Snt26022014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 26 FEBRUARI 2014

16 HALAMAN NOMOR 293 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov NTB Bantah Belum Serahkan Perda APBD

Mataram (Suara NTB) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengultimatum Pemprov NTB karena belum menyerahkan Perda APBD 2014. Pemprov NTB merupakan bagian dari 191 daerah baik provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang dinyatakan belum menyerahkan hardcopy dan softcopy APBD 2014 ke Kemenkeu. Karena keterlambatan penyerahan Perda APBD tersebut, pemerintah daerah terancam kena sanksi berupa penundaan 25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) setiap bulan.

Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB, Dr. Rosiady H. Sayuti yang dikonfirmasi terkait hal tersebut belum bisa berkomentar banyak. Ia sempat mempertanyakan sumber informasi tersebut kepada Suara NTB dan setelah ditunjukkan dan dibaca, Rosiady akan mengecek ke instansi terkait. “Kita akan lakukan pengecekan,” katanya

singkat ditemui disela-sela Rapat Pimpinan lengkap di Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/ 2) siang kemarin.

Mantan Kepala Bappeda NTB ini sempat memanggil Kepala Biro Hukum Setda NTB, Rusman, SH, MH untuk mempertanyakan informasi tersebut. Rusman yang dihubungi Suara NTB, Selasa

(25/2) sore kemarin mengatakan awal Januari lalu, Pemprov NTB telah menyerahkan Perda APBD 2014 tersebut ke pemerintah pusat. ‘’Evaluasinya sudah selesai Desember 2013. Waktu evaluasi Desember itu maka kita perbaiki berdasarkan evaluasi Kemendagri,’’ jelasnya.

Bersambung ke hal 5

Dewan akan Panggil Biro Keuangan PRD NTB akan memanggil Biro Keuangan Pemprov NTB untuk membicarakan persoalan seputar APBD NTB 2014. Terlebih, menyusul adanya kabar bahwa Perda APBD NTB ternyata belum diterima oleh Kementerian Keuangan dan Pemprov NTB terancam akan terkena sanksi bersama 190 pemda lainnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin mengaku belum mengetahui adanya kabar soal ultimatum dari Kementerian Keuangan soal penyerahan dokumen APBD 2014 yang terlambat diserahkan. ‘’Nanti kita cek. Dan besok kita akan panggil Biro Keuangan karena ini seharusnya sudah diserahkan,’’ ujarnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ami)

TAK DIGEMBOK - Pintu truk pengangkut surat suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD NTB Daerah Pemilihan Kota Mataram tidak digembok. Sementara surat suara tiba di Mataram Selasa (25/2) dan langsung diturunkan dari truk.

(Suara NTB/dok)

Dihukum Non Palu SETELAH melalui sidang di Mahkamah Kehormatan Hakim (MKH) di Jakarta, Selasa (25/2), akhirnya Wakil Ketua PN Mataram Pastra Joseph Ziraluo, SH,MH dihukum enam bulan tidak boleh bersidang alias non palu. Hukuman itu berdasarkan pembelaan yang disampaikan Pastra, Bersambung ke hal 5 Taufiqurrahman Syahuri

Dihapus, Kebijakan Trip Sisipan di Pelabuhan Lembar Mataram (Suara NTB) Kebijakan trip sisipan (extra trip) di lintas Penyeberangan Lembar-Padangbai akhirnya dihapus. Hasil pertemuan antara pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP), Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) NTB beberapa waktu lalu, menyepakati bahwa kebijakan trip sisipan dihapus. Trip sisipan

akan diberlakukan, jika terjadi penumpukan penumpang dan cuaca buruk.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi Suara NTB diselasela rapat pimpinan lengkap di Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/2) siang kemarin. ‘’Setelah pertemuan dua minggu yang lalu, ndak ada lagi istilah yang nyisip-nyisip itu kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Pengawasannya

langsung sekarang oleh pihak OPP Lembar. Sekarang tidak ada lagi trip sisipan, setelah adanya pertemuan dengan semua jajaran seperti Gapasdap maupun dengan pihak pengelola pelabuhan.’’

Dijelaskan, sekitar dua minggu lalu Dishubkominfo telah memfasilitasi pertemuan para pihak terkait untuk menyelesaikan masalah kebijakan trip sisipan yang menuai protes dari Gapasdap NTB. Bersambung ke hal 5

Pemprov Belum Tindaklanjuti Temuan Kerugian Negara Rp 78 Miliar Mataram (Suara NTB) Dalam kurun waktu 10 tahun terkahir, Pemprov NTB belum menindaklanjuti temuan kerugian daerah/negara sebesar Rp 78 miliar lebih yang merupakan hasil pemeriksaan dari Inspektorat NTB, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen kemendagri) dan BPK RI. Hal tersebut diungkapkan, Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH dalam Rapat Pimpinan (Rapim) lengkap yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/2) kemarin. ‘’Ini yang memang sampai saat ini sebagain itu belum bisa dikembalikan,’’ katanya.

Rapat pimpinan lengkap itu dipimpin Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Pelaksana Harian Sekda NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dihadiri seluruh

(Suara NTB/nas)

RAPIM - Rapim lengkap yang dipimpin Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, Selasa kemarin.

Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Agus menyebutkan, temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti selama kurun waktu 10 tahun terakhir itu,

antara lain temuan Inspektorat sebesar Rp 15 miliar, Itjen Kemendagri Rp 32 miliar dan BPK RI sebesar Rp 31 miliar.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

Mataram (Suara NTB) Distribusi surat suara untuk Pemilu Anggota DPRD NTB dapil Kota Mataramdistribusinya terindikasi ada kelalaian.

Salah satu kelalaian yang sifatnya fatal adalah, pintu truk pengangkut surat suara pun tidak diamankan secara maksimal. Mobil boks tersebut tidak digembok atau tak disegel.

Mobil yang mengangkut surat suara tersebut itu berangkat sekitar pukul 03.30 Wita dari Denpasar dan tiba di Mataram sekitar pukul 09.15 Wita, Selasa (25/2) kemarin. Tiba di Kantor KPU Mataram, ternyata mobil yang mengangkut ribuan lembar surat suara ini tiba tanpa menggunakan gembok dan segel.

Sekretaris KPU Kota Mataram, Putu Sarjana, ketika melihat mobil pengangkut surat suara yang tiba di Kantor KPU mengatakan, hal ini harus diperhatikan. ‘’Jadi ini harus kita saksikan bersama, truk ini tiba tanpa gembok, jangan sampai nanti kami disalahkan,’’ ujarnya ketika mengajak semua yang datang saat itu.

Putu Sarjana menilai, ini merupakan kelalaian yang seharusnya tidak terjadi. “Jangan sampai ini terjadi lagi.

Bersambung ke hal 5

SUARA MATARAM

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 2

PCF Enggan Serahkan Data Jalan dan Drainase KONDISI drainase yang sudah tidak lagi berfungsi serta bronjong di bantaran sungai tidak mampu menahan debit air, seolah menjadi pemandangan biasa di Kota Mataram. Pasalnya, setiap terjadi hujan, genangan dan banjir menghiasi pemukiman warga. Belum lagi, sampah yang selalu menumpuk di drainase dan sungai.

Sekretaris Kelurahan Punia, Ahmad Karimil Hakim ketika di temui di kantornya, Selasa (25/2) mengatakan pembangunan fisik adalah program prioritas yang menjadi usulan masyarakat pada Musyawarah Perencanaan Berbasis Masyarakat (MPBM). Pendangkalan drainase dan belum rampungnya pembuatan bronjong, menjadi salah satu alasan masyarakat mengusulkan hal tersebut. “Kita masih prioritas program fisik saja,” ungkap Ahmad.

Diakui, Bronjong di Sungai Ancar yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, beberapa waktu lalu belum tuntas dikerjakan. Padahal, beberapa masyarakat yang tinggal di pinggir aliran sungai merasa khawatir, sewaktu – waktu terjadi longsor. Disisi lain, banyaknya sedimentasi di saluran atau drainase, sehingga membuat air meluber hingga ke pemukiman warga. “Bagaimana pun juga kita khawatir, kalau sewaktu – waktu terjadi longsor,” katanya.

Selain drainase dan bronjong tambahnya, peningkatan kualitas jalan lingkungan, juga masuk dalam draf usulan tersebut.

Disebutkan, sedikitnya ada tujuh jalan lingkungan yang kondisinya rusak. Masing-masing Jalan Biola, Biola IV, Biola V, Kraton I, Kraton II, dan ada salah satu jalan yang akan dibuka. “Rencana kita mau buka jalan menuju SMPN 9 Mataram,” sebutnya.

Menyinggung kondisi Sungai Ancar yang dipenuhi sampah, ia mengatakan pada dasarnya tumpukkan sampah yang memenuhi sungai, bukan berasal dari masyarakat setempat. Melainkan sampah kiriman yang hanyut ketika terjadi banjir. Pihaknya mengantisipasi tumpukan sampah tersebut, dengan menyiapkan kontainer mini sebagai alternatif masyarakat tidak membuang sampah ke sungai.

Dalam kesempatan itu, dirinya mengimbau kepada masyarakat agar mengedepankan kesadaran dengan tidak membuang sampah pada tempatnya. Kemudian, terkait usulan yang diajukan melalui MPBM, dirinya berharap Pemkot Mataram, mengakoAhmad Karimil Hakim modir usulan tersebut. (cem) (Suara NTB/cem)

Perlu Dikaji Kembali ANGGOTA Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengkritisi revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan. Pasalnya upaya yang dilakukan Pemkot Mataram itu, dinilai belum membuahkan hasil yang menggembirakan. Kondisi Ampenan cenderung tak banyak berubah dibandingkan sebelum revitalisasi.

Ia mencontohkan tidak sedikit sarana yang rusak seperti lampu mati. Sayang tidak segera diganti. Demikian pula PKL Ampenan harus terus dibina. ‘’Sehingga, tidak ada kesan revitalisasi Am(Suara NTB/fit) penan, gebyarnya hanya sesaat.

Misban Ratmaji Jadi, apapun yang dibangun harus berkesinambungan,’’ terangnya.

Namun demikian, untuk prospek jangka panjang, menurut dia, Ampenan akan sulit berkembang. Kecuali, sambung Misban, Pemkot membangun kembali pelabuhan di Pantai Ampenan. Pelabuhan ini nantinya bisa melayani rute Bali dan Gili Trawangan. ’’Jadi itu solusinya supaya tetap ramai dan mobilitas masyarakat bertambah banyak,’’ imbuhnya.

Misban yakin, setelah ada pelabuhan, maka usaha apapun yang ada di sekitarnya bakal ramai. Sedangkan kondisi yang sekarang, eks Pelabuhan Ampenan pada siang dan malam hari, bukan tempat yang nyaman untuk menikmati kuliner PKL setempat. ‘’Kalau kita makan siang di sana (eks Pelabuhan Ampenan, red) panasnya minta ampun, kalau malam hari anginnya terlalu kencang,’’ akunya.

Intinya, harus ada magnet di Ampenan. Magnet tersebut adalah pelabuhan. Sebab kalau hanya untuk makan, masyarakat punya banyak alternatif tempat yang lebih nyaman. Menurut Misban, jika ingin menghidupkan kembali Ampenan, harus dilakukan penataan secara menyeluruh. Bangunan-bangunan yang ada harus ditata supaya tidak terlihat kumuh dibarengi dengan penyediaan sarana parkir yang memadai.

Selain itu, Misban mendorong Pemkot Mataram untuk membangkitkan kembali Pelabuhan Ampenan. Kalaupun bukan pelabuhan pilihannya, Pemkot Mataram juga perlu memikirkan kegiatan yang bisa bertahan dalam jangka waktu panjang. Mestinya sebelum melakukan revitalisasi harus dikaji secara mendalam apa-apa yang perlu dibenahi. ‘’Jangan hanya revitalisasi Pantai Ampenan tapi yang lain-lain tidak dilakukan,’’ ujarnya.

Dewan dalam hal ini, kata Misban, perlu juga diajak duduk bersama untuk mencari solusi terbaik untuk menghidupkan kembali Ampenan. Ia menilai, usaha-usaha yang telah dilakukan selama ini, tak membuahkan hasil. ‘’Perlu ada kajian lagi. Pemkot harus menggali informasi dari berbagai pihak. Termasuk dari anggota Dewan dapil Ampenan,’’ tandasnya. (fit)

Royalti akan Dihitung Berdasarkan Pendapatan Mataram Mall Mataram (Suara NTB) Keengganan PT Pasifik Cilinaya Fantasi menyerahkan data pendapatan kepada jasa penilai publik dan akuntan publik (Tim Appraisal), membuat tim akuntan kewalahan menentukan kesesuaian royalti tersebut. Kabarnya, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) akan menghitung royalti tersebut sesuai dengan tingkat pendapatan pihak pengelola.

Baiq Nelly Kusumawati

Kepala Bagian Umum Setda Kota Mataram, Baiq Nelly Kusumawati saat dikonformasi Selasa (25/2) tidak menampik jika tim akuntan menemui kendala dalam melakukan penghitungan royalti Mataram Mall.

PT PCF bersikukuh tidak memberikan data hasil pendapatan kepada tim penilai publik. Nelly me-

(Suara NTB/cem)

Ida Arry Pratama

Mataram (Suara NTB) – Buruknya kualitas proyek pembangunan di Kota Mataram, dinilai sebagai dampak lemahnya pengawasan oleh instansi terkait. Pasalnya, tanggul Sungai Unus yang

tersebut tambahnya, tidak menghambat akuntan publik membuat laporan.

Terkait alasan kenapa managemen Mataram Mall, enggan menyerahkan data pendapatannya, Nelly menyatakan tidak mengetahui secara pasti terkait hal itu. Diakui, sebelum tim meminta data pendapatan, pengelola secara terbuka atau kooperatif memberikan data – data aset yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Mataram. “Tapi, kok setelah diminta soal pendapatan, dia tidak memberikan,” akunya.

Menyinggung kontrak kerja antara Pemkot Mataram den-

(Suara NTB/cem)

Dugaan SK Siluman

Sekda: Cek Kembali SK Honorer K2 Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM meminta kepada SKPD terkait untuk mengecek kembali SK pegawai honorer K2 yang mengikuti tes CPNS beberapa waktu lalu.

Pengecekan ini untuk melihat apakah memang ada SK pegawai yang dimanipulasi atau siluman.

Ia menduga munculnya SK siluman tersebut karena pada saat tes CPNS bulan Oktober 2013 lalu para tenaga honorer K2 ini berlomba-lomba mendapatkan SK yang sesuai dengan persyaratan. “Mungkin ya karena saya tidak tahu.

Karena yang kita himpun mereka yang mempunyai syarat dan kemudian kita uji publik. Setelah tidak ada keberatan kami anggap mereka yang ikut K2 terpenuhi persyaratannya,” terangnya, Selasa (25/2).

Proses penentuan kelulusan disebutkan Sekda berada pada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi, pihaknya hanya menseleksi persyaratan-persyaratan dan uji publik sebelum dilaksanakannya tes CPNS. Selama uji publik beberapa wkatu lalu, tidak ada peserta yang keberatan. Dan baru sekareang muncul adabya dugaan SK siluman.

Untuk verifikasi bagi peserta K2 yang lulus CPNS dilaksanakan oleh SKPD yang bersangkutan.

“SKPD akan melakukan verifikasi kembali terhadap yang lulus ini mengenai persyaratannya seperti tahun berapa mulai bekerja dan

sebagainya. SKPD yang akan memverifikasi karena dia yang tahu kapan honorer ini masuk, kita tidak tahu,” terangnya.

Pengaduan yang disampaikan K2 yang tidak lulus ini pun akan disampaikan Sekda ke SKPD terkait dan diminta untuk mengecek kembali seluruh persyaratan. Nantinya akan dilanjutkan ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi. Sekda juga menambahkan K2 yang lulus CPNS ini juga harus melengkapi berbagai berkas persyaratan yang kemudian akan diverifikasi kembali. Jika tidak memenuhi syarat kemungkinan besar batal diluluskan menjadi CPNS. “Bilamana pada saat verifikasi tidak terpenuhi syaratnya saya kembalikan lagi ke Kementerian PAN apakah diluluskan atau tidak. Verifikasi ini diberikan kesempatan sampai akhir April. Kemarin saya sudah kumpulkan SKPD serta Kepala Sekolah dan saya minta memverifikasi karena mereka yang buat,” terangnya.

Sekda mengimbau baik kepada peserta K2 yang lulus maupun tidak lulus untuk tetap tenang. Bagi yang tidak lulus, Sekda mengatakan mereka tidak diberhentikan karena sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat.

Hari ini rencananya Sekda bersama Walikota Mataram akan berangkat ke Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk membahas persoalan K2 ini. (yan)

Pengerjaan Tanggul Sungai Unus Tak Sesuai Standar baru dikerjakan dan masih dalam masa pemeliharaan oleh pihak rekanan, tiga kali berturut – turut jebol. Pengamat pun menilai pelaksanaannya, tidak sesuai dengan standar.

Sekretaris Fakultas Tehnik Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) Ida Arry Pratama saat ditemui di ruangnya, Selasa (25/2) mengatakan pengerjaan suatu proyek, baik talud maupun tanggul, harus mencari data kondisi tanah dan kondisi debit air. Kesesuaian waktu dibuat dan debit air tambah Arry harus diketahui secara jelas perhitungannya.

Sehingga, pengerjaannya pun bisa dimaksimal sesuai dengan space yang diinginkan. “Sebelum dibuat, kita cari dulu data terakhir dan debit air.

Baru ditahu jelas hitung – hitungannya ketika membuat,” jelas Arry.

Dijelaskan, dari segi teknik desain tanggul baik itu tingkat

nambahkan, kalaupun tetap tidak diberikan data tersebut, KJPP dan tim appraisal akan menghitung berdasarkan income atau tingkat pendapatan yang telah dikaji. “Akuntan publik sempat melapor terkendala data, karena PT Pasifik Cilinaya Fantasi tidak mau menyerahkan data pendapatan,” ungkap Nelly.

Dikatakan, KJPP tetap berusaha melakukan pendekatan kepada pengelola untuk menyerahkan data tersebut. Akuntan publik telah melayangkan surat kepada pihak managemen Mataram Mall. Tidak adanya data

gan Mataram Mall, pihaknya mulai mengurusi aset tersebut pada tahun 2005 dan hanya fokus mengumpulkan data – data aset milik Pemkot. Akan tetapi sebelumnya, baik pendapatan dan kontrak kerjanya dikelola oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram.

Apakah ada kemungkinan royalti Mataram Mall akan naik setelah tim akuntan publik selesai melakukan pengkajian? Nelly mengatakan melihat perkembangan dan cost dari setiap lapak atau retail yang menjalankan usahannya, pihaknya optimis pembayaran royalti akan naik. Tetapi, Nelly tidak menyebutkan secara pasti berapa kenaikan tersebut.

Nelly mengimbau kepada managemen PCF, agar tetap kooperatif. Karena hal tersebut, berkaitan dengan pendapatan daerah dan kebutuhan masyarakat banyak. (cem)

kemiringan, pondasi dan ketinggian telah jelas vacumnya sesuai dengan perhitungan data. Tetapi, kalaupun sudah tiga kali rusak ada beberapa kemungkinan terjadi. Yakni, pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan serta desain tidak sesuai standar. “Kalau sudah tiga kali rusak, sudah jelas pelaksanaannya tidak sesuai standar,” terangnya.

Terkait perubahan desain tanggul yang sebelumnya diperbaiki oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, pascajebolnya tanggul Sungai Unus, Arry mengatakan perubahan desain tanggul, baik bentuk kotak atau kemiringan, memang menjadi pertimbangan yang akan diambil oleh pihak rekanan. Sesuai dengan kontur perhitungan dari titik satu ke titik lainnya. Pihak rekanan, tambahnya, juga menghitung efisiensi dari setiap perencanaan.

“Yang jelas tidak semua per-

encanaan bisa dilaksanakan 100 persen,” imbuhnya.

Menyinggung cara menguji kualitas pengerajaan proyek sesuai standar perencanaan, dirinya mengaku setiap proyek dapat dilihat standar kualitas dengan membawa bongkahan tanggul yang rusak ke laboratorium. Yang jelas sambungnya, sebelum pengerjaan, konsultan perecanaan pasti mempertimbangkan atau memperhitungkan tingkat keamanan.”Bisa saja kita uji, tinggal bawa ke laboratorium atau dengan alat tembak,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengairan Dinas PU Kota Mataram, Yuslifar Artadi, tak banyak menanggapi jebolnya tanggul Sungai Unus itu. Namun demikian, pihaknya berjanji akan segera memperbaiki tanggul tersebut.

“Sekarang saya telepon kontraktor untuk memperbaiki,” cetusnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

PENATAAN PKL - Salah satu bentuk revitalisasi Kota Tua Ampenan yang dilakukan Pemkot Mataram dengan melakukan penataan PKL yang berjualan di eks Pelabuhan Ampenan.

Revitalisasi Kota Tua Ampenan

Eksekutif dan Legislatif Harus Punya Semangat yang Sama Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyatakan dalam program revitalisasi kota tua Ampenan, eksekutif dan legislatif harus punya semangat yang sama. Ia menyayangkan jika ada pihak yang merasa pesimis dengan program tersebut. “Ini semangat kita dan harus saling mendukung serta saling memberikan energi positif untuk kepentingan masyarakat. Harus optimis,” ujarnya, Selasa (25/2).

Program revitalisasi kota tua Ampenan juga disebutkan Mohan bukan sekadar retorika tapi telah disertai langkahlangkah konkret yang telah dilakukan di sekitar kawasan kota tua Ampenan seperti di eks Pelabuhan Ampenan. Namun ia juga mengakui langkah tersebut belum bisa dilaksanakan secara komprehensif.

Eksekutif juga telah menyusun draft Raperda Revitalisasi Kota Tua. Perda tersebut sebagai salah satu syarat turunnya bantuan sebesar Rp

3,5 miliar untuk revitalisasi kota tua Ampenan dari Kementerian PU. Saat ini ‘bola’nya sebut Mohan berada di kalangan legislatif dan diharapkan Dewan bisa segera membahas Raperda tersebut.

Untuk merealisasikan kegiatan di koridor utama kota tua yaitu Jalan Pabean harus ada Perda tersebut. “Anggaran itu dapat direalisasikan setelah Perda itu rampung. Itu disiapkan Rp 3,5 miliar dari pemeirntah pusat dan penataan awal adalah (sarana) penunjang di koridor itu,” ujarnya.

Tahun 2014 yang menjadi fokus upaya revitalisasi adalah pembenahan fasad bangunan tua. Setelah itu akan dibangun infrastruktur pendukung seperti jalan, drainase, dan beberapa proyek untuk mempercantik tampilan di kawasan tersebut seperti pemberian tenda bagi para PKL yang didesain dengan sentuhan kontemporer. Untuk Jalan Pabean, Mohan menga-

takan jalan aspal itu akan diganti dengan menggunakan pemasangan paving block sehingga lebih indah dan khas.

“Supaya bisa dimanfaatkan oleh pedestrian juga,” ujarnya.

Selain itu juga akan ada pembangunan gerbang utama atau pintu masuk menuju kawasan eks Pelabuhan Ampenan yang bentuknya akan dirubah dari yang ada saat ini.

Mohan berharap Raperda tersebut bisa dipercepat pembahasannya oleh legislatif mengingat Perwal untuk kota tua sudah ditetapkan. Pihaknya juga sudah meminta Bagian Hukum Setda Kota Mataram untuk mempercepat pembahasan draft Raperda.

Substansi utama dalam Raperda tersebut ialah bagaimana agar bentuk bangunan tua di kawasan itu tetap dipertahankan seperti aslinya.

Diharapkan tahun 2014 ini semua rencana bisa direalisasikan. “Pimpro dari Pemprov juga sudah meminta untuk dipercepat,” ujarnya. (yan)

K2 Tak Lulus CPNS Diminta Tak Kehilangan Harapan Mataram (Suara NTB) Tenaga honorer K2 yang tak lulus seleksi CPNS diminta tidak kehilangan harapan.

Mereka diminta tetap semangat bekerja karena diyakini pemerintah pasti mempunyai solusi terbaik untuk mereka.

Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Selasa (25/2).

“Bagi yang belum lulus di kesempatan ini supaya bersabar. Jangan sampai kehilangan harapan. Tetaplah punya motivasi untuk tetap bekerja mengabdikan diri. Semua ini tidak selesai sampai di sini,” pesannya.

Mohan juga meyakini bahwa pemerintah pusat pasti memikirkan persoalan tenaga honorer K2 yang tidak lulus CPNS ini, mengingat masih banyak honorer K2 yang tidak lulus di seluruh Indonesia. Sementara kuota honorer K2 yang lulus sangat sedikit.

Hal yang sama juga terjadi di Kota Mataram. Dari 1.250 hon-

(Suara NTB/yan)

H. Mohan Roliskana

orer K2, yang lulus hanya 377 orang. “Artinya masih banyak yang harus dinaikkan statusnya menjadi PNS. Kita tunggu, tentu nanti ada kebijakan-kebijakan atau regulasi yang bisa memberikan

rasa nyaman kepada teman-teman K2 ini sekalipun tidak terjaring sekarang, status mereka ke depan akan jadi pemikiran,” terangnya.

Menurut Mohan proses ini dinilai belum final. Pihak Pemkot Mataram juga masih menunggu kebijakan selanjutnya dari pemerintah pusat mengenai honorer K2 yang tak lulus CPNS ini. Persoalan ini tentunya menjadi pemikiran baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Terkait dugaan SK siluman, Mohan enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya ada lembaga atau organisasi yang menangani hal tersebut. “Saya juga tidak tahu sejauh mana kebenaran informasi ini,” ujarnya. Namun pihaknya akan mencoba mengkroscek informasi tersebut. Jika memang ada penyimpangan atau manipulasi dalam SK tersebut, masih ada peluang untuk dilakukan verifikasi kembali. (yan)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kepala SKPD Malas Turun Lapangan

Belum Punya Perda Kelurahan MESKI sudah mendirikan sejumlah kelurahan, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini belum memiliki peraturan daerah (Perda) yang mengatur secara spesifik tentang kelurahan. Sampai saat ini, kelurahan-kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Selong dan Labuhan Haji sistem penganggarannya masih disamakan dengan desa-desa.

Kepala Bagian Hukum Setda (Suara NTB/rus) Lotim, Lalu Dhedi Kusmana menLalu Dhedy Kusmana jawab Suara NTB di Selong, Selasa (25/2), mengakui, kondisi anggaran Lotim yang masih terbatas membuat sistem penganggaran yang diberlakukan di kelurahan masih sama dengan desa.

Dasar hukum yang digunakan dalam pelaksanaan roda pemerintahan di tingkat kelurahan, katanya, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan. Hanya saja di Lotim belum bisa dilakukan. Sementara sistem penganggaran pemerintahan desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005. Meski belum ada aturan hukumnya, pelaksanaan sistem pemerintahan di tingkat kelurahan sejauh ini masih dianggap tidak melanggar. “Jadi sepanjang tidak dilarang, diperbolehkan,” ucapnya.

Menurutnya, Perda Kelurahan dipandang masih belum mendesak, sehingga pada program legislasi daerah (prolegda) tahun 2014 ini belum ada yang dicantumkan rencana pembahasan Raperda Kelurahan. Diketahui ada 12 Perda yang rencana akan dibuat dan sudah masuk agenda pembahasan di kursi DPRD Lotim. Salah satu dari 12 tersebut justru revisi terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007 tentang Desa.

Sementara Raperda Tentang Kelurahan belum masuk.

Dalam sistem penganggaran kelurahan, selama ini tidak jauh berbeda dengan yang diberlakukan di desa, yakni Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K). Dikarenakan kelurahan bagian dari perangkat daerah, sistem penganggaran pun melalui sistem perencanaan seperti Satuan Kinerja Perangkat Daerah (SKPD). (rus)

Bupati Ingatkan Jangan Asal Terima Laporan Bawahan Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, memerintahkan kepada Sekda H. M. Uzair segera menyerahkan jadwal kunjungan lapangan kepala SKPD. Bupati sedikit kecewa dengan tidak patuhnya kepala SKPD, karena hingga kemarin belum ada satu pun jadwal yang diminta masuk ke meja kerjanya.

Belum masuknya jadwal kunjungan lapangan para kepala SKPD ini menandakan kalau kepala dinas kurang turun ke lapangan alias malas.

Karena itu, Bupati mengingatkan kepala SKPD tidak hanya menerima laporan bawahan tanpa turun ke lapangan.

“Sampai saat ini belum ada satupun rekapan jadwal SKPD turun ke lapangan masuk ke meja saya. Karena itu segera Pak Sekda menyerahkan rekapan jadwal kunjungan tersebut,” perintahnya

pada Sekda Lobar saat rapat pimpinan lengkap di Aula Kantor Bupati, Selasa (25/2).

Laporan rekapan kunjungan yang dimaksudkan, yakni kunjungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) ke desa-desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaaan ke sekolah dan Dinas Kesehatan mengunjungi puskesmas dan posyandu. Namun hingga dua bulan, jadwal yang diminta belum diserahkan ke bupati.

Bupati mengingatkan rumus sebagai kepala dinas atau staf tidak menunggu laporan dari bawahan. Ia memberi contoh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Sakri, jarang turun ke lapangan, sehingga sejumlah jalan rusak pun ia tidak tahu. “Jangan sampai bupati yang lebih dulu tahu, sekolah bocor dan roboh. Silahkan cari jadwal, mau berkunjung kapan,” tegasnya.

Ia juga menyinggung masalah kedisiplinan pegawai. Terkait disiplin ma-

Masyarakat Dipercaya Kelola PLTMH SALAH satu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) yang pengelolaannya dipercayakan ke masyarakat, mulai berkembang menjadi bisnis menjanjikan. Dua PLTMH masing-masing di Dusun Teres Genit dan Dusun Sembulan, Desa Bayan, tercatat melayani pelanggan hingga 700 rumah tangga. “Di Bayan, kami memiliki dua PLTMH masing-masing 35 ribu KW di Dusun Teres Genit dan 50 ribu KW di Sembulan.

Keduanya melayani jumlah rumah tangga masing-masing 491 KK dan 270 KK,” ungkap Pengelola PLTMH Teres Genit, Sukrati, di Tanjung, Selasa (25/2). Ia menjelaskan, kedua PLTMH itu dioperasionalkan terpisah. Namun sudah ada rencana dari pengurus kedua pihak untuk menyatukan operasional di bawah kendali satu lembaga. Mengingat pengembangan jumlah pelanggan sudah menyebar ke beberapa desa di Kecamatan Bayan. Bahkan sejak Desember 2013, pihaknya sudah melayani sambungan kilometer baru, bagian dari pengembangan pelanggan di Dusun Torean dan sekitarnya. Sukrati menambahkan, pihaknya dalam jangka panjang berencana akan mengembangkan usaha koperasi di antara pengurus dan pelanggan listrik PLTMH. Mengingat dari jumlah pelanggan yang ada mencapai 700 pelanggan, ada peluang mengalami penambahan signifikan. (ari)

KPU Lobar Drop Logistik Pemilu PENDISTRIBUSIAN logistik pemilihan legislatif akan mulai didrop ke kecamatan Rabu ini. Pendistribusian ini akan dilakukan merata ke kecamatan. Tidak ada kecamatan yang didahulukan seperti pada pilkada sebelumnya. KPU Lobar memastikan, logistik ini bisa nyampai di kantor kecamatan dikawal petugas. Demikian dikatakan, Ketua KPU Lobar Suhaimi Syamsuri, Selasa (25/2). Disebutkan, sejumlah logistik yang didrop antara lain bilik suara, kotak suara, ATK dan kelengkapan lainnya. Semua peralatan ini lengkap diterima KPU Lobar. Dalam hal ini, ujarnya, tidak ada kekurangan logistik, baik itu yang rusak dan cacat. Jumlah kardus suara yang diterima sekitar 1900 lebih kardus, jumlah surat suara sekitar 2 juta surat suara untuk pemilihan tingkat DPR RI, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Surat suara ini, katanya, menunggu jadwal pelipatan. Setelah selesai dilipat selanjutnya disimpan sebelum menunggu jadwal pengiriman ke kecamatan sebelum hari pemilihan. Terkait masalah DPT bermasalah yang mencapai 21 ribu versi catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, pihaknya akan segera melakukan perbaikan. Perbaikan, katanya, sudah dilakukan, sehingga tersisa sekitar 21 ribu dari 80 ribu DPT yang bermasalah di Lobar. (her)

”Sampai saat ini belum ada satupun rekapan jadwal SKPD turun ke lapangan masuk ke meja saya. Karena itu segera Pak Sekda menyerahkan rekapan jadwal kunjungan tersebut,” H. Zaini Arony

Lipat Surat Suara

KPU Loteng Kerahkan 300 Warga

Pelaku Narkoba Harus Dihukum Berat ANGGOTA Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) H. Zahrul Maliki menilai keluarnya sejumlah pengedar narkoba kelas kakap, karena hukuman dinilai terlalu ringan menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Bukan tidak mungkin para pengedar ini jera melakukan aksinya, karena merasa hukuman yang dijatuhkan ringan dibanding dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Karena itu dewan meminta kalangan kejaksaan dan pengadilan sebagai penentu akhir memberi hukman setimpal sesuai dengan dampak perbuatan pelaku narkoba. Aparat kepolisian juga diminta kerja ekstra untuk kembali mengawasi para pelaku tersebut. “Pantasnya pelaku narkoba diberi hukuman berat, setimpal dengan dampak perbuatannya yang mengancam generasi,” ungkapnya, Selasa (25/2). Seharusnya pihak penegak hukum dalam hal ini pengadilan mempertimbangkan dampak perbuatan pelaku narkoba yang dahsyat. Pasalnya, para pelaku yang bebas tidak menutup kemungkinan menjalankan aksinya lagi karena lemahnya hukuman. Tentu, masyarakat akan kembali dikhawatirkan terhadap generasi muda yang rawan dirasuki obat haram ini. Tentunya polisi akan kembali bekerja ekstra keras untuk mengawasi para pelaku. (her)

suk dan pulang, ia meminta kepala dinas dan sekda tetap melakukan pemantauan.

Termasuk apel pagi semua staf dan pimpinan tidak sampai kendor melaksanakannya. Menurutnya, disiplin bagian kinerja, karena itu ia meminta seluruh kepala SKPD konsisten melaksanakan apel pagi dan sore. Termasuk absensi pegawai harus diperketat.

Selain itu ia juga sedikit kecewa minimnya SKPD yang membuat Perbup sebagai pendelegasian perda. Bahkan ada sejumlah dinas yang belum membentuk Perbup selama tahun lalu. Ia menilai, dinas yang tak membuat Perbup justru tak mengetahui ada Perda. (her)

(Suara NTB/kir)

LIPAT - Ratusan warga dikerahkan KPU Loteng untuk melipat surat suara. Mereka bekerja dari pagi hingga pukul 17.00 WITA.

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng), Selasa (25/2) kemarin, memulai proses pelipatan surat suara untuk Pemilu Legislatif 9 April mendatang. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 300 lebih tenaga kerja dikerahkan untuk melakukan pelipatan. Mengingat banyaknya jumlah surat suara yang harus dilipat.

Koordinator Divisi Logistik dan Keuangan KPU Loteng, L. Puji Hartono yang dikonfirmasi wartawan, mengungkapkan total surat suara yang harus dilipat mencapai 2,9 juta lembar. Untuk menyelesaikan proses pelipatan, butuh tenaga kerja dalam jumlah banyak. “Untuk proses pelipatan

surat suara ini, kita targetkan selesai dalam satu minggu ke depan,” jelasnya.

Untuk tahap awal, surat suara yang dilipat yakni surat suara untuk DPRD kabupaten/kota setelah itu surat suara DPRD Provinsi dilanjutkan surat suara DPR RI dan DPD. Mengingat banyak tenaga kerja yang dilibatkan, pihaknya juga melibatkan seluruh staf KPU Loteng untuk membantu melakukan pengawasan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi halhal yang tidak diinginkan.

“Terkait biaya pelipatan, KPU Loteng sudah menetapkan biaya ditetapkan sebesar Rp 200 per lembar. Dipotong pajak sebesar 5 persen,” imbuhnya. (kir)

LSP2M Ajak Warga Lotim Hidup Harmonis Kajari Fokus Kembalikan Nama Baik Kejari Praya

Selong (Suara NTB) Kondisi masyarakat NTB bersifat majemuk sampai saat ini belum bisa terbebas dari konflik. Provinsi yang dihuni 5,4 juta jiwa penduduk ini terbilang sebagai daerah ini sarat dengan gejolak sosial.

Gejolak sosial itu terjadi di semua daerah, tidak terkecuali di Kabupaten Lombok Timur (Lotim). ‘’Menyadari realitas tersebut, Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) mengajak masyarakat untuk hidup damai dan harmonis,’’ ungkap Ketua Panitia Dialog Publik Syamsul Rizal, SPd, yang digelar LSM2M NTB di

Selong, Rabu (26/2) ini.

Menurutnya, konflik yang terjadi sangat variatif. Maraknya konflik yang terjadi merupakan hal yang ironis. Di mana, masyarakat cepat terprovokasi, sehingga memicu terjadinya konflik sosial bahkan komunal.

Dalam hal ini, ujarnya, konflik kerap kali tidak dapat dihindari, bahkan sering ditemui di tengah kehidupan bermasyarakat. Menurutnya, ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik, salah satunya kurangnya keharmonisan dan kesadaran bersama.

Di sinilah peranan seorang pemimpin, para pemangku ke-

pentingan, aparat keamanan dan masyarakat sendiri dapat bersikap bijak untuk terus membangun sinergisitas dan menciptakan keharmonisan sosial dalam suatu lingkungan masyarakat guna meredam terjadinya konflik.

“Jika dalam kehidupan sehari-hari terbangun rasa kebersamaan dan harmonisasi serta saling pengertian insya Allah konflik bisa diatasi,” harapnya, seraya menambahkan, peranan pemimpin di tengah masyarakat mampu menjadi contoh positif menularkan kesadaran bersama untuk menciptakan situasi harmonis dan dinamis. (rus/*)

Status Jalan Desa di KLU akan Ditingkatkan Tanjung (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) Kabupaten Lombok Utara (KLU) membuka peluang peningkatan kapasitas jalan berstatus jalan desa menjadi jalan kabupaten. Namun terlebih dahulu, Dinas PU Tamben akan melakukan evaluasi terhadap sejumlah jalan desa yang strategis untuk ditingkatkan.

“Setelah RPJM kita akan evaluasi jalan desa, ada tidak di antara jalan desa itu yang bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan kabupaten. Tidak hanya itu, jalan yang menjadi poros desa kemungkinan akan kita kembangkan untuk membuka akses menjadi jalan lingkar penghubung antardesa,” papar Kepala Dinas PU Tamben KLU, H. Raden Nurjati, di

ruang kerjanya, Selasa (25/2).

Menurutnya, peningkatan kapasitas sejumlah jalan desa tersebut belum dapat disebut secara rinci. Hanya saja, tak dapat disangkal aspirasi masyarakat di tingkat desa cukup tinggi agar akses jalan dibuka dan dikembangkan, sehingga menghubungkan satu desa dengan desa lain. Ia pun melihat, di sejumlah desa yang memiliki dinamika ekonomi tinggi dan perkembangan populasinya cukup pesat, maka jalan tersebut sewajarnya ditingkatkan statusnya.

Adapun panjang jalan dengan status jalan desa di KLU saat ini tercatat lebih dari 300 km.

Dibandingkan dengan usulan peningkatan status jalan kabupaten di Musrenbang Kecamatan, aspirasi masyarakat saat musrenbangdes jauh lebih ting-

gi. “Jalan desa di KLU kebanyakan jalan buntu, misalnya kalau kita naik ke Pawang Timpas, atau naik dari Akar-Akar ke atas, kita tidak bisa memutar ke desa lain, karena buntu. Begitu juga dengan di desa lain di Kecamatan Kayangan dan Gangga,” jelasnya.

Tingginya aspirasi masyarakat itu belum tentu dapat dipenuhi seluruhnya, sebut Nujati. Mengingat Dinas PU Tamben KLU pada anggaran (APBD) 2014 mengalami rasionalisasi anggaran dari APBD sebelumnya. Tahun 2013 lalu, PU Tamben masih mengantongi Anggaran mencapai Rp 115,7 miliar untuk seluruh bidang yang ada. Angka tersebut tereduksi sebesar Rp 23 miliar, sehingga anggaran belanja di PU tahun ini sebesar Rp 93,2 miliar. (ari)

Praya (Suara NTB) Sehari setelah resmi dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya yang baru, Asmadi, SH, MH, langsung bergerak cepat. Selasa (25/2), pengganti Kajari Praya yang lama Subri, SH, MH, tersebut, langsung memimpin rapat internal dengan seluruh pejabat dan staf di lingkup Kejari Praya. “Ini (rapat) sebagai bagian dari konsolidasi awal di jajaran internal Kejari Praya,” aku Asmadi, kepada wartawan di ruang kerjanya.

Ia mengungkapkan, konsolidasi tersebut perlu dilakukan untuk mengetahui sampai sejauhmana kondisi internal Kejari Praya, terutama langkah menyatukan dan membangkitkan semangat di jajaran Kejari Praya. Dari sana baru kemudian pihaknya bisa melangkah ke tahap selanjutnya. “Untuk saat ini kita belum bicara kasus atau perkara yang ditangani. Bahkan kasus-kasus apa saja yang tengah ditangani saat ini di Kejari Praya, saya belum tahu,” terangnya, seraya menambahkan, pihaknya masih fokus pada pembenahan internal.

Diakuinya, setelah kasus penangkapan Subri oleh KPK beberapa waktu, Kejari Praya bisa dibilang berada pada situasi khusus, sehingga membutuhkan penanganan yang khusus pula. Terkait hal itu, ujarnya, harus diawali dari pembenahan di internal Kejari Praya. “Kalau kondisi internal Kejari

Asmadi

(Suara NTB/kir)

Praya sudah kondusif, baru kita bisa melangkah ke tahap selanjutnya,” tegas Asmadi.

Untuk sementara, ujarnya, pihaknya tidak mau memasang target yang muluk-muluk terkait penanganan kasus atau perkara. Selain pembenahan internal, pihaknya juga tengah fokus untuk bisa mengembalikan nama baik Kejari Praya di mata masyarakat.

Diakuinya, tertangkapnya Subri secara tidak langsung telah membuat nama baik Kejari Praya tercoreng. Dan, untuk bisa mengembalikan nama baik tersebut jelas butuh kerja keras. Caranya, Kejari Praya harus mampu menunjukkan kinerja yang paling tidak bisa memuaskan masyarakat, sehingga fokus ke depan, setelah pembinaan internal dilakukan bagaimana kemudian azas penegakan hukum benar-benar ditegakkan di Loteng. (kir)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Prodi Ilmu Administrasi Negara UNSA Terakreditasi B Sumbawa Besar (Suara NTB) Akhir tahun lalu, jurusan Ilmu Adminsitrasi Negara (AN) Fakultas Fisipol Universitas Samawa (UNSA) memperoleh peningkatan status dari Akreditasi C menjadi Akreditasi B. Kini, jurusan tersebut kian berlari kencang menuju jurusan yang bonafid dengan segala keunggulannya.

Akreditasi B ini, menurut Ketua Jurusan AN Fisipol UNSA, Amrullah, M.Si, tak lepas dari upaya smeua pihak terkait, civitas akademika, dosen dan mahasiswa. Selain pembangunan pada manajemen, keuangan maupun perkualiahan juga pada pengabdian dan penelitian dosen yang digenjot sejak 2008 lalu.

“Itu yang dirasakan masih kurang, makanya riset ataupun penelitian dosen kita genjot sejak 2008 lalu. Lebih banyak turun dan membina kerjasama baik nasional maupun internasional dengan lembaga pengabdian lain. Kita wajibkan setiap dosen agar memiliki karya hasil penelitian satu atau dua setiap tahunnya,” terang Am, panggilan akrabnya, Selasa (25/2).

Sejauh ini, baru ada dua jurusan di UNSA yang mendapatkan akreditasi B, AN Fisipol dan Prodi Petenakan Fak Pertanian. Peningkatan status ini, tentu berimbas secara positif, baik bagi dosen maupun mahasiswa. Mulai tahun ini, mahasiswa AN Fisipol akan mendapatkan beasiswa BIDIK MISI dari Dikti. Dalam hal ini, pihaknya berupaya agar kuota yang diberikan bisa lebih banyak. Tentunya bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi dan minat yang tinggi pada bidang sosial.

Selain itu, akreditasi ini juga menghapus keraguan sejumlah pihak akan legalitas dan keunggulan yang dimiliki jurusan ini di UNSA. Bagi mahasiswa yang sudah bekerja, terutama di instansi pemerintah dan negara, seperti di kepolisian/TNI atau di instansi vertikal lainnya, tak usah ragu lagi mengambil pilihan jurusan ini di UNSA. Kedepan, akan terus juga ditingkatkan. Bahkan akreditasi B ini turut membuka pelung dibukanya program pasca sarjana di UNSA. (arn)

Pejabat di Dompu Bantah Pinjam Uang ke Muhammad Dompu (Suara NTB) Putusan majelis hakim mengharuskan Muhammad, SE untuk menanggung sendiri uang milik M. Jajuli yang dipinjamnya tahun 2011 lalu membuatnya kembali menyeret nama pejabat yang mengambil uang darinya. Bahkan BPR LKP Dompu juga disebut Muhammad telah mengalihkan pinjaman pribadi atasannya pada dirinya senilai Rp 150 juta. Tudingan Muhammad ini dinilai tidak berdasar dan terkesan cuci tangan pascaputusan gugatan hukum M. Jajuli.

Drs. H. Saladin Hasan, M.Si, mantan Asisten III Setda Dompu kepada Suara NTB, Selasa (25/2), membantah telah mengalihkan pinjaman pribadinya pada BPR LKP Dompu untuk ditagih ke bendahara Setda Dompu tahun 2011 sebesar Rp 150 juta. Ia bahkan tidak pernah meminjam uang sebanyak itu dan tidak mungkin akan direalisasikan. “Karena pinjaman akan diberikan maksimal angsuran itu 40 persen dari gaji. Saya punya pinjaman di BPR itu Rp 40 juta, tapi tidak sampai waktu saya lunasi. Setelah itu, saya pinjam Rp 35 juta, juga sudah lunas. Saya pinjam lagi Rp 20 juta, juga sudah lunas. Pinjaman ini saya bayar menggunakan gaji saya di sini (sebagai dewan pengawan BPR LKP),” kata Saladin Hasan.

Soal uang Rp 30 juta yang diserahkan sebagai uang saku Bupati Dompu ke Australia, dikatakan Saladin Hasan, itu atas inisiatif Muhammad dan ia diajak untuk menyerahkan ke Bupati. “Saya tidak tahu uang dari mana, tapi yang pasti itu atas inisiatif Muhammad sendiri dan saya diajak sama-sama ke Bupati,” katanya.

Begitu juga dengan uang yang diserahkan ke Arifin, S.Sos yang dikembangkan Muhammad sebagai pinjaman tahun 2010. Ditegaskan Saladin Hasan bahwa SK pengangkatan Muhammad sebagai bendahara Setda Dompu tertanggal 31 Januari 2011. Sebelum ia diangkat, Arifinlah yang bertugas sebagai bendahara. “Karena Arifin melaporkan, mengeluarkan uang selama Januari (2011), makanya saya perintahkan Muhammad untuk menggantinya. Karena kegiatan pemda jalan terus. Bukan uang tahun 2010,” terangnya.

Sebelumnya Muhammad menyebutkan, pinjaman di BPR LKP Dompu atas nama Drs H Saladin Hasan sebesar Rp 150 juta itu untuk mengganti uang temuan Inspektorat untuk kegiatan MTQ tahun 2010. Pinjaman itu kemudian dialihkan atas nama Muhammad oleh pihak BPR LKP Dompu.

“Tidak mungkin bank mengalihkan pinjaman orang ke orang lain. Itu namanya pelanggaran,” kata Saladin Hasan yang juga anggota Dewan pengawas BPR LKP Dompu.

Bantahan yang sama juga disampaikan M. Amin, S.Sos atas tudingan Muhammad soal pinjaman uang Rp 50 juta tahun 2011. Dikatakan M. Amin, dirinya hanya memfasilitasi Nasir Abdullah alias Aba Nasa karena sedang merehab pandopo Bupati. Itu kemudian menjadi urusan Aba Nasa dengan Muhammad. “Saya hanya memfasilitasi Aba Nasa. Kalau memang saya pinjam, kenapa tidak disebutkan dari dulu. Kenapa baru sekarang disebut. Itu bukan uang seribu dua ribu,” tandasnya.

H. Ichtiar, SH yang disebut mengambil uang dari Muhammad, SE sebesar Rp 50 juta untuk mengganti pinjaman bendahara sebelumnya, saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Dikpora Dompu ini mengaku sudah lupa. Karena waktunya yang sudah cukup lama. Namun ia ingat terkait uangnya yang Rp 100 juta lebih yang dipinjam Muhammad tahun 2011. “Kalau yang itu saya lupa,” katanya. (ula)

Perencanaan Harus Berbanding Lurus dengan Pelaksanaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati menegaskan agar perencanaan yang dilakukan dalam Musrenbang berbanding harus lurus dengan pelaksanaannya. Sebab sebaik apapun yang direncanakan, tetapi kalau di lapangan tidak baik, maka tidak ada artinya. Untuk itu, Bupati mengharapkan agar Forum Gabungan SKPD benar-benar dimanfaatkan untuk melihat kemampuan Pemerintah Daerah dan unsur-unsur pemerintahan dari tingkat bawah dalam memenuhi aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, saat membuka kegiatan Forum Gabungan SKPD dan Pra Musrenbang RKPD 2015 Kabupaten Sumbawa, Selasa (25/2). Kegiatan Forum Gabungan SKPD merupakan tindak lanjut dari Musrenbang Kecamatan dan merupakan rangkaian dari kegiatan Musrenbang 2015. Bertujuan memusyawarahkan dan merencanakan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan 2015 mendatang. “Kepada seluruh peserta agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan serius sehingga dapat menghasilkan program pembangunan yang berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Sumbawa, Ir. Iskandar, M.Ec.Dev, dalam laporannya menyampaikan, Forum Gabungan SKPD adalah untuk menyingkronkan prioritas daerah dari kecamatan yang terpaut melalui aspirasi Musrenbang Kecamatan dengan rancangan awal yang disiapkan SKPD. Selain itu, memantapkan kegiatan prioritas yang akan dimuat dalam Renja SKPD. Serta menempatkan hasil Musrenbang Kecamatan yang belum terakomodir dalam Renja SKPD beserta alasan-alasannya.

Iskandar menambahkan, jadwal Musrenbang Tahun 2015 Kabupaten Sumbawa direncanakan berlangsung pada 17 Maret 2014. Adapun kegiatan Forum Gabungan SKPD akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 25 sampai dengan 27 Februari 2014, sedangkan Pra Musrenbang SKPD direncanakan berlangsung 3-4 Maret 2014. (arn)

(Suara NTB/ula)

PELURU - Kapolres Dompu, Purnama, memperlihatkan peluru tajam dan proyektil peluru karet dalam perkelahian antarkampung di Dompu (kiri) dan seorang anggota Polres terkena panah dirawat di RSUD.

Perkelahian Antarkampung di Dompu

Polisi Amankan Peluru Standar TNI/Polri Dompu (Suara NTB) Kasus perusakan rumah Asikin, warga Ginte Kandai Dua yang menyeret beberapa warga Simpasai dalam penjara diduga ikut memicu perkelahian warga Montabaru dengan Kandai Dua dan Renda Simpasai dengan Kandai Dua. N warga Montabaru yang merupakan paman HY warga Manggemaci Simpasai diduga sebagai salah satu provokator dan penyuplai amunisi senpi pada warga Montabaru dan Simpasai.

Dugaan N sebagai provokator dan penyuplai amunisi senpi ini terlihat dari 60 butir peluru tajam ukuran 5,56 untuk SSI produksi PT Pindad yang biasa digunakan oleh anggota TNI/Polri ditemukan di kediaman N saat penggerebekan oleh aparat Polres Dompu. Selain itu, dua bom molotov, ketapel pelontar panah, senpi rakitan, pelontar panah jenis senjata, sebuah anak panah, satu parang dan dua borgol juga ditemukan dari kediaman N. “N sempat diamankan, tapi mengetahui akan dilakukan penegakan hokum, langsung melarikan diri (Minggu, 23/2),” kata Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK dalam konferensi pers, Selasa (25/2).

AKBP Purnama juga menegaskan, kasus perkelahian antara Montabaru dengan Kandai Dua dan Renda Simpasai dengan Kandai Dua diduga saling terkait dengan penangkapan HY warga Manggemaci Simpa-

sai dan aksi teror bom molotov terhadap Asikin warga Ginte Kandai Dua, sehingga dilakukan sweeping oleh aparat Kepolisian pada 30 Desember 2013 lalu. “Ada beberapa rangkaian kejadian yang saling terkait, dimulai dari penangkapan HY dan aksi teror bom molotov terhadap Asikin warga Ginte Kandai Dua di perbatasan Simpasai dengan Kandai Dua,” jelas AKBP Purnama.

Perkelahian antarkampung oleh kelompok pemuda Montabaru dengan Kandai Dua berawal dari kasus kecelakaan lalu lintas Syahlan warga Montabaru dengan dua kendaraan bermotor di depan wisma Adiyaksa Kandai Dua, Sabtu (22/2) sekitar pukul 23.00 wita. Syahlan yang membonceng Jen dan menabrak sepeda motor di depannya saat hendak mendahului ini, kemudian dianiaya oleh pengendara sepeda motor yang ditabraknya. Bahkan ia dibuang ke parit di dekat

simpang empat Kandai Dua. Namun dua sepeda motor dan empat orang pengendara itu tidak dikenal Syahlan. Kasus ini kemudian oleh Jen diinformasikan ke warga Montabaru yang kebetulan tengah mengadakan organ tunggal di kediaman N dan dibiayai oleh oknum calon anggota legislatif.

Sekitar pukul 01.30 wita, kelompok warga Montabaru ini memblokir jalan dan memasuki wilayah Kandai Dua hingga merusak rumah pribadi Drs. H. Bambang M Yasin yang digunakan oleh Dinas PU Provinsi NTB sebagai kantor pemeliharaan jalan provinsi wilayah Dompu dan Bima. Massa juga merusak kaca salon Rosa, dan tempat jualan RM Adiyaksa di Kandai Dua. “Warga Montabaru terprovokasi isu adanya pemukulan oleh oknum masyarakat Kandai Dua terhadap masyarakat Montabaru (Syahlan). Itu kami tangani secara persuasif. Masalah lakalantas dan isu pemukulan ditanga-

Bima Antisipasi Gangguan Pemilu 2014 Bima (Suara NTB) Menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan umum (Pemilu) pada April 2014, pemerintah Kabupaten Bima menggelar rapat koordinasi (rakor) persiapan.

Rakor tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan situasi aman dan kondusif.

Rakor yang secara khusus mengundang para Camat dan Kepala Desa (Kades) se-Kabupaten Bima ini dimaksudkan untuk mewujudkan situasi yang aman dan kondusif dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum 9 April mendatang.

Selain camat dan kades, rakor juga dihadiri pimpinan Forum Komunikasi Daerah (FKPD) antara lain Kapolres Bima AKBP Ekawana, S.Ik, SH, Wakapolresta, Ketua Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Kasi Intel Kajari Edi Tanto, SH dan plt. Sekda Drs.H. Abdul Wahab. Rakor itu sendiri dibuka oleh Bupati Bima Drs. H. Syafrudin H.M.Nur, M.Pd. Di hadapan 191 Kades dan 18 Camat, Bupati Bima memaparkan instruksi terkait persiapan pelaksanaan Pemilu. Para Kades diharapkan menghimbau masing-masing warga agar saat pelaksanaan Pemilu bisa memberikan hak suaranya dengan baik. Pasalnya pemilu Legislatif sangat penting dan menentukan bagi bangsa Indonesia.

“Tahun ini merupakan momentum pesta demokrasi terbesar yang selalu diadakan 5 tahun sekali, yaitu pemilihan anggota legislatif pada Bulan April dan pemilihan Presiden pada Bulan Juni,” terang Syafrudin.

Pemilu 2014 ini, lanjutnya, tentu menjadi pelipur lara bagi

ni Polres,” terang Purnama.

Namun masyarakat yang tidak puas dan atas nama solidaritas serta tidak tahu terhadap isu penganiayaan, sekitar 50 orang anggota kelompok pemuda Montabaru kembali memblokir jalan pada Minggu (23/2) sekitar pukul 13.00 wita.

Setelah dijelaskan dan diberi pemahaman, aparat kemudian membuka jalan. Tapi sekitar pukul 20.00 wita hari yang sama, kelompok pemuda Montabaru kembali memblokir jalan dan melakukan penyerangan warga Kandai Dua. Kedua kelompok pemuda sempat melakukan aksi saling serang hingga turun aparat Kepolisian yang membubarkannya secara paksa. “Saat kita membubarkan dua kelompok warga, petugas sempat diserang oleh masyarakat Montabaru dengan tembakan yang diduga menggunakan senjata api rakitan, panah dan senjata tajam. Tapi tidak ada yang menjadi korban,” ungkapnya.

Di saat pembubaran kelompok warga Montabaru dan Kandai Dua, kelompok warga Renda Simpasai justru melakukan aksi blokir jalan.

Kelompok warga Renda Simpasai ini terprovokasi oleh isu pen-

ganiayaan tahanan dari Renda oleh petugas Lapas Dompu asal Kandai Dua. “Renda, Kandai Dua, dan Montabaru merupakan daerah konflik. Di Renda sendiri, isu lama diangkat kembali (penganiayaan tahanan) di Lapas Dompu,” katanya.

Perkelahian antarkampung ini, lanjut Purnama, membuat tim Brimob Dompu diturunkan untuk mem-back up pengamanan di perbatasan Kandai Dua dengan Montabaru. Tim Polres Dompu melakukan upaya pembukaan blokir jalan di Renda Simpasai hingga melakukan upaya represif dengan mengeluarkan tembakan ke kelompok pemuda setelah tembakan peringatan dilakukan. “Kita melakukan upaya represif setelah adanya anggota kami Briptu Rusmin terkena panah pada tangan kanannya,” jelas Purnama.

Akibat tindakan represif tersebut, tiga warga Renda Simpasai terkena tembakan peluru karet yaitu Saudata Sangau dan Fauji terkena lengannya dan telah dikeluarkan proyektilnya, serta H Hamid warga Renda Simpasai yang terkena gas air mata, namun kondisinya sudah membaik. Sementara Junaidin warga Renda telah dirujuk ke RSU Provinsi. (ula)

Diduga Serangan Jantung

Kabid Sosial Sumbawa Meninggal Dunia

(Suara NTB/use)

RAKOR – Rakor Pemkab Bima dalam rangka mengantisipasi gangguan pemilu, Selasa (25/2). siapa saja yang menginginkan perubahan di negeri ini. Berbagai harapan masa depan hadir dalam benak masyarakat, kesejahteraan, penurunan angka kemiskinan, pendidikan gratis, akses pelayanan kesehatan yang mudah dan terjamin, penurunan angka korupsi dan lain sebagainya. Bahkan anganangan ini semakin menjadi-jadi ketika hampir semua Partai Politik (Parpol) yang terlibat menjanjikan segala yang dicitacitakan oleh rakyat melalui televisi, koran-koran bahkan spanduk-spanduk yang terpampang di jalan-jalan.

Pada kesempatan tersebut, Syafrudin juga mengatakan bahwa disisa kepemimpinanya yang kurang dari 18 bulan, tidak terjadi polemik tentang keberadaan Wakil Bupati yang akan mendampinginya.

Menurut Bupati yang baru 6 hari dilantik yang lalu tersebut, bila aturan mengharuskan dirinya memiliki Wakil sebagai pendamping maka biarlah itu berjalan sebagaimana mestinya

tanpa harus dipolemikkan. Dan apabila tidak ada aturan yang menghendakinya tanpa Wakil Bupati pun Syafrudin bisa membawa Kabupaten Bima mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan 5 tahun lalu bersama Alm. H. Ferry Zulkarnain, ST. Sementara itu Kapolres Bima AKBP. EGPG Ekawana Prasta, S.IK SH dalam sambutannya menegaskan pentingnya Komunikasi dan peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan masing masing. Sehingga tercapai setuasi dan kondisi lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif. Dicontohkannya, terjadi kesalahpahaman sering menimbulkan instabilitas daerah. Misalnya perkelahian antarkampung yang sering terjadi di Kabupaten Bima adalah saling serang antara Renda dan Ngali. Akibat dari peristiwa yang sumbernya hanyalah masalah komunikasi yang akhirnya memakan korban jiwa. “Tidak hanya itu pembangunan daerah pun terhambat,” urainya. (use)

Taliwang (Suara NTB) Kabar duka mewarnai acara puncak Ekspedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dilangsungkan di desa Rempe kecamatan Seteluk, Selasa (25/2).

Kepala Bidang (Kabid) Sosial Dinas Sosial (Disos) Kabupaten Sumbawa Muhammad Salim, S.Sos yang turut hadir dalam acara tersebut mewakili instansinya untukmenerimabantuandariKemensosRI,meregangnyawadidugakarenaakibatterkenaseranganjantung.

Kejadian yang menimpa salim itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wita saat acara sedang berlangsung.

Pengakuan sejumlah saksi mata di lokasi menyebutkan, Salim yang saat itu tengah dalam posisi berdiri di bagian belakang tenda tamu hadirin langsung terjatuh tak sadarkan diri. Warga yang melihat kejadian itu pun segera mengevakuasi tubuh Salim ke tenda pelayanan kesehatan yang terdapat di lokasi kegiatan untuk mendap-

atkan pertolongan pertama.

Petugas yang ada di tenda pelayanan kesehatan memberikan bantuanpernafasanmenggunakan peralatan oksigen. Namun kondisi Salim terus menurun sehingga petugas berinisiatif membawanya ke fasilitas kesehatan terdekat yakni ke pusksemas Seteluk. Sayang upaya tersebut tidak berhasil.

Salim dinyatakan telah wafat saat dalam perjalanan menuju Puskesmas Seteluk untuk mendapatkan perawatan lebih intensif.

Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KSB Drs. Mukhlis mengatakan, ia mengenal sosok Salim. Sebelumnya pria bertubuh subur itu katanya pernah menjabat Kabid Kebencanaan di BPBD Sumbawa.

Ia pun membenarkan selama ini kesehatan Salim tidak begitu prima. “Beliau itu memang sakit-sakitan. Dan dugaan penyebab kematiannya karena terkena serangan jantung,” terangnya. (bug)

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Kabib Sosial Disos Sumbawa Muhammad Salim, S.Sos (alm) saat memperoleh bantuan dari petugas sebelum meninggal dunia.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Mobil Pengangkut Surat Suara Tak Digembok Ini merupakan suatu kelalaian yang bisa berakibat fatal.

Yang dibawa ini surat suara, bukan mie instan,’’ katanya, seraya memperingati sopir dan ekspedisi yang membawa surat suara tersebut.

Sopir yang membawa surat suara ini tidak mau berkomentar terkait masalah tersebut.

Sementara itu, Totok, selaku pihak ekspedisi dari PT. Cabe Raya Nusantara Ekspres, yang ikut mengawal distribusi surat suara ini mengaku ban truk pecah menjelang keberangkatan sehingga gembok pintu truk luput dari perhatian. ‘’Setelah kami menaikkan surat suara, ban truk pecah.

Setelah ban selesai diperbaiki kami langsung berangkat, gembok pintu pun luput dari perhatian dan hanya ditutup biasa,’’ ujarnya.

Ditambahkan, sebelum berangkat truk sudah diperiksa oleh pihak yang berwenang. ‘’Sebelum berangkat, sudah diperiksa oleh KPU, Panwas dan pihak kepolisian,’’ katanya. Namun, dirinya tidak menampik bahwa ini terjadi karena kela-

laiannya. ‘’Sebagai manusia biasa saya minta maaf, saya tahu ini salah saya,’’ katanya.

Tetap Dalam Pengawasan Di lain pihak, Nengah S, selaku polisi yang mengawal surat suara ini mengatakan, pihaknya sudah memperingatkan sopir terkait gembok pintu truk. ‘’Kami sudah peringatkan, sebelum berangkat, saya juga tanya apakah sudah digembok atau belum, sopir menjawab sudah,’’ jelasnya.

Meskipun demikian, selama perjalanan surat suara tetap dalam pengawasan. ‘’Mulai dari keberangkatan, di kapal, hingga sampai di sini, surat suara ini tetap dalam pantauan kami,’’ terangnya.

Dirinya mengaku bersyukur karena surat suara sampai dengan selamat, tidak kurang dan tidak lebih. ‘’Terlepas dari kelalaian pemasangan gembok, kita bersyukur karena surat suara bisa sampai dengan selamat,’’ ujarnya. (ami)

Pemprov Belum Tindaklanjuti Temuan Kerugian Negara Rp 78 Miliar Dari Hal. 1 Dijelaskan, khusus untuk temuan BPK RI semula nilainya mencapai Rp 77 miliar lebih. Namun sudah dapat ditarik sebesar Rp 46 miliar lebih.

Sehingga masih tersisa sekitar Rp 31 miliar yang belum ditarik. ‘’Yang sangat sulit itu biasanya kasus-kasus lama kemudian juga melibatkan beberapa kawan-kawan yang sudah pensiun, beberapa anggota DPRD. Ini yang sempat kami diskusikan karena memang nampaknya ada kerugian yang harus ditanggung oleh yang bersangkutan tetapi disebabkan oleh keputusan yang salah,’’ jelasnya.

Khusus untuk kerugian daerah/negara yang masih belum dapat ditarik dari para mantan anggota DPRD NTB dan pegawai Sekretariat Dewan nilainya mencapai Rp 4 miliar. Pihaknya mengaku kesulitan untuk menagih dengan alasan para pihak yang ditagih mengatakan mereka hanya menerima dan tidak tahu hal

tersebut adalah kesalahan sehingga kenapa harus mengembalikan. ‘’Terus dilakukan penagihan, terlepas nanti bagaimana hasilnya mungkin kita diskusikan. Apakah terhadap hal-hal seperti ini dibenarkan atau tidak dari sisi aturan hukum yang ada untuk diputihkan. Ada beberapa rencana pemutihan yang nanti kita bicarakan dengan BPK kalau sulit ditindaklanjuti,’’ tambahnya.

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan jenis penagihan itu bermacammacam. Selama dimungkinkan pemutihan berdasarkan aturan yang ada dan tentunya dengan konsultasi dengan BPK RI maka akan diputihkan. Namun, ia menggarisbawahi, pemutihan hanya bisa dilakukan jika tidak ada unsur pidana serta harus dengan persetujuan BPK. ‘’Saya sangat setuju kalau diputihkan yang lalu-lalu kecuali kalau ada indikasi pidana,’’ ujarnya. (nas)

Kemenkeu Ultimatum 191 Pemda Dari Hal. 1 APBD NTB 2014 sudah disetujui dan ditetapkan DPRD NTB dalam rapat paripurna yang digelar Kamis , 12 Desember 2013. Total APBD NTB 2014 ditetapkan sebesar Rp 2,8 triliun lebih. Jumlah pendapatan pada APBD 2014 sebesar Rp 2,863 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp 2,834 triliun. Adapun surplus anggaran pada APBD 2014 sebesar Rp 29 miliar.

Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 1,144 triliun, dana perimbangan sebesar Rp 1,215 triliun dan lainlain pendapatan yang sah sebesar Rp 503 miliar. Adapun penerimaan pembiayaan sebesar Rp 10 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 40 miliar. Sehingga pembiayaan netto Rp 29 miliar.

Jumlah pendapatan pada APBD NTB tahun 2014 meningkat hampir 7 persen dari Rp 2,59 triliun pada APBD Perubahan 2013 menjadi Rp 2,863 triliun pada APBD 2014. Begitu juga dengan penerimaan yang bersumber dari PAD juga meningkat dari Rp 904 miliar tahun 2013 menjadi Rp 1,05 triliun pada APBD tahun 2014.

Ketika ditanya apakah Pemprov NTB baru menyerahkan Perda APBD 2014 tersebut ke Kemendagri saja dan belum menyerahkan ke Kemenkeu, Rusman belum berani memastikan. Ia mengatakan harus mengecek dulu ke Biro Keuangan dan kebetulan petugas/staf di Biro Keuangan sedang tugas ke luar daerah. Sesungguhnya, katanya, pemprov sudah mengirim Perda APBD 2014 tersebut ke pemerintah pusat. ‘’Kalau memang ternyata tidak diterima atau belum ada tanda penerimaannya kita akan tindaklanjuti. Karena barangnya (Perda APBD 2014) sudah ada,’’ katanya.

Kepala Biro Keuangan Setda NTB, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, dengan tegas membantah kabar soal keterlambatan NTB menyerahkan dokumen APBD 2014 tersebut. Menurutnya, Pemprov NTB justru masuk sebagai daerah lima besar yang paling cepat menyerahkan dokumen APBD 2014.

Menurut Selly, Pemprov NTB patuh pada ketentuan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Ia menjelaskan, Pemprov NTB telah menyampaikan Perda APBD 2014 ke Kementerian Keuangan cq Dirjen Perimbangan tujuh hari setelah dievaluasi oleh Ke-

Menjelang JKN, Pelayanan Kesehatan Tetap Gratis

menterian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Khusus ke Kemenkeu hanya perda saja yang kita sampaikan. Sedangkan ke Kemendagri Perda dan Pergub Penjabaran APBD,” tandas Selly melalui pesan singkat yang diterima Suara NTB. Dari Jakarta dilaporkan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengingatkan kepada 191 pemerintah daerah, termasuk Pemprov NTB, untuk segera menyampaikan Peraturan Daerah (Perda) APBD tahun anggaran 2014 sebelum pertengahan Maret. ‘’Kami ingatkan agar dapat segera mengirimkan Perda APBD tahun 2014 sebelum batas waktu, sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi,’’ ujar Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo dalam surat resmi di Jakarta, Senin (24/2).

Boediarso menjelaskan, APBD mempunyai peran yang sangat penting dalam stimulasi pertumbuhan perekonomian di daerah, sehingga diharapkan pelaksanaan APBD telah dimulai tepat waktu pada awal tahun anggaran.

Namun, masih ada 191 pemerintah daerah yang belum menyampaikan Perda APBD tahun anggaran 2014 dalam bentuk hardcopy maupun softcopy sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011.

Memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010, bagi daerah yang belum menyampaikan Perda APBD sampai pertengahan Maret tahun berjalan akan dikenakan sanksi berupa penundaan 25 persen dari DAU setiap bulan.

Daerah yang dikenakan surat peringatan keterlambatan penyampaian antara lain Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Papua.

Kemudian, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Provinsi Maluku Utara, Provinsi Bangka Belitung serta 152 pemerintah kabupaten dan 25 pemerintah kota. (nas/aan/ant/Bali Post)

(Suara NTB/rus)

Dari Hal. 1

Halaman 5

Suprayitno

Selong (Suara NTB) Menjelang pemberlakukan kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi seluruh masyarakat, di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dipastikan pelayanan kesehatan tetap gratis. Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2010 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan menyebut sebagian besar pelayanan kesehatan gratis, terkecuali bagi yang mau rawat inap di puskesmas berlaku Rp 25 ribu/hari. Termasuk kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Persalinan

(Jampersal) akan tetap berlaku sampai masa semua warga menerima JKN. Demikian penjelasan Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim, Suprayitno. Penegasan Suprayitno ini menyusul adanya informasi di tengah masyarakat yang mengeluhkan pelayanan kesehatan yang mulai main mematok tarif di sejumlah wilayah. Seperti pelayanan bidan kepada ibu-ibu bersalin ada yang menyebut harus membayar Rp 350-400 ribu.

Terhadap kejadian itu, Ka-

Gubernur Beri Target Realisasi Investasi 2014 Sebesar Rp 6 Triliun Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memberikan target realisasi investasi tahun 2014 kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB sebesar Rp 6 triliun. Angka ini jauh meningkat jika dibandingkan target yang dibebankan BKPM RI untuk NTB sebesar Rp 5 triliun untuk tahun ini.

“Pemerintah provinsi menargetkan Rp 6 triliun tahun ini dan dipastikan nanti ada pemilahan berdasarkan bidang-bidang investasi,” kata Gubernur dalam rapat pimpinan di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/2).

Rapat tersebut dihadiri seluruh Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB. Dengan melihat realisasi investasi tahun

sebelumnya, ia optimis target sebesar Rp 6 triliun tersebut bisa tercapai. Tetapi ia meminta Kepala BKPMPT NTB, Drs. L. Bayu Windia, M.Si untuk memilah mana yang investasi dalam bidang perhotelan, pertanian, peternakan, perkebunan dan pertanian.

Sehingga diketahui mana investasi yang berkembang dan tumbuh signifikan. ‘’Untuk menjadi bahan kita evaluasi dan peningkatan di masa mendatang,’’ tambahnya.

Sementara itu, Kepala BKPMPT NTB, Drs. L. Bayu Windia, M.Si menyebutkan realisasi investasi di daerah ini pada tahun 2013 sebesar Rp 4,7 triliun. Realisasi investasi ini diniai jauh melebihi target sebesar Rp 1,9 triliun sesuai dengan target yang tertuang RPJMD NTB 2008-2013.

Bayu mengatakan, BKPM

RI pada tahun 2013 menargetkan realisasi investasi untuk NTB sebesar Rp 1,1 triliun.

Angka ini jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam RPJMD NTB 2008-2013. Melihat lonjakan realiasasi yang cukup tinggi tahun 2013, kata Bayu, BKPM RI kemudian menargetkan realisasi investasi di NTB tahun 2014 ini sebesar Rp 5 triliun.

Sebagain besar investasi yang masuk ke NTB pada sektor pertambangan dan perhotelan. Jika melihat geliat pertumbuhan itu, lanjutnya, maka ia pun merasa cukup optimis mencapai target yang ditetapkan pemerintah daerah dan pusat. Beberapa cara yang akan ditempuh yakni mempercepat dan mempermudah proses perizinan, insentif dan lainnya. (nas)

Kasus Tanah Kedaro

Penyelidikan Mengarah ke Dinas Kehutanan Mataram (Suara NTB) Selasa (25/2) kemarin, tim penyidik Kejaksaan Negeri Mataram mengevaluasi penyelidikan kasus tanah Kedaro, Sekotong, Lombok Barat. Dari evaluasi itu, banyak perkembangan baru ditemukan. Arah penyelidikan pun ke Dinas Kehutanan terkait dengan luputnya pengawasan terhadap hutan lindung tersebut sehingga menjadi hak milik pribadi, atasnama tersangka IM, istri Wabup Lobar H.Mahrip.

Menurut Kajari Mataram Sang Ketut Mudita, SH, MH melalui Kasi Intel Mawardi, SH, penelusuran ke pihak Dinas Kehutanan untuk menguji data terkait status hutan lindung tersebut. Sebab Dinas

Kehutanan lah yang melakukan pemetaan dan pedoman penentuan hingga wilayah itu menjadi hutan lindung. “Tadi yang diperiksa petugas dari Dinas Kehutanan NTB terkait dengan survei dan pemetaan,” kata Mawardi didampingi Kasi Pidsus Hendry Andoro, S.Ag,SH,MH, Selasa sore.

Dari pemeriksaan terhadap petugas dari Dinas Kehutanan ini, ternyata ditemukan petunjuk indikasi keterkaitan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Petunjuk itu dipastikan mengarah pada pedoman penerbitan sertifikat oleh BPN yang seharusnya tetap berujuk pada status hutan lindung. Sementara Dinas Kehutanan sedang ditelusuri, apakah mengetahui persis

penerbitan sertifikat ini atau tidak. “Intinya, antara BPN dengan Dinas Kehutanan ini saling berkaitan. Tapi kami belum mau menyimpulkan, apakah ada yang salah disini atau tidak, karena itu masih didalami,” kata Mawardi.

Dalam rangka itu, selain petugas dari Dinas Kehutanan Provinsi NTB, yang juga dimintai keterangan dari BPN. Kali ini yang diperiksa bagian petugas ukur lapangan, kaitan dengan dibuatnya risalah sampai akhirnya terbit sertifikat.

Berkaitan dengan hasil evaluasi internalnya dalam kasus ini, Mawardi menegaskan, pemeriksaan masih berkutat pada dua instansi pemerintah tersebut. (ars)

Korban Bentrok di Dompu

Jenis Peluru Masih Diselidiki Aparat Mataram (Suara NTB) Junaidin (40), warga yang menjadi korban peluru nyasar masih dirawat di RSUP NTB. Setelah dioperasi, dari proyektil peluru yang ditemukan, masih diselidiki apakah bersumber dari senjata aparat atau senjata rakitan warga Kelurahan Monta Baru dan Kandai II yang terlibat bentrok.

Junaidin hingga Selasa (25/ 2) sore kemarin, masih dirawat intensif di RSUP NTB. Peluru yang menancap di kepala bagian kiri sudah dikeluarkan. Namun belum ada kesimpulan sumber peluru. “Saya sudah dioperasi. Pelurunya besi kuningan,” kata korban ditemui Suara NTB di kamar perawatan.

Namun ia belum mendapat penjelasan apa jenis peluru dan dari mana sumbernya. Korban hanya sedikit bercerita, ia tidak berasal dari dua kampung yang bertikai. Saat itu ia memang berdiri beberapa ratus meter dari lokasi bentrok. Tiba tiba timah panas menembus tengkorak kepalanya hingga

tubuhnya roboh. Karena lukanya parah, akhirnya korban dirujuk ke RSUP NTB. Selebihnya korban tidak bisa bercerita. Kondisi lukanya yang parah mengharuskan tim medis memasang oksigen. Beberapa kali korban meringis kesakitan.

Penjelasan dari pihak Polda NTB, jenis peluru yang menancap di kepala korban masih diselidiki. “Karena saat kejadian, tidak hanya aparat yang membawa senjata, tapi juga masyarakat sipil yang terlibat pertikaian. Sehingga pelurunya jenis apa dan dari senjata siapa, masih harus diselidiki,” demikian kata Kaur Mitra Subdit Penmas Humas Polda NTB, Iptu Melta, Selasa (25/2) kemarin. Tim sudah dibentuk untuk menelusuri kasus ini, termasuk dengan olah TKP. “Olah TKP sudah. Selain (olah TKP) untuk kasus korban penembakan, juga untuk kasus kecelakaannya,” kata mantan Kasat Binmas Polres Dompu ini.

Tidak hanya Junaidin yang

menjadi korban dalam kejadian itu. Ada sejumlah warga lainnya yang terkena peluru karet.

Total empat korban selain Junaidin, inisialnya JN, SS, FZ dan HM yang terkena gas air mata.

Selain masyarakat, aparat juga jadi korban. Seorang anggota Polri luka robek di lengan kiri akibat terkena anak panah. Anggota bernama Briptu Rusmin ini masih dirawat di Rumah Sakit Dompu. Sementara barang bukti yang diamankan, 13 anak panah, dua ketapel, dua parang, 1 tas ransel kamera.

“Upaya hukum oleh Polres Dompu, sudah datangi TKP, situasi dikendalikan dengan pisahkan dua kelompok massa, dari Kelurahan Monta Baru dan Kandai II,” terang Melta.

Sementara untuk mengamankan situasi, disiagakan 40 anggota Dalmas Polres Dompu bersama pasukan Pengurasi Massa (Raimas), 10 anggota Sat Lantas, satu regu tim Reskrim, Sat Intelkam di back up satu peleton Subden III Den A Brimob Dompu. (ars/met)

Dihapus, Kebijakan Trip Sisipan di Pelabuhan Lembar Dari Hal. 1 Gapasdap memprotes kebijakan tersebut pasalnya diberlakukan di saat penumpang sepi. Pemberlakuan trip sisipan dinilai sangat merugikan anggota Gapasdap lebih-lebih jika dilakukan pada saat penumpang lagi sepi seperti sekarang ini. ‘’Jadi sekarang berjalan secara normal. Kalau ada kondisi penumpukan pen-

umpang, atau ada kondisi cuaca buruk ya dimaksimalkan sesuai dengan jadwal yang ada. Tetapi kadang ada saja di tingkat operasional kapal yang sudah berangkat misalnya jam 12.00 siang tetapi ada gangguan maka diatur lebih lanjut oleh OPP,’’ tandasnya.

Agung menjelaskan semua hal yang menyangkut tentang pengawasan dan pengaturan penyeberangan/pelayaran

menjadi kewenangan OPP. Dalam tingkat operasionalnyya, kata Agung, trip sisipan dimungkinkan jika benar-benar dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu.

Namun, jika tidak ada hal yang luar biasa maka berjalan normal. ‘’Terhadap pelanggaran, persaingan tidak sehat dilakukan penalti terhadap pelanggaran tersebut,’’pungkasnya. (nas)

Dewan akan Panggil Biro Keuangan Dari Hal. 1 Menurutnya, APBD NTB tahun anggaran 2014 sebenarnya sudah diselesaikan pembahasannya pada akhir 2013 lalu. Evaluasi terhadap dokumen APBD tersebut juga sudah diselesaikan. Bahkan, berbagai mata anggaran di

APBD tersebut sudah dieksekusi di awal tahun ini. Karena itu, jika benar bahwa APBD 2014 ternyata belum diserahkan dokumennya ke Kementerian Keuangan, Suryadi meminta agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) segera menyerahkannya.

Suryadi juga mengaku be-

lum mengetahui penyebab mencuatnya persoalan ini. Namun, ia menyayangkan adanya keterlambatan ini. Apalagi, jika kelak keterlambatan ini ternyata berpengaruh pada seretnya proses pembangunan di NTB dan adanya sanksi yang dijatuhkan pemerintah pusat berupa pengurangan anggaran. (aan)

bid Yankes ini menegaskan, kasus di sejumlah puskesmas dan polindes itu memberlakukan adanya ratusan ribu dikarenakan untuk jaminan.

Pemberlakukan jaminan itu bagi ibu yang tidak punya identitas berupa Kepala Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lainnya sebagai warga.

Ia memastikan, setelah yang bersangkutan melengkapi dokumen yang diminta, uang jaminan yang telah dikeluarkan itu dipastikan akan dikembalikan.

Pemberlakuan jaminan agar yang bersangkutan bisa segera

melengkapi syarat dan dokumentasi kependudukan. Suprayitno menambahkan, pascapemberlakuan JKN yang dikeluarkan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, seluruh pemegang kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) akan langsung diberikan kartu JKN. Di Lotim, terdapat 648.000 warga Lotim yang memiliki Jamkesmas dan secara otomatis akan masuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Termasuk pula 11 ribu Jampersal dan 10 ribu pemegang kartu Jamkesda. (rus)

Kasus Rumput Laut

Mantan Kepala BPBD Diperiksa Soal Akta Notaris Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala BPBD Kota Mataram,H. Muharrar kembali menjalani pemeriksaan, masih statusnya sebagai saksi untuk tersangka lain. Dalam keterangannya, Muharrar mengaku tidak tahu soal alih pengerjaan proyek rumput laut dari CV. Tanjung Pratama ke Khairil, yang dibuktikan dengan akta notaris.

Muharrar diketahui diperiksa Senin (24/2) lalu, sejak pagi hingga siang. Ia diperiksa sebagai saksi, kaIi ini untuk tersangka Khairil, pelaksana lapangan proyek. “Ya, memang yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lain,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (25/2). Dengan demikian Muharrar sudah dua kali dimintai keterangan, setelah sebelumnya diperiksa untuk tersangka Direktur CV. Tanjung Pratama, H. Rusdi.

Sementara kuasa hukum Muharrar, Abdul Thayib, SH sedikit mengurai, pemeriksaan kliennya masih seputar

pelaksanaan proyek. Dimana terungkap, dari pelaksanaan itu, ada alih kewenanangan dari pemenang tender CV. Tanjung Pratama kepada perorangan, yaitu Khairil, dibuktikan dengan notaris Edy Hermansyah, SH. ‘’Bukti notarisnya ada, ditunjukkan penyidik kepada klien saya. Tapi setelah melihat akta notaris itu, klien saya sama sekali tidak tahu dan tidak pernah lihat,’’ kata Thayib.

Pada saat pelaksanaan sampai dengan selesainya proyek tahun 2012 senilai Rp 2,1 miliar itu, Muharrar sama sekali tidak pernah diberitahu soal perjanjian antara kedua pihak. Padahal sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), kleinnya seharusnya diberi tahukan. ‘’Memang Perpres 54 Tahun 2010 tidak melarang itu, tapi setidaknya dikoordinasikan ke KPA agar tidak menjadi masalah,’’ kata mantan anggota DPRD NTB ini. Dalam kasus ini, kliennya akan tetap kooperatif untuk menghadiri panggilan penyidik jika setiap saat dibutuhkan. (ars)

Anton Medan Ingatkan

Berbahaya, Lapas Melebihi Kapasitas Mataram (Suara NTB) Ratusan narapidana (napi) dan tahanan di Lapas Mataram mendapat kejutan, Selasa (25/2). Mereka kedatangan mantan napi kakap Anton Medan untuk memberi motivasi dan ceramah agama.

Selain itu, kepada pemerintah, ia mengingatkan soal kelebihan kapasitas Lapas dan Rutan sangat berbahaya.

Bahaya dimaksudnya, terjadi perlakuan diskriminasi napi dan tahanan, sehingga rawan timbul gesekan.

Dalam situasi ini, sangat memungkinkan terjadinya kerusuhan sebagaimana terjadi di sejumlah daerah. “Ketika muncul diskriminasi, maka disitulah rawan timbulnya gesekan. Maka dari itu selalu saya sampaikan dari dulu, over kapasitas tahanan itu sangat rawan,” kata mantan perampok dan bandar judi yang sudah insaf dan memeluk Islam tahun 1992 ini.

Tapi rawan rusuh di Rutan dan Lapas, tidak melulu soal over kapasitas ruangan tahanan. Tapi soal perlakuan adil terhadap mereka yang ditahan. Seperti halnya diskriminasi dalam pemberian remisi,

pelayanan, serta haknya sebagai warga binaan. “Sebanyak apapun Lapas dan Rutan, kalau diskriminasi masih ada, ya tetap saja akan jadi masalah,” tegasnya.

Diskriminasi itu muncul dari keluarnya Peraturan Pemerintah tentang pengetatan remisi. Padahal napi selama ini sangat berharap, ketika tidak cepat mendapat status bebas dari hukuman, maka berharap dari remisi. Namun ketika remisi dipersulit, disinilah menurut Anton yang jadi masalah.

Pengaruh lainnya adalah banyaknya tahanan narkoba.

Berbeda ketika di menjadi napi selama belasan tahun, tahanan narkoba tidak banyak. Pascareformasi, bandar dan pelaku judi ceki dan togel yang dilarang pemerintah, beralih menjadi pengguna dan pengendar narkoba.

Inilah yang memicu banyak tahanan dan napi dari kasus narkoba. Solusi menurutnya, pertegas aturan soal rehabilitasi bagi mereka yang hanya terbukti sebagai pemakai biasa. Sementara bandar, terapkan aturan tegas tentang hukuman minimal 4 tahun penjara. (ars)

Dihukum Non Palu Dari Hal. 1 bahwa dirinya mengakui menerima uang Rp 20 juta dari yang berperkara.

Sidang digelar di Ruang Wiryono, Gedung MA itu dipimpin Komisioner KY Eman Suparman bersama Imam Anshori Saleh, Taufiqqurahman Syahuri, Jaja Ahmad Jayus, Djafni Djamal, Soltoni Mohdally dan Gayus Lumbuun. Diawali dengan pembacaan rekomendasi pemberhentian dan dilanjutkan dengan pembelaan oleh Pastra. ‘’Dari rangkaian persidangan, akhirnya sidang MKH memutuskan menjatuhkan hukuman non palu enam bulan kepada Pastra,’’ kata anggota MKH, Taufiqurrahman Syahuri kepada Suara NTB, Selasa petang kemarin.

Hukuman ini menurutnya jauh lebih ringan dari rekomendasi Komisi Yudisial (KY) yang meminta MKH memecat Pastra. Pertimbangan yang sangat meringankan hukuman Pastra adalah, suap Rp 20 juta saat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Pematang Siantar itu, tidak atas inisiatif darinya. ‘’ Tapi suap itu diberikan atas inisiatif dari pengacara principal,’’ kata Taufik, sapa-

an akrabnya.

Dari rangkaian persidangan, setelah mendengar kronologi, pembelaan termohon serta bukti bukti, tidak ditemukan yang mengarah pada inisitif Pastra untuk memeras pihak yang bersengketa. Justru uang itu diserahkan oleh pengacara salah satu pihak sebesar Rp 20 juta. Belakangan, karena merasa tidak tenang, uang itu dikembalikan oleh Pastra. “Jadi ada inisiatif yang bersangkutan untuk mengembalikan uang, itulah yang membuat kami mempertimbangkan untuk meringankan hukumannya,” terangnya.

Selain ada niat baik, Pastra juga mengakui semua perbuatannya. Secara terbuka ia memohon ampun kepada Tuhan, memohon maaf kepada hakim, pihak MA. Pastra juga meminta diringankan hukumannya, karena masih harus menanggung hidup anak dan istrinya. ‘’Dia juga dikenal baik selama jadi hakim di PN Mataram. Ini kesaksian hakim Pengadilan Tinggi NTB,’’ terangnya.

Dalam amar putusannya, selain hukuman enam bulan non palu, Pastra juga tidak diberikan tunjangan selama hukuman itu berlaku. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 6

Pendidikan Kebencanaan Usut Dugaan SK Siluman MENCUATNYA dugaan SK siluman terkait tenaga honorer K2 lingkup Pemkot Mataram yang diungkapkan oleh tenaga honorer K2 yang tak lulus tes, Senin (24/2) cukup mengejutkan. Apalagi mereka mengaku memiliki data dan bukti terkait dugaan manipulasi SK honorer K2.

Diungkapkannya dugaan manipulasi SK honorer K2 lingkup Pemkot Mataram itu, bukan lantaran mereka iri. Hal tersebut juga baru mereka ketahui setelah adanya uji publik nama-nama honorer K2 yang lulus tes CPNS. Dari uji publik, diketahui bahwa ada nama tenaga honorer K2 yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti tes CPNS, justru lulus tes CPNS. Seperti diungkapkan Ketua Forum Komunikasi K2, Muzzakallah bahwa ada beberapa orang yang kelulusannya tidak wajar.

Jelas ini bukan perkara iri terhadap beberapa orang, tetapi memang diduga telah terjadi kecurangan. Sesuai aturan, karyawan yang bisa mengikuti tes CPNS jalur K2, sekurang– kurangnya telah mengabdi selama lima tahun atau mulai Januari 2005. Nyatanya ada beberapa oknum yang baru bekerja selama tiga tahun sudah bisa ikut mendaftar dan dinyatakan lulus. Sementara banyak honorer K2 yang telah mengabdi selama puluhan tahun justru harus gigit jari.

Kemudian setelah dugaan SK siluman mencuat ke publik, barulah Sekda Kota Mataram, Ir. H. Lalu Makmur Said, MM meminta SKPD terkait untuk mengecek kembali SK pegawai honorer K2 yang mengikuti tes CPNS beberapa waktu lalu. Pengecekan ini untuk melihat apakah memang ada SK pegawai yang dimanipulasi atau siluman. Seharusnya kemungkinan-kemungkinan seperti itu sudah diantisipasi sejak awal.

Pantaslah kalau Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengaku merasa kecolongan dengan prosedur registrasi pendaftaran CPNS khususnya honorer K2. Kalangan Dewan meminta supaya dugaan SK siluman itu diusut tuntas.

Karenanya kesempatan dengar pendapat antara Komisi I DPRD Kota Mataram dengan tenaga honorer K2 tidak lulus tes yang dijadwalkan berlangsung diharapkan mampu menemukan solusi terbaik terkait persoalan itu. Bukan sebatas persoalan dugaan SK siluman tetapi bagaimana nasib tenaga honorer K2 yang tidak lulus tes yang jumlahnya mencapai 873. (*)

STASIUN RADIO

ENCANA alam tahun ini benar-benar mengalir sampai jauh, banjir, tanah longsor, erupsi gunung, gempa, kebakaran dan masih banyak lainnya.

Benar-benar kita hidup di negeri bencana. Sebuah negeri yang tak putus dilanda bencana, tapi sayangnya, hantaman badai bencana yang terus menerjang, ternyata tidak mampu membuat kita menjadi manusia yang cerdas membaca tanda-tanda anomali alam. Kita justru hanya larut dalam kesedihan, mengharap belas kasihan dan kepedulian para pejabat pemerintah daerah dan pusat. Sementara pemerintah yang kita harapkan masih belum mampu berbuat maksimal, akibat menumpuknya permasalahan bangsa yang membutuhkan penanganan cepat pula. Wal hasil, kita tetap dalam posisi pasif, menunggu apa yang terjadi kemudian. Bencana alam yang rajin menerpa kita, sejatinya harus mampu mencerdaskan kita semua, menjadi insan yang pandai membaca tanda-tanda bencana.

Sekali lagi kita gagal dalam membelajarkan masyarakat untuk pandai membaca bencana, hal tersebut karena beraneka alasan diantaranya masyarakat tidak peka lagi bahasa pasir laut, kerisauan binatang, anomali awan, gemuruh merupakan tanda-tanda alam yang wajib dibaca oleh manusia, sehingga mampu melakukan evakuasi dirinya sedini mungkin.

Alam sebagaimana dikatakan Wendy Wheler dalam The Whole Creatures Complexity, Biosemiotics and the Evolutions (2006) menyebutkan bahw alam sarat informasi untuk diproses dan dimanai oleh indera manusia, suara, bunyi, bau pergerakan, warna, bentuk, medan listrik, gelombang, sinyal kimiawi, yang semuanya adalah tanda-tanda semiotik. Jadi perubahan atau anomali pada tanda-tanda alam menandai perubahan atau anomali pada perilaku alam sendiri.

Translasi Tanda Alam Perubahan anomali alam sebagai early warning system munculnya bencana alam hanya akan bermakna jika dapat ditranslasi ke dalam bahasa manusiawi. Tandatanda alam merupakan hal yang sesungguhnya dapat terbaca dengan baik oleh manusia. Translasi tanda-tanda alam ada dalam diri manusia bertemu dengan alam sehingga gejala alam dapat dipahami dan dimaknai. Bagaimana banyaknya hewan gunung yang turun, harimau hutan masuk kampung, petir menyambar dapat ditranslasi sebagai sebuah pergerakan gunung yang mulai menggeliat, erupsi akan segera terjadi. Makna gerakan tersebut, harus segera ditangkap, dalam bentuk tindakan misalnya melakukan pindah tempat, menge-

Oleh :

Agus Sadid, M.Pd

(Ketua IPABI NTB, Pemerhati Pendidikan tinggal di Jurumapin-Buer) vakuasi diri harta benda sedini mungkin sehingga kerugian parah dapat dihindari.

Binatang memiliki kecerdasan bahasa yang luar biasa. Mereka mampu mengidentifikasi, mengenal dan mengklasifikasi bahkan memolakan dan akhirnya membuat keputusan untuk segera pindah dari lokasi yang sebentar lagi akan muncul bahaya. Tubuh binatang mampu mengingat sesuatu yang pernah dilakukannya sebagai informasi tindakan binatang. Manusia modern tak lagi mampu menghadapi bencana alam seperti binatang, tetapi mereka dapat belajar banyak dari bahasa semiotika mereka.

Seperti dikatakan Mary Douglas dalam Natural Symbols (2002) tanda alam dan binatang diatur oleh sistem kodel. Kode alam dipahami binatang-binatang melalui pola, habit, regularitas atau kemunculan kembali dan memproduksi makna dalam regularitas perilaku alam.

Tetapi seperti dijelaskan Umberto Eco dalam A Theory of Semiotics (1978) manusia memiliki kecerdasan merelasikan dunia adalam diri manusia dengan dunia luar (innenwelt dan umwelt).

Model Pendidikan Bencana alam tidak hanya perkara tanda (alam, binatang, manusia) tetapi juga perkara komunikasi.

Didalam setiap bencana diperlukan tidak saja tanda-tanda yang jelas tetapi juga sistem komunikasi yang efektif baik sebelum, sewaktu maupun sesudah bencana. Sistemsistem tanda bencana (mitigasi, informasi, peta, koordinasi) hanya dapat berfungsi apabila dipraktikan di dalam sebuah mdean komunikasi yang sehat. Relasi timbal balik komunikasi (kognisi, afeksi) dimana korban tidak hanya diberi informasi tetapi juga ditenteramkan. Proses penentraman perasaan para korban bencana dilakukan dengan melibatkan semua komponen terdepan dalam bantuan bencana seperti BNPB/BPBD, SAR, PMI, unit Gawat Darurat, Dapur umum dan tim rehabilitasi pasca bencana.

Pendidikan kebencanaan menjadi sangat penting karena dalam model pembelajaran ini proses pencerdasan masyarakat, tanggap darurat masyarakat, respon cepat, dan kemampuan membaca tanda-tanda alam dapat mengeluarkan masyarakat dari kerugian materil dan imateril yang lebih besar. titik tekan dari kurikulum pendidikan kebencanaan adalah (1) pemahaman terhadap semiotika atau tanda dan bahasa alam, (2) tindakan evakuasi dan penyelamatan bencana, (3) kegiatan pasca bencana.

Kurikulum belajar pendidikan bencana tentunya dapat diintegrasikan dalam pelajaran IPS, IPA dan bahasa Indonesia. Kompetensi minimal dari pokok materi semiotika adalah (1) siswa mampu melakukan identifikasi tipe bencana alam, (2) siswa mampu memahami secara dini tentang gejala alam, anomali dan perubahan alam, (3) siswa mampu melakukan translasi anomali alam sehingga mampu melakukan tanggap diri secara tepat dna cepat. sedangkan untuk pokok materi tindakan evakuasi dan pasca bencana, tentunya merujuk kepada standar prosedur kebencanaan yang dikeluarkan oleh BNPB/BPBD. Proses penguatan terhadap makna pembelajaran kebencanaan juga harus disinergikan dengan kegiatan ekstra kurikuler seperti PMR, panjat tebing, dan Pecinta Alam. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut memfokuskan kepada tindakan reaksi cepat dalam menghadapi bencana. Pelatihan bagaimana keluar dari kejaran awan panas (wedhus gembel), menghindari hujan abu, mengalihkan hujan, bahkan jika perlu kegiatan seperti kepawangan sangat penting dibelajarkan. Kepawangan adalah ketrampilan untuk memindahkan cuaca, dalam masyarakat lokal mengenal pawang hujan atau paranormal hujan.

Dalam konteks kearifan lokal, maka kepawangan dapat diakui sebagai nilai-nilai yang baik dan luhur.

Teknologi pengalihan cuaca yang identik dengan modernisasi dan keilmiahan sebuah tindakan, ternyata masih belum mampu menggeser keberadaan pawang hujan. Bahkan, kecenderungan masyarakat lokal, masih menempatkan seorang pawang dalam sebuah acara tertentu untuk mengusir atau menindahkan hujan.

Pendidikan kebencanaan bukan sebuah kemustahilan, tetapi keniscayaan. Transfer pengetahuan tentang kebencanaan efektif dilakukan dalam media pendidikan seperti sekolah. Kata kunci dari pendidikan kebencanaan adalah integrasi.

Bagaimana mengintegrasikan pokok materi atau kurikulum pembelajaran kebencanaan melalui pendekatan tematik. Palagi dengan model kurikulum 2013, maka proses pencerdasan masyarakat tentang tanda-tanda alam atau dikenal dengan semiotika alam, menjadi lebih cepat dan mudah. Sekarang tinggal para guru dan sekolah itu sendiri, apakah mampu membuat pembalajaran kebencanaan yang menyenangkan. Mengingatkan selalu kepda kita masyarakat Indonesia bahwa kita hidup dalam sebuah negeri yang rawan bencana. Untuk itu pembekalan pengetahuan kebencanaan sejak dini sangat penting, dan

STASIUN RADIO

menjadi perhatian kita semua, khususnya pemerintah agar memasukan kurikulum pendidikan kebencanaan sebagai bagian dari sistem pendidikan, sehingga mampu menciptakan generasi yang tanggap bencana, cerdas dalam membaca tanda-tanda anomali alam.

Kita tidak ingin menjadi bagian dari masyarakat yang terus menerus hanya mampu meratapi kejadian bencana, tetapi mampu melawan bencana di masa datang. Jika setiap bencana yang datang kita secara rutin mendendangkan lagu kepedihan, musik keperihan, iklan belasungkawa dan spanduk-spanduk keprihatinan. Bahkan yang lebih ironi lagi, peristiwa bencana justru menjadi tempat pencitraan partai dan para caleg untuk mendongkrak popularitasnya, misalnya dengan memberikan sumbangan atau tenda pos peduli bencana, maka upaya memahamkan masyarakat melalui kecerdasan semiotika sangat penting.

Masyarakat harus diberikan pembelajaran kebencanaan sedini mungkin. Melalui pembelajaran integrasi di sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler seperti PMR, Pecinta Alam, Panjat tebing, proses pencerdasan tentang kebencanaan menjadi semakin efektif. Disinilah, kepedulian yang bersifat jangka panjang, tidak pragmatis, karena dampak kedepannya sangat besar. marilah kita dukung pendidikan kebencanaan masuk dalam program belajar di sekolahsekolah, langkah untuk mencerdaskan masyarakat sedini mungkin.

Dihapus, kebijakan trip sisipan di Pelabuhan Lembar Yang penting tidak merugikan masyarakat

*** Buah KLU tembus pasar ekspor Daerah lain kapan menyusul?

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 7

CUKUP berat bagi pengusaha lokal untuk memasuki pasar penjualan daging ke Hotel-hotel dan Restoran (PHRI) di dalam daerah, termasuk perusahaan tambang raksasa PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Pasalnya, sistem pembayaran yang tidak secara langsung masih menjadi kendala pengusaha lokal.

Perlu modal besar bagi pengusaha lokal untuk masuk di pasar PHRI dan Newmont. Inilah yang menjadi tantangan tersendatnya daging dalam daerah bermain di pasar tersebut. Akibatnya, menurut (Suara NTB/bul) Sekretaris Dinas Peternakan dan Wahyu Setiawan Yuana Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB, Wahyu Setiawan Yuana, pasar dan kebutuhannya masih dipenuhi pengusaha dari luar daerah (pemodal).

“Coba kalau bisa setiap dipasok daging, langsung dibayar.

Mungkin pengusaha kita bisa masuk. Yang sekarang biasanya hotel, restoran dan Newmont pembayarannya telat, bisa sampai sebulan,” demikian disebutkan Wahyu dihubungi Selasa (25/2).

Padahal, katanya, pada pelaksanaan pasar Asean 2015 mendatang, tingkat kunjungan ke hotel pasti akan meningkat, dan jumlah hotel yang semakin meningkat. Mestinya, pasar-pasar ini menjadi wilayah dan peluang yang besar bagi pengusaha dalam daerah.

Dari sisi higienitas daging, sesuai kualifikasi yang diminta PHRI dan Newmont. Pemerintah daerah sebenarnya sudah memfasilitasi pengusaha, dengan disiapkannya Rumah Potong Hewan (RPH) berstandar Internasional, di antaranya di Banyumulek, Lombok Barat dan RPH Poto Tano, Sumbawa Barat. serta tersedianya RPH berkategori Asih yang didalamnya disiapkan petugas kesehatan hewan untuk mengontrol kondisi hewan potong dan sterilisasi daging.

“Dari sisi kehigienisan kita sudah bisa memenuhi sebenarnya. RPH kita sudah terpenuhi. Tinggal membangun komunikasi antara pengusaha dengan pihak hotel, restoran dan Newmont,” sebutnya.

Pemerintah daerah dalam hal ini, hanya bisa memfasilitasi dari sisi sarana, prasarana dan SDM pendukung untuk memenuhi kualifikasi daging yang diminta. Tetapi PHRI dan Newmont tidak bisa masuk pada ranah mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan seratus persen daging lokal, sebab ini sudah masuk ranah pasar yang komunikasinya adalah kesepakatan antara pembeli dengan pedagang.

“Kalau semacam himbauan dari Gubernur mungkin bisa, tetapi lebih jauh dari itu tidak bisa,” katanya menjawab solusi untuk menguasai kebutuhan pasar sendiri.

Harapannya, setidaknya perusahaan daerah, Gerbang NTB Emas setidaknya mewakili pengusaha lokal untuk memasuki pasar dalam daerah ini.

Dari sisi ketersediaan ternak, Wahyu menyebut sampai saat ini, NTB masih menjadi pemasok daging dan ternak sapi bagi beberapa daerah lainnya di Indonesia. Bahkan, khusus untuk Jakarta, NTB menyuplai sebanyak 110 ton tahun 2013, dari target 260 ton. Jumlah tersebut sebenarnya bisa dipenuhi, tetapi Provinsi Bali memberikan izin pengiriman dari NTB ke Jakarta hanya 42 hari.

“Tahun ini ditargetkan 160 ton daging yang bisa kita kirim.

Bahkan bisa lebih kalau izin pengiriman oleh Bali bisa lebih panjang. Ini yang kita upayakan ke Dirjen,” tambahnya.

Populasi sapi dalam daerah, per 31 Desember sebanyak 1.070.000 ekor. Dengan tingkat konsumsi masyarakat NTB setahunnya sebanyak 42.000 ekor (tak termasuk hotel dan restoran).

Dengan populasi yang ada sekarang, Wahyu menyebut masih tetap bisa memenuhi kebutuhan hotel, restoran bahkan Newmont jika pengusaha dalam daerah mampu menembus pasar itu. (bul)

Tanjung (Suara NTB) Pemenuhan kebutuhan akan buah-buahan di pasar NTB saat ini masih bergantung dari pasokan impor. Meski pada beberapa komoditi lokal yang dihasilkan, sedikit banyak telah mampu merambah pasar ekspor. Bakorluh Provinsi NTB bahkan menilai produksi buah Kabupaten Lombok Utara (KLU), dalam jangka panjang akan mampu bersaing dengan buah impor, seperti apel, jeruk dan lainnya.

“Buah yang beredar di NTB saat ini kebanyakan dari luar, padahal kita punya potensi. Kita punya Mangga KLU yang sudah masuk ke Hongkong, dijual juga sampai ke Singapura. Fakta ini harusnya membuat kita bangga, bukan bangga makan Apel dari luar,” ungkap sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiyati Nurdin, MM., dalam lanjutan kunjungan kerjanya di KLU, Selasa (25/2).

Husnanidiyati yang lama bercokol di Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB ini mencoba mengintervensi paradigma masyarakat akan buah yang masuk dari luar. Ia mengungkap, beragam buah seperti apel, jeruk dan pisang yang didatangkan ke NTB lebih banyak dipetik saat masih muda. Buah-buah itu kebanyakan masak atau matang di perjalanan. Bahkan tidak jarang – seperti pisang, sebelumnya dicelup ke dalam pewarna sehingga kesan buah terlihat segar.

Menyadari potensi komoditi buah yang dimiliki oleh masyarakat KLU, Husnanidiyati menilai KLU akan dapat memutus pasar impor dalam jangka panjang. Mengingat buahbuahan yang dihasilkan KLU dikenal lebih baik dari yang lain baik dari segi kualitas dan rasa.

Hanya saja, ia menilai pengembangan dan pemasaran buah KLU masih memerlukan political will pemerintah daerah. Sebab sampai saat ini, komoditi buah, seperti Mangga, pisang, duren dan rambutan dari KLU, dikirim ke luar daerah hingga ke luar negeri dengan merek dagang daerah lain.

Selain buah, Bakorluh juga menyambut baik adanya aspirasi sejumlah kelompok yang ingin mengembangkan peternakan lebah madu. Beberapa kelompok ia sebutkan sudah meminta pendampingan anggaran untuk menambah jumlah stuf (kotak sarang lebah). Hingga pada aspek pemasaran, ia juga mengimbau agar kelompok tani lebah KLU tetap mempertahankan keaslian madu.

“Madu yang dihasilkan kelompok jangan dicampur air. Soal harga tidak masalah, sebotol bisa dijual Rp 150 ribu bahkan lebih asal dijaga kemurniannya. Kalau madu dicampur air, kami yang malu saat memasarkan ke luar daerah,” tandasnya. (ari)

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

Jelang Pesta Demokrasi

Lonjakan Penarikan Uang di Perbankan Belum Tampak Mataram (Suara NTB) Bank Indonesi (BI) belum melihat terjadinya lonjakan permintaan uang kartal dari seluruh perbankan, terkait masa kampanye jelang pesta demokrasi dalam beberapa waktu kedepan. Saat ini kondisi dinilai masih relatif stabil.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bambang Himawan, Selasa (25/2), mengakui memang terjadi peningkatan permintaan uang kartal dari perbankan, tetapi besarannya masih fluk-

MOBIL

TRAVEL

TOKO BANGUNAN

DAGANG BUAH IMPOR - Buah Impor menjadi primadona di sepanjang jalan di Arena Buah Cakranegara

MOBIL

RUPA-RUPA

BATIK

MEBEL

tuatif dan dianggapnya masih normal dari keadaan biasanya. Namun tetap membenarkan masa-masa politik ini tingkat perputaran dan penarikan uang akan naik.

“Tapi untuk mengetahui rincinya penarikan uang, ada di masing-masing bank. Kalau dari BI, kita bisa mengontrol permintaan untuk kebutuhan pengisian bank dan pengisian ATM,” katanya menjawab Suara NTB dan menegaskan, jika BI tetap siap mengantisipasi permintaan uang dari perbankan, segala pecahan.

Bambang menegaskan belum ada laporan resmi yang diterimanya, perihal melonjaknya kebutuhan uang perbankan ini. Meski dimungkinkan, permintaan uang perbankan akan tinggi saat-saat mendekati hari pelaksanaan pemilu.

“Sebenarnya permintaan uang akan biasa saja, kalau terbangun komunikasi yang baik, yang cerdas antara Caleg dengan konstituennya jauhjauh sebelumnya. Pada prinsipnya kita tetap akan siapkan kebutuhan uang perbankan,” tambah Bambang.

Yang paling penting dilihatnya, pelaksanaan pesta demokrasi ini akan menimbulkan permintaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Serta akan menambah indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, baik regional maupun nasional.

Kampanye Caleg dan tim suksesnya antardaerah, maupun antarprovinsi akan menggerakkan berbagai sektor, di

antaranya transportasi, perhotelan dan rumah makan.

“Misalnya, Caleg Mataram yang kampanye ke Sumbawa, dari yang sebelumnya tidak butuh transportasi, ongkos dan biaya-biaya lainnya, itu akan dikeluarkan. Kira-kira demikian gambaran sederhananya,” sebut Bambang.

Belum termasuk biaya-biaya untuk kebutuhan kampanye lainnya, alat peraga berupa kaos, bendera dan sticker, otomatis yang disebutnya itu akan menghidupkan pergerakan Usaha Mikro Kecil dan Mengah (UMKM).

Ia tidak menyinggung besaran dampak negative pelaksanaan pesta demokrasi. Tetapi dari sisi permintaan, biasanya jika terjadi peningkatan kebutuhan, maka akan berakibat pada inflasi (kenaikan harga tanpa dibarengi kenaikan pendapatan masyarakat), tetapi efeknya disebut tidak besar.

Tingginya permintaan kebutuhan pokok (konsumsi) disebutkan juga akan mendatangkan keuntungan langsung kepada distributor. Namun tidak pada konteks meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan menaikkan harga.

Bambang, dalam perannya di Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) juga menyebutkan, kenaikan harga ini tidak akan melonjak di atas batasan normal. Sebab ia meyakini, distributor jauh-jauh hari juga akan menyiapkan stok dalam jumlah banyak, untuk menjawab permintaan kebutuhan konsumsi pada masa-masa kampanye. (bul)

OBESITAS

Bambang Himawan (Suara NTB/bul)

24

(Suara NTB/met)

Belum Bisa Masuk Hotel

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 8

Pascaputusan Bebas Kelan

Kejari Praya Ajukan Kasasi Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya memastikan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait putusan bebas tanpa syarat dari Pengadilan Negeri (PN) Praya terhadap H.L. Kelan. Ketua Komisi I DPRD Loteng ini, dituduh terlibat kasus pembunuhan Sudirman, warga Desa Langko Janapria, awal tahun 2013 lalu. Penegasan tersebut disampaikan Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., kepada Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin.

DIPERINGATI - Para pengendara saat diperingati oleh kepolisian agar memasang tali helm secara benar.

(Suara NTB/ars)

Polres Mataram Gelar Aksi Taat Lalu Lintas Mataram (Suara NTB) Jajaran Polres Mataram menggelar aksi taat lalulintas, Selasa (25/2) kemarin. Aksi tersebut, ditujukan agar masyarakat mentaati peraturan lalulintas disamping untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Aksi yang dipimpin Kasubbag Ops Polres Mataram, Kompol Wayan Suteja berlangsung beberapa jam.

Dalam aksi yang dilakukan di perem-

patan Bank Indonesia tersebut, mengingatkan agar para pengguna jalan selalu waspada dalam berkendaraan. Wayan Suteja kepada wartawan, menjelaskan, sesuai undang – undang lalulintas, para pengendara diwajibkan untuk menyalakan lampu, baik siang hari maupun malam. “Sesuai amanat undang – undang lalulintas, para pengendara baik roda dua maupun roda roda

Rekap di Tingkat Desa Rentan Manipulasi Mataram (Suara NTB) KPU NTB menghawatirkan kemungkinan adanya manipulasi dalam proses rekapitulasi suara di tingkat desa yang nanti akan diberlakukan di Pemilu 9 April 2014.

Kekhawatiran itu disampaikan Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd, M.MPd, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin kemarin. Yan Marli menjelaskan, di Pemilu 2014, proses rekapitulasi akan dilakukan sejak tingkat desa oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Karena itulah, ia mengingatkan agar semua pihak lebih mencermati proses rekapitulasi di tingkat desa ini. Ia menilai, saat ini masih banyak aparatur penyelenggara pemilu di tingkat bawah yang belum memahami sepenuhnya cara kerjanya.

“Tidak semua memahami secara total bagaimana penghitungan, pengisian C1 di tingkat KPPS,” ujarnya.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu juga membuktikan bahwa saksi – saksi yang dikerahkan oleh parpol – parpol peserta pemilu seringkali tidak mengawal pelaksanaan rekapitulasi hingga tuntas. Di sinilah, terbuka peluang terjadinya penyimpangan atau manipulasi dalam proses rekapitulasi tersebut.

Terbukanya peluang ini juga dipicu oleh prosedur pengangkatan petugas di tingkat desa atau KPPS yang diangkat oleh kepala desa. “Bayangkan, yang menjadi anggota KPPS itu kan diusulkan oleh Kades atau lurah,” ujarnya. Sementara, dalam kenyataannya, banyak kades yang secara terbuka berafiliasi kepada parpol – parpol tertentu.

Karena itulah, ia meminta agar penyelenggaraan rekapitulasi ini sudah mulai dicermati sejak tingkat awal agar tidak menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

“Kalau tidak, maka berpesta poralah orang – orang yang sangat menginginkan kekuasaan itu,” pungkasnya. (aan)

(Suara NTB/met)

TERSANGKA PELAPOR - MI yang berasal dari Kelurahan Sayang – Sayang, saat diperiksa di Polsek Mataram.

empat, diharapkan agar menyalakan lampunya,” terangnya.

Para pengendara juga diharapkan taat terhadap rambu – rambu lalulintas yang ada. “Diharapkan para pengendara agar tertib dan mematuhi aturan lalulintas yang sudah ada,” jelasnya lagi. Para pengendara roda dua maupun roda empat diperingatkan melalui megaphone yang dibawa oleh para polisi tersebut. Pengendara roda dua

diminta agar memasang tali helm secara lengkap. Begitu pula para pengemudi, mereka diminta agar selalu menggunakan sabuk pengaman di kala berkendara.

Dikatakan Suteja, aksi itu, ditujukan untuk menekan laju angka kecelakaan lalulintas di jalan raya. Wayan Suteja juga mengimbau agar para pengendara tidak memainkan handphone saat mengemudi. (met)

KPU Kota Mataram Terima 294.437 Lembar Surat Suara Mataram (Suara NTB) Berbagai persiapan menjelang perhelatan akbar Pemilu 2014 dilakukan KPU. Tidak terkecuali kelengkapan logistik surat suara.

Terkait hal itu, KPU Kota Mataram menerima 294.437 lembar surat suara Selasa (25/2) kemarin.

Divisi Logistik dan Keuangan KPU Kota Mataram, Sopan Sopian, ketika ditanya wartawan, mengatakan surat suara yang diterima berjumlah 295 box. “Ini jumlahnya 295 box, rata-rata per-box berisi seribu lembar,” ungkapnya. Dari 295 box yang diterima KPU, 294 box berisi 1.000 lembar, sedangkan satu box berisi 437.

“Setelah diperiksa, box ke-295 berisi 437, sedangkan yang lainnya berisi 1.000 lembar,” beber Sopian. Diakuinya, surat suara yang diterima KPU sekitar pukul 09:30 ini adalah

surat suara untuk pemilihan DPRD NTB. “Ini surat suara untuk pemilihan umum DPRD NTB, mengenai proses melipatnya Insya Allah akan dilakukan besok” akunya. Sementara itu, dirinya mengaku akan terus berkordinasi dengan KPU pusat terkait adanya kekurangan. “Yang kurang tetap akan kita kordinasikan dengan pusat. Nantinya akan dilengkapi,” tuturnya.

Ketika ditanya tanggapannya mengenai kedatangan surat suara tanpa menggunakan gembok, dia mengaku itu hal yang aneh. “Aneh memang, tetapi kejadian itu nanti akan kita komunikasikan dengan pusat, supaya nanti tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” terangnya. Dirinya pun berharap kedepannya tidak ada lagi masalah semacam itu. “Jangan sampai ada lagi kesalahan surat jalan ataupun kelalaian lainnya,” tandasnya. (ami)

Pelipatan Surat Suara

KPU Lotim Libatkan 400 Orang Selong (Suara NTB) Mulai Selasa (25/2) kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) mulai melakukan pelipatan terhadap seluruh surat suara pemilihan legislatif (Pileg).

Pelipatan ini melibatkan sedikitnya 400 orang warga.

Demikian dijelaskan Divisi Logistik KPU Lotim, Muhammad Lutfi Syarifudin.

Menjawab wartawan di Selong Selasa (25/2) kemarin, ia mengutarakan, warga yang melakukan pelipatan diupah Rp 200/lembar. Rencana, proses pelipatan ini akan berlangsung selama sepekan. “Kita upayakan paling lambat selesai enam hari,” sebutnya.

Pelipatan 3.328.224 lem-

bar surat suara ini pusatkan di dua tempat. Pertama di gedung wanita dan di Asrama haji Selong. Masing-masing 200 orang. Karena menjadi bagian dari dokumen rahasia negara, gedung ini pun dikawal ketat aparat keamanan.

Para petugas pelipat surat suara ini tidak boleh membawa benda-benda berbahaya dalam ruangan. Tas dan peralatan yang dapat dicurigai digunakan untuk mencoblos salah satu nama tidak diperkenankan untuk dibawa masuk. Sebelum masuk, semua diperiksa aparat dan diminta untuk menaruh tas dan bawaan lainnya diluar gedung tempat melipat.

“Paku, korek api itu semua

tidak boleh dibawa. Termasuk tidak boleh juga membawa makanan masuk,” terang Luthfi. Masuk ke tempat pelipatan ini harus steril. Melihat kecepatan pelipatan yang dilakukan para petugas pelipat, penilaian Lutfi warga terlihat sudah terbiasa. “Kalau kinerja mereka (pelipat,red) bagus akan dipakai lagi untuk melipat surat suara Pilpres nanti,” imbuhnya.

Ditanya soal kerusakan, Lutfi menjawab sejauh ini belum ada yang ditemukan.

Jutaan lembar surat suara yang dikirim dari percetakan di Surabaya dan datang secara tiba-tiba itu belum ada yang rusak, sobek ataupun tercoblos. (rus)

Korem 162/WB Gelar Uji Pakai Polsek Mataram Tahan KMC-RBB Sea Rider Pelapor dan Saksi Buat Laporan Kehilangan Palsu

Mataram (Suara NTB) Polsek Mataram menahan pembuat laporan palsu dan saksi palsu. Kedua tersangka tersebut masing masing MI (38) selaku pelapor dan JA (34) rekan pelapor, Selasa (25/2).

Kapolsek Mataram Kompol Arif Harsono, menerangkan, kedua tersangka tersebut ditahan karena membuat laporan palsu terkait adanya kehilangan sepeda motor. “MI pemilik motor melapor ke sini, katanya dia kehilangan sepeda motor,” ungkap Arif. Selanjutnya, setelah sepeda motor yang dilaporkan menghilang dapat ditemukan oleh pihak kepolisian, barulah polisi dapat membuktikan ternyata laporan yang disampaikan oleh MI tidak benar. “Sepeda motor berjenis Suzuki Spin Nopol DR 3078 SV kami tangkap di wilayah Lombok Tengah, namun pengendaranya mengaku motor tersebut merupakan motor gadaian,” terang Kapolsek.

“Motor tersebut ditangkap oleh jajaran Buser Polres Mataram pada Sabtu (22/2) malam lalu,” terang Kapolsek. Setelah dilakukan pengembangan, jajaran Polres Mataram melimpahkan kasus tersebut ke Polsek Mataram karena laporan kehilangannya dibuat di Polsek Mataram. Sepeda motor berjenis Suzuki Spin itu, ternyata digadaikan oleh tersangka JA ke orang lain. dan ia menggadaikan motor tersebut tanpa sepengetahuan pemilik yakni (MI).

“MI melapor ke Polsek Mataram terkait kehilangan sepeda motor, namun setelah kami selidiki ternyata MI meminjamkan sepeda motor ke rekannya JA,” ungkap Arif. Dari hasil pengembangan polisi, MI membuat laporan kehilangan sepeda motor karena JA tidak mengembalikan sepeda motor tersebut. Celakanya, MI tidak mengetahui sama sekali alamat rumah JA. Dikatakan bahwa MI datang ke Polsek Mataram pada 12 Februari lalu dan mebuat laporan. Dari keterangan yang disampaikan MI kepada polisi, akhirnya keluarlah laporan dengan Nomor: LP/K/92/ II/2014. “MI yang memberi keterangan palsu ini akan dikenakan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara JA tersangka yang menggadaikan motornya MI akan dikenakan pasal 372 KUHP tentang penggelapan,’’ terangnya. Polisi terus mengembangkan motif pembuatan laporan palsu tersebut. Kapolsek menduga adanya unsur kesengajaan untuk mencairkan dana asuransi. (met)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka pengamanan dan menghalau setiap gangguan yang datang dari luar, jajaran Korem 162/WB menggelar uji pakai Kapal Motor Cepat - Rigid Bouyancy Boat (KMC-RBB) Sea Riders.

Uji pakai yang berlangsung, Selasa (25/2) di Senggigi itu diselenggarakan oleh Debenkang 904 – Mataram. Satu unit kapal perang anti peluru tersebut merupakan produk dalam negeri.

Danrem, Kolonel Inf. Sofian Chandra, menyampaikan bahwa kapal tersebut diperuntukkan sebagai fasilitas pendukung operasi militer wilayah NTB. “Sesuai dengan peruntukkannya, kapal tersebut adalah kapal tempur yang akan kita gunakan untuk mendukung operasi militer di wilayah NTB ini,’’ ujarnya.

“Jadi kapal tersebut akan kita gunakan sebagai alat operasi menghalau gangguan yang datang dari luar, baik terorisme dan sebagainya,” katanya. Disamping itu, kapal perang berkapasitas puluhan orang tersebut, akan digunakan sebagai bantuan evakuasi bencana alam. Selain digunakan untuk bertempur, kapal tersebut dapat di-

gunakan untuk operasional selain tempur. Kapal itu juga dapat dipakai untuk mengevakuasi korban jika ada bencana alam,” terangnya.

Dikatakan, kapal berkecepatan tinggi tersebut, merupakan buatan dalam negeri. “Kecepatan kapal tersebut mencapai 42 knot/jam. Kapal tersebut Dilengkapi dengan mesin 500 Pk, selain itu komposisi badan kapal tersebut cukup tangguh untuk mengatasi ter-

oris di laut/ perairan. Kapal tersebut telah menjadi inventaris militer yang dipegang oleh Denbekang IX-44-02/Mataram. Menurut Letkol CBA Heri Purwanto selaku komandan Denbekang mengatakan kapal tersebut telah di ujicobakan di Kodam IX Udayana.

“Kapal tersebut sedang di uji pakai oleh Korem 162/WB. Saat ini dan sebelumnya sudah diujicoba di Kasdam IX Udayana,” terangnya. (met)

(Suara NTB/met)

KAPAL TEMPUR - Kapal Motor Cepat Rigid Bouyancy Boat (KMC-RBB) Sea Riders yang siap dipakai dalam operasi tempur maupun operasi selain tempur oleh Denbekang IX-44-2/Mataram.

Dikonfirmasi di Kantornya, Zulkarnaen mengungkapkan permohonan kasasi sudah diajukan ke MA pada tanggal 13 Februari 2014. Saat ini pihaknya tengah menyusun memori kasasi untuk bisa segera diajukan. “Kita diberikan waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi dan 14 hari untuk menyampaikan memori kasasi ke MA,” jelasnya.

Kasasi diambil, karena pihaknya menilai ada beberapa poin pertimbangan dalam perkara yang diajukan oleh Kejari Praya yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim PN Praya. Dalam memberikan putusan terhadap H.L. Kelan.

Padahal kalau poin-poin tersebut juga ikut dipertimbangkan, kemungkinan besar putusan majelis hakim bakal berbeda.

Namun demikian, Zulkarnaen enggan mengungkapkan pertimbangan-pertimbangan apa saja yang menjadi dasar pihaknya Kejari Praya mengajukan kasasi. “Yang jelas ada beberapa poin. Tapi seperti apa, itu tidak perlu diungkap. Yang pasti kita sudah mengajukan kasasi,” tegasnya.

Disinggung peluang Kejari Praya menang di tingkat Kasasi dalam perkara tersebut, Zulkarnaen mengaku sangat optimis. Walaupun pihaknya tidak memaksakan diri harus memang. Karena memang keputusan ada di tingkat MA. “Masalah optimis, kita sangat optimis bisa memang kasasi.

Tapi apapun hasilnya nantinya, kita tetap terima. Karena itu memang sepenuhnya menjadi keputusan MA,” ujarnya.

Terkait tenggat waktu putusan kasasi, ia mengaku tidak akan sampai setahun. Mengingat untuk kasasi di MA, sekarang sudah ada standar operasional pelaksanaan (SOP)-nya. Yang memastikan putusan kasasi bisa keluar

kurang dari satu tahun. Berbeda dari sebelum-sebelumnya, dimasa putusan kasasi bisa sampai dua tahun baru keluar.

Sebelumnya, majelis hakim PN Praya, Senin (3/2), menjatuhkan vonis bebas tanpa syarat kepada H.L. Kelan, S.Pd., terhadap kasus pembunuhan yang menjeratnya. Vonis tersebut diberikan setelah Majelis Hakim menilai, Kelan tidak terbukti terlibat dalam kasus pembunuhan sadis pada Februari 2013 tersebut.

Sebelumnya, Sekretaris DPD II Partai Golkar Loteng tersebut dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), selama 13 tahun penjara. Kelan dituntut karena dinilai terbukti melanggar pasal 340 jo pasal 355 ayat 1 ke 1 KHUP. Dimana terdakwa dengan sengaja memberikan atau menyediakan sarana dan fasilitas terhadap para pelaku. Sehingga pembunuhan bisa berlangsung.

Bahkan dalam sidang dakwaan pada 25 September 2013 lalu, Kelan diancam hukuman pasal berlapis. Masing-masing pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian pasal 338, tentang pembunuhan, pasal 320 tentang penculikan serta pasal 221 KUHP tentang perbuatan menyembunyikan pelaku kejahatan dan hasil kejahatan. Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup atau hukuman mati.

Namun semua tuntutan tersebut nyatanya tidak terbukti, sehingga majelis hakim yang dipimpin langsung Ketua PN Praya, Sumedi, S.H., memberikan vonis bebas kepada terdakwa. Karena menurut Majelis Hakim, dari keterangan saksi dan fakta persidangan, tidak ada bukti atau keterangan yang memberatkan terdakwa. Sehingga terdakwa dinyatakan tidak terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. (kir)

KPU NTB Bisa Terjerumus Penyimpangan Anggaran Mataram (Suara NTB) KPU NTB bisa terjerumus dalam penyimpangan anggaran jika mereka mencairkan anggaran tes kesehatan rohani yang notabene belum ada di sumber anggaran mereka. Namun, untuk menyiasatinya, mereka bisa mengalokasikannya di anggaran perubahan.

Demikian disampaikan Ketua Komisi II (Bidang Keuangan) DPRD NTB, H. M. Husni Djibril, B.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin.

Husni mengingatkan, prinsip dan ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara tidak membolehkan institusi manapun untuk membayarkan kegiatan yang tidak tercantum mata anggarannya dalam APBD ataupun APBN. ‘’Termasuk dalam hal ini yang namanya tes kesehatan rohani itu,’’ ujar Husni. Menurutnya, keberadaan sebuah program atau kegiatan di luar program yang sudah ditetapkan dalam APBD dan APBN tidak dapat dibenarkan. Setiap program yang diberikan, kepada institusi apa saja maka program itu harus dieksekusi berdasarkan mata anggaran yang sudah disetujui.

Husni mengingatkan KPU NTB untuk tidak membayarkan anggaran untuk tes kesehatan rohani yang dilakukan untuk menuntaskan seleksi anggota KPU di delapan kabupaten/kota di NTB beberapa waktu lalu. Jika tetap dieksekusi, maka KPU NTB bisa terjerat dalam penyimpangan anggaran. ‘’Sudah jelas, kalau memang benar tidak ada pos anggarannya, maka KPU tidak boleh membayarkan tes kesehatan rohani,’’ tandasnya.

Adanya problem penganggaran dalam pelaksanaan tes kesehatan rohani ini mencuat di sela maraknya protes atas keputu-

san KPU NTB dalam menetapkan hasil seleksi anggota KPU di delapan kabupaten/kota di NTB. Anggota KPU NTB, Yan Marli, S.Pd,M.MPd, saat menerima Aliansi Peduli Pemilu Bersih yang mendatangi kantor KPU NTB, Senin (24/ 2) mengutarakan masih adanya persoalan untuk mendanai tes kesehatan rohani yang telah mereka gelar.

Yan Marli mengungkapkan, sebelum menggelar tes kesehatan rohani, pihaknya terlebih dulu berkonsultasi dengan KPU RI. Belum adanya pos anggaran untuk membiayai pelaksanaan tes itu juga telah dikonsultasikannya. ‘’KPU bilang, laksanakan saja. Jadi sampai saat ini kami masih berutang di RSJ. Sekarang sedang kami cari sumber pendanaannya,’’ ujar Yan Marli.

Problem belum adanya anggaran itu memperpanjang daftar persoalan yang muncul seputar pelaksanaan seleksi KPU kabupaten/kota ini.

Namun, Sekretaris KPU NTB, Desak Putu Yuliastini, yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah mengaku sumber anggaran untuk penyelenggaraan tes kesehatan rohani itu sudah ada. “Sudah dialokasikan KPU RI melalui dana perubahan,” ujar Desak melalui pesan singkatnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/2) kemarin.

Menurut Desak, kegiatan tes kesehatan rohani memang dilakukan atas arahan dari KPU RI. Karena itu, sebagai konsekuensinya, kegiatan itu harus dianggarkan dalam APBN Perubahan yang bulan ini sudah mulai bisa dicairkan anggarannya.

Karena itu, Desak menilai hal ini tidak akan menjadi persoalan. ‘’Tidak ada masalah.

Februari Insya Allah sudah datang (anggaran APBN-Perubahan),’’ ujarnya. (aan)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan Dibuka Kembali Busana Muslim

Situs Belanja Fesyen ’’Online’’ Lirik Busana Muslim Jakarta (Suara NTB) Situs belanja fesyen online Zalora Indonesia melirik busana muslim sebagai salah satu komoditas bisnis yang penting.

Managing Director Zalora Indonesia, Marco Ogliengo mengatakan, komunitas muslim di Indonesia lebih modis dibandingkan negara lain, begitu pula dengan karya para desainer busana muslim yang lebih bervariasi.

“Kami juga ingin Zalora Indonesia menjadi destinasi berbelanja online busana muslim,” kata dia di sela peluncuran koleksi eksklusif Ria Miranda di laman zalora.co.id, di Jakarta, Selasa.

Salah satu upayanya adalah bekerjasama dengan perancang baju muslim Indonesia untuk menghadirkan koleksi khusus yang akan dijual eksklusif di situs tersebut.

Setelah Ria Miranda, Zalora Indonesia juga akan menampilkan koleksi dari desainer Jenahara yang rencananya diluncurkan Mei mendatang.

Marco mengatakan pihaknya juga sedang membicarakan kemungkinan kerjasama dengan para perancang lain yang namanya belum bisa disebutkan. (ant/bali post)

Ria Miranda Hadirkan Koleksi Eksklusif Le Fleur Jakarta (Suara NTB) Perancang Ria Miranda menghadirkan koleksi ekslusif busana muslim bertema “Le Fleur” khusus untuk situs belanja fesyen online Zalora Indonesia.

Sesuai namanya, koleksi pakaian Ria Miranda kali ini bertemakan bunga dengan nuansa warna pastel sesuai ciri khas rancangannya. Perempuan yang sudah lima tahun berkecimpung sebagai perancang itu menjelaskan ada enam looks yang diusung dalam “Le Fleur” meliputi beragam model seperti rok, celana longgar, blazer, hingga dress.

“Kerjasama ini berlangsung selama dua bulan, jika sudah habis stok Le Fleur maka saya akan membuat desain baru yang eksklusif untuk Zalora,” jelas Ria dalam peluncuran koleksi eksklusif Ria Miranda di zalora.co.id di Jakarta, Selasa.

Managing Director Zalora Indonesia Marco Ogliengo mengatakan pihaknya merasa senang dapat bekerjasama dengan Ria. “Dari riset kami, brand Ria Miranda merupakan salah satu brand yang paling diinginkan pemakai busana muslim,” kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ria mengungkapkan rencana koleksinya di masa mendatang yang masih mengusung tema bunga, tepatnya Haru (musim semi dalam bahasa Jepang).

“Cuttingnya seperti baju Jepang, misalnya kimono. Inspirasinya memang dari para perempuan Jepang di musim semi,” imbuh dia. (ant/bali post)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DRF4384BN NOKA/NOSIN:MH1JF22119K139053/ JF22E-1135131 AN.SAMHAR HLG DISEKITAR JL.RAYA KEDIRI LOBAR MENUJU JL.LINGKAR SELATAN KOTA MATARAM

“Sebelumnya Manajemen PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (TWCBPRB) memutuskan untuk membuka operasi taman wisata tersebut bagi wisatawan secara serentak namun dengan akses terbatas mulai 19 Februari 2014,”kata Sekretaris Perusahaan PT TWCBPRB Achmad Muchlis di Yogyakarta, Selasa.

Ia mengatakan dengan perkembangan kondisi terakhir berdasarkan koordinasi dengan Balai Konservasi Candi Borobudur, Balai Pelestari-

an Cagar Budaya Yogyakarta dan Jawa Tengah, Manajemen PT TWCRB memutuskan untuk membuka kembali kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur secara normal mulai Rabu, 26 Februari 2014.

“Sedangkan operasi normal untuk Taman Wisata Candi Prambanan dan Situs Kraton Ratu Boko akan dibuka pada Jumat, 28 Februari 2014, “kata Achmad Muchlis.

Dengan dibukanya kembali akses bagi wisatawan secara normal ini, kata dia, pada prin-

(ant/bali post)

London Sebanyak 140 siswa sekolah British Council belajar seni dan budaya Indonesia dan memainkan gamelan serta melantunkan lagu ”Manyar Sewu” dengan iringan Gamelan Jawa yang diadakan di KBRI Madrid.

KBRI Madrid mengadakan open house bagi sekitar 140 siswa dan guru pendamping dari Sekolah British Council dalam program yang berlangsung selama tiga hari dan , masing-masing kelompok mendapatkan pengenalan mengenai Indonesia dan budaya serta berlatih gamelan Jawa secara khusus.

Konselor Pensosbud KBRI Madrid, Theodorus Satrio Nugroho kepada Antara di London, Selasa mengatakan pada pengenelan Indonesia dan budayanya, para siswa diajak berkeliling ke pulaupulau utama di Indonesia dengan kekhasannya masing-masing.

Seperti Pulau Sumatera dengan Tari Saman dan gajah yang dapat bermain sepakbola, Pulau Jawa dengan batik dan wayang, Pulau Bali dengan Tari Kecak dan keindahan pantainya, dan seterusnya.

Para siswa juga diperkenalkan kepada masing-masing alat musik gamelan Jawa

Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Marshanda meluncurkan single terbarunya yang berjudul “Kamu”.

“Kamu” merupakan lagu yang ditulis sendiri oleh Mar-

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3544BD NOKA/NOSIN:MH1HB1157K015478/HB8E1008738 AN.NI LUH SUNARI HILANG DISEKITAR DENPASAR BALI HILANG STNK R2 HONDA DR5736BS NOKA/NOSIN : MH1JF811XAK102057/ JF81E-1104593 AN.I NYOMAN JIWA HILANG DISEKITAR JL.PANJI TILAR NEGARA MENUJU PERUMNAS

DIJUAL

baik di Zona I (Candi) yang dilakukan oleh pihak BKB dan BPCB Jateng dan DIY. Bersamaan dengan itu, PT TWCBPRB dibantu oleh aparat dan pelaku pariwisata juga melakukan upaya perbaikan dan pembersihan abu vulkanik di Zona II.Upaya pembersihan dan recovery yang dilakukan secara gotong royong dan melibatkan banyak pihak.

“PT. TWCBPRB bekerja sama dengan Balai Konservasi Candi Borobudur, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dan DIY, para pelaku wisata, TNI Polri, para relawan dan instansi terkait lainnya membuat proses pembersihan abu vulkanik berjalan dengan lebih cepat,” ujar dia. (ant/bali post)

Siswa Sekolah British Council di Madrid Belajar Gamelan

Gamelan berserta bunyi masing-masing alat tersebut seperti bonang, demung, slenthem, kenong, gong, kempul, saron, peking dan kendang. Para pelajar juga diajarkan memainkan gamelan dengan membawakan lagu “Manyar

Marshanda Luncurkan Lagu Baru Ria Miranda

sipnya Manajemen Taman Wisata sudah siap untuk menerima kunjungan wisatawan kembali ke Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko dan memberikan pelayanan secara penuh.

“Sehubungan dengan hal tersebut Harga Tiket Masuk (HTM) akan diberlakukan harga normal dari masingmasing Taman Wisata Candi seperti sebelum erupsi dan mencabut kembali pemberlakuan potongan harga 30 persen pada masa tanggap bencana yang sudah berjalan sem-

inggu lalu,” katanya.

Ia mengatakan, erupsi Gunung Kelud, 13 Februari 2014 mengakibatkan abu vulkanik menutupi sebagian Candi Borobudur, Candi Prambanan dan Ratu Boko sehingga mulai 14 Februari 2014 Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko ditutup sementara untuk umum.

Dalam suasana tanggap darurat bencana, PT. TWCBPRB bersama Balai Konservasi Borobudur (BKB) serta Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta dan Jawa Tengah, telah berkoordinasi dan menyusun rencana recovery serta melakukan upaya pembersihan seluruh kawasan Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko

LOWONGAN

shanda. Ia mengaku telah lama menciptakan lagu tersebut. Karena keterbatasannya bermain musik, lagu itu tidak kunjung selesai sampai ia bertemu den-

Sewu”.

Theodorus Satrio Nugroho mengatakan program pengenalan budaya dan pelatihan gamelan ini mendapat sambutan dan antusiasme yang tinggi dari para siswa dan guru-guru yang

mendampingi.

Program semacam ini merupakan suatu sarana yang sangat efektif untuk mempromosikan Indonesia di Spanyol, ujarnya.

Hal ini mengingat para siswa masih dalam usia dini

sehingga diharapkan di masa yang akan datang kecintaan mereka terhadap Indonesia dapat terus bertumbuh dan membantu mempromosikan Indonesia di Spanyol, demikian Theodorus Satrio Nugroho. (ant/bali post)

gan Reynold (mantan gitaris Slank).

“Kasih dengerin lagu aku itu yang belum ada musiknya. Cuma via Soundcloud, aku kasih linknya ke Mas Reynold. Itu cuma suara aku nyanyi, pakai metronom,” katanya saat peluncuran “Marsha Hijab” dan single barunya itu.

Kali ini, istri dari pembawa acara Ben Kasyafani ini

membawakan lagu berirama pop-rock. Single barunya ini berbeda dari lagu-lagu Marshanda yang cenderung lebih lembut. Meski begitu, ia mengaku tidak sedang mengubah citra yang telah melekat pada dirinya.

“Aku dari dulu suka lagu seperti itu, dengan genre seperti itu. Cuma baru sekarang aku bawain lagu dengan genre yang agak-agak semi

rock, upbeat gitu,” katanya.

Bercerita tentang seseorang yang tetap setia kepada pasangannya meski telah disakiti, Marshanda mengaku lagu itu terinspirasi dari seseorang.

Marshanda mengaku masih ada lagu-lagunya yang belum diluncurkan. Lagulagu itu nantinya akan dikemas dalam sebuah album mini. (ant/bali post)

(wikipedia)

(ant/bali post)

Yogyakarta (Suara NTB) Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, mulai Rabu, 26 Februari 2014, akan dibuka kembali secara menyeluruh untuk kunjungan wisatawan setelah dilakukan pembersihan dari abu vulkanik erupsi Gunung Kelud.

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Melukis Bagian dari Hidup BAGI Nadhira N. Bukhari, melukis sudah menjadi bagian hidup yang tidak terpisahkan dari dirinya. Pasalnya, kegemarannya dalam memainkan kanvas baik di atas kertas maupun kain, kini jadi hal penting dan turut mewarnai kehidupan siswi yang kini duduk pada kelas VIII SMPN 2 Mataram ini.

Berkat kepandaiannya dalam melukis berbagai objek, Nadhira telah meraih segudang prestasi dalam bidang seni melukis, baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Saya sering ikut lomba baik lomba tingkat kabupaten/ (Suara NTB/dys) Nadhira N. Bukhari kota ataupun nasional,” terangnya pada Suara NTB, Selasa (25/2). Objek yang digambar pun sangat beragam tergantung dari suasana hati. Namun ia mengaku memilki ketertarikan khusus pada satu objek yang membuatnya selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh sang pencipta yaitu pemandangan.

Bagi Nadhira, melukis atau menggambar pemandangan dapat membuat hati terasa damai dan nyaman. Melihat alam dan pegunungan dan lain sebagainya yang menjadi objek lukis membuatnya merasa dekat dengan Tuhan. “Saya selalu merasakan kehadiran Tuhan ketika melukis pemadangan, Cuma pemandangan saja yang membuat hati jadi nyaman,” tuturnya.

Siswi yang juga menggemari tari dan piano ini, menambahkan, kegemarannya melukis telah dimulai sejak kecil. “Hobi melukis dan menggambar dimulai sejak saya masih kecil, ada seorang pelatih yang didatangkan khusus untuk membimbing saya dalam melukis, dialah yang mengajari saya,” ujarnya.

Didampingi seorang pelatih saat itu Nadhira tumbuh menunjukkan segudang bakatnya dalam seni lukis. Tidak heran, tropi juara I pada ajang FLS2N bidang menggambar tingkat Kota Mataram pada 2013 silam diraih. Belum cukup di situ, pada tahun yang sama ajang FLS2N tingkat Provinsi NTB, Ia pun meraih tropi juara II. Siswi kelahiran Mataram 5 April 2000 buah dari pasangan Herina dan Buyung Saifullah ini pun bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis yang dapat memberikan manfaat banyak bagi semua orang. Terlebih jika lukisan yang dibuat pesannya dapat tersampaikan ke semua orang. “Mudah-mudahan citacita saya tercapai meskipun pada dasarnya keinginan saya banyak,” terangnya. (dys)

PENDIDIKAN

Kepala SMPN 2 Mataram Minta Dikpora NTB Patuhi Komitmen Mataram (Suara NTB) Buntut dari tidak tepatnya jadwal kunjungan rombongan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Mataram beberapa waktu lalu menimbulkan segudang pertanyaan dan kekecewaan bagi sekolah-sekolah yang dikunjungi. Pasalnya, kunjungan rombongan Dikpora NTB ke sejumlah sekolah dalam rangka meninjau persiapan pelaksanaan UN berulangkali diundur dan tidak sesuai dengan janji serta kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

Kondisi ini membuat sejumlah sekolah yang dikunjungi merasa dirugikan, baik dari sisi waktu maupun ekonomi. Kepala SMPN 2 Mataram, H. Muhammad Zulkifli, S.Pd, M.Pd, meminta Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. Imhal komit dengan waktu yang telah dijanjikan pada pihak sekolah. “Bayangkan, berapa waktu yang terbuang sia-sia untuk memper-

siapkan kunjungan yang justru urung dilaksanakan tepat waktu,’’ ungkapnya pada Suara NTB, Selasa (25/2).

Menurutnya, kunjungan Kepala Dikpora NTB beserta rombongan sudah dijadwalkan tanggal 13 Februari, namun Dikpora NTB mengundur lagi pada tanggal 14 dan 15 Februari. “Tapi itu semua nggak jadi, padahal semuanya

sudah siap,” ujarnya kecewa.

Padahal, kunjungan Dikpora NTB ke sekolah-sekolah sangat penting untuk melihat kondisi kesiapan sekolah di lapangan. “Jadi itu merupakan kunjungan yang sangat penting demi kepentingan dunia pendidikan bersama. Tapi, nampaknya dengan jadwal yang tidak sesuai dengan kesepakatan tersebut Dikpora NTB sep-

(ant/bali post)

Djauhari Oratmangun

ah pada Agustus 2014.

Djauhari mengatakan para mahasiswa ini akan mempelajari bidang teknik guna mendukung pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kalimantan Timur. “Target Gubernur Kaltim Awang Farouk Ishak akan mengirim 300 mahasiswa dalam 1-2 tahun ke Rusia, dan seluruhnya dibiayai Pemerintah Provinsi Kaltim,” katanya.

Dia menambahkan Awang Farouk telah berkunjung ke Rusia untuk menandatangani nota kesepahaman dengan sejumlah universitas di negeri Beruang Merah itu.

Terkait ketertarikan warga negara Rusia terhadap budaya Indonesia, Dubes menjelaskan di negara itu terdapat tujuh universitas yang mengajarkan Sastra Indonesia kepada mahasiswa.

“Di Kedubes RI pun kami buka kursus Bahasa Indonesia gratis bagi masyarakat Rusia yang berminat,” kata Djauhari.

Total mahasiswa Indonesia yang belajar di Rusia hingga awal 2014 adalah 132 orang setelah Menteri Pendidikan Indonesia M. Nuh telah memberikan beasiswa tambahan kepada 132 mahasiswa tersebut sebagai mahasiswa pionir. “Selama ini mereka diberikan beasiswa oleh pemerintah Rusia untuk tinggal di sana. Sedangkan kami memberi uang harian dan Menteri M. Nuh menanggapi beasiswa pionir itu dengan cepat,” kata Djauhari. (ant/bali post)

(Suara NTB/dys)

H. Muhammad Zulkifli

ertinya tidak mempunyai komitmen yang baik untuk meningkatkan kualitas dan mutu

pendidikan di NTB,” kritiknya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. Imhal yang dihubungi via telepon mengaku belum bisa memberikan komentar banyak terkait dengan masalah tersebut.

“Lain kali saja, saya sedang di jalan menuju BIL (Bandara Internasional Lombok) mau ke Jakarta. Suaranya juga tidak jelas,” jawabnya pendek.

Sebelumnya, Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. H. Imhal, bersama rombongan mengunjungi sejumlah sekolah guna memantau kesiapan pelaksanaan UN. Namun disebabkan jadwal kunjungan yang berubah-ubah dan tidak tepat waktu, beberapa kepala sekolah memilih tidak hadir menemui rombongan Dikpora NTB. (dys)

STIP Gagal, Pemkab Disarankan Dirikan BP2IP

Indonesia Kirim 100 Mahasiswa ke Rusia Jakarta (Suara NTB) Indonesia akan mengirimkan sekitar 100 mahasiswa asal Kalimantan Timur ke Rusia dalam rangka penguatan kerja sama pada bidang pendidikan.

“Pada 2014 Rusia akan memberikan beasiswa bagi sekitar 100 mahasiswa di Kalimantan Timur karena jalur kereta api hasil kerja sama dengan Rusia akan dibangun di provinsi itu,” kata Duta Besar Indonesia untuk Rusia Djauhari Oratmangun di Jakarta, belum lama ini.

Menurut dia, Indonesia akan mengirimkan 50 mahasiswa pada gelombang awal Mei 2014 untuk belajar Bahasa Rusia dan mulai kuli-

Halaman 10

(Suara NTB/cem)

BERSIHKAN SAMPAH - Mengajarkan hidup bersih sejak dini akan mendidik anak-anak untuk lebih memahami hidup bersih hingga dewasa. Seperti yang dilakukan Pemkot Mataram terhadap siswa-siswa di Kota Mataram beberapa waktu lalu, patut untuk ditiru. Tampak dalam gambar, beberapa siswa di Kota Mataram sedang membersihkan sampah yang ada di Pantai Ampenan beberapa waktu lalu.

Gubernur Kritik Keberadaan BLK Dasan Cermen Mataram (Suara NTB) – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengkritik keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) Dasan Cermen yang berada di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Gubernur menilai, BLK Dasan Cermen masih belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. ‘’Harus jelas fungsinya seperti apa. Disnakertrans harus optimal melakukan pembinaan, sehingga jelas keberadaannya,’’ ungkapnya saat memimpin rapat pimpinan seluruh pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Selasa (25//2).

Gubernur juga meminta pada Kepala Disnakertrans Drs. H. Wildan terkait pembangunan BLK Internasional di Lombok Timur, baik dari sisi pembangunan hingga sumber daya manusia (SDM) yang menanganinya. Apalagi ada wacana staf yang ada di Loka Latihan Kerja (LLK) Selong Lombok Timur akan dipekerjakan di BLK Internasional dan status kepegawaiannya berubah menjadi PNS Pusat.

Sebelumnya, Kepala Disnakertrans

NTB H. Wildan, mengungkapkan, jika keberadaan BLK Internasional di Lotim masih dalam proses penyelesaian.

Sejumlah persoalan yang menyangkut masalah personel di BLK Internasional berasal dari PNS daerah dan pusat.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga berusaha memberikan pelayanan kepada calon tenaga kerja dalam mengurus dokumen keimigrasian. Diakuinya, pihaknya masih menerima banyak keluhan dari calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat mengurus paspor di Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP). Di mana, ujarnya, calon TKI yang harus menunggu lama untuk penerbitan paspor, yakni sekitar 2 minggu. Sementara masyarakat yang mengurus paspor melalui layanan umum hanya butuh waktu beberapa hari. ‘’Ini yang menjadi bahan evaluasi kami,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, dalam waktu dekat, pihaknya akan menandatangani nota kesepakatan dengan Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia NTB mengenai proses pelayanan bagi TKI di LTSP, terutama terkait dengan dokumen keimigrasian. (ham)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa telah menindaklanjuti rencana pembangunan STIP di Sumbawa. Namun, pendirian STIP terkendala dengan SDM tenaga pengajar yang tersedia. Untuk itu, Pemkab Sumbawa disarankan mendirikan BP2IP (Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran) yang tenaga pengajarnya dapat direkrut dari Kementerian Perhubungan.

Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Anshori, SE, menjelaskan, rencana pendirian STIP didasari Surat Gubernur NTB Nomor 420/564/ Dishub tanggal 9 Juli 2010 perihal pendirian STIP di NTB dan Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan RI Nomor 120/D.882/VIII/Diklat tanggal 30 Agustus 2010. ‘’Sementara terkait persyaratan teknis dan administrasi dalam bentuk dokumen Feasibility Study (FS), DED dan berkas kesiapan lahan telah diserahkan Pemkab Sumbawa kepada Rudiana selaku Kepala Bidang Pelatihan PPSDM Perhubungan Laut sesuai berita acara Nomor 591.1/496/Bappeda /2011 dan Nomor PL.120/B.1916/X/ PPSDM /2011 tanggal 25 Oktober 2011,’’ terangnya, Selasa (25/2).

Sebagai upaya mengaktualisasi kembali terhadap rencana pendirian STIP dimaksud, lanjutnya, Pemkab Sumbawa melalui Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan L. Suharmaji K, ST, MT, telah berkoordinasi dengan

Anang Rohadi selaku Kepala Bidang PPSDM Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Hasilnya, untuk pendirian STIP di seluruh Indonesia saat ini terkendala dengan SDM yang tersedia sebagai pengajar. Mengingat lulusan STIP itu hampir 60% bekerja di kapal-kapal niaga maupun pesiar dan 40 % tersebar di instansi pemerintahan di seluruh Indonesia.

Untuk itu PPSDM Kementerian Perhubungan menganjurkan kepada Pemkab mendirikan BP2IP yang tenaga pengajarnya dapat direkrut dari instansi Kementerian Perhubungan. Sementara dokumen - dokumen sebagaimana persyaratan teknis dan administrasi dapat disampaikan kembali ke PPSDM Kementerian Perhubungan RI dengan melampirkan Surat Gubernur NTB dan Bupati Sumbawa.

Sementara terkait dengan lahan milik Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dalam hal ini Bandara Sultan Muhammad Kaharudin III yang akan digunakan sebagai akses jalan SAMOTA pihak Kementerian Perhubungan meminta pemerintah daerah segera menyiapkan surat bupati dan surat gubernur serta desain beserta dokumendokumen kelengkapan lainnya dari akses jalan dimaksud agar dapat segera dibahas di Kementerian Perhubungan RI. ‘’Berkaitan dengan hal tersebut, hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI itu segera akan dilaporkan kepada pimpinan daerah,’’ tandasnya. (arn)

Revitalisasi Bahasa Cegah Punahnya Bahasa Daerah Jakarta (Suara NTB) Indonesia merupakan negara dengan kekayaan budaya yang beragam, salah satunya kaya akan bahasa. Terdapat 700-an bahasa daerah yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Namun sekitar 50 di antaranya terancam punah.

Untuk mencegah punahnya bahasa daerah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menjalankan program revitalisasi bahasa.

Kepala Pusat Pengembangan dan Perlindungan Bahasa Kemdikbud, Sugiyono, mengatakan Kemdikbud memiliki program revitalisasi bahasa untuk mencegah semakin bertambahnya bahasa daerah yang punah. “Revitalisasi dilakukan kalau sebuah bahasa masih mungkin dihidupkan lagi,” ujarnya di Jakarta sebagaimana dikutip dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (25/2).

Untuk bentuk sastra, katanya, Kemdikbud sudah memulainya dengan proyek Lamut di Banjamasin,

Kalimantan Selatan. Ia menjelaskan, Lamut adalah salah satu genre sastra Banjar atau kerap diartikan sebagai cerita bertutur dengan menggunakan alat musik sejenis gendang.

Sedangkan untuk bahasa, Sugiyono mengatakan, revitalisasi dilakukan dengan mengumpulkan generasi tua sebagai penutur dan generasi muda sebagai pewaris bahasa daerah, untuk membahas pelestarian bahasa daerah.

Di kesempatan yang sama, Guru Besar Fakultas Ilmu Pengetahuan Bahasa, Multamia RMT Lauder mengatakan, penyebab punahnya bahasa daerah adalah jumlah penuturnya yang sedikit, dan kurangnya minat generasi muda menggunakan bahasa daerah dalam bertutur. Saat ini , katanya, ada sembilan bahasa daerah yang sudah punah di Indonesia. Kesembilan bahasa daerah tersebut berada di Papua, karena berada di wilayah-wilayah terpencil, dan sangat sedikitnya penutur. (ham)

Dikritik, Penetapan Target 100 Persen Kelulusan UN Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, menetapkan target angka kelulusan 100 persen pada setiap kali penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) sudah menjadi tradisi setiap tahunnya. Padahal dengan adanya penetapan target angka kelulusan 100 persen bagi seluruh siswa peserta UN dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang bersifat sistemik pada kualitas penyelenggaraan dan hasil pelaksanaan UN. PEMERHATI pendidikan yang juga salah seorang fungsionaris PGRI NTB, Arsyad Idris, M.Pd, menilai upaya yang dilakukan Dinas Dikpora di kabupaten/kota dengan membuat target-target kelulusan tertentu sangat tidak tepat.

Adanya target tersebut menjadi pintu masuk terjadinya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan UN. Disebutkannya, jika semua pihak mau berkaca pada penyelenggaraan UN pada tahuntahun sebelumnya, berbagai in-

dikasi kecurangan pada penyelenggaraannya mulai dari tingkat institusi tertinggi sampai pada tingkat yang paling rendah terjadi akibat adanya target kelulusan serupa. Misal kepala daerah suatu kabupaten/kota menginstruksikan jajaran di bawahnya agar semua siswa di seluruh sekolahnya lulus mencapai target angka kelulusan 100 persen. “Oleh karena itu, penetapan target kelulusan dinilai tidak tepat diberlakukan,” ujarnya pada Suara NTB belum lama ini.

Senada dengan Arsyad Idris, Direktur Mains Institut For Education and Development, Lalu Maksum Ahmad, M.Pd.I, mengaku sepanjang pemerintah selalu mengait-mengaitkan antara sistem pendidikan dengan jumlah angka-angka, maka pada saat itulah sebenarnya pemerintah sedang membangun sistem pendidikan yang jauh dari frame pendidikan sesungguhnya. “Membuat target kelulusan dengan angka sekian itu tidak akan membawa manfaat apa-apa. Justru, adanya penetapan target tersebut dapat

menimbulkan mudarat bagi dunia pendidikan,” kritiknya.

Maksum menyebut beberapa mudarat yang dapat ditimbulkan akibat adanya penetapan target tersebut di antaranya adalah dapat membuka peluang orang untuk tidak jujur. Atas nama angka sekian yang menjadi target, tidak sedikit mulai dari kepala daerah, kemudian turunannya ke kepala dinas sampai kepala sekolah dan guru mata pelajaran yang diujikan sangat rentan untuk berlaku tidak jujur.

“Untuk mencapai target itu, mereka dengan cara apapun harus bisa lulus 100 persen entah bagaimana pun caranya. Itu kan fakta yang kita temukan setiap tahunnya,” ungkapnya.

Ditambahkan Maksum jika ingin memperbaiki sistem pendidikan, maka yang harus dilakukan adalah merubah frame pendidikan dari orientasi hasil ke orientasi

proses (education by process) yaitu pendidikan berbasis proses dengan penilaian menggunakan ukuran portofolio sejak mereka sekolah.

Jadi dari sana bisa dilihat kondisi detail siswa seperti apa. “Jangan ukur siswa hanya dengan penilaian 3 atau 4 hari saja,” tambahnya.

Bentuk kecerdasan itu sangat banyak mulai dari kecerdasan intelektual, afektif dan psikomotorik dan lain sebagainya. Oleh karena itu, jika pemerintah masih saja menggunakan target kelulusan dalam bentuk angka-angka, maka jangan harap ada generasi berkualitas yang dilahirkan dari UN ini.

Akibat negatif lainnya dari adanya penetapan target angka kelulusan UN berdampak pada terbentuknya kelas-kelas pada sekolah tertentu. Misalnya, sekolah A akan dianggap berkualitas dan favorit, karena sudah mampu meluluskan siswanya

100 persen. Begitu pun sekolah dengan kelas lainnya juga akan terbentuk. Ini tentu tidak sehat dan akan menimbulkan persaingan tidak sehat di tengah-tengah sekolah. Bayangkan, dengan terbentuknya kelas-kelas bagi sekolah tersebut, nilai UN rendah akan menjadi aib, terlebih status mereka sekolah favorit.

Lain halnya dengan pendapat Wakil Kepala Sekolah Bidang Manajamen Mutu SMPN 2 Mataram, Drs. Muhammad Abu Bakar. Menurutnya, adanya target kelulusan bagi siswa sangat penting diterapkan di sekolahnya. Hal itu disebabkan adanya target tertentu bisa menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus bekerja keras. “Target itu wajib ada, karena dengan target tersebut dapat memicu kerja-kerja kami” akunya.

Disebutkannya, target kelulusan bagi sekolah mestinya menjadi pelecut semangat bagi

sekolah bersangkutan agar nantinya semua siswa peserta UN lulus. Diakuinya target 100 persen kelulusan yang kini diusung pihaknya merupakan target yang dibuat oleh Dikpora.

“Kalau 100 persen lulus merupakan target dari Dikpora, entah ada muatan politis atau tidak dengan adanya penetapan target tersebut, itu urusan dinas. Kami tidak mau tahu. Tetapi bagi kami, sangat penting adanya penetapan target tersebut. Karena 100 persen lulus merupakan harga mati yang harus tetap dipertahankan,” terangnya.

Ia pun mengaku kalau di sekolahnya, praktik-praktik kecurangan untuk mencapai target angka 100 persen kelulusan UN itu tidak ada. “Kami hanya bekerja secara alami dan sesuai dengan proses tanpa ada intervensi terhadap siswasiswa kami,” tandasnya. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

Pecahkan Rekor

Bayern Munchen Berpeluang Juara di Bulan Maret Berlin Bayern Munchen berada di jalur untuk memecahkan rekor lain di Liga Jerman dengan menjadi juara Jerman pada Maret setelah membuka keunggulan 19 angka di puncak klasemen. Kemenangan 4-0 sang juara Eropa atas tuan rumah Hanover 96 pada Minggu memperpanjang rekor tidak terkalahkan mereka di liga menjadi 47 pertandingan. Mereka meraih kemenangan ke-14 beruntun di Liga Jerman, hanya tertinggal satu kemenangan dari rekor liga mereka sendiri yang ditorehkan pada 2005.

Jika Bayern mampu menjaga keunggulan angka yang besar mereka ini, gelar Liga Jerman ke-24 mereka akan dikonfirmasi setidaknya pada 29 Maret ketika mereka menjamu Hoffenheim di Allianz Arena Munich.

Bayern memenangi gelar musim lalu pada April dengan rekor enam pertandingan yang belum dimainkan, rekor yang setidaknya dapat disamai oleh tim saat ini. Namun belum pernah ada tim yang dikonfirmasi sebagai juara Liga Jerman pada Maret.

Bayern bahkan dapat memperbesar keunggulan angka mereka saat mereka menghadapi tim-tim lima besar, Schalke 04, Wolsburg dan Leverkusen pada pekan-pekan mendatang.

Setelah memecahkan atau menyamai 25 rekor Liga Jer-

man pada musim lalu ketika mereka memenangi gelar dengan keunggulan 25 angka, pasukan Pep Guardiola kini siap mempertajam rekor, seperti paling sedikit kemasukan gol (18) setelah hanya kemasukan sembilan gol sejauh ini.

Laju Bayern yang kelihatannya tidak terhentikan menuju gelar juara terbantu oleh terpuruknya rival-rival mereka Leverkusen, Borussia Dortmund, dan Schalke, yang jika ditotal ketiganya hanya mampu mendulang satu angka sepanjang akhir pekan.

“Kami berada dalam irama dan ingin bertahan di irama itu,” kata Direktur Olahraga Bayern Matthias Sammer setelah mereka mendominasi Hanover.

Bayern berada di ambang perempat final Liga Champions setelah mereka meraih ke-

menangan 2-0 di markas Arsenal pada pertandingan pertama putaran 16 besar Rabu silam. Termasuk tidak merahasiakan hasrat mereka untuk menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions.

Jumat silam, pelatih Pep Guardiola menyebut Liga Jerman sebagai “pizza dan burger” diband-

ingkan “makanan mewah” di Liga Champions dan rival-rival Bayern hanya melakukan sedikit hal untuk menepis anggapan itu, di mana mereka pun mengalami keterpurukan.

Bayern hanya kehilangan empat angka di liga sepanjang musim dan mendapatkan kemenangan ke-20 dari 22 pertandingan liga musim ini, di mana hasil imbang di markas Bayer Leverkusen pada Oktober dan hasil imbang 1-1 saat dijamu Freiburg pada Agustus silam merupakan saat-saat mere-

ka gagal mendulang tiga angka. “Saya tergetar,” kata presiden kehormatan B a y e r n Franz Beckenbauer.

Setelah memenangi 14 gelar dalam empat tahun sebagai pelatih Barcelona, Guardiola bertekad

membuat Bayern mempertahankan gelar Liga Champions mereka dan memelihara rasa lapar mereka untuk liga domestik. “Sulit bagi para pemain untuk fokus pada latihan setiap hari,” ucapnya seperti dilansir AFP. (ant/bali post)

Pep Guardiola

Pengprov FTI Harus Segera Dibentuk Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga (cabor) triathlon NTB sudah saatnya memikirkan pembentukan kepengurusan Pengprov Federasi Triathlon Indonesia (FTI) NTB. Apalagi, potensi atlet triathlon NTB sangat diperhitungkan di kancah nasional. Belum lagi, seorang atlet NTB, Yan Bahtiar akan (Suara NTB/fan)

RAPAT - Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono (kiri) memimpin rapat terkait pelaksanaan pelatda desentralisasi di Sport Hall GOR 17 Desember, Selasa (25/2).

era bentuk saja pengurusnya,’’ ungkap Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto, SH, saat ditemui Suara NTB di Mataram, Selasa (25/2).

Menurutnya, kondisi alam di NTB sangat mendukung pembinaan atlet triathlon NTB. Dicontohkannya, laut yang ada di perairan di NTB dapat digunakan untuk lati-

Cilic Juara Delray Beach Terbuka Delray Pemainan Marin Cilic menunjukkan kesehatan fisiknya berlanjut, ketika Minggu mengalahkan Kevin Anderson 7-6, 6-7, 6-4 untuk meraih gelar juara turnamen tenis Delray Beach Terbuka.

Cilic bermain di final untuk ketiga kalinya berurutan, setelah memenangi gelar Zagreb dua minggu sebelumnya.

Petenis asal Kroasia yang kini berusia 25 tahun itu, sebagaimana dilaporkan Reuters, harus bermain alot untuk mengatasi tekanan lawannya pada pertandingan yang berlangsung sekitar tiga jam.

Setelah mereka mengakhiri permainan set kedua dengan tiebreak, Cilic mendapatkan break point pada set penentu yang ketiga dan mematikan servis Anderson dua kali untuk meraih gelar juara.

Pemain dari Afrika Selatan, Anderson, yang mengincar gelar kedua di Delray Beach dalam tiga tahun ini, mendapat 18 ace sedangkan Cilic mengukir 16 ace. Cilic memasuki pertandingan final itu, setelah sebelumnya di semi final berhasil mengatasi pemain dari Amerika John Isner, pada laga yang harus diselesaikan hingga Minggu pagi, setelah pertandingan ditunda tiga jam karena hujan.

Ia tidak menunjukkan tanda-tanda lelah, sebaliknya pukulannya semakin keras ketika mereka harus menyelesaikan set pertama dengan tie-break untuk keunggulan Cilic.

Pelatda Dilakukan Tiap Cabor Mataram (Suara NTB) Rencana KONI NTB menggelar pelatda secara terpusat di GOR 17 Desember Mataram batal dilakukan. Hasil rapat KONI dan cabang olahraga (cabor) yang digelar di Sport Hall GOR 17 Desember Mataram, Selasa (25/2) menyepakati pelaksanaan pelatda tahun 2014 dilaksanakan secara desentralisasi masing-masing cabor. Rencananya, pelatda desentralisasi delapan cabor unggulan digelar mulai 8 Maret 2014.

Ketua Umum KONI NTB H. MNS. Kasdiono, SH, yang dihubungi Suara NTB usai rapat dengan delapan cabor unggulan dan potensial, menjelaskan, setelah mempertimbangkan secara mendalam soal anggaran, sarana dan prasarana pelatihan yang kondisinya masih minim, KONI NTB memutuskan pelatda dilaksanakan masing-masing cabor.

Menurut Kasdiono pelatda desentralisasi itu akan dilaksanakan delapan cabor unggulan dan potensial. Termasuk soal pengelolaan anggaran dan jumlah kuota atlet segera diberikan wewenang kepada pengurus cabor masing-masing. Dalam hal ini, KONI NTB sebagai induk organisasi yang menaungi pembinaan di sejumlah cabor berprestasi akan membentuk tim monitoring dan evaluasi (monev) untuk mengevaluasi dan memonitoring pelaksanaan pelatda di masing-masing cabor.

Delapan cabor yang akan melaksanakan pelatda desentralisasi itu adalah atletik, pencak silat, tarung derajat, kempo, tinju, balap sepeda BMX dan menembak.

Delapan cabor ini merupakan cabor unggulan dan potensial NTB yang belum lama ini telah mengharumkan nama NTB di kancah nasional hingga internasional. Selama melaksanakan pelatda desentrasasi masing-masing cabor akan diberikan tanggung jawab untuk mengelola dana pembinaan yang nilainya relatif berbeda. Khusus untuk cabor unggulan akan diberikan pembinaan yang relatif besar dibanding cabor potensial.

Menurut Kasdiono, lewat pelatda desentralisasi, pihak KONI NTB menginginkan sejumlah cabor dapat menggunakan anggaran terkait jumlah atlet yang ada di pelatda. Pasalnya, jumlah atlet yang dianggarkan KONI NTB untuk pelatda berdasarkan kuota, sehingga jumlah atlet tambahan dari cabor bisa didanai cabor. Mengenai tim monev yang akan mengevaluasi dan memonitoring kinerja cabor segera diputuskan KONI NTB sebelum pelaksanaan pelatda desentralisasi.

Terkait hal ini, Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB H. Rusni, mengharapkan proses pencairan dana pembinaan untuk cabor unggulan dan potensial tidak terlalu berbelitbelit dan cenderung memakan waktu lama. Dalam hal ini, KONI NTB dapat mempermudah pencairan anggaran pelatda desentralisasi.

Berbelit-belitnya pencairan dana mengganggu cabor dalam mempersiapkan atlet. Apalagi saat melaksananakan pelatda. Menurutnya, sejumlah cabor unggulan yang sukses mencetak atlet di kancah nasional tidak ingin proses pencairan dana yang lambat akan menggangu aktivitas pembinaan atlet. Terlebih selama ini, pengurus cabor telah bekerja ikhlas untuk membangun prestasi olahraga di NTB “Kita ini bekerja ikhlas, cerdas dan tuntas, sehingga tak perlu lama-lama pencairan dana,” harapnya.

Di tempat yang sama, Pelatih Perkemi NTB, Awan mengharapkan yang sama.

Menanggapi hal itu Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono akan mendukung keinginan cabor, namun ia berharap pelaksanaan pelatda desentralisasi delapan cabor dapat dilasanakan dengan baik. “Jaga kondusivitas, kebersamaan dan kekompakan kita semua. Saya berharap delapan cabor ini dapat tunduk, taat mengikuti persyaratan,” ucapnya. (fan)

mengikuti pelatnas persiapan mengikuti triathlon di SEA Games 2015, sehingga perlu dibentuk induk organisasi yang membina cabor olahraga tersebut.

“Kita punya atlet triathlon andal. Selain itu kita punya potensi alam yang mendukung untuk pembinaan cabor triathlon. Kenapa kita tidak seg-

Anderson meningkatkan tekanannya pada set kedua dan unggul 3-1 sebelum kalah pada tiga game berikutnya, tapi tidak berhasil memenangkan set kedua yang juga berakhir dengan tiebreak. Cilic kembali beraksi menunjukkan kelas permainannya pada set ketiga dan akhirnya memenangi set penentu itu. (ant/ bali post)

(Suara NTB/ist)

han renang, selanjutnya untuk latihan lari dan bersepeda juga sangat mendukung, terutama di lokasi Pusuk perbatasan Lobar dan Kabupaten Lombok Utara yang memiliki banyak tanjakan dapat dijadikan tempat latihan fisik atlet balap sepeda dan lari spesialis triathlon.

Melihat potensi alam NTB

(Suara NTB/ist)

yang dapat digunakan untuk latihan fisik triathlon, Andy mendesak pencinta olahraga triathlon segera membentuk pengurus cabor triathlon di NTB. Dia mengaku optimis cabor ini bakal menjadi olahraga unggulan yang mampu mengukir prestasi di kancah nasional hingga internasional bila dibina dengan baik. (fan)

Genoa Imbangi Napoli Milan Sebuah gol dari tendangan bebas yang dilepaskan Emanuele Calaio pada menit-menit terakhir membawa Genoa secara mengejutkan memetik hasil seri 1-1 di kandang Napoli dini hari tadi. Sedangkan Fiorentina juga tak berhasil meraih nilai penuh setelah ditahan 2-2 oleh tuan rumah Parma.

Napoli sepertinya akan meraih poin penuh di San Paolo setelah Gonzalo Higuain menyambut umpan Marek Hamsik untuk menaklukan kiper Mattia Perin pada menit 18.

Namun tim asuhan Rafael Benitez ini gagal mempertahankan keunggulan untuk membayar kealpaan itu kurang dari 10 menit dari bubaran ketika Genoa mendapatkan satu tendangan bebas menyusul pelanggaran oleh Dries Mertens yang membuat pemain Belgia ini mendapat kartu kuning.

Calaio yang berstatus pemain pinjaman dari Napoli ini menjadi eksekutor tendangan bebas ini dan dari sekitar 30 meter dia mengecoh Pepe Reina.

Alih-alih menipiskan defisit poin dari peringkat kedua Roma menjadi empat poin, Napoli kini malah enam poin di bawah klub asuhan Rudi Garcia itu yang mereka sendiri tertinggal sembilan poin dari pemimpin klasemen Juventus.

Fiorentina tetap di urutan empat, enam poin di bawah Napoli, kendati La Viola mesti berterimakasih kepada Mati Fernandez yang menyelamatkan mereka dari kekalahan pada lima menit menjelang laga selesai.

Tuan rumah memecah kebuntuan melalui striker Antonio Cassano enam menit menjelang babak pertama berakhir, namun dua menit kemudian disamakan Juan Cuad-

rado setelah memanfaatkan umpan Alessandro Matri untuk menaklukan kiper Antonio Mirante.

Amauri yang mantan pemain Fiorentina mengembalikan keunggulan Parma pada menit 51 dari titik penalti setelah Nenad Tomovic melanggar Jonathan Biabiany.

Tim tamu kembali mendapat pukulan hebat dua menit kemudian setelah Modibo Diakite diusir ke luar lapangan karena menerima kartu kuning kedua sehabis melanggar Cassano.

Kendati kehilangan seorang pemain, Fiorentina terus menekan dan kemudian mendapat ganjarannya lewat tendangan bebas Fernandez yang tak bisa dijangkau kiper Mirante.

Parma memasukkan Raffaele Palladino dan semenit kemudian nyaris menciptakan gol lewat sundulannya yang melebar dari gawang.

Pertandingan berakhir seri, namun diwarnai insiden buruk ketika Borja Valero dan Gianni Munari diusir ke luar lapangan pada empat menit waktu tambahan.

Sehari sebelumnya gol Carlos Tevez pada menit 14 membawa Juventus memenangkan laga derby dengan Torino lewat skor 1-0 untuk menjauhkan Roma sembilan poin di bawah pemimpin klasemen Serie A itu.

Roma sempat menyempitkan perbedaan poin ini menjadi enam setelah menang 1-0 di kandang Bologna Sabtu pekan lalu.

Adel Taarabt dan Adil Rami membawa AC Milan menang 2-0 dari Sampdoria untuk terus bangkit di Serie A yang di bawah pelatih baru Clarence Seedorf kini lima poin di bawah Inter dalam zona kualifikasi Liga Europa, demikian AFP. (ant/bali post)

Villareal Atasi Espanyol 2-1 Madrid Sergio Garcia gagal mengeksekusi tendangan penalti ketika Espanyol kalah tipis 1-2 dari Villarreal dalam pertandingan La Liga di El Prat beberapa menit lalu.

Dua gol dari Moises Gomez and Jeremy Perbet membawa Yellow Submarine memenangi laga pertamanya dalam tiga kesempatan, sebelum pemain pengganti Jhon Cordoba menipiskan keadaan menjadi 2-1.

Espanyol yang memenangi dua laga mereka sebelum ini, menyia-yiakan sejumlah peluang, di antaranya tendangan penalti Garcia yang sukses ditepis kiper Villareal Sergio Asenjo.

Kemenangan ini membawa Villarreal melewati Real Sociedad di posisi lima, karena berbeda selisih gol. Sedangkan Espanyol menempati posisi 10.

Pada menit 26 David Lopez Silva menciptakan peluang pertama setelah gelandang Espanyol ini menguji refleks Asenjo.

Dua menit kemudian Moises Gomez memecah kebuntuan usai menerima umpan silang Matias Nahuel untuk melewati kiper Espanyol Francisco Casilla.

Yellow Submarine terbangkitkan oleh gol Moises ini dan menggandakannya pada lima menit babak kedua. Kali ini Perbet tak menyianyikan kesempatan untuk menciptakan gol kedelapannya musim ini.

Giovani Dos Santos nyaris mengubah keadaan menjadi 3-0 namun sayang tembakannya melebar dari gawang. Pada menit 78 Espanyol mengecilkan ketertinggalan menjadi 1-2 setelah Cordoba memanfaatkan assist Garcia untuk mengecoh kiper Villareal Asenjo. (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

LOWONGAN

DIJUAL

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

PERHIASAN

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL PROPERTY

BOUTIQUE

TELEVISI

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB

Rabu, 26 Februari 2014

Halaman 14

Ekspedisi Kemanusiaan Kemensos RI Berlangsung Sukses

Pemda KSB Terima Bantuan Rp 9,7 Miliar Lebih Barat (KSB), Selasa (25/2) kemarin, berlangsung sukses. Sejumlah rangkaian kegiatan dan pemberian bantuan yang digelar selama sehari yang dipimpin langsung oleh Menteri Sosial (Mensos) Dr. H. Salim Segaf Al Jufri, MA itu dia k u i masyarakat sangat dirasakan manfaatnya secara langsung.

Kegiatan tim ekspedisi kemanusiaan Kemensos RI di KSB memang sedikit berbeda dari beberapa daerah yang menjadi titik lokasi kegiatan di provinsi lainnya yang telah lebih dahulu dikunjungi.

Pasalnya di KSB Mensos Salim Segaf Al Jufri berkesempatan langsung menyerahkan sejumlah bantuan kepada Pemda KSB dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB secara langsung.

“Kami sangat (Suara NTB/bug) pak Mensos RI Salim Segaf Al Jufri didampingi Bu- senang pati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM menteri bisa melakukan peletakan batu pertama pada pem- berkesempatan bangunan rumah salah seorang warga penerima hadir langsung

Taliwang (Suara NTB) Puncak kegiatan Tim Eksepedisi Kemanusiaan Kementerian Sosial (Kemensos) RI yang dipusatkan di desa Rempet kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa

dalam acara ini,” papar bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM di sela sambutannya saat gelaran acara puncak, kemarin.

Kegiatan semacam ini sangat dinantikan oleh daerah-daerah yang selama ini masih sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah pusat. Dan kegiatan Kemensos RI itu dinilainya sangat tepat, karena langsung datang ke daerah yang membutuhkan.

Selain menyampaikan terima kasih, bupati dalam kesempatan itu meminta kepada Mensos agar turut membantu Pemda KSB di tingkat pusat dalam dalam beberapa urusan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat KSB. Diantaranya bupati meminta bantuan untuk melobi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) agar menghibahkan pengeolaan sepenuhnya areal konservasi kawasan danau Lebo Taliwang dan segera menerbitkan penurunan status kawasan hutan Lamusung. “Dua lokasi itu jadi aset ekonomi potensial bagi masyarakat kami pak Menteri. Tapi sampai sekarang belum bisa kita manfaatkan karena terbentur aturan pusat. Padahal kalau saja kita bisa diberikan jalan untuk mengelola keduanya, pasti masyarakat bisa lebih sejahtera lagi,” kata bupati.

Mensos Salim Segaf Al Jufri sendiri dalam sambutannya mengatakan, agenda Tim Ekspedisi Kemanusiaan yang dijalankan kementeriannya adalah kali pertama di tahu ini. Adapun tujuan kegiatan itu dalam rangka menyemarakkan dan membumikan semangat kesetiakawanan sosial ke-

pada seluruh stake holder masyarakat. “Dan kegiatan ini terbukti berhasil karena selain kami dan instansi pemerintah lainnya. Turut juga bergabung dan terlibat aktif sejumlah yayasan dan organisasi baik nasional maupun internasional dalam ekspedisi ini,” katanya.

Secara umum lanjut Mensos kegiatan yang mengusung tema Ekspedisi Kemanusiaan untuk Kelompok Marginal Menuju Indonesia Sejahtera itu untuk mencapai akselerasi pembangunan nasional.

Karenanya ia berharap melalui kegiatan tersebut respon masyarakat juga diperlukan untuk turut berpartisipasi di dalamnya.

Tim Ekspedisi Kemanusiaan Kemensos RI sendiri, mengucurkan bantuan bagi Pemda KSB senilai Rp. 9.791.800.000. Dana tersebut diserahkan dalam bentuk 6 porgram kegiatan diantaranya, bantuan Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) untuk 250 unit rumah senilai masing-masing Rp 10 juta, bantuan bagi Kelompok Usaha Bersama (KUBe) untuk 40 kelompok masingmasing Rp 20 juta per kelompok, bantuan sarana lingkungan sebanyak 3 unit masing-masing Rp 50 juta per unit, bantuan usaha ekonomi produktif untuk 2 orang Lansia total Rp 5 juta, paket bantuan kebutuhan untuk 150 orang Lansia total Rp 15 juta dan terakhir bantuan untuk Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 2.439 keluarga sangat miskin dengan total anggaran sebesar Rp 6.321.800.000.

Selain untuk Pemda KSB, Kemensos juga menyalurkan bantuan bagi Pemprov NTB dan beberapa kabupaten lainnya di NTB. Untuk

Pemprov sendiri jumlah anggaran yang digelontorkan untuk mengentaskan sejumlah persoalan sosial di masyarakat mencapai Rp 215.620.843.000. Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si usai menerima secara simbolis bantuan tersebut menyatakan, seluruh anggaran akan disalurkan ke seluruh kabupaten/kota di NTB termasuk KSB. “Ini akan kita distribusikan ke kabupaten/kota juga seluruhnya,” timpalnya singkat.

Selain bantuan dari Kemensos dua yayasan pun turut menyalurkan bantuannya dalam kegiatan tersebut. Mereka diantaranya Yayasan Amalillah Jakarta dan Yayasan Surya Kebenaran Internasional (SKI) – Medan. Yayasan

Amalillah menyalurkan bantuan paket Sembako sebanyak 1.000 paket sementara SKI menyalurkan bantuan tongkat kruk, tongkat netra, alat bantu pendengaran, kursi roda serta kegiatan pengobatan gratis bagi warga.

Selain menyerahkan seluruh bantuan secara simbolis, Mensos Salim Segaf Al Jufri, kemarin, berkesempatan meninjau langsung sejumlah rumah warga yang mendapatkan bantuan program bedah rumah di desa Rempe.

Saat mengunjungi rumah salah satu warga, Mensos berdialog langsung dengan sang pemilik rumah yang mengaku sangat berbahagia dengan bantuan yang didapatkannya tersebut. (bug/*)

(Suara NTB/bug)

Mensos RI Salim Segaf Al Jufri menyalami salah seorang penderita cacat yang menerima bantuan kursi roda

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/bug)

Mensos RI Salim Segaf Al Jufri saat menyampaikan sambutan.

Mensos RI Salim Segaf Al Jufri menyerahkan bantuan secara simbolis kepada Bupati KSB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM disaksiskan Wagub NTB H. Muh. Amin dan Kepala Disosdukcapil NTB, Bachruddin.

(Suara NTB/bug)

Mensos RI Salim Segaf Al Jufri saat meninjau salah satu rumah warga penerima program bedah rumah

Galeri Foto Festival Putri Mandalika 2014

(Suara NTB/ars)

Ribuan warga memadati Pantai Seger, saat prosesi bau nyale.

(Suara NTB/ars)

Seorang ibu berusaha mencari sisa – sisa cacing laut (nyale) setelah matahari terbit.

(Suara NTB/ars)

Puluhan ribu warga memadati area depan panggung utama perayaan Festival Bau Nyale.

Masyarakat berbondong – bondong pulang seusai berburu nyale dengan alat tangkap “sorok”.

(Suara NTB/ars)

Neon yang membentuk huruf “Festival Putri Mandalika” menjadi salah satu simbol meriahnya perayaan itu.

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

Sosok Putri Mandalika dalam lakon “Bau Nyale” di panggung utama.

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Kasus Dugaan Penyekapan PRT

Harus Ubah Paradigma MANTAN Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan bahwa industri kreatif harus mengubah paradigma dagangnya menjadi produksi untuk bisa menguasai ekonomi ASEAN. “Dari total 600 juta penduduk ASEAN, sebanyak 250 juta jiwa ada di Indonesia. Kita punya pasar yang besar, sumber daya alam yang besar, sehingga tidak ada alasan kita kalah bersaing,” kata Gita Wirjawan saat memberikan kuliah umum di depan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Selasa, seperti dikutip dari siaran pers.

Gita meyakini jika industri kreatif tumbuh maka pasar Indonesia semakin kokoh dan bisa mendominasi ASEAN. Dia mencontohkan saat ini produksi telepon seluler (ponsel) yang diimpor ke Indonesia bahan baku utamanya seperti karet dan timah berasal dari Indonesia.

Hal itu menurutnya sangat menyakitkan, di mana Indonesia selaku produsen timah terbesar dunia mengekspor hasil tambangnya itu untuk dijadikan bahan baku ponsel yang pada gilirannya diimpor kembali oleh Indonesia.

“Tahun lalu 60 juta ponsel kita impor ke sini. Alangkah menyakitkan,” kata Gita. Oleh karena itu, dia menyatakan sudah saatnya paradigma produksi menjadi lokomotif ekonomi ke depan. Industri kreatif harus memenuhi produkproduk di pasar dalam negeri.

Peserta capres konvensi Partai Demokrat itu menyadari terdapat kendala sistemik seperti pendanaan, suku bunga, birokrasi dan inovasi, yang harus diubah agar pembangunan industri kreatif berbasis teknologi nasional bisa maju.

Namun, menurut dia, hal itu bisa diatasi.

Gita memperkirakan dalam 20 tahun ke depan akumulasi ekonomi Indonesia berkisar Rp360.000 triliun. Dengan mengubah paradigma dagang menjadi produksi, maka SDM dalam negeri dapat mengisi pasar perekonomian nasional. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Gita Wirjawan

KPU Ajukan Revisi Anggaran Pengadaan Logistik Jakarta (Suara NTB) KPU mengajukan revisi anggaran pengadaan logistik ke Kementerian Keuangan dengan meminta izin untuk menggunakan sisa anggaran lelang pengadaan barang dan jasa beberapa waktu lalu, kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU Arif Rahman Hakim di Jakarta, Selasa.

“Kami sudah mengajukan ke Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan sisa (anggaran) hasil lelang tersebut antara lain untuk mengatasi kekurangan kotak dan bilik suara di sejumlah daerah, kekurangan biaya distribusi logistik serta pengadaan scanner (alat pemindai),” kata Arif.

Dari proses lelang terbuka pengadaan barang dan jasa logistik Pemilu pada Januari lalu, KPU dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 421 miliar dari pagu pengadaan sebanyak Rp 821 miliar.

Arif mengatakan penghematan tersebut terjadi salah satunya akibat pelaksanaan lelang yang dilakukan secara terbuka, sehingga perusahaan peserta lelang berkompetisi memberikan penawaran terendah.

Dari sisa anggaran tersebut, lanjut Arif, alokasi yang disiapkan untuk produksi logistik di daerah yang hilang dan rusak sebesar Rp 50 miliar, sementara untuk kekurangan biaya distribusi dan pengadaan scanner di KPU kabupatenkota masih dalam penghitungan kebutuhan.

“Paling yang akan kami manfaatkan untuk logistik itu tidak sampai Rp 50 miliar, jadi untuk urusan logistik yang pokok-pokok itu mudah-mudahan aman. Kemudian ada juga kekurangan biaya distribusi (logistik) seperti di Papua yang menurut mereka terlalu sedikit jumlahnya,” jelasnya.

Jumlah logistik yang pengadaannya menggunakan anggaran KPU Pusat sementara ini tercatat sebanyak 31.060 kotak dan bilik suara untuk KPU daerah Malinau di Kalimantan Timur (273 kotak dan 473 bilik), Kota Jayapura di Papua (756 kotak dan 546 bilik), Kendari di Sulawesi Tenggara (754 bilik), Medan di Sumatera Utara (11.316 kotak dan 7.831 bilik) dan Kota Padang Sidempuan di Sumatera Utara (656 bilik).

Selain itu juga pengadaan untuk KPU daerah Mamasa di Sulawesi Barat (985 bilik), Aceh Besar di Aceh (821 kotak dan 1.092 bilik), Kabupaten Bangka (260 bilik), Kabupaten Kendal di Jawa Tengah (1.105 bilik), Kabupaten Subang di Jawa Barat (3.641 kotak) serta Kabupaten Cirebon di Jawa Barat (551 kotak).

Sedangkan untuk logistik rusak atau hilang akibat erupsi Gunung Kelud di Provinsi Jawa Timur belum diketahui jumlah pasti kotak dan bilik suara yang diperlukan. (ant/ bali post)

(ant/bali post)

LOGISTIK PEMILU - Petugas KPU memberikan cap ke sampul surat suara sebelum didistribusikan di GOR Bekasi. Jawa Barat, Selasa (25/2). KPU mengajukan revisi anggaran pengadaan logistik ke Kementerian Keuangan.

Polresta Tetapkan Istri Jenderal sebagai Tersangka Jakarta (Suara NTB) – Kepolisian Resor Bogor Kota akhirnya menetapkan Nyonya M sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana penyekapan dan penganiayaan terhadap belasan pekerja rumah tangganya.

Peningkatan status nyonya M dari saksi menjadi tersangka dilakukan Kepolisian Resor Bogor setelah melakukan gelar perkara di Mapolresta Bogor, Selasa.

“Setelah melakukan gelar perkara, melibatkan unsur Mabes Polri dan Polda berdasarkan hasil penyidikan oleh tim PPA Satreskrim Polres Bogor, status nyonya M kita tingkatkan sebagai tersangka,” ujar Kapolres Bogor Kota, AKBP Bahtiar Ujang Purnama usai menggelar rapat di Mapolres Bogor Kota.

Kapolres menyebutkan, tim penyidik telah mengumpulkan cukup bukti-bukti dan mensikronkannya dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu ditambah hasil gelar perkara, penyidikan terhadap Nyonya M dinaikkan statusnya menjadi tersangka.

Kapolres menyebutkan,

ada tiga pasal yang diduga dilanggar oleh istri Brigjen (Purn) Polisi Mangisi Sitomorang yakni dugaan KDRT, perlindungan anak dan perdagangan orang.

“Ancaman hukuman variatif ada yang tiga tahun, 3,5 tahun sampai maksimal 15 tahun penjara, dan ada yang empat tahun,” kata Kapolres.

Kapolres menyebutkan, setelah penetapan sebagai tersangka, pihaknya akan melakukan proses selanjutnya dan memohon kerja sama masyarakat dalam mengawasi proses hukum yang berjalan.

Kapolres mengatakan, secepat mungkin pihaknya akan menuntaskan kasus tersebut secara profesional dan proposional dan akan secepatnya memanggi Nyonya M sebagai tersangka dan bersamaan dengan itu tim penyidik juga akan melengkapi berkas-ber-

kas yang lainnya.

Terkait penahanan terhadap tersangka, Kapolres menyebutkan semua diserahkan kepada penyidik. Kemungkinan penahanan akan dilakukan apabila tersangka tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, dan tidak menghilangkan barang bukti serta tidak kooperatif.

Kapolres menambahkan, dalam kasus ini tersangka hanya berjumlah satu orang yakni Nyonya M. “Hingga saat ini penyidik menyakini yang harus menjadi tersangka hanya satu orang yakni Nyonya M,” ujar Kapolres.

Sementara itu, Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor Kota, AKP Candra Sasongko menyebutkan tiga pasal yang disangkakan terhadap istri jenderal tersebut yakni Pasal 2 Undang-Undang Pidana

Perdagangan Orang, atau Pasal 44 Undang-Undang KDRT dan atau Pasal 80 tentang Perlindungan anak.

“Penyidik akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, terkait undang-undang yang dilanggar oleh Nyonya M,” ujar AKP Candra.

Dalam Tekanan Agus Lewier (60) ayahanda Yuliana Lewier (19), satu dari 16 pembantu rumah tangga (PRT) yang lolos dan melaporkan kasus penyekapan di rumah Brigjen (Purnawirawan) Mangisi Situmorang dan istrinya, Mutiara Situmorang, menduga istrinya Mariana Karelau-Lewier berada dalam tekanan keluarga tersebut.

“Sepertinya istri saya berada di bawah tekanan dan kekuasaan keluarga Brigjen Mangisi Situmorang,” kata Agus Lewier dalam perbincangan dengan Antara di Ambon, Selasa.

Menurut Agus, seharusnya istrinya keluar dari rumah jenderal polisi tersebut dan mendampingi anaknya Yuliana Lewier yang saat ini dia-

mankan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), agar terhindar dari hal-hal tidak diinginkan.

“Sebagai ibu yang baik seharusnya Mariana mendampingi anaknya Juliana yang saat ini berada dalam perlindungan LPSK, dan bukan mendampingi keluarga Mangisi Situmorang memberikan keterangan pers sebagai bentuk pembelaan diri,” katanya.

Agus mengaku terus mengikuti perkembangan penyelesaian kasus penyekapan anaknya bersama 15 PRT di rumah mewah Brigjen Mangisi di KOmplek Duta Pakuan Nomor 18 Blok C5, Jalan Danau Matana, Kota Bogor, dari televisi, termasuk melihat kehadiran Mariana bersama Brigjen Mangisi dan istrinya Muriata Situmorang saat memberikan klarifikasi kepada media.

“Saya mengikuti perkembangan pemberitaan kasusnya melalui tayangan media dan saya yakin istri saya dalam tekanan keluarga Brigjen Mangisi Situmorang dan istrinya,” katanya. (ant/bali post)

Harga Cabai Turun Drastis Rejanglebong (Suara NTB) Harga jual cabai merah keriting di beberapa pasar di Kabupaten Rejanglebong, Bengkulu, kini turun drastis dari Rp 55.000 pada sebelumnya menjadi Rp 20.000 per kilogram.

“Harga cabai merah keriting sejak dua hari ini turun drastis.Pada seminggu yang lalu Rp 55.000 per kg sekarang hanya Rp 20.000 per kg karena ada cabai luar daerah yang masuk ke sini seperti dari Palembang, Lampung dan Pulau Jawa,” kata Yati (40) salah seorang pedagang sayuran di Pasar Atas Curup, Selasa.

Turunnya harga cabai merah keriting, kata dia, terjadi sangat cepat dan sebaliknya bisa naik dalam waktu yang tidak bisa diperkirakan, berbeda dengan harga jual cabai rawit yang sejak akhir 2013 sampai saat ini masih bertahan di kisaran Rp 30.000-Rp 35.000 per kg.

Sementara itu untuk cabai hijau tambah dia, saat ini dijual pedagang Rp 12.000 per kg atau turun Rp 8.000 dari harga sebelumnya mencapai Rp 20.000 per kg. Begitu juga dengan harga cabai merah giling saat ini

dijual Rp 28.000 per kg dari harga sebelumnya yang mencapai Rp 60.000 per kg.

Sebelumnya, para petani cabai merah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, terancam gagal panen akibat curah hujan tinggi yang membusukkan sebagian tanaman mereka.

Muhamad Anwar, petani cabai merah di Kecamatan Gantar Indramayu, Selasa, mengungkapkan curah hujan tinggi membuat tanaman cabai milik mereka terendam banjir.

Perawatan tanaman cabai saat musim penghujan, kata dia, membutuhkan biaya tinggi karena harus terus diberi obat anti hama, selain itu jika terendam banjir, cabai akan membusuk.

Sekitar dua pekan hujan terus mengguyur lahan pertanian di Kabupaten Indramayu dan diperkirakan jika cuaca memburuk petani merugi.

Kurnadi, petani cabai lain di Indramayu, mengungkapkan musim kemarau petani kesulitan air kini penghujan tanaman cabai merah mereka terendam banjir sehingga terancam gagal panen. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TURUN HARGA - Penjual menghitung harga cabai rawit merah. Di sejumlah daerah, harga cabai kini mengalami penurunan drastis.

(ant/bali post)

KURSI KOSONG - Seorang anggota DPR duduk diantara kursi kosong saat mengikuti Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/2).

DPR Sahkan Undang - undang Keinsinyuran Jakarta (Suara NTB) Rapat paripurna DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keinsinyuran menjadi undang-undang setelah sebelumnya melalui rapat paripurna molor akibat jumlah anggota dewan yang hadir tidak mencapai kuorum.

“Dengan ini maka diputuskan RUU Keinsinyuran disahkan menjadi undang undang,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso saat memimpin rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa.

Sebelumnya rapat paripurna DPR sempat molor karena jumlah kehadiran anggota yang tidak mencapai kuorum.

Sebelumnya wakil pemerintah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan bahwa UU Keinsinyuran sangat tepat dan ditunggu oleh kalan-

gan insinyur serta profesional untuk melindungi kesetaraan di kancah global.

M Nuh berharap UU ini dapat menjaga profesionalitas insinyur Indonesia yang berdaya saing internasional.

“Undang-Undang ini juga dapat merancang perkembangan insinyur dan profesional sehingga perkembangannya bisa terstruktur dan berkelanjutan,” kata Nuh. Sebelum diambil keputusan dan RUU Keinsinyuran disahkan menjadi UndangUndang, Priyo sempat meminta agar sidang diskors selama beberapa menit untuk menunggu jumlah peserta agar mencapai kuorum.

Priyo juga sempat membacakan data kehadiran yakni; 10 anggota Fraksi Partai Demokrat yang hadir dari 148 anggotanya, 55 anggota Fraksi Partai Golkar hadir dari 106

anggotanya, dan Fraksi PDI Perjuangan hanya hadir 41 anggota dari 94 anggotanya.

Kemudian 27 anggota Fraksi PKS yang hadir dari 57 anggotanya, Fraksi PAN hanya diwakili oleh 15 orang dari 46 anggotanya, dan Fraksi PPP hanya hadir 14 orang dari 38 anggotanya.

Selain itu enam anggota Fraksi PKB yang hadir dari 28 anggotanya, 15 anggota Fraksi Gerindra hadir dari total 26 anggotanya, dan delapan. anggota Fraksi Hanura yang hadir dari 17 anggotanya.

Jika ditotal, jumlah anggota DPR yang hadir dalam paripurna ini hanya 191 dari 560 anggota DPR. Namun, setelah ditunggu beberapa saat kemudian, anggota dewan yang hadir mencapai 317 orang dan pengambilan keputusan dapat dilakukan karena peserta sidang telah kuorum. (ant/bali post)

Bareskrim Polri Temukan 120.000 Video Porno Anak Jakarta (Suara NTB) Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menemukan total 120.000 video porno yang di dalamnya melibatkan anakanak.

Dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa, Dirtipideksus Brigjen Pol Arief Sulistyanto mengatakan temuan tersebut merupakan tindak lanjut dari video yang telah ditemukan yakni 14.000 video.

“Total 120.000 video, sebagian ada yang melibatkan anak-anak dalam video pornografi, sebagian ada yang tidak,” kata Arief.

Dia mengatakan akan mengidentifikasi pelaku-pelaku di dalamnya apakah war-

ga negara Indonesia atau bukan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan video porno tersebut. “Identitasnya siapa mereka, siapa yang membuat video ini, di dalam atau luar negeri,” katanya.

Namun, pengakuan dari pelaku, Deden Martakusumah (28), dia hanya mengunduh dari internet kemudian mengunggahnya kembali ke tiga situs yang menjajakan video tersebut.

“Tapi kita tidak percaya dengan keterangan pelaku, kami duga bukan hanya pelaku yang menyelenggarakan aktivitas video ini, akan kita dalami dan menjadi target penyidik kita untuk keselamatan anak-anak kita,” katanya.

Dalam kesempatan sama,

Kasubdit Cyber Crime Kombes Pol Rahmat Wibowo menyebutkan dari 12.000 video tersebut, sekitar 100 di antaranya melibatkan anak-anak dan sebagian video dibuat di Indonesia.

“Lebih dari 100 melibatkan anak-anak dan sebagian dibuat di Indonesia berdasarkan pengamatan di videonya dari lokasi, bahasa, wajah dan pakaian,” katanya.

Dia juga menyebutkan kisaran umur anak-anak dalam video itu masih sekitar belasan tahun, 10-12 tahun.

“Bahkan baru lepas dari 10 tahun. Ada yang sengaja membuat ada juga yang candid (tersembunyi) dan ada yang kelihatannya dalan keadaan tidak sadar,” katanya. Bah-

kan, lanjut dia, lokasi pembuatan video tak senonoh itu ada yang dilakukan di sekolah.

Rahmat mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait kasus tersebut.

Kasus perdagangan video porno anak berhasil diungkap sejak penelusuran selama delapan bulan dan pelaku ditangkap pada Senin (24/2) pada pukul 03.00 WIB di Jalan Haji Akbar Nomor 46, Kelurahan pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Bandung.

Barang bukti yang diamankan, di antaranya dua ponsel, satu laptop, satu modem, tiga kartu ATM dan buku tabungan BCA, BRI dan Mandiri.

Arief mengatakan pelaku sudah beraksi sejak 2012.

Pelaku melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan sanksi hukuman paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar dan Pasal 27 ayat (1) Pasal 52 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi hukuman maksimal delapan tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Selain itu, pelaku terancam dikenakan Pasal 3,4 dan 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang apabila terbukti ada hasil kejahatan yang dikaburkan. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 26 Februari 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Netanyahu: Program Nuklir Iran Ancaman Terbesar Keamanan Dunia JerusalemPerdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan kepada Kanselir Jerman Angela Merkel yang tengah berkunjung pada Senin bahwa program nuklir Iran adalah ancaman terbesar bagi keamanan global.

“Saya ingin membahas cara-cara untuk mencegah Iran mendapatkan kemampuan senjata nuklir,” kata Netanyahu dalam pernyataan publik singkatnya dengan didampingi Merkel, di awal kunjungan kerja dua hari

kanselir itu.

“Saya percaya bahwa ini adalah tantangan terbesar bagi keamanan dunia,” katanya seperti dikutip Reuters.

Berbicara di hadapan kabinetnya sehari sebelumnya, Netanyahu mengatakan Jer-

Benjamin Netanyahu (ant/Bali Post)

man dan kekuatan dunia lainnya yang melakukan negosiasi dengan Iran harus mengambil sikap keras dengan Republik Islam itu untuk memastikan Teheran tidak dapat “memproduksi atau meluncurkan senjata nuklir”.

Teheran membantah pihaknya mencoba membuat bom nuklir. Merkel, yang didampingi para pejabat tingkat tinggi, yang terdiri atas 16-anggota delegasi Jerman, mengatakan ia berharap untuk membantu menemukan cara guna memajukan pembicaraan damai IsraelPalestina.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry telah selama berbulan-bulan berusaha mendorong kedua belah pihak setidaknya untuk menyetujui sebuah kesepakatan tentang kerangka kerja pada akhir April, meskipun negosiasi yang berlangsung berbulan-bulan telah menghasilkan sedikit kemajuan.

“Kami ingin kemajuan dalam pembicaraan ini - saya pribadi menginginkan itu juga,” kata Merkel. Kedua pemimpin mengatakan mereka akan membahas cara-cara untuk memperkuat hubungan yang sudah erat di antara kedua negara. (ant/Bali Post)

Tentara Filipina dan Pemberontak NPA Bentrok Simeon A. Ola, Legazpi – Dua bentrokan terpisah terjadi antara anggota Yonif Ke42 Angkatan Darat Filipina dengan Tentara Rakyat Baru (NPA) di Kota Bato dan Pasacao, keduanya di Provinsi Camarines Selatan, pada Senin.

Laporan terlambat kepolisian mengatakan bentrokan pertama terjadi pada sekitar pukul 12.00 waktu setempat di Barangay Sooc, Bato, Camarines Selatan, yang berlangsung sekitar 10 menit.

Pembangkang segera mundur menuju ke arah daerah Albay ketika bala bantuan dari pihak pemerintah tiba.

Demikian diberitakan PNA. Bentrokan kedua terjadi pada sekitar pukul 16.00 di Sitio Caliriohan, Barangay Bagong Sirang, Pasacao, Provinsi Camarines Selatan, tempat kelompok pemberontak lain terlibat bentrokan dengan para anggota Kompi Bra-

vo Ke-42 IB yang berada di satu misi patroli di daerah tersebut.

Sepuluh menit baku tembak pun terjadi, setelah itu pemberontak melarikan diri, kata laporan itu.

Pejabat militer percaya bah-

wa dua kelompok yang dihadapi para prajurit akan bergabung untuk menggelar misi penyergapan pada pasukan pemerintah yang melakukan operasi patroli di berbagai bagian di Provinsi Camarines Selatan.(ant/Bali Post)

Tentara Filipina

(ant/Bali Post)

Gubernur Irak yang Selalu Selamat dari Upaya Pembunuhan Mosul-

(ant/Bali Post)

Pendukung Jenderal Abdel Fattah al-Sisi di Kairo.

Pemerintah Mesir Mundur Jelang Pemilihan Presiden KairoPemerintah Mesir yang dilantik militer secara mengejutkan mengundurkan diri menjelang pemilihan presiden. Pemilihaan presiden itu diperkirakan akan dimenangi Abdel Fattah al-Sisi

yang sekarang menjabat menteri pertahanan dan panglima militer.

Pengunduran diri serentak yang dipimpin oleh perdana menteri Hazem al-Beblawi dianggap mengejutkan oleh berbagai pihak bahkan oleh sebagi-

an anggota kabinet.

Sisi, yang muncul sebagai tokoh politik paling populer di negara itu, belum mengumumkan pencalonannya, namun orang dekatnya ya mengatakan ia telah memutuskan untuk men-

jalankan dan akan segera membuat pengumuman.

Dia harus mengundurkan diri dari pemerintah dan dari jabatan militer sebelum secara resmi dapat mengumumkan pencalonannya.(ant/Bali Post)

Gubernur Provinsi Niniwe di Irak, Atheel al-Nujaifi, hari Senin selamat dari usaha pembunuhan ketiga kalinya dalam bulan ini.Dalam waktu kurang dari setahun, setidaknya sudah ada enam kali usaha pembunuhan terhadap Nujaifi.

Dia adalah gubernur masa jabatan periode ke-2 di provinsi utara Niniwe, salah satu yang paling berbahaya di Irak.

Percobaan pembunuhan terakhir terjadi saat dua bom pinggir jalan meledak di dekat konvoi Nujaifi di ibu kota Niniwe, Mosul.

Dua anggota parlemen provinsi luka sedangkan Nujaifi selamat. Nujaifi, saudara ketua parlemen Osama al-Nujaifi.

Sementara itu, AFP mencatat kekerasan di Irak pada Februari menewarkan lebih dari 640 orang dan lebih dari 1.600 jiwa sejak 1 Januari. (ant/Bali Post)