Snt25062013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 25 JUNI 2013

12 HALAMAN NOMOR 92 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Wawancara Khusus Pimpinan DPRD Kota Mataram (2)

Pemkot Harus Bangun Pola Koordinasi Cepat, Mudah dan Akurat H. Didi Sumardi, SH (HDS) yang mengemuka dalam wawancara khusus pimpinan DPRD Kota Mataram dengan Suara NTB. Meski saat ini Mataram baru berhasil mendapatkan predikat WDP (Wajar Dengan Pengecualian) namun baik eksekutif maupun legislatif memiliki spirit, tekad, niat dan harapan untuk bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, Bersambung ke hal 5

‘’

Kalau ini dilakukan dengan sungguhsungguh, WTP bukan barang terlalu sulit, apalagi Mataram sudah dalam posisi selangkah lagi

H. Didi Sumardi

Masyarakat Keluhkan Tempat Ibadah Banyak Hancur Tanjung (Suara NTB) Gempa yang merusak ribuan bangunan, termasuk tempat ibadah khususnya masjid dan mushalla, membuat warga dan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) ketar ketir. Apalagi Ramadhan sudah dekat, sementara masjid yang rusak berat dan ringan akibat gempa cukup banyak yaitu 21 unit dan mushalla 25 unit. ‘’Tempat ibadah akan menjadi prioritas utama penanganan jangka pendek. Yang masih mungkin direhab, kita rehab, kalau tidak kita usahakan renovasi. Sebentar lagi mau puasa, rasanya menyedihkan kalau saudara kita tidak bisa beribadah di asjid,’’ ungkap Wakil Bupati KLU, H. H. Najmul Akhyar, SH.MH. ‘’Kita sadari kemampuan penanganan tanggap darurat kita terbatas, untuk itu kami memohon maaf kepada saudara kita warga korban gempa yang belum memperoleh bantuan sampai saat ini,’’ kata Najmul.

Bersambung ke hal 5 RUSAK - Salah satu dari ribuan rumah dan fasilitas umum termasuk tempat ibadah yang rusak akibat gempa di KLU.

NTB Peroleh Rp 141,469 Miliar Lebih untuk BLSM Mataram (Suara NTB) Terkait kenaikan harga BBM subsidi, NTB memperoleh Rp 141,469 miliar lebih untuk program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dana tersebut akan diberi-

TO K O H

anggulangan Kemiskinan (TNP2K) yakni sebanyak 741.566 RTS. Demikian diungkapkan, Kepala Kantor Pos Mataram, Bersambung ke hal 5

Kata Mereka Soal BLSM

Segera Direhabilitasi

Bukan Solusi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memastikan penanganan rehabilitasi terhadap bangunan dan rumah penduduk yang rusak akibat gempa berkekuatan 5,4 SR segera dilakukan. Pada Rabu (26/6) besok, gubernur akan melakukan rehabilitasi secara simbolis di lokasi kejadian.

“Saya telah perintahkan Dinas PU NTB untuk memastikan rumah-rumah yang akan direhabilitasi, dengan mengkoordinasikan pelaksanaannya secara optimal dengan Pemkab Lombok Utara,” ujarnya, Senin (24/6) kemarin di Mataram.

Bersambung ke hal 5

“BBM naik tinggi, susu tak terbeli. Orang pintar tarik subsidi, anak kami kurang gizi...” Lagu populer Iwan Fals berjudul “Galang Rambu Anarki” ini, mengingatkan kita semua bahwa kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini sebenarnya bukan cerita baru. Ketika lagu ini dirilis Iwan Fals tahun 1982, menandai kelahiran anaknya Galang Rambu Anarki, bertepatan dengan rezim Soeharto saat itu menaikkan harga BBM. Dan begitulah seterusnya, hingga saat ini, menaikkan harga BBM menjadi tradisi pemerintah setiap pergantian rezim, sembari “menutup” semua indera agar teriakan protes dari arus bawah tak didengar.

TGH. M. Zainul Majdi

KO M E N TTAA R

Inaq Muniah

Jangan Berburuk Sangka

BUKAN tanpa alasan. Menaikkan harga BBM dan mencabut subsidi demi penghematan beban keuangan negara, selalu menjadi alasan pemerintah. Dan menjadi kompensasinya adalah, - dulu – disebut Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan kini istilahnya diperpanjang menjadi BLSM, namun dengan skenario hampir serupa.

Bersambung ke hal 5

Sri Teni

Duet Birokrat dan Pengusaha

Pendukung dan Simpatisan Siap Menangkan Paket Ridwan-Syaiful Ahyar

PENILAIAN minor masyarakat terhadap penegakan hukum yang lemah, kerap mengkristal menjadi pemikiran buruk sangka (suudzon) terhadap penegak hukum. Apalagi ketika kasus itu di SP3 – kan. Penilaian buruk itu pun makin kuat, akibat dari tidak ada penjelasan secara terbuka oleh penegak hukum.

Inilah yang tidak diinginkan Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, termasuk ketika ia dan jajarannya sedang konsen menangani kasus dugaan penyimpangan pada proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur (Lotim). Ia ingin lebih awal meluruskan perspektif masyarakat, Bersambung ke hal 5 Sugeng Pudjianto

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

kan kepada 471.566 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di daerah ini.

Data warga yang berhak menerima BLSM ini mengacu pada data penerima raskin yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Pen-

DAFTAR - Pasangan Ridwan Hidayat-Syaiful mendaftar ke KPU (kanan). Simpatisan dan pendukung paket Ridwan-Syaiful siap menangkan paket ini.

Giri Menang (Suara NTB) Paket pasangan Drs.H. Ridwan Hidayat dan Syaiful Ahyar resmi mendaftar ke KPU Lombok Barat (Lobar), Senin (24/6) kemarin. Majunya pasangan bakal Cabup dan Cawabup ini, merupakan kombinasi antara birokarat senior dengan pengusaha yang memiliki sepak terjang mumpuni di bidang entrepreneurship. Hal ini pula menjadi modal untuk merebut hati masyarakat Lobar pada Pilkada 2013. Selain itu yang terpenting kredibilitas dan rekam jejak ke dua tokoh ini yang bersih selama bergelut di bidang masing-masing, Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/fit)

TARGET WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sudah menjadi harapan bersama. Baik eksekutif, legislatif maupun masyarakat. Karena, predikat WTP itu merupakan salah satu indikator keberhasilan mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar. Predikat yang diberikan oleh lembaga auditor dalam hal ini BPK, bukan sekadar prestise tapi harus diwujudkan. Demikian pendapat Wakil Ketua DPRD Kota Mataram,

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Penertiban Eks Pelabuhan Ampenan Lakukan Pendekatan PENERTIBAN kawasan eks pelabuhan Ampenan secara resmi telah dimulai Senin (24/6) kemarin. Kendati demikian, Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana, BA mengaku pihaknya akan terus melakukan sosialisasi ke masyarakat khususnya para pemilik lapak di kawasan penertiban itu.

Ditemui di sela-sela aksi penertiban kawasan eks Pelabuhan Ampenan, Elya menegaskan pihaknya masih terus melakukan pendekatan ke masyarakat terutama para pemilik lapak PKL. “Tidak, kami terus melakukan sos(Suara NTB/smd) ialisasi dan pendekatan.

Hj. Elya Hadiana Yang jelas sejauh ini masih bisa diterima warga khususnya pedagang,” katanya.

Menurut dia, penertiban kawasan eks Pelabuhan Ampenan memang memiliki potensi ada perlawanan. Namun, dengan sosialisasi yang gencar terus dilakukan bersama tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat, sebagian besar masyarakat sudah mengerti.

Lebih jauh mengenai sosialisasi yang dilakukannya, Elya Hadiana menegaskan, sosialisasi yang dilakukannya sesuai dengan hasil rapat tim revitalisasi kawasan eks Pelabuhan Ampenan. “Ya, untuk PKL di sebelah barat, kami berharap agar dalam waktu 1 minggu ini sudah membongkar sendiri lapaknya. Lokasi ini akan kita bangunkan lapak yang permanen dan bagus. Jadi untuk sementara kami berharap mencari tempat lain di sebelah timur,” imbaunya.

Seperti diketahui, kawasan eks Pelabuhan Ampenan akan dikembangkan oleh Pemkot Mataram menjadi kawasan yang lebih menarik. Tahap awal yang dilakukan Pemkot Mataram melalui tim revitalisasi adalah dengan melakukan penataan di kawasan eks pelabuhan bersejarah itu. (smd)

Bangunan Milik PT. Gunung Lawoe Dirobohkan Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram membuktikan janjinya. Senin (24/6) kemarin, alat berat dan puluhan tenaga dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Mataram diturunkan untuk membongkar sebuah bangunan di Ampenan yang merupakan milik PT. Gunung Lawoe Mercu Buana (GLMB).

Pantauan Suara NTB di eks Pelabuhan Ampenan, kekuatan penuh nampaknya diturunkan oleh pihak Pemkot Mataram melalui tim revitalisasi Pelabuhan Ampenan. Selain dari jajaran Dinas PU, Sat Pol PP Kota Mataram, tim tersebut juga diback up penuh oleh aparat kepolisian dan TNI sebagai langkah antisipasi adanya perlawanan dari sejumlah oknum yang diduga menjadi backing kafé dan karaoke yang ada di kawasan itu.

Memang sejak pagi hari, puluhan warga dan beberapa orang berbadan tegap nampak lalu lalang di kawasan penertiban itu. Namun, sampai aksi perobohan bangunan milik PT. Gunung Lawoe dilakukan, oknum-oknum yang dikhawatirkan akan menggagalkan aksi penertiban itu tidak bergerak.

Sebelum kedatangan Wakil

Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di lokasi penertiban, petugas dari Dinas PU Kota Mataram sudah nampak memulai aksi pembongkaran bangunan tersebut. Dengan menggunakan seutas kawat berukuran besar, puluhan petugas itu merobohkan bangunan dengan cara menariknya dan dilanjutkan dengan menghancurkan tembok-tembok bangunan dengan menggunakan palu.

Alat berat baru mulai bergerak merobohkan bangunan sisanya ketika sudah ada perintah langsung dari Wakil Walikota Mataram. Sedikit demi sedikit, bangunan itu dirobohkan dan diratakan dengan tanah. Sebagian warga juga nampak turut andil dalam aksi pembongkaran itu. Bahkan warga tanpa ragu mengambil sisa-sisa bangunan

yang masih bisa dimanfaatkan seperti batu bata dan besi.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana di sela-sela kegiatan pembongkaran itu menegaskan, hari itu merupakan tahapan awal dari eksekusi untuk penataan kawasan dilakukan. Setelah membongkar bangunan milik PT. Gunung Lawoe, rencananya pembongkaran juga akan dilakukan terhadap lapak-lapak pedagang kaki lima (PKL) yang ada di sebelah barat. “Kami minta dalam waktu satu minggu kawasan ini sudah clear,” tegasnya.

Mohan juga mengatakan, terkait nanti adanya pemilik lapaklapak yang tidak bersedia melakukan pembongkaran, pihaknya siap membantu para PKL itu untuk membongkar. Mohan menegaskan, pemilik lapak dipersilahkan memilih sendiri areal da-

Suara NTB/smd

BONGKAR - Alat berat yang diturunkan tim revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan mulai melakukan pembongkaran terhadap salah satu bangunan di kawasan tersebut.

Tampak alat berat itu sedang membongkar tembok bangunan milik PT. Gunung Lawoe, Senin (24/6) kemarin. gangannya di sebelah timur. Namun, dia berharap lapak yang nantinya dibangun sementara hanya sebatas meja.

Sementara itu, Kapolsek Ampenan, Kompol Eko Supriyadi dikonfirmasi menyatakan, sejauh ini tidak ada gerakan

apapun dari oknum-oknum tertentu. Menurutnya, masyarakat sudah mengerti dari sosialisasi yang dilakukan tim revitalisasi. “Sejauh ini cukup kondusif, saya sudah disini sejak pukul 06.00 wita dan tidak ada gerakan apapun,” tandasnya. (smd)

Koperasi LIU Tutup

Unit Tipibank Ditreskrimsus Tetapkan Tiga Tersangka

Terima Sesuai Kuota SMPN 1 Mataram merupakan salah satu sekolah yang paling banyak diserbu calon siswa baru dalam setiap pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Pada pelaksanaan tahun ini, sekolah berjanji akan menerima siswa sesuai dengan jumlah rombongan belajar yang telah ditentukan Dinas Dikpora Kota Mataram sebanyak sembilan rombongan belajar (Rombel).

Kepala SMPN 1 Mataram Lalu Marwan menyebutkan, tahun ini pihaknya akan menerima calon pe(Suara NTB/nia) serta didik baru sesuai Lalu Marwan dengan jumlah kuota yang telah ditetapkan oleh Dinas Dikpora Kota Mataram. Tahun ini SMPN 1 Mataram akan menerima sembilan rombel dengan masing-masing rombel berisi 36 siswa. Jumlah ini menurutnya sudah sesuai dengan Juknis PPDB 2013.

“Dalam SK kan sudah ada ketentuan sembilan rombel.

Ya kita ikut seperti apa yang di SK-kan,” terangnya.

Khusus untuk SMPN 1 Mataram, tahun ini jumlah siswa yang akan diterima sebanyak 95 persen dari kuota atau sebanyak 308 siswa. Sementara untuk jatah siswa luar kota Mataram sebesar 5 persen dari daya tampung atau sebanyak 16 siswa.

Hingga saat ini pihaknya mengaku belum dapat menentukan jumlah nilai minimal yang terjaring di SMPN 1 Mataram karena sistem online masih terus berjalan hingga hari keempat pelaksanaan PPDB online Kamis (27/6) mendatang. Begitupula untuk jalur Bina Lingkungan, pihaknya tidak dapat menentukan karena menurutnya untuk tahun ini BL telah ditentukan oleh pihak Dinas.

Marwan menyebutkan dari segi teknis pelaksanaan PPDB online tahun 2013 ini tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan PPDB tahun sebelumya karena ada sistem yang mengatur. Hanya saja ada sedikit perbedaan mendasar, di mana jika di dua sekolah pilihan pertama calon siswa bersangkutan tidak diterima maka masih diberi kesempatan untuk memilih dua sekolah berikutnya. (nia)

(Suara NTB/nia)

PPDB - Orang tua dan calon siswa memadati halaman SMP 1 Mataram Senin (24/ 6). SMP-SMP yang berada di Jalan Pejanggik masih menjadi incaran calon siswa dalam PPDB yang dimulai kemarin.

Calon Siswa Kecewa

Pelaksanaan PPDB Online Ngadat Mataram (Suara NTB) – Sistem online Penerimaam Peserta Didik Baru (PPDB) beberapa sekolah penyelenggaraan di Mataram, ngadat dan tidak berfungsi. Akibatnya, formulir pendaftaran berisi data calon siswa beserta nilai hasil ujian nasional hingga pukul 11.00 Wita tidak bisa diinput ke database PPDB. Ratusan calon siswa yang telah datang sejak pagi pun kecewa karena harus rela menunggu lama.

“Dari tadi pagi kita nunggu, tapi katanya masih belum bisa online-nya. Ya terpaksa kita nunggu sampai bisa,” terang Rosmini (42) salah satu orang tua siswa.

Meski tahun ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kota Mataram telah berupaya mengganti perangkat online dengan sistem baru dari Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekom) Kemendikbud agar tidak ngadat.

Namun pada tataran pelaksanaannya, proses PPDB masih mengalami kendala seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menurut pantauan Suara NTB hingga Senin (24/6) siang kemarin, input database PPDB online yang semestinya sudah dapat diakses sejak pukul 09.00 Wita terpaksa molor karena sistem online ngadat. Formulir pendaftaran berisi data calon siswa beserta nilai hasil ujian nasional pun tidak dapat diinput ke dalam database PPDB. Dikonfirmasi terpisah Ketua PPDB Dinas Dikpora Kota Mataram H. Isin tak menampik adanya kendala-kendala yang

masih terjadi di lapangan.

Menurut Isin, persoalan ngadatnya system PPDB online hampir di seluruh sekolah di Mataram ini, terjadi akibat terjadinya kesalahan pada sistem database yang mengakibatkan nilai ujian nasional murni siswa di SKHUN tidak cocok dengan nilai ujian nasional siswa yang keluar di sistem online.

Atas kesalahan sistem database ini, Dikpora meminta kepada seluruh sekolah untuk menyetop berkas calon siswa baru, yang sudah menumpuk di sekolah.

Selebihnya operator online di sekolah yang akan melakukan entry database UN hingga selesai.

PPDB tahun ini Dinas memberikan dua pilihan sekolah. Bagi calon siswa yang tidak diterima di kedua sekolah pilihannya, maka calon siswa diminta untuk lapor ke sekolah pertama dan mengganti dengan dua sekolah pilihan berikutnya. (nia)

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan terkait dugaan penipuan dengan modus simpan pinjam dijalankan Koperasi Serba Usaha (KSU), LIU Mataram, menunjukkan perkembangan. KasusyangditanganiunitTipibankDitreskrimsus Polda NTB sudah ditingkatkan ke penyidikan. Dalam kasusini,tigatersangkaditetapkan.

Tiga tersangka itu, Ketua Koperasi berinisial IPS, berikut sekretarisnya berinisial PPA, juga bendahara NSS alias Nanik. “Dari hasil gelar perkara, mereka lah yang bertanggungjawab atas dugaan penipuan dan pendirian koperasi secara illegal ini,” kata Kanit II Tipibank, Subdit II Ditreskrimsus Polda NTB, Kompol Darsono kepada Suara NTB, Senin (24/ 6), ditanya terkait perkembangan penanganan kasus itu.

Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 16 Jo Pasal 46 UU RI Nomor 10 Tahun 1998, perubahan atas UU RI Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal.

Ketiganya diancam hukuman penjara di atas empat tahun.

Menurut Darsono, pihaknya mengusut kasus ini, menelisik dari tindak pidana pelanggaran atas UU Perbankan, karena seharusnya koperasi didirikan atas Izin Bank Indonesia. “Disinilah negara dirugikan,” terangnya.

Catatan sebelumnya, koperasi itu didirikan IPS dan karyawannya tahun 2006 lalu hingga 2012.

Dana nasabah yang diduga ditilep mencapai Rp 550 Juta.

Sementara itu penelusuran Suara NTB di alamat koperasi itu, tak menemukan aktivitas layaknya koperasi umumnya. Sesuai alamat di penyidik unit Tipibank, alamat koperasi itu tercantum Jalan Seragen Nomor 4 Tanah Aji, Kelurahan Punia Mataram. Namun di alamat sama, terlihat yang ada aktivitas laundry. Menurut warga sekitar, koperasi itu sudah tutup sejak dua tahun lalu. Pemiliknya pun raib entah kemana. Demikian juga dengan para pengurusnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

PROYEK - Harapan Masyarakat Lingkungan Banjar Pande Utara Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara akhirnyaterpenuhi,setelahPemerintahKotaMatarammelalui Dinas PU benar benar mengalokasikan dana Rp 300 Juta lebih untuk perbaikan Jalan Bangau, yang sejak bertahun tahun rusak parah. Proyek ini pun harus sama sama diawasi, karena hingga 17 Juni belum juga dikerjakan sesuai kontrak.

Lima Tahun Hidup di Pinggir Kali

Keluarga Damrah Hanya Dapat Raskin Keluarga Amaq Damrah dan istrinya Inaq Salinah bukan satu-satunya keluarga miskin yang ada di Kota Mataram. Namun, dari penuturan kedua orang tua ini, kehidupannya mungkin lebih buruk lagi dari katagori warga miskin. Pasalnya, selain hidup di pinggir kali selama lima tahun, dalam kurun waktu itu pula keluarga yang tinggal berdua saja di rumah itu hanya mendapat jatah beras miskin (raskin) dari pemerintah.

DITEMUI di gubuk reotnya, Inaq Salinah menuturkan, kehidupannya bersama suaminya mungkin jauh dari kesan hidup layak. Dengan sang suami hanya berprosesi sebagai penjaga pintu air dan sesekali menjadi tukang sapu jalanan, penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka berdua.

“Tidak cukup, kadang-kadang kami sering kekurangan. Kemarin saja ada yang memberi kami ubi, tapi sekarang sudah rusak,” tuturnya.

Lalu bagaimana dengan bantuan dari pemerintah? Wanita yang sehari-harinya berprofesi sebagai tukang pijat keliling itu mengatakan, sangat tidak mungkin keluarganya akan mendapat bantuan dari pemerintah. Pasalnya, sampai sejauh ini pendataan dari

pihak Kelurahan Dasan Cermen untuk keluarga miskin tidak pernah datang ke rumahnya. “Kami tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah, pendataan keluarga miskin saja tidak pernah ada,” katanya.

Tak berhenti sampai di situ, salah satu program pemerintah yang katanya merata kepada seluruh warga Indonesia saja yakni pemberian bantuan kompos gas, ia juga tidak memperolehnya. “Bantuan kompor tidak ada, hanya beras saja yang kami peroleh sebanyak 5 kilogram,” ungkapnya.

Ditanya mengenai rumah yang ditempatinya bersama sang suami, Salinah mengatakan, rumah itu hanya gubuk. Memang benar, bangunan rumahnya sebagian besar terbuat dari bambu. Dinding rumah pun terbuat

(Suara NTB/smd)

MEMPRIHATINKAN - Kehidupan keluarga Inaq Salinah dan suaminya Amaq Damrah memprihatinkan.

Selain tinggal di pinggir sungai, penderitaan keluarga miskin itu cukup lengkap karena tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. dari anyaman bambu yang sudah mulai lapuk. “Syukurnya ada yang memberikan kami bantuan seng untuk atap,” ujarnya seraya menambahkan, setiap musim hujan, rumahnya selalu tergenang banjir karena memang jarak rumahnya dengan kali hanya 1 meter saja.

Dengan kondisi yang sekarang, keluarga Inaq Salinah tetap mengharapkan adanya bantuan dari Pemkot Mat-

aram. Hal yang paling utama yang diharapkan adalah penghidupan yang layak, baik itu bantuan rumah yang memadai melalui program perbaikan rumah tak layak huni atau mungkin diberikan rumah bantuan pemerintah di suatu tempat seperti di kampung nelayan.

“Kami tetap berharap adanya perhatian dari pemerintah.

Sekedar rumah yang layak untuk kami,” harapnya. (smd)

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

Siap Salurkan BLSM PENYALURAN Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) segea dilakukan. Sebanyak 137.973 Warga miskin seKabupaten Lotim ini siap akan diberikan masing-masing Rp 150 ribu/bulan. Periode pertama penyaluran ini, sudah dipersiapkan untuk dua bulan pertama.

Demikian disampaikan Kepala Kantor Pos Selong, (Suara NTB/rus0 Kadek Sumardana saat diteKadek Sumardana mui wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/6). Diakuinya, pihaknya dari sisi perangkat pembayaran sudah sangat siap. Hanya saja, sampai saat ini belum ada jawaban dari pemerintah mengenai kepastian waktu.

Menurutnya, warga yang menerima BLSM harus memiliki Kartu Penjamin Sosial (KPS) sebagai salah satu syarat yang harus dimiliki penerima.

Pihaknya berharap dalam waktu dekat sudah ada keputusan mengenai penyaluran BLSM di Lotim, alasannya sebagian besar daerah lain sudah ada yang menerima dan para menteri sudah menyerahkan secara simbolis.

Pada tahap pertama penyaluran ini, total yang akan diberikan Rp 300 ribu, yakni jatah untuk dua bulan sekaligus. Detail lebih rinci mengenai data penerima sejauh ini belum diketahui pihak kantor pos Selong ini. (rus)

WTP Tidak Perlu Diragukan Praya (Suara NTB) Asisten I Setda Lombok Tengah (Loteng) Ir. M. Amin, menegaskan keberhasilan Loteng memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI tidak perlu diragukan. Alasannya, yang menentukan meraih WTP itu bukan Pemkab Loteng sendiri, tapi murni hasil audit dan penilaian dari BPK RI. Tidak hanya itu, dalam memberikan predikat, BPK jelas tidak sembarang. Ada alat ukur yang menjadi dasar pertimbangan sehingga Loteng bisa memperoleh WTP. “Kan ada empat alat ukur yang digunakan oleh BPK. Yakni ketaatan pada aturan hukum, keterbukaan, termasuk pengawasan internal. Dan, nyatanya dari hasil audit BPK, Loteng dinilai bisa memenuhi kriteria yang ada tersebut. Sehingga diberikan predikat WTP,” jelasnya pada wartawan di Kantor Bupati Loteng, Senin (24/6).

Meski demikian, Amin tidak membantah, jika masih ada persoalan dalam pengelolaan keuangan daerah maupun aset.

Namun pemerintah daerah sudah berkomitmen untuk bisa segera menuntaskan persoalan-persoalan yang masih terjadi tersebut. Dan, pihak BPK sendiri menegaskan kalau predikat WTP yang diperoleh Loteng bisa dipertanggungjawabkan.

Adapun terhadap catatan-catatan yang masih ada, tentunya itu menjadi tugas pemerintah dibantu masyarakat untuk bisa segera diselesaikan. Tanpa bantuan masyarakat, ujanya, berbagai persoalan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah daerah. “Atas kekurangan-kekurangan yang ada, tugas kita bersama untuk memperbaiki dan menyelesaikannya,” tegas mantan Kepala Bappeda Loteng ini. (kir)

Pengalihan Kas Daerah

Penegak Hukum Diminta Proaktif Praya (Suara NTB) Dorongan supaya kasus pengalihan kas daerah milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dari Bank NTB Cabang Praya ke Bank Mandiri sebesar Rp 25 miliar, supaya ditindaklanjuti sesuai hukum kini makin menguat.

Ada dugaan, pengalihan kas daerah ini telah terjadi tindak pidana korupsi. Untuk itu, aparat penegak hukum bisa lebih pro aktif dalam mengungkap kasus tersebut. Kendati pemerintah daerah setempat sudah memberikan klarifikasi terkait persoalan tersebut.

Desakan tersebut disampaikan Koordinator LSM Suaka Loteng, Bustami Taefuri, kepada sejumlah wartawan di Praya, Senin (24/6). Menurutnya, aparat penegak hukum baik Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya maupun Polres Loteng, harus memberi perhatian khusus dalam kasus tersebut, mengingat indikasi terjadinya tindak pidana korupsi sangat kental.

Dikatakannya, pejabat Loteng yang paling tahu dan paham persoalan pengalihan kas daerah tersebut adalah Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., serta Kabag Keuangan Setda Loteng, Baiq Aluh Windayu, sehingga yang patut bertanggung jawab dalam persoalan tersebut adalah kedua pejabat bersangkutan.

Sebelumnya, Kajari Praya, Subri, S.H., mengaku kalau kasus pengalihan kas daerah menjadi bidikan pihak Kejari Praya. Pihaknya masih melakukan pengkajian, untuk menelusuri apakah ada dugaan tindak pidana korupsi atau tidak dalam persoalan tersebut.

Pihak Kejari Praya sendiri juga berencana akan memanggil pejabat terkait guna dimintai konfirmasi dan klarifikasi.

Namun pejabat mana saja yang akan dipanggil, masih belum ada kepastian. “Untuk mengkaji dan menelusuri kasus tersebut, kita sudah akan segera membentuk tim khusus.

Yang diharapkan bisa segera bekerja dalam waktu yang tidak lama lagi,” pungkasnya. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK 18.463 Warga Lotim Dapat PKH Selong (Suara NTB) Sebanyak 18.463 warga Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mendapat Program Keluarga Harapan (PKH). Program pemerintah pusat dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan kluster ini dimulai sejak tahun 2011 lalu dan dianggap tingkat keparahan kemiskinan paling tinggi.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lotim, H. Sirman di Selong, Senin (24/6). Sirman menjelaskan, PKH ini ditujukan untuk dua bidang, yakni pendidikan dan kesehatan.

Di mana, bidang pendidikan ditekankan untuk penurunan Drop Out (DO) siswa SD dan SMP sederajat. Sementara bidang kesehatan dihajatkan untuk menurunkan angka kematian ibu dan mengurangi kasus gizi buruk yang selama ini masih cukup banyak di Lotim. Penerima PKH di bidang pendidikan, lanjutnya, harus memenuhi persyaratan, seperti masuk selama 85 persen.

Pada tahun 2011 dan 2012, data penerima PKH ini masih tersebar di 18 kecamatan. Mulai tahun 2013 ini, penerima

PKH sudah tersebar di 20 kecamatan se Lotim. Semua data penerima PKH ini ditentukan dari pusat. Dalam hal ini, Dinas STT Lotim hanya bertugas memverifikasi. Diakuinya, dari hasil verifikasi di lapangan sebanyak 18.463 warga menerima PKH dari 20.000 warga yang sebelumnya terdata.

Pada bagian lain, di Kantor Pos Lombok Timur sudah mulai menyalurkan PKH tahap pertama tahun 2013 dengan menggunakan data lama tahun 2012 lalu. Yakni jumlah penerima PKH se Kabupaten Lotim 18.463 orang. Para penerima disyaratkan membawa KTP dan kartu peserta PKH. Pembagian dilakukan tidak saja di Selong, namun juga sejumlah tempat lain yakni di Kantor Camat Pringgabaya dan Masbaik.

Kepala Kantor Pos Selong, Kadek Sumardana yang ditemui secara terpisah kemarin, menjelaskan, besaran jumlah dana yang dibagikan ke penerima sebesar Rp 100 - 500 ribu per triwulan dengan total dana yang disiapkan sebesar Rp 4 miliar.

Terlihat di kantor Pos Selong, Senin pagi kemarin, antrean warga sudah cukup panjang mengambil jatah PKH. (rus)

(Suara NTB/rus)

TERIMA PKH - Warga Lotim mulai menerima PKH di Kantor Pos Selong Senin (24/6).

Minta Kejelasan Soal Kasus Korupsi

Warga Serage Datangi Kejari Praya Praya (Suara NTB) Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng), Senin (24/ 6) kemarin, didatangi puluhan warga Desa Serage Kecamatan Praya Barat Daya. Aksi itu dilakukan warga untuk mempertanyakan dan meminta kejelasan terkait laporan dugaan penyelewengan yang dilakukan Kepala Desa (Kades) Serage. Pasalnya, sejak dilaporkan warga belum ada tanda-tanda akan diproses oleh pihak Kejari Praya sendiri.

Sayangnya, niat warga bersama beberapa anggota BPD setempat di samping LSM Suaka Loteng, untuk bisa bertemu langsung Kajari Praya, kandas. Alasannya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya sedang ada urusan di luar kantor. Warga pun kemudian hanya diterima Kasi Intel, Zulkarnaen, S.H. “Kami datang mau minta kejelasan proses penyelidikan atas laporan yang sudah kami sampaikan beberapa waktu lalu,” sebut anggota BPD Serage, Ahmad Samiin, mewakili warga.

Ia mengungkapkan, warga pada bulan Maret lalu sudah melaporkan penggelapan raskin, program bantuan pengadaan bibit sapi senilai Rp 36 juta, termasuk persoalan honor kepala dusun (kadus) yang belum dibayarkan selama enam bulan pada tahun 2012 lalu.

Sementara itu, secara terpisah Ketua Suaka Loteng, Ramdani, mengaku sangat kecewa atas kinerja yang ditunjukkan oleh Kejari Praya.

Dalam menyikapi laporan yang disampaikan oleh warga.

Padahal, laporan yang disam-

paikan sudah dilengkapi bukti. Anehnya, laporan sudah disampaikan jauh-jauh hari sebelumnya. Namun tidak juga akan tindakan.

Menjawab tuntutan warga, Kasi Intel Zulkarnaen, S.H., membenarkan kalau pihaknya sudah menerima laporan dari warga. Pihaknya sudah menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerjunkan tim ke lapangan. Dari hasil penelusuran tim, katanya, ditemukan ada indikasi penyimpangan.

Untuk itu pula, status sudah ditingkatkan ke proses penyelid-

soalan transmigran yang terungkap banyak yang tidak berhak. Untuk itu, mari kita cari jalan keluar,’’ harapnya.

Terhadap lahan milik TNI, Sukiman mengaku tahu persis, karena lahan TNI AD yang telah bersertifikat itu diurus saat dirinya menjadi Komandan Distrik Militer (Dandim) 1615 Lotim waktu itu. Namun, pada penghuni yang tidak berhak, Bupati meminta segera keluar dari kawasan UPT Jeringo.

Kepala BPN Lotim, Made Sanjaya mengatakan, di atas lahan transmigrasi Jeringo ini terjadi overlaping sebanyak 17 bidang tanah. Menurutnya, ada beberapa solusi yang telah ditawarkan pada pertemuan sebelumnya antara lain mengganti tanah tersebut ke lokasi yang lain. Hanya saja, sampai saat ini diketahui belum ada tanah penggantinya.

Made Sanjaya mengusulkan, tetap atas nama pemilik sertifikat. Hanya saja, catatannya lahan transmigrasi akan berkurang.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lotim, H. Sirman menyampaikan sebanyak 200 KK penghuni transmigrasi jeringo

(Suara NTB/kir)

DIALOG - Warga mendatangi Kejari Praya, meminta kejelasan tindak lanjut laporan atas dugaan penyelewengan yang dilakukan oleh Kades Serage Praya Barat Daya, Senin (24/6). ikan dan kini tengah ditangani Seksi Pidana Khusus (Pinsus).

“Yang jelas kasusnya sudah ditindak lanjuti. Terkait saksi akan segera diperiksa secara resmi,” tandasnya. (kir)

Sajim Sastrawan Akui Ada yang Menjegal Giri Menang (Suara NTB) Figur Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH, hingga saat ini kesulitan mendapatkan partai politik (parpol) menjadi kendaraan politik maju di Pilkada Lombok Barat (Lobar). Diduga, ada sejumlah oknum mencoba menjegalnya agar tidak memperoleh parpol, sehingga tak bisa maju.

Sajim yang juga Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB ini mengakui, awalnya, 13 parpol non parlemen yang hampir deal dengan pihkanya. Namun, 13 parpol ini justru membelok ke pasangan Drs. Herman dan H. Mukhtar (HEMAT) yang mendaftar lebih awal. Namun, Sajim tak kehabisan pendukung, iapun saat ini sedang berkomunikasi dengan PBR dan PPPI. Diakuinya, awalnya ia berkomunikasi intens dengan sejumlah parpol, seperti PKS, PPP dan Hanura. Namun parpol tersebut batal mendekat, karena persoalan teknis.

Namun, yang mengundang pertanyaan dirinya, paket HEMAT yang tiba-tiba muncul. Paket ini diduga dimunculkan calon lain yang ingin agar semua parpol habis mendukung calon.

Sajim mengaku, calon pendampingnya yang akan diusung adalah TGH. Muzakkar. Kepastian menggandeng Muzakkar belum dipastikan final sebelum mendaaptkan parpol pengusung.

Di tempat H. M. Izzul Islam, salah satu tim sukses Mahrip dan Munajib, mengungkapkan, kaum minoritas yang tidak mendukung calon tertentu banyak diancam dan diteror. Cara ini, menurutnya, bukan zamannya lagi, karena saat ini masyarakat sudah pintar. “Lawan saja, karena bukan zamannya lagi teror dan intimidasi itu,” ujar mantan Wakil Bupati Lobar ini enteng. (her)

Paket MAJU Bertekad Bangun Ekonomi Masyarakat Kecil Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Dr. H. Mahrip dan TGH. Munajib Kholid (MAJU) sudah mendaftarkan diri ke KPU Lombok Barat (Lobar) Minggu (23/6) lalu. Sebagai pasangan yang ingin dipilih masyarakat mereka mengusung beberapa program unggulan, salah satunya mengalokasikan dana pada desa masing-masing Rp 1 miliar dari APBD. Bakal Calon Bupati (Bacabup) H. Mahrip, menjelaskan, pihaknya bertekad membangun ekonomi masyarakat kecil di pedesaan dengan menyisihkan dana Rp 123 miliar dari total APBD yang mencapai Rp 1 trilun. Ia bersama bakal calon wakil bupati (bacawabup) TGH. Munajib Kholid mengalokasikan dana sebe-

Lahan UPT Jeringo Masih Bermasalah Selong (Suara NTB) Lahan seluas 240 hektar (ha) pada Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini masih menyisakan masalah.

Tumpah tindih dan saling klaim kepemilikan masih mewarnai persoalan lahan yang dihuni 200 transmigran.

Demikian yang terungkap dalam rapat penyelesaian persoalan lahan UPT Jeringo yang dipimpin Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy di Kantor Bupati Lotim, Senin (24/6). Bupati mengakui, persoalan UPT Jeringo sudah cukup lama dan belum ada jalan keluarnya.

Bupati menyebut, ada tiga subtansi pokok yang melilit pada persoalan UPT Jeringo.

Pertama adanya tanah warga di atas lahan Jeringo yang sudah dapat sertifikat dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Di antaranya, sertifikat atas nama sejumlah anggota TNI Angkatan Darat (AD) dan atas nama Yayasan Nadhlatul Wathan (NW) Pancor.

Selain itu, kejelasan lokasi tanah yang dibebaskan pemerintah daerah sampai saat ini belum jelas. ‘’Terakhir, per-

Halaman 3

(Suara NTB/rus)

BAHAS JERINGO - Para pemilik lahan, termasuk anggota TNI AD menyimak penjelasan konsultan mengenai titik lokasi UPT Jeringo yang masih bermasalah di Selong, Senin (24/6). diberikan lahan pekarangan 25 are dan 75 are untuk lahan usaha. Pemberian 75 are itu dikatakan konsep lama, hal ini dinilai tidak menjadi masalah jika dikurangi menjadi rata-rata 50 are.

Menurut Sirman, upaya penyelesaian masalah UPT Jeringo ini sampai saat ini tidak kunjung diselesaikan, karena diduga pemegang sertifikat lahan tidak bisa menunjukkan tapal batas dan titik lokasi lahan.

Sukran Ningrat, seorang konsultan yang ditunjuk untuk turut ambil bagian dalam penyelesaian lahan ini menuturkan, sejak tahun 2006 lalu total lahan areal transmigrasi Jeringo 263 ha. Tahun 2008 mengalami perubahan menjadi 240 ha. Pengurangan tersebut dikarenakan ada lahan milik masyarakat yang masuk dalam daftar lahan yang dibebaskan tersebut. Selanjutnya, sekitar 14 hektar lahan, saat ini masih dikuasai warga.

H. M. Suruji, atas nama yayasan NW pemilik lahan di kawasan UPT Jeringo menjelaskan, belasan hektar lahannya tumpang tindih dengan lahan UPT Jeringo. Namun, khusus dengan lahan milik TNI dipastikan tidak ada tumpang tindih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Latihan NTB ini, menjelaskan, ada 4 ha kurang 6 are lahan Yayasan NW ini saat ini telah menjadi tempat pembangunan sejumlah fasilitas umum. Lahan ini dengan ikhlas diberikan untuk fasilitas umum. Namun terhadap lahannya yang bersertifikat terhitung sejak Januari 2006 lalu bahkan ada yang terhitung sejak 2002 lalu tidak mau diberikan begitu saja.

Diakuinya, sudah cukup lama jauh sebelum ada rencana menjadikan kawasan UPT Jeringo, pihaknya telah berada di lokasi.

“Sejak 2002 lalu kami sudah berada di sana,” klaimnya.

Terhadap lahan tersebut, dinyatakan sudah lama juga minta diperbolehkan untuk ganti rugi atau dicarikan lokasi lain sebagai pengganti. Namun sampai saat ini tidak kunjung ada penyelesaian. (rus)

sar Rp 123 miliar bukan dihabiskan untuk kepentingan pribadi melainkan dialokasikan untuk desa.

Menurutnya, hal ini sudah disampaikan dan dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan. ‘’Dari segi regulasi dan aturan, memperbolehkan memberikan dana ke desa, karena fungsi Pemda untuk kesejahteraan masyarakat,’’ terang Mahrip yang juga Wakil Bupati Lobar ini.

Alasan pihaknya mengalokasikan sebesar Rp 1 miliar per desa, karena berdasarkan hasil survei ke lapangan khususnya petani tidak ada yang untung kalau dihitung biaya total produksinya. Ketika bercocok tanam, petani mesti berutang, karena petani

tidak punya dana. ‘’Ujungujungnya petani keliling pinjam ke rentenir. Dengan adanya Rp 1 milia, maka diberikan pinjaman mudah tanpa ada kena bunga,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya bertekad memperhatikan nasib guru tidak tetap (GTT) di Lobar. Bahkan, pihaknya siap membuat kontrak politik untuk membuat komitmen memperhatikan GTT. Sementara itu, TGH. Munajib melihat, porsi anggaran yang ada selama ini belum memihak kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan pembagian dana belanja publik lebih sedikit dibandingkan dana belanja aparatur pemerintah. “Kita upayakan agar belanja ini lebih besar ke belanja publik,”ujarnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

Halaman 4

Bahan Bacaan di Sumbawa Butuh Banyak Variasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kebiasaan gemar membaca perlu ditanamkan sedini mungkin, untuk membuka cakrawala dunia. Untuk itulah pentingnya keberadaan perpustakaan. Namun, bahan bacaan yang ada saat ini masih kurang bermutu, sehingga perlu banyak variasi.

Hal itu disampaikan Asisten II Setda Sumbawa saat membuka kegiatan lomba bercerita dan berpidato, Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah (Arpusda) Sumbawa, Senin (24/6). Selain mengasah kemampuan peserta didik dalam menyimpulkan isi buku kemudian mengkomunikasikan dan menceritakannya kembali, juga dalam menjaring serta menciptakan siswa-siswi yang berbakat dan berkualitas. Agar nantinya siap berkompetisi dalam even yang lebih besar dengan skala yang lebih luas.

Untuk itu, keberadaan perpustakaan sebagai salah satu tempat menumbuhkan minat baca. Serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan serta mengikuti perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Begitu juga dengan keberadaan perpustakaan umum, yang melayani masyarakat dengan berbagai karakter dan latar belakang pendidikannya. Untuk itu, peran perpustakaan harus selalu ditingkatkan dan dikembangkan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. “Begitu juga dengan ragam dan isi informasi yang disajikan kepada masyarakat mestinya juga semakin bervariasi,” katanya.

Kuatnya ancaman media elektronik terhadap anak-anak dan masyarakat, harus diimbangi dengan tersedianya bahan bacaan yang bermanfaat. Sebab dari pengalaman orang-orang berhasil, dari masyarakat pembaca akan lahir masyarakat penulis dan akhirnya menjadi pemikir. Hal ini sulit terwujud bila generasi muda memiliki ketergantungan yang berlebihan terhadap media elektronik yang menyajikan informasi siap saji dan tidak memerlukan berpikir banyak.

Barangkali kurang tepat bila dikatakan minat baca masyarakat itu rendah. Mengingat selama ini mungkin bahan bacaan yang tersedia masih kurang bermutu dan kurang diminati oleh masyarakat. Atau barangkali sosialisasi tentang perpustakaan itu sendiri masih belum maksimal. Dalam kaitan ini, para pengelola perpustakaan harus selalu memupuk dan membina pengembangan minat atau kebiasaan membaca di kalangan masyarakat secara berkesinambungan demi terciptanya masyarakat yang berkualitas. (arn)

Dua Jembatan di Sumbawa Besar Dinilai Tak Layak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dua jembatan besar yang berada di dalam kota Sumbawa Besar dinilai tak layak lagi dipertahankan. Baik dari sisi usia teknis, maupun kelayakan bangunan saat ini.

Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin Afifi,

saat melihat langsung kondisi jembatan Brang Biji dan jembatan Badas depan Kompi Senapan B arah masuk kota, Senin (24/6), menilai kedua jembatan tersebut sudah saatnya diganti. Sebab beban yang ditanggung selama ini cukup berat, mengingat tak ada akses lain bagi masyarakat.

“Kami takut ambrol, apalagi jembatan Badas sudah pernah ditambal,” terangnya.

Selain itu, lanjut Jeff, panggilan akrabnya, dari sisi teknis, jembatan tersebut juga sudah tidak layak untuk dipertahankan. Seperti jembatan Brang Biji yang sudah berumur sekitar 40 tahun lebih, meski

Hendak Dijual ke Mataram

Polisi Amankan Ratusan Liter Mitan Kota Bima (Suara NTB) Di tengah keresahan masyarakat setelah kenaikan harga BBM, seorang oknum warga justru hendak mencari keuntungan dengan mencoba menjual BBM jenis minyak tanah (mitan) ke Mataram. Namun, aksi M (35) warga Kecamatan Asakota ini diamankan Tim Buser Polres Bima Kota. Dari tangannya, Tim Buser juga berhasil mengamankan mitan sebanyak 560 liter.

Kapolres Bima Kota melalui Kaur Bin Ops Ipda M Yamin saat ditemui, Senin (24/ 6) menjelaskan penangkapan oknum warga ini dilakukan menyusul adanya informasi dari masyarakat. Bahwasanya, terdapat seorang warga yang hendak membawa mitan tanpa surat-surat untuk dijual ke Mataram. Berdasarkan informasi ini, pihaknya pun menindaklanjuti dengan menyelidiki lebih lanjut.

Alhasil, pihaknya pun berhasil mendapati pelaku yang hendak membawa mitan saat berada di Jalan Raya BimaTalabiu Kelurahan Dara Kecamatan Asakota Kota Bima.

Setelah diperiksa, dalam kendaraan pick up yang digunakan oleh pelaku berhasil

(Suara NTB/arn)

BERCERITA - Salah satu peserta lomba bercerita dan berpidato di Sumbawa Besar, Senin (24/6).

KSB Tetapkan Kriteria Tenaga Kerja Lokal

didapati mitan ilegal seperti yang dilaporkan. “Untuk mengelabui petugas, pelaku mengemas jeriken-jeriken dalam dus buah,” tutur Yamin.

Saat itu juga, pelaku dan barang bukti dibawa ke Sat Reskrim. Setelah dihitung, jumlah mitan yang hendak dibawa sebanyak 560 liter yang dikemas dalam 28 jeriken ukuran 20 liter. Berdasarkan hasil pemeriksaan, mitan-mitan ini dikumpulkan pelaku dari sejumlah pengecer. Untuk satu jeriken pelaku membeli dengan harga Rp 100 ribu. Sementara di Mataram hendak dijual dengan harga Rp 150 per jeriken. Jika ditotal dari jumlah tersebut pelaku bisa membawa pulang

uang sebesar Rp 4,7 juta. “Jadi motifnya hanya ingin mencari keuntungan,” tutur Yamin.

Sementara hingga kemarin, pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka masih menjalani pemeriksaan.

Hanya saja, tersangka belum ditahan karena pihaknya masih melakukan pendalam dengan memeriksa saksisaksi. Namun pihaknya sedikit kesulitan karena, berdasarkan pengakuan tersangka sejumlah orang tempat dia membeli mitan tersebut ada yang sudah berada di Malaysia. Atas perbuatannya ini, pelaku dikenakan pasal 53 huruf c,b atau Pasal 50 UU No 52 tahun 2001 dengan ancaman empat tahun penjara. (use)

Cara Beternak Warga Perlu Diubah Taliwang (Suara NTB) Cara beternak lepas yang masih umum dilakukan peternak selama ini dapat dikatakan menjadi salah satu faktor pengundang pencurian ternak di wilayah pulau Sumbawa. Tak terkecuali di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), metode beternak komvensional dengan membiarkan ternak lepas mencari makan tanpa harus dikandangkan tersebut

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) Guna memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 9 Tahun 2010 tentang pemberdayaan 50 persen tenaga kerja lokal oleh perusahaan yang beroperasi di daerah, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) setempat baru-baru ini berhasil menyusul daftar kriteria tenaga kerja lokal.

Daftar tersebut diberi nama Skor Kelokalan Tenaga Kerja (SKTK), di mana daftar ini menjadi panduan bagi seluruh perusahaan yang bekerja di daerah nantinya untuk mengukur tingkat kelokalan calon tenaga kerjanya pada setiap pembukaan lowongan. “Sekarang kita sudah punya panduan bagi perusahaan atau tim pencari kerja untuk mengetahui lokal atau tidaknya seorang calon naker,” kata kepala Disnakertrans KSB Abdul Hamid, MPd kepada wartawan, Senin (24/6).

Dalam daftar SKTK tersebut, ditetapkan delapan indikator untuk mengetahui tingkat kelokalan seorang naker. Tiap indikator memiliki skor berbeda-beda. Berikut delapan indikatornya, tempat lahir, tempat tinggal, status kepemilikan rumah, alamat tempat tinggal keluarga calon Naker, silsilah keluarga, asal pasangan (suami atau istri), apresiasi budaya dan terakhir lama domisili di KSB. Menurut Hamid, tiap krtieria memiliki skor berbeda-beda dengan interval antara 1 hingga 5. Semakin tinggi kadar kedekatan seorang calon Naker dengan tiap kriteria SKTK, maka calon Naker bersangkutan makin tinggi pula tingkat kelokalannya.

“Artinya begitu mereka punya nilai tinggi, maka sebagai Naker lokal yang bersangkutan akan lebih diprioritaskan,” tandasnya. “Kalau dihitung poin, maksimal poin yang didapatkan tiap Naker sebanyak 50 poin, sedangkan minimalnya 13 poin. Jadi yang memiliki skor antara 36 sampai 50 masuk kategori lokal A, skor dengan kisaran 26 sampai 35 masuk tenaga kerja lokal B dan terakhir skor 13 sampai 25 tercatat sebagai tenaga kerja tidak lokal,” sambung Hamid.

Dengan adanya SKTKT tersebut, ia berharap kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah dalam melakukan rektrutmen agar mulai menerapkannya untuk menilai tingkat kelokalan calon Naker sesuai dengan amanat Perbup 9/2010. “Kami meminta komitmen seluruh perusahaan yang ada di daerah agar hal itu diterapkan setiap melakukan rekrutmen ke depannya,” tandas mantan sekretris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) KSB itu.

Selanjutnya ia mengatakan, saat ini di proyek tambang Batu Hijau PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) telah membentuk tim seleksi tenaga kerja yakni Batu Hijau Recrutment Comitee (BHRC). Nantinya tim ini yang akan melakukan seleksi perekrutan Naker baik untuk kebutuhan pekerja di PT NNT sendiri dan seluruh perusahaan Sub Kontraktor (Subkont) yang ada di dalamnya. “Nah melalui komite itu nantinya, kita akan terapkan SKTK itu. Dengan demikian kita bisa dengan mudah mengontrol berapa jumlah Naker lokal yang bekera di dalam proyek Batu Hijau nantinya,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/arn)

PERIKSA - Jamaluddin Afifi saat memeriksa kondisi jembatan Brang Biji, Sumbawa Besar, Senin (24/6).

masih saja menjadi kebiasaan warga.

Melihat kenyataan tersebut jajaran Polres KSB mengimbau warga peternak untuk mengubah pola beternaknya tersebut. Pasalnya selama ini komplotan maling ternak kerap menyasar ternak-ternak yang berkeliaran bebas tanpa pengawasan para pemiliknya. “Sebelumnya kami sudah pernah mengimbau hal ini beberapa kali pada para peternak. Dan sekarang setelah kejadian di pantai Balad itu, kita kembali mengingatkan peternak untuk mengubah pola beternaknya itu,” terang Kapolres KSB AKBP Muhammad Suryo Saputro, SIK, Senin (24/6).

Untuk di beberapa wilayah, pola ternak lepas tersebut memang sudah benar-benar tidak cocok lagi diterapkan. Hal ini disebabkan wilayah tersebut dalam beberapa kasus menjadi sasaran titik operasi komplotan pencuri ternak terutama kelompok pecuri antarpulau.

Terutama para peternak yang berada dekat di wilayah pesisir pantai.

“Ada beberapa titik yang m e m a n g sudah menjadi Muhammad Suryo Saputro target para

pencuri dan selama ini dan kami tetap melakukan pengawasan di sana,” kata Kapolres.

Pola ternak yang diterapkan peternak saat ini adalah, pola ternak intensif, di mana hewan ternak dipelihara di kandangkandang atau dilokalisir di satu lahan yang telah disediakan. Dengan demikian, hewan ternak tidak perlu dilepas dan digembala tanpa pengawasan para pemilik yang justru selama ini menjadi faktor pemicu para pencuri ternak untuk beraksi. “Kita lihat saja, sekarang masih banyak hewan ternak warga yang berkeliaran tanpa diawasi dan tidak siang, malam hari pun demikian. Dengan begitu pencuri dengan mudah menangkap hewanhewan ternak itu (Sapi, red),” pungkas Suryo Selain pola ternak warga yang perlu diubah, Suryo mengaku daya dukung pengamanan jajarannya terutama untuk wilayah laut selama ini masih terhitung minim. Karena itu dalam koordinasinya dengan Pemda KSB, Polres telah meminta agar dibangunkan Pos Polair (pos polisi air) di beberapa titik perairan pantai. Di antaranya di pantai Balad kecamatan Taliwang, pantai Benete dan Sekongkang. “Kalau pusat komandonya kita harapkan ditempatkan di pantai Benete untuk memudahkan koordinasi patroli perairan. Kan Benete berada di antara Balad dan Sekongkang,” imbuhnya. (bug)

kelihatan dari luar masih cukup bagus. “Sudah banyak besi, baut ataupun mur jembatan yang hilang dicuri. Ini rentan.

Makanya wajib dilakukan pergantian,” saran Politisi Golkar Sumbawa ini.

Untuk itu, pihaknya meminta kepada Bupati Sumbawa untuk bersurat ke Menteri

Pekerjaan Umum (PU) melalui Gubernur untuk dilakukan penggantian kedua jembatan dimaksud. Hingga sudah bisa dilakukan perencanaan pada 2014 dan paling lambat 2015 sudah dibangun. “Kami juga akan membawa langsung surat itu ke Gubernur dan Menteri PU,” tukas Jeff. (arn)

20.133 RTS Penerima BLSM di Dompu Dompu (Suara NTB) Penerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM di Kabupaten Dompu sebanyak 20.133 rumah tangga sasaran (RTS). Data penerima BLSM ini sesuai data penerima raskin. Namun kartu jaminan sosial bagi penerima BLSM belum diterima PT Pos Indonesia unit Dompu, sehingga realisasi BLSM belum bisa dipastikan.

Kepala kantor Pos Indonesia unit Dompu, Muslim kepada wartawan di kantornya, Senin (24/6) mengatakan, penyaluran BLSM diserahkan sepenuhnya kepada PT Pos Indonesia. Selain melakukan pembayaran bagi penerima, PT Pos juga yang akan mendistribusikan kartu jaminan sosialnya. “Tugas kita yang dibebankan pemerintah bukan hanya membayar BLSM, tapi juga memastikan kartu jaminan sosial diterima mereka yang berhak,” terangnya.

Karenanya, kartu jaminan sosial harus diterima langsung oleh kepala keluarga dan atau anggota keluarga yang tinggal serumah. Namun untuk menghindari penyelewengan di lapangan, dibutuhkan pengawasan bersama agar BLSM tepat sasaran. “Saat pendistribusian

Muslim

(Suara NTB/ula)

kartu jaminan sosial dibutuhkan pengawasan bersama.

Karena kartu itulah menjadi dasar pencairan uang dan beras raskin,” katanya.

Tetapi kartu jaminan sosial, dikatakan Muslim, hingga saat ini belum diterima pihaknya.

Padahal berdasarkan tahapan jadwal, wilayah Kabupaten Dompu akan merealisasikan BLSM pada 1 Juli 2013. “Kalau melihat kesiapan kartu, kemungkinan jadwal 1 Juli akan molor,” ungkapnya.

Data yang menjadi acuan pemerintah dalam pembagian BLSM, dikatakan Muslim, sesuai data penerimaan raskin.

Jumlahnya sebanyak 20.133 RTS. “Penerima BLSM sesuai data raskin,” katanya. (ula)

Rencana PHK Karyawan Newmont

Diharap Tak Rugikan Karyawan Taliwang (Suara NTB) PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) dalam waktu dekat kembali berencana melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap karyawan. Terkait rencana tersebut pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pun angkat bicara menanggapinya.

Sekretaris Daerah (Sekda) KSB Ir. W. Musyafirin, MM mengatakan, pemerintah dalam hal ini sebenarnya tidak dapat melakukan intervensi terhadap kebijakan di internal perusahaan.

Namun demikian satu harapan pemerintah jika PHK tetap menjadi keputusan perusahaan, agar dalam pelaksanaannya tidak merugikan karyawan. “Lakukan sesuai ketentuan yang berlaku, berikan seluruh hak karyawan dan jangan sampai merugikannya,” ujarnya kepada wartawan, Senin (24/6).

Diakuinya terkait rencana PHK PT NNT terbaru ini, Pemda KSB belum mendapatkan informasi langsung dari perusahaan.

Karena itu dalam waktu dekat pemerintah akan segera melakukan komuni-

kasi dengan manajemen PT NNT untuk mencari kejelasan seputar kebijakan yang berlaku bagi seluruh unit perusahaan tambang asal Negeri Paman Sam itu.

“Tapi melalui komunikasi nanti sekali lagi kami sampaikan kepada masyarakat, kami selaku pemerintah tidak dapat melakukan intervensi kepada perusahaan. Karena hal tersebut merupakan kewenangan internal perusahaan sepenuhnya,” katanya.

Musyafirin menyebutkan, terutama terhadap karyawan lokal, ia menekankan jika kebijakan PHK tersebut harus menyentuh pekerja lokal agar dilakukan secara benar.

“Jangan kurangi hak-hak para pekerja yang di-PHK. Dan kami pemerintah akan terus mengawasi proses PHK yang dilakukan Newmont,” tandasnya sembari meminta kepada masyarakat agar turut pula melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan yang beroperasi di kecamatan Sekongkang tersebut. “Semua harus mengawalnya. Baik pemerintah maupun masyarakat,” tambahnya. (bug)

SUARA NTB

Selasa, 25 Juni 2013

Segera Direhabilitasi Dari Hal. 1 Dikatakan, pascagempa yang melanda wilayah KLU pada Sabtu (22/6) lalu, Pemprov NTB segera melakukan berbagai jenis penanganan tanggap darurat. Gubernur langsung memerintahkan Kepala Pelaksana BPBD NTB yang juga Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) NTB, Drs. H. Bachrudin, M.Pd untuk melakukan langkahlangkah segera di lapangan.

Sesuai laporan yang diterimanya, dari pendataan yang dilakukan sampai dengan Minggu (23/6) pukul 13.30 Wita , tidak terdapat korban meninggal.

Satu orang warga mengalami patah tulang, sekitar 25 orang luka ringan dan telah mendapat perawatan di instalasi kesehatan, tanpa rawat inap. ‘’Insya Allah, melalui koordinasi Pemkab Lombok Utara, Pemprov NTB, jajaran TNI dan Polri, serta pihak terkait lainnya, semua sudah

tertangani dengan baik,’’ujarnya.

Sementara itu, untuk suplai makanan pokok dan kebutuhan mendesak lainnya seperti tenda telah didistribusikan. Dengan koordinasi Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara, serta unsur TNI dan Polri. “Saat ini terdapat 25 ton beras, serta kebutuhan pokok lainnya seperti minyak goreng, mie instan, sarden dan biskuit yang siap distribusikan” lanjutnya.

Dalam menghadapi bencana tersebut, gubernur meminta para warga untuk bersabar dan mengambil hikmah atas musibah tersebut.

“Insya Allah berbagai penanganan tanggap darurat telah dan sedang dijalankan.

Kami pastikan aparatur pemerintah didukung oleh jajaran TNI dan Polri, serta unsur lainnya seperti Tagana telah dan terus melaksanakan fungsi-fungsi tanggap darurat tersebut” pungkasnya. (nas)

Jangan Berburuk Sangka Dari Hal. 1 bahwa setiap persoalan proyek berkaitan dengan keuangan negara, tidak selamanya bermuara pada penegakan hukum setelah diproses berdasarkan laporan. ‘’Ketika kasus itu terbukti, maka kami akan katakana itu terbukti dan proses hukumnya lanjut. Kalau tidak terbukti, maka kami juga akan katakana tidak terbukti, tidak akan dipaksakan. Tapi saya mohon, jangan suudzon dulu,” harapnya, disela sela menerima pengunjukrasa dari Lombok Timur Senin (24/6) kemarin.

Menurutnya, setiap penanganan kasus, ia selalu menjauhkan diri dari kepentingan apapun.

Diutus menjadi Kajati NTB, ia sejak awal berniat untuk menjalankan beban tugas dari Kepala Kejaksaan Agung RI itu. Seh-

ingga dalam kamusnya, tidak ada istilah ditunggangi kepentingan tertentu, apalagi mewakili kelompok tertentu. ‘’Kalau memang saya dicurigai punya kepentingan atas kasus tertentu, silahkan demo saya,’’ tantangnya.

Kalimat tegas itu dilontarkannya dengan harapan, agar masyarakat pun memberi dukungan penuh kepada dirinya dan jajaran dalam penanganan kasus korupsi, sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Karena ketika ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang menanyakan perkembangan kasus, ia pun siap memberi penjelasan sesuai kapasitas.

Ini dengan harapan, masyarakat pun mendapat kejelasan sejelas-jelasnya, sehingga tidak ada pikiran minor. (ars)

Bukan Solusi Dari Hal. 1 Sejumlah masyarakat yang diwawancarai Suara NTB terkait pola kompensasi kenaikan BBM ini pada umumnya senang. Betapa tidak, mereka yang begitu sulit untuk mendapat uang Rp 150.000 dalam sebulan, kini bisa diperoleh hanya dengan antre hitungan maksimal satu jam. Sudah solusikah ini?

Bagi Inaq Muniah (60), tentu saja. Uang segar yang akan diterimanya Rp 150.000 per bulan, akan mengurangi energi mencari nafkah dengan menjadi pemulung barang bekas.

Banyak yang bisa dibelinya, terutama kebutuhan paling pokok, beras. ‘’Begak begak jari beli beras, jari mangan kance anak leq bale (lumayan untuk beli beras, untuk makan bersama anak di rumah,’’ demikian tutur Muniah, wanita yang tak pernah mengenyam pendidikan ini.

Dengan uang itu pula, ia sudah punya rencana disisihkan biaya sekolah anaknya yang masih di bangku SMP. Apakah uang itu cukup untuk hidup satu bulan, dibanding dengan kebutuhan pokok yang sudah naik? Wanita paruh baya asal Lingkungan Kebon Lelang, Ampenan ini sempat terdiam. Dalam pikirannya, yang kemudian dilontarkan dalam Bahasa Sasak, uang itu tak akan berarti apa apa ketika semua kebutuhan pokok yang terus akan merangkak mencapai harga dua kali lipat. Meski merasa sebagai orang yang buta huruf, tapi ada rasa ketidakadilan, ketika ia yang sudah miskin, semakin dimiskinkan oleh keadaan seperti kenaikan harga barang.

Ratapan Inaq Muniah ini seolah terwakili oleh lirik yang diciptakan Iwan Fals dalam lagu itu. Bercerita, bagaimana tarif dasar listrik (TDL), harga beras, minyak goreng, susu, dan kebutuhan pokok lainnya akan melonjak tinggi sebagai buntut dari kenaikan harga BBM. Kebutuhan gizi rakyat kecil tak terpenuhi ‘’gara-gara orang pintar tarik subsidi,’’.

Di mata para penyair, penulis novel dan puisi, kenaikan BBM ini semakin memperkaya ide mereka untuk melahirkan karya baru tentang semakin tersingkirnya orang orang kecil dari peradaban maju akibat tak mampu bertahan “hidup”.

Demikian pandangan penulis novel, N Marewo yang menyebut, pilihan kenaikan BBM ini sebuah dilema sebetulnya. “Harga sebungkus rokok Rp 12.000, sedangkan bensin satu liter menjadi Rp 6.500. Ini menjadi berat, karena kesenjangan sosial akan semakin kentara. Jarak ekonomi kaya miskin sangat lebar,” kata N. Marewo kepada Suara NTB, kemarin.

Jarak berwujud kesenjangan itu menurut penulis novel “Author of Filmbuehne Am Steinplatz” ini, terlihat ketika antrian BLSM nanti. Maka itulah

pemandangan kemiskinan, di saat bersamaan ada banyak kendaraan mewah melintas menyaksikan peristiwa itu sebagai fenomena sosial yang biasa ketika terjadi perubahan kebijakan.

Sebab yang paling merasakan dampak adalah masyarakat miskin, sedangkan yang kaya, tak akan berkutik dari posisi kekayaannya karena kesejahteraan mereka akan menyesuaikan. ‘’Ini semacam upaya melupakan sakit gigi dengan gambar-gambar indah,’’ ilustrasinya.

Pedagang nasi campur, Ibu Teni asal Sayang Sayang Cakranegara sebenarnya melihat BLSM ini sebagai peluang baru untuk menambah modal usahanya. Uang cash yang diterima, akan membantu mengurangi pengeluaran, menambah keuntungan. Itulah hitung hitungan sederhananya. Tapi tetap saja, Pasar Sayang Sayang yang hanya berjarak lima 15 langkah dari rumahnya tetap tidak akan “berpihak”. Uang yang dibagikan itu hanya akan mampu membeli sebagian dari bahan nasi campur, sop butut, sop ayam, yang dijualnya.

Mengomentari rencana pembagian BLSM ini, ia punya kesimpulan, sebaik baik kondisi adalah ketika BBM tidak naik.

Ungkapan senada disampaikan Papuq Hamijah (60), warga Kebon Jaya Timur Kelurahan Monjok Kota Mataram yang seharihari mencari nafkah dari mengais botol minuman bekas ini mengaku semakin berat dengan harga kebutuhan pokok yang semakin merangkak naik.

Penghasilan yang kecil dan tak menentu hanya Rp 10.000 per hari, dinilai tidak mampu mencukupi kebutuhan makan seharihari. Apalagi ia harus menghidupi suami dan satu cucunya yang yatim.

Sementara rencana pemberian bantuan BLSM oleh pemerintah sebesar Rp 150.000 per bulan dinilai tidak sebanding dengan melonjaknya harga kebutuhan pokok. ‘’Maunya kita bias belanja murah. Kalau BBM naik begini kan apaapa ikut mahal,’’ ujarnya.

Hal inilah yang juga dirasakan oleh Papuq Mustahib (60), warga Bajur Kecamatan Labu Api yang sehari-hari berjualan keliling.

Mustahib mengaku harga jualannya terpaksa ikut naik karena harga bahan mentah di pasar juga ikut melambung. Rencana pemberian BLSM yang akan dilakukan pemerintah pun dinilai tidak seimbang dengan harga kebutuhan pokok yang ada di pasaran. ‘’Dari pada diberi 150.000 lebih baik BBM tidak dinaikkan,’’ katanya polos. (ars/nia)

Kasus Tanah Pecatu

Kepala Aset Lobar Diperiksa Tiga Jam Mataram (Suara NTB) Brh, yang menjabat Kepala Kantor Aset Lombok Barat (Lobar) dipanggil Kejaksaan, Senin (24/6) kemarin. Ia diperiksa tiga jam dengan status sebagai tersangka dalam kasus penjualan tanah pecatu, Dusun Ireng Daye Desa Jati Sela Kecamatan Gunung Sari, Lobar.

Informasinya Brh hadir di Kejaksaan sesuai dengan agenda panggilan, pukul 13.30 Wita. Ia langsung naik ke ruang pemeriksaan di Pidsus Kejati NTB. Beberapa pertanyaan yang disodorkan kepadanya, masih terkait dengan motif penjualan aset daerah senilai Rp 300 juta itu.

“Yang bersangkutan selesai diperiksa jam 16.30 Wita,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara

NTB, Senin sore kemarin. Menurut Sutapa, pemeriksaan itu sifatnya hanya pendalaman dari kesaksian sebelumnya. Karena diketahui, pekan lalu Brh juga sudah dipanggil untuk pertama kalinya. Karena masih ada yang belum lengkap keterangannya, sehingga harus dipanggil lagi.

Sedangkan untuk tersangka BF, oknum anggota DPRD Lobar, dipastikannya tidak akan dipanggil lagi oleh penyidik. Alasannya, keterangan BF sudah dianggap lengkap pada kesaksian sebelumnya. “Berkas BF tinggal disusun saja untuk dipersiapkan ke tahap dua,” terangnya.

Sementara hasil pemeriksaan terhadap Brh akan didalami. Namun tidak menutup kemungkinan dipanggil lagi jika dianggap perlu. (ars)

Pemkot Harus Bangun Pola Koordinasi Cepat, Mudah dan Akurat Dari Hal. 1 yang dibuktikan dengan predikat WTP nantinya. Perwujudan dari komitmen itu, sambung HDS, manakala WTP sudah diraih, tentu dengan predikat itu, selanjutnya harus lebih baik lagi. Sehingga itu menjadi kunci kondisi, posisi standar terendah dengan predikat WDP. Kalau dilihat secara umum, dari aspek spirit kemudian komitmen, maka tentu hal ini akan berdampak secara luas bagi masyarakat. Dengan predikat itu membuktikan bahwa Pemkot Mataram telah mampu mengelola keuangan daerah dengan baik. Ini diharapkan mempunyai dampak positif bagi masyarakat.

Antara lain memberikan kepercayaan, memberikan dukungan dan partisipasi sehingga masyarakat lebih besar lagi terlibat dalam pembangunan di Kota Mataram. Sebagai respon positif, tidak ada lagi keraguan dari masyarakat secara keseluruhan terhadap bagaimana komitmen mengelola pembangunan. ‘’Itulah mengapa kita berobsesi meskipun bukan satu-satunya tetapi bisa menjadi salah satu cara bagaimana menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah,’’ terang HDS. Menurut politisi Partai Golkar ini, Mataram sangat berkepentingan mendapat predikat WTP. Predikat ini sifatnya bukan simbolik semata. Melainkan substantif dan filosofis yang memang bermanfaat bagi daerah dan semua perangkat pemerintahan, baik Dewan maupun masyarakat. Bagaimana mencapai WTP, kata HDS, sebenarnya tinggal satu langkah. Satu langkah yang dimaksud, bagaimana melaksanakan sungguh-sungguh apa yang menjadi rekomendasi BPK. ‘’Itu saja kuncinya,’’ tandasnya. Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, selain melaksanakan secepatnya apa yang menjadi rekomendasi BPK. Untuk menindaklanjuti audit BPK, jawabannya terletak pada bagaimana kesungguhan SKPD bersangkutan khususnya. ‘’SKPD ini diharapkan respon positifnya, tanggung jawabnya dan komitmennya bagaimana membangun irama yang sama,’’ tandasnya.

Ia menekankan, beberapa hal yang menjadi catatan di SKPD, betul-betul bisa ditindaklanjuti dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. ‘’Saya kira lebih cepat kita clearkan, itu lebih bagus,’’ ujar HDS. Dengan telah ditindaklanjuti reko-

mendasi BPK sebagai bentuk kesungguhan Pemkot Mataram menghadirkan pengelolaan keuangan yang baik, bertanggung jawab, akuntabel, transparan dan memenuhi kaidah dan norma sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara paralel, harus dibuat sistem yang mana mengarah kepada semakin mantapnya sistem pengelolaan keuangan daerah. Ini berangkat dari refleksi kelemahan dalam mengelola keuangan. Contohnya soal aset yang berlarut-larut bisa clear. Dalam hal ini harus terbangun sistem menyeluruh yang tidak memungkinkan ada celah tidak tertibnya soal aset.

Sehingga, masalah aset ini seterusnya akan clear supaya tidak ada mispengelolaan atau misdata soal aset.

Semua SKPD, demikian HDS, harus memiliki aparat yang handal mengelola administrasi keuangan daerah. Hal ini terletak pada struktur yang memiliki tupoksi itu. Karenanya SKPD harus dievaluasi secara menyeluruh. Harus dipastikan, struktur yang ada, memiliki tupoksi mengelola administrasi keuangan. Aparat atau staf yang ada di SKPD bersangkutan harus betul-betul handal dan kapabel, sehingga Sekdapun tidak akan kesulitan. Ia berharap dalam waktu cepat, secara keseluruhan SKPD harus mempunyai staf yang handal dan kapabel.

Bagian tidak terpisahkan dari langkah-langkah menindaklanjuti rekomendasi BPK, Pemkot Mataram harus membangun pola koordinasi yang cepat, mudah, akurat, efektif dan berkesinambungan antara SKPD dengan Sekretariat Daerah. Ini menyadari bahwa tugastugas di eksekutif bukan hanya pengelolaan administrasi keuangan. Hal ini harus mendapat porsi perhatian yang lebih banyak. Artinya, harus dilakukan upaya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah secara periodik. Harus ada evaluasi setiap tiga bulan. ‘’Bagaimana keadaannya, apa catatannya, selesaikan cepat dalam tiga bulan itu,’’ terangnya.

Meskipun pengelolaan keuangan yang telah berjalan selama ini yang dikelola oleh Bagian Keuangan sudah menerapkan satu sistem yang sangat akuntabel dan transparan untuk penggunaan keuangan daerah namun demikian, tidak cukup dengan itu. Harus ada evaluasi secara bertahap sehingga pada akhir tahun anggaran benar-benar clear. Sehing-

ga pada saat BPK melakukan audit di awal tahun anggaran berikutnya, semua sudah siap.

Bagian dari sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah adalah dengan telah diterapkannya CMS (Cash Management System) antara Pemkot Mataram dengan BPD NTB, hendaknya terus didayagunakan dengan maksimal sebagai acuan dalam menyehatkan cashflow (arus kas). ‘’Sistem ini sangat transparan karena kita dapat mengetahui kondisi kas daerah yang bisa diakses secara langsung di Kantor Walikota Mataram tanpa harus datang ke BPD NTB,’’ jelasnya.

Hal ini mempermudah memonitor tingkat serapan anggaran per triwulan sehingga dapat meminimais penumpukan realisasi program pada akhir tahun anggaran. CMS juga mempercepat mencairkan anggaran di BPD dengan tidak lagi membawa SP2D sehingga prosesnya lebih cepat.

Hal ini harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai berbasis IT (Informasi dan Teknologi). ‘’SDM harus menguasai IT,’’ cetus HDS. Kalau hal ini dilakukan, ia optimis WTP bisa diraih Pemkot Mataram. Sebagai bentuk apresiasi, Pemkot Mataram harus memberikan reward (penghargaan) bagi SKPD yang mengelola administrasi keuangannya dengan baik.

Demikian pula sebaliknya, harus ada punishment (hukuman) terhadap SKPD yang kurang baik dalam pengelolaan keuangan. Ini merupakan bagian dari sistem yang harus dibangun. Meskipun ini bukan tujuan tetapi hal-hal semacam itu juga penting diterapkan sebagai bentuk spirit. ‘’Kalau ini dilakukan dengan sungguhsungguh, WTP bukan barang terlalu sulit, apalagi Mataram sudah dalam posisi selangkah lagi,’’ ucapnya optimis.

Terkait rencana membentuk SKPD baru yang akan ditugasi khusus mengurus aset, Didi menyatakan, Dewan sangat welcome dengan masukan tersebut.

Hasil telaah Pansus Aset sebelumnya, bahwa untuk mengclear-kan soal aset, memang membutuhkan lembaga yang secara struktural memiliki staf yang memadai. Kalau saat ini masalah aset di Mataram masih ditangani oleh pejabat eselon IV. Dengan eselon ring yang rendah, keterbatasan personel, sehingga tidak bisa maksimal dan proporsional mengelola masalah aset yang urusannya begitu luas dan besar. (fit)

Halaman 5

Masyarakat Keluhkan Tempat Ibadah Banyak Hancur Dari Hal. 1 Sementara, hingga hari ke tiga setelah bencana, Pemda KLU masih menghimpun jumlah data kerusakan perumahan warga dan fasilitas umum. Hingga hari Senin (24/6) siang pukul 14.30 wita, jumlah data kerusakan setelah verifikasi sebanyak 3.626 unit.

Kepala BPBD KLU, Irwan Maret Asmara, S.Sos., kepada wartawan mengatakan, data kerusakan fisik bangunan masih diverifikasi. Aktualisasi jumlah kerusakan hingga Senin siang kemarin, mencapai 3.626. Rincian kerusakan disebutkan, rumah rusak ringan sebanyak 1.323 unit, rusak sedang sebanyak 1.432 dan rusak berat sebanyak 854 unit. Sedangkan untuk fasilitas umum, sebanyak 66 unit dengan sebaran di tiga kecamatan yaitu, Kecamatan Pemenang 2 unit fasilitas umum, Tanjung 43 unit dan Kecamatan Gangga 21 unit. ‘’Dari 3.626 unit itu, masih bersifat sementara yang kita himpun di delapan desa di tiga kecamatan. Data per dusun masih banyak yang belum masuk, sehingga kita perkirakan jumlahnya akan terus bertambah,’’ ungkap Iwan.

Wakil Bupati menambahkan bahwa dari identifikasi lapangan, diketahui KLU kekurangan personel untuk melakukan penanganan tanggap darurat. ‘’Kita putuskan masing-masing SKPD harus

mengutus lima orang relawan untuk bertugas di lapangan,’’ kata Wakil Bupati didampingi Direktur Utama, PT. Bank NTB, H. Komari Subakir, Sekretaris Bank NTB, Hj. Ummy Hanik, Sekda KLU, Suardi, SH., dan Kabag Humas dan Protokol Pemda KLU, Ihwan Budiman, M.Pd. Tidak itu saja, Pemda KLU juga memutuskan akan mengeluarkan edaran untuk para PNS lingkup Pemda KLU untuk mengeluarkan sumbangan seikhlasnya bagi korban gempa.

Najmul Akhyar mengatakan, KLU sebagai daerah otonom baru tentu dihadapkan pada keterbatasan baik anggaran, personel maupun kelengkapan. Wabup pun terharu ketika di hari pertama masuk kerja, berbagai bantuan untuk korban gempa terus mengalir.

Anggota TNI Kodim 1606, Kapten Arianto, didampingi Koordinator Bidang Logistik BPBD KLU, M. Sa’i, di lokasi inventarisasi logistik, mengatakan hari kedua dan ketiga masih dilakukan survei kebutuhan riil warga korban gempa berikut jumlah permintaan.

Pihaknya akan memastikan, kebutuhan dasar warga harus terpenuhi seperti terpal/tenda, selimut dan sembako.

Berdasarkan data sumbangan logistik masuk berasal dari PT. Bank NTB, Kementerian PDT, BPBD NTB, Satpol PP KLU, Radio Komunitas NTB, dan Mercedes Benz Club. (ari)

NTB Peroleh Rp 141,469 Miliar Lebih untuk BLSM Dari Hal. 1 Jaka Sunara pada acara Sosialisasi dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (24/6). Rapat dipimpin Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM didampingi Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, Kepala Biro Ekonomi Setda NTB, Dra. Hj. Selly Andayani. Hadir pada sosialisasi itu, dinas/ instansi terkait lingkup Pemprov NTB dan kabupaten/kota se-NTB. Jaka mengatakan, sebanyak 471.566 RTS penerima BLSM di NTB akan segera mendapatkan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang akan dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia sebagai pihak yang ditunjuk pemerintah untuk mencetak dan menyalurkannya. ‘’Secara nasional jumlah KPS yang dibagikan sebanyak 15,5 juta RTS. NTB sendiri sebanyak 471.566 RTS akan mendapatkan KPS untuk pengambilan BLSM. Dengan jumlah anggarannya sebanyak Rp 141,469 miliar lebih,’’ sebutnya.

Secara rinci disebutkan, untuk Kota Mataram sebanyak 28.553 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 8,559 miliar lebih, Lombok Barat 70.843 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 21,252 miliar lebih, KLU 30.686 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 9,205 miliar lebih. Selan-

jutnya Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing sebanyak 94.745 RTS dan 137.973 RTS penerima BLSM dengan nilai masingmasing Rp 28, 423 miliar dan Rp 41,391 miliar lebih.

Sedangkan Kabupaten Sumbawa 30.945 RTS dengan nilai Rp 9,283 miliar lebih, KSB 9.478 RTS dengan nilai Rp 2,753 miliar lebih dan Dompu 20.133 RTS dengan nilai Rp 6,039 miliar lebih. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima masing-masing sebanyak 9.326 RTS dan 39.204 RTS dengan nilai bantuan masing-masing Rp 2,797 miliar lebih dan Rp 11,761 miliar lebih.

Jaka menambahkan, untuk tingkat ibu kota provinsi seluruh Indonesia termasuk di Mataram, launching pembagian KPS akan dilakukan tanggal 25 Juni 2013 (hari ini, red). Sementara untuk tingkat kabupaten/kota dan kecamatan pada tanggal 1 Juli mendatang. Mekanisme pengambilan BLSM, kata Jaka, RTS yang sudah memiliki KPS perlu membawa kartu keluarga (KK) dan KTP saat datang ke Kantor Pos untuk mengambil BLSM. Pemerintah sendiri akan membagikan BLSM kepada 15,5 juta rumah tangga.

Masing-masing RTS akan menerima Rp 150 ribu per bulan, selama empat bulan.

Untuk pembagian BLSM tahap pertama, warga akan menerima BLSM untuk dua bulan sekaligus atau senilai Rp 300 ribu. (nas)

Pendukung dan Simpatisan Siap Menangkan Paket Ridwan-Syaiful Ahyar Dari Hal. 1 merupakan modal besar untuk merebut hati masyarakat Lobar.

Hadir dalam pendaftaran di KPU Lobar kemarin, Ketua DPW PPP, Hj. Wartiah, Ketua DPC PPP Lobar, Bahrul Fahmi dan segenap pengurus parpol pengusung lainnya.

Tampak juga mendampingi, para tuan guru dan tokoh masyarakat Lobar.

Sekitar pukul 10.30 Wita, duet ini tiba di Kantor KPU diantar ratusan simpatisan dan pendukungnya. Pasangan ini berangkat dari kediaman Ridwah Hidayat di Desa Bengkel, mengendarai mobil menuju Kantor KPU. Konvoi kendaraan pendukung dan simpatisan, sempat membuat lalu lintas macet. Namun bisa ditangani aparat yang siaga di sepanjang jalan yang dilalui rombongan ini.

Setiba di KPU Lobar, pasangan ini sudah ditunggu anggota KPU termasuk Kepala Divisi Humas, Suhardi dan Ketua KPUD Lobar, Suhaimi.

Pasangan ini kemudian mengisi registrasi sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar di KPU. Usai melengkapi persyaratan, pasangan ini diberikan kesempatan untuk menyampaikan sekilas tentang berbagai hal terkait pendaftaran pasangan ini sebagai bakal Cabup dan Cawabup Lobar. H. Ridwan Hidayat, menyatakan bahwa ia diantar mendaftar ke KPU Lobar oleh pendukung, relawan dan simpatisan dan siap memenangkan paket

Ridwan-Syaiful Ahyar. Paket ini mendaftar diusung lima parpol, antara lain PPP, PKPIB, PKNU, PKPI dan PBR. Dengan lima kendaraan politik, pasangan ini untuk sementara sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU. Ridwan Hidayat dalam kesempatan itu menyatakan, lima parpol pengusung menyatakan komitmen memenangkan pasangan ini.

Lalu alasan ia memilih nama paket Ridwan-Syaiful karena ingin diketahui secara jelas oleh masyarakat, artinya pasangan ini berani tampil.

Dikatakan, alasan kenapa memilih Syaiful karena tak lain adalah teman dekatnya.

Selain itu Syaiful adalah seorang ekonom, pengusaha dan enterpreneur. Ke depan menurutnya, Lobar membutuhkan geliat di sektor swasta sehingga butuh seorang seperti Syaiful. Selain untuk saling melengkapi karena dirinya seorang birokrat.

Sepak terjang Syaiful juga cukup lengkap. Ia pernah bergelut di parpol dan saat ini masih menjabat sebagai Ketua Kadin Lobar. ‘’Visi dan misi kami fokus pembangunan berbasis desa,’’ungkap Ridwan.

Dengan fokus pembangunan berbasis desa, pasangan Ridwan-Syaiful akan mengubah suasana di pedesaan seperti halnya kota. Karena sesungguhnya, masyarakat itu paling banyak di desa. Ia sendiri menghitung dari total APBD yang dimilik Lobar saat ini, mampu diberikan lebih dari Rp 1 miliar per desa. Dalam jangka waktu dua tahun PAD akan

mampu naik sekitar 40 persen. Dalam hal ini ia memaksimalkan, PAD dari sektor pariwisata dan pertanian.

Kenapa pertanian,? Karena pertanian dalam arti luas mencakup peternakan, perkebunan dan keluatan perikanan serta pangan belum maksimal disentuh. Lobar katanya, memiliki panjang pantai 183 kilometer belum dioptimalkan sehingga jutaan ton ikan banyak dimanfaatkan nelayan dari luar, seperti Pekalongan, Jember dan beberapa daerah lain termasuk Bali. ‘’Ini lah yang perlu kita optimalkan,’’tandasnya.

Menurutnya, pembangunan masyarakat harus diarahkan ke sektor-sektor yang menjadi kekayaan lokal daerah. Namun tidak mengesampingkan pembangunan fisik. Ia menilai fisik hanya sebagai ikutan.

Pembanguan masyarakat juga akan diusung pasangan ini, kembali ke zaman pemerintahan HL. Mujitahid, di mana masyarakatnya dibangun dengan nilai Patut, Patuh Patju. ‘’Kenapa, karena itu merupakan karakter masyarakat Lobar,’’ ujarnya.

Dikatakan, program lainnya di sektor pendidikan dan kesehatan akan disempurnakan. Selain pendidikan formal, pasangan ini juga mengembangkan pendidikan non formal. Khusus memberantas buta baca Al-quran, menurut pengamatannya banyak anak tidak bisa baca Al-quran. Untuk memberantas buta baca Al-quran, ia akan memperbanyak Al-quran. Memberi honor kepada guru ngaji, mem-

beri kursus Bahasa Inggris serta mengadakan taman internet gratis. Sehingga dengan demikian masyarakat Lobar bisa berpikir global namun bertindak lokal. ‘’Saya targetkan mampu menciptakan 20 ribu WUB,’’sebutnya.

Lebih jauh dipaparkan, terkait rencana ia maju sebagai Lobar 1 sudah direncanakan sejak jauh hari. Bahkan persiapannya sudah setahun lalu. Ia banyak diundang masyarakat Lobar. Ia sendiri mengawalli karir birokrasinya di Lobar sebagai PNS selaam 14 tahun.

Ia juga sebagai bagian tim di bawah kepimpimpinan Bupati L. Mujitahid pada waktu itu berhasil merumuskan pola pendekatan kepemimpinan wilayah. Termasuk operasi manunggal Patut Patut, Patju. Mengawali Jumat Bersih, bahkan berkat cetusan inilah Lobar mulai dikenal oleh masyarakat nasional. Karena itu, jika memenangkan Pilkada dan memimpin Lobar lima tahun ke depan, ia akan mengadopsi pembangunan tersebut. ‘’Mana yang baik akan kami teruskan, termasuk zaman pak H. Zaini Arony sekarang juga akan kami teruskan tentu akan disempurnakan,’’ ujarnya.

Disamping sebagai PNS, Ridwan Hidayat juga sempat menjadi Ketua KNPI NTB. Selama menjadi Ketua KNPI, ia menjadi pencetus pertama kegiatan forest tracking di hutan Pusuk. Selain itu, ia pula membangun Gedung Pemuda Lobar. Ia juga sempat menjadi pengurus Golkar.

Lalu pertimbangannya

menggandeng Syaiful Ahyar, pertama karena selain ia sahabat baiknya. Syaiful dikenal sebagai tokoh yang baik punya perhatian kepada masyarakat. Syaiful juga menjadi Ketua DPD II Golkar Lobar pada tahun 2004. Selanjutnya, saat ini ia ekonom juga sebagai enterpreneur.

Keberadaannya penting, karena ke depan pemerintah mengarah kepada pembangunan kewirausahaan. Ridwan sendiri kurang setuju, manakala berbicara soal keterwakilan wilayah. Ia kurang sependapat, karena berbicara Lobar jangan lihat wilayah dan jangan ada dikotomi. Pandangan mestinya ke semua wilayah, Lobar adalah satu. Dengan mempertimbangkan dukungan dan massa, iapun optimis memiliki kans besar untuk menang. ‘’ Tetap optimis, Insyaallah satu putaran,’’ katanya yakin.

Saat ini Ridwan Hidayat, berusia 55 tahun, ia lahir 6 Desember 1957. Ia lahir di Dasan Agung pada waktu daerah itu menyatu dengan Lobar. Ia SD dan SMP di Lobar, namun pada tahun 1993 Lobar pisah dengan Mataram dan ia tetap warga Lobar. ‘’Tidak ada alasan orang menyatakan saya bukan orang Lobar. Saya punya keluarga besar di Lobar,’’imbuhnya.

Syaiful Ahyar lahir di Mataram, namum pada waktu itu masih menyatu dengan Lobar.

Namun keluarganya banyak di Gerung, Nyangget. Aktivitasnya saat ini sebagai pengusaha. Sejak 23 tahun lalu ia tinggal di Gunung Sari. Saat ini ia Ketua Kadin Lobar. (her/*)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

Halaman 6

Meneroka Miras Rumah Tak Layak Huni Jangan Bertambah MESKI merupakan ibukota provinsi sekaligus menjadi barometer pembangunan di segala bidang di NTB, nyatanya Kota Mataram belum terbebas dari salah satu penyakit sosial, yakni rumah kumuh dan rumah tidak layak huni. Sekitar tahun 2011 lalu, Pemkot Mataram telah meluncurkan program renovasi rumah tidak layak huni. Melalui program yang sangat dibanggakan kala itu, Pemkot Mataram mengaku tidak kurang dari 1.147 rumah tidak layak huni masuk dalam sasaran program renovasi.

Dimana masing-masing rumah tidak layak huni diberikan suntikan dana bantuan Rp 5 juta untuk mempermak rumah tidak layak huni menjadi layak huni. Di Mataram, rumah tidak layak huni, sejalan dengan kondisinya yang kumuh. Program bedah rumah yang diinisiasi Pemkot Mataram memang patut diapresiasi. Hanya saja, apa yang menjadi pengakuan keberhasilan Pemkot Mataram atas rumah kumuh, di lapangan sering berbeda fakta.

Misalnya, rumah yang diklaim telah dibantu dalam program renovasi rumah tidak layak huni, ternyata, tidak banyak mengalami perubahan, baik perubahan bentuk maupun kondisi lingkungannya. Oleh karena itu, bantuan renovasi rumah tidak layak huni di Mataram seharusnya betul-betul dikawal. Tidak saja ketika diberikan bantuan material renovasi rumah tersebut, tapi juga pascarenovasi.

Sebab, seperti kebanyakan warga yang kerap bergantung kepada bantuan pemerintah, termasuk dalam hal renovasi rumah tidak layak huni, setelah menerima bantuan, masyarakat terkesan cuek terhadap pemeliharaan. Padahal, Pemkot Mataram selaku donatur rumah tidak layak huni, ketika memberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni, berharap, ada partisipasi aktif dari masyarakat untuk turut mensukseskan program pemerintah tersebut.

Program renovasi rumah tidak layak huni di Mataram sulit disebut berhasil manakala, rumah yang diintervensi melalui program tersebut, kembali menjadi kumuh lantas tidak layak dihuni. Mungkin saja benar rumah-rumah tidak layak huni yang ada di Mataram, sebelumnya sudah pernah dibantu, tetapi karena minimnya partisipasi masyarakat, sehingga rumah tersebut kembali tak layak huni.

Supaya bantuan renovasi rumah tidak layak huni menjadi mubazir, ada baiknya Pemkot Mataram membentuk satgas atau tim pemantau yang bertugas memantau rumah-rumah yang telah dibantu. Pemantauan bertujuan untuk mendorong peran aktif masyarakat dalam memelihara rumah yang telah direnovasi tidak kembali kumuh. Sebab, belajar dari pengalaman, kalau masyarakat diberikan bantuan lantas ditinggalkan begitu saja, tidak sedikit yang kembali menjadi rumah kumuh dan tidak layak huni.

Tim ini sangat strategis untuk mencegah bertambahnya jumlah rumah kumuh dan rumah tidak layak huni yang ada di Kota Mataram. Sampai tahun 2013 ini saja, masih tersisa sekitar 2.000 rumah tidak layak huni yang belum tertangani. Jumlah ini bukan tidak mungkin membengkak kalau tidak ada pengawasan dari Pemkot Mataram. (*)

IRAS (minuman keras) menjadi berbahaya secara sosial tersebab ia sering menjadi pemicu keributan dan perilaku kekerasan. Tetapi tidak serta merta persoalan miras bisa dibereskan dengan mudah sebab kehadirannya terkait-sangkut dengan urusan ekonomi dan budaya.

Barangkali adanya batasan terhadap jumlah yang dikonsumsi dapat menjadi solusi, meskipun hal itu hampir mustahil tanpa adanya kesadaran pribadi. Kerap kita membaca atau mendengar berita kematian massal setelah mengonsumsi miras oplosan. Ini adalah sisi lain dari industri miras rumahan. Percobaan-percobaan yang abai pada faktor keselamatan ini menghadirkan resiko yang terlalu besar. Perlu ditilik secara mendalam mengapa percobaan-percobaan seperti ini masih saja kerap dilakukan meskipun sudah banyak memakan korban. Pada titik ini sangkutan dengan persoalan sosial menemukan arahnya.

Menenggak miras, konon, sudah menjadi kebiasaan di banyak daerah. Bahkan di seluruh dunia dengan sejarah yang teramat panjang. Industri-industri miras berlabel besar dengan produksi berskala internasional berdiri kokoh secara legal. Sementara di seberangnya industri miras tradisional diproduksi pula untuk memenuhi pasar menengah ke bawah. Terlihat bahwa kebiasaan menenggak miras dilakukan oleh masyarakat dari kelas mana saja. Maka tak salah jika kebiasaan tersebut bahkan dianggap sudah menjadi budaya.

Di dunia kaum pesohor, tak sedikit para idola yang terperangkap sebagai alkoholik dan menemui ajal sebab terlalu berlebihan mengonsumsi miras. Alhasil, miras pun bisa dianggap sebagai bagian dari lifestyle (gaya hidup) yang kemudian menumbuhkan romantika dan mitos seputar kreatifitas. Di bagian ini miras kemudian menemukan “pelengkapnya”: narkoba dan seks. Para pesohor itu punya motivasi yang bersifat pribadi hingga terperangkap dalam candu miras. Tekanan profesi, perasaan hampa tersebab sindrom bintang yang membelah kejiwaan dalam bentangan paradoksal, menderita dalam ketenaran, kesepian dalam keriuhan.

Miras jadi semacam ladang pel-

Oleh

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra, Komunitas Akarpohon, Mataram) arian dari kenyataan yang mendera. Sifat adiktif dalam miras membuat seseorang kerap makin lama makin terjerat dan susah melepaskan diri.

Di dunia yang lain, dunia yang lebih akrab dan berdimensi keseharian, miras pun sudah menjadi kebiasaan dalam pergaulan.

Anak-anak muda, baik di perkotaan maupun yang jauh di pedesaan, seakan telah mengamini sebuah tradisi minum bersama. Satu gelas diisi miras kemudian ditenggak secara bergiliran. “Tradisi” ini bisa dibilang tidak ada di belahan dunia lain, yang umumnya, dimana satu gelas dipakai satu orang. Seakanakan ada semangat kebersamaan disana. Bahkan kadangkadang siapa saja yang hadir dalam lingkaran harus ikut minum, meskipun hanya sekali, sebagai “penghormatan”.

Karena itu, aktifitas menenggak miras kerap dianggap sudah menjadi budaya keseharian yang termaklumi. Fatalnya, efek-efek buruk dari aktifitas itu juga akhirnya jadi termaklumi. Seseorang yang mabuk, lalu ngamuk dan membuat kericuhan sering lebih dimaklumi tindakannya daripada orang yang sadar. Padahal kericuhan kecil yang disebabkan kelakuan orang mabuk yang tak terkontrol sering menjadi pemantik kericuhan yang lebih besar. Dan tak jarang merembet ke isu-isu SARA yang sebelumnya tak berhubungan sama sekali.

Di samping karena faktor kesehatan dan keselamatan.

Faktor-faktor sosial itu yang menyebabkan kehadiran miras patut menjadi perhatian. Perhatian dalam konteks ini bukan berarti serta merta dilarang seratus prosen. Sebab sekuat apapun tekanan pelarangan, miras akan tetap hadir secara sembunyi-sembunyi maupun terangterangan dalam keseharian masyarakat.

Pembatasan dan Hukum Banyak yang mengatakan bahwa tradisi menenggak miras tak berasal dari dalam, tapi dari luar.

Perlu ditelisik kebenaran anggapan ini. Sebab dari sana bisa dibuat gambaran sebagai dasar dalam mengambil tindakan. Apabila menenggak miras sudah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun dalam suatu kebu-

dayaan tertentu, bisa jadi fungsinya sebagai jembatan transendental yang bersifat spiritual. Suatu fungsi yang tentu saja tidak berlaku dalam aktifitas menenggak miras sekarangsekarang ini. Apabila tradisi menenggak miras berasal dari luar, artinya masyarakat kita sebenarnya tak punya akar-kebiasaan atas hadirnya khamar sebagai barang konsumsi.

Persoalan miras menjadi rumit sebab kait-sangkutnya juga dengan persoalan ekonomi. Industri miras rumahan menjadi andalan sebagian masyarakat sebagai mata pencaharian. Berbicara perihal ini, maka mau tak mau kita akan pula melihat tingkat kesejahteraan masyarakat via peluang kerja kreatif. Bisa jadi apabila ada peluang mata pencaharian yang lebih baik, bisnis miras tradisional akan ditinggalkan.

Karena itu apabila hukum dan aturan terhadap miras akan diberlakukan, harus pula diiringi dengan hadirnya peluang kerja yang lain.

Hukum yang ambigu juga akan menyebabkan ketidakjelasan situasi. Berita di harian ini (Suara NTB, 19 Juni 2013) bahwa NTB menjadi salah satu dari tiga daerah yang tingkat konsumsi mirasnya tumbuh pesat, merupakan indikasi atas ketidakjelasan situasi tersebut. Peraturan terhadap perdagangan miras seharusnya dibuat bersamaan dengan tindakan tegas yang intensif serta solusi atas akibat dari aturan dan tindakan itu. Hukum barangkali bisa bersumber dari budaya, tapi hukum juga bisa membangun budaya. Kebudayaan tidaklah stagnan, tetapi terus berkembang dan mengalami benturan. Saling pengaruh-memengaruhi terjadi melalui interaksi individu maupun komunal.

Dalam posisi itu relasi pemerintah dan aparat-aparatnya dengan masyarakat dan budayanya mengalami tegangan. Kaum yang lebih skeptis akan memandang persoalan miras ini tak lepas dari perilaku kekuasaan yang kian tak bisa dipercaya. Perilaku korup dan pengabaian terhadap suara rakyat menimbulkan frustasi sosial yang besar.

Muncul pertanyaan-pertanyaan logis, mengapa mereka yang berusaha untuk bertahan hidup dengan membuat dan menjual

miras tradisional justru yang diresahkan. Sementara miras berkemasan dan berlabel legal bisa didapatkan baik terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Mengapa pula mereka yang gemar menghibur diri dengan berkumpul menenggak miras, yang mereka beli dengan kocek mereka sendiri, harus kehilangan kesenangan dan kebersamaan mereka, sementara para pejabat tinggi yang sibuk memperkaya diri dengan korupsi bisa leluasa memanipulasi aturan dan hukum.

Alhasil, persoalan miras sekali lagi tak mudah untuk diselesaikan. Yang diperlukan, mau tak mau, adalah kesadaran. Kesadaran itu membutuhkan lingkungan dan situasi yang kondusif. Lingkungan yang kondusif peduli dan mendengarkan serta membuka peluang untuk solusi.

Situasi yang kondusif bisa terbangun melalui relasi tiap instrumen dalam masyarakat dan pemerintah. Apabila dibiarkan atau disikapi dengan cara tak tepat, persoalan miras ini bisa menambah tumpukan persoalan. Bayangkanlah sebuah daerah dimana para pejabatnya sibuk memperkaya diri, masyarakatnya gemar mabuk-mabukan dan kedua-duanya tak lagi peduli satu sama lain. Menyedihkan, bukan?

Masyarakat keluhkan tempat ibadah banyak hancur Harus segera diperbaiki

*** Calon siswa kecewa, pelaksanaan PPDB online ngadat Kesiapan panitia dipertanyakan

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Lagi Mogok, Sopir Angkutan di Lotim Batik NTB Dibina BBKB Yogyakarta Mataram (Suara NTB) Balai Besar Kerajinan dan Batik (BBKB) Yogyakarta mengambil alih pembinaan dan pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di NTB. Sudah ada kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga tersebut.

Kementerian Perindustrian RI, melalui Badan Pengkajian Kebijakan Iklim dan Mutu Industri, melalui BBKB Yogyakarta baru-baru ini bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB sudah (Suara NTB/bul) menyepakati kerjasama Bambang Sugeng tersebut, untuk melakukan pengkajian terhadap kendala dan permasalahan IKM di provinsi ini.

Kepala Bidang Agro Kimia dan Industri, Diperindag NTB, Bambang Sugeng, Senin (24/6) menegaskan, BBKB sebagai lembaga pemerintah yang bergerak di bidang riset, pengujian, standarisasi, rancang bangun, rekayasa, diklat, konsultasi industri kerajinan dan batik, serta pengembangan jasa teknis akan menangani langsung IKM di daerah ini.

BBKB sudah melakukan kajian kendala dan permasalahan yang dialami IKM secara nasional, yang menyebabkan merosotnya peringkat Indonesia dari 44 ke 46 di dunia. Berbanding jauh dari peringkat negara Malasyia yang berada di urutan ke 26.

“Hasil pengkajian yang sudah dilakukan tersebut belum tentu diketahui semua provinsi, terlebih di NTB. Untuk itu BBKB mulai turun mensosialisasikan hasil litbangnya, sekaligus memberikan pelatihan,” katanya baru-baru ini Selama ini diakui pelatihan cukup sering dilakukan, tetapi tentu masih harus dilakukan pembenahan guna meningkatkan kualitas agar mampu berdaya saing dengan produk dari luar.

BBKB sudah menyiapkan instruktur untuk memaksimalkan pelatihan kepada 16 jenis kerjainan non batik di NTB, berupa kerajinan kayu kering, gerabah, ketak dan anyam-anyaman lainnya.

“Kalau sekarang sudah ada kerajinan yang diekspor, itu yang diupayakan untuk dipertahankan agar tidak merosot. Bila perlu kita tingkatkan untuk menggeser peringkat NTB secara nasional bahkan internasional,” katanya.

Tantangan saat ini katanya, bagaimana menghadapi dan mengantisipasi perdagangan dunia, Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi standar nasional dan efektif untuk memperkuat daya saing nasional dan mewujudkan persaingan usaha.

BBKB melakukan pengembangan bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses dan desain produk dan peralatan. Sekaligus pelaksanaan pemasaran, kerjasama, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi. (bul)

Selong (Suara NTB) Puluhan sopir angkutan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kembali menggelar aksi mogok, Senin (24/6). Sabtu sebelumnya, mereka mogok untuk memberi pemahaman kepada penumpang soal pemberlakuan tarif angkutan baru atas naiknya harga BBM. Pada Senin (24/6), giliran angkutan trayek Pancor-Masbagik yang menggelar aksi mogok menaikkan penumpang. Bertempat di simpang empat Masjid Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, puluhan sopir ini juga terlihat memaksa setiap sopir yang dilihat masih menaikkan penumpang.

Muhsan, salah seorang sopir yang diwawancara mengatakan, aksi mogok dilakukan sebagai bentuk peringatan kepada para penumpang angkutan pedesaan (Angdes) atas adanya kenaikan tarif baru akibat adanya kebijakan pemerintah yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Para sopir katanya terpaksa melakukan penyesuaian tarif.

Pasalnya, jika tidak dilakukan penyesuaian jelas akan membuat para sopir merugi. Para sopir dituntut menyetor ke para pemilik kendaraan. Ditambah lagi onderdil kendaraan terus mengalami kenaikan.

Diniatkan para sopir angdes ini, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Hubkominfo) Lotim mengetahui dan meminta segera mengeluarkan kebijakan penyesuaian tarif. Dituturkan, sejak kenaikan BBM, sebagian besar penumpang masih membayar dengan tarif yang lama.

Pembina Sopir patuh angen Jurusan Pancor-Keruak, Sayadi menambahkan dampak kenaikan harga BBM sangat besar.

Tidak terkecuali bagi sopir

angkutan. Kenaikan tarif angkutan salah satu solusi kenaikan BBM bagi para sopir. Ia menilai, aksi mogok para sopir ini terjadi karena pemerintah belum ada kejelasan mengenai instruksi kenaikan tarif.

Sementara itu, di kantor Dishubkominfo Lotim, berlangsung pertemuan pembahasan mengenai kenaikan tarif tersebut. Kepala Dishubkominfo Lotim, H. Syarif Waliyullah menyatakan pihaknya sudah melakukan rapat sebelumnya mengenai penyesuaian tarif angkutan yang baru. Menurutnya, aksi mogok para sopir semata karena belum mengetahui informasi penyesuain tarif terbaru.

Segera Disesuaikan Sementara itu, pemprov NTB segera akan menyesuaikan kenaikan tarif angkutan umum akibat kenaikan harga BBM beberapa hari lalu. Ditargetkan, dalam minggu ini sudah keluar peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur tentang besaran tarif angkutan umum di daerah ini.

Dalam pembahasan dengan beberapa pihak terkait, Organda mengusulkan kenaikan tarif sebesar 30-35 persen sementara Gapasdap mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen.

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dikonfirmasi usai acara Sosialisasi

(Suara NTB/rus)

CEGAT SOPIR - Para sopir mencegat para sopir angkutan lainnya yang masih mengangkut penumpang di Dasan Lekong, Lotim, dalam aksi mogok mengangkut penumpang. dan Implementasi Program Kompensasi Kebijakan Penyesuaian Subsidi BBM di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur NTB, Senin (24/6).

“Sejak Sabtu kemarin saya sudah koordinasi dengan Organda dan Gapasdap. Keduanya sudah mengajukan usulan kenaikan tarif itu. Dari Organda sekitar 30-35 persen, sedangkan Gapasdap sekitar 15 persen. Untuk berapa persis angka kenaikannya akan kami bicarakan hari ini (kemarin, Red) tetapi saya mengacu kepada arahan dari Menteri perhubungan bahwa kenaikan ini diharapkan tidak melebihi 20 persen dari tarif lama,” ujarnya.

Dijelaskan, dalam menetapkan besaran tarif angkutan pihaknya memperhatikan beberapa aspek seperti keberlangsungan hidup dari para

pengusaha angkutan. Namun yang terpenting, katanya, kenaikan tarif angkutan tersebut tidak boleh mematikan daya beli masyarakat. “Dinaikkan tinggi juga, nanti tidak ada yang naik angkutan. Taksi juga akan menjadi repot karena tidak ada penumpang,” tuturnya.

Untuk itu, pemprov NTB bersama Organda dan Gapasdap akan mencari formulasi yang sesuai. Diutarakan, jika pembahasan mengenai penyesuaian tarif angkutan ini bisa selesai maka pihaknya akan langsung meminta Gubernur untuk menandatanganinya sebagai Pergub.

“Supaya jangan terlalu lama stagnan. Khawatirnya, kalau terlalu lama Pergub-nya keluar, nanti mereka (pengusaha angkutan) sudah menaikkan sendiri. Susah nanti menurun-

kannya ketika angkanya tidak klop,” tandasnya.

Ridwan menambahkan, penetapan besaran kenaikan tarif angkutan di NTB akan diusahakan disepakati dalam waktu dua sampai tiga hari mendatang.

Sesuai dengan kewenangan pemprov NTB, katanya, ada tiga angkutan yang bisa disesuikan tarifnya yakni Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan penyeberangan dan taksi.

Ia menegaskan, sebelum ada ketetapan resmi dari pemerintah daerah, para pengusaha diminta untuk tidak menaikkan tarif secara sepihak. “Supaya tetap memelihara kelancaran pelayanan ini meskipun ada kenaikan harga BBM. Insya Allah dalam waktu dekat penyesuaian tarif ini akan ditetapkan,” pungkasnya. (rus/nas)

Alfamart dan Alfamidi Khitankan 1.200 Anak PT Sumber Alfaria Trijaya (SAT) Tbk-pengelola minimarket Alfamart dan Alfamidi menggelar program Corporate Social Responsibility (CSR) khitanan massal di 22 kota se-

luruh Indonesia.

Sebagian besar acara di cabang-cabang Alfamart dan Alfamidi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi tersebut, telah dilakukan tanggal 18 Juni 2013 lalu.

Yakni di Medan, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Lampung, Tangerang, Bogor, Jakarta, Depok, Bandung, Garut, Cirebon, Cilacap, Semarang, Sukoharjo, Yogyakarta, Mojokerto, Jember, dan lain-lain. Namun untuk Makassar dan Sidoarjo baru bisa dilaksanakan, Sabtu, 22 Juni 2013. ‘’Kami memilih CSR khitanan massal, karena sangat penting untuk kesehatan. Sementara banyak anak-anak yang belum dikhitan, karena terbentur persoalan ekonomi keluarga,” kata Corporate Af-

fairs Director PT SAT, Solihin.

Menurutnya, kegiatan CSR ini merupakan bentuk kepedulian Alfamart dan Alfamidi kepada lingkungan sekitar. Sebab perusahaan selalu menjalankan programprogram CSR yang tergabung dalam Alfamart for All, yang terbagi dalam enam pilar.

Yakni Alfamart Sport (bidang olahraga), Alfamart Vaganza (seni dan budaya), Alfamart Smesh (UMKM), Alfamart Clean and Green (lingkungan), Alfamart Care (bidang sosial), dan Alfamart Smart (pendidikan).

Sementara khusus untuk khitanan Sabtu 22 Juni 2013 yang diadakan di toko Alfamart Pattarani, Maros diikuti sedikitnya 35 peserta. Dan untuk kota Sidoarjo, peserta

(Suara NTB/ist)

CSR - PT Sumber Alfaria melakukan kegiatan CSR khitanan massal. sunatan gratis di Rumah Albi Alfamart Gajah Mada 24

anak dan di Rumah Albi Yos Sudarso 49 anak. (049/*)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

HOTEL

PETS SHOP

FINANCE

ADVERTISING

EMAS & MUTIARA

LAUNDRY

HILANG HILANG SEBUAH SERTIFIKAT RUMAH SHM NO.407 TAHUN 1983 AN.ABDULLAH SELUAS 251 M2 LOKASI JL.ERLANGGA Gg. MATAHARI 5 NO.17 RT 004 LINGKUNGAN GOMONG LAMA HILANG DISEKITAR RUMAH

Dari Hal. 1 BATIK

ACCESORIES

TRUSS

SANGGAR SENAM

JUAL MOBIL

HILANG STNK SPM DR5668BA NOKA/NOSIN: MH1JF12119K-730932/ JF12E-1733989 AN.RINI PURNA SURYATNI HILANG DISEKITAR RUMAH HILANG BPKB TOYOTA KIJANG SUPER LF 80 LONG DIESEL DR911AB NOKA/ NOSIN: MHF11LF8000019007/2L-9550793 NO.BPKB 8837416.0 AN.PT.NAWAKARA PERKASA NUSANTARA HILANG DISEKITAR JL.LANGKO MENUJU MATARAM

TRAVEL

PELATIHAN

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

Bali Triathlon, Yan Bahtiar Tempati Peringkat Empat Mataram (Suara NTB) Atlet triathlon asal NTB Yan Bahtiar menempati peringkat empat besar pada katagori umum Bali Triathlon International yang berakhir di Pantai Jembrana Bali, Minggu (23/6) lalu. Mantan pelari halang rintang andalan NTB itu kalah saing dengan, Bucek Michael asal Solo Jawa Tengah, Andy Wibowo dari Jawa Barat (Jabar) dan Assad Attamimi dari Australia.

Kepada Suara NTB, Senin (24/6), Yan Bahtiar menjelaskan, prestasi tersebut belum maksimal, karena targetnya pada kejuaraan tersebut meraih peringkat tiga besar.

Namun demikian ia tak ingin kecewa, karena hasil tersebut sudah maksimal.

Menurutnya, dia sudah berjuang maksimal menjadi yang terbaik di ajang bergengsi tersebut, namun ia pun harus puas dengan posisi ke empat dengan catatan waktu 2 jam, 27 detik. Sementara Buchek Michael yang menyetuh garis finis pertama mencatat waktu, 2 jam, 7 detik, selanjutnya Andy Wibowo, 2 jam, 21 detik,dan Assad Atamimi 2 jam 23 detik. “Saya sudah berusaha maksimal, namun hasilnya saya hanya mampu meraih peringkat empat besar, dari seribu lebih

peserta,”ucapnya.

Meski gagal meraih peringkat tiga besar, namun ia tetap bersyukur.

Alasannya, catatan waktu yang diraihnya di kejuaraan tersebut dinilainya cukup baik, dibanding hasil catatan waktu yang diraihnya di beberapa kejuaraan triathlon tingkat internasional yang pernah diikuti, Diakuinya, triathlon di Bali kali ini menempuh jarak yang cukup berat dan jauh, di mana panjang lomba renang adalah 1,5 kilometer, bersepeda 40 kilometer dan lari 10 kilometer. (fan)

U-15, KLU Tersingkir Lebih Awal Mataram (Suara NTB) Pertandingan sepakbola U15 yang berlangsung di GOR 17 Desember Mataram, sudah memasuki babak empat besar. Tim Kabupaten Lombok Utara (KLU) tersingkir lebih awal, selanjutnya Kota Mataram dan Lotim terancam tersingkir. Sedangkan tiga tim lainnya, seperti Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Lom-

bok Barat, Lombok Tengah (Loteng) melaju ke babak empat besar.

Informasi dari Panitia Pertandingan, Abdul Wahab, Senin (24/6) kemarin mengatakan tim KLU tersingkir lebih awal di ajang sepakbola usia 15 tahun tersebut, tim KLU mengalami dua kali kekalahan. Di pertandingan pertama, Sabtu (22/6) lalu KLU digun-

duli tim KSB 3-0.

Sementara di pertandingan, Minggu (23/6) lalu tim KLU dikalahkan tim Lombok Barat (Lobar) 2-1.

Kekalahan berturut-turut tersebut mebuat tim KLU harus angkat koper lebih dulu.

Ditambahkan Wahab, tim yang dipastikan lolos ke babak empat besar, yakni KSB, Lobar dan Loteng. (fan)

Tyson Siap Lawan Bolt Iowa Tyson Gay tampil tercepat dalam nomor lari 200 meter tahun ini, ketika membuat catatan 19,74 detik pada uji coba atlet Amerika Serikat, Minggu. Ia siap bertemu dengan peraih medali emas Olimpiade, Usain Bolt pada kejuaraan dunia Agustus mendatang di Moskow.

Kemenangan besar Tyson Gay itu terjadi dua hari setelah ia berlari dengan waktu 9,75 detik pada nomor 100 meter pada pertemuan atletik

Amerika yang diadakan di Des Moines, Iowa. Rekannya Isiah Young berada di urutan kedua nomor 200 meter dengan waktu 19,86 detik dan Curtis Mitchell di urutan ketiga dengan catatan 19,99.

Kemenangan itu membuat Tyson memastikan diri akan bertemu dengan Bolt dalam nomor 100 meter dan 200 meter pada kejuaraan dunia di Moskow yang diadakan pada 10-18 Agustus mendatang. Bolt memenangi nomor 100 meter pada kejuaraan

nasional Jamaika di Kingston akhir minggu ini. Ia mendapat bye wild card pada nomor 200 meter.

Sementara itu juara perguruan tinggi Kimberlyn Duncan mengalahkan penyandang medali emas Olimpiade Allyson Felix di nomor 200 meter puteri. Duncan membuat catatan yang dibantu angin 21,80 detik dan Felix di urutan kedua dengan waktu 21,85. Sedangkan Jeneba Tarmoh berada di urutan ketiga. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

LEWATI - Pemain Spanyol Jordi Alba (tengah) saat berusaha melewati pemain Nigeria dalam pertandingan Piala Konfederasi di Brazil, Senin dinihari WITA. Jordi Alba menyumbang 2 gol untuk kemenangan Spanyol.

Spanyol Hadapi Italia

Uruguay Hancurkan Tahiti

Fortaleza Spanyol menyiapkan pertemuan semifinal Piala Konfederasi dengan korbannya di final Piala Eropa 2012 Italia, setelah mengalahkan Nigeria 3-0 pada sore yang panas di Fortaleza pada Minggu (Senin dinihari WITA) untuk mengamankan peringkat teratas di Grup B. Pasukan Vicente del Bosque hanya memerlukan satu angka untuk mengkonfirmasi tempat di babak empat besar, namun mereka melipat gandakan kebutuhannya berkat sepasang gol Jordi Alba dan tandukan pemain pengganti Fernando Torres pada menit ke-62.

Juara dunia dan Eropa ini sekarang akan menghadapi Italia, yang mereka hancurkan 4-0 di final Piala Eropa tahun lalu, pada semifinal kedua di Fortaleza pada Kamis, sehari setelah Brazil bertemu Uruguay di Belo Horizonte.

Nigeria hanya dapat menye-

sali kekalahan 1-2 yang mereka derita dari Uruguay pada Kamis lalu, setelah memulai perjalanan di Piala Konfederasi dengan meyakinkan berkat kemenangan 6-1 atas Tahiti. Ini merupakan pertemuan pertama di antara kedua tim sejak Nigeria menang 3-2 atas Spanyol di fase grup Piala Dunia 1998, dan jika sang juara dunia ingin melakukan aksi balas dendam, mereka dengan cepat melakukannya di Estadio Castelao.

Sementara Uruguay mengamankan tempat mereka di semifinal Piala Konfederasi berkat kemenangan besar 8-0 atas Ta-

hiti, pada pertandingan yang menyajikan gol tercepat sepanjang sejarah kompetisi ini.

Pemecah rekor Piala Konfederasi di Arena Pernambucano Recife adalah Abel Hernandez, ketika penyerang Palermo ini menyundul tendangan penjuru Nicolas Lodeiro saat pertandingan baru berlangsung 79 detik.

Ia kemudian total menyarangkan empat gol, di mana Diego Perez, Lodeiro, dan Luis Suarez dengan dua golnya, bergabung dengan dirinya di daftar pencetak gol. Dengan hasil ini yang menyusul rekor kedua mereka saat kalah 0-10 dari

Spanyol dan 1-6 dari Nigeria, Tahiti meninggalkan kompetisi ini sedangkan Uruguay akan menghadapi tuan rumah Brazil di Belo Horizonte pada Rabu.

Pelatih Uruguay Oscar Tabarez mengubah tim intinya untuk pertandingan penentuan sang juara Amerika Selatan di putaran pertama.

Para bintang di lini depan Diego Forlan, Suarez, dan Edinson Cavani dibangku cadangkan, sedangkan gelandang Bologna Perez memakai ban kapten menggantikan bek tengah Diego Lugano yang sedang dikenai sanksi.

Pelatih Tahiti Eddy Etaeta melakukan empat perubahan dari tim yang dihancurkan 0-10 oleh Spanyol pada Kamis lalu, di mana kiper Gilbert Meriel, Lorenzo Tehau, Vincent Simon, dan Samuel Hnanyine masuk ke dalam tim inti. (ant/bali post)

Blanc Klaim Makin Dekat ke PSG

(ant/bali post)

BERTANDING - (Dari kiri ke kanan) atlet asal Belanda, Churandy Martina, Ryan Bailey atlet asal Amerika Serikat, Usain Bolt (Jamaika) , Tyson Gay Amerika Serikat dan beberapa pelari internasional dalam cabang lari 100 m pria di Olimpiade London 2012 lalu.

Paris Mantan pelatih tim nasional Prancis Laurent Blanc mengatakan pada Minggu (Senin WITA), jika dirinya sangat dekat untuk ditunjuk menjadi pelatih baru klub juara Prancis Paris St Germain (PSG). Menurut Reuters, media melaporkan bahwa Blanc (47), yang memenangi gelar Prancis bersama Girondins Bordeaux pada 2009, telah mencapai kesepakatan dengan klub.

PSG sedang mencari pelatih baru sejak Carlo Ancelotti men-

gatakan dirinya ingin hengkang setelah memimpin mereka meraih mahkota domestik pertama sejak 1994 pada Mei. Orang Italia itu dihubunghubungkan media dengan Real Madrid, di mana posisi pelatih saat ini sedang kosong menyusul kembalinya Jose Mourinho ke klub Inggris Chelsea. “Saya akan berada di Paris pada Senin untuk berbicara dengan mereka. Sangat mungkin saya akan menandatanganinya,” kata Blanc.

“Saya tidak dapat berkata lebih banyak lagi sekarang, kita

akan mengetahui lebih banyak pada pekan depan,” tambah Blanc. “PSG adalah peluang besar, klub yang sangat bagus. Ini sangat menarik. Saya akan melakukan apa yang saya inginkan – melatih,” tambahnya.

Blanc, yang memenangi Piala Dunia 1998 sebagai pemain, berulang kali mengatakan dalam beberapa bulan terakhir bahwa ia berniat kembali melatih setelah meninggalkan posisinya di timnas Prancis menyusul terlemparnya mereka di perempat final Piala Eropa 2012. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Laurent Blanc

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 25 Juni 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUKO

EVENT ORGANIZER

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

Hadiri Acara One For The Boys AKTOR Hollywood Samuel L. Jackson berpartisipasi pada acara amal One For The Boys yang bertujuan meningkatkan kewaspadaan pria terhadap kanker.

Ia berpendapat pria perlu memeriksakan kesehatan untuk mengetahui jika ada tanda-tanda kanker testikular maupun kanker prostat. Ia berkaca pada pengalaman teman-temannya.

“Saya punya teman yang terdeteksi dini dan mereka sekarang bersih,” kata Jackson, seperti yang dimuat dalam laman BBC. “Ketahuilah bahwa kanker tidak melihat ras, jenis kelamin, atau apa pun. Kanker itu penyakit,” katanya.

“Setiap tahun banyak yang meninggal padahal hal ini bisa dihindari andai saja mereka melakukan deteksi dini,” sambung Jackson.

Bintang Hollywood lainnya yang bersuara soal kanker adalah Michael Douglas. Dia memfokuskan diri pada kanker tenggorokan.

Acara amal One For The Boys bertujuan agar para pria dapat berbicara lebih terbuka terhadap kanker.

Selain acara itu, terdapat juga lembaga lain yang juga berfokus pada kanker pada pria, y a i t u M a l e Cancer Awaren e s s C a m p a i g n (MCAC).

Melalui pesan video, MCAC mengajak para pria untuk memeriksakan kesehatan. (ant/ bali post)

Samuel L. Jackson (Suara NTB/ist)

Matthew Morrison akan Buka Sekolah Seni

Jakarta (Suara NTB) – Matthew Morrison akan membuka sekolah performing arts. Musisi dan aktor itu sedang membuat “program akreditasi” demi mempromosikan musik dan performing arts untuk para pelajar, seperti dikutip dari The Independent.

“Fokus saya pada pendidikan seni. Saya mencoba membuat program akreditasi secara nasional dan diharapkan dapat menjadi global. Modelnya tidak jauh berbeda dengan sekolah performing arts tempat saya menimba ilmu (New York University’s Tisch School of the Arts),” tukas pemeran Will Schuester dalam serial musikal “Glee”.

Aktor yang masih terlibat dalam “Glee” itu berharap mendapat peran di West End setelah serial itu berakhir.

“Saya sedang mencari proyek yang tepat dan West End sedang diperbincangkan saat ini,” imbuhnya. (ant/ bali post)

PRESEAN - Pertandingan presean Kapolda NTB Cup, di Eks Yellow Monkey Park, dibuka Sabtu lalu.

(Suara NTB/ars)

Presean Kapolda NTB Cup

Pertahankan Budaya, Ubah Kesan Buruk Tentang Lombok Mataram (Suara NTB) Presean akan menjadi olahraga dan tradisi yang wajib dihelat di jajaran Polda NTB, meskipun pucuk pimpinan setempat berganti.

Pertandingan presean yang sebelumnya pernah digelar Kapolda sebelumnya, Brigjen Pol. Arif Wachyunadi, kini digelar lagi Kapolda yang baru, Mochammad Iriawan,SH,MM,MH. Pertandingan presean itu berlangsung Sabtu (22/6) lalu hingga Tanggal 27 Juli nanti, dibuka Gubernur NTB, KH. Zainul Majdi, MA, bersama Kapolda. Berlangsung di Eks Yellow Monkey Park, Desa Montong,

Lombok Barat, dihadiri juga sejumlah pejabat teras termasuk Kadisbudpar NTB, H.L Gita Ariyadi.

Gubernur mengapresiasi langkah Kapolda tersebut, demi mempertahankan budaya Sasak. Karena

presean adalah budaya yang punya nilai kultur kuat. Lebih dari itu, Gubernur menyebut, langkah Kapolda itu sebagai upaya mengembangkan budaya dan wisata di Pulau Lombok dan NTB umumnya.

“Ini langkah bagus, sebagai dukungan terhadap pengembangan pariwisata kita,” kata Gubernur.

Sementara Kapolda, dalam penjelasan singkatnya, tidak hanya melihat presean sebagai olahraga dengan nilai jual tinggi bagi pengembangan wisata. Tapi lebih dari itu, ia juga ingin masyarakat Sasak dikenal dengan penduduk yang sportif, menghargai budaya. “Saya merasa bertanggungjawab

untuk merubah imej Lombok ini sebagai daerah yang damai,” kata Kapolda. Setelah menyaksikan langsung pertandingan presean itu, ia merasa kagum.

Apalagi melihat sengitnya pertarungan antar dua pepadu. Meskipun sengit dan ada diantarnaya terluka, namun pascapertandingan kedua pepadu tetap tidak ada masalah, atau dendam.

“Semangat sportifitas ini harus dipertahankan,” harap Kapolda. (ars)

Monsters University Rajai Box Office Amerika Jakarta (Suara NTB) – Film “Monsters University” berada di puncak box office Amerika Serikat (AS), mengalahkan “Man of Steel” dan “World War Z”.

Film produksi Pixar tersebut meraup pendapatan dari penjualan tiket sampai 82 juta dolar AS, melampaui perkiraan studio, kata Kepala Distribusi Disney, Dave Hollis, seperti dilansir laman BBC. Sementara film “World War Z” yang dibintangi oleh Brad Pitt berada di posisi kedua dengan penghasilan 66 juta dolar AS dan film Superman produksi Warner Bros, “Man of Steel”, dengan pendapatan 41,2 juta dolar AS. “Keragaman pekan ini menjadikan bisnis semakin bagus. Benar-

benar minggu luar biasa untuk industri film,” kata Hollis mengomentari persaingan ketiga film tersebut.

Sementara “World War Z” dari Paramount tergolong berpenghasilan bagus meski anggarannya dilaporkan membengkak karena ada perubahan akhir cerita yang mengharuskan penulisan ulang cerita dan syuting ulang.

Presiden distribusi domestik Paramount, Don Harris, mengatakan, “ini pembukaan film live-action terbesar setelah ‘Avatar” dan juga “pembukaan film terbesar bagi Brad Pitt”.

Harris juga menyatakan film tersebut merupakan “pembukaan terbesar ketiga untuk film berpotensi franchise” dari perusahaan tersebut. (ant/bali post) Poster Film Monsters University (Suara NTB/ist)

Matthew Morrison (Suara NTB/ist)

Robin Thicke Duduki Peringkat Teratas Tangga Lagu Inggris London – Penyanyi R&B Amerika Robin Thicke masih menduduki peringkat teratas tangga lagu Inggris selama empat minggu berkat single “Blurred Lines”. Official Chart Company mengatakan single Thicke terjual 133.000 kopi pekan lalu dari total penjualan di Inggris sebesar 718.000 kopi, rekor penjualan single terbesar kedua tahun ini.

Lagu yang menampilkan artis hip hop T.I. dan Pharrell Williams itu telah menjadi single teratas di Amerika Serikat dan beberapa tempat di seluruh dunia.

Sementara, peringkat kedua di tangga lagu Inggris jatuh pada penyanyi Amerika Jason Derulo yang merilis “The Other Side. Sementara itu, album “Yeezus” dari rapper Kanye West menempati peringkat teratas di tangga album Inggris. Album tersebut merupakan album teratas pertama di Inggris sejak “Graduation” yang dirilis pada 2007.

Album “13” dari Black Sabbath turun posisi menjadi peringkat dua, seperti dikutip dari Reuters. (ant/bali post)

Bobby Bland Tutup Usia Jakarta (Suara NTB) – Penyanyi perintis soul-blues modern, Bobby “Blue” Bland, tutup usia pada umur 83 tahun, Minggu (23/ 6), demikian laporan stasiun televisi lokal mengutip Memphis Music Foundation.

Bland adalah salah satu anggota Blues Foundation’s

Hall of Fame dan Rock and Roll Hall of Fame.

Lagu-lagu hitsnya penyanyi yang dijuluki “The Lion of The Blues” itu antara lain “Turn on Your Love Light”, “Further on Up the Road”, dan “I Pity the Fool.”

Menurut biografi Bland di laman Rock and Roll Hall of Fame, Bland lahir di Rosemark, Tennessee, tahun 1930.

Tahun 1947 Bland pindah ke Memphis,

tempat dia mulai mencampurkan musik gospel, blues, dan R&B, bergabung dengan Beale Streeters, grup yang terdiri atas Johnny Ace, B.B. King, dan Junior Parker.

Bland pernah menerima penghargaan Grammy Lifetime Achievement Award pada 1997 silam, demikian seperti dilansir Reuters. (ant/bali post) Bobby Bland

(Suara NTB/ist)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 25 Juni 2013

Stok BBM Aman MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral, Jero Wacik, meminta PT Pertamina menjaga stok BBM setidaknya dalam dua minggu ke depan pascakenaikan harga BBM bersubsidi.

“Stok BBM dalam dua minggu ke depan tidak boleh kurang karena masih dalam suasana kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujarnya, di Denpasar, Senin kemarin. Apabila stok BBM tidak cukup untuk kebutuhan dalam negeri, maka dikhawatirkan akan (ant/bali post) berdampak buruk bagi Jero Wacik perekonomian negara termasuk adanya inflasi yang mempengaruhi masyarakat miskin dan golongan mampu.

Beberapa pekan sebelum harga BBM subsidi dinaikkan secara resmi, harga berbagai keperluan sehari-hari masyarakat sudah naik. Sebelumnya dikabarkan bahwa kenaikan harga itu sebagian besar karena ulah pedagang besar yang ingin untung berlebihan.

“Untuk masyarakat kelas menengah ke atas juga kena inflasi, tetapi mereka lebih mampu asal stok BBM-nya ada,” kata Wacik. Alasan dia menyebut pengamanan stok BBM sampai dua pekan ke depan itu karena sentimen masyarakat akan kembali “tenang” pada waktu itu.

Untuk memastikan keamanan jumlah stok BBM di seluruh Tanah Air, dia memonitor perkembangan keadaan di semua SPBU, baik milik PT Pertamina ataupun mitra swastanya.

“Saya sudah monitor seluruh SPBU di Indonesia dan semuanya lancar,” kata menteri kelahiran Singaraja itu. (ant/bali post)

Polisi Tangkap Dua Tersangka Pembakar Lahan di Riau Pekanbaru (Suara NTB) Kepolisian Daerah (Polda) Riau menangkap dua orang diduga sebagai pelaku pembakaran ratusan hektare lahan di Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir, Provinsi Riau.

“Dua tersangka itu terlibat dua kasus kebakaran lahan yang terjadi di dua lokasi. Satu di Bengkalis dan satu lagi di Rokan Hilir,” kata Kepala Polda Riau, Brigjen Pol Condro Kirono, di Posko Satgas Penanggulangan Bencana Asap Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin kemarin.

Secara terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Riau, AKBP Hermansyah, tersangka kasus kebakaran lahan di Bengkalis yang berinisial S ditangkap setelah warga melaporkan pembakaran lahan yang merembet ke perkebunan sawit milik warga dan perusahaan.

“Luas lahan yang terbakar di Bengkalis untuk tersangka S diperkirakan ada sekitar beberapa hektare ditambah dengan kebakaran lainnya di pulau yang sama ada sekitar 40 hektare,” kata Hermansyah. “Pelaku saat ini tengah diproses oleh pihak Polres Kabupaten Bengkalis. Belum tahu apakah akan ada tersangka tambahan untuk kasus itu,” katanya.

Sementara kasus kebakaran lahan di Kabupaten Rokan Hilir, kata dia, melibatkan pelaku berinisial HP juga telah ditangkap oleh polisi setempat. Pelaku, ia melanjutkan, membakar lahan untuk memperluas perkebunan kepala sawit miliknya namun api kemudian merambat ke lahan milik warga yang lain hingga cakupan areal yang terbakar lebih dari 400 hektare.

“Pelaku HP berhasil ditangkap oleh petugas Polres Rokan Hilir kemarin (Minggu 23/6) dan sekarang masih dalam proses penyidikan,” katanya.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memperkirakan paling tidak dibutuhkan dana sekitar Rp 20 miliar untuk mengatasi masalah asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Riau.

“Dana Rp 20 miliar itu untuk seluruh kegiatan mengatasi kebakaran lahan dan asap di Riau. Mulai dari upaya modifikasi hujan buatan hingga pemadaman dengan menggunakan bom air,” kata Kepala Unit Pelayanan Teknis Hujan Buatan BPPT, Heru Widodo di Pekanbaru, Senin.

Menurut Heru, hujan buatan telah beberapa kali digunakan untuk mengatasi masalah asap di wilayah seperti Koda Dumai dan Kabupaten Bengkalis namun belum bisa sepenuhnya memadamkan api dan mengatasi menghilangkan asap.

Pemantauan titik api di kawasan itu, ia menjelaskan, juga terus dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kebakaran. “Seperti kata Wakil Gubernur Riau kemarin, saat ini Riau telah tanggap darurat. Artinya, kasus kebakaran lahan penyebab asap sudah sangat luar biasa,” katanya.

Ia mengatakan, BPPT menargetkan bisa mengatasi persoalan kabut asap dalam waktu satu bulan dengan melakukan modifikasi cuaca dan pemadaman langsung. “Namun tenggang waktu ini tidak pasti, bisa lebih cepat dan bisa lebih lama. Tergantung dukungan cuaca,” katanya.

Ia menambahkan, dana untuk mengatasi masalah itu kemungkinan juga akan bertambah jika waktu yang dibutuhkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan tambah lama. (ant/bali post)

Polda Metro Panggil Koordinator ”The Jakmania” Jakarta (Suara NTB) Polda Metro Jaya mengagendakan pemanggilan koordinator suporter Tim Persija, “The Jakmania”, terkait peristiwa perusakan bus rombongan pemain Persib Bandung.

“Dalam waktu dekat akan dipanggil koordinator The Jakmania,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto di Jakarta, Senin. Rikwanto menduga aksi pelemparan terhadap bus rombongan ofisial dan pemain Persib tersebut, merupakan rasa fanatisme yang berlebihan terhadap tim sepakbola kesayangannya.

Berdasarkan keterangan sementara, jumlah massa yang menyerang bus rombongan pemain “Maung Bandung” tersebut mencapai 70 orang yang mengenakan pakaian salah satu tim sepakbola, dengan menggunakan sepeda motor dan jalan kaki.

“Sudah diperiksa beberapa saksi di lokasi kejadian, seperti satpam dan pedagang, untuk selanjutnya pemeriksaan barang bukti kaca dan batu,” ujar Rikwanto. Ia menegaskan pihak kepolisian akan meminta pertandingan Persija melawan Persib digelar di luar Jakarta, agar tidak terjadi aksi balas dendam.

Pasalnya, setiap pertandingan Persija melawan Persib terjadi peristiwa bentrokan, bahkan terdapat korban tewas dari salah satu pendukung tim sepakbola. Sebelumnya, sekelompok pengendara melempari bus rombongan ofisial dan pemain sepakbola Persib saat keluar Hotel Kartika Chandra Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, menuju Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (22/6) sore.

Akibat tindakan pengrusakan tersebut, tim “Maung Bandung” tidak bersedia bertanding melawan Persija. (ant/bali post)

Halaman 11

Ponpes Perlu Dibekali Deteksi Dini Penanggulangan Radikalisme Mataram (Suara NTB) Stigma ponpes sebagai lembaga edukasi agama, sempat bergeser setelah tim densus 88 mengungkap indikasi jaringan teroris dipondok pesantern Umar Bin Khatab di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini semua secara khusus mencederai NTB yang dikenal damai dengan seribu masjid dan pendidikan dengan sebagian basis pondok pesantren.

“Kita tidak menutup mata daerah NTB khususnya pondok pesantren di NTB saat ini menjadi sasaran empuk menyusupnya gerakan radikal yang mengatasnamakan agama dan fanatisme suku yang berlebihan.

Hal itu belakangan memicu aksi brutal yang justru mengorbankan generasi muda Islam, dan akibatnya menimbulkan kecurigaan pemerintah terhadap pondok pesanteren (Ponpes) sebagai sarang teroris,”

kata Direktur Bumi Gora Institute, Samsul Hasan Basri.

Melihat Persoalan yang terjadi hari ini, maka perlu rasanya mencari formulasi yang tepat untuk meredusir faham-faham yang radikal sehingga terwujudnya masyarakat Kondusif dan mengembalikan citra pondok pesantren sebagai tempat pendidikan agama serta pendidikan kultur. Formula yang sementara ini tepat adalah dengan menangkal masuknya gerakan radikal melalui pembekalan kalangan Ponpes.

Atas dasar itulah, pihaknya kemudian menggelar kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Dialog dan FGD yang bertemakan “Pembekalan Deteksi Dini Bagi Pimpinan Ponpes Dalam Penanggulangan Radikalisme”. Kegiatan ini akan dilaksanakan Selasa (25/6) hari ini, bertempat di Aula Depag, Kabupaten Lotim.

Dialog publik itu bertujuan

agar tertanggulanginya dan tercegahnya faham-faham radikal yang meresahkan masyarakat di wilayah Lotim, membangun penguatan instrumen nyata dan efektif yang melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme di Lotim.

“Dengan dilaksanakan kegiatan ini, maka peserta kegiatan diharapkan dapat terciptanya situasi kamtibmas Lotim yang kondusif. Para pihak yang berkepentingan diharapkan mampu membangun instrumen nyata dan efektif dalam memperkuat program penanggulangan radikalisme di wilayah Lotim. Meluasnya pemahaman Islam yang terbuka dan rahmatan lil alamin untuk masyarakat dan hadirnya sikap menolak keras terhadap berbagai gerakan radikalisme dan terorisme,’’ beber Samsul. (ars)

Inflasi 2013 akan Melonjak Jakarta (Suara NTB) Bank Indonesia memperkirakan laju inflasi pada tahun ini bisa melonjak hingga 7,9 persen akibat dampak kenaikan harga BBM bersubsidi yang diberlakukan mulai pekan lalu.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Dody Budi Waluyo di Jakarta Senin mengatakan, dampak langsung dan tidak langsung dari kenaikan BBM bersubsidi terhadap inflasi sebesar 2,54 persen.

“Jika upaya penanganan inflasi tidak maksimal, inflasi akhir tahun bisa sampai 7,6 persen, bahkan jika penanganannya gagal inflasi bisa mencapai 7,9 persen. Namun jika dampaknya bisa dikendalikan bisa turun ke 7,2 persen,” kata Dody.

Dijelaskannya, dampak langsung dari kenaikan harga premium 44,44 persen dan solar 22,22 persen menyumbang inflasi 1,32 persen, sementara dampak tidak langsung dari kenaikan itu seperti naiknya tarif angkutan menyumbang 0,82 persen. Adapun dampak tidak langsung ke harga komiditas lain berkontribusi pada inflasi sebesar 0,4 persen.

Menurut Dody, dampak inflasi langsung dan tidak langsung dari kenaikan harga BBM ini akan berlangsung sekitar tiga bulan terutama dari kenaikan tarif angkutan.

Kenaikan tarif angkutan dalam kota diperkirakan menyumbang inflasi 0,68 persen, sementara kenaikan tarif angkutan antarkota diperkirakan sebesar 19 persen dan akan menyumbang inflasi 0,12 pers-

en. Kenaikan tarif taksi sebesar 26,13 persen akan menyumbang inflasi 0,02 persen.

Dody mengatakan, untuk mengendalikan inflasi ini Pemerintah perlu melakukan koordinasi guna mengurangi dampak tidak langsung dari kenaikan harga BBM seperti dengan menentukan kenaikan tarif angkutan.

Sementara BI, di sisi moneter sudah melakukan berbagai kebijakan seperti dengan menaikan BI Rate sebesar 25 basis poin dari 5,75 persen menjadi 6,00 persen serta menaikkan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia 25 basis poin juga. Pemerintah sebelumnya memperkirakan inflasi tahun ini akan melonjak menjadi 7,2 persen akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini.

Di sejumlah daerah, kenaikan harga barang dan jasa memang tidak terelakkan lagi. Di Kota Palembang, kenaikan harga diprediksi mencapai 20 persen pasca penyesuaian harga BBM. Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Palembang, Yustianus, Senin, mengatakan, kenaikan harga hingga 20 persen itu terjadi secara bertahap.

Penyumbang penting kenaikan harga sembilan keperluan pokok itu adalah kenaikan harga BBM subsidi yang berimbas pada kenaikan biaya transportasi dan

distribusi. Walau harga-harga meningkat, namun dia memastikan tidak akan kekurangan stok.

Stok beras, minyak goreng, gula dan terigu serta komoditas lainnya masih tersedia dengan cukup untuk dua bulan ke depan. Satu kiat penting adalah bekerja sama dengan Bulog dan instansi terkait lainnya siap menyelenggarakan operasi pasar.

Sementara di Batam, Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, menyepakati untuk menetapkan kenaikan tarif transportasi umum darat maksimal 27,5 persen dari tarif sebelumnya sebagai dampak naiknya harga bahan bakar minyak bersubsidi.

Wakil Wali Kota Batam Rudi mengatakan, Senin, batas atas kenaikan tarif angkutan transportasi darat diatur dalam Peraturan Wali Kota Batam untuk melindungi masyarakat dan pengusaha angkutan umum. “Lebih pastinya, kita tunggu Perwako (Peraturan Wali Kota). Tapi sesuai dengan rapat tim, kenaikan ongkos maksimal disepakati 27,5 persen,” kata dia.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengatakan perusahaan angkutan yang menaikkan tarif sebelum ada keputusan dari Pemerintah Provinsi DKI akan dikenai sanksi, termasuk di antaranya pencabutan izin trayek. (ant/bali post)

Luthfi-Fathanah Hadapi Sidang Perdana Jakarta (Suara NTB) Tersangka perkara tindak pidana korupsi pemberian hadiah dalam pengurusan kuota impor daging di Kementerian Pertanian dan tindak pidana pencucian uang, Luthfi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah, menjalani sidang perdana hari ini.

“Setelah sidang saya akan bicara,” kata Luthfi saat datang ke gedung Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin. Luthfi menyatakan bahwa ia sudah cukup sehat untuk menjalani persidangan. “Sudah sembuh, tidak ada dokter yang mendampingi, saya hanya diperiksa kemarin,” kata mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Menurut Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johan Budi, Luthfi sakit ambein dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani perawatan.

“Dia dibawa ke dokter spesialis dan dokter menyarankan agar LHI dioperasi, dokter KPK juga membolehkan untuk dioperasi, tapi LHI tidak mau, jadi diberikan salep saja,” kata Johan pada Kamis (20/6).

Orang dekat Luthfi, Ah-

(ant/bali post)

HADAPI SIDANG - Ahmad Fathanah usai menjalani sidang perdana, di Jakarta Selatan, Senin (24/6). mad Fathanah, juga mengatakan siap menjalani sidang. “Alhamdulillah sehat,” kata Fathanah. Di ruang sidang pengadilan Tipikor tidak tampak massa pendukung dari PKS, hanya ada istri Fathanah, Sefti Sanustika, yang mendampingi suaminya.

Sebelumnya, Ahmad Fathanah memang meminta Sefti datang dalam persidangan tersebut. “Bapak pesan supaya didoakan agar persidangan lancar.

Bapak minta saya datang saat sidang,” kata Sefti usai menjenguk suaminya di gedung KPK di Jakarta, Kamis pekan lalu.

Sefti juga mengaku siap da-

tang bersaksi jika memang diminta. “Minggu depan aku akan datang, siap hadir sebagai saksi,” kata Sefti.

KPK sudah menyita dua rumah terkait orang dekat mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera tersebut yaitu rumah di kompleks Pesona Khayangan Blok BS No 5 atas nama Ahmad Fathanah meski Fathanah baru membayar Rp 3,8 miliar dari total nilai Rp 5,8 miliar, selanjutnya rumah di Permata Depok, Cluster Berlian 2 Blok H2 No 15 atas nama Sefti Sanustika. (ant/bali post)

Mantan Walikota Magelang Divonis 16 Bulan Semarang (Suara NTB) Mantan Wali Kota Magelang, Fahriyanto, dijatuhi hukuman 16 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi dana asuransi 25 anggota DPRD Magelang periode 1999 hingga 2004.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Jawa Tengah, Senin, itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta dua tahun penjara. Dalam vonis tersebut, Fahriyanto juga diminta membayar denda Rp 50 juta atau hukuman dua bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai John Halasan Butar Butar mengemukakan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai Wali Kota Magelang saat terjadinya tindak pidana antara tahun 2002 dan 2004.

“Terdakwa menyetujui pembayaran premi asuransi untuk 25 anggota DPRD yang sebenarnya tidak dialokasikan dalam anggaran. Dengan demikian, unsur penyalahgunaan wewenang te-

lah terpenuhi,” katanya.

Kasus dugaan korupsi tersebut bermula ketika adanya pengajuan premi asuransi untuk 25 anggota DPRD Kota Magelang untuk masa tiga tahun.

Masing-masing legislator diwajibkan membayar premi senilai Rp 20 juta per tahun. Dengan demikian, mereka memiliki total premi yang harus dibayarkan senilai Rp 60 juta per orang untuk tiga tahun.

Lantaran tidak dianggarkan dalam APBD, Fahriyanto menyetujui pengambilan dana premi tersebut dariposanggaranDanaPeningkatanPenyelenggaraan Pemerintah Daerah. Klaim asuransi yang dibiayai dengan dana APBD tersebut seharusnya kembali ke kas daerah pada akhir masa jatuh temponya.

Namun, tidak seorang pun anggota DPRD sebagai tertanggung pada asuransi jiwa tersebut yang bersedia mengembalikan klaim asuransi ke kas daerah. Akibatnya, negara dalam kasus tersebut dirugikan mencapai Rp 1,5 miliar. Hakim John menilai, unsur memperkaya orang lain dalam kasus tersebut juga terpenuhi. (ant/bali post)

(Suara NTB/her)

TEMU LAPANGAN - Suasana temu lapangan BPSTPHB NTB di Dusun Jenggale, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Loteng, kemarin.

Temu Lapang BPSTPHB NTB

Petani Diperkenalkan Benih Unggul Hibrida Praya (Suara NTB) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hportilkulktura (BPSTPHB) NTB, mengadakan temu lapang di Dusun Jenggale, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng).

Dalam temu lapang itu, petani diperkenalkan benih unggul hibrida. Penggunaan benih unggul sendiri di NTB sudah mencapai rata-rata 70 persen atau diatas ratarata nasional. “Untuk benih hirida tahap sosialisasi,”ungkap Kepala BPSBPTH, HL. Sukrayadi, Senin (24/6).

Disebutkan, total luas lahan ditanami benih unggul seluas 12 ribu hektar. Namun kendala dirasakan petani. Untuk menanam benih unggul harganya mahal. Per kilogram mencapai Rp 50 ribu sampai 65 ribu. Sedangkan dibanding padi biasa Rp 8 ribu per kilogram.

Benih ini juga tak selamanya tersedia secara bebas di pasar.

Untuk sosialisasi benih unggul hibrida, satu kabupaten dibagi jatah satu kegiatan. Hingga Maret 2013 pelepasan varietas hibrida sebanyak 87 varietas namun diperkenalkan hanya 5 jenis, sisanya 82 yang belum. Sedangkan padi hibrida sebanyak 272 jenis, varietas menyebar di NTB hanya 1 sampai 20 jenis digunakan.

Temu lapang itu diha-

diri Kadis Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura diwakili, Kabid Tanaman Pangan,H. Budi Subagya dan dihadiri kelompok tani. Pada kesempatan itu, dilakukan peninjauan lokasi penamanan beberapa jenis padi unggul.

Diketahui, kebutuhan komoditas pangan (padi) sangat diperlukan sepanjang tahun terutama sebagai bahan makanan pokok masyarakat Indonesia pada umumnya. Maka upaya peningkatan produksi yang dilakukan oleh pemerintah selain untuk meningkatkan kesejahteraan petani ,juga merupakan salah satu tugas utama pemerintah dalam penyediaan bahan pangan pokok masyarakat.

Oleh karena itu, Pemprov NTB beberapa tahun terakhir ini terus mencari teknologi tepat guna dan sistem yang tepat ,untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah ( PAD).

Salah satu alternatif dengan penggunaan benih unggul baru berpotensi hasil tinggi yang dapat meningkatkan produksi.

Misalkan dengan menggunakan benih unggul baru dari varietas-varietas padi hibrida yang memiliki tingkat produksi padi biasa. Benih padi hibrida F1 menghasilkan keuntungannya sekitar 10-15% di bandingkan dengan farietas yang dihasilkan melalui persilangan sendiri ( padi non hibrida). (Her/*)

Pemerintah Ngotot Sahkan RUU Ormas Jakarta (Suara NTB) Pemerintah tetap akan mengesahkan Rancangan Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-undang setelah DPR menyetujui rancangan naskahnya dalam rapat paripurna. Rencananya, paripurna pengesahan RUU kontroversial itu akan digelar hari ini.

Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, di Jakarta, Senin.

“Kami sepakat, pemerintah akan jalan terus. Saya memahami secara keseluruhan apa yang disampaikan fraksi-fraksi,” kata dia, ketika ditemui di kantornya.

Terkait penolakan dari sejumlah ormas, dia menyatakan, telah menampung dan membahas usulan dari sejumlah ormas tersebut. Segala usul dan pendapat yang masuk selama pembahasan RUU Ormas telah diakomodasi tim dari Kementerian Dalam Negeri dan panitia khusus DPR. “Semua sudah diperbincangkan, bahkan dulu sempat ditunda (pengesahannya) karena masih diperlukan dialog,” katanya. Jika ada yang keberatan, bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah menetapkan mengesahkan RUU Organisasi Masyarakat itu menjadi UU setelah menilai pengaturan organisasi massa di Tanah Air diperlukan untuk memperkuat fungsinya sebagai kekuatan bangsa.

“UU ini bukan mengatur soal salah atau benar saja, tetapi seperti apa peran ormas sesungguhnya.

Sekarang ada 90.000 lebih ormas, maka itu perlu diatur,” katanya. Sebelumnya, PP Muhammadiyah dan Konferensi Waligereja In-

donesia menolak keras pengesahan RUU Ormas karena dinilai masih terdapat pasal yang multitafsir.

Ketua DPR RI Marzuki Alie berang dengan sebuah media Malaysia yang ikut mengintervensi agar RUU Ormas ditunda pengesahannya. Marzuki mengatakan, intervensi Malaysia itu bentuk ikut campur pihak asing tentang RUU Ormas yang akan disahkan besok melalui rapat paripurna DPR RI. Berikut isi SMS yang diterima Marzuki Alie dari Nalini Elumalai, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), Malaysia: “Att. Mr. Marzuki Ali We send you this note to voice our opposition towards the Ormas bill, as it will unduly constrict the space that civil society organizations can operate in and seriously erode the hard-won democratic space that exists in Indonesia today. We therefore urge you to postpone the passage of the Ormas bill. Thank you for your attention. [Nalini Elumalai, Suara Rakyat Malaysia (SUARAM), MALAYSIA)”.

Mendapat SMS yang meminta agar RUU Ormas ditunda pengesahannya, Marzuki membalas sms tersebut dengan tegas.

“It’s my country, no one intervention,” kata Marzuki singkat di Gedung MPR/ DPR/DPD RI di Jakarta, Senin. (ant/bali post)

Gamawan Fauzi (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Selasa, 25 Juni 2013

Pasangan AZAN Memberikan Bukti, Bukan Janji

(Suara NTB/smd)

Pasangan AZAN saat mendaftar ke KPU NTB.

PASANGAN AZAN (Zaini Arony dan Fauzan Khalid) resmi mendaftar ke KPUD Lobar. Ribuan pendukung dan simpatisan dari semua kalangan berbaur dalam deklarasi mereka. Zaini Arony mengatakan kehadirannya kembali bukan untuk memberikan janji, tetapi memberikan bukti untuk rakyat Lobar, kalaupun ada kandidat yang menjanjikan yang menggiurkan namun tak realistis.

Hal ini dikatakan Zaini ketika mendaftar di KPUD Lobar Senin (24/6). “Saat ini anggaran per desa sudah mencapai angka Rp 200 sampai Rp 250 juta. Kedepan akan terus ditambah,” ujarnya.

Apa yang dilontarkan oleh calon lain enggan ditanggapinya, namun kedepannya AZAN akan terus berupaya untuk meningkatkan anggaran untuk seluruh desa yang ada di Lobar dari Rp 300 juta sampai 400 juta. Bahkan untuk beberapa tahun kedepan akan diusahakan anggaran untuk pembangunan Desa mencapai Rp 500 juta.

Sementara itu Bakal Calon Wakil Bupati, Fauzan KhalidmengatakanbahwauntukmempercepatpertumbuhanpembangunandiLobardirinyaberjanjiakanselalu sepaham dengan apa instruksi serta program yang akan dilakukan oleh Bupati. “Bersama pihak tertentu yang tidak sepaham saja, pak Bupati saat ini mampu menjalankan pembangunan, hasilnya sudah nampak, apalagi jika Bupati dan Wakil serta semua SKPD sepaham dengan pemerintahan Zaini,” ujar Fauzan.

Lebih tegas Fauzan mengatakan bahwa dirinya sedikitpun tidak akan berlawanan dengan Zaini. Hal itu perlu dilakukan demi akselerasi yang cepat untuk

pembangunan di Lobar. Pasangan AZAN resmi diusung oleh enam partai yakni Golkar dengan 5 kursi, Demokratdengan4kursi,Hanuradengan4kursi,PDIP 3 kursi, PAN 1 kursi sedangkan PDK 2 kursi.

Dengan dukungan tersebut Pasangan AZAN memenuhi persyaratan minimal yakni 15 persen, sedangkan jumlah kursi yang mengusungnya berjumlah 19 kursi dengan 42,19 persen.

Pengamatan Suara NTB, masa simpatisan dan pendukung AZAN sudah berkumpul di Restoran Ujung Landasan, milik Zaini. Ribuan masa ini berasal dari pengurus parpol, namum diominasi kalangan pemuda, petani, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Massa pendukung berjubel hingga jalanan.

Sekitar pukul 14.00, massa pendukung mulai berkonvoi ke Kantor KPU Lobar, dan menjadi tontotan warga.

Pasangan AZAN lalu menuju Kantor KPU. Suasana semakin meriah ketika AZAN mulai tiba di kantor KPU. Tidak hanya suara gendang beleq yang membuat suasana ramai, namun teriakan pendukung dan simpatisan menggema sesekali ketika nama paket ini disebut. Lalu paket ini kompak mengisi registrasi, kemudianmenyerahkanpersyaratankepetugasKPU.

(Suara NTB/smd)

Pasangan AZAN bersama komisioner KPU memberikan keterangan pers usai pendaftaran.

Tokoh Gunung Sari Sejumlah Tuan Guru di Gunung Sari pun ikut menghadiri pendaftaran paket AZAN. Hal ini menjadi bukti bahwa meski ada figur lain yang berasal dari Sesela, Gunung Sari, hal itu tak mengurangi komitmen mendukung paket AZAN.(*)

Apa kata mereka tentang AZAN

(Suara NTB/smd)

Ribuan pendukung pasangan AZAN mengantarkan pendaftaran ke KPU Lobar.

(Suara NTB/smd)

Pasangan AZAN diarak dengan menggunakan kendaraan jip willys.

Semua petani dukung Pak Zaini (AZAN), petani mau Pak Zaini lanjut jadi Bupati. Pas memimpin Lobar lagi karena memihak petani.

Paket AZAN ini paduan antara senior dan berpengalaman dengan pemuda.

Pasangan ini pas memimpin Lobar ke depan.

Selama ini di sektor pembangunan Pak Zaini bagus, pasangannya ideal untuk memimpin Lobar.

H. Ashari Petani dari Kumbak, Gerung

TGH. Yusuf Tokoh agama dari Sesela

H. Rifai Tokoh masyarakat dari Gerung

Ekuador Terima Permintaan Suaka dari Snowden Quito Menteri Luar Negeri Ekuador, Ricardo Patino, mengatakan bahwa mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (AS), Edward Snowden, meminta suaka dan pemerintah Ekuador telah menerimanya.

“Pemerintah Ekuador telah menerima permintaan suaka Edward J. #Snowden,” kata Patino, yang melakukan kunjungan resmi ke Vietnam, di Twitter. Namun, menurut laporan Reuters, Patino tidak memberikan rincian tambahan.

Juru bicara WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, menegaskan bahwa Snowden telah meminta suaka di Ekuador. Laman anti-kerahasiaan itu sebelumnya menyatakan akan membantu Snowden menemukan “suaka politik di negara demokrasi “.

Ekuador telah memberikan suaka politik kepada pendiri WikiLeaks, Julian Assange, yang telah menghabiskan lebih dari satu tahun bersembunyi di kedutaan Ekuador di London.

Edward Snowden menuju Moskow pada Minggu dengan penerbangan tujuan akhir mungkin Kuba, Ekuador, Iceland atau Venezuela, menurut sejumlah sumber. Perjalanan itu telah membuat berang Washington, tak peduli ke manapun tujuan akhirnya.

Media Rusia, Interfax mengutip suatu sumber dari penerbangan Aeroflot yang menuturkan ada satu tiket dengan nama Snowden untuk jalur Moskow - Kuba. Itas-TASS mengutip sumber lain yang menyebutkan Snowden akan terbang dari Havana ke Ibukota Venezuela, Caracas.

Harian South Cina Morning Post men-

gatakan tujuan akhir penerbangannya mungkin Ekuador atau Iceland. Seorang juru bicara bagi Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan tidak mengetahui keberadaan Snowden dan rencana perjalanannya.

Laman anti-rahasia Wikileaks mengatakan membantu Snowden menemukan suaka politik di suatu negara demokratis.

Tidak dirinci lebih lanjut kecuali mengatakan bahwa Snowden “Baru-baru ini berada di wilayah udara Rusia” bersama penasehat hukum Wikileaks.

Pendiri Wikileaks, Julian Assange, mengatakan pekan lalu bahwa ia tidak akan (ant/bali post) meninggalkan tempat perlindungannya ke DUKUNG SNOWDEN - Dukungan publik di berbagai negara terhadap Edward Kedubes Ekuador di Snowden terus menguat meski AS berupaya keras untuk mengekstradisinya.

London bahkan jika tidak sah dengan dua surat tuntutan kan pemerintah AS tidak sepenuhnya Swedia berhenti mengajukan tuntut- di bawah undang-undang spionase AS. memenuhi standar hukum yang beran pelecehan seksual terhadap dirinAS telah meminta Hong Kong , laku di Hong Kong, maka pemerintah ya karena ia takut ditahan atas per- wilayah administrasi khusus Cina, un- Hong Kong telah meminta AS untuk mintaan AS. informasi tuk memulangkan Snowden. “Pemerin- memberikan Pihak berwenang AS telah tah AS sebelumnya mengajukan per- tambahan...karena pemerintah Hong menuduh Snowden melakukan pencu- mintaan ke pemerintah Hong Kong un- Kong belum memiliki informasi yang rian benda milik pemerintah AS, per- tuk mengeluarkan surat perintah pen- cukup untuk memproses penangkapan cakapan tidak sah mengenai informa- angkapan sementara terhadap sementara, maka tidak ada dasar husi pertahanan nasional dan percaka- Snowden,” kata pemerintah Hong Kong. kum untuk membatasi Snowden menpan intelejen oleh orang-orang yang “Berhubung dokumen yang disiap- inggalkan Hong Kong. (ant/bali post)

Kondisi Mandela Kritis

Nelson Mandela (ant/bali post)

Johannesburg Tokoh anti-apartheid Nelson Mandela, yang dirawat di rumah sakit karena infeksi paru-paru, saat ini berada dalam kondisi kritis, demikian diumumkan kepresidenan Afri-

ka Selatan, Minggu.

“Kondisi mantan Presiden Nelson Mandela, yang masih dirawat di rumah sakit di Pretoria, kini kritis,” kata Mac Maharaj, juru bicara kepresidenan, dalam sebuah pernyataan.

Kondisi tokoh berusia 94 tahun itu, yang dirawat di rumah sakit sejak 8 Juni, memburuk

dalam 24 jam terakhir.

Presiden Jacob Zuma menyampaikan kabar itu setelah mengunjungi Mandela di rumah sakit pada Minggu malam dan diberi tahu dokter bahwa “kondisi mantan presiden itu kritis dalam 24 jam terakhir”.

Mandela, yang menjadi

presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan pada 1994, akan genap berusia 95 tahun pada 18 Juli. Ia dirawat di rumah sakit empat kali sejak Desember, sebagian besar karena gangguan paru-paru yang dideritanya selama bertahun-tahun, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/her)

Para Tuan Guru yang sebagian besar dari Sesela tampak hadir mendukung paket AZAN.

Indonesia Minta Singapura Bijak Sikapi Kabut Asap Nusa Dua Pemerintah Indonesia meminta Singapura bijak dalam menyikapi persoalan kabut asap sebagai dampak dari kebakaran hutan di Sumatera.

“Kalau berteman itu tidak seperti ini caranya, ada masalah menyebarkannya ke dunia. Mestinya dibicarakan langsung untuk mencari solusi,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik saat membuka pertemuan pejabat senior (SOM) ASEAN di bidang energi di Nusa Dua, Bali, Senin.

Perilaku seperti tersebut sangatlah disayangkan karena secara tidak langsung telah membuat citra negara menjadi tercoreng. Hal itu disampaikan Wacik dalam forum tersebut agar delegasi Singapura nantinya menyampaikan kepada pemegang kebijakan di negerinya.

“Masalah kabut asap itu bukanlah diinginkan oleh negara ini, bahkan berdasarkan penelusuran diduga ada sejumlah perusahaan dari luar termasuk dari Singapura yang menyebabkan terjadinya kebakaran,” ucapnya.

Oleh karena itu, perusahaan yang diketahui menyebabkan kebakaran akan ditindak dengan hukuman yang tegas. Dalam sambutannya Wacik mengatakan, saat ini ada tiga tantangan yang harus dihadapi oleh berbagai negara di dunia pada

masa mendatang, salah satunya penyediaan energi yang sangatlah penting dalam kehidupan.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung keberlangsungan ketersediaan energi di kawasan ASEAN yang merupakan bagian dari pengembangan Undang Undang Dasar 1945 sesuai Pasal 33. “Oleh karena itu, sumber daya energi yang ada harus dibiasakan dijaga dengan baik secara bersama dengan saling menghormati dan menggunakan hati,” ujarnya.

Dia tidak menginginkan kejadian serupa bisa muncul kembali nantinya, jangan sampai saat membutuhkan sumber energi dari Indonesia mereka baik, tapi saat ada masalah melakukan hal yang merugikan. Wacik mengatakan, pada kesempatan itu delagasi dari Kamboja juga menyampaikan kalau mereka telah banyak membeli batu bara dari Indonesia karena kualitasnya baik dan harga lebih murah.

“Oleh karena itu Kamboja jangan macam-macam dengan Indonesia, jika ada kekurangan atau masalah lebih baik dipahami saja bersama,” kata menteri asal Bali itu. (ant/bali post)