi mestilah menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Sedangkan pintu gerbang, cukup dengan dicantel saja dan berpesan pada Singari, dia akan keluar untuk bekerja dan nanti akan pulang lagi seperti biasa. Singari akan mendengar teriakan dari Leman Baradi saat dalam keadaan setengah tidur setengah sadar.

Leman Baradi meninggalkan rumah dengan berpakaian seragam lengkap. Dia telah mencukur rambutnya dengan sangat rapi dua hari yang lalu. Dia selalu merasa terganggu dan tidak nyaman saat berjalan atau duduk memandangi seseorang dalam keadaan rambut yang menjuntai ditiup angin. Apalagi jika melihat tatapan Surkiman Baran, pimpinannya di kantor. Lakilaki dengan kepala agak botak itu selalu menatapnya dengan wajah yang tak menyenangkan, seolaholah dia telah membuat suatu kesalahan besar dalam hidupnya.

Leman Baradi tak ingin semua orang terusik dengan hal-hal semacam itu. Sebab itulah, dengan sisiran rambut yang rapi dan pakaian seragam yang bersih dan lengkap, dia begitu ringan melangkahkan kakinya ke kantor dan bekerja dengan senyum yang riang.

“Makanan sudah kututup rapat!” teriak Leman Baradi pada Singari, pagi itu.

“Baiklah. Selamat bekerja.” Singari membalik badannya dan kembali tertidur.

Dengan keyakinan penuh, Leman Baradi merasa semuanya sudah dia jalankan. Dia tidak akan khawatir untuk satu hal penting: para kucing yang siap melahap habis menu makanan di atas meja. Kejadian semacam ini, selalu menjadi masalah. Dia sudah berjanji pada dirinya untuk tidak lupa berpesan pada Singari agar mengingatkannya untuk tidak lupa pada persoalan itu. Kadang-kadang Singari yang lebih dulu mengingatkannya agar jangan lupa menutup makanan.

Di hari lain, kadang-kadang dia sendiri yang mengingatkan Singari untuk mengingatkan dirinya. Tetapi begitulah, tidak setiap hari berjalan sebagaimana yang diinginkan Leman Baradi. Seekor kucing berwarna abuabu, yang selama ini paling diawasi, bisa lolos dari intaian. Leman Baradi hanya bisa tersenyum pahit melihat beberapa piring terlihat kosong tanpa menu makanan lagi.

“Pintu sudah ditutup. Begitu juga dengan jendela. Kenapa bisa lolos?” tanya Leman Baradi, suatu kali, pada Singari.

Pertanyaan itu terasa mencurigakan bagi Singari. Sebelum dia melanjutkan tidurnya, Singari sudah memeriksa semuanya. Dia memastikan daun jendela dan pintu benar-benar tertutup dan tak sedikit pun bergerak. Untuk lebih meyakinkan dirinya lagi, dia membutuhkan beberapa cara. Semuanya aman. Lalu dia menguji keraguan yang tiba-tiba muncul dalam dirinya. Dia bersembunyi dan berharap kucing abu-abu itu akan datang.

Suatu malam, dia berlindung di balik pohon. Dia menunggu di sana dan kucing yang diharapkan itu pun muncul. Jantung Singari berdegup kencang. Matanya tak lepas sedikit pun menguntit bagaimana kucing itu mendekati pintu. Benar dugaannya. Pintu memang dalam keadaan tak bergerak. Cukup lama kucing itu mendorong-dorong pintu. Tak juga bergerak. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Dia seperti putus asa.

Kucing itu beralih ke jendela. Tapi sia-sia. Singari merasa puas dan keraguan yang muncul dalam dirinya terjawab sudah. Dia berkata kepada dirinya, keraguan harus diciptakan lagi untuk mendapatkan pembuktian yang lebih kuat lagi.

Saat subuh, dia tertidur hingga hampir senja. Dia hanya membutuhkan beberapa detik saja untuk setengah sadar dan setengah tidur untuk menyahut apa yang dikatakan

Leman Baradi. Nanti jika malam datang, dia akan kembali menguji keraguannya.

Singari tertawa terpingkalpingkal dengan kecemasan yang selalu menghantui Leman Baradi.

Saat ia teringat dengan wajah lakilaki itu, Singari seperti melihat seorang badut yang bodoh. Baginya, menjaga seekor kucing agar tak masuk menggerayangi makanan adalah hal yang berlebihan dan celaka. Dia berpikir, ini bukanlah pencurian. Ini adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Memberi makan seekor kucing adalah kemajuan kemanusiaan. Bagaimanapun caranya. Dia bisa membayangkan bagaimana orang-orang selama ini menganggap bahwa seekor kucing adalah pengganggu untuk orangorang semacam Leman Baradi.

Mereka tak memahami sisi kehidupan ini dengan lebih bijaksana.

Sebab itulah hatinya berontak.

Singari yang selalu terbangun ketika senja tiba dan menjalani kehidupannya hingga subuh menjelang, sesekali membiarkan kucing abuabu datang dan menghabisi makanan yang ada di atas meja.

“Kita harus melawan, Kawan!” bisiknya pada kucing abu-abu itu.

Singari bahkan keluar menelusuri gang yang menuju jalan besar.

Saat Leman Baradi tertidur di malam hari dan bekerja di siang hari, Singari mengendap-endap di bak sampah, tempat kucing-kucing lain mengais-ngais, dan menggiring mereka menuju rumah dengan jendela dan pintu terbuka. Singari membuat kesempatan ini menjadi sangat berarti bagi para kucing tersebut.

“Makanlah sepuasnya. Kita sedang berhadapan dengan Leman Baradi yang serakah dan tak adil.”

Singari tertawa puas. Leman Baradi terlelap dalam tidur malamnya. Tentu saja suaranya tak akan pernah sampai ke telinga Leman Baradi. Dia biarkan laki-laki kekar itu terbuai dengan mimpinya. Singari terkenang, bagaimana tubuh yang berotot itu memukul seekor kucing lain dengan gagang sapu karena melahap seekor ikan segar yang siap digoreng. Saat itu adalah pagi yang mengenaskan. Dalam tidurnya, ia tiba-tiba terbangun oleh suara seekor kucing yang kesakitan.

Dia melihat dari balik jendela bagaimana Leman Baradi menghabisi kucing berwarna hitam dan berbulu lusuh itu susah payah berjalan akibat hanta-

man beruntun Leman Baradi. Setengah sadar setengah mengantuk, matanya menangkap kegilaan itu dari balik jendela.

“Kucing yang mencuri harus dihukum!” teriak Leman Baradi menggelegar. Suara itu sayupsayup terdengar di telinga Singari yang hampir menuju mimpinya.

Tapi Singari tak bisa berbuat apa-apa. Leman Baradi bukanlah lawan yang seimbang baginya. Dia bisa membayangkan dirinya akan bernasib sama dengan kucing yang na’as itu jika mencoba memberontak. Tubuhnya yang kerempeng dan lemas, akan dengan mudah dipatahkan lengan Leman Baradi yang setangguh baja. Sebab itulah, dia kemudian berpikir keras, bagaimana cara melawan Leman Baradi dengan akalnya. *** Di hari libur, Leman Baradi tidak berseragam lengkap seperti hari biasa. Dia sudah bangun saat matahari belum muncul di ufuk timur.

Dia membersihkan halaman, dapur, kamar tidur dan ruang tamunya. Dia akan sedikit berkeringat setelah itu. Kemudian mengambil segelas air dan menenggaknya dengan nikmat. Hari ini adalah hari yang menyenangkan. Dia akan berbelanja ke pasar dan menikmati pagi dengan riang. Dia akan membuat makanan spesial dan mengajak Singari menikmatinya. Dia berkata pada dirinya, apakah itu akan berlangsung lama?

Leman Baradi tahu benar bagaimana Singari selama ini. Lakilaki berwajah pucat dan kerempeng itu sungguh jarang bertemu dengannya. Saat libur seperti ini pun, Singari hanya bisa menemaninya satu dua jam saja. Setelah itu, mereka akan berpisah. Singari akan kembali tidur dan Leman Baradi kembali tenggelam dalam keseharian.

Ketika mereka bercakap-cakap, Singari selalu menentangnya.

Kadang-kadang, apa yang menurut Leman Baradi biasa saja, justru menjadi luar biasa bagi Singari. Ketika dia bercerita pernah menendang seekor anjing yang hendak menggigitnya, Singari menuduhnya sebagai calon pembunuh yang tersembunyi. Leman Baradi sungguh heran, bagaimana mungkin dia akan menjadi seorang calon pembunuh.

“Aku hanya membela diri. Kau

Kucing Kaca tahu itu!” katanya pada Singari.

“Tapi kau telah menyakitinya.

Mestinya kau menghindar dan menggiringnya pergi. Dia hanya seekor anjing. Kau tidak bisa dipercaya untuk menjaga keselamatannya. Jika emosimu tak terkendali, bukan tidak mungkin kau akan membunuhnya. Kau harus ingat, kau membawa sebungkus daging di tanganmu. Dan anjing itu tak bersalah untuk mendapatkannya.”

Leman Baradi tersenyum sinis.

“Cobalah hidup di siang hari agar kau tahu bagaimana menghadapi kenyataan. Kau hanya hidup di malam hari dan jauh dari keseharian. Apa yang kau ucapkan, tidak mudah untuk dijalankan.”

Leman Baradi hendak melayangkan telapak tangannya dan siap menyambar pipi kiri Singari. Tapi dia urungkan niatnya. Mata Singari yang mulai meredup, menandakan dia siap untuk pergi tidur. Leman Baradi menurunkan tangannya dan mengatur nafasnya lebih lambat. Dia ingin berpikir kembali untuk membangun amarahnya pada Singari yang terlihat tidak begitu memperdulikannya.

Tapi saat itu, Singari buru-buru memundurkan tubuhnya. Laki-laki itu mengangkat kedua tangannya seperti seseorang yang bersalah dan lemah. Dia terus mundur menuju pintu kamarnya dan menjatuhkan dirinya di atas tempat tidur. “Aku menyerah. Aku tak bisa melawanmu.”

“Ya! Dan kau akan kembali tertidur seraya menganggapku sebagai seseorang yang kuat, perkasa dan kejam!” teriak Leman Baradi.

Saat itu Singari tak membutuhkan perdebatan lagi. Dia menutup matanya. Tapi dalam mata yang terpejam, dia menyusun rencana. Leman Baradi tak tahu itu. Singari membayangkan dirinya berdiri di sebuah podium. Di sana, di hadapan kucing-kucing yang selama ini datang ke rumah, dia mengajak mereka menyerbu segala macam makanan yang ada. “Bawalah semua dan berpestalah. Aku akan membuka pintu dan jendela saat bulan diselimuti awan dan Leman Baradi terlelap dalam tidurnya. Aku akan menganjurkan kepada kalian untuk memakan segala macam makanan.” *** Leman Baradi tiba di pasar. Dia telah memilih di kepalanya, apa saja yang harus dibelinya. Dia tidak terlalu sulit untuk melakukan hal semacam itu. Seperti biasa, dia akan berjalan berkeliling ke tempattempat para penjual, melihat-lihat, memegangnya sesaat, atau menunjuk sesuatu jika ia berdiri terlalu jauh. Dia sangat senang memandang para penjual daging saat beraksi. Mereka memotong bongkahan-bongkahan daging sambil bercakap-cakap dengan orang lain tanpa khawatir belati yang mengayun itu mendarat di jemari. Leman Baradi membayangkan dirinya seperti mereka dan Singari ada dalam genggaman tangannya…

Ah, dia tidak bisa berlama-lama dengan pikiran berbahaya. Dia sesungguhnya menyayangi Singari, meski sahabatnya itu seringkali membuatnya marah. Tapi jika terus menerus itu terjadi, Leman Baradi harus berpikir ulang. Sebab itulah, pagi ini ia pergi ke pasar untuk menuntaskan segalanya.

Semalam, ia berhasil mengintip Singari membuka pintu dan jendela dan membiarkan kucing-kucing itu menghabisi makanan. Dia tidak menyangka, Singari telah mengkhianati dirinya. Dalam gelap malam, Singari tersenyum menatap kucing-kucing itu berpesta-pora. Leman Baradi mengumpat dan giginya gemeretak seperti lempengan alumunium yang dilipat-lipat.

“Besok kalian akan makan lebih banyak dari malam ini,” bisik Leman Baradi seraya membayangkan dirinya mencampur makanan tersebut dengan racun serangga…

jantung transparan didenyutkan dioda memecah ke sembarang diseberangkan ilusi kornea solituda paralel dari bunyi piring jatuh meja makan dan bayangan meridian potret keluarga dengan kuku-kuku bercahaya oleh pantulan dari luar manusia berkaca selera menampakkan wajah ganda lalu gelombang statis seperti suara tangis denging yang tak asing meletupkan cakar dalam daging

Hologram Burung Kenari sore seperti halusinasi saat kau dengar suara denting dari biji air yang tergelincir orang-orang berjalan lalu menghilang dalam taman di bawah kanopi matahari selepas retakan temporal ada yang menyusup dari dunia luar bayangan karnivora penyamar kau perlu musik komposisi beberapa bar untuk adegan terakhir sebuah ilustrasi senapan angin dengan darah dan selembar bulu jatuh di ketukan metronom

Vertigo semalam ada mimpi, dan aku menangis di pintunya tapi aku tak pernah tidur, meski kau dengar bunyi dengkur malam yang baik dengan benang terulur ke balik bukit disana sebuah rumah, kosong seperti dibekap wabah tunggu aku di rumah itu, aku ingin berdoa kandang-kandang binatang akan aku bersihkan sementara usaplah ingatan yang kebiru-biruan lalu pancungkan ke leherku kepalaku ingin hidup sendirian saja

Pencuri Ruh tangannya telah datang bersama jerat muslihat demi ruh di dadamu, ia tukar gusar dengan ujar lidah penawar dan sebuah kabar barangsiapa tabah di atas bumi akan ditinggikan namanya di tiang lazuardi barangkali kau memang rela sebab itu kau biarkan muslihat menjerat agar segalanya segera baka dan di dunia hanya tertinggal sebaris nama

ESAI

Lembar Sastra : Sebuah Kamar Belajar Oleh: Budi Afandi Departemen Kajian Komunitas Akarpohon, Mataram “Pengharapan satusatunya yang bergetar dalam hati sanubari ialah semoga tiap kota dan daerah merupakan pusat penerbitan kebudayaan.” (HB. Jassin).

Kalimat dalam kutipan ini, sebelumnya, pernah dimuat dalam halaman opini Suara NTB edisi Sabtu (09/06/2012) dengan judul Di NTB, Menunggu Tetas Harapan Jassin yang saya susun. Dalam tulisan itu saya juga mengatakan, “..usaha Suara NTB –mengelola serius sebuah halaman kebudayaan, seni dan

sastra— sebagai anak dari inangnya (Bali Post), menunjukkan gelagat positif ke arah sikap yang telah lama dipilih Bali Post yakni menyediakan ruang Apresiasi bagi tulisan-tulisan sastra. Dan jika suatu ketika Suara NTB melakukan hal tersebut, lalu dikelola secara profesional, maka Suara NTB telah mengambil langkah berani untuk mencatatkan namanya dalam sejarah perkembangan Sastra Koran di Indonesia.”

Tidak menutup kemungkinan bagi sekalangan orang- sebuah halaman atau lembar sastra dalam koran, akan tampak sama saja dengan semua halaman lain yang ada.

Ia hanya menjadi salah satu kamar di antara kamar-kamar lainnya dalam sebuah rumah.

Namun bagi saya, jika halaman dalam sebuah koran diumpamakan sebagai sebuah kamar dalam sebuah rumah, kemudian dipilah berdasarkan fungsinya, maka lembar sastra dapatlah dilihat sebagai kamar belajar, demikian pula dengan lembar sastra Suara NTB. Setidaknya, melalui lembar tersebut berbagai potensi literasi yang selama ini kerap disebutkan dimiliki NTB akan dapat dilihat kebenarannya-khususnya untuk warga NTB. Hal ini mungkin akan terdengar sedikit berlebihan, namun memang demikianlah salah satu kemungkinan yang muncul dari keberadaan lembar sastra. Meskipun potensi literasi warga NTB, tanpa keberadaan lembar sastra lokal pun

telah lama bisa dibuktikan keberadaannya melalui sastra koran di tingkat nasional yang terus bertahan, pun melalui buku-buku yang menjadi pilihan penerbitan. Dengan demikian, keberadaan lembar sastra hendaknya tidak dipandang hanya sebagai ladang pertarungan eksistensi, tapi lebih dari itu, menjadi sebuah kamar belajar untuk menyiapkan keberlanjutan potensi literasi yang dimiliki NTB. Mengelola lembar sastra koran, secara profesional, bukanlah hal yang mudah jika tidak ingin terjebak hanya pada permasalahan eksistensi para penulis. Ia tidak selesai dengan sekadar tampil di sebuah kamar yang disediakan para pemilik media, dan menjaganya pun tidak sama dengan lembar lainnya. Lembar sastra akan menjadi kamar belajar ketika materi penerbitannya melibatkan proses kurasi yang serius, dan dilakukan oleh mereka yang memang memiliki kapabilitas untuk melakukan hal itu. Sehingga lembar itu tidak terkesan sekadar hanya

untuk menutupi kekurangan produksi berita layak pakai seperti yang sebelumnya telah tampak dalam media di daerah ini.

Pelibatan orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam kurasi penerbitan karya literasi melalui lembar sastra koran telah dilakukan oleh banyak media di Indonesia. Tanpa bermaksud mengulang-ulang, kita bisa menyebutkan Bali Post dengan menempatkan sosok sekaliber Umbu Landu Paranggi (puisi) dan Oka Rusmini (cerpen). Pun begitu dilakukan Kompas dengan Putu Fajar Arcana (cerpen) dan Hasif Amini (puisi), Koran Tempo dengan Nirwan Dewanto, Sinar Harapan bersama Sihar Ramses Simatupang, Lampung Post dengan Udo Z. Karzi dan banyak lagi yang lainnya.

Keseriusan dalam mengelola sebuah lembar sastra koran, saya kira akan memberikan peluang juga untuk memunculkan berbagai idiom lokal ke permukaan, baik kata pun gaya tutur, yang selama ini mungkin terkesan ganjil dalam pendengaran telinga na-

sional. Bahkan sangat memungkinkan untuk mengelola hal tersebut dengan penyediaan space bagi karya yang menggunakan bahasa daerah.

Tidak hanya itu, dalam beberapa koran daerah, langkah lebih maju telah dilakukan dengan menyasar potensi literasi yang mungkin ada di ruang-ruang kelas SMP atau SMU dengan menyediakan space terbit bagi karya anak sekolah, yang tentu juga melalui proses kurasi yang serius. Dengan melakukan hal tersebut dan keterjaminan keberadaan koran di sekolah, maka akan ada semacam proses belajar jarak jauh antara anak sekolah dan orang yang melakukan kurasi.

Cukup banyak hal yang bisa dilakukan dengan lembar sastra koran jika kita melihatnya sebagai suatu langkah panjang. Pada akhirnya ketahanan lembar itu menjadi kunci yang penting. Dan semua peluang ke depan tidak akan bisa terlihat jika penerbitan lembar sastra hanya akan bertahan selama satu dua bulan saja. (*)

SUARA NTB Sabtu, 24 Agustus 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kejurda Tarung Derajat PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) Resmi Digelar

Kodrat NTB Dukung Target 15 Emas di PON SEBANYAK 93 atlet dan 11 official ambil bagian dalam Kejuaraan Daerah (Kejurda) Tarung Derajat Yunior dan Senior Piala PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) Cup II yang dibuka oleh Asisten III Setda NTB, Drs. H.L. Syafi’i, mewakili Gubernur NTB, di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Jumat (23/8). Event yang digelar dalam rangka menjaring atlet-atlet terbaik daerah itu terselenggara atas dukungan penuh dari PT. DIS. H. Ahmad Rusni selaku pimpinan Pengprov Kodrat NTB dan juga selaku Direktur Umum PT. DIS sangat antusias dan mendukung penuh target Gubernur NTB, Dr. TGH.

M. Zainul Majdi meraih 15 medali emas di PON XI di Jawa Barat (Jabar) 2016. Hal itu terlihat jelas dari komitmennya menggelar seleksi atlet lewat Kejurda yang digelar secara mandiri tanpa dukungan dana dari pihak luar.

“Kami ada di sini untuk mendukung sepenuhnya program KONI NTB dengan target meraih 15 emas di PON di Jabar 2016, yang disampaikan oleh bapak Gubernur NTB baru-baru ini,” ucap Rusni yang disambut meriah dengan tepuk tangan para undangan yang hadir di acara pembukaan Kejurda. Hadir dalam acara itu Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, SH, Asisten III Pemprov NTB, Drs. H. L. Syafi’i mewakili Gubernur NTB, Rektor IKIP Mataram, Prof.

Drs. H. Toho Cholik, Mutohir, MM.Ph.D, pejabat Korem, pejabat Polda NTB yang mewakili serta tamu undangan dari pen-

gurus cabor dan KONI NTB. Dalam sambutannya, Rusni mengatakan tarung derajat mendukung sepenuhnya apa yang menjadi target pemerintah daerah. Salah satunya membina dan mempersiapkan atlet mengikuti Kejurnas Piala Presiden di Bandung Jawa Barat (Jabar) 1-3 November mendatang. dan target mereka mempertahankan tradisi menyumbang medali emas di Kejurnas dan di PON. Target tarung derajat di PON 2016 yakni minimal meraih dua emas.

Pembinaan yang dilakukan pihak tarung derajat, kata Rusni tak hanya mengandalkan Kejurda, namun sejumlah atlet yang terjaring nantinya akan mengikuti pemusatan latihan atau TC yang digelar oleh Pengprov Kodrat NTB di Mataram setelah tujuh hari Kejurda berakhir. Selanjutnya para atlet akan dikirim di setiap kejuaraan tarung derajat level

nasional hingga Internasional.

Pembinaan mental atlet dan pengurus pun akan dibentuk dengan nilai keislaman. Dalam hal ini pembinan atlet dan pengurus tarung derajat tidak hanya mengandalkan uang, namun mengandalkan modal “DUIT Segar”. DUIT Segar yang dimaksud pemilik PT. DIS ini bukan dalam bentuk uang. Mereka butuh dukungan do’a, usaha dan ikhtiar. Apa pun hasilnya di kejurnas hingga di PON 2016 nanti kata Rusni akan diserahkan ke Yang Mahakuasa, Allah SWT. Sementara Segar adalah sportif dan segar. Dalam hal ini pengurus tidak setengah-setengah mengurus olahraga, karena pengurus bagi Rusni adalah pemimpin yang menaungi atlet, bukan menjadi penguasa.

Sementara Uang diterjemahkan Rusni adalah usaha asal-asalan namun atletnya

ngambang. “Bila semua itu sudah dilakukan maka prestasi atlet akan mampu membanggakan,” ucapnya seraya mengingatkan kepada panitia dan juri agar sportif dalam memimpin pertandingan. Sehingga hasil Kejurda itu akan melahirkan atlet-atlet handal yang berprestasi.

Sementara itu Ketua Panitia, Dedy Noor Cholies melaporkan, Kejurda itu di ikuti 93 atlet dari 11 official dari kabupaten/ kota se NTB, dan mempetandingkan 12 kelas kategori usia 7-12 tahun, 3 kelas kategori usia 13-15 tahun dan 8 kategori senior putra dan 4 kelas senior putri. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB. H. Ahmad Rusni sedang memberikan sambutan di hadapan peserta Kejurda dan para tamu undangan.

(Suara NTB/fan)

Ketua Umum Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni, bersama Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono dan Rektor IKIP Mataram, Prof.

Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MM.Ph.D, bersama tamu undangan menyanyikan lagu patriot olahraga.

(Suara NTB/fan)

Ketua Umum Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni, bersama Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono dan Rektor IKIP Mataram, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MM.Ph.D, pejabat Korem, pejabat Polda NTB yang mewakili duduk berdampigan.

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

Dua wasit sedang mebacakan janji wasit dihadapan peserta Kejurda.

Teknologi ‘’Jajar Legowo’’

Belum Memasyarakat Mataram (Suara NTB) Target secara nasional pengadaan padi tahun 2014 harus tercapai sebanyak 10 ribu ton. Provinsi NTB menjadi salah satu daerah yang dibebankan sebesar 2 ribu ton lebih. Tentu berbagai upaya dilakukan untuk mencapai tujuan bersama itu. Salah satunya mengembangkan teknologi tanam baru.

Demikian ditegaskan kembali Kepala Sekretariat Badan Koordinasi dan Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi NTB Dr. Mashur di Mataram, Jumat (23/8). Pola tanam baru yang dimaksudkan itu adalah menerapkan teknologi tanam yang disebutnya ‘’Jajar Legowo’’, sebagai salah satu teknologi yang digunakan dalam upaya peningkatan produktivitas padi.

Terbukti hasilnya berdasarkan kajian-kajian dan implementasi langsung dapat meningkatkan hasil pertanian antara 20 sampai 30 persen dari pola tanam biasanya. Jika selama ini padi yang dihasilkan dalam setiap hektarnya hanya maksimal 6 ton, dengan sistem ini dihasilkannya sampai 10 ton.

“Kita akan melampaui target 2 ribu ton lebih yang dibebankan kepada pemerintah daerah di Provinsi NTB ini, bahkan kita surplus beras dalam jumlah yang besar jika masyarakat atau petani rata-rata menerapkan teknologi Jajar Legowo ini,” kata Mashur, tapi sayang sistem ini masih belum memasyarakat.(bul)

(Suara NTB/fan)

Tampak dua atlet sedang bertarung memperebutkan prestasi terbaik.

Asisten III Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i sedang memukul gong tanda dibukannya Kejurda Tarung Derajat Piala PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) di sport hall GOR Turide Mataram.

REI Bantah Pengembang Lakukan Manipulasi Data Pajak Mataram (Suara NTB) Menjawab sentilan indikasi banyaknya pengembang yang cenderung memanipulasi data pajak penjualan unit-unit perumahannya, Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, melalui Bendaharanya, H. Ahmad Rusni, SE, MM mempersilakan petugas Dirjen Pajak untuk melakukan pengecekan data secara lengkap dan transparan.

“Tidak ada celah untuk pengembang melakukan manipulasi data, karena pembayaran pajaknya sudah sesuai dengan nilai transaksi,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (23/8).

Rusni mengatakan, dalam setiap transaksi para pengembang sudah prosedural. Karena setiap transaksi yang dilakukan, keseluruhan nilainya yang diketahui langsung oleh notaris maupun pihak perbankan sendiri yang menjadi mitra kerjasama para developer.

Justru ada kecenderungan lain menurutnya, di mana pembebanan pajak yang disetorkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai pajak yang disetorkan adalah sesuai dengan besaran transaksi dalam setiap unit perumahan.

Lebih jauh Dirut PT. Dasar Ilham Sakinah ini menyebutkan, petugas pajak, maupun pihak-pihak lain yang melakukan penarikan retribusi kecenderungannya menarik se-

toran pajak berdasarkan nilai pemasaran yang disampaikan para pengembang melalui brosur/selebaran. Dengan ketentuan PPn PPh sebesar 11 persen.

Namun pada praktiknya, banyak di antaranya pengem-

bang yang menjual di bawah harga penjualan yang ditawarkan. Misalnya saja, untuk type 36 bila ditawarkan dengan harga Rp 200 jutaan, tidak baku harga jualnya tersebut bahkan pada konsumen-konsumen tertentu biasanya ada negosiasi harga sampai pada penjualan Rp 180 juta. Sementara petugas pajak mematok pajak sesuai harga Rp 200 juta tersebut.

“Apa manipulasi yang dilakukan para pengembang, karena nilai transaksi sudah

jelas semua melengkapi suratsuratnya,” tambah Rusni.

Ia membeberkan harga perumahan yang mengalami kecenderungan kenaikan bukan lantaran harga bahan material yang naik. Akan tetapi pembebanan pajak dan setoran-setoran lain yang disebutnya sampai tujuh kali menjadi salah satu pemicunya. Oleh karenanya dimintanya pihak perpajakan dan developer untuk duduk bersama dalam hal ini, sehingga tak tejadi tumpang tindih informasi. (bul)

Daging Masih Mahal HARGA jual daging di pasaran nampaknya masih belum mau turun. Dari harga rata-rata yang disajikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, catatan di tiga pasar barometer, pasar Mandalika (Sweta), Kebon Roek (Ampenan) dan pasar Pagesangan bertahan di atas Rp 90 ribu/Kg. Data hasil pantauan harian ini, terakhir Jumat (23/8), harga daging ini rata-rata Rp 90.700/Kg, mengindikasikan belum terjadi penurunan yang lebih baik sejak selesainya musim Lebaran lalu.

Daging ini menjadi satu-satunya kebutuhan masyarakat yang harga jualnya masih tinggi, karena dibanding dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya relatif sudah stabil.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Hj. Ulayati Ali, MM di ruang kerjanya menegaskan, ada beberapa kecenderungan yang menyebabkan harga daging terus bertahan, di antaranya penjualan di pulau Lombok terjadi pemisahan harga masing-masing kelas oleh pedagang. Di antaranya kualitas daging nomor I, II dan III dari kisaran di atas Rp 90-an ribuan/

Kg sampai Rp 75 ribu/Kg. Sementara kebiasaan masyarakat di daerah seribu masjid ini membeli daging dengan kualitas tertinggi, sementara untuk daging kelas II dan III kecenderungan dibutuhkan saat pada kondisi terdesak.

“Pedagang mengklasifikasikan dagingnya, pembeli selalu meminta daging nomor satu yang harganya pasti tinggi. Itulah sebabnya tetap dibilang harga daging tinggi,” katanya menjelaskan.

Sementara untuk pulau Sumbawa disebutnya stabil dengan kisaran jual Rp 65 ribuan/Kg. Hal itu dikarenakan tidak adanya penggolongan kelas daging atau yang biasanya disebut daging campur.

Meski demikian, Disperindag tetap mengupayakan untuk menajaga stabilitas harga tak merugikan salah satu pihak, caranya untuk kebutuhan di luar daging diadakan Operasi Pasar dan Pasar Murah yang melibatkan distributor.

Untuk daging sendiri, sejauh ini belum bisa dilibatkan pihakpihak tertentu untuk melakukan Operasi Pasar rutin, Gerbang NTB Emas misalnya sebagai

(Suara NTB/dok)

Hj. Ulayati

salah satu perusahaan milik daerah yang mengelola Rumah Potong Hewan (RPH) Banyumulek, Lombok Barat. Mengingat perusahaan tersebut diupayakan untuk menjadi pemasok daging bagi nasional atau daerah-daerah lain yang membutuhkan.

“Operasi pasar bisa saja dilakukan, tetapi tidak mungkin dilakukan setiap saat, sifatnya temporer,” tambah Ulayati.

Hal lain yang masih menjadi kendala tidak stabilnya harga daging adalah kebiasaan masyarakat membeli daging yang masih segar (basah). (bul)