Snt25082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 25 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 141 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/met)

DAMPAK KEMARAU - Empat dusun di Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, saat ini mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau panjang. Ke empat dusun itu masing-masing Dusun Bunut Boyot, Bunian, Bongkon Daye dan Penanggak. Keempat dusun dengan penduduk lebih dari 1.000 KK itu, saat ini sangat membutuhkan bantuan pemerintah. Tampak warga sedang mencari air bersih di sebuah sumur yang jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal warga.

Golkar NTB Sodorkan Lima Nama

Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar NTB akhirnya memutuskan untuk menyodorkan lima nama ke DPP Partai Golkar. Satu dari lima nama itu nantinya akan dipilih untuk diajukan duduk di posisi Ketua DPRD NTB yang memang menjadi jatah dari Partai Golkar.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno Pengurus Harian DPD Golkar NTB, yang digelar Sabtu (23/8). Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu (Wilayah Bali, NTB, NTT) DPP Partai Golkar, Ir. Junaidi Elvis, M. Hum, yang dikonfirmasi Suara NTB, Minggu kemarin menerangkan bahwa telah ada lima nama yang akan diusulkan ke DPP Partai Golkar nantinya.

Lima nama dimaksud adalah, H. Umar Said, S.Ag, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, H. Wahidin HM. Noer, SE, Lalu Wireginawang dan Drs. H. Sahafari Asy’ari. Menurut Elvis, nama – nama para kandidat tersebut nantinya akan dibawa ke Jakarta. Nantinya, DPP Partai Golkar akan menggodok nama – nama itu sebelum akhirnya diputuskan satu nama untuk ditunjuk sebagai Ketua DPRD NTB. (aan)

Soal SPPD Rp 4,5 Miliar

Mataram (Suara NTB) Berbagai pihak mengapresiasi kerja Inspektorat NTB terkait temuan penggunaan dana SPPD oleh sejumlah anggota DPRD NTB sebesar Rp 4,5 miliar yang terindikasi menyimpang. Temuan ini sangat positif untuk pembelajaran.

Sekaligus koreksi terhadap penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan standar kebenaran atau tidak sesuai aturan yang seharusnya dipatuhi.

Demikian pendapat Pemerhati Masalah Hukum yang juga akademisi Universitas Mataram (Unram), Prof.Dr.H.Idrus Abdullah, SH kepada Suara NTB Minggu (24/8) kemarin,

Harus Dikembalikan GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menanggapi soal temuan Inspektorat terkait biaya perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar yang harus dikembalikan oleh sejumlah anggota DPRD NTB periode 2009-2014. Jika temuan itu menimbulkan kerugian daerah dengan didukung bukti-bukti yang akurat maka harus dikembalikan ke kas daerah.

“Intinya, kalau memang ada dana itu, dilakukan pengembalian. Begitu saja,’’ tegas gubernur dikonfirmasi usai sidang paripurna penetapan Raperda APBD NTB 2015, Jumat (22/8) malam.

Dalam sidang paripurna itu, Komisi I yang membidangi masalah hukum menyampaikan pandangannya terkait dengan temuan Inspektorat itu.

Temuan Inspektorat NTB sebesar Rp 4,5 miliar sejak tiga tahun terakhir terkait dengan perjalanan dinas menjadi perhatian serius lembaga legislatif.

Bahkan Komisi I menuding auditor Inspektorat melanggar norma pelaporan dan pemeriksaan bahkan melanggar kode etik terkait dengan LHP mengenai perjalanan dinas sejak 2011,2012 dan 2013 itu.

Bersambung ke hal 5

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/dok)

1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Mataram (Suara NTB) 1234567890123456789012345678901212 Satu dari tiga kasus korupsi ditangani Kejaksaan Negeri 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 Bima diperkirakan segera rampung. Terkait kasus dugaan 1234567890123456789012345678901212 korupsi di BPBD Kabupaten Bima, dalam waktu dekat akan 1234567890123456789012345678901212 diberkaskan. Kasus baru yang belum menjadi prioritas dalam 1234567890123456789012345678901212 rencana penyelidikan adalah dugaan penyimpangan pengada1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 an alat-alat kesehatan (Alkes) RSUD Kabupaten Bima.

1234567890123456789012345678901212 Mengurai satu per satu perjalanan penanganan kasus ini, 1234567890123456789012345678901212 untuk perkara BPBD sebelumnya sudah menetapkan tiga 1234567890123456789012345678901212 orang tersangka. Terakhir, ketiganya dipanggil dan dimintai 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 keterangan untuk saksi bagi tersangka yang lain. “Sudah kami 1234567890123456789012345678901212 periksa, terakhir dua orang,” kata Kasi Intel Kejari Bima, Lalu 1234567890123456789012345678901212 Muhammad Rasyidi, SH kepada Suara NTB Sabtu (23/8).

1234567890123456789012345678901212 Pekan ini, tiga tersangka akan dipanggil untuk diperik1234567890123456789012345678901212 sa lagi. Mereka, mantan Kepala BPBD Bima, SL dan 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 salah seorang Kabid disana, JH dan oknum pejabat PDAM 1234567890123456789012345678901212 Bima, IR. ‘’Pemanggilan ini untuk dimintai keterangan 1234567890123456789012345678901212 sebagai tersangka,’’ ulasnya.

1234567890123456789012345678901212 Setelah pemeriksaan tiga tersangka ini, Kasi Intel 1234567890123456789012345678901212 1234567890123456789012345678901212 memberi gambaran kasus tersebut diperkirakan akan 1234567890123456789012345678901212 segera rampung.

1234567890123456789012345678901212 Bersambung ke hal 5 1234567890123456789012345678901212

yang telah dilakukan Inspektorat. Saya kira kerja Inspektorat tidak salah. Itu langkah yang sangat benar. Temuan ini sangat positif untuk bahan pembelajaran. Langkah Inspe-

Dewan Bela Diri, Sebut Inspektorat Langgar Kasus BPBD Segera Kode Etik dan Norma Pemeriksaan Diberkas, Alkes Belum Jadi Prioritas periode 2009-2014, yang tinggal beberapa hari saja tinggal di gedung Udayana. Temuan Inspektorat itu, katanya sebagai kerugian daerah berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Inspektorat NTB sejak beberapa tahun terakhir.

“Mungkin ini ada hikmahnya bagi kita semua, eksekutif dan legislatif. Akan tetapi hal ini menyangkut per-

Mataram (Suara NTB) Temuan Inspektorat NTB sebesar Rp 4,5 miliar sejak tiga tahun terakhir terkait dengan perjalanan dinas menjadi perhatian serius lembaga legislatif. Dalam rapat paripurna tentang persetujuan Raperda APBD 2015, Jumat (22/8) malam, Komisi I yang membidangi masalah hukum menuding auditor Inspektorat melanggar norma pelaporan dan pemeriksaan.

Juru Bicara Komisi I DPRD NTB, H. Rumaksi SJ, SH mengatakan, di tengah-tengah kesibukan membahas RAPBD 2015 konsentrasi dan perhatian Dewan terusik oleh isu yang kurang mengenakkan dalam pemberitaan media cetak dalam sepekan terakhir mengenai biaya perjalanan dinas senilai Rp 4,5 miliar yang harus dikembalikan oleh sejumlah anggota DPRD NTB

Batas Waktu 14 Hari

Hari Ini, Pembukaan Penerimaan CPNS Serentak di NTB Mataram (Suara NTB) Pembukaan penerimaan CPNS tahun 2014 molor dari jadwal sebelumnya yakni tanggal 20 Agustus lalu. Pasalnya, sejumlah pemerintah daerah belum menerima penetapan rincian formasi yang sudah diajukan. Pembukaan penerimaan CPNS di seluruh NTB akan dilakukan secara serentak oleh pemerintah provinsi dan pemda kabupaten/kota pada Senin, 25 Agustus, hari ini.

Demikian dikatakan Kepala BKD dan Diklat Provinsi NTB, Drs. H. Muh. Suruji ketika dikonfirmasi di Mataram,

Sabtu (23/8). “Paling cepat Senin besok (hari ini) diumumkan,”ujarnya. Disebutkan, pembukaan penerimaan pendaftaran akan berlangsung selama 14 hari sejak diumumkan.

Suruji menyebutkan, hingga Jumat (22/8) lalu, baru empat pemda di NTB yang sudah keluar penetapan formasinya dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).

Empat pemda itu adalah Pemprov NTB, Pemkot Bima, Pemkab Dompu dan Pemkab Lombok Barat.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

TO K O H

menanggapi mencuatnya persoalan penggunaan dana SPPD oleh sejumlah angota DPRD NTB yang diduga menyimpang sesuai temuan Inspektorat. ‘’Kita patut apresiasi apa

ktorat ini merupakan bentuk dari upaya (Pemprov NTB) menciptakan pemerintahan yang bersih dan berjalan sesuai prosedur,’’ ujar Prof.Idrus.

Sebagai warga negara kita berkewajiban untuk meresponsnya. ‘’Terutama respons oleh anggota DPRD NTB. Tetapi dengan catatan (Dewan) jangan emosional menyikapinya,’’ katanya memberi catatan. Karena katanya, temuan Inspektorat ini adalah koreksi.

Bersambung ke hal 5

soalan yang sangat sensitif bagi Dewan secara politik dan moral bagi masyarakat pemilih dan partai politiknya,” kata Rumaksi.

Ia mengatakan, Komisi I yang membidangi masalah hukum memandang perlu agar masalah ini harus segera diklarifikasi, dievaluasi, dan diselesaikan sebagaimana mestinya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Apresiasi Kerja Inspektorat, Dewan Jangan Emosional

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

PARLEMENTARIA Tetapkan Tatib

Berikan Pelayanan Terbaik CAMAT Cakranegara, M. Salman Rusdi mengimbau kepada seluruh Lurah yang ada di Kecamatan Cakranegara untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam pelayanan pengurusan dokumen kependudukan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, belum lama ini Salman mengatakan (Suara NTB/dok) menggelar rapat koordinasi M. Salman Rusdi dengan seluruh Lurah.

Selain mengimbau Lurah, ia juga mengimbau kepada para Kepala Lingkungan yang ada di wilayah Cakranegara untuk melayani masyarakat dengan baik dalam hal pengurusan dokumen kependudukan. Dalam melayani masyarakat, Salman mengatakan tidak boleh diberlakukan pungutan, apalagi menentukan tarif.

“Mari kita berusaha semaksimal mungkin melayani masyarakat dengan ketentuan tidak boleh ada pungutan-pungutan. Kami sudah melakukan koordinasi dan sudah sepakat semua di sini bersama para Lurah,” terangnya.

Salman menambahkan kalaupun masyarakat secara sukarela memberikan uang, menurutnya tidak masalah. Asalkan tidak diminta dan nilainya tidak ditentukan. “Kalaupun ada pelayanan untuk masyarakat dan masyarakat dengan sukarela memberikan silahkan, tapi tidak ditentukan (nilainya),” ujarnya.

Pekan lalu, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh turun langsung ke Kantor Camat Cakranegara di Sayang-Sayang, Lingkar Utara.

Selain untuk memantau kedisiplinan pegawai, kedatangan Walikota juga dalam rangka mengingatkan Camat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Walikota berpesan jangan sampai ada hal-hal yang memberatkan masyarakat. Semua pelayanan harus diberikan secara gratis tanpa ada pungutan karena hal itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. (yan)

Sudah Lakukan Sosialisasi FRAKSI-fraksi di DPRD Kota Mataram telah mulai mensosialisasikan tata tertib. Bahkan sosialisasi ini telah mulai dilakukan sebelum tata tertib DPRD Kota Mataram diparipurnakan. ‘’Kami sudah melakukan sosialisasi sekitar tiga kali,’’ aku Ketua Fraksi Keadilan DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Sabtu (23/8) Dikatakan Misban, tata tertib (Suara NTB/fit) DPRD Kota Mataram yang baru saja Misban Ratmaji diparipurnakan, mirip dengan tata tertib DPRD Kota Mataram pada periode sebelumnya. Hanya saja, ada sedikit perubahan, seperti penambahan jumlah komisi dan syarat mengajukan hak angket, hak inisiatif, hak raperda dan hak interpelasi. Untuk komisi, misalnya, ada perubahan komisi dari tiga menjadi empat.

Masing-masing, komisi I membidangi masalah hukum dan pemerintahan, komisi II membidangi masalah ekonomi keuangan, komisi III membidangi pembangunan sarana dan prasarana serta komisi IV membidangi masalah kesejahteraan masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.

Demikian pula untuk syarat pengajuan hak angket, pada tatib periode sebelumnya disebutkan 7 orang, kini menjadi 10 orang. Sedangkan syarat untuk mengajukan hak inisiatif, hak raperda dan hak interpelasi dari lima orang menjadi tujuh orang. Menurut Misban, tidak ada kendala selama mensosialisasikan tata tertib DPRD Kota Mataram tersebut.

Sebab, lanjut Misban, draf tata tertib itu sudah dibagi sebelum pimpinan sementara bersama semua ketua fraksi berangkat konsultasi ke Jakarta. ‘’Sehingga begitu pulang, tinggal kita sesuaikan saja,’’ cetusnya.

Sementara itu, untuk penempatan anggota fraksi di komisi, fraksi keadilan mengakomodir permintaan para anggotanya. Namun sebelum itu, selaku ketua fraksi, Misban terlebih dahulu menawarkan rencana penempatan mereka di masing-masing komisi.

Khusus untuk perubahan pimpinan alat kelengkapan dewan, sesuai aturan bisa dilakukan setiap awal tahun anggaran. (fit)

Walikota Akui Pers Bagian Tak Terpisahkan Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram mengakui keberadaan media adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem birokrasi pemerintahan baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pasalnya, pers bekerja sesuai fungsinya untuk melakukan kontrol sosial dan menyampaikan informasi progres pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama seluruh insan pers saat acara halal bihalal di Pendopo Walikota, Sabtu (23/4) malam.

Walikota menganalogikan, hubungan pemerintah dengan wartawan ibarat perahu dan lautan. Artinya, komponen tersebut tidak bisa dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Oleh karena itu, harus saling bahu membahu satu sama lainnya. “Kalau saya ibaratkan, perahu itu pemerintah dan Laut itu adalah pers atau wartawan,” kata Walikota.

Orang nomor satu di Kota Mataram ini mengulas, keberhasilan atau pencapaian - pencapaian yang sudah berhasil dilakukan selama kurun waktu empat tahun. Keberhasilan tersebut antara lain, sarana prasarana dengan perbaikan infstruktur jalan nasional. Kedua, pemberdayaan ekonomi kemasyarakat dan lain sebagainya. “Komponen tersebut tidak terlepas dari dukungan teman - teman pers,” ujarnya.

Walikota mengakui, sering mendapatkan kritikan-kritikan dari wartawan senior tentang progres pembangunan. Menurutnya, hal tersebut sangat wajar, karena pemerintah yang baik harus siap menerima kritikan atau masukan. Selain itu, wartawan bekerja untuk mengawasi atau kontrol sosial. “Banyak rekan wartawan senior yang datang berikan masukan dan kritik. Bagi saya itu bagus,” ungkap.

Selain itu, pemberitaan - pemberitaan yang dilakukan wartawan, selalu memberikan informasi tentang kebutuhan yang harapkan di tengah - tengah masyarakat. Ahyar berharap, pemerintah dengan wartawan dapat bekerjasama untuk membantu percepatan pembangunan di Kota Mataram.(cem)

DPRD Kota Mataram akan Percepat Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

(Suara NTB/fit)

(Suara NTB/fit)

KETERANGAN PERS - Ketua Sementara DPRD Kota Mataram memberi keterangan pers usai memimpin rapat paripurna.

Mataram (Suara NTB) DPRD Kota Mataram, Sabtu (23/8) akhirnya menetapkan tata tertib DPRD Kota Mataram melalui rapat paripurna.

Dari 40 anggota DPRD Kota Mataram, rapat paripurna yang dipimpin Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., (HDS) dihadiri 31 anggota Dewan. Sedangkan Walikota Mataram diwakili oleh Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM. Dihadapan undangan yang hadir, HDS menjelaskan, draf tatib yang telah disusun oleh tim ad hoc. Dimana ketua sementara sebagai ketua tim ad hoc, wakil ketua sementara sebagai wakil ketua tim dan ketua-ketua fraksi sebagai anggota. ‘’Dan hasil konsultasi, ada beberapa penyempurnaan-penyempurnaan tata tertib yang telah disusun oleh tim penyusun,’’ terangnya.

Terhadap draf yang telah disusun, ada penyempurnaan yang bersifat teknis redaksional. ‘’Dan, sudah disepakati

PIMPIN PARIPURNA - Ketua sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi memimpin rapat paripurna penetapan tata tertib DPRD Kota Mataram didampingi Wakil Ketua I Gde Sudiarta dan Sekda Kota Mataram, HL. Makmur Said. dalam tim rumusan penyempurnaan,’’ imbuhnya. Dengan demikian, draf tatib dewan sudah clear dan tidak ada masalah. Selanjutnya tinggal perlu disosialisasikan ke anggota dewan. Untuk mensosialisasikan tatib tersebut, lanjut HDS, polanya telah disepakati dengan masing-masing fraksi. ‘’Fraksi yang akan mensosialisasikan kepada anggotaanggotanya,’’ demikian HDS. Hingga paripurna digelar, masing-masing fraksi telah mensosiakisasikannya kepada anggota-anggotanya. Menurut dia, draf tatib telah disusun sempurna sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan telah diberlakukannya UU No. 17 tahun 2014 tentang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD), diakui HDS semakin mempermudah pihaknya memformulasikan segala sesuatunya.

Salah satunya, DPRD Kota Mataram akan mempercepat pembentukan alat kelengkapan Dewan. Mulai dari komisi-komisi dan empat badan yang ada, masing-masing badan kehormatan, badan anggaran, badan musyawarah dan badan legislasi. ‘’Karena setelah ini, tugas berat telah menanti kita untuk

pembahasan KUA PPAS dan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2015,’’ terangnya.

Sementara itu mengenai penetapan pimpinan definitif DPRD Kota Mataram, sambung HDS, Kursi pimpinan definitif DPRD Kota Mataram dipastikan menjadi milik partai Golkar, Gerindra dan PDIP. ‘’Kursi pimpinan Dewan akan diisi oleh parpol tiga besar menurut urutan perolehan kursi. Masing-masing Golkar (ketua), Gerindra (Wakil Ketua) dan PDIP (Wakil Ketua),’’ terangnya. Untuk menentukan pimpinan definitif, pimpinan sementara DPRD Kota Mataram, telah bersurat ke tiga pimpinan parpol tersebut. Meski demikian, pihaknya tidak menentukan batas waktu penyerahan nama utusan parpol yang bakal mendudukkan wakilnya di kursi pimpinan Dewan ‘’Tapi lebih cepat, lebih baik.

Sekarang kita sedang menunggu jawaban dari tiga parpol tersebut,’’ imbuh HDS. Setelah menerima jawaban resmi dari tiga parpol itu, maka pimpinan sementara DPRD Kota Mataram akan mengumumkan dan menetapkan pimpinan definitif melalui rapat paripurna.

Kemudian, berdasarkan pu-

(Suara NTB/fit)

SERIUS - Anggota DPRD Kota Mataram tampak serius mengikuti rapat paripurna penetapan tata tertib DPRD Kota Mataram. Dari 40 anggota DPRD Kota Mataram, hanya 31 orang yang mengikuti paripurna tersebut.

(Suara NTB/fit)

PIMPINAN SKPD - Pimpinan SKPD mengikuti rapat paripurna penetapan tata tertib DPRD Kota Mataram. tusan paripurna itu, pimpinan DPRD Kota Mataram akan bersurat ke Gubernur NTB melalui Walikota Mataram. ‘’Agar dilakukan pengesahan terhadap pimpinan defitif dalam bentuk SK Gubernur,’’ demikian HDS. Setelah SK Gubernur terbit, barulah DPRD Kota Mataram akan mengelar sidang paripurna istimewa dengan agenda penguca-

pan sumpah/janji pimpinan definitif DPRD Kota Mataram.

Pantauan Suara NTB, konsep keputusan DPRD Kota Mataram No. 1 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Mataram dibacakan oleh Sekwan yang diwakili oleh salah satu Kasubag, Lalu Mashun. Tata tertib DPRD Kota Mataram terdiri dari 17 bab dan 161 pasal. (fit/*)

Takowasbang akan Perketat Pengawasan Bangunan Mataram (Suara NTB) – Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, akan memperketat setiap pembangunan toko, rumah, tempat hiburan dan lainnya. Hal tersebut dilakukan, agar aturan tidak kontradiktif dengan kondisi di lapangan.

“Pokoknya, setiap pembangunan kita akan perketat pengawasannya,” demikian ditegaskan Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram, Drs. Lalu Djunaedi saat dikonfirmasi Minggu kemarin di Kantor Walikota.

Diakui, tidak menutup kemungkinan peruntukan bangunan yang sebelumnya diminta masyarakat sebagai toko, tetapi dialihfungsikan menjadi tempat hiburan dan bahkan sarang burung walet. Secara aturan, kontradiktif dan menjadi strategi pihaknya untuk melakukan pengawasan. Disebutkan, pembangunan toko atau rumah yang mengambil sempadan sungai kemudian pembangunan tidak sesuai izin, karena mengambil badan jalan akan menjadi perhatian serius.

“Bangun toko di dekat sungai kemudian menemboknya itu tidak dibenarkan,” katanya sambil menambahkan, khusus jalur sungai seharusnya ada jalan inspeksi yang disediakan, sehingga ada tempat untuk masyarakat mengontrol serta membersihkan sungai. Terkait jumlah bangunan yang melanggar, Djunaedi tidak merincinnya. Namun diakui selalu saja ada laporan – laporan yang disampaikan oleh masyarakat, sehingga pihaknya mengecek ke lapangan kondisi sebenarnya.

Takowasbang lanjutnya,

tidak hanya fokus mengawasi pembangunan, tapi bangunan yang tidak sesuai dengan izin.

Hal tersebut, mengurangi potensi penyalahgunaan fungsi bangunan sebenarnya. Kalau melihat kondisi saat ini, banyak bangunan yang tidak sesuai izin seperti ruko menjadi sarang burung walet dan sebagainya. Sanksi apa yang diberikan kepada pemilik bangunan tersebut? Mantan Kepala Inspektorat ini mengatakan, sanksi akan diberikan kepada pemilik bangunan sesuai dengan kesalahannya.

Kalau tidak mengindahkan teguran, bangunan tersebut dibongkar dan bahkan izinnya akan di cabut. “Kita lihat dulu kelengkapan administrasinya, kalau sudah diperingati kemudian tidak ditaati, kita akan bongkar paksa dan cabut izinnya,” tegasnya. Selama ini berapa bangunan yang sudah dibongkar atau izinnya harus ditinjau ulang? Djunaedi mengklaim belum ada penindakan yang dilakukan oleh pihaknya, karena rata – rata masyarakat kooperatif dengan aturan. (cem)

(Suara NTB/ist)

RAMAH TAMAH - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh (kedua dari kiri) dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana (kedua dari kanan) tampak ngobrol dengan dua orang pengusaha yang diundang dalam acara Ramah Tamah Pemkot Mataram dengan para pengusaha di aula Pendopo Walikota Mataram, Jumat (22/8) malam

Walikota Optimis Capai Target PAD Rp 156 Miliar Mataram (Suara NTB)Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan keoptimisannya dapat mencapai target pendapatan asli daerah (PAD) sampai Rp 156 miliar di akhir masa jabatannya pada tahun 2015 mendatang.

Hal itu disampaikan Walikota pada acara Malam Ramah Tamah antara Pemkot Mataram dengan sejumlah pelaku usaha di Kota Mataram yang digelar pada Jumat, (22/08) malam lalu di Aula Pendopo Walikota Mataram.

Walikota juga menyampaikan capaian PAD Kota Mataram yang meningkat lebih dari 100% semenjak dirinya bersama Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mulai menjabat sebagai Kepala Daerah tahun 2010 lalu. Pada tahun 2011, ia menyebut PAD Kota Mataram sebesar Rp 50 miliar rupiah, dan saat ini sudah men-

capai lebih dari Rp 100 miliar.

“Kami optimis dapat merealisasikan PAD sebesar Rp 156 miliar di akhir masa jabatan nanti,” cetusnya.

Peningkatan signifikan capaian PAD Kota Mataram disampaikan Walikota merupakan hal yang membanggakan.

PAD imbuhnya, menggambarkan kemandirian suatu daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi, yang sebagian diantaranya diperoleh dari para pelaku usaha dan investor di Kota Mataram. Di hadapan para pelaku usaha yang hadir, Walikota mengajak untuk tetap menjaga jalinan kerjasama dalam semangat kebersamaan untuk membangun Kota Mataram yang lebih baik lagi ke depan.

Bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Kota Mataram, Pemkot Mataram memiliki komitmen untuk mempermudah pengurusan izin den-

gan membuka pelayanan perizinan satu pintu disertai dengan birokrasi yang mudah dan waktu pengurusan yang pasti.

Hal ini juga disebutkan sebagai salah satu upaya Kota Mataram untuk program reformasi birokrasi. “Kota Mataram adalah daerah pilot project reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,” sebutnya.

Acara yang digagas oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Mataram ini ditutup dengan dialog antara pelaku usaha dengan Walikota maupun jajarannya. Para pengusaha yang hadir dipersilahkan untuk berkonsultasi dan mengungkapkan permasalahan yang dihadapi khususnya yang berkaitan dengan administrasi birokrasi yang menjadi kewenangan Walikota Mataram dan segenap jajaran SKPD terkait. (yan)

Cidomo Jadi Kendaraan Wisata Kota

Persoalan Kotoran Kuda Perlu Dipikirkan Mataram (Suara NTB) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar)Kota Mataram mewacanakan akan menjadikan cidomo sebagai kendaraan wisata kota. Kendaraan tradisional masyarakat Lombok ini akan membawa wisatawan berkeliling kota, ke berbagai objek wisata yang ada di Kota Mataram.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo)

Kota Mataram, Drs. H. Khalid, wacana tersebut merupakan ide yang bagus. Berhubung nanti cidomo akan melewati jalur protokol, yang menjadi persoalan adalah perihal kotoran kuda.

Jangan sampai kotoran kuda tercecer dan mengotori jalan.

Untuk itu menurut Khalid, hal ini perlu dikaji terlebih dulu khususnya bagaimana membuat penampung kotoran kuda.

“Persoalannya adalah kotoran kuda yang sejak lama belum

bisa diselesaikan. Seperti apa ‘celana’ kudanya,” ujarnya. Untuk itulah diperlukan kajian teknis bagaimana mengatasinya.

Khalid mengatakan pihaknya siap untuk duduk bersama dengan Disbudpar untuk membahas persoalan ini. “Kami bersama-sama dengan Disbudpar akan duduk bersama dan akan mengkaji persoalan ini. Kalau bisa kita atasi, itu adalah ide bagus,” ujarnya.

Menjadikan cidomo sebagai

kendaraan wisata kota ini mencontoh Yogyakarta yang menjadikan andong sebagai kendaraan para turis. Belum lama ini, Kepala Disbudpar Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib, MM mengatakan pihaknya telah meminta beberapa kusir cidomo untuk terlibat dalam program ini. Nantinya kendaraan cidomo milik para kusir ini akan dihias sedemikian rupa sebagai ciri khas yang mengidentifikasi mereka se-

bagai kendaraan wisata.

Selain itu, Disbudpar juga akan memberikan pengetahuan kepada para kusir mengenai sejarah ataupun informasi lainnya tentang objek wisata yang ada di Kota Mataram. Dengan demikian jika para turis yang dibawa bertanya mengenai objek wisata, mereka bisa menjelaskan. Pemanfaatan cidomo sebagai kendaraan wisata kota ini juga diharapkan bisa menambah penghasilan para kusir. (yan)

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Pintu Air Bendungan Rusak

Puluhan Hektar Lahan Pertanian di Sekotong Tengah Terancam Gagal Tanam Giri Menang (Suara NTB) – Puluhan hektar lahan pertanian di beberapa dusun di Desa Sekotong Tengah terancam gagal tanam, lantaran pintu air bendungan di Dusun Telaga Lebur rusak, sehingga menyebabkan pintu air tidak bisa dibuka-tutup. Akibatnya, air tidak bisa disuplai ke lahan pertanian warga.

Kerusakan pintu air bendungan ini terjadi sudah tiga bulan lamanya, petani berharap agar pihak Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II segera memperbaiki, karena petani tidak bisa bercocok tanam memasuki musim tanam kali ini.

Petugas penjaga bendungan Telaga Lebur, Mahyi menyatakan, pintu air di bagian pemutarnya mengalami kerusakan. Bagian pemutar pintu air ini tidak bisa dibuka tut-

up, karena aus pada besinya.

“Sudah tiga bulan rusak di bagian pemutar pintu air bendungan ini,” katanya pada Suara NTB, Minggu (24/8).

Mengetahui pintu air bendungan itu rusak, ia pun langsung melapor ke BWS. Selang beberapa hari setelah itu, petugas datang memeriksa pintu air tersebut. Pihak BWS saat itu berjanji segera memperbaikinya dalam waktu dekat ini. Namun hingga tiga bulan lamanya, belum ada tindak lanjut dari BWS sendiri. “Katanya sih laporan sudah masuk ke pusat,” ujarnya.

Ia menuturkan, bendungan ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sekotong umumnya. Karena semenjak adanya bendungan itu, puluhan hektar lahan pertanian yang tadinya tak di-

manfaatkan menjadi produktif. Petani pun kembali beraktivitas bertani, yang dulunya meninggalkan mata pencaharian utama tersebut, karena tidak ada air.

Sekretaris Desa Sekotong Tengah Abdul Hamid mengaku telah menerima laporan terkait kerusakan pintu air tersebut.

Pihaknya langsung menindaklanjuti ke kecamatan. “Katanya BWS biayanya mahal, makanya beum diperbaiki,” ujarnya. Ia berharap agar pintu air itu segera diperbaiki, karena sangat penting bagi petani.

Ia mengaku, banyak menerima keluhan perihal kerusakan tersebut karena petani tidak memperoleh air untuk irigasi pertanian mereka. Bahkan. Sejumlah petani mengaku merugi, karena tanaman mereka mati lantaran tak memperoleh air. (her)

(Suara NTB/her)

RUSAK - Bendungan Telaga Lebur mengalami kerusakan pada pintu air, sehingga tak bisa menyuplai air ke lahan pertanian petani. Hal ini berdampak pada petani di sekitarnya, karena terancam gagal tanam.

Lotim Dapat Tambahan 10 Ribu Ton

Berikan Peringatan Terakhir BUPATI Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony memberi peringatan terakhir bagi semua pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) khususnya delapan SKPD yang belum mampu menuntaskan temuan LHP BPK. Jika pimpinan SKPD ini tidak mampu menuntaskan temuan itu hingga batas waktu ditetapkan, maka secara otomatis mereka mundur dari jabatannya.

“Pak Bupati kembali menegaskan soal peringatan (Suara NTB/her) terakhirnya kepada delapan H. M. Taufik SKPD yang belum tuntaskan temuan BPK itu. Kalau tidak selesai, maka otomatis kepala dinas mundur dari jabatannya,” tegas Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufik, Minggu (24/8).

Dijelaskan, penegasan ini disampaikan bupati saat rapat pimpinan di Aula Kantor Bupati Lobar Jumat lalu. Dalam hal ini, ujarnya, bupati sepertinya tidak lagi memberi toleransi bagi pimpinan SKPD, karena di samping telah diingatkan jauh sebelumnya, kepala SKPD juga telah membuat surat pernyataan pengunduran diri jika tidak mampu menyelesaikan temuan.

Menurutnya adanya surat pernyataan itu secara otomatis akan mengikat kepala SKPD, sehingga bupati tak perlu menyuruh mundur, namun dengan sendirinya mereka mengundurkan diri. “Tanpa disuruh pun mereka (kepala dinas, red) secara otomatis mundur,” ujarnya.

Sejauh ini, progres tindak lanjut LHP BPK baru 84 persen, terdapat sekitar delapan SKPD yang belum tuntas. Delapan pimpinan SKPD ini berpotensi terdepak pada mutasi dalam waktu dekat ini, mengacu komitmen bupati.

Pemkab Lobar diberi batas maksimal waktu oleh BPK untuk menuntaskan semua temuan selama dua bulan hingga tanggal 30 Agustus. Namun Pemda menargetkan semua SKPD harus tuntas tanggal 15 Agustus, namun nyatanya belum semua tuntas.

Dalam waktu kurang lebih beberapa hari ke depan, ia berharap agar SKPD ini mampu menuntaskan temuan. Karena jika tidak, maka kepala SKPD ini akan mundur dari jabatannya, karena dinilai gagal.

Diberitakan sebelumnya, Bupati Dr H Zaini Arony mengingatkan agar SKPD menuntaskan temuan itu tepat waktu yakni 45 hari atau sampai tanggal 15 Agustus mendatang. Karena Pemda diberikan rekomendasi oleh BPK agar rekomendasi dan hasil temuan selesai dalam waktu 60 hari (dua bulan), namun sebelum dua bulan temuan itu sudah selesai oleh SKPD dan harus bisa tepat waktu. (her)

Tingkatkan Disiplin Anggota, BK DPRD Harus Diberi Wewenang Penuh Tanjung (Suara NTB) Problem kedisiplinan anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk salah satu poin yang harus diperbaiki oleh lembaga legislatif periode 5 tahun ke depan. Untuk itu, Badan Kehormatan (BK) DPRD KLU, harus diberi kewenangan penuh menyikapi oknum-oknum anggota dewan yang terlampau lalai dalam menjalankan tugasnya. “BK harus diberi wewenang penuh kalau mau melihat teman-teman ini disiplin. Kalau sampai 6 kali tidak hadir, Anggota Dewan itu bisa direkomendasikan untuk di PAW (Pergantian Antarwaktu),” kata anggota DPRD KLU, Tusen Lasima, Minggu (24/8).

Persoalan yang dihadapi oleh Dewan kata dia, umumnya sama. Di kabupaten/kota manapun, kedisiplinan wakil rakyat yang duduk di legislatif kerap menjadi sorotan akibat minimnya tingkat kehadiran anggota, khususnya pada saat sidang paripurna dengan agenda penting.

Namun demikian lanjut Tusen, apabila lembaga sepakat BK diberikan kuasa untuk menyikapi indisipliner anggota, maka setidak-tidaknya, aturan dan tata tertib menyangkut dewan harus dipertegas dan dilaksanakan konsisten.

“Dalam tata tertibnya, jangka waktu pendek dalam memberikan rekomendasi, 1 bulan harus ada pengganti. Misalnya, jika diketahui 3 kali berpakaian tidak seragam, bisa diPAW. Nah, susahnya kita di BK itu, kita mengadili teman sendiri. Di situ tidak enaknya,” ujar Tusen.

Oleh karena itu pula, Tusen mengatakan di unsur BK harus ada penyeimbang. Di jajaran BK, selain anggota Dewan yang ditempatkan sebagai BK, setidaknya ada lagi personel luar Dewan yang independen dan memiliki hak penuh mengambil keputusan. “Di BK itu, kalau 3 orang dari dalam (legislatif), maka dari luar itu harus 4 orang. Standar yang digunakan harus standar ganda. Persoalannya standar ini baru diterapkan di DPR RI, tapi di daerah justru tidak,” katanya.

Sebelumnya, mantan Ketua BK DPRD KLU, Abdul Gani - semasih aktif menjadi Ketua BK periode 2009-2014, kerap mengeluhkan indisipliner anggota Dewan periode sebelumnya. Sikap mantan-mantan dewan yang seringkali malas, bahkan kerap mengganggu agenda sidang, di mana kebanyakan sidang dewan menjadi molor. Namun demikian, Gani ketika itu mengaku tak bisa berbuat banyak, apalagi sampai memproses (PAW, red) angota-anggota yang malas. (ari)

Wabup Minta Pengecer Nakal Diawasi Ketat Selong (Suara NTB) Lama menjadi polemik di tengah petani, akhirnya Lombok Timur (Lotim) mendapatkan tambahan jatah kuota pupuk bersubsidi sebesar 10,305.43 ton.

Hal ini berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 521.34.569 2014. Sebelumnya Lotim diberikan 17,914.37 ton, sehingga total jatah pupuk bersubsidi Lotim menjadi 28,219.68 ton.

(Suara NTB/rus)

ARAHAN - Wabup Lotim, H. Haerul Warisin saat memberikan arahan pada pertemuan rapat penyaluran pupuk bersubsidi di Selong, Sabtu (23/8).

Dalam penyalurannya, Wakil Bupati (Wabup) Lotim, H. Haerul Warisin meminta pengawasan ketat terhadap para pengecer nakal. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dihadiri 385 pengecer dan distributor pupuk di Lotim, Sabtu (23/8).

Dalam kesempatan itu, wabup kembali menegaskan agar pengecer dan distributor lebih amanah dalam menjual pupuk. Selama ini, wabup menyebut, banyak pengecer yang tidak amanah. Di mana, mereka menjual pupuk seharga Rp 300 ribu/kuintal, jauh dari harga yang sebenarnya.

Jika pihaknya menemukan

Arsip Sejarah Berdirinya KLU Masih Tercecer Tanjung (Suara NTB) Sejumlah arsip penting daerah yang menyangkut sejarah Kabupaten Lomboko Utara (KLU) dan prosesnya hingga kini masih tercecer. Arsip-arsip yang belum seluruhnya terinventaris itu pun kini menjadi atensi pencarian Pemda KLU c.q Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) KLU. “Sejarah pemerintahan harusnya diarsipkan sejak awal. Menyangkut KLU terutama, kapan hari lahirnya, pembagian tapal batas, pembentukan logo dan sebagainya, belum lengkap masuk ke Badan Arsip. Itu yang kita usahakan untuk dikumpulkan,” kata Kepala BPAD KLU, R. Tresna Wadi, Sabtu (23/8).

Ia menjelaskan, banyaknya dokumen dan data arsip penting dalam bentuk dokumen surat, visualisasi atau rekaman serta piagam dukungan masyarakat selama proses perjalanan pembentukan dan ber-

dirinya KLU sedianya sudah ada di BPAD. Meski sebagian besar dokumen resmi sudah disimpan oleh Pemda, namun tidak sedikit data penting lainnya yang belum ditemukan dan ditengarai masih disimpan oleh para pelaku sejarah pembentukan KLU. Tresna Wadi menjelaskan, dokumen dan data itu merupakan barang berharga dan bersejarah bukti lahirnya pemerintah definitif KLU sebagai warisan tak ternilai bagi generasi penerus. Untuk itu Pemda berharap bagi masyarakat atau pihak swasta yang kini menyimpan dokumen, surat penting, data atau benda tersebut agar disumbangkan kepada Pemda supaya bisa simpan dan dirawat sebagaimana mestinya.

“Ketentuan UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, mengamanatkan bahwa satusatunya tempat menyimpan barang berharga berupa dokumen dan surat penting yang menyangkut urusan negara, ad-

alah di pemerintahan, dalam hal ini melalui Badan Kearsipan yang resmi,” katanya.

Pemerintah daerah diungkapkan Tresna Wadi akan sangat berterima kasih kepada masyarakat pemegang dokumen penting tersebut yang menyumbangkan atau mengembalikannya ke daerah, sebagai bagian dari rasa kepedulian dan perhatian kepada kemajuan daerah.

Menurutnya, dalam upaya penyimpanaan dokumen daerah, BPAD telah memiliki sistem pengamanan dan perawatan yang sangat baik berdasarkan standar yang diberlakukan. Saat ini pun, telah terdapat belasan dokumen berbagai bentuk telah tersimpan di BPAD yang dipelihara dengan sangat baik. “Jika ada sumbangan dokumen bersejarah lainnya dari masyarakat, maka akan menambah khazanah kekayaan arsip daerah,” pungkas Tresna Wadi. (ari)

Petani Beralih Tanam Palawija

Luas Tanam Tembakau Loteng Menyusut Praya (Suara NTB) Luas area tanam tembakau di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada musim tanam tahun ini diprediksi bakal jauh berkurang. Menyusul banyak petani tembakau yang memilih beralih untuk menanam tanaman lain, terutama palawija pada musim tanam ketiga kali ini.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, Ir. Pan Rahayu Samsor, M.H, kepada Suara NTB, Minggu (24/8).

Pan Rahayu menjelaskan, kalau pada musim tanam yang sama tahun sebelumnya luasan area tanam tembakau Loteng bisa mencapai 11.700 hektar.

Namun pada musim tanam tahun ini, luas tanam menyusut sekitar 4.000 hektar lebih, sehingga luas tanam tembakau tinggal sekitar 7.800 hektar saja.

Berkurangnya luas tanam tersebut, dipastikan juga bakal berdampak pada menurunnya produksi tembakau secara total

(Suara NTB/dok)

Pan Rahayu Samsor

tahun ini. Pasalnya, untuk produktivitas lahan tembakau di Loteng hampir tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya.

“Tahun lalu produktivitas tembakau sekitar 1,8 ton per hektar. Dan, angka tersebut tidak akan jauh beda dengan tahun ini.

Sehingga bisa dipastikan, produksi total tembakau Loteng juga akan berkurang,” sebutnya.

Terkait berkurangan luas

tanam tembakau tersebut, Pan Rahayu mengaku pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, karena pilihan untuk menanam, sepenuhnya ada di petani.

Pihaknya tidak bisa memaksa petani harus menanam tembakau atau tanaman lain.

Ia menjelaskan, kebanyakan petani yang tidak menanam tembakau tahun ini beralih untuk menanam tanaman lain. “Petani tembakau yang tidak lagi menanam tembakau tahun ini kebanyakan akan menanam palawija,” tegas mantan Kabag. Humas dan Protokol Setda Loteng ini.

Adapun petani yang menanam tembakau, kebanyakan merupakan petani mitra yang sudah menjalani kerjasama dengan perusahaan-perusahaan tembakau yang sudah ada.

Apalagi mereka sudah menjadi binaan sejak awal. Sehingga pasarnya juga jelas. Sementara yang beralih menanam tanaman bukan tembakau, merupakan petani swadaya. (kir)

adanya penjualan pupuk melebihi standar yang sudah ditentukan, dirinya tidak segan-segan lagi akan memberikan teguran keras hingga pencabutan izin jadi pengecer.

Para pengecer dan distributor diharapkan menjual sesuai aturan, sehingga tidak merugikan petani dan berpengaruh terhadap produksi hasil pertanian di Lotim.

Ditegaskan, pupuk dalam pengawasan ini dijual kepada sasaran yang jelas berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang disusun. Para camat dan pengawas pupuk dan pestisida diminta melakukan pengawasan ketat agar tidak terjadi penyimpangan.

Sejauh ini, ungkapnya, ada sejumlah fakta di lapangan yang mengindikasikan penjualan pupuk tidak sesuai aturan. Hal ini, kata wabup, diakibatkan lemahnya pengawasan. “Pengecer pupuk yang

tidak pernah diawasi, itu diawasi terus. Pengawas pupuk dan UPP di Pertanian dan perangkat di kecamatan menemui pengecer. Benar tidak ada RDKK-nya,” imbaunya.

Selanjutnya diingatkan, para pengecer tidak melakukan penebusan pupuk, jika petani tidak butuh. Selain itu, pengecer tidak berspekulasi, lalu menjual sembarangan ke pasar. Untuk itu, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap penjualan pupuk bersubsidi di lapangan. ‘’Setiap pengecer jual pupuk ke petani, wajib pakai nota. Para pengawas pupuk harus pahami dasar hukum distribusi pupuk bersubsidi,’’ tegasnya.

Sementara itu, Haerudin Syukur dari PKT dalam kesempatan itu menuturkan, tambahan kuota pupuk untuk Lotim sudah sangat wajar.

Pasalnya, 17 ribu ton sudah habis ditebus oleh seluruh pengecer di Lotim. (rus)

Mengabdi Puluhan Tahun

Honor Guru Sekolah Terpencil di Lobar Hanya Rp 300 Ribu Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak empat guru tidak tetap di sekolah terpencil di SDN 10 Serero Desa Sekotong Tengah, Lombok Barat (Lobar), memperoleh honor mengajar hanya sebesar Rp300 ribu per bulan. Itupun, mereka peroleh terkadang tiga bulan sekali bahkan terkadang molor. Berharap adanya tunjangan guru terpencil justru jauh panggang dari api.

Junaidi salah seorang guru di SDN 10 Sekotong Tengah, mengaku, honor yang diterima sangat kurang untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

“Saya sudah puluhan tahun mengabdi, tapi saya terima honor hanya Rp300 ribu,” aku Junaidi pada Suara NTB, Minggu (24/8).

Honor guru tidak tetap tersebut dialokasikan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada sekolah dasar. “Honor guru tidak tetap yang mengajar bersumber dari dana BOS. Meskipun dengan gaji yang dinilai masih relatif kecil, para guru tetap semangat mengajar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, jumlah guru yang mengajar di sekolahnya sebanyak tujuh orang, terdiri dari guru yang sudah berstatus pegawai negeri sipil (PNS) tiga orang, sementara empat orang lainnya berstatus guru tidak tetap. Para guru tidak tetap ada yang telah mengabdi sejak tahun 2005, 2006 dan 2007.

Mereka tetap semangat mengajar para muridnya, meskipun sekolah berada di daerah terpencil yang belum mendapatkan akses listrik dan jaringan telekomunikasi yang memadai untuk mendukung kelancaran proses belajar mengajar.

Melihat penghasilan yang masih terbilang rendah, ia

dan guru lain berupaya mencari penghasilan lewat bertani dan terkadang menjadi penambang batu emas. Pihak sekolah sendiri terus memperjuangkan agar semua guru tidak tetap yang mengabdi di sekolahnya tersebut bisa diangkat menjadi PNS. Karena para guru berjuang keras untuk mencerdaskan generasi bangsa yang ada di empat dusun, yakni Dusun Serero, Dusun Lebah Suren, Dusun Loang Batu. Dusun yang sebagian besar warganya bekerja sebagai petani itu merupakan daerah yang masih terisolir, karena belum tersentuh infrastruktur pendukung kelancaran pendidikan dan ekonomi, seperti listrik dan jalan yang bisa dilalui oleh kendaraan roda empat.

“Kondisi yang memprihatikan kami adalah siswa dari Dusun Serero harus berjalan kaki sejauh 1,5 kilometer,turun naik jurang untuk bisa sampai ke sekolah,” ujarnya.

Sebelumnya, Bupati Lobar, Dr H Zaini Arony dalam kunjungannya ke daerah terpencil di Desa Mareje Lembar berjanji akan memberikan insentif bagi para guru yang mengajar di wilayah terpencil, termasuk di Mareje.

Terpisah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lobar, Drs. Komarudin menerangkan, jumlah guru terpencil di Lobar mencapai ratusan orang. Ia menegaskan, para guru terencil khususnya yang PNS ini memperoleh tunjangan guru terpencil, sedangan bagi yang non PNS juga diberikan semacam tunjangan dari Pemda. “Kita upayakan memperhatikan guru terpencil ini,” janjinya. Jika ada yang belum memperoleh tunuangan, kemungkinan karena belum diusulkan atau ada keterbatasan dana, sehingga tidak semua guru diusulkan dapat tunjangan. (her)

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB ’’Pre Service Training’’ PAUD di Sumbawa

Latih Tendik Stimulasi Aspek Perkembangan Anak

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para tendik yang menjadi peserta Pre Service Training.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa menggelar Pre Service Training bagi tenaga pendidik (tendik) PAUD Kabupaten Sumbawa yang berlangsung di Hotel Suci Sumbawa, belum lama ini. Diikuti perwakilan tenaga pendidik masing-

masing dua orang setiap kecamatan, khususnya bagi mereka yang belum pernah mendapatkan pelatihan serupa. Guna melatih tendik agar dapat mengoptimalkan aspek perkembangan anak selepas pelatihan nantinya.

Sekretaris Dinas Diknas Kabupaten Sumbawa, Drs Abu Bakar, dalam arahannya menyampai-

kan, perkembangan pendidikan anak usia dini sekarang ini cukup pesat. Makanya harus dibarengi dengan pengetahuan keterampilan dalam pelayanan PAUD. “Inilah maksud dan tujuan kami menggelar pelatihan ini agar apa yang diperoleh pada pelatihan ini nanti dapat diterapkan di tempat masing-masing,” jelasnya.

ParatraineratauTutorpelatihan ini telah memiliki kemampuan sebagai trainer nasional. Sehingga pengetahuan yang akan diberikan kepada peserta pelatihan akan sangatbermanfaatnantinya.Walaupun pelatihan ini belum pelatihan tingkat dasar, namun pembekalan iniperludiikutidengansebaik-baiknyadandengansungguh-sungguhsupaya ada bekal dan keterampilan dalam melayani pendidikan anak usia dini yang ada tempat masingmasing. Untukdiketahui,kebijakan pokokPemkabSumbawa,terhadap PAUD ini yakni satu desa satu PAUD, sampai dengan tahun 2013

target tersebut sudah tercapai. Dan sampai saat ini jumlah PAUD di KabupatenSumbawasebanyak673 lembaga termasuk TK. Dari keseluruhanlembagatersebutbaikPAUD maupunTK,sebagianbesarpengelola dan tenaga pendidiknya telah mengikutipendidikandanpelatihan.

Sementara itu, Kasi PAUD Dinas Diknas Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, menjelaskan kegiatan pre servicetrainingmerupakanpraDiklat.

Untuk para tendik PAUD yang belum pernah mendapat pelatihan, serta masih minim dari sisi pengetahuan, keterampilan. Mengingat Diklat PAUD ini dilakukan secara berjenjang, dasar, lanjutan dan mahir. Untuk menuju ke dasar saja, tendik mesti disiapkan melalui Pre Service Training ini. Untuk akselerasi peningkatan kompetensi tendik. “Tahun ini ada dua angkatan kita lakukan. Ini angkatan pertama dan lanjut September angkatan kedua. Banyak tendik yang belum dilatih dengan latar pendidi-

kan beragam, dan sebagian besar masih tamatan SMA,” terangnya.

Dalam dua tahun terahkhir ini, lanjut Mukhlis, kegiatan serupa telah dilakukan. Jadi, sudah ada sekitar200-250tendikyangkhusus dilatih melalui kegiatan ini. Disamping ada kegiatan lainnya tetapi dilaksanakan oleh instansi lainnya, seperti PPAUDNI, Dikpora, HIMPAUDI Provinsi dan lainnya.

Hanya saja, kuotanya terbatas.

Sementara total ada 2.359 tendik termasuk guru TK di Sumbawa.

Materi yang disampaikan diantaranya konsep dasar PAUD Holistik dan integratif. Hal ini penting, karena Sumbawa menjadi model di Indonesia, agar aplikasinya benar.

Kemudian, implementasi matematika, bahasa, kesadaran akan lingkungan,senidankreativitas.Ditambah dengan metode tilawati, terkait pembelajaran anak agar mengenalAlquransejakdinimelaluicara yangmenyenangkan.Mengembangkan secara optimal kelima aspek

pengembangan anak, baik fisik, sosioemosi,maupunaspekkognitif.Termasukkesadaranakanlingkungan.

Secara keseluruhan, aspek perkembangan anak bisa terstimulasisecaramaksimaldengankemampuan dan pengetahuan yang didapatkangurunyadaripelatihanini.Kompetensi yang harus dimilki selepas pelatihanini,sebelumnantimengikutiDiklatdasar.“Materiinikitadesain sedemikian rupa, karena memang dari hasil evaluasi kita, masih kerasnya tuntutan masyarakat agar supaya lembaga PAUD, bisa mengajarkan anak membaca, menulis dan berhitung(calistung).Sebenarnyacalistung tidak perlu diajarkan, tetapi bagaimana calistung diperkenalkan kepada anak,” tukasnya.

Diharapkan aktivitas belajar dikemas aktivitas bermain yang bermuara pada kemampuan anak memiliki Calistung dimaksud. Aktivitasbelajaryangmenggiringanak menemukan sendiri konsep pengetahuannya. Agar kedepan, anak

(Suara NTB/arn)

Mukhlis menjadiproduktifdankemampuan menciptanya besar sekali. Sementara pengajaran sekarang ini masih miskin kerativitas. Makanya diharapkan melalui pelatihan ini, tendik bisa menjadi fasilitator yang bagus bagi anak. (arn/*)

Diduga Merambah Hutan

Oknum Kades Diamankan Polisi Dompu (Suara NTB) Oknum kepala Desa (Kades) Adu, Kecamatan Hu’u berinisial MMS (42) diamankan aparat Kepolisian saat melakukan operasi gabungan pengamanan kawasan hutan di sekitar Tekandahu. MMS diduga melawan saat aparat melakukan upaya penertiban aktivitas perladangan liar oleh kelompok warga dalam kawasan.

Upaya aparat inipun mendapat apresiasi warga, karena perusakan hutan di Dompu begitu massif dan eskalatif. Kasat Reskrim Polres Dompu,AKPHermankepadaSuara NTB, Sabtu (23/8) mengatakan, operasi gabungan bersama anggota Polhut, TNI dan Polri dilangsungkandikawasanhutansoKetoKarii Desa Daha dan Teka Ndahu Desa Daha Kecamatan Huu. Di so Keto Karii saat mengetahui kehadiran aparat,puluhanwargayangberada

dalam kawasan hutan yang tengah dibabat warga langsung melarikan diri.“DisoKetoKarii,tidakadayang kita amankan. Warga langsung melarikan diri saat kita turun ke lokasi,” ungkapnya.

Di Teka Ndahu, lanjut Herman, justru pihaknya menemukan oknum Kades Adu di lokasi.

Sementara puluhan warga lain yang ada di lokasi justru melarikan diri. Bahkan ada kesan oknum Kades Adu ini menentang

upaya penertiban oleh anggota tim operasi gabungan. “Makanya kita amankan,” kata Herman.

MMSdiamankandiPolresDompu dan statusnya masih sebagai saksi.AparatPolresDompubelummenetapkannyasebagaitersangka.“Kita masihmenunggukoordinasidariKehutananuntukpenerapanpasalnya.

TapioknumKadesmasihkitaamankan di Polres,” jelas Herman.

Operasi pengamanan terhadap kawasan hutan yang dirusak war-

ga untuk dijadikan ladang di cukup masif. Tidak hanya pada satu titik, namun hampir semua titik yang dianggap mudah akses jalan dan bagus lokasinya. Perambahan hutan juga terjadi pada lokasi izin HKm dan terkesan tidak ada upaya pendampingan dari pemerintah sebagai konsekuensi HKm. Ketua Forum petani (Fortani) Dompu, Ir Muttakun dalam pernyataan tertulis yang diterima Suara NTB mengungkapkan, kerusakan hutan di Dompu begitu massif dan eskalatif.Karenaitumenyeretoknum yangterlibatpengrusakanhutansepantasnya dilakukan sesuai undang – undang No 18 tahun 2013. “Tidak ada alasan ‘demi mengentaskan kemiskinan’ kemudian oknum warga (Suara NTB/ula)

DIBAKAR - Salah satu pondok yang dibangun warga dalam kawasan hutan sekitar tanjakan Tekandahu Hu’u dibakar aparat saat operasi gabungan, Sabtu (23/8).

Kades Adu juga diamankan karena diduga terlibat dalam pengrusakan hutan. seenaknya membabat dan melakukan penebangan pohon. Kalau mau memanfaatkan hutan untuk kesejahteraan, silakan, asal prosedural

(Suara NTB/arn)

LOKAKARYA - Iskandar (tengah), Suyono (kiri) dan Z. Arifin (kanan) dalam lokakarya BUMDes

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para peserta lokakarya dari manajer BUMDes dan Kepala Desa.

Lokakarya Penyusunan Renstra (2 - Habis)

Implementasi UU Desa, Rangsang Pembentukan BUMDes LKM Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Lokakarya penyusunan rencana strategis (renstra) daerah dalam rangka peningkatan akses jasa keuangan mikro melalui BUMDes LKM menuju desa yang mandiri dan produktif juga untuk mempersiapkan efektif berlakunya UU. No. 6 tahun 2014 tentang desa. Yang memberikan peluang bagi desa untuk membangun s ektor perekonomian salah satunya melalui pembentukan BUMDes LKM baru.

Direktur Transform, Suyono S.E, menjelaskan lokakarya ini sebagai exit srategi untuk membangun BUMDes LKM dalam konteks menuju kemandirian.

Makanya perlu dicarikan sebuah inovasi langkah menuju kemandirian dimaksud bagi BUMDes LKM yang sudah ada. Dengan merumuskan sejumlah aktivitas yang nantinya menjadi agenda bersama. Diharapkan dengan adanya BUMDes LKM yang mandiri memberikan sesuatu yang bisa membuat mereka mandiri. Di Sumbawa, sudah ada 11 desa yang memiliki BUMDes yang hadir sebagai peserta lokakarya. Dasar regulasinya jelas diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup). Diikuti pula kepala desa sebagai Ketua Forum Pemilik, karena BUMDes LKM ini kepemilikannya sudah diserahkan ke pemerintah desa, den-

gan tata kelola seperti Bank pada umumnya yang mulai mengarah ke Perseroan Terbatas (PT).

Dalam hal ini, lanjut Suyono, Kepala Desa sebagai Ketua Forum Pemilik mempunyai otoritas menambah saham di BUMDes. Makanya, sangat berkepentingan dengan adanya workshop yang ditindkalanjuti oleh BUMDes. “Ada kekurangan modal atau apa, bisa diambil dari dana tertentu di desa.

Sebagai modal tambah,” katanya.

Sementara bagi desa yang belum ada BUMDes LKM sebagai sebuah arena untuk disosialisasikan kepada desa-desa tersebut.

Peluangnya ada dengan lahirnya UU Desa, desa mendapatkan suntikan dana langsung minimal Rp 1

miliar dari APBN . Dana tersebut harus dikelola dengan baik. Bisa diinvestasikan pada sektor yang secara langsung bisa membangun perekonomian desa, sekaligus mengurangipenganggurandidesa, maka hasilnya akan kembali ke desa. Salah satu pilihan bagi pemerintah desa, mengembangkan ekonomi di desanya, melalui BUMDes LKM. Apalagi dalam Perbup, jelas diatur, 20-30 persen laba berjalan dalam satu tahun BUMDes, menjadi dividen dan dicatat sebagai PADes. Pengalaman BUMDes Sukamaju Lunyuk, pada LPJ pertama tahun 2009, BUMDes hanya menyumbangkan Rp 14 Juta bagi PADes. Namun pada tahun 2013 sudah hampir Rp 90 juta. “Sebuah lonjakan luar biasa.

Potensi kemampuan desa, yang didelever untuk perencanaan pembangunan desa,” tandas Suyono.

Sementara Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. Iskandar D, juga menyatakan lolakarya ini untuk mempersiapkan efektif berlakuknya UU Desa. Setiap desa diberikan peluang menyelenggarakan BUMDes sebagai salah satu pembiyaan desa. Kalau nanti berjalan efektif, maka sudah ada contoh BUMDes yang memenuhi syarat kelengkapan, yang memudahkan desa lainnya yang berkeinginan membentuk BUMDes. “Bayangkan di Sumbawa ada 165 desa dan sekarang baru 13 BUMDes yang terbentuk. Ini sekaligus antisipasi kemungkinan terbent u k n y a BUMDes baru, pasca berlakunya UU Desa. (arn/*)

mengikuti Permenhut tentang HKm,” katanya. Ia juga mengingatkan, kebijakan HKm tidak melegalkan pembabatan atau penebangan

pohon terlebih dahulu untuk kemudianmenanamjagungataujahe.Namun HKm polanya tumpang sari di bawahtegakankayu.(ula)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Apresiasi Kerja Inspektorat, Dewan Jangan Emosional Dari Hal. 1 Bahwa lembaga ini (Inspektorat) menemukan hal-hal (penggunaan SPPD) yang tidak sesuai dengan standar kebenaran. ‘’Ini harus disikapi secara arif, bahwa tidak ada manusia yang sempurna.’’

Terkait dengan temuan Inspektorat bahwa pada prinsipnya tujuan Pemprov NTB adalah kerugian daerah yang timbul akibat dugaan penyimpangan penggunaan SPPD ini harus dikembalikan ke daerah. Seperti disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi bahwa jika temuan itu menimbulkan kerugian daerah dengan didukung bukti-bukti yang akurat maka (kerugian daerah) harus dikembalikan ke kas daerah. ‘’Boleh-boleh saja (dikembalikan ke kas daerah). Tetapi persoalannya tidak akan selesai dengan pengembalian uang yang disimpangkan,’’ tandas Dosen Magister Ilmu Hukum Unram ini. ‘’Penegak hukum sudah harus bergerak. Tidak perlu harus menunggu laporan masyarakat. Karena berita di media itu adalah informasi yang sudah bisa ditindaklanjuti untuk mengungkap apakah temuan Inspektorat itu benar atau tidak,’’ tegasnya.

Penegak hukum (kejaksaan atau kepolisian) harus turun membuktikan. ‘’Sebagai penegak hukum yang merupakan

garda terdepan tentu secara naluriah dan profesional harus sudah melakukan langkah-langkah . Untuk menghimpun dugaan-dugaan seperti yang disampaikan Inspektorat,’’ katanya.

Menurut Prof. Idrus, penegak hukum tidak harus menunggu laporan masyarakat. ‘’Logikanya, jika tidak ada laporan berarti dibiarkan? Ini akan mengundang pertanyaan masyarakat. Ada apa? Kenapa dibiarkan?’’

Ditegaskan bahwa dalam persoalan ini sebenarnya belum ada yang bisa disalahkan, belum ada yang dituduh. Praduga tak bersalah harus dihormati. ‘’Tugas polisi atau jaksa adalah mencari fakta untuk dibuktikan. Karena itu, jika Dewan tidak bersalah, semestinya para wakil rakyat ini membantu penegak hukum untuk membutikannya bahwa apa yang disampaikan Inspektorat tidak benar,’’ jelasnya.

Selaku akademisi, Prof.

Idrus berharap hukum ditegakkan sebagaimana harusnya. ‘’Para anggota Dewan tidak perlu gelisah. Jika Dewan bisa membantu mencari kebenaran dan fakta sebenarnya, itu sangat penting untuk membersihkan lembaga Dewan terkait dengan persoalan ini (penyimpangan SPPD).’’ (049)

Dewan Bela Diri, Sebut Inspektorat Langgar Kode Etik dan Norma Pemeriksaan Dari Hal. 1 “Disadari bahwa, anggota Dewan dan para auditor yang mengaudit masalah ini adalah manusia biasa. Tidak terlepas dari kekhilafan, kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja,”ujarnya.

Komisi I, lanjut politisi Partai Hanura ini berkeyakinan bahwa ada sesuatu yang salah atau tidak pada tempatnya sehingga persoalan perjalanan dinas ini terkendala diselesaikan. Menurut kajian komisinya, bahwa pokok persoalannya terletak pada tahapan prosedur audit.

Pihaknya menuding, pendapat dan kesimpulan hasil pemeriksaan Inspektorat tidak didukung oleh bukti yang memadai. Ia menyebut, ada data yang seharusnya diabaikan jadi bukti tetapi dipaksakan menjadi bukti pemeriksaan.

Bahkan berada di luar lingkup kewenangan pemeriksaan.

Wakil Ketua Komisi I ini mencontohkan, yang paling nyata mengenai bukti Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang bernilai Rp 25 ribu, yang oleh pemeriksa dianggap palsu. Hal ini, katanya, dapat menggugurkan semua bukti dokumen utama perjalanan dinas seorang anggota Dewan dan disimpulkan sebagai kerugian daerah yang harus dikembalikan oleh anggota dewan yang bersangkutan.

“Padahal PJP2U tidak termasuk dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas sebagaimana termaktub dalam pasal 23 Pergub NTB No. 1 tahun 2009 tentang perjalanan dinas lingkup pemprov NTB yang berlaku saat itu,”belanya.

Di samping itu, jelas Rumaksi, persoalan palsu atau tidak palsunya PJP2U bukanlah menjadi tanggung jawab anggota Dewan melainkan tanggung jawab PT Angkasa Pura sebagai operator PJP2U di bandara yang bersangkutan. ‘’Komisi I berpendapat bahwa kalau ini melanggar norma pengawasan sebagaimana tertuang dalam pasal 40c lampiran satu bagian B Permendagri No. 28 tahun 2007 tentang norma pengawasan dan kode etik pejabat pengawas pemerintah,’’ jelasnya.

Pelaksanaan pengawasan harus didukung oleh bukti yang cukup, kompeten, relevan dan catatan lainnya sebagai dasar mengeluarkan pendapat, kesimpulan dan rekomendasi yang handal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, lanjutnya, jalannya pemeriksaan dan penyampaian pokok-pokok hasil pemeriksaan tentang kesimpulan temuan dan rekomendasi tidak pernah dikomunikasikan dan dikonfirmasi dengan anggota Dewan sebagai pihak pejabat yang diperiksa. Bahkan, kata-

nya, anggota Dewan merasa dipaksakan untuk harus menerima temuan dan rekomendasi LHP dan diminta mengembalikan kerugian daerah yang tanpa diketahui sebab-sebabnya.

“Dalam hal ini, Komisi I berpendapat bahwa terjadi pelanggaran norma pelaporan sebagaimana diatur dalam pasal 5 dan pasal 6 Permendagri No. 28 tahun 2007. Yang pada prinsipnya bahwa temuan dan rekomendasi harus memenuhi unsur, judul temuan, uraian, kriteria/tolak ukur, konfirmasi pejabat yang diperiksa. Komentar atas tanggapan rekomendasi, salah satu hal yang diabaikan oleh auditor adalah konfirmasi untuk meminta tanggapan anggota Dewan sebagai pejabat yang diperiksa,’’ imbuhnya.

Dengan demikian, sebut Rumaksi, anggota Dewan tidak diberi ruang untuk membela diri dengan mengajukan bukti-bukti yang dimilikinya dari semua rekomendasi yang dilakukan sepihak oleh para auditor Inspektorat. Kemudian ia menambahkan, LHP sebenarnya bersifat rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya.

“Akan tetapi mengingat persoalan ini tidak laggi menjadi rahasia dan bahkan sudah menjadi konsumsi publik maka Komisi I berpendapat hal ini melanggar kode etik pejabat pengawas pemerintah. Pelanggaran kode etik ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 14 Permendagri No. 28 tahun 2007. Namun demikian, Komisi I juga berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan daerah yang disebabkan karena kelalaian, dan atau ketidakpatuhan anggota Dewan terhadap peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib bertanggungjawabkan dengan mengembalikan keuangan daerah/ negara,” tegasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 13 tahun 2013 dalam pasal 34 ayat 2 dikatakan pertanggungjawaban perjalanan dinas dengan melampirkan SPPD, tiket, boarding pass, biaya hotel. ‘’Dalam menyikapi persoalan ini, Komisi I mengajak kita semua agar menjadikan persoalan ini menjadi pelajaran berharga.

Sehingga ke depan kita tidak menghabiskan energi untuk berdebat tentang suatu masalah yang sudah jelas aturan mainnya. Kalaupun ada masalah dapat diselesaikan sesuai aturan main sebagaimana mestinya,’’ pungkasnya. (nas)

Harus Dikembalikan Dari Hal. 1 Terkait dengan tudingan bahwa auditor Inspektorat NTB melanggar kode etik dan norma-norma pemeriksaan, apakah akan diberikan sanksi, gubernur menjawab secara diplomatis. ‘’Kita lihatlah nanti. Kan ada fungsi pembinaan. Nantilah kita binabina. Kalau ada yang perlu dibina, kita bina,’’ ujar Zainul Majdi.

Gubernur mengatakan, diri-

nya sudah menugaskan Wakil Gubernur, H. Muh. Amin, SH, M.Si selaku koordinator pengawasan terkait dengan hal tersebut. ‘’Kalau ada yang kurang pas, dipaskan. Misalnya kalau ada yang perlu diarahkan, dibina, kita bina.

Tetapi menurut saya niatnya baik semua. Kan tadi juga ada pelurusan-pelurusan (dari dewan) tentang masalah itu,’’ pungkasnya. (nas)

Halaman 5

Kasus Alkes Lotim

Penetapan Pecahkan Rekor

Surat Polda Diteruskan ke BPKP Bali APBD NTB 2015 Tembus Mataram (Suara NTB) Auditor BPKP NTB langsung merespons permintaan penyidik Polda NTB, dalam kaitan percepat penyelesaian kasus Alkes Lotim. Surat dari polisi itu langsung diserahkan auditor setempat ke BPKP Perwakilan Bali.

Sebagai penjelasan, surat Polda NTB melalui Direskrimsus Kombes Pol Triyono BP itu terkait dengan perhitungan riil Harga Perhitungan Sendiri (HPS) untuk 25 item pengadaan Alkes RSUD Dr.Soedjono Lombok Timur, Tahun 2008. Penyidik Ditreskrimsus butuh data riil mengenai harga barang tersebut, demi memenuhi permintanaan jaksa penyidik Kejati NTB. Pekan lalu, surat Ditreskrimsus tersebut sudah direspons BPKP NTB. Karena permintaannya hanya meneruskan ke Bali, maka tidak butuh waktu lama, surat langsung diteruskan. “Kami sudah tindaklanjut sesuai permintaan. Suratnya sudah kami kirim ke Bali,” kata Kepala BPKP NTB Darius AK menjawab Suara NTB, Sabtu (23/8).

Sedikit diketahuinya, surat itu berkaitan dengan upaya melengkapi berkas kasus Alkes

Lotim berdasarkan hasil koordinasi dengan Kejaksaan. “Karena kami sifatnya hanya meneruskan, sudah kami tindaklanjuti. Tinggal menunggu kapan auditor BPKP Bali akan membalas surat tersebut,” terangnya.

Surat itu diteruskan ke BPKP Bali, karena kasus Alkes dimaksud, sebelumnya di audit disana.

Sehingga yang dianggap berwenang secara institusi adalah auditor negara Perwakilan Bali tersebut. Meski diketahui, auditor yang menangani kasus Alkes Lotim sudah pindah tugas, namun baginya tetap bisa dikoordinasikan untuk penyelesaian berdasarkan permintaan Polda NTB dimaksud. “Sepenuhnya menjadi kewenangan BPKP Bali.

Itu nanti teknis di sana yang mengatur,” terangnya.

Jika bicara harapan, pihaknya pun ingin kasus ini segera selesai ditangani, meski saat ini masih tertahan petunjuk jaksa penyidik yang harus dipenuhi.

Memang, alotnya penanganan kasus Alkes Lotim mengharuskan Polda NTB menjalin koordinasi lagi dengan auditor BPKP. Karena berdasarkan petunjuk Kejaksaan, untuk memantapkan pelimpahan ber-

kas, harus dilengkapi lagi dengan harga riil Alkes berdasarkan HPS. Diketahui, dokumen HPS ini menjadi permintaan baru jaksa penyidik, sehingga menjadi kendala kasus ini belum bisa dilimpahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan beralasan, meski penyidik Ditreskrimsus sudah menemukan kerugian negara Rp 1,09 miliar, namun tetap meminta HPS saat Alkes itu dilakukan pengadaan.

“Kami memang sudah menemukan kerugian negara, tapi kejaksaan meminta HPS untuk mensinkronkan dengan nilai kerugian negara yang ditemukan itu,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SIK sebelumnya.

Atas dasar permintaan itu, Ditreskrimsus langsung mengambil langkah. Melalui surat Kapolda NTB cq Direskrimsus Nomor B2958/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014, ditujukan ke BPKP NTB. Perihal surat, permintaan penyusunan HPS pengadaan Alkes 2008 di RSUD Dr.Soedjono Selong, Lombok Timur.

Surat itu tujuan utamanya ke auditor BPKP Bali yang mengaudit kasus itu, dan menemukan angka kerugian negara. (ars)

Hari Ini Pelantikan BPD Hipmi NTB Mataram (Suara NTB) Jika tidak ada aral melintang, hari ini akan dilaksanakan pelantikan Badan Pengurus Daerah Himpunan Pengusaha Muda Indonesia NTB masa bakti 2014-2017 di Selaparang Hotel Lombok Raya. Para pengurus akan dilantik langsung Ketua Umum BPP Hipmi, Raja Sapta Oktohari.

Sesuai hasil Musyawarah Daerah (Musda) HIPMI NTB ke-XII di Hotel Lombok Plaza, Mataram, tanggal 12 Juli 2014 lalu, yang terpilih sebagai Ketua Umum BPD HIPMI NTB 2014-

2017 adalah Sultan Kertapati, menggantikan Ketua Umum BPD HIPMI NTB periode sebelumnya, H. Yudistira Capriadi.

Sultan mengatakan, acara pelantikan ini terselenggara atas hasil Musda 12 Juli 2014 lalu. Mengingat pentingnya acara pelantikan tersebut, pihak panitia pelaksana pelantikan, Lalu Iswadi Athar menyampaikan akan menghadirkan 200 pengusaha di Bumi Sejuta Sapi, baik lokal maupun nasional.

Undangan tersebut ke sejumlah pejabat birokrasi di daerah ini, dinas/instansi,

BPC HIPMI se-NTB, pengusaha, akademisi, asosiasi pengusaha, profesi, bahkan undangan juga disebar ke beberapa pengurus BPD HIPMI sejumlah provinsi di Indonesia.

“Selain rombongan dari BPP HIPMI, Insya Allah juga beberapa pengurus BPD HIPMI dari sejumlah provinsi di Indonesia telah konfirmasi terkait kesediaan mereka untuk menghadiri acara pelantikan BPD HIPMI NTB,” ujar Sultan kepada wartawan saat konferensi pers di Mataram, Minggu (24/8). (aan)

Antisipasi Menurunnya Daya Beli Pada Semester II Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia mengisayaratkan agar pemerintah mengantisipasi penurunan daya beli masyarakat pada semester II tahun 2014 ini. Menyusul masih adanya persoalan tentang Newmont dengan pemerintah.

Kepala Kantor Bank Indonesia Provinsi NTB, Bambang Himawan mengungkapkannya melalui Kajian Ekonomi Regional (KER) pada triwulan II tahun 2014 ini kemudian mengulas perkembangan permasalahan tambang terkait UU Minerba.

1 Juli 2014, PT NNT mengajukan gugatan arbitrase internasional atas larangan ekspor. Dalam gugatan yang diajukannya, PT Newmont menyatakan maksudnya untuk memperoleh putusan sela yang mengizinkan PT Newmont untuk dapat melakukan ekspor konsentrat tembaga, agar kegiatan tambang Batu Hijau dapat dioperasikan kembali.

Karena adanya larangan ekspor tersebut, PT NNT terpaksa harus merumahkan karyawan karena persediaan konsentrat yang sudah penuh. Rendahnya daya tampung PT Smelting menjadi penyebab utama penutupan produksi dikarenakan dengan daya tampung terbatas, PT NNT masih harus membagi pasokan dengan PT Freeport.

Dengan adanya gugatan tersebut, pemerintah memutuskan untuk tidak melanjutkan negosiasi relaksasi ekspor hingga gugatan tersebut dicabut.

Pemerintah juga menolak status kahar yang ditetapkan PT NNT, dan meminta perusahaan untuk kembali beroperasi selambat-lambatnya 90 hari sejak penolakan pemerintah secara resmi ditandatangani.

Sebagai langkah hukum, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2014 yang ditandatangani pada tanggal 24 Juli 2014, berisi bahwa akan dibentuk sebuah Tim Kuasa Hukum yang akan menangani gugatan ini dan

melakukan pengajuan gugatan balik arbitrase pemerintah RI terhadap PT Newmont.

Pemerintah Indonesia juga akan menggugat PT Newmont karena secara sepihak telah menghentikan produksi dengan alasan force majeure tanpa persetujuan dari pemerintah. Bagi Perekonomian NTB, penghentian operasi PT NNT yang menyumbang pangsa hingga lebih dari 15 persen bagi perekonomian berpotensi menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi. Apabila hingga akhir tahun PT NNT tetap tidak beroperasi, maka pertumbuhan ekonomi diprediksi akan mengalami penurunan 1-2 persen.

Meski tidak tajam, dikarenakan proses penghentian operasi tambang yang baru terjadi pada bulan Juni, sehingga masih terdapat hasil produksi yang dapat dijual hingga akhir tahun 2014.

Relatif tumbuhnya perekonomian di sector lain disebut masih mampu menopang potensi penurunan produksi tambang yang diperkirakan dapat mencapai 38 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak dari penghentian operasi dan perumahan karyawan diperkirakan akan lebih dirasakan pada semester kedua 2014 seiring dengan adanya penurunan daya beli akibat dari PHK sejumlah karyawan outsource yang mencapai 7.000 orang, maupun pemotongan gaji 3.200 karyawan tetap yang dimiliki. Selain itu, juga akan terjadi penurunan investasi tambang.

Menanggapi kondisi tersebut, sebenarnya pemerintah berusaha untuk menemukan solusi terbaik bagi perekonomian, dan pada tanggal 25 Juli 2014 pemerintah akhirnya mengeluarkanperaturan tentang relaksasi ekspor untuk perusahaanperusahaan yang berkomitmen membangun smelter di dalam negeri. Peraturan tersebut tertuang dalam Permenkeu (PMK) no. 75 / PMK.011/2012 tentang penetapan barang ekspor yang

dikenakan bea keluar dan tariff bea keluar.

Dalam peraturan itu, pemerintah akan memberikan kelonggaran tarif keluar apabila perusahaan memiliki komitmen untuk membangun fasilitas pemurnian dan atau melakukan kerjasama pembangunan fasilitas pemurnian dengan perusahaan lain.

Adapun pemberian kelonggaran tarif tergantung dari tahapan pembangunan smelter pemurnian yang dalam peraturan tersebut dibagi dalam tig atahap. Diantaranya, tahap I, apabila tingkat kemajuan pembangunan sampai dengan 7,5 persen, termasuk di dalamnya penempatan jaminan kesungguhan akan dikenakan tarif keluar sebesar 7,5%. Tahap II, tingkat kemajuan lebih dari 7,5 persen – 30 persen, akan dikenakan tariff keluar sebesar 5 persen, dan tahap III, tingkat kemajuan lebih dari 30 persen dibebaskan dari tarif keluar.

Dengan adanya relaksasi ekspor tersebut, PT NNT sebenarnya berhak mendapatkanfasilitas relaksasi yang diberikan oleh pemerintah dikarenakan saat ini PT NNT sudah mendapatkan surat persetujuan ekspor dan menjadi salah satu eksportir terdaftar untuk komoditas mineral.

Namun demikian, karena masih berlangsungnya gugatan arbitrase, dan masih terdapat beberapa poin addendum kontrak karya yang belum disetujui, maka kegiatan ekspor masih belum dapat dilakukan. Diharapkan, selambat-lambatnya triwulan IV tahun 2014, permasalahan gugatan arbitrase dapat diselesaikan beserta dengan addendum kontrak karya yang masih berlangsung, agar tekanan pertumbuhan ekonomi dapat dihindari. Yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah, mempercepat realisasi proyek pemerintah yang dapat memberi ruang kerja bagi masyarakat di NTB ini.(bul)

Hari Ini, Pembukaan Penerimaan CPNS Serentak di NTB Dari Hal. 1 Sementara tujuh pemda lainnya, penetapan rincian formasinya belum turun hingga Jumat, pekan kemarin. Ia menambahkan, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi dengan pemda kabupaten/kota terkait dengan pengumuman serentak tersebut. ‘’Karena tadi kita sudah rapat koordinasi dengan kabupaten kota, sepakat untuk saling tunggu. Takutnya, kalau separuh mengumumkan semua (calon pelamar) berbondong-bondong ke sana, lalu tak terlayani,’’ terangnya.

“Batas pendaftaran yang pasti 14 hari, sejak diunumkan 14 hari masa pendaftaran. Kalau kita mundur maka batas waktunya juga mun-

dur,” tambah Suruji.

Untuk Pemprov NTB sendiri pada tahun ini mendapatkan kuota sebanyak 141 formasi.

Terkait dengan tes yang menggunakan sistem computer assisted test (CAT), Pemprov NTB sudah siap melaksanakannya.

Dengan menggunakan sistem itu maka tak ada peluang orang untuk berbuat curang.

Bahkan, jika ada masyarakat yang sampai tertipu calo CPNS maka itu merupakan salah mereka sendiri. Pasalnya, dengan sistem CAT, maka setiap peserta yang mengikuti tes akan melihat sendiri hasil tesnya.

Jumlah kuota CPNS tahun 2014 seluruh Pemda di NTB yang diperoleh dari Kemen PAN RB sebanyak 658 formasi. Rin-

ciannya, Pemprov NTB sebanyak 141 formasi, Kabupaten Sumbawa Barat 114 formasi dan Kota Mataram 59 formasi. Kabupaten Sumbawa 56 formasi, Dompu 45 formasi, Kota Bima 41 formasi, Lombok Barat 40 formasi, Lombok Timur 40 formasi, Kabupaten Bima 37 formasi dan Lombok Tengah 36 formasi dan Lombok Utara 49 formasi.

Diketahui, khusus untuk Pemprov NTB, sejak awal telah mengajukan sebanyak 301 lebih formasi CPNS 2014. Dari 301 formasi yang diusulkan ke pusat itu, Pemprov hanya mendapatkan jatah 141 formasi. Sebagian besar formasi yang diusulkan itu untuk tenaga kesehatan, tenaga penyuluh sosial dan lainnya. (nas)

Angka Rp 3 Triliun

Mataram (Suara NTB) Pertama kali dalam sejarah berdirinya daerah ini, penetapan APBD NTB Tahun Anggaran 2015 dapat memecahkan rekor nasional. Bahkan, penetapan APBD NTB tahun anggaran 2015 mendahului penetapan APBN 2015 yang saat ini masih dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR. Total APBD NTB 2015 yang disetujui antara legislatif dan eksekutif dalam rapat paripurna, Jumat (22/8) malam, menembus angka Rp 3,039 triliun lebih.

APBD NTB 2015 dengan rincian jumlah pendapatan sebesar Rp 3,039 triliun lebih.

Sementara untuk belanja sebesar Rp 2,993 triliun lebih.

Terjadi surplus sebesar Rp 46 miliar lebih. Sedangkan dari sisi pembiayaan yang bersumber dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 11 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 58 miliar. Pembiayaan netto sebesar Rp 46 miliar lebih.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan pembahasan RAPBD 2015 telah melewati berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, tenaga dan waktu baik dari legislatif dan eksekutif. “Alhamdulillah APBD yang telah kita rumuskan harus menjadi APBD yang aspiratif, rensponsif, akseleratif serta mendatangkan manfaat yang besar bagi pembangunan di NTB tahun anggaran 2015,”ujarnya.

Dengan adanya persetujuan dewan terhadap Raperda APBD 2015, berarti, eksekutif dan legislatif telah menetapkan produk hukum daerah yang

akan menjadi landasan kegiatan pembangunan tahun 2015, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Dalam penetapan APBD 2015, lanjut Zainul Majdi, masing-masing komisi telah menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda APBD 2015. Seluruh komisi berkesimpulan menerima dan menyetujui untuk selanjutnya ditetapkan menjadi rancangan Peraturan daerah tentang APBD NTB 2015.

“Persetujuan ini saya yakin telah melalui proses pembahasan, kajian yang cermat dan mendalam. Hal ini menunjukkan komitmen seluruh pimpinan dan anggota dewan untuk mengawal dan memastikan produk hukum telah sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah,” imbuhnya.

Ditambahkan, patut disyukuri bahwa dengan disetujuinya Raperda APBD NTB 2015, maka merupakan bukti pengkhidmatan dan kado terindah diujung pengabdian anggota DPRD NTB periode 20092014. “Serta mencatatkan sejarah pertama dalam percepatan penetapan APBD provinsi di seluruh Indonesia,” terangnya.

Kepada anggota dewan yang kembali diamanahkan mewakili rakyat NTB di parlemen lima tahun mendatang, gubernur berharap ke depan bersamasama lagi membangun daerah.

Diungkapkan, ke depan pembangunan daerah menghadapi tantangan-tantangan yang semakin banyak seiring pergerakan politik dan pergerakan ekonomi nasional dan global.

“Kita harus yakin maka semua tantangan itu dapat kita lalui,”pungkasnya. (nas)

Tim SAR Hentikan Pencarian Korban Kapal Karam di Bima Bima (Suara NTB) Pecarian terhadap dua korban kapal karam di perairan utara Pulau Sangiang, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, masing-masing Victor dan George asal Spanyol akhirnya dihentikan sejak Sabtu (23/8) sore. Namun dalam pencarian hari terakhir, Tim SAR berhasil menemukan dompet dan KTP salah satu korban, yakni George di perairan Gili Banta.

Demikian diungkapkan Kepala Basarnas NTB, Bambang Budiawan saat dikonfirmasi Minggu (24/8) siang. Dikatakannya, pencarian terhadap para korban sudah dilakukan maksimal selama tujuh hari penuh dengan melibatkan unsur gabungan yakni Basarnas NTB, SAR Bima, Pos AL Bima, Sat Polair Bima, Orari, Dinas Kesehatan Bima, Petugas Pelabuhan, Kodim 1608/Bima yang jumlahnya antara 75 hingga 100 personel. Namun hingga Sabtu malam, hasil pencarian nihil.

Sementara karena sudah dilakukan pencarian selama tujuh hari penuh, pihaknya secara resmi menghentikan dan masing-masing petugas tersebut dikembalikan ke instansi masing-masing.

Hal tersebut sesuai dengan kepastian hukum di mana SAR Indonesia hanya melakukan pencarian selama tujuh hari. “Secara umum operasi kita sudah selesai pada Sabtu sore,” katanya.

Hanya saja, lanjutnya, sesuai dengan informasi yang dia terima dari KUPP bahwa dalam pencarian terakhir di wilayah Gili Banta, petugas sempat menemukan KTP milik salah seorang korban yakni George. Selanjutnya, mengenai KTP ini akan dikoordinasikan oleh KUPP ke keluarga korban. Ditanyai mengenai adanya informasi pencarian kemarin (Minggu, red)? Bambang menyebutkan hal itu dilakukan kemungkinan karena masih ada keinginan dari pihak keluarga untuk

menemukan korban sehingga pencarian tersebut dilakukan bersama-sama aparat setempat.

Sementara pihaknya, sejak resmi dihentikan tidak lagi terlibat.

Namun sesuai dengan SOP, jika ada informasi terbaru dari nelayan atau kapal yang melintas tentu akan ditindaklanjuti. Untuk pusat informasi sendiri langsung melalui SAR Bima yang tetap akan melakukan pemantauan.

Selama pencarian, lanjutnya, pihaknya telah menyasar sejumlah titik perairan dan wilayah terjauh yang disisir yakni wilayah perairan Sape, Gili Banta dan Tambora. Namun dua korban tersebut tak berhasil ditemui. Hal ini karena ada berbagai kemungkinan termasuk arus laut sendiri. Sebagai gambaran, di Selat Sape ada perputaran laut yang satu mengarah ke utara dan satu ke arah timur. Untuk itu, pihaknya melebarkan radius pencarian hingga Tambora dan Gili Banta. Dalam pencarian itu, pihaknya juga sempat berkoordinasi dengan petugas perairan Komodo dan Lantamal VIII. Mereka juga akan terus mengkoordinasikan dengan pihaknya di NTB jika ada perkembangan terbaru.

Saat proses pencarian, sempat ada informasi wisatwan Spanyol yang ditemukan. namun ternyata peristiwanya berbeda.

Yang di NTT, katanya, memang merupakan tiga wisatawan asal Spanyol. Namun ketiga wisatawan Spanyol tersebut terkait musibah penyelaman, satu diantaranya tewas dan dua lainnya berhasil diselamatkan.

“Tapi walaupun beda musibah, kami sempat menyangka itu korban dari Sangiang, setelah kami koordinasikan ternyata mereka penyelam,” tandas Budiawan.

Dalam peristiwa kapal tenggelam di perairan utara Pulau Sangiang ini tercatat 23 dari 25 penumpang serta awak berhasil diselamatkan. (use)

Kasus BPBD Segera Diberkas, Alkes Belum Jadi Prioritas Dari Hal. 1 Karena setelah pemeriksaan para tersangka dan 14 orang saksi, akan berlanjut ke pemberkasan. ‘’Jadi tidak ada lagi pemeriksaan, karena akan berlanjut ke pemberkasan. Harapan kami ini segera selesai,’’ harapnya.

Sebagai ulasan, kasus pengadaan air bersih ini diduga fiktif untuk 17 desa di lima kecamatan di Kabupaten Bima. Pagu anggaran Rp 337 juta, namun diduga dana yang disalurkan hanya Rp 80 huta, selebihnya terindikasi fiktif.

Di luar kasus ini, indikasi penyimpangan pada pengadaan Alkes di RSUD Kabupaten Bima, sedang menjadi perhatian publik di Bima khususnya media lokal. Pengadaan Alkes Tahun 2010 senilai Rp 6,8 miliar itu menjadi perbincangan, apalagi setelah mundurnya Kepala Dinas Kesehatan, Siti Hadjar tahun lalu.

Ditanya terkait perkem-

bangan kasus ini, Kasi Intel memastikan masih tahap puldata dan pulbaket. Kasus ini memang sudah masuk agenda penyelidikan, namun belum terlalu fokus karena data yang belum cukup untuk ke tahap penyelidikan. ‘’Kasus ini tetap jalan, puldata dan pulbaket tetap jalan, jadi tidak berhenti,’’ terang Rasyidi. Apa yang sebenarnya menjadi kendala, khususnya terkait dokumen atau data yang belum lengkap, belum bisa dijelaskannya.

Sekali lagi, belum masuknya kasus ini ke prioritas penanganan, karena ada kasus serupa di lingkup Pemkot Bima yang sedang intens ditangani, yakni pengadaan Alkes Tahun 2012 di Dikes Kota Bima dengan nilai total Rp 20 miliar.

Harapannya, penanganan kasus bisa selesai satu per satu. ‘’Kami tuntaskan dulu Alkes Bima. Tapi tanpa mengabaikan kasus yang sudah masuk puldata,’’ pungkasnya. (ars)

OPINI

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Memantik Efek Jera MESKI terkesan setengah – setengah dan memicu kontroversi, langkah inspektorat menguak masih tunggakan kerugian daerah sebesar Rp 4,5 miliar cukup pantas mendapat acungan jempol. Sedikit banyak, keberanian ini berpeluang menjadi pemantik efek jera atau paling tidak mengingatkan tentang perlunya ketaatan terhadap pengelolaan keuangan daerah untuk para politisi di DPRD NTB. Bagi inspektorat sendiri, langkah ini memang bisa memancing reaksi balik dari para politisi Udayana yang merasa disudutkan. Di NTB, sudah cukup banyak pejabat eksekutif yang karirnya hanya berumur sedepa karena suka memancing gara-gara dengan para politisi Udayana.

Terlepas dari kalkulasi politis itu, adanya reaksi balik bisa dimanfaatkan sebagai peluang untuk membuka wacana sekaligus peluang untuk memperterang duduk perkara.

Sebab, setelah inspektorat melepas angka kerugian itu, baik publik maupun para anggota DPRD NTB sendiri mulai bertanya tanya siapa saja para anggota dewan dimaksud atau apa jenis temuan yang terakumulasi. Termasuk pula pertanyaan sejumlah kalangan di DPRD NTB soal seberapa jauh akurasi hasil pemeriksaan Inspektorat yang menurut mereka diwarnai beberapa kejanggalan di sana sini.

Di luar sana, publik juga sama – sama memendam rasa penasaran dengan langkah Inspektorat NTB ini. Sebab, selama ini pengelolaan keuangan oleh kalangan DPRD NTB seringkali hanya menjadi buah bibir saja dan belum pernah benar – benar diseriusi.

Bahkan, perasaan serupa juga dialami beberapa orang dalam.

Dalam sejumlah kesempatan, beberapa anggota DPRD NTB juga kerap mengungkapkan kejengahannya dengan perilaku anggota DPRD NTB lainnya terkait penggunaan uang perjalanan dinas yang dinilai kurang beres. Dengan kata lain, sesungguhnya reaksi para politisi Udayana juga terbelah. Sebagian menentang, namun ada pula yang sudah cukup lama mengharapkan adanya momentum seperti ini.

Terciptanya momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melanjutkan polemik ini ke tahapan yang lebih maju – misalnya dengan menggunakan temuan ini ke tingkat yang lebih serius atau minimal membeberkan secara detail temuan tersebut di hadapan publik.

Sebab, jika tidak diteruskan, langkah ini bisa mubazir. Alih – alih menginisiasi sebuah gerakan bersih – bersih, langkah Inspektorat ini justru bisa dituding sebagai manuver politis karena hanya menyebutkan kerugian keuangan daerah yang melibatkan para politisi Udayana. Belum lagi, adanya kesan langkah inspektorat ini juga bersinggungan dengan sejumlah insiden ketegangan antara eksekutif dan legislatif dalam proses pembahasan APBD NTB 2015 beberapa waktu lalu.

Meski publik berharap banyak, namun pada akhirnya harus dimaklumi bahwa Inspektorat memang hanyalah entitas yang tidak bisa dilepaskan dari keseluruhan sistem birokrasi yang kendalinya berada di tangan Gubernur NTB. Jawaban dari pertanyaan soal hendak digunakan untuk apa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tersebut sepenuhnya tergantung pada langkah Gubernur selaku user LHP tersebut.

Meski, aparat penegak hukum juga tentu bisa menjadikan ini sebagai titik permulaan untuk mengambil tindakan.

Kita berharap pengungkapan LHP ini nantinya benar – benar dimanfaatkan untuk memantik efek jera. Tapi seandainya langkah tersebut hanya berhenti sampai di titik ini saja, maka tidak perlu sewot jika ada yang bilang ini hanya sandiwara belaka. (*)

Halaman 6

Melawan Korupsi Berjemaah Oleh : ERUNGKAPNYA dugaan penyimpangan penggunaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas terhitung sejak 2009 – 2014 di DPRD NTB senilai Rp 4,5 miliar yang disampaikan Inspektorat Provinsi NTB, sontak mengejutkan public. Pasalnya masih segar dalam ingatan kita kasus korupsi serupa APBD 2003 yang menyeret 11 anggota dan pimpinan DPRD NTB pada waktu itu ke meja hijau (Suara NTB, 23/8).

Kasus serupa tidak hanya terjadi di lembaga terhormat DPRD NTB yang sejatinya melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang rakyat. Pada tahun sebelumnya antara tahun 2012 telah muncul dugaan penyimpangan alokasi perjalanan dinas yang melibatkan pimpinan dan anggota DPRD kabupaten/kota diantaranya di DPRD Kabupaten Lombok Timur, DPRD Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram. Namun dalam perjalanan penanganan kasus dugaan penyimpangan perjalanan dinas ini kerap kali menguap, hanya kasus korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Lombok Barat yang baru sampai di proses hukum. Parahnya lagi, kasus ini juga tidak hanya melibatkan legislatif, akan tetapi pihak ekskutif juga diduga ikut terlibat.

Kasus ini tentu tidak bisa dipandang sebelah mata, harus ditanggapi dengan serius. Tidak cukup hanya dengan langkah persuasif melalui mekanisme pengembalian uang saja, tanpa diproses secara hukum. Kendati penyimpangan alokasi anggaran perjalanan dinas relatif kecil, namun karena dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan, maka sudah barang tentu negara sangat dirugikan.

Fakta di atas kirannya cukup sebagai pelajaran buat kita. Sehingga menurut penulis,dugaan penyimpangan tersebut harus dituntaskan secara hukum agar memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi, baik sendiri maupun secara berjamaah.

Apa yang dilakukan oleh Somasi NTB dan lembaga penggiat anti korupsi lainnya dengan melakukan diskusi serius terhadap persoalan

Darmawan Samurdja

(Koordinator Bidang Politic and Reseach Rinjani Institut)

Dan mari kita lawan secara berjemaah, para koruptor yang juga melakukan korupsi secara berjemaah. Hanya dengan berjemaah, kita bisa kuat dan solid dalam menciptakan NTB yang bersih. ini kemudian mendorong ke ranah hukum,saya pikir patut diapresiasi oleh semua pihak. Karena sejatinya, apa yang dilakukan teman-teman merupakan bentuk perlawanan terhadap bahaya korupsi secara berjamaah,terstruktur, sistimatis dan massif.

Dengan mendorong kasus ini ke ranah hukum, maka diharapkan para penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian bisa menuntaskan kasus ini dengan tegas tanpa tebang pilih. Namun demikian, kita semua harus ikut mengawal dan mendukung kerjakerja aparat penegak hukum, karena sepertinya aparat penegak hukum kelihatannya agak kesulitan menuntaskan kasus ini. Sehingga menurut penulis, penting semua pihak untuk duduk bersama dalam menjalin kerjasama dan komunikasi yang intens antara lembaga penegak hukum,media massa,lembaga pegiat anti korupsi, dan civil society untuk menyatukan kekuatan dan pandangan guna melawan korupsi berjamaah ini, sehingga kita bisa menemukan solusi terhadap persoalan yang ada. Kendala-kendala atau kesulitan-kesulitas yang dihadapi dalam menuntaskan kasus korupsi, khusus dugaan korupsi alokasi anggaran perjalanan dinas.

Modus yang biasanya terjadi di-

antaranya adalah pertama, kelebihan pembayaran atau mark up pembayaran uang harian. Kedua, harga tiket yang melebihi harga sebenarnya. Ketiga, perjalanan dinas fiktif, Keempat, bukti pertanggungjawaban yang belum lengkap seperti foto copy paspor, tiket, SPPD, dan boarding pas.

Dugaan penyimpangan alokasi anggaran perjalanan dinas baik dilakukan oleh legislatif maupun ekskutif tidak hanya terjadi di NTB. Kasus serupa juga subur terjadi di provinsi-provinsi lain dan kementerian. Secara nasional indikasi penyimpangan alokasi anggaran perjalanan dinas ini hampir terjadi di seluruh instansi dan telah banyak merugikan negara. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menemukan penyimpangan alokasi anggaran perjalanan dinas di Kementirian Keuangan (Kemenkeu) senilai Rp. 14,9tTriliun kurun waktu tahun 2009 – 2013 (Suara Pembaharuan, 28/02/2014).

Selain itu, FITRA merilis penyimpangan anggaran perjalanan yang menjurus pada tindak pidana korupsi, diduga terjadi hampir di seluruh instansi kementerian serta berbagai lembaga Negara sebesar Rp 30 miliar dari 36 kementerian dan lembaga. Dalam rilisnya, FITRA mengutip data-data penyim-

pangan perjalanan dinas dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) tahun 2012 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

(Politisiindonesia.co, 13/06/2003) Data Kasus penyimpangan alokasi anggaran perjalanan dinas yang disajikan dalam tuliasan, tentu sebagai sebuah bukti bahwa, betapa bahayanya kasus penyimpanagan kalau dibiarkan dan ditoleransi secara berjamaah untuk tidak diteruskan ke proses hukum, kalau pelaku sudah mengembalikan uangnya. Padahal sudah sangat jelas hasil Judicial Review Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Tipikor, bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus perbuatan pidana, sehingga tidak ada alasan kasus penyimpangan perjalanan dinas tidak diproses secara hukum. Dan mari kita lawan secara berjamaah, para koruptor yang juga melakukan korupsi secara berjamaah. Hanya dengan kita berjamaah, kita bisa kuat dan solid dalam menciptakan NTB yang bersih.

Hari ini, pembukaan penerimaan CPNS serentak di NTB Waspadai calo bergentayangan

*** Pintu air bendungan rusak, puluhan hektar lahan pertanian di Sekotong Tengah terancam gagal tanam Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat terancam

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Halaman 7

Pemkot Mataram Percepat Pelayanan Izin Usaha

Perangi Bisnis Madu Palsu KEPALA Kantor Perwakilan Dagang (KPD) Jawa Timur di Mataram, Ir. Bing Gianto menyatakan perang pada semakin berkembangnya bisnis madu palsu. Karena dikhawatirkan akan berdampak kepada citra buruk NTB, tak terkecuali citra wisatanya.

Seperti diketahui, tidak sedikit jumlah penjual madu dengan menjajakan madu dalam jumlah banyak, baik pada outlet-outlet penjualan madu yang ada di kota maupun yang ada jalan-jalan utama menuju objek kawasan wisata.

Bukan dalam konteks (Suara NTB/bul) memojokkan maraknya penBing Gianto jualan madu saat ini adalah madu-madu palsu, akan tetapi pedagang madu dan konsumen harus lebih berhati-hati, sehingga tidak terjadi bisnis menipu konsumen, apalagi jika konsumennya adalah wisatawan.

“Kasihan orang-orang yang telah susah payah membudidayakan madu, atau para pencari madu di hutan, lambat laun mereka yang akan jadi korban kalau orang tidak lagi percaya pada madu kita. Madu sudah menjadi ikon NTB, kita harus jaga NTB,” katanya dengan pesan mendalam.

Pada Suara NTB di Mataram, Minggu (24/8), Bing Gianto mengatakan, ada ratusan ton produksi madu NTB dalam setahun. Menyelamatkannya, salah satu cara memerangi madu-madu palsu, Bing Gianto ikut serta dalam pameran nasional yang berlangsung di Bali baru-baru ini.

Misinya mengikuti pameran tersebut, adalah bagaimana berpromosi madu NTB serta memberikan edukasi keaslian madu. Sebagai penanggung jawab KPD Jawa Timur di Mataram, Bing Gianto menyebut tidak ingin produk NTB brandnya dikenal palsu di pasar nasional, bahkan internasional.

Terdapat sebelas cara untuk mengetahui madu asli atau palsu. Sebelas cara tersebut, setelah dilakukan kajian sejak lama, melibatkan tim ahli, dipandu dengan pembelajaran dari Google, serta berbekal pengalaman.

Dan sebelas cara tersebut ia jadikan materi edukasi saat pameran di Bali kemarin. Upaya tersebut mendapat respon besar, bahkan beberapa media nasional menjadikan edukasi yang dilakukan tersebut kemudian didokumentasikan sebagai pembelajaran kepada masyarakat luas.

“Madu NTB tidak ada tandingannya dengan madu luar negeri. Ini yang kita berikan pemahanan kepada orang banyak, kita angkat citra NTB terutama kaitannya dalam menghadapi MEA. Produk kita harus benar—benar diyakini dan tidak menipu masyarakat,” kata Bing Gianto.

Ia menyarankan kepada masyarakat, agar membuka mata, bila perlu membongkar adanya praktik-praktik produksi madu palsu, yang kemudian dilabeli sebagai madu asli dan dipasarkan kepada wisatawan. Karena sepengetahuannya, praktik-praktik produksi madu asli ini sudah marak dan mulai dilakukan dengan berbagai cara.

Di KPD Jawa Timur di Jalan Catur Warga Mataram, Bing Gianto menyatakan membuka ruang kepada masyarakat, siapapun yang ingin melakukan uji coba madu palsu dengan madu asli. Harapannya, ikon NTB tetap dipertahankan, selain memelihara keberlangsungan masyarakat pencari dan pembudidaya madu yang menjadikan komoditi ini sebagai mata pencaharian utama. (bul)

Kota Mataram Butuh Penyuluh Agribisnis Mataram (Suara NTB) Kota Mataram saat ini membutuhkan penyuluh pertanian khususnya yang berorientasi pada pengembangan dan pengolahan produk pertanian atau agribisnis. Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram, H. Mutawalli menyampaikan dalam penerimaan CPNS tahun ini, pihaknya mengusulkan formasi tersebut, tapi belum diketahui apakah 59 formasi untuk Kota Mataram tahun ini termasuk juga penyuluh di dalamnya.

Selama ini menurut Mutawalli, usulan tenaga penyuluh masih kalah dengan tenaga kesehatan dan guru. Ia mengatakan setiap ada penerimaan CPNS, pihaknya selalu mengusulkan. “Setiap ada CPNS, semua dinas dikirimkan surat dan diminta mengisi apa saja tenaga yang dibutuhkan sebelum usulan formasi dikirim ke Jakarta,” terangnya.

Kebutuhan tenaga pertanian di lembaganya disebutkan Mutawalli sangat mendesak. Menurutnya walaupun lahan pertanian tidak terlalu luas di Kota Mataram, tapi kebutuhan ini berkaitan dengan pentingnya dilakukan inovasi dalam produksi hasil pertanian. “Sekarang di Universitas Mataram Fakultas Pertanian sudah ada jurusan Teknologi Pangan, agar hasil pangan terolah dengan baik di NTB kita butuh itu,” terangnya.

Ia memberi contoh dalam produksi kedelai, diperlukan inovasi bagaimana caranya agar produksi kedelai harganya tetap tinggi, sehingga menguntungkan paar petani. Kedelai juga tidak hanya dapat dijadikan sebagai bahan baku pembuatan tahu dan tempe, tapi bisa juga untuk produk lain seperti susu kedelai, kecap, dan lainnya.

Untuk tenaga peternakan, Mutawalli mengatakan hal itu juga dibutuhkan pihaknya, khususnya dokter hewan. “Masih ada kesempatan untuk para sarjana peternakan di Kota Mataram. Kita masih butuh sarjana peternakan maupun perikanan,” katanya.

Ia menyebutkan bahwa di Kota Mataram terdapat 10 kelompok ternak yang perlu pendampingan dan pembinaan. Ia menyebutkan banyak juga kandang kolektif yang cukup luas di beberapa tempat seperti di Gontoran, Rembiga, Gatep Ampenan, dan Mapak. “Bahkan di tengah-tengah kota juga banyak seperti di Pejarakan. Cuma ternaknya tidak ‘ngambar’ (berkeliaran, red) seperti di kampung-kampung,” ujarnya. (yan)

DIJUAL

(Suara NTB/bul)

KERAJINAN KAYU KERING – Pesanan produk kerajinan kayu kering NTB dari luar negeri terus meningkat. Di sisi lain, pelaku bisnis seperti ini masih tergolong langka. Karenanya, salah satu sentra kerajinan, Lombok Natural di kawasan Bertais, Sweta, Kota Mataram, milik Ari Aditiya ini terus meningkatkan produksinya untuk memenuhi pesanan tersebut dengan beragam bentuk produk sesuai selera pasar. Tampak Jamaluddin, seorang perajin sedang membuat Talsok, sejenis perahu-perahuan untuk hiasan di hotel.

Hadapi Pasar Bebas

Wirausahawan NTB Perlu Revolusi Mental Mataram (Suara NTB) Wirausahawan dalam daerah perlu dukungan dalam hal revolusi mental, berkaitan dengan akan diberlakukannyapersainganpasarbebasinternasionalyangmenuntut layanan terbaik. Akademisi dari Univesitas Mataram, Ir. Taslin Sjah, M. App,. Sc., Ph. D, Minggu (24/8) menyatakan hal itu terkait dengan kajian yang sudah dilakukan timnya terhadap perkembangan wirausaha di Provinsi NTB. Terdapat beberapa hal yang sering menjadi sorotan, bahkan keluhan wisatawan (pembeli dari luar).

Diantaranya, belum konsekuennya pelaku usaha dalam hal produksi produk, misalnya ada kecenderungan pengusaha hanya menciptakan produk terbaik hanya pada awal. Setelah produk tersebut terkenal dan diminati pasar, kualitas produk tersebut lambat laun menurun. Ini yang mencederai pengusaha.

Selanjutnya, harga penjualan produk yang tidak berdasarkan patokan.

Kecenderungan, harga jual produk akan disesuaikan dengan performance pembeli. Jika pembelinya adalah orang luar (penampilan berkelas) maka harga produk akan dijual tinggi, dan sebaliknya.

“Kalau penampilan pembeli kaya, maka barang yang ditawarkan pengusaha akan beda dan cenderung tinggi, ini yang salah besar,” kata Sekretaris Program Studi Magister Pengelolaan Sumber Daya Lahan Kering ini di Mataram kepada Suara NTB. Terakhir yang juga menjadi keluhan wisatawan luar, Indonesia khususnya NTB yang masyarakatnya dikenal cukup ramah, hanya kepada wisatawan yang berbelanja.

Tetapi saat wisatawan tak jadi bertransaksi, keramahan itu hilang.

“Kalau bahasanya orang

luar, kita jangan diasemin (dicemberutin) dong kalau tidak belanja. Hal-hal inilah yang perlu dilakukan revolusi mental wirausaha kaitannya dengan MEA,” tambah Taslim Sjah.

Hingga saat ini, tim pengkajiannya masih melakukan penelitian tentang pemanfaatan dan potensi pengembangan produk pangan lokal. Simpulan sementara, Taslim Sjah menyebut masyarakat nampaknya sudah mulai melihat peluang dan cukup kreatif. Misalnya dengan membuat panganan dodol rumput laut, dan berbagai jenis penganan lainnya.

Dan rata-rata produk tersebut sudah diminati pasar.

Yang juga menarik menurutnya bagaimana keberadaan Sate Bulayak, Sate Rembiga, Pelecing Kangkung, atau Ayam Taliwang, kerupuk kulit Seganteng, dodol tomat, nangka, bahkan dodol terong dan sebagainya sudah menjadi menu dan jajanan khas yang mampu menarik kunjungan wisatawan atau pembeli dari luar.

“Masyarakat sudah sangat kreatif dan sudah mampu menciptakan produk olahan dari pangan lokal yang menarik bagi pembeli, ini juga harus terus diberdayakan,” tambahnya.

Tinggal, bagaimana para wirausahawan dibekali sentuhan teknologi dalam hal teknologi kemasan, teknologi produksi sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dalam hal pengurusan izin usaha, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram akan segera meluncurkan paket izin usaha. Saat ini, disampaikan Kepala BPMP2T Kota Mataram, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, pihaknya sedang melakukan beberapa penyempurnaan sebelum program ini diluncurkan.

Paket izin usaha ini menurutnya akan memberikan kemudahan bagi para pengusaha dalam mengurus izin usahanya. Pengurusan SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan dan TDP atau Tanda Daftar Perusahaan dan HO bisa dilakukan dalam satu paket sehingga pengusaha tak perlu menunggu lama.

“Sekarang itu kalau mengurus empat izin akan dijadikan satu sehingga waktunya lebih singkat,” ujarnya. Sebelumnya pengurusan izin usaha harus dilakukan satu per satu yang diawali dari SIUP, TDP, dan HO. Pengurusan SIUP dan TDP bisa memakan waktu masing-masing tiga hari. “Jadi mengurus SIUP dan TDP bisa memakan waktu enam, sekarang setengahnya dari itu bisa selesai (tiga hari),” ujarnya. Paket izin usaha ini dihajatkan untuk mempermudah para pengusaha dalam mengurus izinnya disamping agar waktu mereka efisien dan efektif.

Cokorda mengatakan

(Suara NTB/bul)

Taslim Sjah

permintaan pasar internasional. Misalnya teknologi kemasan hampa udara, sehingga produk pangan lokal dapat dibawa keluar dengan jangka waktu tahan lama.

“Revolusi mental, tingkatkan SDM wirausaha, serta bekali terus manajemen usaha, itu yang perlu dilakukan,” demikian pesannya. (bul)

DIJUAL

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

saat ini ia sedang dalam tahap akhir penyusunan formulir izin paket.

Formulir pengurusan beberapa jenis izin tersebut digabung menjadi satu kesatuan. “Dan analisanya sudah saya buat, kita hitung efisiensinya, waktunya, dan saya juga mengevaluasi biayanya semua sudah kita hitung. Tinggal penyempurnaan, mudah-mudahan bisa lebih cepat,” terangnya.

Untuk sosialisasi kepada para pengusaha tidak dilakukan secara khusus.

Para pengusaha bisa langsung mendatangi loket di Kantor BPMP2T yang ada di kompleks Kantor Walikota Mataram. “Sosialisasi secara otomatis melalui loket nanti. Para pegawai di bagian loket yang akan menginformasikan langsung kepada pengusaha,” ujarnya.

Ia juga sedang merancang satu mekanisme pengurusan izin khusus SIUP yang biasanya pengurusan izin ini memakan waktu seminggu, tetapi akan dipercepat menjadi satu atau dua hari. Mekanisme ini nantinya akan dituangkan dalam SOP. Sementara untuk pengurusan izin HO, akan dilihat berapa standar waktunya.

Untuk pengurusan IMB, menurut Cokorda di setiap daerah tidak kurang dari sebulan atau 30 hari. Itu sudah standar jika memang berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar. Kalau bermasalah, permohonan itu akan dikembalikan lagi kepada pemohon untuk disempurnakan. (yan)

POLHUKAM

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Halaman 8

Perampok 11 TKP Diringkus Polisi Mataram (Suara NTB) Kawanan perampok yang selama ini beraksi di Mataram berhasil diringkus tim gabungan Polres Mataram. Tidak tanggung - tanggung, ada 11 lokasi atau Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang mereka gasak.

Proses berhari-hari tim gabungan Polres Mataram dan Polsek Mataram untuk mengidentifikasi para perampok, akhirnya berujung penangkapan pekan lalu.

Mereka diringkus satu per satu dari tempat berbeda. “Kami tangkap dulu otak perampokan

berinisal RD warga Karang Anyar, baru berkembang ke yang lain,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, SH, Sabtu (23/8).

Setelah RD ditangkap, satu per satu anggota kawanan perampok lainnya diamankan. Diantaranya,

RI, WR, RE dan JM. “Saat ini para pelaku sudah ditahan di Polsek Mataram,” terangnya.

Para pelaku ini diketahui cukup nekat dalam aksinya. Mereka biasanya beraksi dini hari dan mengancam korban dengan senjata tajam. Sedikitnya 11 loka-

si yang jadi sasaran perampokan, seperti swalayan, rumah kosong, rumah makan, koperasi.

Dari 11 TKP itu, ada empat brankas mereka angkut. Kapolsek menyebut, empat TKP yang brankasnya diangkut pelaku, seperti Koperasi di Pagedangan, sebuah swalayan Alfamart, Apotik di Pagutan Pesongoran, dan sebuah rumah makan.

Brankas mereka angkut dengan gerobak, kemudian diba-

wa ke tempat sepi untuk dibongkar dengan linggis. Dari brangkas, para pelaku menggasak uang puluhan juta, salah satunya dari brangkas milik Koperasi di Pagesangan mencapai Rp 40 juta.

“Mereka hanya ambil uangnya. Surat surat berharga dalam brankas seperti sertifikat dan BPKB kendaraan mereka buang ke sungai,” terang Agus Dwi. Barang bukti brankas sudah diamankan. Sementara jenis

barang bukti lain yang diamankan, barang barang elektronik seperti Laptop Thosiba, lampu emergency, kamera Olympus, LCD, pedang samurai, perhiasan. Barang barang ini hanya sebagian dari barang bukti hasil kejahatan mereka yang diamankan aparat. Selebihnya sudah dijual dan hasilnya dibancak ke tersangka lain. Sementara barang bukti uang yang bisa diamankan hanya Rp 36 ribu dari

saku salah satu pelaku.

Polisi sedang mengembangkan kemungkinan masih ada TKP lain dalam pengungkapan ini. Juga tidak menutup kemungkinan kawanan ini tidak hanya beranggotakan empat orang.

“Kami sedang kembangkan juga kemungkinan ada jaringan lain yang masuk dalam kelompok ini,” terang mantan Kasat Reskrim Polres Bima Kota ini. (ars)

Jelang Pilkada Loteng

Lima Figur Dekati Partai Gerindra Praya (Suara NTB) Keberhasilan menjadi partai dengan perolehan suara terbanyak kedua pada Pemilihan legislatif (pileg) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), menjadikan Partai Gerindra incaran sejumlah tokoh yang hendak maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng tahun 2015 mendatang. Dan, sejauh ini sudah ada lima figur yang sudah mulai mendekati partai pimpinan Prabowo Subianto ini.

Hal itu diakui Ketua DPC Partai Gerindra Loteng, H. Muhdar Rum, Sabtu (23/8).

Namun demikian, ketika dihubungi Suara NTB, Muhdar enggan mengungkapkan figur-figur yang sudah mendekati Partai Gerindra tersebut. “Untuk nama dan siapa figur yang sudah mengatakan niat untuk menggunakan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik, belum bisa kita ungkap saat ini. Tapi yang jelas setidaknya sudah ada lima figur yang melamar,” sebutnya.

Diakuinya, diluar lima tokoh tersebut juga banyak yang mengantre. Tetapi yang sudah menunjukkan minat dan keseriusannya untuk menjadikan Partai Gerindra sebagai kendaraan politik baru lima tokoh tersebut. “Mereka sudah beberapa kali datang ke kantor, untuk menyampaikan niatnya maju dalam Pilkada Loteng mendatang, menggunakan Partai Gerindra,” terang Muhdar.

Kendati sudah menyatakan minat dan keseriusannya, belum tentu figur-figur tersebut bisa diusung oleh Partai Gerin-

dra. Pasalnya, dalam menentukan figur yang diusung, ada mekanisme di intenal partai yang harus dijalani. Dan, semua keputusan ada ditangan DPP dan DPD. Sementara DPC dalam hal ini hanya bertugas mengusulkan saja.

“Jadi prosesnya, kita melakukan penjaringan di daerah. Hasil penjaringan kemudian diusulkan ke DPD lalu ke DPP. Nantinya, DPP yang menentukan figur mana yang akan diusul oleh partai pada Pilkada Loteng 2015 mendatang,” tegasnya.

Tentunya, figur yang akan diusung itu nantinya memang benar-benar tepat.

Sekaligus memiliki peluang untuk menang dalam Pilkada. Karena Partai Gerindra tentunya tidak ingin hanya sebagai pengembira saja. Tetapi harus mampu bersaing. Bahkan memenangi Pilkada dan, tidak ada istilah harus membayar ke partai.

Justru jika figur tersebut lolos seleksi dan diusung sebagai calon kepala daerah, nanti Partai Gerindra yang akan ikut membiayai. “Partai Gerindra dijual kepada calon kepala daerah. Partai Gerindra hanya akan mengusung calon kepala daerah yang memang mampu untuk bersaing.

Dan, Partai Gerindra siap ikut membiayai pencalonannya,” ujar Muhdar.

Salah satu figur yang disebut-sebut sudah mendekati Partai Gerindra yakni H.L. Suprayatno. SH., MBA., MM. Mantan Wabup Loteng ini disebut paling berpeluang maju pada Pilkada Loteng meng-

gunakan Partai Gerindra. Selain memiliki kedekatan dengan pengurus partai di tingkat daerah hingga pusat. Dirinya juga tercatat sebagai ketua tim relawan pemenangan pasangan calon presiden Prabowo-Hatta Loteng pada Pilpres.

Tidak Pecah Pada kesempatan yang sama, Muhdar juga memberikan bantahan terkait adanya isu perpecahan di internal DPC Partai Gerindra Loteng. Termasuk kabar adanya keinginan dari pengurus partai untuk menggantinya sebagai Ketua DPC melalui Musdalub. Pasca kegagalanya terpilih sebagai anggota DPRD Loteng pada pileg.

“Isu (perpecahan dan musdalub) itu tidak dibenar. Saya sampai saat ini masih dipercaya oleh pengurus maupun oleh DPD dan DPP untuk memimpin Partai Gerindra Loteng sampai selesai masa jabatan. Kendati saya tidak terpilih sebagai anggota Dewan,” tegasnya.

Menurutnya, Partai Gerindra merupakan partai komando yang semua keputusan berada di tangan DPD dan DPP. Dalam artinya, kalau DPD dan DPP masih percaya, maka tidak ada ruang untuk musdalub atau sebagainya. “Siapapun itu, walaupun semua pengurus DPC menginginkan Ketua DPC diganti, tetapi DPD dan DPP tidak mau maka tidak akan bisa diganti. Karena Partai Gerindra beda dengan partai lainnya,” pungkas Muhdar. (kir)

Mewaspadai Gerakan ISIS, BGI Gelar Diskusi Publik Mataram (Suara NTB) Munculnya fenomena gerakan ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) telah menyedot perhatian banyak orang. Terlebih ISIS yang lahir jauh di wilayah Timur Tengah ternyata sudah merambah dan mendapat banyak pengikut di Indonesia secara nasional. Di berbagai daerah pun, dugaan adanya bai’at terhadap ISIS bermunculan.

Untuk mewaspadai hal itu, Selasa (26/8), Bumi Gora Institue (BGI) akan menyelenggarakan diskusi publik guna mewaspadai gerakan ISIS bertempat di Lesehan Bambu, Sekarteja, Lombok Timur.

Dalam keterangannya, Direktur Bumi Gora Institue (BGI) Samsul Hasan Basri, SH, mengaku munculnya fenomena ISIS yang

kini merambah berbagai belahan daerah di Indonesia merupakan ancaman atas keutuhan NKRI. Oleh karenanya, semua pihak harus sepakat menjadikan ISIS sebagai musuh bersama bagi bangsa Indonesia.

“Seluruh lini di republik ini mulai dari pemerintah, dewan perwakilan rakyat, perguruan tinggi, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, agaknya sepakat untuk tidak menerima masuknya ajaran radikalisme ISIS. Ini karena ISIS dengan ideologinya bertentangan dengan ajaran Islam yang digariskan di dalam Al-Qur’an dan Hadis Nab Muhammad SAW” terang Samsul.

Dikatakan Samsul bahwa keberadaan ISIS sebagai sebuah gerakan radikal sangat berbahaya di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara

yang sangat majemuk. Itu dikarenakan ISIS tidak segansegan menyerang bahkan membunuh pihak-pihak yang tidak setuju dengan alam pikiran yang dibawa oleh ISIS. “ISIS tanpa ragu membunuh mereka-mereka yang tidak setuju dengan kelompoknya. Kita melihat ada juga ulama-ulama di Irak yang menjadi korban ISIS. Begitu juga anak-anak dan para perempuan di sana banyak yang jadi korban. ISIS dikenal karena memiliki interpretasi atau tafsir yang keras pada Islam dan menggunakan cara kekerasan yang brutal seperti bom bunuh diri, dan menjarah bank. Target serangan ISIS pun juga membabi buta” tuturnya.

Masih menurut Samsul bahwa keberadaan ISIS juga bertentangan dengan prinsipprinsip kemanusiaan. Ia

menyebut, selama kemunculan ISIS telah menyebabkan tragedi kemanusiaan yang berakibat pada tewasnya ribuan orang. Data Perserikatan BangsaBangsa (PBB) menyebutkan lebih dari 2.400 warga Irak yang mayoritas warga sipil tewas sepanjang bulan Juni 2014. Jumlah korban tewas tersebut merupakan yang terburuk dari aksi kekerasan di Irak dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, aksi radikalisme ISIS juga telah menyebabkan tak kurang dari 30.000 warga kota kecil di timur Suriah harus mengungsi. “Tentu dengan alasan apapun, tindakan tidak manusiawi ISIS tidak dapat dibenarkan dan harus mendapat penolakan dari semua pihak” pungkasnya. (dys)

BPD Lelede Pertanyakan Pengelolaan ADD Diduga Menyimpang Giri Menang (Suara NTB) Belasan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan sejumlah kepala dusun di Desa Lelede, mengadakan pertemuan mengevaluasi kinerja kepala desa Lelede tahun 2013 dan 2014.

Dalam pertemuan itu mengemuka pihak desa dinilai tak transparan mengelola ADD tersebut. Pasalnya selama tahun 2013 dan tahun ini, pihak desa tidak memberikan rencana anggaran belanja (RAB) untuk peruntukan ADD tersebut.

BPD dan sejumlah kadus

pun menduga pihak desa “bermain” dalam pengelolaan dana tersebut. Disamping dana ADD, mereka juga mengungkap ketidakberesan pelaksanaan program rumah kumuh pada 40 masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di desa itu. Mereka juga mengkritisi pembagian beras miskin yang kerap kali molor.

Ketua BPD Lelede, Sapri Usman S.Pd menyatakan, pihak desa belum pernah menyerahkan laporan dan RAB terkait pelaksaanaan ADD ke pihak BPD sehingga BPD tidak memiliki dasar untuk

(Suara NTB/her)

PERTEMUAN - BPD Lelede mengadakan pertemuan membahas dugaan permainan ADD.

melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut. “Penggunaan dana ADD tahun 2013 dan tahun ini tidak pernah dikasi tahu ke BPD, kok pihak desa ini main sendiri. Kami curiga ada permainan pada ADD,” tukas Sapri Sabtu.

Dikatakan, pihak BPD tidak tahu pelaksanaan ADD tahun lalu dan tahun ini karena sejauh ini tidak diberikan laporan oleh desa. Seharusnya sesuai ketentuan, sebagai mitra desa memiliki kewajiban menyerahkan ke BPD. Karena BPD bertugas sebagai mitra pihak desa untuk mengawasi pelaksanaan program.

“Sebenarnya itu tugas desa untuk berikan laporan ke BPD,’’ imbuhnya.

BPD telah meminta secara lisan dan tulisan resmi ke kepala desa, namun permintaan itu tidak direspon sehingga hal ini mendasari pertemuan tersebut. Berkali-kali pihak BPD meminta ke desa namun tak diberikan, entah apa alasannya BPD tidak tahu secara pasti. Atas dasar inilah, timbul pertanyaan dan dugaan bahwa dalam pengelolaan ADD itu ada ADD. Berapa pembagian jatah untuk dusun, program pembangunan dan lain-lain. seharusnya terait hal ini desa transparan bukan malah menutup-nutupi.

Laporkan Kades ke Polisi Dalam kesempatan yang sama, wakil ketua BPD Saimah menyatakan pihak BPD juga pernah melaporkan kades ke polisi karena adanya dugaan penyunatan dana bedah rumah sebanyak 40 unit di desa setempat. “Hasil cross check di lapangan memang benar dilakukan pemotongan dana Rp 500 ribu,” bebernya. Atas dasar itu BPD mempertanyakan ke pihak desa apa dasar dilakukan pemotongan. (her)

(Suara NTB/kir)

SEPEDA MOTOR - Sepeda motor yang terjaring dalam operasi diamankan di halaman Satlantas Polres Loteng, Sabtu (23/8).

Polres Loteng Tilang Ribuan Sepeda Motor Praya (Suara NTB) Hanya dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) menilang dan menyita ribuan sepeda motor di jalan raya. Hasil dari operasi yang digelar sejak usai lebaran bulan lalu. Demikian diungkapkan Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, saat dikonfirmasi Suara NTB, di kantornya, Sabtu (23/8).

“Disatu sisi ini merupakan satu keberhasilan jajaran kepolisian. Tapi di sisi lain, hal ini juga menujukkan kalau kesadaran masyarakat Loteng akan tertib berlalu lintas masih rendah,” akunya. Pasalnya, semua sepeda motor yang kena tilang tersebut saat terjaring operasi tidak lengkap. Baik surat-surat kendaraan maupun kelengkapan fisik kendaraan itu sendiri.

Padahal jajaran kepolisian sudah sangat maksimal memberikan penyadaraan dan pemahaman akan tata cara berkendara yang baik di jalan raya kepada masyarakat. Namun pada kenyataanya, hasilnya belum optimal. Terbukti dengan banyaknya kendaraan, terutama sepeda motor yang terjaring dalam operasi yang digelar satlantas Polres Loteng sejak sebulan terakhir.

Ia menjelaskan, dalam operasi kali ini pihaknya memang tidak memberikan toleransi kepada pemilik kendaraan yang terjaring. Jika memang kelengkapan kendaraannya tidak lengkap, maka akan langsung ditilang disertai dengan penyitaan untuk sementara waktu.

Langkah tegas tersebut sengaja diambil pihaknya, selain untuk membeirkan efek jera kepada pengendara sekaligus sebagai bagian dari pendidikan berkendara yang baik. Bahwa saat berkendara di jalan raya, kendaraan harus lengkap.

Dengan langkah itu juga, pihaknya berharap

bisa menekan jumlah kecelakaan lalu lintas (lakalantas) yang terjadi di wilayah hukum Polres Loteng. Termasuk pula menekan dan meminimalisir potensi terjadinya curanmor yang dalam beberapa waktu terakhir cukup banyak terjadi. “Lakalantas biasanya diawali dengan ketidakpatuhan pengendara sepeda motor pada aturan lalu lintas.

Nah, dengan kita menekan pelanggaran tersebut, angka lakalantas juga bisa ditekan,” ujarnya.

Disinggung sampai kapan operasi akan digelar, Ryan mengaku belum bisa memastikan.

Tapi yang jelas seterusnya. Sampai kesadaran masyarakat dalam berkendara yang baik bisa tumbuh dan terbangun. Bahkan bila perlu sampai stok surat tilang yang ada habis sekalipun, operasi tetap akan dilaksanakan.

“Awalnya mungkin masyarakat takut kena razia atau operasi. Sehingga melengkapi kendaraannya. Tetapi lama kelamaan, itu akan berubah menjadi sebuah kesadaran. Bukan lagi karena takut polisi,” Lebih lanjut ia menjelaskan, bagi masyarakat yang kendaraannya ditilang, pihaknya mempersilahkan untuk mengambil di Polres Loteng. Dengan catatan, bisa melengkapi semua kelengkapan yang dibutuhkan. Jika kelengkapan kendaraan yang dipersyaratan tidak bisa dipenuhi, maka kendaraan tidak akan diberikan. Sampai semua kelengkapan bisa dipenuhi.

Ditanya apakah dari sekian banyak sepeda motor yang ditilang, ada ditemukan sepeda motor bodong, Ryan mengaku memang ada. Namun itu baru satu sepeda motor saja. Yang diduga sepeda motor hasil curian. Sepeda motor yang diduga bodong itupun sudah diserahkan ke Sat Reskrim, untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. (kir)

Kasus BOS SDN 1 Ampenan

Mantan Kepsek dan Bendahara Mangkir Mataram (Suara NTB) Sejumlah saksi masih harus dipanggil penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Mataram, terkait kasus dugaan korupsi dana BOS SDN 1 Ampenan. Hanya saja, dua saksi penting itu mengkir panggilan penyidik, Sabtu (23/8).

Saksi yang tidak hadir itu, mantan Kepala Sekolah, Ra’ah dan mantan bendahara Teresia. “Alasannya sakit. Tapi sakitnya bersamaan, kami sempat heran. Tapi itu hak mereka,” kata Kasat Reskrim Polres Mataram, AKP Agus Dwi Ananto, Jumat (23/8). Diketahui, kedua saksi ini juga sebagai terlapor dalam kasus dugaan penyimpangan dana BOS selama empat tahun, mencapai Rp 400 juta lebih. Namun keduanya menurut Kasat Reskrim, mengkonfirmasi kehadirannya Senin (25/8).

Dijelaskan Agus Dwi, kedua saksi ini keterangannya dianggap penting untuk menguatkan bukti indikasi penyimpangan angAgus Dwi Ananto (Suara NTB/dok)

garan yang harusnya menjadi hak siswa itu. Meski dua saksi dimaksud tidak hadir, pemeriksaan tetap berlangsung untuk saksi lainnya. Yang diperiksa Sabtu pagi lalu, guru SDN 1 Ampenan, yang dipastikan mengetahui proses pengelolaan dana tersebut, termasuk proses pemindahan anggaran ke koperasi. Penyidik juga sedang mendalami indikasi penggunaan anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan alias fiktif.

Proses penanganan kasus ini memang belum berujung, karena sampai saat ini Kasat Reskrim hanya menyebut calon tersangka. Siapa sebenarnya tersangka yang akan ditetapkan, masih “menggantung”, karena penyidik beralasan masih harus melengkapi bukti dan keterangan saksi, meski materi yang sudah ada diakui sudah cukup untuk menetapkan tersangka.

Disinggung mengenai rencana laporan balik oleh mantan kepsek tersebut, terkait indikasi penyimpangan dengan item sama, diakui cukup “mengusik” pekerjaan penyelidikan yang sedang berlangsung.

Karena laporan balik tidak akan mengubah prinsip penegakan hukum yang sedang berlangsung. Bahkan Kasat Reskrim mengingatkan, laporan balik itu justru akan memberatkan posisi Ra’ah sebagai kepala sekolah yang diketahui memimpin pengelolan anggaran BOS tersebut. “Jangan sampai laporan ini jadi boomerang buat pelapor,” Kasat Reskrim mengingatkan. (ars)

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Bulan Citra Budaya Jadi Ajang Promosi Pariwisata Mataram (Suara NTB) Semarak perayaan Bulan Citra Budaya ke-19 yang digelar pemprov NTB, Sabtu (23/8) berlangsung meriah. Perayaan itu dirangkai dengan parade budaya yang menghadirkan hampir seluruh situs tradisional yang berasal dari berbagai daerah.

Pagelaran itu merupakan salah satu ajang promosi pariwisata khususnya bagi daerah setempat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) provinsi NTB, Drs, H. Muhammad Nasir menyampaikan pihaknya telah mengundang sejumlah tokoh adat dan masyarakat yang hingga saat ini masih melestarikan budaya daerah yang ada. Selain itu, pihaknya juga menghadirkan sejumlah pameran situs dari luar daerah, di antaranya Reog Ponorogo, tari Salak Pondoh dari Kabupaten Sleman, provinsi Jawa Tengah dan Raeng Karesong dari Yogyakarta.

“Parade budaya ini merupakan salah satu ajang promosi pariwisata daerah. Selain kami hadirkan sejumlah situs yang berasal dari wilayah NTB, ada juga beberapa situs yang kami datangkan dari daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.

Parade yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita hingga pukul 11.45 itu ternyata cukup menggiurkan Warga Kota Mataram.

Ribuan penonton datang menyasikan parade yang dimulai dari depan Kantor Gubernur NTB, dan berakhir di Taman Puri, Karang Jangkong.

Sebelumnya, Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi mengutarakan bahwa pagelaran parade tersebut tidak hanya sebatas ajang promosi pariwisata semata. Namun hal itu merupakan sebuah moment untuk membangun silaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan antarawarga senusantara.

“Selain parade budaya yang menampilkan situs – situs bersejarah yang berasal dari masing – masing daerah ini kita niatkan sebagai moment promosi, kami juga mengharapkan agar dapat dijadikan sebagai moment silaturrahim. Mempererat tali persaudaraan antarsesama demi membangun kekuatan Negara Kesatuan Republik Inonesia,” tegasnya.

Adapun sejumlah situs bersejarah yang ditampilkan dalam parade itu dihadirkan dari seluruh daerah yang ada di NTB. Beberapa di antaranya, Tradisi Ngurisan, Cerita aman kerajaan yang direfresentasikan dalam tarian, Tradisi nyunatan, Prosesi dalam pernikahan, dan sebagainya.

Dalam parade itu juga dihadirkan replica perihal sertifikat yang diraih oleh Gubernur NTB terkait penetapan kesenian dan kebudayaan tradisional yang telah dipatenkan. Salah satu kesenian itu yakni Wayang Kulit sebagai warisan benda dan budaya tradisional. (met)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pemkot Setuju Mataram Dijadikan Destinasi Wisata Religi Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan setuju dengan gagasan akan dijadikannya Kota Mataram sebagai destinasi wisata religi di NTB. Di Kota Mataram selain terdapat beberapa makam yang kerap menjadi tujuan para peziarah dari berbagai daerah di Pulau Lombok, yaitu makam Loang Baloq dan Bintaro. Selain itu juga ada Islamic Center yang segera rampung pengerjaannya.

Tidak hanya semata sebagai objek wisata, tapi situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan unsur religi di Kota Mataram bisa dilestarikan. Hal ini juga sesuai dengan visi Kota Mataram yang “Maju, Religius, dan Berbudaya”.

“Saya kira itu gagasan yang baik. Artinya di samping sesuai dengan motto kita, juga sebagai upaya kita untuk menyelamatkan aset-aset bernilai historis di Kota Mataram. Karena itu jumlahnya cukup banyak,” terangnya.

Ia juga meminta dinas terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung serta infrastruktur yang memadai sehingga nantinya benar-benar layak dijadikan objek wisata religi. “Infrastruktur serta sarana dan prasarana pendukung harus dimaksimalkan,” ujarnya.

Terkait promosi menurutnya belum terlalu massif dilakukan Pemkot Mataram.

Karena hal itu menjadi salah satu bagian tugas pokok dari Disbudpar Provinsi NTB. Na-

mun sudah ada langkah dari Disbudpar Kota Mataram dengan menerbitkan buku petunjuk pariwisata Kota Mataram. Buku dwi bahasa (Indonesia dan Inggris) tersebut berisi penjelasan historis mengenai objek-objek wisata yang ada di Kota Mataram, termasuk objek wisata religi.

“Buku itu sudah didistribusikan ke hotel-hotel dan ditaruh di resepsionisnya. Itu bisa jadi referensi bagi para tamu hotel. Ini sebagai bentuk kita memperkenalkan destinasi-destinasi yang ada di Kota Mataram,” terangnya.

Sementara itu, belum lama ini, Drs. H. Abdul Latif Nadjib menyampaikan pihaknya telah melakukan penataan di dua makam yaitu Loang Baloq dan Bintaro. Penataan yang dilakukan di makam Loang Baloq yaitu menambah fasilitas umum seperti toilet, gazebo, tempat wudhu, dan pengecatan. Selain itu juga dilakukan pemasangan paving block. Di kompleks makam itu, Disbudpar juga akan memasang instalasi PDAM sehingga nantinya kebersihan makam juga akan tetap terja-

(Suara NTB/yan)

WISATA RELIGI - Beberapa peziarah sedang menyiram air kembang ke salah satu makam yang ada di kompleks makam Loang Baloq. Kota Mataram digagas menjadi destinasi wisata religi karena ada beberapa makam di kota ini yang kerap dipadati peziarah. ga. Mengingat para peziarah yang datang seringkali membawa makanan dan makan bersama anggota keluarganya. Dengan adanya aliran air PDAM, para peziarah bisa lebih mudah membersihkan sisa makanan mereka.

Untuk makam Saleh Sungkar atau makam Bintaro, Nadjib mengatakan akan dimulai tahun ini. Penataan pertama yang akan dilakukan adalah penembokan bagian depan kompleks pemakaman.

“Tembok depan akan kita tata

begitu juga dengan gerbangnya,” ujarnya. Namun ia mengatakan penataan tidak bisa dilakukan secara maksimal mengingat lokasi pemakaman tersebut milik masyarakat sehingga harus ada izin terlebih dahulu.

Selain makam Loang Baloq dan Bintaro, makam Van Ham juga akan ditata. Menurut Nadjib, sebenarnya itu bukanlah makam, tapi sebuah monumen atau penanda bahwa disana pernah dimakamkan seorang jenderal Belanda bernama

Van Ham. “Itu sudah menjadi bagian dari destinasi. Harapannya agar keluarga atau orang-orang Belanda bisa datang melihat bekasnya. Itu juga akan kita tata sebagai sebuah destinasi,” ujarnya.

Plang penunjuk destinasi ke makam-makam tersebut juga akan disiapkan pihaknya. “Plang petunjuk juga akan kita buatkan. Plang ini baik pagi atau malam bisa terlihat sehingga masyarakat yang melintas di jalan umum bisa melihat,” pungkasnya. (yan)

Yogyakarta Gelar Festival Gerobak Sapi Pembangunan Rumah Adat Sleman (Suara NTB) di KSB Mulai Diproses Gubernur Daerah Istimewa (Suara NTB/met)

BUKA PARADE - Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi (Dua dari Kanan) bersama Kapolda NTB Bigjen Moechgiyarto membuka parade Bulan Citra Budaya di depan kantor Gubernur NTB.

Tari ”Salak Pondoh”

Representasi Kebahagiaan Warga Sleman Saat Panen Salak Mataram (Suara NTB) Beragam cara kelompok umat manusia merepresentasikan kebahagiaannya selama masih hidup. Warga Kabupaten Sleman, Jawa Tengah justru memilih seni tari untuk menggambarkan kebahagiaan warga usai memanen hasil perkebunan khususya memanen buah Salak.

Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata Kota setempat yakni Eko Efendi menyatakan tarian tersebut menyimpan nilai historis dan diangkat berdasarkan cerita rakyat.

Ada pun tarian tersebut telah ada dan menjadi warisan turun temurun dari nenek moyang warga setempat. Setiap kali warga akan memanen hasil perkebunannya, tarian tersebut kerap dipentaskan di awal pelaksanaan panen.

“Jadi ini tarian Salak Pondoh, konon ceritanya tarian ini kerap dilakukan oleh warga Sleman saat hendak memanen hasil perkebunan mereka yakni Salak Pondoh. Ini merupakan salah satu bentuk representasi mereka saat menikmati hasil panen yang berlimpah,” terangnya.

Hingga kini, situs dan tradisi tersebut masih dilestarikan oleh warga setempat.Tanpa mengurangi sedikit bagian, tarian tersebut masih akrab dengan kehidupan warga Sleman, terlebih saat melakukan panen raya buah Salak.Tarian itu, kemudian ikut dipentaskan ke Mataram untuk menyemarakkan parade budaya yang digelar pemprov NTB. (met)

(Suara NTB/met)

TARI SALAK PONDOH – Tari Salak Pondoh, dari Sleman, Yogyakarta saat ikut memeriahkan parade budaya dalam acara Bulan Citra Budaya di Mataram, Sabtu.

Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menandai awal Festival Gerobak Sapi 2014 dengan mengibarkan bendera untuk melepas 200 gerobak sapi peserta karnaval di lapangan utara Stadion Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu.

Sebanyak 200 gerobak sapi dengan berhias aneka hasil kebun dan sawah seperti padi, singkong, jagung dan sayurmayur jenis sayuran satu persatu berjalan melewati rute sejauh sekitar empat kilometer di wilayah Kecamatan Depok.

Salah satu gerobak sapi peserta karnaval berpenumpang enam wisatawan mancanegara, mereka terus mengurai senyum sambil melambaikan tangan ke arah penonton.

“Saya sungguh kagum dengan semangat untuk melestarikan keberadaan gerobak sapi ini,” kata Sultan.

Dia berharap penyelenggaraan Festival Gerobak Sapi bisa mengarah pada pengelolaan gerobak sapi yang lebih baik sebagai aset budaya.

“Semoga peritiwa sepertri ini

(Ant/Bali Post)

GEROBAK SAPI - Peserta pawai gerobak sapi di Lapangan Mlati, Sleman, Yogyakarta, Minggu mermbawa manfaat sebagai salah satu atraksi budaya. Selain itu diharapkan bisnis sapi juga meningkat dan mengangkat harga sapi lokal,” katanya.

“Ini akan sangat membawa nanfaat bagi masyarakat sebagai kendaraan tradisional,” katanya.

Dalam festival itu, Sultan juga mengukuhkan pengurus baru Paguyuban Gerobak Sapi DIY dengan menyerahkan pecut atau cambuk sapi kepada ketua terpilih, Slamet.

“Selamat kepada pengurus baru, semoga bisa mendorong kreatifitas pengemudi gerobak dan mendorong harga sapi lebih baik,” katanya.

Festival Gerobak Sapi 2014 diselenggarakan oleh Karang Taruna Malangrejo, Desa Wedomartani, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

“Kami bertekad untuk menjadikan Festival Gerobak Sapi ini menjadi event andalan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kami ingin gerobak sapi menjadi salah satu ikon keistimewaan Yogya,” kata Ketua Panitia Festival Gerobak Sapi 2014 Bowo Harso Nugroho.

Selain karnaval, Festival Gerobak Sapi tahun ini juga meliputi lomba balap dan modifikasi gerobak sapi. (Ant/Bali Post)

Debus Banten Tak Lagi Beratraksi Potong Bagian Tubuh Banten (Suara NTB) Debus Banten saat ini tidak lagi mempertontonkan atraksi memotong bagian-bagian tubuh tertentu, semisal lidah atau lengan.

“Kalau dulu, (bagian tubuh) dibacok, berdarah, patah, terus bisa disambungkan lagi. Kalau sekarang mah cuma disayatsayat,” ujar salah satu pendekar debus Banten, Koko Ernawan (70) di sela penyelenggaraan Festival Debus Banten 2014, di Banten, Sabtu.

Sekalipun tak mengingat sejak kapan terjadi perubahan ini, pendekar yang melatih di perguruan Putera Kusuma Banten ini, mengungkapkan, pengaruh jaman menjadi salah satu alasannya.

“Karena jamannya lain lagi, jaman dulu Bismillah saja bisa terbang, kalau sekarang berubah,” ungkapnya.

Hal ini salah satunya ditemukan dalam penyelenggaraan Festival Debus Banten 2014 (Sabtu, 23/8)).

Para peserta dari berbagai perguruan di Kawasan Banten sekalipun hanya sebatas menggoreskan lidah atau lengan sekalipun tetap menggunakan golok. Selain itu, mereka juga menampilkan atraksi menusuk lidah menggunakan kawat sekitar 50 sentimeter, mengikat perut menggunakan kawat berduri, serta permainan api.

Plt Gubernur Banten, Rano Karno, pernah mengungkapkan, atraksi debus kategori berat salah satunya memotong anggota tubuh sengaja tidak ditampilkan untuk menghindari insiden kecelakaan selama festival berlangsung.

Sementara itu, Koko mengatakan, debus pada mulanya merupakan beladiri yang kemudian

(Ant/Bali Post)

DEBUS - Para pendekar debus unjuk keahlian di Festival Debus Banten 2014, di Banten, Sabtu (23/8). berkembang menjadi kesenian.

Saat ini, atraksi debus dapat dimainkan untuk berbagai kepentingan, semisal

untuk perlombaan, bagian dari pesta atau hajatan, hingga mengobati orang. (Ant/ Bali Post)

Taliwang (Suara NTB)Tahapan pembangun rumah adat yang dirintis pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai berjalan.

Sebagai tahap awal proses pembangunan rumah adat yang rencana fungsinya terintegrasi sebagai museum tersebut kini mulai ditender.

“Sekarang sedang tender di ULP (unit layanan pengadaan) barang dan jasa,” jelas kepada Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KSB Drs. Mukhis kepada media ini, Minggu (24/8).

Ia memperkirakan proses tender untuk menentukan pihak pelaksana pembangunan itu akan memakan waktu satu bulan lebih. Sebab itu berdasarkan rencana jadwal pembangunan yang telah disusun, proses pembanguan fisik gedung rumah ada diperkirakan mulai bulan Oktober mendatang. “Itu sudah paling telat. Bahkan perkiraan kita kalau lancar tendernya pertengahan bulan Sembilan (September) sudah mulai bangun,” timpalnya.

Pada tahap pertama pembangunannya, Pemda KSB tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2 miliar.

Mukhis memaparkan, dengan nilai tersebut ditargetkan pembangunan gedung utama berupa rumah adat rampung sepenuhnya. “Rp 2 miliar itu khusus untuk fisik bangunan rumah adat saja. Makanya kalau ditanya apa selesai dengan dana segitu? Yah cukup khusus untuk rumah adatnya saja,” cetusnya seraya menambahkan untuk kelengkapan fasilitas lainnya guna mendukung fungsi sebagai museum akan dianggarkan secara bertahap pada tahun-athun berikutnya.

“Fungsi rumah adat ini kan juga sebagai museum. Nah untuk pelengkapnya kita akan cicil pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pada

(Suara NTB/dok)

Mukhlis

tahun 2015 kita tetap akan anggarkan juga,” timpalnya.

Disinggung soal lokasi pembangunan rumah adat yang memanfaatkan lapangan alunalun kota Taliwang, Mukhlis sedikit memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan, letak persis pembangunan rumah adat tersebut akan memanfaatkan bekas kompleks Sekolah Dasar (SD) yang berada tepat di samping alun-alun kota.

Karenanya Pemda KSB kemudian akan mengintegrasikan kompleks rumah adat dan museum dengan alun-alun.

Kendati demikian, Mukhlis menjamin keberadaan kompleks rumah adat nantinya tidak aakan menggusur fungsi alunalun sebagaimana kekhawatiran masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, walau menjadi satu kesatuan fungsi alu-alun tetap akan dipertahankan sebagaimana kebiasaan masyarkat memanfaatkannya selama ini.

“Kita integrasikan dalam satu kompleks. Tapi walau begitu masyarakat tetap bisa memanfaatkan alun-alun sebagaimana biasanya. Dan bukti kita tidak kebiri fungsi alunalun, pembangunan rumah ada tidak menggunakan lahan alunalun. Hanya saja kita integrasikan dalam satu kompleks itu saja,” pungkas Mukhlis. (bug)

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bupati Lotim Resmi Angkat 108 Guru Tetap Daerah

Komite Harus Ikhlas BUTUH kekuatan dan kesabaran menjadi pengurus komite sekolah. Pasalnya, tidak hanya persoalan internal sekolah yang dihadapi, tapi juga persoalan eksternal yang berhubungan dengan berbagai kebutuhan sekolah.

Ketua Komite SMPN 7 Mataram Kamarudin kepada Suara NTB, Sabtu (23/8), mengaku, ebagai ketua komite dirinya memiliki tugas yang telah digariskan dalam AD/ART. Tugas fungsi sangat terukur untuk menyelesaikan berbagai problem di (Suara NTB/dys) sekolah.

Kamaruddin Dalam menjalankan tugas, setiap pengurus hendaknya harus memiliki jiwa ikhlas dan sabar agar kerjakerja sebagai pengurus komite tidak terhambat. “Komite sekolah itu bukan organisasi profit yang dapat mendatangkan uang. Tidak ada uang di sana. Hanya orang ikhlas dan sabar saja, jangan mengharapkan apa-apa,” terangnya.

Selain itu, ujarnya, tidak sedikit pengurus komite yang hanya menjadikan posisi pengurus komite sebagai batu loncatan.

Padahal jadi pengurus komite tidak mendatangkan materi dari segi apapun.

Selain itu, pengurus komite sekolah juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan institusi pendidikan lainnya seperti sekolah. Terlebih antara pengurus komite dengan pihak sekolah memiliki kedudukan yang setara.

“Oleh karena itu, kami juga bertanggung jawab atas berjalannya proses pendidikan. kita support supaya prosesnya lancar, karena itulah peran dari komite. Selain itu, komite juga berperan menjaga kondusivitas lingkungan sekolah agar senantiasa aman dan tertib. Karena ujung-ujungnya, kalau ada masalah apapun pasti lari ke komite. Jadi menjalankan tugas seperti itu haruslah ikhlas dan sabar,” ujarnya mengingatkan. (dys)

(Suara NTB/dys)

BERIKAN MATERI - Ketua DPKM H. Adnan Muchsin (dua dari kanan) saat memberikan materi pada acara Pemberdayaan Komite Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar yang diselenggarakan, Sabtu (23/8). Hadir juga pada acara ini Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram H. Ruslan Effendy.

Banyak Masalah di Sekolah

Dikpora Minta Pengurus Komite Perkuat Fungsi Kontrol Mataram (Suara NTB) Berbagai masalah yang dihadapi beberapa sekolah di Kota Mataram akhir-akhir ini sebagai pertanda lemahnya fungsi kontrol pengurus komite di masing-masing sekolah. Padahal dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh pengurus komite memungkinkan sebagai alat kontrol bagi kinerja para kepala sekolah agar dalam kebijakannya tidak menyimpang dari aturan yang telah dibuat.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Drs. H. Ruslan Efendy, MM, saat membuka kegiatan pemberdayaan komite sekolah jenjang pendidikan dasar se-Kota Mataram yang diselenggarakan pengurus Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) Sabtu (23/8).

Menurut Ruslan, konflik yang terjadi di internal sekolah tidak lahir tiba-tiba sebagai akibat keteledoran para kepala sekolah semata. Namun disebabkan lemahnya kontrol pengurus komite terhadap para kepala sekolah. Akibatnya, berbagai masalah lahir di sekolah-sekolah mulai dari adanya penyelewengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tindak kekerasan, pungutan liar dan lainnya.

“Kondisi riil pendidikan di Kota Mataram sekarang ini adalah banyak sekolah yang diperiksa polisi dan BPK, karena penggunaan dana BOS yang diduga menyimpang. Banyak kepsek yang dilaporkan oleh guru sendiri ke aparat hukum, kepsek banyak yang diminta berhenti oleh masyarakat atau diminta pindah, karena banyak penyimpangan,’’ ungkapnya.

Adanya permasalahan ini, lanjutnya, peran fungsi pengurus komite sekolah sangat diperlukan. Dalam arti, kalau ada penyimpangan, berarti fungsi kontrol komite sekolah lemah. ‘’Oleh sebab itu, kegiatan ini penting agar pengurus komite tahu apa fungsinya, tujuannya apa dibentuk?” ungkapnya.

Fungsi kontrol tersebut aku Ruslan harus tetap ditegakkan agar senantiasa terjaganya kondusivitas selama proses belajar di sekolah. Selain memiliki fungsi kontrol, peran komite yang tidak kalah penting lainnya adalah sebagai mediator antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Selain itu, Ruslan mengingatkan agar para pengurus komite sekolah senantiasa melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang menjadi ketetapan organisasi. Karena sangat aneh kalau pengurus komite tidak memahami AD/ART. Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) H. Adnan Muchsin mengaku kegiatan pemberdayaan komite sekolah bertujuan agar pengurus komite sekolah dapat melaksanakan AD/ART yang telah digariskan organisasi. Diakuinya, saat ini terdapat hampir 85 persen pengurus komite sekolah belum berfungsi dengan baik.

Seperti tidak melaksanakan pergantian pengurus, memperbarui SK pengurus, tidak tersedianya kantor dan plang pengurus komite di sekolah, tidak dilaksanakannya program kerja, tidak adanya lembar pertanggungjawaban, dan urusan-urusan administrasi lainnya. Oleh sebab itu, kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan penguatan tupoksi para pengurus komite.

“Mudahan kegiatan ini bermanfaat dan akan selalu kita lakukan pemantauan pascakegiatan ini berlangsung. Ada yang sudah bertahun-tahun jadi ketua komite belum diganti, padahal itu harus diganti. Administrasi harus berjalan dengan baik,” terangnya.

Lebih jauh, Adnan Muchsin mengaku kegiatan pemberdayaan komite sekolah jenjang pendidikan dasar ini merupakan amanah Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diserahkan kepada 100 dewan pendidikan seluruh kabupaten/kota seluruh Indonesia. (dys)

(Suara NTB/ist)

KUNJUNGI - Bupati Lobar H. Zaini Arony saat mengunjungi SDN Mekar Sari yang dikatagorikan sekolah terpencil beberapa waktu lalu.

Sekolah Terpencil di Lobar

Sarana dan Prasarana Minim, Jumlah Murid Kelebihan Giri Menang (Suara NTB) – Keberadaan sekolah terpencil di Lombok Barat (Lobar) perlu ditengok. Selain jauh dari fasilitas umum dan pemerintahan, kondisi sarana prasarananya masih banyak yang jauh dari kata memadai.

Dibandingkan sekolah di daerah kota tentu jauh lebih memadai dari segala sisi. Adanya perbedaan inilah yang masih terjadi di Lobar.

Adalah SDN 10 Serero Sekotong Tengah, satu dari sekian banyak sekolah terpencil di daerah ini. Letaknya di daerah dataran tinggi, seharusnya bukan alasan sekolah ini dianaktirikan dengan sekolah lain.

Padahal, jika melihat animo anak-anak yang ingin merengkuh pendidikan dasar di daerah ini sangat tinggi, terbukti sekolah ini mengalami kelebihan murid, karena menampung sekitar 150 anak dari tujuh dusun di daerah setempat.

Junaidi, salah seorang guru di sekolah itu mengakui kalau kondisi sarana prasarana, seperti meja dan kursi masih sangat minim. Hal ini menyebabkan anak-anak terpaksa duduk berhimpitan, terkadang satu bangku itu diduduki tiga

orang. “Kalaupun mereka berdesak-desakan duduk, tapi mereka tetap semangat,” ujarnya saat ditemui di Sekotong, Minggu (24/8).

Tahun lalu, jumlah anak murid sekolah yang berubah nama menjadi SDN 5 Sekotong Tengah ini hampir 150 anak. Tahun lalu, lebih banyak lagi mencapai 160 anak lebih. Tiap tahun, jumlah murid di sekol;ah ini selalu bertambah banyak. Maklum sekolah ini satu-satunya di daerah dataran tinggi tersebut.

Sekolah ini menampung anak-anak dari Dusun Serero, Loang Batu, Lebar Suren, Prine. Paling banyak anak murid berasal dari Dusun Serero, karena dusun ini mermiliki penduduk banyak.

Sekolah ini terletak di tengahtengah dusun ini, karena pertimbangan awal dibangun agar berada di tengah-tengah.

Jarak tempuh dari Dusun Serero sekitar 1,5 kilometer, sedangkan jarak dari Dusun Prine, Loang Batu dan Lebah Suren sedikit lebih dekat. Namun, jarak ke sekolah tak menghalangi semangat anak-anak menuntut ilmu, karena tiap tahun ajaran baru anak mu-

ridnya selalu membeludak.

“Jika mengacu aturan rombongan belajar (rombel), sebenarnya kita berlebih,” katanya.

Selain anak murid, para tenaga pengajar juga hanya tiga yang sudah pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan sisanya hanya tenaga honorer saja.

Ia menambahkan, harapan besar kepada pemda agar menambah sarana prasarana di sekolah tersebut. ‘’Karena jangan sampai dengan pembiaran keterbatasan melemahkan semangat anak-anak untuk belajar,’’ ujarnya.

Terpisah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, Drs Komarudin menyatakan, terkait pegadaan sarana prasarana sekolah terpencil itu perlu ditingkatkan.

Diakui, pemantauan itu ada yang luput dari dinas, sehingga kepala sekolah diharapkakn proaktif mengajukan ke dinas “Seharusnya pihak kepala sekolah pro aktif, kalau dinas belum sempat datang ke sekolah, ya kepala sekolahnya yang datang ke dinas,” ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya berupaya agar tidak ada kesan perbedaan sekolah di kota dan desa. (her)

Buku Kurikulum 2013 Belum Dibagikan

Guru Mengajar Apa Adanya Selong (Suara NTB) – Belum beredarnya buku kurikulum 2013 di masing– masing sekolah di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membuat guru harus kewalahan memberikan materi kepada siswa, sehingga dalam proses pembelajaran pun, guru mengajar apa adanya.

Salah seorang guru Bahasa Indonesia, Agus Purnama Hadi mengeluhkan belum diterimanya buku panduan kurikulum 2013. Padahal, siswa khususnya yang duduk di kelas satu harus menerima materi kurikulum 2013. Ditambahkan, biasanya dirinya harus kebingungan mencari dan mengajarkan materi apa kepada siswa. “Mau tidak mau harus

materi dulu diajarkan,” akunya saat dikonfirmasi di sekolahnya, Sabtu (23/8).

Diakuinya, pemerintah masih 75 persen menyalurkan panduan tersebut ke sekolah.

Tetapi paling tidak, harus dibagikan secara merata ke sekolah swasta maupun negeri. Menurutnya, pengenalan terhadap materi baru harus cepat diberikan kepada siswa, karena tidak menutup kemungkinan guru belum memahami maksud dari indikator–indikator penilaian tersebut. Selain itu, siswa juga perlu beradaptasi dengan sistem kurikulum yang baru. “Kalau yang muda kan bisa belajar, bagaimana kalau gurunya sudah tua,” sebutnya.

Selain itu, pemerintah belum memberikan pelatihan tentang pedoman penilaian kurikulum tersebut. Dibandingkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) ada perbedaan dengan keinginan kurikulum 2013.

Kendati demikian, dirinya tetap berusaha memberikan materi pelajaran sesuai keinginan pemerintah, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam proses belajar mengajar siswa.

Dia berharap, pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, segera membagikan pedoman kurikulum 2013, sehingga pencapaian belajar siswa dapat lebih maksimal dan terukur. (cem)

Menengok Sekolah Pinggiran di Lotim

Minim Peminat, Pengurus Susah Cari Calon Siswa Selong (Suara NTB) – Pendidikan, seyogyanya memberikan jaminan kepada generasi muda untuk menggali, berinovasi serta mengejar harapan anak bangsa. Tetapi, di tengah banyaknya sekolah berdiri di setiap kecamatan bahkan pelosok desa dan adanya pembedaan antara sekolah swasta dan negeri, tidak menutup kemungkinan sekolah– sekolah swasta akan mati dan bahkan meninggalkan kenangan. Pasalnya, calon peserta didik lebih meminati sekolah negeri dengan mutu atau kualitas yang mumpuni.

Lain halnya dengan sekolah swasta, harus bekerja keras mencari satu demi satu siswanya. Seperti halnya MTs NW Kalijaga Timur, berada di antara perkebunan dan rumah warga, pihak harus tertatih– tatih mencari calon siswa di sekitarnya untuk mau melanjutkan pendidikan. Bukan perkara mudah mencari satu orang siswa, karena sebagian besar masyarakat sekitar lebih memilih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri yang jauh dari tempat tinggal mereka.

Kepala MTs NW KalijagaTimur, Ayusi, S.Pd, mengatakan, semenjak berdiri tiga tahun yang lalu, sekolah tersebut sangat minim peminat.

Hal tersebut dikarenakan, orang tua siswa lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah – sekolah negeri. Padahal, dirinya bercita–cita pembangunan sekolah untuk mempermudah masyarakat serta menampung sarjana di kampungnya. “Setiap tahun ribuan yang jadi sarjana, jumlah sekolah sedikit dan bahkan tidak ada yang mau menerima sarjana buat ngejob,” tuturnya dikonfirmasi di ruangannya, Sabtu (23/8).

Saat ini sebutnya, kurang lebih 30 siswa yang menjadi peserta didik di sekolahnya dari kelas satu hingga kelas tiga. Mendapatkan jumlah begitu saja, menurutnya sangat susah. Karena, banyak pesaing dan bahkan minimnya kesadaran anak – anak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Sementara jumlah gurunya, hampir menyamai siswa yakni 26 orang. “Pokoknya, se-

kitar 30 siswa dari kelas satu hingga kelas tiga,” sebutnya.

Mengenai penerapan Kurikulum 2013, Ayusi mengaku pihaknya belum bisa melaksanakan apa yang menjadi permintaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Tidak adanya buku dan pelatihan kepada guru, menjadi kendala utama untuk mengimplentasikan kurikulum baru tersebut. Tapi, tidak menutup kemungkinan, beberapa orang guru harus belajar menyesuaikan diri dengan mengambil materi di internet dan membeli buku di luar.

Fenomena lainnya, sering adanya perbedaan pemberlakuan antara sekolah swasta dan sekolah negeri. Dicontohkan, sekolah negeri lebih diperhatikan baik dari segi anggaran maupun sarana prasarana. Sedangkan, sekolah swasta harus bersusah payah mencari dana dan kebutuhan lainnya. Dia berharap, pemerintah khusus Kantor Kementerian Agama, memperhatikan sekolah–sekolah pinggiran, karena bagaimanapun juga, masih banyak anak usia sekolah belum menikmati bangku pendidikan. (cem)

Selong (Suara NTB) Setelah menunggu agak lama, akhirnya, Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dcahlan resmi mengangkat 108 Guru Tetap daerah. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor 188.45/353/DIK/2014 yang ditandatangani belum lama ini. Ratusan guru tersebut tersebar di semua tingkatan satuan pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak hingga SMA sederajat.

Demikian disampaikan Dr. Yanis Maladi kepada Suara NTB via ponselnya, Sabtu (23/ 8) lalu. Menurutnya, guruguru yang diangkat merupakan tenaga profesional di bidang masing-masing dan diseleksi cukup ketat.

Syarat-syarat yang diminta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga yang melakukan verifikasi atas kelayakan guru tersebut cukup berat juga. Antara lain, sudah sertifikasi dan sudah mengantongi ijazah minimal sarjana strata 1 (S1) dan memiliki pengalaman mengajar yang terbukti dari lamanya usia mengajar.

Melihat profesionalisme dari para guru non PNS yang menjadi guru tetap daerah ini, Yanis Maladi menilai sangat tepat, jika mereka yang diangkat menjadi PNS. Dari sisi usia sudah rata-rata 35 tahun dan mengabdi di sekolah ratarata 5 tahun ini dikatakan telah memiliki segudang pengalaman dalam mengajar.

Sebelumnya, pengangkatan

(Suara NTB/dok)

Yanis Maladi

guru honor menjadi guru tetap daerah ini katanya sebagai bukti aplikasi visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang pro rakyat. Pengangkatan para guru ini juga diharap bisa meningkatkan profesionalisme kerja dari para guru agar bisa memberikan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik warga Kabupaten Lotim. (rus)

Sarana Pendukung Belum Siap

Penerapan Kurikulum 2013 di Loteng Dinilai Tergesa-gesa Praya (Suara NTB) Kebijakan pemerintah pusat mulai menerapkan kurikulum 2013 di semua jenjang pendidikan dinilai terlalu tergesa-gesa. Alasannya, persiapan di tingkat bawah masih belum cukup matang. Termasuk dalam hal daya dukung sarana dan prasarana yang juga belum sepenuhnya siap.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Loteng, L. Khairul Anwar, S.Pd, kepada Suara NTB, Sabtu (23/8). Menurut Kepala SMPN 2 Jonggat ini, Pemkab Loteng seharusnya mengevaluasi persiapan di tingkat bawah terlebih dahulu. Sebelum benar-benar mulai menerapkan kebijakan kurikulum 2013.

Pasalnya, persiapan di masing-masing sekolah untuk menerapkan kurikulum baru tersebut, berbeda. ‘’Ada yang memang sudah siap betul. Ada juga yang masih perlu pembenahan terlebih dulu. Baik itu dalam hal fasilitas pendukung maupun tenaga pendidiknya,’’ ujarnya.

Lagi pula, dalam hal sarana dan prasarana pendukung, terutama buku paket serta buku panduan pelaksanaan kurikulum 2013 belum semua diterima oleh pihak sekolah, sehingga pihak sekolah kesulitan dalam menerapkan

kurikulum tersebut.

Begitu pula dalam hal penguasaan informasi dan teknologi (IT) bagi tenaga pendidikan yang diharuskan dalam kurikulum 2013, nyatanya masih banyak tenaga pendidik yang belum menguasai IT. “Seharusnya pemerintah mengevaluasi dulu secara matang persiapan sekolah dari semua aspek. Baru kurikulum tersebut diterapkan,” sebutnya.

Kendati demikian, ia mengaku kalau kebijakan sudah diambil, sehingga sekolah harus mulai menerapkan kurikulum baru mesti dihadapkan dengan semua kendala. ‘’Karena itu sudah menjadi kebijakan daerah yang memang harus dilaksanakan.

Dan, sesuatu yang baru pasti ada saja kesulitan yang dihadapi,’’ akunya.

Untuk itu, pihaknya berharap kepada pemerintah daerah segera memfasilitasi sekolah-sekolah yang ada dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Termasuk persiapan sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidiknya. ‘’Jangan kemudian, lantaran sudah menjadi kebijakan daerah. Kemudian pihak sekolah dilepas begitu saja,’’ ujarnya mengingatkan. (kir)

Halaman 11

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Kejuaraan Internasional

Minta Waktu Berpikir KETUA Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH menanggapi serius soal sorotan mengenai dirinya yang merangkap jabatan sebagai pejabat publik. Rencananya orang nomor satu ini akan memilih dan melepas salah satu jabatan yang diembannya itu.

“Ini bahan evaluasi saya, tanggal 1 September nanti saya akan memilih apakah saya akan mundur dari ketua KONI NTB atau sebaliknya mendur dari anggota DPRD NTB,” ucap Kasdiono saat menutup acara Rapat Anggota KONI NTB, di Hotel Lombok Plaza Mataram, (Suara NTB/fan) Sabtu (23/8) lalu.

H. MNS. Kasdiono Bagi Kasdiono segala masukan dari anggota KONI NTB tentu akan menjadi bahan evaluasinya. Dalam hal ini dia akan bersikap sportif menyelesaikan hal itu. Dia akan tunduk dengan UU SKN Nomor 3 Tahun 2005, khususnya mengenai aturan yang tidak memperbolehkan Ketua KONI NTB menjabat pejabat publik.

“Berikan saya waktu untuk berpikir hingga setelah tanggal 1 September nanti, sehingga saya bisa memutuskan segalanya dengan baik,” ucapnya.

Dijelaskannya, pejabat publik yang merangkap Ketua KONI di NTB tak hanya ia seorang. Beberapa KONI kabupaten/kota di NTB juga dipimpin oleh pejabat publik. Hal ini terjadi bukan atas kemauan Ketua KONI pribadi. Namun sesuai hasil penunjukan secara aklamasi oleh angota KONI di kabupaten/kota lewat Muscab KONI. Dan hal itu harus disikapi olehnya dengan melantik sejumlah ketua KONI kabupaten/kota.

Dicontohkannya Ketua KONI Lobar, KONI Kabupaten Bima, Kota Bima dll saat ini dijabat oleh pejabat publik. Dia berani melantik pimpinan KONI kabupaten/kota itu karena sudah mempertimbangkan asas manfaatnya.

“Sepanjang Ketua KONI terpilih secara aklamasi maka tidak ada ruang untuk digugat. Bagi saya UU bukanlah kitab suci yang tidak bisa untuk dilanggar, sepanjang memberikan asas manfaat buat kemajuan prestasi olahraga kenapa tidak,” tegasnya. (fan)

Atlet Kempo Lobar Sumbang Emas Giri Menang (Suara NTB) – Atlet Kempo asal Lombok Barat yang mewakili NTB pada Kejuaraan Internasional Kempo berhasil mengukir sejarah. Dua dari tujuh atlet Kempo yang mewakili Lobar, berhasil menyumbang dua emas pada kejuaraan tersebut.

Demikian dikatakan, Humas Kempo Lobar, Mukril Hakim kepada Suara NTB Minggu kemarin via telpon.

“Dua atlet kempo asal Lobar yang mewakili NTB di kancah internasional berhasil meraup medali, masing-masing satu medali emas,” tukas Mukril.

Mantan Kades Senteluk ini menerangkan, sebanyak tujuh atlet kempo asal Lobar ikut mewakili NTB di kejuaraan internasional yang diadakan di Surabaya. Dari tujuh atlet, dua orang atas nama Fauzi

Syaputra dan Zaenuddin memperoleh emas.

Ketujuh atlet ini dikirim ke Surabaya tanggal 20 Agustus lalu untuk mengikuti kejuaraan tersebut. NTB sediri diwakili Lobar mengutus tujuh atlet tersebut ditambah satu official.

Dalam kejuaraan itu, atlet bertarung melawan atlet dari sejumlah negara pada nomor perorangan atlet. Dari tujuh itu, lima atlet gugur karena dikalahkan lawan. “Hari ini (kemarin) selesai kejuaraannya,” imbuhnya.

Dengan keberhasilan ini, tentunya menjadi kebangggan tersendiri bagi masyarakat NTB dan Lobar khususnya.

Karena itu, ia berharap dengan keberhasilan ini KONI Lobar dan Pengurus Daerah Persatuan Kempo Indonesia Lobar lebih memerhatikan pengembangan atlet Kempo.

Menurutnya, sejauh ini perhatian terhadap Kempo masih setengah hati. Namun di tengah keterbatasan itu, para atlet berjuang keras memperoleh medali. “Kami minta perhatian dari Pemda khususnya dan KONI,” ujarnya.

Terpisah Ketua Harian KONI Lobar, Muhazam menyatakan pihaknya akan memperhatikan semua cabor.

“KONI janji akan perhatikan semua cabor, apalagi yang berprestasi sumbang emas,” imbuhnya. Ia sangat mengapresiasi keberhasilan atlet kempo yang memperoleh emas.

Namun ia berharap agar jangan sedikit-sedikit mengeluh, ia berharap agar dipahami saat ini KONI belum bisa mencairkan dana karena menunggu APBD-P bulan September mendatang. (her)

Kasdiono Harus Lepas Salah Satu Jabatan Mataram (Suara NTB) Figur H. MNS. Kasdiono, SH memang masih sangat diharapkan memimpin KONI NTB. Ia dianggap figur berprestasi berkat sukses para atlet NTB di PON Riau 2012 yang meraih 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu.

Namun melihat pakta integritas yang tidak memperbolehkan Ketua Umum KONI NTB merangkap jabatan sebagai pejabat publik (anggota DPRD NTB-red), Kasdiono harus melepas salah satu jabatan yang tengah diemban.

Persoalan itu mengemuka dalam Rapat Anggota KONI NTB di Mataram, Sabtu (23/8) lalu. “Kita masih menginginkan Kasdiono untuk memimpin KONI NTB, mengenai pakta integritas yang tidak memperolehkan Ketua KONI NTB merangkap sebagai pejabat publik, kita serahkan sepenuhnya ke pak Kasdiono untuk memilih,” ucap Ketua Panitia Rapat Anggota, H. Imam Maliki saat memimpin Sidang Rapat Anggota KONI NTB yang dihadiri sebanyak 100 lebih peserta yang terdiri dari 31 pengurus cabor provinsi, 10 KONI kabupaten/kota dan KONI provinsi.

Rapat itu menetapkan 10 poin penting yang harus dieksekusi anggota KONI NTB dalam mencapai target 15 medali emas di PON Jabar 2016. Diantaranya melanjutkan Pelatda 2015 dan Pelatda PON 2016, meningkatkan dana pembinaan olahraga masing-masing cabor dll.

Namun rapat itu menjadi menarik, karena selain membahas program kerja KONI NTB rapat itu juga membahas soal status Ketua KONI NTB, H. MNS. Kasdiono yang akan merangkap jabatan publik.

“Pakta integritasnya, Pak Kasdiono tak boleh merangkap jabatan, dia harus melepas salah satu jabatannya,” ucap Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Perbakin NTB, Agus Hakim.

Ketua Panitia, H. Imam Maliki mengatakan, sebanyak 100 lebih anggota KONI NTB yang terdiri dari 31 cabor provinsi, 10 KONI kabupaten/kota dan KONI provinsi masih menginginkan Kasdiono memimpin KONI NTB. Keinginan anggota KONI NTB ini diakui sulit diwujudkan mengingat ketentuan tidak memperbolehkan Ketua KONI NTB merangkap jabatan sebagai pejabat publik.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional Nomor 3 tahun 2015 bahwa Ketua KONI NTB tak boleh merangkap jabatan publik. Karena bila digugat oleh cabor maupun pengurus KONI kabupaten/kota dan NTB maka posisi Kasdiono akan kalah di gugatan, dan resikonya diturunkan secara tidak terhormat dari jabatannya, dan bila itu terjadi akan sangat memalukan.

Namun bagi anggota KONI NTB hal itu tak lagi dipersoalkan setelah melihat kiprah Kasdiono yang telah mampu membawa perubahan bagi peningkatan prestasi olahraga di NTB. (fan)

Mataram (Suara NTB) Prestasi Cabor Atletik NTB yang menyumbang tujuh emas di PON 2012 lalu tampak menghawatirkan.

Kontingen NTB terperosok di peringkat empat besar di Kejurnas Atletik Senior di Jakarta, Minggu (24/8).

Pelatih Atletik NTB, Akrin yang dihubungi Suara NTB, via ponselnya, Minggu (24/8) kemarin memberikan gambaran terkait perolehan NTB di Kejurnas tersebut. NTB berakhir di posisi empat besar setelah hanya mampu meraih 3 emas, 6 perak dan 1 perunggu.

Diakui Akrin, perolehan medali emas NTB ini menurun dari biasanya. Biasanya, NTB selalu menempati peringkat tiga nasional dengan meraih minimal 5 medali emas. Dicontohkannya pada Kejurnas tahun 2013 lalu NTB meraih lima emas. Minimnya perolehan medali emas NTB ini diakuinya karena minimnya persiapan atlet NTB. “Kita akui persiapan atlet kita minim, hal ini dikarenakan kendala bulan puasa, anak-anak harus pulang liburan, jadi untuk pemulihan dibutuhkan waktu lama, sementara kejurnas hanya hitung bulan,” akunya.

Akrin menyebutkan, perolehan medali emas terbanyak pertama ditempati oleh Jawa Timur (Jatim), 9 emas, 2 perak dan 6 perunggu, DKI Jakarta (7 emas, 4 perak dan 3 perunggu) di peringkat dua dan Jawa Barat (Jabar) 7 emas, 3

perak dan 11 perunggu di peringkat tiga. Sementara peringkat lima dan enam di bawah NTB ditempati Bangka Belitung (3 emas, 3 perak dan 0 perunggu) dan Bali 3 emas, 0 perak dan 4 perunggu.

“Kita NTB menempati peringkat empat besar nasional setelah, Jatim, DKI Jakarta dan Jabar,” ucapnya.

Sebagimana diketahui, di hari pertama dan kedua pertandingan, kontingen NTB yang diperkuat 10 atlet meraih satu emas lewat Nanang Fahmi di nomor tolak peluru putra dan dua perak lewat Fadlin di 200 meter dan Ridwan di 5.000 meter. Selanjutnya kontingen NTB berhasil menambah 2 emas, 4 perak dan 1 perunggu. Tambahan dua medali emas diraih lewat Andrian di nomor lari 400 meter gawang putra, dan Iswandi di nomor 100 meter putra.

Selanjutnya, tambahan empat medali perak atas nama Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri, Fadlin, di nomor 100 meter putra , estafet 4x400 putra dan estafet 4x100 putra.

Sementara itu medali perunggu disumbangkan oleh Muhadir Muhammad di nomor lari 400 meter gawang putra. (fan)

”The Gunners” Memanfaatkan Kelelahan Inggris Pelatih Everton, Roberto Martinez, mengatakan skuatnya kelelahan setelah memimpin dua gol, sebelum pertandingan berakhir imbang dengan Arsenal 2-2, Sabtu, (23/8).

Skuat Martinez tampil menggembirakan para pendukung tuan rumah di Goodison Park lewat dominasi mereka di babak pertama dengan gol dari Seamus Coleman dan Stevan Naismith.

Everton ingin mengulangi kemenangan 3-0 atas skuat Arsene Wenger musim lalu, tetapi gol di 10 menit terakhir dari Aaron Ramsey dan Oliver Giroud menggagalkan harapan itu.

“Selama 70, 75 menit itu penampilan yang sempurna, sangat mirip ketika waktu itu menghadapi Arsenal,” kata Martinez seperti dilansir di goal.com. “Penampilan kami pada babak pertama menunjukkan permainan sepak bola yang dinamis dan bertenaga.

Kami benar benar kuat setiap kali kami menyerang.”

“Kami bertahan bagus.

Kami menghentikan Arsenal untuk memiliki shot on target pada babak pertama.” “Saya kira beberapa pemain maupun secara tim....kehabisan tenaga.”

Arsenal mampu menyamakan kedudukan di babak kedua setelah sebelumnya tertinggal dua gol dari Everton di babak pertama. Pada awal babak kedua, Arsenal langsung tancap gas dengan melakukan variasi serangan ke lini pertahanan Everton.

Namun baru di menit ke 83, Aron Ramsey mampu mencetak gol ke gawang Everton yang dijaga Tim Howard setelah menerima umpan Santiago Cazorla yang menggantikan Wilshere di menit ke 74.

Enam menit kemudian atau di menit ke 89, Olivier Giroud mampu mencetak gol ke gawang Everton sekaligus menyamakan kedudukan. Giroud menerima assist dari Nacho Monreal melalui umpang silang dan mampu diselesaikan Giroud dengan tandu-

kannya sehingga memaksa Tim Howard memungut bola untuk kedua kalinya.

Di babak kedua, Everton lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat yang efektif namun sayang belum berhasil menambah gol.

Misalnya di menit ke 68, berawal dari serangan balik, assist yang diberikan Phil Jagielka kepada Lukaku yang menendang dengan kaki kirinya ke arah kanan gawang Szczesny namun gagal.

Sementara di babak kedua pertandingan berlangsung keras yang dibuktikan dengan dikeluarkannya kartu kuning oleh wasit Kevin Friend. Misalnya di menit ke 53 Jack Wilshere menakel Gareth Barry yang menyebabkan Wilshere diganjar kartu kuning.

Tiga menit kemudian atau di menit ke 56 giliran Calum Chambers diganjar kartu kuning karena menakel Steven Naismith. Sementara itu di menit ke 76 Mathieu Flamini diganjar kartu kuning. (ant/bali post)

Liga Soeratin Rayon NTB Giri Menang (Suara NTB) – Liga Soeratin tingkat remaja (U17) yang diprogramkan PSSI NTB mulai dilaksanakan di Bima, Minggu kemarin. Turnamen yang dilaksanakan enam hari ini untuk seleksi rayon NTB, diikuti delapan klub dari pulau Lombok dan Sumbawa.

Laga pembuka mempertemukan klub asal Lobar, Perselobar dengan tim tuan rumah Kabupaten Bima.

Pertandingan berlangsung di lapangan setempat.

Hal ini dikatakan, Ketua

Harian KONI Lobar, Muhazam minggu kemarin. “Hari ini (kemarin) dimulai liga sauratin di wilayah Bima, diikuti delapan klub,” terang Muhazam.

Dijelaskan, Liga Soeratin ini merupakan Program PSSI disamping Liga Nusantara. Piala Soeratin ini diikuti delapan klub dari, Mataram, dua klub dari Lombok tengah, Kota Bima dan Kabupaten Bima serta Perselobar. Pertandingan pembuka diawali pertemuan tim Perselobar dengan tim tuan rumah Bima.

Ia menjelaskan, pertandin-

gan ini merupakan seleksi untuk putaran rayon NTB. Siapa yang menjadi juara nantinya akan mewakili NTB di tingkat regional. Dimana NTB tergabung dengan NTT, Bali dan Sulawesi.

Pertandingan dalam turnamen ini dilaksanakan selama enam hari, dimana dalam sehari ada dua kali pertandingan.

Artinya ada empat klub yang bertanding. Ia menambahkan, terkait persiapan panitia sendiri disiapkan PSSI di kabupaten dan dibantu PSSI di provins i . (her)

Laga Enam Poin MUSIM baru saja dibuka dan sang juara Liga Inggris Manchester City dengan penantang terdekatnya musim lalu, Liverpool akan berhadapan. Laga ini pun dianggap seperti bernilai enam poin untuk Manuel Pellegrini.

Pelatih asal Cili itu menegaskan anak asuhnya sudah melakukan persiapan yang baik untuk menyambut duel keras melawan Liverpool dalam lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (26/8) (siaran langsung Bein Sport pukul 03.00 Wita).

Seperti dikutip dari goal.com, juara bertahan dan runner-up musim lalu akan bentrok di Etihad Stadium pada laga besar pertama musim ini dan pelatih asal Cili menyadari pentingnya laga nanti.

City sukses membekap the Reds di kandang sendiri tahun lalu namun di partai kedua di Anfield, harapan juara the Citizens nyaris lenyap.

Pada saat itu pasukan Pel-

legrini terkapar dengan skor 32 namun sanggup bangkit dan tak terkalahkan di enam laga terakhir untuk menyegel peringkat teratas, unggul dua poin dari skuat Brendan Rodgers.

Di laga pembuka musim kedua tim sukses meraup angka penuh dan Pellegrini menyadari pentingnya meraih tiga angka di laga kandang pertama.

“Saya selalu mengatakan pada para pemain, pertandingan seperti ini adalah laga enam poin apalagi bermain di kandang sendiri melawan tim dengan skuat hebat seperti Liverpool atau Arsenal atau Chelsea,” ungkapnya saat konferensi pers.

“Duel nanti begitu penting dan kami baru saja memulai musim. Kebugaran skuat memang belum mencapai puncaknya namun kami telah bekerja keras di sesi latihan dan semuanya berjalan mulus.”

“Saya harap kami bisa tampil memuaskan dan meraih tiga angka,” pungkasnya. (ant/bali post)

Di Maria Selangkah Lagi ke Old Trafford Inggris Manchester United dikabarkan tinggal selangkah lagi untuk mendatangkan pemain sayap Real Madrid, Angel di Maria.

Pemain sayap ini dikabarkan akan melanjutkan pembicaraan dengan Manchester Merah minggu depan mengenai transfer yang diperkirakan memecahkan rekor transfer di Ing-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fan)

Prestasi NTB Mengkhawatirkan

(Suara NTB/ist)

BERBAGI POIN – Penyerang Arsenal, Oliver Giroud mencetak gol penyama kedudukan untuk Arsenal yang sekaligus memaksa Everton berbagi poin dengan mereka.

Perselobar Ditantang Tim Tuan Rumah

POSE BERSAMA - Ketua Umum KONI NTB, H.MNS. Kasdiono SH berpose bersama pengurus cabor dan pengurus KONI kabupaten/kota usai Rapat Anggota KONI NTB di Hotel Lombok Plaza Mataram, Sabtu (23/8) lalu.

Kejurnas Atletik Senior

Angel di Maria

gris yaitu hingga 56 juta poundsterling.

“United akan membayar di antara 60-70 juta euro (48-55 juta poundsterling) untuk pemain. Pokoknya lebih dari 60.

Kesepakatan yang bagus untuk Madrid,” kata salah satu ahli sepak bola Guillem Balague.

“Selanjutnya dalam negosiasi itu, telah disepakati bahwa Di Maria akan mengenakan nomer punggung tujuh, yang pernah dipakai oleh pemain seperti David Beckham, Eric Cantona, Cristiano Ronaldo, George Best, dan Bryan Robson,” kata Balague.

Ia melanjutkan “begitu Di Maria tahu Manchester United tertarik, ia sangat senang dengan kemungkinan bergabung ke Old Trafford. Awalnya Paris Saint-Germain menunjukkan minat kepada Di Maria dan mengatakan siap memenuhi gaji 8 juta euro per tahun, tetapi tawaran yang diajukan United lebih menarik bagi Di Maria.”

“Pertama, United adalah klub yang lebih bergengsi di Eropa, dan kedua ada projek baru di mana dia tahu dia akan menjadi salah satu pemimpin. Cristiano Ronaldo juga mengatakan padanya beberapa hal bagus mengenai United dan sukses membujuknya, walau United tidak bermain di Eropa musim ini,” kata Balague seperti dilansir di skysports.com. (ant/bali post)

SUARA NTB

Senin, 25 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Senin, 25 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

KESEHATAN

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

Halaman 14

Ribetnya Menderita Alergi

Alergi adalah salah satu gangguan kesehatan yang seringkali membuat penderitanya harus menderita saat bertemu pemicunya. Alergi juga sulit disembuhkan dan membutuhkan kedisiplinan untuk menghindarinya.

SEPERTI dikutip dari detikhealth, bagi kebanyakan orang, lobster dan kepiting adalah santapan lezat yang tiada duanya.

Namun bagi yang punya alergi, makanan seenak ini menjadi ‘racun’ yang harus dihindari. Bila nekat, siap-siap saja merasakan gatal di sekujur tubuh.

Itu belum seberapa, reaksi alergi terkadang bisa lebih dari sekadar gatal-gatal. Beberapa orang dengan alergi yang parah bisa mengalami sesak napas, gangguan pencernaan dan bila tidak segera ditangani bukan tidak mungkin nyawanya akan terancam.

Pemicu alergi pun tidak selalu berupa makanan, semua hal bisa menjadi pemicu dan sifatnya sangat individual. Tiap orang bisa memiliki alergi yang berbedabeda. Dan tentunya akan sangat mengganggu jika alerginya adalah hal-hal yang penting dalam keseharian.

Contohnya saja alergi uang.

Sementara ada orang yang begitu girang dan sangat suka memegang uang, orang-orang dengan alergi uang harus membatasi diri bertransaksi dengan uang tunai karena kandungan logam maupun tinta pada uang kertas bisa memicu reaksi alergi.

Alergi merupakan salah satu bentuk hipersensitivitas tubuh pada sebagian orang terhadap

benda-benda atau zat-zat yang normalnya tidak membahayakan tubuh. Reaksi tubuh yang berlebihan ini bisa mengganggu jika muncul pada saat-saat yang tidak diharapkan.

“Namanya saja sudah hiper dan sensitif. Itu berarti sensitif yang berlebihan pada tubuh.

Karena itu ketika mencapai taraf tertentu, manifestasinya akan muncul ke tubuh berupa gatalgatal atau yang biasa disebut orang awam sebagai biduran (urtikaria),” kata dr Indra G Mansur, DHES, SpAnd, ILS dari Klinik Imunologi dan Kesehatan Reproduksi Sayyidah Pondok Kelapa.

Dokter kulit dari RS Cipto Mangunkusumo, dr Eddy Karta, SpKK membenarkan bahwa alergi merupakan salah satu bentuk hipersensitivitas tubuh. Ia juga sependapat, gejalanya tidak cuma gatal-gatal di kulit tetapi bisa juga muncul di bagian tubuh yang lain.

Alergi jika tidak tertangani maka akibatnya bisa mengganggu kualitas hidup bahkan dapat menjadi fatal,” kata dr Eddy Karta.

Tekait pencegahan alergi, hal terpenting menurut dr Eddy Karta adalah mengenali hal-hal yang memicu alergi. Bila memang alergi tidak bisa disembuhkan, setidaknya efek buruknya bisa

dikurangi dengan cara menghindari pemicunya sebisa mungkin.

Telur, udang dan ikan laut merupakan sumber protein dan protein sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun sayangnya, beberapa orang bisa mendadak gatal-gatal usai mengonsumsi makanan tersebut. Benarkah protein bisa memicu alergi?

“Betul, biasanya yang paling banyak (memicu alergi) adalah telur, udang, ikan dan protein hewani lainnya khususnya dari laut,” kata dr Indra G Mansur, DHES, SpAnd, ILS dari Klinik Imunologi dan Kesehatan Reproduksi Sayyidah Pondok Kelapa, seperti ditulis detikHealth.

Menurut dr Indra, sumber protein tetentu pada sebagian orang memang bisa memicu reaksi alergi. Bentuk reaksinya bisa bermacam-macam, mulai dari yang paling ringan yakni gatalgatal di permukaan kulit, hingga gangguan pencernaan atau bahkan sesak napas bagi yang alerginya parah.

Meski secara umum protein penting bagi tubuh untuk proses regenerasi dan pembentukan sel, tubuh sering memberikan reaksi berlebihan terhadap beberapa jenis protein. Protein hewani paling sering memicu alergi sedangkan protein nabati seperti kedelai umumnya ditoleransi dengan baik oleh tubuh.

“Awalnya protein dipakai untuk membuat tubuh menjadi lebih kuat karena memicu daya tahan tubuh menjadi kebal sama penyakit, tetapi jika ditambah lagi bisa jadi malah hiper dan bisa meracuni. Ini yang disebut auto-imun. Alergi itu dimulai dari hipersensitif, lalu jika berlebihan akan timbul auto imun,” lanjut dr Indra.

Karena alergi susah disembuhkan, maka pilihan paling mudah untuk menghindari gatal-gatal atau reaksi tidak diinginkan lainnya, adalah menghindari penyebabnya. Namun sekali lagi, protein adalah komponen gizi makro yang penting bagi tubuh dan tidak begitu saja bisa dihindari.

Pada anak-anak, kadangkadang alergi bisa diatasi dengan desensitivitasi yakni memperkenalkan secara perlahan dan bertahap terhadap pemicu alergi.

Dengan cara ini, tubuh akan belajar menoleransi sumbersumber nutrisi yang memang penting dan sebisa mungkin tidak dihindari.

“Karena tidak mungkin anak alergi ikan lalu akhirnya dibiarkan tidak makan ikan. Kalau udang masih mungkin dihindari,” kata Dr Eddy Karta, SpKK, dokter kulit dari RS Cipto Mangunkusumo.

Memang, ada banyak hal yang

bisa memicu reaksi alergi, namun kemunculannya berbeda-beda setiap orang. Sayangnya, ilmu kedokteran sendiri belum jelas memahami mengapa seseorang alergi pada hal tertentu sedangkan orang lain tidak.

Apabila tubuh mengalami reaksi alergi, obat-obatan yang disebut antihistamin sebenarnya bisa meminimalkan reaksi yang terjadi, namun bukan lantas bisa mengobati secara total. Apabila suatu saat nanti tubuh terpapar zat pemicu alergi lagi, maka reaksi alergi yang sama bisa terjadi.

“Alergi tidak bisa sembuh hanya bisa dicegah dengan mengetahui penyebab atau bisa diobati, tetapi hanya bersifat sementara. Pengobatan untuk alergi sendiri yang masih berjalan yaitu sensitisasi,” kata dr Indra G Mansur, SpAnd, ILS. Dr Indra yang merupakan spesialis alergi dari Klinik Imunologi & Kesehatan Reproduksi Sayyidah Pondok Kelapa, Jakarta ini menjelaskan bahwa metode sensitisasi dilakukan dengan cara mengenalkan pemicu alergi secara perlahan dan bertingkat. Artinya, dipaparkan langsung dan semakin lama semakin banyak zatnya.

Metode paling mudah dan aman sebenarnya memang menghindari pemicu alergi.

Namun apabila penyebab alerginya adalah hal yang penting bagi tubuh dan sulit dihindari, maka mau tak mau tubuh harus belajar membiasakan diri. Metode sensitisasi ini juga dikenal dengan Allergy Immunotherapy.

“Pada anak-anak, alergi tidak mungkin dibiarkan oleh orang tuanya. Jadi pelan-pelan dibiasakan tetapi tidak sampai alergi, karena tidak mungkin anak alergi ikan akhirnya dibiarkan tidak makan ikan,” terang dr Indra.

Imunoterapi sebenarnya bertujuan merehabilitasi sistem imun pasien. Peningkatan paparan zat pemicu alergi akan membuat sistem kekebalan tubuh menjadi kurang sensitif terhadap zat. Dari awalnya yang menganggap pemicu alergi sebagai zat berbahaya yang perlu dibasmi menjadi zat yang bisa diterima sehingga tidak memicu reaksi alergi.

Cara ini sebaiknya tidak dilakukan sendiri, melainkan perlu didampingi dokter. Sebelum memulai pengobatan, dokter dan pasien akan mengidentifikasi faktor-faktor pemicu alergi. Sebab walau jarang, metode ini masih berisiko memunculkan syok anafilaksis atau reaksi alergi parah yang berakibat fatal. (berbagai sumber)

Bisa Dideteksi Lewat Tes Beberapa jenis makanan, hewan berbulu, debu, tungau dan serbuk bunga merupakan benda-benda yang paling sering menyebabkan alergi. Bila Anda sering mengalami gatal-gatal dan kulit memerah, ada baiknya melakukan tes alergi.

Bagaimana caranya?

“Tes alergi itu perlu. Tetapi itu kan bermacam-macam jadi tergantung sama sensitivitas dan kondisi lingkungan orangnya juga,” jelas dr Indra G Mansur,DHES, SpAnd, ILS, dari Klinik Imunologi & Kesehatan Reproduksi Sayyidah Pondok Kelapa, seperti dilansir detikHealth. dr Indra menjelaskan, pada reaksi tipe 1 masih bisa dilihat melalui tes kulit.

Sedangkan untuk tipe 2, 3, dan 4 harus dilihat melalui tes darah agar lebih jelas. Tes alergi melibatkan tes kulit atau darah untuk mengetahui apa substansi, atau alergen, yang dapat memicu reaksi alergi pada seseorang. Tes kulit biasanya dilakukan karena lebih cepat, handal, dan umumnya lebih murah dibandingkan tes darah, tetapi kedua jenis tes dapat digunakan. Berikut jenis tes yang dilakukan untuk alergi, seperti dilansir Webmd, yaitu:

Tes Darah Tes darah dilakukan untuk mencari zat dalam darah yang disebut antibodi. Tes darah tidak sesensitif tes kulit, tetapi sering digunakan untuk orang yang tidak mampu melakukan tes kulit.

Jenis paling umum dari tes darah yang digunakan adalah tes enzyme-linked immunosorbent (ELISA, EIA). Ini mengukur tingkat darah dari jenis antibodi (immunoglobulin E, atau IgE) yang mungkin dibuat tubuh dalam menanggapi alergen tertentu. Kadar IgE sering kali lebih tinggi pada orang yang memiliki alergi atau asma.

Metode pengujian laboratorium lainnya, seperti radioallergosorbent testing (RAST) atau immunoassay capture test (ImmunoCAP, UniCAP, atau Pharmacia CAP), dapat digunakan untuk memberikan informasi lebih lanjut. RAST merupakan pemeriksaan darah yang akurat untuk mengukur kadar IgE spesifik dalam darah.

Tes Kulit 1. Skin prick test (tes tusuk kulit) Tes ini dilakukan dengan menempatkan setetes larutan yang mengandung alergen pada kulit, yang dilakukan dengan membuat goresan atau menusuk jarum untuk memasuki kulit. Jika kulit memerah, gatal di daerah yang ditusuk (disebut wheal), berarti orang tersebut alergi terhadap alergen. Hal ini disebut reaksi positif.

2. Intradermal test Selama tes ini, sejumlah kecil alergen disuntikkan ke dalam kulit. Tes alergi intradermal dapat dilakukan bila zat tidak menyebabkan reaksi dalam uji tusuk kulit, tetapi masih dicurigai sebagai alergen untuk orang tersebut.

Tes intradermal lebih sensitif dibandingkan dengan uji tusuk kulit, tetapi lebih sering positif pada orang yang tidak memiliki gejala pada alergen tersebut (hasil tes positif palsu).

3. Skin patch test (tes tempel kulit) Untuk tes tempel kulit, alergen ditempatkan pada pad (seperti plester) yang ditempelkan ke kulit selama 24 sampai 72 jam. Tes ini digunakan untuk mendeteksi alergi kulit yang disebut contact dermatitis. (berbagai sumber)

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Pesan Perpisahan SBY untuk Papua Manokwari, Papua (Suara NTB) Papua dan Papua Barat memberikan kesan mendalam pada Presiden Susilo Yudhoyono yang akan mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober mendatang.

“Saya melihat dan saksikan tanah ini menjanjikan berkah dan hari esok yang baik, tinggal bagaimana kita semua tidak menyia-nyiakan janji Tuhan,” kata dia, saat meresmikan situs Pekabaran Injil di Papua yang berada di Pulau Mansinam, Papua Barat, Minggu (24/8).

“Saya sudah menjelajahi banyak tempat di Papua ini, sering berhari-hari dan bermalam-malam, Sorong, Manokwari, Wasior, Raja Ampat, Timika, Jayawijaya, Yahukimo, Wamena, Merauke dan Jayapura,” tuturnya.

Presiden merasakan kedekatannya dengan masyarakat

di Papua maupun di Papua Barat dan berharap apa yang sudah dicapai dapat dipelihara dan terus meningkat di masa mendatang.

“Dengan tulus bersama kita bangun, pemerintah pusat, Papua dan Papua Barat, pemimpin agama, elemen politik, semua harus memiliki ko-

mitmen. Dengan cara itulah tahun demi tahun Papua akan menjadi maju,” katanya.

Ketua Sinode Gereja Kristen Indonesia Papua, Pendeta Albert Yoku, mengatakan Yudhoyono selama masa pemerintahannya telah memberikan perhatian yang cukup besar kepada perkembangan Papua dan Papua Barat.

Yoku mengapresiasi Yudhoyono sebagai presiden Indonesia yang pernah berkunjung ke Pulau Mansinam. Menjelang

akhir masa jabatannya pada Oktober mendatang, Yudhoyono menyampaikan terima kasih atas dukungan dan peran masyarakat di Tanah Papua dalam pembangunan selama ini.

“Secara nasional saya sadari pekerjaan rumah masih banyak, untuk membangun dan meningkatkannya, masih akan berlanjut ke depan, baik Papua dan wilayah lain, intra Papua dan Papua Barat.

Yudhoyono mengatakan, pada masa mendatang pro-

gram yang perlu terus dikembangkan adalah mendorong agar harga barang kebutuhan pokok dan lainnya semakin terjangkau dengan cara membuat pusat-pusat produksi komoditas di Papua.

Di antaranya inisiasi pembangunan pabrik semen di Manokwari yang tengah berjalan dan juga pengembangan peternakan sapi di wilayah tersebut. “Ini kebijakan dasar, strategi besar dan program nyata dan mesti dilaksana-

Jokowi Harus Bangun Semua Daerah Raja Ampat, Papua Barat (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginginkan Presiden Terpilih Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi untuk melanjutkan membangun semua daerah di Indonesia mulai dari Aceh hingga Papua.

“Saya menerima titipan tolong disampaikan kepada Pak Joko Widodo,” kata Presiden Yudhoyono dalam sambutannya di acara puncak Sail Raja Ampat 2014 di Pantai Waisai Torang Cinta, Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (23/8).

SBY menyampaikan aspirasi dari berbagai pihak di daerah termasuk dari tanah Papua yang menginginkan pemerintahan Jokowi melanjutkan komitmen yang telah ada untuk membangun di berbagai daerah provinsi di Tanah Air. Presiden menyatakan, ia menyampaikan hal tersebut bukan untuk maksud “ngerecoki” tetapi untuk kebaikan negara Republik Indonesia ke depannya.

Yudhoyono juga mengemukakan bahwa ini adalah kunjungannya yang terakhir ke Papua Barat sebagai Presiden RI dan memohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan selama ini membangun Provinsi Papua Barat dan Papua.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus mengutarakan rasa harunya karena menjelang akhir masa jabatannya, Presiden SBY masih sempat memperhatikan tanah Papua termasuk penyelenggaraan Sail Raja Ampat 2014 di Papua Barat.

“Apresiasi kami bukan karena penetapan alokasi anggaran untuk membangun Raja Ampat, tetapi apresiasi kami karena pemerintah pusat melihat Raja Ampat sebagai daerah bahari tertinggal yang layak mendapatkan perhatian,” katanya.

Pesawat Presiden dan rombongan tiba di Bandara Domine Eduard Osok Sorong pada sekitar pukul 15.50 Waktu Indonesia Timur (WIT). Presiden didampingi sejumlah pejabat dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II antara lain Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu.

Selanjutnya, Presiden Yudhoyono beserta rombongan naik KRI Makassar-590 ke tempat pelaksanaan acara Sail Raja Ampat 2014, dan akan kembali dengan kapal yang sama untuk kembali ke Sorong sebelum bertolak ke Manokwari menggunakan pesawat terbang. (ant/Bali Post)

Tak Ada Koalisi Permanen dalam Politik Semarang (Suara NTB) Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Teguh Yuwono menilai tidak ada koalisi permanen dalam perpolitikan karena koalisi dibangun atas dasar kepentingan. “Yang ada dalam politik itu kepentingan permanen.

Kepentingan mendapatkan kekuasaan, kalau kepentingannya sama jadi kawan, kalau kepentingannya beda bisa jadi lawan,” katanya di Semarang, Sabtu.

Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi menolak seluruh permohonan perselisihan hasil pemilu (PHPU) yang diadukan kubu Prabowo-Hatta, kata dia, Koalisi Merah Putih yang dibangunnya sangat mungkin goyah.

Menurut dia, parpol-parpol yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih tentu akan berpikir ulang untuk bertahan di luar pemerintahan atau memilih masuk ke dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Meski dikatakan kalau koalisi ini (Merah Putih, red.) permanen walau Prabowo kalah, dalam politik semua bisa saja terjadi. Beberapa parpol dalam koalisi itu bisa saja berpindah haluan,” katanya.

Ia mencontohkan Golkar yang selama ini tidak terbiasa berada di luar pemerintahan bisa saja memutuskan untuk merapat ke pemerintahan Jokowi, apalagi JK sebagai wakil presidennya merupakan tokoh Golkar.

Beberapa parpol lain yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, kata dia, pun bisa memutuskan untuk merapat ke pemerintahan setelah gugatan yang diajukan kubu Prabowo-Hatta ditolak oleh MK. “Ya, kecuali Gerindra tentunya. Kalau Gerindra pasti tetap bersikap oposisi, namun parpolparpol lain (dalam koalisinya, red.) kan belum tentu akan mau bersikap oposisi,” kata pengajar FISIP Undip itu.

Teguh menegaskan dalam politik hanya ada kepentingan yang permanen, semisal tokoh-tokoh yang semula berseberangan, menjadi lawan politik, tiba-tiba bisa menjadi kawan karena kepentingannya sama.

“Selama kepentingannya sama, ya jadi kawan. Namun, kalau (kepentingannya, red.) sudah berbeda ya bisa jadi musuh.

Dulu Amien Rais tahu sendiri bagaimana dengan Prabowo.

Sekarang berkoalisi,” pungkasnya. (ant/Bali Post) Teguh Yuwono (ant/Bali Post)

kan pada tahun mendatang,” tegasnya.

“Pada 20 Oktober mendatang saya akan akhiri masa bakti saya. Saya dan Ibu Ani mohon diri dan manakala selama memimpin negeri ini termasuk Papua ada hal yang tidak berkenan saya minta maaf. Ada batas saya, saya yakin pemimpin mendatang akan teruskan ini semua,” ucap Yudhoyono menyampaikan salam perpisahan bagi masyarakat Papua. (ant/Bali Post)

RESMIKAN RUMAH PINTAR Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Menhan Purnomo Yusgiantoro (kiri) menyapa warga saat meresmikan Rumah Pintar Kofarkor di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (23/8). (ant/Bali Post)

Presiden Resmikan Situs Pekabaran Injil di Papua Barat Mansinam, Papua Barat (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono meresmikan situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Papua Barat, Minggu (24/8), setelah menempuh perjalanan sekitar 10 menit menggunakan KRI Sampari 628 dari Pelabuhan Peti Kemas Manokwari.

Presiden meresmikan situs Pekabaran Injil dengan patung Kristus Raja dan tugu peringatan kedatangan utusan Zending yang pertama

pada 1855 itu antara lain dengan didampingi Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan.

Selain meresmikan situs Pekabaran Injil di Mansinam, Presiden juga meresmikan secara simbolis sejumlah infrastruktur pekerjaan umum seperti pembangunan Sea Wall di Pantai WTC Raja Ampat, embung dan jaringan pipa transmisi air baku peterna-

kan di Kabupaten Fakfak, bangunan sabo pengendali sedimen bencana Wasior Manokwari, Bendungan Waroser dan pemecah ombak pengaman pantai Mansinam.

Presiden juga meresmikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) distrik Kota Raja Ampat, penataan Pantai WTC , peningkatan kualitas pemukiman kawasan Pasar Ikan WTC, Kampung WTC dan Pesisir Pantai WTC, SPAM Pulau Mansinam, Instalasi Pengolahan Air Lim-

Anak Lantik Ayah di DPRD Bangkalan Bangkalan (Suara NTB)Ada yang unik dalam pelantikan 50 anggota DPRD terpilih periode 2014-2019 Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur yang berlangsung Minggu (24/8).

Bupati Bangkalan Moh Makmun Ibnu Fuad menyematkan lencana kepada RKH Fuad Amin sebagai perwakilan simbolis anggota Dewan baru yang tak lain ayahnya sendiri.

Proses pelantikan di aula gedung pertemuan DPRD dalam sidang istimewa yang diawali dengan pengambilan sumpah anggota DPRD Bangkalan itu dihadiri sekitar 1.000 undangan dari berbagai kalangan. Sang Ayah sempat meneteskan air mata saat anaknya menyematkan lencana DPRD. Selanjutnya sidang paripurna Istimewa langsung diambil-alih oleh “Ra Fuad” sapaan karib RKH Fuad Amin Imron yang bertindak sebagai Ketua DRPD sementara setelah pengambilan

sumpah jabatan anggota DPRD yang baru dengan melanjutkan agenda sidang hingga selesai.

Dalam sambutannya, Ra. Fuad menyampaikan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Bangkalan, tokoh masyarakat, tokoh agama, segenap Forpimda, jajaran eksekutif serta KPU Bangkalan bersama Panwaslu dalam pelaksanaan pemilu legislatif beberapa waktu lalu yang berlangsung aman, damai dan terkendali. ‘’Kami berharap suasana ini akan terus berlangsung demi terciptanya percepatan pembangunan dan kemaslahatan umat di Kabupaten Bangkalan,’’ katanya.Seluruh hasil pilihan rakyat Bangkalan nampaknya diwakilkan kepada para wakil mereka yang berjenis kelamin laki-laki.

Mantan Bupati Bangkalan RKH Fuad Amin Imron ikut dilantik dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD itu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PUNCAK SAIL RAJA AMPAT - Sejumlah peserta membawakan tarian harmoni raja ampat saat pembukaan acara puncak Sail Raja Ampat 2014 di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC), Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (23/8). Acara puncak Sail Raja Ampat 2014 yang dibuka oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut dimeriahkan dengan atraksi terjun payung, parade Kapal Perang dan sejumlah tarian tradisional.

DIJUAL

Nono Sampono Prediksi Parlemen akan Dinamis Jakarta (Suara NTB) Anggota Dewan Perwakilan Daerah terpilih dari daerah pemilihan Maluku, Nono Sampono, memprediksi perkembangan politik di Parlemen mendatang akan dinamis.

“Suasana dinamis akan berawal dari penentuan posisi pimpinan parlemen,” kata Sampono, di Jakarta, Minggu (24/8). “Lembaga parlemen akan dinamis, dimana dalam UU tentang MPR, DPR dan DPRD yang baru, parpol pemenang pemilu belum tentu menjabat ketua,” katanya.

Hal itu, kata mantan komandan Paspampres di era Presiden Megawati Soekarnoputri ini, akan menempatkan DPD menjadi kekuatan penyeimbang. “Dinamikanya akan berlangsung di parlemen. Kami harap lembaga (DPD) ini bisa berfungsi sebagaimana mestinya,” katanya.

“Ketiga lembaga (DPR, DPD dan presiden) harus berinteraksi sebagaimana mestinya,” katanya.

Mengenai peluang

RUPA-RUPA

ADVERTISING

bah (IPAL) Pulau Mansinam, SPAM distrik Aimas Sorong.

Di samping itu, diresmikan pula peningkatan struktur jalan lingkar Raja Ampat, peningkatan struktur jalan lingkar Waisai, pembangunan sistem penyediaan air minum distrik Skamto dan Arsi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.

Usai meresmikan situs Pekabaran Injil di Pulau Mansinam, Presiden akan menuju Biak dari Bandara Rendani Manokwari. (ant/Bali Post)

menjadi pimpinan DPD RI atau MPR, mantan komandan Korps Marinir TNI AL ini menyatakan, belum memikirkan hal itu. “Saya ini kan belum masuk (parlemen),” katanya.

Sampono bersama 131 anggota DPD seluruh Indonesia akan dilantik 1 Oktober 2014. “Bagaimana nanti, terserah teman-teman saja.

Kalau teman-teman bilang saya hanya cocok menjadi anggota, ya saya siap,” katanya. (ant/Bali Post)

Nono Sampono (ant/Bali Post)

BAKERY LOWONGAN

SUARA NTB Senin, 25 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sejumlah Gedung di Gaza Hancur Dibom Israel Kota Gaza Serangan udara Israel menghancurkan gedung apartemen berlantai-enam dan satu mal di kota kecil Rafah di bagian selatan Jalur Gaza pada Sabtu larut malam (23/8).

Beberapa sumber keamanan memberitahu kantor berita Xinhua bahwa pesawat tempur Israel mengebom gedung permukiman Zorob, yang terdiri atas 30 apartemen, dan membuat bangunan itu rata dengan tanah.

Menurut mereka, satu bangunan mal juga hancur dalam satu lagi serangan udara Israel di Kota Rafah. Namun sumber tersebut tak memberi perincian lebih lanjut dan belum jelas jumlah korban jiwa akibat serangan tersebut.

Pada Sabtu pagi, jet tempur Israel menghancurkan menara apartemen Az-Zafer yang memiliki 13 lantai di Kota Gaza.

Israel menyatakan semua bangunan tersebut dijadikan sasa-

ran, karena semuanya digunakan sebagai tempat pertemuan para pemimpin Hamas.

Juru Bicara Hamas di Jalur Gaza Sambu Abu Zohri menyebut tindakan Israel menjadikan gedung apartemen besar sebagai sasaran sebagai kejahatan perang.

Ia membantah pernyataan Israel bahwa semua gedung tersebut “digunakan oleh Hamas”. Mesir telah menyeru Israel dan Palestina guna menghentikan pertempuran untuk waktu yang tak ditentukan dan segera melanjutkan pembicaraan di ibu kota Mesir, Kairo, guna mencapai gencatan senjata permanen, yang akan mengakhiri perang yang berkecamuk di

Jalur Gaza. Pada bagian lain, Mesir menyeru Israel dan Palestina menghentikan permusuhan dan memulai kembali perundingan, Sabtu (23/8).

Para pejuang HAMAS menembakkan roket-roket ke Israel menghantam kota selatan Beersheba, mencederai dua orang. Setidaknya dua roket juga ditembakkan dari Lebanon ke Israel utara, tetapi tidak jelas siapa yang yang menembakkannya. Setidaknya lima roket ditembakkan dari Suriah juga mendarat di beberapa lokasi di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel. Semua peluru roket itu jatuh di daerah-daerah terbuka, yang tidak menimbulkan korban tewas atau ced-

Tiongkok Hukum Mati Delapan Perusuh Xinjiang Shanghai Tiongkok mengeksekusi delapan pelaku serangan “teroris” di wilayah baratnya Xinjiang. Tiga di antara mereka yang dihukum mati tersebut adalah “otak” satu insiden melibatkan mobil di Taman Tiananmen Beijing tahun 2013.

Xinjiang adalah tempat tinggal warga Uighur Muslim yang berbicara dalam bahasa Turki.

Tiongkok menyebut serangan-serangan di wilayah itu dilakukan kelompok separatis yang berusaha mendirikan negara Turkistan Timur.

Kelompok-kelompok Uighur di pengasingan dan para pegiat hak asasi manusia mengatakan kebijakan represif pemerintah Tiongkok di Xinjiang telah memprovokasi kerusuhan, namun tuduhan itu dibantah Beijing.

Tiga dari mereka yang dieksekusi itu adalah “otak” serangan Oktober 2013 di tengah ibu kota Tiongkok Beijing, kata kantor berita Xinhua Sabtu malam.

Lima orang tewas dan 40 orang cedera dalam insiden itu, ketika satu mobil menghantam massa di taman dan kemudian terbakar.

Beberapa eksekusi lainnya yang di-

lakukan dalam hari-hari belakangan ini, adalah pelaksanaan hukuman mereka yang divonis membentuk jaringan teroris, membuat bom, dan menyerang polisi.

Tiongkok telah menumpas aksi kekerasan di Xinjiang menyusul serangkaian serangan mematikan di daerah itu. Pemerintah Tiongkok pada bulan Juni mengeksekusi 13 orang.

Ratusan orang tewas dalam aksi kekerasan di wilayah itu dalam dua tahun belakangan ini,dengan belasan orang lainnya dipenjarakan bulan lalu.

Bulan ini satu pengadilan di Xinjiang menghukum penjara 25 orang karena terlibat aksi berkaitan dengan teror. Pihak berwenang juga memperketat keamanan di sekitar transportasi publik dalam usaha menumpas aksi Satu bom bunuh diri Mei lalu menewaskan 39 orang di satu pasar di ibu kota Xinjiang, Urumqi. Pada Maret, 29 orang ditikam sampai mati di satu stasiun kereta api di kota Kunming, Tiongkok barat daya. (ant/bali post)

era. Laporan-laporan awal mengatakan 17 orang cedera dalam serangan roket ke gedung Gaza berlantai 13. Gedung itu menampung 44 kepala keluarga.

Satu serangan lain Israel kemudian menghancurkan satu pusat perdagangan di kota Rafah Gaza selatan dan mencederai tiga orang, kata staf media lokal. Lima warga Palestina termasuk dua anak-anak tewas dalam satu serangan Israel lainnya di satu rumah di Gaza tengah,kata para pejabat kesehatan. Tujuh warga Palestina lainnya tewas dalam seranganserangan lainnya termasuk pada satu mobil.

Militer Israel mengatakan pihaknya telah membom sekitar 20 target di seluruh Gaza yang dikuasai HAMAS, termasuk tempat-tempat peluncuranpeluncuran roket dan tempat penyimpan senjata dekat sekolahsekolah. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

HANCUR - Gambar yang dirilis Reuters, Minggu (24/8) ini menunjukkan bagaimana gedung-gedung di Gaza hancur dibom Israel. Akibatnya, 17 warga Gaza terluka dalam serangan ini.

Perempuan Mengemudi

Jadi Tontonan Masyarakat di Afghanistan Kabul Di banyak negara, melihat perempuan mengemudikan kendaraan di jalan adalah pemandangan biasa. Orang sudah tak asing melihat perempuan mengemudikan taksi, bus dan bahkan truk berat di jalanan Tiongkok dan banyak negara Eropa.

Tapi di negara konservatif Afghanistan, seorang perempuan menjadi pengemudi sungguh masih

langka. Itu sebabnya ketika seorang perempuan muda terlihat sedang duduk di belakang kemudi di bagian utara Ibu Kota Afghanistan, Kabul, orang-orang memandangnya dengan rasa penasaran.

Beberapa anak kecil sedang bermain layang-layang atau menunggang kuda, dan para orang tua yang berada di halaman menghentikan kegiatan untuk melihat seorang perempuan

(Suara NTB/ist)

MENGEMUDI - Mengemudi bagi perempuan di Afghanistan masih langka. Setelah runtuhnya rezim Taliban, wanita mulai diizinkan mengemudikan mobil sebagaimana halnya di negara-negara lainnya.

muda sedang mengemudi.

“Saya berusaha mempelajari cara mengemudi sehingga saya bisa menyetir mobil kalau mau pergi ke universitas dan mengunjungi teman serta kerabat. Saya juga bermaksud mengemudikan mobil ke kantor saya setelah saya bekerja setelah lulus,” kata perempuan muda yang tak ingin jati dirinya disebut kepada kantor Xinhua.

Perempuan pengemudi berusia 20-an tahun yang mengenakan jilbab itu mengatakan dia ingin melakukan apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan di negara lain, yang bisa menyetir mobil dan bahkan mengemudikan pesawat.

“Mengapa kami tak boleh melakukan itu di Afghanistan?” ia mempertanyakan. “Kita mesti membuat lelaki dan perempuan setara,” kata seorang warga yang mengaku bernama Laila kepada Xinhua.

Kaum perempuan di Afghanistan, terutama di pedesaan tempat orang sangat percaya pada tradisi, biasanya memilih tinggal di rumah atau melakukan pekerjaan ringan. Meski pemerintah tidak

melarang perempuan untuk mengemudikan mobil, namun sangat langka bisa melihat perempuan pengemudi di Kabul serta kota besar lain di Afghanistan.

Selama masa kekuasaan Taliban, yang menerapkan hukum secara ketat, perempuan bahkan tak diperkenankan berjalan di luar rumah tanpa memakai jilbab dan tanpa ditemani lelaki dari keluarganya. Faksi Taliban telah melarang sekolah khusus anak perempuan danmengurung perempuan di rumah mereka.

Baru setelah Taliban digulingkan pada 2001 perempuan Afghanistan mulai meraih kembali kebebasan mereka. Pendidikan dan pengaruh dari negara demokrasi Barat selama 13 tahun belakangan telah membuat sebagian perempuan menjauhkan diri dari tradisi.

Beberapa perempuan terlihat sedang menyetir di jalanan kota. Perempuan-perempuan Afghanistan saat ini juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, politik dan budaya.

Bahkan sekarang ada perempuan yang memangku jabatan di pemerintahan. Ada perempuan di kabinet dan sebagian menjadi anggota parlemen, wartawati, pedagang, penyanyi dan penampil, kondisi yang tak pernah terdengar selama Taliban berkuasa. (ant/bali post)

Sembunyikan Korban Ebola Dianggap Kejahatan di Sierra Leone Freetown Parlemen Sierra Leone telah menjadikan tindakan menyembunyikan korban Ebola sebagai satu kejahatan yang bisa dijatuhi hukuman penjara dua tahun dalam upaya menghentikan penyebaran virus mematikan itu.

“Perubahan tersebut diperlukan pada saat ini dengan mempertimbangkan fakta bahwa ketika peraturan itu dirancang pada tahun 1960 dan disahkan menjadi undang-undang, penyakit seperti Ebola tidak ada,” kata Menteri Keadilan Sierra Leone Frank Kargbo kepada Reuters.

Wabah Ebola di Afrika Barat telah mengakibatkan 1.427 kematian dari 2,615 penderita, yang diketahui, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Jumat.

Dalam pembaruan data, WHO melaporkan 142 kasus baru, yang dipastikan laboratorium mungkin atau diduga Ebola, dan 77 kematian lebih dari empat negara terdampak Ebola, yakni Guinea, Liberia, Sebelumnya, WHO mengatakan skala wabah Ebola terburuk di dunia telah disembunyikan oleh keluarga-keluarga yang menyembunyikan terinfeksi orang-orang yang dicintai di rumah mereka, dan keberadaan “zona-zona bayangan” itu tidak bisa dimasuki oleh para petugas medis. Padahal, ini perlu disampaikan untuk rencana strategi global pada pertemuan WHO akhir pekan mendatang di Jenewa. (ant/bali post)