SUARA NTB 26 FEBRUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 297 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

SELASA, 26 FEBRUARI 2013

12 HALAMAN

Cuaca Buruk

Kapal Kandas di Sumbawa, Lembar Gunakan Sistem Buka Tutup Sumbawa Besar (Suara NTB) Kapal Motor (KM) Sarana Utama yang bermuatan semen sebanyak 1800 ton, kandas di Pelabuhan Badas, Labuhan Badas, Sumbawa. Sejauh ini, kapal barang yang bertonase 1.239 Gross Ton (GT) tersebut belum berhasil dievakuasi.

Informasi yang dihimpun, kapal yang mengangkut semen tersebut berangkat dari Tarjun, Kalimantan Timur sekitar dua hari yang lalu. Sebelum akhirnya kandas di Pelabuhan Badas sekitar pukul 01.30 Wita Senin (25/2) dini hari kemarin. Diperkirakan, kandasnya kapal ini akibat cuaca buruk dan hujan lebat disertai angin kencang yang melanda perairan Sumbawa. Hingga saat ini, nakhoda dan 16 Anak Buah Kapal (ABK) masih tertahan di dalam kapal.

Pelaksana Harian Adpel Badas, Ibrahim, mengaku melakukan kontak dengan nakhoda kapal melalui agen

semen. Setelah itu meminta pihak pelabuhan menyediakan sandaran bagi kapal yang diketahui milik pengusaha asal Sumbawa tersebut. Rencana evakuasi nantinya, ter-

gantung permintaan nakhoda.

“Saat ini kapal masih berusaha keluar. Mudah-mudahan bisa (keluar,red),”ujarnya.

Bersambung ke hal 5

Saya mencatat setidaknya tiga prestasi pemerintahan TGB berkaitan dengan dunia usaha di NTB. Pertama, beroperasinya Bandara Internasional lombok.

Kedua, pembenahan infrastruktur jalan terutama di Pulau Sumbawa. Ketiga, ramainya aneka rupa event skala nasional dan internasional. Tiga hal ini ditambah pembentukan PT Penjamin Kredit Daerah (Jamkrida) NTB, merupakan terobosan yang harus terus dijaga Momentumnya. TGB masih layak kita beri kesempatan kedua kalinya untuk memastikan keberlanjutan pembangunan.

Nasrin H Muchtar

KANDAS - Akibat cuaca buruk KM Sarana Utama yang mengangkut semen kandas di Pelabuhan Badas Sumbawa. Sementara di Lembar, pelabuhan tampak lengang.

Antrean kendaraan yang sempat padat Minggu malam lalu kembali normal seperti biasa. (atas)

(Suara NTB/arn/her)

TO K O H Tata Destinasi Wisata

H. Zaini Arony

Putra Dompu, pengusaha daerah, Sekretaris Umum HIPMI NTB.

PEMKAB Lombok Barat (Lobar) mengalokasikan anggaran dalam APBD 2013 sebesar Rp 6 miliar lebih untuk penataan destinasi wisata dan pengembangan destinasi wisata baru di wilayah Lobar. Hal ini seiring dengan semakin banyaknya kapal pesiar yang singgah di Pelabuhan Lembar, Lobar dengan membawa ratusan bahkan ribuan wisatawan mancanegara yang berkunjung di Pulau Lombok.

Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ist)

Kasus Terminal Haji BIL

Penyimpangan Disinyalir pada Spek Gedung Mataram (Suara NTB) Sebelum gelar perkara dilakukan untuk memutuskan naik ke penyidikan, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB kini masih menunggu hasil kajian tim ahli konstruksi. Bagian yang diteliti ahli, adalah indikasi penyimpangan pada spesifikasi gedung senilai Rp 7,3 miliar itu.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SH, SIK, membenarkan pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan gelar perkara kasus Terminal Haji BIL tersebut. Namun sebelum itu, pihaknya menunggu hasil kajian ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Universitas

Mataram yang dilibatkan dalam cek fisik beberapa waktu lalu. “Cek fisik sudah kita lakukan. Bagian yang diperiksa adalah spesifikasi gedung, apakah sudah sesuai atau tidak. Di bagian inilah yang kita telusuri penyimpangannya,” kata Nurodin kepada Suara NTB, Senin (25/2).

Bersambung ke hal 5

Cek fisik sudah kita lakukan.

Bagian yang diperiksa adalah spesifikasi gedung, apakah sudah sesuai atau tidak. Di bagian inilah yang kita telusuri penyimpangannya,

Sebulan, Penghasilan Anggota DPRD NTB Sekitar Rp 20 Juta Mataram (Suara NTB) Penghasilan anggota DPRD NTB diperkirakan mencapai angka Rp 20 juta per bulan. Penghasilan tersebut, termasuk gaji pokok dan berbagai komponen lainnya.

“Banyak komponennya yaitu gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan kesehatan, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan perumahan, dan lainnya. Kalau ditotal per bulan sekitar Rp 20 jutaan,” ujar Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH, MH, Senin (25/2).

Bersambung ke hal 5 H. Rahmad Radjendi

Nurodin (Suara NTB/yan)

Dari Diskusi ”Melacak Pemimpin yang Layak untuk NTB”

Mencari Pemimpin Ideal, Perlu Alat Ukur yang Tepat Mataram (Suara NTB) Pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang segera dihelat dalam waktu dekat ini memancing banyak kalangan untuk menggelar forum diskusi.

Diskusi ini untuk membedah dari berbagai sudut pandang terkait siapa yang layak menjadi pempinpin di antara lima pasangan yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Senin (25/2) sore, forum diskusi yang sama dihelat Forum Bebas Mahasiswa (Forbes) NTB, di Asrama Mahasiswa Bima, menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, jurnalis, tokoh pemuda, dan tokoh agama.

Tema besar yang diusung, “Melacak Pemimpin yang Layak untuk Nusa Teng-

gara Barat (NTB)” lima tahun ke depan.

Diskusi mengalir pada pembahasan soal tema. Ketika dibuka Kepala Bappeda NTB, Dr. Rosiady H. Sayuti, M.Sc, bahkan menyebut judul diskusi pada kalimat “lacak”, sebagai terjemahan dari identifikasi untuk mencari sebuah sifat yang paling tepat dalam konteks mencari pemimpin NTB. Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

DISKUSI - Pemateri dalam “Diskusi Melacak Pemimpin NTB” di Asrama Mahasiswa Bima, Senin (25/2). Dari kiri, Arwan Syahroni (moderator), H. Muharrar Iqbal, Dr Kadri, H. Agus Talino, H.Muamar Arafat.

DISKUSI - Pemateri dalam “Diskusi Melacak Pemimpin NTB ”di Asrama Mahasiswa Bima, Senin (25/2). Dari kiri, Arwan Syahroni (moderator), H. Muharrar Iqbal, Dr Kadri, H. Agus Talino, H.Muamar Arafat.

(Suara NTB/ars)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pilkada NTB, KPU Tidak Sediakan TPS Khusus Wujudkan Kampung Wisata KELURAHAN Banjar Kecamatan Ampenan merupakan salah satu wilayah yang berada wilayah pesisir dan berlokasi di pinggir kali Jangkok.

Dengan posisi yang strategis itu, Lurah Banjar Muzakkir Walad mencoba mewujudkan kampung wisata.

Muzakkir yang ditemui Senin (25/2) kemarin mengatakan, ada beberapa hal yang dilakukannya guna mewujudkan program kampung wisata itu seperti penanganan soal sampah Suara NTB/smd Muzakkir Walad dan tentunya banjir. Untuk mewujudkan program itu, Lurah Banjar itu mengharapkan adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat dalam bentuk non materi. “Apa artinya kampanye gerakan hidup bersih dan sehat tanpa ada infrastruktur yang baik. Oleh karena itu, kami mengajak masyarakat untuk bekerja bersama. Itu semua merupakan rangkaian dalam mewujudkan kampung wisata itu,” katanya.

Muzakkir menyatakan, ada satu trend setter yang diharapkan bisa dijadikan tonggak awal pelaksanaan program kampung wisata yakni Kali Jangkok. Di bantaran kali yang cukup besar itu akan dibuatkan taman vertikal, rumah pintar, playing fox serta balding view. “Rencana itu coba kita wujudkan, kita sekarang lagi berusaha,” ujarnya.

Selain menggerakkan masyarakat, Lurah Banjar itu berharap banyak adanya sinergi dari pemerintah dan pihak swasta. Bahkan, dari kalangan akademisi juga dilibatkan dalam upaya mewujudkan kampung wisata itu. “Respon positif sudah ada dari dinas instansi terkait. Bahkan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram sudah memberikan bantuan berupa alat biopori guna mengantisipasi terjadinya banjir yang masuk ke perkampungan,” jelasnya.

Sebagai konsep untuk mewujudkan kampung wisata tersebut, Lurah Banjar sudah melakukan penanaman pohon di bantaran kali Jangkok seperti papaya California dan nangka. Untuk pemilihan tanaman itu, Muzakkir lebih menekankan pada aspek ekonomi yang bisa diperoleh masyarakat sekitar. “Untuk tamannya, tahun ini diharapkan bisa gol dari BLH,” tandasnya. (smd)

”Try Out” 20 Paket Soal BERAGAM cara dilakukan oleh sekolah dalam rangka menghadapi Ujian Nasional (UN). SMPN 16 Mataram misalnya, mempersiapkan UN dengan memberikan try out.

Namun berbeda dengan try out di sekolah lain, try out yang digelar di SMPN 16 Mataram menggunakan 20 paket soal.

Kepala SMPN 16 Mataram L. Swarno, S.Pd, M.M. Pd ditemui Suara NTB Senin (25/2) kemarin menyebutkan dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi UN, (Suara NTB/ nia) sekolah melakukan 11 kali try L. Swarno out, dengan menggunakan 20 tipe soal berbeda. Hal ini dilakukan agar siswa terbiasa menghadapi 20 tipe soal.

“Try out kita 11 kali dengan menggunakan 20 paket soal sesuai dengan POS UN, dengan pengayaan 280 kali frekuensi, ” terangnya.

Menurut Swarno, dengan mengaktifkan tim guru mata pelajaran UN mereka membuat sendiri model soal try out yang nantinya digunakan siswa untuk try out. Bahkan pihaknya berebcana akan bertukar soal yang dibuat sekolah lain, agar siswa terbiasa mengerjakan model soal yang berbeda, tidak hanya semata-mata dari gurunya.

Selain melakukan try out, pihaknya juga melakukan perispan UN dengan memberikan buku persiapan UN, pengayaan, serta bimbingan belajar gratis. Dari jatah 30 siswa yang diberikan oleh Bazda Kota Mataram, SMPN 16 Mataram mengikutkan 40 siswanya yang tidak mampu. 10 siswa ini dibiayai sekolah dengan dilengkapi modul bimbel.

Tidak hanya persiapan secara materi ujian, fisik dan mental siswa SMPN 16 Mataram juga ditempa melalui kegiatan ESQ yang dilakukan sekolah. Hal ini sengaja dilakukan lebih awal untuk membina mental siswa dalam menghadapi UN. Swarno menambahkan SMPN 16 Mataram saat ini tengah berupaya untuk memperbaiki semua lini termasuk di dalam persiapan UN yang dilakukan secara serius untuk bisa mencetak lulusan maksimal, optimalisasi kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan sekolah yang unggul. (nia)

Pengembangan Eks Pelabuhan Ampenan

Kesungguhan PT. GLMB Terus Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Rencana pemanfaatan dan pengembangan eks Pelabuhan Ampenan nampaknya akan terus berlanjut. Pasalnya, sampai saat ini Pemkot Mataram dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana (GLMB) masih berhubungan. Kendati demikian, kesungguhan investor yang satu ini tetap tak luput dari evaluasi yang dilakukan pihak Pemkot Mataram.

Usai melakukan rapat dengan dinas iterkait yang dipimpin oleh Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kabag Humas dan Protokol Pemkot Mataram, Drs. Cukup Wibowo, M.Pd menjelaskan, eks Pelabuhan Ampenan merupakan tempat yang sangat bersejarah bagi masyarakat Kota Mataram.

Karena keadaan, maka tempat bersejarah itu menjadi terbengkalai. “Ini menjadi aset kepariwisataan Kota Mataram, sehingga ingin dihidupkan kembali,” ungkapnya.

Mengenai posisi PT. GLMB yang merupakan investor yang ingin mengembangkan kawasan itu, semenjak masuk tahun 2012 lalu, PT. GLMB, ungkap Cukup Wibowo sudah memiliki komitmen untuk membangun. “Tentunya pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan skala besar, tapi tidak menghilangkan skala kecil dalam hal ini aktivitas masyarakat sekitar,” jelasnya.

Apakah pengembangan eks pelabuhan tidak terkesan terkatung-katung? Cukup Wibowo menegaskan, karena itu merupakan rencana besar dengan biaya investasi yang tidak sedikit, maka baik Pemkot Mataram maupun PT. GLMB harus menyikapinya dengan baik. “Dalam MoU sudah dituangkan. Dan Pak Walikota pun terus mendorong agar pembangunan itu terus berlangsung,” katanya.

Mengenai batas waktu yang diberikan Pemkot Mataram terhadap PT. GLMB, Cukup Wibowo menyatakan, bahwa kerjasama kedua belah pihak sampai saat ini masih terus berlangsung. “Tidak ada masalah antara Pemkot Mataram dengan PT. GLMB. Intinya kami dalam hal ini Pemkot Mataram terus melakukan evaluasi terkait kesungguhan investor bersangkutan,” ujarnya. (smd)

(Suara NTB/smd)

RUSAK - Angin puting beliung yang menerjang lingkungan Banjar di Kelurahan Banjar Ampenan menyebabkan delapan rumah rusak.

Puting Beliung Terjang Lingkungan Banjar, Delapan Rumah Rusak Mataram (Suara NTB) Senin (25/2) dini hari, tepatnya pukul 04.30 wita, warga Lingkungan Banjar Kelurahan Banjar Ampenan dikejutkan datangnya angin puting beliung. Angin puting beliung itu menyapu sedikitnya delapan rumah warga. Dimana dua rumah mengalami kerusakan yang cukup parah.

Informasi yang berhasil dihimpun Suara NTB Senin kemarin, cuaca belakangan ini memang cukup ekstrem. Angin kencang yang diiringi curah hujan yang cukup tinggi tak membuat warga khawatir. “Angin itu secara tiba-tiba menyapu rumah-rumah. Akibatnya beberapa rumah mengalami kerusakan,” ungkap Ketua RT 02 Lingkungan Banjar, Syamsuddin.

Menurut dia, angin yang merusak rumah warga itu terkesan numpang lewat karena hanya sekali berhembus dan terus menghilang. Namun, akibatnya, dua rumah di RT 02 itu mengalami kerusakan yang parah dengan atap yang terangkat.

“Setidaknya ada dua rumah yang rusak, sedangkan enam hanya rusak ringan,” ujarnya.

Hal senada diungkapkan Mu-

nasip, salah seorang warga yang atap rumahnya terangkat akibat angin puting beliung tersebut. Saat itu, dia bersama keluarganya tertidur pulas. Saat angin kencang itu mengangkat atap rumahnya, dia bersama keluarganya berhamburan. Syukurnya atap rumah Munasip terbuat dari seng, sehingga tidak ada bagian atap yang terjatuh ke dalam. “Keluarga kami tidak ada yang menjadi korban. Atap rumah ini sekali terangkat,” jelasnya di sela-sela gotong-royong perbaikan rumahnya dengan beberapa warga setempat.

Sementara itu, Lurah Banjar, Muzakkir Walad yang ditemui ketika melakukan pendataan terhadap kerusakan di Lingkungan Banjar mengatakan, pihaknya sudah melaporkan kejadian itu ke BPBD Kota Mat-

aram. “Informasi sudah kami sampaikan dan disusul dengan bersurat secara resmi ke BPBD. Kami harap segera mendapat penanganan,” harapnya.

Dari pendataannya, sekitar delapan rumah yang mengalami kerusakan. Dari perkiraan sementara, total kerugian yang dialami warga mencapai angka belasan juta rupiah. “Dan yang terpenting adalah, tidak ada korban jiwa dalam musibah ini,” ungkapnya.

Selain mengupayakan bantuan terhadap delapan warga yang rumahnya disapu angin puting beliung, dia juga tengah mengupayakan adanya bantuan terhadap 50 KK yang rumahnya di pesisir pantai. “Adanya angin kencang ini, secara langsung dirasakan juga oleh masyarakat di pesisir pantai,” jelasnya. (smd)

Hardiarta Divonis Dua Tahun 10 Bulan Penjara Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Lombok Barat, H.L Hardiarta akhirnya diganjar vonis penjara dua tahun 10 bulan dalam kasus dugaan korupsi dana bansos Lobar tahun 2008. Selain hukuman badan, ia juga dituntut ganti kerugian Negara Rp 885 juta, sesuai dengan jumlah dana bansos yang ditilep.

Atas putusan pengadilan Tipikor Mataram ini, Hardiarta menyatakan pikir – pikir.

Sidang yang sebelumnya dengan agenda pembacaan vonis sempat ditunda pekan lalu. Dalam vonis kemarin, Hardiarta yang setia dengan kopiah warna putih, hadir didampingi kuasa hukumnya, Johan Blumbang SH. JPU Erma, SH mewakili tim Kejaksaan.

Dalam uraian vonis yang dibaca bergilir oleh Hakim ketua, Widiarso, SH, MH, anggota majelis M. Idris M. Amin dan Fathur Rauzi, SH, menyatakan terdakwa tidak berasalah dan dibebaskan dari dakwaan Primair Pasal 2 Jo Pasal 18 Undang – Undang

Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

Namun terdakwa tidak bisa lolos dari dakwaan subsidair pasal 3 Jo pasal 18 Undang Undang Tipikor Jo Pasal 55 KUHP. Terdakwa dinilai bersalah karena menguntungkan diri sendiri dari dana bansos, melalui pencairan yang tidak sesuai ketentuan. Perbuatan terdakwa juga dinilai merugian keuangan Negara khususnya daerah Lombok Barat. Sebab yang dicairkan terdakwa selama 2008 mencapai Rp 885 juta. Sementara yang disalurkan hanya puluhan juta kepada masyarakat yang berhak menerima melalui proposal.

“Salah satu contoh, masyarakat yang mengajukan proposal senilai Rp 35 juta, kemudian dicairkan oleh terdakwa sesuai jumlah yang diajukan. Namun terdakwa kemudian menyerahkan kepada masyarakat pemilik proposal hanya Rp 1 juta,” kata hakim Ang-

gota Fathrur Rauzi dalam pembacaan amar putusan.

Hal yang dianggap memberatkan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan dianggap merugikan banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan dana bansos tersebut. Sedangkan hal meringankan, terdakwa tidak pernah dihukum dan dianggap sopan selama persidangan.

Hakim ketua Widiarso yang membacakan amar putusan, menyebut terdakwa divonis dua tahun 10 bulan penjara, dan denda Rp 50 juta, subsider kurungan dua bulan penjara. “Terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian Negara sebesar Rp 853,500,150, dan apabila dalam kurun waktu satu bulan sejak vonis pengadilan dinyatakan inkrah, maka kekayaan terdakwa akan disita kejaksaan,” tegas hakim ketua.

Usai sidang, Hardiarta melalui kuasa hukumnya Johan Blumbang menyatakan pikir-pikir. (ars)

Mataram (Suara NTB) Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) NTB yang akan berlangsung pada tanggal 13 Mei mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB tidak menyediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus untuk para penyandang disabilitas. “Kita juga tidak ada istilah TPS khusus.

Memang tidak ada di peraturan.

Di Jawa Barat juga tidak ada,” ujar Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si, Senin (25/2).

Hal tersebut berdasarkan peraturan bahwa TPS dibuat berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan oleh KPU. “Kenapa tidak ada TPS khusus?

Karena ini terkait dengan TPS dibuat berdasarkan DPT. TPS khusus itu tidak ada DPT-nya jadi tidak bisa,” tambahnya. Untuk pemilih penyandang disabilitas, Fauzan mengakui pihaknya kesulitan dalam mengidentifikasi pemilih dengan keadaan tertentu (disabilitas). Untuk itu pihaknya juga tidak membuat surat suara dalam huruf braille untuk penyandang tuna netra.

Namun ditegaskannya walaupun tidak membuat TPS khusus atau surat suara dalam huruf braille, bukan berarti pihaknya meremehkan hak para penyandang disabilitas untuk menggunakan hak pilihnya. Solusinya, KPU akan meminta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berkoordinasi den-

gan Panwaslu lapangan untuk membimbing pemilih dengan disabilitas ini. “Dibimbing bukan untuk memilih siapa, tapi dibimbing bagaimana caranya memilih,” tegasnya. Petugas tersebut juga nantinya wajib membawa surat pernyataan untuk merahasiakan pilihan orang yang dibimbing dalam melakukan pencoblosan tersebut.

Selain tidak menyiapkan TPS khusus untuk penyandang disabilitas, KPU juga tidak menyiapkan TPS khusus di Rumah Sakit. Namun KPU akan membuat TPS yang lokasinya dekat dengan rumah sakit tersebut sehingga para pasien bisa menggunakan hak pilihnya di TPS yang dekat dengan rumah sakit tersebut. Sedangkan untuk TPS di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) akan dibangun TPS sesuai dengan jumlah DPT yang ada di dalam Lapas tersebut. Pihaknya pun berkoordinasi dengan Kepala Lapas untuk menetapkan DPT di Lapas. “Tinggal kita mencari daftar dan koordinasi dengan Kepala Lapas kapan berakhir masa hukumannya. Kalau berakhir setelah tanggal 13 Mei itu masuk di DPT,” ujarnya.

Sementara untuk warga Ahmadiyah yang tinggal di Asrama Transito, Majeluk juga tetap dimasukkan dalam DPT dan mempunyai hak untuk memilih calon gubenur dan wakil gubernur. “Kalau Ahamdiyah tetap

Tidak Terpengaruh Kepindahan Bandara

Menjamur, Hotel dan Restoran di Mataram Mataram (Suara NTB) – Seolah tidak terpengaruh dengan kepindahan bandara ke Lombok Tengah, jumlah hotel dan restoran di Mataram justru berkembang pesat. Hal ini terlihat dari tingginya permohonan izin usaha perhotelan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, Drs. Ida Made Jayanta, ST, MM., didampingi Kepala Bidang Perizinan, Ellya Lailatul Qadar kepada Suara NTB di kantornya, Senin (25/2) kemarin, mengakui, setiap tahun trend jumlah hotel selalu meningkat. Saat ini saja, berdasarkan data yang dipegang Dinas Budpar Kota Mataram, jumlah restoran tercatat 285, hotel berbintang tujuh, hotel melati 67, agen perjalanan 178 serta event organizer sebanyak 28.

Data ini, sambung Jayanta, akan terus diperbarui. Setiap tahun Tim Yustisia yang diketuai oleh Satpol PP, rutin melakukan pendataan dan penertiban. ‘’Mana-mana yang belum, ya kita imbau supaya segera mengurus izin-izinnya,’’ ujarnya. Namun secara prinsip, baik hotel maupun restoran, ketika akan operasional, harus dilengkapi dengan izin.

Izin hotel berlaku selama lima tahun, sedangkan restoran, salon izinnya berlaku hingga tiga tahun. Khusus untuk hotel, data tersebut, diakuinya meningkat dibandingkan tahun lalu. ‘’Ada 2000-an kamar hotel yang ada di Mataram. Belum termasuk Golden Palm Hotel,’’ sebutnya.

(Suara NTB/fit)

Ida Made Jayanta

Ia menegaskan, kepindahan bandara ke Lombok Tengah sama sekali tidak berpengaruh terhadap perkembangan jumlah hotel maupun restoran. ‘’Saya rasa tidak. Bahkan banyak sekali muncul. Mataram ini sudah maju beberapa langkah dibandingkan kabupaten/kota lain di NTB,’’ tegasnya. Mataram adalah ibukota provinsi, semua ada di Mataram sehingga Mataram banyak dibutuhkan orang luar sekalipun. ‘’Semua pusat pelayanan ada di Mataram. Sehingga itu lebihnya kita,’’ cetusnya.

Selain itu, pemerintah pusat dalam tata ruang disebutkan bahwa Mataram juga sebagai pusat kegiatan nasional (PKN).

Artinya, apapun kegiatan pemerintah pusat, baik yang berskala nasional maupun internasional, pasti akan diselenggarakan di Mataram. (fit)

Derita Erna Maryati

Tak Punya Langit-langit Mulut Berujung Gizi Buruk Permasalahan gizi buruk masih menghantui dunia kesehatan di NTB. Seorang bayi penderita gizi buruk dirawat di RSUP NTB. Bayi malang ini bahkan harus dibantu selang untuk bisa minum ASI. DITEMANI sang ibu Munawaroh (18) dan ayahnya Munawar (20), Erna Maryati bayi berusia 3,5 bulan asal Dusun Salut, Desa Selat, Kecamatan Narmada Lombok Barat, hanya bisa tergolek lemah di Bangsal Kenanga nomor 218 RSUP NTB. Tidak seperti anak seusianya yang bisa menkonsumsi ASI secara langsung, Erna harus dibantu selang untuk bisa menkonsumsi ASI dari sang ibu.

Melalui selang inilah hidup bayi mungil ini bergantung.

Menurut Munawaroh, Erna Lahir dalam keadaan normal.

Berat badannya pun normal yaitu 2,8 Kg. Namun selang setengah bulan setelahnya, kondisi Erna semakin melemah, berat badanya menurun hingga 2,5 Kg. Erna pun menolak mengkonsumsi ASI dan beralih ke susu formula. Dengan bekal seadanya, Erna malang pun dibawa sang ibu ke Puskesmas Keru Lombok Barat.

“Kenapa nggak bisa-bisa gemuk, ternyata langit-langit mulutnya bolong. Kadang nggak bisa masuk ASI karena keluar ke atas. Hanya sedikit yang masuk ke perut, makanya nggak bisa gemuk,” terang Munawaroh.

Menurut dokter yang memeriksa, ternyata langit-langit mulut Erna berlubang. Sehingga susu formula atau ASI yang masuk ke mulut mungilnya tembus ke hidung. Jadi untuk bisa mengkonsumsi susu atau ASI, Erna pun harus meng-

gunakan alat bantu selang.

Dari sanalah Ernawati lantas dirujuk ke RSUP NTB. Dengan menggunakan kartu Jamkesmas yang dimilikinya Erna dirawat intensif. Sudah satu bulan ini Erna dirawat di RSUP NTB. Meski harus menggunakan selang, namun kondisi bayi ini mulai membaik. Kini bobotnya sudah 3,3 Kg. Namun entah sampai kapan Erna harus menggunakan selang.

Menurut dokter yang menanganinya, Erna harus menggunakan selang hingga usianya dua tahun selama ia mengkonsumsi ASI. Beban berat pun bertambah, karena meski pengobatan Erna telah ditanggung oleh Jamkesmas, namun biaya hidup kedua orang tua Erna semakin berat.

Apalagi sang ayah Munawar yang biasa menjadi buruh tani harus berhenti bekerja untuk menunggui buah hatinya.

Sementara itu ditemui terpisah, pihak RSUP NTB melalui dr. dewi Sangawati Sp.A. Senin (25/2) kemarin menyebutkan selama ini pasien gizi buruk yang dirujuk ke RSUP NTB tidak selalu mengalami gizi buruk murni. Mereka yang datang pada umumnya juga mengalami penyakit bawaan dan komplikasi.

Seperti kasus yang dialami Erna, bayi ini mengalami Paletosisis yaitu kelainan dimana langit-langit mulut bayi tidak menyatu sempurna. Selain itu bayi ini

juga mengalami kelainan komunital serta ditemukan benjolan di kepala yang terus membesar.

Menurut dr.Dewi pihaknya sudah melakukan city scan pada benjolan di kepala bayi, tetapi tidak ditemukan kelainan. Selain penyakit di atas, bayi Erna juga mengalami penyakit penyerta yaitu paruparu dan TBC. Untuk menyembuhkannya, pasien harus menjalani operasi dan dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah di Denpasar. Namun untuk bisa menjalani operasi, pasien harus dalam kondisi stabil dengan berat badan normal. Disinilah tugas Rumah Sakit untuk menyiapkan dan menstabilkan kondisi Erna, agar bisa menjalani operasi.

Wakil Direktur RSUP NTB dr. Lalu Ahmadi Jaya menyebutkan, hingga saat ini rumah sakit telah merawat pasien gizi buruk sesuai dengan prosedur.

Menurut data RSUP NTB sejak tahun 2011 rumah sakit telah merawat 72 pasien gizi buruk dimana 12 orang diantaranya dinyatakan meninggal. Sementara di tahun 2012 jumlah pasien meningkat hingga 93 dimana 13 orang meninggal. Tahun 2013 jumlah pasien gizi buruk yang telah dirawat dari Januarisekarang sejumlah 11 orang.

Kasus meninggal ini menurut Ahmadi bukan karena penanganan rumah sakit yang kurang, namun karena kebanyakan pasien yang datang ke RSUP NTB sudah dalam keadaan parah dan disertai penyakit penyerta. Dalam hal ini Rumah sakit tidak bisa bekerja sendiri. Butuh kerjasama semua pihak termasuk puskesmas dan keluarga. (nia)

(Suara NTB/nia)

DIGENDONG - Erna Maryati (3,5 bulan), pasien Gizi buruk yang tidak memilkiki langit-langit mulut, saat digendong ibunya.

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Klarifikasi Rekomendasi Pansus

Warga Trawangan Temui Pimpinan DPRD KLU Tanjung (Suara NTB) Sejumlah perwakilan warga Dusun Trawangan, Desa Gili Indah, akhirnya mendatangi Pimpinan DPRD KLU, Senin (25/2).

Mereka meminta klarifikasi kepada Pimpinan DPRD atas tindak lanjut Rekomendasi Pansus (Panitia Khusus) Trawangan yang telah menelurkan 6 poin rekomendasi.

“Kalau memang keluar dari aturan, jelas kami kecewa. Kita bertahan (di lokasi sengketa) karena aturan yang ada. Harapan (Suara NTB/ari) kami, semua warga harus Syarifuddin kembali (ke lokasi semula), 100 persen,” kata Tokoh Masyarakat Gili Trawangan, H. Rukding, kepada media usai menemui Pimpinan DPRD. Pertemuan antara warga dan Pimpinan Dewan berlangsung tertutup. Ketua DPRD KLU, Mariadi, S.Ag., yang dikonfirmasi pun menghindar dan memilih menyerahkan klarifikasi kepada Wakil Ketua I DPRD KLU, Syarifuddin, SH. Dari berkas rekomendasi yang ditandatangani Pimpinan Dewan, hanya 1 Pimpinan DPRD yakni Wakil Ketua II, Burhan M. Nur, yang tidak menandatangani rekomendasi Pansus. Tak jelas apa alasannya. Namun banyak pihak menilai, DPRD dari Partai Demokrat ini tak menandatangani rekomendasi karena alasan politis.

Terlepas dari itu, H. Rukding yang didampingi enam orang lainnya, mengakui bahwa warga Trawangan yang terlibat konflik ingin mengetahui bagaimana hasil laporan Pansus. Warga menginginkan kejelasan atas sikap Pemda KLU, usai menerima rekomendasi Pansus yang ditandatangani Pimpinan DPRD tanggal 23 Januari itu.

“Kami sudah menunggu sejak pukul 08.00 pagi. Warga gusar karena sudah cukup lama tidak ada informasi. Di lapangan saat ini, WAH sudah menembok, dan kami melihat ada 1 kavlingan, luasnya 15 - 20 are, berjarak 1 blok dari Pos Polisi. Maksudnya itu apa, kami tidak tahu,” sambung Rukding diamini warga lainnya.

Ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua I DPRD KLU, Syarifuddin, SH., mengklaim bahwa secara kelembagaan hasil putusan rekomendasi Pansus sudah ditandatangani meskipun belum lengkap. Berkas itu pun sudah dikirim ke Bupati KLU, seminggu yang lalu. “Tugas lembaga sudah selesai dimana hasil Pansus, tidak dikurangi maupun ditambah. Pleno di Pimpinan sudah selesai, jadi bola sekarang ada di eksekutif,” kata Syarif.

Hanya saja, Syarifudin pun tak tahu menahu berapa lama berkas rekomendasi akan ditindaklanjuti Bupati. Mengingat dari enam poin rekomendasi Pansus, kesemuanya sangat strategis, sensitif dan memerlukan keberanian untuk membela kepentingan negara, dan masyarakat KLU. (ari)

120 Lebih Pejabat Lobar Segera Dimutasi Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd memastikan 120 orang lebih pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Lombok Barat akan segera dimutasi. Bupati menyatakan, paling lambat Rabu mendatang mutasi sudah mulai digelar untuk mengisi jabatan lowong, pensiun dan pejabat yang terserat kasus hukum.

“Kepastian mutasi Insya Allah hari Rabu, kalau tidak besok Selasa (hari ini, red) ya hari Rabu lah,” tegas Zaini Arony dikonfirmasi wartawan usai menghadiri acara pengajian umum silaturahmi di Lapangan Umum Gunungsari, Lombok Barat Senin (25/2) siang. Ia menyebutkan, lebih dari 120 pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Lombok Barat akan dimutasi.

Dikatakan Zaini Arony, mutasi untuk mengganti pejabat yang pensiun dan melakukan promosi pejabat di beberapa bidang lingkup SKPD Pemkab Lobar. Dalam promosi, terdapat beberapa pejabat eselon III ke eselon II dan eselon IV ke eselon III. Bahkan beberapa yang tadinya staf dipromosikan menjadi pejabat eselon IV. Sebelumnya, kalangan DPRD Lobar juga menyarankan kepada Bupati untuk segera melakukan mutasi pejabat. Mutasi mendesak dilakukan karena keperluan organisasi birokrasi agar efektif dalam melayani masyarakat. Dikatakan, akibat lowongnya sejumlah jabatan eselon II di Pemkab Lobar, mengganggu pelayanan publik di daerah setempat. Banyak pengusaha khususnya di sektor pertambangan yang ingin berinvestasi justru terkendala izin. Izin itu tidak bisa dikeluarkan lantaran Kepala Dinas yang berwenang justru tidak ada, sementara pejabat sementara atau pelaksana harian yang ditunjuk belum bisa mengambil kebijakan semacam itu. (nas)

Satpol PP Lobar Bongkar Lapak PKL di Jalur Rumak Giri Menang (Suara NTB) Lapak-lapak PKL yang berada di sepanjang jalan Rumak menuju Patung Sapi dibongkar Satpol PP Lombok Barat. Pembongkaran dilakukan karena lapak tersebut menggangu atau merusak pemandangan di jalur tersebut. Pasalnya, jalur itu termasuk jalur ramai yang dilalui pengendara khususnya dari BIL. Selain merusak pemandangan, lapak tersebut melanggar ketentuan Perda ruang milik jalan karena pemasangannya masuk rumija. Pol PP Lobar menurunkan 28 personel, dibantu dari pihak Provost hingga regu wanita. ‘’Ini menindaklanjuti surat yang sudah dikirim ke PKL, mereka diminta pindah karena menggunakan Rumija. Namun tak direspon sehingga dilakukan penertiban,” kata Kepala seksi ketertiban umum Satpol PP Lobar, Rauh Senin (25/2) kemarin.

Surat peringatan itu jelasnya sudah ketiga kali, terkahir tertanggal 17 Januari lalu. Namun, para PKL rupanya tak mengindahkan sehingga terpaksa ditempuh jalan terakhir menertibkan lapak-lapak tersebut. Dari penertiban itu, ada tujuh lapak PKL yang dibongkar Satpol PP, khususnya pedagang yang berjualan dengan membangun lapak dan menggunakan rumija.

Dalam kegiatan pembongkaran itu, Satpol PP turun bersama Kades Rumak dan Camat Kediri. Mereka ikut serta turun untuk membongkar sama-sama lapak yang tidak berizin itu. Sebelumnya pedagang berjanji akan membongkar sendiri lapaknya setelah diberi waktu, tetapi hingga kemarin ternyata masih ada PKL yang berjualan sehingga Satpol PP langsung bertindak dengan membongkar lapak liar itu dibantu pedagang itu sendiri.

Satpol PP mengimbau agar PKL jangan menggunakan rumija untuk berjualan tetapi jika PKL itu bersifat mobile atau sementara tidak permanen dipersilakan berjualan.

Yang penting tidak mengganggu keselamatan pengguna jalan lainnya. ‘’Pengertian mobile disini menggunakan gerobak jadi jika sudah tidak digunakan berjualan bisa dibawa pulang sehingga tidak terkesan kumuh,” tegasnya.

Kedepannya satpol pp akan menurunkan personelnya untuk patroli setiap hari mengamati keberadaan PKL liar. Jadi jika nanti ada PKL yang mendirikan lapak liar dan menggunakan rumija bisa segera ditindak agar tidak berkembang. (her)

(Suara NTB/her)

PETI KEMAS - Kontainer pengangkut melalui pelabuhan Peti Kemas, mengancam lahan pencaharian ratusan buruh di Lembar.

Buruh Bongkar Muat Tuntut Pelabuhan Peti Kemas Ditutup Giri Menang (Suara NTB) Buruh atau pekerja bongkar muat (PBM) Pelabuhan Lembar mengeluhkan aktivitas kontainer pelabuhan peti kemas yang mengambil alih lahan pencaharian mereka. Akibatnya, sekitar 800 pekerja lokal di Pelabuhan itu terancam kehilangan pekerjaannya. Keluhan inipun sudah disampaikan ke Pengelola pelabuhan, Pemda dan DPRD serta Gubernur namun belum mendapat respon.

Anggota PBM Lembar, Rusni menyatakan, sejak di-

operasikannya petikemas di Lembar hampir melumpuhkan semua pencaharian buruh. Untuk membicarakan persoalan ini, pihaknya sudah memanggil semua aanggota aliansi pengguna jasa di pelabuhan untuk mencari kesepakatan. Jika dalam waktu dekat pihak pengelola tidak bereaksi maka akan melakukan aksi. Tuntutan para buruh jelasnya, pengelola pelabuhan harus menghentikan operasional petikemas. Alasannya, tenaga kerja lokal yang bekerja untuk

kapal angkutan terancam kehilangan pekerjaaannya.

Disebutkan, jumlah mandor yang bekerja dikapal angkutan itu enam mandor. Satu mandor membawahi 45 orang, jika ditotal maka jumlah pekerja di kapal angkut barang yang diambil alih oleh kontainer petikemas 600 orang. Belum lagi ditambah ekpedisi kapal yang ada, juga teracam tak beroperasi. “Belum lagi pekerja lain, usahanya mati total,’’ ujarnya.

Awalnya, kontainer peti kemas hanya mngangkut barang

komoditi terbatas. Namun belakangan mulai mengangkut barang yang seharusnya menjadi bagian para buruh. Bahkan Semen yang tadinya diangkut kendaraan angkutan mulai dikontainerkan. Disebutkan, jumlah buruh nusantara yang bekerja di angkutan semen sebanyak 500 orang.

Belum ratusan angkutan, jumlahnya sekitar 150 orang.

Para buruh ini sebutnya, hampir semua punya anak dan istri, jika lahan pencahariannya dicaplok maka sekitar ribuan orang yang kehi-

langan nafkah hidup.

Diakuinya, semenjak beroperasi kontainer Petikemas penghasilan para buruh menurun drastis. Sebelumnya, penghasilan buruh ratarata per hari mencapai Rp 100. Dikonfirmasi terpisah, Syahbandar Pelabuhan Lembar, Kapten Heru mengatakan, tuntutan itu akan difasilitasi. Persoalan ini, kata dia, akan dibahas bersamasama supaya tidak terjadi kesalahpahaman.. ''Kami akan bahas untuk mencari jalan keluas,'' tandasnya. (her)

Rencana Investasi Tanjung Ringgit Belum Penuhi Syarat Selong (Suara NTB) Rencana investasi PT Eco Solution Lombok (ESL), konsorsium investasi Swedia belum memenuhi syarat. Hal itu menjadi alasan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lombok Timur (Lotim) belum mengeluarkan Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) investor yang akan mengelola kawasan seluas 200 hektar (ha) tersebut.

Demikian disampaikan, Kepala BPPT Lotim, Hj. Rasmiyah. Menjawab wartawan di Selong, Senin (25/2) kemarin, ia menyebut syarat yang dimaksudkan adalah belum adanya desain tapak atau peta detail kawasan yang akan dimanfaatkan. Disampaikan, desain tapak tersebut merupakan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Lotim.

“Berapa yang akan dikua-

sai dan berapa luas yang akan dikelola itu belum ada,” ungkap Rasmiyah. Khusus untuk ESL, ingin dilihat Pemkab Lotim tingkat keseriusannya dalam berinvestasi. Ia tidak ingin investasi yang datang hanya sekadar di atas kertas.

“Kita tidak ingin, datang 3-4 tahun saja lalu menghilang,” pungkasnya.

Senada dengan ESL, tidak jauh dari lokasi yang akan dikembangkan ESL ada hotel yang akan dibangun berwa-

wasan lingkungan oleh perusahaan Lombok Saka. Desain tapak yang belum ada pun menjadi salah satu alasan belum bisa dikeluarkan IUPJLWA-nya. Hanya izin prinsip dari Bupati Lotim, katanya sudah terpenuhi.

Terhadap rencana investasi lebih jauh perusahaan yang juga sudah memiliki Hotel Lombok Klui di Senggigi ini sejauh ini, kata Rasmiyah, sedang dalam proses pembuatan izinnya.

Diketahui, Lombok Saka sudah lebih dulu berinvestasi di bandingkan ESL. Sejumlah bangunan hotel bernuansa alam sudah didirikan di wilayah Tanjung Bloam Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim.

Investasi bidang pariwisata di Lotim terbilang terus tumbuh. Jauh sebelumnya, di kawasan Pantai Surga sudah berdiri sejumlah bangunan hotel. Antara lain, carry black yang berada tidak jauh dari Pantai Surga Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru. “Kalau di kawasan Pantai Surga itu sudah dari dulu izinnya, tinggal pengawasan terhadap hak-hak pemerintah terhadap aktivitasnya. Seperti pajak

(Suara NTB/rus)

Hj. Rasmiyah

bumi dan bangunannya,” demikian Rasmiyah. (rus)

Validasi Data Pemilih

KPUD Lotim Antisipasi Mobilisasi Domisili Selong (Suara NTB) Jajaran KPUD Lombok Timur (Lotim) tengah melakukan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS). Proses validasi data sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dipastikan benarbenar dilakukan. Salah satu diantisipasi, adanya indikasi mobilisasi domisili.

Demikian diungkap Anggota KPUD Lotim, Muhammad Saleh. Ditemui di kantornya, Senin (25/2) kemarin, ia menuturkan beberapa waktu lalu ada kegiatan mobilisasi 80 orang ke wilayah kelurahan Pan-

cor. Kegiatan itu berhasil digagalkan. Diduga, jika mobilisasi pemilih kemarin itu lolos, maka akan terjadi lagi.

Diakui Saleh, praktik mobilisasi domisili yang selanjutnya diklaim memiliki hak memilih ini menjadi salah satu trik untuk memenangkan salah satu pasangan calon pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Menyadari hal itu, KPUD Lotim mewanti-wanti Panitia Pemilu Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Surat keterangan domisili dikatakan masih diterima KPUD Lotim selain Kartu Tan-

da Penduduk (KTP) memenuhi syarat sebagai pemilih. Namun disyaratkan, yang hanya memenuhi ketentuan itu atas dasar permintaan warga bersangkutan.

Disertai surat keterangan pindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Pembuatan domisili secara mobilisasi sama sekali tidak dibenarkan jajaran KPUD Lotim.

Disebut Saleh, daerahdaerah yang rentan pembuatan surat keterangan domisili ini biasanya daerah yang berdekatan. Seperti Kecamatan Suralaga dan Selong. “Dua kecamatan, Suralaga dan Selong ini ada potensi,” pungkasnya.

Tunggu Hasil IDI Selanjutnya soal persiapan pelaksanaan Pilkada Lotim saat ini sudah berjalan lancar.

Semua persyaratan, baik syarat calon maupun syarat pencalonan sebagian besar sudah terpenuhi. Saat ini, KPUD Lotim tengah menunggu hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap empat pasangan bakal calon (balon) Bupati dan Wakil Bupati Lotim.

Sebelumnya, tim dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong telah memeriksa pasangan Al-

Khaer (H.Ali Bin DachlanH.Haerul Warisin), Waly (H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis), Sufi (H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi) dan Mafan (H. Usman FauziH.M. Ihwan Sutrisno).

Jadwalnya, IDI akan menggelar rapat pleno Kamis (28/2) mendatang. KPUD Lotim sendiri akan mengumumkan sesuai hasil pemeriksaan para ahli medis yang tergabung dalam IDI tersebut. Hasil pemeriksaan kesehatan, lanjutnya merupakan salah satu syarat calon yang sangat menentukan kelulusan balon menjadi calon. (rus)

Krisis Air Bersih Melanda KLU, Buang Air Pun Pakai Tisu Tak banyak yang menyangka, krisis air bersih sudah sedemikian parah di Lombok Utara. Krisis ini bahkan sudah mengarah ke Tanjung, Ibukota Kabupaten Lombok Utara. Seperti apa kondisinya?

JEJERAN toilet berdiri yang biasanya dipakai untuk membuang urine milik Pimpinan DPRD KLU, tak biasanya bau pesing. Maklum saja, sudah lebih dari seminggu air PDAM tidak mengalir. Tak jelas penyebabnya. Ada klaim peralatan PDAM yang sebentar lagi diserahterimakan dari Pemda Lobar - Kota Mataram ke Pemda KLU ini rusak.

Kerusakan itu pun diklaim akibat proyek PLTMH yang berada di kampung Anjah, Desa Bentek, Kecamatan Gangga. Ada pula yang mengindikasikan adanya upaya sabotase. Manajemen PDAM Menang Mataram dituding tak lagi peduli untuk memperbaiki kerusakan disebabkan aset-aset ini tak lama lagi akan berpindahtangan.

“PDAM Menang memang nakal. Giliran akan diserahterimakan ke KLU, mereka tidak mau lagi memperbaiki. Kita di Banggar sampai menganggar-

kan Rp 100 juta untuk menanggulangi kerusakan, meskipun anggarannya tidak ada. Tapi akan kita upayakan, dana ini akan ditutupi pada APBD Perubahan (2013),” kata Anggota Komisi II DPRD KLU, H. Armiyoto, Senin (25/2).

Terlepas dari persoalan itu, kondisi saat ini sejumlah Anggota DPRD, kalangan PNS Pemda KLU dan masyarakat pelanggan PDAM KLU saat ini kebingungan untuk menutup defisit air bersih. Untuk sekedar keperluan membasuh hadats saja, sebagian anggota dewan terpaksa menggunakan air mineral kemasan botol.

“Mau dimuat silahkan, karena memang inilah kenyataannya. Saya sampai menghabiskan 4 botol air (kemasan botol) untuk bersih buang air besar,” aku Anggota DPRD Djekat Demung.

Senada Djekat, antisipasi krisis air bersih di ibukotà

untuk keperluan basuh membasuh terlihat cukup menggelikan bagi anggota Dewan lain.

Sopian, SIP., dengan terpaksa mengambil secarik tisu sesaat akan berangkat ke toilet. “Mau kencing, untuk pembersih.

Terpaksa kali ini kita pakai pembalut,” seloroh Sopian.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengawas PDAM Lombok Utara, H. Raden Nurjati, tak menyangkal persetujuan dana talangan Rp 100 juta merupakan inisiatif Pemda KLU guna memperbaiki sendiri instalasi pipa yang rusak, mengingat PDAM Menang Mataram terkesan ogah-ogahan.

“Dana sebesar Rp 100 juta itu untuk membiayai perbaikan pipa di sumber air di Jong Blangka, Kecamatan Gangga.

Setelah dana talangan ini cair, PDAM Lombok Utara akan langsung memperbaikinya,” tandas Nurjati.

Dana talangan itu, sambungnya, diperuntukkan pula untuk membiayai operasional PDAM, menyusul modal operasional pada termin pertama yang dialokasikan Pemda KLU melalui APBD belum dapat dicairkan. Setidaknya,

(Suara NTB/ari)

TIDAK MENGALIR - Air PDAM di KLU sudah seminggu tidak mengalir. penganggaran dari Pemda ke PDAM masih harus menunggu dasar hukum penggunaan

anggaran, dalam hal ini Perda yang mengatur Perusahaan Daerah. (ari)

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kontraktor Minggat, Proyek Transmigrasi Brang Lamar Terbengkalai Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan unit pemukiman transmigrasi (UPT) di Brang Lamar Kecamatan Lunyuk sedikit terbengkalai, menyusul minggatnya kontraktor pelaksana proyek dimaksud. Proyek yang seharusnya tuntas pada November 2011 lalu molor hingga November 2012.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, melalui Kabid Transmigrasi, Zainal Abidin, yang dihubungi Senin (25/ 2) menyatakan, sejauh ini, baru

30 persen dari pembangunan fisik proyek dimaksud, atau sekitar 48 rumah yang baru dibangun dari 100 rumah yang direncanakan. Itupun dari 48 rumah yang dibangun, banyak bagian

rumah yang belum selesai. “Ada yang klosetnya belum terpasang, atap yang belum selesai dan lainnya,” cetusnya.

Hal ini terjadi, setelah kontraktor pelaksana lari meing-

galkan pekerjaannya. Jadi pembayaran termin pertama di potong. Setelah dipotong uang muka, itu dibayar termin pertama sekitar 20 persen.

Seraya mengaku telah mengusulkan agar kontraktor yang lari tersebut di-black list sebagai bentuk sanksi tegas karena tidak menyelesaikan pekerjaan. “Kita telah black list,” tandasnya.

Sampai saat ini, kelanjutan proyek tersebut belum ditender. Dalam hal ini, Disnakertrans Sumbawa masih sedang menyusun perencanaan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Sebelumnya, proyek ini telah dilimpahkan ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Sumbawa.

Namun ditolak ULP, karena tidak sesuai dengan harga

standar. Hingga akhirnya akan ditender oleh Disnakertrans Kabupaten. “Pelaksanaan tendernya nanti masih menunggu perhitungan kegiatan di lapangan. Hitung berapa yang sudah keluar, berapa biaya yang harus disediakan kembali,” jelas Z. Abidin.

Imbas dari larinya kontraktor ini, membuat pembangunan pemukiman transmigra-

si dimaksud menjadi molor.

Dari awalnya ditargetkan rampung pada November 2011 menjadi November 2012. Yang kemudian akan diikuti dengan penempatan warga transmigrasi. “Kita usahakan November tahun ini penempatan.

Tunggu selesai 100 persen pemukiman. Sebab, waktu pelaksanaan kegiatan paling tidak lima bulan,” terangnya. (arn)

13 Terdakwa Kasus Lambu Jalani Sidang Kota Bima (Suara NTB) Setelah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima beberapa waktu lalu, 13 terdakwa kasus Lambu yang menyerahkan diri secara bertahap mulai menjalani sidang. Senin (25/2), 13 terdakwa kasus Lambu ini mulai menjalani sidang lanjutan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi setelah minggu lalu menjalani sidang perdana dengan pembacaan dakwaan. Dalam persidangan tersebut, para terdakwa sempat mengungkapkan rasa senangnya karena tambang tak jadi beroperasi.

Saksi-saksi yang dihadirkan berjumlah lima orang. Kelimanya merupakan anggota Buru Sergap (Buser) yang melaksanakan tugas saat itu. Umumnya para saksi ini mengetahui peristiwa pemblokadean Pelabuhan Sape Bima hingga pembubaran paksa oleh aparat Kepolisian.

Di mana para terdakwa bersama ribuan warga Kecamatan Lambu melakukan prmblokadean sejak tangal 19 hingga 24 Desember.

Pemblokadean ini sebagai bentuk tuntutan atas penerbitan SK pertambangan di Kecamatan Lambu. “Mereka datang membawa spanduk dan berbagai senjata tajam,” terang salah seorang anggota Buser saat menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Mas’ud SH. Selanjutnya, setelah lima hari melakukan pemblokadean, warga akhirnya dibubarkan paksa tanpa ada perlawanan.

Sementara setelah mendengarkan keterangan saksi, Ketua Majelis kembali mengklarifikasi kepada para terdakwa. Di mana para terdakwa membenarkan jawaban tersebut.

Menjawab pertanyaan Ketua Majelis, salah seorang terdakwa, Ansyari alias Owen mengatakan pemblokadean tersebut sebagai bentuk reaksi atas ditangkapnya sejumlah rekan mereka Adi Supriadin setahun sebelumnya terkait aksi yang menuntut SK tersebut dicabut. Di mana penerbitan SK tersebut akan berdampak pada kerusakan lingkungan jika pertambangan benar-benar berjalan. “Karena itu dekat dengan pemukiman warga,” katanya.

Hanya saja, Pemkab Bima ngotot tak mau mencabut dan tak ingin menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara diplomasi yang baik. Sehingga masyarakat melakukan pemlokadean jalan menuju pelabuhan Sape. Terlebih sebelumnya aparat melakukan penangkapan terhadap salah seorang rekannya yakni Adi Supriadin.

Dalam kesempatan itu juga, Ansyari mengatakan ia dan rekan-rekannya merasa menang dan senang karena pertambangan emas tak jadi dilaksanakan. Namun, ia juga menyesal lantaran aksi pemblokadean ini juga menimbulkan banyak kerugian termasuk tewasnya dua orang warga Kecamatan Lambu.

Selain itu, warga juga merasakan dampaknya lantaran tak bisa beraktivitas seperti biasa seperti melaut dan bertani.

Sidang yang juga didampingi dua hakim anggota masingmasing Demi Hadiantoro, SH dan Fatcurochman, SH ini menghadirkan seluruh terdakwa. Masing-masing, Mistahudin, Ibrahim, Ishaka, Junaidin, M Yadin, Idris, Aco Ariansyah, Jainul Ashadi, Jumrah CP, Muaidin, Rizal Fitrah dan Idham. Selanjutnya, sidang kembali digelar minggu depan masih dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (use)

DIPERSOALKAN Warga Baka Jaya penerima bantuan rumah kumuh yang mempersoalkan perubahan pola pencairan dana bantuan untuk tahap kedua di Bappeda Dompu, Senin (25/2) kemarin.

(Suara NTB/ula)

Bantuan Rumah Kumuh Tidak Berupa Uang

Warga Datangi Kantor Bappeda Dompu (Suara NTB) Pencairan tahap ke-2 bantuan rumah kumuh tidak lagi menerima uang tunai. Warga penerima bantuan hanya akan menandatangani slip penarikan uang di BRI, tetapi uangnya sebesar Rp 3 juta langsung ditransfer ke rekening pengusaha yang siapkan barang. Modus ini diduga digunakan oknum pejabat untuk mendapatkan keuntungan dan warga terkesan dibodohi.

Abdullah Husaen, warga Desa Baka Jaya kepada Suara NTB di kantor Bappeda Dompu, Senin (25/2), mempertanyakan kebijakan Bappeda Dompu yang secara tiba-tiba mengubah pola pencairan dana bantuan rumah kumuh tahap ke-2. Karena pihaknya tidak bisa membelanjakan langsung kebutuhan untuk membangun rumahnya, tapi justru dikelola oleh pendamping dengan

menunjuk toko tertentu. “Kita menginginkan, agar uangnya kita sendiri yang membelanjakan, toh pencairan belanja tahap pertama lalu kita gunakan untuk belanja kebutuhan memperbaiki rumah,” kata Abdullah.

Dijelaskan Abdullah, ada kesan harga yang mahal ketika dibeli oleh pendamping. Itu ia temukan pada rekan-rekannya yang lebih awal menerima pencairan tahap kedua. Seperti harga semen Rp 70 ribu / zak dari biasanya Rp 65 ribu/zak dan seng Rp.40 ribu/lembar dari biasanya Rp.37 ribu/lembar. “Belum lagi kayu yang dibawakan kualitasnya rendah.

Kalau kita beli sendiri, kita bisa memilih kayu yang bagus karena ini rumah kita sendiri,” akunya.

Penanggungjawab program bantuan rumah kumuh di Bappeda Dompu,

Ir. A Muis yang dihubungi di ruangannya berdalih pencairan tahap kedua bantuan rumah kumuh dengan mentransfer ke rekening pengusaha sebagai kebijakan nasional sesuai surat edaran nomor 96/SE/DS/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang tata cara penarikan dana tabungan dan pembelian bahan bangunan oleh penerima bantuan.

Dalam surat tersebut dijelaskan, berdasarkan hasil pengawasan di beberapa Kabupaten/Kota penerima bantuan ditemukan bahwa uang tersebut tidak digunakan secara maksimal untuk memperbaiki rumahnya, bahkan ada yang tidak membeli bahan bangunan tetapi menggunakannya untuk keperluan lain. Ini juga disebabkan oleh rendahnya kinerja pendampingan TPM serta pengawasan dan pengendalian oleh SKPD. “Uang itu tetap menjadi

hak penerima bantuan. Hanya dialihkan ke toko yang diinginkan penerima bantuan untuk membeli bahan bangunan yang dibutuhkan,” kata A Muis.

Ir A Muis membantah pola ini hanya untuk menarik keuntungan fee dari toko untuk pejabat dan tenaga pendamping. “Itu tidak ada. Kita juga tidak menunjuk toko tertentu. Kita hanya memfasilitasi dan mengarahkan toko sesuai pengalaman yang sudah-susah.

Yang menentukan toko mana, tergantung penerima bantuan,” bantah Muis.

Namun bila warga sudah memiliki bahan dan sudah membelinya lebih awal dengan uang sendiri, Muis mengatakan, itu tergantung kesepakatan penerima bantuan dengan pengusahanya. “Itu tergantung pengaturan ke dalam antara penerima bantuan dengan tokonya,” jelasnya. (ula)

Mantan Kadikes Kota Bima Diperiksa sebagai Tersangka

(Suara NTB/use)

SIDANG - Majelis hakim yang tengah menyidangkan para terdakwa kasus pemblokadean jalan menuju pelabuhan Sape di PN Raba Bima, Senin (25/2).

Kantongi Rekomendasi Gubernur

Mataram (Suara NTB) Setelah BPKP menuntaskan audit, penyidik Ditreskrimsus Polda NTB melanjutkan pada tahap pemeriksaan tersangka.

Pekan kemarin, dua tersangka sudah dimintai keterangan, salah satunya mantan Kadikes Kota Bima, Sarjan, AP,t.

Dalam kasus ini Sarjan dimintai keterangan sebagai tersangka, setelah kasus ini

ditingkatkan ke tahap penyidikan dan hasil audit kerugian negara dikantongi. “Tersangka inisialnya S (Sarjan,red) kami sudah periksa tanggal 18 Februari kemarin,” sebut Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nuroddin, SH SIK menjawab Suara NTB, Senin (25/2).

Kapasitas Sarjan dalam kasus itu, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek yang digarap tahun 2009 itu.

Dermaga Teluk Hasil Tes DNA Santong Segera Mayat di RS Kramat Jati Positif Sirajuddin Terealisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Pembangunan dermaga Teluk Santong di kecamatan Pelampang bakal segera teralisasi, menyusul keluarnya rekomendasi Gubernur NTB, terkait ganti lahan untuk dermaga dimaksud seluas 100 hektar. Persoalan ganti lahan selama ini menjadi kendala dalam pembangunan dermaga tersebut.

Sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Burhan S.H, M.H, ketika ditemui, Senin (25/2), lah(Suara NTB/arn) an yang dibutuhkan untuk Burhan pengembangan dermaga Teluk Santong berada di dalam kawasan hutan. Sehinga untuk bisa memanfaatkan lahan dimaksud, harus mendapat gantinya di wilayah lain. “Pusat hanya meminta kita (Pemkab) untuk menyediakan lahannya,” katanya.

Namun, untuk mendapatkan persetujuan tersebut, Bupati mengusulkannya kepada Gubernur dan kini Gubernur telah mengeluarkan rekomendasi. Untuk selanjutnya diteruskan kepada Menteri Kehutanan, mengingat wilayah tersebut samasama berada dalam kawasan hutan. Untuk itu, dalam waktu dekat, pihaknya bersama-sama dengan Dinas kehutanan berangkat ke Jakarta, melengkapi semua dokumen dan persyaratan yang dibutuhkan. “Rekomendasi Gubernur telah dikeluarkan. Dan kini tinggal menunggu persetujuan Menteri,” terangnya. Seraya menyebutkan lokasi lahan pengganti berada di antara kecamatan Moyo Hulu dan Kecamatan Lenangguar.

Sejauh ini, Feasibility Study (FS) sudah dilakukan. Bahkan pusat juga sudah melakukan Survei Investigasi Desain (SID).

Sementara biaya pembangunan dermaga ini nantinya sepenuhnya dibiayai Kementerian Perhubungan. Dengan anggaran yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. (arn)

Dompu (Suara NTB) Hasil tes DNA antara Jikra, ayah kandung Sirajuddin dengan mayat yang masih tersisa di RS Kramat Jati, Jakarta, dinyatakan positif milik Sirajuddin. Namun mayat Sirajuddin baru akan dikembalikan ke keluarga di Dompu, Selasa (26/ 2) pagi ini dari Jakarta melalui Bandara Internasional Lombok (BIL) menggunakan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan GT656.

Achmad Michdan,Tim Pengacara Muslim (TPM) yang mendampingi keluarga Sirajuddin kepada Suara NTB saat dihubungi, Senin (25/2) mengungkapkan hasil tes DNA yang dilakukan tim dokter RS Kramat Jati dengan Jikra (ayah kandung Sirajuddin) dipastikan mayat yang tersisa merupakan milik Sirajuddin. “Hasil tes DNA dinyatakan positif itu milik Sirajuddin,” tegasnya.

Setelah dinyatakan positif, pihak Densus 88 Antiteror Mabes Polri akan memulangkan jenazah ke kampung halamannya di Dompu. Pemulangan jenazah akan menggunakan pesawat Lion Air dengan kode penerbangan GT656 dari Jakarta sekitar pukul 09.05 WIB dan akan tiba di BIL pukul 12.00 WITA. “Jenazah akan dipulangkan besok jam 09.05 dari Jakar-

ta dan tiba di Mataram NTB jam 12 siang,” katanya.

Jenazah Sirajuddin ini akan diantar langsung oleh Densus 88 dan bersama mayat akan didampingi oleh Mahmud, paman Sirajuddin. “Saat ini kita masih berkonsentrasi untuk pemulangan jenazah dan pemakamannya. Kita juga sudah minta kepada keluarga untuk menyiapkan seluruh fasilitas pemakaman,” ungkap Ahmad Michdan.

Di Dompu, warga dan keluarga sudah menyiapkan tempat pemakaman untuk Sirajuddin (20), putra Jikra dan Suharni warga Dusun Woro Baka Desa Baka Jaya Kecamatan Woja Kabupaten Dompu. Penggalian kuburan dilakukan sejak Minggu (24/2) pagi karena mendapat informasi bahwa mayat Sirajuddin akan tiba di Dompu, Senin kemarin. Kesepakatan menggali kubur oleh warga dan keluarga diambil setelah Jikra kembali ke Dompu, Jumat (22/ 2) malam setelah melihat langsung mayat anaknya di RS Kramat Jati Jakarta dan memastikan bahwa mayat yang selama ini disebut bernama Faiz tersebut adalah anaknya sesuai ciri fisiknya. Walaupun hasil tes DNA setelah diambil air liurnya baru akan diketahui, Senin (25/2) kemarin. (ula)

Spek proyek yang amburadul tercium aparat penegak hukum dan ditemukan kerugian negara ratusan juta rupiah, setelah melalui pemeriksaan fisik oleh ahli konstruksi Fakultas Teknik Universitas Mataram dan perhitungan kerugian negara oleh auditor BPKP. Selain Sarjan, yang sudah dimintai keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas nama Jufri. Bawahan Sarjan ini pun diperiksa se-

bagai tersangka, karena menyetujui kontrak dengan 42 rekanan pelaksana senilai Rp 6,6 miliar. Namun dalam pelaksanaannya, proyek tersebut banyak ditemukan tidak sesuai spesifikasi teknik. Dalam kasus ini, sementara penyidik Unit I Subdit III Ditreskrimsus baru menyentuh empat item proyek yang digarap empat rekanan senilai Rp 3 miliar lebih. Dari kontrak itulah ditemukan kerugian negara

ratusan juta rupiah.

Selain dua tersangka, empat orang lainnya akan dipanggil dalam status sama, sebagai tersangka. Mereka adalah empat rekanan yang mengerjakan empat item proyek, yakni gedung utama Puskesmas, UGD, ruang rawat inap dan mushala.

“Mereka akan kita panggil, jadwal pemeriksaannya tanggal 27 - 28 Februari,” pungkas Kasubdit. (ars)

Kapal Nelayan Labuhan Lalar Dilaporkan Hilang Taliwang (Suara NTB) Ombak besar dan angin kencang yang melanda perairan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam beberapa hari terakhir mulai memakan korban. Selasa (25/2), nelayan di desa Labuhan Lalar melaporkan satu kapal warga yang pergi melaut telah hilang di sekitar perairan Talonang kecamatan Sekongkang.

Kepala Desa (Kades) Labuhan Lalar, Khairul Razikin yang dikonfirmasi membenarkan kejadian yang menimpa warganya tersebut. Ia mengatakan, laporan tersebut telah diterimanya sejak Selasa pagi dan mulai dilakukan pencarian menggunakan helikopter yang sengaja dikerahkan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Karena lokasinya dekat dengan Newmont, jadi kita minta bantuan melakukan pencarian menggunakan helikopter,” terangnya.

Menurut Khairul, kapal nelayan yang dinakhodai oleh Jumaiyah beserta tiga orang ABK-nya itu bertolak dari desa Labuhan Lalar pada hari Sabtu lalu. Saat itu kapal Jumaiyah berangkat bersama dengan lima kapal lainnya ke bagian perairan selatan pulau Sumbawa untuk menangkap ikan dengan sistem (pancing) rawe. Namun sejak hari Minggu petang, rombongan armada kapal nelayan itu terpaksa menepi di perarian Talonang karena kondisi lautan mulai memburuk. Celakanya saat berlabuh, tali jangkar kapal Jumayah terputus, sementara mesinnya pun mengalami kerusakan sehingga terpisah dari rombongan.

“Informasi yang saya dapatkan dari rekan-rekan lainnya di sana (laut, red) sampan kecil yang biasa digunakan untuk menebar rawe milik Jumaiyah sudah ditemukan dalam keadaan pecah. Tapi kapal yang ditumpanginya belum ditemukan baik dari pencarian di laut maupun dari udara,” papar Khairul.

Khariul mengatakan, dalam kondisi mesin mati sejumlah kemungkinan bisa saja terjadi terhadap Jumaiyah dan rekan-rekannya. Di antaranya hanyut

jauh ke tengah lautan, tenggelam di hempas ombak atau sudah menepi ke daratan tetapi terhempas di bebatuan tebing sehingga sangat sulit ditemukan kapalnya. “Kami tentu berharap tidak terjadi halhal yang membuat Jumaiyah dan teman-temannya mengalami kondisi terburuk. Tapi itulah yang bisa terjadi saat ini,” tuturnya.

Sampai berita ini diturunkan, Khairul mengatakan masih terus berkoordinasi dengan pihak PT NNT. Ia menyebutkan pencarian pun masih terus dilanjutkan baik dari darat maupun udara, namun hasilnya, baik kapal dan Jumaiyah serta rekan-rekannya belum ditemukan sementara ombak dan angin kencang masih terus terjadi di perarian selatan pulau Sumbawa.

“Saya juga sudah meminta rekan-rekannya yang serombongan berangkat untuk terus melakukan pencarian di laut. Mungkin saja sekarang kapal Jumaiyah sudah mendarat, hanya kesulitan berkomunikasi untuk menginformasikan lokasinya saat ini,” imbuh Khairul. (bug)

Khairul Razikin (Suara NTB/bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Kapal Kandas di Sumbawa, Lembar Gunakan Sistem Buka Tutup Dari Hal. 1 Ibrahim memprediksi, tekanan ombak yang masih cukup kuat menyebabkan kapal sulit keluar. Apalagi jika kapal tersebut tersangkut di karang atau pasir membutuhkan waktu lama untuk bisa keluar.

Untuk ABK, lanjutnya, bisa dievakuasi menggunakan perahu motor. Sementara muatan semen bisa dilakukan pemindahan sambil menunggu kontak dari nakhoda dengan melihat kondisi cuaca dan ketinggian gelombang sekitar pelabuhan. Diketahui, KM Sarana Utama merupakan langganan di Pelabuhan Badas. Biasanya dalam sebulan melakukan bongkar muat hingga tiga kali.

Sementara di Pelabuhan Penyeberangan Lembar Lombok Barat (Lobar), cuaca buruk mengganggu pelayanan transportasi. Pihak otoritas pelabuhan memberlakukan sistem buka tutup.

Gelombang setinggi empat meter di Selat Lombok minggu malam lalu (24/2) sempat mengakibatkan penyeberangan lintas Lembar-Padangbai ditutup sementara. Namun kondisi itu mulai normal kembali, Senin (25/2) pagi.

Selain mengganggu pelayanan pelabuhan, angin kencang juga menumbangkan sejumlah pohon di jalur Lembar-Gerung dan Lembar-Sekotong. Akibatnya jalur itu sempat macet. Tidak hanya itu,

angin kencang juga mengakibatkan belasan atap rumah rusak di kawasan Taman Sari, Kecamatan Sekotong.

Pantuan Suara NTB di Pelabuhan lembar, Senin pagi, kondisi pelabuhan terlihat lengang. Tidak terjadi penumpukan kendaraan, karena penyeberangan dibuka kembali Senin (25/2) sekitar pukul 04.00 Wita, Manager Pemeliharaan PT ASDP Indonesia Ferry Pelabuhan Lembar, Sugiyanto yang ditemui di kantornya, menjelaskan, hari minggu sekitar pukul 10.00 Wita pihak syahbandar menginformasikan agar pelabuhan ditutup, karena cuaca semakin buruk. Dari keterangan yang diterima dari BMKG, tinggi gelombang pada waktu itu 4 sampai 5 meter. “Setelah ditutup terjadi antre memanjang di parkiran pelabuhan, hingga keluar ke jalan,” ungkapnya.

Antrean ini, lanjutnya, tidak menimbulkan kerugian pengusaha dan penumpang. Saat ini, jelasnya, pihak syahbandar menggunakan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kejadian. Ketika cuaca baik, pihak syahbandar akan membuka penyeberangan. Namun ketika kondisi cuaca buruk pelabuhan akan ditutup. (arn/her)

Sebulan, Penghasilan Anggota DPRD NTB Sekitar Rp 20 Juta Dari Hal. 1 Sementara terkait anggaran untuk masing-masing anggota Dewan pada saat melakukan perjalanan dinas atau kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, Rahmad Radjendi mengatakan anggarannya menggunakan standar Peraturan Gubernur, di mana masing-masing anggota Dewan mendapatkan anggaran sekitar Rp 10 juta.

Di sisi lain, lanjutnya, untuk pimpinan Dewan anggarannya berbeda, karena pimpinan harus menggunakan fasilitas kelas bisnis. “Pimpinan komisi dan anggota sama kecuali pimpinan DPRD yang empat. Kalau pimpinan yang empat itu bedanya menggunakan kelas bisnis,” ujarnya.

Radjendi mengatakan jika nantinya dalam keberangkatannya pimpinan tidak menggunakan kelas bisnis dan menggunakan kelas ekonomi, maka diwajibkan kelebihan uang tersebut dikembalikan ke Bagian Keuangan. Dan nantinya Sekretariat Dewan akan menerbitkan surat penagihan.

“Resikonya kalau tidak gunakan bisnis, kelebihan uang itu harus kembali. Itu

nanti kita tagih. Kalau SPJ-nya kelas ekonomi, Bagian Keuangan akan merekap dan akan terjadi selisih pembayaran sekian dan saya akan keluarkan surat tagihan pengembalian. Di SPI (Sistem Pengendalian Internal) kita itu diatur hal tersebut jadi harus dikembalikan,” ujarnya.

Salah satu pegawai di Bagian Keuangan Sekretaris DPRD NTB menyebutkan tunjangan perumahan Anggota Dewan terbilang cukup besar yaitu sekitar Rp 9 juta per bulan, dan tunjangan komunikasi intensif (TKI) sekitar Rp 6 juta per bulan dan tunjangan lainnya. Sehingga ratarata penghasilan anggota dewan setiap bulannya ditambah dengan gaji pokok sekitar Rp 20 jutaan.

Saat ini, 55 anggota Dewan sedang melaksanakan agenda kunjungan kerja ke luar daerah khususnya komisi-komisi.

Radjeni menyebutkan Komisi I dan II berangkat ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, sementara Komisi III dan IV masing-masing ke Batam dan Bengkulu. (yan)

Penyimpangan Disinyalir pada Spek Gedung Dari Hal. 1 Menurutnya, kata kunci untuk memutuskan indikasi penyimpangan dalam kasus ini, adalah keterangan dari ahli konstruksi. Jika memang kuat dugaan terjadi kesalahan atau kekurangan pada spesifikasi gedung, maka penyelidikan kasus ini akan ditingkatkan ke penyidikan, sebagaimana disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH,MM, MH Sabtu lalu.

Untuk sementara ini, belum ada saksi tambahan yang akan dimintai keterangan.

Sebab sebelumnya, seluruh saksi, mulai dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkomindo), Ir Ridwan Syah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ir Nizarwansyah, pelapor Ahmad Badri dari LSM Amor, Konsultan Pengawas Drs. H. Ahmad, termasuk kontraktor pelaksana.

Diberitakan sebelumnya, pagu anggaran proyek terminal haji dengan nilai Rp 7,3 miliar lebih ini dikerjakan PT SKA. Target pengerjakan selama 180 hari , dimulai 27 April dan ditargetkan selesai tanggal 23 Oktober 2011, plus masa pemeliharaan 180 hari. Pola pembayarannya dilakukan empat termin. Namun dalam perjalanannya realisasi proyek diduga tidak sesuai dalam kontrak, sehingga dilakukan amandemen kontrak. Ini didasari surat permohonan dari PT SKA per 28 September 2011. Didukung juga hasil pemeriksaan PPK, yang menindaklanjuti dengan rekomendasi penambahan waktu pekerjaan.

Berdasarkan perubahan kontrak, pelaksanaan proyek ditambah 60 hari. Sehingga total pekerjaan menjadi 250 hari

kerja, dengan ketentuan akan berakhir per 22 Desember 2011, ditambah masa pemeliharaan 180 hari.

Dalam dokumen yang diperoleh Suara NTB, antara PPK dengan pihak kontraktor menandatangani perubahan kontrak pada 10 Oktober 2011. Belakangan diketahui anggaran proyek ini ditambah mencapai Rp 400 juta.

Dengan demikian total anggaran proyek mencapai Rp 7,672 miliar lebih. Hanya saja, hingga batas waktu yang ditentukan, proyek terminal haji ini tidak kunjung rampung.

Adanya persoalan pada kondisi fisik proyek, tidak mempengaruhi proses pembayaran. Pihak PPK bersama KPA secara bertahap melakukan pembayaran, yakni tahap II dan III yang dibayar sekaligus sebesar Rp 3,4 miliar. Ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pihak Dishubkominfo NTB, dalam pengeluaran itu ditandatangani langsung Kadishubkominfo NTB, Ridwan Syah tertanggal 14 Desember 2011.

Persoalan tidak sampai disana, pihak Dishubkominfo juga telah mencairkan termin IV, berasal dari dana jaminan sebesar 5 persen dari nilai proyek senilai Rp 383 juta, tanggal 14 Desember 2011. Sementara dalam ketentuan, anggaran itu boleh dicairkan setelah proyek rampung.

Kadishubkominfo NTB, Ridwan Syah dalam beberapa kesempatan membantah tudingan proyek bermasalah ini. Ditegaskannya, dari awal sampai akhir, proyek sudah clear sesuai ketentuan. (ars)

Halaman 5

Awasi Perjalanan Dinas Anggota Dewan

Penerapan SPI Dinilai Efektif

Mataram (Suara NTB) Untuk mengawasi perjalanan dinas anggota legislatif di DPRD NTB, Sekretariat Dewan DPRD NTB telah menerapkan Sistem Pengendalian Internal (SPI). Dalam perjalanan dinas tersebut, pegawai sekretariat sebagai pendamping perjalanan dinas para wakil rakyat tersebut bertugas untuk memonitor anggota Dewan dalam perjalanannya, siapa anggota Dewan yang berangkat atau bolos dari agenda kunjungan kerja.

Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH.,MH menilai sejauh ini penerapan SPI dinilai efektif untuk mengawasi anggota Dewan yang melakukan perjalanan dinas.

“Sejauh ini efektif . Setelah saya terbitkan SPI kita kemudian adakan kesepakatan bersama antara pimpinan Dewan, pimpinan komisi, Sekretaris Dewan, Inspektur Inspektorat dan kita tanda tangan bersama-sama,” terangnya, Senin (25/2).

Hal ini lanjutnya untuk mengantisipasi konsekuensi hukum di kemudian hari. “Ini untuk kebaikan bersama daripada nanti ditagih-tagih di kemudian hari dan diminta mengembalikan. Ini untuk antisipasi konsekuensi hukum di kemudian hari,” tambahnya.

Penerapan SPI tersebut dijelaskan Radjendi khususnya diterapkan kepada pegawai di Sekretariat Dewan.

Dalam rangka kunjungan kerja, para pegawai yang bertugas sebagai pendamping ini akan memonitor dan mencatat

dalam daftar anggota Dewan yang berangkat maupun tidak berangkat yang disertai dengan bukti boarding pass. Pada saat pelaksanaan kunjungan kerja di tempat pertemuan, pegawai atau pendamping juga diwajibkan untuk mengedarkan daftar hadir di tempat pertemuan, sehingga jelas mana anggota Dewan yang hadir dan membolos. “Dan pada saat pelaksanaan kami mewajibkan staf kami untuk mengedarkan absensi pada saat pelaksaanaan pertemuan di daerah tujuan. Daftar hadir beredar dan diperkuat dengan dokumentasi,” terangnya.

Jika nantinya ada anggota Dewan yang telah menerima Surat Perintah Tugas (SPT) dari pimpinan dewan dan dana perjalanan dinas sudah dicairkan tapi ternyata dalam catatan atau daftar hadir tidak berangkat, Sekretariat Dewan akan melaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB. Nantinya BK yang akan memberikan teguran bahkan sanksi kepada yang

bersangkutan. Hal ini sebagai salah satu bentuk kerjasama yang telah ditandatangani BK dan Sekretariat Dewan dalam rangka mengawasi perjalanan dinas anggota Dewan.

“Kami dari Sekretariat dalam hal ini membantu BK menjabarkan semua aturan main yang harus dipatuhi dan diikuti oleh anggota Dewan khususnya dalam rangka kunjungan kerja, kami tidak mengatur anggota Dewan,” ujarnya.

Jika nanti dalam mengikuti kunjungan kerja dengan jadwal selama tiga hari, namun anggota dewan hanya mengikuti kunjungan dua hari, maka dana yang disediakan untuk sisa satu hari tersebut harus dikembalikan oleh yang bersangkutan. Sekretariat akan menagih uang tersebut pada yang bersangkutan. “Saya tagih dia karena nanti kelihatan di boarding pass atau SPJ-nya. Atau misalnya terlambat berangkat, saya akan keluarkan surat tagihan dan diminta untuk dikembalikan,” tegasnya. (yan)

Kuras Racun dengan Detox Mataram (Suara NTB) – Detox sudah tidak asing lagi di sebagian masyarakat Indonesia. Namun selama ini detox yang ada hanya membersihkan sebagian organ saja. Padahal jika ingin melakukan detox harus dilakukan secara menyeluruh. Seperti apa seharusnya?

Detoxifikasi sebelumnya merupakan program pertama yang diluncurkan Indonesia satu tahun yang lalu. Tujuannya untuk menguras racun di dalam tubuh kita dari semua organ. Terutama organ penting di dalam tubuh seperti jantung, paru-paru, ginjal, usus, otot, tulang itu semua harus dibersihkan total dan menyeluruh.

Pariani, pimpinan tim Eagle Group Indonesia menyebutkan, ketika kondisi kesehatan organ seluruhnya bersih, otomatis semua keluhan yang ada di dalam setiap orang bisa berkurang bahkan hilang. ‘’Ini karena sumber dari penyebab penyakit sudah dihilangkan total. Seperti yang diungkapkan bahwa semua sumber penyakit itu bersumber dari racun,’’ terangnya dalam sebuah acara Detox Your Body di Mataram, Minggu (24/2) sore.

Ketika racun itu dihilangkan dan asam basanya diseimbangkan, lanjutnya, maka toksin di dalam tubuh tidak mungkin berkembang. Maka keluhan sep-

erti asam urat yang banyak orang keluhkan, karena akumulasi toksin yang selama puluhan tahun tidak bisa dibersihkan, akan berkurang atau bahkan hilang.

Menurutnya, fenomena detox ini sudah berkembang di Korea sejak puluhan tahun.

Dengan kehidupan modern ini mereka tidak luput dari racun.

Namun dengan kesadaran mereka untuk mencegah sesuatu terjadi. Salah satunya dengan detox. Termasuk pada orang yang sakit. Tetapi pada seseorang dimana dalam kondisi tertentu atau dalam kondisi tidak drop. Untuk orang yang sudah parah mungkin akan sulit dideteksi. (nia)

Penyelidikan Proyek TPA Bara Tetap Dilanjutkan Dompu (Suara NTB) Proses penyelidikan kasus dugaan korupsi pada proyek pembangunan TPA Bara yang menghabiskan anggaran sekitar Rp.6 miliar lebih oleh Kejaksaan Negeri ((Kejari) Dompu tetap akan dilanjutkan. Namun kontraktor memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan bangunan di masa pemeliharaan selama 6 bulan. Sementara Direktur Utama PT Karisma Multi Jaya dan PPK proyek yang pada panggilan pertama tidak memenuhi panggilan akhirnya sudah diperiksa.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Dompu, Mursito, SH, MH, kepada Suara NTB belum lama ini, mengungkapkan, Direktur PT Karisma Multi Jaya yang ada di Surabaya dan PPK proyek baru bisa dimintai keterangan pihaknya pada panggilan kedua. Ini juga membuat proses penyelidikan kasus ini menjadi terlambat, karena lokasi para pihak yang dimintai ket-

erangan cukup jauh. “Direktur utama perusahaan yang menandatangani kontrak asal Surabaya baru kita mintai keterangan. Begitu juga dengan PPK yang pada panggilan pertama tidak hadir, karena alasan sakit,” ungkapnya.

Diakuinya, proses pemeriksaan pada pihak terkait proyek pembangunan TPA Bara masih dalam pemeriksaan permulaan dan butuh pemeriksaan lanjutan untuk bisa disimpulkan kasusnya. “Ini baru pemeriksaan awal, sehingga tidak bisa langsung diekspose kasusnya,” ungkapnya.

Meski demikian, ungkapnya, pihak kontraktor siap memperbaiki kerusakan bangunan proyek yang ambruk dan menjadi tanggung jawab kontraktor.

Apalagi saat ini masih masa pemeliharaan proyek selama 6 bulan. “Inikan masa pemeliharaan dan menjadi tanggung jawab kontraktor memperbaiki yang rusak,” katanya.

Di satu sisi, lanjutnya, perbaikan bangunan yang rusak bukan berarti proses penyelidikan kasusnya tidak dilaksanakan. Proses penyelidikan akan tetap dilanjutkan. “Kita tetap memproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.

Proyek pembangunan TPA Bara yang dilaksanakan oleh PT Karisma Multi Jaya Jatim dengan total nilai proyek hingga Rp 6 miliar. Proyek ini diproses di Pemprov NTB dan Dompu hanya sebagai daerah penerima manfaat.

Namun pada November 2012 lalu, bangunan proyek ini sudah mulai ambruk dan longsor. Padahal pekerjaan sedang dilangsungkan. Bahkan beberapa bak penyerap air di bawahnya tidak berfungsi, karena ikut jeblok. Akibatnya, sampah hasil produksi rumah tangga dalam kota harus dibuang di pinggir jalan dan baru beberapa saat ini dibuang di pinggiran lokasi proyek. Proyek ini pun hingga saat ini belum diserahterimakan. (ula)

Mencari Pemimpin Ideal, Perlu Alat Ukur yang Tepat Dari Hal. 1 “Dalam kondisi yang sekarang ini, memang sulit kita melacak pempinpin di masa mendatang. Sebab tidak bisa dinafikan, perkembangan pembangunan NTB yang begitu pesat dari sisi infrastruktur,” kata Rosiadi.

Di akhir penyampaiannya, ia berharap diskusi itu bisa mendorong konstruksi daerah NTB yang lebih membangun.

“Mari kita bangun dengan menganggap NTB ini sebagai rumah kita,” ujarnya.

Pembicara menghadirkan empat narasumber, di antaranya Akademisi IAIN Mataram, Dr. Kadri, Penanggungjawab Suara NTB dan Direktur Global FM Lombok, H. Agus Talino, Ketua Pemuda Muhammadiyah NTB, H. Muharrar Iqbal, MA dan tokoh agama H. Muamar Arafat. Dengan moderator Arwan Syahroni.

Di kesempatan awal Dr Kadri yang mengamit tema menyebut, untuk menentukan pemimpin yang sesuai harapan, harus mencari alat ukur yang layak untuk proses identifikasi. “Alat ukur untuk melacak, adalah salah satunya forum ini. Kalau saya menyebutnya ada dua hal yang perlu diidentifikasi. Yakni, sejauhmana pemimpin itu mampu mengidentifikasi masalah dan mampu melahir-

kan solusi,” sebut Kadri.

Dua alat ukur ini, menurutnya penting ada. Tujuannya, masyarakat pemilih tidak terjebak pada sistem paternalistik dan calon pemimpin yang hanya menjagokan program – program pragmatis saja.

Penanggungjawab Suara NTB dan Direktur Radio Global FM Lombok H. Agus Talino pada kesempatan kedua, menyebutkan, setidaknya pemimpin memiliki tiga sikap dalam mengelola kepemimpinannya, antara lain nice, right dan strong.

Kenapa harus nice katanya, karena memang seorang pemimpin harus dekat dengan masyarakatnya. Menurutnya, dia agak sulit membayangkan kalau seorang pemimpin berjarak dengan rakyatnya bisa mengetahui kebutuhan rakyatnya. Yang kedua tambahnya, pemimpin itu harus bisa memberi contoh yang baik dan menjadi teladan bagi orang lain. Sehingga pemimpin harus berperilaku benar. “Kalau dia sudah nice dan right, maka dia akan mendapat dukungan dari rakyatnya, sehingga dia menjadi kuat dalam kepemimpinannnya,” katanya sambil menyebutkan, bahwa pernyataan dengan kepemimpinan seperti itu dikutif dari Presiden Ronald Wilson Reagan ketika memimpin Amerika.

Ustad Muamar Arafat mengutip dua surat dalam kitab suci Al Qur’an, sebagai alat ukur menentukan pemimpin, yakni Surat Al Qashas dan Surat Yusuf. Jika berbicara alat ukur, lanjutnya, maka versi manusia menurut Muamar akan ada puluhan indikator. “Tapi dari puluhan indikator itu, ada dua yang paling prinsip, adalah jujur dan amanah,” sebutnya.

Pemimpin tidak mengacungkan tangan untuk memilih dirinya untuk dipilih. Jika itu dilakukan seorang calon pemimpin, maka apa yang dipimpinnya akan sangat berat di masa kepemimpinannya. Yang tepat menurutnya, mereka diharapkan masyarakat, karena memiliki kapasitas dan kapabilitas.

Punya moral kuat dan kemampuan manajerial.

Sementara Muharrar Iqbal di kesempatan terakhir, mencirikan pemimpin yang tepat adalah sebagaimana sifat Rasulullah. “Sifat yang paling dipuji dari Rasulullah adalah kejujurannya. Nah, dalam konteks mencari pemimpin, jujur menjadi capital modal atau menjadi modal utama dalam kepemimpinan. Sebab jika kejujuran tidak dipelihara, maka lahir pemimpin yang menyelewengkan APBD. Ini yang tidak kita harapkan,” pintanya. (ars)

Dana Donasi Desa Ditiadakan Taliwang (Suara NTB) Dana donasi desa yang setiap tahunnya diberikan oleh PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) kepada desadesa di wilayah lingkar tambang ternyata sudah ditiadakan. Pengakuan ini diungkapkan oleh Forum Komunikasi Kepala Desa (FK2D) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat menggelar kongres di Hotel Grand Royal Taliwang, Senin (25/2).

“Jadi dana donasi dari Newmont sudah ditiadakan sejak setahun terakhir,” kata ketua FK2D KSB Mashud Yusuf, S.Si dalam laporannya di hadapan Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. Menurut Mashud, pencabutan kebijakan pemberian dana donasi dari perusahaan tambang emas tembaga itu merupakan konsekuensi yang harus diterima FK2D. Di mana pada tahun 2011 lalu, saat Pemerintah KSB memperjuangkan hak kepemilikan saham divestasi 7 persen PTNNT, FK2D telah menjadi garda terdepan mendukung keinginan tersebut. “Tak hanya soal saham, tapi Tritura yang kita perjuangkan saat itu oleh FK2D mendukung sepenuhnya,” tandasnya.

Ia menyebutkan tradisi pemberian dana donasi bagi desa lingkar tambang itu telah dirintis sejak kepengurusan FK2D KSB generasi pertama. Namun, kondisi tersebut tidak perlu disesalkan, karena perjuangan

mendapatkan hak kepemilikan saham 7 persen saham divestasi PTNNT adalah segala-galanya masyarakat dan pemerintah KSB. “Itu adalah perjuangan kita dan sampai sekarang masih seperti itu,” tegasnya.

Pada bagian lain ia memaparkan terkait persoalan pengelolaan keuangan di desa. Ia menyebutkan, hingga kini masih banyak desa yang ditemukan tidak membayar pajak oleh Inspektorat Kabupaten (Itkab). Pasalnya Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diberikan pemerintah ke desa setiap tahunnya tidak pernah menyediakan anggaran pajak, sementara dari nilai ADD sendiri sangat minim untuk menutupi kewajiban pajak tersebut. “Kami di Desa Goa sudah beberapa tahun tidak bayar pajak desa, karena memang tidak ada alokasi di APBDes untuk bayar pajak,” keluhnya.

Ia berharap ke depan, Pemda KSB dalam mengalokasikan dana ADD di APBD bisa mengalokasikan kompoisisi pajak yang diwajibkan. Agar jumlah ADD yang sudah diterima desa didapat secara utuh. “Kalau misalnya pajaknya 10 persen, maka dalam alokasi ADD lebihkan 10 persen dari totalnya untuk pajak.

Jadi kami di desa tidak perlu lagi memotong ADD dan sepenuhnya bisa kita manfaatkan untuk menjalankan program,” keluhnya. (bug)

Dinilai Diskriminatif

Qurma Manis Berencana Polisikan Panwaslu Kota Bima (Suara NTB) Tindakan Penertiban beberapa alat peraga berupa baliho yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilukada (Panwaslu) Kota Bima pada Jumat lalu ditanggapi serius oleh berbagai tim sukses (timses) termasuk Timses pasangan HM Qurais H Abidin-H A Rahman H Abidin, SE (Qurma Manis).

Bahkan timses incumbent ini berencana melaporkan Panwaslu ke aparat Kepolisian, karena dinilai diskriminatif.

Demikian diungkapkan Bakal Calon Walikota Bima H. M. Qurais H Abidin SE saat menyampaikan sambutannya dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Kota Bima, Senin (25/2) pagi.

Menurut Qurais, rencana pelaporan tersebut menyusul tindakan Panwaslu yang terkesan tak memahami aturan Pemilukada. Di mana, saat ini status semua pasangan masih bakal calon (balon) karena penetapan resmi oleh KPU belum dilakukan. Sehingga semua tindakan dari balon termasuk pemasangan baliho belum bisa dikatakan sebagai tindakan kampanye. “Tahapan Pilkada itu sudah diatur oleh KPU tetapi Panwas sepertinya tidak mengindahkan itu,” kritik Walikota Bima ini.

Lantaran sikapnya tersebut, Qurais menilai, Panwaslu terlena dengan jabatannya yang hebat. Sehingga kemungkinan pihaknya akan melaporkan hal ini ke aparat kepolisian meski bukan dirinya yang akan melapor

melainkan pendukungnya.

Menurutnya, sikap tak adil itu ditunjukkan Panwaslu dengan mencopot baliho bergambar dirinya dengan pasangannya yang terletak di SPBU Taman Ria. Sepengetahuannya Panwaslu tak berwenang mencopot baliho tersebut, karena tidak berada di fasilitas pemerintah. Di samping itu, dalam mengambil tindakan Panwaslu tak memberitahukan terlebih dahulu ke masingmasing bakal calon. Terkait di mana saja yang boleh dipasang dan tak boleh dipasang. Terlebih yang ia dengar bukan hanya pihaknya yang keberatan melainkan bakal calon lainnya, karena ada juga baliho yang dicabut meski berada di dalam pekarangan rumah pribadi.

Dalam hal ini, Qurais meminta agar Panwaslu membaca peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga tak menimbulkan su’udzon bagi yang lain maupun masyarakat.

Sementara Ketua Panwaslu Kota Bima Drs Arif Sukirman MH dikonfirmasi terpisah menanggapi santai ancaman H. Qurais H. Abdin untuk mempolisikan lembaga yang dipimpinnya. Sebab, meminta perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara. Hanya saja, sedikit ditegaskannya jika tindakan yang diambil Panwaslu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kita bekerja dan berbuat agar tak tercipta hal-hal yang tak kondusif. Namun yang kami tentunya sudah sesuai aturan,” ujarnya santai. (use)

Tata Destinasi Wisata Dari Hal. 1 “Lebih dari Rp 6 miliar untuk penataan destinasi wisata di Lombok Barat.

Dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan, selain kita mengembangkan destinasi yang lama seperti Senggigi, Narmada, dan kawasan Sekotong,” ungkap Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd dikonfirmasi usai menghadiri acara pengajian umum silaturahmi di Lapangan Umum Gunungsari Lobar, Senin (25/2).

Selain pengembangan destinasi wisata yang lama, destinasi wisata baru di Lobar, seperti Pantai Cemara dan Gunung Jae akan dikembangkan menjadi destinasi baru.

Untuk wisata Gunung Jae, tidak hanya dikembangkan sebagai camping ground, tapi juga akan dikembangkan menjadi tempat wisata olahraga air.

“Semua ini sekarang kita

kembangkan untuk menarik sebanyak-banyaknya wisatawan. Karena sekarang hampir tiap bulan bahkan dua kali sebulan itu kapal pesiar masuk di Lembar,’’ terangnya.

Selain itu, lanjutnya, wisatawan yang berwisata ke beberapa destinasi wisata di Lobar tidak hanya mencari wisata kuliner, tapi mencari wisata handicraft (wisata kerajinan tangan) dan keindahan alam. “Itulah sebabnya kita siapkan dana tahun ini sekitar Rp 6 miliar lebih untuk pengembangan itu,” tandasnya.

Kawasan wisata Senggigi sebagai salah satu ikon pariwisata NTB juga akan dikembangkan dengan membangun landmark di kawasan tersebut. Pemerintah daerah berencana akan mengembangkan kawasan tersebut dengan membangun fasilitas untuk olahraga air di sekitar Senggigi Beach. “Banyak hal yang akan kita kembangkan dalam sektor wisata ini,”imbuhnya. (nas)

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Berlakukan Absen Sidik Jari PEGAWAI tidak disiplin, sepertinya sudah menjadi penyakit di birokrasi pemerintahan. Seperti yang disinyalir terjadi di lingkup Pemkot Mataram. Di Pemkot Mataram seperti dilansir Suara NTB Senin (25/2), banyak oknum pegawai disinyalir makan gaji buta. Hal ini tentu sangat memprihatinkan.

Bagaimana tidak, sampai saat ini saja, animo pencari kerja masih didominasi keinginan menjadi PNS. Memang tidak mudah menyandang status PNS. Dari ribuan bahkan puluhan ribu calon pelamar, hanya beberapa orang yang diterima sesuai hasil tes. Sayangnya, setelah duduk di kursi PNS, sejumlah oknum pegawai justru menyia-nyiakan sumpahnya sebagai PNS. Seharusnya, kalau memang sudah tidak sreg dengan pekerjaannya sebagai PNS, oknum pegawai bersangkutan mengundurkan diri.

Namun kenyataannya, masih banyak oknum PNS yang menjadikan status sebagai abdi negara itu, sebatas tempat mencari uang dapur. Banyak oknum pegawai yang disinyalir malas masuk kantor, tapi tetap menerima gaji seperti pegawai lainnya yang terbilang rajin. Ini jelas tidak adil.

Pimpinan SKPD tidak boleh menutup mata terhadap praktik-praktik malas bawahannya. Pimpinan SKPD berwenang menegur pegawai yang menjadi bawahannya.

Jangan sampai pimpinan SKPD justru segan menegur anak buahnya karena mungkin yang bersangkutan punya hubungan kekerabatan dengan pejabat di sana. Wajar saja, pihak Satpol PP kerap mengeluhkan sikap pimpinan SKPD yang terkesan tutup mata terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan bawahannya.

Pasalnya, seringkali pihak Satpol PP mendapati pegawai yang keluyuran saat jam kerja. Begitu temuan ini dilaporkan kepada pimpinan SKPD dimana pegawai tidak disiplin itu bernaung, justru tidak ada respons yang greget.

Seperti kata Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kota Mataram, Dra. Hj. Evi Ganevia, MSi., bahwa penertiban pegawai yang tidak disiplin, hanya masalah keberanian pimpinan SKPD. Dengan pura-pura tidak mengetahui pelanggaran disiplin yang dilakukan anak buahnya, sebetulnya sama saja, pimpinan SKPD bersangkutan, mendukung bawahannya makan gaji buta. Harus ada kesemaan persepsi tentang disiplin pegawai ini di semua jenjang pegawai. Mulai dari pimpinan SKPD hingga staf yang paling bawah.

Untuk memperbaiki tingkat kedisiplinan pegawai, ada baiknya diberlakukan absen sidik jari di semua SKPD. Dengan cara ini, akan terlihat dengan jelas, mana pegawai yang rajin dan mana pegawai yang malas. Absen dilakukan tiga kali. Pertama, saat masuk kerja. Kedua saat kembali dari jam istirahat dan terakhir saat jam pulang kantor. Setiap bulan daftar hadir ini harus direkap, kemudian disapaikan kepala pimpinan SKPD. Ini bisa dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi tegas bagi pegawai yang malas masuk kantor. (*)

OPINI

Halaman 6

Ziarah Tradisi dan Perkembangan Teknologi Oleh : I tengah masyarakat yang gigih mengejar identitas kelas lewat gaya hidup dengan mengkonsumsi perangkat teknologi mutakhir. Menyebabkan hampir seluruh aspek kehidupan telah bertumpu pada perangkat teknologi yang tumbuh pesat. Dari lapisan masyarakat menengah ke atas sampai masyarakat menegah ke bawah telah memanfaatkannya.

Ternyata kita telah terbawa menuju kehidupan yang nyaris sepenuhnya dibantu oleh perangkat teknologi. Dari bidang pertanian apalagi di perkantoran, memanfaatkan teknologi mutakhir untuk memudahkan pekerjaannya. Seiring dengan perubahan itu, aktivitas masyarakat pun ikut berubah. Akibat perubahan aktivitas itu kebudayaan kini telah bergeser. Tapi apa yang lama dan tradisional tak sepenuhnya hilang, melainkan masih melekat meski nilai-nilai yang ada sudah pudar dan tak mampu jadi roh yang mendorong bentuk dari kebudayaan tradisional tersebut jadi luhur kembali.

Maka teknologi dan kebudayaan tradisional menjadi dua arah kebudayaaan yang tak bisa bertemu dan bermuara ideal. Atau masyarakat kadang lebih dominan memilih satu dari dua hal tersebut. Kita memang nyaris takluk pada perkembangan teknologi. Tapi tak sepenuhnya diri menjadi objek dari teknologi tersebut. Hal tersebut membuat kita berada di persimpangan jalan, dan tak tahu arah yang tepat melanjutkan kehidupan yang benar-benar ideal.

Untuk mengikuti setiap perkembangan teknologi memang sah-sah saja. Namun dalam menjalankan perangkat teknologi yang diimbangi dengan nilai tradisionalisme itu belum mampu dilaksanakan.

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer misalkan yang semakin meningkat deras. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus batas negara.

Bahkan melalui jaringan ini kegiatan dunia bisa diakses selama 24 jam. Melalui dunia virtual atau internet, hampir apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia virtual ini tentu saja bisa menambah trend perkembangan dunia dengan segala bentuk kreativitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari. Tatkala kriminalitas marak lewat media internet, masyarakat

Mohamad Baihaqi Alkawy

(Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Ro’yuna IAIN Mataram) pun tak bisa berbuat banyak.

Kejahatan lewat Teknologi Perkembangan teknologi yang pesat telah mengubah jenis kejahatan. Banyak tindakan kriminal yang tidak lagi menggunakan cara manual, seperti mendatangi bank untuk merampok. Kini mereka telah beralih ladang dengan menyerang piranti lunak pada komputer dan telepon misalnya.

Kebetulan saya pernah membaca data yang dirilis dari salah satu media nasional beberapa waktu lalu. Pada Juli 2012, Kaspersky Lab, perusahaan perlindungan IT yang bermarkas di Moskow, Rusia, meneliti serangan peretas ke perusahaan dunia. Hasilnya, dalam dua tahun terakhir tingkat kejahatan IT naik drastis. Sekitar 57 persen di negara Asia Pasifik atau APAC, dan 52 persen secara global. Hasil itu ditemukan Kaspersky Lab dengan melakukan survei pada 3.300 perusahaan di 22 negara, serta 1.056 responden di sembilan negara APAC Menurut Chief Marketing Officer Kaspersky Lab, Alexander Erofeev, banyak perusahaan yang merasa menjadi target kejahatan cyber. Di APAC saja, sebanyak 30 persen responden merasa jadi sasaran. Sedangkan secara dunia sekitar 32 persen. Dan ternyata negara yang sering menjadi tujuan kejahatan IT adalah Indonesia. Sebanyak 98 persen responden merasa kerap mendapat serangan dari luar. “Perusahaan kedua yang sering diserang ada di India sebanyak 97 persen responden, Cina dan Singapura sekitar 92 persen, dan Australia 90 persen,� kata Erofeev.

Dalam setahun terakhir, ada 5.500 virus baru setiap harinya yang menyebar lewat surat elektronik dan sosial media. Hal itu terlihat dari jumlah virus pada 2011 yang berkisar 70 ribu per hari dan naik ke 125 ribu tiap hari pada 2012.

Karena serangan itu, banyak perusahaan yang kehilangan data bisnis mereka. Misalnya India yang data perusahaannya hilang hingga 66 persen, Indonesia 54 persen, Cina 41 persen, Singapura 29 persen, dan Australia 24 persen. Kata Erofeev: serbuan peretas itu memaksa perusahaan untuk menyiapkan perlindungan yang canggih bagi perangkat lunak mereka. Begitulah yang terjadi dengan teknologi.

STASIUN RADIO

Dari data kejahatan IT di atas, membuka mata bahwa peralihan masyarakat tradisional yang beranjak ke modern harus mengetahui sisi lain teknologi. Supaya ketika mengkonsumsi benda teknologi tak hanya didorong oleh hasrat memiliki atau gengsi belaka. Melainkan juga mempertimbangkan fungsi bagi kehidupan sehari-hari. Sebab lazimnya ketika masyarakat beranjak dari tradisi, kadang selalu didorong untuk mengikuti dan sikap gengsi menjadi stereotip masyarakat, terlebih lagi para remaja.

Kesiapan Masyarakat Ketika daerah ini menuju ke arah modernitas, masyarakat selayaknya waspada terhadap benda teknologi. Sebab dapat kita saksikan dari tragedi beberapa waktu lalu bagaimana modus isu penculikan memakan banyak korban. Isu tersebut disebarluaskan selain dari mulut ke mulut juga menggunakan perangkat teknologi seperti handphone, facebook secara maksimal untuk memprovokasi massa. Anehnya masyarakat pun ikut hanyut dalam isu tersebut.

Lalu ke mana nilai-nilai luhur yang melekat pada kearifan lokal kita ketika motif provokasi seperti itu bisa berhasil? Asas musyawarah dalam merundingkan masalah tak mampu bertahan akibat emosi yang meluap. Mungkin benar, masyarakat tak sepenuhnya memahami tentang nilai-nilai yang mendorong bentuk dari budaya tradisional itu. Tapi alangkah disayangkan kemudian jika tak ada ikhtiar yang mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat.

Di mana masyarakat kerap keliru dalam memahami beragam tradisi adat. Mereka mempraktikkan laku dengan berbuat negatif. Memang tak seluruhnya adat-tradisional kita mengandung nilai-nilai positif. Namun sebelum ke sana kita seharusnya memahami filosofi yang ada sebelum kemudian diimplementasikan ke dalam kehidupan dewasa ini untuk mengamalkan segala yang luhur. Tak lain, masyarakat terdidiklah yang diharuskan terlibat melakukan sosialisasi tentang nilai yang terkandung dari setiap prosesi adat yang dilakukan. Mengubah tatanan kehidupan yang mawas, tak percaya sepenuhnya dengan apa yang baru.

Jika melihat kembali kearifan lokal yang ada, harus diakui memang, tradisi lokal kita sudah tak mampu lagi bertahan dan memenuhi hasrat konsumsi masyarakat.

Sehingga tradisi itu hanya menjadi romantisme masa lalu yang tak mampu lagi dijalankan akibat cengkeraman benda teknologi saat ini.

Kita bisa saja mengikuti arah perkembangan teknologi. Namun yang patut dilakukan kemudian adalah mengantisipasi segala yang muncul tiba-tiba pada kondisi sosialbudaya masyarakat. Akibat dari kegagapan ketika menerima segala yang belum siap kita terima. Artinya kecerdikan masyarakat lokal dalam memanfaatkan teknologi demi kemudahan dalam menjalankan aktivitas harus lebih diutamakan. Daripada kita yang harus dimanfaatkan oleh teknologi itu sendiri.

Lalu, ke mana kita harus beranjak? Menyusun modernitas yang menyeruak ke permukaan dan meninggalkan segala yang lama. Atau kita berada di antara keduanya: memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang dibingkai oleh laku tradisional yang terpendam dalam nilai-nilai luhur kearifan lokal daerah ini.

POJOK Sebulan, penghasilan anggota DPRD NTB sekitar Rp 20 juta Yang penting kebutuhan rakyat diperhatikan

***

Pengembangan eks Pelabuhan Ampenan, kesungguhan PT. GLMB terus dievaluasi Evaluasi terus tanpa ada hasil

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Lombok Luar Biasa “LOMBOK luar biasa.

Pantainya indah. Alamnya sungguh indah,’’ puji CEO &Bliss Group, Isaac Bliss Tanihaha, dalam keterangan persnya pada acara Blessing Gathering, Senin (25/2). Acara ini digelar sebagai ungkapan rasa syukur penempatan kantor baru Bliss Group berlokasi di Gedung Mayapada Tower Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.

Jika dibandingkan dengan Bali katanya, Lombok tidak kalah. Potensi yang dimiliki Bali juga dipunyai Lombok.

Lombok juga punya bandara internasional. ‘’Saya tiba di Lombok, ada bandara inter(Suara NTB/ist) nasionalnya. Alamnya, panIsaac Bliss Tanihaha tainya sungguh indah,’’ pujinya lagi. Tapi kenapa Lombok belum sehebat Bali? ‘’Ternyata ada yang kurang,’’ katanya. Isaac Bliss Tanihaha langsung menyampaikan kekurangan yang belum dimiliki Lombok sehingga belum mampu menyamai Bali. ‘’Fasilitas pendukungnya yang kurang,’’ tandasnya. Lombok (baca—NTB) sebagai destinasi MICE menurut Isaac Bliss Tanihaha, semestinya memiliki fasilitas-fasilitas pendukung bertaraf internasional yang memadai. ‘’Fasilitas bertaraf internasional ini yang belum lengkap,’’ ujarnya.

Mencermati kondisi itulah, Bliss Group kemudian menawarkan diri kepada Pemprov NTB dan Pemkot Mataram untuk membangun fasilitas bertaraf internasional yang memadai yang disebutnya kawasan super block (hotel bintang, rumah sakit internasional, mall, covention hall). Areal yang dilirik Bliss Group berada di Jalan Soekarno Hatta yang luasnya 3,2 hektar.

Upaya penjajakan sudah dilakukan baik ke Pemkot Mataram maupun Pemprov NTB. Namun sampai saat, belum ada jawaban. ‘’Belum ada jawaban,’’ katanya seraya menambahkan, menurut rencana Bliss Group menyiapkan anggaran Rp 300 miliar untuk pembangunan kawasan super block di Mataram. Nilai invenstasi ini, belum termasuk investasi dari penyewa di kawasan super block itu.

Karena itu, Isaac Bliss Tanihaha, sangat berharap diberi kesempatan untuk membangun kawasan super block itu di Mataram. ‘’Kami bukan investor atau ‘’ PT akan’’ yang hanya bisa berjanji, tanpa realisasi. Saya mendengar sudah banyak investor yang datang ke Lombok dan menandatangani kesepakatan (MoU). Setelah itu tidak ada realisasi. Bliss Group bukan tipe demikian. Janji pasti kami realisasikan,’’ janjinya. (rak)

Bulog Siap Beli Daging dan Kedelai Mataram (Suara NTB) Bulog pusat masih membahas rencana pembelian daging dan kedelai di NTB, menyusul beragam persoalan yang dialami pedagang dan pembeli kedua produk pangan tersebut. Sampai saat ini, harga daging masih tinggi, dan mengakibatkan beberapa penjual daging gulung tikar.

Sebelumnya, tidak sedikit perajin tahu/tempe di kota Mataram, yang juga terpaksa gulung tikar, karena tingginya harga bahan baku kedelai impor.

“Saat ini ada pembahasan di tingkat pusat, untuk menangani pembelian kedelai dan daging. Entah bagaimana mekanismenya nanti, tergantung pusat. Pada prinsipnya kita di daerah sudah siap jika sewaktu-waktu diperintahkan,” terang Kepala Divisi Regional (Divre) Bulog wilayah NTB, M. Kasim dikonfirmasi di Mataram, Senin (25/2).

Namun secara tidak langsung, Divre Bulog NTB akan segera melakukan pembahasan anggaran yang akan disiapkan untuk menangani pembelian kedua jenis komoditi strategis tersebut.

Selain itu, ditegaskan kembali beberapa kegiatan komersil yang dikembangkan sendiri oleh Bulog, di antaranya Bulog Mart, di mana salah satu outletnya telah disiapkan langsung berdampingan dengan kantor Divre NTB. Berbagai kebutuhan telah disiapkan, layaknya minimarket lainnya. Karena pada intinya, kegiatan memang dihadapkan murni bisnis (mengejar keuntungan).

Kegiatan lain, dikembangkannya “rumah beras”, yang disiapkan di beberapa pasar tradisional. Khusus untuk menangani pembelian beras, dengan harga standar dan disesuaikan kualitasnya. Tetapi, keberadaan rumah beras ini dihajatkan dengan keuntungan yang tidak berlebih, sehingga terjaga kestabilan harga di pasaran.

Jikapun kondisi penjualan beras di pasar terus mengalami peningkatan, maka penanganannya akan dilakukan dengan menggelar Operasi Pasar (OP), hingga ke titik-titik terendah lapisan masyarakat. Contohnya, dengan mendatangi komplek perumahan maupun menjual di pusat perkumpulan, semisal lingkungan tempat ibadah.

Kasim juga menyebut Bulog telah sepakat untuk menjadi penyedia pupuk dan benih unggul. Sistemnya dilakukan pembiayaan langsung. Tetapi, pada panennya Bulog sendiri yang akan membeli, berdasarkan kesepakatan harga yang disesuaikan dengan harga terakhir dan kualitas panen.

“Beberapa aset Bulog, kantor dan gudangnya juga kita sewakan kepada siapapun, entah untuk kegiatan usaha apapun, selagi masih dalam tataran kegiatan positif. Dan ini dibolehkan karena sudah ada ketentuannya,” terang Kepala yang baru saja menjabat di NTB ini.

M. Kasim (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Lobar Terancam Rawan Pangan Giri Menang (Suara NTB) Kendati Lombok Barat mengklaim surplus beras sekitar 20 ribu hingga 25 ribu ton per tahun, akan tetapi menurut Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Barat H. L. Winengan, tak menjamin Lobar bebas dari ancaman kerawanan pangan. “Meskipun Lombok Barat untuk tahun ini surplus produksi beras sampai 20.000 ton, tetapi Lombok Barat Rawan kekurangan pangan,” ungkap mantan Ketua KNPI NTB ini ditemui Senin (25/2).

Winengan menjelaskan, Lobar terancam rawan kekurangan pangan disebabkan karena Lobar diapit oleh Kota Mataram. Kota Mataram, jelasnya, selalu minus beras hingga 60 ribu ton. “Karena hampir sebagian besar beras Kota Mataram ditopang oleh Beras dari Lobar,” imbuhnya.

Ketika Lobar surplus beras, kelebihan beras tersebut diambil oleh kota Mataram. Kejadian ini yang membuat Lobar rawan pangan karena beras yang dihasilkan disedot oleh kota Mataram. Winengan menegaskan, berdasarkan hasil survey, Lobar mendekati rawan pangan.

Karena itu, Lobar harus mempunyai gudang pangan dan menyiapkan cadangan pangan untuk menanggulangi terjadinya kerawanan pangan.

Winengan menegaskan, di Lobar harus didirikan gudang penyimpanan pangan serta memperbanyak cadangan pangan. Dikatakannya, gudang tersebut sudah ada, tetapi isi gudang tersebut belum didapatkan untuk menjaga rawan pangan tersebut. Adanya gudang ini, maka petani bisa melakukan tunda jual.

Penundaan penjualan tersebut dilakukan karena Lobar berdekatan dengan kota Mataram, sehingga ketika harga beras atau gabah naik, petani akan lari ke kota Mataram untuk menjual gabah. “Bukan dijual di Lombok Barat,” jelasnya. Ia menambahkan, agar Lobar bisa terhindar dari rawan pangan, dharapkan Bupati segera

mengambil kebijakan untuk menghentikan alih fungsi lahan di Lombok Barat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Bachtiar menyatakan, sektor pertanian di Lobar memberikan sumbangan sekitar 60 persen untuk perbenihan NTB. Produktivitas benih di Lobar setiap tahun sekitar 4.300, sementara kebutuhan petani di daerah Lobar sendiri hanya 726 ton. Artinya, benih di Lobar mengalami surplus.

Begitu pula produksi padi, data tahun 2012 tingkat produktivitas gabah kering giling mencapai 710. 000 ton ekuevalen dengan 107 ribu ton beras, sementara kebutuhan konsumsi dalam daerah sekitar 80 ribu.

“Artinya terdapat surplus sekitar 25 ribu ton di Lobar. Kami sudah mampu beri sumbangan ketahanan nasional dan daerah,”ungkap Bachtiar.

Secara nasional, tingkat produktivitas 6,3 ton per hektar. Sedangkan di Lobar, termasuk di kecamatan Lingsar baru-baru ini panen raya bersama Menteri sudah mampu mencapai produktivitas 10,6 ton. Untuk meningkatkan produksi, ia menyarankan perlu kerja keras semua pihak.

Dari catatan Bappeda, persentase tenaga kerja di sektor pertanian dan kontribusi terhadap PDRB sekitar 25 persen. Pencapaian ini kalah sedikit dengan pariwisata sekitar 27 persen, artinya sektor pertanian tetap menjadi lokomotif di dalam rangka pembangunan ekonomi di Lobar. (her)

L ENSA

(Suara NTB/bul)

SABLON - Salah satu pemilik sablon sedang menyelesaikan pesanan pelanggannya.

Bisnis Sablon Perlu Sentuhan Modal Mataram (Suara NTB) Sebelumnya, bisnis sablon menjadi bisnis yang cukup menggiurkan. Bayangkan saja, hanya bermodalkan peralatan sablon standar, dalam dua tahun saja digeluti, satu unit rumah bukanlah menjadi hal yang sulit dengan keuntungan yang didapat. Di bawah tahun 2.000-an, sekarang kondisinya begitu berbeda, seiring perkembangan zaman, sistem sablon sudah tak lagi secara manual, tetapi menggunakan peralatan yang serba praktis dan cepat, tetapi bukan dengan digital printing.

“Kendala kita sekarang kurangnya modal untuk menyiapkan peralatan-peralatan yang sedikit moden. Kita masih tidak kalah saing dengan sablon-sablon di Bali dan Jawa, tapi kendala lainnya karena kurangnya penguatan sistem pemasaran,” terang Corneles B, pemilik sablon Komodo di wilayah Ampenan, Mataram, Senin (25/2).

Diceritakan, kerusuhan yang terjadi di Lombok sekitar tahun 2001 lalu, imbasnya dianggap sangat terasa sampai sekarang. Karena banyaknya customer yang memesan langsung di Bali. Maklum, sebagian besar pemesannya rata-rata dari pelaku wisata, dengan pelayanan kepada wisatawan mancanegara.

Kepercayaan itu yang masih belum bisa direbut kembali oleh puluhan penyablon di Ampenan sampai sekarang. Apalagi daerah-daerah wisata, yang dominan lebih senang dengan sablon non mesin, semisal di tiga gili, Trawangan, Air dan Meno sudah menggunakan jasa sablon di Bali. Apalagi kendaraan transporta-

si menuju pulai Dewata dari ketiga gili tersebut, hanya memakan waktu 15 menit. Sehingga angkutan pesanannyapun mudah dan cepat.

Dari sisi SDM dianggapnya tak jauh beda dengan hasil sablonan dari luar. Hanya saja sistem pemasaran yang sudah terbangun di kalangan pelaku wisata, lebih diarahkan pada penggunaan jasa-jasa dari Bali. Hal ini dianggap karena kurangnya pengenalan kreativitas dan kerajinan di Lombok oleh pemerintah daerah.

Di sisi lain, bisnis sablon ini meski secara pribadi pendapatan bulanannya berkurang, tetapi satu hal yang menurutnya positif adalah, semakin banyaknya penyablon yang membuka usaha secara mandiri. Bahkan, tak kurang dari 50 penyablon katanya sudah menjadi saingannya di wilayah yang sama. Tinggal perlu penguatan modal untuk mengembangkannya.

Cornelis menyinggung masalah pemilukada yang sekarang sedang gencar pelaksanaan kampanye, dianggapnya tidak memberi pengaruh yang begitu besar. Jika pada sebelumnya banyak pendapatan yang didapat dengan pesanan sablon bendera, umbul-umbul dan baju kampanye, sekarang menurun drastic.

Lebih banyak tim sukses dari masing-masing calon memesan langsung dari luar daerah.

“Kelemahannya, orang daerah sendiri lebih senang menggunakan produk dari luar, ketimbang yang ada di dalam. Padahal kalau kita gunakan jasa dalam daerah, toh juga hasilnya untuk belanja di dalam daerah sendiri,” terangnya. (bul)

Permintaan Elpiji Subsidi Diprediksi Melonjak

(ant/bali post)

NELAYAN PANTAI SEGER - Seorang nelayan memperbaiki jaringnya di pantai Seger, Desa Kute, Pujut, Praya, Lombok Tengah, Minggu (24/2).

Selain bekerja sebagai nelayan, sejumlah warga di daerah tersebut memiliki kerja sampingan sebagai pedagang suvenir, makanan serta minuman yang dijual kepada wisatawan saat berkunjung ke pantai Seger.

Mataram (Suara NTB) Rencananya PT Pertamina (Persero) menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg minimal Rp 1.500/kg pada 1 Januari 2013. Namun, realisasi rencana itu masih menunggu persetujuan dari pemerintah secara resmi. Pengajuan rencana kenaikan harga ini kabarnya karena penjualan elpiji nonsubsidi tahun 2012 mencapai sebesar Rp 4,54 triliun.

Jika rencana tersebut benarbenar terealisasi, diperkirakan akan terjadi lonjakan permintaan untuk tabung subsidi 3 Kg, atau yang biasa disebut tabung melon. Secara tidak langsung, indikasinya mulai terlihat dengan banyaknya pengusaha yang merencanakan untuk menjadi agen penjualan.

“Saya saja menyesal tidak mengumpulkan tabung-tabung melon yang dulu dijual Rp 30 ribu satu tabung kosong. Karena sekarang sudah banyak yang minta, apalagi kalau ada rencana pemerintah untuk menaikkan yang 12 kilogram, otomatis yang dicari tabung subsidi ini,” terang Sri Supiati, salah satu agen penjualan isi ulang elpiji 3 kg di kota Mataram.

Ia menilai, salah satu yang paling jelas saja terlihat, tabung-tabung yang dibagikan pemerintah, dalam bentuk paketan kompor gas, beberapa waktu lalu, penjualan maksi-

malnya hanya Rp 50 ribu, tetapi akhir-akhir ini sudah dihargakan sampai Rp 125 ribu dalam keadaan kosong.

Bahkan penukaran tabungtabung kosongpun, intensitasnya sudah mulai tinggi, minimal enam tabung dalam sehari. Dengan masa penggunaan jika digunakan secara aktif untuk kebutuhan rumah tangga, batas isi ulangnya sampai tiga minggu.

Bahkan, Sri sendiri sedang berencana memperbanyak jumlah tabung, dengan membeli langsung di agen utama yang menjadi langganan tunggalnya, guna mengantisipasi terjadinya peningkatan permintaan ke depan.Terlebih, saat ini masyarakat sudah mulai terbiasa menggunakan gas, karena dianggap praktis, murah dan lebih bersih. Ketimbang menggunakan minyak tanah dan kayu bakar.

Sementara itu, Nurman kepa-

da Suara NTB, Senin (25/2) mengatakan, rencana menaikkan harga elpiji 12 Kg oleh Pertamina dalam waktu dekat ini, menurutnya sebagai peluang untuk memperbesar usahanya.

Bahkan ia sendiri sudah menyiapkan penambahan modal sebesar Rp 6,5 juta untuk memperbanyak tabung. Selain itu, untuk memasarkan tabungtabung 3 kilogram yang telah terisi, Nurman sudah membeli satu unit kendaraan operasional seharga Rp 45 juta.

“Hampir di semua kios sekarang menyiapkan tabung elpiji 3 Kg. Itu wajar karena permintaan tinggi dan pasti akan bertambah lebih banyak lagi. Apa salahnya kita kembangkan usaha elpiji 3 kilogram,” demikian pandangannya. Apalgi diperkirakan dalam sehari bisa ditebus 60 tabung kosong, dengan keuntungan yang diambil Rp 2.500/ tabung. (bul)

(Suara NTB/bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB PHOTOGRAFI

RUPA-RUPA

OJEK

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB

BENGKEL

PENGOBATAN

RUMAH MAKAN

RUKO

Halaman 8

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Falcao Sempurnakan Rekor Atletico Madrid

Rakor KONI

Musorprov Tidak Ada Kaitan dengan Politik

Madrid –

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dijadwalkan membuka rapat koordinasi (rakor) dan konsultasi KONI NTB di Lombok Plaza Hotel, Selasa (26/2) sore. Pada agenda yang akan dihadiri jajaran pengurus KONI NTB, pengurus KONI kabupaten/kota dan pengurus cabang olahraga, gubernur akan memberikan sambutan terkait komitmen dan motivasi pada pengurus cabang olahraga agar lebih semangat dalam membina olahraga NTB di masa mendatang.

Menurut Humas KONI NTB Nasruddin Zein, rakor KONI tersebut juga dirangkai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara KONI N T B d a n Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB . ‘’Penandatanganan ini dalam rangka pemeriksaan urine pada pengurus KONI, atlet dan pelatih supaya mereka tidak terjebak dalam penggunaan narkoba,’’ ungkapnya pada Suara NTB via telepon, Senin (25/2).

Wartawan senior ini menegaskan, apa yang dilakukan KONI NTB ini merupakan yang pertama dilakukan KONI provinsi, setelah KONI Pusat dan BNN Pusat melakukan hal yang sama.

Tujuannya, pemeriksaan urine ini mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan narkoba di kalangan atlet maupun pengurus KONI di daerah ini.

Sementara dalam rakor yang digelar, lanjutnya, salah satunya mengenai rencana penetapan musyawarah olahraga provinsi (musorprov) yang direncanakan digelar sebelum Pilkada Gubernur 13 Mei mendatang.

Tujuannya, menghindari statemen yang berkembang di masyarakat, jika musorprov dikaitkan dengan politik. ‘’Kita olahraga tetap olahraga. Tidak ada kaitannya dengan dengan persoalan politik. Ini adalah murni mencari prestasi dan pemikiran pengurus cabor bagaimana keinginan ke depan, terutama dalam menghadapi PON XIX Bandung Jawa Barat 2016 mendatang,’’ terangnya.

Di tempat terpisah, Ketua Umum KONI NTB, H.MNS. Kasdiono SH, menambahkan, rakor tersebut lebih mengede-

skuad terbaiknya di Stadion Vicente Calderon tidak seperti semifinalis Piala Raja lain, yaitu Barcelona dan Real Madrid, yang akan bertemu untuk laga kedua sementara Atletico akan mengunjungi Sevilla pada Rabu (27/2).

Di tempat lain, pelatih Celta Vigo Abel Resino memulai dengan kemenangan 2-1 atas mantan klubnya Granada, yang juga merupakan kemenangan pertama dari tujuh laga tandang bagi tim berjuluk Galicians tersebut.

Gol penentu kemenangan dari Mario Bermejo tercipta di menit ke-81 lewat sebuah tendangan yang tidak dieksekusi dengan baik namun justru mengarah ke tiang jauh sementara kiper lawan sudah mati langkah. Meski menang Celta masih tertahan di zona tiga terbawah klasemen dengan perolehan 23 poin. (ant/bali post)

Ferrer Pertahankan Gelar Buenos Aires Terbuka

Pukul 12.00 Wita.

Sekretaris Radamel Falcao Panitia Rakorda KONI NTB, Hary Gunawan saat dihubungi menjelaskan Rakor KONI NTB akan dihadiri Ketua Umum KONI Pusat Tono Suratman dan beberapa pengurus KONI lainnya. (ham/fan)

Buenos Aires Petenis peringkat empat dunia David Ferrer mempertahankan gelar juara turnamen tenis Buenos Aires Terbuka setelah menorehkan angka kemenangan 64 3-6 6-1 atas Stanislas Wawrinka, Minggu.

Petenis Spanyol itu kini memiliki rekor gelar sebanyak 20 kali setelah memenangi laga final ketiga dalam empat tahun ini di permukaan tanah liat di Buenos Aires Lawn Tennis Club itu.

“Amat susah untuk menyatukan gelar dari satu tahun ke tahun. Kelihatannya tenis sedang tersenyum untuk saya dan saya amat gembira

dengan kenyataan itu,” kata petenis berusia 30 tahun itu dalam wawancara di tepi lapangan.

“Saya selalu berusaha menyandingkan gelar saya dari satu tahun ke tahun lainnya. Tapi saya tidak pernah menyangka akan dapat mempertahankan gelar dalam Tur ATP ini,” katanya.

Ini merupakan kemenangan kelima petenis Spanyol di Buenow Aires, setelah sebelumnya Tommy Robredo pada 2009, Juan Carlos Ferrero pada 2010 dan Nicolas Almagro pada 2011. David Nalbandian merupakan petenis Argentina terakhir yang memenangi turnaman itu pada 2008. (ant/bali post)

Kalahkan Mavericks

PASI Harus Talangi Dana Keberangkatan Atlet Atletik umum PASI NTB bisa menalangi lebih dulu dana keberangkatan atlet. Apa gunanya jadi ketua bila tidak mampu menalangi dulu dana keberangkatan atlet,” tanyanya.

Menurutnya, soal anggaran dana alokasi khusus yang diperuntukan pada cabor unggulan NTB masih dalam proses pencairan. Dalam hal ini pihak KONI NTB sendiri belum bisa memastikan kapan anggaran untuk cabor atletik cair. Namun ia meyakinkan pihak PASI NTB pihak Pemprov NTB berkomitmen untuk mencairkan anggaran alokasi khusus yang diperuntukan empat cabor unggulan tahun 2013 ini.

Menurutnya, bila anggaran

kan pertandingan dengan 10 pemain menjaga rekor sempurna mereka di kandang sendiri di La Liga Spanyol lewat kemenangan 1-0 atas Espanyol pada Minggu (24/2) malam waktu setempat.

Penyerang Kolombia itu melesakkan gol ke-21 sepanjang musim pada menit ke-38 sebelum akhirnya menyaksikan kapten timnya Gabi diusir dari lapangan setelah menerima kartu kuning kedua menjelang akhir babak pertama dan

p a n k a n bagaimana pencapaian prestasi olahraga di masa mendatang. Dalam hal ini, peserta rapat sudah mulai check in di Hotel Lombok Plaza

Ikuti Kejurnas Mataram (Suara NTB) Keinginan Pengprov PASI NTB meminta bantuan dana dari KONI dan Pemprov NTB guna mendanai keberangkatan kontingen atlet atletik NTB mengikuti Kejurnas Atletik Jawa Timur (Jatim) Open 7-9 Maret bulan depan sepertinya tak bisa terealisasi. Dalam hal ini, KONI NTB minta pihak Pengprov PASI NTB menalangi dana keberangkatan atlet.

Demikian disampaikan Ketua umum KONI NTB, H.MNS. Kasdiono SH, ketika dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Senin (25/2) kemarin. “Kalau anggaran dari Pemprov NTB belum bisa dicairkan bulan ini, saya berharap ketua

memaksa Atletico bermain dengan 10 orang tersisa di sepanjang babak kedua.

Tim arahan Diego Simeone tersebut mampu mempertahankan keunggulan dan naik ke peringkat kedua klasemen sementara memperoleh 56 poin dari 25 pertandingan, meski masih tertinggal 12 poin dari pemuncak Barcelona yang baru saja menang dengan membalikkan keadaan menjadi 2-1 saat melawan Sevilla di kandang sendiri pada Sabtu (23/2).

Sementara juara bertahan Real Madrid berada di peringkat ketiga dengan 52 poin setelah juga membalikkan keadaan dan memenangi laga melawan penghuni papan bawah Deportivo La Coruna dalam kedudukan 2-1, juga pada hari Sabtu (23/2).

Simeone menurunkan

Tendangan penalti dari Radamel Falcao membantu Atletico Madrid yang harus menyelesai-

untuk empat cabor unggulan itu belum bisa cair menjelang keberangkatan atlet, PASI NTB agar berupaya untuk mencarikan solusi lain guna mengantisipasi kesulitan keuangan. ‘’Kejurnas itu sangat penting diikuti atlet NTB, dalam rangka mengukur kekuatan atlet secara nasional.

Sementara itu Ketua Umum Pengprov PASI NTB, H. Arsyad Gani sebelumnya pernah mengatakan bahwa pihak PASI NTB mengalami kesulitan keuangan untuk biaya keberangkatan atlet. Untuk itu, pihak PASI NTB melakukan koordinasi dengan KONI dan Pemprov NTB agar mendapatkan bantuan dana memberangkatkan atlet. (fan)

Bryant Sumbang 38 Poin

Los Angeles Kobe Bryant menyumbang 38 poin ketika memenangkan Los Angeles Lakers 103-99 atas Mavericks pada lanjutan kompetisi bola basket NBA, Minggu malam atau Senin pagi WITA. Pemain pemenang lima kali kompetisi NBA itu menunjukkan kelasnya dengan cara amat artistik saat melakukan lemparan, termasuk membuat 12 rebounds dan tujuh assist.

Dallas (25-30) memimpin 90-87 pada paruh waktu pertandingan kuarter keempat, tetapi tim tamu Los Angeles membuat perhitungan saat mendapatkan angka ketika memimpin 7-0 lewat tangan Bryant dan Nash, yang mengakhiri permainan dengan sumbangan 20 poin.

Kemenangan itu merupakan ketiga berurutan bagi Los Angeles (28-29) yang bergerak setingkat dengan 1/2 pertandingan ke titik play-off Wilayah Barat dan Bryant sebelumnya menjamin mereka akan mendapatkan tempat itu. (ant/bali post)

Kobe Bryant (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 26 Februari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

RUPA - RUPA

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Perlu Dikaji, Pembangunan Pelabuhan Kapal Pesiar di NTB Giri Menang (Suara NTB) Adanya aspirasi dari kalangan DPRD NTB supaya Pemprov NTB merencanakan untuk membangun pelabuhan kapal pesiar di selatan Pulau Lombok disambut baik oleh gubernur. Tetapi aspirasi terkait rencana pembangunan infrastruktur penunjang pariwisata itu perlu di dalami sejauh mana urgensinya. “Untuk pembangunan pelabuhan kapal pesiar, coba nanti kita (Pemprov, red) dalami sejauh mana urgensinya,” kata Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA yang dikonfirmasi usai memberikan pengajian umum silaturahmi di Lapangan Umum Gunungsari, Lombok Barat, Senin (25/2) siang kemarin.

Ia mengatakan, terkait adanya aspirasi supaya Pemprov NTB bersama pemerintah kabupaten membangun pelabuhan kapal pesiar harus benar-benar melalui kajian yang mendalam. Dari hasil kajian atau pendalaman itu apakah perlu dibangun pelabuhan khusus kapal pesiar atau memaksimalkan Pelabuhan Lembar dengan meningkatkan kapasitasnya.

Sementara itu, kalangan DPRD NTB menilai dengan ditargetkkannya angka dua juta wisatawan di tahun 2015 mendatang, maka pemprov NTB harus menyiapkan infrastruktur dari sekarang. Salah satunya adalah membangun pelabuhan kapal pesiar bertaraf internasional di kawasan Lombok Tengah bagian selatan seperti di kawasan Gerupuk atau Ekas.

Kalangan dewan menilai, secara teknis kawasan Gerupuk atau Ekas sangat memenuhi syarat untuk pelabuhan internasional. Sebab, kawasan itu termasuk juga di dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pariwisata dimana Mandalika Resort akan dibangun. Secara geografis, letak pariwisata NTB sangat strategis dimana diapit oleh dua destinasi ternama yaitu Pulau Komodo di sebelah timur dan Bali di sebelah barat. Saat ini di dunia berlibur dengan kapal pesiar sedang menjadi tren.

Sehingga NTB sebagai salah satu destinasi wisata yang mulai dikenal di tingkat nasional dan internasional harus mengambil peluang tersebut.

Diketahui, sepanjang tahun 2013 ini, sebanyak 25 kapal pesiar yang akan membawa ribuan wisatawan mancanegara akan singgah di Pelabuhan Lembar, NTB. Sedangkan sepanjang tahun 2012 lalu, jumlah kapal pesiar yang singgah di NTB 23 kapal pesiar dengan membawa ribuan wisatawan mancanegara.

Jumlah kapal pesiar yang akan singgah ke Lombok, NTB diprediksi akan melebihi 25 kapal pesiar. Pasalnya, Januari 2013 saja sudah singgah empat buah kapal pesiar. (nas)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 10

’’Argo’’, Film Terbaik Oscar

Terbentur Anggaran

Jakarta (Suara NTB) – Film “Argo” garapan Ben Affleck mendapat Piala Oscar katagori film terbaik dalam ajang penyerahan penghargaan di Los Angeles pada Minggu waktu setempat.

Dengan terbata-bata, Ben Affleck berterimakasih pada semua pihak yang membantu dalam proses pembuatan “Argo”.

“Saya berterima kasih pada istri saya meski biasanya saya tidak menghubungkan dia dengan Iran,” kata Affleck, yang membuat sang istri, Jennifer Garner, tersenyum di bangku penonton.

“Saya tidak pernah menyangka akan kembali ke sini, dan sekarang saya di sini,” kata Affleck dengan suara tercekat.

“Argo” mengalahkan nominasi film terbaik Oscar lainnya seperti “Amour”, “Beasts of the Southern Wild”, “Django Unchained”, “Les Miserables”, “Life of Pi”, “Lincoln”, “Silver Linings Playbook”, dan “Zero Dark Thirty”.

Film drama misi CIA untuk menyelamatkan enam diplomat Amerika dari Iran pada masa revolusi Iran tahun 1979 itu sebelumnya juga mendapatkan penghargaan Golden Globe, BAFTA Awards, SAG Award, dan Screen Actor Guild. (ant/bali post)

Dinas Budpar Kota Mataram Selektif Pilih Tempat Promosi Mataram (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram cukup selektif memenuhi undangan promosi di bidang kebudayaan dan pariwisata di luar daerah. Hal ini menyusul keterbatasan anggaran yang dimiliki dinas ini untuk melakukan promosi di luar daerah.

Kasi Promosi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram, I Komang Citra kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (25/2) mengungkapkan, saat ini saja ada sekitar 16 undangan pentas kesenian di luar daerah. Namun demikian, pihaknya tidak sembarangan memilih tempat promosi. Keterbatasan anggaran membuat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak bisa memenuhi semua undangan yang masuk.

Dinas Budpar Kota Mataram, menurut Komang Citra akan memilih tempat promosi pariwisata di luar daerah yang dianggap potensial. ‘’Misalnya di Bali, kita promosi satu kali,’’ cetusnya.

Promosi terakhir yang dilakukan Dinas Budpar Kota Mataram tahun 2012 lalu di Kota Batam.

Dalam acara Gebyar Wisata dan Budaya Indonesia tahun 2012 itu, Dinas Budpar Kota Mataram berhasil meraih predikat The Best Performance atau penampilan terbaik.

Pada acara tersebut, sambung Komang Citra, Dinas Budpar memboyong rombongan kesenian yang antara lain menampilkan tarian gendang beleq yang dikolaborasikan dan tarian puteri mandalika. Terkait promosi budaya dan wisata Kota Mataram, tahun ini Dinas Budpar berencana akan membuka website resmi yang akan menampilkan potensi-potensi kesenian dan pariwisata Kota Mataram.

Selama ini, akunya, selain

Target Dua Juta Wisatawan

Dewan Sarankan Seluruh ’’Stakeholders’’Bersinergi

(Suara NTB/fit)

I Komang Citra

melakukan promosi di luar daerah, Dinas Budpar juga telah menerbitkan buku setebal 76 halaman yang diberi judul Ayo ke Mataram. Buku ini cukup lengkap mengulas potensi pariwisata yang ada di Mataram. Mulai dari kota tua Ampenan sampai kuliner khas Mataram. ‘’Ada juga brosur,’’ imbuhnya. Dalam setahun, Dinas Budpar Kota Mataram mencetak 250-500 brosur.

Karena jumlahnya yang juga terbatas, brosur ini, akan diberikan kepada tamu-tamu yang datang ke Mataram. Seperti kunjungan anggota Dewan dari luar daerah ke Mataram.

Ia mengaku, cara ini cukup efektif. Ini terlihat dari kunjungan wisatawan yang ditargetkan Dinas Budpar Kota Mataram tahun 2012 lalu, telah melampaui. (fit)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses dengan target satu juta wisatawan di tahun 2012, di tahun 2015 mendatang, pemerintah provinsi NTB menargetkan dua juta kunjungan wisatawan ke NTB. Agar target tersebut dapat tercapai bahkan telampaui, Komisi II DPRD NTB menyarankan agar seluruh instansi lingkup pemerintah provinsi maupun kabupaten/ kota beserta stakeholders terkait lainnya untuk bersinergis.

Demikian disampaikan oleh Anggota Komisi II (Bidang Pariwisata) DPRD NTB, Ir. H. Misbach Mulyadi. ‘’Pemerintah kan punya perangkat. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), dan lainnya tidak boleh tidak bekerja. Jadi mereka harus bersinergi dengan lembaga-lembaga di bidang

pariwisata,’’ terangnya Selain itu lanjutnya pemerintah maupun stakeholders lainnya harus bersinergi untuk mempromosikan daerah ini sehingga lebih dikenal dunia luar khususnya dunia internasional.

Misbah menyarankan agar pemerintah maupun BPPD dan para pelaku wisata memperbanyak promosi di Bali. Karena kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata tersebut tidak mempunyai rencana untuk berkunjung ke Lombok. ‘’Paling tidak kita buka satu stand promosi di Bali agar wisatawan yang datang kesana kenal Lombok. Kalau dalam kunjungan pertama mereka tidak datang ke Lombok, tapi dalam kunjungan berikutnya mereka akan datang,’’ ujarnya.

Persaingan di dunia pariwisata menurut Ketua DPD IN-

CCA NTB ini sangatlah ketat. Tidak hanya persaingan destinasi antar daerah, tetapi juga di tingkat regional. Di kawasan ASEAN, Bali sebagai salah destinasi utama di Indonesia bersaing dengan Thailand, Malaysia, Singapura, dan negara-negara lainnya. ‘’Kalau kita tidak membenahi diri, kita kalah,’’ ujarnya.

Adanya akses penerbangan langsung dari BIL-Singapura, BIL-Kuala Lumpur menurutnya harus ditangkap sebagai salah satu peluang besar bagi pemerintah daerah untuk berpromosi ke dua negara tetangga itu. Ia juga menyarankan agar pemerintah berani menggelar temu wisata di Perth, Australia untuk memperkenalkan Lombok-Sumbawa sebagai destinasi. ‘’Pemda harus berani menyiapkan anggaran untuk itu,’’ pungkasnya. (yan)

(ant/bali post)

Agus Tetap Menkeu Meski Cagub BI Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan bahwa Agus Martowardojo akan tetap bertugas sebagai menteri meskipun sekarang pemerintah mengusulkan ia sebagai calon gubernur Bank Indonesia (BI).

“Sebelum disetujui atau ditetapkan oleh DPR untuk menjadi Gubernur BI, tetap menjadi Menkeu,” kata Hatta Rajasa saat ditemui di Gedung Menko Perekonomian di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut dia, Agus Marto tetap menjabat sebagai Menteri Keuangan hingga proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR selesai dan mantan direktur utama Bank Mandiri ini ditetapkan sebagai Gubernur BI. Ia menilai bahwa Agus menguasai sektor perbankan dan sektor riil serta memiliki pengalaman yang baik sebagai Dirut Bank Mandiri dan Menteri Keuangan sehingga Istana memilihnya. “Agus memahami betul masa transisi OJK karena sebagai menkeu sama-sama membahas itu. Selama ini kami melakukan rapat koordinasi dengan BI bersama Menkeu dan sudah mengenai hal tersebut,” ujarnya.

Terkait dengan asumsi makro yang disampaikan Menkeu meleset, Hatta menjelaskan, banyak faktor yang mengakibatkan asumsi makro ekonomi nasional meleset. Faktor eksternal maupun internal yang semuanya bisa dijelaskan.

“Berkali-kali kita jelaskan, makro kita misalnya pertumbuhan Indonesia nomor dua setelah China, walaupun tidak mencapai 6,5 persen. Kenapa spending kita mencapai di atas 90 persen terutama belanja modal. Kita melihat juga bagaimana kementerian melakukan penjagaan yang kuat, yang baik terhadap anggaran mereka masingmasing, karena itu kita tidak bisa melihat kepada satu orang saja,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan Agus DW Martowardojo untuk mengikuti kelayakan dan kepatutan sebagai calon gubernur Bank Indonesia (BI) menggantikan Darmin Nasution yang habis masa jabatannya 23 Mei 2013.

“Dalam surat yang diajukan semalam (Jumat, 22/2), nama Agus DW Martowardojo yang diajukan,” kata Ketua DPR RI Marzuki Alie saat dihubungi Sabtu. Agus Martowardojo sebelumnya pernah dicalonkan sebagai Gubernur BI pada 2008 namun gagal dan ditolak oleh Komisi XI DPR. Darmin Nasution yang banyak dipuji kepemimpinannya di BI sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia untuk masa jabatan 2009-2014 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.57/P Tahun 2009, tertanggal 17 Juli 2009 dan diambil sumpahnya (dilantik) pada 27 Juli 2009.

Darmin kemudian naik pangkat menjadi Gubernur BI menggantikan Boediono yang menjadi Wapres setelah terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38/P Tahun 2009 tanggal 19 Mei 2009 tentang pemberhentian Boediono dari jabatan Gubernur Bank Indonesia, sehingga Darmin Nasution, selanjutnya menjalankan tugas pekerjaan Gubernur sebagai Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia.

Kemudian sesuai dengan Keputusan Presiden RI No.95/P Tahun 2010 tanggal 21 Agustus 2010, Darmin dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia pada 1 September 2009, namun dengan tetap menggantikan masa kerja Boediono sebelumnya yang berakhir 22 Mei. (ant/bali post) Hatta Rajasa

Aceng Terima Pemberhentian sebagai Bupati Bandung (Suara NTB) Aceng HM Fikri pada Senin kemarin telah menerima Surat Keputusan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono tentang pemberhentiannya sebagai Bupati Garut dari Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.

“Baru saja kami tadi melakukan rapat cepat atau kilat.

Agendanya penyerahan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 17/P/ Tahun 2013 tanggal 20 Februari 2013 tentang pengesahan pemberhentian Aceng HM Fikri sebagai bupati,” kata Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Bandung.

Ahmad mengatakan, selanjutnya tugas Bupati Garut akan dilaksanakan oleh Wakil Bupati, Garut Agus Hamdani. Menurut dia, dalam keputusan itu Presiden juga meminta DPRD Kabupaten Garut segera melakukan rapat paripurna untuk mengesahkan pengusulan Wakil Bupati sebagai Pelaksana Tugas Bupati Garut menjadi Bupati Garut definitif menggantikan Aceng HM Fikri. “Kami percaya semua pihak bisa menjaga situasi kondusif di Kabupaten Garut. Oleh karena itu kami menghadirkan seluruh forum komunikasi daerah yang ada di Kabupaten Garut,” katanya.

Aceng Fikri mengatakan pemberhentian dirinya sebagai Bupati Garut adalah sebuah realitas politik. “Tanggapan saya bahwa ini adalah realitas politik di mana saya itu pada hari ini menerima SK dari Bapak Presiden RI,” kata Aceng, di Gedung Sate, Bandung, Senin.

Aceng telah menerima Surat Keputusan Pemberhentian yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. Setelah diberhentikan, Aceng mengaku akan kembali ke masyarakat dan ikut membangun Garut, kota kelahirannya.

“Alhamdulillah hadir orang tua saya di sini (di Gedung Sate), para alim ulama, itu salah satu bentuk dukungan bagi saya di mana saya harus tetap memberikan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Garut yang saya cintai dalam kapasitas apa pun,” ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Aceng juga menyampaikan bahwa ia tidak akan menggugat keputusan pemberhentian dirinya.

“Saya sudah menerima SK dari Presiden ini. Itu (menggugat) adalah hak politik dan hak hukum saya tapi saya sudah menerima petikan keputusan dari Bapak Presiden RI,” ujarnya. “Saya berangkat jadi bupati dipilih oleh rakyat Kabupaten Garut dan apabila saya dikehendaki untuk turun atau diberhentikan atas kehendak masyarakat Garut, kemudian konstitusi sudah berjalan sesuai prosedur, saya berharap semua bisa menerima dengan arif, memahami dan menyikapi semua ini. Kita betul-betul mengkahiri segala polemik ini,” ujarnya. (ant/bali post) LEGOWO - Bupati Garut, Aceng HM. Fikri memberikan salam usai menggelar jumpa pers terkait pemberhentian jabatannya yang sudah ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Pendopo Kabupaten Garut, Jabar. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Pelaksanaan KLB Partai Demokrat Tunggu Suasana Kondusif Jakarta (Suara NTB) Pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih Ketua Umum Partai Demokrat pascapengunduran diri Anas Urbaningrum tidak akan dilakukan saat ini.

“Pelaksanaan KLB bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. KLB akan dilakukan sampai suasana kondusif,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Max Sopacua, Senin kemarin. Ia menyebutkan, menjelang pelaksanaan KLB, tugas-tugas Ketua Umum akan diambil alih oleh dua Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Direktur Eksekutif Partai Demokrat.

“Tugas hari-hari dari ketua umum akan dilakukan oleh Pelaksana Tugas (Plt),” katanya.

Menurut AD/ART Partai Demokrat, KLB akan dilakukan bila ketua umum mengundurkan diri karena menjadi tersangka kasus korupsi. “Siapa yang akan maju pada KLB nanti, sejauh ini saya tidak tahu,” kata Max yang juga anggota

Komisi I DPR RI itu.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap mengutamakan upaya menjaga perekonomian agar rakyat tetap sejahtera saat melalui periode tahun politik 2013-2014 yang menghangat.

“Bagi rakyat di tahuntahun politik seperti ini mereka tetap mengharapkan kesejahteraan yang baik. Jadi, pesan saya, meski ini tahun politik, mari kita utamakan pereknomian,” kata Presiden dalam sambutannya pada perayaan Cap Go Meh bersama di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Minggu malam.

Oleh karena itu, kata Presiden, suhu politik boleh menghangat menjelang pemilihan umum namun ekonomi harus tetap ter-

jaga. “Ekonomi kita harus tetap terjaga. Ekonomi kita harus tumbuh,” katanya seraya menekankan bahwa perekonomian yang tumbuh akan membawa kesejahteraan dengan berkurangnya kemiskinan dan pengangguran.

Sementara itu, sejumlah kalangan menilai mundurnya Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum Partai Demokrat, tidak memberikan jaminan elektabilitas partai itu akan naik, kata pengamat politik FISIP Universitas Sam Ratulangi Manado, Mahyudin Damis.

“Anas mundur karena keterkaitan dugaan korupsi Hambalang yang menyeret banyak kader PD lainnya. Jadi masyarakat masih menganggap PD kurang optimal untuk mengurusi masalah korupsi,” kata Damis, akhir pekan kemarin. Upaya PD

untuk mengembalikan citra baik di tengah masyarakat semakin sulit, karena bukan hanya kasus Hambalang yang menjadi citra negatif, tetapi masalah lain yang melibatkan partai itu.

Malahan Damis memprediksikan elektabilitas terus menurun hingga pelaksanaan Pemilu 2014 mendatang. Itu terjadi jika tidak ada figur mumpuni mampu menggantikan

Pelaksanaan KLB bisa dilakukan dalam waktu satu atau dua bulan ke depan. KLB akan dilakukan sampai suasana kondusif

Anas. Kemudian SBY selaku ketua Majelis Tinggi PD jika tidak mampu mengatur konflik internal hingga ke daerah, membuat elektabilitas mereka akan ditinggalkan jauh oleh partai-partai lainnya yang juga matang memainkan peran di tengah masyarakat guna menaikkan pamornya. (ant/ bali post)

Max Sopacua

(ant/bali post)

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Pemerintah Percepat Pasokan Daging Sapi Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pemerintah mempercepat pasokan daging untuk menstabilkan harga daging sapi yang melonjak beberapa waktu terakhir ini.

“Kita akan segera menstabilkan harga daging sapi dengan mempercepat pasokan daging sapi,” kata Hatta Rajasa saat konferensi pers “Kebijakan Stabilisasi Harga Pangan” di Gedung Kemenko Perekonomian di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut dia, pemerintah melalui Kemendag akan ke rumah potong hewan untuk mengetahui pasokan daging sapi hidup dan sapi beku. Jaminan pasokan bisa menekan sehingga harga daging sapi membaik. “Ada 400 rumah potong hewan (RPH)sehingga kita melihat pasokan dan permintaan secara online. Pasokan untuk DKI, Jawa Barat dapat dipercepat pasokannya dari daging sapi beku dan sapi hidup yang ada, berbarengan dengan supply and demand,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, pengadaan sapi impor diputuskan mekanismenya melalui lelang.

Pengadaan impor tersebut akan transparan atau terbuka terhadap perusahaan importir kredibel yang terdaftar di Mendag. “Mekanisme pelelangan impor sapi akan diatur oleh Mentan.” Ia mengatakan Kementan menggandeng PT Kereta Api dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) guna pengangkutan daging sapi ke Jakarta.

“Kementan mempercepat pasokan daging sapi dari kawasan

indonesia timur dengan kapal khusus dan kereta api. pada April 2013 mendatang moda kereta api dapat membawa daging sapi beku dan sapi hidup dari Surabaya ke Jakarta. Sementara Pelni sudah menyiapkan kapal laut dari NTB dan NTT untuk mengangkut sapi,” katanya.

Ia menambahkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mengembangkan peternakan sapi di dalam perkebunan sebanyak 100 ribu ekor. “Di dalam peternakan tersebut juga akan dikembangkan sapi betina. Karena dikembangkan di dalam perkebunan sapi bisa mencari makannya sendiri,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Budi Daya Ternak Direktorat Jenderal PeternakandanKesehatanHewan Kementerian Pertanian, Fauzi Luthan, mengatakan, tahun ini pemerintah tidak berencana menambah kuota impor daging beku maupun sapi bakalan.

“Harga naik bukan karena tidak ada suplai di dalam negeri, tapi perdagangannya saja yang belum tertata baik,” kata Fauzi Luthan seusai mengunjungi usaha pembibitan sapi milik peternak, di Tuban, Jawa Timur, Sabtu malam (23/2).

Fauzi menyatakan, peternak sudah mulai banyak yang melakukan usaha pembibitan dan penggemukan sapi. Namun, peternak kesulitan untuk mendistribusikannya ke luar daerah. “Memang sudah ada beberapa peternak yang bekerja sama langsung dengan konsumen dari Jakarta dan sekitarnya. Salah satunya peternak di Jawa Timur,” ujarnya.

Peternak pembibitan dan

(ant/bali post)

MAHAL - Pembeli mengamati daging sapi di Pasar Senen, Jakarta. Menurut Bank Dunia, harga rata-rata daging sapi di Indonesia per Desember 2012 mencapai 9,76 dollar AS. Di Malaysia hanya 4,3 dollar AS, Thailand 4,2 dollar AS, Australia 4,2 dollar AS, Jepang 3,9 dollar AS, Jerman 4,3 dollar AS, dan India 7,4 dollar AS. penggemukan sapi di Jawa Timur, Joko Utomo, mengatakan, dirinya memiliki usaha pembibitan sapi sebanyak 700 ekor dan 2.000 ekor usaha penggemukan sapi. Ia mengaku berani masuk ke dalam usaha ternak sapi karena mampu mencari alternatif untuk menekan biaya pakan.

“Kami manfaatkan limbahlimbah seperti kulit kopi, kulit kacang, onggok, sehingga lebih murah, tidak sampai Rp 1.000 per kilogram,” ujarnya.

Di Riau

Golkar-Demokrat ”Impas” Pekanbaru (Suara NTB) Pengamat politik dari Universitas Riau Tyas Tinov menilai saat ini elektabilitas Partai Demokrat dan Partai Golkar sudah mulai seimbang buruknya dan sama-sama mengalami pemerosotan cukup tajam.

“Hal itu pascapenetapan tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan juga penetapan status tersangka Gubernur Riau HM Rusli Zainal selaku petinggi Golkar di Riau,” kata Tyas di Pekanbaru, Senin kemarin.

Sebelumnya, demikian Tyas, citra Partai Demokrat lebih diuntungkan karena Rusli ditetapkan sebagai tersangka untuk dua kasus sekaligus, baik korupsi kehutanan maupun korupsi PON ke XVIII 2012.

Namun saat ini, kata dia, justru bakal berimbang mengingat seluruh media massa juga telah menyorot penetapan tersangka Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk kasus korupsi Hambalang. “Untuk pemilihan Gubernur Riau yang akan dilaksanakan tidak lama lagi, dua partai ini sama mengalami pemerosotan elektabilitas,” katanya.

Dengan demikian, kata dia, menjadi kerja keras

bagi para kader kedua partai ini untuk bagaimana agar publik kembali mempercayai kandidat calon gubernur dari Demokrat atau Golkar. “Namun kalau dilihat, Demokrat masih partai yang diuntungkan atas penetapan tersangka petinggi Golkar Riau yang juga seorang gubernur,” katanya.

Kalau dilihat dari sisi politiknya, kata dia, ketika seorang petinggi Partai Golkar terbelit masalah hukum, maka tentunya akan ada partai lain yang diuntungkan. Untuk di Riau, menurutnya, fenomena itu sepertinya dimanfaatkan oleh Partai Demokrat.

Apalagi, kata dia, jika Gubernur Riau ditahan, maka akan lebih memberikan peluang bagi kader Partai Demokrat untuk lebih mengokohkan diri saat pemilihan kepala daerah Riau dilaksanakan. “Saat ini petinggi Partai Demokrat menduduki posisi sebagai wakil gubernur. Kalau Rusli ditahan, maka orang yang paling diuntungkan adalah wakil gubernur,” katanya.

Saat ini, jabatan Wakil Gubernur Riau diduduki oleh H Mambang Mit yang juga merupakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau. “Golkar sebaiknya mewaspadai kondisi ini, keterpurukan seorang kader bisa berpotensi menjatuhkan citra partai,” katanya. (ant/bali post)

KPK Geledah Kantor Gubernur Riau Pekanbaru (Suara NTB) Sepuluh orang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Gubernur Riau, di Pekanbaru, Senin kemarin.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para penyidik tiba di kantor gubernur di Jalan Sudirman, Pekanbaru, sekitar pukul 09.30 WIB. Penyidik diperkirakan berjumlah 10 orang. “Penyidik KPK langsung naik ke lantai tujuh,” kata seorang saksi mata, Ian (28). Kedatangan penyidik KPK kuat dugaan terkait dengan status Gubernur Riau Rusli Zainal yang menjadi tersangka kasus suap PON XVIII Riau.

Penyidik KPK yang berjumlah sekitar sepuluh orang terbagi menjadi dua kelompok ketika menggeledah sejumlah ruang kerja para pejabat Pemer-

intah Provinsi Riau. Satu kelompok memeriksa ruang kerja Gubernur Riau yang berada di lantai 7 gedung baru Kantor Gubernur Riau yang berada di bagian utara.

Sementara satu kelompok lainnya memeriksa ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Riau yang berada di gedung lama di bagian selatan. Penyidik menggeledah dengan pengawalan ketat polisi bersenjata dan sejumlah petugas dari Satpol PP. Penggeledahan sejumlah ruang kerja para pejabat Pemerintah Provinsi Riau itu, menurut Juru Bicara KPK Johan Budi yang dihubungi per telepon, masih terkait kasus korupsi Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XVIII 2012. “Benar ada penggeledahan terkait korupsi PON Riau di Kantor Gubernur

Riau,” kata Johan Budi.

Saat penggeledahan, Gubernur Riau HM Rusli Zainal sedang tidak berada di tempat. Para pejabat Pemerintah Provinsi Riau yang ditemui dan dihubungi per telepon tidak bersedia memberikan keterangan atas permintaan konfirmasi para wartawan.

Penggeledahan oleh KPK ini tertutup dan wartawan dilarang meliputnya.

Kasus dugaan suap penyelenggaraan PON Riau sejauh ini telah menjerat 14 orang tersangka. Sepuluh di antaranya merupakan kalangan legislator Riau dan seorang dari kalangan pejabat PT Pembangunan Perumahan (PP). Terakhir KPK juga telah menetapkan Gubernur Riau HM Rusli Zainal sebagai tersangka. Belakangan Rulsi telah jarang masuk kantor. (ant/bali post)

Dari usaha ternak inilah, mulai Maret mendatang, ia mencoba mengirim karkas kepada asosiasi pedagang daging di Jakarta. Joko sudah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Pengolahan Daging Skala UKM dan Rumah Tangga (Aspedata) untuk menyuplai karkas.

“Tadinya kami hanya jual sapi saja kepada pembeli. Tapi karena biaya angkut sapi mahal, kami akan coba potong di sini dan jual karkas,” katanya. Menurut dia,

biaya angkut sapi ke luar provinsi sekitar Rp 450 per kilogram bobot hidup sapi. Sapi yang boleh dikirim ke luar Jawa Timur minimal berbobot 400 kilogram.

Kerja sama dengan Aspedata akan dilakukan pada 1 Maret mendatang dengan pengiriman karkas sebanyak 1 kontainer atau seberat 10-15 ton. Aspedata telah sepakat akan membeli karkas seharga Rp 70 ribu per kilogram, meski biaya transportasi tetap ditanggung Joko. (ant/bali post)

Penembakan di Puncak Jaya Tidak Bernuansa ”Papua Merdeka” Jayapura (Suara NTB) Kapolda Papua Irjen Pol Tito Karnavian menegaskan, kasus penembakan di Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya itu tidak bernuansa “merdeka” atau politis.

Kasus penembakan terhadap anggota TNI dan warga sipil itu diduga terkait masalah pilkada yang tahapannya saat itu sedang berlangsung, kata Irjen Pol Tito menjawab pertanyaan ANTARA di Jayapura, Senin kemarin.

Dikatakan, indikasi kasus itu terlihat jelas karena saat pelaksanaan pilkada gubernur berlangsung aman demikian pula saat pencoblosan pilkada bupati Puncak. Namun, saat begitu pleno KPU Puncak hendak dilaksanakan baru serangkaian penyerangan terhadap anggota TNI dan warga sipil terjadi. “Kami saat ini tengah mendalami dan mengumpulkan bukti termasuk dugaan keterlibatan calon bupati yang ikut dalam pilkada tersebut,” tegas Irjen Pol Tito.

Menurut jenderal berbintang dua ini, karena adanya indikasi itu maka saat ini pihaknya terus men-

gumpulkan bukti-bukti guna mengungkap dugaan atau indikasi tersebut. Karena itulah, kata Irjen Pol Tito,dipastikan kasus yang terjadi tidak berkaitan dengan faktor politik atau isu perjuangan “Papua Merdeka”.

Tidak perlu dialog-dialog karena yang terjadi adalah kasus kriminal dan tidak bernuansa politik, tegas Irjen Pol Tito seraya menambahkan, untuk mengantisipasi kamtibmas di kawasan itu pascapleno maka saat ini pihaknya sudah menambah pasukan.

Kasus penembakan dan penyerangan terhadap pos keamanan dan warga sipil itu mengakibatkan 12 orang tewas, delapan diantaranya prajurit TNI. (ant/bali post)

Tito Karnavian (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Selasa, 26 Februari 2013

Kelompok Wanita Setengah Bugil Protes Berlusconi Milan Sekelompok wanita tanpa busana atas dari kelompok hak asasi wanita Ukraina Femen protes menentang mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi yang sedang memberikan suara dalam pemilihan umum Italia.

“Basta (Cukup) Berlusconi,” kata-kata yang diteriakkan para pemrotes saat taipan media itu memberikan suara di sebuah TPS yang terletak di sebuah sekolah di kota Milan.

Kata-kata yang sama ditulis di tubuh mereka, seperti diberitakan oleh Reuters. Polisi segera menarik wanita-wanita itu dan membawa mereka pergi.

Berlusconi, yang mengupayakan masa jabatan kelima dalam pemerintahan, sedang

diadili karena hubungan seksual dengan pelacur di bawah umur selama pesta-pora “bunga-bunga” di vilanya di Milan.

Namun Berlusconi membantah tuduhan tersebut.

Miliarder berusia 76 tahun itu, yang didongkel dari kekuasaan pada November 2011 ketika Italia menghadapi krisis keuangan parah, telah membuat marah kelompok aktivis perempuan yang menuduhnya mengeksploitasi

gadis panggung yang berpakaian minim dalam pertunjukan televisinya dan merendahkan wanita dengan canda-candanya yang tidak pantas.

Seorang wanita menuntut permintaan maaf dari Berlusconi setelah mantan PM itu menyampaikan pernyataan syur kepadanya ketika mereka berada di panggung bersama pada sebuah acara bisnis. (ant/bali post)

Raul Castro Umumkan Pensiun pada 2018 Havana Pemimpin Kuba Raul Castro mengumumkan pada Minggu bahwa ia akan mengundurkan diri dari kekuasaan setelah masa jabatan kedua sebagai presiden berakhir pada 2018.

Castro membuat pengumuman itu dalam pidato yang disiarkan secara nasional sesaat setelah Majelis Nasional Kuba memilih dia untuk masa jabatan lima tahun kedua pada pembukaan sidang parlemen baru.

Dalam satu langkah mengejutkan, parlemen baru memilih bintang muda sebagai wakil presiden pertamanya, Miguel Diaz-Canel, 52 tahun yang adalah anggota biro politik, yang naik melalui jajaran partai di provinsiprovinsi untuk menjadi penerus yang mungkin paling terpandang oleh Castro.

Diaz-Canel akan menggantikan Castro jika dia tidak dapat menjalankan tugas sepenuh masa jabatan.

Raul Castro, 81 tahun, yang resmi menggantikan saudaranya yang sakit sebagai presiden pada tahun 2008, telah berulang kali menyerukan agar para pemimpin senior untuk memegang jabatan selama tidak lebih dari dua kali dari masa jabatan lima tahun. Dia akan segera memulai masa jabatan keduanya.Pada 2018 Castro akan berumur 86 tahun.

Majelis dengan 612 anggota tersebut memilih kembali Raul, yang berusia 82 tahun pada Juni, sebagai Presiden Dewan Negara. “Majelis Kekuatan Rakyat Nasional hari ini menyetujui, di ibu kota ini, Jenderal Angkatan Darat Raul Castro Ruz sebagai Pres-

(ant/bali post)

SUMPAH JABATAN - Park Geun-hye saat pengambilan sumpah jabatannya sebagai presiden baru Korea Selatan menggantikan Lee Myung-bak di Plaza Dewan Nasional, Seoul, Senin (25/2).

Wapres Hadiri Pelantikan Presiden Korsel Seoul Wakil Presiden Boediono menghadiri pelantikan Park Geun-hye sebagai Presiden baru Korea Selatan menggantikan Lee Myung-bak di Plaza Dewan Nasional, Seoul, Senin (25/2).

Wartawan Antara dari Seoul, Senin, melaporkan, pelantikan presiden Korsel digelar di ruangan terbuka dengan suhu yang cukup dingin sehingga para hadirin harus mengenakan pakaian tebal.

Wapres hadir didampingi istrinya, Herawati Boediono.

Acara pelantikan dimulai pada pukul 11.00 waktu setempat atau pukul 09.00 WIB ditandai dengan penghormatan terhadap bendera Korsel dan Lagu Kebangsaan “Ek Guk Ga”. Selanjutnya menghening

cipta mengenang pahlawan dan ucapan selamat dari Perdana Menteri Kim Hwang-sik.

Park Geun-hye kemudian memeriksa pasukan tentara dengan didahului tembakan ke udara 21 kali. Kemudian pengambilan sumpah sebagai Presiden Korsel ke-18 dan dilanjutkan dengan pidato Presiden Park.

Duduk di sebelah kanan Wapres Boediono, Wakil Presiden Vietnam Nguyen Thi Doan, dan di sebelah kirinya Herawati Boediono. Di sebelah kiri Herawati Boediono ada Wakil Presiden Peru Marisol Espinoza Cruz.

Sejumlah pejabat negara asing yang hadir antara lain Denmark Villy Sovndal, Wakil Presiden Afghanistan Karim

Khalili, Wakil PM dan Menkeu Jepang Aso Taro, Gubernur Jenderal Kanada David Lloyd Johnston, PM Thailand Yingluck Shinawatra, serta Menlu Arab Saudi Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Pengamanan acara pelantikan Presiden Park tersebut berlangsung sangat ketat, terlihat dengan banyaknya polisi dan tentara yang berjaga hampir di seluruh jalan di Seoul. Penjagaan keamanan makin ketat di sekitar lokasi acara pelantikan dan hanya tamu yang terdaftar saja yang diperkenankan memasuki kawasan pelantikan.

Bahkan wartawan lokal dan asing yang ingin meliput acara tersebut juga tak luput dari pemeriksaan yang

sangat ketat, dan diharuskan sudah berada di lokasi acara sejak pukul 7.30 waktu setempat atau pukul 5.30 WIB. Acara diramaikan oleh sejumlah tari dan musik tradisional serta modern Korea Selatan yang menggambarkan semangat patriotik negara itu.

Puluhan ribu masyarakat Korsel juga berkesempatan menghadiri secara langsung pelantikan presiden barunya, sehingga suasana makin ramai. Usai acara pelantikan, Presiden Park pada malam harinya akan mengadakan resepsi makan malam bersama dengan Wakil Presiden Boediono, serta tamu negara lain yang hadir dalam acara tersebut. (ant/bali post)

Hasil Studi (ant/bali post)

SAUDARA - Fidel Castro, (kiri), secara mengejutkan muncul di hadapan publik di samping saudaranya, Raul di saat Majelis Nasional Kuba bertemu dan akhirnya memutuskan kembali memilih Raul sebagai Presiden Kuba. iden Dewan Negara, dan memilih Miguel Diaz-Canel Bermudez sebagai Wakil I Presiden,” kata Lembaga Penerangan Nasional (AIN) Kuba, milik negara.

Diaz-Canel menggantikan Jose Ramon Machado Ventura, yang akan menjadi salah seorang dari lima wakil presiden. Diaz-Canel (52) sebelumnya menjadi Sekretaris I Partai Komunis Kuba (CCP) untuk Provinsi Villa Clara di bagian tengah negeri tersebut dan Provinsi Holguin di bagian timur, serta Menteri Pendidikan Tinggi, demikian laporan Xinhua —yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.

Yang bergabung dengan Machado Ventura sebagai salah seorang wakil presiden adalah pendukung lain Revolusi Kuba, Komandan Ramiro Valdes. Orang yang telah menunaikan tugas sebagai

wakil presiden Dewan Negara Kuba, Esteban Lazo - anggota Politbiro CCP sejak 1985, dipilih sebagai Presiden Majelis Nasional untuk menggantikan Ricardo Alarcon de Quesada (75), yang telah memimpin majelis tersebut sejak 1993.

Lazo, yang berusia 69 tahun pada Selasa dan ahli ekonomi, dipandang sebagai bagian dari generasi kedua pemimpin revolusioner Kuba. Kelompok pertama terdiri atas para pembangkang pimpinan Fidel Castro, yang mendepak Fulgencio Batista pada 1959. (ant/bali post)

18 Persen Pria Amerika Minum Alkohol Berlebihan New York Setiap hari sebanyak 18 persen pria dan 11 persen perempuan di Amerika Serikat mengonsumsi alkohol lebih banyak dari batas anjuran pemerintah. Demikian menurut hasil studi dalam Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.

Hasil studi itu juga menunjukkan bahwa delapan persen pria dan tiga persen perempuan di negeri Paman Sam tercatat sebagai “peminum berat.”

Artinya kebanyakan orang Amerika masih mengikuti anjuran batasan minum alkohol

dua kali sehari bagi pria dan sekali sehari bagi perempuan, kata hasil studi itu. “Tetapi tetap saja ada masalah kesehatan publik bermakna akibat banyaknya orang yang minum secara berlebihan,” kata penulis studi Patricia Guenther, ahli nutrisi di Pusat Kebijakan dan Promosi Nutrisi Departemen Pertanian AS (US Department of Agriculture/USDA), seperti dikutip Reuters.

Bersama rekannya, Guenther mengumpulkan data melalui sebuah survei nasional tentang kesehatan dan nutrisi yang melibatkan sekitar 5.400 orang berusia 21 tahun lebih, termasuk di antaranya menanyakan konsumsi alko-

hol hari sebelumnya.

Para peneliti menemukan fakta bahwa 64 persen pria dan 79 persen wanita mengatakan tidak mengonsumsi alkohol sama sekali, sementara 18 persen pria dan 10 persen wanita mengonsumsi alkohol dengan jumlah yang melebihi batas anjuran.

Hasil survai menunjukkan, sembilan persen pria mengatakan minum alkohol tiga hingga empat kali dalam sehari dan 8 persen wanita mengatakaan mengonsumsi alkohol dua hingga tiga kali sehari.

Sementara peminum terberat meliputi delapan persen pria yang minum alkohol lima kali sehari atau lebih dan

tiga persen perempuan yang minum alkohol empat kali atau lebih sehari.

“Secara umum studi menunjukkan tingkat konsumsi alkohol yang tidak sehat di AS masih signifikan,” kata Jennifer Mertens, peneliti medis di Kaiser Permanente Division of Research in Oakland, California, yang tidak ikut dalam studi.

“Minum lebih dari empat kali dalam sehari untuk pria dan lebih dari tiga kali sehari bagi wanita dapat meningkatkan risiko terluka karena jatuh, kecelakaan kendaraan dan kecelakaan lain,” kata Martens melalui surel kepada Reuters Health. (ant/bali post)

Jepang Calonkan Presiden ADB untuk Pimpin BoJ Tokyo Pemerintah Jepang Shinzo Abe menetapkan untuk mencalonkan Presiden Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB) Haruhiko Kuroda sebagai gubernur bank sentral negara itu, laporan mengatakan Senin, menjadikan dolar menguat terhadap yen.

Greenback melonjak melampaui 94 yen di awal perdagangan Asia dari 93,37 yen di New York pada Jumat pekan lalu, dengan investor yakin bahwa akan ada langkah-langkah pelonggaran agresif baru oleh pemerintahan Abe guna mendorong perekonomian yang lesu.

Kabinet berencana untuk mengajukan pencalonannya kepada parlemen pekan ini, Nikkei dan surat kabar lain mengatakan. Penunjukan tersebut membutuhkan persetujuan parlemen. Jika disetujui, mantan birokrat kementerian keuangan berusia 68 tahun itu akan menggantikan incumben gubernur Bank of Japan (BoJ) Masaaki Shirakawa, yang mengundurkan diri pada 19

(ant/bali post)

Haruhiko Kuroda

Maret, beberapa minggu sebelum akhir masa jabatannya.

Abe memutuskan untuk memilih Kuroda “karena ia mendukung berbagai kebijakan Perdana Menteri Shinzo Abe yang berani melakukan pelonggaran kebijakan moneter dengan tetap menjaga hubungan baik dengan industri keuangan internasional,” kata Nikkei.

Abe juga berencana untuk menetapkan profesor ekonomi Universitas Gakushuin Tokyo,

Kikuo Iwata sebagai salah satu deputi gubernur, sedangkan Direktur eksekutif BoJ Hiroshi Nakaso merupakan pesaing utama untuk posisi deputi lainnya. Konfirmasi langsung dari laporan itu belum tersedia.

Abe mengatakan pada konferensi pers pada Jumat (22/ 2) di Washington, jika pemerintahnya akan mulai memilih calon pada Senin setelah menyimpulkan hasil lawatannya ke AS, selama ia mengadakan pembicaraan dengan Presiden AS Barack Obama.

Kuroda menghabiskan puluhan tahun sebagai birokrat kementerian keuangan Jepang. Ia bertanggung jawab untuk urusan internasional dan kebijakan devisa antara 1999 hingga 2003 sebelum menduduki jabatan presiden ADB pada 2005.

Sebagai mantan wakil menteri keuangan untuk urusan internasional, ia dikenal sebagai penganjur pelonggaran moneter yang agresif untuk mengatasi deflasi Jepang, sikap itu sejalan dengan kebijakan ekonomi Abe, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)