Snt25092014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 25 SEPTEMBER 2014

NOMOR 168 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Enam Hari Dibuka, Pelamar CPNS Pemprov NTB Mencapai 3.901 Orang

(Suara NTB/ars)

MONUMEN - Suasana malam di Monumen Lombok Barat Bangkit (MLBB) di Gerung, Lombok Barat (Lobar).

Monumen ini menjadi ikon kebanggaan sekaligus salah tempat wisata masyarakat Lobar. Menurut informasi, untuk bangunan ini, Pemkab Lobar menghabiskan dana Rp 2,7 miliar.

Mataram (Suara NTB) Enam hari sejak pembukaan penerimaan CPNS mulai 19 September lalu, jumlah pelamar yang sudah mendaftar untuk CPNS Pemprov NTB sudah menembus angka 3.901 orang. Jumlah pelamar diperkirakan akan terus bertambah sampai dengan batas waktu pendaftaran pada 3 Oktober mendatang.

“Sampai tadi pagi (kemarin, Red) sudah dicek jumlah yang mendaftar mencapai 3.901 orang untuk pemprov NTB saja. Itu yang sudah mendaftar secara online,” kata Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Hariadi Widiatmoko ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (24/9) siang kemarin.

Bersambung ke hal 5

Penetapan Tersangka Kasus BSS

Kejaksaan akan Sita Dokumen Disnakeswan NTB Mataram (Suara NTB) Keputusan meningkatkan status kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) ke penyidikan, mengharuskan Kejaksaan mengambil langkah-langkah hukum selanjutnya. Setelah menetapkan dua orang tersangka, kejaksaan sedang menyiapkan langkah hukum untuk menyita dokumen Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dinakeswan) NTB, terkait dengan proyek ini.

Penyitaan yang dirahasiakan waktunya itu, akan dilakukan dengan sasaran dokumen berkaitan dengan kontrak pengadaan bibit sapi Rp 7,8 mil-

iar tahun 2013 lalu yang di dalamnya membeberkan banyak item tentang realisasi proyek, nilai proyek, serta evaluasi dan pemeriksaan barang.

‘’ Dalam waktu dekat kami akan siapkan penyitaan dokumen di instansi yang terkait dengan proyek ini,’’ jelas juru bicara Kejati NTB, Made

TO K O H Mataram (Suara NTB) Kesungguhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan program-program rumpun hijau, khususnya program yang berkaitan dengan Sapi, Jagung dan Rumput Laut (Pijar) dipertanyakan. Pertanyaan mencuat setelah sejumlah program yang berada di muara dari program PIJAR ini ternyata belum mem-

DITANGKAPNYA enam terduga teroris di Bima dan Dompu oleh Densus 88, Sabtu (20/9) lalu, mengundang keprihatinan Majelis Ulama Indonesi (MUI). Menyikapi persoalan ini, MUI meminta masyarakat agar jangan mudah terpengaruh oleh aliran – aliran yang tidak benar.

Demikian disampaikan Ketua MUI NTB, Prof. Dr. H. Syaiful Muslim dikonfirmasi di kediamannya, Selasa (23/9).

Terkait faktor kenapa ada teroris kata Ketua MUI yang juga Ketua Forum Komunikasi Penanggulangan Teroris NTB ini.

Bersambung ke hal 5

perlihatkan geliat yang menjanjikan.

Selain UPP Pijar yang ternyata sudah berhenti beroperasi, program yang diharapkan untuk menjadi kelanjutan dari PIJAR, khususnya program BSS adalah pengoperasian Meat Bisnis Center (MBC) yang sebelumnya dikelola PT. Gerbang NTB Emas (GNE).

Bersambung ke hal 5 H. Abdul Hadi

Istri Terduga Teroris Dibebaskan Mataram (Suara NTB) Setelah sempat diamankan Minggu (21/9) lalu, CL (17) istri terduga teroris berinisial Gun, akhirnya dibebaskan. CL sebelumnya diamankan hanya untuk dimintai keterangan, terkait keterlibatan suaminya

dalam jaringan terorisme.

Menurut Sekretaris Desa Punti, Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima, Sirajudin, S.Sos, CL sudah berada di rumahnya Dusun Punti. ‘’Sekarang sudah beraktivitas di rumahnya,” kata Sirajudin. Dia sedikit mengetahui, sejak penangkapan

Gun Sabtu sore lalu, sehari kemudian atau malam harinya, tim Densus 88 mendatangi rumah CL dan membawanya. Namun ia tidak tahu persis akan dibawa ke mana.

Mengenai kondisi CL dipastikannya baik baik saja.

Bersambung ke hal 5

Antisipasi Teroris

Danrem Jaga Teritorial, Danlanal Awasi Wilayah Perairan

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

Jangan Mudah Terpengaruh

Suhono Suhono

Kuat Budiman

Mataram (Suara NTB) Meski bukan menjadi domainnya, namun jajaran TNI merasa ikut bertanggung jawab menjaga NTB dari gangguan keamanan dari kelompok radikal.

Bagi TNI AD, Indonesia yang terbagi menjadi kepulauan, provinsi, kabupaten dan kota adalah wilayah teretori yang harus dijaga. Sementara bagi TNI AL, wilayah perairan menjadi rawan masuknya penyusup, sehingga perlu diawasi ketat.

Bersambung ke hal 5

Sutapa, SH, Rabu (24/9).

Dokumen yang akan disita, melibatkan Satgas Khusus yang dibentuk beberapa waktu lalu. Mereka sudah mengidentifikasi dokumen - dokumen yang berkaitan dengan proyek bantuan sapi untuk Lombok Tengah senilai Rp 3 miliar lebih dan di Kabupaten Sumbawa Besar Rp 4 miliar lebih itu. Apakah sasaran penyitaan itu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saja atau berlanjut ke kantor rekanan pelaksana proyek bantuan bibit sapi, tidak dijelaskannya. ‘’Penyitaan

sudah pasti, tinggal tunggu waktu,’’ tegasnya.

Pada kesempatan sama, ditanya soal kemungkinan ada tersangka baru, Sutapa tidak menampiknya. Sejauh ini tim masih bekerja keras untuk penyidikan kasus tersebut, sehingga kemungkinan besar untuk melibatkan pihak – pihak lain sangat terbuka. ‘’Proses hukumnya yang pasti masih jalan. Nanti kita lihat, kalau memang muncul keterlibatan tersangka baru, akan ditetapkan jadi tersangka,’’ tegasnya.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Peredaran Miras Dibatasi

Penjual Didenda Rp 50 Juta, Pembeli Rp 5 Juta

200 Keranjang Sampah untuk PKL DALAM rangka mengajak para PKL untuk menjaga kebersihan di sekitar lingkungannya, PKL yang ada di wilayah Kecamatan Sandubaya beberapa waktu lalu dibagikan keranjang sampah. Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan mengatakan pihaknya menyiapkan 200 keranjang sampah untuk PKL. Walaupun hanya sekadar keranjang sampah yang menurutnya tak dapat bertahan lama, tapi diharapkan dapat memotivasi para pedagang untuk disiplin membuang sampah pada tempatnya. Dengan demikian, keber(Suara NTB/dok) Lalu Syamsul Adnan sihan lingkungannya tetap terjaga.

PKL yang diberikan keranjang ini khusus yang berada di jalur jalan protokol atau sepanjang Jalan Sandubaya. Terkait sosialisasi kepada PKL untuk tetap menjaga kebersihan disampaikan Syamsul kerap dilakukan pihaknya. “Kalau sosialisasi hampir sering kita lakukan. Baik di Kantor Camat bahkan pernah di Kantor Koramil dan di Pasar Mandalika pernah kita lakukan. Memang ini kembali ke pribadi orang,” cetusnya ditemui Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Rabu (24/9).

Di wilayah Kecamatan Sandubaya, titik PKL hanya ada dua yaitu di Jalan Sandubaya dan Jalan TGH Faisal. Untuk di Jalan TGH Faisal, para pedagang baju bekas telah dibuatkan lapak di Jalan Lingkar Mandalika. Mereka direlokasi karena Jalan TGH Faisal sedang dalam proses pelebaran. Lapak yang dibangunkan di Jalan Lingkar Mandalika disebutkan telah rampung dan diharapkan Diskoperindag (Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan) Kota Mataram segera membangunkan kembali lapak untuk 32 pedagang baju bekas lainnya.

“Kalau (PKL) di Jalan Sandubaya ini kita sedang benahi juga dan mereka sudah masuk ke deket masjid itu,” ujarnya. Sedangkan untuk PKL di kompleks Terminal Mandalika menjadi kewenangan UPTD Terminal. “Kalau di luar itu, masuk dalam pengawasan kita cuma disitu mereka masih banyak yang nyewa di PT Pade Angen yang punya lahan itu dan semoga itu bisa jadi PR kita untuk menata dan memberi tempat,” terangnya.

Zona merah PKL di wilayah Kecamatan Sandubaya disebutkan Syamsul Adnan adalah di jalan protokol seperti di Jalan Sandubaya yang termasuk jalan provinsi. (ynt)

Serahkan ke SKPD Lain KALANGAN Dewan nampaknya mulai habis kesabaran melihat capaian retribusi parkir tepi jalan umum. Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., misalnya. Melihat dari capaian hingga triwulan ketiga, Politisi PKPI ini menyakini target retribusi parkir tepi jalan umum sulit tercapai.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (24/9), Misban mengungkapkan, kalau tahun 2014 ini, Dishub lagi-lagi tidak mampu mencapai target retribusi (Suara NTB/fit) parkir tepi jalan umum, maka Misban Ratmaji genap lima kali SKPD yang mengelola parkir tepi jalan ini tidak gagal mencapai target. Padahal, tidak sedikit langkah yang konon telah ditempuh Dishub untuk mengejar target retribusi parkir tepi jalan umum itu.

Namun demikian, Misban menolak jika tidak tercapainya target retribusi parkir tepi jalan umum sebagai bentuk kegagalan Dishub. ‘’Kalau orang gagal itu pasti ada sebabnya.

Tetapi ini, sepertinya ada kesengajaan,’’ ungkapnya. Kondisi ini, demikian Misban, harus cepat direspon oleh kepala daerah. Kalau memang Dishub tidak mampu mengelola retribusi parkir tepi jalan umum, Misban menyarankan kepada kepala daerah untuk menyerahkan pengelolaan retribusi parkir tepi jalan umum ke SKPD lain.

Ketua Fraksi Keadilan ini yakin, selain Dishub, masih banyak SKPD yang lebih mumpuni mengelola retribusi parkir tepi jalan umum. Tidak tercapainya target retribusi parkir tepi jalan umum, sambung Misban, tidak terlepas dari kebocoran yang terjadi. Kebocoran retribusi ini, selain karena masih maraknya juru parkir liar, juga karena tidak jujurnya pihak pengelola parkir.

Ketidakjujuran pengelola titik parkir terlihat dari praktik di lapangan. Masyarakat yang menggunakan jasa parkir tepi jalan umum yang resmi dikelola oleh juru parkir, sering tidak mendapat karcis parkir. Dewan telah menyarankan kepada Dishub untuk melakukan langkah-langkah inovatif untuk menekan kebocoran.

Pasalnya potensi parkir tepi jalan umum, seperti halnya di kotakota lain, terbilang sangat besar. ‘’Kita pernah sarankan Dishub buatkan spanduk. Apabila anda tidak mendapat karcis parkir, jangan membayar,’’ terangnya. Bahkan saran ini sudah disampaikan saat Dishubkominfo masih dipimpin oleh Anis Masyhur. Sayangnya, saran ini tidak didengar. Padahal di daerah-daerah lain, cara yang sama cukup efektif mengatasi kebocoran parkir. (fit)

(Suara NTB/ist)

TANDA PESERTA - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyematkan tanda peserta kepada perwakilan peserta rakorda.

Tangkal Radikalisme

Walikota Minta Tingkatkan Peran Serta Ulama Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh meminta agar peran serta ulama dapat ditingkatkan dalam upaya menangkal radikalisme di tengah masyarakat. Selain itu, perkembangan ekonomi dan pembangunan daerah juga harus menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Demikian disampaikan Walikota Mataram, saat memberikan sambutan pada Rakorda MUI Se-Pulau Lombok di Pendopo Walikota, Rabu (24/9).

Dikatakan, ulama dan pemerintah memiliki peran untuk menciptakan masyarakat yang memiliki ilmu pengetahuan agama, sehingga aktivitas yang dilaksanakan oleh generasi sesuai dengan syariat Islam. Terlebih dengan perkembangan ekonomi yang dikhawatirkan sangat mudah atau rentan mempengaruh generasi muda.

Disisi lain, akan masuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015 mendatang, menjadi tantangan tersendiri dan harus dipersiapkan sedini mungkin, karena tidak menutupkan kemungkinan ada dampak positif maupun negatif dari pergeseran nilai budaya. “Sebentar lagi MEA akan masuk, kita harus bisa persiapkan diri menghadapi persaingan global,” ujar Walikota mengingatkan.

Walikota menyebutkan, program yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemkot Mataram pertama, pengembangan ekonomi kerakyatan.

Kedua, peningkatan sumber daya manusia dan terakhir penguatan kualitas dan kuantitas terhadap infstruktur pembangunan perkotaan. “Alhamdulillah, pembangunan jalan dan sebagainya sedang kita upayakan semaksimal mungkin,” katanya.

Ketua MUI NTB, Prof. Dr. H. Syaiful Muslim mengatakan, rakorda tersebut menjadi agenda untuk melakukan evaluasi terhadap program yang dilakukan oleh MUI di kabupaten/kota. Selain itu, upaya untuk meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan lembaga lainnya, sehingga program MUI dapat bersinergi dengan program pemerintah. Beberapa program MUI diantaranya, pengembangan ekonomi syariah, pemberdayaan masyarakat melalui kelompok pertanian atau peternakan dan lain sebagainya.

Dia menekankan, yang tidak kalah penting adalah, ulama harus gencar melakukan dakwah di tengah persoalan sosial yang semakin meningkat. Sebagai langkah mengantisipasi dan mewaspadai berbagai hal – hal yang tidak diinginkan. (cem)

yang terkena pelebaran jalan telah dilakukan pembebasan oleh Pemkot Mataram.

“Hanya satu-dua yang belum (dibebaskan),” cetusnya ditemui usai rapat koordinasi di Kantor Walikota Mataram, Rabu (24/9).

Sama dengan proses pembebasan lahan untuk pelebaran

‘’Jadi nanti, baik yang menjual maupun yang membeli miras ini, akan dijatuhi sanksi,’’ tegas Ketua Pansus Raperda Kota Mataram tentang pelarangan dan penertiban miras, HM. Husni Thamrin, MPd., kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (24/9). Untuk penjual miras akan dijatuhi sanksi denda Rp 50 juta dan dipenjara selama tiga bulan. Sementara untuk pembeli, juga akan dikenakan denda Rp 5 juta dan hukuman kurungan selama dua minggu.

Sanksi yang diatur dalam Perda pelarangan dan penertiban miras diharapkan mampu memberi efek jera kepada penjual maupun pembeli miras. Pansus, lanjut Husni, akan mempercepat penyelesaian raperda tersebut. Karena selama ini, aparat yang hendak melakukan penertiban kerap terbentur belum adanya payung hukum. Ketua Fraksi PPP ini menargetkan, Perda ini bisa dirampungkan dalam satu bulan.

Husni melihat keberadaan Perda miras ini sangat mende-

sak untuk segera disahkan.

Pasalnya, segala bentuk pertikaian di kalangan masyarakat, banyak yang dipicu oleh miras.

Untuk tahap awal, Pansus telah melakukan bertemu dengan jajaran MUI NTB untuk mengkonsultasikan raperda hak inisiatif ini. ‘’Perda Miras ini mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya,’’ cetusnya. Bukan berarti kita setuju dengan peredaran miras,’’ pungkasnya.

Paling tidak, dengan adanya payung hukum, bisa meminimalisir peredaran miras di daerah ini. Dalam pembahasan Perda ini nantinya, akan disesuaikan dengan perpres No. 74 tahun 2014 yang membolehkan peredaran minuman beralkohol di tiga tempat. Antara l;ain di hotel-hotel dan tempat khusus. Tempat khusus yang dimaksud nantinya akan diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pembahasan lebih mendalam terhadap raperda ini, akan mengundang stake holder seperti MUI, tokoh lintas agama dan tokoh masyarakat. (fit)

Persoalan Pendaftaran

BKD akan Laporkan Wakil Walikota Minta Pelaksanaan ke Panselnas CPNS Program Dipercepat

Rakor Pimpinan SKPD

Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada seluruh pimpinan SKPD dan juga camat lingkup Pemkot Mataram untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program.

Mengingat di ujung bulan September ini adalah akhir dari triwulan ketiga dan sebentar lagi akan memasuki triwulan keempat. Penekanan itu disampaikan Wakil Walikota pada saat memimpin rapat koordinasi di Ruang Rapat Kenari, Kantor Walikota Mataram, Rabu (24/9).

“Saya minta kepada SKPD untuk mempercepat atau akselerasi program atau kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik karena ini sudah mau masuk triwulan keempat supaya dipercepat prosesnya,” terangnya ditemui usai memimpin rapat. Mohan menambahkan dengan mempercepat proses pelaksanaan berbagai program pembangunan, maka masyarakat akan lebih cepat merasakan manfaatnya.

Disamping itu ia juga meminta kepada pimpinan SKPD

untuk membangun sinergitas atau harmonisasi dengan SKPD lainnya. Khususnya bagi SKPD yang lokus kegiatannya sama. Pentingnya koordinasi yang baik antar SKPD ini menurut Wakil Walikota agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan program di lapangan.

Belum lama ini, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memberikan warning atau peringatan kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan kinerjanya. Apalagi bulan September ini adalah akhir triwulan ketiga dan akan segera memasuki triwulan keempat sehingga untuk mencapai target, seluruh SKPD harus bekerja keras.

“Saya sudah warning mereka untuk kerja keras karena ini sudah bulan September, mau masuk triwulan keempat,” cetusnya.

Walikota mengatakan jika ada SKPD yang belum mencapai target baik realisasi keuangan maupun fisik, dirinya akan melakukan evaluasi apa penyebab rendahnya capaian tersebut. “Apakah ini menyangkut soal kinerja, atau karena jadwal dari program-pro-

NTB/dok)

Mohan Roliskana

gram kita sendiri. Ini akan saya evaluasi. Saya yang jelas sudah memberikan warning,” terangnya.

Realisasi atau serapan program yang bersifat fisik atau non-fisik disebutkan Walikota sama pentingnya. Karena semua itu menggunakan uang rakyat sehingga harus dimaksimalkan dan manfaatnya dapat dirasakan segera mungkin oleh masyarakat. (ynt)

Pembebasan Lahan untuk Pelebaran Jalan Bung Karno 99 Persen Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengatakan pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan Bung Karno hampir rampung dilakukan. Ia mengatakan hampir 99 persen bangunan atau tanah warga

Mataram (Suara NTB) – Sebentar lagi, membeli miras (minuman keras) di Mataram, tak lagi sebebas sekarang. Pemkot Mataram, melalui Perda Kota Mataram tentang pelarangan dan penertiban miras yang saat ini tengah digodok Pansus DPRD Kota Mataram, akan membatasi ruang gerak peredaran minuman keras di kota yang bervisi maju, religius dan berbudaya ini.

Jalan Energi dan Jalan Saleh Sungkar di Ampenan yang hampir rampung seluruhnya. Khusus untuk kedua ruas jalan itu; Jalan Energi dan Saleh Sungkar, bangunan dan lahan warga yang dibebaskan sekitar 100 unit.

Pembebasan lahan dan pelaksanaan proyek jalan disebut-

kan Mahmuddin berjalan bersamaan. Untuk bangunan atau lahan warga yang belum dibebaskan, Mahmuddin mengatakan saat ini masih dalam tahap negosiasi dengan warga. Sementara untuk nilai tanah sudah ada standar tersendiri dari appraisal. Masyarakat juga disebutkan

masih sangat teliti terkait dengan batas-batas tanah mereka.

Sedangkan untuk pembebasan lahan untuk pelebaran Jalan TGH. Faisal di Kecamatan Sandubaya, Mahmuddin mengatakan telah rampung dilaksanakan. “Untuk di Jalan TGH. Faisal sudah clear semua,” ujarnya. “Semua sudah dilakukan perhitungan, tinggal kami serahkan ke Badan Aset (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) untuk ditindaklanjuti.

Mudahan tidak ada klaim lagi dari masyarakat,” jelasnya.

Ia menyatakan sejauh ini pelaksanaan pembebasan lahan berjalan dengan baik dan tidak ada protes dari masyarakat terkait harga dan lainnya. . (ynt)

Mataram (Suara NTB) Beberapa persoalan dihadapi para pelamar CPNS pada saat melakukan pendaftaran melalui sistem daring (dalam jaringan). Misalnya para pelamar yang sudah mendaftar daring dan mendapatkan NIK, tapi tidak bisa melakukan konfirmasi melalui akun surat elektronik. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Baiq Dewi Mardiani Ariani mengatakan untuk persoalan tersebut pelamar bisa langsung datang ke kantornya untuk menyampaikan persoalan ini. “Tolong dia ke BKD saja. Nanti kami akan mendata dan melaporkan ke Panselnas,” ujarnya, Rabu (24/9).

Selain itu ada juga persoalan bagi pelamar ketika sudah melakukan pendaftaran via daring, mereka tidak bisa mencetak NIK. Untuk persoalan ini, Dewi meminta kepada pelamar untuk masuk melalui SSCN (Sistem Seleksi CPNS Nasional) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) melalui situs sscn.bkn.go.id.

“Pakai NIK-nya sebagai user dan password-nya jangan sampai lupa karena ada juga yang lupa password-nya, bahkan ada yang lupa dia melamar kemana. Itu juga yang terjadi,” jelasnya.

Keluhan terkait persoalan tak bisa mencetak NIK ini disebutkan Dewi memang sudah banyak yang masuk ke Panselnas. Pihaknya juga menyampaikan persoalan ini kepada SSCN BKN untuk ditindaklanjuti. Dan ada sekitar seribu lebih pelamar yang menantikan jawaban terkait persoalan tersebut. “Keluhan ini juga kami sampaikan ke SSCN dan kami dari BKD mendapat jawaban ada 1.065 menanti jawaban itu,” ujarnya.

Kondisi ini disebutkan mantan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram ini juga telah disampaikan ke BKD Provinsi NTB selaku koordinator. “Itu juga sudah kami sampaikan mudah-mudahan ada solusi segera di sisa waktu pendaftaran ini,” jelasnya. Pihaknya juga diminta provinsi untuk mendata persoalan yang dihadapi pelamar. “Bagi yang tidak bisa mengakses kita data dulu NIK-nya,” ujarnya.

Dewi mengatakan ada juga pelamar yang menggunakan KTP manual atau non elektronik. Pelamar yang belum mempunyai KTP elektronik diarahkan untuk datang ke Dinas Dukcapil untuk melakukan perekaman. (ynt)

Mataram Dapat Tambahan Kuota Delapan JCH Mataram (Suara NTB) Kota Mataram mendapatkan tambahan kuota jamaah calon haji (JCH) sebanyak delapan orang yang akan berangkat pada hari Minggu, (28/9) mendatang. Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, H. Burhanul Islam mengatakan delapan JCH ini akan mengisi kuota haji yang tidak terisi secara nasional.

Burhanul mengatakan delapan JCH ini akan bergabung bersama JCH dari kloter Ujung Pandang dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Informasi penambahan keberangkatan JCH ini baru didapatkan beberapa hari lalu. JCH terakhir dari Kota Mataram ini diprioritaskan dari jamaah lansia dan yang memiliki pendamping.

“Pada saat menjelang keberangkatan akhir, NTB mendapatkan porsi tambahan untuk mengisi kuota yang tidak terisi secara nasional,” terangnya ditemui usai menghadiri rapat koordinasi MUI se-Pulau Lombok di Pendopo Walikota Mataram, Rabu (24/9). Delapan orang JCH yang akan berangkat terakhir ini adalah yang nomor porsinya sudah masuk dan syaratnya mereka harus bisa memenuhi

persyaratan administrasi dalam satu hari. “Itu yang bisa, makanya kita di Kota Mataram ada delapan orang,” imbuhnya. Delapan orang ini nantinya akan langsung berangkat ke Mekkah bersama JCH dari Ujung Pandang dan NAD. Saat ini terhitung JCH asal Kota Mataram yang telah berangkat sebanyak 487 orang. Seluruh JCH asal Kota Mataram disebutkan Burhanul saat ini telah berada di Kota Makkah dan sedang melaksanakan beberapa ibadah wajib maupun sunnat.

“Jadi saat-saat sekarang ini jamaah kita sedang melaksanakan ibadah-ibadah wajib, sholat fardhu lima waktu dan juga ibadah-ibadah sunnah seperti tawaf sunnat, umrah sunnat, dan lainnya,” terangnya.

Sebelumnya ada satu JCH asal Kota Mataram yang sempat dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia (BPHI) pada saat masih berada di Madinah.

Berdasarkan informasi terakhir yang diterima pihaknya, Burhanul mengatakan saat ini kondisi seluruh JCH asal Kota Mataram dalam keadaan sehat.

“Yang sempat sakit beberapa waktu lalu sudah sehat sekarang,” ujarnya. (ynt)

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Indisipliner Hasil Seleksi CPNS Dijamin Transparan PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) memberikan jaminan, kalau hasil seleksi akademik untuk rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun ini, benar-benar transparan dan bisa dipertanggungjawabkan.

Apalagi pemerintah menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) untuk seleksi akademik. Penegasan tersebut disampaikan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, Rabu (24/9).

Nursiah menjelaskan, dengan penerapan sistem CAT tersebut, maka peluang adanya permainan dalam (Suara NTB/dok) Nursiah proses seleksi bisa diminimalisir. Bahkan bisa dikatakan, tidak ada celah bagi pihak-pihak tertentu untuk mempermainkan hasil seleksi, sehingga hasilnya benar-benar bersih.

Pasalnya, para peserta seleksi bisa melihat nilai dan rankingnya begitu menyelesaikan soal saat ujian akademik. Hasilnya pun langsung tersimpan secara otomatis dan tidak bisa diubah-ubah oleh pihak manapun. “Jadi begitu peserta selesai menjawab soal, saat itu juga akan tertera nilai serta peringkatnya di mana,” terangnya.

Dengan begitu, para peserta sudah bisa mengukur diri. Bahkan mengetahui dirinya lulus atau tidak pada saat itu juga. Data tersebut terkoneksi langsung dengan server pemerintah pusat yang bisa dijamin keamanan dan kerahasiaannya, sehingga tidak ada celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mempermainkan hasil seleksi akademik.

Untuk itu, pihaknya perlu menekankan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama lagi para calon peserta seleksi CPNS. Supaya tidak cepat percaya dengan bujuk rayu oknum-oknum tertentu yang menawarkan jasa untuk mengurus kelulusan dalam seleksi CPNS. Apalagi sampai meminta imbalan berupa uang.

“Kalau ada pihaknya yang menawarkan jasa untuk bisa lolos seleksi CPNS, saya tegaskan itu bohong. Karena tidak ada satupun pihak yang bisa mengubah-ubah hasil seleksi CPNS,” ujarnya.

Dalam hal ini, ujarnya, peserta mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, supaya pada saat seleksi bisa memperoleh hasil yang maksimal. “Yang penting sekarang bagaimana kita persiapan diri dengan maksimal. Guna menghadapi seleksi nantinya,” tegas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini.

Disinggung persiapan seleksi akademik, Nursiah mengaku sampai sejauh ini terus dipersiapkan. Termasuk untuk fasilitas CAT nantinya. Di mana saat ini, pemerintah sudah menyiapkan sebanyak 50 perangkat komputer yang akan digunakan pada saat seleksi nantinya.

Mengingat perangkat yang ada terbatas, maka proses seleksi akademik tidak bisa digelar sekaligus. Apalagi kalau pelamarnya mencapai ribuan orang. Maka tentunya akan dilakukan penjadwalan secara bergiliran, sehingga bisa dipastikan, untuk seleksi akademik akan berlangsung cukup lama. (kir)

Mantan Kepala SMPN 3 Gerung Ditahan

Dikbud Ingatkan Kepsek Tidak Permainkan Dana Bantuan Giri Menang (Suara NTB) Ditangkapnya oknum mantan Kepala SMPN 3 Gerung MH menjadi peringatan bagi semua kepala sekolah (kepsek) agar tidak bermain-main dengan bantuan dana, baik dari pusat dan daerah. Ia berharap agar penangkapan oknum kepsek ini mejadi pertama dan terakhir di jajaran satuan pendidikan di Lobar.

Kepala Dinas Dikbud Lobar, Ispan Junaidi, MEd, menegaskan, dinas akan bertindak tegas ketika ada oknum kepsek yang tersangkut kasus. Sanksi tegasnya, dicopot dari jabatan kepsek dan sanksi administrasi lainnya. Ia juga memperingatkan semua guru agar tidak bermain-main dengan disiplin..

Diakuinya, anggaran bantuan ke sekolah tahun ini cukup banyak. Ada bantuan berupa dana block grant yang dialokasikan dari bantuan sosial. Bantuan ini, lanjutnya, akan dikawal melalui petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis agar tidak dimainkan. ‘’Anggaran ini, harus diperuntukkan sesuai petunjuk tersebut, tidak boleh keluar dari ketentuan,’’ tegasnya.

Untuk diketahui, mantan Kepala SMPN 3 Gerung MH, ditahan Kejaksaan setelah kasusnya dilimpahkan, karena dinyatakan lengkap atau P21 oleh pihak kejaksaan. Oknum mantan kepsek ini ditahan di Lapas Mataram untuk segera disidangkan.

Diketahui, MH, diduga melakukan korupsi atas dana bantuan yang diperoleh sekolah yang berlokasi di Desa Kebun Ayu. Sekolah mendapat kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 663.410.000. Dana tersebut terbagi dalam item BSM, Block Grant, BOS dan rehabilitasi ruang kelas Dana Block Grant peningkatan mutu daerah perbatasan itu bersumber dari APBN tahun 2011 sebesar Rp 50 juta. Dana itu dicairkan melalui rekening sekolah. Setelah masuk, dana ditarik lagi pada tanggal 28 Oktober 2011 dan disimpan secara pribadi.

Sementara, dana BSM tahun 2011 SMPN 3 Gerung mendapat kucuran dana sebesar Rp 180 juta bersumber dari APBD II. Sedangkan tahun 2012, mereka mendapat kucuran dana dari APBN sebesar Rp 115.500.000. (her)

Empat Oknum Guru di Lobar Diusulkan Dipecat Giri Menang (Suara NTB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) mengusulkan empat oknum guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dipecat. Alasannya, empat oknum guru ini dinilai indisipliner. Ke empat oknum guru ini segera disidang oleh pihak BKD dan Inspektorat untuk dimintai penjelasannya terkait alasannya tidak pernah masuk mengajar.

(Suara NTB/dok)

Ispan Junaidi

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Dikbud Lobar, Ispan Junaidi, MEd, ditemui di kantornya Rabu (24/9). Mantan Kabag Humas Setda Lobar ini menerangkan, oknum guru ini dilaporkan oleh kepala sekolah masing-masing, karena tidak pernah masuk mengajar hingga setahun terakhir. Laporan itu pun diproses dinas untuk diussulkan ke BKD agar dipecat secara tidak hormat.

Menurutnya, pemecatan

oknum guru dipastikan setelah sidang dalam waktu dekat setelah rapat pimpinan selesai.

Rencananya, Kamis (hari ini, red) empat oknum guru tersebut disidang oleh Sekda dan Inspektorat. Namun karena Sekda pergi ke luar daerah, sehingga sidang batal dilakukan. Sementara, asisten berhalangan, sehingga ditunda sampai rapat pimpinan selesai.

Lantas kenapa terkesan terlambat disanksi, padahal oknum

guru tidak masuk hingga melebihi 45 hari? Menurutnya, laporan beberapa waktu lalu diterima, sehingga dinas pun memprosesnya setelah menerima laporan itu.

“Kalau cepat dilaporkan maka dinas cepat memproses usulan pemecatan,” terangnya.

Sementara itu, Kasubag Kepegawaian pada Dinas Dikbud Lobar, Ahmad Zulhadenan menyatakan, dalam pengajuan pemecatan ke empat oknum guru ini melalui proses sesuai

ketentuan. Pihaknya terlebih dahulu memanggil beberapa kali, namun oknum tidak datang bahkan keberadaan mereka tidak diketahui.

Oknum guru ini sendiri selama beberapa bulan terakhir tidak menerima gaji, karena bendahara menahan gaji mereka. Ia merincikan ke empat oknum guru ini antara lain, inisial ABR mengajar di SDN 2 Senggigi, MAPT mengajar di SDN 2 Pelangan, SLD mengajar di SMAN 1 Kuripan dan ABN mengajar di SDN 6 Sekotong. Ia menambahkan, selain empat guru ini, sejauh ini belum ada laporan lain terkait guru yang malas. Namun tidak menutup kemungkinan jika masih ada guru yang malas mengajar. (her)

Pilkades Mendatang

Sekdes dan Kadus Ditunjuk Kades Tanjung (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) Dr. H. Najmul Akhyar, MH, mengingatkan kepada jajaran kepala desa (kades) dan aparatur desa agar penyelenggaraan desa ke depan dilaksanakan secara profesional dan sesuai aturan yang berlaku. Betapa tidak, seiring akan diketoknya RUU tentang Desa, maka kemungkinan besar, kades akan memiliki hak prerogatif untuk menunjuk kepala dusun (kadus) dan mengusulkan mengganti sekretaris desa (sekdes) apabila dievaluasi tidak sesuai harapan.

“Undang - Undang tentang Desa masih kita tunggu. Tetapi ke depannya, jabatan kepala dusun masuk ke dalam “kabinet” desa, sehingga dengan format baru, kadus ditunjuk oleh kades,” katanya saat memberikan arahan dalam pelatihan BUMDes sera evaluasi pengembangan dan kapasitas desa di Aula Kantor Bupati, Rabu (24/9).

Najmul meminta, terkait regulasi baru sebagai wujud demokrasi itu maka ia memandang perlu agar jajaran camat dan kades menjelaskan ke masyarakat terhadap perubahan yang diamanatkan oleh UU nantinya. Ia tak ingin masyarakat level bawah dibuat kaget, bahwa dengan tidak adanya Pilkadus dapat menimbulkan mispersepsi antarwarga 1 dusun dengan aparatur desa.

Karena tidak hanya jabatan kadus yang diserahkan kewenangannya kepada kades, tetapi jabatan sekdes pun dapat dievaluasi oleh kades. Apabila dalam hasil evaluasi seorang kades, penjabat sekdes diklaim tak memenuhi ekspektasi dan tak mampu bekerja, maka sekdes bersangkutan dapat diusulkan untuk diganti. Artinya, meski seorang sekdes berstatus PNS, kades berhak mengusulkan pergantian ke pemda kabupaten.

“Posisi sekdes nantinya akan dilematis, karena UU mengamanatkan kades

baru boleh mengangkat sekdes kembali menjadi sekdes apabila dipandang mampu, tetapi boleh mengganti apabila dievaluasi tidak mampu. Meskipun demikian, agar kades tidak mencari-cari celah untuk mengganti jika sekdes yang notabene PNS jika mampu.

Sebab PNS bukanlah jabatan politis,” papar Najmul.

Ia meminta seluruh kades terutama kades baru pascaterbitnya UU tentang Desa agar memegang semangat aturan dalam proses perbaikan membangun desanya. Bagaimanapun, semangat UU yang baru tidak dijalankan dengan prinsip yang dapat mengganggu performa perubahan di tingkat desa secara dramatis.

Najmul juga mengharapkan, agar jajaran kades ke depannya mampu menyiapkan perangkat dan sumber daya manusianya dalam menyambut penyelenggaraan desa yang lebih baik. Demikian halnya camat, agar mengantisipasi keluarnya tindak lanjut RUU dengan Perpres, Permen ataupun Perda, supaya dapat melakukan inisiatif sosialisasi kepada masyarakat di wilayah masing-masing.

“Dulu dengan PP 72 BPD bisa mengajukan usulan Pemekaran, sekarang agar diedarkan ke masyarakat bahwa Pemekaran yang sedianya setelah Pilpres, kemungkinan bisa digelar setelah RUU disahkan atau paling tidak di tahun 2015,” kata Wabup.

Dalam konsep pemekaran mendatang, Wabup menambahkan desa-desa yang mengajukan diri pemekaran harus mempersiapkan diri lebih dulu selama 3 tahun. Dalam masa itu, jika dipandang hasil evaluasi menyatakan desa pemekaran layak, maka desa bersangkutan berpeluang dimekarkan. Sebaliknya, jika evaluasi menyatakan tidak layak maka desa (persiapan) pemekaran harus ditinjau ulang dan akan dikembalikan ke desa induknya. (ari)

(Suara NTB/rus)

URUS BERKAS - Sejumlah warga memadati Kantor Disdukcapil Lotim mengurus berkas kependudukan. Selama musim pendaftaran CPNS, Kantor Dukcapil diserbu warga untuk melengkapi data-data kependudukannya.

NIK Bermasalah

Tak Bisa Ikut Daftar CPNS

Selong (Suara NTB) Pemerintah akan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam seleksi penerimaan CPNS tahun 2014. NIK yang bermasalah dipastikan tidak bisa ikut daftar CPNS. Utamanya yang pembuatannya di atas tahun 2011.

“Yang kita khawatirkan yang memiliki NIK di atas tahun 2010-2011 lalu yang waktu itu belum dibuat secara online,” ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Parihin, S.Sos, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (24/9). Mantan Camat Sambelia ini meminta kepada calon-calon pendaftar untuk mengurus NIK tersebut di Kantor Dinas Dukcapil.

Selain karena ada yang belum online, kata Parihin ada NIK yang tercantum dalam elektronik KTP maupun KTP reguler tidak bisa terbaca oleh sistem pada situs Menpan RB dan BKN. Hal ini katanya hanya satu dua orang saja dan ketika sudah ditangani di Dukcapil langsung bisa mendapatkan user name dan membuat password sendiri.

Parihin, menegaskan, seluruh NIK yang dipegang warga baik dalam bentuk elektronik KTP

maupun yang masih reguler bisa digunakan untuk mendaftar. Menurutnya, adanya yang belum masuk bukan karena persoalan NIK. Akan tetapi karena jaringan internet pada situs tersebut yang kemungkinan besar mengalami gangguan.

Hal ini katanya diketahui setelah sejumlah warga yang datang langsung ke kantor Dukcapil dan melakukan login pendaftaran. “Saat dicoba di sini semua tidak ada masalah,” katanya. Ia pun menyarankan, jika ingin melakukan pendaftaran lebih baik pada tengah malam, karena jumlah pengguna berkurang.

Semua yang punya NIK prinsipnya bisa mendaftar. Bagi pemilik NIK yang belum memegang fisik E-KTP atau masih KTP reguler saat mendaftar dibuatkan surat keterangan oleh Dukcapil. Surat keterangan menegaskan yang bersangkutan sudah melakukan perekaman E-KTP. Ditambahkan hingga saat ini, sekitar 300 ribu warga Lotim wajib KTP dan sudah melakukan perekaman namun belum memiliki fisik E KTP. Pemberlakuan E-KTP reguler masih diberlakukan hingga Desember 2014 mendatang. (rus)

Kades di Lobar Pertanyakan ADD Giri Menang (Suara NTB) Menyusul diberlakukannya Undang-Undang (UU) Desa yang disetujui DPR RI, sejumlah persoalan timbul di tingkat desa. Seperti dikeluhkan kepala desa terkait belum jelasnya dana alokasi desa (ADD) yang diperuntukkan bagi desa, sejauh ini mengemuka dana yang diberikan ke desa Rp 1 miliar, namun jumlah nominal ini tidak jelas, karena ada yang menyebut dana per desa hanya ratusan juta.

“Sampai sekarang ini dana desa simpang siur, ada yang

menyatakan bahwa anggaran dana desa dari APBN hanya Rp 1,4 miliar, malah ada yang bilang hanya Rp 120 juta,” kata Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKAD) Lobar, Kamarudin, belum lama ini.

Dijelaskan, hasil pertemuan dengan AIPD, Bappeda, World Bank dan Inspektorat, jika tahun 2015 pemerintah pusat mengalokasikan anggaran dana desa hanya Rp 9 triliun, jika dibagi jumlah desa 70 ribu lebih maka jatuhnya hanya maksimal Rp 120 juta per desa.

Itupun realisasi tiga tahap.

“Lalu pertanyaan kita isu yang berkembang di masyarakat dana desa itu Rp 1,4 miliar itu kemana,” tanyanya.

Ia khawatir dengan ketidakjelasan informasi yang berkembang di masyarakat jangan sampai menjadi fitnah, karena yang menjadi korban nantinya pihak desa dalam hal ini kepala desa.

Karena itu, dana ini harus diperjelas oleh Pemda. Kalau itu sudah jelas, maka harus disebarluaskan kepada masyarakat melalui media massa. (her)

Dukcapil Lobar Kekurangan 5.000 Blangko KTP Giri Menang (Suara NTB) Meningkatnya warga yang ingin membuat KTP membuat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Barat (Lobar) kekurangan blangko. Alasannya, dalam beberapa waktu terakhir semenjak pembukaan pendaftaran CPNS ratusan pelamar setiap harinya mengurus pembuatan KTP manual dan surat keterangan perekaman EKTP sebagai salah satu syarat melamar CPNS. Kepala Dinas Dukcapil Lobar, H.M. Khalid kepada wartawan, Rabu (24/9), mengaku telah memesan sekitar 5.000 blangko KTP untuk memenuhi kebutuhan pelamar CPNS. Diakuinya, beberapa waktu terakhir Dinas Dukcapil didatangi ratusan warga, khususnya pelamar CPNS yang mengurus KTP dan surat keterangan sebagai syarat melamar. ‘’Karena dalam ketentuan, salah satu yang dilampirkan dalam lamaran adalah KTP manual bagi yang belum memiliki EKTP, namun disertai surat keterangan sudah merekam. Sedangkan yang sudah punya E KTP tidak per-

(Suara NTB/her)

H. M. Khalid

lu melampirkan surat keterangan,’’ terangnya.

Diakuinya, pihaknya kewalahan melayani warga yang akan membuat KTP, karena banyak yang ngotot agar KTP dan surat mereka harus jadi hari itu juga.

Di samping itu, di kantor setempat tidak ada tempat duduk, sehingga warga yang antre terpaksa duduk di luar kantor.

Selain blangko, pihaknya mengaku perlu ada tambahan

meja, kursi dan ruang sebagai tempat menunggu warga. Alasannya, ruang pelayanan memiliki ruangan terbatas. “Biasanya kita melayani 200 orang per hari,’’ terangnya.

Diakuinya, dalam melayani masyarakat khususnya dinas yang bersentuhan dengan pelayanan publik, bupati mengarahkan agar tidak saja duduk di kantor melainkan lebih banyak turun ke lapangan.

Hal itupun diterapkannya beberapa minggu terakhir, ia telah mendatangi delapan kecamatan. Ke depan pihaknya akan berupaya mengunjungi semua kecamatan. Termasuk ke desa dan kelurahan.

Ia menambahkan, tahun depan ada wacana pelayanan publik seperti pembuatan KTP dan KK dipusatkan di Dukcapil.

Selama ini, kecamatan yang mengeluarkan KTP dan KK, namun atas tanda tangan dari Kepala Dinas Dukcapil. Tujuannya agar semua terdata lengkap di Dukcapil, karena sering kali warga yang pindah cepat memperoleh NIK tanpa ada register di dinas, sehingga NIK pun dobel. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Polisi Segera Periksa Kasus Dugaan Ijazah Palsu

Teddy Suhendyawan Syarif

(Suara NTB/bug)

Warga Taloko Blokir Jalan Nasional Dompu (Suara NTB) Perkelahian antarkampung antara Desa Taloko Kecamatan Sanggar Bima dengan kelompok pemuda di Kecamatan Kilo masih dilakukan negosiasi untuk upaya damai. Apalagi upaya saling provokasi masih terjadi diantara warga kedua wilayah. Warga Taloko Sanggar pun sempat melakukan aksi blokir jalan strategis nasional di Desa-nya yang menjadi akses jalan tunggal dari dan menuju Kilo dan Sanggar Bima dengan Kota Dompu.

Kapolsek Sanggar Bima, Ipda Indra Kila kepada wartawan, Rabu (24/9) mengungkapkan, aksi blokir jalan yang dilakukan warga Taloko karena mendengar informasi akan adanya aksi penyerangan dari warga Kilo, Selasa (23/9). Aksi blokir hingga melumpuhkan akses jalan tunggal dari dan menuju Kilo dan Sanggar dengan Kota Dompu berlangsung hingga Rabu pagi. “Jalannya sudah dibuka tadi pagi. Kendaraan sudah bisa melintas,” ungkapnya.

Indra juga mengungkapkan, tiga pemuda dari Taloko telah diamankan pihaknya. Ketiganya diduga sebagai provokator dari aksi pelemparan bus Permata Hati sehingga melukai warga Kilo. Sementara provokator dari Kilo, sehingga terjadi aksi penyerangan, pembakaran dan penjarahan rumah warga Taloko juga dalam proses penyelidikan. “Proses penyelidikan kasus ini dilakukan secara bersama antara Polsek Sanggar dan dibantu oleh Polsek Kilo,” katanya.

Camat Kilo, M Ali, S.Sos secara terpisah mengatakan, upaya damai dari kedua wilayah masih terus dilakukan.

Negosiasi dengan kelompok pemuda, tokoh masyarakat dari kedua kelompok warga yang bertikai juga terus dilakukan. “Kita masih melakukan negosiasi untuk mengetahui keinginan warga kedua wilayah sambil meminta untuk saling menahan diri,” terangnya.

Akses jalan di Taloko Sanggar merupakan ruas jalan tunggal dari kota Dompu maupun Bima menuju Kilo ataupun ke kota Sanggar. Diblokirnya jalan oleh warga Taloko membuat akses jalan lumpuh dari dan menuju Kilo atau Sanggar. Kendati ruas jalan sudah dibuka, namun warga Kilo masih khawatir keluar dari wilayahnya. Kalaupun harus keluar, mereka harus menumpang bus dari Sanggar. Sementara bus Permata Hati dari Kilo yang sempat dilempari warga Taloko belum beroperasi karena khawatir aksi sweeping dari warga Taloko. (ula)

Perlu Perda Keamanan

Senjata Rakitan Kian Marak di Bima

Kota Bima (Suara NTB) Senjata rakitan berpeluru kelereng yang mulai marak menjadi kegelisahan tersendiri bagi Walikota Bima, H.M. Qurais H. Abidin. Untuk itu, Walikota meminta DPRD yang baru membuat Perda masalah keamanan untuk meredam perkembangan senjata rakitan dimaksud.

Demikian disampaikan Walikota Bima saat menutup sambutannya dalam rapat paripurna pelantikan dan pengambilan sumpah 25 anggota DPRD di Convention Hall, Rabu (24/9). Dikata-

kannya, saat ini senjata rakitan berpeluru kelereng tersebut mulai marak di tiap-tiap kelurahan. Hal ini tentunya akan mengganggu keamanan di Kota Bima.

Untuk membahas mas-

alah ini, lanjutnya, besok (hari ini, red) FKPD Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima akan menggelar rapat guna mengambil langkahlangkah preventif agar senjata-senjata tersebut tidak dis-

alahgunakan. Tidak itu saja, kepada pimpinan DPRD dan seluruh anggota yang baru dilantik kiranya dapat melihat perkemangan seperti ini agar bisa membuat Perda masalah keamanan. “Besok Insya Allah Pak Kajari Pak Dandim, FKPD Bima dan Kota Bima akan menggelar rapat agar senjata tersebut tidak disalahgunakan,” ujarnya.

Sebelumnya, senjata berpeluru kelereng mulai terli-

hat saat seorang siswa SMK diamankan di Kecamatan rasa NaE Barat dengan membawa dua pucuk senjata sejenis. Saat itu, aparat mendapat informasi dua lingkungan hendak saling serang. Tidak hanya di Kecamatan Rasa NaE Barat, baru-baru ini kepemilikan senjata rakitan berpeluru kelereng juga terungkap di Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota. (use)

(Suara NTB/use)

Taliwang (Suara NTB) Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus menggenjot penanganan kasus dugaan penggunaan ijazah palsu Paket C oleh Skd, anggota DPRD setempat. Setelah sebelumnya menurunkan tim investigasi ke Kabupaten Bima, kini Polres berencana akan segera memeriksa Skd. Untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Skd itu sendiri, Polres KSB kabarnya telah melayangkan surat ke gubernur. Surat tersebut isinya meminta izin kepada gubernur untuk pemeriksaan terhadap bersangkutan sebagaimana dengan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. “Pasal 53 ayat 1 mengatur demikian. Kalau mau memeriksa anggota Dewan, izin ke gubernur kalau DPRD. Jadi kita sudah lakukan (layangkan surat) itu,” kata Kapolres KSB AKBP, Teddy Suhendyawan Syarif, SIK kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (24/9).

Pada pemeriksaan perdana nanti, Skd akan diperiksa masih sebagai saksi. Menurut Kapolres sejauh ini penanganan kasus tersebut oleh pihaknya masih dalam proses pengumpulan barang bukti dan bahan keterangan dari saksisaksi. “Jadi dia kita periksa masih saksi. Dan kita belum ada tetapkan tersangka sampai sekarang,” timpalnya.

Tak hanya Skd, Polres KSB juga akan memanggil saksi-saksi lainnya. Salah satunya adalah kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima sebagai daerah asal ijazah Paket C milik Skd yang diduga palsu tersebut. “Kita akan panggil ke sini (KSB) untuk dimintai keterangan secara langsung oleh penyidik,” tandas Kapolres.

Disinggung hasil tim investigasi yang turun ke Kabupaten Bima, Kapolres menyatakan, sementara ini pihaknya belum bisa mempublikasikannya karena masih berproses.

Namun demikian ia memberikan gambaran bahwa salah satu yang diambil tim dari Kabupaten Bima adalah ijazah paket C terbitan tahun yang sama dengan ijazah Paket C Milik Skd itu. “Data (ijazah) itu kita akan jadikan bahan pembanding nantinya. Tapi itu salah satu diantaranya saja yang didapatkan tim setelah turun ke Bima,” ujarnya.

Kapolres menegaskan, pihaknya akan melakukan penanganan sampai tuntas terhadap kasus dugaan penggunaan ijazah palsu anggota DPRD KSB itu. Sebab selain sebagai kewajiban selaku institusi hukum, kasus tersebut saat ini juga menjadi perhatian khusus Polda NTB untuk penanganan kasus di Polres KSB. “Kasus ini menjadi salah satu prioritas kami untuk diselesaikan. Tapi penanganannya akan tetap kita jalankan sesuai prosedur yang berlaku,” tandasnya. (bug)

Halaman 4

PELANTIKAN – Pelantikan para anggota DPRD Kota Bima (kiri) dan pelantikan unsur pimpinan DPRD KSB, Rabu (24/9).

(Suara NTB/bug)

Anggota DPRD Kota Bima dan KSB Dilantik Kota Bima (Suara NTB) 25 calon legislatif (caleg) terpilih yang memenangkan pemilihan legislatif (pileg) lalu akhirnya resmi menjadi anggota DPRD Kota Bima.

Sementara pada hari yang sama, tiga unsure pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) periode 20142019 diresmikan.

Pelantikan legislator di Kota Bima berlangsung di Convention Hall Paruga NaE. Ketua DPRD Kota Bima, Fery Sofian, SH pun langsung melanjutkan sidang sebagai tanda dimulainya kerja lembaga perwakilan rakyat ini untuk lima tahun kedepan.

Pengangkatan 25 anggota DPRD ini berdasarkan SK Gubernur NTB Nomor 171/190/ 2014 yang dibacakan Sekretaris DPRD Kota Bima. Sebelumnya, Sekwan juga membacakan SK Gubernur NTB nomor 170/190/2014 tentang peresmian pemberhentian anggota DPRD Kota Bima periode 2009-2014. Selanjutnya, karena perangkat Dewan belum dibentuk, untuk sementara Fery Sofian, SH yang meru-

pakan unsur pimpinan Dewan pada periode sebelumnya didaulat menjadi Ketua DPRD dan Syahbudin sebagai Wakil Ketua sementara.

Awalnya, jalannya pelantikan dipimpin oleh Ketua DPRD periode 2009-2014 Hj. Fera Amalia SE. Dalam acara pelantikan ini seorang anggota DPRD, Taufik H A Karim dari PPP mengucapkan ikrar sumpah di atas kursi roda ditemani perawat khusus.

Ketua DPRD Periode 2009-2014 Hj Fera Amelia SE dalam rapat paripurna tersebut menyebutkan pelantikan kemarin merupakan representasi dari Pileg tahun 2014. Di mana Pileg tersebut sebagai bentuk pesta demokrasi yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan hak pilih secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil.

Dalam momentum pileg tersebut, telah menghantarkan masyarakat untuk menentukan wakil rakyat baik tingkat DPD, DPRD Propinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota yang dipilih. “Tentunya

Kader PPP di Dompu Saling Lapor ke Polisi Dompu (Suara NTB) Kader PPP di Kabupaten Dompu, sejak beberapa pekan terakhir terus saling lapor ke polisi. Terakhir, Juliansyah calon anggota legislatif (Caleg) PPP dari daerah pemilihan (Dapil) Dompu 1 (Kecamatan Dompu, Pajo, dan Huu) melaporkan kasus dugaan pemalsuan mandat saksi oleh Muhammad Subhan karena merasa dirugikan. Apalagi kasus tersebut tidak ada upaya penyelesaian di internal partai. Laporannya terkait dugaan tindak kriminal dan menjadi hak setiap orang untuk melaporkannya.

Hal itu disampaikan Juliansyah kepada Suara NTB, Selasa (23/9) malam. “Yang sebenarnya, kami sangat menyesalkan kasus ini sampai di Kepolisian. Sebenarnya cukup diselesaikan di internal partai, tapi ditunggu-tunggu tidak ada,” kata Juliansyah.

Juliansyah mengatakan, pada 14 April 2014 lalu Ketua dan Sekretaris PPP Dompu pernah menerbitkan surat yang ditujukan kepada KPU, Panwaslu, PPK dan ditembus-

kan ke Polres dan Kajari. Surat tersebut meminta untuk tidak menerima surat yang ditandatangani oleh wakil Ketua dan atau wakil sekretaris untuk menghindari persoalan hukum. “Itu artinya, keluarnya surat ini membatalkan suratnya Subhan,” ungkap Juliansyah.

Laporannya ke Polres Dompu, lanjut Juliansyah, terkait pidana umum dan menjadi hak bagi setiap warga negara untuk melaporkannya. Apalagi dirinya sebagai korban saat menjadi caleg PPP dan dirinya masih berstatus sebagai anggota PPP. Karena sebelumnya, pengurus PPP telah mengeluarkan surat mandat di seluruh TPS, PPS, dan PPK. Bahkan masing-masing caleg memiliki zona pembagian saksi untuk dikoordinir dan itu tidak dipersoalkan Subhan sendiri, tapi belakangan justru muncul surat mandat baru dan pihaknya tidak bisa mengakses data C1.

“Laporan kami terkait pidana umum, bukan pidana khusus yang harus mendapat rekomendasi dari pengurus partai. Terkait dengan dua alat bukti, menurut saya sudah cukup. Itu tergantung keberanian penyidik kepolisian saja.

Persoalan apakah melakukan pemalsuan atau tidak? Kita serahkan kepada Kepolisian,” kata Juliansyah.

Sebelumnya, Ketua DPC PPP Dompu, Sirajuddin, SH menegaskan, bahwa surat mandat saksi yang dipersoalankan Juliansyah dan rekan-rekannya merupakan surat resmi partai. Surat tersebut resmi ditandatangani dan distempel olehnya. “Itu surat resmi yang saya tandatangani,” kata Sirajuddin beberapa waktu lalu. (ula)

ini menggambarkan berlangsungnya demokrasi ke tatanan yang lebih baik,” ujarnya.

Walikota Bima, H.M. Qurais H Abidin dalam penyampaiannya mengucapkan selamat kepada anggota Dewan yang baru dilantik dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Dia berharap, amanat yang dititipkan masyarakat Kota Bima dapat diemban dengan baik.

“Sangat diharapkan setiap kebijakan yang diambil tidak hanya mencerminkan Partai politik (Parpol) namun benarbenar mencerminkan suara rakyat,” katanya.

“Oleh karena itu kedua lembaga ini harus bekerja sama dengan baik,” harapnya.

Pimpinan DPRD Dari Taliwang, KSB dilaporkan, unsur pimpinan DPRD KSB periode 2014-2019 akhirnya definitif. Melalui sidang paripurna istimewa, tiga unsur pimpinan lembaga legislatif tersebut dikukuhkan dengan ditandai pengambilan sumpah jabatan.

Tiga unsur pimpinan DPRD

KSB masing-masing diisi oleh Muhammad Natsir, ST dari Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai ketua, Fud Syaifuddin, ST dari Partai Bulan Bintang (PBB) sebagai wakil ketua dan Iwan Panjidinata, SE dari Partai Gerindra sebagai wakil ketua. Mereka terpilih sesuai dengan ketentuan berlaku di mana partai ketiganya merupakan pemenang suara terbanyak pada Pileg April lalu.

Muhammad Nastir, ST sesaat setelah mengikuti proses pengambilan sumpah dalam pidato perdananya menyampaikan, rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat KSB yang telah memberikan kepercayaan untuk menakhodai lembaga penyerap aspirasu rakyat tersebut.

“Tugas ini amanah bagi kami bertiga dan selanjutnya kami akan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab,” katanya.

“Lembaga ini perpanjangan tangan masyarakat. Maka itu dengan tiga fungsi kami, kami akan jalankan amanah rakyat,” timpalnya.

Sementara itu bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM dalam sambutannya megucapkan selama kepada ketiga unsur pimpinan DPRD yang baru dilantik. Kyai Zul mengatakan, penetapan pimpinan DPRD definitif ini sesuatu yang biasa dan telah melalui perjalanan panjang dalam proses demokrasi. “Pelantikan hari ini menjadi parameter bahwa proses berdemokrasi kita di sini sudah mengarah ke arah yang lebih baik dan jalur yang benar,” urainya.

Dengan definitifnya unsur pimpinan DPRD saat ini, bupati berharap, DPRD KSB dapat segera menjalankan tugas-tugas kelembagaannya. Dan salah satu agenda kerja penting yang bakal dihadapi adalah proses pembahasan APBD 2015 yang akan segera bergulir. “Saya bilang penting karena pembahasan APBD ini akan menentukan masa depan daerah. Dari situlah jalannya pelayanan kita kepada masyarakat akan ditentukan,” pungkasnya. (use/bug)

Pendaftar CPNS di Sumbawa Membeludak Sumbawa Besar (Suara NTB) Meski formasi yang dibuka relatif sedikit, hanya 65 orang, namun tidak menyurutkan minat warga Sumbawa menjadi PNS. Buktinya, sejak hari pertama dibuka, pendaftar seleksi CPNS sudah membeludak, ribuan orang. Hingga diperkirakan seleksi bakal memakan waktu yang cukup lama. Mengingat lokasinya terfokus di satu tempat, dengan jumlah peserta yang membeludak.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sumbawa, Drs. H. Hasan Basri, menyatakan proses pendaftaran masih terus berlangsung. Hari pertama pendaftar tembus 3.000 orang lebih. Angka ini dipastikan terus bertambah,

hingga pendaftaran ditutup pada 3 Oktober 2014 mendatang. Meski diketahui hanya ada 65 formasi yang dibuka.

Baik untuk tenaga medis, guru dan tenaga teknis. Membeludaknya pendaftar ini salah satunya bisa jadi karena faktor dari jumlah formasi yang tersedia daerah diwajibkan menyediakan 5 persen untuk jabatan yang bisa dilamar oleh semua jurusan.

Secara teknis, lanjut H. Bas, panggilan akrabnya, pemerintah telah menyiapkan pelaksanaan tes, meski jadwal pelaksanaannya belum disusun. Lokasinya terfokus di SMKN 1 Sumbawa, dengan menyiapkan 53 unit komputer. Sebanyak 50 orang akan mengikuti tes dalam satu ruangan, tiga unit komputer lain-

nya sebagai cadangan kalau nantinya komputer peserta terjadi gangguan.

Maka dengan membeludaknya pendaftar, diperkirakan pelaksanaan tes CPNS di Sumbawa bisa berlangsung 2030 hari. Dalam satu harinya ada sampai lima shift, atau sampai 250 orang per hari.

Kalau sampai 5.000 pesertanya, maka pelaksanaan tes akan memakan waktu minimal 20 hari. “Jadi, semuanya sangat tergantung kepada jumlah pesertanya,” kata H. Bas, seraya memastikan, dalam pelaksanaan tes CPNS nanti tidak akan ada celah bagi joki bermain. Sebelum peserta masuk ke ruangan, panitia akan memeriksa nomor tes peserta dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). (arn)

Menparekraf Dijadwalkan Buka Festival Moyo 2014 Sumbawa Besar (Suara NTB) Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Mari Elka Pangestu dijadwalkan membuka event nasional Festival Moyo di Sumbawa, Sabtu (27/9) mendatang. Persiapan lain terkait kegiatan Festival Moyo juga terus disempurnakan, agar semuanya siap pada hari pelaksanaan.

Sebagaimana disampaikan Sekda Sumbawa yang juga Ketua Pelaksana Festival Moyo, Drs. H. Rasyidi kepada Suara NTB, Rabu (24/9), rencananya Menteri Pariwisata akan membuka dulu kegiatan serupa di Den-

pasar. Sebelum bertolak dengan pesawat carteran dari Bandara Ngurah Rai, Bali.

Diperkirakan tiba di Sumbawa sekitar pukul 16.00 wita, Sabtu mendatang. “Kita menunggu beliau (Menteri) untuk pembukaan. Sampai detik ini, Menteri dipastikan hadir, belum ada perubahan.

Bagian Humas juga terus berkomunikasi dengan Sekretaris Pribadi beliau,” terangnya.

Dalam rapat koordinasi tekait kepanitian dengan seluruh SKPD, juga dibicarakan beberapa kegiatan terutama terkait pameran UMKM, stand Pameran Pembangunan dan hal lainnya yang perlu dilakukan penyempurnaan, termasuk soal panggung utama.

Sedangkan kegiatan lainnya dilakukan sesuai jadwal semula. Khusus untuk pawai budaya saat pembukaan yang akan digelar sore hari, juga mempertimbangkan waktu yang tersedia.

Sehingga perwakilan setiap kecamatan dibatasi hingga 30 orang. Agar waktu yang tersedia sebelum magrib dapat tercukupi hingga finish di kantor Bupati.

Sejauh ini ada dua kegiatan yang sudah digelar rangkaian kegiatan Festival Moyo sebelum pembukaan. Yakni main jaran di desa Penyaring yang kini masih terus berlangsung dan Jelajah Wisata Motor yang sudah terlaksana Sabtu lalu. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Kejaksaan akan Sita Dokumen Disnakeswan NTB Dari Hal. 1 Langkah terbaru yang sedang diproses adalah memanggil para tersangka untuk dimintai keterangan. Tersangka yang sudah ditetapkan ada dua orang masing-masing, ZW dari Disnakeswan NTB dan SB dari kalangan rekanan.

‘’Kita sudah agendakan memanggil para tersangka,’’ terangnya.

Sementara saksi -saksi lain, sebagaimana diungkap sebelumnya, juga masih akan dipanggil untuk menguatkan indikasi penyimpangan yang dilakukan para tersangka. (ars)

Jangan Mudah Terpengaruh Dari Hal. 1 Pertama, karena ketidakpuasan dan ketidakadilan yang terjadi di tengah masyarakat.

Kedua, adanya simpati sekelompok orang terhadap perjuangan di negara lain. Ketiga, ada ketidakcocokan dengan pemerintah. Terakhir, oknum yang masuk ke jaringan tersebut biasanya minim pengetahuannya. ‘’Kalau orang yang pendidikannya minim sangat cepat terpengaruh,’’ jelasnya.

Untuk menghindari masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh aliran-aliran

yang tidak benar itu, menjadi tanggung jawab bersama elemen bangsa ini.

Dikatakan, agama Islam tidak membenarkan adanya kekerasaan maupun teror yang dilakukan oleh umat Islam. Pasalnya, Islam mencintai perdamaian, kerukunan dan saling menghormati antara umat beragama. Perbedaan menurutnya, bukan semata – mata dilakukan dengan cara – cara radikal atau kekerasaan, melainkan harus dikomunikasi atau melalui bermusyawarah. (cem)

Kesungguhan SKPD Pelaksana Pijar Dipertanyakan Dari Hal. 1 Sayangnya, hingga kini, pihak MBC mengaku produk yang mereka hasilkan saat ini sebatas bakso. Itupun, produksinya masih sangat minim, yaitu antara 40 Kg sampai 50 Kg per pekan.

Terkait problem ini, anggota DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM, mengaku prihatin.

“Ternyata kalau kita di lapangan dihadapkan pada yang seperti itu, maka ini berarti saya melihat kesungguhan dari SKPD untuk menjalankan program itu kayaknya perlu kita pertanyakan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perlu dilakukan penelusuran lebih jauh apakah problem tersebut muncul karena faktor personal pelaksana, ataukah karena minimnya pengalaman dalam mengelola bisnis semacam itu. “Ini kan harus segera dicari blunder-nya, permasalahan ini. Harus segera, karena kalau begini kan ndak selesaiselesai urusan kita,” ujarnya.

Ia menilai, dengan rancangan program PIJAR yang demikian rupa, seharusnya ujung dari program ini sudah disiapkan sejak awal. “Jadi sejak awal sudah settle semua bisnis dan usaha lanjutan dari program unggulan ini. Karena dia unggulan, jangan sampai

dia trial and error,” ujarnya.

Menurutnya, pola bisnis yang bersifat uji coba, apalagi sampai merugi, bisa menjadi catatan buruk bagi pengelolaan program unggulan.

Padahal, program ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat kecil yang bersentuhan dengannya.

Hadi menduga, adanya kultur birokrasi yang seringkali kesulitan mengelola atau bersentuhan dengan kegiatan bisnis bisa jadi salah satu faktor penyebabnya. “Memang selama ini, ketika bisnis, terkadang, apa yang dilaksanakan pemerintah, seringkali belum profesional untuk menangani masalah itu,” ujarnya.

Ia berharap, dengan sisa waktu empat tahun masa jabatan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB saat ini, peluang-peluang untuk memaksimalkan kembali program PIJAR bisa dilaksanakan.

“Jangan sampai kita, tidak mengambil pelajaran dari sebelumnya. Pemerintah tidak mengambil pelajaran dari bisnis ini sebelumnya, karena sudah lama program ini, ternyata selalu trial and error, masalah lagi, masalah lagi.” (aan)

Istri Terduga Teroris Dibebaskan Dari Hal. 1 Sementara itu, informasi lain diperoleh Suara NTB, suami CL masih diamankan di Mako Brimob bersama empat terduga teroris lainnya. Kelima orang ini masih diinterogasi soal keterlibatannya dalam jaringan gembong teroris Santoso.

Dikonfirmasi terkait ini, Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK menyebut, Densus 88 Antiteror Mabes Polri yang langsung melakukan pemeriksaan terhadap saksi – saksi, termasuk keluarga terduga teroris yang sudah diamankan. “Ini dalam rangka melengkapi bukti – bukti keterlibatan mereka, le-

wat keterangan saksi orang dekat,” terang Kabid Humas. Ketika selesai dimintai keterangan, tentu akan dibebaskan, karena menurutnya yang dibutuhkan hanya kesaksian.

Sementara kelima terduga teroris yang masih diamankan, masih ada waktu dua hari untuk menentukan status mereka, apakah bisa ditetapkan sebagai tersangka atau tidak. Suryo mengulas, dalam UU Terorisme, protap penanganan terduga sejak diamankan, Densus memiliki waktu tujuh hari untuk pemeriksaan atau interogasi, baru kemudian bisa ditentukan statusnya. (ars)

Danrem Jaga Teritorial, Danlanal Awasi Wilayah Perairan Dari Hal. 1 Ditanya usai launching pemasangan biopori di halaman Makorem, Danrem 162/WB Kol. Arh. Kuat Budiman, SIP mengaku siap membantu Gubernur NTB menjaga daerah ini agar terjaga kondusivitasnya. Ia juga siap membantu masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. “Saya sebagai pimpinan TNI, juga siap membantu Bapak Kapolda NTB untuk menjaga daerah ini dari gangguan terorisme,” terang Danrem, Rabu (24/9) kemarin.

Dalam kewenangannya, ada disebut Operasi Militer Selain Peran (OMSP), yang memungkinkan ia bergabung dengan masyarakat dan Polri dalam menjaga keamanan dalam negeri. Karena tidak masuk ke ranah preemtif dan represif, maka yang bisa ditempuhnya adalah dengan mengajak masyarakat tidak terpengaruh dengan gerakan radikal tertentu. ‘’Kami keliling ke daerah daerah untuk mengajak langsung masyarakat, agar tidak terpengaruh dengan gerakan – gerakan radikal,’’ kata Danrem.

Peran yang paling dekat selama ini, adalah menjaga teritorial agar tidak dimasuki paham – paham ekstrim yang justru akan mencoreng agama dan daerah. ‘’Ada peran Babinsa yang kami ke depankan. Mereka inilah yang berkomunikasi dengan masyarakat, memberi pencerahan agar menjauhi pengaruh gerakan radikal,’’ harapnya.

Ia pun secara langsung bersentuhan dengan masyarakat. Menyampaikan ceramah – ceramah

ke masyarakat, masih seputar pencerahan yang sama. ‘’Karena TNI ini milik rakyat, maka harus bersama- sama rakyat.

Kalau ada masalah, TNI harus berdampingan dengan masyarakat untuk mengatasi dan mengantisipasi,’’ tegasnya.

Secara personel, pihaknya juga punya pasukan khusus di Batalyon 742/SWY, yang setiap saat bisa diterjunkan jika dibutuhkan.

Sementara Komandan TNI AL, Kol. Mar. Suhono mengaku jajarannya siap mengamankan wilayah laut dari masuknya penyusup, apalagi yang tujuannya untuk mengembangkan gerakan radikal di NTB. Meski kecil kemungkinan menggunakan kapal khusus untuk masuk, tapi pintu – pintu masuk penyeberangan laut tetap diawasi sesuai kemampuan. Ada juga disediakan pos- pos di perairan yang ditempatkan personel khusus untuk pengawasan dimaksud. ‘’Kami antisipasi pintu- pintu masuk di perairan. Alhamdulillah sejauh ini memang masih aman. Saya tidak tahu, apakah mereka tidak masuk melalui laut, atau lewat darat. Yang penting kami tetap siaga,’’ tegasnya.

Secara umum situasi perairan di NTB dipastikannya kondusif, namun demikian tetap diawasi khusus. “Hanya yang kami awasi khusus wilayah perairan yang menjadi jalur internasional dari Bali ke Lombok,” terang Danlanud. (ars)

Halaman 5

60 Desa Pemekaran di NTB Terancam Tak Dapat ADD Mataram (Suara NTB) Sebanyak 60 desa pemekaran di seluruh NTB terancam tak akan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1,4 miliar per desa pada tahun 2015 mendatang. Pasalnya, 60 desa pemekaran tersebut belum memiliki kode wilayah.

“Sesuai pengarahan pusat juga, kami dua kali sampai tiga kali rapat koordinasi, desa yang belum ada kode wilayah, tidak dapat. Nah ini yang merepotkan kita. Kita yang repot.

Jumlah desa pemekaran yang belum punya kode wilayah itu sebanyak 60 desa,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah-

an Desa (BPMPD) NTB, Ir. Tajuddin Erfandy, M.Sc, Rabu (24/9) kemarin.

Ia menyebutkan, jumlah desa di NTB sebanyak 995 desa. Tajuddin mengatakan sudah beberapa kali mengikuti rakor di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyangkut UU Desa yang disahkan Desember tahun

lalu. Tajuddin mengatakan, desa pemekaran tidak bisa dilepaskan begitu saja. Artinya, desa pemekaran harus juga mendapatkan ADD dari desa induk.

Menyangkut dana desa ini, lanjut Tajuddin, antara Komisi II DPR RI dengan Kemendagri masih belum sepaham terutama menyangkut penga-

lokasian dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM harus tetap ada meskipun sudah ada dana ADD sebesar Rp 1,4 miliar per desa. Kemendagri menginginkan, BLM PNPM dimasukkan dalam dana desa, sementara Komisi II DPR RI meminta dana BLM tetap dialokasikan, beserta dana ADD. Tajuddin menambahkan, semua desa baik desa induk dan desa pemekaran sudah diakomodir ke pusat. “Tetapi ndak tahu perhitungan apa, pusat itu ndak mau. Malah

sampai Bupatinya datang ke Jakarta. Desa itu kan dibentuk dengan Perda kabupaten.

Kadang asal saja, tidak mengikuti aturan yang sesuai dari Kemendagri itu. Kita kenceng-kencengnya membantu mereka ke Jakarta tetapi belum juga bisa,”pungkasnya.

Sebanyak 60 desa pemekaran yang belum memiliki kode wilayah itu tersebar di empat kabupaten. Masing-masing Lombok Barat sebanyak 4 desa, Lombok Tengah 15 Desa, Bima 23 desa dan Dompu 18 desa. (nas)

Pemprov Perkuat Junalistik Kehumasan SKPD Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Umum Setda Prov. NTB, Ir. H. Iswandi M.Si yang mewakili Sekretaris Daerah H. Muhammad Nur, SH. MH, secara resmi membuka “Bimbingan Teknik Jurnalistik Kehumasan” yang digelar oleh Humas dan Protokol Setda NTB, di Hotel Batulayar, Senggigi (24/9). Dalam sambutan Iswandi menyampaikan sejumlah harapan terkait pelaksanaan Bimtek, salah satunya memperkuat jurnalistik kehumasan di seluruh SKPD Pemprov NTB. Acara yang berlangsung hingga tanggal 25 September 2014.

“Melalui Bimtek ini, diharapkan dapat melahirkan satu jaringan Public Relations (PR) dari seluruh SKPD untuk memperkuat jurnalistik kehumasan kita, sehingga tingkat popularitas dari pencarian NTB di search engine adalah tidak sebatas ratusan ribu saja, akan tetapi bisa sampai berjuta-juta dan intensitasnya semakin meningkat,” ujar Iswandi, Rabu (24/9).

Dikatakan, Bimtek tersebut penting untuk dilaksanakan mengingat tantangan dan tun-

tutan tugas dalam bidang kehumasan yang semakin meningkat.

Sehingga Pemprov NTB butuh untuk merespons setiap keadaan yang berlangsung di tengah-tengah publik untuk dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait dengan kebijakan, keputusan atau kegiatan yang harus dilaksanakan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik.

“Untuk mengoptimalkan semua jaringan media yang dimiliki, Pemprov NTB butuh kerjasama baik dengan media maupun dengan seluruh SKPD yang bertindak sebagai sumber informasi. Oleh karena itu, melalui Bimtek ini diharapkan juga dapat menghasilkan SDM yang dapat mengoptimalkan jaringan media yang kita miliki, dan juga untuk merespons penayangan informasi yang ditujukan kepada publik dengan cepat, yaitu dengan memanfaatkan semua media yang ada,” pungkasnya.

Penyelenggaran Bimtek yang diikuti oleh 52 peserta dari SKPD lingkup Setda NTB ini dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas seluruh jajaran yg bertugas dalam

Perbankan Ragu Kucurkan Kredit untuk Sektor Pertanian Mataram (Suara NTB) Lembaga keuangan perbankan masih ragu-ragu menyalurkan kreditnya untuk sector pertanian. Sebabnya, tidak ada jaminan yang menguatkan, apabila kredit perbankan mengalami kendala saat pengembalian.

Para Analis Bank Indonesia, Petrus Effendi dan Imam Dwi Kuncoro saat berdiskusi dengan media di kantor Bank Indonesia, Kamis (24/ 9) kemarin menyebut, pertimbangan perbankan karena tingkat Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet perbankan cukup tinggi di sektor pertanian ini. Di banding persentase kredit macet pada sekor-sektor lainnya, properti maupun sektor pariwisata.

Padahal, sektor pertanian telah mampu menyumbang 25 persen dari Rp 56 triliun total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Namun tingkat kemacetan kredit yang mencapai Rp 7,76 miliar dari total kredit Rp 282 miliar yang dikucurkan perbankan pada bulan Agustus lalu untuk sektor pertanian dicontohkannya. Cukup menjadi gambaran besarnya risiko penyaluran kredit kepada kalangan petani.

“Bank itu lebih tertarik memberikan kredit pada sector property. Karena jaminannya sudah jelas.

Kalau ada tunggakan kredit, rumah yang menjadi agunan dapat disita perbankan,” kata Petrus. “Petaninya yang belum bankable,” tambah Petrus.

Persoalan lain yang mengemuka dalam diskusi kemarin, terkait rendah-

nya kredit yang dikucurkan perbankan di NTB. Secara umum bisa saja akibat persoalannya tingkat pendapatan masyarakat secara rata-rata yang masih rendah. Hanya Rp 1 juta/ kapita/perbulan. Jika dibanding dengan daerahdaerah lainnya di Jawa, p e n d a p a t a n n y a masyarakatnya rata-ratanya bisa mencapai Rp 10 juta/kapita/bulan.

Mengapa pendapatan rata rata perkapita bulanan masyarakat di NTB ini rendah. Menurut para analis ini karena budaya merasa cukup puas dengan apa yang sudah didapatkan masih menjadi persoalan.

Misalnya, dalam sehari masyarakat mampu bekerja hingga 10 jam (hitungan lembur), biasanya hanya diisi sampai enam jam.

Masyarakat cenderung berfikir, bahwa apa yang didapatkannya selama enam jam tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Padahal, jika dimaksimalkan bekerjanya hingga 10 jam, masyarakat akan menghasilkan pendapatan lebih. Produktivitas bekerja masyarakat di NTB ini rata-rata masih rendah.

Hal lain yang menyebabkan pendapatan rata-rata masyarakat rendah adalah, berkembangnya budaya kawin cerai dimasyarakat pedesaan. Padahal, untuk kegiatan-kegiatan adatnya, tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri.

“Tetapi trend pertumbuhan ekonomi kita masih baik,” ujarnya memberi gambaran umum.(bul)

(Suara NTB/nas)

BIMTEK - Kepala Biro Umum Setda NTB, H. Iswandi (ke tiga dari kiri) hadir pada pembukaan Bimtek Jurnalistik Kehumasan, Rabu (24/9). Salah seorang nara sumber dalam Bimtek adalah Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino ( ke dua dari kiri). bidang kehumasan di jajaran lingkup Pemprov NTB. Bimtek tersebut dihadiri oleh 52 peserta yang terdiri dari 38 orang perwakilan SKPD dan 12 orang peserta dari Humas

dan Protokol Setda NTB. Bimtek yang berlangsung selama dua hari menghadirkan sejumlah nara sumber. Pada sesi pertama Bimtek yang berlangsung Rabu (24/9) kemarin,

materi disampaikan Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino dengan materi Dasar – Dasar Jurnalistik. (nas)

Ethiopia Belajar Pengentasan Kemiskinan ke Dompu Mataram (Suara NTB) Sejumlah pejabat dari negara Ethiopia akan belajar mengenai pengentasan kemiskinan di Kabupaten Dompu. Kedatangan mereka itu difasilitasi oleh Bank Dunia pada tanggal 7-11 Oktober mendatang.

“Kenapa di Dompu? Menurut informasi dari konsultan mereka bahwa menyesuaikan dengan daerah mereka, mungkin disana sama dengan daerah panas seperti daerah mereka,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB, Ir. Tajuddin Erfandy, M.Sc, Rabu (24/9) siang kemarin.

Dijelaskan, dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Pd), NTB sering dikunjungi oleh daerah lain. Termasuk dalam PNPM itu adalah program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Ke-

miskinan di Indonesia (MP3KI).

Tahun 2014 ini dialokasikan anggaran dari APBN sebesar Rp 44,6 miliar lebih untuk program MP3KI itu pada 12 kecamatan di NTB. Program itu paling banyak masuk di Lombok Utara karena persentase kemiskinannya paling besar diantara kabupaten/kota di NTB. Seluruh kecamatan di KLU mendapatkan alokasi anggaran untuk program MP3KI itu. Selain Lombok Utara, sebanyak dua kecamatan di Lombok Barat, dua kecamatan di Lombok Timur, dua kecamatan di Lombok Tengah dan satu kecamatan di Kabupaten Sumbawa.

Tajuddin menjelaskan, dipilihnya empat kecamatan di Kabupaten Dompu untuk dikunjungi oleh pejabat negara Ethiopia itu karena merupakan salah satu kecamatan yang menjadi model di NTB. “Itu kecamatan model dan sering kita dikunjungi. Dan dia

di kawal dengan Bank Dunia.

Yang membiayai kita sekarang ini,”jelasnya.

Selain bantuan untuk program MP3KI itu, NTB juga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 115 miliar lebih untuk program PNPM-Pd dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) terintegrasi sebesar Rp 13 miliar. Program itu masuk pada 64 kecamatan di 630 desa.

MP3EI digulirkan guna menjaga stabilitas makroekonomi, mendorong percepatan pertumbuhan sektor riil, memperbaiki iklim investasi, mempercepat dan memperluas pembangunan infrastruktur, menguatkan skema kerja sama pembiayaan investasi dengan swasta, ketahanan energi, ketahanan pangan, reformasi birokrasi dan tata kelola, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dan inovasi teknologi. (nas)

25 KI Provinsi Disengketakan di KI NTB Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB menerima sebanyak 25 sengketa informasi antara pemohon dengan 25 KI provinsi se-Indonesia. Pemohon informasi merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan 25 KI se-Indonesia itu sehingga memilih mensengketakannya di KI NTB. ‘’Komisi Informasi Pusat disengketakan di Komisi Informasi NTB. Oleh pemohon yang sama, mensengketakan juga KI Bali ke KI NTB. Sekarang juga pemohon yang sama mengajukan sengketa informasi 25 KI se-Indonesia ke KI NTB. Sebanyak 25 KI Provinsi disengketakan di KI NTB,’’ kata Ketua KI NTB, M. Syauqi, MM di Mataram, kemarin.

Dikatakan, bukan hanya badan publik pemerintah dan partai politik yang disengketakan di KI NTB oleh pemohon informasi. Namun juga lembaga KI di Indonesia juga disengketakan di KI NTB. Lembaga KI yang disengketakan itu bukan karena putusannya terhadap penyelesaian sengketa informasi di daerahnya masing-masing. Namun karena pemohon merasa keberatan dengan pelayanan yang diberikan oleh 25 KI tersebut. ‘’Karena tidak puas, pemohon mengajukan sengketa yang dimasukkan ke KI NTB. Saling menjawab sudah ada, namun karena belum puas

maka disengketakan,’’ imbuhnya.

Syauqi menambahkan, sengketa informasi pusat dengan pemohon sudah muli masuk persidangan beberapa waktu lalu. Namun, pemohon tidak hadir dalam persidangan. Sementara KI Pusat sebagai pihak termohon sudah mengajukan persidangan ditunda karena ada sesuatu dan lain hal.

Dengan disengketakannya 25 KI provinsi se Indonesia ke KI NTB ini lanjut Syauqi menjadi pembelajaran bagi pihaknya. Meskipun yang disengketakan rekan-rekannya di KI, namun ia berjanji akan menyelesaikan sengketa informasi itu sesuai dengan koridor hukum yang berlaku mengenai penyelesaian sengketa informasi publik No. 21 tahun 2013. Hal itulah yang akan dijadikan acuan.

Sementara itu, untuk penyelesaian sengketa informasi dari NTB, kata Syauqi pihaknya sudah menyelesaikan sebanyak 16 kasus sejak 2013 lalu. Dari 16 kasus sengketa informasi yang sudah diputuskan KI NTB itu, sebanyak dua kasus sengketa informasi masih berlanjut ke tingkat banding yakni Mahkamah Agung (MA).

Dua kasus sengketa informasi itu adalah sengketa informasi dengan DPD 1 Golkar NTB dan sengketa informasi antara mahasiswa dengan Rektor Universitas Mataram (Unram). (nas)

Enam Hari Dibuka, Pelamar CPNS Pemprov NTB Mencapai 3.901 Orang Dari Hal. 1 Sementara itu, jumlah pelamar yang sudah diterima berkasnya lewat pos sampai dengan 23 September 2014 mencapai 99 orang. Dikatakan, batas pendaftaran CPNS dan penerimaan berkas lewat pos sampai dengan 3 Oktober mendatang sesuai dengan ketentuan.

“Bagi pelamar yang sudah mendaftar dapat mengirim berkas lamaran dan bagi yang akan mendaftar silahkan mendaftar selama pendaftaran

bisa dilakukan,” imbuhnya.

Terkait dengan kesiapan NTB melaksanakan tes CPNS dengan sistem Computer Assisted Test (CAT), Hariadi mengatakan, tim dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun ke NTB untuk mengecek kesiapan pemerintah daerah.

Tim BKN yang terdiri dari tiga orang itu sudah datang ke BKD NTB sejak Rabu, 24 September sampai Jumat, 26 September mendatang.

“Hari ini (kemarin, Red) sudah datang tim dari BKN.

Untuk melihat kesiapan kita.

Jumlahnya tiga orang. Jumat besok mereka pulang. Ada simulasi sistem CAT juga,” tambahnya.

Untuk pelaksanaan tes CPNS tahun ini, Pemkab Lombok Barat (Lobar) akan bergabung dengan Pemprov NTB. Pasalnya, daerah tersebut belum memiliki fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tes dengan sistem CAT. Pemprov NTB sendiri telah menyiapkan fasilitas 100 unit komputer untuk pelaksanaan

tes CPNS menggunakan sistem CAT. Dengan melihat jumlah komputer yang ada, yakni 100 unit, maka setiap hari dilakukan tes CPNS sebanyak lima gelombang masing-masing 100 orang. Namun, Hariadi belum bisa memastikan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tes itu, pasalnya, hal itu sangat ditentukan dengan jumlah pelamar yang mendaftar atau ikut seleksi.

Jumlah kuota CPNS tahun 2014 seluruh Pemda di NTB

yang diperoleh dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebanyak 658 formasi. Rinciannya, Pemprov NTB sebanyak 141 formasi, Kabupaten Sumbawa Barat 114 formasi, Kota Mataram 59 formasi.

Kabupaten Sumbawa 56 formasi, Dompu 45 formasi, Kota Bima 41 formasi, Lombok Barat 40 formasi, Lombok Timur 40 formasi, Kabupaten Bima 37 formasi dan Lombok Tengah 36 formasi dan Lombok Utara 49 formasi. (nas)

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

OPINI

Halaman 6

Hilangnya Tradisi ’’Tama Lamong’’

Usut Tuntas Kasus BSS PENETAPAN dua tersangka dalam kasus Bumi Sejuta Sapi (BSS) oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB patut diapresiasi.Penetapan tersangka pada kasus yang baru diusut sejak sebulan terakhir, merupakan tempo sangat cepat dalam mengungkap kasus dugaan korupsi di NTB. Penetapan tersangka dalam kasus bantuan bibit sapi yang merupakan program BSS, menandakan bahwa ada indikasi penyimpangan pada pelaksanaan salah satu program unggulan Pemprov NTB ini. Seperti disampaikan juru bicara Kejati NTB, I Made Sutapa, SH bahwa selain dua tersangka, tidak menutup kemungkinan ada penambahan tersangka baru.

Inilah menjadi tugas dari Penyidik Kejati NTB dalam mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap dugaan penyimpangan ini . Tentunya, kasus yang melibatkan oknum PNS dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lingkup Pemprov NTB dan salah satu rekanan menjadi pembelajaran.

Kita tentu tidak menginginkan, setelah ada penetapan tersangka dalam penetapan kasus BSS atau kasus lainnya, para pelaksana di lapangan “kreatif” mengutak-atik anggaran. Para pengguna anggaran mesti lebih hati-hati dan langsung menggunakan anggaran sesuai peruntukan. Di sinilah diperlukan pengawasan yang ketat terhadap pihakpihak yang melaksanakan anggaran pada program unggulan. Namun, jangan sampai pengawasan yang dilakukan ada kongkalikong antara pelaksana dan pengawas di lapangan.

Jika melihat pernyataan juru bicara Kejati NTB bahwa penetapan dua tersangka, karena dianggap paling bertanggung jawab sah-sah saja. Namun, dari persepsi masyarakat kemungkinan ada tersangka lain yang mesti bertanggung jawab harus digali lagi.

Tidak menutup kemungkinan dari hasil penyidikan di lapangan, ada keterlibatan oknum pengambil kebijakan yang mesti bertanggung jawab terhadap kinerja stafnya. Dalam bekerja, staf di bawah tidak berani mengambil keputusan sendiri. Tentu, staf atau pejabat setingkat yang lebih rendah akan melakukan koordinasi dengan pimpinan dalam bertindak.

Di sinilah dituntut adanya keberanian dari aparat kejaksaan dalam melakukan pengusutan terhadap orang-orang yang terkait dengan kasus BSS. Apalagi dugaan penyimpangan kasus BSS baru di dua kabupaten, yakni Kabupaten Sumbawa dan Lombok Tengah dengan pagu anggaran mencapai Rp 7,8 miliar. Sementara program unggulan BSS menyasar seluruh kabupaten/kota di NTB dengan dana yang tidak sedikit. Jika melihat ada temuan di dua kabupaten di NTB, tidak menutup kemungkinan, dugaan penyimpangan dana BSS juga terjadi, namun belum tersentuh aparat penegak hukum. (*)

STASIUN RADIO

RADISI tama lamong sering dilakukan zaman dahulu sebagai upaya wanita sumbawa mulai usia remaja sampai dewasa menjaga nilai moralitas yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari.Tama Lamong sendiri berlandaskan kearifan lokal yang memiliki makna filsafati dalam bentuk sikap dan nilai kesamawaan yang bertujuan agar terhindar dari berbagai macam pengaruh negatif stratifikasi sosial,lingkungan maupun globalisasi.

Dalam penelitian Dian Sukmawati (2008) bahwa asal mula tradisi tama lamongadalah kebiasaan wanita sumbawa mulai usia remaja sampai dewasa menggunakan baju pendek (lamong Pene) dan celana pendek (saluar jongkor). Melacak sejarah munculnya tama lamong ini, atas kegundahan generasi muda Sumbawa yang diusulkan kepada kesultanan waktu itu.

Tradisi tama lamong berbentuk khitan batoba dengan ritualitas keagamaan bermakna mencegah dari perbuatan mungkar yang dapat merusak hubungan kausalitas keluarga besar dalam lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tama lamongharuslah dari golongan wanita sebagai commite kerja atau lebih dikenal sebutan sanakswai (golongan wanita pilihan) yang konsisten melahirkan generasi wanita berkualitas dengan harapan Sumbawa dijaga nama besar dimulai dari wanitawaita pilihan.

Mutiara Hilang Kajian lebih luas, bahwa tradisi tama lamong mutiara hilang sebagai filsafat moral penuh makna, asas dan tujuan hidup bersama (shaffan) orang sumbawa (tau samawa). Tama lamong termasuk cara bertahan hidup masyarakat dari berbagai ancaman amoral, globalisasi dan terutama pengaruh media sosial seperti facebook, twitter, instagram, line, dan lain sebagainya.

Tradisi ini masih relevan dalam kehidupan sekarang, tentu akan banyak memberi manfaat dan solidaritas sebagaipraksis system sosial (sosiological) masyarakat guna menghindari malapetaka bagi wanita, seperti pemerkosaan, asusila, dan hubungan seks bebas atau

Oleh :

Rusdianto, S.Ip, M.I.Kom

(Peneliti Segitiga Institute dan Alumnus Sekolah Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta) pacaran. Hal ini dapat dilihat dalam prosesi tama lamong mulai dari barodak, maning suci,dan merias diri. Hal ini dilakukan untuk menolak (tulak) bala semua penyakit seperti kesikal (kesurupan), di ganggu laki-laki dan menghindari perbuatan keji perzinahan yang dapat menimpanya.

Namun tradisi ini hilang begitu saja, belum sampai 100 tahun (satu abad) dalam prakteknya, ditelan satu masa seiring perubahanwaktu mengikuti perkembangan masyarakat,sepertipertukaranbudaya, transmigrasi, dan perkawinan beda suku.

Tidak dipungkiri, tradisi ini mengalami perubahan disebabkan masyarakat samawa menganut pola fikir praktis ekonomis sehingga dikenal adanya paradigm rebuya (mencari), seperti buya manjeng, buya basalaki,dan marari.Tergerusnya nilai tradisi tama lamong karena sejatinya tidak ada proses education secara mendalam untukmenjaga eksistensi pelestariannya sehingga makna dan tujuan tama lamong tidak mengalami transformasi.

Masyarakat, melaksanakan tradisi ini karena motivasi akan makna tama lamong sebetulnya sangat tinggi namun tidak didukung oleh faktor kebersamaan sehingga cenderung bersifat individual. Masih banyak juga, di wilayah kota sumbawa tetap pertahankan tradisi ini karena dianggap masih diperlukan dan berguna dalam kelangsungan hidup masyarakat.

Akibat tradisi ini disederhanakan dalam setiap upacara batoba (khitan) baik dalam acara kesultanan, masyarakat biasa maupun umum. Tentu tergerus seperti tak ternilai lagi, karena lebih memilih praktis dan cepat.

Padahal tradisi sangat mumpuni dalam berbagai kehidupan apapun yang diiringgi kemajuan teknologi dan informasi untuk disesuaikan dengan modernitas.

Seiring dengan hilangnya tradisi ini, doktrin agama Islam sebagai mayoritas sudah susut dalam konteks keimanan dan moralitas masyarakatnya, apalagi wanita samawa yang kebanyakan sekarang terjerumus dalam dunia

pragmatisme akibat jurang kemiskinan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Lebih parah lagi, wanita samawa sudah mulai metamorphosis dalam dunia gelap gulita malam, seperti karaoke batu gong yang justru mendorong krisis moral pada masyarakat Sumbawa. Bisa dikatakan bahwa hilangnya tradisi ini membuat efek negatif pada individu wanita Sumbawa sendiri yakni dari tradisi tama lamong (masukan baju) hingga menjadi tradisi selis lamong (Keluar Baju) Retama Lamong Karena berfikir aku ada (cogito ergo sum) mungkin itu dapat menjadi ladasan masyarakat Sumbawa agar tradisi Tama Lamong diperbaharui (retama).

Kalimat retama merupakan upaya serius untuk konstruksi lagi sehingga menjadi sistem kebudayaan Sumbawa yang sejatinya bisa membawa pesan-pesan moralitas untuk masa akan datang.

Sebagaimana diketahui, tradisi tama lamong merupakan simbol, etika atau biasa disebut tradisi “kanggila” artinya wanita samawa dapat memegang teguh pendirian, harga diri dan martabatnya agar memiliki rasa malu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mungkar.Maka retama lamong salah satu usaha untuk pertahankan sebagai tradisi tulen “tau samawa” sehingga wanita-wanita pilihan samawa dapat merespon perubahan secara terbuka dan positif, seperti menghargai tata kesopanan, menjauhi perilaku hedonis, materialis dan seronok.

Lagi pula, wanita Sumbawa tidak lagi terjebak pada sistem sosial tertutup di kalangan keluarga dan penting untuk meretama lamong sebagai proses penghargaan terhadap budayanya sendiri dan menolak pergaulan bebas.Sehingga terhindar dari lingkungan tak pantas, seperti melepas jilbab dan lain sebagainya. Padahaltahun 1930-an – 1980an wanita sumbawa sangat terkenal dengan sebutan “lala jinis” artinya wanita yang benarbenar menjadi harapan dan pilihan karena tekad perjuangan, menjaga martabat dan membantu sesama.

Wanita yang telah melakukan upacara tama lamong atau batoba maka memiliki kewajiban untuk menjaga harkat dan martabatnya sebagai wanita dengan selalu mengikuti segala norma yang berlaku dalam masyarakat.

Mengingat wanita adalah salah satu power culture (kekuatan budaya) yang harus dipelihara dengan baik.

Tradisi tama lamong dilakoni oleh wanita – wanita pilihan yang ditunjuk untuk menjadi CEO dalam berbagai kegiatan upacara adat, seperti menjadi ina odak (orang yang mengurus segala keperluan upacara) dan ina saneng (pendamping). Hal ini biasa di lakukan dalam adat perkawinan dan acara-acara besar kesultanan, tetapi sekarang sudah sangat jarang bahkan memilih jalan praktis. Agar tradisi ini tidak punah, maka harusnya seluruh steakholders di Sumbawa mulai dari pemerintah, kesultanan dan masyarakat umum agar tradisi ini data diperkaya kembali, sehingga generasi muda khususnya sumbawa tetap mengenal dan mengetahui keberadaan tradisi tama lamong. (*)

Peredaran miras dibatasi, penjual didenda Rp 50 juta dan pembeli Rp 5 juta Mudah-mudahan produk hukum ini tidak hanya macan kertas.

*** 15.000 calon pelanggan PLN belum bisa dilayani PLN harus buat terobosan tuntaskan daftar tunggu

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Halaman 7

Jelang Idul Adha

Stok Sembako Aman di NTB

Tak Bisa Mengelak dari Pasar Bebas

Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta tak memunculkan sikap khawatir, atau tanda kepanikan, menyikapi hari raya Idul Adha dalam waktu dekat ini. Untuk kebutuhan sembako, stok dipastikan cukup aman. Kepastian ini menyusul kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB cq Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) pada distributor.

SUKA atau tidak, pelaksanaan pasar bebas Asia atau pemberlakuan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) harus dihadapi oleh masyarakat yang akan mulai berlaku tahun 2015. Karena itu sebelum terlambat, fondasinya harus dipersiapkan. Sebab kalau tidak siap sejak sekarang, maka tidak saja pelaku industri kecil dan menengah (IKM) yang akan merasakan imbasnya, tetapi juga memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan ekonomi pemerintah pusat maupun daerah.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Lombok Timur (Lotim) yang baru dilantik, Mansur, S.H., M.H. kepada Suara NTB, Rabu (24/9) menyebutkan, IKM yang notabene menjadi salah satu komunitas usaha binaan Kadin, tidak akan dapat berjalan sendiri-sendiri . ‘’IKM tidak dapat dilepas begitu saja. IKM harus diadvokasi dengan regulasi-regulasi yang menguntungkan mereka,’’ katanya. Karena itu, Mansur berpendapat, Kadin siap bergandengan tangan bersama pemerintah untuk mempersiapkan regulasi yang tak merugikan IKM dan konsumen.

Bagaimana pun, menurut Mansur, institusi atau lembaga mana pun tidak akan bisa mengelak dari kebijakan pasar bebas itu. ‘’Pertarungan atau kompetisi dalam dunia perekonomian selama ini mungkin dihadapi biasa-biasa saja oleh IKM kita. Hal itu karena pesaingnya adalah pengusaha atau warga sendiri,’’ katanya. ‘’Tetapi nanti competitor mereka datang dari luar negeri, dari negara-negara Asia,’’ lanjutnya.

Produk yang ditawarkan pun banyak yang akan lebih murah, dan bahkan kualitas produknya pun lebih bagus.

Dengan iklim kompetisi di sektor perdagangan yang demikian kompetitif, tidak saja persoalan produk yang membuat IKM lokal akan kalah dalam pasar bebas itu. ‘’Karena itu, selain produk yang disiapkan harus kompetitif, mental para IKM kita juga sedapat mungkin disiapkan lebih mampu menerima persaingan itu,’’ ujar Mansur yang dilantik pada Sabtu (20/9) lalu sebagai Ketua Kadin Lotim oleh Ketua Kadin NTB, Ir. H. Lalu Herry Prihatin itu.

Dari semua persoalan di atas, menurut Mansur, Kadin Lotim membuka diri terhadap advis yang diminta oleh IKM, atau Kadin sendiri yang akan turun door to door atau dalam bentuk komulatif memberikan sosialisasi atas pemberlakuan pasar bebeas itu. ‘’ Dalam hal ini pemerintah daerah diharapkan mampu memediasi kepentingan para IKM, setidaknya dengan menyiapkan regulasi yang membela kepentingan pengusaha dan produk lokal,’’ ujar nya.

(038)

Kabid PDN, Endang Khairuddin dihubungi Rabu (24/ 9) mengatakan, timnya sudah melakukan pemantauan stok di beberapa distributor. Terutama stok-stok pada kebutuhan utama yang paling dibutuhkan saat Lebaran Kurban.

“Masyarakat jangan khawatir, stok cukup aman.

Sudah ada kesepakatan dengan para distributor untuk menjaga stabilitas ketersediaan stok,” katanya.

Ia mengurai, pemantauan

Kg. ketan Rp 12.000/Kg, ketan hitam masih Rp 24.000/Kg. Selanjutnya dirinci Endang Khairuddin, ikan teri untuk kualitas terbaik Rp 85.000/Kg, kelas II Rp 57.500/Kg. cabai merah kecil Rp 7.000/Kg. Cabai besar mengalami kenaikan menjadi Rp 14.000/Kg, dari sebelumnya Rp 11.000/Kg. bawang juga mengalami kenaikan dari Rp 13.000/Kg menjadi Rp 14.000/Kg. sementara minyak goreng masih stabil Rp 11.500 Kg untuk curah, dan ke-

daging sapi di pasar tradisional di Kota Mataram masih relatif stabil, Rp 100.000/kg.

Diharapkan menjelang Idul Adha nanti pergerakan kenaikan harga tidak terjadi.

Seorang pedagang daging sapi di Pasar Sweta.

(Suara NTB/ist)

15.000 Calon Pelanggan PLN Belum Bisa Dilayani

(Suara NTB/zul)

Mataram (Suara NTB) PLN memastikan sekurangnya 15.000 calon pelanggan yang sudah masuk pada daftar antrean tak bisa dipenuhi pengajuan sambungannya di tahun ini. Sambungan dilaksanakan secara bertahap hingga 2015

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

mendatang. Sebanyak 35.000 total daftar antrean menjadi PR sebab terbatasnya material yang diterima dari PLN pusat.

“Yang bisa kami penuhi mungkin 20.000 pelanggan. Bukan tidak ada material, tetapi pusat memberikannya secara bertahap,” terang Manajer PLN Area Mataram, Bagus Hari Abrianto dihubungi Rabu (24/9).

20.000 jumlah pelanggan tersebut, ditarget akan teraliri listriknya hingga Desember 2014 ini. Dari jumlah total 35.000 calon pelanggan yang mengantre meminta sambungan ini, terbanyak di antaranya dari Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 11.000 calon pelanggan. Permintaan ini terutama datang dari daerah-daerah yang berkaitan langsung dengan keberadaan Mandalika Resort sebagai pusat wisata dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Seperti diketahui, tidak sedikit masyarakat yang mengeluhkan lamanya PLN melayani sambungan yang sudah diajukan. Terdapat di antaranya bahkan sudah mendaftar sejak enam bulan lalu. Dan tidak sedi-

kit yang berencana mendatangi PLN dan menagih uang pendaftaran sambungannya.

Bagus mengatakan, PLN sendiri telah berupaya mengisi permintaan-permintaan yang sudah lama tersebut. Dengan material yang dikirimkan bertahap oleh PLN pusat. Bahkan, untuk melakukan pemasangan, PLN sudah mengerahkan SDM-nya untuk kerja lembur.

Yang paling diupayakan adalah pencapaian target menyambung 20.000 sambungan, dari 35.000 pendaftar yang sudah masuk di meja PLN sejak pertengahan tahun ini.

“Kita hanya kekurangan kabel SR untuk sambungan, aksesoris lainnya sih sudah lengkap.

Kita tetap siasati, bahkan beberapa waktu lalu kita pinjamkan materialnya dari sana-sini.

Untuk mengisi permintaan sambungan yang masuk cukup banyak ini,” tambahnya.

Ditegaskan ulang, komplek pengembang perumahan tak

masuk sebagai prioritas sambungan PLN di tahun ini. Sambungan akan lebih diperbanyak kepada kepada masyarakat di pedesaan maupun kampung-kampung yang sudah cukup membutuhkan.

Hal lain yang menjadi pertimbangan mengapa perumahan tak masuk prioritas PLN tahun ini, sebab PLN harus menyiapkan kembali investasi untuk memasang jaringan

MEBEL

berupa tiang listrik untuk sampai sambungannya kepada komplek-komplek tersebut.

Dinilai juga, bahwa pembeli perumahan belum tentu akan menempati langsung komplek tersebut. Sehingga mubazir jika tiang-tiang listrik dipasang. Lebih baik, kata Bagus sambungan ini diprioritaskan kepada calon pelanggan yang sudah sangat membutuhkan, didukung jaringan yang sudah tersedia. (bul)

HILANG

KULIAH MEBEL

tikultura tersedia cukup banyak di pasaran, terutama untuk tomat, cabai dan sejenisnya.

Endang Khairuddin mengatakan, kenaikan harga yang diberlakukan oleh pedagang, biasanya lebih disebabkan karena persoalan situasi masyarakat yang beranggapan, akan terjadi kelangkaan produk. Dan berlomba-lomba menyiapkan stok kebutuhan.

Akibat dari gejala sosial tersebut, biasanya para pedagang akan mengambil kesempatan untuk menaikkan haga.

“Makanya masyarakat jangan membeli barang dalam jumlah banyak, jangan khawatir dan tidak panik. Karena itu yang akan memicu kenaikan harga,” demikian ditegaskan Endang Khairuddin. (bul)

DAGING SAPI - Harga

Mansur

RUPA-RUPA

juga dilakukan hingga ke pasar-pasar tradisional. Terutama tiga pasar percontohan terbesar di NTB, di antaranya Pasar Mandalika, Sweta, Pasar Pagesangan dan Pasar Kebon Roek, Ampenan. Dari hasil pemantauan harga ini, dirata-ratakan kondisi harga di pasaran masih stabil.

Beberapa kebutuhan misalnya, beras kelas C4 Super, harganya masih Rp 8.000/Kg secara rata-rata, kemudian beras C4 juga harganya masih di Rp 7.500/

masan Rp 14.000/Kg. Telur juga demikian, Rp 1.250/biji, dan kenaikan harga juga pada komoditi daging ayam, dari sebelumnya Rp 32.000/Kg menjadi Rp 34.000/Kg. Faktornya, karena harga daging ayam di Bali, sehingga banyak pengusaha yang mendrop ayam potong ke provinsi Dewata itu.

“Daging sapi harganya juga masih Rp 100.000 per kilo, mudah-mudahan tidak terlalu besar kenaikannya saat jelang Lebaran nanti. Karena di sana memang kebutuhan, tidak bisa dihindari kenaikan, tetapi tetap kita tekan,” imbuhnya.

Ia menyebut, stabilnya harga ini tak lepas dari kondisi cuaca yang saat ini dirasa cukup baik. Sehingga kebutuhankebutuhan pertanian dan hor-

KULIAH SINGKAT JALUR KHUSUS CEPAT MENYANDANG GELAR S1/S2 SEMUA JURUSAN, TERAKREDITASI BAN-PT. HUBUNGU : EDI. HP. 085212434374

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

RUPA-RUPA

TRAVEL

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Halaman 8

Selong (Suara NTB) Biaya politik yang begitu besar saat pesta demokrasi pemilihan wakil rakyat, April 2014 menimbulkan dampak lanjutan. Yakni lebih dari separuh wakil rakyat Lotim ini terpaksa menggadaikan SK-nya sebagai anggota dewan di bank. Hal ini kabarnya untuk menutupi hutang-hutang saat Pileg lalu.

Kondisi itu dibenarkan Ketua DPRD Lotim, H.M. Khaerul Rizal, ST. Saat dikonfirmasi media di ruang kerjanya, Rabu (24/9) kemarin, ia menyebut ada puluhan anggota yang gadaikan SK. Kondisi ini diakui sebagai sebuah dilema dari para wakil rakyat.

Ia menjelaskan, akibat beratnya masa kampanye membutuhkan dana tidak kecil. Belum bicara bantuan kepada msyarakat, pada aspek urusan pengadaan logistik saja membutuhan dana ratusan juta. Tidak sedikit dari para wakil rakyat ini sebelumnya telah menggadaikan tanah dan menjual barang-barang berharga lainnya. “Bagi calon anggota dewan yang terpilih masih mending, tapi ada kabarnya calon anggota yang menggadaikan tanah dan rumah itu yang justru stress,” ujarnya.

Para anggota dewan menginginkan saat menjalankan tugas tidak dihinggapi beban hutang. Hal ini menuntut agar segala bentuk hutang bisa dilunasi. “Bagi yang kampanye karena berhutang, harus segera selesaikan jangan sampai jadi beban kerja dan pengaruhi kinerja. Nanti ada yang datang ke sini nagih hutang, kan nggak enak,” kelakarnya.

Tujuan utama menggadaikan SK lanjutnya direkomendasikan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukan untuk hidup bermewah-mewah. “Minjam uang untuk merubah gaya hidup itu tidak tepat, tidak pas lah,” paparnya .

Batas waktu penggadaian SK ini beragam. Mulai dari kisaran tiga tahun sampai dengan lima tahun. Mengenai besarannya pun beragam pula tergantung hasil persejutuan dengan pihak perbankan. Sedangkan syarat menyampaikan pinjaman dengan agunan SK ini harus ada persetujuan sebelumnya dari pimpinan partai dan mengetahui ketua DPRD, Sekwan dan Bendahara DPRD. “Nominalnya ratusan juta,” terangnya.

Ditambahkan, saat ini para pejabat termasuk DPRD sulit mencari tambahan penghasilan. Ruang gerak para wakil rakyat dipersempit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (rus)

(Suara NTB/dys)

Butuh Pendekatan Holistik Berantas Terorisme Mataram (Suara NTB) Penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris di Kabupaten Bima pada tanggal 20 September lalu kian memperburuk citra khususnya Kabupaten Bima dan umumnya NTB di mata nasional sebagai salah satu daerah rawan terorisme.

Perkembangan pesat penyebaran paham terorisme ke daerah ini tentu sangat mengkhawatirkan.

Hal itu disebabkan oleh penyebaran paham terorisme selama ini bersifat ideologis semata. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan holistik dari semua pihak untuk memberantas terorisme. Demikian disampaikan pengamat teroris yang juga peneliti bidang radikalisme Dr. Suprapto, M.Ag kepada Suara NTB kemarin.

Lebih jauh Suprapto menilai berdasarkan hasil penelitiannya selama ini diketahui ada fakta baru terkait dengan posisi tawar NTB sebagai daerah lintasan persebaran terorisme dari daerah lain. Hal tersebut dikarenakan NTB dalam konteks sejarahnya (khususnya pulau sumbawa) memiliki hubungan yang kuat dengan daerah-daerah asal jaringan teroris yang selama ini ditemukan di Bima seperti Makasar.

“Coba anda baca sejarah, NTB punya hubungan sejarah masa lampau dengan daerah asal jaringan teroris yang ditangkap disini. Terbukti yang ditangkap masih jarianganjaringan lama dari Makasar. Potensi munculnya terorisme dari fakta sejarah tadi tidak hanya di pulau sumbawa tapi juga bisa Lombok” terangnya.

Lebih jauh dosen Fakultas Dakwah IAIN Mataram ini memberikan kritikan terhadap keberadaan Forum Komunikasi Pemeberantasan Terorisme (FKPT) NTB yang dinilainya belum berfungsi maksimal. Padahal peran FKPT untuk memberantas semakin menyebarnya paham terorisme di NTB sangat penting. Ia menilai untuk memberantas penyebaran paham terorisme tidak bisa dilakukan dengan menggunakan cara-cara represif yang terbukti tidak mempan membasmi terorisme.

Harusnya, pendekatan yang diguanakan pemerintah ialah pendekatan yang bersifat holistik melibatkan berbagai unsur dan komponen yang terlibat baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah, pemuda dan lain sebagainya. “Kelompok ini tidak bisa diselesaikan dengan tindakan represif, tapi butuh pendekatan holistik melibatkan banyak komponen. NTB punya FKPT itu diberdayakan” tandasnya. (dys)

Dukung Anas, HMI Datangi KPK dan Pengadilan Tipikor Jakarta (Suara NTB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) wilayah Jakarta BogorDepok-Tangerang-Bekasi-Karawang dan Banten mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pengadilan Tipikor untuk memberi dukungan moral kepada Anas Urbaningrum dalam menghadapi putusan perkara kasus dugaan korupsi.

“Kita ingin hakim bertindak seadil-adilnya dalam kasus Anas, dan kehadiran kita untuk memberi dukungan moral, bahwa Anas tidak sendirian menghadapi kasus ini,” kata Ketua Umum Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Zulkarnain Bagariang, saat ditemui di Kantor HMI, Cikini, Jakarta, Rabu.

Ia menganggap dukungan moral dengan mendatangi KPK dan Tipikor sangat penting dilakukan karena Anas merupakan senior dan mantan Ketua Umum HMI, sehingga diharapkan mampu menghadapi kasus ini dengan tenang.

“Yang jelas kami dari HMI Jabodetabeka-Banten memberikan rasa solidaritas kepada mantan ketua umum, dan ingin menunjukkan bahwa Anas tidak sendiri, ada ribuan kader bersamanya apapun putusan hakim nantinya,” katanya.

Ia meminta kepada para hakim di Pengadilan Tipikor untuk menegakkan keadilan berdasarkan supremasi hukum yang berlaku, tanpa adanya intervensi politik dari siapa pun.

Sebab, Zulkarnain menduga, selama proses pengadilan yang dijalani ada intervensi secara politik terhadap kasus mantan ketua umum DPP Partai Demokrat ini.

“Saya melihat ada intervensi politik terhadap kasus ini, karena saya melihat sendiri dan mengikuti proses persidangan Anas, baik di pengadilan atau pun dari media,” katanya.

Sebelumnya jaksa melihat perbuatan Anas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi, seperti dakwaan ke-1 primer, ke-2 maupun ke-3.

Jaksa juga meminta hakim supaya Anas membayar uang pengganti sebesar Rp152 miliar, dan dituntut hukuman 15 tahun penjara dengan denda Rp500 juta.

Tuntutan itu cukup tinggi karena ada beberapa hal yang memberatkan, salah satunya Anas dinilai melakukan obstruction of justice atau menghalang-halangi sidang. (ant/bali post)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/rus)

50 Persen Anggota DPRD Lotim Gadaikan SK

HEARING - Warga Loteng bagian selatan menggelar hearing di DPRD Loteng, sekaligus melaporkan maraknya penebangan hutan secara liar, Rabu (24/9).

Praya (Suara NTB) Kasus pembalakan kayu secara ilegal atau illegal logging di kawasan hutan Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam beberapa bulan terakhir semakin marak terjadi. Termasuk di kawasan hutan Loteng bagian selatan yang masuk kawasan Mareje Bonga. Diduga, aksi pencurian kayu tersebut juga melibatkan oknum pengusaha kayu. Termasuk oknum petugas kehutanan di tingkat lapangan Pemkab Loteng.

Hal ini diungkapkan warga yang tergabung dalam Asosiasi Mareje Bonga saat menggelar hearing di DPRD Loteng, didampingi Konsorsium LSM Loteng, Rabu (24/9) kemarin. Warga mengungkapkan, aksi pembalakan liar tersebut mulai marak sejak tiga bulan terakhirnya. Dimana hampir setiap hari, warga mendengar suara mesin pemotong kayu di dalam kawasan hutan.

Kayu-kayu yang telah dite-

bang tersebut kemudian diangkut menggunakan truk menuju wilayah Lombok Barat (Lobar) untuk keperluan pembuatan mebel. Termasuk ke wilayah Lombok Timur (Lotim) sebagai bahan omprongan tembakau. “Untuk mengelabui pemeriksaan petugas, pengangkutan kayu biasanya dilakukan pada malam hari,” ungkap Saeful Muslim, dari Konsorsium LSM Loteng.

Kalaupun kemudian pada

saat proses pengangkutan ada petugas yang berjaga, biasanya pelaku penebang kayu memberikan fee antara Rp 50 ribu hingga Rp 2 juta setiap truk. Supaya diberikan untuk keluar membawa kayu hasil penebangan tersebut.

Menanggapi persoalan tersebut, Dewa Putu Antara mewakili Kepala Dishutbun Loteng, berjanji akan segera mengevaluasi jajarannya dibawah. Apakah benar memang terlibat atau tidak. Na-

mun menurutnya, sejauh ini pihak belum mendapat laporan terkait keterlibat petugasnya dalam aksi pembalakan kayu yang terjadi.

Adapun terkait pengawasan dan pengamanan hutan, ia mengaku belum maksimal. Selain dikarenakan dukungan anggaran yang masih minim. Jumlah personel kehutanannya juga terbatas. “Bayangkan untuk mengawal 23 ribu hektar kawasan hutan Loteng, personel Polhut yang kita dimiliki hanya 18 orang. Dari jumlah tersebut yang masih produktif, dalam arti masih muda hanya 10 orang. Sisanya sudah banyak yang ditarik ke kantor,” keluhnya.

Namun demikian, dengan segala keterbatasan yang ada

kedepan pihaknya akan tetap berupa maksimal. Untuk terus mengawal kawasan hutan.

Tentunya dukungan seluruh masyarakat sangat dibutuhkan. Supaya pengawalan dan pengawasan kawasan hutan bisa lebih maksimal lagi.

Sementara itu, anggota DPRD Loteng, M. Samsul Qomar pada kesempatan yang sama berjanji bakal menjadikan hasil pertemuan tersebut sebagai rekomendasi Dewan ke Pemkab Loteng. Supaya pemerintah daerah bisa segera bersikap. “Adapun harapan supaya anggaran pengawasan kawasan hutan serta penambahan personil kehutanan akan diupayakan pada APBD 2015 mendatang,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (kir)

Jaga Ketersediaan Air Tanah

Danrem 16/WB ”Launching” Program Biopori

(Suara NTB/nas)

PERINGATI HARI TANI - Tiga kelompok massa mendatangi Kantor Gubernur. Aksi unjukrasa yang dijaga aparat kepolisian ini, serangkaian memperingati hari tani.

Peringatan Hari Tani Nasional

Tiga Kelompok Massa Gedor Kantor Gubernur NTB Mataram (Suara NTB) Sebanyak tiga kelompok massa menggedor kantor Gubernur NTB, Rabu (24/9) siang serangkaian peringatan hari tani nasional ke 54 tahun 2014. Ratusan massa aksi itu memaksa masuk kantor Gubernur namun berhasil dihalau oleh petugas Satpol PP dan aparat kepolisian Resort Mataram yang berjaga-jaga di depan pintu gerbang kantor Gubernur.

Tiga kelompok massa itu adalah Front Perjuangan Rakyat NTB dan Komite Politik Alternatif Rakyat (KPAR) dan Serikat Tani Nasional (STN) NTB. Dalam orasinya, massa mengatakan hari tani nasional merupakan momentum bersejarah bagi seluruh petani di Indonesia khususnya di NTB. “Sampai saat ini petani masih dirugikan. Sebagai negara agraria kita masih mengimpor pangan dari luar negeri,”kata koordinator lapangan, Ikbal dalam orasinya.

Ia mendesak, pemerintah daerah agar berpihak kepada petani dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan pembangunan. Selain itu, mereka juga mendesak agar pemerintah daerah segera menyelesaikan konflik agraria di kawasan selatan Pulau Lombok yang dijadikan sebagai pengembangan pariwisata seperti kawasan Mandalika Resort.

Ketua STN NTB, Ahmad Rifai mengatakan, di wilayah selatan Pulau Lombok masih banyak terjadi konflik agraria. Bahkan, banyak investor yang masih menelantarkan lahan. Ia meminta pemerintah daerah bersikap tegas bagi

investor yang menelantarkan lahan serta menyelesaikan konflik agraria yang masih belum tuntas. Ia menyebutkan wilayah Lombok bagian selatan yang masih terjadi konflik agraria seperti kawasan Kuta, Mawun dan Selong Belanak.

Selain menyoroti masalah konflik agraria dan penalantaran lahan investasi, massa juga mendesak pemerintah daerah untuk menghentikan penggunaan hutan untuk pertambangan. Dimana, sampai hari ini, menurut massa aksi pemerintah telah mengeluarkan 196 IUP dan satu Kontrak Karya yang terdiri dari 68 IUP logam, 28 IUP non logam dan 101 IUP batuan. Dengan total luas areal pertambangan mencapai 891.150 hektar.

Terkait dengan kesejahteraan petani, mereka mendesak pemerintah untuk memberikan bibit, pupuk, obat-obatan, teknologi pertanian yang murah serta memberikan jaminan produksi hasil pertanian bagi petani. Jangan sampai harga produksi pertanian menjadi murah ketika memasuki musim panen.

Setelah lama berorasi, massa kemudian diterima Asisten I Setda NTB, Dr. Rosyadi H. Sayuti, M.Sc. Sejumlah perwakilan dari massa aksi diterima di ruang rapat Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Dalam pertemuan itu, ia mengatakan pemerintah daerah akan terus menuntaskan lahan-lahan yang masih terjadi konflik. Selain itu, untuk lahan investasi yang ditelantarkan investor akan terus menerus dievaluasi oleh pemerintah daerah. (nas)

Mataram (Suara NTB) Jajaran Korem 162/WB mengambil langkah inisiatif mengembangkan program biopori.

Sebagai stimulan program Kodam IX Udayana, Korem memasang sedikitnya 3.800 biopori, yang diawali dengan pemasangan di halaman Makorem, Rabu (24/9).

Biopori yang merupakan sebutan alat penyerap air dengan bahan pipa PVC itu, ditanam puluhan unit di halaman makorem, dihadiri utusan pemerintah, termasuk dari Badan Lingkungan Hidup, utusan dari Polda NTB dan Danlanal Mataram, Kol. Mar Suhono.

Danrem dalam sambutannya, pemasangan biopori itu tidak lepas dari program stimulan dari Kodam IX Udayana, yang mentargetkan ada 1 juta biopori terpasang di wilayah Bali, NTB dan NTT. Target itu, di masing – masing Korem, harus menanam sedikitnya 3.000 biopori. “Nah, kami di jajaran Korem sudah berhasil melampau target, dengan memasang 3.800 biopori di seluruh kodim dan koramil,” ungkap Danrem.

Ditambahkan Danrem, apa yang dilakukan itu bagian dari peringatan HUT TNI ke 69, yang stimulan berlangsung di seluruh jajaran TNI di Indonesia, dengan beragam kegiatan. Bahkan penanaman biopori itu tidak akan berhenti sampai angka 3800 tersebut, akan berlanjut di jajaran Korem dan satuan lain, termasuk tingkat Kodim dan Koramil. Pada dasarnya apa yang dilakukan tersebut, bagian dari cara jajarannya untuk menyelamatkan lingkungan khususnya air tanah, sekaligus mengantisipasi banjir. Teorinya, ketika hujan datang, air akan meresap melalui biopori dan terendapkan menjadi air tanah.

“Ini tentu akan menjaga ketersediaan air tanah yang berkualitas,” terang Danrem. Bahkan program ini menurutnya sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi NTB yang mencanangkan go green.

(Suara NTB/ars)

PASANG ALAT - Danrem 162/WB, Kuat Budiman saat memasang alat penyerap air, biopori di halaman Makorem, Rabu kemarin.

Kegiatan pemasangan biopori kemarin, akan berlanjut dengan beberapa kegiatan lain, termasuk fun bike antara TNI melibatkan unsur lain, Polri, pemerintah dan masyarakat, dalam rangka mempererat silaturahmi dan solidaritas. (ars/*)

Munculnya Figur Baru

Ahyar Abduh : Paket AMAN Tak Gentar Mataram (Suara NTB) Munculnya figur – figur baru seperti Nanang Samoedra, Ahmad Rusni dan lain sebagainya pada suksesi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram 2015 mendatang, ditanggapi datar oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Mataram, H. Ahyar Abduh. Ia menegaskan paket AMAN tidak akan gentar dengan rival politiknya. “Kalau seperti saya sampaikan, paket AMAN tetap aman,” tegas Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dikonfirmasi usai membuka Rakorda MUI sePulau Lombok di Pendopo Walikota, Rabu (24/9).

Dikatakan, siapapun yang menjadi calon pada Pilkada Kota Mataram 2015 mendatang, bukan merupakan musuh melainkan mitra politik. Kendati demikian, Ahyar ini meminta kepada siapap-

un yang menjadi calon nantinya, agar tetap berpolitik dengan santun dan tidak saling menjatuhkan, sehingga tidak terjadi gejolak politik atau friksi – friksi di tengah masyarakat. Yang tidak kalah penting lanjutnya, para calon tetap menjaga keamanan dan kenyamanan serta kondusivitas masyarakat.

“Mari kita berpolitik dengan santun, jangan saling menjatuhkan,” ajaknya.

Dia menilai, perjalanan paket AMAN (Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana) sudah sangat bagus dan tidak ada masalah. Artinya, paket AMAN akan tetap maju pada Pilkada Kota Mataram. Terkait munculnya figur baru yakni Nanang Samoedra dan Ahmad Rusni, Walikota mengatakan, sudah hal yang wajar dalam setiap pemilihan kepala daerah.

Hingga saat ini katanya, seluruh partai masih menunggu keputusan dari Rancangan Undang – Undang (RUU) pemilihan kepala daerah. Apakah dipilih secara langsung oleh rakyat atau melalui mekanisme DPR. Disisi lain, orang nomor satu di Kota Mataram ini melihat, pemilihan langsung lebih efektif dilakukan oleh masyarakat, karena akan terjalin ikatan emosional antara pemerintah dengan masyarakat.

Disinggung, menyeruaknya kabar bahwa dirinya akan dipasangkan dengan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi pada pilkada mendatang? Dia kembali mengatakan, paket AMAN akan melanjutkan. Kalaupun itu benar, masih ada mekanisme partai yang harus dijalankan. “Kan ada mekanisme partai, kita tunggu saja,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tingkatkan Pelayanan Wisatawan di NTB

Elemen Pengelola Pariwisata Bangun Sinergi

(Ant/Bali Post)

DUA ABAD LETUSAN TAMBORA - Pengunjung mengamati pameran foto artefak temuan di kaki Gunung Tambora dalam acara pemutaran Film Dokumenter dan Diskusi Pendakian Menyongsong Peringatan Dua Abad Letusan Gunung Tambora di Bentara Budaya Jakarta, Palmerah, Jakarta, Selasa (23/9). Acara tersebut merupakan bagian peringatan dua abad meletusnya Gunung Tambora yang akan di peringati pada April 2015 mendatang.

Pengelolaan Objek Wisata di Mataram Tidak Jelas Mataram (Suara NTB) – Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, H. A. Latief Najib menyesalkan, masih belum jelasnya pengelolaan destinasi wisata religi maupun objek wisata di Kota Mataram. Padahal, objek tersebut berpotensi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram.

“Kalau saya ditanya siapa yang mungut parkir dan sebagainya, saya tidak tahu persoalan itu,” ungkap Kadis Budpar dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (23/9). Dikatakan, seandainya ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab terhadap objek wisata tersebut, paling tidak ada biaya pemeliharaan dari setiap destinasi.

Selama ini lanjut mantan Kepala BNN Kota Mataram

ini, pihaknya hanya bisa menganggarkan melalui intervensi program penataan kawasan wisata. Setelah itu, tidak ada biaya perawatan dan sebagainya. “Sudah kita bangun, tidak ada biaya pemeliharaannya karena tidak ada pada penganggaran,” paparnya.

Di jalan AA. Gde Ngurah yang terkenal yang terkenal dengan kuliner tidak memiliki fasilitas umum seperti toilet. Kondisi ini sebenarnya,

harus bisa disediakan mengingat intensitas pengunjung sangat tinggi. Diakui, sempat ada tawaran dari stakeholder, agar dibuatkan fasilitas umum (fasum) mobiling, namun pihaknya harus meminta persetujuan dari Pemerintah Kota Mataram. “Kemarin ada tawaran agar dibuat sejenis fasilitas umum knockdown, tapi pertimbangan saya apakah dibolehkan atau tidak,” katanya.

Selain itu, potensi lain yakni di eks Pelabuhan Ampenan, Taman Udayana dan Rekreasi Loang Baloq sangat berpotensi menyumbangkan PAD dari parkir dan kunjungan wisatawan. Mekanismenya pun sambungnya, bisa dibicarakan dengan pihak ketiga.

“Apakah sama – sama 50 persen, tergantung dari kesepakatan nantinya,” imbuhnya.

Melihat kondisi itu, dia berharap kepada Pemerintah Kota Mataram, agar memperjelas setiap pengelolaan objek wisata di Kota Mataram. Artinya, memberikan efek positif kepada Pemkot melalui retribusi dan sebagainya. (cem)

Ahmad Albar Terima Banyak Tayangan TV Royalti Lagu ”Zakiah” Dinilai Kurang Mendidik Kuala Lumpur – Penyanyi rock legendaris Ahmad Albar (68) mengaku ia menerima pembayaran royalti untuk lagu “Zakiah” yang direkam ulang oleh grup band Malaysia Jinbara pada 2012.

Vokalis grup band Godbless itu mengatakan ia mulai mendapatkan royalti tersebut sejak lebih setahun lalu dan me(Ant/Bali Post) nerimanya setiap Musisi Rock Ahmad Albar. empat bulan.

Jinbara merekam lagu itu bersama grup rap Ahli Fiqir sebagai single pada 2012 dan dimuat dalam album kompilasi Kolaborasi Metal produksi Warner Music, demikian dilaporkan Harian Metro, Rabu.

“Saya bersyukur karena lagu yang sudah berusia 35 tahun itu masih diminati. Lebih-lebih lagi ia diminati di Malaysia,” katanya, namun ia enggan menyebutkan jumlah royalti yang diterimanya.

Lagu Zakiah diciptakan Ahmad Albar bersama pemain gitar Godbless, Ian Antono yang dimasukkan dalam album solo perdananya dengan judul sama pada 1979.

Grup band lokal Sweet Charity juga pernah merekam ulang lagu tersebut pada 1980 namun saat itu belum ada perjanjian mengenai royalti antara Indonesia dan Malaysia, sehingga ia tidak menerima royalti apapun.

“Waktu itu lebih kepada suka-suka. Ia lebih kepada penghargaan dari seorang rekan dalam bidang musik,” katanya.

Ahmad Albar akan tampil dalam Konsert Hayat...45 Tahun Seniman Ramli Sarip di Istana Budaya, Kuala Lumpur pada 17—19 Oktober. (Ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Sutradara Film “Perempuan Sasak Terakhir” yakni Sandi Amaq Rinjani menyebutkan bahwa saat ini banyak tayangan sinetron di Televisi (TV) yang tergolong kurang mendidik. Ia mengungkapkan bahwa tidak sedikit Produser Film atau sinetron menayangkan karyanya ke publik tanpa terlebih dahulu melalui kesepakatan Lembaga Sensor Film (LSF).

“Beberapa tayangan itu ditampilkan dulu ke publik, baru tim produksinya mengajukan film mereka ke LSF untuk meminta persetujuan layak tayang atau tidak. Dan bahkan nyaris LSF kita di Indonesia ini tidak berfungsi, berbeda dengan negara lainnya,” ungkap Sandi, Rabu (24/9).

Menurutnya, sinetron dan film yang ada sangat mempengaruhi aspek kepribadian seseorang.

Pengaruh film terhadap pembentukan aspek kepribadian seseorang dinilainya cukup besar. Untuk itu, perlu ada semacam pengawasan yang ketat terhadap para penonton terlebih bagi anak – anak yang masih dalam tahap proses pertumbuhan. Jika tidak, sejumlah tayangan televisi yang tidak mendidik akan menjadi virus dan dapat menggiring mereka ke arah yang tidak baik.

“Sebagai seorang produser, saya termasuk salah satu orang yang tidak memiliki televisi, sebab saya ketahui tayangan sekarang sudah banyak terkontaminasi.

Sebab film itu sensitif dalam mempengaruhi aspek kepribadian seseorang, makanya kalau di rumah saya hanya memutarkan beberapa tayangan kepada anak saya, yang tentunya menurut saya memiliki nilai edukasi,” katanya. “Dan itupun tidak boleh lepas dari pengawasan orang tua,” tambahnya.

Dikatakannya, pengawasan orang tua dapat mengurangi risiko dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengaruh tayangan yang ada. Ia juga mengungkapkan bahwa peran LSF di negara tetangga dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan industri entertaint yang ada di Indonesia.

“Saya kira pengawasan LSF kita yang cukup lemah.

Coba di negara Malaysia, di situ hanya ada tiga Chanel TV yang boleh beredar, masing-masing TV9, TV3, dan RTV. Ketiga chanel itupun mendapatkan pengawasan yang super ketat dari lembaga semacam LSF-nya,” tandasnya. (met)

Mataram (Suara NTB) Sebagai daerah pengembang industri pariwisata, NTB terus mencoba untuk meningkatkan kualitas pelayanan kapada para wisatawan yang berkunjung. Upaya peningkatan pelayanan itu dibangun melalui penguatan sinergi antara para pengelola pariwisata di dinas dengan para pelaku pariwisata yang berada di lapangan.

Kepala Sub Bidang Pengembangan Produk dan Pelayanan Wilayah II Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Drs Partono, MM, Rabu (24/9) menyatakan, sejauh ini pelayanan pengelola terhadap para wisatawan khususnya di NTB relatif baik. Hanya saja, menurutnya sistem pelayanan itu perlu ditingkatkan agar menjadi lebih maksimal. “Saya rasa di NTB ini pelayanannya sudah bisa dikatakan baik. Nah hanya saja dalam kualitas pelayanan itu kita harus melakukan peningkatan agar para wisatawan merasakan kepuasan sehingga mereka tidak hanya berkunjung kemari hanya sekali dua kali, melainkan bisa lebih dari itu,” katanya.

Dikatakannya, NTB dan Batam merupakan dua wilayah yang dijadikan sampel oleh kementerian dalam studi tentang pelayanan kepada wisatawan.

Berbagai indikator yang akan

diterapkan dalam studi yang dilakukan untuk mengukur kepuasan wisatawan yang berkunjung ke dua daerah yang dimaksud.

“Batam dan NTB akan menjadi sampel dalam kajian terhadap penilaian kepuasan pelayanan yang diterima oleh para wisatawan. Pelayanan itu termasuk, bagaimana dilayani mulai di bandara, hingga wisatawan itu berkunjung ke lokasi – lokasi rekreasi yang memang menawarkan destinasi wisata, termasuk juga pelayanan di bidang Migrasi, Bea cukai, serta fasilitas keamanan bagi mereka” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Destinasi Ir Ahmadi mengungkapkan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung di NTB khususnya di bidang akomodasi dan transportasi sudah cukup bagus. Sarana dan prasarana pendukung hal tersebut dinilainya lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah – daerah lainnya.

Adapun hal tersebut kemudian menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki oleh NTB. “Pelayanan dalam bidang transportasi, NTB memang bisa dikatakan lebih unggul jika dibandingkan dengan daerah – daerah lain. Hal itu ditandai dengan sarana dan alat transportasi kita lebih layak. Akan

tetapi ada beberapa fasilitas umum yang memang harus dibenahi dan dikembangkan secara maksimal,” katanya.

Menurutnya sejumlah fasilitas umum yang bersifat urgen khususnya dalam mendukung perkembangan objek pariwisata itu antara lain, pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) khususnya di kawasan jalan atau akses yang menuju ke objek wisata. Selain itu, aspek keamanan baik bagi wisatawan dan masyarakat sekitar juga harus ditingkatkan dengan tujuan terciptanya kenyamanan bagi para pengunjung.

Ia juga berharap, para pelaku pariwisata juga mau menaati setiap peraturan baik Paraturan Daerah (Perda) tentang tata ruang di kawasan wisata, maupun Peraturan Pemerintah (PP) dan bahkan Undang – Undang yang berlaku.

“Saya kira Pemerintah Daerah harus memiliki ketegasan dan keberanian dalam mengatur dan menertibkan sejumlah oknum yang melanggar Perda dan beberapa aturan lainya. Selain itu, pemda juga harus siap menyediakan anggaran untuk pembangunan fasilitas umum terlebih pada titik – titik krusial yang memang menjadi sorotan, khususnya di kawasan – kawasan yang memang menjadi objek wisata,” tandasnya. (met)

Pasar Berpindah Kian Populer di Singapura Jakarta (Suara NTB) Pasar yang biasa kita kenal mungkin berada di satu tempat yang sama untuk waktu yang lama, di mana pembeli dan penjual mengetahui persis barang apa saja yang diperdagangkan.

Tapi Public Garden menawarkan sesuatu yang jauh dari kata konvensional.

Di Public Garden, pasar selalu berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dan informasi tentang lokasi selalu dikabarkan lewat jejaring sosial dan lamanwww.publicgarden.com.

Pasar berpindah yang hanya diadakan sekali atau dua kali sebulan pada Sabtu dan Minggu ini mulai digelar pada Agustus 2011.

Kala itu hanya ada sekitar 40 pedagang, yang merupakan kawan atau relasi dari penggagas Public Garden. Namun berkat kekuatan promosi lewat jejaring sosial, kini sudah terdapat lebih dari 150 pedagang yang bergabung.

Lokasi-lokasi yang dipilih senantiasa ikonik, di antaranya Museum Nasional Singapura, Gedung Perpustakaan Nasional, The Esplanade, dan Museum Peranakan.

Beberapa kali juga digelar di kawasan pusat bisnis seperti Suntec Convention Centre, ZOUK Singapore, TripleOne Somerset (di Jalan Orchard), dan CityLink Mall.

Matt Ang, salah satu

Salah satu sudut kota Singapura penggagas Public Garden, menjelaskan bahwa konsep pasar berpindah ini menyediakan tempat bagi para pedagang kreatif untuk dapat berjualan bukan hanya secara daring.

“Setiap meja untuk berjualan disewakan dengan harga 60 dolar Singapura (sekitar Rp570.000 dengan kurs 1 dolar = Rp9.500),” kata Matt.

Selain ajang transaksi antara pedagang dan pembeli, Public Garden juga menyediakan workshop bagi pengunjung yang berminat. Di workshop, pengunjung dapat belajar bagaimana cara membuat produk yang sedang dijual diPublic Garden.

“Khusus pada edisi Pasar Natal, jumlah penjual dan pengunjung bisa sangat membludak. Pembeli terbanyak adalah orang Singapura, sement-

(Ant/Bali Post)

ara terbesar kedua adalah orang Indonesia,” kata Matt.

Di Pasar Natal Public Garden, pembeli meminati barang-barang untuk kado Natal dan barang yang dijajakan sangat variatif serta unik, mulai dari kue, kaca mata, perhiasan, sepatu, mesin tik bekas, hingga tas cantik.

Setiap kali digelar, pasar mampu menyedot sekitar 3.000 pengunjung dan ratusan penjual.

Bahkan PM Lee Hsien Loong dan beberapa artis papan atas Singapura pernah mengunjungi pasar berpindah ini.

“Di sini juga ada penjual dari Indonesia, dan mereka rutin bergabung denganPublic Garden,” demikian Matt Ang. (Ant/Bali Post)

Biola WR Supratman Ikon Museum Sumpah Pemuda Jakarta (Suara NTB) Museum Sumpah Pemuda di Jalan Kramat Raya No. 106, Jakarta Pusat, menjadikan biola yang digunakan Wage Rudolf (WR) Supratman mencipta lagu Indonesia Raya sebagai ikon.

Kepala Museum Sumpah Pemuda Agus Nugroho mengatakan biola buatan Nicolaus Amateus Fecit milik WR Supratman terbuat dari tiga jenis kayu yaitu jati Belanda, mapel Italia serta kayu eboni Afrika Selatan.

“Biola ini diperoleh WR Supratman tahun 1994 dari W.M. Van Eldick sebagai hadiah ulang tahun,” katanya di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, biola tersebut digunakan untuk menciptakan lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan di depan peserta Kongres Pemuda Kedua di Gedung Kramat 106 Jakarta pada 28 Oktober 1928.

Biola WR Supratman, lanjut dia, termasuk model Amatus dan berukuran 4/4 atau standar. Panjang badan biola itu 36 sentimeter, lebar badan bagian terlebar 20 sentimeter dan 11 sentimeter pada bagian tersempit, tebal tepian 4,1 sentimeter dan tebal bagian tengah enam sentimeter.

Saat ini Museum Sumpah Pemuda hanya memajang replika biola WR Supratman.

“Yang asli disimpan secara

(Ant/Bali Post)

BIOLA - Replika biola WR Supratman di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Rabu (24/9). apik di salah satu bagian ruangan museum lainnya. Hal ini bertujuan agar biola tersebut tetap terjaga bentuknya,” ujarnya.

Pengelola museum melakukan konservasi atau perawatan biola lama itu dua bulan sekali.

“Tidak hanya biola yang kami lestarikan tapi semangat patriotisme yang terkandung dalam peristiwa penggunaan biola tersebut yang kami pertahankan, agar generasi selanjutnya dapat

mengetahui sejarah kemerdekaan bangsa,” katanya.

Selain biola itu, Museum Sumpah Pemuda juga menyimpan koleksi foto-foto kegiatan berbagai organisasi pemuda dan piringan hitam Indonesia Raya.

Di gedung yang sampai tahun 1934 menjadi pusat pergerakan mahasiswa itu juga tersimpan replika peralatan rumah tangga milik Sie Kong Liong, pemilik pondokan pelajar yang sekarang menjadi museum. (Ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Lonjakan Data Buta Aksara dari BPS CSR untuk Pendidikan KEBERADAAN dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan untuk dunia pendidikan sudah harusnya dikelola dengan cara-cara modern dan melibatkan banyak komponen sebagai penanggung jawab.

Tujuannya, proses kontrol dapat lebih mudah dilakukan. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan cara demikian, maka keberadaan dana sosial perusahaan untuk masyarakat tersebut tidak akan efektif dirasakan manfaatnya.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Dekan Fakultas Ekonomi Unram Profesor. Dr. Thatok Asmony menjelaskan, salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah agar perusahaan bertanggung jawab dengan sosial objektif terhadap masyarakat sekitar, termasuk bagi pendidikan. Jika dana CSR itu mampu dikelola dengan maksimal untuk dunia pendidikan, maka tentunya akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Namun tidak maksimalnya pengelolaan dana CSR menyebabkan dana CSR menjadi tercecer tanpa adanya perhitungan prioritas yang tepat seperti halnya untuk dunia pendidikan.

Untuk itu, Profesor Bidang Manajemen Sumberdaya Daya Manusia lulusan Southern Cross University Australia ini meminta pengelolaan dana tersebut dilakukan bersama-sama dengan pemerintah, dunia perusahaan dan lembaga pendidikan yang berkompeten untuk melaksanakan itu.

“Perusahaan harus berkontribusi terhadap masyarakat sekitar bisa dalam bentuk memberikan materi ataupun pelatihan-pelatihan keahlian tertentu terutama bidang pendidikan.

Oleh karena itu, pemerintah, dunia perusahaan dan lembaga pendidikan harus duduk bersama untuk mengelola dana CSR untuk pendidikan tersebut agar tidak tercecer,” ujarnya. (dys)

Pemda KLU Cuek Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) rupanya tak mau ambil pusing atau cuek dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, menyusul melonjaknya secara tiba-tiba angka buta aksara yang dirilis pekan lalu. Bagi Pemda, data BPS tetap dijadikan acuan untuk diterjemahkan di lapangan. Namun pemerintah tidak akan banyak mengomentari perbedaan rekapitulasi sisa buta aksara di KLU. “Data BPS tidak akan kami perdebatkan, karena bagaimanapun, penilaian pusat sebelumnya tahun 2011 lalu telah mengkonfirmasi Pemda KLU memperoleh penghargaan bebas buta aksara. Sehingga kita tetap memegang data dulu,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Drs. Suhrawardi, M.Pd., mendampingi Bupati KLU dalam jumpa pers, Rabu (24/9).

Suhrawardi mengatakan, data BPS yang diungkap terakhir tidak akan dibandingkan dengan data buta aksara Pemda KLU. Hanya saja, Dikbud-

pora KLU tidak berarti mengindahkan begitu saja lonjakan versi BPS melainkan akan dicari tahu keberadaannya, siapa dan dimana mereka yang terdaftar buta aksara.

Suhrawardi menduga lonjakan buta aksara versi BPS besar kemungkinan muncul akibat pendataan sampel terhadap masyarakat yang sudah bebas buta aksara, namun buta kembali, karena minimnya penbelajaran lanjutan. Dirinya tak menyangkal, potensi buta aksara kembali masyarakat cukup besar apabila tak didukung oleh kebijakan pengembangan lebih lanjut.

“Hari Sabtu nanti, Pak Bupati langsung akan membuka pengentasan buta aksara kepada 1.500 orang, sehingga diharapkan dari sisa 2.665 orang buta aksara, dapat ditangani optimal,” kata Suhrawardi.

Sebelumnya jajaran Pemda KLU dibuat kaget atas rilis BPS menyusul tingginya angka buta aksara sesuai SSE BPS dan Kementerian Pendidikan. Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya, buta aksara di KLU tercatat cukup tinggi yaitu 23,90 persen, dengan rincian laki-laki 17,52 persen dan perempuan sebesar 29,78 persen. Persentase 23,90 persen itu setara dengan angka riil

Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Dikpora Tambah Sarana Pendidikan Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) tetap berusaha optimal meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan. Hal ini bisa ditunjukkan dengan terus meningkatkan kualitas guru, termasuk menambah atau memperbaiki sarana dan prasarana pendidikan di Lotim.

Penegasan ini disampaikan Sekretaris Dinas Dikpora Lotim, H. Moh. Juhad saat hearing dengan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Indonesia (PMII) di Ruang Komisi II DPRD Lotim, Rabu (24/9).

Menurutnya, data jumlah satuan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) negeri swasta di Lotim sebanyak 714 unit dengan 5.129 rombongan belajar (rombel). ‘’Jumlah guru SD saja mencapai 5.052 orang negeri dan 3.339 merupakan tenaga honorer atau guru tidak tetap,’’ terangnya.

Tingkat SMP sederajat seluruh Lotim sebanyak 207 unit dengan rombel sebanyak 1.236. Sedangkan jumlah guru sudah PNS 1.095, sementara jumlah guru non PNS sebanyak 1.202 orang. Tingkat SMA sederajat negeri swasta sebanyak 49 unit dengan 513 rombel. ‘’Jumlah gurunya sebanyak 527 negeri dan 787 orang guru honorer,’’ terangnya.

Juhad menambahkan, jumlah SMK negeri swasta di Lotim sebanyak 56 unit dengan 357 rombel dengan jumlah guru PNS sebanyak 215. Sementara jumlah guru non PNS atau honorer sebanyak 561 orang. Menurutnya, banyak guru yang sudah dinyatakan profesional, karena sudah sertifikasi, yakni 5.330 guru.

Ketua Komisi II DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman menyampaikan persoalan pendidikan di Lotim ini sangat kompleks dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Pembangunan sektor pendidikan pun menjadi atensi besar di Kabupaten Lotim.

Sementara itu, penilaian dikemukakan Ketua Umum PMII Cabang Selong, Supriyadi pembangunan pendidikan harus memperhatikan daerahdaerah terpencil. Dalam hal ini, pemerintah diminta tidak terlalu banyak bicara dan melupakan mutu.

Ia menilai soal gedung-gedung fasilitas pendidikan di Lotim sudah mewah. (rus)

tidak pernah berlatih, 17,37 persen karena jarang hadir saat pelaksanaan, dan 11,62 persen karena tidak pernah mempraktikkan serta alasan lain-lain 10,21 persen,” katanya. (ari)

Peserta Diskusikan Pembentukan Forum Dosen

(Suara NTB/kir)

PELATIHAN - Para mahasiswa dari Universitas Kyoto Jepang memberikan pelatihan menghadapi bencana di salah SD di Kota Praya, Rabu (24/9).

Lulusan SMKN 3 Siswa Loteng Dilatih Hadapi Gempa Mataram Tidak Hanya Jadi Tenaga IT Mataram (Suara NTB) Meski berlabel Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), SMKN 3 Mataram tidak hanya melahirkan tenaga-tenaga Informasi dan Teknologi (IT) berkualitas, tapi tokoh agama.

Banyak alumni SMKN 3 Mataram yang merantau ke luar daerah berbekal ilmu yang diperoleh selama sekolah juga menjadi tokoh agama. Mereka mengajar ngaji atau menyebarkan Islam di rantauan atau kampung halaman.

Demikian diungkapkan Kepala Sub Bagian Tata Usaha (Kasubag TU) SMKN 3 Mataram, Muzakki, kepada Suara NTB di SMKN 3 Mataram, Rabu (24/9). Adanya alumni yang menjadi dai atau tokoh agama ketika dirinya secara langsung menghadiri salah satu acara di Kebon Roek Ampenan beberapa waktu lalu. “Saya sangat bangga, siswa yang kesehariannya bergelut dengan IT tiba-tiba jadi ulama,” ujarnya bangga.

Selain itu, ujarnya, banyak prestasi yang diukir siswa dan alumni SMKN 3 Mataram. Beberapa siswanya banyak yang sudah mengikuti ajang-ajang tingkat nasional, seperti di Jakarta, Palembang, bahkan sudah ada siswanya yang berangkat ke Jepang untuk belajar bahasa dan budaya Jepang.

Disinggung masalah penerapan Kurikulum 2013, ia mengaku kurikulum 2013 sudah diterapkan sejak lama dan pihak sekolah menyambut baik pelaksanaannya di lapangan.

Apalagi, pelaksanaan kurikulum mengacu pada akhlak siswa.

Tidak hanya itu, pihak sekolah sudah membagikan buku kepada siswa mengenai Kurikulum 2013. Sementara bagi guru sudah diberikan pelatihan bagaimana cara menggunakan dan menerapkan Kurikulum 2013. (yon)

(Suara NTB/ari)

Suhrawardi

Simposium Nasional Akuntansi Ke XVII

Thatok Asmony (Suara NTB/dys)

6.932 orang. Padahal versi Pemda KLU, angka buta aksara ini hanya tersisa 2.665 orang saja.

Masih menurut data BPS itu, KLU hanya sedikit lebih baik dari Loteng dengan angka buta aksara terbesar se NTB dengan persentase 25,08 persen, Lombok Barat 21,41 persen. Buta aksara terendah dipegang oleh Kota Bima dengan 6,27 persen dan Kota Mataram sebesar 7,75 persen.

Kabid PLSPO, Dikbudpora KLU, Rusli Hamdi, SE. MM., menjelaskan, KLU sebagai kabupaten baru dengan indikasi buta aksara tinggi dijadikan sampel oleh pusat terkait keberhasilan program Keaksaraan Fungsional (KF) di daerah ini. Bersama Lombok Tengah, jumlah responden yang dicacah oleh BPS sebesar 67.277 orang pada tahun 2013.

“BPS memvonis bahwa alasan tidak dapat membaca padahal pernah mengikuti PKBM mencakup, 60,84 persen karena

Praya (Suara NTB) Puluhan siswa sekolah dasar (SD) yang ada di Kota Praya, masing-masing SDN 3 Praya serta SDN 2 Leneng diberikan pelatihan khusus untuk menghadapi bencana, khususnya gempa dari mahasiswa Universitas Kyoto Jepang, Kamis (24/9).

Para mahasiswa tersebut datang secara sukarela ke Loteng difasilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Loteng bersama mahasiswa asal Indonesia yang sedang menuntut ilmu di negeri matahari terbit tersebut. “Materi yang diberikan khusus bagaimana menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, ketika bencana itu datang,” terang Sekretaris BPBD Loteng, Sahabudin, S.H. Jepang, ujarnya, sebagai

negara yang sering dilanda gempa disertai tsunami, tentunya sangat paham cara dalam menghadapi bencana tersebut. Sehingga diharapkan ilmu serta pengalaman yang dimiliki bisa ditularkan kepada siswa-siswa yang ada. Harapannya bisa menjadi bekal bagi para siswa ketika bencana datang.

“Mereka (mahasiswa,red) ingin berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan tentang gempa dan cara menghadapi gempa itu sendiri ketika nantinya, bencana itu datang,” tegasnya.

Pengalaman yang diperoleh pada siswa kemudian diharapkan ditularkan kepada orang lain, sehingga ke depan, masyarakat sudah siap menghadapi bencana.

Jika masyarakat sudah

siap menghadapi bencana, maka korban jiwa bisa diminimalisir. Dan, pengalaman tersebut perlu ditanamkan sejak dini sejak bangku SD. “Yang namanya bencana, pasti menimbulkan kerugian.

Tapi jika kita siap menghadapi bencana, maka kerugian tersebut bisa diminimalisir,” tandas Sahabudin.

Sementara itu, dalam presentasinya selain memberikan cara bertindak ketika gempa dan tsunami datang, para mahasiswa memberikan pengetahuan tentang ilmu gempa.

Termasuk potensi-potensi bencana yang bisa terjadi dan menimpa wilayah Loteng.

“Harapan kita, pengalaman dan ilmu yang kita berikan ini bisa menjadi bekal berharga ke depan,” sebut Irawan, perwakilan mahasiswa. (kir)

Dukung Politeknik Vokasi Unram

KLU Kerjasama dengan Perhotelan Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Universitas Mataram (Unram) akan menggelar kerjasama dalam bentuk memorandum of understanding (nota kesepahaman) untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di Kampus Politeknik Program Vokasi Unram. Para mahasiswa Jurusan D3 Pariwisata akan diakomodir untuk memperoleh studi lapangan di sejumlah hotel-hotel berskala internasional yang ada di Lombok Utara.

“Hari ini (kemarin, red), kami sudah bertemu dengan pelaku perhotelan, termasuk manajemen 6 hotel besar yang ada di KLU. Dalam waktu dekat ini, kita akan menggelar MoU bersama dengan Direktur Program Vokasi Unram untuk memfasilitasi keperluan Praktik Kerja Lapangan (PKL) mahasiswa,” ungkap Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, dalam jumpa pers di ruang kerjanya, Rabu (24/9).

Bupati menegaskan, keberadaan Kampus Politeknik yang baru memulai perkuliahan per 1 September lalu tidak akan dianggap sebagai ajang uji coba Pemda. Ia dan jajaran bersama pihak Unram akan memperhatikan betul kampus yang sejak awal dihajatkan untuk mendukung peningkatan IPM warga KLU tersebut. Sebagaimana areal tempat pembangunan kampus sudah tersedia, maka dalam pembahasan APBD tahuntahun mendatang pihaknya akan mengusulkan anggaran untuk membangun gedung.

Djohan Sjamsu menjelaskan, pembukaan Kampus Politeknik dengan program Vokasi Unram tidaklah mudah. Pemda KLU saat mengajukan permohonan pendirian harus bersaing dengan 60 daerah. Faktanya, Dirjen Dikti Kemendiknas

(Suara NTB/ari)

JUMPA PERS - Bupati KLU Djohan Sjamsu, Pembantu Rektor I Unram dan perhotelan menggelar jumpa pers dukungan untuk Politeknik Unram di KLU, Rabu (24/9). hanya merekomendasikan 2 daerah menurut hasil survai kelayakan, yaitu Lombok Utara dan Kabupaten Bima.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Polteknik Unram ini membuka 4 Jurusan yakni D3 Pariwisata, D3 Perikanan dan Kelautan, D3 Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan serta D3 Tanaman Pangan dan Agro Industri. Dari 4 jurusan itu, jumlah pelamar sebanyak 260 orang, dan setelah dilaksanakan tes ujian masuk Perguruan Tinggi, calon mahasiswa yang lulus sebanyak 211 orang. Hanya saja, sampai ditutupnya pendaftaran ulang, mahasiswa yang resmi terdaftar sebanyak 160 orang, dengan rincian masing-masing 42 mahasiswa D3 Pariwisata dan D3 Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta masingmasing 38 jurusan Tanaman Pangan dan Agro Industri dan D3 Perikanan dan Kelautan.

“Khusus siswa yang berasal dari KLU kisarannya 80 persen, dan mereka ini akan diberikan beasiswa masing-masing 2,5 juta. Selain dana itu, Pemda juga menghibahkan Rp 2 miliar dari APBD Perubahan 2014, sehingga mahasiswa dibebaskan membayar uang Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI),” terang Djohan.

Pembantu Rektor I Unram, Prof. Dr. L. Wirasapta Karyadi,

mengaku bangga dengan ide dan langkah percepatan pengembangan pendidikan yang dilakukan Pemda KLU untuk menghadirkan PT di wilayahnya. “Tidak banyak kepala daerah yang berpikir cepat dalam investasi sumber daya manusia. Unram dalam Program Vokasi ini, hanya bertindak sebagai pembina awal saja.

Ke depan kalau sudah mandiri, Politeknik ini akan diserahkan ke Pemda KLU dengan status PT Negeri,” ungkap Wirasapta.

Kehadiran PTN ini di KLU, diyakini PR I, akan menjadi spot pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Hadirnya kampus baru akan menumbuhkan usaha masyarakat khususnya sektro jasa, seperti kos-kosan, percetakan, warung makan dan lainnya. Hal mana, kondisi ini telah diuji oleh Unram maupun daerah lain.

Sementara itu, Perwakilan Perhotelan yang diwakili oleh Marino, siap mendukung program Vokasi Unram. Khusus Jurusan D3 Pariwisata, praktisi ungkapnya, sering mengalami atau menemukan hambatan dalam aspek Sumber Daya Manusia.

“Program studi yang digagas diharapkan mampu menggiring perubahan. Kalau bisa, ajakan MoU seperti ini dikomunikasikan pula ke Asosiasi Hotel di Lombok, supaya muncul komitmen bersama, tidak hanya di KLU,” ujar Marino. (ari)

Mataram (Suara NTB) Sekitar 800 dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia peserta Simposium Nasional Akuntansi (SNA) ke XVII yang berlangsung di Universitas Mataram (Unram), Kamis ini mengikuti tahap awal pertemuan dengan membentuk forum dosen yang dipusatkan di gedung Fakultas Ekonomi Unram. Forum dosen terbagi ke dalam delapan kelompok sesuai dengan topik bahasan yang telah disiapkan panitia. Di antaranya Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Auditing, CSR dan Governance, Akuntansi Manajemen, Akuntansi Syariah, Akuntansi Sektor Publik, Sistem Informasi Akuntansi Ditemui Suara NTB di ruang kerjanya, Rabu (24/9), Dekan Fakultas Ekonomi Unram Profesor. Dr. Thatok Asmony menerangkan ke 800 peserta simposium yang terbagi ke dalam 8 kelompok akan membicarakan tema-tema khusus

terkait dengan setiap topik yang telah disiapkan panitia.

Diharapkan dari pertemuan pasca forum dosen tersebut ada rekomendasi yang dikeluarkan sebagai bahan evaluasi atas proses belajar mengajar yang di laksanakan di masing-masing perguruan tinggi.

“Forum dosen biacara lebih spesifik tentang aspek-aspek khusus dalam bidang akuntansi sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Nantinya ada rekomendasi setelah acara berakhir,” tuturnya.

Masing-masing topik yang dibicarakan dalam forum dosen merupakan tema-tema aktual dalam bidang akuntansi. Alasannya, perkembangan ilmu masingmasing bidang cukup pesat, sehingga penting untuk dibicarakan agar selalu adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Selain yang pasti karena ilmu itu sangat tidak terbatas dan tidak pernah habis. (dys)

Tunjang Kemampuan Mengajar

Puluhan Guru PAUD Ikut Diklat Seni dan Budaya Mataram (Suara NTB) Dalam menunjang kemampuan mengajar guru dan pendidik di lingkup Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 30 guru dan tenaga pendidik PAUD se-Kota Mataram mengikuti diklat materi seni dan budaya (gerak dan suara), yang diselenggarakan Sanggar Kesenian Budaya (SKB) Kota Mataram.

Kepala SKB Kota Mataram Drs. H. Rami’un, menjelaskan, kegiatan diklat seni dan budaya berlangsung selama dua pekan. Selama kegiatan berlangsung, para peserta diberikan materi mengenai wawasan seni dan budaya oleh beberapa narasumber berasal dari budayawan dan seniman.

Selain menerima materi secara teoritis, peserta juga diberikan materi praktikum yaitu langsung mempraktikkan salah satu jenis kesenian tradisional Islami burdah. Harapannya ialah agar sepulang mengikuti diklat, seluruh peserta dapat mentranformasikan nilai-nilai seni dan budaya kepada sesama guru PAUD lainnya serta semakin menambah wawasan mereka dalam memberikan materi seni dan budaya kepada para siswa PAUD. “Dipilihnya peserta dari guru dan tenaga PAUD disebabkan karena guru sangat efektif dan langsung dapat mentranformasikan nilai seni dan budaya kepada para siswa. Selain itu juga agar mereka tidak terasing dengan budaya mereka sendiri dan dapat melestarikan nilai kearifan lokal. Sehingga secara global dapat mendukung visi misi pemerintah,” terangnya pada Suara NTB, Rabu (24/9).

Lebih jauh Rami’un mengaku

dipilihnya guru dan tenaga pendidik PAUD sebagai peserta dalam diklat ini dikarenakan saat ini metode pengajaran seni dan budaya yang tertuang dalam sentra gerak dan lagu pada PAUD masih sangat terbatas pada hanya mengajarkan lagu bergenre anak-anak yang telah dikenal luas masyarakat melalui kaset dan CD. Padahal jika materi gerak dan lagu tersebut dikembangkan ke dalam lagu-lagu kesenian daerah dan dibalut dengan nuansa budaya lokal, maka sedini mungkin siswa-siswa PAUD akan mampu memahami budaya daerah yang mereka miliki.

“Selama ini sentra gerak dan lagu hanya diisi dengan lagu-lagu umum yang sudah tenar saja.

Harapan kita agar lagu-lagu tersebut dapat dikonversi ke dalam lagu-lagu daerah dan bernuansa islami. Seperti pengenalan asmaul husna bisa dikenalkan lewat lagu juga. Wawasan itulah yang kita berikan kepada para peserta,” harapnya.

Sementara itu, salah satu peserta dari TK DWP Dikpora NTB Sri Ekonomi, S.Pd, mengaku tidak sabar untuk mempraktikkan ilmu yang diperolehnya selama mengikuti diklat. Ia mengaku, selama ini proses belajar mengajar pada sentra gerak dan lagu masih sangat terbatas pada pengenalan lagu-lagu umum bertemakan anak saja. Ke depan akunya, lagulagu daerah dan kesenian lokal yang telah diperkenalkan selama diklat akan disesuaikan ke dalam lagu anak-anak sesuai dengan dunia mereka. “Yang penting gerakannya ceria saja mereka senang, kita sesuaikan dengan dunia mereka,” ujarnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

PRAKTIK TARI - Guru dan tenaga pendidik pada PAUD saat mempraktikkan tarian tradisional burdah pernapasan Islam yang digelar SKB Mataram, Rabu (24/9)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Atlet NTB Pecahkan Rekor Nasional

Asian Games 2014

Incheon Tim putra Indonesia memastikan menjadi juara grup B pada cabang sepak takraw, setelah pada babak penyisihan grup mengalahkan tim Malaysia 2-1 di Asian Games 2014 Incheon, Korsel, Rabu.

Dengan lolos sebagai juara grup B, maka regu Indonesia putra berikutnya akan menghadapi runner-up grup A antara Korsel atau Jepang.

“Ini lumayan buat modal untuk terus melaju, tapi lawan kami mendatang tuan rumah atau Jepang tidak mudah untuk dikalahkan,” kata kapten tim Hadi. Pada pertandingan itu, regu I, Indonesia menang 21-19, 21-14 atas Malaysia.

Pada pertandingan regu berikutnya, Malaysia mampu membalas dengan menyamakan kedudukan setelah regu dua, Indonesia kalah 20-22, 23-25, namun regu tiga menjadi penyelamat Indonesia setelah menang 21-11, 23-21. (ant/bali post)

Catur, Minim Gelaran Turnamen Selong (Suara NTB) Upaya mengasah kemampuan para atlet catur di Lombok Timur (Lotim) terus dilakukan Pengurus Percasi. Hanya saja, belum bisa maksimal karena gelaran turnamen sejauh ini dirasakan masih sangat minim.

Hal ini disampaikan pengurus Percasi Lotim, Lalu Karyawan. Kepada Suara NTB, Rabu kemarin ia mengatakan minimnya gelaran turnamen catur ini tak menyudutkan semangatnya untuk melatih kemampuan calon-calon master dari Lotim. Salah satu kegiatan yang tengah dilakukan adalah menggelar adu tanding dua minggu sekali. “Ini tujuannya mengasah kemampuan dan silaturahmi,” ucapnya.

Peserta diikuti 20 orang atlet. Proses asah kemampuan ini dianggap sangat penting menjelang menghadapi turnamenturnamen sekala besar. “Biar terasah kemampuan untuk turnamen besar,” imbuhnya. Ibarat pisau, jika tidak diasah terus akan tumpul.

Minimnya turnamen membuat prestasi catur di Lotim menurun. Turnamen yang ada hanya mahkota cup dan dirasakan masih sangat kurang. Bermodal semangat membangun, kegiatan turnamen sederhana pun dilakukan. “Kita jauh dibandingkan kabupaten lain, terlebih anggaran juga minim hanya Rp 20 juta setahun,” ucapnya.

Atlet catur di Lotim ini katanya cukup banyak. Potensi menjadi master pun sangat besar. Cuma belum ada yang hebat. “Sampai saat ini kan master kita hanya satu orang,” demikian. (rus)

SEA Games 2015

Indonesia Harapkan Emas dari Iswandi Jakarta (Suara NTB) Pelatih lari jarak pendek Eni Nuraini Martodiarjo mengatakan bahwa Indonesia masih tetap mengandalkan atlet asal NTB, Iswandi untuk meraih medali pada cabang atletik nomor lari 100 meter putra di SEA Games 2015, Singapura.

“Iswandi masih menjadi atlet andalan di SEA Games 2015 untuk menyumbangkan medali emas dari cabang atletik,” kata Eni di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, saat ini anak asuhnya itu sedang mengikuti latihan persiapan umum di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Iswandi merupakan atlet dari cabang atletik yang turun di nomor bergengsi lari 100 meter dan berhasil menyumbang medali perak pada pesta olahraga antarbangsa se-Asia Tenggara (SEA Games) 2013 Myanmar.

“Selain latihan umum juga ada latihan di luar teknik seperti latihan mental dan relaksasi kepada setiap atlet,” kata pelatih nasional nomor sprint itu. Selain Iswandi, ada juga beberapa atlet lainnya yang juga ikut persiapan umum yakni Yaspi Bobi dan Safwaturrahman dan ada dua lainnya yang belum masuk Pelatnas.

“Kami juga akan memilih yang terbaik untuk dipanggil di Pelatnas pada kejuaraan Jawa Timur Open yang akan berlangsung Maret,” katanya. Menurut dia, meski ada beberapa yang sudah masuk pemusatan latihan nasional, semua atlet akan berkompetisi pada kejuaraan tersebut.

“Kami yakin yakin Iswandi akan mampu menyumbang emas pada SEA Games khususnya, mengingat prestasi sebelumnya ia berhasil menyabet medali perak,” katanya.

Eni Nuraini selalu menekankan kepada setiap atlet yang menjadi anak asuhnya itu untuk disiplin dan rajin berlatih agar mampu meraih prestasi terbaik serta mengharumkan nama negara di cabang olahraga. (ant/bali post)

Iswandi

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Kontingen cabang olahraga menembak NTB berhasil menambah satu medali emas dan satu perunggu di hari ketiga Kejurnas Menembak Awang Faroek III di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), 21-28 September. Bahkan, salah satu atlet menembak putri NTB, sukses memecahkan rekor nasional.

Informasi itu disampaikan Manajer tim Menembak NTB, Agus Hakim, via ponselnya, Rabu (24/9) kemarin. “NTB berhasil menambah satu medali emas dan menambah satu medali perunggu, itu artinya total perolehan medali emas NTB sudah memenuhi target, yakni dua emas, dua perak dan satu perunggu,” ucapnya.

Tambahan satu medali emas

(Suara NTB/ist)

Tim Sepak Takraw Putra Indonesia Juara Grup B

NTB diraih lewat penembak putra, Dimas Restu Arindra Putra di kelas air rifle match youth perorangan putra. Tambahan satu medali perunggu disumbangkan Ni Wayan Yuliarthi, Amelia Meilani Sumarno dan Khoiriatunnisa Hariana Putri di kelas air rifle match youth beregu putri.

Di nomor air rifle match perorangan putra, Dimas Restu Arindra Putra yang mengantongi nilai 199,9 poin, mengalahkan penembak asal Kalimantan Selatan (Kalsel) I Made Dwi yang berada di peringkat dua (nilai 185,9) dan penembak Jabar, M. Naufal ( nilai 173,2).

Itu artinya, total perolehan medali sementara NTB sebanyak 2 emas, 2 perak dan 1 perunggu. Pasalnya, pada pertandingan hari pertama dan kedua kontingen NTB telah mengontongi satu medali emas di kelas air pistol youth atas nama Kadek Yogi Permana dan dua medali perak di kelas air pistol perorangan putri dan air pistol beregu putri .

Kesempatan mendulang medali emas masih terbuka.

Pasalnya, tim menembak NTB masih menyisakan beberapa atlet di kelas air pistol junior perorangan dan air rifle beregu junior putra yang akan dipertandingkan tanggal 26

September 2014. Lanjut Agus, penampilan para atlet NTB di ajang bergengsi tersebut sangat membanggakan.

Selain berhasil meraih target dua medali emas, atlet menembak putri NTB, Liza Risna Widjayanti sukses memecahkan rekor nasional. “Hasil tembakan Liza Rizna Widjayanti 366 poin di babak kualifikasi melampaui rekor nasional 365 poin yang sebelumnya dipegang oleh Eva Yulianti dari Kaltim.”

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH kepada Suara NTB, via phonselnya, mengaku sangat puas dengan prestasi kontingen men-

embak NTB karena perolehan medali NTB di kejurnas itu sesuai dengan target pengurus cabor, dan KONI NTB berharap para atlet bisa terus mempertahankan prestasi tersebut, sehingga bisa memberikan kontribusi medali emas di PON Remaja di Surabaya 2014 dan PON di Jabar 2016.

Dikatakannya, siapun cabor yang sukses meraih mempersembahkan medli emas di kancah nasional, baik single event maupun di multi event akan mendapatkan apresiasi dari KONI NTB, termasuk atlet menembak NTB yang saat ini sedang naik daun. (fan)

Empat Gol, Ronaldo Semakin Tajam Barcelona Cristiano Ronaldo meneruskan penampilan tajamnya di awal musim dengan koleksi empat gol, termasuk dua penalti, ketika Real Madrid bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan Elche dengan skor 5-1 di Liga Spanyol pada Selasa (Rabu WIB).

Pemain Portugal itu mengawali pertandingan dengan buruk pada menit ke-15, ketika pelanggarannya terhadap Pedro Mosquero menghasilkan penalti bagi timnya, di mana Edu Albacar sukses mengeksekusi penalti melewati Keylor Navas, yang melakukan debut resminya untuk Real Madrid.

Gareth Bale dengan cepat menyamakan kedudukan untuk Real ketika ia menanduk umpan silang James Rodriguez

lima menit kemudian, dan kemudian wasit menunjuk titik putih untuk pelanggaran yang dilakukan Mosquero terhadap Marcelo, meski hanya ada sedikit kontak fisik.

Ronaldo mengeksekusi penalti pada menit ke-28, dan menyundul umpan silang Marcelo empat menit kemudian untuk memperbesar keunggulan Real.

Ia kemudian dilanggar Mario Pasalic saat pertandingan tinggal menyisakan 10 menit dan mencetak gol penalti keduanya, dan masih ada waktu untuk satu gol tambahan bagi Ronaldo ketika ia menuntaskan peluang yang dimilikinya untuk melengkapi kemenangan Si Putih.

Pemain Terbaik Dunia itu sekarang telah mengoleksi tu-

juh gol dalam empat hari, setelah trigol yang ia torehkan pada Sabtu saat timnya menang 8-2 atas Deportivo La Coruna.

Saat Real memainkan sepak bola brilian, mereka terlihat rapuh di lini belakang dan tertinggal tiga angka dari pemuncak klasemen Liga Spanyol Barcelona, yang memiliki 12 angka dan satu pertandingan yang belum dimainkan. Tim Katalan itu akan bermain melawan Malaga pada Rabu.

Juara bertahan Atletico mengoleksi delapan angka dari empat pertandingan dan akan bermain melawan Almeria, juga pada Rabu.

“Saya sebelumnya telah beberapa kali mencetak empat gol, namun itu semua karena tim. Sejumlah hal berjalan lancar bagi saya dan itu bergantung kepada rekan-rekan setim

saya, yang banyak membantu saya,” kata Ronaldo kepada para pewarta di Bernabeu.

“Itu adalah pertandingan bagus untuk kami. Kami memulai dengan buruk, saya membuat mereka mendapat penalti, namun kami meresponnya dengan baik melalui dua gol cepat,” tambah pemain Portugal itu.

Pelatih Real Carlo Ancelotti melakukan sejumlah perubahan pada pertandingan ini, di mana Ronaldo (29) menjadi pemain tertua di tim inti yang mayoritas dihuni pemain-pemain muda.

Isco dan Asier Illarramendi, yang terlihat tajam saat tampil melawan Deportivo, mendapat penghargaan dimainkan sejak awal ketika Ronaldo dan Bale mendapat lebih banyak peran sentral di sektor serangan, di mana Karim Benzema diistirahatkan. (ant/bali post)

EMPAT GOL - Cristiano Ronaldo merayakan golnya ke gawang Elche. Ia mencetak empat gol dalam laga yang berkesudahan dengan skor 5-1 di Liga Spanyol pada Rabu WIB.

Borneo Cup 2014

Utami Diyakini Indonesia Diwakili U-14 Loteng Jadi Atlet Nasional Mataram (Suara NTB) Atlet voli indoor PPLP NTB Ni Komang Putri Sri Dewi Utami masih sangat sangat muda. Namun, atlet yang memiliki tinggi badan 173 cm ini diprediksikan bakal menjadi atlet nasional. Pasalnya, postur tubuhnya sangat mendukungnya untukmengukir prestasi di kancah nasional.

Belum lama ini atlet kelahiran Mataram, 18 Desember 2000 ini menjadi salah satu atlet yang memperkuat tim voli indoor PPLP NTB di Kejurnas Voli Indoor Antar PPLP di Mataram 18-21 September lalu. Dia dipromosikan sebagai atlet PPLP NTB bulan Januari 2014 karena memiliki tinggi badan yang memenuhi standar atlet voli nasional. Selain itu bakat bermain voli pun sudah melekat dalam dirinya. Maklum, dia merupakan putri mantan atlet voli Indoor NTB, Wijaya.

Dihubungi Suara NTB usai menjalani latihan di sport Hall GOR 17 Desember Turide belum lama ini, Dewi Utami mengatakan bahwa kecintaannya terhadap olahraga voli sudah ia rasakan sejak kecil. Sejak kelas III SD, dia sudah dikenalkan oleh ayahnya dengan olahraga voli indoor.

Setelah bertahun-tahun bermain voli, postur tubuhnya menunjukan perubahan yang sangat pesat. Karena memiliki postur tubuh yang ideal, ia pun dipromosikan sebagai atlet voli PPLP NTB. Menurut Pelatih Voli Indoor PPLP NTB, H. Kadir, Utami adalah atlet termuda yang dimiliki PPLP NTB saat ini.

Meski usianya sangat muda, namun Utami memiliki postur badan paling tinggi di antara atlet-atlet lainnya. Dengan postur badan tersebut Kadir memprediksikan atlet ini dapat menjadi atlet nasional.

“Tak hanya tinggi, namun dia punya bakat menjadi pemain voli sehingga saya merekomendasikannya dibina di PPLP NTB, dan suatu saat nanti saya yakin atlet ini bisa menjadi atlet nasional,” terang Kadir. (fan)

Praya (Suara NTB) Tim sepak bola U-14 Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang berasal dari Sekola Sepak Bola (SSB) Mars menjadi satu dari dua wakil Indonesia pada turnamen Borneo Cup 2014 di Kinabaru Malaysia. Sebanyak 32 atlet beserta official tim pun sudah diberangkatkan, Kamis (24/9) kemarin.

Keberangkatan tim dilepas langsung oleh Ketua KONI Loteng, H.M. Suhaili, FT, di kantor Bupati Loteng. Tim U14 Loteng tersebut berhak mewakili Indonesia pada Borneo Cup, setelah sebelumnya berhasil keluar sebagai runner up dalam seleksi yang digelar di Kota Bandung beberapa waktu lalu.

Kendati tidak dibebankan target tinggi, namun tim tersebut diharapkan bisa berkerja maksimal. Sehingga mampu melangkah jauh dalam turnamen yang diikuti 10 negera tersebut. “Ini jelas suatu prestasi yang membanggakan. Ada tim sepak bola asal Loteng yang bisa menjadi wakil Indonesia pada turnamen tingkat internasional,” ungkap Bupati Loteng, H. M. Suhaili, FT. Bupati pun berharap, saat berlaga nantinya semua anggota tim bisa tetap fokus dan semangat. Untuk bisa mengejar prestasi yang tinggi. Tidak kemudian hanya sekedar sebagai peserta. Pasalnya, hanya dengan modal semangat juang yang tinggi itulah, tim

(Suara NTB/kir)

LEPAS ATLET - Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT, melepaskan anggota tim sepak bola U-14 Loteng yang akan bertanding pada Borneo Cup Malaysia, Rabu (24/9) kemarin. bisa meraih prestasi tinggi.

Orang nomor satu di Loteng ini pun berjanji bakal menyempatkan diri untuk melihat langsung anak-anak Bumi Tatas Tuhu Trasne bertanding di Malaysia nantinya. “Kalau tidak ada aral melintang, tidak menutup kemungkinan nanti saya akan pantau langsung aksi mereka,’’ ujarnya.

Kepada para official, diharapkan bisa terus memantau kondisi kebugaran para atlet yang bertanding. Sehingga bisa bertanding dan

mengeluarkan kemampuan yang maksimal nantinya.

Karena bagaimanapun juga, di pundak tim itulah nama baik bangsa dan daerah dipertaruhkan.

Salah satu official tim, Sapoan yang dikonfirmasi terpisah Suara NTB menyatakan, tim akan bertolak menuju Bali dulu. Baru kemudian diterbangkan ke Malaysia.

Dan mereka akan mulai bertanding tanggal 27 September besok. “Tim sendiri bakal berada di Malaysia sekitar 8 hari,” sebutnya. (kir)

Piala Liga Inggris

Arsenal Disingkirkan Southampton Jakarta (Suara NTB) T e n dangan jarak jauh d a r i Nathaniel C l y n e sudah cukup untuk membuat Southampton berbalik unggul dan mengejutkan Arsenal di Emirates dengan mengalahkan The Gunners 1-2 dan lan-

jut ke putaran empat Piala Liga.

Alexis Sanchez membuka gol pada menit 14 dari tendangan bebas 25 yard. Southampton bisa menyamakan kedudukan enam menit kemudian setelah Dusa Tadic membuat gol dari titik putih dan menaklukan Davis Ospina setelah Tomas Rosikcy menjatuhkan Sadio Mane.

Tim tamu makin percaya diri dan Clyne membuat

Southampton memimpin lima menit sebelum jeda. The Gunners mencoba untuk melewati barisan pertahanan Southampton. Namun, hingga pertandingan usai, Arsenal kalah 1-2 dari Southampton.

Menurut espnfc.com Arsenal menguasai pertandingan 56 persen, sementara Southampton 44 persen. Dengan tendangan ke aarah gawang, Arsenal enam dan Southampton lima. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 25 September 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 25 September 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUMAH MAKAN

DEALER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

LOWONGAN

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

RUPA-RUPA

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

JALAN-JALAN

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

Halaman 14 14 Halaman

Menyapa Alam di Suranadi Taman Wisata Alam atau Kawasan Wisata Suranadi adalah sebuah tempat yang menjanjikan berbagai jenis kegiatan wisata alam melepaskan penat. Kawasan ini bisa menjadi surga bagi para penggemar wisata alam yang eksotis sekaligus menyenangkan.

TERLETAK di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Kawasan Wisata Suranadi cukup mudah dijangkau. Dari Mataram, pengunjung kawasan wisata ini hanya perlu menempuh jarak sekitar 17 kilometer dengan waktu tempuh sekitar satu jam berkendara untuk menjangkaunya. Pengunjung dapat mengambil rute Mataram-Bertais-Narmada-Suranadi.

Akses jalan menuju taman wisata alam seluas 52 hektar ini pun cukup baik, dengan beragam pilihan fasilitas transportasi.

Di kawasan wisata ini pengunjung bisa menikmati berbagai jenis kegiatan wisata, mulai dari berenang, jungle tracking, bird watching, camping, outbond, pendidikan dan pelatihan. Suranadi juga memiliki sajian wisata kuliner yang khas, berupa warung-warung yang menyediakan menu sate bulayak yang sudah cukup kondang di NTB. Jika berkunjung ke Pura Suranadi, pengunjung akan menemukan karakteristik pura ini, yaitu lima pancuran suci. Kelima pancuran ini mengeluarkan mata air yang bersumber dari Gunung Rinjani. Adanya kelima pancuran ini membuat pura di Suranadi ini dikenal dengan sebutan Pura Panca Tirta.

Tak jauh dari Pura Suranadi, sekitar 100 Meter, pengunjung bisa menikmati udara alam yang sejuk nan segar plus pemandangan yang indah di Taman Wisata Alam Suranadi. Tiket masuknya cukup terjangkau, hanya sekitar Rp 5.000 meski ada sejumlah fasilitas di mana pengunjung harus merogoh kocek lagi untuk menikmatinya.

Udara di Taman Wisata Alam Suranadi ini memang terkenal sangat sejuk. Hal ini dikarenakan, hutan yang mengelilingi Taman Wisata Alam Suranadi masih berada dalam kondisi yang terlindung serta dirawat dengan baik.

Di dalam Taman Wisata Alam Suranadi, pengunjung tidak saja akan menemui pepohonan besar dan sudah berumur tua. Mereka yang beruntung, sesekali akan menemukan tanaman langka, atau juga satwa-satwa liar seperti kijang, kera, dan berbagai macam burung.

Menu utama para wisatawan yang datang ke Suranadi biasanya adalah untuk menyegarkan diri. Dengan atmosfer yang sejuk dan suasana lingkungan alam yang asri diikuti relaksasi di pemandian yang airnya sangat sejuk, kondisi tubuh dan pikiran pengunjung bisa dengan mudah menjadi segar dan bersemangat kembali, dan tidak sumpek lagi.

Setelah melakukan berbagai aktifitas di Kawasan Wisata Suranadi Lombok ini, hidangan Sate Bulayak yang lezat biasanya akan menghadirkan godaan yang tidak bisa ditolak.

Pengunjung bisa menemukannya di kawasan parkir pura. Di areal tersebut, terdapat sejumlah pedagang sate bulayak. Sate yang satu ini memang merupakan masakan tradisional khas Pulau Lombok. (aan)

(ant/bali post)

KERA – Tiga ekor kera ekor panjang (Macaca fascicularis) bertengger di atas pohon di kawasan Taman Wisata Alam Suranadi di Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, NTB, Selasa (26/8) lalu.

(Suara NTB/ist)

KOLAM RENANG - Pengunjung bisa mencoba sejuknya kolam renang di Taman Wisata Alam Suranadi.

Dari Kupu-Kupu sampai Benalu

Pura Suranadi

SEBAGAI sebuah Taman Wisata Alam, Suranadi tentu saja memiliki khazanah yang sangat kaya. Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB melansir, di Pulau Lombok terdapat lima lokasi Taman Wisata Alam atau TWA. Selain TWA Suranadi, Lombok juga memiliki TWA Kerandangan, TWA Bangko Bangko dan TWA Pelangan di Kabupaten Lombok Barat serta TWA Gunung Tunak di Kabupaten Lombok Tengah).

Di Pulau Sumbawa terdapat empat TWA, yaitu TWA Semongkat di Kabupaten Sumbawa, TWA Danau Rawa Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, TWA Madapangga di Kabupaten Bima serta TWA Pulau Satonda di Kabupaten Dompu. Satu lokasi Taman Wisata Alam Laut Pulau Moyo di Kabupaten Taman Wisata Alam Suranadi merupakan hutan alam yang relatif utuh di

tengah jepitan perkembangan masyarakat sekitarnya. Hutan yang memiliki luasan relatif kecil seluas 52 Ha ini terkait erat dengan perkembangan agama dan budaya masyarakat Lombok, karenanya di waktu – waktu tertentu di bagian wilayah hutan ini kerap dilaksanakan upacara – upacara keagamaan khususnya upacara Agama Hindu.

Potensi alamnya yang relatif terjaga, menjadikan hutan TWA Suranadi kaya akan aneka ragam tumbuhan mau pun satwa. Beberapa pohon tinggi dan diameter besar bahkan mencapai diameter lebih kurang 1,5 meter, akan banyak anda jumpai di banyak tempat di TWA Suranadi. Kanopi hutan yang relatif rapat menjadikan lantai hutan lembab dan ditumbuhi aneka macam tanaman bawah. Kon-

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

MINUM - Kera ekor panjang (Macaca fascicularis) minum di sungai di kawasan Taman Wisata Alam Suranadi. disi ekosistem demikian memicu melimpahnya jamur dan serangga tanah.

Sementara pepohonan besar dengan percabangan yang banyak dan melimpahnya sumber makanan menjadikan pilihan kera abu-abu bermukim.

Perakaran pohon yang besar dan berserabut memicu kemampuan menahan air yang masuk di kawasan tersebut, sehingga di TWA Suranadi dijumpai beberapa mata air yang sanggup memasok kebutuhan air bagi masyarakat sekitarnya. Potensi ekologis sedemikian rupa ini menjadikan Suranadi ditujukan sebagai kawasan hutan/wisata pendidikan yang dapat dipadukan dengan aktifitas camping maupun bird watching.

Menjelang musim hujan, pada sekitar Bulan September – Oktober dapat dijumpai cukup banyak jenis kupu-

Sate Bulayak

kupu di lokasi-lokasi yang agak terbuka sampai terbuka. Jenis-jenis kupukupu yang dapat dijumpai antara lain Papilio helenus, Papilio memnon, Graphium sarpedon, Moduza prochris dan lain-lain.

Di kawasan ini juga dapat disaksikan fenomena ekologi yang sangat menarik berupa berbagai macam bentuk simbiosis tumbuhan dari sekedar simbiosis benalu yang menumpang seperti tumbuhan merambat (liana) sampai dengan strangler (mencekik) seperti yang terjadi pada pohon Pulai (Alstonia scholaris) dan Beringin (Ficus benjamina).

Fenomena tersebut menjadikan Kawasan TWA Suranadi cocok untuk kegiatan wisata pendidikan. Aktivitas wisata lain yang dapat anda lakukan di dalam kawasan ini adalah berkemah dan outbound. (aan)

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 25 September 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KPK Geledah Kantor Bonaran Situmeang Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah kantor Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang dalam penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi terkait penanganan sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten Tapanuli Tengah di MK. “Terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi suap kepada hakim MK terkait sengketa Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2011 dengan tersangka RBS (Raja Bonaran Situmeang), penyidik hari ini sejak pukul 10.00 WIB melakukan penggeledahan di kantor RB Situmeang Law Firm,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Rabu (24/9).

Kantor Bonaran tersebut beralamat di Gedung Pusat Alkitab lantai 9 unit 901 Jalan Salemba Raya No. 12 Senen, Jakarta Pusat. “Kantor pengacara tersebut saat ini dikelola oleh Thomson Situmeang,” tambah Johan.

Thomson adalah adik Bonaran, yang berprofesi sebagai pengacara. Bonaran sebelum menjadi bupati, menjadi pengacara Anggodo Widjojo dalam kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan yang juga ditangani KPK. KPK menetapkan Bonaran sebagai tersangka sejak 19 Agustus 2014 sebagai hasil pengembangan dugaan suap di MK dengan terdakwa Akil Mochtar.

Bonaran disangka melanggar Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 750 juta.

Dalam surat dakwaan Akil Mochtar, Akil disebut menerima Rp1,8 miliar dari Bonaran Situmeang.

Meski Bonaran berdasarkan hasil perhitungan suara KPU Tapanuli Tengah memenangi pemilu, namun hasil itu didugat oleh dua pasangan lain di MK, sehingga MK memutuskan panel Achmad Sodikin sebagai ketua merangkap anggota, Harjono dan Ahmad Fadlil Sumadi sebagai anggota.

Saat perkara sedang berproses, Akil menelepon Bakhtiar Ahmad Sibarani untuk menyampaikan kepada Bonaran Situmeang agar menghubungi Akil terkait permohonan keberatan Pilkada Tapanuli Tengah.

Akil kembali menghubungi Bakhtiar dan meminta Rp3 miliar kepada Bonaran yang dikirim ke rekening CV Ratu Samagat dengan keterangan “angkutan batu bara”.

Hasilnya pada 22 Juni 2011, permohonan keberatan ditolak MK seluruhnya sehingga Bonaran Situmeang dan Sukran Jamilan Tanjung tetap menjadi pasangan pemenang Pilkada Kabupaten Tapanuli Tengah. (ant/Bali Post)

Sinabung Meletus Lagi Jakarta (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menginformasikan bahwa Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara kembali meletus pada Rabu (24/9) pukul 13.43 WIB. “PVMBG Badan Geologi melaporkan bahwa letusan disertai dengan awan panas guguran sejauh dua kilometer dari puncak yang mengarah ke arah tenggara,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho melalui pesan singkat, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, lama erupsi sekitar 907 detik. “Secara visual tidak terlihat karena tertutup oleh awan. Dari pukul 06.00 WIB - 12.00 WIB terjadi 44 kali gempa frekuensi rendah, 11 kali gempa hybrid, tremor menerus, dan 32 kali gempa guguran,” katanya.

Status gunung saat ini masih Siaga (level III). “Aktivitas kegempaan masih terus tinggi, pembentukan dan guguran kubah lava masih berpotensi tinggi,” katanya. Meski demikian, erupsi yang baru saja terjadi tidak menambah jumlah pengungsi yang ada.

“Saat ini masih ada pengungsi 4.729 jiwa (1.440 KK) yang tersebar di 17 titik pengungsian. Sebanyak 17.506 jiwa (5.020 KK) dari 21 desa telah dipulangkan ke rumahnya hingga saat ini,” katanya.

Sedangkan pengungsi yang tinggal di hunian sementara sebanyak 6.179 jiwa (2.053 KK). Pengungsi ini disewakan rumah dan lahan untuk pertanian oleh pemerintah. Dia menambahkan tiga desa yang warganya harus direlokasi yaitu Desa Sukameriah, Desa Bekerah, dan Desa Simacem masih dalam proses penyiapan lahan. (ant/Bali Post)

Kubu Suryadharma Bahas Muktamar di Tengah Upaya ’’Islah’’ Jakarta (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Suryadharma Ali melakukan pembahasan pelaksanaan muktamar partai ke-8 di Kantor DPP PPP, Rabu (24/9), di tengah-tengah upaya islah yang sedang diusahakan mahkamah partai.

“Kami membahas mengenai teknis pelaksanaan muktamar kedelapan yang akan berlangsung 23-26 Oktober 2014, di Jakarta,” kata Sekretaris Panitia Muktamar PPP kubu Suryadharma Ali, Akhmad Gojali Harahap di Kantor DPP PPP, Jakarta, Rabu.

Pada saat yang sama, di Kantor DPP PPP, sejumlah anggota Mahkamah PPP dikabarkan sedang melakukan sidang membahas islah antara pengurus PPP berseteru yakni kubu Suryadharma Ali dengan kubu Emron Pangkapi.

Gojali membenarkan hal itu. Namun dia menekankan bahwa pembahasan muktamar dilakukan dalam forum yang berbeda dengan pembahasan masalah islah.

“Kalau soal islah itu wilayah mahkamah partai. Mereka sedang membahas peluang islah, dipimpin Pak Chozin Chumaidy (Ketua Mahkamah PPP), karena memang ada sejumlah pengurus di pusat maupun daerah inginkan adanya islah,” ujar dia.

Sebelumnya, sejumlah pengurus DPP PPP melalui rapat pengurus harian memutuskan memecat Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dan mengangkat Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Namun Suryadharma Ali tidak terima atas hal itu, dan memecat balik Emron Pangkapi beserta pengikutnya.

Kini saling klaim kepengurusan PPP terjadi antara dua kubu, di mana keduanya ingin melaksanakan muktamar versinya masing-masing. Sedangkan Mahkamah partai masih berupaya mendamaikan kedua kubu. (ant/Bali Post)

DIJUAL

(ant/Bali Post)

VONIS ANAS URBANINGRUM - Terdakwa dugaan kasus gratifikasi terkait Hambalang, Anas Urbaningrum (tengah) berjalan dengan pengawalan polisi menuju ruang sidang di Pengadilan Tipikor (kiri). Anas menyimak vonis hakim dalam sidang, Rabu (24/9).

Anas Urbaningrum Divonis 8 Tahun Penjara Jakarta (Suara NTB) Anas Urbaningrum divonis hukuman 8 tahun penjara, denda Rp 300 juta, subsidair 3 bulan kurungan. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan Anas terbukti melakukan korupsi dan pidana pencucian uang.

“Menyatakan terdakwa Anas Urbaningrum terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara berulang kali,” ujar hakim ketua Haswandi membacakan amar putusan dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakar-

kala Anas berhenti sebagai anggota KPU dan selanjutnya masuk sebagai anggota Partai Demokrat dan berhasil menduduki jabatan Ketua DPP bidang politik.

“Dengan kedudukannya sebagai ketua DPP bidang politik terdakwa mempunyai pengaruh yang besar untuk mengatur proyek-proyek pemerintah yang bersumber dari

ota Harrier, Toyota Vellfire dan fasilitas berupa survei pencalonan dari Lingkaran Survei Indonesia sebesar Rp 478,6 juta pada April-Mei 2010.

Anas juga dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang. Anas membelanjakan uang hasil korupsi untuk membeli tanah dan bangunan diantaranya tanah/bangunan seluas 639 m2 di Jalan Teluk Semangka blok C 9 Nomor 1 Duren Sawit, Jaktim; Jalan Selat Makasar Perkav AL Blok Cý 9 Nomor 22, Duren Sawit. (ant/ Bali Post/berbagai sumber)

Pemerintah Ambil Alih Pembayaran Korban Lapindo Jakarta (Suara NTB)Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengatakan pemerintah pusat mengambil alih sisa pembayaran korban lumpur Lapindo di Sidoarjo yang masih mencapai 20 persen atau sekitar Rp 781 miliar.

“Persoalan ini sudah ada kepastian dan penanganannya dapat diselesaikan dengan rasa keadilan serta tidak ada diskriminatif,” ujarnya usai menghadiri Rapat Kerja

BPLS di Kementerian Pekerjaan Umum RI Jakarta, Rabu (24/9).

Menurut dia, sudah menjadi tugas negara meringankan beban masyarakat dan mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam penanganan Lapindo.

“Penyelesaian masalah ini merupakan yang terbaik dan tidak hanya yang berada di luar area terdampak, tetapi juga bagi masyarakat di dalam area terdampak,” kata Pakde Karwo, sapaan akrab

politisi Partai Demokrat itu.

Mantan Sekdaprov Jatim tersebut menegaskan bahwa solusi terpenting adalah orientasi penyelesaiannya fokus terhadap masyarakat yang menjadi korban.

“Dengan adanya keputusan ini, pemerintah akan melakukan pembayaran terhadap masyarakat baik yang terdampak maupun tidak terdampak. Hambatan administrasi harus diselesaikan dan jangan menghambat proses ini,” katanya.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum RI Djoko Kirmanto mengatakan bahwa pihaknya akan menyampaikan usulan kepada Presiden melalui surat mengenai penyelesaian pembayaran diambil alih pemerintah dan sebagian aset dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 menjadi milik pemerintah.

Selaku koordinator penyelesaian masalah Lapindo, ia mengaku usulan tersebut disampaikan berdasarkan

masukan dari Gubernur Jatim Soekarwo dan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah.

Selanjutnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubunganbdan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memberikan ruang seluasluasnya kepada pemerintah untuk menyelesaikannya. (ant/Bali Post)

Panglima TNI: Tunggu Hasil Investigasi Penembakan Jakarta (Suara NTB) Panglima TNI Jenderal TNI, Moeldoko meminta masyarakat untuk sabar menunggu hasil investigasi tim gabungan TNI-Polri terkait penembakan empat anggota Yonif 134 Tuah Sakti, Batam, yang dilakukan oleh oknum aparat Brimob Polda Kepulauan Riau (Kepri), Minggu (21/9) malam.

Panglima TNI di sela kegiatan pembuatan lubang biopori di Lapangan GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (24/9), memastikan jajarannya tidak akan lagi berkomentar perihal kasus penembakan empat prajurit TNI. Lebih jauh, ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin terkesan mengintervensi hasil penyelidikan dengan memberikan komentar-komentar yang tidak perlu. “Jajaran saya tidak akan lagi memberikan komentar agar tidak mempengaruhi hasil investigasi,” katanya.

Panglima TNI meyakinkan pascaterbentuknya tim investigasi gabungan, maka segala sesuatu yang terkait hasil temuan akan diserahkan sepenuhnya kepada tim.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Fuad M Basya sebe-

lumnya menegaskan sanksi tegas akan diberikan bila anggota Yonif 134 Tuah Sakti, termasuk yang menjadi korban penembakan terbukti menghalangi penggerebekan Gudang BBM dan pengrusakan mobil serta tempat cuci mobil di depan Brimob Polda Kepri.

Namun demikian, Kapuspen mengingatkan Polri juga harus menindak tegas anggotanya bila nantinya terbukti ada kesalahan prosedur hingga penembakan dilakukan.

“Ada dua hal berbeda. Pertama masalah pelanggaran. Kedua adalah penembakan. Bila memang ada kesalahan prosedur hingga terjadi penembakan, maka anggota Polri yang melakukannya harus ditindak tegas,” kata Fuad.

Kapuspen TNI memastikan tim investigasi dari kedua belah pihak, TNI dan Polri, tengah melakukan penyelidikan dari keseluruhan TKP. Disamping itu tim investigasi gabungan juga telah dibentuk untuk mengklarifikasi hasil penyelidikan yang dilakukan masing-masing pihak.

“TNI AD membentuk tim investigasi, Polri juga membentuk. Hasilnya kemudian akan dicocokkan oleh tim investigasi gabungan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

JENGUK KORBAN PENEMBAKAN - Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti (kedua kanan) didampingi Kapolda Kepri, Brigjen Pol Arman Depari (kiri) dan Danrem 033/WP Brigjen TNI Zuirman (kanan) menjenguk salah satu anggota Batalyon Infanteri 134/TS yang menjadi korban penembakan oleh anggota Brimobda Kepri di RSUD Embung Fatimah, Batam, Selasa (23/9). Wakapolri telah bertemu KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk membahas penyelesaian insiden tertembaknya empat personil TNI dari Batalyon Infanteri 134/TS Minggu (21/9) malam.

Soal RUU Pilkada

Mendagri Menilai Usulan Pemerintah dan Partai Demokrat Berbeda

TRAVEL

(ant/Bali Post)

Gamawan Fauzi

RUPA-RUPA

ta, Rabu (24/9).

Majelis hakim meyakini Anas ikut mengupayakan pengurusan proyek-proyek pemerintah lainnya dengan pembiayaan APBN yang dikerjakan Permai Group.

Menurut hakim, posisi Ketua DPP Demokrat adalah pijakan awal untuk langkah politik lanjutan Anas. Langkah politik ini dimulai pada 2005

APBN. Lalu terdakwa menjadi semakin besar setelah menjadi anggotaDPR dan terpilih periode 2009-2014 serta ditunjuk sebagai Ketua Fraksi Demokrat,” ujar hakim anggota Sutio Jumagi.

Anas menerima sejumlah pemberian yakni duit Rp 2,2 miliar dari Adhi Karya, uang Rp 25,3 miliar dari Permai Group. Ketiga, penerimaan sebesar Rp 30 miliar dan 5,225 juta yang digunakan untuk pelaksanaan pemilihan Ketum Partai Demokrat.

Selain itu ada pula penerimaan lainnya yakni mobil Toy-

Jakarta (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan usulan Pemerintah dan Partai Demokrat hanya berbeda satu poin terkait pemilihan kepala daerah langsung dengan perbaikan.

“Belum tentu semua jalan keluar yang kami (Kemendagri) tawarkan itu disetujui oleh Demokrat. Ada beda sedikit, misalnya di poin terkait uji publik,” kata Gamawan, Rabu (24/9), ditemui di Kantor Kemendagri sebelum menuju DPR. Terkait usulan uji publik

ADVERTISING

kandidat calon kepala daerah, menurut Mendagri tidak perlu ada keterangan harus lulus tahap uji publik. Namun menurut Partai Demokrat, kandidat yang akan dicalonkan menjadi kepala daerah harus lulus uji publik.

“Menurut Demokrat, di tahap uji publik itu kandidat harus lulus, tetapi dari Pemerintah tidak perlu itu, jadi hanya cukup keterangan telah mengikuti uji publik saja,” kata Gamawan.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Demokrat menyampaikan 10 syarat yang

harus dimasukkan dalam Rancangan Undang-undang Pilkada dengan sistem langsung.

Kesepuluh syarat tersebut adalah adanya penyelenggaraan uji publik atas integritas calon gubernur, calon bupati dan calon wali kota; efisiensi biaya penyelenggaraan pilkada; perbaikan pengaturan dan pembatasan pelaksanaan kampanye terbuka; akuntabilitas penggunaan dana kampanye; dan larangan politik uang dan sewa kendaraan partai.

Kemudian soal larangan fitnah dan kampanye hitam;

larangan keterllibatan aparat birokrasi; larangan pencopotan aparat birokrasi pascapilkada; perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada; serta pencegahan kekerasan dan tanggung jawab calon atas kepatuhan pendukungnya.

Syarat-syarat tersebut sebenarnya sudah dirumuskan oleh Kemendagri dalam draf RUU Pilkada Langsung. Terkait polemik RUU Pilkada, Kemendagri menyiapkan dua draf RUU terkait mekanisme langsung dan tidak langsung. (ant/Bali Post)

MEBEL

RUPA-RUPA

Kamis, 25 September 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ratusan Wisatawan Asing Saksikan Parade Seni dan Budaya

Kemenparekraf Upayakan Festival Senggigi Masuk Event Nasional Giri Menang (Suara NTB) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengupayakan Festival Senggigi di masa mendatang bisa masuk event berskala nasional. Karena festival ini memiliki daya magnet bagi wisatawan, lantaran Senggigi diketahui destinasi pariwisata yang dikenal mendunia.

Hal ini disampaikan, Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Kemenparekraf Tazbir, SH, M. Hum, dalam sambutannya saat Pembukaan Festival Senggigi, Rabu (24/ 9) sore. Hadir dalam acara itu, Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, FKPD, kepala SKPD, pelaku pariwisata dan tokoh masyarakat serta segenap peserta dari seluruh daerah di Pulau Lombok dan luar daerah.

Pembukaan Festival Senggigi berbeda dari sebelumnya, karena kali ini ratusan wisatawan asing ikut ambil bagian, baik

sebagai tamu dan peserta parade seni dan budaya. Tidak itu, saja jenis kegiatan dalam event ini beragam, sehingga menyedot ribuan pengunjung.

Tazbir menilai, festival ini sebagai instrumen yang penting dalam rangka memajukan pariwisata daerah. Senggigi dikenal merupakan kawasan wisata yang lebih dikenal daripada NTB itu sendiri. “Orang tahu Senggigi, tapi orang tak tahu NTB,” terangnya.

Ia tak memungkiri Lobar khususnya Sengigi memiliki magnet besar bagi wisatawan. Oleh karenanya Senggigi berbeda dengan tempat lain, ketika melaksanakan festival setengah mati mencari tamu, akan tetapi di Senggigi berbeda justru banyak wisatawan asing, sehingga Pemda tinggal membuat festival untuk menggaet mereka. “Ke depan festival ini kita buat lebih menasional,” janjinya.

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar H. Zaini Arony bersama Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Kemenparekraf Tazbir SH, M.Hum melepas burung merpati sebagai pertanda dibukanya Festival Senggigi 2014, Rabu (24/9) sore.

Selain itu, ujranya, pihak Kemenparekraf akan menjual Festival Senggigi melalui promosi pariwisata dalam negeri. Ia sangat berharap agar Festival Senggigi menjadi salah satu yang terbaik dan mewakili NTB di nasional. “Kita coba besarkan nanti barengbareng dengan pemerintah provinsi dan juga dengan Pemkab Lobar,” imbuhnya.

Dengan pelaksanaan festival yang menyuguhkan budaya dan seni, ia yakin Festival Senggigi akan lebih banyak menyedot pengunjung. Karena pasti wisatawan asing yang menyaksikan festival ini akan cerita kepada keluarga dan kerabatnya di negaranya. “Itulah yang kita harapkan,” katanya.

Khusus Lobar dinilai sebagai salah satu magnet pariwisata NTB, diharapkannya akan ada magnet-magnet lain lagi di NTB. Ia ingin agar di Indonesia banyak magnet-magnet seperti Lobar, sehingga terjadi penyebaran yang

seimbang di sektor pariwisata.

Sementara Bupati Lobar, H. Zaini Arony menyatakan, Festival Senggigi merupakan agenda tahunan atau calendar of event hasil kerjasama dengan pelaku pariwisata, seperti BPPD maupuan ASITA NTB dan lain-lain. Tema festival Senggigi kali ini” Harmoni Budayaku, Lestari Alamku, Untukmu Lombok Baratku” .

Menurutnya, festival ini merupakan media dan ruang interaksi budaya, di mana berbagai khazanah seni Lobar di seluruh kecamatan dipertunjukkan. “Kita harus mengembangkan dua sisi penting dalam pariwisata kita, yakni menjual keindahan alam dan keunikan budaya,”bebernya.

Sejumlah atraksi yang ditampilkan pada Festival Senggigi kali ini, seperti peresean, gendang beleq, tari, rudat, kesenian dari luar seperti barongsai dan tari Reok Ponorogo. Di samping itu, parade kesenian dari 10 kecamatan.

Ia berharap agar tahun depan Festival Senggigi tidak saja statusnya lokal, tapi akan menjadi nasional event yang akan dilakukan oleh Kemenparekraf. “Saya berharap tahun depan Festival Senggigi tidak saja statusnya lokal, namun event nasional,’’ harapnya.

Bupati menekankan perlunya melestarikan nilai-nilai budaya daerah, karena dengan seni budaya akan dapat merasakan keseluruhan warisan nenek moyang yang penuh dengan nilai-nilai seni dan filosofi. Dari keberadaan seni dan budaya yang beragam ini pula bisa dilihat miniatur kehidupan yang heterogen dan multi etnik.

Ia menjamin para wisatawan selama berkunjungkeLobartidakakanadagangguankeamanan di daerah ini. Karena itu ia menekankan kepada seluruh masyarakat terlebih masyarakat yang bermukim di kawasan wisata agar menjaga keamanan dan ketertiban. (her/*)

(Suara NTB/her)

Bupati Lobar dan Direktur Promosi Pariwisata Dalam Negeri Kemenparekraf Tazbir bersama (Suara NTB/her) (Suara NTB/her) tamu menyaksikan atraksi seni pada pembukaan Ratusan wisatawan asing ikut menyaksikan Wisatawan asing ikut menjadi peserta parade Festival Senggigi. atraksi budaya dan seni Festival Senggigi. kesenian dalam Festival Senggigi.

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

(Suara NTB/her)

Tarian cupak gurantang dari Sekotong juga ikut (Suara NTB/her) Tarian Reog Ponorogo ikut parade seni dalam Tarian kolosal Terune Semalem pada pembukaan memeriahkan pembukaan Festival Senggigi Festival Senggigi.

Festival Senggigi.

Parade kesenian dari Kecamatan Kuripan.

Angkatan Laut Israel Terima Kapal Selam dari Jerman Jerusalem Angkatan Laut Israel pada Selasa menyambut tambahan armada kapal selam terbaru, INS Tanin, kapal ke-4 buatan Jerman.

Para pejabat pertahanan dan militer Israel mengatakan kapal tersebut akan secara dramatis meningkatkan kemampuan Israel untuk beroperasi dalam menghadapi musuh yang dekat dan jauh.

Ketika berbicara dalam upacara penyambutan kapal

baru itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan itu mengirim pesan yang tajam dan jelas kepada semua musuh Israel.

Israel, katanya, bertekad untuk menghadapi setiap ancaman dan setiap tantangan.

“Dalam menghadapi ancaman yang meningkat, kami dengan tegas akan mempertahankan perbatasan kami; di darat dengan pagar, di udara dengan dome dan di laut dengan kapal selam,” katanya.

Layanan Pengaduan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB

082339978827

Awal September, 50 anggota awak menaiki kapal INS Tanin dalam pelayaran perdananya untuk menempuh jarak 8.000 kilometer, mulai dari Galangan Kapal Kiel —tempat kapal tersebut dibuat— melalui Atlantik Utara, menuju Selat Jibraltar, dan melintasi Laut Tengah ke Israel.

Tanin adalah generasi kedua pertama dari kapal selam Klas-Dolphin. Kapal selam itu menggunakan teknologi tenaga penggerak udara-independen, yang membuat kapal tersebut mampu mencapai jarak dan kedalaman yang lebih jauh serta kemampuan untuk menyelam lebih lama dibandingkan dengan kapal selam lama. Itu berarti kapal punya kemampuan untuk melakukan misi pengumpulan informasi intelijen yang lebih lama.

Kapal selam Klas-Dolphin, yang paling mahal dalam perangkat militernya, adalah bagi-

an dari senjata strategi jarak jauh Israel. Kapal selam itu dilengkapi dengan sejumlah sistem senjata serang dan teknologi canggih, termasuk radar, alat ketepatan sasaran, perang elektronik dan sistem kontra pertahanan seperti torpedo.

Menurut laporan media, kapal selam tersebut mampu menembakkan rudal jelajah yang membawa hulu ledak nuklir, dan memberi Israel kemampuan-kedua penangkal serangan.

Belum lama ini, Menteri Pertahanan Israel Moshe Yaalon mengeluarkan pernyataan yang menabuh genderang perang lebih kencang sebelum kedatangan kapal selam itu. Ia mengancam jika semua musuh Israel membuat kekeliruan lagi dan memicu perang, Israel akan kembali beroperasi dengan segala cara, dalam lingkaran dekat dan jauh, untuk melawan musuh-musuh Israel. (ant/bali post)

Kerry-Abbas Bahas Situasi Gaza New York Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu di New York pada Selasa (23/9) untuk membicarakan situasi di Jalur Gaza.

Pertemuan itu diselenggarakan saat para pemimpin dunia berkumpul untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan sehari setelah Abbas menyampaikan pidato di Cooper Union dan berjanji mengajukan rencana baru bagi perundingan perdamaian dengan Israel.

Kerry dan Abbas sepakat mengenai pentingnya memberi bantuan kemanusiaan di Gaza, tempat perang 50 hari dengan Israel menghancur-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Mahmoud Abbas

John Kerry

kan rumah-rumah dan infrastruktur Gaza yang padat penduduk dan menyebabkan 100.000 lebih warga Palestina kehilangan tempat ting-

gal untuk jangka panjang menurut PBB. Diplomat tinggi Amerika Serikat itu juga mengulangi kembali dukungan Washington bagi solusi dua negara dan kesediaannya untuk mendukung perundingan-perundingan.

Berbicara pada Senin (22/ 9), Abbas mendukung perjuangan Amerika Serikat untuk menegakkan hak-hak sipil, dan mengatakan dirinya membawa pesan perdamaian.

Pemimpin veteran Palestina itu akan menyampaikan pidato dalam sidang Majelis Umum PBB pada Jumat.

Para pemimpin Palestina mengatakan Abbas ingin mengusulkan batas waktu tiga tahun bagi diakhirinya pendudukan Israel dan pembentukan satu negara Palestina.

Usaha Kerry untuk menjalin satu perjanjian perdamaian penuh antara Israel dan Otoritas Palestina runtuh pada April di tengah-tengah saling tuduh antara kedua pihak, kendati ia telah melakukan diplomasi lebih dari satu tahun. (ant/bali post)