HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500
Rp. 75.000 Rp. 80.000
SUARA NTB
SABTU, 25 APRIL 2015
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 46 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Warga NTB Jadi Korban Ledakan Bom di KBRI Yaman
Mataram (Suara NTB) Peristiwa ledakan bom di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yaman Senin (20/4) lalu, mengakibatkan Aisyah, TKW asal NTB jadi korban. Aisyah warga Praya, Lombok Tengah (Loteng) ini, mengalami luka cukup parah, akibat ledakan bom itu. Kini korban sedang dalam proses evakuasi melalui Arab Saudi, untuk segera diterbangkan ke Indonesia.
(Suara NTB/Kemenlu RI)
KORBAN LEDAKAN - Aisyah, TKW yang menjadi korban ledakan bom di KBRI Yaman (atas). Sementara kondisi KBRI di Yaman setelah serangan bom udara, Senin (20/4) lalu.
TO K O H Tuan Rumah Bintek Nasional NTB akan mendapatkan kebanggan menjadi tuan rumah Bimbingan Teknis (Bintek) Nasional terkait pemungutan suara di Pilkada tahun ini. Kegiatan itu akan digelar pada 27 April 2015 mendatang. Menurut Ketua KPU NTB, L. Aksar Ansori, saat ini KPU NTB sudah melaksanakan sejumlah kegiatan supervisi dan koordinasi untuk persiapan Pilkada 2015. Bersambung ke hal 15 L. Aksar Ansori
(Suara NTB/dok)
Nasib TKW Asal Lotim, Pemprov Serahkan Langkah Hukum ke Kemenlu Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyerahkan langkah hukum ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) terkait dengan kasus penyiksaan yang menimpa Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Lombok Timur (Lotim), Norfia Linda(23). Ia menjadi korban penyiksaan yang dilakukan oleh majikannya di Malaysia. Sesuai keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Norfia, mengalami lebam di seluruh mukanya, kepala,
punggung serta satu jarinya patah. Selain mengalami siksaan, korban dibuang oleh majikan di hutan dekat perkampungan orang asli di daerah Ulu Yam, Hulu Selangor “Aturannya bahwa setiap warga Negara Indonesia yang di luar negeri berarti tanggung jawab Kementerian Luar Negeri. Kalau di luar negeri, itu warga negara itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kemenlu. Kita serahkan langkah hukum oleh Kemenlu,” Bersambung ke hal 15
Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB untuk mengkaji faktor yang menyebabkan perlambatan penurunan angka kemiskinan tahun 2014 lalu. Hal tersebut terungkap dalam diskusi membedah masalah kemiskinan di Kantor Bappeda NTB, Jumat (24/ 4) siang. ‘’Kajian ini diminta Pak Gubernur dan Wakil Gubernur,”kata Kepala Bidang Statistik Bappeda NTB, Sigit Tjatur, SE.Ak. Dikatakan, penurunan ang-
Sumber APBN Bukan Jadi Halangan
(Suara NTB/ars)
Prasetijo Utomo
Mereka sempat khawatir Aisyah akan meninggal akibat luka sayatan kaca di urat nadinya, namun setelah dioperasi bisa diselamatkan. Serpihan kaca masuk ke beberapa bagian tubuhnya, terbanyak di tangannya. Lukanya pun cukup dalam akibat tertusuk serpihan kaca. Aisyah dirawat di rumah sakit Yaman, kemudian dievakuasi ke Sana’ah. Bertahap evakuasi berlanjut ke Al Hudaidah, untuk dibawa keluar dari Yaman. Bersambung ke hal 15
Gubernur Minta Bappeda Kaji Faktor Perlambatan Penurunan Kemiskinan
Krimsus Siap Tangani Dugaan Korupsi di BPJN
Mataram (Suara NTB) Lampu hijau dari Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs. Sriyono, M.Si yang siap memproses laporan dugaan tindak pidana korupsi di Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII NTB, siap ditindaklanjuti jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus). Meski sumber dananya APBN dan jika terindikasi melibatkan instansi vertikal, tidak jadi soal. ‘’Sepanjang ada laporan, kita proses, itu pasti,’’ tegas Direktur Reskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo, Jumat (24/4) pagi kemarin, menyambut pernyataan Kapolda sebelumnya soal kasus yang sama. Laporan dari kalangan manapun, atau masyarakat
Kabar duka itu disampaikan langsung Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) Kementerian Luar Negeri, Dr. Lalu Muhammad Ikbal, ditemui di Mataram, Jumat (24/4). Saat ledakan bom yang bersumber dari serangan udara itu terjadi, Aisyah diketahui terpisah dari rombongan 50 orang yang ditempatkan di basement kantor konsulat. “Aisyah terkena ledakan, lukanya cukup parah akibat terkena serpihak kaca,” kata Ikbal. Korban pun sempat pingsan, dan langsung menjalani operasi.
secara umum terkait tindak pidana korupsi, baginya wajib ditindakalnjuti tanpa melihat siapa dan lembaga pemerintah mana yang terlibat. Yang dilihatnya adalah materi laporan. Namun sampai sejauh ini, dia mengaku belum mendapat laporan dari pihak tertentu soal indikasi kerugian negara pada proyek BPJN Wilayah VIII. Termasuk soal potensi kerugian negara mencapai Rp 140 miliar selama 2014 – 2015 dalam pelaksanaan proyek jalan nasional di NTB, juga belum diketaui Prasetijo. “Jadi harus ada laporan dulu, baru kita bisa menilai kasusnya,” ujar mantan dosen Lembaga Pendidikan Kepolisian ini. Bersambung ke hal 15
ka kemiskinan tahun 2014 lalu hanya sebesar 0,2 persen. Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2013, angka kemiskinan di NTB sebesar 17,25 persen. Sementara pada September 2014 menjadi 17,05 persen. Sesuai dengan target RPJMD, sebenarnya angka kemiskinan tahun 2014 diharapkan tinggal 16,25 persen. Bappeda diminta mengkaji faktor-faktor penyebab lambannya penurunan kemiskinan itu karena saat ini menjadi sorotan masyarakat bahkan kalangan DPRD NTB. Dimana, sejumlah fraksi di DPRD NTB.
“Sementara intervensi program Pemprov sudah cukup banyak. Sebagai contoh ada wirausaha baru, bedah rumah dan pemberdayaan lembaga keuangan mikro, itupun angka kemiskinan di provinsi sampai September 2014 masih 17,05 persen. Yang kita targetkan sebetulnya untuk 2014 angka kemiskinan menjadi 16,25 persen,” sebutnya. Untuk itu, pertemuan yang melibatkan sejumlah SKPD, akademisi dan lainnya itu diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang terkait dengan permasalahan kemiskinan. Bersambung ke hal 15
Terbuka untuk Kritik dan Penegak Hukum PROYEK Jalan Nasional (PJN) sebagai Satker Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah VIII Bali-Nusra memberi klarifikasi terkait adanya kritik yang dilontarkan DPRD NTB dan mahasiswa yang belakangan ini banyak muncul. BPJN Wilayah VIII tidak anti kritik, serta terbuka kepada semua pihak, termasuk di dalamnya penegak hukum, apabila terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan proyeknya. ‘’Kami bukan lembaga anti kritik, kita terbuka kepada siapapun, termasuk kepada penegak hukum. Kalau memang ada indikasi kerugian negara yang timbul,’’ kata Humas BPJN Wilayah VIII Bali-Nusra,
Jonni Fery Carlos Pangaribuan, SH di Mataram, Jumat (24/4) Beberapa hari terakhir, BPJN Wilayah VIII mendapat sorotan dari banyak pihak, terutama dari Aliansi Mahasiswa Peduli Keadilan (AMPK), terkait adanya dugaan kongkalikong pemenangan tender kepada perusahaan tertentu oleh BPJN. Tindakan ini, diduga berimplikasi merugikan negara sebesar Rp 140 miliar untuk proyek jalan tahun 2014-2015. Very memberikan gambaran, mengacu pada Permen PU Nomor 646, termasuk yang terbaru. Dulunya sebelum turunnya Permen 646 ini, Bersambung ke hal 15