Snt25102013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 25 OKTOBER 2013

16 HALAMAN NOMOR 191 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Selamat Pagi...

Kota Mataram dan Upaya Mengatasi Kemiskinan Oleh :

Drs. Cukup Wibowo, MMPd Kabag Humas dan Protokol Setda Kota Mataram

C.01.08.13

ASALAH kemiskinan sangat kompleks di perkotaan. Kita menyaksikan kemajuan materiil di perkotaan, seperti pembangunan perumahan, ruko, pasar modern, hotel atau pusat perbelanjaan sebagai indikasi peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain pengangguran masih menjadi problem yang belum tuntas teratasi.

Pembangunan hotel atau pusat perbelanjaan memang memberi sumbangan nyata bagi perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Namun tenaga kerja yang terserap di sektor tersebut belum bisa mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang tiap tahun terus

bertambah. Lulusan lembaga pendidikan formal yang jumlahnya terus meningkat, angkatan kerja tak terdidik yang terus bertambah, yang potensial meningkatkan angka kemiskinan. Seperti yang kita ketahui, penganggguran adalah salah satu sumber penyebab kemiskinan terbesar di Indonesia.

Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memberi perhatian khusus masalah pengangguran.

Salah satu strategi mengatasi pengangguran yang dilakukan adalah pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada kekuatan dan sumber-sumber daya lokal, yang berbasis komunitas dan keluarga miskin itu sendiri. Paradigma pemberdayaan masyarakat dari yang bersifat top-down menjadi partisipatif itu telah berlangsung di masyarakat pesisir, untuk membuka peluang peningkatan penghasilan yang tak se-

mata-mata bergantung pada perolehan penangkapan ikan atau melaut. Percobaan-percobaan budidaya lobster atau rumput laut, selain peningkatan nilai tambah hasil ikan dengan cara membekali ibu-ibu nelayan dengan keterampilan mengolah ikan atau membuat penganan dari hasil laut selain ikan, telah memberikan hasil mengembirakan.Pada saat musim barat yang membuat nelayan tidak mungkin melaut, ibu-ibu nelayan bisa berkontribusi untuk menutupi kebutuhan dapur keluarga.

Penciptaan lingkungan lokal yang kondusif bagi keluarga miskin bersama komunitasnya dalam menolong diri sendiri juga dilakukan melalui pengembangan sektor informal, salah satunya adalah penalatan Lapak Pedagang Kaki Lima (PKL).

Bersambung ke hal 5

Rehab rumah tidak layak huni di Kota Mataram

Merugi, Banyak Petani Tembakau Mendaftar Jadi Calon TKI Selong (Suara NTB) Musim panen tahun 2013 ini semestinya menjadi tahun keberuntungan oleh para petani tembakau Virginia. Apalagi jumlah petani tembakau menyusut akibat mengalami kerugian tahun-tahun sebelumnya.

Namun apa dinyana, ternyata itu meleset lagi. Memasuki final, dalam hitung-hitungan mereka, ternyata petani merugi. Petani tembaku pun memperhitungkan langkah keluar negeri menjadi TKI, guna menutupi sisa utang-utangnya.

Ada beberapa acuan petani sebenarnya, sehingga nekad berutang demi menanam tembakau virginia.

Meski masuk zona waktu penanaman yang terlambat dari jadwal tahunan. Di antaranya, berkurangnya jumlah petani diharapkan akan mengurangi produksi dan justru meningkatkan harga jual.

Tetapi kondisinya malah berbalik. Tembakau dengan kualitas yang cukup bagus, versi petani, justru dibeli perusahaan mitra tidak dengan harga pembelian tertinggi yang diberlakukan. Misalnya, beberapa perusahaan menyiapkan harga beli paling tinggi Rp 40 ribu/ Kg, hanya mentok sampai pembelian Rp 36 ribu/Kg. Bersambung ke hal 5

DIPRES Beberapa buruh sedang mengepres tembakau sebelum dikirim ke gudang, di Sikur, Lotim, Kamis (24/10).

Bukan Warga NTB SETELAH penangkapan IS (38) di Jalan Sukarno Hatta Kelurahan Pena To’i Kota Bima, polisi hingga kini masih mencari tahu keberadaan satu orang lainnya. Pencarian masih dilakukan di sekitar NTB. Ada harapan, penangkapan dilakukan hidup – hidup, sehingga bisa terbongkar jaringan lainnya.

Bersambung ke hal 5 Mochammad Iriawan (Suara NTB/dok)

Kejaksaan Incar Dua Kasus Kakap Mataram (Suara NTB) Hiruk pikuk pemeriksaan saksi dan tersangka yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi NTB, sepertinya akan semakin ramai. Ini setelah Kejaksaan membidik dua kasus kakap baru. Dua kasus dugaan korupsi yang diincar ini, berkaitan dengan pembangunan fisik yang sumber anggarannya dari pemerintah pusat.

Informasi dihimpun Suara NTB, kasus pertama locus di Kabupaten Lombok Utara. Di salah satu kecamatan di sana, tim penyidik sudah turun cek fisik, dengan nilai anggaran mencapai Rp 12 miliar. ‘’Proyeknya mangkrak, dananya dari pusat,’’ sebut sumber. Kasus itu sempat masuk desk Intelijen Kejati NTB, namun hanya sekitar sepekan, karena bukti indikasi korupsi kuat, akhirnya dilimpahkan ke Pidsus.

Kasus kedua locus di Kabupaten Lombok Tengah. Sebuah mega proyek bidang pendidikan bernilai ratusan miliar, yang dikerjakan secara bertahap. Besarnya skala kasus ini, mengharusnya Kejak-

saan membentuk tim penyidik gabungan, Pidsus dan Intelijen. Proyek yang dikerjakan secara bertahap ini, sudah ditemukan indikasi penyimpangan awal.

Saat informasi ini dikonfirmasi Suara NTB ke Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH, MH, belum memberikan jawaban tegas. Kajati mengatakan bahwa dua kasus itu masih dalam penyelidikan tim yang dibentuknya. ‘’Sabar dulu lah, tim penyidik saya masih bekerja. Nanti kami akan sampaikan setelah kasusnya benar- benar cukup bukti dan ditingkatkan ke penyidikan,’’ jawab Kajati.

Sebagai catatan, saat ini

Kejati NTB tengah gencar menangani sejumlah kasus dugaan korupsi. Diantara kasus yang tengah signifikan perkembangannya, kasus rumput laut BPBD Kota Mataram, kasus PAUD-NI, serta kasus GOR Mini Gunung Sari yang merupakan tunggakan pejabat lama. Salah satu kasus besar yang sempat diragukan penanganannya adalah, mega proyek Dermaga Labuhan Haji Lotim.

Kejaksaan akhirnya membuktikan dengan menetapkan seorang tersangka dalam kasus ini. Dua kasus sebelumnya, masing- masing juga sudah menetapkan tersangka.

Bersambung ke hal 5

Jangan Terbawa Euforia Pembentukan DOB

BPK Akui Perhitungan Kerugian Negara Lamban

Eledon Simanjuntak

Mataram (Suara NTB) Mengusut kasus korupsi, dewasa ini butuh proses panjang. Aparat Penegak Hukum (APH) tak bisa langsung menyodorkan kasus tindak pidana korupsi ke pengadilan, terkecuali harus melalui perhitungan kerugian negara oleh auditor negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Persoalannya, perhitungan kerugian negara ini selalu lamban di dua lembaga auditor tersebut.

Hal ini diakui Kepala Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara / Daerah, Eledon Simanjuntak, SH, MH yang menjadi pemateri dalam workshop media dan

BPK, Kamis (24/10) kemarin.

Hanya saja, Eledon tidak ingin sepihak disalahkan publik di balik lambannya perhitungan kerugian negara, khususnya yang diminta oleh APH. Beberapa kendala yang diakui dihadapi biasanya dari eksternal. Seperti, permintaan perhitungan kerugian negara oleh APH tidak didukung bukti atau dokumen lengkap. ‘’Juga sering terjadi perbedaan persepsi antara auditor dengan APH soal proses perhitungan ini,’’ bebernya. Kendala lain, penyidik biasanya mengaitkan antara perhitungan kerugian negara dengan masa penahanan tersangka.

Bersambung ke hal 5

Indonesia Lebih Sejahtera Dengan Ekonomi Syariah Grand Launching 5 November 2013 di Taman Sangkareang

C.03.08.13

TO K O H

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 menahan diri. ‘’Saya kira kita Mataram (Suara NTB) 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Pembentukan Provinsi tidak bisa dulu terbawa eu12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Pulau Sumbawa (PPS) dan foria. Karena tadi, apa yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Kabupaten Lombok Selatan telah disetujui pada fase 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 (KLS) sesungguhnya masih sebelumnya, belum tentu 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 harus melalui jalan yang cuk- berlanjut,’’ ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Bahkan, khusus untuk up berliku. Karenanya, 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 PPS, Arifuddin meyakini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 masyarakat diminta untuk 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 tidak terbawa euforia atau proses yang harus dilalui 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 menganggap proses pemben- masih akan memakan wak12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 tu yang lama mengingat saat tukannya telah final.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Seperti diketahui, PPS ini kondisi politik di tingkat 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dan KLS masuk dalam ger- nasional masih sangat dina12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 bong 65 daerah pemekaran mis. ‘’Ada perkembangan – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 yang telah disetujui sebagai perkembangan baru. Bisa – 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 RUU Inisiatif DPR RI bisa saja, RUU inisiatif DPR 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dalam sidang paripurna ini tidak disetujui Presiden.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 yang digelar Kamis (24/10) Maka, otomatis dia (RUU 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 kemarin. Dengan lahirnya yang sama) tidak bisa diba12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 persetujuan dalam sidang has lagi di masa periode DPR 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 paripurna DPR RI itu, maka yang sekarang,’’ ujarnya.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Melihat peta politik nakini 65 RUU tersebut telah 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 resmi menjadi usul inisia- sional yang saat ini diwar12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 tif DPR tentang Daerah Ot- nai ketegangan demi kete12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 gangan antarelite politik, onom Baru (DOB).

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Pemerhati masalah pe- Arifuddin tidak yakin PPS 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 merintahan, Arifuddin bisa segera lahir dan men12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Hamid, SH yang dikonfirma- jadi provinsi baru. ‘’Karena 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 si Suara NTB, Kamis kemar- itu kita jangan terlalu eufo12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 in mengingatkan agar masy- ria dulu. Dianggap saja ini 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 arakat NTB yang berharap sebagai suatu proses yang 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 PPS dan KLS bisa dibentuk mengalir.

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dalam waktu dekat untuk Bersambung ke hal 5 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Di-PTUN-Kan Gara-gara PLTD Minta Kontainer Mini KEBERADAAN penampungan barang rongsokan di Lingkungan Rungkang Jangkuk hingga saat ini, masih terus menghiasi kawasan perajin cukli ini. Keberadaannya mengganggu kenyamanan wisatawan yang berkunjung ke tempat tersebut. Pantuan Suara NTB ke lokasi tersebut, barang rongsokan masih berserakan memenuhi badan jalan dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat.

Camat Cakranegara M. Salman Rusdi menegaskan, tumpukkan barang rongsokan tersebut bukanlah sampah.

Tetapi rongsokan yang bernilai ekonomis yang dimanfaatkan (Suara NTB/dok) oleh warga sebagai mata Salman Rusdi pencaharian. Akan tetapi lanjutnya, hanya kebetulan lokasi yang digunakan sebagai tempat penampungan rongsokan tersebut, berada di tempat sentral kerajinan cukli di Rungkang Jangkuk. “Saya tegaskan itu bukan sampah,” tegas Salman Rusdi ketika dikonfirmasi, Kamis (24/10) kemarin.

Menurutnya, lahan yang ditempati tersebut, adalah lahan milik pengusaha tersebut. Hanya saja, pemiliknya dalam proses pemilihan, terkesan senaknya saja, dengan menaruh barang rongsokannya di luar. Sekarang ini, katanya pihaknya telah berkoordinasi dengan kelurahan dan kepala lingkungan, untuk tidak lagi menaruh barang rongsokkan tersebut di tempat atau lahan umum. “Saya sudah minta kepada Lurah, agar pemilik rongsokan tidak menaruh barangnya ditempat umum,” terangnya.

Untuk mengantisipasi tercecernya sampah, sehingga tidak menggangu wisatawan. Katanya pihaknya telah meminta kepada Dinas Kebersihan Kota Mataram untuk menempatkan kointainer mini. Ditanya mengenai perajin dan wisatawan, akan tetap terganggu dengan keberadaan tempat rongsokan tersebut. Salman Rusdi menjelaskan akan meminta kepada pemiliknya, untuk menempatkan karung-karung rongsokkan di lahan miliknya.

Menurut Salman, keberadaan pengepul barang rongsokkan tersebut sangat menguntungkan. Karena kalaupun tidak ada pengepul barang rongsokan tersebut, maka masyarakat akan seenaknya membuang sampah. Nantinya akan berdampak pada hal yang lebih besar. “Kita kan bersyukur, jadi masyarakat ada tempatnya ngumpulkan sampah,” sebutnya.

Disinggung mengenai keinginan Diskoperindag untuk memindahkan atau memberikan pekerjaan sesuai dengan keahlian masyarakat setempat, Salman mengatakan pekerjaan yang digeluti oleh masyarakat tersebut, adalah mata pencariannya. Sehingga sulit untuk memindahkan, apalagi memberikan pekerjaan baru.

Salman menambahkan dalam waktu satu minggu ini, pemilik barang rongsokkan akan mengerjakan aktivitas di lahan miliknya. (cem)

Pemkot Mataram Siap Hadapi Gugatan Warga Mataram (Suara NTB) – Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyatakan , Pemkot Mataram siap menghadapi gugatan warga terkait pemberian izin pembangunan PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel) di Tanjung Karang. Kesiapan itu ditegaskan orang nomor satu di Kota Mataram ini saat ditemui di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (24/10) kemarin.

Ahyar mengatakan, Pemkot Mataram sangat mengapresiasi tuntutanwargayangmenolaklokasi pembangunan PLTD Tanjung Karang melalui jalur hukum. Dengan begitu, menurut dia, siapa yang benar dan siapa yang salah, akan terbukti. Ia kembali menegaskan, bahwa pemberian izin kepada pengusaha sudah mempertimbang-

kan masukan dari semua pihak.

Semua pihak sebetulnya berkepentingan dengan pembangunan PLTD itu. ‘’Dimana ada surat dari PLN, kalau pembangunan PLTD tidak selesai pada tahun 2013 ini, maka tahun 2014 nanti, akan terjadi krisis daya yang berdampak pada pemadaman bergilir,’’ terang Ahyar. Ia meminta war-

ga memahami kondisi yang dihadapi Kota Mataram.

Selaku Kepala Daerah, Ahyar punsebetulnyacukupdilematisdengankeputusannyatersebut.Tetapi, ia melihat bahwa pembangunan PLTD itu adalah untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan satu dua orang atau sekelompok masyarakat.ApalagisekarangKota

mentara, atau tepatnya hanya empat tahun. ‘’Mungkin nanti, mesin itu akan menggunakan tenaga gas yangsilent,’’pungkasnya.

Seperti diketahui, warga yang keberatan mengenai lokasi pembangunan PLTD itu akhirnya memutuskan menggugat Pemkot Mataram selaku pihak yang telah memberiizinpembangunanPLTD. Gugatan telah didaftarkan di Panitera PTUN Mataram tanggal 11 Oktober lalu dengan no perkara 39/ G/2013/PTUN.MTRtanggal21Oktober 2013. Bahkan warga yang menggugat telah menunjuk kuasa hukumIGustiBagus Harnaya.(fit)

Memasuki Musim Penghujan

Warga Diminta Waspadai Diare dan DBD

(Suara NTB/fit)

TINJAU - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama ketua panitia meninjau kesiapan menjelang event Festival Keraton dan masyarakat adat Asia Tenggara II di halaman Pendopo Walikota Mataram. Walikota ingin memastikan bahwa semua fasilitas pendukung saat Welcome Dinner nanti malam, berlangsung lancar.

Sejak Balita Derita Jantung Bocor

Orangtua Abi Dambakan Bantuan Kartu Jamkesda Banyak Kebocoran KALANGAN anggota DPRD Kota Mataram berharap banyak pada Perda inisiatif yang rencananya akan diajukan Dewan terkait pengelolaan reklame. Sebab, reklame dinilai potesial menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah)Kota Mataram. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, H. AB. Taufikurahman kepada Suara NTB kemarin mengatakan, pada prinsipnya potensi reklame yang ada di Kota Mataram sudah cukup bagus Kondisi ini membuat pihaknya berharap bisa membuka peluang menambah PAD. Memang, katanya, pajak (Suara NTB/dok) reklame sudah diatur tersendiH. AB. Taufikurahman ri. Namun, kalangan Dewan, lanjut Taufikurahman, kerap mendengar banyak kebocoran yang seharusnya tidak perlu terjadi. Disamping itu, ia juga menyoroti penataan reklame yang terkesan semrawut.

Dimana, menurut politisi PKPB ini hampir semua tempat-tempat strategis di Kota Mataram digunakan sebagai ajang pemasangan reklame. Ia mempertanyakan konsistensi Dinas Pertamanan dalam melaksanakan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemanfaatan zona-zona pemasangan reklame. Sebab, semangat dari Perda reklame, lanjut Taufikurahman, bagaimana reklame dapat menambah PAD Kota Mataram tetapi penataannya juga tetap rapi.

Sayangnya, yang berlangsung sekarang, demikian Taufikurahman, penataannya masih terkesan mengabaikan estetika Kota Mataram. ‘’Sementara inikan kita lihat masih agak semrawut,’’ cetusnya. Harapan supata income dari sektor pajak reklame banyak namun estetika Kota Mataram juga terjaga, rupanya belum tercapai. ‘’Jangan sampai tujuan kita mencari income sebanyak-banyaknya tetapi justru keindahan kota ini sendiri tidak kita perhatikan,’’ pungkasnya. Apalagi, masih ada perilaku kalangan masyarakat yang memasang reklame seenaknya. Ini terbukti dengan penertiban reklame liar yang gencar dilakukan Dinas Pertamanan Kota Mataram, belakangan ini.

Mengacu pada kenyataan tersebut, Taufikurahman menyangsikan sosialisasi yang dilakukan Dinas Pertamanan, tepat sasaran.

Kata dia, kalau memang sosialisasi reklame itu sudah dilakukan dengan baik, seharusnya tidak ada lagi masyarakat yang memasang reklame liar atau penertiban yang dilakukan Dinas Pertamanan. ‘’Yang penting pesan dari Perda itu. Kalau memang perda itu sudah tersosialisasi dengan baik, saya kira itu tidak akan terjadi,’’ ujarnya. Sebab, selama ini, masih banyak masyarakat yang ternyata tidak tahu ada aturan terkait reklame. Halhal ini, sambungnya akan menjadi bahan perbaikan ke depan. (fit)

Mataram sedang berkembang.

Pembangunan Islamic Center saja, sebutnya,jelasakanmembutuhkan daya yang tidak kecil.

Belum lagi pembangunan beberapa hotel di Mataram, kebutuhan untuk perumahan yang juga marak dibangun di Mataram berikut kebutuhan listrik untuk jalan baru. ‘’Bagaimana kalau ini tidakterpenuhi.Kalauinvestormasuk pasti akan tanya soal listrik, sehingga kita wajib mendukung pembangunan itu,’’ terangnya. Walikota menambahkan, izin yang diberikan kepada perusahaan pembangkit listrik itu bersifat se-

(Suara NTB/cem)

JANTUNG BOCOR - Novia Dewi dan anaknya Fiqri Razabi (7), penderita jantung bocor.

LAMA berurai airmata dan terkikis kebahagian, Fiqri Razabi tidak kunjung membaik. Setelah sekian lama bersusah payah mengobati dan merawat buah hatinya, kini Abi kembali harus segera ditangani. Sejak berusia enam bulan, bocah malang ini divonis mengidap jantungbocorolehpihakmedis.Tetapi kondisi yang serba pas–pasan, memaksa Novia Dewi meminta uluran tangan Pemkot Mataram.

Pantauan Suara NTB, sungguh miris melihat kondisi Abi yang kini telah berusia 7 tahun.

Badannya kurus, bibir serta ujung kaki dan tangannya membengkang dan berwarna biru. Meskipun dalam kondisi sakit, Abi tetap semangat untuk sekolah dan mengerjakan apa yang menjadi kewajibannnya sebagai siswa.

Ibunda Abi Novita Dewi yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (24/10) bercerita, berbagai upaya dilakukan untuk menyembuhkan anak bungsunnya itu. Mulai dari berobat ke dokter hingga ke pengobatan alternatif. Tetapi kondisi bocah yang baru duduk di kelas 1 SDN 13 Ampenan ini, belum juga membaik. “Sudah sering kita

hingga bermain. Hanya beberapa kali, Abi diajak jalan-jalan ke luar untukmenghiburanaknya.Itupun dilakukan hanya di dalam rumah “Abi hanya main di sekitaran rumah saja,” sebutnya.

Ditanya mengenai perhatian pemerintah melihat kondisi anaknya, Ibu yang sehari-hari bekerja sebagai guru TK ini mengatakan pemerintah sejauh ini, belum pernah memberikan perhatian.

Padahal menurutnya Jamkesda dan atau Jamkesmas, yang menjadi program pemerintah sangat dibutuhkan. Tetapi ia tidak mendapatkan bantuan kesehatan tersebut. Kata Novia, kedatangannya ke Pemkot Mataram, untuk meminta Jamkesda untuk pengobatan Abi. Pihak keluarganya mencari kerabatnya yang dobel mendapatkan Jamkesmas atau Jamkesda. “Mertua saya yang dapat dari temannya,” sebutnya.

Ia berharap pemerintah mau membantunya untuk biaya pengobatan. Sementara itu, Fiqri Razabi, bocah yang mengidap jantung bocor, ketika Suara NTB ini menanyakan cita-citanya Abi dengan polos mengatakan ketika besar nanti, ia ingin menjadi dokter. Alasannya sangat sederhana, dirinya ingin mengobati orang tidak mampu. “ Kalau adik Abi besar, pengen jadi dokter,” tuturnya. Katanya meskipun dirinya sakit, ia tetap semangat untuk belajar dan semangat menjalankan aktivitas sebagai siswa. (cem)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Kesehatan (Dikes) NTB mengimbau masyarakat untuk waspada dan melakukan langkah antisipasi terhadap beberapa penyakit yang biasanya muncul sebagai dampak perubahan musim. Memasuki musim penghujan tahun ini, masyarakat diminta lebih waspada terhadap penyakit diare dan Demam Berdarah Dengue (DBD).

Kepala Bidang Pengendalian PenyakitdanPenyehatanLingkungan Dikes NTB I Made Suadnya SKM.,M.Kes.,menyebutkanbeberapa penyakit yang perlu diwaspadai mulai memasuki musim hujan saat ini adalah penyakit diare dan DBD. Menurutnya penyakit diare ini berpotensi menyerang, akibat kurang higienisnya kualitas air yang diminum masyarakat.

Terlebih saat ini, masih ada masyarakat yang biasa meminum air tanpa terlebih dahulu dimasak.

“Dikhawatirkan kalau air yang tercemar oleh bakteri ini dikonsumsi, akan menyebabkan diare. Begitu juga dengan makanan,” terangnya.

Selain diare, penyakit lain yang patut diwaspadai masyarakat adalah DBD. Menurutnya perkembangan populasi nyamuk aedes agepty sebagai penularan penyakit DBD cenderung terjadi pada musim penghujan seperti sekarang ini. Terutama di tempat-tempat penampungan air yang tidak ditutup, yang dikha-

watirkan dapat menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk aides aigepty.

Dikes meminta kepada masyarakat untuk melakukan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui 3M Plus. Menurut Suadnya, langkah ini dinilai paling efektif memberantas sarang nyamuk, yaitu dengan cara menguras bak mandi, menutup penampungan air sehingga tidak memungkinkan menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, serta mengubur barang bekas yang biasanya digunakan sebagai tempat perkembangbiakan nyamuk.

Dari beberapa pengalaman tahun-tahun sebelumnya, penyakit DBD kerap muncul dan kembali meningkat seiring dengan datangnya musim hujan.

Untuk itu pihaknya mengimbau Dinas Kesehatan di kabupaten/ kota untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan melakukan langkah antisipasi. Begitupula dengan pelayanan medis di tingkat puskesmas hingga rumah sakit.

Data sementara hingga Bulan September 2013, jumlah kasus DBD di NTB mencapai 1.399 penderita dan tiga orang meninggal dunia. Jumlah ini meningkat dibandingan dengan tahun 2012 dimana jumlah penderita hingga Bulan Desember mencapai 961 dengan tiga orang meninggal. (nia)

Pelayanan Kesehatan

bawa Abi berobat ke dokter dan untuk Warga Miskin pengobatan alternatif,” tuturnya seraya mengusap airmata.

Hal ini yang membuat orangtua Abi harus berpikir keras untuk mencarikan biaya pengobatan. Katanya semenjak berobat, dirinya harus menyiapkan uang ratusan Mataram (Suara NTB) – mainkan ketika hendak meminta ribu bahkan jutaan rupiah. Sebagai Pelayanan kesehatan untuk pelayanan atas penyakit Hernia seorang ibu, tidak rela melihat warga miskin di RSUD Kota Mat- yang dideritanya. Kala itu, pihak buah hatinya kehilangan kecerian, aram, kembali menjadi sorotan. RSUD Kota Mataram berdalih, Novia mengatakan Abi tidak bisa Janji manis Pemkot Mataram un- pasien bersangkutan belum bisa diterlalu capek, setiap ingin buang air tuk memenuhi hak-hak orang mis- operasikarenaruangkelasIIIpenuh. kecil, gurunya selalu menghubungkin yang notabene pemegang kartu Ia meminta Pemkot Mataram meinya. “Kalau Abi mau pipis, gurunJamkesmas/Jamkesda maupun megang komitmen terkait pelayanya selalu nelpon saya,” sebutnya.

KMS, belum sepenuhnya terbukti. an kesehatan untuk warga miskin.

Ini yang membuat Novia meKasus terbaru, kata Ketua KoNyayu menuntut janji Sekda beneteskan airmata, anak seusia misi II DPRD Kota Mataram, Ny- serta jajarannya yang mengatakan Abi yang seharusnya menikmati ayuErnawati,S.Sos.,kepadaSuara akanmemberikanpelayananterbaik masa-masa kecilnya bermain berNTB, Kamis (24/10), pasien pe- kepada pemegang kartu Jamkessama teman-temanya harus menmegang kartu Jamkesmas berasal mas/jamkesda/KMS.Dimanauntuk gorbankan kecerian dan masa– dariKekalikKijang,terkesandiper- pasien rawat inap apabila kelas III masa indahnya bersama teman penuh, maka kelas II akan difungsisebayanya. Ia kanmenjadikelasIII.Dan,bilamasih juga menampenuh, maka bed-bed di Puskesmas bahkan ruakan difungsikan jadi kelas III dentinitas gan pelayanan medis dari RSUD anaknya sambil menunggu kelas III selesai. tidak terleJadi, sambung politisi PDI Perpas dari penjuangan ini, tidak ada alasan megawasannya, PEMERINTAH DAN SELURUH MASYARAKAT nolak pasien dengan dalih ruanbaik itu belagan penuh. ‘’Sekarang mana janjar, makan KOTA MATARAM jinya. Masyarakat menunggu tak pasti kapan akan diobati karena alasan ruangan penuh,’’ ujar Nyayu. Ia menyayangkan cara RSUD Kota Mataram menangani pasien miskin. Sebab, biasanya, harus ada rekomendasi dulu, atau setidaknya diekspose media, baru23 OKTOBER 2013 lah warga miskin bisa terlayani.

Nyayu berharap, RSUD Kota Mataram benar-benar memprioritaskan pasien miskin. Karena bagaimanapun RSUD Kota Mataram adalah rumah sakit plat mer2 NOVEMBER 2013 ah. ‘’Kalau yang kaya kan masih bisa berobat ke rumah sakit swasSemoga Menjadi Momentum Bagi Umat Hindu, Memulai Kehidupan Yang ta, kalau yang miskin hanya RSU Lebih Baik Dengan Penuh Rasa Syukur Kepada Ida Hyang Widi Wasa, Dan milik pemerintah harapannya unBersama-Sama Kita Wujudkan Kota Mataram Yang tuk sembuh,’’ terangnya.

“Maju, Religius dan Berbudaya” Dikonfirmasi terpisah di Pendopo Walikota Mataram, Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, WALIKOTA MATARAM WAKIL WALIKOTA MATARAM MM., membantah harus ada rekomendasi dulu atau diributkan media dulu baru pasien miskin ditangani di RSUD Kota Mataram. Mengenai ketidakpahaman staf RSUD Kota Mataram tentang pelayanan kesehatan warga miskin, ia berjanji akan melakukan cross check ke RSUD Kota Mataram. Pada bagian lain, makmur said membenarkanmemangRSUDKotaMataram masih mengalami kekurangan ruang rawat inap. ‘’Desember ini akan H. AHYAR ABDUH H. MOHAN ROLISKANA terpenuhisemua,’’cetusnya.(fit)

Pemkot Mataram Diminta Pegang Komitmen

MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA GALUNGAN

DAN HARI RAYA KUNINGAN

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Diduga Dikerjakan Asal-asalan

Lotim Menuju Minapolitan RENCANA menjadikan kawasan Keruak dan Jerowaru sebagai daerah minapolitan terus akan diupayakan.

Wilayah yang memiliki daerahdaerah pesisir ini sudah diprogramkan menuju kota perikanan. Mengawali upaya itu, pascakerusakan produksi rumput laut beberapa waktu lalu, Lotim mempersiapkan upaya merevitalisasi budidaya rumput laut sebagai salah satu andalan produk kelautan.

Kepala Dinas Kelautan (Suara NTB/rus) Haryadi Surenggana dan Perikanan (Dislutkan) Lotim, Haryadi Surenggana kepada wartawan di Selong, Kamis (24/10), menjelaskan, mulai tahun 2014 diawali dengan sentuhan program kepada sejumlah desa di wilayah Keruak dan Jerowaru. ‘’Utamanya desa-desa penghasil rumput laut. Seperti Seriwe, Kwang Rundun, Ekas, dan desa-desa lainnya,’’ ungkapnya.

Dipilihnya rumput laut, ujarnya, karena dipandang paling mudah untuk pengembangan dan tidak diperlukan terlalu banyak pemikiran untuk bisa dikembangkan. Namun, paling penting para pemelihara rumput laut ini disiplin dalam menjaga kebersihan tempat budidayanya.

Di Kabupaten Lotim, ungkapnya, sekitar 1.500 hektar kawasan yang bisa dikembangkan rumput laut. Potensi ini tersebar di kawasan di bagian selatan Lotim dan bagian utara. Termasuk di kawasan gili-gili yang ada di Lotim. Dari luasan potensi tersebut sebagian besar belum disentuh, seperti Gili Kapal yang notabenenya jauh dari daratan. ‘’Potensi di kawasan tersebut cukup besar,’’ ungkapnya.

Selain rumput laut, Pemkab Lotim juga akan menjadikan kawasan perikanan di wilayah Labuhan Lombok menjadi minapolitan perikanan tangkap. Hanya saja sampai saat ini masih terbentur sejumlah persyaratan yang belum terpenuhi. Persyaratan terakhir diminta kementerian adalah Detail Engineering Design (DED) kawasan tersebut yang belum dilakukan. ‘’Sejauh ini, Pemkab Lotim masih melakukan kajian untuk pengembangan kawasan Lotim bagian utara meliputi Labuhan Lombok menjadi kawasan minapolitan. Melihat potensi perikanan dan kelautan diyakini bisa meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir,’’ tandasnya. (rus)

Warga Protes Perbaikan Jalan

Praya (Suara NTB) Proses perbaikan ruas jalan diwilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kembali diprotes. Kali ini warga Desa Jago Praya, memprotes proses perbaikan jalan di wilayahnya yang disinyalir dikerjakan asal-asalan.

Warga pun menyampaikan ketidakpuasannya dengan mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis (24/10).

Kepada Ketua Komisi III DPRD Loteng, H.L. Arif Rahman Hakim, Koordinator warga, Hatibi Yahya, mengungkapkan, sejak awal pembangunan proses perbaikan jalan yang dikerjakan PT. SKS tersebut sudah mendapat kecaman dari warga. Bagaimana tidak proses penyebaran lapisan bawah menggunakan sisa galian jalan sebelumnya hingga proses hotmix.

Tidak hanya itu, dari total 8 km yang ada baru 2 km saja yang sudah selesai. Selebihnya belum, baru sampai pada lapisan atas. Itu pun justru mendatangkan persoalan baru bagi warga sekitar.

Apalagi, jalan tersebut jarang disiram dan membuat kondisi jalan berdebu.

Kendati dikerjakan secara

asal-asalan pemerintah daerah terkesan diam tanpa melakukan tindakan apapun.

Bahkan, proses pengawasan juga tidak berjalan. “Selain mempersoalkan kinerja rekanan kita juga pertanyakan proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang membiarkan rekanan mengerjakan proyek secara asal-asalan,” kritiknya.

Terkait persoalan itu, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM, H. Abdul Kadir, mengakui kalau proses pengerjaan ruas jalan WakulPagutan tersebut, sudah sesuai spesifikasi yang ada. Kalaupun kemudian masih ada yang masih dirasakan kurang

pihaknya berjanji akan menegur pihak rekanan. “Saya tidak membela rekanan, tapi secara umum pengerjaan sudah sesuai spesifikasi,” kilahnya.

Ada pun sisa pekerjaan yang belum tuntas akan diupayakan supaya bisa selesai sesuai target awal, mengingat proyek tersebut harus selesai pada bulan Desember mendatang. “Masalah target waktu pengerjaan tetap seusai kontrak awal,” janjinya.

Ia mengungkapkan, selain ruas jalan Wakul-Pagutan, ada tiga ruas jalan lain yang dikerjakan PT. SKS, karena terhitung satu paket. Di mana, panjang jalan yang harus dikerjakan mencapai 20 km lebih dengan pagu anggaran Rp 19 miliar lebih. “Saat ini per-

sentase capaian pekerjaan untuk seluruh ruas jalan sudah sekitar 30 persen. Dan, dengan sisa waktu yang ada kami optimis bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.

Masalah pengawasnya, imbuh Kadir pihaknya berjanji

akan lebih memperketat proses pengawasan. Supaya kualitas proyek bisa benar-benar sesuai spesifikasi yang ada. Dan, tentunya dukungan masyarakat juga sangat diharapkan. Dalam mengawal proses pekerjaan proyek ini. (kir)

Raskin untuk Pilkades

Pemda KLU Berikan Sanksi ke Desa

Rasionalisasi APBD 2014

Belanja Publik Harus Lebih Besar dari Belanja Pegawai Selong (Suara NTB) Jajaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) sudah melakukan rasionalisasi terhadap rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014 mendatang. Dimulai dari pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang dalam waktu dekat akan dibahas. Pemkab Lotim bertekad belanja pegawai tidak boleh lagi jauh lebih tinggi dari belanja publik.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Rohman Farly di Selong, Kamis (24/10).

Diakuinya, pada era kepemimpinan Bupati Moch. Ali Bin Dachlan lima tahun lalu, belanja publik jauh lebih dominan, yakni 65 hingga 75 persen dibanding belanja pegawai.

Untuk itu, lanjutnya, di tahun 2014 mendatang, struktur APBD Kabupaten Lotim harus bisa diwujudkan dengan anggaran publik lebih banyak dari anggaran pegawai. Sementara saat ini belanja pegawai jauh mendominasi belanja publik, yakni sebesar 70 persen. Fakta struktur APBD saat ini ingin di balik jajaran Pemkab Lotim di bawah pimpinan Bupati H. Moch Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati H. Haerul Warisin.

Ditanya mengenai ancaman pembahasan APBD ini molor?

Kadis PPKA Lotim meyakini akan bisa diselesaikan tepat waktu. Draf dan konsep sudah selesai dibahas di tingkat eksekutif. Bahkan KUA PPAS sudah diserahkan ke legislatif dan jika sudah mulai pembahasan diyakini November mendatang sudah selesai dibahas.

Hal senada diungkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Subagio. Menurutnya, pembahasan APBD yang diawali dengan pembahasan KUA PPAS ini bisa dituntaskan sebelum memasuki tahun anggaran.

Mengenai program yang akan dijalankan di era kepemimpinan Bupati saat ini tetap akan fokus pada tiga pilar, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. ‘’Tiga pilar itu tidak bisa ditawar-tawar lagi,’’ tandasnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah mengaku Pemkab Lotim akan sedikit kewalahan untuk mewujudkan dominasi belanja publik dari belanja pegawai tersebut. Menurutnya, selama ada tekad yang keras untuk merubah struktur anggaran tersebut tidak ada yang sulit. Namun untuk tahun anggaran 2014 mendatang dirasa akan cukup berat untuk bisa direalisasikan.

Dalam hal ini, ujarnya, struktur anggaran APBD yang ideal harus didominasi belanja untuk masyarakat langsung.

Bukan untuk belanja para pegawai. Fakta di Kabupaten Lotim, kondisi pegawai yang cukup banyak. “Idealnya kan sesuai dengan imbauan dari Kemendagri itu tidak boleh lebih dari 30 persen belanja pegawai,” ucapnya.

Sejauh ini lebih banyaknya belanja pegawai bukan sesuatu yang diharamkan dalam penyusunan APBD. Pasalnya, realita di Kabupaten Lotim jumlah pegawainya yang cukup besar. “Ini yang harus kita pahami,” imbuhnya.

Akibat tingginya jumlah pegawai dan fakta struktur APBD Lotim yang mendominasi belanja pegawai dari belanja publik itu berimbas pada moratorium penerimaan CPNS. Seperti tahun 2013 ini, sama sekali Lotim tidak diberikan kesempatan menerima CPNS, meski sudah mengajukan usulan. (rus)

(Suara NTB/kir)

PROTES - Warga Desa Jago mendatangi gedung DPRD Loteng, memprotes proyek jalan yang dikerjakan asalasalan oleh kontraktor, Kamis (24/10).

(Suara NTB/kir)

TURUNKAN - Warga sedang menurunkan pal yang dicabut di sekitar kawasan Prabu di DPRD Loteng, Kamis (24/10). Apa yang dilakukan ini sebagai bentuk protes kepada pemerintah.

Terancam Terusir, Warga Datangi Dewan Praya (Suara NTB) Puluhan warga dari sejumlah desa yang ada wilayah Kecamatan Pujut Lombok Tengah (Loteng) mendatangi gedung DPRD Loteng, Kamis (24/10). Aksi dilakukan warga untuk menuntut kejelasan status lahan yang diklaim masuk kawasan hutan lindung, karena warga terancam terusir dari lahan garapannya.

Padahal lahan-lahan tersebut sudah digarap warga sejak puluhan tahun yang lalu. Bahkan, ada beberapa lahan yang sudah memiliki kekuatan hukum berupa sertifikat tanah.

Namun belakangan, lahan tersebut justru diklaim masuk kawasan hutan lindung. “Kami minta kejelasan status lahan yang sudah digarap puluhan tahun oleh warga,” sebut koordinator warga, Tajir Syahroni, saat diterima di ruang Banmus DPRD Loteng.

Ia mengungkapkan, jumlah lahan yang digarap warga sekitar 460 hektar dan terletak

di kawasan Desa Prabu. Lahan-lahan tersebut digarap oleh beberapa warga dari desa berbeda sejak tahun 1963 silam, seperti dari Desa Ketara, Desa Pengembur dan Desa Prabu, termasuk dari Desa Kuta.

Belakangan warga penggarap lahan mendapat kabar kalau lahan garapnya masuk kawasan hutan lindung dari pemerintah pusat dan sejak tahun 2010 diserahkan pengelolaan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) NTB. Oleh pihak BKSDA sendiri, kawasan tersebut pun dipasangi tapal batas yang baru sejak beberapa bulan lalu.

“Saya terus terang tidak tahu persoalan ini. Tiba-tiba saja warga mengadu kalau lahan garapannya sudah dipasangi patok batas kawasan. Karena lahannya masih kawasan hutan lindung,” jelas L. Buntaran, Kepala Desa Ketare.

Ia menambahkan, banyak warganya yang sudah menggarap lahan-lahan tersebut turun temurun. Termasuk dirinya mendapat warisan di lahan yang dikliam masuk kawasan hutan lindung tersebut.

Diakuinya, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh

pemerintah menyebabkan masyarakat tidak tahu, sehingga sempat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.

Bahkan banyak warga yang mencabut kembali patok tapal batas wilayah, karena menilai pemasang patok tersebut salah tempat.

Atas desakan tersebut, Wakil Ketua DPRD Loteng, L. Fathul Bahri, S.IP., mengaku belum bisa memberi jawaban pasti. Untuk itu, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait guna mencari solusi atas persoalan ini. “Segera kita akan koordinasi permasalahan ini dengan pihak terkait. Supaya bisa segera tuntas,” tegasnya.

Bagaimanapun, persoalan tersebut berkaitan dengan pemerintah pusat dan beberapa instansi lainnya, sehingga harus ada komunikasi dan koordinasi yang jelas.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ahmad Ziadi. Menurutnya persoalan tersebut harus segera diselesaikan. Dan, pihaknya sangat berharap apapun hasil yang diperoleh nanti, jangan sampai merugikan masyarakat. (kir)

Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) bersikap tegas atas penyalahgunaan beras untuk warga kurang mampu (raskin). Pengalaman di tingkat lapangan memperlihatkan, lebih banyak kebijakan di desa memanfaatkan raskin untuk menutup defisit anggaran pemilihan kepala desa, hingga pembangunan masjid.

Kepala Bagian Ekonomi Setda KLU, Agus Tisno, kepada Suara NTB Kamis (24/10), mengakui telah berkomunikasi dengan aparatur di tingkat desa untuk tidak mengalihkan peruntukan raskin. Raskin sebagaimana program nasional, maka Pemda KLU berkewajiban mengawal distribusi hingga sampai ke titik sasaran (masyarakat kurang mampu).

“Raskin jangan sampai dipolitisasi untuk kepentingan apapun, termasuk Pilkades.

Kalau ada desa yang ditemukan, akan mendapat sanksi.

Kita wajib melakukan kontrol, untuk mengamankan program nasional ini,” ungkapnya.

Diakuinya, aparatur di desa sering mengalihkan peruntukan raskin dengan macam-macam alibi. Pemda KLU akan mengintervensi setiap kebijakan raskin di desa, kecuali jika masalahnya adalah pengalihan

atau pengurangan adalah hasil kesepakatan dan musyawarah dengan masyarakat. Hanya saja, Agus Tisno tidak menyebut bentuk konsekuensi yang diberikan Pemda kepada pihak desa yang menyalahgunakan raskin.

Persoalan raskin di KLU sejauh ini tidak banyak menemui hambatan. Distribusi lancar, karena sebagian besar kepala desa tidak melakukan penyimpangan seperti oknum lain dengan menahan pembayaran raskin. Hambatan yang sering dikeluhkan sejauh ini hanya menyangkut kualitas dan timbangan.

Pemda KLU sampai kini masih mempertahankan kebijakan subsidi ongkos kirim raskin dari titik distribusi ke titik bagi. Besaran yang ditanggung Pemda senilai RP 50,- per kg. Diakui Agus, nilai ini masih relatif kecil namun setidaknya diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat sasaran untuk tidak menanggung ongkos distribusi. Anggaran ini ditransfer langsung ke rekening kantor desa setempat.

“Sampai sekarang kita masih kesulitan untuk menentukan biaya subsidi bagi raskin yang 3 Gili. Kami sering dikomplain, besaran subsidi tidak berdampak besar bagi masyarakat karena transportasi raskin ke 3 Gili yang mahal,” tutupnya. (ari)

Rencana Berutang

Pemkab Lobar Harus Antisipasi Risiko Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran DPRD Lombok Barat (Lobar) mengingatkan pihak eksekutif mengkaji secara mendalam perihal adanya rencana meminjam uang Rp 90 miliar di Bank Jawa Barat (Jabar) Banten. Hal ini perlu dilakukan mengingat banyaknya risiko yang bakal dihadapi Pemda, jika mengambil langkah tersebut. Namun demikian, Banggar tidak bisa melarang adanya rencana tersebut karena hal itu diperbolehkan oleh aturan yang ada.

“Secara prinsip masalah ini diatur dalam PP Nomor 30 tahun 2011, Pemda diberikan ruang bisa meminjam sebagai salah satu alternatif menjadi sumber APBD, ini kewenangan daerah,” tandas anggota Banggar, Wahid Syahril, Kamis (24/10).

Diakuinya, masalah rencana ini pihak Banggar belum dikon-

firmasi secara resmi pihak eksekutif, sehingga belum ada pembicaraan khusus terkait masalah ini. Namun secara prinsip, dalam PP Nomor 30 tahun 2011 memberikan ruang kepada Pemda untuk bisa menempuh alternatif meminjam dana sebagai salah satu alternatif sumber APBD. Ia menyarankan, Pemda mengkaji betul manfaat dan risiko yang bakal dihadapi setelah meminjam dana. Khusus manfaat dana ini tentu berkaitan dengan peruntukannya ke daerah. Dalam hal ini, ada tiga hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, peruntukan jangka pendek, menengah dan jangka panjangnya. Khusus jangka menengah jelasnya, tentu untuk pelayanan publik.

Sementara, soal risiko lebih awal perlu dipikirkan. Karena meminjam dana itu banyak risiko yang kemungkinan terrjadi, termasuk risiko kesinambungan fiskal, tingkat bunga dan proses pengembalian.

Terpisah, anggota Banggar, H.L. Fattimura menambahkan, konsep dasar pinjaman daerah tertuang dalam PP 54 Tahun 2005 yang merupakan turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal untuk memberikan alternatif sumber pembiayaan bagi pemerintah daerah, guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Lobar, Dr. H. Baihaki menegaskan soal pinjam atau berutang itu masih dikaji dan dipelajari pihak TAPD. (her)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Program BOS Gunakan Dapodik, Dana Triwulan Keempat Segera Cair Sumbawa Besar (Suara NTB)Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2014 akan menggunakan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) melalui sistem online yang harus diisi sekolah. Menyangkut data siswa, jumlah rombel dan lainnya. Sementara dana BOS untuk triwulan keempat 2013 segera dicairkan. Diminta kepada sekolah untuk menuntaskan SPJ triwulan ketiga.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Pelayanan Pendidikan Dasar dan TK Bidang Dikdas Dinas Diknas Sumbawa, Badron dalam kegiatan sosialiasi BOS di SMPN 1 Sumbawa. Dapodik sekarang ini sudah dapat diakses kembali, setelah beberapa bulan sebelumnya sempat terganggu. Untuk itu, bagi guru atau sekolah yang belum

meng-up date data sekolah sekarang ini sudah dapat dilakukan secara online.

Hal ini, sesuai dengan surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud, Nomor 3650/C.C3/DS/2013 prihal penggunaan Dapodik untuk program BOS. Penegasan kembali pengunaan Dapodik untuk penetapan alokasi dana BOS per sekolah. Diberitahukan kepada seluruh sekolah supaya segera memutakhirkan data pendidikan tahun ajaran 2013/2014 yang akan diunduh sebagai dasar penyaluran 2014. “Yang paling penting data siswa, karena pengalokasian dana BOS pada tahun 2014 mendatang tidak lagi dilakukan secara manual tetapi menggunakan Dapodik,” jelas Badron.

Selain itu, Dapodik ini juga sangat penting untuk penga-

lokasian dana-dana lain termasuk tunjangan sertifikasi guru. Untuk itu, kepada guru atau sekolah yang menemui kendala dalam mengakses Dapodik tersebut segera menghubungi Dinas Diknas Sumbawa untuk dicarikan solusi.

Perbaikan data sekolah melalui Dapodik ini menurut Badron, harus sudah rampung pada bulan Oktober 2013 ini.

Termasuk terkait dengan sekolah baru yang belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) diharapkan segera menghubungi Dinas Diknas agar dapat diusulkan kepada pusat untuk dikeluarkan NPSN –nya.

Badron juga mengimbau kepada sekolah-sekolah agar segera mengisi buku induk siswa secara lengkap. Mengingat keberadaan buku induk yang berisi tentang data-data siswa itu sangat penting teru-

tama berkaitan dengan adanya sejumlah masyarakat yang meminta surat keterangan ijazah hilang. Dinas Diknas Sumbawa kesulitan mengeluarkan surat keterangan sebagai pengganti ijazah yang hilang, kalau buku induk siswa di sekolah yang memiliki data siswa sudah rusak atau hilang.

“Kita minta buku induk diisi dengan lengkap mulai dari nilai, nomor seri ijazah dan data lainnya. Hal ini tidak boleh dianggap remeh oleh sekolah, tetapi harus menjadi perhatian serius, sebab masyarakat tetap mengharapkan kepada sekolah dan dinas selaku pelayan masyarakat,” tukasnya.

Sementara terkait dana BOS triwulan keempat segera diluncurkan. Persyaratan pencairan, seperti biasa, mempersiapkan kuitansi, serta SPJ tiriwulan ketiga. Rincian be-

Badron

(Suara NTB/arn)

lanja juga harus dilampirkan.

Artinya, harus dipastikan SPJ triwulan ketiga sudah dituntaskan. Agar tidak tertunda dan saling tumpang tindih. Di-

Para peserta sosialisasi harapkan dana BOS maupun BOSDA supaya dipergunakan seefektif mungkin untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran siswa. Serta tak ada lagi

(Suara NTB/arn)

ruang bagi sekolah menarik pungutan. Kecuali sumbangan sukarela yang waktu dan besarannya tidak mengikat. (arn)

Diduga Imbas Pilkada

Sejumlah Pejabat di Bima Dijadikan Staf Kota Bima (Suara NTB) Mutasi puluhan pejabat eselon III, IV dan staf yang dilakukan diamdiam dinilai sarat nuansa politis. Bahkan tragisnya, sejumlah pejabat eselon III yang dahulunya menjabat Kabag, turun menjadi staf biasa. Para pejabat PNS berencana memperkarakan masalah ini dengan mengajukan gugatan ke PTUN Mataram.

Sejumlah PNS ini disebar ke sejumlah kelurahan dan dinas. Antara lain, Amirudin Iba yang sebelumnya menjabat Kasi di Sat Pol PP dipindah menjadi staf di Kelurahan Rontu, M. Sahwan ST MT, Kasubdit Penanaman Modal dan Investasi turun menjadi staf biasa di Kelurahan Ntobo, Safruddin ST Kasubag Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah turun menjadi staf biasa di Dinas PU. Namun dari sejumlah pejabat tersebut yang lebih parah yakni Kabag Tata Pemerintahan, Abdul Haris

turun drastis menjadi staf di Sat Pol PP. Belum lagi sekitar 40 PNS lainnya yang dimutasi juga dengan alasan yang tak jelas.

Munculnya mutasi dan penurunan jabatan ini, mencuatkan dugaan bahwa mereka menjadi bagian dari balas dendam politik dari Tim Pemenangan Qurma Manis yang memenangkan Pemilihan walikota dan Wakil Walikota beberapa waktu lalu.

Pasalnya, para PNS dan pejabat dan staf yang dimutasi ini memiliki pandangan berbeda dalam Pemilukada tersebut. Terkait

mutasi ini, sejumlah PNS pun mengadu ke DPRD Kota Bima. Mereka sempat melayangkan surat untuk Dewan untuk meminta audiensi dengan Baperjakat yang memutuskan masalah mutasi dimaksud. Bahkan mereka juga sempat menanyakan langsung kepada Sekda, Ir. M. Rum namun tak mendapat jawaban yang memuaskan.

Belakangan, para PNS ini sepakat untuk membawa permasalahan mutasi yang dinilai sarat nuansa politis dimaksud ke PTUN Mataram. Salah seorang PNS, M. Sahwan, ST, MT menyebutkan pihaknya akan mengajukan masalah ini ke PTUN. Langkah tersebut, katanya, dilayangkan karena merasa dizalimi. Pasalnya, dalam SK mutasi yang diterima tak disebutkan kesalahan apa yang dilakukan sehingga dimutasi. “Jelas akan kita PTUN-kan,” katanya. Pengajuan PTUN ini, lanjutnya, juga

bersamaan dengan sekitar 40 PNS lainnya yang juga bernasib sama.

Diakuinya, pihaknya juga sudah melakukan audiensi dengan Baperjakat yang dipanggil melalui Dewan. Sebelumnya, pihaknya juga sudah pernah menemui Baperjakat, namun pihaknya justru kaget ketika Kepala Baperjakat memberikan pernyataan untuk mengoreksi diri. “Seharusnya, Sekda menjelaskan pasal mana dalam PP 48 yang kami langgar,” ujarnya. Jika memang karena hukuman politis, dia pun menanyakan alasannya. Pasalnya, sejumlah pejabat yang masuk dalam Tim Qurma Manis yang juga nyata-nyata terlibat dalam kegiatan kampanye tak diproses.

Sebut saja Kepala Dinas Tata Kota, Drs Azhari. “Kenapa juga tidak dihukum dimutasi atau dipindah ke pelosok,” tanyanya.

Sementara itu, Sekda Ir M Rum yang

Diplomat AS Kunjungi Bima Kota Bima (Suara NTB) Diplomat Amerika Serikat (AS) yang berkedudukan di Jakarta, Mr. Erran Williams dan Konsulat AS di Surabaya, Mrs. Joanna, Kamis (24/10), berkunjung ke Pemkot Bima.

Kunjungan kedua diplomat AS ini diterima oleh Walikota H.M. Qurais H. Abidin dan Wakil Walikota Bima, H.A. Rahman H. Abidin. Dalam kunjungannya tersebut, kedua diplomat ini menawarkan sejumlah program untuk Pemkot Bima.

Kedua tamu ini diterima di ruang kerja Walikota Bima.

Dalam pertemuan tersebut, Walikota Bima dan Wakil melakukan perbincangan hangat dengan kedua tamu, Erran dan Joanna. Dalam kesempatan tersebut, Mr. Erran William datang dengan menawarkan program kerjasama. Seperti metode belajar Bahasa Inggris serta pertukaran pelajar Amerika-Indonesia untuk Bahasa Inggris.

Sementara itu, mendampingi Mr. Erran Williams, Mrs. Joanna menbawa agenda tersendiri. Ia datang untuk melihat dari dekat kerukunan hidup antarumat beragama di Kota Bima. Diakui Mrs Joanna, ia terkesan dengan harmonisnya kehidupan umat beragama di Kota Bima.

Mr. Erran Williams dan Mrs. Joanna mengaku bersemangat berkunjung ke Kota Bima karena Kota Bima memiliki banyak potensi yang tentunya dapat menunjang Kota Bima menjadi kota yang maju dan dikenal. Potensi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang ingin memberikan dukungan kepada Pemerintah Kota Bima untuk mewujudkan apa yang menjadi harapannya.

Sebagai upaya merespon program yang ditawarkan oleh pihak kedutaan besar Amerika Serikat, saat ini Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Dikpora sudah melakukan seleksi terhadap beberapa guru yang akan mengikuti Workshop Metode Belajar Bahasa Inggris hari Jumat, 25 Oktober 2013 di aula kantor Walikota Bima, di mana Mr. Erran Williams akan menjadi penyampai materi.

Sementara itu Walikota Bima H.M. Qurais H. Abidin dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa hal terkait visi dan misi Kota Bima. Visi Kota Bima tahun 20132018 adalah menjadi kota perdagangan dan jasa. Untuk mewujudkan visi tersebut tentunya diperlukan banyak fasilitas atau infrastruktur yaitu fasilitas khusus dan fasilitas umum. “Untuk menuju visi tersebut tentunya Kota Bima membutuhkan banyak sentuhan karena memang dari sisi finansial kita masih mengandalkan kucuran dana dari pemerintah pusat,” katanya.

Hal mendasar yang menjadi fokus perhatian Kota Bima disamping infrastruktur adalah pembangunan sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk bidang kesehatan, saat ini Kota Bima belum memiliki fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah sehingga Pemerintah Kota Bima belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya. Kebanyakan pasien yang membutuhkan pelayanan selama ini dirujuk ke RSUD Mataram atau RS Sanglah di Denpasar.

Belajar dari kondisi tersebut, Pemerintah Kota Bima berkeinginan untuk memiliki fasilitas UGD yang ditunjang oleh peralatan medis dan obat-obatan. UGD tersebut akan dibangun di Kota Bima pada tahun 2014, walaupun untuk sementara bangunan fisiknya hanya dengan menggunakan Puskesmas yang ada. Sedangkan untuk fasilitas pelengkapnya akan diupayakan dari Pemerintah pusat maupun lembaga atau pihak lain.

Hal lain yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah terpenuhinya kebutuhan air bersih. Dijelaskan oleh Walikota, hingga saat ini Pemerintah Kota Bima belum memiliki PDAM sendiri.

Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, sementara ini disuplai menggunakan mobil tangki air dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sementara untuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Bima kini sedang membangun berbagai fasilitas pendidikan yang representatif dan akan menyediakan beasiswa bagi putra daerah yang ingin melanjutkan studi, terutama program spesialisasi bidang kesehatan. “Kedepan Kota Bima akan dijadikan sebuah kota kecil yang demokratis, penuh toleransi, dan lebih dikenal di kancah dunia,” pungkasnya. (use)

dikonfirmasi di pelataran DPRD Kota Bima mengatakan, mutasi sejumlah pejabat ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dilaksanakan. Namun saat ditanyai masalah pertimbangannya, Rum yang didampingi Asisten II Syafrullah, SH, MH enggan menjelaskan. “Itu rahasia,” katanya.

Begitu juga saat ditanyai mengenai mutasi tersebut yang dituding kental dengan nuansa politis? Rum membantahnya.

“Tidak ada (nuansa politis, red),” jawabnya dengan nada datar. Namun sebelum meninggalkan pelataran kantor DPRD, Rum sempat melontarkan jika PNS dituntut untuk loyal dan memiliki hasil kerja yang bagus. “Yang dilihat ini kerja loyalitas dan kerja bagus,” ujarnya seraya menjelaskan jika sejak dahulu dalam SK tak disebutkan alasan pemindahan. (use)

Wabup Tegaskan Tak Ada Kafe di Sumbawa

(Suara NTB/ars)

JALAN RUSAK - Kondisi jalan rusak di Desa Uma Buntar Kecamatan Unter Iwis Kabupaten Sumbawa membutuhkan perhatian pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Akses jalan ini begitu penting bagi masyarakat setempat, selain digunakan untuk akses sosial, juga akses ekonomi dan pertanian. Mengingat wilayah Uma Buntar mayoritas penduduknya hidup dari bertani dan beternak.

Kades Baru Diingatkan Tidak Asal Copot Perangkat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dari seratusan kepala desa (Kades) terpilih Agustus lalu, kini semuanya sudah tuntas dilantik. Namun, untuk tahun ini, masih menyisakan 10 desa lagi yang akan menggelar Pilkades pada bulan November. Diminta kepada seluruh Kades yang dilantik agar tidak secara sembarangan atau main copot perangkat desa yang sudah ada peninggalan Kades sebelumnya.

Sebagaimana disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM PD) Sumbawa, H. Yahya Adam, B.A, Kamis (24/10), pelantikan terakhir kepala desa terpilih tersebut pada Rabu lalu, yakni pada empat desa di kecamatan Batu Lante yang langsung dihadirinya. Serta tiga desa di kecamatan Alas Barat, enam desa di Buer dan delapan desa di Alas yang dipusatkan di kantor Camat Alas. Serta dihadiri Bupati Sumbawa.

Tetapi Pilkades tahun ini belum rampung. Sebab masih ada 10 desa tersisa yang bakal digelar November mendatang pada sembilan kecamatan. Yakni desa Berare (Moyo Hilir), Batu Dulang (Batu Lante), desa Pa-

(Suara NTB/arn)

Yahya Adam

dasuka dan Jamu (Lunyuk), desa Sepayung (Pelampang), desa Lekong (Alas Barat), desa Tolo’oi (Tarano), Rhee Loka (Rhee), Maman (Moyo Hulu). Ditambah desa Labangkar kecamatan Ropang yang mesti diulang setelah pada Pilkades putaran kedua lalu, kedua calon masih memiliki jumlah suara yang sama.

“Jadi mesti diulang November nanti, karena jumlah perolehan suara dua calon tetap sama,” terang Yahya.

Sesuai tahapan, persiapan waktu yang dibutuhkan untuk

gelaran Pilkades 10 desa selama 46 hari dari awal November hingga pertengahan Desember. Agar di akhir Desember kepala desa terpilih nantinya sudah bisa dilantik.

Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Yahya mengingatkan agar tidak main copot perangkat desa yang sudah ada. Meski kepala desa memiliki kewenangan untuk itu. Ada baiknya kinerja mereka dievaluasi sampai enam bulan.

“Memang ada hak Kades untuk melakukan pergantian perangkatnya. Namun, jangan main singkir, berikan mereka kesempatan dulu dalam enam bulan baru dievaluasi,” tukas Yahya.

Terkait hal ini, Bupati Sumbawa sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 145/ 470/BPM PD/2-13 tentang pemberhentian peraangkat desa. Yang ditujukan kepada camat untuk disampaikan ke masing-masing desa agar pergantian perangkat desa dikoordinasikan dengan camat.

Selain itu, BPMPD juga akan menggelar bimbingan teknis untuk kepala desa yang baru dilantik yang dibagi dalam delapan angkatan sampai akhir November. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan izin pendirian kafe. Demikian juga, tak ada kafe Batu Gong jilid II, terkait kembali maraknya aktivitas kafe yang kini sedikit bergeser ke Sampar Maras.

“Tidak ada Batu Gong jilid II. Kafe-kafe harus ditutup.

Sikap polisi juga demikian dan kita sangat mendukung.

Sekarang ini, tentu berlanjut sesuai dengan tugas dan kewenangan kita. Ini bukan lagi sekadar wacana,” tandas H. An, panggilan akrab Wabup, Kamis (24/10), terkait pertemuan dengan berbagai pihak membahas soal kafe ini.

Bupati pun, lanjut H. An, sudah jelas, untuk tidak lagi membuka ruang terhadap keberadaan kafe. Tidak han-

ya yang di Batu Gong, tetapi juga seluruh kafe-kafe yang ada di Sumbawa. Apalagi mengingat keberadaan kafe di Sumbawa yang sudah disalahartikan, berbeda dengan pemahaman kafe yang sesungguhnya.

Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat maupun tokoh adat dari berbagai kalangan telah menyatakan dukungannya terhadap himbauan Kapolres Sumbawa untuk menutup aktivitas kafe di Sampar Maras. Seperti dari Lembaga Adat kecamatan Pelampang dan Ketua Masyarakat Sumbawa Yogyakarta. Dari pantauan sejauh inipun, kafe di Sampar Maras telah menutup sendiri aktivitasnya. Terkait adanya himbauan Kapolres, yang meminta penutupan aktivitas kafe sampai adanya izin yang jelas. (arn)

Harga Mitan di Dompu di Atas HET Dompu (Suara NTB) Harga jual minyak tanah (mitan) di Kabupaten Dompu rata-rata jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah pun terkesan tidak tegas dan bahkan membiarkan pangkalan yang menjual mitan di atas HET. Kepala bidang Perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi (Koperindag Tamben) Kabupaten Dompu, Iskandar, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (24/10) mengatakan, kenaikan HET mitan mulai berlaku sejak 25 September 2013 yang ditetapkan melalui SK Gubernur. Harga eceran tertinggi untuk pangkalan pada radius 0-40 km kenaikannya menjadi Rp.2.940/liter, pangkalan pada radius 40-90 km kenaikannya menjadi Rp 3.000/liter, pangkalan pada radius 90-120 km naik menjadi Rp.3.060/liter, dan radius di atas 120 km naik menjadi Rp.3.120/liter. “Kota Dompu dan sekitarnya HET mitan di pangkan untuk masyarakat Rp.3.000/liter,” katanya.

Sebelum keputusan menaikkan HET oleh Gubernur, harga eceran di pangkalan rata-rata jauh di atas HET. Pihaknya tidak

bisa berbuat lebih karena kewenangan mengeluarkan dan mencabut izin ada di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT). “Kita hanya merekomendasikan saja,” kata Iskandar.

Namun diakui Iskandar, pangkalan tidak mematuhi HET yang ditetapkan pemerintah karena lemahnya koordinasi di antara instansi pemerintah. Mestinya, pihakPerdagangan,PolPP,Perijinan dan Kepolisian bisa berjalan bersama-sama dalam menyikapi masalah ini. “Termasuk untuk menekan adanya mitan yang diselewengkan ke daerah lain maupun dijual ke industri,” ungkapnya.

Berdasarkan pantauan Suara NTB, harga eceran mitan di tingkat pangkalan untuk wilayah Kota Dompu antara Rp 4.000 hingga Rp.5.000/liter. Untuk di luar kota, harga di pangkalan resmi antara Rp.6.000 hingga Rp.7.000/ liter. Belum lagi mitan di tingkat pengecer tidak resmi bisa mencapai Rp.10.000/liter. Tinggi dan langkanya mitan di tingkat pengecer di Kabupaten Dompu selama ini bukan karena kurangnya pendistribusian mitan ke pangkalan, tetapi karena adanya indikasi penimbunan mitan untuk dikirim ke Lombok yang tidak disubsidi dan dijual ke industri. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

BI dan UTS Kerjasama Pendidikan dan Penelitian

Kota Mataram dan Upaya Mengatasi Kemiskinan Dari Hal. 1 Tiap pelaksanaan program seperti pembukaan jalan baru, revitalisasi pelabuhan atau peningkatan fungsi taman atau pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram, masalah penataan PKL selalu menjadi prioritas perhatian. Jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat miskin.

Pelayanan sosial fokus program penanggulangan masyarakat miskin Pemkot Mataram pada prinsipnya adalah mendorong pertumbuhan yang berpihak pada kalangan tidak mampu, di antaranya adalah pemberdayaan masyarakat pesisir atau penataan dan perluasan sektor informal. Selain itu, secara konsisten juga dilakukan penyempurnaan dan perluasan cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Wali Kota Mataram, H Ahyar Abduh memberi perhatian besar pada pembangunan di tingkat lingkungan. Lingkungan menjadi fokus perhatian sebagai wujud orientasi atau mengarahkan pembangunan yang berwajah kerakyatan. Lingkungan menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat, selain menjadi basis penciptaan keamanan dan ketertiban kota sekaligus tumpuan peningkatan kemajuan ekonomi kerakyatan.

Persoalan minimnya akses masyarakat miskin untuk menjangkau pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, air minum dan sanitasi,sejauh ini Pemkot Mataram telah memberi responpositif. Soal sanitasi, ketika menjadi tuan rumah penyelenggara City Sanitation Summit (CSS) XIII dan Munas Aliansi Kabupaten/ Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) V, tanggal 17-19 September lalu, Kota Mataram dinilai bisa menjadi contoh penerapan sanitasi lingkungan dan perumahan yang baik.

Sebagian peserta mengungkapkan kekagumannya dengan program penataan kawasan Pakumis (Padat Kumuh dan Miskin) serta program rehab rumah tidak layak huni yang telah dilakukan di Kota Mataram. Ini juga melengkapi pendapat orang luar tentang.

Program gerakan menuju Lingkungan Dengan Sampah Nihil (LISAN), dengan sistem sodaqoh sampah, yakni memberikan sampah cuma-Cuma kepada para pengepul, dan barter sampah dengan beras miskin, yang dinilai sebagai terobosan penanggulangan sampah yang sangat luar biasa.

Dalam meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar kesehatan, sejak tahun 2012 diberlakukan pelayanan kesehatan dasar gratis di semua puskesmas di tiap kecamatan. Program ini menggembirakan warga mayoritas lapisan masyarakat miskin yang sangat membutuhkan uluran pemerintah dalam layanan kesehatan. Pemkot Mataram meluncurkan program pelayanan rawat inap gratis kelas III di RSUD Kota Mataram, sebagai penopang pelaksanaan program KMS (Kartu Mataram Sehat). Akses kepada pelayanan dasar kesehatan diharapkan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin sehingga makin produktif.

Pemkot Mataram memberi bantuan pada Pondok Pesantren (Ponpes) sebagai komitmen untuk pelayanan pendidikan yang merata, yang mampu menjangkau seluruh lapisan.

Lebih jauh lagi Pemkot Mataram juga mengupayakan adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Taklimiyah, yang akan memberi kepastian dalam pelayanan pendidikan. Wali Kota menegaskan pentingnya memprioritaskan pelayanan pendidikan. Karena melalui pendidikan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sebagai faktor penting dalam mengatasi kemiskinan bisa diwujudkan. Terobosan-terobos andalam meningkatkan pelayanan pendidikan juga dilakukan melalui BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kota Mataram yang memprogramkan bimbingan belajar (bimbel) gratis untuk 3 ribu lebih siswa kurang mampu yang akan menempuh Ujian Nasional (UN) di Kota Mataram. Bantuan bimbel gratis meliputi ATK dan materi belajar.

Dana BAZDA berasal dari Zakat, Infaqdan Sodaqoh (ZIS) Pegawai Negeri Sipil (PNS) termasuk para guru di Kota Mataram. Dari pengumpulan infa qdari PNS itu BAZDA Kota Mataram berhasil mengumpulkan sebesar Rp 2,8 milyar, sebesar 98 persen disalurkan pada fakir miskin.

Membantu rakyat miskin menjadi lebih sejahtera, memang harus merupakan kemauan kuat yang dilakukan dengan bersumber dari hati. Bukan sekedar upaya menjalankan kewajiban programprogram rutin. (*)

Bukan Warga NTB Dari Hal. 1 Harapan itu disampaikan langsung Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH, MM, MH, dengan alasan, pihaknya tidak ingin jatuh korban. Kepentingan Kepolisian, dalam hal ini Densus 88 Mabes Polri, mengungkap jaringan lain yang masih bersembunyi. ‘’Pengejaran masih dilakukan. Tentu keinginan kami satu orang yang masih buron ini ditangkap hidup hidup,” kata Kapolda menjawab Suara NTB Rabu (23/10).

“Jadi sebenarnya yang dicari Densus dua orang, satu orang sudah ditangkap, tinggal satu orang lagi,” sambung Kapolda meluruskan keterangan sebelumnya, bahwa yang dicari masih dua terduga teroris.

IS sejak diamankan langsung dibawa ke Mabes Polri, dengan bantuan Brimob Polda NTB melalui perjalanan darat dari Bima ke Mataram, berlanjut penerbangan dari BIL ke Jakarta. IS masih menjalani interogasi di Jakarta, untuk dikembangkan keterkaitannya dengan jaringan teroris Abu Roban, kelompok pencari dana.

Selain terduga teroris yang memiliki KTP Kelurahan Sadia, Kota Bima itu, istrinya

pun sudah dibawa ke Mabes Polri, juga untuk dimintai keterangan. Menurut Kapolda, istri IS alias Jendol yang masih dirahasiakan identitasnya itu, dijemput aparat sehari setelah penangkapan.

Teroris Bukan Asli NTB Informasi lain juga disampaikan Kapolda, terkait hasil penyelidikan sementara pascapenangkapan IS. Ternyata yang bersangkutan tidak berasal dari Kota Bima. ‘’Mereka bukan orang Bima, jadi bukan orang NTB,’’ tegas Kapolda.

Masih identifikasi awal, IS ternyata hanya transit di Bima bersama rekannya yang masih diburu tersebut.

Namun apa yang akan dilakukan selama transit dan kemana target berikutnya, masih dalam pendalaman Mabes Polri. ‘’Mereka hanya transit di Bima untuk aktivitas tertentu,’’ sebut Kapolda, dan hanya bisa menerangkan, aktivitas tertentu dimaksud, salah satunya indikasi kegiatan kaderisasi.

Harapannya kini, satu orang lagi bisa ditangkap dalam keadaan hidup hidup, karena pihaknya sama sekali tidak ingin jatuh korban. (ars)

Polytron Crystal 4 W8480 * Super AMOLED, Quad Core, 1 GB RAM & 16 GB ROM

Polytron kembali melakukan update di line-up smartphone Crystal dengan meluncurkan produk terbarunya yaitu W8480 dengan nama Crystal 4.

Public Relations & Marketing Event Manager Polytron, Santo Kadarusman mengatakan bahwa “Polytron Crystal 4 W8480 menggunakan Super AMOLED seperti produk Crystal sebelumnya. Khusus untuk Crystal 4, screen nya dibuat lebih besar dari seri Crystal terdahulunya, yaitu berukuran 4.8” dengan resolusi High Definition (1280x720)”, tegasnya.

Polytron Crystal 4 W8480 memiliki design yang ramping dengan ketebalan hanya 6.8 mm menjadikan penampilan W8480 semakin terlihat modern dan dinamis. Meskipun layar Crystal 4 cukup besar, namun masih mudah di pegang dan digunakan dengan satu tangan. Dengan layar Super AMOLED, Crystal 4 memiliki layar dengan contrast ratio tertinggi sehingga didapatkan gambar dengan warna-warna yang cemerlang dan terlihat lebih jelas. Polytron Crystal 4 W8480 tersedia dalam 2 warna pilihan, yaitu Dark Blue dan Pure White Polytron Crystal 4 W8480 memiliki processor Quad Core dengan kecepatan 4 x 1.5 GHz, menjadikan Crystal 4 smartphone yang tercepat di kelasnya. Crystal 4 juga memiliki 1 GB RAM dan 16 GB ROM, sehingga penyimpanan aplikasi ataupun kebutuhan RAM untuk menjalankan banyak aplikasi, bisa dilakukan sekaligus oleh Crystal 4 dengan lancar.

Seringkali perhitungan yang molor, masa penahanan tersangka habis.

Masih soal lamanya pemeriksaan, auditor sesuai kewenangannya di Pasal 11 huruf C jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010, Undang -undang Nomor 15 Tahun 2006, bahwa lembaga auditor ini punya standard sendiri untuk menghitung kerugian negara. Lamanya waktu tidak ditentukan, sehingga kapan pun masa penghitungan berakhir, menjadi otoritas pihaknya. ‘’Penentuan waktu hanya

berlaku ketika pada saat APH mengajukan permintaan perhitungan kerugian negara, kami punya waktu 14 hari untuk menyatakan pendapat, apakah kerugian negara itu bisa dihitung atau tidak,’’ terangnya.

Mengenai proses perhitungan, berlaku standard yang disebutnya tertuang dalam mekanisme penghitungan kerugian negara, jika permintaan audit itu datang dari APH. Diantaranya meminta ekspose internal dengan penyidik, kemudian memastikan alat bukti, keterangan saksi cukup dan sah menurut Pasal 184 ayat 1 UU Nomor 8 Tahun 1981.

Mataram (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) dan Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) menandatangani kesepakatan kerjasama pendidikan dan penelitian di Kantor BI Jakarta, Kamis (24/10) kemarin. Penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan oleh Deputi Gubernur BI, Dr. Perry Warjiyo dengan Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah kepada Suara NTB seusai penandatanganan kesepakatan kerjasama tersebut mengatakan, ia sangat berterima kasih kepada BI yang telah bersedia membangun kerjasama dengan UTS. Bentuk-bentuk kerjasama dengan BI antara lain, BI akan membantu penyediaan buku untuk perpustakaan, magang mahasiswa di BI, membantu beasiswa mahasiswa dan dosen serta membantu pembiyaan penelitian yang dilakukan oleh FE UTS. ‘’Mudah-mudahan kerjasama dengan BI bisa diperluas pada saat-saat yang akan dating,’’ katannya seraya menyebutkan, bahwa pada saat penandatanganan kesepakatan kerjasama itu, hadir juga sejumlah pejabat BI pusat, termasuk NTB. Doktor Zul, —panggilan akrab Zulkieflimansyah—menilai, kesediann BI menjalin

(Suara NTB/ist)

JABAT TANGAN - Zulkieflimansyah (kanan) berjabat tangan dengan Perry Warjiyo. kerjasama dengan UTS adalah sesuatu yang sangat penting, khususnya bagi FE UTS. Dia berharap dengan bersedianya BI bekerjasama dengan UTS, FE UTS mampu tumbuh dan berkembang menjadi institusi pendidikan yang bisa dibanggakan di masa yang akan datang. ‘’UTS adalah satu-satunya perguruan tinggi di NTB yang sudah menandatangani kesepakatan ker-

jasama seperti ini,’’ katanya mengutip Deputi Gubernur BI. Menurut Doktor Zul yang didampingi, Dekan FE UTS, Wied Yunianto pada acara penandatanganan kerjasama dengan BI tersebut, Perry mengatakan, BI merasa bangga bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk membantu UTS. Dia berjanji akan mendukung penuh pengembangan FE UTS ke depan. (049)

’’Fit and Proper Test’’ Calon Anggota KPU Sumbawa Digelar Terbuka Sumbawa Besar (Suara NTB)Anggota Tim Seleksi (Timsel) KPU Sumbawa, Lahmuddin Zuhri, S.H, M.Hum, menegaskan objektivitas Timsel dalam seleksi calon anggota KPU. Kalaupun ada masyarakat yang tidak puas, maka masih bisa memberikan pengaduan melalui kotak pengaduan di Sekretariat Timsel. Bahkan untuk menjamin objektivitas Timsel juga akan menggelar fit and proper test secara terbuka.

“Kita tak bisa menampik adanya sorotan.

Untuk diketahui, banyak faktor yang menentukan proses seleksi. Di belakang tim ada timtim lain juga bekerja membantu Timsel. Pertama tim kesehatan dari RSUD Sumbawa, layaknya tidaknya menjadi calon anggota KPU. Kedua, ditentukan proses tertulis oleh Timsel.

Ada juga tim psikologi yang ditunjuk Timsel dari Balai Diklat Provinsi,”jelasnya, kepada Suara NTB, Kamis (24/10) kemarin.

Masyarakat juga mesti diberikan pandangan tentang kerja Timsel sekaligus menguji bagaimana objektivitas Timsel. Bila perlu menggandeng tim investigasi yang didalamnya ada aparat dan LSM yang terkait. Mengingat Timsel juga rentan terhadap tekanan politik dan kepentingan tertentu. “Apakah objektif atau tidak sangat perlu dibuka seluas-luasnya siapa tim psikologi itu, termasuk indikator penilaiannya, agar tidak ada ketertutupan.

Salah satu jalannya, Timsel harus memberikan penerangan membuka informasi kepada publik, agar tidak ada lagi keraguan,”cetusnya.

Dalam hal ini, Timsel juga telah menyedikan kotak pengaduan. Substansinya, meminta obyektivitas dan profesionalitas Timsel. “Bila perlu kita uji publik. Kita undang tim kesehatan, dan tim psikologi. Kita juga akan mengelar fit and proper test secara terbuka,”pungkasnya. (arn)

Camera saat ini merupakan salah satu kebutuhan utama yang harus ada di setiap smartphone. Polytron Crystal 4 W8480 memiliki 8 Mpix Auto Focus back camera dan 5 Mpix front camera. Hal ini membuat Crystal 4 bukan saja bisa menghasilkan foto yang bagus dengan camera bagian belakang, tetapi juga bisa membuat foto yang bagus dengan camera depan. Konsumen yang ingin memotret diri sendiri atau kelompoknya tanpa bantuan orang lain, bisa menggunakan front camera ini dengan hasil yang bagus.

Penyidikan Dugaan Korupsi Setda

Polytron Crystal 4 W8480 akan dijual seharga Rp 3.599.000,di toko-toko handphone serta beberapa online store.

Polisi Targetkan November Rampung

Santo menambahkan “Polytron bekerjasama dengan blibli.com, akan dilakukan pre order mulai tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 3 November 2013. Khusus pada masa pre order akan di berikan hadiah premium leather case, data dari Indosat sebesar 9GB, cicilan 0% BCA, dan free delivery ke seluruh Indonesia serta potongan harga sebesar Rp 600.000,-. Dengan demikian pada masa pre order tersebut, Polytron Crystal 4 W8480 bisa didapat di blibli.com hanya seharga Rp 2.999.000,- “, ujar Santo mengakhiri. (ikl)

Jangan Terbawa Euforia Pembentukan DOB Dari Hal. 1 Kalau kita terlalu euforia, lalu nanti ternyata tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, bisa bisa nanti menimbulkan anarkisme sosial yang justru tidak diharapkan,’’ ujarnya.

Arifuddin menganggap, meski hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri memperlihatkan masih banyaknya daerah otonomi baru yang bermasalah, namun ia menilai otonomi atau pemekaran secara historis adalah sebuah keniscayaan. ‘’Pada prinsipnya, ini adalah instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Membentuk administrasi pemerintahan yang lebih baik dan sumber – sumber pengelolaan keuangan dikembalikan ke daerah. Karena sebelumnya bersifat sentralistik, dimana sebagian besar disetor ke pusat,’’ ujarnya.

Khusus untuk PPS, Arifuddin menilai landasan materiil pembentukannya sudah cukup memiliki dasar yang kuat.

Ia juga tak khawatir PPS nantinya hanya akan menjadi

panggung politik baru bagi para politisi yang tersingkir dari peta perebutan kekuasaan saat ini. Menurutnya, sebagai sebuah eksperimentasi politik, terobosan untuk melahirkan PPS tetap harus berani dicoba. ‘’Eksperimentasi politik seperti pemekaran ini, sesuatu yang perlu dicoba,’’ ujar jebolan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) kelahiran Bima ini.

Dengan terpisahnya Pulau Lombok dan Sumbawa dalam dua provinsi yang berbeda, ia menilai masing – masing provinsi justru akan diuntungkan karena bisa lebih fokus mengembangkan keunggulan komparatif masing – masing. Pulau Lombok dengan sektor pariwisatanya yang sedang naik daun, dan Pulau Sumbawa dengan sektor pertambangannya.

Untuk mengantisipasi agar pemekaran ini tidak ditunggangi oleh para elite yang hanya ingin mencari jabatan – jabatan baru, Arifuddin menyarankan agar masyarakat sipil memperkuat kontrol sosial mereka. (aan)

BPK Akui Perhitungan Kerugian Negara Lamban Dari Hal. 1

Halaman 5

Tumpang Tindih Kewenangan Dalam sesi dialog, wartawan menanyakan ada kesan tumpang tindih antara kewenangan BPK dan BPKP dalam hal audit kerugian negara. Di sisi yang sama, kedua lembaga ini justru punya mekanisme yang sama dalam perhitungan kerugian negara berdasarkan permintaan APH. ‘’Lantas, lembaga mana sebenarnya yang paling berwenang,’’ tanya Suara NTB. Apalagi ada kecenderungan APH seperti Kejaksaan Tinggi NTB dan Polda NTB cenderung meminta BPKP untuk penghitungan kerugian negara.

Dijawab Jayusman, SH, pada dasarnya pihaknya dan BPKP punya kewenangan yang sama, tidak ada istilah paling berwenang. Namun sepenuhnya ia menyerahkan kepada masyarakat untuk menilai, karena pada prinsipnya BPK dibentuk berdasarakan Undang Undang Nomor 15 tahun 2006, yang kewenangannya akan selamanya berlaku. “Sementara BPKP itu kan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Ketika Presiden selesai menjabat, maka perlu dibuat Kepres yang baru untuk kewenangan BPKP,’’ kata Jayusman, Kasubag Hukum dan Humas BPK. (ars)

Dompu (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 di Polres Dompu ditargetkan rampung pemberkasannya pada November 2013 mendatang. Polres pun membentuk tim penyidik khusus untuk mempercepat proses penyidikan dugaan korupsi yang merugikan keuangan negara hingga Rp.2 miliar lebih. Mantan Bendahara Setda Dompu, Mh, SE dan beberapa pihak terkait telah dimintai keterangan, bahkan mantan Sekda Dompu, Drs.ZA telah dipanggil tetapi belum bisa diperiksa karena tidak sehat.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Remmy Beladona, SH kepada Suara NTB, Kamis (24/10) kemarin, mengungkapkan pascaserah terima jabatan Kasat Reskrim ia langsung membentuk tim penyidik untuk mempercepat

proses. “Saat ini kita sedang melakukan pemanggilan beberapa pihak terkait untuk dimintai keterangan, karena pemeriksaan kemarin (sebelum dilakukan audit investigasi oleh BPKP) hanya dilakukan interogasi,” katanya.

Dalam pekan ini, lanjut Remmy, pihaknya merencanakan pemeriksaan terhadap lima orang dalam kapasitas sebagai saksi. Termasuk diantaranya mantan bendahara umum Setda Dompu tahun 2011 berinisial Mh, SE dan mantan Sekda Dompu, Drs. ZA. Tetapi mantan Sekda yang dijadwalkan pemeriksaannya pada Kamis (24/10) kemarin, ditunda karena alasan kurang sehat. “Semuanya kita panggil dan periksa dalam kapasitas sebagai saksi. Setelah semua diperiksa baru akan digelar perkaranya untuk penentuan

tersangka,” katanya.

Sebelumnya, penyidik juga telah memanggil dan memeriksa orang –orang yang dibayarkan uangnya melalui anggaran SP2D Oktober 2011. Diantaranya HI (Kepala Dinas Dikpora Dompu), Zd, SH (swasta) dan beberapa pengusaha terop dan kursi, pengusaha catering, dan pengusaha SPBU. Kasus dugaan korupsi anggaran Setda Dompu tahun 2011 ini mulai mencuat pascakasus bendahara umum Setda Dompu yang meminjam uang warga dengan sistem bunga berbunga hingga 30 persen.

Uang warga yang dipinjam bendahara untuk membiaya kegiatan dinas Pemda ini disebut-sebut mencapai miliaran.

Kondisi ini terjadi karena anggaran operasional Setda tahun 2011 sebagiannya digunakan untuk membayar utang bendahara sebelum. (ula)

Kejaksaan Incar Dua Kasus Kakap Dari Hal. 1 Dua kasus baru yang sedang digencarkan adalah dugaan penyimpangan penggunaan dana hibah di KPU Kota Mataram. Jauh sebelumnya, ada dua kasus yang masuk puldata, proyek Puskesmas Gangga dan proyek GOR Mini KLU. Pemerhati masalah hukum, Ahyar Supriadi, SH mengatakan, pengamatannya, penanganan kasus tindak pi-

dana korupsi di Kejaksaan, rekor terbanyak ditangani Kajati saat ini. ‘’Saya melihat gencarnya penanganan kasus di masa jabatan Pak Sugeng, sama seperti geliat penanganan kasus korupsi saat masa jabatan Amari, SH, MH. Ini kami patut apresiasi,” kata Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB ini. Namun sisi lain, Kajati diharapkannya tidak los control. Banyaknya kasus yang ditangani harus ada jaminan, personel yang

menangani kasus pun steril dari kepentingan.

Karena proses peradilan menurutnya tidak sampai pada penyidikan, ia mengingatkan Kejaksaan, bahwa pada tahapan eksekusi lebih penting. ‘’Jangan sampai gencar penyidikan, tapi di tingkat eksekusi justru tidak maskimal. Sehingga hukuman yang diterapkan tidak maksimal, kerugian negara yang diperoleh pun tidak optimal juga,’’ saran Ahyar. (ars)

Merugi, Banyak Petani Tembakau Mendaftar Jadi Calon TKI Dari Hal. 1 Padahal, menurut Busyairi, seorang petani asal Semaya, Sikur, Lombok Timur, kualitas tembakaunya sudah yang tertinggi, baik dari sisi warna maupun getahnya. Namun dengan pertimbangan yang tidak diketahuinya, perusahaan masih memberlakukan harga yang tidak sesuai dengan kualitas tembakau yang dihasilkannya.

Tidak ada jalan lain menurutnya, selain menjadi TKI untuk menutupi utang-utangnya. Bayangkan saja, Busyairi sendiri menyewa lahan sekitar 1,46 hektar. Karena memang secara umum petani di Lotim khususnya tak memiliki banyak lahan pribadi.

Dari luas area tersebut, tak kurang dari Rp 80 juta biaya

yang dihabiskan sejak masa pembibitan April lalu, hingga musim final sekarang ini.

Sementara, hasil penjualan yang sudah didapatkan antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta.

Sisa Rp 50 juta harus dipikirkan untuk ditutupi, meski tinggal dua kali pengovenan.

Diperkirakan hasil penjualan yang akan didapat hanya Rp 25 juta hingga Rp 28 juta. Jika kondisi penjualannya dihitung dengan harga rata-rata tertinggi. ‘’Itu sisa utang yang harus kita pikirkan, mau dapat dari mana kalau tidak pergi ke Malaysia sebagai pelarian,’’ ujarnya kepada Suara NTB, di Sikur, Kamis (24/10).

M. Nuh petani asal Padamara, Sukamulia, Lotim juga mengakui musim tanam

tembakau tahun ini tak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ia sendiri menyewa lahan tak kurang dari 1 hektar, dengan total pembiayaan setelah dirincikan mencapai Rp 50-an juta. Dari hitung-hitungan hingga final ini, menurutnya masih minus Rp 8 sampai Rp 9 juta yang tak bisa dituntaskannya.

Alhasil, ia sendiri sudah memastikan dirinya menjadi TKI ke Malaysia. Karena jalan itu menjadi salah satu langkah untuk menyelesaikan utang-utangnya.

“Tidak saya saja, banyak yang lain yang rugi-rugi juga akan pergi ke Malaysia. Buruhburuh tembakau ini juga banyak yang akan ke Malaysia karena upah yang diberikan tidak sebesar tahun-tahun yang dulu,” ujarnya. (bul)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

Halaman 6

Jalan Mendaki Transparansi Parpol

Selamatkan Potensi Pajak Reklame REKLAME seyogiyanya berpeluang memberi sumbangan PAD yang tidak kecil bagi Kota Mataram. Status Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB bak magnet yang menarik minat dunia usaha untuk menanamkan modalnya di Mataram. Terlebih Mataram memang diarahkan menjadi kota jasa perdagangan. Sehingga, tidak heran kalau hampir semua pengusaha yang bergerak di bidang jasa, berlomba-lomba menggunakan jasa reklame untuk mempromosikan usahanya.

Kalau dulu, reklame hanya ada di titik-titik tertentu saja. Berkebalikan dengan kondisi saat ini, bahwa setiap perempatan adalah potensi.

Sehingga, jadilah kondisi Kota Mataram seperti yang kita lihat sekarang.

Keberadaan titik reklame tak bisa lagi dihitung dengan jari. Hiruk pikuk reklame semestinya berbanding lurus dengan kemampuan sektor tersebut menyumbang PAD bagi Kota Mataram.

Namun, diduga akibat kurang maksimalnya Dinas Pertamanan Kota Mataram mengelola reklame, PAD yang dihasilkan dari sektor periklanan itu ditengarai, potensinya banyak yang menguap. Salah satu indikasinya, belakangan ini Dinas Pertamanan beberapa kali terlihat melakukan penertiban reklame liar. Reklame yang bukan saja nihil izin, juga tidak membayar pajak itu, dipasang oleh masyarakat dengan harapan usahanya dikenal luas. Ketika dilakukan penertiban, masyarakat pemilik reklame liar berdalih bahwa mereka tidak mengetahui kalau plang usaha yang dipasang di pinggir jalan sebetulnya harus dikenakan pajak.

Merujuk pada alasan yang dikemukakan masyarakat pemilik reklame liar, tentu pemerintah tidak bisa serta merta menimpakan kesalahan kepada masyarakat karena telah tanpa izin memasang reklame. Justru, pemerintah juga harus introspeksi diri. Apakah, selama ini pemerintah sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Sebab logikannya, kalau memang sosialisasi sudah dilakukan secara merata dan tepat sasaran, semestinya kasus tidak tahu yang disampaikan masyarakat tidak terjadi. Karena sosialisasi yang dilakukan pemerintah umumnya hanya pada kalangan terbatas seperti camat dan lurah.

Sebetulnya tidak masalah kalaupun dengan alasan keterbatasan anggaran lantas sosialisasi tentang aturan main reklame misalnya hanya melibatkan beberapa kalangan saja. Tetapi, harus ada jaminan bahwa kalangan terbatas itu mampu mentrasformasikan informasi soal sosialisasi tersebut. Namun demikian, tentu akan menjadi sia-sia sosialisasi itu kalau toh masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa dan bagaimana reklame itu.

Selain potensi reklame yang diduga menguap akibat pengelolaan berikut sosialisasi yang tidak sampai kepada sasaran, pengelolaan reklame harus memperhatikan estetika kota. Jangan sampai di titik yang seharusnya steril reklame justru ada reklame.

Kalau pemerintah dalam hal ini Dinas Pertamanan Kota Mataram tidak konsisten dengan aturan yang telah dibuat sendiri, janganjangan beberapa tahun yang akan datang Mataram akan jadi ‘’hutan’’ reklame. Untuk itu, harus cepat dilakukan langkah-langkah penyelamatan terhadap potensi pajak reklame, tentu dengan tidak meninggalkan estetika Kota Mataram. (*)

ALIH-alih berharap partai politik (parpol) memodernisasi diri sebagai lembaga demokrasi, menampilkan diri sebagai “sosok” yang membuka diri terhadap tuntutan publik atas pelaporan keuangannya saja masih terlampau sukar untuk diperoleh.

Keterbukaan partai politik kepada publik mengenai kondisi internalnya, terutama dalam konteks akuntabilitas proses rekrutmen dan arus pendanaan sebetulnya menguntungkannya secara politik. Bukankah kerelaannya untuk diketahui publik partai politik makin menempatkan diri sebagai lembaga demokrasi yang dipercaya publik.

AK ubahnya seperti di tingkat pusat, komitmen partai politik di NTB untuk mendorong tradisi transparansi dan akuntabilitas juga masih jauh dari harapan. Fakta tersebut terungkap dari hasil uji akses informasi yang dilakukan oleh FITRA NTB medio Agustus lalu tentang rincian laporan keuangan parpol tahun 2011 dan 2012, rincian laporan program dan kegiatan dua tahun terakhir, dan struktur kepengurusan partai. Sampai saat sidang ajudikasi di Komisi Informasi NTB beberapa waktu lalu hanya Partai Demokrat NTB untuk sementara yang bersedia memberikan rincian laporan keuangannya.

Lebih-lebih partai politik juga sebagai badan publik, maka tidak ada lagi alasan pembenar untuk menutup diri. Partai politik tidak bisa lagi berjarak dengan konstituennya bahkan publik, ia harus fungsional menjembatani hubungan organik antara negara dengan rakyat. Pemosisian dirinya sebagai lembaga organik hanya pada pesta demokrasi justru menegaskan disfungsionalitasnya. Pada titik ini fungsi partai politik di pemilu mesti pula kongruen dengan fungsinya sebagai organisasi. Sebagai organisasi, partai poltik meniscayai harapan akan berkualitasnya demokrasi dengan prinsip profesionalitas, akuntabilitas dan tentu saja transparansi dalam penyelenggaraan organisasi.

Salah satu masalah membelit bagi partai politik adalah ketidakerbukaannya mengenai penggunaan ang-

Oleh :

AYATULLAH HADI (Kolumnis)

Uji akses informasi yang dilakukan FITRA NTB menjadi relevan di tahun politik seperti saat ini. Tidak hanya untuk konsolidasi kekuatan menjelang pemilu tahun 2014 nanti, partai politik memiliki kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui kejujuran dan keterbukaanya. garan. Inilah pangkal makin mengakarnya praktik korupsi politik di salah satu pilar demokrasi ini. Betapa tidak, siklus korupsi politik sebagai fakta dan diskursus dewasa ini belum beranjak dari parktik-praktik disakuntabilitas keuangan partai politik.

Keberadaannya seolah-seolah menjadi episentrum politik yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi kewenangan dan relasi kuasa baik di eksekutif maupun legislatif. Eliteelitenya dapat mempola ruang terjadinya jual beli pengaruh (trade of influence) antarlembaga negara dan para makelar politik. Pola saling pengaruh mempengaruhi ini terlihat dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan elite partai politik saat ini. Menurut penulis, korupsi politik yang terjadi selama ini makin menegaskan bahwa partai politik selain belum memiliki mekanisme pengaturan sumber pendanaan yang jelas lagi halal, pun juga disebabkan oleh karena belum ada kemauan otonom partai politik untuk menjadi organisasi modern atau badan publik yang transparan dan akuntabel.

Dalam pasal 1 ayat 3 UU. 14 Tahun 2008, disebutkan bahwa badan publik adalah eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokokya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Berdasarkan definisi, fungsi, dan pendanaan partai politik, dapat dikatakan bahwa partai politik merupakan badan publik. Partai

politik adalah organisasi yang menjembatani publik dengan negara.

Melalui partai politik pula, publik tidak hanya menjadi penonton dari berjalannya pemerintahan. Publik dapat berpartisipasi dengan lebih mudah dan aktif dalam menyumbangkan aspirasi dan dananya demi keberlangsungan partai politik yang kehadirannya menjadi pilar penting dalam demokrasi.

Dalam Buku Panduan Keterbukaan Dana Partai Politik di Indonesia dengan Pendekatan UU Keterbukaan Informasi Publik oleh Indonesia Corruption Watch 2012 dijelaskan partai politik wajib terbuka dalam hal pendanaan partai politik. Hal ini disebabkan partai politik merupakan badan publik yang juga menghimpun dana publik untuk keberlangsungan kegiatankegiatan partainya, termasuk kampanye saat pemilu. Keterbukaan pendanaan partai politik juga dibutuhkan agar publik mengetahui dan dapat menilai bagaimana sisi fair kompetisi partai politik peserta pemilu saat pemilu tiba. Ketentuan mengenai pelaporan dan audit dana politik (dana partai dan dana kampanye) serta kewajiban membukanya ke publik merupakan bagian dari konsep akuntabilitas keuangan politik.

Kewajiban keterbukaan pendanaan partai politik berdasarkan pada landasan hukum yang kuat. Partai politik sebagai badan publik wajib melakukan keterbukaan pendanaan partai politik. Hal ini sesuai dengan aturan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam pasal 15 disebutkan bah-

wa informasi publik yang wajib disediakan oleh partai politik adalah: (a) asas dan tujuan, (b) program umum dan kegiatan partai politik, (c) nama, alamat, dan susunan kepengurusan dan perubahannya, (d) pengelolaan dan penggunaan dana yang bersumber dari APBN dan/atau APBD, (e) mekanisme pengambilan keputusan partai, (f) keputusan partai yang berasal dari hasil muktamar/kongres/ munas dan/atau keputusan lainnya yang menurut AD/ART partai terbuka untuk umum dan/atau, (g) informasi lain yang ditetapkan oleh UU yang berkaitan dengan partai politik.

Pada UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dalam pasal 39 ayat 1 disebutkan pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sementara ayat 3 di pasal yang sama menyebutkan partai politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: laporan realisasi anggaran partai politik, laporan neraca dan laporan arus kas.

Uji akses informasi yang dilakukan FITRA NTB menjadi relevan di tahun politik seperti saat ini. Tidak hanya untuk konsolidasi kekuatan menjelang pemilu tahun 2014 nanti, partai politik memiliki kesempatan emas untuk mengembalikan kepercayaan publik melalui kejujuran dan keterbukaanya.

Kejaksaan incar dua kasus kakap Kasus kecil jangan dilupakan

*** Merugi, banyak petani tembakau mendaftar jadi calon TKI Menjadi TKI bukan satu-satunya alternatif

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

Diam-diam Dipindahtangankan PROGRES retribusi menara yang berhasil dicapai Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Barat (Lobar) terbilang masih rendah. Dari target Rp 1,5 miliar tahun ini, baru tercapai sekitar Rp 600 juta, sehingga sekitar Rp 1 miliar lebih belum dicapai. Rendahnya realisasi itu disebabkan beberapa faktor. Salah satunya, ada beberapa perusahaan provider selaku pemegang izin tower atau menara memindahtangankan tower itu secara diam-diam tanpa berkoordinasi dan memberitahukan pihak dinas. Hal ini menjadi kendala ketika menagih karena mesti menagih perusahaan provider baru, sehingga perlu waktu.

“Selain itu, kecenderungannya pembayaran retribusi ini jatuh tempo (akhir tahun) baru pembayaran. Baru masuk Rp 600 juta,” kata Kadishubkominfo Lobar, H.M. Saikhu, Kamis (24/10). Disebutkan, jumlah titik menara di Lobar sekitar 180 titik. Retribusi per menara ditentukan berdasarkan ketinggian 15-75 meter berdasarkan kesepakatan antara Pemda Lobar dengan perusahaan provider.

Namun sejauh ini, ada beberapa menara yang dipindahtangankan secara diam-diam tidak diberitahukan ke Dishub. Hal ini diketahui, ketika Dishub melakukan penagihan ke perusahaan. “Ternyata beberapa menara sudah dipindahtangankan,” ujarnya.

Namun, ia menyebut jumlahnya tidak banyak. Untuk mengawal retribusi itu, Pemda Lobar sendiri sudah membuat Perda penyelenggaraan perhubungan pos dan telekomunikasi (postel), sementara terkait pemungutan retribusi diatur dalam Perbup.

Keberadaan Perda ini diklaimnya menjadikan Lobar paling maksimal penarikan retribusi menaranya dibanding daerah lain di NTB. Bahkan, banyak daerah di luar belajar terkait Perda itu ke Lobar. Seperti belum lama ini, sejumlah daerah studi banding ke Lobar. Seperti Sidoarjo, Kaltim, Jabar. “Mereka belajar soal peraturan dan tata cara pemungutan retribusinya,” pungkasnya.

Dalam Perda tersebut, diatur penyelenggaraan perhubungan pos dan telekomiunukasi (postel), turunannya penarikan retribusi diatur dalam Perbup untuk pemungutan retribusi. Dalam hal penarikan retibusi langsung dilakukan Dishub. Masuk ke rekening Dshub, lalu disetor ke kas daerah masuk PAD. Ia menambahkan, target PAD khusus dari menara meningkat dari tahun 2012 dari targer Rp 1,3 miliar.

Dari jumlah itu mampu ditagih 90 persen. Ketika naiknya target menjadi Rp 1,5 miliar pihaknya terus mamacu kinerja. Namun ada menara yang belum bisa setor retribusi karena baru dibangun sehingga tidak dipungut langsung masuk potensi. Namun bisa ditagih tahun depan. Ia optmis bisa mencapai target Rp 1,5 miliar i t u . (her) H.M. Saikhu (Suara NTB/her)

Lowongan Perusahaan yang bergerak di Bidang Pariwisata membutuhkan Guide Korea dengan persyaratan : - Bisa Berbahasa Korea oral maupun tulisan - Umur dibawah 30 th bagi yang berminat hubungi Cang Hp. 081997715050 atau e-mail ke : ocang@sasaktour.co.kr

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Pajak Hotel dan Hiburan di Lobar Diduga Bocor Giri Menang (Suara NTB) Badan Anggaran DPRD Lombok Barat (Lobar) mengendus adanya indikasi kebocoran pada setoran pajak di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD). Setoran pajak ini diduga bocor di bagian petugas pemungut pajak.

Indikasi kebocoran setoran pajak hotel dan tempat hiburan ini terungkap, karena dari target pajak sekitar 65 persen Okupansi atau tingkat hunian, yang mampu disetor hanya 45 persen. Padahal hasil penelusuran Dewan langsung ke hotel, pemilik hotel dan hiburan mengaku pajak dari 65 persen okupansi tersebut mampu dicapai.

Diduga, 20 persen pajak hunian tersebut bocor. Pajak ini perlu dipertanyakan ke mana disetor.

Indikasi itu semakin menguat, karena berdasarkan hasil rekapan Dinas PPKD hingga akhir tahun ini terbilang rendah hanya sekitar 50 persen. Banggar DPRD Lobar menilai, capaian itu terlalu mengada-ada karena tak sesuai dengan target yang harus dicapai hingga Rp 121 miliar lebih.

“Diduga memang ada kebocoran setoran pajak di tingkat petugas pemungut pajak,” ungkap anggota Banggar DPRD Lobar, Sulhan

Mukhlis, Kamis (24/10).

Sulhan mempertanyakan capaian 50 persen PAD tersebut.

Menurut analisanya, tidak masuk akal sampai akhir tahun hanya mampu mencapai segitu.

Karena waktu penetapan target, berdasarkan analisis pendapatan potensi yang ada mampu meraup pendapatan di atas itu.

Hal ini juga tak sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya, di mana capaian target PAD jauh di atas angka tersebut. “Terlalu jauh karena tidak sesuai dengan target yang ada,” ujarnya.

Menurutnya, indikasi kebocoran setoran pajak itu terjadi di petugas pemungut pajak. Karena, pajak dari tingkat hunian hotel yang seharusnya disetor 65 persen dari okupansi justru hanya 45 persen. “Sekitar 20 persennya diduga bocor,” tukasnya, sembari menegaskan itu pengakuan hotel sendiri. Karena hotel sendiri mampu mencapai di atas 50

persen pada pertengahan tahun.

Karena itu, untuk membuktikan temuan itu pihaknya akan memadukan laporan petugas pemungut PPKD dengan data pemilik hotel, supaya PPKD tidak lagi menjadikan alasan tingkat kedatangan wisatawan yang turun sebagai penyebab rendahnya pencapaian. Belum lagi jika berbicara acuan KUA PPAS terdapat target pendapatan dalam APBD 1,05 Triliun.

Untuk membahas itu pihaknya, akan mengadakan rapat dengan PPKD terkait capaian PAD. Sementara itu, Sekretaris Dinas PPKD, Faozan Husniadi, membantah adanya kebocoran di petugas pemungut. Namun, jika itu terbukti maka pihaknya menindak tegas petugas tersebut. Ia menerangkan, terkait pajak tersebut BPK akan turun langsung ke wajib pajak untuk mengetahui pengelolaan pajak.

Dengan turun langsung itu, maka

BPK akan mengetahui secara pasti bagaimana pengelolaan pajak di lokasi wajib pajak.

Terkait hal itu, PPKD juga sudah menyebarluaskan kuesioner ke semua wajib pajak baik itu hotel, restoran tempat hiburan.

Minggu-minggu ini hasil kuesioner itu akan dikumpulkan, termasuk laporan kondisi baik mengenai manajemen dan keuangan. “Setelah dikaji mingu ini, minggu depan BPK langsung turun untuk pengecekan,” ujarnya. Ia megegaskan, kalau hasil audit itu BPK menemukan indikasi penggelapan, maka BPK akan menindak. “Pasti kalau BPK sudah masuk tidak ada tawar menawar,” tukasnya.

Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan, Dinas PPKD Lobar menemukan hampir semua tempat hiburan dan kafe yang beroperasi di Senggigi tak menyetor pajak sesuai dengan seharusnya. Artinya, pengelola tempat hiburan melakukan penggelapan pajak. Modus penggelapan pajak itu, dari hasil uji petik tersebut pengelola tempat hiburan membuat laporan pajak secara ganda.

Sehinga ketika tempat hiburan itu misalnya mendapatkan pel-

(Suara NTB/dok)

Sulhan Mukhlis

anggan 10 namun yang dilaporkan hanya 1 sampai 6, sementara sisanya tidak dilaporkan. Uji petik dilakukan di sejumlah hotel, tempat hiburan seperti kafe dan diskotik. Uji petik dilakukan selama beberapa bulan secara bertahap. Hasilnya, hampir semua tempat hiburan yang diuji petik melaporkan pajak tak sesuai dengan yang dilaporkan ke pihak dinas PPKD. (her)

Bentor Menjamur, Organda Gelisah Mataram (Suara NTB) Menjamurnya Becak Motor atau yang biasanya disebut Bentor, rupanya tak bisa dibendung lagi. Jumlahnya terus bertambah, bahkan operasionalnya tidak lagi di jalan raya. Namun sudah masuk dan menjadi angkutan khusus di perkampungan.

Organisasi Angkutan Darat (Organda) tampaknya mulai gelisah dengan alat transportasi yang belum memiliki legalitas resmi dari pemerintah ini. Sehingga, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di Kabupaten/kota diharapkan untuk mengkomunikasikannya sesegera mungkin dengan pemerintah daerah setempat.

Guna diambil langkah tegas pihak-pihak terkait.

“Angkutan yang berizin tentu tidak menerima, karena lahan mereka sudah diambil Bentor. Yang sejatinya tidak memiliki izin operasional resmi. Karena yang berizin ini jelas-jelas harus menyetorkan pajak setiap tahun,” kata Waketum DPD Organda Provinsi NTB, Antonius Z Mustafa Kamal pada Suara NTB, Kamis (24/10).

Menurutnya, keberadaan bentor ini sudah menjadi keresahaan, di tataran terendah misalnya ojek atau cidomo.

Karena bentor ini tidak memiliki daerah operasional khusus, dan dimasuki oleh siapa saja dan dari mana saja pemilik bentor. Semisal di wilayah Lombok Timur, banyak bentor yang beroperasi justru datang dari wilayah Kopang, Lombok Tengah.

Pemerintah daerah menurutnya harus mengambil langkah tegas sejak dini. Karena

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

MASUK KAMPUNG - Bentor yang sedang beroperasi dan telah masuk kampung. semakin banyak yang tertarik akan mengembangkan bentor ini. Bahkan tak tanggung-tanggung, jenis sepeda motor yang digunakanpun kendaraan yang dalam kondisi bagus yang masih memiliki harga jual tinggi.

“Orang akan berani berinvestasi menggunakan motor yang bagus, karena hasilnya cukup besar. Nah, kalau sudah banyak yang berinvestasi, kemudian baru dilarang, akan

menjadi persoalan juga,” terang Anton.

Pihaknya memang belum melakukan komunikasi dengan Dinas Perhubungan. Oleh karenanya, masih dilihat dulu perkembangan gerakan dari masing-masing kabupaten/ kota. Tetapi, pemerintah daerah sendiri hingga kini dinilai tak begitu tanggap dengan persoalan ini.

Setidaknya, harus sudah ada langkah untuk memban-

gun komunikasi dengan pemilik bentor, tempat berproduksi bentor dan yang terkait. Sehingga jumlahnya tidak semakin banyak. Terkecuali sudah ada izin operasional resmi dari pemerintah, baginya tidak menjadi soal.

Ada dua sisi menurut Anton yang sedang berlaku, yakni keberadaan bentor akan menjadi mata pencaharian baru dan sarana transportasi darat yang baru. Namun di

(Suara NTB/bul)

sisi lainnya, transportasi lainnya yang sudah memiliki izin dan kewajiban pajak justru akan tergencet. Sehingga perlu menurutnya dilakukan pengkajian secara mendalam.

“Jangan sampai sudah sekian banyak bentornya diproduksi, kemudian baru diambil tindakan. Jadinya ada dua persoalan yang akan muncul,” demikian Anton. (bul)

Dukung ”Internet Governance Forum 2013” di Bali

Trafik Layanan Data Telkomsel Melonjak Tiga Kali Lipat Nusa Dua (Suara NTB) Telkomsel memberikan dukungan bagi kesuksesan penyelenggaraan Internet Governance Forum (IGF) 2013 yang berlangsung pada tanggal 22-25 Oktober 2013 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Nusa Dua, Bali. Selama tiga hari pertama berlangsungnya forum tata kelola internet tersebut, Telkomsel sukses melayani penggunaan layanan data di kawasan BNDCC rata-rata sebesar 2.032 megabyte setiap harinya, melonjak sekitar 319 persen atau tiga kali lipat dibandingkan trafik pada hari normal yang berkisar 485 megabyte perhari.

Selain trafik layanan data, kenaikan trafik juga terjadi untuk layanan suara. Tercatat ratarata trafik layanan suara mencapai 268 erlang setiap harinya atau meningkat 98 persen dibandingkan dengan trafik pada hari normal sebesar 135 erlang.

Indikator kualitas layanan Telkomsel di lokasi acara selama tiga hari terakhir juga menunjukkan angka di atas standar kualitas yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Untuk kualitas layanan data, data success rate menunjukkan angka 99,82 persen. Sementara kualitas layanan suara diukur berdasarkan call setup success rate (CSSR) sebesar 99,85 persen dan call completion success rate (CCSR) 99,93 persen.

GM ICT Operation Telkomsel Regional Bali Nusra Ganot Sunoto mengatakan, “Kami bersyukur selama penyelenggaraan IGF 2013 kebutuhan komunikasi para peserta dapat terakomodasi dengan baik. Setiap saat kami terus memonitor kualitas jaringan untuk memastikan para peserta konferensi dapat berkomunikasi dengan nyaman, baik saat menggunakan layanan suara maupun ketika terkoneksi dengan layanan data.”

Lebih dari 2.000 pakar internet yang berasal dari 109 negara di seluruh dunia turut ambil bagian dalam forum tahunan ke-8 ini.

IGF 2013 yang mengambil tema “Building Bridges: Enhancing Multi-stakeholder Cooperation for Growth and Sustainable Development” berfokus pada internet sebagai sarana untuk pertumbuhan dan perkembangan yang berkelanjutan, keamanan sistem internet, dan keterbukaan akses informasi di internet.

Mengantisipasi lonjakan trafik yang terjadi pada perhelatan tingkat internasional tersebut, Telkomsel menyiapkan jaringan sesuai standar KTT APEC 2013 yang lalu, di mana peningkatan trafik layanan data yang terjadi saat itu mencapai 33,6 persen di lokasi-lokasi utama penyelenggaraan konferensi. “Kapasitas jaringan di BNDCC telah kami tingkatkan hingga lima kali

lipat dari biasanya. Ini merupakan salah satu upaya kami untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran komunikasi data para peserta forum yang merupakan pakar internet dari seluruh dunia yang tentunya sangat membutuhkan akses layanan data yang berkualitas,” jelas Ganot.

Selama penyelenggaraan IGF 2013, Telkomsel menyediakan

2.000 kartu perdana simPATI APEC reguler dan 4G LTE secara gratis bagi para peserta. Telkomsel juga membuka booth pelayanan di BNDCC, di mana para pengunjung bisa melakukan aktivasi layanan international roaming, mengisi ulang pulsa, serta memperoleh beragam informasi seputar produk dan layanan Telkomsel. (ikl)

(Suara NTB/ist)

IGF 2013 - Seorang petugas pelayanan Telkomsel sedang melayani kebutuhan komunikasi salah satu peserta Internet Governance Forum (IGF) 2013 dari Republik Demokratik Kongo di booth pelayanan Telkomsel di BNDCC Nusa Dua, Bali (24/10). Selama tiga hari pertama berlangsungnya forum tata kelola internet tersebut, trafik layanan data Telkomsel melonjak sekitar 319 persen atau tiga kali lipat dibandingkan trafik pada hari normal.

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

POLHUKAM

Halaman 8

Tak Hanya Lewat Alat Peraga

Korban Tragedi Lambu Telantar

KPU NTB Sarankan Caleg Lebih Pro Aktif Dekati Masyarakat

Butuh Biaya Operasi Rp 50 Juta

Mataram (Suara NTB) KPU NTB menyarankan kepada para calon legislatif (caleg) dalam berkampanye untuk lebih pro aktif melakukan pendekatan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengenal dengan lebih dekat calon wakil rakyatnya. Caleg disarankan tidak hanya pro akif berkampanye melalui alat peraga yang dipasang di berbagai tempat.

Saran tersebut disampaikan Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si. “Kita harap masingmasing calon untuk pro aktif kampanye. Tidak hanya dari alat peraga, tapi lebih dekat ke masyarakat misalnya dengan tatap muka atau blusukan. Itu lebih efektif,” terangnya.

Untuk mengetahui profil caleg, Darmansyah mengatakan di website KPU NTB telah dipasang daftar nama-nama caleg berdasarkan DCT yang diumumkan KPU beberapa waktu lalu. Masyarakat bisa membuka website jika ingin mengetahui profil caleg. Namun diakui dalam daftar tersebut informasi yang disampaikan tidak begitu lengkap. Informasinya sebatas nama caleg, nomor urut, foto, jenis kelamin, alamat tempat tinggal dan parpol asal.

Idealnya menurut Darmansyah dibuat profil lengkap dari para caleg beserta latar belakang kehidupan dan rekam jejak para caleg. Namun karena keterbatasan waktu dan data, hal tersebut tidak dilakukan. Sumber data yang dimiliki KPU NTB hanya berdasarkan data pokok saat parpol mendaftarkan calegnya di KPU. Beda halnya dengan KPU pusat yang mempublikasi riwayat hidup atau profil lengkap yang berisi rekam jejak atau latar belakang setiap caleg.

“Idealnya profil itu memang kalau bisa dimuat.

Karena waktu menjadi kendala, disamping profil yang dibuat para calon form-nya sama jadi hanya menjelaskan nama, tanggal lahir, dan lainnya. Sementara latar belakang tidak tergambar sehingga masyarakat tidak mendapat informasi yang lengkap,” terangnya.

Untuk mensosialisasikan para caleg, KPU juga berencana akan memasang baliho yang memuat namanama caleg berdasarkan dapilnya di masing-masing dapil. Hal ini baru akan dilakukan mendekati penyelenggaraan Pemilu 2014. Dikhawatirkan jika mulai dipasang saat ini, baliho tersebut nantinya akan cepat rusak sehingga pemasangan menjadi mubazir.

Pemasangan baliho ini juga untuk menyiasati keterbatasan caleg yang tidak diperbolehkan memasang baliho sebagai media kampanye. Berdasarkan PKPU Nomor 15 Tahun 2013, yang diperbolehlkan memasang baliho hanyalah parpol dan didalamnya tidak boleh memasang foto caleg. (yan)

Mataram (Suara NTB) Rusuh di Pelabuhan Sape, Kabupaten Bima Tanggal 24 Desember 2011 lalu, masih menyisakan masalah, terutama bagi para korban penembakan oleh Polisi.

Masalah itu kini dialami Awaludin Anas (24). Lutut kanannya yang remuk ditembus peluru aparat, harus dioperasi dan membutuhkan biaya hingga Rp 50 Juta.

Namun karena dana yang dibutuhkan belum juga terkumpul, Anas pun telantar di Mataram.

Ditemui di sebuah kos-kosan Jalan Swasembada Kekalik Mataram, Anas terlihat terbaring lemah di kasur lusuh. Kamar milik Arif Rahman, mahasiswa Mataram asal Bima, menjadi rumah sementaranya. Pen sisa operasi di tempurung lutut kanannya masih bersarang, membuatnya tersiksa. “Kalau malam, lutut saya mulai sakit. Ndak bisa bangun, hanya tidur saja. Kepala pusing, detak jatung keras,” tutur Anas kepada Suara NTB, Kamis (24/10) sore kemarin.

Selama sepekan penuh, sampai tanggal 24 Desember 2011 lalu, Anas terlibat aksi blokir pelabuhan Sape bersama ribuan masyarakat lainnya. Aksi mengatasnamakan Front Rakyat Anti Tambang (FRAT) itu terkait penentangan terkait SK Bupati Bima yang mengeluarkan izin eksplorasi atas tambang di Kecamatan Lambu. Polisi

akhirnya membubarkan paksa aksi blokir pelabuhan itu. dua korban tewas, Arief Rahman (19), Syaiful (17) tewas dan belasan massa luka tembak, termasuk Anas.

Sempat dilarikan ke RSUD Bima, Anas akhirnya dirujuk ke RSUP NTB untuk dioperasi pada tempurung lutut akibat luka tembak. Ia pun dioperasi Januari 2012 lalu. Pen di lututnya dipasang untuk membantu kesembuhan. Namun ternyata operasi bantuan dari pemerintah itu justru membawa masalah baru baginya.

Menurut dokter, pen yang dipasang saat itu kualitas murah, sehingga tidak bisa berfungsi permanen untuk menopang lututnya. Sejak awal Oktober lalu, ia terpaksa diboyong dari Desa Rato Kecamatan Lambu, tempatnya tinggal ke Mataram untuk dioperasi.

“Kata dokter, biaya operasi Rp 60 Juta. Tapi kami negosiasi, sampai akhirnya disetujui Rp

50 Juta. Sekarang kami bingung, biaya dari mana sebesar itu,” kata Arif Rahman, yang juga keluarga Anas.

Tak selamanya ingin bergantung dari dana pemerintah, mereka terpaksa mencari donatur. Para politisi dari tingkat Kabupaten Bima, Provinsi NTB sampai DPR RI mulai terkumpul, meskipun jumlahnya tak banyak. Ada juga dana yang terkumpul dari relawan mahasiswa Bima yang meminta minta di simpang empat Kota Bima. “Yang banyak justru urunan dari masyarakat Lambu, terkumpul total Rp 17 Juta,” kata Arief.

Dana sebesar itu tentu saja belum cukup. Sembari terus berharap dari donatur, secara sukarela mahasiswa asal Bima yang tinggal di Mataram terus bahu membahu menggalang dana, sampai terkumpul biaya operasi yang dibutuhkan.

Upaya untuk menyelamatkan Anas dari lumpuh total memang agak terlambat. Dari hasil pemeriksaan dokter, Anas seharusnya dioperasi tiga bulan lalu. Demi menghindari pembusukan pada daging, akibat gangguan yang timbul dari pemasangan pen murah. “Seharusnya saya sudah dioperasi untuk ganti pen, tapi sudah terlambat tiga bulan,” tutur Anas sembari terbaring lemah.

Disisi lain, dari pihak me-

dis RSUP NTB meminta operasi paling lambat tanggal 28 Oktober mendatang. “Kami

akan terus berusaha mencari dana, sampai jumlah itu terkumpul,” tegas Arif. (ars)

Polisi Usut Kasus Lakantas di ”By-Pass” BIL

Sidang di MK

MAJU Tuding KPU Lobar Lakukan Pelanggaran Besar Giri Menang (Suara NTB) Sidang perdana sengketa pemilukada Lombok Barat terlaksana Rabu (23/10) lalu di Mahkamah Konstitusi. Sidang itu dilaksanakan setelah MK menilai gugatan itu layak diregistrasi dan disidangkan. Setelah sidang perdana tersebut, dilanjutkan sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dan jawaban serta alat bukti akan dilakukan Senin (28/10).

Sidang dimulai pukul 15.30 Wib dan selesai pukul 16.00 Wib dipimpin oleh tiga orang hakim MK yakni Dr Haryono, SH., MH, Ahmad Fadli Sumadi, SH., MH., dan Dr Patrialis Akbar, SH., MH. Sidang itu diawali pembacaan permohonan dari pokok-pokok pemohon. Kewenangan MK, setelah itu dipending. Lalu dilanjutkan pembacaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak termohon ke pihak terkait. Demikian diungkapkan pengacara Pasangan MAJU Mulyadi SH MH, yang dihubungi via telpon, Kamis kemarin.

Dalam persidangan itu hadir pihak pemohon dalam hal ini MAJU (Dr H Mahrip SE - TGH Drs Munajib Kholid). H. Mahrip SE, didampingi istri Hj Inda Mahrip juga delapan orang penasihat hukumnya dari LBH Jakarta.

Sementara pihak termohon dalam hal ini KPUD Lorbar, hadir sejumlah komisioner Didampingi Dea Malik (pengacara) serta hadir pula Faudzan Khalid dari pihak terkait dalam hal ini pasangan AZAN bersama tim pengacaranya dalam hal ini Rudi Alfonso.

Menurut Mulyadi, dari pihak kliennya sudah menyiapkan semua berkas dan kelengkapan perkara. Selain materi perkara yang lengkap. Pihaknya optimis karena tim pengacara yang di tunjuk MAJU adalah orang sudah sering menjadi pengacara di setiap perkara Pilkada, baik menjadi pemohon, termohon maupun pihak terkait.

Dikatakannya, di Pemilukada Lobar ini ada dua pelanggaran besar yang menjadi pokok perkaranya. Pertama yang dilakukan KPU, dalam hal ini perangkat terbawah mulai dari PPS, KPPS yang tidak netral. “Mereka berpihak pada salat satu pasangan (Nomor 1), pihak MAJU sendiri sudah melaporkan ke Panwaslu, semuanya sedang diproses tinggal menunggu hasil saja,” tandasnya.

Kedua pelanggaran ini lanjutnya, dilakukan pihak terkait dalam hal ini pasangan AZAN yang nota benenya sebagai incumbent (Zaini Arony) menggunakan kewenangan jabatannya sebagai Bupati untuk mengarahkan seluruh aparatur daerah mulai dari eselon III sampai II. Termasuk juga seluruh PNS dan guru. Hal ini berdasarkan bukti keterlibatan Kadis, UPTD, Camat, Kepsek, Lurah, guru dan pihak aparatur negara semuanya sudah terkumpul dan bukti serta saksinya pun semakin banyak.

Sementara itu, anggota Divisi Sosialisasi KPUD Lobar, Suhardi mengatakan, dalam sidang tersebut pemohon diminta memperbaiki permohonanya untuk diserahkan paling lambat Kamis (24/10), pukul 15.00 WIB. Kemudian oleh MK akan diberikan kepada termohon dan pihak terkait. (her)

(Suara NTB/ars)

TONGKAT PENYANGGA - Korban tragedy Lambu, Awaludin Anas (24) hanya bisa berjalan dengan tongkat penyangga, menunggu operasi pemasangan pen permanen di lututnya.

(Suara NTB/cem)

DENGARKAN PUTUSAN - Terdakwa mantan Rektor IAIN Mataram, Prof. Lukmanul Hakim saat mendengarkan putusan hakim Tipikor Mataram.

Mantan Rektor IAIN Mataram Divonis Satu Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Satu lagi mantan Rektor IAIN Mataram yang harus menerima hukuman dalam kasus korupsi pembangunan gedung IAIN Mataram tahun 2006 lalu. Kamis (24/10) malam kemarin, mantan Rektor, Prof.

Dr. Lukmanul Hakim diganjar hukuman satu tahun penjara oleh hakim PN Tipikor Mataram. Hukuman ini sama dengan vonis yang dijatuhkan kepada mantan rektor sebelumnya, Dr. H. Asnawi.

Dalam amar putusan yang dibacakan hakim ketua Sutarno, SH., MH., didampingi Edward Samosir, SH., dan Fahrur Raozi, SH, terdakwa terbukti bersalah melanggar dakwaan subsidair pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 KUHP. Hakim juga menetapkan denda Rp 50 Juta subside enam bulan kurungan kepada

terdakwa. Disisi lain, terdakwa bebas dari dakwaan Primair Pasal 2.

Atas putusan ini, terdakwa melalui kuasa hukumnya, Suria Hadi, SH menyatakan pikir-pikir. Sidang yang berlangsung sejak pukul 16.00 Wita itu, berlanjut hingga malam hari. Menjelang magrib, sidang sempat diskors, kemudian dilanjutkan pukul 19.10 Wita.

Hingga berita ini ditulis, putusan akhir dibacakan sekitar pukul 20.00 Wita. (ars)

Nasionalisme Merosot, Kepedulian Pemerintah Hilang Mataram (Suara NTB) Merosotnya semangat nasionalisme di kalangan masyarakat dan pemuda disinyalir karena hilangnya kepedulian pemerintah. Hilangnya kepedulian dimaksud adalah hilangnya kepedulian cara berpikir secara nasional dari para pemimpin di daerah sehingga banyak muncul rajaraja kecil di suatu daerah.

Hal tersebut dikatakan Kasi Personalia Korem 162 Wira Bhakti, Letkol Inf. Dono Indarto usai rapat persiapan peringatan hari pahlawan tingkat Provinsi NTB, di Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/10) siang kemarin.

“Pemerintah itu peduli nggak,

sekarang hari pahlawan. Sebelum hari pahlawan apa yang harus dilakukan. Kepedulian itu yang hilang.kepedulian berpikir secara nasional. Sekarang kan sudah ada raja-raja kecil.

Di sudut gang ini yang berkuasa, di sana ini yang berkuasa.

Itu akibatnya hilangnya kepedulian,” katanya.

Sehingga tak heran, katanya, rasa nasionalisme dari waktu ke waktu terus merosot.

Hal tersebut dapat dilihat ketika hari-hari besar nasional seperti HUT Proklamasi, Hari Pahlawan dan lainnya sedikit sekali masyarakat yang memasang bendera di depan rumahnya. Padahal, katanya,

para pahlawan atau pejuang kemerdekaan bangsa ini telah mengorbankan jiwa, harta dan raganya demi bangsa dan negara. Kewajiban generasi penerus, katanya, harus berpikir dan berjiwa nasionalisme untuk terus menjaga kemerdekaan dan jiwa nasionalisme dan patriotism para pahlawan.

“Untuk itu seluruh lapisan masyarakat terutama pemeirntah membangkitkan rasa nasionalisme kepahlawanan para pendahulu. Dengan berpikir nasional bukan ke daerahan. Negara kita ini dibangun dari darah-darah para pejuang terdahulu,” tandasnya. (nas)

Giri Menang (Suara NTB) Satlantas Polres Lombok Barat terus mengusut kasus lakalantas yang menewaskan dua korban jiwa di jalur bypass BIL. Kejadian lakalantas Rabu (23/10) lalu terjadi dini hari sekitar pukul 03.00 Wita di Dusun Sedayu, Desa Kuripan Induk, Kecamatan Kuripan. Berdasarkan, hasil identifikasi sementara lakalantas itu masuk katagori kecelakaan tunggal.

Artinya, pelaku sekaligus korban menjadi tersangka.

Kasatlantas Polres Lobar, Iptu Danu Anandito, Kamis (24/10) mengatakan, pascakejadian itu pihaknya langsung mengamankan korban dan kendaraannya. Keterangan dokter di Rumah Sakit Tripat, korban telah meninggal dua jam setelah ditemukan. Kendaraan yang ditumpangi korban oleng. Hal ini terlihat dari bekas bannya turun ke jalan tanah lalu menabrak pohon, kemudian terjerembap. Namun untuk mencari tahu lebih jauh, pihaknya akan turun lagi ke TKP. Namun sejauh ini, pihaknya belum menemukan saksi yang berada di TKP saat kejadian.

Dua orang pengendara sepeda motor Honda Supra X Nopol DR 6258 AI, tewas ditempat akibat kecelakaan tung-

gal itu. Kedua orang korban yang bernama Jumari (28) dan Syamsul Hadi (20) itu, tewas setelah menghatam bahu jalan, trotoar, pohon dan terlempar jauh ke kolam kangkung, diperkirakan kedalamannya mencapai empat meter dari permukaan jalan. “Mereka berdua boncengan, ingin pulang ke rumah bersama-sama, karena sama-sama dusun dan desanya,” terang Serma H Muhtama, Babinsa Desa Labulia yang mengevakuasi korban di TKP. Muhtama menceritakan, awalnya tidak ada orang pun yang mengetahui dan mayat dengan sendirinya tergeletak hampir 3 jam lebih. “Pagi sekitar pukul 07.00 Wita, saya dibel oleh teman TNI juga dan ada warga yang lapor.

Setelah itu saya tindak lanjut ke rumah keluarga, baru kami berangkat mengevakuasi korban sekitar pukul 07.30 wita,” paparnya.

Sesampai di TKP tampak ramai, saat evakuasi berlangsung tampak tulang lengan salah satu korban tersangkut di ranting pohon.”Keduanya mengalami patah tulang punggung dan tulang lengan dan sudah berlumur darah bercampur lumpur,” tandasnya. (her)

Iptu Danu Anandito (Suara NTB/dok)

Kejar Target

Persidangan Ketua Komisi I DPRD Loteng Dikebut

(Suara NTB/ist)

SIDANG - Suasana sidang di MK, terkait sengketa Pilkada Lobar dimana pasangan MAJU menggugat KPUD Lobar.

Praya (Suara NTB) Proses persidangan terhadap H.L. Kelan, Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah (Loteng) terkait kasus dugaan pembunuhan Sudirman, warga Desa Langko di Pengadilan Negeri (PN) Praya, sudah masuk pada tahap pemerikasaan saksi-saksi. Jika tidak ada halangan berar-

ti, penyelesaian proses persidangan tersebut bisa dipastikan tepat waktu. Untuk itu, proses persidangan kini tengah dikebut.

Kepala PN Praya, H. Sumedi, S.H., saat dikonfirmasi usai mengikuti sidang paripurna DPRD Loteng, Kamis (24/10) kemarin, menjelaskan, sesuai batas waktu yang ada, pihaknya punya waktu sampai 90 hari

untuk menuntaskan persidangan kasus tersebut. Dan, saat ini proses persidangan sudah setengah jalan. “Batas waktu yang ada akan kita maksimalknya untuk bisa menuntaskan persidangan kasus ini.

Termasuk terhadap terdakwa lainya,” sebut Sumedi.

Ia menjelaskan, sejauh ini sudah ada beberapa saksi yang dimintai keterangan di

persidangan. Setelah seluruh saksi selesai dimintai keterangan baru akan diputuskan proses selanya. “Jadi setiap minggu persidangan kita gelar. Supaya bisa selesai tepat waktu,” tegasnya.

Pihaknya pun berjanji akan menggelar proses persidangan dengan sungguh-sungguh. Sesuai mekanisme hukum yang ada. Adapun keputusan hu-

kum yang akan diambil, akan berupaya memberikan keputusan yang seadiladilnya. Supaya bisa diterima semua pihak. Tentunya pula sesuai fakta persidangan yang ada. “Yakin saja, kita akan menyidangan dengan sungguh-sungguh dan seadil-adilnya,” pungkas pria asal Jawa Barat ini. (kir)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Sepuluh Besar Ucapeci Gelar Rekaman Mataram ( Suara NTB ) – Setelah melalui tahap audisi dan latihan koreografi, tes vokal dan modeling, akhirnya sepeluh besar Udin Sedunia Cari Penyanyi Cilik (Ucapeci) mengikuti proses rekaman album. Proses rekaman pun dilakukan di studio musik Udayana Band, Masbagik Lombok Timur.

Meskipun terlihat lelah, karena berulang kali harus mengulangi proses rekaman, tetapi semangat sepuluh besar Ucapeci tidak pernah su-

rut. Di tengah hawa pedesaan yang sejuk, semangat orangtua peserta pun tidak kalah untuk terus mensupport anaknya.

Orangtua dari salah seorang peserta Eka Andyati, mengatakan merasa bangga melihat Calista menjadi sepuluh besar Ucapeci. Apalagi mentor yang mengajarkan memang berkopeten dalam dunia entertain.

Mengenai lagu daerah (Lagu Sasak) yang akan dibawakan disaat malam grand final nanti, menurutnya tidak menjadi

Prosesi Pernikahan Keraton Diakhiri Upacara Pamitan Yogyakarta (Suara NTB) Prosesi pernikahan putri keempat Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Hayu dengan KPH Notonegoro diakhiri dengan upacara pamitan di Gedhong Jene Yogyakarta, Rabu malam.

“Upacara pamitan merupakan penutup dari serangkaian acara pernikahan GKR Hayu dengan KPH Notonegoro secara keseluruhan. Pamitan dilaksanakan malam hari setelah resepsi pernikahan di Kepatihan pada siang hari,” kata Ketua Panitia Pernikahan GKR Hayu dengan KPH Notonegoro, KRT Yudahadiningrat.

Upacara pamitan dimulai dengan kedatangan GKR Hayu dan KPH Notonegoro beserta rombongan di Gedhong Jene.

Kedatangan rombongan tersebut disambut Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas yang telah duduk terlebih dulu di dalam Gedhong Jene.

Dalam upacara pamitan tersebut Sultan menyampaikan beberapa nasihat kepada kedua mempelai sebagai bekal mereka untuk mengarungi kehidupan rumah tangga. “Dalam berumah tangga harus mengedepankan sikap saling menghormati, menghargai, dan mengisi,” kata Sultan.

Upacara pamitan ditutup dengan penyampaian ucapan terima kasih dan permohonan maaf dari pihak keluarga mempelai pria yang disampaikan orang tua KPH Notonegoro, Kolonel Purn Sigim Mahmud dan Raden Ayu Nusye Retnowati. Selanjutnya dilakukan “sungkeman” oleh kedua mempelai kepada orang tua dan mertua.

Usai upacara pamitan di Gedhong Jene, GKR Hayu dan KPH Notonegoro beserta beserta rombongan kembali ke Gadri Bangsal Kasatrian dan istirahat sejenak di Gedhong Srikaton untuk menikmati hidangan malam.

Setelah itu kedua mempelai beserta orangtua pengantin pria kembali ke rumah. Mereka diantar oleh GBPH Suryadiningrat dan GBPH Suryametaram beserta pasangan melalui Regol Magangan. (ant/balipost)

masalah, pasalnya dengan lagu sasak ciptaan Udin Sedunia tersebut, adalah salah satu upaya untuk mempromosikan lagu daerah di luar daerah, “Ini bagus sekali, untuk mempromisikan lagu Sasak, di kancah nasional maupun internasional,” terangnya ketika dikonfirmasi Rabu, (23/10) lalu.

Menurutnya dengan pagelaran Ucapeci tersebut, sebagai wadah anak untuk mengenal budaya dan bahasa yang ada di NTB. Diakui konsumsi ba-

hasa Sasak dalam keluarganya, jarang digunakan dan bahkan tidak pernah sama sekali. Ia berharap kedepan, pemerintah dapat memberikan wadah kepada generasi muda untuk mengembangkan potensinya. “ Meskipun pemerintah tutup mata, tetapi saya berharap ada wadah untuk anak-anak,” harapnya.

Sementara itu, Udin Sedunia pencipta lagu dan penggagas Ucapeci mengatakan, ada geliat prestasi yang ditunjukkan dari seluruh peserta.

Dari proses rekaman tersebut, katanya sepuluh besar akan menyanyikan masing-masing satu lagu daerah dan bahasa Indonesia ciptaannya sendiri.

Awalnya kata Udin, proses rekaman masih pada proses take vocal masing-masing grand final. “ Kita masih tahap take vocal masing-masing peserta,” jelasnya.

Usai malam grand final lanjutnya, akan dijadwalkan proses rekaman dan suting video klip oleh peserta Ucapeci. (cem)

REKAMAN - Sepuluh besar Ucapeci foto bersama usai rekaman di Studio Udayana Band di Masbagik, Rabu (23/10).

Disorot, Pembangunan Gardu Pandang di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah fasilitas wisata memang sedang dibangun pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dalam rangka upaya memberi pelayanan maksimal kepada masyarakat, khususnya wisatawan. Salah satunya, gardu pandang di Batu Bolong dan Batu Layar, Senggigi Lombok Barat. Hanya saja, pembangunan ini mengundang kritik dari kalangan legislatif.

Ketua Komisi II DPRD Lobar, Sulhan Muhlis mempertanyakan, terkait keberadaan bangunan permanen dipinggir pantai tersebut. Bangunan itu katanya, banyak dikeluhakan pengelola hotel dan pelaku wisata lainnya karena dinilai merusak pemandangan alam.

Menurutnya, kesalahan Dinas Pariwisata karena membangun prasarana yang tak sejalan dengan para pengusaha.

Keinginan para pelaku wisata, seharusnya tidak dibangun dijalur akses pantai. “Seharusnya jangan perbanyak bangunan fasilitas yang justru bertentangan dengan estetika, karena banyak pelaku wisata mengeluh,” kata Sulhan.

Ia memepertanyakan, ori-

entasi Dinas terkait membangun bangunan itu. Seharusnya, jika dikaji lebih mendalam, fasilitas semacam itu bisa dibangun di areal yang jauh dari bibir pantai, dengan harapan tidak menghalangi pemandangan (view).

Pada kesempatan itu, ia meminta Bupati Lobar H. Zaini Arony mengevaluasi kinerja Dinas Pariwisata, karena dinilai tidak memiliki pertimbangan teknis dan strategis sebelum membangun fasilitas wisata.

Padahal banyak yang harus dibenahi, seperti sarana dan prasarana (sarpras), diantaranya lampu jalan, masalah kebersihan dan keamanan di wilayah wisata pantai.

Sementara Kepala Dinas

(Suara NTB/ars)

DIKELUHKAN - Fasilitas gardu pandang di seberang Makam Batu Layar, pembangunannya disorot dewan karena dikeluhkan para pelaku wisata.

Pariwisata Kabupaten Lombok Barat I Gede Renjana

yang dikonfirmasi petang kemarin, belum memberi tang-

gapan meskipun sudah dihubungi via ponsel. (her)

Bondan - Fade 2 Black Bubar PAMITAN - Prosesi pernikahan putri keempat Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Sri Sultan Hamengku Buwono X, yang ditutup dengan upacara pamitan.

Jakarta (Suara NTB) Sudah lebih dari delapan tahun, Bondan Prakoso berkolaborasi dengan grup rap Fade 2 Black hingga membentuk Bondan Prakoso & Fade 2 Black. Sayangnya, kebersamaan mereka

akhirnya usai.

Kabar tersebut disampaikan melalui akun Facebook resmi mereka. Dalam pesan tersebut, mereka mengu-

Rossa Dapat Gelar ‘Datuk’ dari Sultan Pahang Kuala Lumpur Penyanyi Rossa mendapat anugerah Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP) dari Sultan Pahang, Malaysia, dan berhak menyandang gelar Datuk.

Penyanyi asal Sumedang, Jawa Barat, bernama lengkap Sri Rossa Roslaina Handayani itu menerima anugerah tersebut bersama 643 orang lain dalam rangka ulang tahun keputeraan Sultan Pahang, Sultan Ahmad Shah, yang ke-83 pada Kamis.

Penghargaan tersebut juga diberikan kepada penyanyi pop Malaysia Jamal Ubaidillah Ali atau Jamal Abdillah, demikian seperti dilansir kantor berita Malaysia, Bernama.

Rossa (35), yang aktif menyanyi sejak tahun 1988, antara lain dikenal dengan lagu-lagu populer seperti “Atas Nama Cinta”, “Ayat-Ayat Cinta”, dan “Aku Bukanlah Untukmu”.

Ia mendapatkan sejumlah penghargaan musik di Indonesia dan mendapatkan Anugrah Industri Muzik Malaysia tahun 2008 untuk lagu “Terlalu Cinta”, tahun 2009 untuk lagu “Ayat-Ayat Cinta” dan tahun 2011 untuk lagu “Ku Menunggu.”

Sementara Jamal, yang dijuluki “King of Pop” di negaranya, memulai karir menyanyi tahun 1973 dan sampai sekarang masih aktif di dunia hiburan lokal.

Selain menyanyi, artis asal Perak yang namanya berkibar setelah menjuarai kontes Bintang RTM tahun 1979 itu membintangi beberapa film seperti “Azura” juga “Kekasih Awal Dan Akhir”. (ant/balipost)

mumkan sudah resmi berpisah sejak 13 September.

“Kami, Bondan Prakoso & Fade2Black (Titz, Santoz & Lezzano), beserta B-Entertainment Management mengumumkan dengan ini, bahwa: Terhitung mulai 13 September 2013, project kolaburasi kami yang bernamakan ‘Bondan Prakoso & Fade 2 Black’ kami nyatakan vacuum untuk jangka waktu yang tidak ditentukan,” demikian woroworo tersebut, tulis detik.com.

Bondan Prakoso & Fade 2 Black pun mengucapkan terima kasih kepada para Rezpector—sebutan untuk fans mereka— atas dukungan yang diberikan selama ini.

Mereka pun menyatakan bahwa bukan perkara mudah untuk memutuskan berpisah setelah pengalaman dan perjalanan panjang bersamasama.

Kolaborasi Bondan Prakoso dan Fade 2 Black terjalin sejak 2004. Selama itu, mereka telah merilis empat album.

Setelah memutuskan untuk tak melanjutkan lagi kerjasamanya bersama Fade 2 Black, Bondan mencoba menapaki karier sebagai solois.

Langkah pertamanya pun ditandai dengan merilis lagu berjudul ‘I Will Survive’. Lagu tersebut telah dirilis pada 11 Oktober lalu lewat website pribadinya.

Bondan sendiri mengaku mengerjakan sebagian produksi lagu tersebut sendiri.

Hanya beberapa bagian dikerjakan dengan bantuan temannya.

“Semua produksi sendiri, musik, lirik. Cuma mixing dan mastering aja yang minta tolong kerjain sama teman,” ujarnya saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (24/10/2013).

Bahkan bukan hanya dalam membuat lagunya, dalam penggarapan video klip pun Bondan mengerjakannya sendiri. Ia mengaku sempat mengalami kesulitan dalam menggarap video klip tersebut.

“Teknis ya. Karena gue harus arahin dan jadi talent juga. Gue ngajakin teman-teman juga buat bantuin, semoga hasilnya bisa lebih baik,” ungkapnya. (berbagai sumber)

”Manusia Setengah Salmon”, Film Indonesia Terlaris Bulan Oktober Jakarta Jumlah penonton film Indonesia pekan ini bisa dibilang sepi. Film komedi yang dibintangi Raditya Dika, ‘Manusia Setengah Salmon’ melesat sendirian ke posisi puncak. Berikut daftar jumlah penonton pekan ini yang dilansir filmindonesia.or.id.

1. Manusia Setengah Salmon Jika dalam film ‘Cinta Brontosaurus’ membahas perihal cinta yang kadaluarsa, dalam babak kali ini, Dika mencoba menyuguhkan sesuatu yang berbeda. Namun masih memiliki kesinambungan cerita.

Konflik dimulai dari Kimberly Rider (Patricia) yang menjadi kekasih baru Dika ternyata bisa memahami dan menerima kekurangan Dika.

Ia pun bisa mengerti mengapa Dika masih tidak bisa ‘move on’ dari Eriska Rein (Jessica). Namun seiring berjalannya waktu, Patricia merasa dirinya tidak dihargai oleh Dika.

Ternyata, Dika terlalu lama tenggelam dalam keterpurukan. Ia pun mengambil keputusan untuk meninggalkan Dika. Dika merasa hancur saat ditinggalkan oleh Patricia, ia berusaha mengalihkan perhatiannya dengan kegiatan olahraga dan menulis.

‘Manusia Setengah Salmon’ telah menyedot 309.191 penonton.

2. Air Mata Terakhir Bunda Film garapan sutradara Endri Pelita ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama dengan bintang Happy Salma, Vino bastian, dan Rizky Hanggono. Sejak dirilis pada 3 Oktober lalu, ‘Air Mata Terakhir’ telah ditonton 30.260 orang.

3. Dendam Arwah Rel Bintaro Film yang terinspirasi dari tragedi kecelakaan kereta di Bintaro itu disutradarai oleh Wishnu Kuncoro. Ia mengklaim akan menyuguhkan cerita horor yang menegangkan dengan balutan mitos seputar tragedi tersebut. Sejauh ini, ‘Dendam Arwah Rel Bintaro’ memiliki 28.220 pononton.

4. Romantini Tini (Ashanty Hermansyah), seorang biduan kampung, gagal meraih mimpinya jadi bintang terkenal di ibukota. Bersama Rahman (Dwi Sasono, ‘Rectoverso’, ‘Sampai Ujung Dunia’), suaminya yang pengangguran, temperamental, juga sering mabuk-mabukan, mereka melanjutkan hidup demi mer-

awat Pelangi (Aurel Hermansyah), anak satu-satunya yang mereka miliki.

Film ini mampu menyedot 13.297 penonton.

5. 23:59 Sebelum...

Film ini boleh dibilang sebuah film eksperimen; dibuat dan dibintangi oleh para anggota Underdog Kick Ass, sebuah gerakan yang dimotori

oleh sutradara Rudy Soedjarwo dimana setiap anggotanya bisa bermain atau membuat film. Dengan catatan setiap anggota membayar Rp 5 juta untuk keanggotaan seumur hidup, dan film ’23:59 Sebelum...’ ini adalah hasil pertama gerakan tersebut.

Sayangnya, film ini hanya mampu menarik 3.386 penonton. (berbagai sumber)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

Jago Debat Bahasa Inggris KESUKAANNYA terhadap mata pelajaran bahasa Inggris mengantarkan Dedi Pratama baru-baru ini terpilih menjadi wakil provinsi NTB dalam ajang debat bahasa Inggris tingkat nasional pada pertengahan 2013 di Cisarua Bogor. Meski dalam ajang bergengsi tingkat nasional tersebut Dedi Pratama tidak berhasil menjuarai lomba, namun ia bangga dapat menjadi wakil NTB di ajang tersebut.

Dirinya mengaku, kurangnya persiapan bersama tim membuat keinginannya membawa pulang medali waktu itu kandas.

“Belum beruntung karena terbatasnya persiapan yang dilakukan bersama tim, kalau saja persiapannya banyak kami bisa jadi juara,” terang Dedi yang ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu.

Terpilihnya Dedi Pratama mewakil NTB dalam ajang tahunan tingkat nasional tersebut tidak terlepas dari sejumlah raihan prestasi yang ditorehkan siswa kelas XI (sebelas) pada SMAN 1 Praya Lombok Tengah ini. Sebelumnya Dedi Pratama pernah menjuarai lomba debat bahasa Inggris bersama tim di tingkat Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2012 silam.

Prestasi itulah yang kemudian membuka jalan bagi Dedi untuk berani mengikuti lomba-lomba lainnya. Keberanian merupakan kunci baginya untuk meraih beragam prestasi baik di internal sekolah maupun di luar sekolah. “Kuncinya harus berani mencoba sesuatu, meskipun belum berhasil. Karena keberanian untuk mencoba itu sangat penting,” akunya.

Tepat pada awal tahun 2013, Dedi kembali mencoba peruntungan dengan mengikuti Lomba Debat Bahasa Inggris di tingkat provinsi. Alhasil, Dedi Pratama pun berhasil menyabet juara untuk kategori menjadi pembicara ke II terbaik tingkat provinsi. Prestasi itu tentu membuat Dedi dan keluarga merasa bangga, segala bentuk usaha dan kerja keras selama ini terbayarkan dengan sejumlah prestasi yang dibuat oleh Dedi, tidak terkecuali juga pihak sekolah yang telah memberinya kesempatan untuk belajar banyak mengenai bahasa Inggris.

Disinggung mengenai masa kecilnya, Dedi kelahiran Mataram 10 Juli 1997 ini mengaku sejak kecil sudah menyukai mata pelajaran bahasa Inggris, lingkungan keluarga yang memberikan dukungan penuh kepada Dedi membuatnya semakin giat mempelajari bahasa Inggris. Atas permintaan keluarga menjalani kursus bahasa Inggris. Kini dengan segudang prestasi yang telah diraihnya, pemuda yang bercita-cita sebagai duta besar ini berpesan kepada pemuda seusianya agar terus belajar dan berani mencoba segala sesuatu meskipun itu berawal dari kegagalan. (dys)

Dedi Pratama (Suara NTB/dys)

BKD Lobar Batasi Guru Masuk Jabatan Struktural Giri Menang (Suara NTB) Kepala Badan Kepegawaian Daerah Lombok Barat (Lobar), H. Syukron mengungkapkan, pihaknya membatasi para guru masuk dalam jabatan struktural di lingkup Pemkab Lobar. Alasannya, keahliannya tak sesuai dengan bidang yang ditanganinya di dalam struktur birokrasi.

Menurutnya, kalau ada guru dan kepala sekolah berprestasi akan dipindah ke sekolah lain, bukannya ditarik menjabat jabatan struktural yang tak sesuai spesifikasi ilmunya. “Ya kalau memungkinkan sebatas internal di Dikbud (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, red) saja. Kalau di luar itu kurang pas. Saya tidak setuju kalau di luar Dikbud,” ungkapnya pada

masuk tahun ini.

Diketahui, dana BOS yang sudah masuk ke rekening sekolah tidak bisa dicairkan sekaligus, karena sekolah harus menaati prosedur pencairan dana BOS seperti yang telah tertera dalam petunjuk teknis. Pada triwulan pertama lalu, NTB mendapatkan dana BOS total sebesar Rp 107, 7 miliar. Jumlah ini terdiri dari Rp 76,7 miliar untuk 529.416 siswa SD dan tingkat SMP mendapatkan dana sebesar Rp 31 miliar untuk 174.843 siswa.

Sementara di kabupaten/ kota NTB yang mendapatkan dana BOS, masing-masing, Kota Mataram mendapatkan Rp 9,7 miliar, Kota Bima mendapatkan Rp 3,5 miliar, Kabupaten Lombok Barat Rp 12,5 miliar, Kabupaten Lombok Utara Rp 4,8 miliar, Kabupaten Lombok Tengah Rp 17,7 miliar. Kemudian, Kabupaten Lombok Timur Rp 24,9 miliar, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 2,9 miliar, Kabupaten

Suara NTB belum lama ini.

Diketahui, sejumlah pejabat struktural di Lobar berlatar belakang pendidik.

Beberapa di antaranya, menjabat posisi strategis.

Padahal, jika mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN), tenaga guru tidak diperbolehkan diangkat sebagai pejabat struktural (non guru).

Dalam hal ini, ujarnya, pe-

Supandi

kai dengan sejumlah kegiatan lain yang bertemakan anti korupsi.

Demikian diungkapkan Kepala SMAN 2 Selong, Supandi kepada Suara NTB di Selong, Kamis (24/10). kegiatan ini katanya untuk mencetak generasi muda agar bebas dari praktik korupsi. Di antara kegiatan yang digelar adalah sosialisasi anti korupsi, desain poster anti korupsi, pendidikan

(Suara NTB/rus)

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Dalam Surat Edaran itu, dijelaskan, guru hanya dapat dipindahkan ke jabatan lain dalam lingkup bidang keilmuan yang serumpun, seperti pengawas sekolah, kepala sekolah, kepala dinas/sub dinas/cabang dinas, kepala bidang/subdit dan jabatan lain yang mengelola bidang pendidikan. (her)

Tidak Diperkenankan untuk Bayar Honor Guru Selong (Suara NTB) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk SMA sederajat sudah dicairkan.

Tahun 2013 ini, baru mulai diberikan kepada kelas 11 dan 12. Kebijakan ini berbeda dengan BOS untuk SD dan SMP yang memperkenankan 20 persen dari BOS untuk bayar honorer para guru dan staf lainnya.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Supriadi melalui Kasi Kelembagaan, Fathurrahman kepada Suara NTB menjelaskan, SMA sederajat digolongkan Pendidikan Menengah Universal (PMU). Di mana, proses pendidikan di SMA diperbolehkan memungut biaya dari wali murid.

Diperbolehkannya pihak satuan pendidikan tingkat SMA sederajat ini memungut pada wali murid, katanya, bukan tanpa batasan.

Sumbawa Rp 10, 6 miliar, Kabupaten Dompu Rp 7,2 miliar dan Kabupaten Bima sebesar Rp 13,5 miliar.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB Drs. H. Imhal, menegaskan, jika dana BOS sudah dicairkan Selasa (22/10) lalu. Pihaknya berharap dengan pencairan dana BOS triwulan keempat ini, sekolah dapat memanfaatkan dana BOS sesuai dengan pedoman yang sudah diterbitkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Termasuk, kepala sekolah beserta semua unsur sekolah dapat menyusun rencana pemanfaatan dana BOS dengan baik. ‘’Misalnya untuk kegiatan ekstakurikuler di sekolah. Diharapkan melalui dana BOS yang telah cair, maka akan ada inovasi yang dilaksanakan sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler. Jadi para siswa yang memang memiliki kelebihan, supaya difasilitasi sekolah,’’ ujarnya. (her)

Ada ketentuan yang harus dilalui. Sanksi atas pelanggaran ketentuan itu, katanya, tegas. Sekolah yang melanggar diancam tidak akan diberikan BOS lagi.

Pengurusan dana BOS di tingkat SMA sederajat ini tidak semuanya dilakukan di Dikpora. Dikpora, katanya, hanya mengurus pencairan dana BOS tingkat SMK. Sementara SMA diurus langsung oleh kepala sekolah masing-masing.

BOS SMK lanjutnya dalam usulan diberikan ke 52 sekolah dan baru keluar 50 unit sekolah. Sampai saat ini, pencairannya baru kepada kelas 11 dan 12 karena datanya berdasarkan usulan tahun ajaran sebelumnya. Besaran masing-masing siswa diberikan Rp 500 ribu/semester.

Sebelumnya, siswa SMA sederajat ini diberikan Rintisan BOS, yakni hanya Rp 60 ribu/siswa/semester. (rus)

anti korupsi, pembuatan karya ilmiah anti korupsi dan festival musik yang bertemakan anti korupsi.

Selama kegiatan, katanya, para siswa SMAN 2 Selong ini cukup antusias. Pemikiran siswa tentang korupsi juga banyak dilahirkan para siswa, karena mereka cukup peka terhadap kasus korupsi.

Hal ini, katanya, terlihat dari kegiatan debat antarsiswa yang temanya tentang korupsi. Menurutnya, para siswa memiliki tingkat pemahaman yang cukup bagus tentang anti korupsi dan menawarkan solusi pencegahannya.

Dalam kegiatan sosialisasi, SMAN 2 Selong sengaja mengundang praktisi hukum dan instansi penegak hukum, yakni dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong dan Polres Lotim serta para akademisi yang banyak menyampaikan soal korupsi. (rus)

(Suara NTB/ham)

MADING - Keberadaan majalah dinding (mading) di sekolah merupakan wahana yang cukup tepat dalam memberikan kesempatan pada siswa untuk belajar menulis atau berkreasi. Selain sebagai sarana belajar, mading juga bisa dimanfaatkan siswa untuk menambah pengetahuan. Sebagaimana tampak dalam gambar, sejumlah siswa sedang membaca info yang terpasang di mading di SMPN 1 Narmada Lombok Barat belum lama ini.

Perlu Pendampingan, Implementasi Kurikulum 2013 Mataram (Suara NTB) – Setelah diterapkan di beberapa sekolah sasaran sejak 15 Juli 2013 yang lalu, Pusat Kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI melakukan pendampingan ke beberapa sekolah sasaran di Mataram.

Pendampingan ini dilakukan untuk melihat sejauh mana implementasi kurikulum 2013 di sekolah.

Ada empat sekolah sasaran di Mataram yang mendapatkan pendampingan implementasi Kurikulum 2013, yakni SMAN 1 Mataram, SMAN 4 Mataram, SMAN 5 Mataram dan SMAK Kesuma Mataram. “Ini merupakan kunjungan asistensi kedua yang dilakukan selama tiga hari (23-25 Oktober),” jelas Kepala SMAN 4 Mataram Drs. Abdurrosyidin R. M.Pd Kamis (24/10).

Selain untuk mendukung

pelaksanaan program pemerintah dan meningkatkan pemahaman implementasi kurikulum 2013, pendampingan ini dilakukan untuk melihat pelaksanaan kurikulum 2013 di dalam proses pembelajaran di kelas. Apakah sudah sesuai atau tidak dengan proses belajar mengajar.

Dalam hal ini, ujarnya, karena Kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang langsung diterapkan di sekolah, maka perlu pendampingan. Melalui pendampingan inilah nantinya akan diperoleh hasil yang akan dijadikan bahan review atau perbaikan untuk proses belajar mengajar berikutnya.

“Intinya adalah bagaimana seorang guru menciptakan suasana belajar di kelas menjadi suasana belajar yang menyenangkan. Itulah mengapa guru harus lebih aktif mengamati dan menganalisa,” un-

gkapnya.

Selama proses implementasi kurikulum 2013 sampai sekarang, pihaknya mengaku sekolah tidak menghadapi kendala yang berarti. Hanya saja, guru dituntut untuk lebih kreatif untuk membangun kultur belajar di kelas. ‘’Akan lebih baik lagi jika kultur dari luar sekolah (perilaku negatif anak), dapat diperbaiki melalui pembelajaran di kelas,’’ ujarnya.

Di SMAN 4 Mataram, ujarnya, dari 12 guru mata pelajaran kelas X yang menjadi sasaran implementasi kurikulum, baru 6 guru yang mendapatkan pelatihan, terutama guru mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia dan Sejarah. Mereka inilah yang disebut guru inti, yang nantinya akan mengimbas atau menularkan ilmunya kepada guru-guru lain.

Untuk itu setiap hari Senin dan Sabtu, sekolah rutin

(Suara NTB/nia)

Abdurrosyidin

melakukan pertemuan untuk mereview proses pembelajaran dan menularkan secara langsung ilmu selama pelatihan kurikulum 2013, kepada guru-guru lain yang belum mendapatkan pelatihan.

Dengan upaya sekolah ini, pihaknya berharap pada tahun 2015 mendatang, seluruh jenjang baik kelas X, XI dan XII dapat menerapkan kurikulum 2013 secara utuh. (nia)

Aksi Tidak Harus Diakhiri dengan Anarkisme

SMAN 2 Selong Bertekad Cetak Generasi Bebas Korupsi Selong (Suara NTB) SMAN 2 Selong menjadi salah satu dari tiga sekolah di NTB yang memperkenalkan pendidikan antikorupsi. Dalam kurun waktu hampir dua bulan, mulai September hingga Oktober ini siswa diberikan pelajaran yang dirang-

merintah tidak lagi mengakomodir guru menjadi pejabat struktural dalam pengisian jabatan seperti lurah maupun jabatan di seluruh instansi di Lobar. Sebab, dalam surat edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor SE/15/

M.PAN/4/2004 Tanggal 25 April 2004 secara tegas meminta kepada gubernur dan bupati/walikota untuk menghentikan pengalihan PNS dari jabatan guru ke jabatan lain.

Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Poin 1, ujarnya, menegaskan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. Termasuk

BOS SMA Sederajat

Belum Cair, Dana BOS di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Terkendala di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP selama tiga bulan (Oktober sampai Desember) di Lombok Barat (Lobar) belum cair. Jumlah nominal dana yang belum tersalur mencapai Rp 52 miliar.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar pun menunggu kepastian dari Pemprov terkait kapan dana tersebut dicair.

“Selama tiga bulan (Oktober sampai Desember) dana BOS SD dan SMP di Lobar belum cair,” ungkap Kepala Dinas Dikbud Lobar, Drs. H. Faturrahim, Kamis (24/10).

Dijelaskan, mekanisme pemberian BOS ini langsung ke rekening sekolah dari pusat. Terkait data penerima, mengacu data jumlah penerima pada pencairan sebelumnya. Namun, ia masih menunggu apakah memasukkan data murid baru yang

Halaman 10

LAYAKNYA tradisi, berbagai aksi demonstrasi mahasiswa ketika menggelar aksinya tidak jarang diwarnai tindakan-tindakan anarkisme di lapangan.

Bahkan tidak sedikit fasilitas kampus yang dirusak.

Kondisi ini cukup memperihatinkan, karena di satu sisi sikap anarkisme dalam setiap tindakan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Harusnya ada cara-cara elegan tanpa anarkisme dalam setiap menggelar aksinya. Lalu apa tangggapan para mahasiswa melihat fenomena anarkisme di kalangan mahasiswa?.

Rugikan Banyak Orang

Kalau demo tanpa anarkisme, itu sangat bagus dalam menyampaikan aspirasi. Tapi kalau disertai dengan tindakan anarkisme, itu bisa merugikan orang lain atau banyak orang.

Baiq Rahmidiati (mahasiswi Jurusan Bahasa Inggris, STKIP Hamzanwadi Selong)

Selesaikan dengan Cara Baik Baiq Rahmidiati

Anarkisme di tengah-tangah mahasiswa merupakan cara terakhir dalam menyelesaikan masalah. Kalau bisa diselesaikan dengan cara baik, kenapa harus dilakukan dengan anarkisme?

Ade Kamarudin (mahasiswa UNY asal NTB)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

PSG dan Bayern Pesta Gol Brussel Zlatan Ibrahimovic mencetak empat gol, termasuk tendangan setengah voli dari jarak 25 meter yang menutup trigolnya dalam 19 menit, saat Paris Saint Germain menggunduli Anderlecht 5-0 pada pertandingan Grup C Liga Champions dini hari tadi.

Mengutip Reuters, pemain Swedia itu mencetak gol pada menit 17, 22, dan 36 yang adalah trigol tercepat peringkat ke delapan sepanjang sejarah Liga Champions, sebelum kemudian menciptakan gol keempatnya atau gol kelima PSG pada pertandingan itu dalam menit 60 untuk memimpin juara Prancis itu menang di Stadion Constant Vanden Stock.

Penyerang Uruguay Edinson Cavani juga mencatatkan namanya di papan skor pada babak kedua.

Pasukan asuhan Laurent Blanc itu kini telah mengoleksi sembilan angka dari tiga pertandingan, memuncaki grup dan mengarahkan pandangan ke fase gugur. Anderlecht sendiri menempati dasar klasemen dengan tiga kekalahan berturut-turut.

Pada pertandingan lain, dua gol dari Franck Ribery menginspirasi juara bertahan Liga Champions Bayern Munchen menang 5-0 atas

(Suara NTB/ist)

wakil Ceko yang belum meraih satu pun poin Viktoria Pilsen pada laga fase grup Liga Champions Kamis dini hari.

Ribery yang istirahat pekan lalu, karena menderita cedera pada pergelangan kaki, mencetak dua gol di babak pertama.

Bek Austria yang tampil impresif David Alaba dan Bastian Schweinsteiger juga mencatatkan nama mereka di papan skor.

Bayern dengan cemerlang menekan sejak awal pertandingan. Ribery nyaris menciptakan gol lebih awal namun upayanya diselamatkan kiper Pilsen Matus Kozacik.

Kozacik yang berusia 29 tahun menjadi pemain paling sibuk dengan beberapa kali menahan gempuran berikutnya, termasuk upaya Alaba.

Akhirnya, tekanan beruntun Bayern membuahkan hasil pada menit 24 ketika Arjen Robben dijatuhkan oleh bek tengah Ceko Roman Hubnik di kotak penalti, dan Ribery tak menyia-yiakannya dengan menciptakan gol pertama Bayern.

Tuan rumah hampir mencetak gol kedua lebih cepat saat Mario Mandzukic gagal memanfaatkan peluang, padahal dia tinggal berhadapan dengan

SELEBRASI - Selebrasi pemain PSG, Zlatan Ibrahimovic (kanan) setelah berhasil menjebol gawang Anderlecht pada lanjutan Liga Champions, Kamis dinihari. Ibrahimovic mencetak 4 gol pada pertandingan ini. (kanan) Sementara, Selebrasi ala Franck Ribery dan Arjen Robben setelah Bayern menang besar melawan Viktoria Pilsen.

Mataram (Suara NTB) Pelari nasional asal NTB, Arif Rahman dipastikan tampil di Kejuaraan Atletik Piala Panglima TNI yang dijadwalkan akan berlangsung di Jakarta, Januari 2014. Pelari yang sukses menyumbangkan medali perak di Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII di Riau 2012 ini akan turun di nomor 400 meter putra mewakili Kodam Jaya.

Saat ini, dia telah menjalani pemusatan latihan di lokasi Pelatnas di Jakarta.

Dihubungi Suara NTB via ponselnya, Kamis (24/10), Arif Rahman mengaku hanya akan turun di nomor 400 meter, sehingga bisa tampil maksimal di event bergengsi tersebut.

gan yang berlangsung di Bernabeu.

Penyerang Spanyol Fernando Llorente menyamakan kedudukan untuk tim tamu pada menit 22.

Wasit menyatakan Giorgio Chiellini melanggar Sergio Ramos di kotak terlarang, sehingga Real mendapat hadiah penalti pada menit 29 yang sukses dieksekusi Ronaldo.

Bek tengah Italia Chiellini memiliki malam yang ingin ia lupakan saat ia mendapatkan kartu merah tiga menit menjelang turun minum. Dia berebut bola dengan Ronaldo dan sikunya terlihat sedikit mengenai wajah Ronaldo.

Real memuncaki klasemen grup dengan koleksi sempurna sembilan poin dengan tiga pertandingan

Sebagai bentuk persiapan, Arif Rahman telah menjalani pemusatan latihan di lokasi Pelatnas Atletik di Jakarta bersama Andrian, Nurul Imaniar dan Ridwan. Atlet yang berusia 19 tahun ini sudah satu bulan ini menjalani pemusatan latihan di bawah asuhan pelatih Van Rijckar Ade S. Sementara pelatih Pelatnas, Van Rijckar Ade S, menjelaskan, Arif Rahman saat ini tercatat sebagai prajurit Kopasus yang berdinas di Jakarta. Selaku pelatih jarak pendek, Van berharap anak asuhnya tersebut dapat menjalani latihan dengan sungguh-sungguh, sehingga bisa meraih prestasi. (fan)

Demi Prestasi

Atlet Biliar Lobar Jual Motor

Moyes Puas Manchester David Moyes merasa puas karena tim asuhannya mampu menang 1-0 atas Real Sociedad. Kemenangan itu diharapkan dapat menaikkan moral bertanding pasukan Manchester United (MU) dalam kompetisi Liga Champions.

Pernyataan Moyes itu tercetus setelah skuad Setan Merah berlaga dalam matchday ketiga Grup A Liga Champions di Old Trafford, Rabu atau Kamis dini hari WIB. MU menang lantaran gol bunuh diri Inigo Martinez pada menit kedua.

Skuad Sociedad tiada henti melancarkan serangan. Al-

hasil, gawang MU tetap aman tidak kebobolan gol, sebagaimana dikutip dari laman Manchester United.com.

Moyes menilai kemenangan itu menjadi titik berangkat untuk terus melaju di Grup A agar mampu bersaing dengan Bayer Leverkusen. “Hasil pekerjaan yang baik. Penampilan yang baik,” katanya.

Moyes mengaku merasa frustrasi karena tidak mampu menundukkan Sociedad lebih awal. Ini sama halnya ketika MU bertanding pada Sabtu pekan lalu. ‘’Hari ini kami beruntung, meski kami tidak mampu menyarangkan lima atau enam gol. Kami pu-

nya banyak peluang dan tidak mampu menyelesaikannya menjadi gol,” ujarnya.

Wayne Rooney juga menuai pujian dari Moyes. Moyes menilai penampilan Rooney sungguh luar biasa. “Kami hanya ingin punya pemain hebat seperti Wayne yang mampu tampil gemilang. Saya pernah mengatakan bahwa suatu hari nanti ia menjadi pemain hebat. Ia berlatih keras. Kami mendampingi dan melatih dia dengan kesungguhan. Saya beranggapan bahwa pengakuan ini tidak hanya berasal dari Manchester United tetapi dari Inggris,” kata David Moyes. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Keberhasilan atlet biliar Lombok Barat (Lobar), Erwin Nurdin menyumbangkan dua medali emas dan satu perak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2010 lalu mengharapkan adanya perhatian serius dari KONI dan Pemkab Lobar. Atlet yang juga sukses memperkuat tim biliar NTB di PON XVIII 2012 ini mengancam pindah ke kabupaten/kota lain yang peduli pada atlet.

Bahkan, dalam upaya meraih prestasi maksimal di cabang olahraga yang digelutinya, Edwin mengaku terpaksa menjual motor kesayangannya untuk biaya pelatihan se-

yang belum dimainkan, sedangkan Galatasaray menduduki peringkat kedua setelah menang 3-1 atas juru kunci FC Copenhagen di Istanbul.

Juve menduduki peringkat kedua dan juara Italia itu terancam tidak mampu menembus babak 16 besar, karena pertandingan selanjutnya adalah menjamu Real pada 5 November. (ant/bali post) CETAK GOL Cristiano Ronaldo setelah berhasil menjebol gawang Gianluigi Buffon melalui tendangan penalti pada lanjutan Liga Champions, Kamis dinihari.

lama mempersiapkan diri mengikuti event-event tingkat regional hingga nasional.

Namun, dirinya merasa terhibur, karena berhasil 2 medali emas di kelas bola 15 dan bola 10 double serta satu medali perak di kelas bola 10 perorangan putra di Porprov 2010 lalu. Untuk itu, dalam menghadapi Porprov NTB 2014 mendatang, Edwin berharap ada perhatian dari KONI dan Pemkab Lobar.

“Kalau seperti ini terus, lebih baik saya akan pindah ke daerah lain yang lebih peduli pada atlet,” ancam Erwin yang hingga saat ini mengaku belum memiliki pekerjaan tetap. (fan)

Toure Jadi Objek Pelecehan Rasial di Moskow

Ronaldo Antar Real Tundukkan Juventus Madrid Cristiano Ronaldo meneruskan awal gemilangnya untuk Real Madrid pada Liga Champions dengan mencetak dua gol saat timnya menang 2-1 dari tamunya Juventus yang mengakhiri pertandingan dengan sepuluh pemain, Kamis dini hari, sehingga Real menduduki posisi puncak klasemen Grup B. Dua gol penyerang Portugal itu membuatnya total telah mencetak tujuh gol dari tiga penampilan pada kompetisi elite Eropa ini Gol pertamanya tercipta saat ia mengecoh kiper Juve Gianluigi Buffon dan menuntaskannya dengan melepaskan sepakan dari sudut sempit pada menit keempat dalam pertandin-

(Suara NTB/ist)

Arif Rahman Siap Raih Medali di Piala Panglima TNI 2014

Neymar Tidak Sabar untuk Debut ’’El Clasico’’ Madrid Penyerang Barcelona Neymar tidak sabar untuk menjalani pengalaman “El Clasico” pertamanya melawan Real Madrid, ketika kedua klub raksasa Spanyol itu bertemu pada Sabtu.

Pemain Brazil ini telah memberi dampak signifikan sejak bergabung ke klub Katalan itu dengan biaya transfer 57 juta euro dari Santos pada Juni, mencetak tiga gol saat Barca memulai musim ini dengan catatan tidak terkalahkan untuk unggul tiga angka atas Real di puncak klasemen Liga Spanyol.

Dan pemain 21 tahun itu mengakui untuk jenis pertandingan inilah ia rela meninggalkan Brazil dan pindah ke Barcelona. “Clasico adalah pertandingan terpenting untuk pemain manapun,” ucapnya kepada Barca TV. “Ini adalah pertandingan di mana semua pemain ingin untuk berpartisipasi dan memperlihatkan sepak bola terbaik mereka. Ini akan menjadi yang pertama kalinya bagi saya, dan saya ingin melakukan debut yang hebat, sebaiknya dengan raihan kemenangan.”

Banyak yang mengkhawatirkan perlakuan kasar yang akan diterima Neymar dari para pemain bertahan tim lawan, khususnya saat Barca kehilangan angka maksimal untuk pertama kalinya di musim ini saat mereka bermain imbang 0-0 dengan tim papan bawah Osasuna pada pekan lalu.

Bagaimanapun, ia tidak percaya bahwa para rekan setimnya akan perlu menasehati dirinya mengenai bagaimana cara mengatasi tekanan di Clasico, atau bagaimana ia akan merasa gugup karena lebih sedikit memiliki pengalaman di pertandingan-pertandingan besar sepanjang karirnya.

“Untuk pertandingan ini saya tidak berpikir siapapun harus menjelaskan apapun. Para pemain, bahkan mereka yang tidak pernah memainkannya, memahami pentingnya pertandingan Barcelona dan Real Madrid.”

Neymar akan bekerja sama dengan Pemain Terbaik Dunia Lionel Messi di lini depan, ketika Barcelona ingin mengakhiri laju lima pertandingan Clasico tanpa kemenangan.

Peluang kedua pemain bintang itu untuk berduet mengalami hantaman karena cedera yang dialami sang pemain Argentina pada beberapa pekan terakhir.

Bagaimanapun, Messi kembali ke tim inti saat Barcelona bermain imbang 1-1 dengan AC Milan pada Selasa, dan tidak diragukan lagi ingin mencatatkan gol ke-12 musim ini, demikian AFP (ant/bali post)

Kozacik. Namun Mandzukic pula yang mengaransemen gol kedua Bayern pada menit 37 saat mengumpan Alaba yang menaklukan seorang bek, lalu melepaskan tendangan.

Kozacik lagi-lagi berjuang keras saat menghalau upaya Robben yang mengirimkan sundulan maut pada jarak dekat.

Memasuki babak kedua Bayern tak berhenti menggempur lawan yang berpenampilan babak pertama lebih baik untuk pertama kalinya sejak ditangani Pep Guardiola. Ribery kemudian menciptakan gol keduanya pada menit 61.

Schweinsteiger menciptakan gol keempat tiga menit setelah Ribbery, setelah menerima umpan dari Mario Goetze. Goetze sendiri mencoba keberuntungannya sendiri lewat tendangan menawan yang membentur tiang gawang, namun dia akhirnya menciptakan gol pada menit tambahan, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Moskow Gelandang Manchester City asal Pantai Gading Yaya Toure mengatakan dirinya menjadi korban pelecehan rasial dari tribun penonton saat timnya menang 2-1 di Liga Champions atas tuan rumah CSKA Moscow pada Rabu.

“Saya berkata kepada wasit. Saya pikir hal ini tidak dapat dipercaya dan sangat menyedihkan. Kami ingin menghentikannya,” kata Toure, yang menjadi obyek teriakan-teriakan meniru suara kera di Khimki Arena, kepada Sky Sports, lapor Reuters.

“Saya pikir UEFA harus melakukan banyak hal untuk menghentikannya. Mungkin menutup stadion untuk beberapa pertandingan. Sebagai pemain Afrika, selalu menyedihkan ketika Anda mendengar sesuatu seperti itu.”

Pelatih City Manuel Pellegrini menambahkan, hal itu merupakan suatu hal yang memalukan dan berharap mendapatkan perlakuan baik pada pertandingan berikutnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DIJUAL DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. Hubungi 081236100519

DANA TUNAI AFILIASI investor asing &investor lokal,bnt dana U/ sgl projek seind,SDAI jkt Fifi 081218318068,Vani 081802698185

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRIJUALSOLARINDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

HILANG HILANG STNK R4 Jeep DR829 Noka/Nosin : KD1P87FO13412/J00-13412 an. Maya Hardina Sesumiarti. Hlg disktr Cakranegara HILANG BPKB R2 Yamaha DR5842BF Noka/Nosin : MH35TL0077K887345 / 5TL887598 No.BPKB 8425400.0 an. Dra Hj.Husdi Ratim, SU. Hlg dsktr pertokoan cakra

SUARA NTB

Jumat, 25 Oktober 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

TRAVEL

PERNIK

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

Halaman 14

Kiprah Pemuda di NTB

Kehilangan Teladan dan Minim Kepedulian Pemuda juga diharapkan mampu mengawal dan mengawasi proses pembangunan yang dilakukan di daerah. Namun, keterlibatan pemuda dalam proses pembangunan daerah dinilai masih sangat minim.

ADAHAL, sejatinya pemuda adalah generasi penerus yang akan memegang estafet kepemimpinan di masa mendatang. Sebagai generasi penerus, seharusnya pemuda lebih peduli terhadap isu-isu strategis pembangunan daerah maupun nasional. Untuk itu, kedepan dibutuhkan pemuda yang kritis terhadap isu-isu pembangunan di daerah.

“Pemuda saat ini kurang peduli terhadap daerah. Apa peran sertanya dalam mengawal pembangunan di tingkat lokal maupun pusat. Pemuda harus ,memberikan peranperan , seperti pengawasan terhadap proses pembangunan di daerah. Bukan saja pemuda ini mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah tetapi juga harus memantau dan mengawasi proses pembangunan di daerah,” kata Ketua Gerakan Pemuda Ansor NTB, Suaeb Qury kepada Suara NTB, Kamis (24/ 10) siang kemarin.

Ia melihat, kurangnya peran pemuda dalam mengawal dan mengawasi proses pembangunan di daerah karena lemahnya penguatan di organisasi kepemudaan itu sendiri. Saat ini, katanya, pemuda atau organisasi kepemudaan di NTB hanya berkumpul dan berdiskusi ketika terjadi pergantian kepemimpinan seperti Musyawarah Daerah (Musda). Setelah Musda

berlalu, katanya, aktivitas kepemudaan cenderung tidak ada. Untuk itu, ia menyarankan penguatan dalam oragnisasi kepemudaan sangat penting dilakukan.

Suaeb mengatakan pembinaan pemuda dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) sangat penting dilakukan.

Begitu juga pengembangan bakat pemuda dalam bidang keolahragaan. Namun, katanya, pemerintah masih belum memiliki kemampuan maksimal untuk mengembangkan potensi pemuda dalam bidang tersebut.

“Akses bagi pemuda yang berprestasi belum ada. Belum ada anggaran khusus. Pemerintah daerah itu harus menyediakan anggaran bagi pemuda yang berprestasi dalam bidang olahraga untuk merangsang generasi berikutnya.

Difasilitasi supaya bisa melahirkan generasi penerus yang lebih banyak dengan memberikan dan menyediakan fasilitas yang memadai,’’ harapnya.

Hal senada dikatakan Ketua Forum Pengurus Karang Taruna NTB, Ma’ruf Syamsudin, M.Pd. Menurutnya, pemuda saat ini cenderung hanya berpikir instan. “Maksudnya dia tidak memiliki bagaimana untuk mendapatkan prospek masa depan yang lebih baik. Artinya nilai-nilai kesabaran itu sudah hilang ditelan bumi,” katanya.

Ia mengatakan, pengaruh kebe-

(Suara NTB/dok)

AKTIFIS PEMUDA – Seorang aktifis pemuda mengusung poster bernada protes. basan teknologi informasi yang tak terbendung menjadi penyebab hal tersebut. Untuk itu, katanya, pihak yang paling dominan diharapkan perannya adalah pemerintah. Pemerintah diminta tidak hanya peduli sebatas peduli pada tataran retorika, tetapi kepedulian tersebut harus ditindaklanjuti dalam konsep yang sistemik.

Sehingga, apapun kegiatan kepemudaan baik yang mendapakan anggaran dari APBD maupun lainnya harus dievaluasi secara sistemik dan memiliki output yang jelas. Menurutnya,pembangunan dalam bidang kepemudaan sama seperti pembangunan di sektor lainnya, sehingga perlu dievaluasi dan diberikan perhatian yang serius.

“Harus ditangani secara serius kepemudaan ini, jangan hanya pada tataran program tetapi harus sampai pada output,” harapnya.

Ma’ruf menilai, pemuda pada saat ini krisis keteladanan baik di internal organisasi mapun di luar organisasi. Untuk itu, katanya, dalam rekruitmen tokoh pemuda baik di jabatan formal dan informal harus memperhatikan standar an kriteria.

Ketua KNPI NTB, Sulhan Muklhis ketika dimintai tanggapan terkait peran pemuda dan organisasi pemuda dewasa ini, Kamis (24/10) kemarin menjelaskan, peran pemuda di bangsa ini sangat dominan dalam momentum-momentum pe-

rubahan yang terjadi di Indonesia.

Di era pra kemerdekaan, para pemuda banyak mengambil peran dalam mengkreasikan perubahan.

Mulai era Budi Utomo (1908), Sumpah Pemuda (1928), Proklamasi (1945), meruntuhkan rezim orde lama hingga era reformasi yang mampu menggulingkan orde baru tahun 1998. Serentetan momentum itu, merupakan bukti kongkrit peran pemuda untuk bangsa Indonesia.

Ia mengurai, momentum kebangkitan pemuda di NTB puncaknya saat Tuan Guru Bajang sebutan Gubernur Dr. TGH. M. Zainul Majdi mampu mengalahkan dominasi kaum tua dalam Pilgub 2008 dan Pilgub 2013. “Kepemimpinan TGB merupakan representasi pemuda NTB,” ungkapnya.

Akan tetapi ia menyayangkan, di era reformasi ini peran ormas dan organisasi kepemudaan (OKP) dieliminir oleh sistem pemerintahan republik ini yang didominasi terlalu besarnya kewenangan politik.

Hal ini kata Ketua Komisi II DPRD Lobar ini, bisa dilihat pada penentuan posisi strategis di negeri ini.

Seperti jabatan Kapolri, Gubernur BI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mahkamah Konstitusi (MK) harus melalui fit and proper test DPR yang notabene merupakan perwakilan parpol.

Menurutnya, kondisi pemerintahan seperti ini membuat sebagian komponen bangsa baik di pusat

maupun daerah menjadi apatis terhadap keberadaan OKP atau Ormas. Sehinggan peran dan eksistensi OKP seolah tereliminir.

Karena itu, KNPI sebagai satusatunya wadah berkumpul pemuda berupaya merekonstruksi ulang strategi sehingga mampu menunjukan eksistensinya. Beberapa upaya yang dialukan kata Sulhan, melakukan advokasi hak-hak sipil, khususnya pemuda untuk memperjuangkan tiga hak yang diatur dalam konstitusi negara yaitu hak belajar, hak bekerja dan hak berkarya.

KNPI juga katanya mendorong pemuda khususnya di NTB untuk mampu menjadi profesional di bidang keahliannya, artinya mereka harus masuk dalam sistem baik di bidang ekonomi (pengusaha) di eksekutif, legislatif maupun yudikatif.

Dalam rangka mengawal demokrasi, KNPI akan membentuk relawan pemuda indonesia. Relawan ini akan melakukan pendidikan politik dan pemantauan terhadap pesta demokrasi rakyat Indonesia mulai dari pileg sampai pilpres.

Menurutnya, KNPI yang terdiri dari 76 OKP dan 10 DPD kabupateng/kota terdiri dari unsur OKP religius, nasional dan beberapa OKP underbow partai politik tidak bisa diberikan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan

bangsa ini. “Karena KNPI tidak punya perangkat teknis untuk pencegahan atau penindakan terhadap pencederaan konstitusi di daerah maupun bangsa ini,”ujarnya.

KNPI katanya hanya punya semangat dan sumber daya manusia yang perlu lebih didorong dan diperhatikan oleh pemerintah sehingga pemuda sebagai agen perubahan mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Ditanya soal banyaknya pengurus OKP KNPI di NTB yang terkontaminasi partai politik, ia meminta agar persoalan ini perlu dipahami terkait unsur-unsur OKP yang ada di KNPI sendiri. Unsur-unsur ini merupakan underbow dari partai seperti Pemuda Hanura, Barisan Muda Demokrat dan lain-lain.

Ia menambahkan, terkait peranan KNPI dan Ormas, perlu dilihat dari posisi mencetak kader-kader untuk bisa berkontribusi. “Jadi tidak tepat kalau ormas yang berperan tetapi kalau kader-kader ormas atau OKP sudah banyak berperan di bidang politik, ekonomi,” pungkasnya.

Ia mencontohkan beberapa figur, seperti Gubernur tokoh di OKP Pemuda NW, termasuk dirinya yang dulunya di Sapma PP masuk di lembaga legislatif. Selain itu, ada dokter muda pengurus KNPI saat ini menjadi penggiat kesehatan di Kota Mataram, ada juga pengusaha muda sebagai Sekjen KNPI. (nas/her)

Pintu Politik Terbuka

DI kampus, organisasi – organisasi kepemudaan berhadapan dengan tantangan dimana kebanyakan mahasiswa justru kehilangan orientasinya.

Kebanyakan hanya menjalani pendidikan di universitas sekedar sebagai sebuah rutinitas dalam kelas.

“Sekarang ini kebanyakan (mahasiswa) tidak suka ruang – ruang yang sifatnya serius, kegiatan – kegiatan untuk menghidupkan tradisi intelektual seperti diskusi dan sebagainya. Sukanya ya kumpul – kumpul saja,” ujar Ahmad Dahlan, Ketua KAMMI Daerah NTB, kepada Suara NTB, Kamis kemarin.

Fenomena itu, menurutnya menggambarkan betapa mahasiswa saat ini tengah kehilangan orientasi sebagai sosok pemuda. “Agak susah diajak berpikir misalnya, bagaimana agar kampus kita lebih baik,” ujarnya.

Fenomena ini pula yang menurutnya menjadi salah satu problem kepemudaan di NTB saat ini. Masa pendidikan di kampus, yang seharusnya dimanfaatkan sebagai tempat berorganisasi dan mengasah kemampuan, seringkali dimaknai hanya sekedar sebagai sebuah fase yang dilalui begitu saja ketika telah memasuki usia tertentu.

Seiring dengan minimnya ketertarikan untuk berorganisasi, semangat untuk berpolitik di kalangan mahasiswa menurut

Dahlan juga sangat rendah. Bahkan, ujarnya, dalam sejumlah agenda suksesi kepemimpinan di internal kampus, semisal pemilihan Ketua BEM, mahasiswa yang mau menyalurkan hak pilihnya sangat minim. “Lebih banyak yang tidak memilih (golput) daripada yang memilih. Kita ingin membangun proses pendidikan politik agak susah sekarang,” ujarnya.

Apatisme terhadap politik dan pola pikir serba instan, menurut Dahlan tak terlepas dari sistim pendidikan kita yang saat ini gagal membangun mentalitas kepemimpinan dan kapasitas manusia. “Mereka melihatnya yang pasti – pasti saja.

Instan. Kalau lulus, maunya ya daftar jadi PNS,” ujarnya. (aan)

besar dalam pencapaiannya.

“Tidak bisa dinafikan juga, kalau TGB sebagai pemuda itu punya potensi. Seandainya dia tidak punya track record bagus, meskipun dia keturunan tokoh besar ya tetap tidak akan dipilih,” ujar Johan Rosihan, politisi muda dari PKS yang bersama rekannya, Suryadi Jaya Purnama, ST, pernah bersaing dengan TGB di Pilkada NTB 2013.

Menurut Johan, sistim politik yang terbentuk saat ini tidak lagi memberikan batasan tua – muda.

Justru, menurutnya, politisi muda lebih diuntungkan karena masyarakat terkadang kerap mencibir mereka yang sudah dianggap memasuki usia pensiun. “Disitulah pemuda bisa memperoleh peluang,” ujarnya.

Johan mencontohkan, di Sumbawa, pemilihan kepala desa di 108 desa belum lama ini menghasilkan banyak sekali kepala desa – kepala desa yang masih berusia di bawah 41 tahun. “Rata – rata sepantaran saya, teman – teman saya waktu SMP dan SMA. Ini artinya, masyarakat sudah mulai percaya pada alih generasi,” ujarnya.

Fenomena ini, menurut Johan justru harus dimanfaatkan oleh para pemuda yang ingin terjun ke politik. Sep-

erti halnya TGB yang mampu mengkapitalisasi modal politik yang dimilikinya, Johan berharap pemuda – pemuda lain juga mampu menebarkan ide – ide baru ke tengah masyarakat. Namun, menurutnya, mereka yang terjun ke politik tidak bisa sebatas menebar ide, melainkan lebih dari itu, menerapkannya langsung di tengah masyarakat.

Terpisah, Politisi Muda Partai Golkar, Chris Parangan SE, menjelaskan saat ini tema menyangkut terbuka atau tertutupnya ruang politik bagi pemuda sudah tidak lagi relevan. “Sekarang bukan masalah terbuka atau tertutup. Tapi apakah pemuda ini berani memulai,” ujarnya.

Ia menegaskan, jika pemuda – pemuda yang ada saat ini tidak berani memulai untuk terjun ke politik dan mengambil peranan, maka selamanya panggung politik akan didominasi oleh para politisi yang sudah berumur. Untuk persoalan ini, ia mencontohkan duet Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi – Ahok yang sama – sama masih terbilang muda.

Bahkan, khusus untuk Ahok, menurutnya, telah memberikan contoh keberanian pemuda untuk mendobrak. “Beliau itu muda, dan berasal dari kaum minoritas. Tapi berani dia memulai, sehingga sekarang pun mulai ada yang mengikuti,” ujarnya.

Chris yang saat ini maju sebagai Caleg nomor urut tujuh dari Partai Golkar menilai jika keberanian untuk mendobrak atau menginisiasi hal – hal baru adalah semangat yang harus dimiliki setiap pemuda. Karenanya, meski mendapat nomor urut tujuh dan harus bersaing dengan sejumlah politisi senior, ia mengaku tidak berkecil hati. (aan)

(Suara NTB/aan)

Kehilangan Orientasi di Kampus

SEIRING perubahan sistem politik, kini pintu untuk masuk ke jenjang politik sebagai ranah pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak sudah terbuka lebar. Di NTB sendiri, sejumlah tokoh mudah sudah mulai menancapkan pengaruhnya di perpolitikan.

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA atau Tuan Guru Bajang menjadi salah satu tokoh yang merepresentasikan pemuda dalam politik NTB. Memang, tak sedikit yang mengaitkan kesuksesan TGB dengan nama besar kakeknya. Namun, faktor kualitas personal dalam diri cucu Maulana Syeikh TGH. M. Zainuddin Abdul Madjid terseb u t juga dinilai berpengaruh

TGH. M. Zainul Majdi, salah satu simbol yang merepresentasikan sosok pemuda dalam politik NTB.

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

Presiden Sampaikan Simpati Korban Gempa Aceh Lewat Twitter Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan rasa simpati kepada masyarakat yang menjadi korban gempa di Aceh.

“Turut berduka atas gempa yang terjadi di Aceh, ratusan rumah jadi korban. Semoga warga tabah hadapi bencana ini. Mari saling bantu,” kata Presiden dalam akun twitternya @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Badan Penanggulangan Bencana Aceh menyebutkan sedikitnya 83 unit bangunan rusak berat akibat gempa di Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Aceh, pada Selasa.

“Data sementara petugas di lapangan menyebutkan sebanyak 83 bangunan rusak berat akibat gempa di Tangse,” kata Kepala BBA Jarwansyah di Banda Aceh, Selasa (22/ 10) Gempa terktonik berkekuatan 5,6 pada Skala Richter dengan kedalaman 10 kilometer mengguncang Aceh, dan getarannya dirasakan masyarakat sejumlah kabupaten dan kota di Aceh, pukul 12.40 WIB. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sumber gempa berasal dari Sesar Sumatera, dan tidak berpotensi tsunami.

Guncangan gempa dirasakan kuat juga oleh masyarakat di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar selama delapan hingga 10 detik.

Jarwansyah menyebutkan, petugas terus melakukan pendataan tentang kerusakan dan jumlah korban yang terkena dampak gempa di kawasan Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie.

Bangunan yang rusak berat akibat guncangan gempa itu yakni rumah penduduk, masjid, rumah toko dan gedung sekolah di Kecamatan Tangse, kata Kepala BPBA itu. (ant/bali post)

DPR Disarankan Gugat MK Soal Perppu Jakarta (Suara NTB) – Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyarankan agar DPR RI mengajukan gugatan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi (MK) “UUD 1945 secara tegas membedakan bentuk peraturan perundang-undangan antara Undang-undang UU) dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu),” kata Yusril Ihza Mahendra, di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, walaupun secara substansial Perppu berkedudukan setara dengan UU, namun dari pendekatan proses pembentukannya, ada perbedaan antara keduanya.

Perppu, menurut Yusril, berlaku sampai sidang DPR menentukan diterima atau ditolaknya peraturan tersebut.

“Bahwa MK pernah menguji Perppu dan melahirkan putusan, saya menganggap MK telah melampaui kewenangan yang diberikan oleh UUD 45,” katanya.

Mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan ini menegaskan, UUD tegas mengatur bahwa DPR berwenang untuk menerima atau menolak Perppu.

Kalau MK menyatakan berwenang menguji Perppu, menurut Yusril, sebaiknya DPR memperkarakan MK dalam perkara sengketa kewenangan apakah MK berwenang atau tidak untuk menguji Perppu.

“Akan sangat menarik jika DPR mengajukan gugatan sengketa kewenangan dengan MK untuk diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi sendiri,” katanya. (ant/bali post)

Yusril Ihza Mahendra

Meningkat Drastis, DBD di Kota Batu Malang (Suara NTB) – Jumlah penderita demam berdarah dengue di wilayah Kota Batu, Jawa Timur, selama 2013 tercatat sebanyak 115 orang, meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 36 orang.

Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Dinas Kesehatan Kota Batu Sri Rahati, Kamis, mengatakan data penderita sebanyak 115 orang selama 2013 ini merupakan laporan dari rumah sakit dan puskesmas yang ada di daerah itu.

“Dari 115 penderita ini, satu pasien di antaranya meninggal, sedangkan tahun lalu tidak ada korban meninggal.

Meningkatnya jumlah pasien demam berdarah dengue (DBD) ini tidak hanya terjadi di Batu, tapi hampir di seluruh wilayah Jatim,” katanya.

Ia menjelaskan tahun ini ada perubahan tren penderita DBD. Jika tahun-tahun sebelumnya banyak yang menyerang anak-anak dan balita, saat ini hampir 90 persen adalah pria dewasa dengan rentang usia antara 30 sampai 40 tahun.

Jika masyarakat mempunyai kebiasaan upaya pencegahan yang bagus, katanya, jumlah penderita DBD tidak akan meningkat setinggi ini, sampai tiga kali lipat dari tahun sebelumnya. “Apalagi, Kota Batu ini berada di dataran tinggi yang kecil sekali kemungkinannya terjadi wabah DBD karena udaranya yang dingin,” jelasnya.

Hanya saja, tegas Sri Rahati, budaya masyarakat untuk mencegah DBD, seperti pola hidup sehat dengan melaksanakan program menguras, mengubur dan menutup (3 M) masih sangat kurang dan belum menjadi budaya.

Selain budaya hidup sehat yang masih minim, katanya, cuaca ekstrem juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah penderita DBD, bahkan sampai ada penderita yang meninggal.

Menyinggung wilayah yang rawan DBD, Sri mengatakan dari 24 kelurahan ada empat yang menjadi daerah “merah”, yakni Sisir, Pendem, Dadaprejo, dan Temas. Keempat kelurahan ini padat penduduk, sehingga tingkat kebersihannya berbeda dengan wilayah yang jarang penduduknya.

Sebagai antisipasi agar DBD tidak meluas, lanjutnya, Dinkes telah melakukan pengasapan (fogging) di tujuh lokasi yang dianggap parah, sebab fogging merupakan alternatif terakhir untuk membersihkan jentik nyamuk penyebab DBD. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

PKS akan Lobi Fraksi Lain Ubah UU Pilpres Jakarta (Suara NTB) – Fraksi PKS di DPR akan melobi fraksi lain untuk dapat menyetujui perubahan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 mengenai Pemilu Presiden agar Pemilihan Umum 2014 lebih demokratis dan jujur.

“Besok (Kamis, 24/10) Sidang Paripurna DPR, saya sudah komunikasi dengan partai x. Saya sampaikan perubahan undang-undang itu untuk kepentingan negara,” kata anggota Fraksi PKS di DPR Indra di gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Indra mengatakan perubahan itu merupakan keniscayaan karena Indonesia butuh perubahan dan perbaikan agar Pilpres berjalan demokratis dan jujur.

Dia menilai UU Pilpres perlu diubah karena UU Pemilu sudah ada perubahan terkait lembaga, mekanisme

dan aturan penyelenggaraan pemilihan umum.

“Kedua, ada yang bilang cukup dengan peraturan KPU, dan ini harus dipertanyakan.

Hirarki perundang-undangan tidak mengenal peraturan lembaga,” ujarnya.

Indra khawatir legitimasi Pemilu 2014 dipertanyakan karena tidak sinkronnya peraturan penyelenggaraan pemilihan umum dengan Undang-undang Pilpres.

Indra menjelaskan ada 13 substansi yang harus dikoreksi dalam undang-undang tersebut. Karena itu dia menilai revisi peraturan itu

tidak hanya terpaku pada pembahasan mengenai ambang batas pengajuan calon presiden atau presidential treshold (PT).

“Banyak substansi mendasar misalnya kami ingin tidak ada rangkap jabatan presiden menjadi ketua umum partai politik karena kerja di pemerintahan tidak akan fokus,” ujarnya.

Selain itu, dana kampanye harus dibatasi dan dipertegas agar tidak ditunggangi kepentingan asing. Dia menilai apabila tidak dibatasi maka dana tersebut tidak terbatas dan dapat digunakan untuk

membeli suara masyarakat.

“Ini bahaya, karena bukan hanya merusak demokrasi namun juga masuknya kepentingan asing pada presiden terpilih,” katanya.

Hal lain yang perlu diatur menurut dia terkait iklan politik harus dibatasi agar tidak ada kooptasi pemilik media yang berafiliasi pada satu partai tertentu.

“Jangan sampai masyarakat diberikan pencitraan semu yang ditampilkan dalam iklan politik itu,” ujarnya.

Menurut dia, semua capres harus diberikan kesempatan yang sama untuk mencitrakan dirinya.

Badan Legislatif DPR dalam Rapat Paripurna pada Selasa (22/10) menyebutkan bahwa berdasarkan rapat

pleno pada 3 Oktober lalu sepakat menarik draf RUU Pilpres dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013.

Namun dalam rapat paripurna tersebut belum disepakati apakah RUU itu akan ditarik dari Prolegnas atau tidak karena masih menimbulkan perbedaan tajam di antara fraksi di DPR. Direncanakan pada Rapat Paripurna Kamis (24/10) akan diambil keputusan mengenai RUU tersebut.

Lima fraksi seperti Demokrat, Golkar, PDI Perjuangan, PAN, dan PKB tidak setuju pembahasan draf RUU tersebut. PKS, PPP, Hanura dan Gerindra tidak setuju keputusan untuk menghentikan pembahasan draf RUU Pilpres. (ant/bali post)

Pedagang Onderdil Tanah Abang Tolak Relokasi Jakarta (Suara NTB) – Para pedagang Pasar Onderdil Tanah Abang, Jakarta, meminta PD Pasar Jaya merenovasi pasar dan tidak memindahkannya ke lokasi yang jauh dari tempat mereka semula berdagang.

“Maunya renovasi saja, jika mesti direlokasi hanya sementara saja dan tidak usah jauhjauh sampai ke Petojo,” kata Yono Taryono, Ketua Forum Pedagang Pasar Onderdil Tanah Abang Bukit, saat ditemui di kiosnya di Jalan Fachrudin, Tanah Abang, Kamis.

Pedagang di pasar onderdil yang sudah berdiri puluhan tahun itu rencananya akan dipindahkan ke Pasar Petojo Ilir karena kondisi gedungnya sudah tidak layak digunakan.

“Jika memang tidak layak silahkan direnovasi saja kami siap pindah sementara, tapi bukan direlokasi permanen,” kata Yono.

“Kami punya hak atas kios, relokasi ini sepihak, tidak ada persetujuan dari pedagang,” tambah dia.

Menurut Yono, ada 300 pedagang aktif, montir dan penyedia jasa lain di Pasar Onderdil Tanah Abang dan lebih dari seribu orang menggantungkan hidup dari pasar itu.

Sementara Pasar Petojo Ilir yang akan menjadi tempat relokasi pedagang pasar onderdil, kata Yono, jumlah kiosnya tidak sesuai dengan jumlah pedagang di Tanah Abang

(ant/bali post)

TOLAK - Para pedagang pasar onderdil Tanah Abang Bukit, Jakart Pusat, membentangkan spanduk menolak relokasi saat Jokowi mengunjungi mereka.

Bukit.

“Selain tidak sesuai kapasitas, hanya 94 kios, pasar itu enggak ada pengunjungnya, sepi. Harusnya kami direlokasi ke lokasi yang sesuai dagangan kami, Kemayoran misalnya” kata Yono.

Yono mengatakan, uang

kerohiman yang rencananya diberikan kepada pedagang onderdil yang mau dipindahkan pun tidak sebanding dengan biaya membuka kios baru.

Pedagang yang bersedia dipindahkan ke lokasi baru akan mendapat uang kerohiman Rp7 juta untuk yang ada

di lantai satu, Rp5 juta bagi yang ada di lantai dua dan Rp3 juta bagi yang ada di lantai tiga. “(Uang) Rp7 juta di Jakarta Pusat dapet apa?” kata Yono.

Humas PD Pasar Jaya, Agus Lamun, mengatakan

Pasar Jaya masih melakukan kajian untuk menentukan apakah relokasi pedagang hanya bersifat sementara atau permanen dengan mempertimbangkan potensi wilayah Tanah Abang sebagai kawasan niaga tekstil. (ant/ bali post)

Warga Padati Objek Wisata Usai Rayakan Galungan Singaraja (Suara NTB) – Objek wisata Air Sanih, Buleleng, Bali, dipadati ribuan warga yang merayakan Umanis Galungan atau sehari setelah Hari Raya Galungan.

“Belakangan ini cuaca di Bali sangat panas jadi saya memilih berwisata ke Air Sanih karena airnya dingin dan segar,” kata seorang warga, Dewa Putu Fabian Ritzki Diva, Kamis.

Selama libur fakultatif serangkaian Hari Raya Galungan, objek wisata alam itu memang tetap dibuka.

Sejak dibuka pada hari pertama libur Galungan sekitar pukul 08.00 Wita, satu per satu rombongan wisatawan lokal mengunjungi objek wisata yang terletak sekitar 17 kilometer dari pusat kota Singaraja di kawasan Bali Utara itu.

Pengelola setempat menyatakan bahwa sejak Hari Raya

Galungan hingga Umanis Galungan, objek wisata itu telah dipadati ribuan orang. Jumlah tersebut melonjak lebih dari 100 persen jika dibandingkan hari-hari biasa.

Meningkatnya jumlah kunjungan selain karena momentum hari raya, harga tiket masuk yang terjangkau membuat masyarakat memilih objek wisata yang terletak di jalur utama Singaraja-Amlapura tersebut.

Untuk dewasa, harga tiket masuk sebesar Rp5 ribu sedangkan anak-anak sebesar Rp3 ribu.

Meski saat ini tengah ada proyek perluasan arena wisata air, namun tak menyurutkan niat wisatawan untuk menikmati segarnya mata air Sanih itu.

Suasana alam dengan rindangnya pepohonan serta pe-

mandangan yang langsung menghadap ke laut Bali Utara itu menjadikan objek wisata tersebut sebagai salah satu andalan wisata alternatif di kawasan timur Singaraja.

Air Sanih atau dalam warga setempat dikenal dengan “Yeh Sanih”, adalah air yang mengaliri kolam utama di objek wisata dan diyakini berasal dari mata air dari Gunung Batur di Kabupaten Bangli yang terletak puluhan kilometer dari Singaraja.

Mata air yang jernih itu telah mengalir selama bertahun tahun dan hingga saat ini tak pernah habis. Air mengisi dalam kolam Air Sanih tersebut bahkan terus mengalir langsung ke laut.

Diperkirakan kunjungan akan semakin meningkat hingga Minggu (27/10). (ant/ bali post)

Hidayat Nur Wahid Tolak Kerjasama KPU-Lemsaneg Jakarta (Suara NTB) – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menegaskan fraksinya tetap menolak kerja sama yang dilakukan Komisi Pemi-

lihan Umum dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).

“Kami akan tetap menolak kerja sama itu, dan KPU jangan menambah permasalahan baru yang akan menimbulkan ketidakpercayaan publik kepada lembaga itu,” kata Hidayat di gedung DPR, Jakarta, Kamis.

Dia mengkritisi bahwa kerja sama seperti itu baru pertama kali dilakukan KPU namun justru menimbulkan polemik karena dilakukan dengan lembaga pemerintah.

Dia menegaskan dirinya setuju dengan upaya penyelamatan data pemilih namun solusinya bukan dengan menghadirkan Lemsaneg dalam kerja Hidayat Nur Wahid

sama tersebut.

“Lemsaneg jangan digandeng-gandeng, biarkan lembaga itu bekerja sendiri. Langkah KPU menggandeng Lemsaneg dalam kerja sama kedua lembaga itu bukan solusi,” ujarnya.

Hidayat menilai Lemsaneg merupakan lembaga negara yang berada dibawah langsung Presiden SBY yang juga sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Kerja sama itu menurut dia harus dihindari agar tidak ada permasalahan yang menggugat netralitas penyelenggaraan pemilu karena kerja sama itu dinilai tidak independen.

“Kita tahu bahwa kepala Lemsaneg merupakan tentara aktif sehingga jangan sampai menimbulkan masalah baru (kerja sama KPU-Lemsaneg),” katanya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PERCIKAN AIR - Ketua Lembaga Budaya Banjar Datu Mangku Adat Suriansyah memberikan percikan air tapung tawar ke telapak tangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono saat mengikuti prosesi penganugerahan gelar adat Banjar.

SBY Dianugerahi Gelar Adat Banjar Banjarmasin (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendapatkan anugerah gelar adat Banjar tertinggi tutuha banua nang batuah yang berarti orang yang dituakan, yang memiliki pengaruh, berwibawa, dan dihormati masyarakat, dari Lembaga Budaya Banjar.

Penganugerahan tersebut dilangsungkan di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis pagi, sebagai salah satu rangkaian acara pembukaan Kongres Budaya Banjar ke III. Anugerah gelar adat tersebut dilaksanakan dalam prosesi upacara yang diiringi dengan Maulid Habsy, musik tradisional dengan menggunakan rebana dan diikuti nyanyian berupa pemujaan kepada yang maha kuasa.

Ketua Lembaga Adat Suryansyah Idham secara langung memimpin anugerah gelar tersebut dengan memakaikan selendang Tali Wanang ke Presiden Yudhoyono.

Presiden dalam sambutannya seusai pemberian gelar tersebut mengatakan, dirinya berterima kasih atas gelar yang dianugerahkan kepadanya.

“Anugerah gelar budaya Banjar ini pada hakekatnya saya persembahkan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Insyaalah

anugerah gelar yang luar biasa ini dapat mendorong semangat dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Presiden.

Presiden juga mengingatkan agar masyarakat banjar memelihara budaya dan adat istiadat sebagai jati diri bangsa.

Presiden menutup sambutannya dengan sebuah pantun.

“Bunga selasiah yang tumbuh di tanah datar tak pernah layu.

Terima kasih saudara-saudara masyarakat Banjar, thank you,” kata Presiden disambut derai tawa para hadirin.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutannya mengatakan, “Gelar tersebut diberikan kepada orang terpilih yang dinilai yang dianggap behasil atau berjasa yang mampu menentramkan masyarakat sehingga menjadi inspirasi kehidupan.”

Ia menambahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai telah mampu dan berjasa dalam menjadikan masyarakat hidup tentram dan menjadi inspirasi.

Ia berharap gelar kehormatan yang diterima Presiden dapat berdampak kepada kehidupan masyarakat dalam menjaga dan memelihara perdamaian dan toleransi. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 25 Oktober 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

HUT Bhayangkari Ke - 61

Dukungan Istri, Memaksimalkan Tugas Suami Mataram (Suara NTB) Salah satu hikmah di balik HUT Bhayangkari Polda NTB ke 61 adalah kebersamaan yang semakin erat antar pengurus.

Di sisi lain, solidnya kepengurusan itu, diharapkan sejalan dengan harapan besar, agar Bhayangkari juga mendukung tugas suami sebagai anggota Polri.

“Dengan dukungan moril dari istri yang tergabung dalam Bhayangkari, akan menjadi jaminan maksi-

malnya tugas suami sebagai anggota Polri,” demikian pesan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Mochammad Iriawan, SH,MM, MH di sela puncak HKGB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB. Dalam pelaksanaannya, tugas polri tidak mengenal waktu. Ada dua situasi yang sering terjadi. Situasi normal, ketika suami sudah menyelesaikan tugasnya, maka akan pulang ke rumah. “Tapi dalam situasi berbeda, suami malah tidak pulang kare-

na ada tugas tambahan, ini yang harus dimengerti oleh istri. Inilah kata kuncinya kesuksesan seorang anggota Polri, tidak hanya berupa dukungan, tapi juga kasih sayang,” saran Kapolda lagi.

Harapan ini sejalan dengan keinginan Novita Iriawan, Ketua PD Bhayangkari Polda NTB. Selama ini ibu - ibu yang tergabung dalam organisasi bhayangkari tetap semangat untuk mensuport tugas suami.

“Dengan dukungan kami dari Bhayangkari, harapannya tugas suami juga bisa maksimal. Karena bagaimana pun juga mendukung kegiatan suami adalah nomor satu,” kata istri Kapolda NTB Brigjen Pol.

Mochammad Iriawan ini.

Hikmah lain dari kegiatan perayaan HUT kali ini, kebersamaan antara pengurus. Menurutnya, ada kaitan antara dukungan penuh tugas suami tersebut dengan kekompakan secara internal pengurus. Sehingga dalam kegiatan HUT kali ini, temanya masih seputar kebersamaan, untuk berbagai kegiatan sosial.

Pembina PD Bhayangkari, Soesy Martono menambahkan, anggota Bhayangkari harus

tetap bersikap rendah hati.

Tidak arogan, meski pun menyandang status istri Polri. “Misalnya, harus disiplin, kalau di jalan raya menggunakan sepeda motor, harus pakai helm. Jangan mentang mentang istri polisi justru tidak pakai helm,” sarannya. Harapan lain, dalam pemilu legislatif nanti, Bhayangkari juga berperan sebagai pemilih aktif.

Demikian juga dalam berbagai pemilu sebelumnya. (ars/*)

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Ketua Pengurus Bhayangkari NTB Novita Iriawan Bersama Wakil PD Bhayangkari Susy Martono juga pengurus Warakawuri NTB Menabur bunga Di Taman Makam Pahlawan.

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Ketua Pengurus Bhayangkari NTB Novita Iriawan dan Pembina PD Bhayangkara NTB Brigjen Pol M Iriawan, Wakapolda NTB Kombes Pol Martono, serta Susy Martono memotong tumpeng pada acara puncak HKGB.

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Kapolda NTB Brigjen Pol M. Iriawan dan Ketua Pengurus Bhayangkari NTB Novita Iriawan memberikan beasiswa kepada anak anggota Polri yang berprestasi.

2,12 Juta Warga Asing Mendaftar Bekerja di Malaysia Kuala Lumpur Sebanyak 2,12 juta warga asing hingga Juni 2013 mendaftar secara sah untuk bekerja di Malaysia, termasuk mereka yang menggunakan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) yang dikeluarkan kantor Imigrasi.

“Melalui Program 6P sebanyak 1,3 juta Pendatang Asing Tanpa Izin (PATI) telah didaftarkan,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri Datuk Dr Wan Junaidi Tuanku Jafaar.

Wan Junaidi seperti dikutip media lokal di Kuala Lumpur, Kamis mengatakan, sejak 1 September sebanyak 1.821 warga asing diperiksa dalam

99 operasi yang dijalankan dan 532 orang diantaranya ditahan karena berbagai kesalahan termasuk tidak memiliki dokumen, melebihi masa tinggal, dan melanggar syarat pengeluaran visa.

Di Sabah, lanjut dia, berbagai operasi digelar sejak Januari hingga September dan berhasil menahan 2.573 orang

dalam 37 operasi serta 9.630 orang dipulangkan ke negara asal.

Menjawab pertanyaan mengenai penyalahgunaan kartu pengenalan pekerja asing, ia mengatakan, kartu itu akan mempunyai delapan warna berbeda sesuai sektor pekerjaan yang ditetapkan. (ant/bali post)

Militer Turki Klaim Cegat Pesawat Mata - mata Rusia Moskow Dua jet tempur Turki baru-baru ini mengejar untuk mencegat pesawat militer Rusia di wilayah udara internasional di atas Laut Hitam dalam insiden udara jarang terjadi antara kedua negara, kata militer Turki.

Staf Umum Angkatan Bersenjata Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu, bahwa dua jet F-16 melakukan pengejaran pada Selasa sore untuk mencegah potensi pelanggaran wilayah udara

Turki setelah pesawat Rusia Ilyushin II-20 terdeteksi terbang paralel ke pantai Turki.

Pesawat Turki memantau pesawat Rusia sampai meninggalkan daerah itu menuju perbatasan Bulgaria, pernyataan tersebut menambahkan.

Hal ini tidak jelas mengapa pesawat Rusia mendekati wilayah udara Turki karena Kementerian Pertahanan Rusia belum mengomentari insiden tersebut.

Ilyushin Il-20 (disebut NATO Coot-A ) adalah pesawat pengintai era-Soviet yang

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Ketua Pengurus Bhayangkari NTB Novita Iriawan bersama Wakil PD Bhayangkari Susy Martono menabur bunga di Taman Makam Pahlawan.

dirancang untuk melaksanakan berbagai misi elektronik dan misi intelijen komunikasi.

Sekitar 20 Il-20 dilaporkan dibangun antara tahun 1969 dan 1976, namun jumlah mereka yang tersisa dalam pelayanan pada Angkatan Udara Rusia tidak diketahui.

Jepang dan Swedia dilaporkan juga melakukan pencegatan serupa masa lalu atas pesawat Il-20 yang terbang mendekati wilayah udara mereka. (ant/bali post)

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Ketua Pengurus Bhayangkari NTB Novita Iriawan beserta pengurus Bhayangkari pose bersama di Taman Makam Pahlawan.

(Suara NTB/Humas Polda NTB)

Pengurus PD Bhayangkari Novita Iriawan bersama Wakapolda NTB Kombes Pol Martono dan Pengurus Bhayangkara lainnya melepas balon sebagai rangkaian HKGB di Lapangan Gajahmada.