Snt26022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

JUMAT, 26 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 291 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

ADEKSI Serukan Pemulihan Kedudukan Legislatif di Daerah

Wapres Minta DPRD Buat Perda untuk Sejahterakan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Wakil Presiden, HM. Jusuf Kalla, secara resmi membuka Rakernas I ADEKSI (Asosiasi Dewan Kota Seluruh Indonesia) 2016 di Hotel Lombok Raya Mataram Kamis (25/2) siang.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan bedug oleh Wapres didampingi Gubernur NTB, Dr.TGH. M. Zainul Majdi, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH. Wapres dalam sambutannya menyampaikan, banyak hal yang perlu diubah dan disesuaikan tentang tugas dan posisi masing-masing.

Demokrasi mengajarkan untuk menjalankan prinsip-prinsip pokok. Yaitu pelaksanaan check and balance. DPRD kota harus punya cita-cita untuk kota. ‘’Apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya. Tentu kota yang bersih, kota yang teratur, kota yang mempunyai suatu usaha yang baik,’’ tutur JK. Itulah yang sejatinya menjadi tugas DPRD bersama eksekutif. DPRD bukan sekadar menetapkan anggaran. Oleh

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/fit)

SALAMAN - Wakil Presiden, HM. Jusuf Kalla bersalaman dengan Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH yang juga Ketua Panitia Lokal Rakernas ADEKSI 2016.

DEKLARASI MATARAM - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., memimpin pembacaan Deklarasi Mataram, yang diikuti oleh seluruh peserta ADEKSI, Kamis (25/2).

karena itu, semua perencanaan kota harus tercermin dalam kebijakan bagaimana membawa kota ke arah yang

lebih baik. Ia mengajak anggota ADEKSI untuk berpikir kemajuan kota, bagaimana menciptakan kota yang ber-

sih, tertib, rumah sakit yang bagus, jalan yang lebar, warga tidak banyak yang sakit serta rakyatnya makmur.

Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi memandang, hubungan antara legislatif dan pemerintah daerah tidak lagi membangun sinergitas tetapi memang harus bersama-sama. ‘’Saya sendiri

merasakan, dengan sinergi bersama antara Dewan dan pemerintah daerah, maka semua program-program terlaksana dengan baik. Orang nomor satu di NTB ini mengajak semua anggota Dewan bersinergi bersama pemerintah daerah supaya pembangunan berjalan baik.

Bersambung ke hal 15

Lidik Dana Biro Hukum

Abaikan Perbedaan Pendapat, Penyidik akan Libatkan LKPP Mataram (Suara NTB) Kejaksaan tak mau larut dalam beda pendapat soal alokasi dana bantuan hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi NTB. Penyelidikan jalan terus. Bahkan untuk memastikan indikasi penyimpangannya, akan dilibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Penegasan itu dilontarkan Ketua Tim Penyidik kasus ini melalui juru bicara Kejati

NTB, Made Sutapa, SH, ketika ditanya ada beda pandangan hukum soal penentuan le-

lang atau penunjukan langsung dana Biro Hukum Setda NTB. ‘’Kami tidak ikut itu.

TO K O H

(Suara NTB/bul)

LAMBUNG - Lambung, pakaian khas tradisional Sasak untuk kaum perempuan ini, biasanya dikenakan pada saat kegiatan-kegiatan tertentu saja. Tampak sejumlah pedagang kain di kawasan wisata Kuta, Lombok Tengah ini, mengenakan Lambung saat berjualan, untuk lebih memperkenalkan pakaian tradisional Sasak kepada khalayak khususnya kepada wisatawan.

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalah dengan KLU

KO M E N TTAA R Pesimis Data BPS

Mataram (Suara NTB) Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sarufidin, SH menilai anggaran kemiskinan yang digelontorkan Pemprov NTB dalam APBD 2016 sebesar Rp 800 miliar lebih masih kalah dengan anggaran yang digelontor-

WAKIL Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Hairul Warisin mempertanyakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan data angka kemiskinan di Gumi Patuh Karya yang masih stagnan.

Berdasarkan data tahun 2014, persentase kemiskinan di Lotim sebesar 19 persen.

Bersambung ke hal 15

umnya. Karena ini sesuai dengan Perpres 70 tahun 2012 dan sebelum perubahan sesuai Perpres 54 tahun 2010 Pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 huruf e. Menurut Agus Patria, bahwa bantuan hukum masuk dalam kategorti penyedia jasa konsultasi hukum advokat yang boleh di PL. Bersambung ke hal 15

Di Bawah Naungan ’’Konflik’’ Beringin

Tolak Usul Bangun Mal WAKIL Presiden (Wapres), H.M. Jusuf Kalla meminta pimpinan dan anggota DPRD kota di seluruh Indonesia menolak pembangunan pusat perbelanjaan atau mal yang diusulkan oleh walikota. ‘’Hampir semua daerah hijau di kota-kota sudah dijadikan mal, dan DPRD kadang juga setujui itu. Jadi kalau ada walikota minta mal, tolak,’’ kata Kalla pada Rapat Kerja Nasional I Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) di Mataram, Kamis (25/2).

Hal itu ditempuh agar pembangunan kota di Indonesia seimbang dengan keberadaan daerah hijau yang mencukupi.

Menurut Kalla, kebanyakan lahan di kota telah dipakai untuk bangunan sehingga ruang terbuka hijau di area kota menjadi tidak ada yang akhirnya berpengaruh kepada keberadaan perumahan yang sehat dan baik untuk warga perkotaan.

Bersambung ke hal 15

Tapi fokus pada penyelidikan,’’ tegas Sutapa.

Sah-sah saja ada pihak yang menyebut bahwa dana Biro Hukum untuk menyewa jasa pengacara itu boleh melalui penunjukan langsung. Meski nilainya di atas Rp 200 juta.

Ini disampaikan Inspektur pada Inspektorat NTB Dr.M. Agus Patria, SH, MH sebel-

kan pemerintah setempat.

Dengan postur sebesar Rp 843 miliar lebih, KLU dapat mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan lebih dari Rp 270 miliar atau sekitar 40 persen dari total APBD 2016. ‘’Kami di KLU menganggarkan sekitar 270 miliar lebih

untuk penanggulangan kemiskinan masuk sektor kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dari kurang lebih Rp 4 triliun anggaran provinsi (APBD 2016), mereka hanya bisa anggarakan 20 persen atau kisaran Rp 800 miliar.

Bersambung ke hal 15

SEBAGAI partai dengan basis pendukung terbesar di NTB, Partai Golkar tidak saja menyediakan ‘keteduhan’ untuk para politisinya. Lebih dari itu, partai bentukan rezim orde baru ini juga menyimpan bara konflik yang jika terbakar, akan sulit dipadamkan.

Tengoklah yang terjadi di tubuh DPD Golkar NTB saat ini. Meski kepengurusan DPP Partai Golkar telah dipersatukan menyusul terbitnya SK pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM, kepengurusan DPD Golkar NTB bukannya melebur. Sebaliknya, dualisme di tubuh kepengurusan partai beringin di Provinsi NTB ini malah semakin kuat.

Saat ini, Partai Golkar di NTB bisa dikatakan memiliki dua kepengurusan. Yang satu berada di bawah kepemimpinan H. M. Suhaili FT, SH yang terpilih dalam Musda Praya, beberapa waktu lalu. Yang lain adalah kepengurusan lama yang terbentuk melalui Musda Senggigi, 2009 silam. Kepengurusan lama ini sebenarnya berada di bawah komando Dr. H. Zaini Arony. Namun, kasus hukum yang menyeret Zaini ke penjara membuat duet H. Muh. Amin, SH, M.Si selaku Sekretaris dan H. Umar Said sebagai Wakil Ketua tampil ke muka.

Sejumlah kalangan menilai, fragmentasi kubu-kubu di DPD Partai Golkar NTB dipicu oleh hasil Musda Praya yang secara mengejutkan tak mengakomodir sejumlah pengurus teras Partai Golkar NTB. “Saya kira, pelaksanaan Musda itu, termasuk kemudian terpilihnya kembali Suhaili, menurut hemat saya semakin memperkuat dugaan bahwa sesungguhnya perkubuan itu semakin mengeras,” ujar pemerhati masalah politik NTB, Drs. Darmansyah, M.Si yang dikonfirmasi Suara NTB, beberapa waktu lalu.

Celakanya lagi, perkembangan itu diikuti dengan lahirnya keputusan untuk melengserkan H. Umar Said, S.Ag dari pucuk pimpinan DPRD NTB, diganti oleh Hj. Baiq Isvie Rupaeda, MH yang menjabat Sekretaris DPD Golkar NTB hasil Musda Praya.

Umar melawan. Dukungan dari internal DPRD NTB berhasil digalangnya. Secara mengejutkan, ini memunculkan resistensi yang meluas dari internal DPRD NTB. Bersambung ke hal 15

Sebagai Etalase

Mataram Tumbuh Menjadi Kota Bersih dan Nyaman UNTUK itu, pasangan WalikotaWakil Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh-H.Mohan Roliskana, setelah dilantik 17 Februari lalu, langsung bergerak cepat. Petahana yang menang telak dengan perolehan suara 77 persen lebih pada Pilkada serentak tahun 2015 lalu itu, mencanangkan program 100 hari. Targetnya, antara lain menjadikan Kota Mataram lebih bersih, lebih rapi dan lebih cantik. Termasuk memberi banyak kemudahan pada dunia usaha.

Disadari pasangan yang dikenal dengan paket AMAN bahwa Kota Mataram adalah etalase NTB. Sebagai ‘’cermin’’ NTB, Kota Mataram harus berupaya tampil ‘’sempurna’’. Dalam arti untuk berbagai hal, Kota Mataram harus lebih baik dari daerah lainnya.

Dalam program 100 hari, penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) menjadi salah satu program prioritas pasangan Ahyar-Mohan. ‘’Ini menjadi salah satu prioritas dalam program 100 hari kami. Masih ada PKL di beberapa lokasi yang harus ditertibkan,’’ kata walikota saat silaturahmi di Kantor Walikota dengan Tim Redaksi Suara NTB dan Radio Global FM Lombok dipimpin Penanggung Jawab H.Agus Talino, Kamis (25/2) kemarin.

Bersambung ke hal 15 Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (kanan) bersama Walikota Mataram H.Ahyar Abduh, Kamis (25/2) kemarin.

(Suara NTB/rak)

(Suara NTB/dok)

Wajah Kota Mataram kini semakin bersih dan cantik.

Jalan-jalan utama yang membelah kota sudah semakin lebar. Pusat perbelanjaan dan hotel bertumbuh. Kota ini, tidak saja semakin menjanjikan kenyamanan bagi warganya. Tetapi menjadi pilihan tempat berlibur dan banyak kegiatan berskala nasional dan internasional. Karenanya Mataram tidak boleh berhenti berbenah untuk menjadi kota yang maju.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Halaman 2

Tinggal di Rumah Bedek

Mukminah Harapkan Perhatian Pemerintah PEMILIHAN Gubernur, Bupati dan Walikota secara serentak 9 Desember lalu, memberikan pelajaran bagi masyarakat.

Setidaknya, proses pemilihan ini dapat diadopsi oleh masyarakat untuk mengefisiensikan anggaran.

Hal tersebut dilakukan di Kelurahan Pagesangan Kecamatan Mataram. Setidaknya, tiga lingkungan yakni Bebidas, Pagesangan Barat dan Pagesangan Utara akan melaksanakan Pilkaling serentak. “Pilkaling ini, kita coba seperti pemilihan walikota kemarin (Desember lalu, red),” kata Lurah Pagesangan Drs. I Made Gde Yasa dikonfirmasi, Rabu (24/2).

Yasa menjelaskan, konsep Pilkaling serentak ini selain efisiensi anggaran juga mempermudah pembuatan SK serta pelantikan. Artinya, pada pemilihan selanjutnya masyarakat bisa mengetahui purna tugas kaling mereka. Pendidikan politik kata Yasa, ingin ditanamkan mulai dari hal yang sederhana.

“Kami ingin memberikan pendidikan politik ke masyarakat,” ujarnya.

Animo masyarakat cukup tinggi. Dia mengambil contoh, Pilkaling 28 Oktober lalu. Tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 - 80 persen. Artinya, kesadaran politik masyarakat mulai tinggi. Disatu sisi, para calon menyampaikan fakta integritas mereka. Diantaranya, akan siap mundur dari jabatan jika terbukti korupsi serta berjanji melayani masyarakat dengan baik. “Pokoknya seperti Pilkada. Mereka buat pakta integritas,” sebutnya.

Yang paling ditekankan adalah, proses demokrasi di tingkat lingkungan harus berjalan baik. Hal ini menurutnya, bisa diaplikasikan pada pemilihan selanjutnya.

Masyarakat menyalurkan aspirasi dengan baik sesuai hati nurani.

Disatu sisi, dia mengimbau masing masing calon diharapkan tidak berorientasi pada kemenangan. Tapi bagaimana memberikan contoh serta pendidikan politik kepada masyarakat. Simpatisan dan pendukung lainnya, diminta menjaga kondusifitas selama tahapan pemilihan. “Supaya masyarakat tetap aman dan kondusif,” harapnya. (cem)

I Made Gde Yasa (Suara NTB/dok)

Jangan Takut Tersaingi ANGGOTA Komisi IV DPRD Kota Mataram, Lalu Suriadi, SE., mengaku tidak setuju dengan permintaan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) NTB mengenai moratorim pembangunan hotel di Kota Mataram.’’Untuk membangun pariwisata tentu kita butuh tamu sebanyak-banyaknya. Itu kita belum cukup,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Rabu (25/2).

Menurut Suriadi, sepanjang pembangunan itu sesuai regulasi, misalnya Perda RTRW, boleh-boleh saja dilakukan.

Meskipun PHRI menyebutkan bahwa jumlah kamar hotel di Kota Mataram mencapai 3000 kamar, tetap saja masih kurang.

Apalagi Kota Mataram telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional untuk kawasan Indonesia Timur. Sebab, kalau berbicara event pariwisata, kebutuhannya puluhan ribu.

Ia mencontohkan acara kepartaian yang dilaksanakan oleh dewan pimpinan pusat, membutuhkan kamar hotel sampai 5000. Sehingga kalau sekarang kamar hotel yang ada di Kota Mataram berjumlah sekitar 3000, jelas masih kurang. ‘’Kalau sesuai regulasi, kenapa tidak,’’ ujarnya. Suriadi mengimbau kepada PHRI tidak perlu khawatir hotel yang ada akan tersaingi. ‘’Yang penting menjalin koordinasi yang sehat, itu yang perlu,’’ imbuhnya.

Justru politisi PAN ini mengajak para investor berlombalomba mencari konsumen. Karena bagaimanapun kalau ada event berskala besar yang menghadirkan 5000 tamu, jelas tidak bisa tertampung di Kota Mataram. ‘’Jangan karena banyak kamar PHRI takut. Justru bagaimana caranya dengan banyak kamar para pengusaha bisa bersaing.

Karena, harus disadari bahwa saat ini Pemkot Matarampun sedang gencar-gencarnya mendatangkan investor. ‘’Ini baru ADEKSI, tidak menutup kemungkinan kegiatan-kegiatan lain yang jauh lebih besar juga akan dihelat di Mataram,’’ ucapnya.

Walaupun jumlah hotel di Mataram mencapai seraturan, namun hotel dengan kategori hotel berbintang masih terbatas. ‘’Saya contohkan, kenapa partai-partai tidak pernah mengadakan acara seperti kongres dan lain sebagainya di Mataram, karena memang kapasitas hotel kita di Mataram masih terbatas,’’ katanya. Padahal, banyak orang luar senang berkunjung ke Mataram. Suriadi mengatakan pengusaha tidak perlu ketakutan melihat geliat perkembangan pembangunan di Kota Mata r a m . ‘’Dalam bisnis itu tidak boleh pesimis,’’ tandasnya. (fit)

(Suara NTB/ynt)

Mukminah di depan rumahnya di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan. ujarnya. Bahkan asbes yang digunakan sebagai atap rumahnya hasil dari mengumpulkan asbes bekas sisa pembangunan rumah dari warga lainnya. “Ada sebagian yang dibeli,” ujarnya. Kamar tidur, dapur, tempat makan dijadikan satu dalam rumah kecil tersebut. “Rumah ini ndak ada kamar, langsung tempat tidur

dan ada dapur di sebelahnya,” ujar ibu delapan anak ini.

Rumah tersebut ditempati bersama suami dan dua orang anaknya yang masih muda.

Sehari-hari Mukminah berjualan kecil-kecilan di sekitar rumahnya. Sementara suaminya bekerja sebagai kusir cidomo dengan penghasilan yang kecil. “Dapat Rp 40 ribu

sehari, belum beli rumput.

Kadang kalau lagi banyak dapat Rp 50 ribu dan saya dikasih belanja Rp 20 ribu sama bapaknya,” katanya.

Ia berharap Pemkot Mataram bisa membantu perbaikan rumahnya. Ia mengatakan memang sudah didata, tapi bantuan tidak kunjung datang. “Semoga rumah saya

ini bisa mendapat bantuan dari pemerintah,” ujarnya.

Ironisnya, meskipun rumahnya terlihat kumuh, tapi terlihat satu unit sepeda motor terparkir di dalam rumah. Ditanyakan soal ini, Mukminah mengatakan itu sepeda motor anaknya yang didapatkan dari kredit dan digunakan untuk mengojek. (ynt)

Tangani Masalah Sampah

Pemkot akan Bentuk Satgas Kebersihan Mataram (Suara NTB) Persoalan sampah tetap menjadi atensi bagi Pemerintah Kota Mataram. Untuk menanganinyan, akan dibentuk satuan tugas (Satgas) kebersihan. Hal tersebut disampaikan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh di ruang kerjanya, Kamis (25/2).

Masalah kebersihan kata Walikota, masuk dalam program prioritas di 100 hari kerja. Beberapa titik sangat rawan terjadi penumpukan sampah. Oleh karena itu, Dinas Kebersihan akan membentuk Satgas kebersihan. “Jangan sampai dibiarkan begitu saja,” katanya.

Bahkan dijelaskan secara

rinci, Satgas ini nantinya akan menangani tempat tempat penumpukan sampah.

Artinya, satgas itu dibentuk untuk pelayanan masyarakat, sehingga akan lebih banyak bertugas di pinggir jalan. “Kadang masyarakat yang baru potong pohon di jalan. Itu harus diangkat,” terangnya.

Dia menyadari, penanganan kebersihan jangka panjang memiliki cara tersendiri. Sedang dilakukan pengkajian rencana ke depan, supaya persoalan persampahan tertangani dengan baik.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi menjelaskan, pihaknya baru

menyiapkan konsep pembentukan Satgas tersebut. Bahkan secara rinci disebutkan, Satgas ini terdiri dari 30 orang. “Konsepnya sedang kita susun,” akunya.

Satgas kebersihan ini kata Dedi, dibagi tiga kelompok.

Mereka secara bergiliran bertugas mengawasi tumpukan sampah di Mataram. Dengan pola seperti itu, dipastikan tidak akan ada lagi sampah menumpuk di Mataram.

“Mereka piket delapan jam.

Keliling memantau tumpukan sampah,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/dok)

Pilkaling Serentak

Di tengah gerimis pada siang hari yang melanda Kota Mataram belum lama ini, di beranda rumah yang terbuat dari bedek atau bambu, duduk dua orang anak muda yang sedang asyik mengobrol dan menikmati dinginnya cuaca.

Dari luar, sekilas tampak seperti bukan rumah karena bentuknya yang sangat sederhana. Apalagi di sekeliling rumah tersebut dipagari bambu dan tanaman liar.

“Ayo masuk. Ini lihat rumah saya. Belum pernah dapat bantuan dari pemerintah,” cetus Mukminah, perempuan paruh baya sambil mempersilahkan Suara NTB masuk ke dalam rumahnya yang ada di Lingkungan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram.

Rumah Mukminah terbuat dari bedek dan beratap asbes.

Rumahnya terletak di dekat sungai yang melintasi wilayah Karang Genteng. Di depan rumahnya tampak suasana kumuh dan tak terawat, jemuran pakaian dibentangkan. Mukminah mengatakan telah dua tahun menempati rumah tersebut. Tanah itu adalah warisan dari mertuanya dan kemudian ia bangunkan rumah dengan sederhana, rumah tanpa kamar tidur.

“Saya dikasih tanahnya sama ibu mertua, terus rumahnya bangun sendiri tapi berhutang dulu baru bisa seperti ini,”

Diduga PSK Pasar Panglima ”Smart Street Lighting” dari ”Eco-District” Masih Beroperasi Mataram (Suara NTB) Setelah Pemkot Mataram membentuk tim terpadu sejak September 2015 lalu dan aktif mengawasi aktivitas malam di sekitar Pasar Beras, Cakranegara, tak ada lagi wanita malam yang kerap mangkal di kawasan tersebut.

Namun belakangan ini, diduga para wanita malam masih beroperasi dan mangkal di sekitar Pasar Beras pada malam harinya. Hal ini disampaikan Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira kepada Suara NTB. Meskipun saat ini pos pantau yang ada di sekitar kawasan itu masih ada dan anggota Linmas rutin berjaga, tapi wanita malam yang dulu kerap nongkrong di sekitar kawasan itu disinyalir kembali lagi. “Tetap dipantau sama Linmas tiap malam. Tapi disinyalir masih ada wanita-wan-

ita itu berkumpul di sana. Tapi memang untuk praktek (prostitusi) di sana sudah tidak ada,” jelas Suwira.

Jika Linmas yang sedang berjaga melihat ada wanita malam di sekitar kawasan itu akan langsung disuruh pergi, tapi jika dilihat tak ada petugas, mereka akan kembali lagi dengan sendirinya. “Tapi jumlahnya tidak sebanyak dan seterbuka dulu, mereka juga merasa takut karena ada Linmas yang menjaga,” jelasnya.

Suwira mengatakan setiap malam anggota Linmas dari kelurahan berjaga di kawasan itu. Linmas ini juga dikoordinir langsung oleh Satpol PP Kota Mataram. Agar kawasan tersebut benar-benar bebas dari aktivitas malam dimana masih dijadikan tempat berkumpul para wanita malam, Suwira mengatakan perlunya ketegasan dari aparat untuk

menangani persoalan tersebut. Dulunya ada beberapa rumah warga yang diduga dijadikan tempat aktivitas prostitusi, tapi setelah Pemkot Mataram memberikan bantuan modal usaha kepada pemilik rumah, saat ini dipastikan sudah tidak ada kegiatan tersebut.

Berbeda dengan dulu yang kondisi wilayah sekitar Pasar Beras remang-remang karena minim penerangan, sejak beberapa waktu lalu telah dipasang PJU oleh Dinas Pertamanan di sekitar wilayah tersebut. Kelurahan juga berencana akan memindahkan gazebo (berugak) yang ada di sekitar pasar sehingga tidak dimanfaatkan sebagai tempat berkumpulnya para wanita malam. “Kita masih koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan kepala lingkungan,” ujar Suwira. (ynt)

BKD Segera Serahkan Laporan Dua ASN Dukcapil kepada Walikota Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, segera menyerahkan berkas laporan dua aparatur sipil negara (ASN) kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Kedua ASN ini diketahui masing - masing berinisial NN dan WYN. Mereka tertangkap pada 2015 lalu, di salah satu hotel berbintang di Kelurahan Sapta Marga, karena diduga sedang berbuat mesum.

Satpol PP Provinsi NTB dan Polsek Cakranegara, langsung menggiring keduanya dan dimintai keterangan. NN dan WYN diketahui sudah berkeluarga.

(Suara NTB/fit)

Tim penegak disiplin Pemkot Mataram terdiri dari Asisten III Setda Kota Mataram, BKD Pol PP, Inspektorat serta Bagian Hukum, telah memanggil keduanya. Mereka dikonfrontir berdasarkan hasil pemeriksaan kepolisian.

Oleh tim penegak disiplin, mereka mengakui kesalahannya dan terkategori pelanggaran berat. Meskipun demikian, hingga kini Pemkot Mataram belum menjatuhkan sanksi apapun kepada keduanya. Padahal, undang - undang ASN nomor 5 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah 54 tahun 2010 tentang kedisiplinan pegawai, mengatur sanksi bagi PNS. Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan, sidang disiplin

sudah dilakukan beberapa bulan lalu dan keduanya mengakui kesalahannya.

“Dulu kan sudah kita panggil,” kata Dewi dikonfirmasi Kamis (25/2).

Belum dijatuhkannya sanksi bagi kedua ASN Dukcapil itu kata Dewi, karena Penjabat Walikota Mataram saat itu tidak boleh tanda tangan. Berkas hasil pemeriksaan itu nantinya, segera diserahkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian. “Nanti kita ajukan lagi ke Pembina Kepegawaian,” ujarnya.

Mantan Kadisdukcapil Kota Mataram ini, enggan memberikan komentar lebih jauh apakah akan dipindah ke kelurahan atau instansi lain. Tapi disampaikan, kedua ASN itu telah melanggar kedisiplin pegawai. (cem)

Direalisasikan Tahun Ini

Mataram (Suara NTB) Tahun ini program smart street lighting dari eco-district akan mulai dilaksanakan. Untuk program penerangan jalan umum dengan konsep pintar ini, Kota Mataram akan mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 20 miliar. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, Kamis (25/2). Mohan mengatakan lampu penerangan jalan umum (PJU) di Kota Mataram akan diganti dengan lampu yang lebih hemat energi dengan konsep smart street lighting. “Eco-district tahun ini akan ada realisasinya. Kita akan dapatkan pemasangan LED itu yang akan dipasang di Kota Mataram,” ujarnya.

Keunggulan lampu LED derngan konsep penerangan pintar ini dijelaskan Mohan dayanya tidak besar sehingga bisa menghemat pengeluaran untuk pembayaran PJU. Selain itu lampu tersebut nantinya akan meredup dengan sendirinya di atas pukul 22.00 malam sehingga lebih ekonomis dan efektif. “Ini akan efektif menekan kelebihan daya dari PLN,” ujarnya. Sistem baru ini juga disampaikan Mohan akan memiliki m e t e r a n tersendiri sehingga pemakaian dayanya bisa dikontrol.

Seperti diketahui, tiap bulan Pemkot Mataram melalui Dinas Pertamanan mengeluarkan anggaran mencapai Rp 2,1 miliar sampai Rp 2,2 miliar untuk pembayaran beban list r i k

PJU dan dalam setahun bisa mencapai Rp 26 miliar. Dengan konsep penerangan pintar ini, pembayaran beban listrik PJU bisa ditekan sampai Rp 20 miliar dan nantinya Kota Mataram hanya mengeluarkan anggaran sekitar Rp 8 miliar per tahun untuk pembayaran beban PJU. Mohan memastikan tahun ini program ini sudah bisa direalisasikan. Ia juga sudah menerima surat dari tim eco-district.

Selain Kota Mataram, Kota Bogor juga akan menerima bantuan program konsep penerangan pintar ini. Anggaran Rp 20 miliar yang dikucurkan untuk program ini termasuk untuk pelatihan operator. Operator ini akan diambil dari pegawai Dinas Pertamanan. “Ini free semua. Pembiayaan dari mereka semua dan kita tidak keluar uang sepeserpun,” jelasnya.

Realisasi program eco-district yang dirancang sejak 2014 lalu ini akan dilaksanakan secara bertahap. Setelah menyasar penataan di eks Pelabuhan Ampenan tahun lalu dan tahun ini untuk program PJU pintar, tahun depan rencananya akan direalisasikan untuk penanganan sampah dengan menggunakan insinerator skala besar. Pelaksanaan program eco-district ini disampaikan Mohan sempat tertunda beberapa waktu karena adanya restrukturisasi di kementerian beberapa waktu lalu. Dalam pelaksanaan program ini, tim ecodistrict bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (ynt)

H. Mohan Roliskana

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Dilimpahkan ke Polda YAYASAN Perlindungan Konsumen (YPK) NTB barubaru ini menerima pengaduan konsumen terhadap salah satu lembaga keuangan non bank. Pengaduan tersebut, kata Ketua YPK, H. Moh. Saleh, terkait penarikan paksa unit kendaraan yang dilakukan oleh oknum petugas yang mengatasnamakan diri dari finance.

H. Saleh tak menyebut detail nama pengadu dan finance yang diadukan. Persoalan dimaksud tak bisa diselesaikan di YPK, hingga Badan Penye(Suara NTB/dok) H. Moh Saleh lesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram.

“Terpaksa harus diteruskan ke Polda NTB, setelah diusahakan YPK dan BPSK berdamai,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Kamis (25/2).

Kasusnya bisa dikatakan persoalan lawas antara konsumen dan lembaga finance. Pengambilan paksa unit kendaraan di lapangan oleh petugas finance, meskipun sudah ada iktikad untuk menyelesaikan persoalan tersebut oleh pengadu.

Ia tak ingin menyinggung pada apa yang sebenarnya berkaku hingga persoalan-persoalan serupa sering muncul, H. Saleh mengharapkan pihak otoritas harus mengoptimalkan sosialisasi. Baik kepada masyarakat sendiri, terlebih kepada pihak finance yang banyak diadukan.

H. Saleh menyebut YPK dalam kapasitasnya sebagai lembaga nirlaba yang menampung laporan-laporan konsumen terhadap pelayanan suatu lembaga. YPK memiliki peran untuk memperjuangkan hak-hak konsumen (mendamaikan konsumen dengan perusahaan yang diadukan).

Kaitannya dengan upaya menekan terulangnya persoalan yang dipaparkan, YPK sendiri belum mampu melakukan sosialisasi yang lebih luas karena nihilnya anggaran yang dikelola. Oleh karena, dalam persoalan konsumen dengan finance ini, pihaknya mengharapkan OJK-lah yang harus ambil bagian paling depan menyelesaikan, maupun melakukan langkah-langkah preventif sehingga persoalan serupa tak berulang-ulang. (bul)

Hak Kelola DMB Sebaiknya Dipindahkan ke Dinas Kelautan Mataram (Suara NTB) Komisi III DPRD NTB merekomendasikan aset Pemprov NTB yang saat ini dikelola oleh PT. Daerah Multi Bersaing (DMB) diserahkelolakan kembali kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB. Harapannya keberadaan aset bisa lebih produktif untuk PAD. Aset berupa lahan dan kolam di kawasan pesisir pantai Meninting Senggigi, Lombok Barat dimaksud, menurut informasi nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar. “Tinggal diselesaikan di biro yang membidangi aset saja. Kita sudah setuju aset itu dikelola Dinas Kelautan,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB, Johan Rosihan dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/2).

Aset dimaksud, dulunya diserahkan kepada PT DMB, karena diperkirakan ada dana Rp 6 miliar dari dividen PT. Newmont. Sayangnya, dana yang diharapkan tersebut hingga kini tak bisa dipastikan. Imbasnya, aset tersebut tak bisa produktif bagi daerah.

Tinggal kesepakatan pemerintah daerah di tingkat eksekutif, setelah legislatif menyetujuinya. Persoalan apakah rekomendasi tersebut dapat dituntaskan tahun ini, Johan Rosihan mengatakan tak bisa memberi jawaban terkait hal itu.

Di lain pihak, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. H. Djoko Supriyanto, MM ditanya kesiapannya mengelola aset dimaksud mengatakan tak ada masalah. Aset tersebut memang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB sejak tahun 80-an.

Tak jarang, kolam yang ada di aset tersebut digunakan untuk budidaya ikan dan telah banyak dimanfaatkan. Selanjutnya jika diminta mengelola kembali, aset tersebut bisa dipertimbangkan dijadikan tempat pembibitan udang galah. Sebab untuk bibit udang galah yang dikembangkan di mina padi saat ini, sumbernya didatangkan dari Karangasem, Bali.

Bibit udang galah yang masih dalam wujud larva, bisa dikembangkan menggunakan air asin. Setelah berumur, bibit udang galah akan menyesuaikan berkembang biak di air tawar. “Makanya larva udang galah itu paling tepat dikembangkan di kawasan muara. Umumnya seluruh hatchery udang galah di Indonesia seperi itu, baru berhasil untuk pembibitan,” katanya.

Sejauh ini, NTB diakui belum memiliki pusat pembibitan udang galah. Persoalannya, karena tak adanya aset yang dikelola oleh Dinas Kelautan yang lokasinya sesuai lingkungan yang diinginkan bibit udang galah. (bul)

(Suara NTB/bul)

PEMECAH BATU - Sebagian masyarakat Batukliang, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah mengandalkan perekonomian keluarganya dari memecah batu.

Batu-batu yang diambil dari kali tak jauh dari lingkungan setempat selanjutnya dijual untuk memenuhi tingginya permintaan karena pesatnya pembangunan.

Nampak bebeberapa ibu pemecah batu di bawah tenda sederhana, Kamis (25/2).

Akibat Impor

Dikhawatirkan Harga Garam NTB Anjlok Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah mengkhawatirkan anjloknya harga garam yang diproduksi petani garam di NTB, menyusul diberlakukannya kebijakan Kemendag RI tentang impor garam selebar-lebarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si ditemui di Mataram, Kamis (225/2) mengatakan, kekhawatiran ini sangat beralasan. Sebab NTB masuk sebagai daerah penyumbang utama produksi garam nasional. Dan secara rutin, melalui Kementerian Kelautan petani garam diprioritaskan mendapat dukungan.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Kelautan Perikanan, Susi Pudjiastuti juga menolak kebijakan impor garam oleh

Kementerian Perdagangan.

Sebab, anggaran yang digelontorkan kepada daerah untuk menguatkan petani garam dikhawatirkan akan sia-sia.

“Nampaknya Menteri Susi tidak dimintai tanggapannya sebelum ada kebijakan dari Menteri Perdagangan. Mestinya garam di daerah diserap dulu sebelum diberlakukan impor. Yang paling dirasakan petani kita bisa saja harga garam produksinya anjlok,” tambah kepala dinas. Meskipun sebenarnya petani ga-

ram diyakini tetap tangguh di tengah tidak menentunya harga garam.

Saat ini, lanjut Ir. Aminollah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB telah menargetkan angka produksi garam sebesar 10 persen dari total target produksi tahun 2015 sebesar 232.090.000 ton (terealisasi sebesar 178.605,18 ton). Dengan potensi luas lahan produksi di NTB seluas 9.789,92 hektar.

Dari sisi kualitas, bisa dibandingkan dengan produksi garam dari daerah lainnya.

Enam kabupaten/kota produsen garam di NTB, yakni Lmbok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Dari total produksi tersebut, menurutnya, hanya 30 persen yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan garam rumah tangga (termasuk garam yang diyodium). 70 persennya merupakan garam untuk industri yang dikirim ke luar daerah. “Garam impor untuk memenuhi kebutuhan industri, petani kita juga sebagain besar jual untuk kebutuhan industri, bagaimana tidak mempengaruhi harga garam lokal kalau garam impornya masuk,” ungkapnya.

Meski tetap memberikan

perhatian kepada petani-petani garam dalam bentuk berbagai dukungan, Ir. Aminollah mempersilakan petani garam memanfaatkan lahan garamnya menjadi tambak udang. Seperti yang dilakukan di wilayah selatan Lombok Timur.

Diketahui, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 125/M-DAG/Per/12/ 2015 yang akan berlaku pada tanggal 1 April 2016. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran produksi garam dalam negeri dianggap kualitasnya lebih rendah dari kualitas garam impor. Kebijakan inipun kini mendapat banyak kritikan dari berbagai kalangan. Lantaran akan mematikan petani garam dalam negeri. (bul)

NTB Tawarkan Bulog Jadi Penyangga Stok Ikan

Mataram (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB membuka pintu bagi Perum Bulog Wilayah NTB

Aminollah (Suara NTB/bul)

agar terlibat langsung sebagai penyangga ketahanan stok hasil tangkap kelautan.

Sebab komoditas perikanan tangkap selalu menjadi momok penyumbang inflasi setelah komoditas hortikultura.

Dari data-data yang disajikan Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas perikanan hasil tangkap di antaranya tongkol hingga ikan asin berperan aktif memberi sumbangan pada struktur utama inflasi di NTB. “Kita persilakan Bulog membeli, toh juga ikan bisa disimpan hingga tujuh bulan.

Ketika hasil tan-

gkapan tinggi, bisa dibeli, dan dijual saat paceklik penangkapan,” kata Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M.Si. Yang terjadi selama ini, ada ikan-ikan hasil tangkapan nelayan ditampung oleh pengusaha swasta dengan harga yang sangat rendah, maksimal Rp 1.500/ekor pada jenis ikan tertentu. Ikan-ikan yang dibeli dari nelayan ini selanjutnya disimpan di cool storage. Lalu dikeluarkan saat hasil tangkapan berkurang. Di moment inilah harga jualnya cukup tinggi hingga Rp 17.500/ekor.

Di Kota Mataram, sebagai pusat penjualan ikan dari berbagai tempat, ada enam cool storage milik swasta untuk menampung hasil pembelian.

Bayangkan, jika Bulog yang terlibat langsung dalam pola seperti dimaksud, inflasi bisa ditahan dan secara bisnis bisa mendatangkan keuntungan.

Ide kepala dinas ini menjadi ide pertama di Indonesia, dan nampaknya Bulogpun bisa menjalankan bisnis ini, selama perusahaan penyangga pangan nasional milik pemerintah ini diberikan rekomendasi oleh Bulog pusat.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan Perikanan tahun ini akan memberikan bantuan dua cool storage masing-masing berkapasitas 100 ton. Bantuan tersebut diberikan langsung melalui Dinas yang membidangi kelautan perikanan di Kota Mataram dan Kota Bima.

Harapannya, cool storage ini bisa dikelola langsung oleh pemerintah (jangan dipihakketigakan ke swasta). Sebab berpotensi pola bisnis yang dilakukan sama seperti yang diterapkan pengepul-pengepul lainnya.

“Kalau Bulog tidak bisa menyiapkan sendiri cool stor-

age, bisa saja bantuan yang diberikan KKP itu nantinya Bulog yang kelola. Sehingga saat terjadi kekurangan stok di lapangan, stok yang tersimpan di cool storage bisa dikeluarkan untuk operasi pasar.

Seperti halnya yang dilakukan Bulog terhadap komoditas hasil pertanian,” katanya, Kamis (25/2).

NTB memiliki potensi perikanan kelautan cukup besar.

Hasil tangkapnya tak jarang dikirim langsung ke luar daerah hingga luar negeri. Perum Bulog secara terbuka dipersilakan mengelola hasil tangkap yang tidak kecil itu.

Dalam setiap rilis bulanan, Kepala BPS Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM mengungkapkan, tongkol menjadi salah satu komoditas yang sering menyumbang inflasi.

Selain itu, cabai, rokok dan perumahan biasanya menjadi penyumbang inflasi utama lainnya. (bul)

Pemprov NTB Disarankan Ultimatum Newmont Mataram (Suara NTB) Pengamat Hukum dari Universitas Mataram menyayangkan sikap keberatan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang dilayangkan secara resmi kepada Pemprov NTB. Menyusul keberatan perusahaan ini membayar pajak kendaraan berat dan PBBKBnya secara rutin. Pemerintah daerah harus mengultimatum perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini.

“Ultimatum saja, ancam tutup perusahaan ini. Pemerintah memiliki kewenangan untuk itu,” kata Prof. Dr. Zainal Asikin menanggapi pemberitaan beberapa hari terakhir. Ketua Magister Hukum Unram ini kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (24/2) kemarin menegaskan, pemerintah daerah memiliki hak karena dalam kontrak karya perusahaan tambang ini berkewajiban tunduk pada undangundang yang berlaku.

Mestinya perusahaan ini

mencontoh perusahaan-perusahaan lain yang dengan sukarela membayar kewajibannya seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Newmont ini karena terlalu dimanja. Kalau tidak mau taat Undang-Undang, mestinya hengkang saja dari Indonesia. Pemprov NTB harus tegas, dan sikap tegas ini sebelumnya pernah dilakukan oleh Bupati KSB,” demikian disebutkan.

Prof. Zainal Asikin juga mempertimbangkan bagaimana beban tambahan pemerintah daerah ketika Newmont melayangkan surat protes, yang berujung pada pertarungan di pengadilan Pajak Surabaya. Terlebih lagi jika pemerintah daerah melalui kuasa hukumnya harus melayani panggilan pengadilan dua kali dalam sebulan.

“Buat saja addendum, bisa dilakukan, perjanjian tambahan,” tambahnya. Dengan statusnya sebagai perusahaan besar, tidak lantas sebenarnya

Newmont merasa hebat.

Tuntutan keberatan membayar pajak kendaraan berat dan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang telah berlangsung selama beberapa tahun terakhir ini harusnya tidak perlu ada. Apalagi, jika setiap tahun perusahaan yang beroperasi di Batu Hijau, Kabupaten Sumbawa Barat ini membayar pajak secara rutin, kenapa harus melayangkan tuntutan. Karena akan memberi beban tambahan kepada Pemprov NTB yang mestinya didukung fokus melaksanakan pembangunan kepada rakyat.

Dalam pandangannya, tetap tak elok Newmont menggugat pajak kendaraan dan PBBKB yang telah diberikan kepada pemerintah daerah untuk tambahan PAD. Sebab perusahaan ini telah sekian tahun mengeruk tidak kecil kekayaan alam NTB yang dikirim ke luar negeri.

“Potensi alam kita tidak sedikit diambil dan dikirim keluar

negeri. Apakah pantas keberatan bayar pajak yang nilainya sangat kecil dari yang sudah dibawa,” demikian ditegaskan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, dalam setahun terakhir di 2015, akumulasi nilai ekspor konsentrat yang dikirim Newmont ke luar negeri sebesar Rp 1.445 miliar US$ (1.445.343.458 US$). Sementara Data Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, tahun 2015 hanya menarik pajak kendaraan alat berat Newmont sebesar Rp 2,3 miliar. Semenatara PBBKBnya, sesuai jumlah bahan bakar yang dikeluarkan oleh Pertamina, sejak Januari hingga Oktober 2015 tercatat sebesar Rp 38 miliar yang dibayar.

“Insya Allah, Newmont membayar semua kewajibannya sesuai kontrak karya,” demikian jawaban singkat Publik Relation PT. NNT di NTB, Baiq Idayani dikonfirmasi terpisah. (bul)

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Penderita Gizi Buruk di RSUD Tanjung

Tingkatkan Koordinasi DINAS Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengaku sejauh ini ada beberapa program Disbudpar NTB yang tidak diketahui Disbudpar Lotim, terutama dalam pembangunan sejumlah fasilitas pariwisata. ‘’Itu semua tidak terlepas dari masih lemahnya koordinasi yang yang dilakukan Disbudpar NTB terhadap Disbudpar Lotim terutama dalam membangun sejumlah fasilitas pariwisata,’’ ungkap Kepala Dsibudpar Lotim, H. Khairil An(Suara NTB/dok) war Mahdi, Kamis (25/2).

H. Khairil Anwar Mahdi Menurutnya, Pemkab Lotim melalui Disbudpar Lotim mengaku sangat serius dalam menangani dunia kepariwisataan yang ada di Lotim. Pasalnya, Lotim merupakan salah satu kabupaten yang kaya akan objek wisata. Bahkan, semua objek wisata hampir semuanya ada di Gumi Selaparang ini mulai dari sektor perpantaian, pegunungan, wisata alam dan sejumlah objek wisata lainnya yang dalam pengembangannya, tentunya tidak terlepas adanya sejumlah fasilitas pendukung di tempat wisata itu. “Kita sangat serius dalam mengembangkan objek wisata kita,”tegasnya.

Namun, Khaeril mengaku Pemkab Lotim kerap dilupakan oleh Pemprov dalam hal ini Disbudpar Lotim ketika membangun fasilitas pendukung pariwisata di Lotim. Ironisnya lagi, katanya, sejumlah fasilitas diketahui oleh Pemkab Lotim ketika bangunan itu sudah berdiri. Sehingga, pemanfaatan dan pengelolaan sarana kerap tidak maksimal.

“Sering sekali Disbudpar NTB membangun fasilitas pariwisata di Lotim, namun tidak kita ketahui. Sehingga, tak mengherankan jika Bupati Lotim, Ali Bin Dachlan meminta agar menghentikan proyek tersebut,” jelasnya.

Kendati demikian, dalam pengelolaan dan pengembangan pariwisata. Kabupaten Lotim tetap menjalin koordinasi dengan Disbudpar NTB. Bahkan, pada tahun 2016 ini festival Muharram masuk menjadi salah satu agenda resmi.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, menegaskan jika di dalam pengelolaan pariwisata itu, persepsi antara semua pihak sangat dibutuhkan. Karena, di tahun 2016 ini Pemprov NTB melalui Disbudpar NTB menargetkan 3 juta wisatawan berkunjung ke NTB.(yon)

Dialog Publik LS2PM

Bangun Komitmen Bersama Redusir Tambang Ilegal DIALOG publik yang digelar Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB, Kamis (25/ 2) berjalan lancar. Acara yang dibuka langsung Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch Ali Bin Dachlan ini diikuti 104 peserta.

Bupati dalam sambutannya menjelaskan harus bisa dibedakan mana yang disebut tambang dan bukan tambang.

Termasuk orang yang menggambil tanahnya dengan tujuan mencetak sawah baru bukan tambang. Kondisi di Lotim oleh masyarakat dulu terhadap pasir dan batuan ini hanya dilakukan dengan memungut. Pasir dan batu pun dulu tidak diperjualbelikan. Seiring dengan perkembangan waktu, sekarang banyak melakukan galian lebih dalam untuk pasir dan batuan serta diperjualbelikan.

Tambang di Lotim, tidak termasuk produk strategis.

Pasalnya yang ditambang adalah pasir dan batuan yang menjadi konsumsi setiap hari penduduk. Untuk itu, bupati meminta agar masyarakat tidak memikirkan pasir sebagai industri besar, karena digunakan untuk bangun rumah, bangun masjid dan musala.

Dilahirkannya produk regulasi oleh pemerintah karena pemerintah tengah menjalankan fungsinya. Regulasi agar tidak ada yang dirugikan. Seperti penambangan di kawasan Ijobalit disebut bupati kondisinya saat ini sudah semakin dekat dengan jalan raya, sehingga dikhawatirkan akan berbahaya. Hal inilah yang memerlukan ada aturan dan pemerintah punya kewenangan menjaga.

Sesuai dengan amanah UUD 45 yang salah satu pasalnya menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam dikuasai negara mengisyaratkan seluruh kekayaan milik negara yang diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat.

Amanah konstitusi negara itu, ujarnya, bukan bermaksud melarang adanya aktivitas penggalian atau penambangan. Karena sejatinya, aktivitas penambangan juga memberikan keuntungan buat negara. Karena banyak yang bisa bekerja, menjadi buruh dan kendaraan-kendaraan pengangkutan bisa kerja.

Pertambangan juga ada tuntutan reklamasi. Reklamasi tambang dengan tidak membiarkan tanah berlubang pascapenambangan. Seperti tambang batu apung, lanjutnya antara penambang dan pemilik lahan disarankan membuat perjanjian jelas soal reklamasi. Pasalnya, kebanyakan ditinggal begitu saja.

Bupati juga meminta agar tidak selalu menyalahkan masyarakat dan seakan-akan pemerintah yang paling benar. “Tidak serta merta masyarakat salah dan pemerintah benar, mungkin saja karena aturan terlalu ribet,” katanya Untuk itu, bupati meminta pemerintah tidak terlalu keras kepada penambang kecil, karena penambang kecil ini minim modal. Dikatakan, yang harus ditegaskan adalah para penambang yang memiliki modal besar.

Pascapembukaan, diskusi dilanjutkan dengan pemaparan tiga pemateri. “Meminimalisir aktivitas PETI di Lombok,” Kepala Bidang SDM Dinas ESDM dan PP Lotim, Hj. Siti Hijriani, “Menyoroti aspek sosial ekonomi pemicu maraknya PETI di Pulau Lombok” Akademisi STKIP Selong, Dr. Nurun Soleh, MA dan materi “Dampak lingkungan dari aktivitas PETI,” Kepala Bidang Lingkungan dari BLHPM Lotim, Hj. Mariani.

Tema diskusi, Membangun Komitmen Bersama Untuk Meredusir maraknya Penambangan Tanpa Izin (PETI) di Lombok ini membuat peserta cukup aktif menyampaikan diskusi dengan para pemateri.

Untuk bisa melahirkan tujuan dari pelaksanaan diskusi, diperlukan komunikasi intensif antara stakeholder terkait.

Masalah PETI diakui oleh Kabid SDM pada Dinas ESDM dan PP Lotim Hj. Siti Hijriani, menjadi persoalan, karena banyaknya kasus yang ditemukan di Lotim. ‘’Diperlukan komitmen bersama semua stakeholder agar aktivitas penambangan ilegal di Lotim ini bisa diredusir,’’ ujarnya. (rus/*)

(Suara NTB/rus)

PESERTA - Peserta yang hadir pada acara dialog publik yang digelar LSP2M di Selong, Kamis (25/2).

Keluarga Tunggu Kebijakan Pemkab Lobar Pasien gizi buruk asal Dopang Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat (Lobar), yang kini dirawat di RSUD Tanjung - Kabupaten Lombok Utara (KLU), sedang menanti kepastian kebijakan Pemda Lobar. Meski utusan Lobar datang menjenguk pasien, Kamis (25/2), nyaris tak ada solusi yang ditawarkan.

(Suara NTB/ari)

RAWAT - Khaerunnisa, bocah penderita gizi buruk saat menjalani perawatan di RSUD Tanjung, Kamis (25/2).

“Masih kita bicarakan, saya disuruh melihat-lihat, biar nanti Pak Kadis yang bicara karena 1 pintu,” kilah Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) pada Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar, drg.

Arbain Ishak saat ditanya wartawan di RSUD Tanjung.

Pantauan koran ini, beberapa utusan Dikes Lobar memasuki ruang di mana Khaerunnisa (5 tahun) dirawat sejak Sabtu pekan lalu. Turut mendampingi rombongan Dikes, beberapa perawat Puskesmas Penimbung, Kecamatan Gunungsari, Lobar.

Keluar dari ruangan, Arbain selaku pimpinan rombongan sempat menolak untuk diwawancara. Pertanyaan awak media, terutama mengarah pada kebijakan cepat dan tepat yang sedianya diambil Pemda Lobar c.q Dikes Lobar. Hingga rombongan itu berlalu meninggalkan RSUD Tanjung, tak ada klarifikasi mengenai persoalan warganya yang bisa dimediakan.

Sementara Kepala Desa Dopang Kecamatan Gunung Sari, Harunnurasid menyayangkan penanganan balita gizi buruk atas nama Khaerunnisa. Ia menilai penanganan balita ini lamban sekali, sehingga tak kunjung sembuh. Karena itu ia berharap agar Lobar segera mengambil tindakan menangani balita tersebut. Pihak Puskesmas Penimbung telah berkoordinadi dengan Dikes berencana untuk merujuk pasien gizi buruk itu ke RSUP supaya mendapatkan perawatan yang maksimal

dan mudah dikontrol.

Diakuinya, balita ini sudah lama menderita gizi buruk. Namun penanganannya belum maksimal, sehingga tak kunjung sembuh. Ia berharap agar pemda segera mengambil langkah untuk perawatan balita tersebut.

Sementara itu, kepala Puskesmas Penimbung,HL. Wirawan mengaku telah mengunjungi balita yang dirawat di RSUD Tanjung bersama pihak Dikes. Kondisi balita itu memang butuh perawatan intensif. “Kami sudah koordinasi dengan Dikes, ada rencana untuk merujuk balita itu ke RSUP supaya mendapatkan perawatan lebih bagus,” katanya.

Ia mengaku, Kepala Dikes telah membentuk tim terdiri dari pihak puskesmas dan Dikes untuk turun memantau kondisi balita tersebut. Tim ini telah berkunjung ke RSUD Tanjung melihat kondisi pasien.

Pihaknya menampik jika pihak Dikes dalam hal ini puskesmas lamban menangani pasien gizi buruk ini, sehingga dirawat di KLU. Menurutnya, balita ini sendiri ke KLU untuk berobat alternatif bersama ibunya. Namun karena kondisinya drop, maka dibawa ke RSUD Tanjung. Selama berada di Dopang tempat tinggalnya, balita ini di bawah perawatan dan dikontrol oleh pihak puskesmas.

Bahkan pernah dirujuk ke RSUP, namun karena belum sembuh total dibawa pulang. Menurutnya, tidak secepat itu penyakit balita ini sembuh. (ari/her)

Rencana Penyedotan Pasir

Bupati Lotim Pakai Pertimbangan Data Empiris Selong (Suara NTB) Rencana penyedotan pasir laut di wilayah perairan Lombok Timur (Lotim) yang akan diakukan PT Dinamika Atria Raya untuk PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) guna reklamasi Teluk Benoa sedang dalam proses pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). ‘’Semua pertimbangan masuk dalam kajian,’’ ujar Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan pada pertemuan dialog publik tentang tambang yang digelar LSP2M NTB di Selong, Kamis (25/2).

Menurutnya, data empirik dari hasil pantauannya selama ini di kawasan perairan Labuhan Haji bisa menjadi pertimbangan dan bahan kajian untuk merealisasikan rencana penyedotan pasir laut. Data empirik dimaksudkan adalah terlihat banyak ikan di lokasi yang diambil pasirnya pada kolam labuh di Dermaga Labuhan Haji saat ini. “Sekarang setelah kita keruk pasirnya banyak ikan,” ucapnya.

Pihaknya yakin, jika pascaaktivitas penyedotan pasir laut dasar laut perairan Lotim ini akan banyak ikan. Apala-

gi, kondisi saat ini laut tempat pasir menumpuk di perairan Lotim ini sedang dalam kondisi tandus, karena pasir dari darat ini menutupi terumbu karang sebagai tempat berkembang biaknya ikan.

Ali BD menyatakan, aktivitas penyedotan pasir itu sama sekali tidak akan merusak lingkungan. Bicara lingkungan, Bupati mengaku memiliki perhatian serius juga terhadap lingkungan. “Saya 20 tahun jadi koordinator LSM di NTB dan saya juga pernah masuk menjadi pengurus Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) pada masanya Emil Salim dulu. Kita ini pecinta ingkungan,” tuturnya.

Menurut bupati, apa yang disampaikan pihak yang menolak tambang hendaknya bisa disampaikan dengan

data dan fakta yang kuat.

“Tidak boleh ngomong tanpa data yang kuat,” imbuhnya.

Selain itu, pasir yang disedot itu akan dijual oleh Lotim dimisalkan harganya Rp 300 ribu per kubik, maka akan dijual dengan harga. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diterima tidak dalam bentuk retribusi. “Bukan bentuk retribusi. Dari hasil penjualan bisa triliunan didapat Lotim,’’ klaimnya.

Pascalahirnya UU 23 2014 tentang Pemerintah Daerah, lanjut Bupati, urusan wilayah pertambangan diakui menjadi kewenangan provinsi. Aturan tersebut mencabut kewenangan bupati dalam hal mengeluarkan izin, termasuklah izin untuk pertambangan. Akan tetapi, aturan tersebut ditegaskan belum berlaku, karena be-

(Suara NTB/rus)

H. Moch. Ali Bin Dachlan lum keluar Peraturan pemerintah (PP)nya.

Pada kesempatan ini, bupati mengaku, dirinya merupakan salah satu dari puluhan bupati se Indonesia melayangkan gugatannya ke MK untuk me-judicial riview UU itu. “Saya turun

menggugat, April insya Allah ada putusan,” paparnya.

Dikatakan, jika diberlakukan UU ini, maka urusan lain pun semuanya menjadi kewenangan provinsi. Dampak buruknya, kabupaten nantinya hanya akan jadi penonton saat aktivitas-aktivitas pelanggaran terjadi di wilayah perairan. Di mana, penanggungjawabnya menjadi semakin jauh. Meski demikian, diakuinya, UU 32 tersebut sudah bagus. Terbukti dengan adanya kompetisi antara daerah tingkat kabupaten.

“Kalau diambil, makan akan makin lemah. Tapi ini akan menyenangkan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat,” urainya.

Namun, posisi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mestinya harus merubah nama. Tidak lagi menjadi gubernur yang dipilih oleh rakyat secara langsung. “Kalau jadi perwakilan pemerintah, tulis saja Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat. Bukan Kantor Gubernur,” sarannya. (rus)

Pengentasan Kemiskinan Ala TP PKK Lotim Pemda KLU ’’Launching’’ Kampung KB

Selong (Suara NTB) Tim Penggerak (TP) PKK Lombok Timur (Lotim) di bawah kendali Hj. Supinah Ali Bin Dachan memiliki cara tersendiri dalam upaya membantu pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Masih tingginya persoalan kemiskinan di Gumi Selaparang membuat jajaran PKK Lotim mencoba lebih serius dalam pengentasannya.

Ketua PKK Lotim, Hj. Supinah ALI BD melalui Sekretaris PKK Lotim Hj. Sumantiar menjelaskan kepada Suara NTB, Kamis (25/2), atensi TP PKK terhadap persoalan kemiskinan ini disebabkan masih peliknya masalah sosial ini yang dihadapi masyarakat Lotim.

Untuk itu, TP PKK telah memberikan bantuan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) menjadi lebih layak huni kepada masyarakat miskin dan sudah jompo. Penyaluran bantuan RTLH ini dipastikan tidak dilakukan, seperti halnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), melainkan langsung terjun ke lapangan.

TP PKK Lotim dikomandoi Hj. Supinah melihat kondisi langsung masyarakat yang akan diberikan bantuan. Hal ini di-

(Suara NTB/rus)

ACARA - Ketua TP PKK Lotim, Hj. Supinah Ali BD usai acara khitanan massal di Pendopo Bupati Lotim, Kamis (25/2). lakukan untuk memastikan bantuan-bantuan yang diberikan ini benar-benar tepat sasaran.

Pilihan sasaran, lanjutnya, benar-benar kepada yang kluster miskin paling rendah. Yakni, sudah jompo dan miskin.

Sistem yang dilakukan TP PKK ini mendapat atensi dari Bupati Lotim, sehingga alokasi anggaran untuk PKK diperbesar. Untuk RTLH dananya Rp 300 juta dipersiapkan.

Selain bantu dan kroscek langsung kondisi ril masyarakat, PKK Lotim ini juga menggelar sejumlah kegiatan sosial diperuntukkan bagi masyarakat miskin. Seperti

momentum menjelang peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tahun 2016 ini, telah dilakukan sejumlah kegiatan yang bernuansa pengentasan kemiskinan.

Yakni, penyaluran bantuan air bersih kepada masyarakat Jerowaru, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat miskin dan jompo yang juga betulbetul tercatat tidak mampu.

Sementara, Kamis kemarin PKK Lotim ini menggelar khitanan massal yang pesertanya juga dari kalangan keluarga kurang mampu. Sebanyak 25 anak yang orang tuanya kurang mampu dikhitan massal di Pendopo Bupati Lotim. (rus)

Jalur Satu Pintu ke KLU Tunggu Anggaran Pusat Tanjung (Suara NTB) Meski rencana program jalur satu pintu (one gate) dari dan menuju Kabupaten Lombok Utara (KLU)sudah digaungkan, realisasi pelaksanaannya masih harus menunggu kepastian anggaran pusat. Selain itu, terhadap beberapa fasilitas pendukung, Pemda KLU tentunya sangat membutuhkan kehadiran investor.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) KLU, Sinar Wugiyarno, SH, Kamis (25/2).

Sinar menilai, jalur satu pintu secara prinsip akan menampilkan wajah pelayanan

kepada wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang singgah di KLU. Oleh karenanya, sarana tersebut memerlukan daya dukung sarana lain. Salah satunya adalah keberadaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang bonafid.

Sebagaimana diketahui, untuk saat ini di Lombok Utara hanya berdiri 2 SPBJ yakni di Pemenang dan Kayangan.

Keduanya diklaim dimiliki oleh 1 orang. Namun dalam pelayanan kebutuhan BBM masyarakat, termasuk armada boat tradisional, masyarakat harus mengantre dan tidak memperoleh BBM setiap saat

dibutuhkan di SPBU. Oleh karenanya, tidak hanya di jalur satu pintu (nantinya) di kecamatan lain pun masih memerlukan SPBU yang bonafid.

Sinar mengutarakan, di titik pembangunan jalur satu pintu menuju 3 Gili yang dicanangkan, Pemda telah menyiapkan lahan seluas 1,3 hektar di Dusun Teluk Nara, Desa Pemenang Barat. Sementara ini, Diskoperindag dan UMKM KLU, setidaknya memastikan dukungan untuk membangun sarana pendukung, seperti showroom bagi pelaku UMKM. Namun fasilitas lainnya, masih harus menunggu termasuk datangnya investor SPBU. (ari)

Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH, MH, me-launching lahirnya Kampung Keluarga Berencana (KB). Agenda ini dipusatkan di Dusun Telok Ombal, Desa Pemenang Barat, Kamis (25/2).

Najmul mengatakan, program kampung KB yang merupakan program Kependudukan pemerintah pusat yang berorientasi menekan angka kematian anak dan ibu, mengingat tingkat kehamilan kaum ibu di KLU cukup besar yakni 20 persen dari seluruh rumah tangga di tahun 2014. Angka ini akan diturunkan menjadi 10 persen di 2020.

“Adanya kampung KB ini diharapkan ke depannya program KB ini dapat berhasil dan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia Khususnya di KLU,” ungkap Najmul.

Ia menerangkan, program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) masuk di dalam 9 agenda prioritas pembangunan (Nawacita) pada butir ke 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia sektor kesehatan. Mewujudkan keberhasilan program, Pemda KLU diakuinya masih dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain, masih stagnannya pencapaian program, serta

lemahnya implementasi program KKBPK di lapangan.

Menurutnya, guna meningkatkan jangkauan program KKBPK maka perlu dibentuk kegiatan inovasi strategis. Strategi tersebut menjadi acuan atau miniatur pelaksanaan program KKBPK di tingkat yang paling rendah. Salah satunya, kata bupati, melalui pembentukan Kampung KB. Bupati menjelaskan, Kampung KB merupakan salah satu upaya penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Implementasinya dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB, sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Asisten lll Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM, mewakili Gubernur NTB mengatakan, Kampung KB merupakan salah langkah strategis dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera yang berkualitas. Pengelolaannya dari tingkat dusun dapat disinergikan dengan program pembangunan lain seperti pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Partisipasi lintas instansi dalam Kampung KB sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan paripurna untuk mencapai kesejahteraan masyarakat,” sebut Safi’i. (ari)

(Suara NTB/ari)

KAMPUNG KB - Bupati KLU H. Najmul Akhyar bersama Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i, saat me-launching Kampung KB di Dusun Teluk Ombal Pemenang Barat, Kamis (25/2).

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Ekspose Bersama Jaksa dan Polisi

Keluhkan Infrastruktur Buruk PARA investor yang hendak berinvestasi di Lombok Barat (Lobar) mengeluhkan buruknya kondisi infrastruktur di Lobar. Hal ini menyebabkan para investor masih menimbang-nimbang untuk berinvestasi di wilayah Lobar. Karena itu, diharapkan agar sarana dasar seperti air, listrik dan jalan di kawasan wisata yang berpotensi seperti di daerah Sekotong dipriori(Suara NTB/dok) taskan untuk dibangun.

H. Effendi Menurut Kepala BPMP2T, H. Effendi tidak semua investor tidak serius membangun.

Namun ada yang serius tapi terkendala masalah infrastruktur dasar yang minim. Seperti investor di Mekaki telah menyatakan kesiapan untuk mulai membangun namun saat ini masih mencari solusi bagaimana mengatasi dari mana dapat pasokan air, listrik. Jalan juga menjadi salah satu kendalanya.

Dalam hal ini, pihaknya terus mendorong keseriusan para investor. Termasuk mempermudah perizinan dengan proses yang tidak terlalu lama, khususnya berkaitan dengan urusan daerah. “Kalau.semua syarat lengkap cepat dikeluarkan,” terangnya, Kamis (25/2).

Jika berkaitan dengan pemohon luar negari atau PMA, maka pihaknya akan berkoordiansi dengan pusat untuk mengecek investor terkait. Seperti saat ini, ada seorang bule mau berinvestasi di Lobar, karena itu ia akan mengecek ke pusat untuk koordinasi. Sebab biasanya, modus oknum investor asing ini kurang serius. Ketika mereka mengurus izin di pusat diklaim berjalan lancar. Namun realisasi di daerah justru tidak berjalan. Menurutnya, mereka ini juga menggunakan alat mengurus izin untuk bisa dapat izin tinggal di daerah.

Koordinasi dengan pusat ini juga perlu untuk mengetahui mana saja investor berlabel “PT Akan” dan mana yang serius.

Untuk mengantisipasi adanya investor tak serius diberikan izin pihaknya akan rutin melapor ke pusat. Pihaknya akan membuat laporan bulanan ke pusat.

Ia mengaku sejauh ini tidak ada investor yang dicabut izinnya, persoalannya hanya izinnya mati, karena tak habis masa berlakunya. Sesuai ketentuan, izin memiliki batas masa berlaku. Terkait masalah banyaknya lahan yang dikapling di kawasan wisata menurutnya akan dibenahi juga. Namun hal ini jelasnya, belum diketahui secara jelas apa penyebabnya. (her)

Hari Ini, Nasib Kasus Bedah Desa Ditentukan Praya (Suara NTB) Seperti apa kelanjutan penyidikan kasus dugaan korupsi bedah desa dengan tiga tersangka yang masih tersisa, bakal ditentukan Jumat (26/2) hari ini.

Tim penyidik Polres Loteng dan Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, dijadwalkan bakal bertemu untuk membahas kelanjutan proses penyidikan kasus yang diduga merugikan negara hingga Rp 1,04 miliar lebih tersebut.

“Kita sudah jadwalkan, untuk kegiatan ekspose bersama terkait kasus bedah desa dengan penyidik Polres Loteng, akan digelar Jumat besok (hari ini, red),” ungkap Kajari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, kepada Suara NTB, Rabu (24/2).

Dalam kegiatan ekspose bersama itu nantinya, jaksa dari Kejari Praya dengan penyidik Polres Loteng akan

duduk bersama membahas kelanjutan kasus bedah desa yang tengah ditangani pihak Polres Loteng tersebut. “Seperti apa hasilnya, nanti kita lihat,” tegasnya.

Sebelumnya, Polres Loteng sudah mengajukan permintaan ekspose bersama ke Kejari raya, secara resmi. Permintaan ekspose diajukan, karena tak tuntasnya berkas penyidikan kasus

ini. Padahal pihak penyidik Polres Loteng sudah berupaya semaksimal mungkin memenuhi semua rekomendasi yang diberikan jaksa.

Akibatnya, berkas penyidikan kasus yang tinggal menyisakan tiga orang tersangka harus bolak-balik dari jaksa ke polisi. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek senilai Rp 1,8 miliar

Dua Oknum Anggota Polres Loteng Dikenakan Wajib Lapor

(Suara NTB/her)

Penyidik Polres Periksa Tujuh Kades di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) terus mengusut kasus kegiatan bimbingan teknis (bimtek) para kepala desa (kades), BPD dan PKK ke sejumlah daerah tahun 2015 lalu. Penyidik Tipikor Polres sejauh ini telah memeriksa tujuh kepala desa yang ikut berangkat. Penyidik akan memeriksa semua kades yang berangkat Bimtek tersebut, termasuk tidak menutup kemungkinan pemeriksaan juga akan menyasar BPMPD selaku leading sector.

Kapolres Lobar, AKBP Winky Adhitya Kusumo, menegaskan, kasus ini ditangani Polres, karena ada laporan masyarakat. Penanganan kasus ini tegasnya tidak ada kaitan dengan kicauan salah satu kades di media sosial (medsos) mengenai kinerja polisi beberapa waktu lalu. Sebab kasus ini dilaporkan jauh sebelum oknum kades mengkritik polisi lewat medsos. Ia juga meluruskan, kedatangan Pengurus AKAD ke Polres beberapa waktu lalu tidak terkait dengan perkara bimtek yang saat ini ditangani polisi.

Menindaklanjuti laporan ini, pihaknya pun tengah melakukan ppengumpulan data (puldata) dan keterangan dari pihak-pihak yang terlibat berangkat pada kegiatan bimtek tersebut. Pihak yang pertama kali diperiksa dari bawah, yakni para kades yang masuk dalam keanggotaan AKAD. Ia mengaku, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa 7 kades. Terkait kades mana saja yang diperiksa tim penyidik, ia enggan membeberkan.

Ia juga belum bisa mengungkap hasil pemeriksaan sejumlah kades tersebut, karena masih dalam penyelidikan. Hal ini juga menyangkut keperluan penyelidikan tim penyidiknya. Pemeriksaan lanjutan kades lainnya, pihaknya tengah mengagendakan untuk mengirim surat pemanggilan.

Dalam penanganan kasus ini, pihaknya akan memilah mana kades yang berangkat rombongan dan kades yang berangkat sendiri-sendiri. Menurutnya, para kades ini akan disasar untuk diperiksa. Setelah memeriksa para kades, pihaknya juga akan memeriksa panitia bimtek. Saat ini, pihaknya belum mengarah ke sana, karena masih fokus memeriksa para kades.

Dalam hal ini, pihaknya memerlukan waktu lumayan lama dalam penanganan kasus dugaan korupsi. Sebab penanganan kasus korupsi ini berbeda dengan kasus lainnya, seperti pencurian dan lain-lain. Pihaknya harus berhati-hati dan teliti dalam penanganan, terutama dalam menangani tahap demi tahap kasus ini. “Proses penanganan kasus korupsi ini butuh waktu, karena beda dengan kasus lainnya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Plt Bupati Lombok Barat H Fauzan Khalid menyatakan, jika yang dipersoalkan adalah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), menurutnya tidak ada SPPD kades dan perangkat desa yang fiktif karena semua peserta bimtek berangkat. Namun kalau ada persoalan lain yang dilaporkan, dirinya mengaku tak tahu. (her)

Polisi Bongkar Pabrik Rokok Diduga Ilegal di Kediri Giri Menang (Suara NTB) Polres Lombok Barat (Lobar) membongkar pabrik pembuatan rokok diduga ilegal di daerah Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri sekitar pukul 15.00 Wita lebih Senin (22/2) lalu. Hasil penggerebekan di lokasi pabrik, polisi menemukan tiga orang, antara lain satu pemilik pabrik inisial HP (47) dan dua pekerjanya. Polisi pun mengamankan pemilik pabrik inisial HP warga Madura, Jatim lengkap dengan barang bukti.

Menurut Kapolres Lobar, AKBP Wingky Adhitya Kusumo, barang bukti yang diamankan berupa 2 bal rokok merk BJM tak dilengkapi gambar peringatan kesehatan berupa gambar dan pita cukai rokok layaknya rokok resmi yang beredar di pasaran. ‘’Polisi juga mengamankan tiga ton cengkeh dan alat pelinting untuk membuat rokok,’’ ungkap Kapolres dalam keterangan pers didampingi, KBO Reskrim, Iptu Agus Indra P, Humas Polres Lobar, Iptu Nyoman Wija, Kamis (25/2).

Dijelaskannya, awal mula pengungkapan pabrik rokok ilegal ini bermula anggota Opsnal yang tengah patroli di sekitar lokasi menemukan ada warga bernama Budiman membawa tas plastik berisi 15 bungkus rokok merk BJM pada Senin (22/ 2) sekitar pukul 13.00 siang.

Anggota polisi menaruh curiga karena pada bungkus rokok tidak tercantum peringatan kesehatan berbentuk gambar, seperti bungkus rokok resmi.

Atas kecurigaan itu, lalu poli-

si menginterogasi Budiman dari mana memperoleh rokok tersebut. “Setelah diperiksa oleh anggota dilihat tidak ada peringatan kesehatan berupa gambar serta vita cukai rokok layaknya bungkusan rokok resmi.

Atas pengakuan Budiman itu lalu kami kembangkan dan melakukan penggerebekan tempat pabrik rokok diduga ilegal,” tegas Winky.

Berdasarkan keterangan, Budiman mengakui membeli rokok di pelaku HP, Budiman pun menyebut lokasi pabrik.

Atas dasar pengakuan ini, , tim unit II Tipitder Polres melakukan pengembangan. Tim Tipidter lalu bergerak melakukan penggerebekan ke lokasi pabrik di Dusun Sedayu sekitar pukul 13.00 lebih. Sesampai di lokasi, anggotanya menemukan ada tiga orang tengah ada di dalam pabrik. Antara lain, HP dan dua pekerjanya. Saat dilakukan penggerebekan, pelaku berupaya mengelak dan berdalih bahwa usaha rokoknya masih tahap uji coba. Namun polisi tidak cepat percaya, sebab curiga uji coba dilakukan bukan oleh ahlinya. Akan tetapi malah dikomersialkan ke masyarakat.

Polisi selanjutnya memeriksa gudang pabrik tersebut, alhasil ditemukan 3 ton cengkeh, dua bal rokok lengkap dengan alat pelinting rokok, saus diduga dipakai untuk perasa dan busa filter rokok.

Setelah diperiksa lebih teliti, bungkus rokok tidak ada pita cukai tembakau. Selain itu, tidak ada gambar peringatan bahaya merokok seperti bungkusan rokok resmi.

Menurut keterangan pelaku, usaha pabrik rokok telah berlangsung selaam 8 bulan.

Pelaku berdalih, usaha rokok masih dalam tahap uji rasa.

Akan tetapi polisi mempertanyakan, uji rasa terlalu lama.

Selain itu, tidak menggunakan tim berwenang yang melakukan uji melainkan menggunakan masyarakat sekitar melakukan uji coba. Sejauh ini, rokok tersebut telah dijual ke sejumlah daerah di Lobar.

Terkait berapa bungkus yang sudah laku, masih dalam tahap introgasi polisi. Per bungkus berisi 12 batang rokok dijual dengan harga Rp 5 ribu per bungkus. Bahan baku untuk membuat rokok tersebut, seperti tembakau dipasok dari lokal, alat pelinting tradisional, sedangkan kertas bungkus rokok dicetak sendiri. Saat ini pihaknya terus mendalami adanya keterlibatan pihak lain. Polisi juga mendalami keterlibatan para agen penjual rokok tersebut.

Sementara itu, pelaku HP mengaku memulai usahanya sejak 2013, namun sempat vakum. Ia pun baru memulai usahanya lagi 8 bulan lalu. Ia mengaku pernah membuat rokok bercukai dengan merk BJM namun tidak laku. Ia pun sempat mendapatkan peringkatan dari kantor bea cukai. Ia diminta harus bercukai, jika tidak, maka izin akan dicabut. Ia pun mengurus perizinan di Disperindag dan Bea Cukai dengan mengajukan merk rokok baru JLO Kretek. “Saat ini dalam tahap uji coba rokok, tapi dengan merk lama,”dalihnya. (her)

DPRD Loteng Kawal Ketat Pemerintahan Suhaili-Pathul KALANGAN DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan komitmen untuk mengawal ketat jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati dan Wabup Loteng yang baru, H.M.Suhaili FT – L. Pathul Bahri, S.IP. Dengan begitu, capaian dan hasil pembangunan yang dijalankan nantinya, bisa benar-benar maksimal dan bisa dirasakan manfaatnya secara luas oleh masyarakat di daerah ini.

“Komitmen kami (Dewan Loteng,red) jalannya pemerintahan yang baru nanti akan dikawal ketat,” tegas Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, kepada Suara NTB, Kamis (25/2).

Namun demikian, bukan berarti Dewan akan mengintervensi ataupun ikut campur dalam hal kebijakan pemerintah, terutama dalam hal program-program yang dijalankan. Tapi bagaimana mengawasi dan mengawal program yang dijalankan oleh pemerintah daerah supaya

(Suara NTB/kir)

M. Samsul Qomar arah dan tujuannya benar-benar tepat sasaran.

“Urusan program kerja yang akan dijalankan pemerintahan yang baru nanti, itu sepenuhnya menjadi urusan pemerintah. Kami di Dewan berkewajiban untuk mengawal dan mengawasi program

sangat kuat dan cukup bukti.

“Tapi untuk pastinya, kita lihat dari ekspose bersama nantinya,” tegasnya.

Ia pun berharap, dengan ekspose bersama status kasus bisa jelas dan terang, karena kasusnya sudah begitu lama mengambang, tanpa ada kepastian status. “Kalau memang pihak jaksa menyatakan kasusnya tidak bisa dilanjut, karena kurang bukti, harus tegas. jangan dibiarkan mengambang seperti sekarang ini,” harapnya. Karena kalau bicara pemenuhan rekomendasi, pihaknya sudah berupaya maksimal memenuhi apa yang menjadi catatan pihak jaksa. (kir)

Positif Gunakan Narkoba

TUNJUKKAN - Kapolres menunjukkan tersangka HP berikut barang bukti rokok diduga ilegal hasil penggerebekan di Kediri beberapa waktu lalu.

Kasus Bimtek ke Luar Daerah

yakni mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng, L Is., PPK serta fasilitator proyek.

Padahal kasus tersebut sudah berlangsung cukup lama.

Namun sampai saat ini tak kunjung tuntas. Itu artinya, baru empat tersangka yang sudah tuntas berkasnya, yakni panitia pelaksaan di tingkat desa dan konsultan pengawas. “Kalau kami sangat optimis, kasus ini bisa berlanjut,” tegas Kanit. Tipikor Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Gede Gesiyasa, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., Kamis (25/2).

Apalagi unsur perbuatan melanggar hukumnya sudah

tersebut. Supaya bisa berjalan optimal. Hasilnya pun bisa dirasakan oleh masyarakat,” terangnya.

Dalam menyusun program kerja, tentunya pemerintah daerah tidak akan menyimpangn dari visi misi kepala daerah. Kalau ada program kerja yang ternyata tidak sesuai atau sejalan dengan visi misi, Dewan dalam hal ini kapasitasnya hanya memberikan rekomendasi. Sementara tindak lanjutnya ada di tangan pemerintah daerah.

Namun selaku lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan pengawasan, Dewan nantinya bisa saja mencoret program kerja yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Jika program kerja dinilai tidak memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Apalagi kalau kemudian program kerja tersebut terkesan hanya akan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat tertentu.

Terhadap pasangan kepala daerah yang baru, politisi Partai Golkar ini pun berharap

(Suara NTB/dok)

H. Achmad Puaddi FT agar benar-benar fokus pada persoalan-persoalan kemasyarakat. Mengingat, masih banyak kebutuhan masyarakat di daerah ini yang belum bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah. Di satu sisi, tuntutan dan aspirasi masyarakat sendiri kian ban-

yak dan kompleks.

Penegasan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi I DPRD Loteng,M. Samsul Qomar, yang dihubungi terpisah. Menurutnya, pengawasan kebijakan daerah maupun program pemerintah akan lebih ketat lagi dari sebelumsebelumnya, sehingga jalannya pemerintahan dan program pembangunan di daerah ini, tetap pada relnya. ‘’Kita sayang dengan Suhaili-Pathul, untuk itulah kenapa pemerintahannya akan kita kawal ketat. Jangan sampai jalannya pemerintahan keluar dari relnya,” tandas anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Loteng ini.

Untuk itulah diharapkan kepada pemerintah daerah dalam menjalankan amanah rakyat memimpin daerah ini, tetap berpegang teguh pada aturan yang ada. Jadikan aturan yang ada sebagai pegangan dan pedoman dalam setiap pengambilan keputusan.

Supaya tidak salah dalam mengambil keputusan. (kir)

Praya (Suara NTB) Dua oknum anggota Satuan Sabhara Polres Lombok Tengah (Loteng), Brigadir Fa dan Brigadir Ma, yang ditangkap Provost Polda NTB dalam sebuah penggrebekan di Mataram, beberapa waktu lalu dinyatakan positif menggunakan narkoba. Setelah dari uji laboratorium yang dilakukan, pada urine keduanya ditemukan zat adiktif yang masuk dalam golongan narkotika.

“Hasil tes urine sudah keluar. Dan, keduanya dinyatakan positif (mengkonsumsi narkoba),” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Made Suparta, kepada Suara NTB, Kamis (25/2).

Meski dinyatakan positif, kedua oknum anggota Polres Loteng saat ini tetap bertugas sembari diberikan pembinaan.

Alasannya, sesuai prosedur penangan kasus narkoba, bagi pengguna narkoba tidak mesti ditahan, tapi tetap diwajibkan untuk melapor.

“Keduanya tetap bertugas dengan kewajiban untuk tetap melapor. Sampai proses penanganan kasusnya selesai,” jelasnya. Hal itu dikarenakan, keduanya sementara hanya

terindikasi sebagai pengguna dan bukan terlibat sebagai pengedar narkoba.

Meski demikian, penyelidikan terhadap kemungkinan keduanya terlibat sebagai pengedar tetap dilakukan.

Dan, jika memang terbukti terlibat sebagai pengedar narkoba, penanganan terhadap kedua jelas akan berbeda. “Sekarang keduanya dikenakan status wajib lapor, karena hanya terindikasi sebagai pengguna, bukan sebagai pengedar,” terangnya.

Sebagai upaya pembinaan, selain dikenakan wajib lapor keduanya diharuskan tetap ikut apel pagi maupun siang dengan ketentuan keduanya harus berdiri di depan barisan.

Harapannya, itu bisa menjadi pelajaran bagi pelaku maupun anggota lainnya supaya tidak melakukan hal serupa.

Disinggung terkait penyelidikan pelanggaran disiplin yang dilakukan kedua oknum polisi ini, Suparta menegaskan, tetap dilakukan sesuai proses dan aturan yang berlaku dikepolisian. “Jadi proses hukum tetap jalan. Penindakan disiplin juga berjalan,” tegasnya. (kir)

Plt Bupati Sorot Kinerja SKPD Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, mengkritisi kinerja SKPD lantaran banyak indikator kinerja daerah yang tak mampu dicapai. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2015 terhadap capaian indikator yang termuat dalam RPJMD Tahun 20142019. Dari 35 indikator kinerja daerah yang telah tercapai sebanyak belasan indicator, sedangkan sebagian besar indikator kinerja daerah masih harus dikejar. Fauzan mengaku tidak tahu mengapa indikator-indikator ini belum tercapai.

“Apakah karena tidak rasional atau justru karena semua yang salah. Apakah karena kesalahan arahan pada prioritas atau justru kita tidak bersatu dalam melaksanakan apa yang diprogramkan,” ujarnya pada acara pembukaan Forum SKPD di Aula Kantor Bupati, Kamis (25/2).

Menurutnya, ada beberapa indikator yang belum tercapai, seperti sosialisasi masalah AIDS dan masih kurang lebih 50 persen belum tercapai. Ia memaklumi indikator ini belum tercapai, karena kaitan dengan perilaku masyarakat. Untuk mencapai indikator ini, perlu peran serta semua pihak dan berkelanjutan.

Indikator kedua, lanjutnya, yakni angka rata-rata lama sekolah. Di mana, target capaiannya 6,17 persen namun nyatanya capaian sebesar 5 persen lebih. Dalam konteks ini, ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama untuk membantu Pemda, karena hal ini berimplikasi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Di samping itu, Pemda akan terus melengkapi infrastruktur sekolah. Menurut catatan Dinas Dikbud, sampai saat ini mengalami kekurangan RKB. “Kita berkewajiban mensosialisasikan pentingnya sekolah dan belajar,” katanya.

Indikator lain yang belum tercapai ratio rumah tidak layak huni. Target capaian dari 75 persen lebih hanya tercapai 63,21 persen. Ia mengkritisi hampir setiap desa di Lobar ada rumah kumuh atau tidak layak huni.

Untuk mengatasi masalah rumah kumuh ini SKPD diminta koordinasi dengan provinsi dan pemerintah pusat supaya ratio rumah tidak layak huni bisa leb-

ih cepat tertangani. Kaitan dengan rumah kumuh ini juga terkait dengan IPM. Indikator lain yang belum tercapai, lanjutnya, adalah angka kemiskinan. Dari target 15,88 persen baru tercapai tingkat kemiskinan di Lobar 17,20 persen.

Kemiskinan ini, jelasnya, banyak faktor yang menjadi penyebab termasuk faktor-faktor lain yang perlu dibenahi. Termasuk, mempertajam dengan berbagai program, sehingga target penurunan angka kemiskinan bisa dicapai.

Indikator selanjutnya belum tercapai, ungkapnya, adalah kemantapan jalan dengan target 78 persen lebih baru tercapai 50,97 persen. Dari target ini, jelasnya, bisa tercapai hampir setengahnya. Terkait pembangunan jalan melihat kebutuhan masyarakat. Pembangunan jalan ini berdampak terhadap perekonomian. Tahun 2015 lalu sebutnya, dibangun 30 kilometer jalan yang bersumber dari dana pinjaman daerah. Total pembangunan panjang ruas jalan yang bisa dibangun 60 kilometer. “Tahun 2017 mudahan lebih panjang jalan yang bisa ditingkatkan,” harapnya.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan dan mengalihfungsikan jalan kabupaten beralih menjadi jalan provinsi. Panjang jalan kabupaten Lobar diperkirakan sepanjang 36 kilometer di lima ruas jalan. Dari hasil penilaian ruas jalan ini tidak layak menjadi jalan kabupaten, belum lagi jalan provinsi sudah dialihstatuskan menjadi jalan nasional.

Kepala Bappeda Lobar, H Baehaqi menambahkan upaya untuk mencapai target indikator kinerja jelasnya melalui perencanaan yang data. Karena itu, diadakannya forum kepala SKPD untuk penajaman hasil musrenbang kecamatan, sebelum dibawa ke Musrenbang RKPD. Hasil musrenbang kecamatan disinkronisasi dengan program kerja SKPD sesuai tertuang dalam rencana strategi dan sinkronisasi dengan RPJMD. “Setelah sinkron, maka dipertajam lagi di Musrenbang RKPD yang dilaksanakan tanggal 4 Maret 2015,” ujarnya. Ditekankan ke SKPD agar membuat perencanaan berbasis data, seperti bidang pendidikan terkait ratio RKB harus mendapatkan perhatian. (her)

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB Targetkan Terbentuk di Setiap Kecamatan

Kampung KB Segera Diluncurkan Sumbawa Besar (Suara NTB) Kampung KB segera diluncurkan di dusun Batu Nisung desa Karang Dima Kecamatan Labuan Badas Sumbawa.

Untuk selanjutnya ditargetkan setiap kecamatan di Sumbawa memiliki satu kampung KB. Program ini tidak hanya bicara soal pengendalian laju penduduk, tetapi juga terkait pendidikan dan kesehatan, sehingga mesti digarap lintas sektoral dengan tetap di bawah komando Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Asisten I Setda Sumbawa, Dr. Muhammad Ikhsan, M.Pd, usai pertemuan rutin regional (regu-

lar meeting) distric working group kabupaten Sumbawa yang khusus membicarakan tentang pembentukan kelompok kerja kampung KB. Jadi ini adalah program BKKBN pusat yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Gubernur seterusnya Edaran Bupati tentang pembentukan kampung KB minimal satu kabupaten. “Tapi target kita (Sumbawa) seluruh kecamatan minimal ada satu kampung KB,” terangnya.

Kampung KB adalah salah satu upaya penguatan program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga berencana yang dikelola secara terpadu dan diselenggarakan oleh dari dan untuk masyarakat. Dalam upaya memberdayakan dan

memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan total program KB sebagai upaya mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dibentuk di suatu wilayah di tingkat dusun atau RW, kriterianya dari daerah atau dusun itu adalah dusun yang kumuh kemudian aksesnya kurang pencapaian target keluarga berencananya masih rendah. Kemudian tingkat partisipasi juga rendah yang kemudian nanti setelah ini dinyatakan dan dicanangkan sebagai kampung KB untuk kemudian dibangun bersamasama. “Kita intervensi sesuai dengan tugas masing-masing dinas terkait. Ada Dinas Pertanian TPH, Dinas Peternakan Kesehatan Hewan, Dinas

Kesehatan, Dinas sosial, namun leading sector-nya tetap di BKBPP,” jelas Ikhsan.

Rencananya, kampung KB dilaunching oleh Bupati Sumbawa pada tanggal 17 Maret mendatang. Lokasinya yaitu Batu Nisung desa Karang Dima, kecamatan Labuhan Badas, atau nanti waktunya disesuaikan dengan jadwal Bupati. Dipilih Batu Nisung berdasarkan survei awal sesuai kriteria, masih terbelakang dan bisa disebut kampung kumuh yang sangat membutuhkan perhatian. “Satu dulu nanti akan menyusul di daerah lainnya. Hari ini kita hanya membentuk Pokjanya dulu, kita sudah berkomitmen terutama untuk mewujudkan program ini dengan baik. Kita

akan melihat nantinya kedepan setelah di intervensi seperti apa yang akan terjadi.

Intinya adalah pemberdayaan masyarakat kemudian mengentaskan kemiskinan yang terakhir akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tukasnya.

Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani menambahkan, pemilihan kampung KB tentu berdasarkan indikator sambil melihat kondisi faktual di lapangan. Dengan melibatkan SKPD terkait. Agar nantinya program kampung ini tidak hanya terkait kependudukan, tetapi terkait pula pendidikan dan kesehatan. Dukungan inilah yang diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan di desa, khusunya

(Suara NTB/arn)

KAMPUNG KB – Sekda Sumbawa, H. Rasyidi, Asisten I, M. IIkhsan dan A. Yani dalam pertemuan yang membahas Pokja pembentukan kampung KB, Kamis (25/2). dalam memajukan kampung KB. Outputnya kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. “KB dan Kependudukan hanya pintu masuk untuk menggarap semua sektor,” sebutnya.

Untuk itu, pihaknya mengajak semua SKPD terkait untuk menggarap kampung KB ini secara bersama sama. Sekaligus menjawab visi baru

RPJMD lima tahun kedepan menuju Sumbawa hebat dan bermartabat. Sekaligus menjawab program besar Presiden Jokowi, revolussi mental. Pihaknya pun opitimis, target satu kampung KB di setiap kecamatan dapat tercapai. “Kita akan lihat perubahannya nanti dalam satu dua tahun kedepan,” pungkasnya. (arn/*)

Sumbawa Tunda Keberangkatan Calon TKW yang Menyusui (Suara NTB/arn)

TUNTUT DPRD - Demo para aktivis AMAN di depan halaman kantor Bupati Sumbawa menuntut DPRD membahas Raperda adat, Kamis (25/2).

Aliansi Masyarakat Tuntut Dewan Bahas Raperda Adat Sumbawa Besar (Suara NTB) Demo Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kamis (25/2), menagih janji Komisi I DPRD Sumbawa untuk segera membahas Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Mengingat harapan besarnya selama ini lahir satu produk hukum yang memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaannya.

Dalam selebarannya, AMAN menyebutkan Raperda tersebut salah satunya dijanjikan bakal dibahas 2016 ini. Raperda tersebut harapan untuk mengembalikan konstitusional masyarakat hukum adat, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Pengembalian mandat ini telah dimulai sejak MK mengeluarkan putusan perkara No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat. Dalam dua tahun sejak putusan MK dikeluarkan, banyak perubahan kebijakan yang terjadi. Di antaranya, lahir UU No. 6 tahun 2014 tentang desa dan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Saat ini, menurut Korlap aksi, Roni Pasarani, AMAN daerah Sumbawa sebagai pendorong menginisiasi lahirnya Perda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sebagaimana telah ditetapkan DPRD Sumbawa lewat Keputusan DPRD No. 9 tahun 2015 lalu. Penting bagi masyarakat adat menunggu realisasi komitmen politik DPRD Sumbawa. “Dengan menetapkan pembahasan lebih lanjut Ranperda pengakuan masyarakat adat ini,” tukas Roni dalam orasinya di depan kantor Bupati Sumbawa. (arn)

Bupati Berharap Perumahan Pegawai KSB Segera Rampung Taliwang (Suara NTB) Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. W. Musyafirin, MM berharap perumahan bagi pegawai yang saat ini tengah dibangun oleh PT Perumnas dapat segera dirampungkan.

Dengan begitu perumahan yang berada di kawasan Batu Bele’ Taliwang itu, bisa mulai ditempati para pegawai lingkup Pemda KSB terutama bagi mereka yang belum memiliki rumah. “Ini bagian dari upaya pemerintah memberikan kesejahteraan kepada pegawai. Jadi harus segera bisa direalisasikan,” tegas bupati dalam rapat pembahasan kerja sama Koperasi Pegawai Bintang Bano dengan PT Perumnas untuk pembiayaan perumahan bagi pegawai Pemda KSB, Kamis (24/2).

Untuk mempercepat, bupati menyatakan, seluruh pihak harus bersinergi. Baik pemerintah, PT Perumnas selaku pihak pengada dan lembaga keuangan dalam hal ini perbankan yang memberikan kesempatan pegawai mendapatkan pinjaman. “Informasi yang kita dapatkan PLN sudah mengalirkan listrik jauh-jauh hari. Jadi saya harap kebutuhan lainnya untuk perumahan pegawai itu bisa diselesaikan juga,” timpalnya.

Menurutnya semangat pengadaan rumah bagi pegawai ini, untuk memudahkan mereka mendapatkan hunian secara layak. Karena itu jangan sampai harganya memberatkan pegawai yang selama ini pasti telah mengidamkan bisa memperoleh rumah tersebut.

“Kita (pemerintah, red) harus konsisten dalam memberikan informasi seperti sejak awal. Jangan harganya berubah menjadi lebih mahal dari sebelumnya padahal sudah ada pegawai yang daftar sejak awal,” ujar bupati mengingatkan.

Selanjutnya ia menyatakan, hal-hal yang berkaitan dengan tugas pemerintah dirinya akan mengerahkan instansi terkait. Seperti misalnya untuk kebutuhan air bersih di lingkungan Perumas akan menginstruksikan PDAM agar segera mengalirkannya. Demikian juga untuk jalan lingkungan di kompleks perumahan pegawai itu, Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan segera menuntaskannya. “Tentu semua yang memang menjadi porsi pemerintah. Sementara yang menjadi porsi pengembang dalam hal ini PT Perumnas juga bisa segera menuntaskannya juga,” harapnya. (bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam hal melakukan perekrutan Tenaga Kerja Wanita (TKW), ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan sehingga rekomendasinya ditunda. Di antaranya calon TKW yang masih menyusui bayinya atau memiliki anak masih terlalu kecil dan calon TKW yang masih di bawah umur.

Kabid Pendistribusian dan Penempatan (Penta) Kerja Disnakertrans Sumbawa, Zainal Arifin, S.Pt, M.Si, Kamis (25/2), calon TKW yang memiliki bayi ditunda rekomendasinya dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya terhadap faktor sang anak yang masih membutuhkan asupan, serta kasih sayang sang ibu. Diakuinya, minimal usia anak dari TKW sudah dua

tahun untuk bisa direkomendasikan keberangkatannya.

Tentunya hal ini juga nanti diberikan pengarahan dan pemahaman terlebih dahulu.

Apabila usia anaknya masih 1,5 tahun, itu akan digali kembali untuk diberikan rekomendasi. Apa pertimbangan sehingga mendesak ingin bekerja di luar negeri . Umpamanya, faktornya lantaran sudah berpisah dengan suami

dan tidak mampu dari segi ekonomi, itu bisa direkomendasikan. Mengingat hal itu sangat penting untuk kelangsungan hidup anaknya. Kalaupun memiliki suami, tetapi masih terkendala faktor ekonomi. Yang mana meskipun suaminya bekerja tetapi terbelit masalah hutang, itu dapat menjadi pertimbangan untuk direkomendasi.

Dalam hal rekomendasi ini,

pihaknya juga akan menunda rekomendasi terhadap TKW yang masih di bawah umur.

“Terkadang ada beberapa TKW yang asal datang mendaftar, tetapi masih di bawah umur. Mereka kita tunda rekomendasinya sampai usianya cukup untuk bekerja di luar negeri. Tentunya kita berikan masukan supaya dia mengerti,” imbuh Ifin.

Pihaknya menghimbau kepada Semua PT untuk menyamakan persepsi. Apabila ada yang mendaftar ke PT, sebelum dibawa ke dinas supaya dilakukan seleksi, interview, untuk melakukan pendataan

lebih detail terhadap calon TKW. Hal ini guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Ditegaskannya, dalam hal rekomendasi calon TKW, pihaknya sangat selektif.

Dalam hal ini memberikan pemahaman-pemahaman termasuk melatih mentalnya.

Supaya lebih paham dan mengerti sebelum bekerja di luar negeri. “Minimal kita sudah memberikan bekal pemahaman untuk setiap calon pekerja migran. Hal ini nantinya yang dapat melindunginya ketika bekerja di luar negeri,” tukasnya. (ind)

(Suara NTB/ind)

ORASI - Puluhan warga saat orasi di halaman depan Kantor BPN Sumbawa, Kamis (25/2).

BPN Sumbawa Dinilai Lamban Layani Masyarakat Sumbawa Besar (Suara NTB) Puluhan warga desa Penyaring yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Pembaruan Agraria Kabupaten Sumbawa, menggedor Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Sumbawa, Kamis (25/2). Mereka menilai Kantor BPN lamban melayani masyarakat, dan bahkan memperlambat penerbitan sertifikat tanah.

Koordinator umum aksi, Agus Salim mengatakan kebijakan yang telah diterapkan BPN Pu-

sat terkait pelayanan, seperti Komputerisasi Pelayanan Pertanahan (KPP), layanan jemput bola, layanan malam hari, dan beberapa inovasi layanan lain. Kebijakan tersebut sangat kontradiktif dengan apa yang diterapkan BPN Sumbawa.

Salah satu contohnya terhadap masyarakat Penyaring. Dimana pada 20 Mei 2015 lalu, masyarakat setempat telah mengajukan hak pemilikan tanah.

Berupa penerbitan sertifikat hak tanah yang berada di wilayah Tanjung Menangis. Dalam hal ini

masyarakat sudah melakukannya sesuai mekanisme dan peraturan yang diatur dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Namun dalam praktiknya, pihak BPN Sumbawa terkesan menghalangi masyarakat mendapatkan kepemilikan atas tanah tanpa alasan berdasarkan hukum. Sehingga dinilai BPN telah melakukan perbuatan melanggar hukum. “Kami mendesak BPN Sumbawa segera menerbitkan sertifikat hak milik warga Penyaring. Kami juga meminta BPN Kanwil NTB untuk

segera mencopot Kepala BPN Sumbawa, serta mengevaluasi kinerja BPN Sumbawa. Karena kami mengindikasikan terjadi mafia tanah di kantor tersebut,” pungkasnya.

Massa aksi berjanji akan mendatangi kembali Kantor BPN Sumbawa dengan massa yang lebih besar. Apabila belum ada kepastian tuntutan tersebut.

Kepala Kantor BPN Sumbawa yang diwakili Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, Ahmadi, SH bersama Kasubsi Perkara Pertanahan, Syamsul

Hidayat, SH, menyampaikan apa yang menjadi tuntutan masyarakat tersebut akan disampaikan kepada kepala Kantor.

Mengingat kewenangan di Kepala Kantor. “Kami belum bisa mengambil sikap. Meskipun demikian hal ini tetap akan melaporkan ke Kepala Kantor terkait tuntutan masyarakat untuk ditindaklanjuti,” terangnya.

Disebutkannya, apabila Kepala Kantor tidak bisa mengambil tindakan, maka akan diajukan sebagai laporan ke BPN Kanwil. (ind)

Polisi Amankan Kayu Diduga Hasil Perambahan Hutan Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa kembali mengamankan satu truk bermuatan 8 kubik kayu jati yang diduga hasil perambahan hutan, Kamis (25/2) dini hari. Sementara tiga truk kayu yang sebelumnya diamankan, akan kembali dilepas.

Kapolres Sumbawa, AKBP Muhammad, S.IK mengatakan truk diamankan karena tidak disertai dokumen yang jelas.

Truk tersebut melintas di jalan dari arah Kecamatan Moyo Hilir dengan tujuan dalam kota Sumbawa Besar. “Saat kami cegat, kayu tersebut tidak dilengkapi surat-surat,” pungkasnya.

Saat ini pihaknya tengah memintai keterangan dari sopir, untuk selanjutnya seperti biasa terkait kayu yang diamankan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan selaku saksi ahli.

Di mana nantinya pihak kehutanan akan melakukan lacak balak. Mengin-

gat lacak balak inilah nantinya yang menentukan asal dari kayu tersebut. Apakah berasal dari kawasan hutan atau dari kebun milik masyarakat. “Mudahmudahan itu nanti betul-betul kayu dari kawasan hutan. Sehingga bisa kita proses lanjut. Tapi kalau dari hasil lacak balak Dinas Kahutanan menyatakan berasal dari kayu hutan rakyat. Tidak bisa kita melakukan penyidikan lanjut,” pungkas Kapolres.

Disebutkan Kapolres, dalam hal melakukan lacak balak ini pihaknya masih belum memiliki keahlian. Baik terkait asal kayu, alurnya dan segala macamnya. Sementara tiga truk kayu yang sebelumnya diamankan, tidak dapat dilakukan proses lanjut. Dengan kata lain kembali akan dilepas. Mengingat dari keterangan saksi ahli dalam hal ini Dinas Kehutanan, kayu itu berasal dari kebun milik rakyat. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN - Truk bermuatan kayu diduga hasil perambahan hutan yang diamankan Polres Sumbawa, Kamis (25/2).

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

PT UTL Kerjasamakan Lahan Tebu hingga 3.000 Hektar Dompu (Suara NTB) Lahan konsesi budidaya penanam tebu PT Usaha Tani Lestari (UTL) yang dikerjasamakan untuk pengembangan tebu rakyat di Hodo dan sekitarnya mencapai 3.000 ha. Luasan areal ini berbeda dari yang diungkapkan ke publik selama ini hanya 1.087 ha, dan akan terus bertambah seiring adanya pembagian lahan oleh kelompok warga beberapa waktu lalu.

Perwakilan PT UTL, Odi kepada Suara NTB saat dikonfirmasi usai menggelar rapat tertutup dengan Pemda Dompu, Kamis (25/ 2) mengakui, lahan milik PT UTL yang dikerjasamakan dengan petani untuk pengembangan tebu rakyat di Hodo sekitar 3.000 ha lebih. Namun untuk penanaman tebu bansos dari Dirjen Perkebunan Kementrian Pertanian RI untuk warga setempat seluas 1.087 ha. “Sisanya itu ada yang bertepatan dengan sungai, pohon kayu yang padat, dan lahan bebatuan. Kalau disketkan dengan lahan perkebunan tebu rakyat seluas 3.000 ha,” kata Odi. Ia juga mengaku, luasan tersebut kemungkinan bertambah karena adanya beberapa kelompok warga beberapa waktu lalu yang melakukan pembagian lahan. “Kita memang mendapat laporan ada kelompok warga yang membagi lahan (milik PT UTL).

Kalau ditambah itu, bisa lebih dari 3.000 ha,” ungkapnya.

Odi sendiri mengaku belum sempat mengukur sket pada lahan yang dimanfaatkan petani tebu penerima bansos. Saat mereka hendak mengukur dan mensketnya, pihak dari Perkebunan tidak ada di tempat. Namun atas perluasan lahan oleh warga, pihaknya akan mengecek langsung ke lapangan. “Jika memang ditemukan, nanti kami akan bersurat ke Perkebunan (Dompu) untuk menegurnya,” katanya.

Terhadap lahan yang rimbun kayunya, kata Odi, tidak diizinkan untuk memanfaatkan bagi perkebunan tebu rakyat. Pihak PT UTL setiap pekan melakukan pengawasan di lapangan. Kondisi ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Karena lahan – lahan yang diizinkan kepada warga tersebut, justru sudah dilakukan land clearing (proses pembersihan lahan sebelum penanaman) dari pohon kayu dan setelah itu dilakukan pembajakan.

Bahkan lahan di sebelah barat mata air Hodo yang cukup rimbun pohon kayunya juga ditebang warga serta diratakan menggunakan alat berat. Kondisi ini juga memicu kemarahan petani ternak, karena lahan setempat sudah dipagari untuk tanaman tebu. “Kalau begitu, nanti kita cek di lapangan,” jelasnya. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bansos untuk Lahan Tebu di Dompu Diduga Bermasalah Dompu (Suara NTB) Program bantuan sosial (Bansos) untuk lahan tebu dari Kementerian Pertanian RI senilai Rp 8 miliar lebih di Kabupaten Dompu diduga bermasalah. Ratusan hektar lahan belum dibersihkan dan dibajak, meski anggarannya sudah hampir habis.

Salah seorang ketua kelompok tebu kepada Suara NTB mengungkapkan, masih banyak lahan yang belum dibersihkan dan dibajak. Sehingga penanaman tebu belum bisa dilakukan, karena harus dibersihkan menggunakan alat berat. Anggaran untuk land clearing sesuai RUK (rencana usulan kelompok) dari Rp 8,5 juta per ha, sebesar Rp 2 juta per ha dan Rp 1 juta per ha untuk biaya bajak. “Uang itu semua sudah diserahkan kepada koperasi (berinisial MT). Karena koperasi yang akan mendatangkan alat beratnya dan melakukan pembajakan,” ungkapnya.

Selain lahan yang belum digarap, persoalan lain yang dihadapi petani tebu, kata Muhtar, RUK untuk biaya pengangkutan bibit tebu hanya dianggarkan Rp 500 ribu (1 kali angkut oleh mobil truk). Bibit yang diangkut tersebut tidak cukup untuk ditanam 0,5 ha.

Karena bibitnya diangkut dengan daun, sehingga mengurangi volume

bibit yang diangkut. “Bagi (petani) yang punya uang, mereka akan bayar lagi truk untuk angkut tambahan bibitnya.

Tapi bagi yang tidak punya uang, mereka hanya menanam sesuai bibit yang diantar saja,” jelas Muhtar.

Sukardin, ketua gabungan kelompok tani di 15 kelompok tani tebu di Hodo yang dihubungi terpisah, Rabu (24/2) mengungkapkan, dari 511 ha pada 15 kelompok tebu yang menjadi tanggungjawabnya masih tersisa 135 ha yang belum tergarap hingga saat ini. “Lahan ini belum di-land clearing maupun dibajak. Makanya belum dilakukan penanaman dan lainnya,” ungkapnya.

Sementara anggaran untuk land clearing dan pembajakan lahan sebelum dilakukan penanaman tersebut, lanjut Sukardin, sudah diserahkan kepada koperasi MT melalui sekretarisnya IA. Uang tersebut diserahkan secara bertahap yaitu pada 3 November 2015 sebanyak Rp 300 juta, 13 November 2015 sebanyak Rp 500 juta, dan pada 26 No-

vember 2015 sebanyak Rp 503,050 juta.

Sehingga total uang yang diserahkan sebanyak Rp 1,303.050.000,-. “Uangnya sudah diambil dalam beberapa kali.

Ada kuitansi semua. Tapi pekerjaan masih banyak yang belum dikerjakan.

Sementara alat – alatnya sudah ditarik (dari lokasi), ini yang repot,” katanya.

Pada saat alat berat yang dipasok koperasi MT, jelas Sukardin, pihaknya justru diduga ditipu oknum polisi yang mengatasnamakan Polres Dompu. Ia hendak memediasi kelompok tani tebu dengan koperasi MT soal land clearing dan pembajakan lahan yang belum dikerjakan. Namun oknum polisi berinisial Ims meminta uang untuk memasok alat berat melanjutkan proses land clearing dan diserahkan uang Rp 77 juta. “Pekerjaan belum selesai, alatnya malah sudah ditarik dari lokasi. Itupun ia minta uang BBM kepada kelompok,” jelasnya.

“Persoalan ini sudah kami sampaikan ke Propam Polres,” tambah Sukardin.

Plt Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu, Ir. Syaiful Bukhari yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/ 2), tidak membantah masih banyak lahan yang menerima bansos tebu hingga saat ini belum tergarap. Itu terjadi

karena keterbatasan alat berat yang bisa masuk ke lokasi untuk melakukan kegiatan land clearing dan pembajakan lahan sebelum ditanam. “Itu karena alatnya yang terbatas,” terangnya.

Terkait proses pengawasan Dinas Perkebunan karena anggaran untuk kegiatan land clearing dan pembajakan lahan yang hampir habis di peternak, Syaiful Bukhari terkesan lepas tangan. “Itu urusan kelompok tani, karena uangnya langsung masuk ke rekening kelompok. Bukan ke kita,” katanya. “Tapi sejauh ini tidak ada masalah. Kalau ada masalah, pasti dilaporkan ke kita,” tambahnya. (ula) Syaiful Bukhari (Suara NTB/ula)

Dugaan Korupsi Sampan

Penyidik Panggil Keluarga Istana Kesultanan Bima Bima (Suara NTB) Penyidik di Polres Bima Kota, pekan depan akan memanggil sejumlah saksi, terkait kasus pengadaan sampan fiberglas. Sejumlah saksi dipanggil itu, merupakan keluarga besar di istana Kesultanan Bima, di antaranya Hj. Fera Amelia (Dae Vera), Ferdiansyah Fajar Islam (Dae Dae) dan orang tua almarhum Bupati Bima, H. Ferry Zulkarnain, ST. “Mengusut kasus fiberglas, kami akan akan memanggil beberapa saksi. Di antaranya, Dae Fera dan Dae Ade, termasuk orang tua almarhum Bupati Bima Ferry Zulkarnain ST,” (Suara NTB/dok) Antonius F Gea ucap Kasat Reskrim Polres Bima Kota, AKP Antonius F Gea, S.Ik menjawab Suara NTB, Kamis (25/2).

Kata dia, selain beberapa orang tersebut, pihaknya juga akan memanggil mantan Bupati Bima, Drs. H. Syafruddin HM Nur. Bahkan surat pemanggilan sudah dilayangkan beberapa hari lalu. “Mereka yang akan dipanggil berstatus saksi,” katanya.

Selain itu, pihaknya juga akan memanggil tim ahli dari Jakarta, untuk diperiksa dan memintai keterangan seputar kasus tersebut.

“Ada dua orang ahli yang kita datangkan dari Jakarta,” terangnya.

Antonius menjelaskan, hingga saat ini berkas perkara dalam kasus tersebut sudah hampir selesai. Tinggal terakhir melakukan pemanggilan kepada pihak rekanan pelaksana pengadaan barang tersebut. “Sudah hampir selesai, tinggal memanggil dan meminta keterangan pihak CV,” jelasnya.

Antonius mengaku, sejauh ini pihaknya juga telah mengantongi nama calon tersangka. Hanya saja, dia belum bisa membeberkan siapa saja nama tersebut. Sebab prosesnya masih tahap penyelidikan. “Yang jelas sudah dikantongi, tapi belum kita ekspos,” terangnya.

Bahkan dia menegaskan calon tersangka dalam kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah itu, berjumlah lebih dari satu orang, di antaranya sejumlah pejabat teras Pemerintah Kabupaten Bima. “Calon tersangkanya lebih dari satu orang dan ada beberapa pejabat juga,” pungkasnya. (uki)

Seluruh Camat di Bima akan Diperiksa Kejari Bima (Suara NTB) Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima, Yoga Sumana, S,.H mengatakan pihaknya akan memanggil seluruh Camat yang ada di Kabupaten Bima untuk dimintai keterangan, seputar penggunaan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) tahun 2014, yang saat ini tengah diproses.

Bahkan beberapa di antaranya telah memberikan keterangan.

“Mendalami kasus dugaan Korupsi di Satpol PP, seluruh Camat di Kabupaten Bima akan diperiksa,” ucap Yoga ke(Suara NTB/uki) pada Suara NTB, Kamis (25/2).

Yoga Sumana MenurutYoga,dalamitempagu anggarannya, tertuang beberapa program kerja dilakukan di wilayah Kecamatan. Di antaranya anggaran razia dan program sosial. “Kita hanya menanyakan seputar kegiatan Pol PP di Kecamatan, apa benar atau tidak,” katanya.

Menurut Yoga, dari hasil pemeriksaan beberapa camat sebelumnya, kebanyakan dan rata - rata tidak mengetahui kegiatan yang dimaksud. “Dalam pengakuannya, rata - rata Camat tidak mengetahui ada kegiatan di wilayahnya,” akunya.

Selain Camat, Kejari setempat juga akan memanggil semua Sekcam dan Kasi Trantib Pol PP di tingkat Kecamatan, untuk diperiksa dalam kasus serupa.

Yoga menjelaskan, kasus dugaan korupsi Sat Pol PP bermula dari laporan masyarakat. Dalam laporannya, penggunaan anggaran pengadaan kain seragam senilai Rp 2 miliar yang bersumber dari APBD tahun 2014, diduga bermasalah.

Setelah dilakukan penelusuran dan pengembangan atas dugaan tersebut, pihaknya juga menemukan penggunaan anggaran Rp 5 miliar untuk pelaksanaan kegiatan dan program diduga fiktif. Karena dikuatkan tidak ada bukti spesifik. “Jadi ada dua kasus yang kami usut dalam kasus ini, yakni pengadaan kain sebesar Rp 2 miliar dan penggunaan anggaran Rp 5 miliar,” terangnya.

Yoga berjanji, dua kasus tersebut akan dituntaskan pada pertengahan tahun ini. Bahkan, jika tidak ada kendala, kasus yang dilaporkan pada tahun 2014 lalu itu akan diselesaikan beberapa bulan kedeapn. “Kalau tidak ada halangan, mudah mudahan secepatnya diselesaikan,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

LAYANAN APLIKASI – Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri (duduk) saat mencoba layanan aplikasi di salah satu sudut ruangan bagian keuangan Setda Bima, saat sidak ke ruangan itu, Kamis (25/2).

Bupati Bima Sidak Seluruh Kantor Lingkup Setda Bima (Suara NTB) Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri didampingi Sekretaris Daerah, Drs. H. M Taufik HAK, M.Si, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke semua Bagian dan unit pelayanan administrasi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bima, Kamis (25/2).

Pada sidak tersebut Bupati memasuki satu per satu ruangan untuk melihat dari dekat kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di masing-mas-

ing bagian.

Ketika memasuki ruang kerja Bagian Keuangan, Bupati secara khusus berpesan agar pegawai menyiapkan pot bunga di dalam ruangan sehingga kelihatan lebih asri dan ruangan tertata rapi.

Tidak hanya itu, Bupati juga secara khusus melihat ruang server sistem informasi manajemen Daerah (SIMDA) dan mencoba layanan aplikasi di ruang yang sama.

Bupati mendengarkan dengan seksama penjelasan dari Sekda dan operator yang

didampingi oleh asisten III, H. Makruf, SE dan Kabag Administrasi Pembangunan.

Di sela sidaknya itu, istri mendiang almarhum Bupati Ferry Zulkarnain ini mengingatkan kepada pegawai agar tetap memperhatikan kebersihan ruangan.

Sebab, kebersihan ruangan penting agar para pegawai merasa nyaman dalam bekerja. “Ruangan yang bersih, masyarakat yang mendapatkan pelayanan juga nyaman dengan situasi di ruang kantor,” katanya.

Sebelum sidak dilakukan, Bupati memimpin apel lingk-

up Setda dan menyampaikan beberapa arahan. Masalah kehadiran ASN masih menjadi perhatian Bupati. Tingkat kehadiran pegawai harus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. “ASN yang mengabdi di lingkungan pemerintahan, khususnya di Setda merupakan pegawai pilihan. Oleh karena itu disamping kedisiplinan, penampilan dan tata cara berpakaian perlu diperhatikan,” terangnya.

Di samping itu, ASN perempuan menggunakan kerudung berseragam, minimal di masing-

masing bagian. Hal tersebut penting dilakukan, karena selain menjadi identitas, keseragaman juga akan terlihat lebih cantik.

Selain tata cara berpakaian, aspek disiplin masih menjadi perhatian orang nomor satu di jajaran Pemerintah Kabupaten Bima ini. Pegawai Setda harus diisi oleh orangorang yang memiliki dedikasi tinggi. “Tidak ada kata malas untuk pegawai. Bagi yang malas dan hanya hadir satu atau dua hari dalam seminggu sebaiknya berkantor di luar Setda saja,” pungkasnya. (uki)

DPRD Dompu akan Pertemukan Peternak dan Petani Tebu Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu merencanakan akan mempertemukan petani ternak dan petani tebu bersama pemerintah untuk menyelesaik a n konflik di wilayah Hodo dan seki-

Abdullah (Suara NTB/ula)

tarnya. Peternak dan petani tebu diharapkan bisa memanfaatkan potensi lahan di lereng gunung Tambora secara berdampingan.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (25/2) mengungkapkan, pada Jumat (26/2) hari ini pihaknya akan mempertemukan petani ternak dan petani tebu untuk dicarikan solusi atas konflik lahan di daerah lereng gunung Tambora. Apalagi sebelumnya sempat terjadi konflik hingga kebun tebu milik petani dirusak oleh kelompok warga yang dicurigai dari kelompok tani ternak. “Besok kita undang bersama pemerintah, PT SMS, PT UTL dan pihak terkait untuk dicarikan solusi terbaik bagi kedua kelompok,” katanya.

Diakui Yuliadin, beberapa kali pertemuan dan hearing dilakukan dengan kelompok tani ternak di Dewan. Namun itu belum bisa dijadikan argumen untuk mengambil kesimpulan dari persoalan di lereng gunung Tambora. “Makanya besok kita ingin pertemukan dan memastikan

legal formal serta solusi permanen yang menguntungkan kedua kelompok,” terangnya.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel mengatakan, mempertemukan antara petani ternak dan petani tebu dirasa tidak akan menghasilkan solusi yang baik. Karena kedua kelompok pasti akan mempertahankan keinginan masing – masing untuk bisa menjadi kebijakan di lereng Tambora. Apalagi pertemuan sudah berulang kali dilakukan di Dewan terkait petani ternak. “Persoalan ini menjadi ranah pemerintah daerah. Saran saya, pimpinan Dewan temui Bupati untuk membicarakan persoalan ini dan dikeluarkan kebijakan yang harus dipatuhi oleh semua pihak,” saran Abdullah.

Baik petani ternak maupun petani tebu, kata Abdullah, merupakan aset dan warga Dompu yang harus dilindungi oleh pemerintah. Sehingga masing – masing kelompok harus bisa memahami dan harus mau menerima apapun keputusan pemer-

intah atas pemanfaatan lahan. “Saran saya, baik petani ternak dan petani tebu harus sama-sama dilindungi untuk s a m a s a m a bisa mem a n faatkan sumberd a y a a l a m secara b e r dampingan,” harapnya. (ula)

Yuliadin (Suara NTB/ula)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Halaman 8

Bukan Sikap Resmi DPRD JURU bicara DPRD NTB, TGH. Mahali Fikri, mengklarifikasi pernyataan dari salah satu pimpinan DPRD yang menuding pansel calon sekda tidak kredibel. Sehingga membuat eksekutif tersinggung, adalah bukan pendapat resmi DPRD NTB secara kelembagaan. Tetapi itu hanya sebatas pendapat pribadi.

“Sikap lembaga pasti harus disampaikan lewat saya sebagai juru bicara sesuai dengan kesepakatan di pimpinan, jadi itu sikap individu. Perlu saya sampaikan bahwa seleksi Sekda itu bukan ranah politis, jadi jangan dipolitisasi. Kalau sikap dewan, kami akan terima segala keputusan pansel dengan senang hati, kita dukung pansel untuk bekerja sepenuhnya,” ujarnya kepada Suara NTB, Kamis (25/2).

Politisi partai Demokrat itu mengatakan, siapapun yang dilecehakan seperti itu, maka bukan hanya Gubernur yang akan marah. Tetapi semua orang juga akan tersinggung.

Karena menurutnya, komentar seperti itu sangat tidak layak untuk di keluarkan oleh sekelas orang yang berpendidikan.

“Meskipun memiliki hak, tidak harus seperti itu, karena pansel itu adalah kumpulan orang-orang yang kredibel, lalu tiba-tiba dituduh tidak kredibel. Apa itu tidak pelecehan. Siapa sih yang mau dilecehkan, makanya wajar jika Gubernur tersinggung. Tetapi sekali lagi saya tegaskan itu bukan sikap dewan, itu sikap oknum,” ujarnya.

Menurut Mahali, apa yang disampikan oleh salah satu pimpinan DPRD NTB tersebut hanya akan merusak hubungan baik yang sudah terjalin antara eksekutif dengan legislatif. Mahali juga meragukan temuan pimpinan dewan yang mengatakan, ada hal yang tidak beres dalam penentuan tiga nama calon sekda tersebut. Sementara Gubernur sendiri sampai saat ini belum mengetahui hasilnya.

“Itu hanya isu saja, tidak baik menyebar isu yang tendensius seperti itu. Apalagi dengan wawasan yang picik dan sempit. Mari kita jaga hubungan baik yang sudah kita bangun untuk masyarakat NTB. Cara-cara seperti itu kan tidak baik, menyakiti perasaan orang namanya itu, pelecehan,” katanya.

Mahali juga mengingatkan kepada seluruh anggota DPRD NTB, meskipun memiliki hak bicara, agar tidak menyebar isu yang tidak jelas. Karena itu hanya akan menjadi fitnah yang sangat menyinggung dan menyakitkan bagi semua pihak.

Sebagaimana diketahui, gara-gara tudingan salah satu pimpinan DPRD NTB, telah membuat pihak eksekutif marah. (ndi)

(Suara NTB/dok)

PENGAMANAN DIPERKETAT - Aparat keamanan memperketat pemeriksaan peserta, panitia dan wartawan yang meliput kedatangan Wapres, HM. Jusuf Kalla pada Rakernas I ADEKSI 2016 di Mataram. Nampak aparat kepolisian memeriksa peserta yang akan masuk ke arena ADEKSI menggunakan metal detector.

(Suara NTB/fit)

Kerugian Negara Rp 1 Miliar

Kejaksaan Bidik Calon Tersangka Baru Kasus BSPS Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram memastikan akan membidik tersangka baru dalam kasus bantuan rumah kumuh di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Isyarat ini disampaikan setelah penyidik mendapatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP senilai Rp 1 miliar lebih.

Kepastian itu disampaikan Kasi Pidsus Kejari Mataram, Herya Sakti Saad, SH dikonfirmasi di ruangannya, Kamis (25/2), ditanya terkait perkembangan penanganan kasus tersebut. “Kerugian negara kami dapatkan informasi dari BPKP Rp 1 miliar lebih,” ujarnya memastikan terkait kasus Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 bersumber dari APBN itu.

Pihaknya kini sedang menunggu hasil perhitungan resmi kerugian negara dari proyek senilai Rp 17 miliar lebih itu. Setelah menerima dokumen perhitungan, lantas akan dilakukan ekspose atau gelar perkara. “Hasil gelar perkara nanti akan menentukan siapa

calon tersangka barunya,” kata Herya Sakti Saad.

Sementara ini yang dilakukannya, mencari dua alat bukti baru untuk mengarahkan ke tersangka lain dimaksud. Ini juga tidak lepas dari hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP. Sebab dari dokumen itu sudah tergambar siapa saja pihak yang akan bertanggungjawab berikutnya. “Kami sudah membaca hasil perhitungan (kerugian negara) BPKP. Dari sana sudah tergambar siapa siapa calon tersangkanya,” kata dia.

Ditanya soal bukti kerugian negara dimaksud, sementara ini masih didalami. Namun salah satu alat bukti sudah ditemukan. Hanya tinggal memperdalam satu alat buk-

ti lainnya. “Sehingga memenuhi unsur dua alat bukti cukup untuk menetapkan tersangka,” sebutnya. Ini sebagai konsekuensi penerapan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagai isyarat ada penyertaan perbuatan pidana pihak lain, selain yang sudah disematkan pada tersangka utama RS, selaku pengusaha pengadaan material bantuan rumah.

Untuk pendalaman ini, dalam waktu dekat akan diagendakan pemanggilan dua saksi tambahan. Bahkan dia memberi isyarat, nanti saksi bisa berkembang menjadi tersangka. “Tidak menutup kemungkinan saksi akan berkembang menjadi tersangka, jika memenuhi dua alat bukti cukup,” tegasnya. (ars)

Sistem Tebus Motor Marak

Masyarakat Diminta Tidak Terlalu Percaya Tangani Gangguan Keamanan KEAMANAN daerah wisata selalu menjadi atensi serius pihak kepolisian. Pasalnya, terganggunya kunjungan wisatawan akibat menurunnya rasa aman dapat berimbas ke segala sektor perekonomian masyarakat. Polda NTB lebih mengedepankan upaya represif dengan mengungkap dan membongkar setiap kasus begal terhadap wisatawan.

Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIk, MSi, mengklaim bahwa pihaknya telah berhasil mengungkap setengah dari total 40 kasus kekerasan yang menjadikan wisatawan asing sebagai sasaran. Sejumlah kasus itu terjadi sepanjang tahun 2015.

“Kita mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat, terutama wisatawan. Khususnya begal-begal itu. Sudah 50 persennya kita ungkap,” terangnya. Secara strategis, sambung dia, pendekatan preventif dilakukan melalui fungsi pembinaan masyarakat yang dikomandoi oleh Polres setempat.

Sementara, Polda NTB memberikan dukungan personel guna mengungkap sejumlah kasus yang masih mengendap sehingga terwujud kepastian hukum. “Kita membackup wilayah. Laporan Polisi yang sudah diterima, dari Polres mana yang belum diselesaikan. Kita kerjasama bantu ungkap, backup pasukan,” ujar mantan Wadirreskrimsus Polda Jatim ini.

Ia menyadari pentingnya kondusivitas kamtibmas di daerah yang menjadikan pariwisata sebagai sektor penopang sosial ekonomi unggulan. Sebab, dampaknya berantai. “Pusat industri di sini tidak ada, potensi hutannya juga kurang. Jadi dikembangkan pariwisata.”

Jika daerah tidak aman, jelas Anom, kunjungan wisatawan dapat menurun. Akibatnya, pelaku usaha parwisata, seperti jasa transportasi, penginapan, restoran, dan jasa wisata lainnya yang akan terkena imbasnya. Meski pada awal tahun disebut sebagai masa low season atau kunjungan sedang rendah, namun menurutnya, kondisi itu justru dapat memicu para pelaku kriminalitas semakin buas beraksi. “Situasional kondisinya sekarang, low season juga pengaruh dengan tindak kriminal, kunjungan wisata menurun. Kalau pelaku begalnya lagi gak punya duit, bisa saja mereka beraksi lagi,” ujarnya.

Untuk melakukan antisipasi, kata Anom, efek jera penindakan represif diharapkan dapat menekan tingkat kriminalitas pencurian dengan kekerasan tersebut.

“Kita utamakan Polres yang tangani sebagai penanggung jawab wilayah. Kita dari fungsi reserse ya lebih ke penindakannya. Mana LP yang belum terungkap kita bantu. Kita tidak bisa kerja sendiri, harus ada kerjasama dengan semua pihak selain jajaran kita di Polres,” demikian A n o m . (why) (Suara NTB/why)

Selong (Suara NTB) Aparat kepolisian meminta masyarakat untuk tidak terlalu percaya dan memenuhi permintaan para pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Tindakan itu, tentunya sangat merugikan masyarakat.

Selain motor korban belum bisa dipastikan kembali, masyarakat juga dikhawatirkan akan merugi lagi dengan menyerahkan sejumlah uang terhadap pelaku.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/2), Kasubag Humas Polres Lotim, Iptu Mochammad Efendi menegaskan jika aksi tebus menebus dengan pelaku curanmor itu sebaiknya dihindari oleh masyarakat. Kecerdasan masyarakat dalam menyikapi adanya pelaku curanmor yang meminta tebusan itu tentunya sangat dibutuhkan

oleh aparat kepolisian dengan memanfaatkan kecanggihan IT saat ini.

“Sekarang ini zaman sudah canggih, kita harapkan masyarakat yang menjadi korban curanmor lalu dimintai tebusan itu. Sebaiknya diinformasi ke aparat. Nanti langkah selanjutnya bisa ditentukan,” imbaunya.

Akan tetapi, kata Mantan Kapolsek Sembalun ini, yang menjadi kendala di lapangan saat ini masyarakat berasumsi bahwa jika berurusan dengan aparat kepolisian, semua persoalan semakin berbelit-belit. Padahal asumsi itu jauh dari apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Sehingga saat ini aparat kepolisian melakukan pendekatan terhadap masyarakat dengan metode humanis. Dimana, tugas pokok aparat kepolisian

itu selain menegakkan hukum juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Sesuai dengan tugas dan fungsi pokok kepolisian tersebut, maka sudah sepatutnya aparat kepolisian memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat tidak perlu lagi mengkhawatirkan adanya gangguan keamanan di jalanan. Dari catatan di aparat kepolisian, hanya sebagian masyarakat yang menjadi korban curanmor yang melapor ke aparat kepolisian.

“Masyarakat juga terkadang takut nanti sewaktuwaktu dipanggil sebagai saksi. Alasan masyarakat juga enggan melapor terkadang terkesan rusak oleh oknumoknum yang tidak bertanggung jawab,” terangnya. (yon)

Diduga Masih Ada, Sel Teroris di Bima

Mataram (Suara NTB) Sel kemunculan radikalisme di Bima diduga masih berkembang di Bima, pascadilumpuhkannya terduga teroris Fajar dan keempat kawanannya. Termasuk sel jaringan baru yang disemai. Memutus mata rantai itu, pendekatan dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, saat ditemui di sela-sela kegiatannya menjenguk pasien di RS Bhayangkara Mataram.

“Masih. Masih ada. Karena ini paham kebencian diwariswariskan,” jawabnya, Kamis, (25/2) ketika ditanya mengenai pemetaan jaringan terorisme di NTB Memutus mata rantai tumbuh kembang jaringan terorisme baru, kata Kapolda, pendekatan secara konsisten dilakukan oleh kepolisian, pemerintah daerah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Ia menghargai perbedaan yang terjadi di masyarakat. Hanya saja agar dalam perwujudannya tidak lantas menggunakan

cara-cara kekerasan.

“Harapannya, gak apa-apa beda pahamnya, tapi radikalnya jangan. Beri keteladanan saja. Lebih rajin ibadah dan lebih santun kepada masyarakat, itulah jihadnya. Jangan pakai kekerasan. Intinya kan sama-sama mengajak semua taat kepada Allah,” pesan Kapolda.

Dalam melakukan penanganan preventif dan persuasif, lanjutnya, pihaknya sudah memerintah Kapolres setempat untuk meluangkan waktu lebih banyak beribadah bersama masyarakat, khususnya di kawasan Penato’I, Mpunda, Kota Bima. Ia menyarankan, agar dilakukan dengan cara keteladanan, meski membutuhkan waktu yang panjang.

“Salat sama-sama. Yang belum kembali ke paham yang benar, memilih pergi ya gak apa-apa. Yang mulai meninggalkan (paham radikal) ikut ke masjid, gak apa-apa. Pelanpelan,” jelasnya.

Mengenai proses hukum lebih lanjut terhadap empat terduga kelompok Fajar yang beberapa waktu lalu ditetap-

kan sebagai tersangka, Kapolda menegaskan bahwa penanganannya langsung di Mabes Polri melalui Densus 88 Antiteror. “Tindak pidana terorisme itu Mabes Polri yang tangani penyidikannya,” pungkasnya.

Senin (22/2) lalu, Polisi resmi menetapkan empat tersangka diduga terkait dengan kegiatan Fajar. IM, SP, LM, dan AS, diduga terlibat dengan peran masing-masing dalam aksi yang telah dilakukan maupun yang tengah direncanakan.

Para tersangka yang kini masih berada di Mako Densus 88 Antiteror itu diduga melakukan pendataan dan pengecekan lapangan terhadap sejumlah anggota polisi yang bertugas di Bima, seperti di kantor Bank BNI Cabang Bima, PLTD Bima di Desa Niu serta kantor PLN Wilayah Bima. Hasil penyidikan menyebutkan bahwa kelompok Fajar sudah merencakan penyerangan terhadap sejumlah anggota kepolisian di Bima sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan. (why)

Beri Motivasi, Kapolda Jenguk Setiap Pasien RS Bhayangkara Mataram (Suara NTB) Kesembuhan seseorang yang tengah didera musibah sakit, selain perawatan medis, namun juga diberikan dorongan dan dukungan secara mental.

Hal itu diterapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, dengan berbincang dan bercanda lepas kepada setiap pasien yang tengah dirawat di RS Bhayangkara Mataram, Kamis (25/2).

“Pemimpin harus hadir memberikan motivasi, agar yang diberi cobaan lebih semangat lagi. mengingatkan diri kita yang masih sehat untuk terus bersyukur,” ujarnya. Pagi hari itu, jenderal bintang satu ini menyempatkan waktunya di RS Bhayangkara di tengah kesibukan memimpin jajaran kepolisian menjaga kamtibmas di seluruh penjuru NTB. Mulai dari pasien umum di bangsal kelas III hingga VIP. Motivasi kesembuhan pun diberikannya kepada anggota kepolisian yang sedang dirawat. Senda gurau dilontarkannya untuk mendobrak sekat-

sekat jabatan antara pimpinan dan bawahan, antara kepolisian dengan masyarakat yang diayominya.

“Agama mengajarkan hubungan dengan Tuhannya dan hubungan dengan sesama manusia. Ini wujudnya kita bersyukur dengan menjenguk orang sakit. Itu dari sisi ibadahnya. Dalam kondisi orang berada di titik nadir, lagi sakit kena kasus kita hadir di situ,” ujar Kapolda.

Dalam satu kesempatan kepada salah satu pasien umum yang tengah menderita sakit penurunan kadar trombosit. Setelah berbincang sebentar, Kapolda pun memerintahkan ajudannya untuk bersegera menyediakan jus kurma.

“Dalam suatu organisasi, bagaimana pimpinan dengan semuanya saling menghargai.

Coba lihat apakah ada jarak antara saya dengan dia?,’’ tanya Kapolda sambil menunjuk beberapa staf rumah sakit. Sontak staf tersebut menggeleng, menandakan bahwa memang terlihat tidak ada sekat. (why)

Konflik Kafe Lian

Anak Agung Bantah Memeras Mataram (Suara NTB) Pemilik lahan lokasi pembangunan Kafe Lian Bahari, Anak Agung Basriah Han membantah keras tudingan pemerasan sebagaimana dilontarkan kuasa hukum Mantan Wakil Bupati Lobar H. Izzul Islam. Menurutnya, dana Rp 12 miliar itu masuk dalam konsep dana perdamaian, bukan pemerasan.

Klarifikasi itu disampaikan Anak Agung melalui kuasa hukumnya, Yan Mangandar, SH, Rabu (24/2) kemarin.

“Kami kaget ada pemberitaan tentang pemerasan Rp 12 miliar. Sama sekali tidak ada itikad memeras,” bantahnya.

Angka sebesar itu merupakan klausul perdamaian yang disampaikan tertulis dan sudah diserahkan Tanggal 17 Februari lalu. Surat sudah diantar langsung ke H. Izzul Islam dan saat itu disambut pengacara, Maman, SH, Suminggah, SH dan Nurdin, SH alias Dino. “Saya sodorkan perdamaian itu,” sebutnya.

Berdasarkan tawaran perdamaian, disepakati 4 poin, diantaranya Izzul Islam harus lampirkan bukti laporan keuangan sampai 2016 atas pengelolaan kafe tersebut.

Dengan dasar itu, akan dilakukan hitung bersama berdasarkan laporan bulanan, sehigga ditemukan angka bagi hasil dan menjadi hak Anak Agung atas pengelolaan Kafe itu sejak beberapa tahun lalu.

“Ini perjanjian bagi hasil.

Jadi aktivitas dan pemasukan dari Kafe Lian, Anak Agung sebagai pemilik tanah berhak mendapat bagian. Ini bukan sewa tanah mutlak. Kalau sewa, ngapain minta laporan bulanan?,” tanyanya.

Alasan meminta laporan itu, karena selama ini tidak diinfokan selama 8 tahun kepada kliennya.

Pada poin dua masuk penawaran kerugian tersebut. “Seandainya poin satu tidak dipenuhi, maka Anak Agung menawarkan poin dua, yang isinya, apabila BUKTI - Yan Mangandar, pengacara Anak Agung Basriah Han menunjukkan surat tawaran perdamaian dengan Izzul Islam.

poin satu tidak bisa dipenuhi, maka harus dibayarkan uang Rp 12 miliar,” tegasnya.

Dia berharap agar perdebatannya bukan pada angka tersebut. Apalagi sampai ada penilaian pemerasan. “Seandainya Lian Kafe ini jual bakso, berarti ndak rasional kalau minta perdamaian sebesar Rp 12 miliar ini,” sindirnya.

Namun sebenarnya tawaran itu bisa berubah, seandainya Izzul Islam mampu menunjukkan rekap bulanan pengelolaan Kafe Lian di Jalan Raya Senggigi itu. Bahkan jika dihitung bersama, lantas ditemukan angkanya Rp 400 juta atau bahkan hanya Rp 100 juta pun, akan diterima pihaknya.

Apa jawaban kuasa hukum Izzul Islam?. Dalam surat jawaban tertulis, bahwa permintaan Anak Agung dianggap gagal paham karena dianggap melangkahi kewenangan majelis hakim dan penyidik dalam gelar perkara.

Poin kedua terkait nilai Rp 400 juta yang diklaim menjadi objek perkara. Menurut dia, tidak pernah mengungkap besaran itu, karena menjadi penilaian dari penyidik Polda NTB yang menangani laporan pihaknya atas terlapor Izzul Islam.

Pada intinya, pihaknya sebenarnya sepakat untuk berdamai, namun dengan catatan dalam surat penawaran yang diajukan itu bisa dipenuhi.

Kliennya juga pada dasarnya tidak ingin persoalan ini diperpanjang. Juga tidak lagi dipertanyakan soal hubungan bisnis antara Izzul Islam dengan Anak Agung, karena sudah ada kontrak perjanjian yang rencananya akan dijadikan bahan gugatan perdata jika laporan pidana ini tak efektif. (ars)

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kinerja BPPD Dinilai Melempem Mataram (Suara NTB) Kinerja Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB belakangan ini dinilai melempem. Alokasi anggaran senilai Rp 5 miliar yang dikelolanya selama satu tahun dipertanyakan.

(Suara NTB/ist)

Grand Legi dengan Makanan Tradisional Terbaik HOTEL Grand Legi yang berada di Jalan Sriwijaya Nomor 81 Kecamatan Mataram, Kota Mataram ini selalu ramai dikunjungi tamu. Pasalnya, selain pelayanan yang maksimal, makanan yang disediakan juga beragam dan tentu saja sangat nikmat. Apalagi makanan unggulan di restoran hotel ini adalah makanan tradisional yang dibuat langsung oleh penduduk asli Lombok. Sehingga cita rasa yang dihasilkan sesuai dengan cita rasa asli masakan tradisional. Bukan hanya itu saja, higienitas dari masakannnya juga merupakan prioritas yang tetap dijaga hotel ini.

“Kita punya restoran yang chefnya merupakan orang lokal.

Bukan hanya itu saja, jika memang kita perlu mendatangkan ibu-ibu yang pintar memasak pada masakan tradisional tertentu, kita datangkan. Agar taste masakannya tetap original,” kata General Manager Hotel Grand Legi Ridwanto kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (25/2).

Hotel yang memiliki 114 kamar ini memiliki lima tipe kamar. Diantaranya eksekutif suite, suite, luxury deluxe orchid, deluxe premier dan superior. Harga sewa per malam cukup beragam dan terjangkau, mulai dari Rp 585 ribu hingga Rp 3,5 juta. Fasilitas lain dari hotel ini meliputi restoran, kolam renang, spa, meeting room, ballroom yang didesain dengan konsep minimalis modern.

Para tamu juga bisa menikmati makanan khas tradisional Lombok, diantaranya Sayur Lebui, Sayur Nangka, Ayam Taliwang, Sayur Ares, Kolak, dan berbagai jajanan tradisional lainnya. Ini juga merupakan menu favorit para tamu yang datang.

Sebab menu khas ini juga memiliki cita rasa tradisional yang original karena dibuat oleh chef berpengalaman.

“Kalau memang menu masakan tradisional yang agak susah buatnya itu kita datangkan ibu-ibu yang sudah mahir memasaknya. Misalnya ares, itu agak susah buatnya agar cita rasanya seperti ares asli sasak, jadi kita undang ibu-ibu untuk masak,” kata Ridwanto.

Hotel tiga lantai seluas 7 are ini memiliki taman yang sangat cantik di tengah-tengah area hotel. Bukan hanya itu saja, disediakan pula berugak (gazebo) untuk tamu yang ingin menikmati suasana taman yang nyaman. Apalagi hotel ini juga merupakan hotel bintang yang sudah mendapatkan sertifikasi halal.

Khusus untuk restoran, spa, dan kolam renang dapat dinikmati oleh publik meskipun bukan tamu hotel yang menginap. Misalnya di restoran disediakan pula bakso seharga Rp 10 ribu dengan cita rasa yang nikmat serta harga yang terjangkau. Bukan hanya itu saja, kolam renang di hotel ini pun dapat dinikmati publik hanya dengan membayar Rp 50 ribu.

Sementara untuk spa juga dapat dinikmati dengan harga yang sangat terjangkau dengan pelayanan yang memuaskan.

“Di restoran kita harganya sangat terjangkau. Bakso saja harganya Rp 10 ribu. Terjamin higienitasnya, selain itu juga dapat dinikmati sambil melihat pemandangan taman hotel yang asri,” ungkapnya.

Hotel ini memiliki 105 tenaga kerja yang telah dilatih secara khusus. Sehingga pelayanan pada hotel ini sangat maksimal dan sangat memuaskan. Jadi tidak heran jika hotel ini menjadi salah satu hotel yang selalu ramai oleh pengunjung. (lin)

GMS Tak Bisa Jadi Pemikat Wisatawan Mataram (Suara NTB) Daerah NTT, NTB dan sekitarnya dikabarkan akan terkena Gerhana Matahari Sebagian (GMS) pada, Rabu 9 Maret mendatang. Para pelaku pariwisata, khususnya di Kota Mataram tak memikat kunjungan wisatawan untuk menyaksikan fenomena alam tersebut dari NTB. “Sejauh ini temen-temen, terutama di kota ya tidak melakukan apa-apa untuk menyambut fenomena tersebut.

Informasinya telat disebarkan dan tidak pernah digaungkan juga,” kata Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier ketika ditanya Suara NTB mengenai apa upaya yang dilakukan pelaku pariwisata dalam menyambut dan merayakan fenomena alam yang cukup langka tersebut di Mataram, Kamis (25/2).

Ia menerangkan, NTB tidak seperti daerah-daerah yang akan terkena Gerhana Matahari Total (GMT). Daerah-daerah yang akan dilanda GMT di Indonesia antara lain daerah Palu di Sulawesi, Pontianak di Kalimantan dan wilayah terdekat sekitarnya.

“Kalau di Palu kemudian Pontianak yang terkena GMT hotel-hotelnya sudah terbooking penuh. Kalau kita disini kan cuma dapat gerhana matahari sebagian,” bebernya.

Fenomena gerhana matahari yang akan muncul sekarang ini memacu ingatannya untuk mengenang masa kecilnya di Jakarta. Ia mengungkapkan, peristiwa Gerhana Matahari Total juga pernah terjadi di Jakarta pada tahun 1983.

“Tahun 1983 gerhana matahari pernah terjadi. Itu semasa saya masih SD di Jakarta, kita yang masih anak-anak disuruh ngumpet ke kolong meja,” kenangnya.

Tiga bulan sebelum terjadinya gerhana, orang-orang sudah sudah sibuk melakukan persiapan untuk menyambut serta merayakannya. Bahkan, lanjut Reza, produk yang paling laku terjual di masa itu adalah kacamata tiga dimensi. Kacamata yang khusus dipergunakan untuk menyaksikan Gerhana Matahari.

“Kita tidak diperbolehkan keluar. Katanya, kalau kita lihat gerhana itu, maka kita akan buta. Itu mitosnya, tetapi tiga bulan sebelum terjadinya gerhana, kacamata tiga dimensi adalah produk yang laris manis diperjual-belikan,” ingatnya lagi.

Selain kacamata, produk lain yang tak kalah laris diperjual belikan yakni Film Roll. Sebab, menurut Reza, waktu itu, alat untuk mengabadikan gambar belum menemukan kamera digital seperti sekarang ini.

“Selain kecamatan, Film Roll juga ternyata laku keras, karena pada saat itu kan masih zamannya kamera manual yang pakai film negatif itu,” katanya.

Selain mendapati fenomena GMT, Pimpinan Santika Hotel Mataram ini juga pernah menyaksikan secara langsung peristiwa Komet Halley. Tercatat, fenomena alam yang muncul dalam jangka 76 tahun sekali ini pernah dirasakannya pada 1986.

“Tahun 86 juga saya pernah menyaksikan fenomena Komet Halley, dulu kita bisa melihatnya melalui teropong di Planetaria, Jakarta. Kaisar Hirohito merupakan tokoh terkenal di dunia yang pernah menemukan fenomena Komet Halley selama dua kali dalam hidupnya,” tandasnya. (met)

“Saya tanya sekarang, BPPD itu kerjaannya apa sekarang. Dana yang mencapai lima miliar itu dialokasikan kemana saja. Saya melihat BPPD sekarang ini sedang melempem,” kata pelaku pariwisata yang mengelola PT. Kayang Tour, Furqan Ermansyah, Kamis (25/2).

Pelaku pariwisata yang akrab disapa Rudy Lombok ini menilai dampak pertumbuhan pariwisata NTB yang ditimbulkan oleh BPPD ini tidak

signifikan. Ia mengemukakan, BPPD bahkan masih bersifat asing bagi kalangan para pelaku pariwisata.

“Coba anda lihat, pada event bau nyale yang sekarang ini adakah keterlibatan BPPD. Kalau ada apa perannya, kira – kira kemana ia mempromosikan terkait adanya event yang akan berlangsung sebentar lagi,” lanjutnya.

Beberapa pengusaha, termasuk pengelola restaurant di Gili Trawangan, mengaku as-

ing tentang keberadaan BPPD, seperti halnya yang dikemukakan oleh Loswinarto. Para pelaku pariwisata di tempat tersebut berjuang mandiri dalam mempomosikan serta memperkenalkan produk usahanya masing – masing.

“Mungkin bagi kalangan pengusaha pariwisata kelas menegah keatas sudah sangat akrab dengan BPPD, tetapi pengusaha – pengusaha kecil ini mana tau mereka tentang

adanya badan promosi.

Akhirnya, ya kita berjuang sendiri – sendiri dalam mempromosikan produk masing – masing,” katanya.

Tak hanya di kalangan pengusaha, sejumlah anggota Himpinan Pramuwisata Indonesia (HPI) juga mengaku tidak terlalu tahu menahu mengenai keberadaan serta aktivitas BPPD. hal tersebut disampaikan oleh I Wayan Bama Semedi, anggota HPI NTB. Semestinya, menurut dia, semua lini yang menyangkut sektor pariwisata menjadi tugas dan tanggungjawab untuk dipromosikan oleh BPPD. Dengan harapan, semua kalangan baik dari masyarakat

terendah sampai pengusaha paling tinggi setidaknya dapat mencicip kue manis pariwisata dengan merata.

Terpisah, Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Taufan Rahmadi membantah terkait adanya pihak yang menohok kinerja lembaganya melempem.

Taufan yang dihubungi via telfon tidak berkomentar banyak mengenai adanya kritik yang ditujukan kepada lembaga yang dipimpinnya.

“Tidak ada itu, siapa bilang kinerja BPPD melempem.

Tidak ada,” tandasnya menanggapi percakapan singkat saat dirinya berada di Hotel Santika. (met)

BPPD Manfaatkan Medsos untuk Promosi

(Suara NTB/ist)

LATIHAN - Para pemeran Punakawan saat latihan menjelang pementasan “Semar Gugat” di sanggar Teater Koma, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (24/2). Produksi teater koma ke 143 ini akan berlangsung di Gedung Kesenian Jakarta 3 - 10 Maret mendatang.

Teater Koma Punya Keluhan untuk Ahok Jakarta (Suara NTB) Pendiri Teater Koma Nano Riantiarno mengeluhkan sulitnya proses untuk menggunakan gedung pertunjukan di Jakarta. “Saya harus bilang Ahok tidak tahu apa yang terjadi, untuk pakai gedung teater susah,” kata Nano, ditemui di Sanggar Teater Koma, di Bintaro, Rabu (24/2).

Teater Koma kembali akan menggelar pertunjukan yakni lakon Semar Gugat di Gedung Kesenian Jakarta mulai tanggal 3-10 Maret 2016. Grup teater yang didirikan tahun 1977 itu biasanya menggelar pementasan dua kali dalam setahun di Gedung Graha Bakti Budaya (GBB), Taman Ismail Marzuki pada pementasan di awal tahun dan di Gedung Kesenian Jakarta (GKJ) di akhir tahun.

“Kami cari untuk Sabtu Minggu saja susah, harusnya kali ini kami pentas di GBB selama dua minggu tetapi

akhirnya dikasih GKJ cuma tujuh hari plus tiga hari untuk persiapan,” jelas Nano.

Nano yang berperan sebagai penulis naskah dan sutradara dalam setiap lakon Teater Koma itu juga mengungkapkan bahwa masih tidak jelasnya penanggung jawab gedung-gedung kesenian di Jakarta seperti GBB dan GKJ yang serius menangani gedung serta pengarsipan.

“Kami harus urus segala macam-macam sendiri, tiket harus buat sendiri, kalau dulu masih diurus sama TIM misalnya. Segala perizinan dan macam-macam lainnya harus urus sendiri. Untuk daftar saja susahnya luar biasa dan itu kami bayar loh, kami kontribusi. Unit Pelaksana hanya menerima kontribusi saja. Ahok harus lihat lagi ini, di sana harus ada yang menangani, siapa yang menangani,” tutur Nano.

Menurut Nano, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau

akrab disapa Ahok harus segera memperbaiki kinerja manajemen yang sekarang diambil alih dari balai Pelaksana Pusat Kesenian Jakarta ke Unit Pelaksana dari pegawai negeri berbagai instansi.

Lewat Peraturan Gubernur Nomor 109/2014, Ahok mengubah manajemen. Unit Pelaksana mengambil alih pengeloaan tempat pertunjukan di TIM, gedung Wayang Orang Bharata di Senen, gedung Miss Tjitjih di Kemayoran, Gedung Kesenian Jakarta di Sawah Besar, dan Gedung Pusat Perfilman H. Usmar Ismail di Kuningan.

“Ahok harus memperbaiki.

Sekarang yang bertanggung jawab di TIM siapa sehingga bisa diperbaiki, yang bikin buku acara siapa. Gedung kesenian tidak ada buku acara, padahal itu penting buat ke depannya nanti, itu merupakan dokumentasi. Ini bisa menghambat teater,” ungkap Nano. (ant/bali post)

Gubernur Puji Kontribusi Pers Terhadap Pariwisata NTB Mataram (Suara NTB) Kontribusi pers dalam membangun industri pariwisata NTB, tidak bisa dipungkiri. Dengan kemampuannya menyebarluaskan informasi, pers telah banyak mengundang orang untuk mengunjungi NTB sebagai pilihan tempat berwisata. Sehingga pers harus diakui peran besarnya, terutama dalam membangun persepsi yang positif terhadap industri pariwisata NTB. Demikian disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi saat membuka diskusi publik Manakar Potensi Pariwisata NTB dalam menghadapi MEA, yang dilaksanakan Forum Wartawan DPRD NTB, di Mataram, Kamis (25/2).

“Kita harus akui kontribusi pers terlibat dalam membangun industri pariwisata NTB sangat luar biasa. Pers memiliki kemampuan untuk menciptakan gelombang perkembangan pariwisata kita sangat luar biasa,” kata orang nomor satu di NTB itu.

Dikatakan oleh TGB, Jika melihat dari pemberitaan yang disajikan oleh media di NTB khusunya, tentang pariwisata NTB. Hampir 90 persen pemberitaannya adalah hal-hal yang positif dan konstruktif. “Kita sangat apresiasi peran pers di NTB ini, hampir 80 sampai 90 persen, pemberitaannya menyangkut pariwisata positif dan konstruktif,” ujarnya.

Hal tersebut kata TGB, tentu tidak lepas dari rasa kepedulian bersama dalam membangun industri pariwisata NTB. Sehingga semua pihak, termasuk pers merasa perlu untuk ikut ambil bagian dalam membangun salah satu sektor industri andalan NTB setelah pertanian itu.

“Bagi teman-teman pers,

(Suara NTB/ndi)

SAMBUTAN - Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi, saat memberikan sambutan dalam diskusi publik menakar potensi pariwisata NTB dalam menghadapi MEA, yang dilaksanakan oleh Forum Wartawan DPRD NTB, di Mataram, Kamis (25), kemarin. setelah lama berintraksi dengan para pengambil kebijakan, sehingga teman-teman wartawan juga menjadi peduli dengan pariwisata NTB. Dan kegiatan ini juga salah satu buktinya,” kata Ketua DPD partai Demokrat itu.

Penuh Tantangan Menurut Gubernur, di era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), persaingan industri pariwisata tidak akan semakin mudah, tetapi akan semakin penuh dengan tantangan. Untuk itu, mulai saat ini, harus mulai merubah mindset dalam menghadapi MEA. MEA harus dijadikan sebagai peluang, bukan hambatan.

“Industri pariwisata itu adalah industri kreatif. Meskipun kita memiliki potensi yang sifatnya given, seperti kekayaan alam. Tetapi negara-negara lain sudah dapat menciptakan hal yang sifatnya given itu, saking kreatifnya mereka. Maka ketika kreativitas itu mati, maka matilah pariwisata itu sendiri. Untuk itu, kata kuncinya dalam membangun pariwisata kita adalah kreatifitas.

Kita harus mulai berbenah dari sekarang,” ujarnya.

Salah satu bentuk kreatifitas yang dimaksud oleh TGB, misalnya, NTB sudah memiliki fasilitas akomodasi, transportasi dan kekayaan alam yang cukup bagus. Tetapi regulasinya masih ketat, maka mustahil pariwisata itu akan berkembang. Untuk itu pemerintah harus berkreatifitas dengan memberikan kelonggaran.

“Tidak bisa kita akan maju karena semua pihak ingin untung maksimal. Caranya adalah harus duduk bersama, baik hotel, transportasi. Kalau masing-masing tarifnya mahal, tidak akan bisa. Maka disanalah kita perlu kreatif untuk memberikan kelonggaran, tetapi semua pihak mendaptkan keutungan,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan orang nomor satu di NTB itu, industri pariwisata adalah sektor yang integratif, saling berhubungan dengan satu sama lainnya. Lebih-lebih jika dikaitkan dengan pariwisata itu adalah masalah persepsi, sehingga semua aspek itu sangat saling mempengaruhi. (ndi)

Mataram (SuaraNTB) – Saat ini pengguna media sosial (medsos) dari semua penjuru dunia sudah sangat banyak. Hampir semua yang dicari selalu ada di mesin pencarian. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB untuk melakukan promosi pada semua potensi pariwisata yang ada di NTB. Baik itu kerajinan tradisional dan berbagai lokasi destinasi wisata diunggah agar dapat dilihat oleh likers dari semua kalangan dan semua penjuru dunia.

“Kekuatan internet itu sangat berpengaruh pada perkembangan pariwisata. Apalagi sebagian besar wisatawan itu menggunakan internet dalam perjalannya. Melalui media sosial kita dapat melakukan promosi pariwisata tanpa mengeluarkan biaya yang banyak,” kata Direktur Promosi BPPD NTB Uji Gaffar kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (25/2) kemarin.

Menurutnya travelers saat ini memanfaatkan media sosial sebagai referensi liburannya. Sebab informasi yang didapatkan juga beragam dan lengkap. Apalagi jka ada travelers lain yang mengungkapkan pengalamannya selama menjelajahi suatu destinasi wisata tertentu. Besarnya pengaruh media sosial ini harus dimanfaatkan secara maksimal, mengingat biayanya yang murah dan informasi yang didapatkan lebih lengkap.

Dalam melakukan promosi, BPPD NTB juga dibantu oleh beberapa relawan yang yang

secara sukarela membagi gambar dan pengalamannya selama berada di suatu tempat pariwisata di NTB. Apalagi pariwisata NTB saat ini tengah banyak diperbincangkan, baik oleh wisatawan domestik maupun internasional. Terlihat dengan banyaknya respon positif di laman fanpage facebook BPPD NTB. Apalagi likers pada laman promosinya mencapai ribuan orang.

“Kita tentunya berharap ini bisa menjadi acuan para travelers atau wisatawan saat ingin mengunjungi NTB. Sebab di fanpage itu kita jelaskan kerajinan tradisional, kebudayaan lokal dan destinasi wisata yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Sejauh ini responnya sangat bagus,” ungkap Uji. Selain melalui facebook, BPPD juga melakukan promosi melalui Instagram, Twitter dan blog-blog para volunteer. Masyarakat juga diharapkan dapat membagi (share) gambar atau ceritanya selama berlibur di sejumlah destinasi wisata di NTB. Sebab itu dapat menjadi acuan wisatawan untuk mengunjungi NTB. Apalagi gambar yang menarik akan menarik pula minat wisatawan untuk datang berkunjung dan berlibur ke NTB. “Perbedaannya memang sangat terasa. sebelum menggunakan media sosial dan setelah menggunakan media sosial sebagai media promosi itu perbedaannya cukup jauh. masyarakat juga bisa bertanya langsung terhadap sesuatu yang ingin diketahuinya terkait pariwisata NTB,” ungkapnya. (lin)

BPPD Klaim Ide Awal Program E-Tourism Mataram (Suara NTB) – Program E-Tourism yang akan segera dilaksanakan MoU antara Dinas Kebduayaan dan Pariwisata NTB dengan PT Telkom diklaim merupakan gagasan awal BPPD (Badan Promosi Pariwisata Daerah) NTB. Namun, saat ini menjadi salah satu program yang tengah dikerjakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. Bahkan sudah dilakukan komunikasi dengan pihak Telkom, hanya menunggu waktu untuk penandatanganan MoU. Bahkan anggarannya pun telah disediakan mencapai Rp 300 juta.

“Itu pada awalnya adalah ide dari BPPD. Namun dalam perkembangannya, akan dilakukan oleh Disbudpar. Bahkan kita sudah membangun komunikasi awal dulu dengan Telkom. Terlepas dari hal itu, siapapun yang menjalankan program ini silakan saja, yang penting pariwisata semakin berkembang,” kata Direktur Promosi BPPD NTB Uji Gaffar kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (25/2) kemarin.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa adanya keberatan dari BPPD karena gagasannya diambilalih pengerjaannya oleh Disbudpar. Namun hal itu ditampik, baik pihak Disbudpar maupun oleh BPPD. Keduanya mengklaim bahwa itu merupakan ide masing-masing.

Meski demikian, keduanya juga tidak berkeberatan dalam pelaksanaannya siapapun bisa menjalankan program itu. Bahkan sebelumnya, baik BPPD maupun Disbudpar sudah menyediakan anggaran untuk melangsungkan program itu.

“Sebenarnya anggarannya kita sediakan, apalagi kita juga sebelumnya sudah membangun komunikasi dengan pihak telkom. Siapapun yang laksanakan tidak masalah, yang penting program jalan, pariwisata berkembang dan

perekonomian masyarakat meningkat,” kata Uji. Saat ini Kepala Disbudpar NTB H. L. Moh Faozal, S.Sos., M.Si tengah menunggu kesiapan dari PT Telkom untuk kembali membahas kelanjutan program itu. Selain itu Faozal juga masih menerawang pihak mana yang akan mengelola E-tourism ini. Sementara pihaknya tidak membatasi siapapun yang akan mengelolanya dengan catatan itu dapat dipertanggungjawabkan demi kelancaran pariwisata NTB. “Kita masih melihat juga siapa yang mengelola nantinya.

Siapa saja silakan, mau dinas mau BPPD. Nanti kita lihat,” kata Faozal belum lama ini.

E-Tourism merupakan Aplikasi Elektronik yang bergerak pada Sektor Pariwisata. Etourism ini berfungsi sebagai aplikasi yang dapat memudahkan pengguna untuk mengunjungi situs wisata pada sebuah negara dan dalam hal ini adalah daerah NTB. Pada E-tourism biasanya terdapat beberapa fitur yang tersedia di dalamnya, seperti fitur untuk booking hotel pada sebuah tempat wisata, fitur daftar harga tiket berbagai tempat wisata, dan berbagai macam informasi yang berkaitan dengan pariwisata.

Kemajuan teknologi informasi saat ini serta tingginya penggunaan internet saat inilah yang menjadi sasaran pengguna e-tourism. Hal ini dainggap dapat dimanfaatkan dengan baik dalam hal pengelolaan informasi kepariwisataan. Sehingga calon wisatawan dapat dengan mudah mengakses informasi tentang suatu daerah tujuan wisata. Bukan hanya itu saja, ini juga sebagai sarana untuk memberikan informasi seputar sarana dan prasarana pendukung serta paket-paket wisata yang ditawarkan dan biaya dan lama waktu yang akan digunakan untuk berwisata. (lin)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Halaman 10

Hasil UN 2016 Pemerintah Belum Berlaku Adil KETIMPANGAN pembangunan yang dilakukan pemerintah terhadap sekolahsekolah swasta yang berada di pinggiran kota harus diakhiri. Hal itu disebabkan keberadaan sekolah baik negeri, swasta, pinggiran maupun tengah kota memiliki peran sama sebagai lembaga mencerdaskan kehidupan bangsa dan negera.

Ditemui Suara NTB di Mataram belum lama ini, Wakil Kepala MTs Maraqitta’limat Lenggarong, Asri, S.Pd, mengemukakan banyak hal yang terjadi ketimpangan ant(Suara NTB/dys) ara sekolah negeri dan swasAsri ta terutama dalam hal akses memperoleh bantuan. “Kita saja dari tahun 2007 sampai sekarang belum ada rehab,” terangnya.

Diakuinya, sekolah yang terletak di kaki Gunung Rinjani ini memiliki tiga kelas masing-masing satu ruang kelas dan dijadikan sebagai ruang kantor langsung dijadikan sebagai ruang guru yang saat ini berjumlah 15 orang. Sementara untuk siswa saat ini berjumlah 48 orang, jumlah itu sudah sangat banyak mengingat lokasi sekolah yang amat terpencil dengan jumlah penduduk yang sangat terbatas.

“Kita sekolah perbatasan antara Lotim dan Lombok Utara, itupun lumayan banyak ada yang sekolahnya dari kelas I sampai III itu hanya punya 12, 18 siswa, syukur dah itu,” ujarnya.

Itupun, kata Asri, orang tua dengan kesadaran yang dimilikinya kini memasukkan anak-anak mereka lantaran melihat potensi seni dan kreativitas yang dimiliki anak-anak mereka.

“Kreativitas kita itu setiap acara adat, setiap acara nasional tetap kita ikuti, bahkan saat 17 Agustus kemarin kita ajak anakanak apel ke Gunung Rinjani”.

Untuk itu, dengan potensi yang dimiliki MTs Maraqitta’limat Lenggarong, Asri berharap agar pemerintah tidak lagi tebang pilih dalam memberikan bantuan dan perhatian bagi sekolahsekolah khususnya yang berada di wilayah terpencil. (dys)

Pemprov Targetkan Berintegritas Bukan Nilai Tinggi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB menargetkan hasil Ujian Nasional (UN) tahun 2016 ini lebih berintegritas dari hasil UN tahun lalu.

“Target kita adalah intergitas tinggi bukan nilai tinggi, karena percuma nilai kita tinggi kalau integritas kita rendah.

Kita harus berbangga dengan integritas tinggi dari hanya nilai yang tinggi,” terang Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, Kamis (25/ 2).

H. Rosiady Sayuti

Tahun lalu sebanyak delapan sekolah di NTB memperoleh status sekolah berintegritas dalam menyelenggarakan UN tahun 2015 dengan kategori integritas tinggi dan nilai tinggi. Adapun sekolahsekolah yang memperoleh status berintegritas yaitu SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram, SMAN 1 Sumbawa Besar, SMPN 1 Mataram, SMPN 2 Mataram, SMPN 6 Mataram dan SMPN 1 Selong.

“Tahun 2015 integritas kita rata-rata nasional, istilah di indeks itu ada yang hitam, abuabu dan putih, nah kita di abuabu lah tidak juga putih, tidak

Bahasa Daerah Harus Diselamatkan dari Kepunahan Mataram (Suara NTB) Seminar Nasional Bahasa Ibu ke IX di Universitas Udayana (Unud) akan dimanfaatkan mahasiswa Program Studi Pascasarjana Bahasa Indonesia Universitas Mataram (Unram) dalam menyelamatkan bahasa lokal dari kepunahan di era global. Seminar yang menghadirkan ahli bahasa dari nasional dan internasional merupakan kesempatan emas bagi mahasiswa pascasarjana dalam mendalami ilmu bahasa.

Demikian disampaikan Koordinator Mahasiswa Program Studi Pascasarjana Bahasa Indonesia Unram Angkatan 2015, Hasym Asyari dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Kamis (25/2).

Diakuinya, seminar nasional bahasa ibu ini merupakan salah satu kegiatan rutin dan penting. Apalagi kegiatan yang dilaksanakan tahun ini mengambil tema “Strategi Penyelamatan Bahasa Lokal dari Kepunahan di Era Global” menghadirkan pembicara-pembicara bertaraf nasional hingga internasional. Termasuk, dari pemakalah paralel lainnya yang berkaitan dengan unsur kebahasaan, terutama bahasa lokal.

Seminar berlangsung di Unud mulai Kamis (25/2) hingga 27 Februari 2016.

Seminar rutin ini, lanjutnya, bertujuan bersama-sama menghimpun solusi konkret mengenai penyelamatan keberadaan bahasa daerah sebagai bahasa lokal (bahasa ibu) dari ancaman kepunahan di era globalisasi seperti sekarang ini. “Ini seminar yang sangat penting untuk menjadikan bahasa daerah sebagai salah satu destinasi keilmuan kita semua,” terangnya.

Hasym berharap, Seminar Nasional Bahasa Ibu bisa dilaksanakan di Lombok agar para masyarakat luar beramairamai mengunjungi pulau yang eksotis ini, selain untuk berbagi ilmu tentu untuk menikmati keindahan pulau yang telah mendapat pengakuan dunia ini. “Lombok harus promosikan diri juga melalui kegiatan semacam ini, Lombok ini tidak kalah kan dengan Bali,” ujarnya berpromosi.

Sementara salah satu mahasiswa Pasca-Bahasa Indonesia Rozali Jauhari Alfanani, menjelaskan, seminar seperti ini menjadi ajang untuk menambah pengalaman dalam bidang keilmuan yang digeluti khususnya. Menurutnya, seminar-seminar seperti ini bukan hanya seremonial, tetapi menjadi wadah untuk mengembangkan diri dalam bidang yang digeluti. (ham)

yang jadi tujuan”.

Selain itu, untuk memenuhi prinsip keadilan kepada siswa saat pelaksanaan UN, Dikpora akan melayangkan surat edaran meminta sekolah-sekolah yang melaksanaan UNBK agar membuat jadwal berbeda antara siswa yang memperoleh shift pagi, siang maupun sore.

“Adil itu artinya semua anak-anak itu merasakan shift pertama, shift kedua dan shift ketiga. Jangan statis yang kalau sudah shift pertama terus dapat shift pertama. Yang dapat shift siang terus dapat shift siang. Kasihan anakanak, kan itu tidak adil karena tingkat kesegaran anak dalam menjawab soal tidak sama antara pagi siang maupun sore,” ujarnya. Oleh sebab itu agar lebih adil, dilakukan secara bergantian karena hal itu bisa diatur. (dys)

(Suara NTB/dok)

Cuaca Ekstrem Dikhawatirkan Jadi Kendala Pelaksanaan UNBK Selong (Suara NTB) Pada bulan April 2016 mendatang, sekolah setingkat SMA/MA/SMK akan mengikuti Ujian Nasional (UN) secara serentak di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, ada dua jenis model UN yang digunakan yakni berbasis kertas (paper based test) maupun Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) atau Computer Based Test (CBT). ‘’Untuk peserta yang melaksanakan dengan sistem UNBK, cuaca ekstrem menjadi ancaman terganggunyan jaringan internet, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di pelosok mengingat kondisi cuaca saat ini yang kian tidak menentu,’’ ungkap Kepala Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, Wirno Bambang Karmeda, S.Pd. Menurutnya, dalam pelaksanaan UN tahun 2016 ini, siswa yang sudah masuk dalam Daftar Nominasi Tetap (DNT) menjadi peerta UN tahun ini sebanyak 10.628 siswa SMA/MA dan 3.478 siswa SMK. Jumlah ini, katanya, mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Dari tujuh sekolah SMK dan satu SMA di Lotim yang berhasil masuk menjadi peserta UNBK tahun 2016 ini. Dinas Dikpora Lotim mengaku khawatir terjadinya gangguan jaringan internet akibat cuaca ekstrem, terutama di sekolah yang berada di pelosok seperti di SMKN 1 Pringgasela. Di mana, lokasi sekolah itu berada di titik lumayan jauh dari perkotaan. Kendati demikian, dari segi fasilitas dan kesiapan mental siswa SMKN 1 Pringgasela sangat siap.

Pihaknya juga sudah memasang tower dengan ketinggian 20 meter untuk mendukung jaringan internet di sana.

Dihubungi terpisah, Kepala SMKN 1 Pringgasela, Drs.Hamzah,M.Pd tidak memungkiri jika terjadi hujan dan angin akan berpengaruh terhadap jaringan internet di SMKN 1 Pringgasela. Namun, pihak mengaku akan mengerahkan semua kemampuan untuk mensukseskan pelaksanaan UNBK khususnya di SMKN 1 Pringgasela. “Kendala memang di jaringan internet yang sering naik turun, namun kita akan kerahkan semua daya dan optimis bisa lulus seratus persen,” jelasnya, Rabu (24/2).

Ia menambahkan, jumlah siswa di SMKN 1 Pringgasela yang menjadi peserta UNBK tahun 2016 sebanyak 40 siswa yang terbagi ke dalam dua jurusan yakni Jurusan Pertanian dan Teknik Komputer Jaringan (TKJ). “Kita terus berbenah dengan mengeluarkan semua daya. Intinya kita tetap optimis bisa melulus semua siswa,” tegas Ketua MKKS SMK Lotim ini. (yon)

juga hitam,” ujar Rosiady.

Untuk indeks dengan warna hitam menunjukkan hasil integritas UN rendah termasuknya juga nilainya tinggi, kalau yang abu-abu ada yang nilainya tinggi integritas rendah dan ada yang integritasnya tinggi nilainya rendah.

Sementara untuk mempertahankan status integritas pelaksanaan UN tahun 2016 ini, Rosiady meminta penyelenggara UN agar mulai sekarang berusaha keras agar indeks integritas UN di atas rata-rata nasional, bahkan kalau bisa masuk lima besar nasional.

“Ngak apa-apa nilai kita rendah yang penting integritasnya tinggi, karena sesungguhnya nilai tinggi itu bisa dikatrol dengan belajar keras dan Insya Allah kalau kultur kita jujur integritas tinggi, mulai tahun ini kan integritas

SMPN 4 Kuripan Butuh RKB dan Laboratorium

(Suara NTB/dok)

LESTARIKAN SENI - Menanamkan seni sejak dini merupakan salah satu cara melestarikan kesenian tradisional di daerah. Seperti yang dilakukan pada siswa di salah satu sekolah dasar di Lombok Timur ini dengan menerapkan pelajaran ekstrakurikuler kesenian daerah.

SMPN 3 Mataram Klaim Bebas LGBT Mataram (Suara NTB) Setelah ribut dengan beredarnya foto siswi-siswi SMPN 3 Mataram yang sedang beradegan ciuman seperti seorang sepasang kekasih di media sosial beberapa waktu lalu, pihak SMPN 3 Mataram kini mengklaim diri bebas dari komunitas Lesbian, Gay, Bisexsual, Transgender (LGBT).

Kepala SMPN 3 Mataram, Lalu Suwarno, Rabu (24/2) membantah jika sekolahnya terindikasi ada komunitas LGBT lantaran foto tak elok yang tersebar di facebook.

Menurutnya, poto dua orang siswi SMPN 3 Mataram yang

mencoreng dunia pendidikan Kota Mataram itu merupakan hasil editan dan jauh dari fakta sebenarnya. “Itu foto editan dari temannya itu,” terangnya.

Hal itu, kata Suwarno, setelah dirinya meminta konfirmasi terhadap siswi bersangkutan dan mengaku foto yang beredar di media sosial merupakan hasil editan.

Pihak sekolah, kata Suwarno, juga telah memanggil orang tua masing-masing siswi tersebut untuk dimintai keterangan dan selanjutnya mendapatkan pembinaan intensif dari pihak sekolah. “Apa yang telah kita usahakan se-

lama ini hancur gara-gara foto itu,” terangnya.

Ia pun meminta agar setiap siswa lebih berhati-hati lagi dan tidak menjadikan hal tersebut untuk main-main. “Mereka itu main-main sebenarnya ada temannya yang iseng edit dan diupload di facebook,” akunya.

Berdasarkan pengakuan orang tua bersangkutan, siswi tersebut tidak mempunyai telepon genggam apalagi sampai meng-upload foto di facebook. Suwarno pun meminta agar orang tua siswa turut bersama-sama mengawasi, mengontrol anakanak mereka dari berbagai pengaruh buruk lingkungan. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) SMPN 4 Kuripan Kecamatan Kuripan baru berdiri 4 tahun lalu. Kondisinya masih kekurangan ruang kelas baru dan laboratorium. Karena itu, pihak sekolah berharap agar hal ini mendapatkan prioritas dari Pemda. Sebab murid di sekolah ini kian tahun bertambah.

“SMPN 4 Kuripan baru usia jagung dan masih banyak kekurangan. Maka itu, (Suara NTB/ist) kami tetap berkomunikasi Sahwan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar supaya diberikan jatah RKB dan ruang laboratorium,” harapnya.

Perhatian pemerintah diakui, telah banyak misalkan pada tahun 2014 diberikan 1 RKB dan tahun 2015 ditambah 1 RKB. Selain itu, ada juga reses dari Ketua Komisi IV DPRD Lombok Barat dalam bentuk penembokan lingkungan sekolah sebanyak dua kali dengan masingmasing anggaran Rp 100 juta. “ Kami juga diberikan bantuan reses dari Ketua Komisi IV,” sebutnya.

Belum lama ini, pihak sekolah disurvai penambahan RKB. Dari survai dia berharap supaya diberikan kembali tahun ini, meski sekolah ini masih baru telah dapat akreditasi B dengan siswa sebanyak 150 lebih.

Selain membutuhkan RKB, siswa juga sangat membutuhkan laboratorium untuk keperluan praktik. Tidak adanya ruang laboratium, siswa sementara praktik di ruang kelas dengan membawa alat-alat praktik ke dalam kelas. Oleh karena itu, pihak sekolah berkomitmen akan terus berupaya memberikan lulusan yang terbaik.(her)

Dikpora Pastikan UNBK Aman dari Kecurangan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB memastikan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) aman dari segala bentuk kecurangan. Hal itu mengingat secara teknis pelaksanaan UNBK berbeda dengan Ujian Nasional manual atau Paper Base Test (PBT).

Kepada Suara NTB, Kamis (25/2), Kepala Dinas Dikpora Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, MSc, menjelaskan, pelaksanaan UNBK aman dari segala bentuk kecurangan apalagi potensinya

sangat sedikit. “Pertanyaannya gini, kapan soal itu masuk ke sekolah dan apakah ada potensi dia dikerjakan dulu oleh gurunya?” tanyanya.

Menjawab itu, Rosiady didampingi Sekdis Dikpora Provinsi NTB, H. Wahibullah dan Pengawas SMK, Susanto kompak memastikan hampir tidak ada peluang kecurangan dalam pelaksanaan UNBK. “CBT mekanismenya beda, secara teknis ada protor, nanti akan ada gladi bersih satu minggu sebelum UNBK berlangsung, itu nanti saatnya sinkron. Sinkron itu data soal yang di server pusat diambil

di server lokal yang ada di sekolah,” terang Pengawas SMK, Susanto.

Sebelum itu kata Susanto, Dikpora telah melaksanakan uji coba UNBK sebanyak dua kali bulan Desember dan Februari. “Sudah kita lakukan sinkron antara server pusat dan server lokal di 78 sekolah. Masing-masing sekolah ada yang memiliki satu sampai dua server tergantung pada jumlah siswa yang ada di sekolah bersangkutan,” ujarnya.

Selain itu, Susanto menjelaskan meski soal UNBK sudah ada di server seminggu

sebelum pelaksanaan UNBK, namun pihak sekolah tidak dapat membuka soal lantaran masih terkunci dengan PIN khusus, sehingga tidak bisa dibuka.

“H-7 soal sudah ada di sekolah di server kita tapi belum bisa dibuka karena kuncinya belum ada, itu namanya token ada pinnya. Token itu bisa dibuka pada hari H, nanti online antara server pusat dengan server lokal nanti di sana ada rilis token, baru bisa dibuka,” tambahnya.

Adapun hal yang sangat dikhawatirkan Dikpora Provinsi NTB ialah adanya

pemadaman listrik saat berlangsung UNBK termasuk jika ada kabel-kabel komputer yang terputus. Meski mengkhwatirkan adanya pemadaman listrik oleh PLN, Rosiady mengaku enggan bersurat ke PLN. “Problemnya itu kalau mati lampu, kabel putus. Dikpora tidak perlu bersurat yang begitu-gitu, tinggal PLN mau dihujat masyarakat atau disanjung kalau dimatiin. Selain itu rata-rata komputer sudah mempunyai saving energy yang bisa digunakan satu jam setelah mati lampu,” pungkasnya. (dys)

Penguatan Kesatuan dan Persatuan

Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan Penting bagi Mahasiswa Mataram (Suara NTB) Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi sangatlah penting. Terutama untuk penguatan kesatuan dan persatuan bangsa.

Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Senat Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, Baehaki Syakbani, ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/2).

“Salah satu pilar penting adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak dapat diubah. Salah satunya upaya untuk menguatkan itu melalui pendidikan,” ujar Baehaki, yang sehari-harinya

mengampu mata kuliah Sosiologi Politik, Pendidikan Pancasila, dan Pendidikan Kewarganegaraan di STIE AMM. Menurutnya, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan erat kaitannya untuk memberikan rasa loyalitas kepada bangsa. Rasa nasionalisme dapat tumbuh di kalangan mahasiswa. Selain itu, berkaitan juga dengan terciptanya kesadaran moral yang tinggi bagi mahasiswa. “Sehingga dapat membangun bangsa ini berlandaskan iman dan amal soleh yang baik. Apalagi Indonesia memiliki letak yang strategis dalam percaturan bangsa di dunia,” ujarnya.

Selain sebagai salah satu dosen tertua di STIE AMM, Baehaki juga sebagai pendiri Pondok Pesantren Ihya’ Ulumuddin serta meneruskan membina Yayasan Darul Qur’an Bengkel dan Ketua Badan Pengawas Yayasan Panti Asuhan Ibu Aminah.

Baehaki menambahkan, Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kelompok mata kuliah yang termasuk ke dalam Mata Kuliah Umum (MKU) memiliki peranan penting dalam membentuk karakter mahasiswa.

“Sangat penting dalam rangka pembentukan karakter, dan dalam rangka regen-

erasi kepemimpinan bangsa yang memiliki moral dan pemahaman terhadap kesatuan dan persatuan NKRI. Dan menghasilkan mahasiswa yang memiliki loyalitas terhadap bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Karena semua itulah, kata Baehaki, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus tetap ada di Perguruan Tinggi. (ron)

Baehaki Syakbani (Suara NTB/ist)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Liga Champions Kamis, 25 Februari 2016 03.45 Dynamo Kiev 1 vs 3 Manchester City 03.45 PSV Eindhoven 0 vs 0 Atletico Madrid

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Liga Premier Inggris Sabtu, 27 Februari 2016 20:45 West Ham United vs Sunderland @beIn Sport 3 23:00 Southampton vs Chelsea @Indosiar 23:00 Leicester City vs Norwich City @beIn Sport 1 23:00 Stoke City vs Aston Villa @beIn Sport 2 Minggu, 28 Februari 2016 01:30 West Bromwich Albion vs Crystal Palace @beIn Sport 1, 3 22:05 Manchester United vs Arsenal @SCTV 22:05 Tottenham Hotspur vs Swansea City @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 27 Februari 2016 23:00 Real Madrid vs Atletico Madrid @RCTI Minggu, 28 Februari 2016 19:00 Villarreal vs Levante @Festival Orange TV Senin, 29 Februari 2016 03:30 Barcelona vs Sevilla @Festival Orange TV

Pusat Kucurkan Rp 17 Miliar untuk Revitalisasi Sirkuit Selagalas gunan sirkuit ini akan dilaksanakan selama dua tahun dalam dua tahap,” jelasnya.

Program revitalisasi ini disampaikan Mohan akan mulai dilaksanakan tahun ini. Dalam tahap pertama pembangunan, akan dilakukan perpanjangan lintasan balap agar sesuai dengan standar nasional dan pembangunan tribun. “Ini akan dilaksanakan dalam dua tahun anggaran,” imbuhnya. Sirkuit ini nantinya harus berstandar nasional sehingga berbagai kompetisi berskala nasional bisa dilaksanakan di sirkuit tersebut. “Setelah ini nanti harus bisa

Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat akan mengucurkan dana sebesar Rp 17 miliar kepada Pemkot Mataram untuk program revitalisasi sirkuit balap di Selagalas, Kecamatan Sandubaya. Hal ini disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai pelantikan pengurus KONI Kota Mataram, Kamis (25/ 2) di aula Kantor Walikota Mataram.

Mohan menyampaikan di ujung masa jabatannya pada periode pertama tahun lalu, pihaknya sempat bertemu dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) dan ia menyampaikan keinginannya agar Kota Mataram memiliki sirkuit yang representatif, yang bisa digunakan untuk lomba

berskala nasional. Apalagi pada saat itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga sedang mencari sirkuit di daerah-daerah yang perlu direvitalisasi.

Setelah itu pihaknya kemudian mengajukan proposal untuk revitalisasi sirkuit Selagalas. Baru-baru ini pihaknya ke-

mudian mendapat informasi pemerintah pusat menyetujui proposal tersebut. Setelah itu pihaknya mengutus Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram untuk presentasi di Jakarta. “Saya baru tadi mendapat informasi bahwa kita dapat anggaran Rp 17 miliar dan pemban-

Menpora Bantah Presiden Setuju Pencabutan Pembekuan PSSI

Serie A Italia Minggu, 28 Februari 2016 01:00 Empoli vs Roma @beIn Sport 2 03:45 Milan vs Torino @beIn Sport 1 19:30 Palermo vs Bologna @beIn Sport 1 22:00 Chievo Verona vs Genoa @beIn Sport 2 Senin, 29 Februari 2016 03:45 Juventus vs Inter Milan @Quad Sports Orange TV

Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi membantah bahwa Presiden Joko Widodo telah menyetujui pencabutan pembekuan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI).

“Pak Presiden belum pernah setujui pencabutan pembekuan PSSI. Pak Presiden perintahkan ke saya untuk mengkaji secara komprehensif semua aspek pencabutan,” kata Imam di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis kemarin.

Ia mengatakan Presiden justru juga memintanya untuk menyiapkan kompetisi sepak bola dan turnamen baik profesional, amatir atau kelompok umur.

Iman juga membantah bahwa Kongres FIFA yang akan datang akan membahas sanksi bagi Indonesia yang membekukan PSSI. “Kongres FIFA tidak dibahas Indonesia tapi murni pemilihan Presiden FIFA,” katanya menegaskan. Namun Imam membenarkan bahwa pada Mei 2016 kongres yang akan membahas sanksi untuk Indonesia, Kuwait dan negara-negara lain.

Pemerintah pada 2015 membekukan PSSI sehingga terancam mendapatkan sanksi dari FIFA. Kompetisi yang digelar PSSI terhenti sehingga terjadi kevakuman pertandingan kompetisi sepakbola di Tanah Air. Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mattalitti mengucapkan terima kasih kepada Presiden RI Joko Widodo karena akan mengaktifkan kembali PSSI. “Saya atas nama keluarga besar masyarakat bola Indonesia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan Bapak Presiden Jokowi atas pencabutan SK pembekuan PSSI,” ujarnya sebagaimana ditulis dalam pesan WhatsApp yang diterima di Surabaya, Rabu malam.

Pesan singkat tersebut dituliskan di sela kesibukannya mengikuti Kongres FIFA di Zurich, Swiss, yang akan digelar 26

Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Diego Simeone : PSV Bermain Brutal

(Suara NTB/ist)

LAGA SULIT – Penyerang PSV, Gaston Pereiro mendapat kartu merah dalam laga sulit yang berakhir imbang melawan Atletico Madrid di 16 besar Liga Champions, Kamis kemarin.

(Suara NTB/ist)

GEMILANG – Gelandang Manchester City,Yaya Toure sukses mencetak gol ketiga City. Setelah diistirahatkan di Piala FA beberapa hari sebelumnya, Toure tampil gemilang saat melawan Dynamo Kiev di 16 besar Liga Champions, kemarin.

Pengorbanan City Terbayar di Kiev Jakarta (Suara NTB) Pelatih Manchester City, Manuel Pellegrini mengorbankan kans mempertahankan Piala FA demi menyegarkan skuadnya untuk laga 16 besar Liga Champions. Perjudian itu terbayar, Kamis dini hari kemarin dengan kemenangan 31 yang mereka bawa pulang dari kandang Dynamo Kiev.

Sukses meraih kemenangan setelah ‘mengorbankan’ Piala FA, Pellegrini pun membela keputusannya tersebut.

“Bagi seorang manajer, sangatlah penting untuk membuat keputusan yang tepat dan memikirkan tentang hal lainnya,” ujar pelatih asal Cili itu. “Saya menghormati semua kompetisi, tapi sangatlah penting untuk mengistirahatkan pemain untuk laga ini.”

Ia menilai, kans timnya untuk melaju ke babak berikutnya kini terbuka lebar.

“Mengoleksi tiga gol memberikan kami kepercayaan diri untuk leg kedua,” katanya setelah pertandingan di Stadion Olimpiyskyi, Kiev, seperti dilansir laman UEFA. City membawa pulang kemenangan berkat gol-gol yang disarangkan Sergio Aguero, David Silva dan Yaya Toure. Kiev

sempat membalas dengan satu gol lewat aksi Vitaly Buyalsky.

“Saya sangat senang karena ini merupakan hasil yang bagus. Ini belum berakhir, namun bermain di kandang lawan dan memimpin dua gol itu sangat baik,” kata Pellegrini.

Dengan kemenangan ini, jalan City menuju babak perempatfinal terbuka lebar.

Mereka akan menjamu Dynamo Kiev di Etihad Stadium pada leg kedua yang digelar pada 15 Maret mendatang.

Sementara Dynamo Kiev harus menang dengan selisih minimal tiga gol jika ingin membalikkan keadaan.

Statistik UEFA mencatat, Kiev memenangi penguasaan bola sebesar 53 persen, namun City unggul tipis dalam hal tendangan tepat sasaran sebanyak enam kali, sementara tim tuan rumah mencatatkannya lima kali sepanjang laga.

Kiev membuka peluang pada menit ke-5 saat terjadinya kemelut di mulut gawang City. Yarmolenko yang mendapatkan bola melesakkan tendangan keras dari sudut sempit namun Joe Hart berhasil mementahkannya.

Meskipun mendapat tekanan di awal laga, namun City

justru mampu mencuri gol pada menit ke-15 lewat aksi Sergio Aguero. Berawal dari sepak pojok, bola disambar Toure lewat sundulannya yang kemudian jatuh di kaki Aguero dan melepaskan tendangan yang sukses membobol gawang tim tuan rumah.

Lima menit jelang babak pertama berakhir, Silva merubah kedudukan menjadi 20. Aguero yang menerima umpan panjang kemudian mengontrol bola dan mengopernya kepada Sterling di dalam kotak penalti. Lantas, Sterling mengirim umpan ke tiang jauh yang langsung disambut oleh Silva untuk merubahnya menjadi gol.

Memasuki babak kedua, Kiev memperkecil ketertinggalan pada menit ke-59 lewat gol Vitaliy Buyalskyy yang melakukan tembakan setengah voli dari tepi kotak penalti. Bola yang sempat menghantam tanah, kemudian berbelok masuk ke gawang City.

Jelang pertandingan berakhir, Toure akhirnya mencetak gol usai melakukan tusukan ke kotak penalti Kiev dan melesakkan tembakan akurat yang menggetarkan gawang tim tuan rumah untuk ketiga kalinya. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Imam Nahrawi Februari 2016. Ia juga mengaku bersyukur sekaligus memohon dukungan dan bimbingan Presiden Joko Widodo agar sepak bola Indonesia dapat maju sesuai harapan seluruh elemen bangsa ini.

“Alhamdulillahirabbilalamin. SK Pembekuan 01307 telah dicabut oleh Presiden dan mohon dukungannya,” kata ketua umum PSSI hasil Munaslub Surabaya tersebut.

Sebelumnya di Jakarta, Ketua Komite Ad Hoc Reformasi PSSI Agum Gumelar menyebut ada kabar baik terkait PSSI yang akan diaktifkan kembali, setelah dirinya melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi.

Agum Gumelar diterima Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Rabu sore, bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

“Saya harus lapor ke Zurich secepatnya. Artinya, kabar baik, PSSI akan diaktifkan kembali,” katanya setelah diterima Presiden.

Langkah selanjutnya, kata dia, yakni reformasi berjalan terus untuk melakukan langkah pengawasan dan perbaikan. Ia mengatakan, akan bersama-sama dengan Kemenpora untuk mengawasi dan melaksanakan reformasi serta mengawasi jalannya organisasi PSSI yang akan diaktifkan kembali. (ant/bali post)

Beckham Dukung Mourinho Tetap Melatih di Inggris London Mantan pemain bintang Manchester United David Beckham dalam satu wawancara kepada para wartawan menyebut keinginannya agar Jose Mourinho sesegera mungkin kembali melatih klub Liga Utama Inggris.

Komentar Beckham itu tercetus berkaitan dengan spekulasi yang merebak seputar penggantian Lous Van Gaal sebagai manajer Manchester United.

Sejumlah media massa Inggris bahkan menyebut Mourinho berpeluang besar menggantikan manajer asal Belanda itu, sebagaimana dikutip dari laman Worldsocccer Talk.

Musim ini, Manchester United bertengger di peringkat kelima klasemen Liga Inggris.

Wayne Rooney dan kawankawan perlu berjuang keras agar dapat tampil di Liga

(Suara NTB/ist)

Jakarta (Suara NTB) Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, menyebut PSV Eindhoven sebagai lawan yang sulit saat timnya bermain imbang 0-0 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

“Mereka memainkan permainan brutal. Mereka lawan yang sangat sulit,” katanya usai pertandingan di Stadion Philips, Eindhoven, seperti dilansir laman UEFA. Meskipun lebih unggul penguasaan bola dan melakukan empat kali tendangan tepat sasaran, Atletico harus puas dengan hasil imbang di kandang PSV. “Kami mengendalikan permainan pada babak kedua.

Kami tidak mencetak satu pun gol. Mereka lawan yang tangguh dan cepat,” kata Simeone.

Hal ini juga diakui oleh penyerang Atletico, Antoine Griezman, yang menyebut laga tersebut sebagai pertandingan yang sulit.

“Itu tidak mudah. Pertandingan yang sulit. Kami bekerja keras di sisi pertahanan dan kemudian saya membuang peluang mencetak gol,” kata dia.

Dengan hasil imbang ini, Atletico wajib mememengkan laga selanjutnya agar bisa lolos ke perempatfinal. Sementara PSV hanya butuh hasil imbang 1-1 untuk melaju ke babak delapan besar. (ant/bali post)

dilaksanakan berbagai event nasional di sini,” ujar Mohan.

Menurut Mohan yang juga ditunjuk sebagai Ketua Umum KONI Kota Mataram ini, prestasi atlet khususnya di bidang olahraga otomotif masih kurang karena minimnya sarana yang tersedia. Dengan program revitalisasi sirkuit ini diharapkan akan berdampak pada peningkatan prestasi atlet di bidang otomotif. Setelah sarana memadai, pihaknya juga bisa lebih fokus untuk pembinaan atlet sehingga prestasinya bisa meningkat dari sebelumnya. (ynt)

Champions di musim depan.

Prestasi semenjana skuat Setan Merah belakangan ini tidak lepas dari kiprah Van Gaal.

Sesudah Mourinho dipecat dari Chelsea, fans Manchester United berkomentar lantang dan berharap kepada manajemen klub agar segera merekrut Mourinho. Hanya saja manajer yang dikenal kontroversial itu belum juga mendarat ke Old Trafford.

Menurut Beckham, suatu saat Manchester United perlu menentukan masa depan Van Gaal, mengingat tim memerlukan hasil gemilang.

Beckham juga mengatakan, Liga Inggris dikenal sebagai salah satu liga terbaik di dunia, karena di sini banyak pemain hebat bermain, banyak tim berkiprah, fans dan berbagai karakterf berkumpul. Ia yakin bahwa fans ingin melihat manajer sekelas Mourinho berkiprah di Liga Inggris.

Dalam wawancara dengan TalkSport, Beckham mengatakan, “Mereka yang pernah berkiprah dan berperan di United, entah sebagai manajer, entah sebagai pemain, terlebih yang punya reputasi gemilang kerapkali banyak diterpa segala situasi.”

“Tidak mudah juga menjadi manajer Manchester United.

Akan tetapi, pada akhirnya, orang perlu melihat hasil, dan kami perlu tampil bermain sebaik mungkin. Kami juga harus mendengar pendapat para fan.” (ant/ David Beckham bali post)

SUARA NTB

Jumat, 26 Februari 2016

Halaman 12

Masih Dirahasikan Tiga Besar Calon Sekda NTB Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi masih merahasiakan tiga besar calon Sekda NTB yang sudah diserahkan Panitia Seleksi (Pansel). Begitu juga Wakil Gubernur NTB, H. Muhammad Amin, SH, M.Si mengaku masih belum mendapatkan laporan mengenai tiga besar calon Sekda NTB tersebut.

“Belum, belum,” kata gubernur singkat saat dikonfirmasi mengenai nama-nama tiga besar calon Sekda NTB yang telah diterima, Kamis (25/2) siang kemarin.

Sebelumnya, gubernur mengatakan, dalam memilih satu dari tiga nama calon Sekda itu, dirinya akan mengompilasi hasil Pansel dan psikotes terhadap para calon Sekda yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Mutiara Sukma Mataram.

Zainul Majdi menjelaskan, selain mendapatkan hasil seleksi dari Pansel. Pada saat yang sama dirinya juga mendapatkan hasil psikotes dari para calon Sekda yang mengikuti seleksi beberapa waktu lalu dari RSJ Mutiara Sukma Mataram. “Jadi saya mau kompilasi dan lihat itu. Kalau saya, pertimbangan itu (penentuan Sekda) dari dua sisi itu. Hasil pansel, kemudian saya juga mau cross check sama hasil psikotes dari Rumah Sakit Jiwa,”ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (24/2).

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan masih belum dapat berkomentar mengenai tiga besar nama calon Sekda NTB tersebut. Wagub beralasan, dirinya belum mendapatkan informasi siapa saja tiga besar calon Sekda NTB itu. ‘’Saya belum bisa mengomentarinya. Belum sampai juga ke saya. masih di Pansel,”ujarnya dikonfirmasi, Kamis (25/2) siang kemarin.

Wagub mengatakan siapa saja boleh mengkritisi kerja Pansel namun harus proporsional. Artinya, ia melihat kerja pansel sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, hasil Pansel sudah kredibel. “Kita percaya dan yakinlah kepada Pansel. Karena Pansel itu disisi oleh orang-orang yang kredibel,”ujarnya.

Sekretaris Pansel, Drs. H. Wildan yang dikonfirmasi usai rapat penetapan hasil seleksi tiga besar calon Sekda NTB belum lama ini, juga enggan membeberkan nama-nama calon Sekda yang masuk tiga besar. Ia beralasan, Pansel tak memiliki kewenangan untuk menyampaikan tiga besar calon Sekda itu. (nas) H. Muhammad Amin

Kehilangan Sertifikat Tanah

Bagi yang menemukan, dimohon kesediannya untuk menghubungi Bapak ALDI PAOWARTO atau keluarga yang bersangkutan.

Alamat : Jln. Leo I, RT. 0, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, No Telp 082116078992 atau dengan menghubungi Pos Polisi terdekat.

Sinkronkan Program Pengentasan Kemiskinan

Pemprov Kumpulkan Wakil Kepala Daerah Se-NTB Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengumpulkan para wakil bupati dan wakil walikota seluruh NTB untuk mensinkronkan program pengentasan kemiskinan. Dari 10 kabupaten/kota, hanya tiga wakil kepala daerah yang tak hadir yakni Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Tengah. Dalam pengentasan kemiskinan, Wakil Bupati dan Wakil Walikota ini bertindak sebagai Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) masing-masing daerah.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB yang juga Ketua TKPKD Provinsi NTB, H. Muh.Amin, SH, M.Si mengatakan, dikumpulkannya para wakil kepala daerah itu dalam rangka memperkuat komitmen dan mensinkronkan program-program dalam pengentasan kemiskinan di daerah ini. Apalagi, kata Wagub, dari 10 kabupaten/kota di NTB, terdapat tujuh daerah yang kepala daerahnya baru dilantik pada 17 Februari lalu.

Telah Hilang 1 Buah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Dengan nomor : 0059 yang terbit pada tanggal 27 Mei 1996 atas Atas Nama : NURDIN Buku Tanah Hak guna Bangunan tersebut diketahui hilang di Jln. Leo I, RT.09, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekitar bulan Januari 2016 pada saat proses untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik.

(Suara NTB/nas)

RAPAT - Suasana rapat dengan wakil kepala daerah seluruh NTB, Kamis (25/2) untuk mensinkronkan program pengentasan kemiskinan di NTB.

HILANG HILANG BPKB R4 NISSAN GRAND LIVINA DR1094J N O K A / N O S I N : MHBG1CG1FCJ-087642/ H R 1 5 - 9 1 7 5 2 6 B NO.BPKB.I.10366624.O AN. BPDAS NTB HILANG DISEKITAR JL. MAJAPAHIT NO.54C MATARAM HUB.0370-624636

LOWONGAN DCRI, KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2F MALL EPICENTRUM CP. 087864011613

‘’Semangat teman-teman wakil bupati/wakil walikota yang baru terpilih, motivasi serta komitmennya untuk meneruskan program-program yang terdahulu dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Target dan komitmen penurunan angka kemiskinan sesuai dengan target yang sudah kita lakukan,” ujar Wagub dikonfirmasi usai rapat koordinasi TKPKD Provinsi dan kabupaten/kota di Mataram, Kamis (25/2) siang kemarin.

Amin mengatakan, dari hasil rapat koordinasi tersebut ada banyak masukan dari para wakil kepala daerah yang menjadi perhatian ke depannya. Misalnya, terkait dengan data masyarakat miskin yang akan diintrvensi melalui program pemerintah kabupaten/kota, provinsi bahkan pemerintah pusat.

Menurutnya, harus ada kesamaan data sehingga program pengentasan kemiskinan benarbenar menukik kepada sasaran.

Saat ini, lanjutnya, BPS sudah menyerahkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data PBDT BPS NTB, jumlahnya lebih dari 933 ribu jiwa.

“Kesamaan data, sinkronisasi program, sinkronisasi regulasi jadi perhatian agar lebih menukik dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian komitmen dalam penganggaran melalui APBD masing-masing.

Pada saat evaluasi APBD kabupaten/kota oleh provinsi juga kita akan evaluasi APBD mereka. Supaya kabupaten/kota punya komitmen itu dalam pen-

ganggaran yang diaplikasikan dalam program SKPDnya,” kata Amin.

MenurutAmin, dalam pengentasan kemiskinan memang banyak yang sudah dilakukan dalam bentuk program perlindungan sosial baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Namun, program pemberdayaan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin perlu semakin banyak dilakukan. Sehingga program pengentasan kemiskinan bukan hanya bersifat sesaat. Tetapi juga bagaimana masyarakat diberdayakan melalui program-program pemberdayaan supaya mereka bisa mandiri. ‘’Ternyata juga persoalan data yang menjadi kelompokkelompok sasaran program pengentasan kemiskinan ini penting. Validasi data antara provinsi dan kabupaten/kota dan pusat sangat penting,’’ tandasnya.

Data yang dipeorleh Suara NTB, target dan realisasi penurunan angka kemiskinan kabupaten/kota September 20132014, Lombok Barat targetnya 2 persen, terealisasi 0,32 pers-

en. Lombok Tengah, targetnya 2 persen terealisasi 0,17 persen.

Lombok Timur targetnya 3 persen, terealisasi 0,16 persen. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa targetnya 2 persen, terealisasi sebesar 0,17 persen. Dompu dengan target 1,5 persen terealisasi sebesar 0,24 persen.

Bima dengan target 1,75 persen terealisasi sebesar 0,04 persen. Sumbawa Barat dengan target 2 persen terealisasi sebesar 0,23 persen. Lombok Utara dengan target 4 persen terealisasi sebesar 0,36 persen. Kota Mataram dengan target 1 persen terealisasi sebesar 0,22 persen dan Kota Bima dengan target 0,75 persen terealisasi sebesar 0,17 persen. Secara total, target penurunan persentase kemiskinan di NTB pada September 2013-2014 sebesar 2 persen terealisasi sebesar 0,20 persen.

Amin menambahkan, targettarget persentase penurunan angka kemiskinan itulah yang nanti akan diperbaharui masing-masing kabupaten/kota. Pemprov NTB, tetap menargetkan rata-rata penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahun. (nas)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Jumat, 26 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Eksekutif dan Legislatif Harus Bersinergi KOTA Mataram kembali menjadi tuan rumah perhelatan di tingkat nasional. Setelah awal Februari lalu menjadi tuan rumah sejumlah kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2016, kali ini, Kota Mataram kembali dipercaya menjadi lokasi penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) tahun 2016.

Itu artinya, sebanyak 700 lebih anggota DPRD Kota se Indonesia hadir membahas mengenai upaya yang akan dilakukan anggota DPRD Kota dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah, khususnya pada rakyat yang telah memilihnya. Kita berharap, rakernas yang melibatkan 700 anggota DPRD Kota ini tidak hanya bersifat seremonial atau menghabiskan anggaran semata. Paling tidak, rakernas ini mampu merumuskan berbagai macam kebijakan atau hasil yang mengedepankan kepentingan rakyat.

Kita tidak menginginkan, anggota DPRD yang terhormat dalam melakukan rakernas ini hanya mengedepankan kesejahteraan pribadi dengan lebih banyak membahas masalah gaji, tunjangan, dana reses atau dana untuk partai. Sementara, rakyat yang merupakan konstituen dan menjadi pendukung utama duduk di parlemen justru terabaikan. Kepentingan rakyat justru tidak dibahas sama sekali di rakernas ini nanti. Kita berharap anggota Dewan yang terhormat tidak seperti itu.

Apa yang disampaikan Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH, jika Rakernas ADEKSI ini bertujuan mensinergikan antara DPRD dengan pemerintah daerah tercapai. Terutama menyangkut program pemerintah pusat, sehingga pembangunan merata di mana-mana. Apalagi Dewan memiliki peran penting, khususnya berkaitan dengan fungsi penganggaran.

Belajar beberapa kasus di sejumlah daerah di Indonesia, masih ada DPRD dan pemerintah daerah yang belum sejalan. Di mana, pemerintah daerah cenderung berjalan sendiri-sendiri dalam melaksanakan program tanpa berkoordinasi dengan legislatif. Paling tidak, adanya sinergi antara DPRD dengan pemerintah daerah mampu mempercepat pembangunan yang ada, baik di perkotaan dan pedesaan.

Selain itu, apa yang disampaikan Wakil Presiden (Wapres) H. M. Jusuf Kalla saat membuka Rakernas ADEKSI ini patut untuk dijadikan pemahaman bersama.

Wapres melihat banyak hal yang perlu diubah dan disesuaikan tentang tugas dan posisi masing-masing.

Apalagi di demokrasi mengajarkan untuk menjalankan prinsip-prinsip pokok, yaitu pelaksanaan check and balance.

Dalam hal ini, DPRD kota se Indonesia harus punya cita-cita dalam membangun daerahnya di masa mendatang. Terutama menjadikan kota yang yang bersih, teratur dan usaha yang baik. Sebagai warga kota, kita tentu tidak menginginkan anggota DPRD mewariskan kota yang tidak layak bagi generasi mendatang. Apalagi, kalau melihat kondisi di sejumlah kota di Indonesia, termasuk di Kota Mataram, setiap musim hujan selalu ada genangan air hingga banjir di sejumlah perkampungan. Kondisi ini tentu saja harus menjadi perhatian anggota DPRD dalam memperjuangkan kota yang bersih, teratur dan usaha yang baik di masa-masa mendatang. Jangan sampai, anggota DPRD justru memanfaatkan posisi yang dimiliki untuk memperkaya diri sendiri atau partai dan mengabaikan rakyat yang memilihnya.

Kiranya tepat seperti apa yang disampaikan Gubernur NTB, TGH. M. Zainul Majdi, jika antara legislatif dan pemerintah daerah harus bersama-sama dan bersinergi membangun daerah. Jika ada sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif, maka tidak ada lagi konflik antara eksekutif dan legislatif. Tidak hanya itu, tidak ada lagi masyarakat yang terkena gizi buruk akibat kekurangan pangan atau gizi, jika para pengambil kebijakan bersatu sama lain. Semoga!. (*)

RADIO

OPINI

Halaman Halaman 14 14

NTB Laboratorium Komoditas Pangan Nasional : Sebuah Gagasan EBUTUHAN pokok utama manusia adalah pangan. Setelah itu sandang, kemudian rumah. Banyak ragam pangan yang dihasilkan provinsi NTB, baik asal tanaman maupun hewan ternak.

Baik yang tumbuh kembang di daratan maupun di pesisir dan laut. Alhasil NTB sangat kaya dengan keragaman komoditas pangan. Nyaris sempurna.

Sebut saja beras, jagung, kedelai, daging sapi, dan gula. Kelima komoditas ini merupakan pangan utama penduduk Indonesia. Khusus beras, jagung, dan sapi, NTB menjadi kontributor bagi kebutuhan pangan nasional. Sedangkan gula, saat ini sedang dikembangkan di kawasan gunung Tambora, Kabupaten Dompu.

Komoditas pangan lain yang dihasilkan NTB adalah kopi, kakao, kentang, bawang, ubi kayu, kacang tanah, kacang ijo, aneka buah-buahan dan sayur-mayur. Tak hanya itu, ada madu hutan dan berbagai jenis komoditas hasil hutan bukan kayu. Bahkan jika kita melirik ke pesisir dan laut, NTB dikarunia Tuhan kekayaan sumber bahan pangan yang melimpah. Sebut saja ikan tuna, kerapu, udang, lobster, bandeng, dan rumput laut.

Apa yang dihasilkan tersebut, selain untuk konsumsi domestik juga diekspor. Ujung-ujungnya bagaimana membuat rakyat lebih sejahtera. Akan tetapi fakta tidak selalu sesuai dengan harapan.

Tingkat kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan masih jauh dari harapan. Indikasinya Nilai Tukar Petani (NTP) NTB hanya 102,23 persen. Artinya hanya sebesar 2,23 persen dari pendapatan mereka yang bisa ditabung.

Tentu saja kondisi mengenaskan ini tidak boleh dibiarkan. Apalagi harus menunggu dalam ketidakpastian. Salah satu langkah strategis adalah meningkatkan kualitas komoditas pangan menjadi unggul dan berdaya saing. Menjadikan provinsi NTB sebagai laboratorium pangan nasional.

Kesesuaian Lingkungan Dalam berbagai kesempatan di forum akademik dan ruang publik, saya sering katakan NTB adalah miniatur Indonesia. Ada beberapa faktor pendukung mengapa NTB layak dijadikan Laboratorium Pangan Nasional Pertama, dari aspek agroklimatologi, keadaan lingkungan NTB sangat cocok untuk budidaya berbagai jenis komoditas pangan. Hal ini karena iklim NTB mulai dari iklim basah sampai kering, dengan curah hujan tertinggi 900-2600 mm/ tahun di kawasan Gunung Rinjani dan Slalulegini, terendah 450-760 mm/tahun di kawasan Wera dan

Oleh:

Syamsul Hidayat Dilaga

( Dosen Fakultas Peternakan UNRAM )

Wilayah Provinsi NTB sebagai laboratorium? Ya, mengapa tidak!

Inilah letak kebaruan dari inovasi ini. Para petani dan nelayan adalah pelaku utama. Laboratorium adalah wilayah provinsi sekaligus menjadi daerah budidaya. Iptek dan manajemen akan menjadi penopang utama komoditas pangan unggul dan berdaya saing. Dan posisi tawar NTB akan terangkat di kancah nasional.

Sape. Keragaman iklim seperti itu membuka peluang pengusahaan dan pengembangan beragam komoditas pangan, baik tanaman maupun hewan ternak sesuai zonasi iklim dan kesesuaian lahan.

Kedua, dilihat dari aspek lingkungan sosial budaya, penduduk NTB tercatat 45,02 persen sebagai petani dan nelayan. Hal ini membuktikan bahwa penduduk NTB sudah terbiasa memproduksi berbagai komoditas pangan. Bahkan menjadi sebuah peradaban yang terus berkembang seiring ritme perkembangan zaman.

Ketiga, faktor pendukung penting lain adalah dukungan pemerintah pusat. Dengan Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2012 menetapkan pengelolaan Sumberdaya Air di NTB termasuk kategori strategis nasional, yang kebijakan pengelolaannya di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum.

Artinya ada kepentingan nasional di NTB. Keempat, Selain pertanian dan peternakan yang cukup pesat perkembangannya, sektor perikanan dan kelautan berperan strategis dalam pengembangan komoditas pangan. Terbukti dengan ditetapkan 10 kawasan Minapolitan Rumput Laut di Provinsi NTB, sesuai Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Nomor KEP.32/MEN/2010 tanggal 14 Mei 2010. Demikian pula komitmen pemerintah provinsi NTB dalam pembangunan pangan sangat tinggi, ditandai oleh penetapan komoditas unggulan sapi-jagung-rumputlaut (PIJAR). Sedang padi telah on going sejak 1984.

Kelima, tersedianya instalasi komoditas pangan seperti Balai Benih dan Bibit yang ada dalam lingkup instansi rumpun hijau.

Mereka sudah eksis. Meskipun masih berjalan sendiri-sendiri tanpa dikendalikan oleh sebuah visi bersama menuju perwujudan ketahanan pangan berkelanjutan.

Keenam, kontribusi sektor pertanian dalam PDRB NTB 2014 ada

pada urutan teratas, yakni 24,93 persen. Diikuti sektor pertambangan dan penggalian 18,55 persen, perdagangan 16,82 persen, dan jasa 13,30 persen. Kontibusi pertanian masih bisa ditingkatkan asalkan ada visi bersama dari semua pemangku amanah untuk meningkatkan produksi komoditas pangan yang unggul dan berdaya saing.

Ketujuh, di provinsi NTB terdapat beberapa perguruan tinggi dan lembaga-lembaga riset didukung tenaga ahli yang profesional dalam bidang Iptek dan manajemen pangan. Di antaranya Universitas Mataram dan beberapa SMK Pertanian dan Kelautan.

Peluang Pengembangan Potensi komoditas pangan NTB baik di darat maupun di laut memiliki peluang besar untuk dikembangkan, di antaranya: (1) Lahan basah sebagai areal pengembangan komoditas pangan beras. Lahan ini berupa sawah 236.034 hektar dipacu agar tercapai peningkatan produktivitas lahan, menaikkan indeks pertanaman (IP) dari 1,5 menjadi 2,5, dan pencetakan sawah baru 50.000 hektar, (2) Lahan kering seluas 544.000 hektar, berpotensi untuk pengembangan tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, (3) Hutan, merupakan sumberdaya alam potensial dalam menghasilkan komoditas pangan yang melimpah seperti madu hutan, kemiri, kayu sepang, sagu, asam, dan aneka hasil hutan bukan kayu lainnya. Pengembangan potensi hutan sekaligus memantapkan eksistensi hutan dalam fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial, (4) Pesisir dan Laut, terbuka peluang cukup besar untuk pengembangan komoditas pangan, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya, dan perikanan air tawar. Hingga saat ini, keseluruhan potensi perikanan dan kelautan baru dimanfaatkan sebesar 28 persen. (5) Peluang lainnya, NTB telah ditetapkan sebagai destinasi utama pariwisata nasional. Secara khusus pada Desember 2015 dalam ajang The Word Halal travel Summit and Exhibition, bertempat di Abu Dhabi Uni Emirat Arab, Lombok dinobatkan sebagai

RADIO

destinasi pariwisata halal di dunia. Hal ini menjadi peluang bagi pengembangan industri pangan lokal yang sehat dan bergizi.

NTB Laboratorium Pangan Mengapa perlu NTB menjadi Laboratorium Pangan Nasional?

Jawaban atas pertanyaan ini secara teknis bisa panjang. Tetapi secara singkat bisa dijelaskan bahwa pentingnya meningkatkan kualitas komoditas pangan lokal NTB menjadi unggul dan berdaya saing.

Unggul kualitas dan kompetitif secara ekonomi. Laboratorium pangan hadir untuk menjawab bagaimana komoditas pangan unggul dan berdaya saing bisa diproduksi oleh petani, peternak, dan nelayan.

Wilayah Provinsi NTB sebagai laboratorium? Ya, mengapa tidak!

Inilah letak kebaruan dari inovasi ini. Para petani dan nelayan adalah pelaku utama. Laboratorium adalah wilayah provinsi sekaligus menjadi daerah budidaya. Iptek dan manajemen akan menjadi penopang utama komoditas pangan unggul dan berdaya saing. Dan posisi tawar NTB akan terangkat di kancah nasional.

Jika gagasan ini terlaksana, diharapkan kesejahteraan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat akan meningkat. Pundi-pundi pendapatan daerah pun akan terisi sebagai efek dari penciptaan nilai tambah komoditas. Sehingga kelak, kita tidak lagi mendengar atau melihat ada anak bangsa yang mengalami busung lapar. Gizi buruk dan penyakit lainnya akibat kekurangan pangan dan gizi. Aamiiin [*]

Anggaran pengentasan kemiskinan provinsi kalah dengan KLU Yang paling penting anggarannya tepat sasaran

*** Akibat impor, dikhawatirkan harga garam NTB anjlok Yang menjadi korban selalu petani

***

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Februari 2016

Abaikan Perbedaan Pendapat, Penyidik akan Libatkan LKPP Dari Hal. 1 Berbeda dengan disampaikan Dosen Hukum Acara pada Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) Dr. Amiruddin, SH,MH. Ia menilai ada pemahaman yang keliru jika dianggap paket kegiatan lebih dari Rp 200 juta boleh dengan mekanisme PL, sesuai Perpres Nomor 70 tahun 2012. Sedangkan aturan sebelum perubahan sesuai Kepres 54 tahun 2010, diatur maksimal Rp 100 juta juga untuk tender. Pandangannya dalam konteks yuridis, bahwa PL hanya diperbolehkan untuk paket dengan nilai maksimal Rp 200 juta. Lebih dari itu, wajib tender.

Ditambahkan Sutapa, proses penyelidikan kasus ini terus bergulir. Sejumlah saksi akan diklarifikasi. Penyelidikan juga akan mengarah ke saksi-saksi ahli. ‘’Untuk memperkuat penyelidikan, akan kita libatkan ahli, dalam hal ini LKPP,’’ jelasnya.

Dari keterangan ini akan menentukan bagaimana perkembangan selanjutnya kasus tersebut. Mengingat ini laporan masyarakat yang harus dituntaskan.

Panggil Pengacara Newmont Kabar lain diperoleh Suara NTB, penyidik akan memanggil pengacara PT. Newmont

Nusa Tenggara (NNT) untuk pengembangan penyelidikan. Permintaan ini kaitannya dengan perkara yang sedang berlangsung antara PT.NNT dengan Pemprov NTB. Permintaan keterangan menohok pada alokasi dana di Biro Hukum yang dipakai untuk menyewa pengacara.

Informasi ini disampaikan Gede Sukma, SH, tim pengacara PT. NNT yang datang ke Kejati NTB siang kemarin. Gede Sukma menjelaskan, dia hanya bertemu dengan penyidik untuk menjadwalkan pemeriksaan saksi. ‘’Kami berbicara soal penentuan waktu permintaan keterangan saksi,’’ kata Gede Sukma.

Saksi dimaksud adalah pengacara PT. NNT yang di Jakarta. Pengacara dimaksud, menjadi wakil perusahaan tambang emas dan tembaga itu ketika berhadapan dengan Pemprov NTB terkait gugatan keberatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). ‘’Nanti pengacara kami akan diklarifikasi apakah memang ada gugatan itu,’’ sebutnya singkat. (ars)

Di Bawah Naungan ’’Konflik’’ Beringin Dari Hal. 1 Tampaknya, mayoritas DPRD NTB merasa cukup ‘nyaman’ dengan kepemimpinan Umar.

Sejumlah pihak di luar Golkar pun memberikan ‘sinyal’ dukungan terhadap Umar. Bahkan, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi angkat bicara dan menilai kinerja Umar cukup bagus.

“Menurut saya cukup bagus.

Dan tidak pernah ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Pernyataan ini secara tidak langsung menepis argumentasi dalam surat usulan DPD dan DPP Golkar NTB yang menganggap kinerja Umar mengalami penurunan, dan karenanya, ia pantas diganti.

Lebih dari itu, pernyataan ini juga ditafsirkan sebagai sinyal bahwa Umar tidak sendirian berhadapan dengan manuver DPD Golkar NTB. Umar malah kian diuntungkan dengan adanya dukungan langsung dari Amin yang merupakan Sekretaris DPD Golkar NTB versi Musda Senggigi. Bersama Amin dan sejumlah kader Golkar lainnya, Umar menggelar rapat konsolidasi DPD Golkar NTB hasil Munas Riau, di Mataram, Selasa (23/2) lalu.

Dengan manuver itu, Umar secara tidak langsung telah membuka babak baru dalam agenda perlawanan yang dilakukannya terhadap keputusan DPD Golkar NTB versi Musda Praya. Merasa mendapatkan perlawanan yang lebih terbuka, Suhaili tentu saja berang. Ia melepaskan sinyal akan mengambil sikap tegas terhadap Umar.

“Dengan sikap yang ditunjukkan (Umar Said) saat ini, semakin memperkuat dasar dan alasan dilakukannya PAW,” ujar Suhaili, Rabu (24/ 2).

Umur konflik di tubuh Golkar di NTB ini memang belum cukup panjang. Namun, eskalasi konflik ini terjadi begitu cepat jika dihitung dari terbentuknya kepengurusan DPD Golkar NTB kubu Musda Praya pada 17 Januari 2016 lalu. Dalam waktu yang tidak lama, resonansi konflik di tubuh Golkar ini pun telah melebar, menjangkau aktoraktor yang lebih luas.

“Memang ini konflik internal, tapi eksesnya kan ke konstalasi politik di NTB. Karena yang dibidik ini adalah Ketua DPRD NTB, secara tidak langsung dia adalah ketua dari fraksi-fraksi lainnya,” ujar pemerhati masalah politik NTB, Dr. Kadri, Kamis (25/2) kemarin.

Kadri meyakini, Umar masih bisa dilunakkan sikapnya jika para pengurus DPD Golkar NTB menempuh metode komunikasi yang elegan.

“Tidak harus dengan cara kasar menurut saya ya, untuk menurunkan itu. Ini kan menyangkut eksistensi diri juga.

Bukan hanya persoalan dia sebagai kader. Dia sebagai Umar juga kan harus dihargai,” ujar Kadri.

Ia menilai, jika konflik ini dibiarkan terus meruncing, maka adu kekuatan akan sulit dielakkan. “Kalau terus berlangsung saya kira tidak pendek proses ini ya, akan panjang. Saya melihat tren dukungan di Udayana juga kan ada ya. Terutama genggeng Pak Umar, atau orang-

orang yang mungkin tidak respek dengan rekomendasi baru ini, itu akan terkolaborasi menjadi sebuah arus perlawanan,” ujarnya.

Pada akhirnya, ujar Kadri, ini akan jadi pergulatan panjang yang menguras waktu dan tenaga.

Tidak saja bagi Golkar secara kelembagan, namun juga bagi para politisinya.

Senada dengan Kadri, Darmansyah yang dikonfirmasi Kamis kemarin juga mengingatkan Golkar bahwa peluang rekonsiliasi di tubuh partai berlambang beringin ini masih terbuka lebar. Ia menilai, para politisi Partai Golkar yang sudah lama menikmati nikmatnya menjadi pejabat politik lewat mesin partai ini sudah seharusnya mengambil opsi rekonsiliasi.

Darmansyah tak menampik bahwa adu kekuatan antara kedua kubu memang sudah berada dalam tahap yang sulit dilerai.

Namun, ia menegaskan pilihan untuk meneruskan konflik adalah zero sum game yang hanya akan membuat salah satu pihak menjadi korban – dalam hal ini terpental dari keteduhan beringin.

“Karena itu tentu pilihan mereka sekarang apakah kemudian mereka akan tetap menikmati teduhnya beringin atau kemudian berlindung ke tempat yang lain. Itu pilihan yang saya kira sangat sulit kalau harus pindah ke tempat lain. Jadi saya kira disitulah kemudian perbedaanperbedaan itu akan disatukan dengan adanya kepentingan yang sama,” sarannya.

Darmansyah menganggap, di tengah memanasnya konflik ini, ruang untuk melakukan kompromi politik masih terbuka sangat lebar.

“Tentu ada ruang yang cukup terbuka, cukup besar untuk pada akhirnya nanti terjadi kompromi, ketika sekali lagi ada kepentingan-kepentingan yang sama yang bisa diakomodir. Itu yang sekarang harus dicari oleh kedua belah pihak,” pungkasnya.

Bagaimanapun, friksi ini tidak akan pernah menguntungkan jika dibiarkan berlanjut. Kalkulasi untung ruginya pun tidak hanya sebatas terhadap mereka yang terkena ekses langsung karena terpental dari jabatan dan sebagainya.

Lebih luas lagi, konflik ini bisa menjadi pengingat bahwa partai terbesar di NTB ini ternyata tidak pernah benar-benar belajar berpolitik secara elegan.

Yang tampaknya luput dari kalkulasi adalah bahwa cara-cara penyelesaian konflik ini akan menjadi referensi bagi generasi politisi berikutnya di daerah ini.

Seperti halnya yang diingatkan Kadri. “Aktor-aktor yang terlibat dalam lingkaran konflik ini juga harus mempertimbangkan, apakah cara mereka menyelesaikan konflik ini pantas untuk diwariskan sebagai sebuah pendidikan politik di daerah ini atau tidak.” (aan)

Halaman 15

Sekda Kota Mataram Diperiksa Lima Jam Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. H.L Makmur Said akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTB, Kamis (25/2). Dia diperiksa selama enam jam terkait kasus dugaan dokumen APBD ganda tahun 2014.

Makmur Said hadir sekitar pukul 13.00 Wita, ditemani ajudannya. Orang nomor satu di birokrasi Kota Mataram itu langsung masuk ke ruangan Ketua Tim Penyidik kasus dugaan APBD ganda, Thailani Moeshad, SH. Kapasitas Sekda sebagai saksi adalah sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) yang turut bertanggung jawab atas munculnya dokumen APBD tersebut.

Dari pantauan Suara NTB,

Sekda ditanya seputar pengesahan dokumen APBD 2014 yang diduga muncul lagi versi berbeda di tahun 2015. Kewalahan dengan pertayaan penyidik, Sekda pun beberapa kali harus menghubungi bagian Sekretariat Kota Mataram via ponsel untuk meminta informasi, sehingga bisa dijadikan penjelasan tambahan atas pertanyaan penyidik.

Sekitar pukul 15.30 Wita, Sekda ke luar dari ruangan penyidik menuju tangga lantai dua.

Dia diberi kesempatan istirahat salat, lantas pemeriksaan dilanjutkan kembali. ‘’Nanti dulu, ini pemeriksaanya masih lanjut kok,’’ kata Sekda kepada wartawan, lantas beranjak kembali ke ruang penyidik.

Juru bicara Kejati NTB I

Made Sutapa, SH membenarkan pemeriksaan Sekda siang itu. Menurutnya, Sekda hanya salah satu dari sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai pengembangan kasus dugaan APBD ganda. “Informasi dari penyidik, yang diperiksa hari ini adalah Sekda Kota Mataram,” kata Sutapa kepada wartawan.

Dia juga membenarkan, sehari sebelumnya, sudah dimintai keterangan Sekwan Kota Mataram, Lalu Arya Dharma BS. “Informasinya seperti itu (Sekwan diperiksa, red),” jawabnya singkat.

Soal kemungkinan Sekda dan Sekwan akan dipanggil kembali untuk dimintai keterangan sebagai saksi, Sutapa mengaku belum mendapat informasi. Demikian juga dengan

Bantah APBD Ganda SAAT bersamaan dengan pemeriksaan Sekda Kota Mataram Ir.H. Lalu Makmur Said, dua staf dari Sekretariat Kota Mataram tiba sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka masing masing membawa satu kardus dokumen yang diperlukan penyidik. Sekda menjawab singkat terkait data dimaksud.

“Ya dokumen APBD,” jawabnya saat ditanya wartawan usai diperiksa. Tidak dijelaskan secara rinci soal spesifikasi data yang diserahkan.

Menurut Makmur Said, dia ditanya seputar bagaimana proses pembahasan sampai penetapan APBD 2014 oleh penyidik. Tidak ada pertanyaan seputar APBD ganda. “Tidak ada ditanya ke situ (APBD kok. Yang ditanya ya seputar satu APBD saja, tidak ada ganda itu,” bantahnya, saat dikonfirmasi sesuai laporan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat, akhir 2015 lalu.

Dia mengakui menjawab semua yang sesuai dengan tupoksinya pada jabatan Sekda.

Di mana dalam kapasitas itu dia terlibat aktif dalam pembahasan hingga pengesahan do-

Kalau kita bagi 10 kabupaten/kota, itu sangat kecil,” kata Sarifudin dikonfirmasi usai rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan kabupaten/ kota di Mataram, Kamis (25/2) siang kemarin.

Ia lantas membandingkan APBD KLU tahun 2016 sebesar Rp 843 miliar lebih namun berani menggelontorkan anggaran sebesar Rp 270 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Mantan Ketua Komisi II Bidang Perekonomian DPRD NTB ini menyebutkan, dengan alokasi anggaran pengentasan sebesar Rp 270 miliar oleh Pemda KLU itu kisarannya sebesar 40 persen dari total APBD. ‘’Dari anaggaran provinsi masih kurang. Bukan berarti tidak berpihak (pengentasan kemiskinan). Tapi masih kalah dengan kabupaten/kota, masih kalah dari KLU,”ujarnya.

Idealnya kata Sarifudin, Pemprov mesti mengalokasikan anggaran sebesar 40 persen dari total APBD provinsi. Saat ini, Pemprov baru menganggarkan sekitar 20 persen dari total APBD NTB. Ia melihat, dengan anggaran sebesar Rp 800 miliar lebih dari provinsi tersebut

Sebelumnya, telah dibacakan Deklarasi Mataram yang menginginkan penguatan kembali posisi anggota Dewan yang semakin dilemahkanoleh regulasi baru. Pembacaan deklarasi Mataram dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH. ‘’Ini wujud komitmen sekaligus rekomendasi kami, untuk penataan system dan penguatan tugas keparlemenan kami,’’ tambah Ketua Umum ADEKSI, Ir. H. Armudji, MH. Untuk itu, selain membenahi proses internal dan memperkuat kapasitas anggota DPRD, ADEKSI bertekad untuk terus menyuarakan dan mengadvokasi penataan sistem serta peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legal kerjakerja politik kedewanan. Dikatakan Armudji, selama 10 tahun terakhir, kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah, justru telah dilemahkan otonomi politiknya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Maka kami menyerukan agar penguatan melalui pemulihan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah perlu menjadi kebijakan para pembentuk UU, baik UU Pemda maupun UU MPR/DPR/DPD/DPRD,’’ kata Armudji.

Dari Hal. 1

(Suara NTB/ars)

DOKUMEN - Dua staf Sekretariat Daerah Kota Mataram masuk membawa dokumen ke ruang penyidik Pidsus Kejati NTB. kumen APBD. “Karena ini memang pekerjaan saya, ya saya jelaskan,” jawabnya singkat, lantas masuk ke dalam mobil. (ars/why)

masih sangat kecil jika dibagi kepada 10 kabupaten/kota. ‘’Kita kesannya dipaksakan untuk segera mengentaskan kemiskinan. Kita diminta berperang tapi ndak diberi amunisi kan susah juga. Kalau tak diberikan amunisi kan sia-sia. Apalagi dengan fiscal kabupaten yang terbatas, bisa-bisa sektor yang lain tak terpenuhi,” tandasnya.

Sarifudin mengatakan, berdasarkan data BPS, NTB berada pada posisi ke delapan provinsi termiskin di Indonesia.

Namun termasuk juga daerah yang masuk delapan besar provinsi paling cepat penurunan kemiskinan. KLU sendiri, katanya, dari 10 kabupaten/kota di NTB termasuk kabupaten yang paling miskin dari sisi persentase kemiskinan pada tahun 2014 sebesar 34 persen lebih.

Namun, jika dilihat dari jumlah penduduk, KLU termasuk daerah yang paling kecil penduduk miskinnya.

Dalam Memorandum Of Understanding (MoU) target penurunan kemiskinan lima tahun sebelumnya, KLU menargetkan 4 persen per tahun. Untuk lima tahun ke depannya, lanjut Sarifudin pihaknya belum menandatangani MoU dengan Pemprov NTB. Menurutnya, dalam

pengentasan kemiskinan harus terintegrasi pembangunan antarsektor, baik pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Terpisah, Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM yang dikonfirmasi mengenai kritikan soal anggaran pengentasan kemiskinan Pemprov NTB yang minim. Ia menanggapi, intervensi yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota berbeda. Dikatakan, dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pemprov mengintervensi kelompok dan kawasan. Sementara intervensi terhadap individu masyarakat miskin dan rumah tangga miskin diintervensi pemerintah kabupaten/kota. Ia mencontohklan, seperti pembangunan infrastruktur dan pembangunan pasar dilakukan oleh Pemprov NTB. Ia menjelaskan, dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB bergerak dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Dikatakan, dalam pengalokasian anggaran memang terkendala keterbatasan fiscal. Menurutnya, keterbatasan fiscal juga terjadi secara nasional. “Nanti diperbaharui lagi itu MoU penurunan kemiskinan itu. Lima tahun ke depan, nanti kita perbaharui lagi,”tandasnya.(nas)

Deklarasi Mataram Ada lima poin penting yang dituangkan ADEKSI dalam Deklarasi yang dinamakan Deklarasi Mataram.

1. Kami anggota DPRD yang tergabung dalam ADEKSI akan senantiasa konsisten mendorong terwujudnya politik local demokratis dan tata pemerintahan yang baikserta produktif di daerah. Untuk itu, selain terus membenahi proses internal dan memperkuat kapasitas anggota DPRD, kami berikrar untuk tidak pernah lelah menyuarakan dan mengadvokasi penataan sistem serta peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan legal kerjakerja politik kami ke depan.

2. Sepuluh tahun terkahir kedudukan DPRD sebagai unsurpenyelenggara pemerintahan daerah, justru telah melemahkan otonomi politik kami dalam memperjuangkan aspirasi rakyat secara bertenaga. Maka kami menyerukan agar penguatan melalui pemulihan kedudukan DPRD sebagai lembaga legislatif di daerah, perlu menjadi kebijakan para pembentuk UU. Baik UU Pemda maupun UU MPR/DPR/DPD/DPRD. 3. ADEKSI memandang adanya ketidakadilan regulasi dalam hal syarat pencalonan kepala daerah dan wakil kepaladaerah, telah terdapat diskriminasi bagi pimpinan dan anggota DPRD yang harus mundur dari jabatannya. Sedangkan regulasi tersebut tidak berlaku bagi kepala daerah yang secara substantive menduduki jabatan politik sama seperti pimpinan dan anggota DPRD. 4. ADEKSI berkomitmen membangun sinergitas pengawasan bersama lembaga supra daerah, yaitu BPK dan BPKP yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah secara konstruktif dan saling menguatkan.

5. ADEKSI berkomitmen menjaga dan memelihara keutuhan NKRI secara lahir batin. Untuk itu, kami menolak ajaran, ideologi dan perilaku yang berpotensi mengganggu keutuhan NKRI seperti terorisme, radikalisme, narkoba dan korupsi. (fit)

Pesimis Data BPS

Mataram Tumbuh Menjadi Kota Bersih dan Nyaman

Dari Hal. 1

dan internasional itu. ‘’Sukses acara (penyelenggaraan), sukses pencitraan dan sukses ekonomi,’’ sebutnya.

Suskses penyelengaraan.

Bahwa kegiatan itu harus berjalan lancar, aman dan sukses.

Sukses pencitraan. ‘’ Sukses pencitraan ini sangat penting.

Sebab, citra yang baik adalah bagian dari promosi. Para tamu bisa menyampaikan ke keluarganya dan kerabatnya sehingga mereka kembali berkunjung ramai-ramai ke Mataram. Ini salah satu upaya promosi ke para tamu dari luar,’’ bebernya.

Sukses ekonomi. Sukses ke tiga ini, berdampak langsung kepada masyarakat. Banyaknya kegiatan skala nasional dan internasional, tentu mendatangkan rezeki bagi pedagang ( pedagang makanan, aksesoris dan kerajinan), hotel termasuk pelaku pariwisata. ‘’Hotel-hotel penuh. Kuliner yang dijual para pedagang kita laku. Serta banyak keuntungan lain yang langsung dinikmati warga,’’ katanya.

Tingkatkan Pelayanan Selain ‘’mempercantik wajah’’ Kota Mataram. Hal utama yang juga masuk dalam program 100 hari Ahyar-Mohan, terkait dengan peningkatan pelayanan. ‘’Prioritas kami meningkatan pelayanan dasar. Seperti kesehatan dan pendidikan,’’ katanya.

Kegiatan lain adalah mengefektifkan pelayanan di bidang perizinan. ‘’Kami memberi nama program Sehati artinya Sehari Pasti Jadi.’’

Untuk pelayanan Sehati, harus dijamin untuk pengurusan TDP, SIUP dan izin-izin lainnya sehari harus jadi. Kemudahan dalam pengurusan perizinan, tentu akan memudahkan dan membantu dunia usaha di Mataram.

Padahal menurut Hairul Warisin, Lotim merupakan daerah terbesar di Indonesia yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan remitansi atau kiriman uang TKI mencapai Rp 1,6 triliun per tahun. “Apakah statistik (BPS) sudah data itu dan bagaimana intervensi uang (remitansi) yang masuk ini terhadap penurunan angka kemiskinan. Tetap saja angka kemiskinan kita 19 persen di situ,’’ sebut Wabup saat rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) provinsi dan kabupaten/kota di Mataram, Kamis (25/2) siang kemarin.

Ia mempertanyakan pengaruh dari remitansi TKI tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan di Lotim. Dengan remitansi sebesar Rp 1,6 triliun per tahun, ia yakin masyarakat Lotim banyak yang sudah mampu. Ia juga mempertanyakan data yang menyebutkan banyak perempuan di Lotim menganggur. ‘’Saya untuk mencari pembantu rumah tangga dikasi (gaji) Rp 550 ribu per bulan sangat sulit. Artinya mereka bekerja,’’ tambahnya.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan ini, Hairul Warisin berharap Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) segera ke luar dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Data dalam PBDT ini merupakan data terpadu hasil pendataan BPS dan Kementerian Sosial.

Dari Hal. 1 PKL menjadi salah satu persoalan yang harus ditertibkan. ‘’Ini berkaitan dengan ‘’wajah’’ Kota Mataram. Agar tidak kelihatan semrawut, agar tertata rapi,’’ jelasnya. Terkait dengan penataan ‘’wajah’’ kota ini sebagai Ibu Kota Provinsi NTB, pemasangan aksesoris, penataan taman segera dilakukan. Termasuk dalam penanganan sampah yang di beberapa tempat pada kesempatan-kesempatan tertentu masih terlihat terjadi penumpukan. ‘’Sampah sampai meluber ke jalan. Kesannya kotor.’’ Karena urgennya penanganan sampah, Ahyar bahkan akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan.

Penataan PKL, pemasangan aksesori, penataan taman, lampu dan penanganan sampah secara tepat menurut Ahyar, sangat mendesak dilakukan. Apalagi belakangan ini, Kota Mataram sering menjadi lokasi kegiatan-kegiatan nasional dan internasional dengan peserta sangat besar. Kota Mataram kedatangan banyak tamu. ‘’Banyak event penting dan kami menjadi tuan rumah. Dalam waktu dekat akan berlangsung MTQ tingkat nasional. Kemudian berlanjut, kami menjadi tuan rumah pelaksanaan Hari Anak Nasional yang rencananya akan dihadiri Presiden RI,’’ ujarnya.

Ahyar bahkan mempercepat program terkait dengan penataan ini, mengingat begitu padat kegiatan nasional yang dipusatkan di Kota Mataram. Dipercaya sebagai tuan rumah, Kota Mataram tentu tidak hanya puas sebagai tuan rumah semata. Ada tiga sukses yang ingin dicapai dari kegiatan-kegiatan nasional

tahun 2014 tanggal 11 Desember 2014. Jumlah pendapatan Rp 1.104.039.990.452 serta belanja Rp 1.291.039.990.452.

Perda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 nomor 10 tahun 2014, ditetapkan 22 Desember lalu. Pendapatan Kota Mataram Rp 1.104.039.990.452 dan belanja Rp 1.176.332.914.932.

Angka ini resmi dibahas dan disetujui bersama oleh Pemda dan DPRD serta disampaikan kepada gubernur dengan Pengantar Kepala BPKAD Kota Mataram nomor 900/023/BPKAD-Mtr/I/2015.

Diduga Terjadi perubahan postur anggaran pendapatan dan belanja yakni Rp 1.117.841.861.974 menjadi Rp 1.205.803.052.415. Perbedaan angka inilah dicurigai ganda, karena selisih pendapatan yang sudah dievaluasi Gubernur Rp 13 miliar. (ars/why)

Wapres Minta DPRD Buat Perda untuk Sejahterakan Masyarakat

Anggaran Pengentasan Kemiskinan Provinsi Kalah dengan KLU Dari Hal. 1

saksi-saksi tambahan lainnya. Terkait materi pemeriksaan ke dua pejabat itu, ia mengaku akan mengonfirmasi dahulu ke penyidik.

Dalam dokumen yang diadukan Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H. Rachmat Hidayat sebelumnya, dugaan APBD ganda dapat dilihat dari penyusunan Perda Nomor 10 tahun 2014 tentang APBD Kota Mataram Tahun 2015.

Kebijakan umum APBD dikeluarkan oleh Bappeda dengan nomor 287.S/Bappeda -Kt/IX/ 2014 tanggal 23 September, dimana pendapatan Rp 1.104.039.990.452, sementara belanja Rp 1.129.039.990.452.

Prioritas dan plafon angggaran sementara (PPAS) nomor 287.S/Bappeda-Kt/IX/2014 hingga keputusan Gubernur NTB tentang evaluasi rancangan Perda APBD Kota Mataram tahun 2015, nomor 903 - 775

Demikian juga dengan program Emergency Call, di mana Kota Mataram termasuk salah satu dari 10 pilot project program Kementerian Kominfo. ‘’Program ini untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan cepat. Seperti ketika membutuhkan ambulans. Ketika terjadi kebakaran misalnya.

Masyarakat segera bisa menghubungi dinas pemadam kebakaran dan pelayanan cepat lainnya,’’ terangnya.

Evaluasi kinerja selama tujuh bulan terakhir, juga masuk dalam program 100 hari Ahyar-Mohan. ‘’Kami akan melakukan evaluasi pejabat, evaluasi APBD, menyusun APBD-P untuk disesuaikan dengan visi dan misi kami,’’ ujarnya.

Ahyar menyadari bahwa trust masyarakat terhadap pasangan AMAN cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari hasil Pilkada Kota Mataram 2015 yang perolehan suaranya mencapai 77 persen lebih. Dengan trust yang begitu tinggi, Walikota Mataram dua periode ini, tetap berharap dukungan riil dari masyarakat dalam menyukseskan program-program yang dicanangkannya.

Karena dengan dukungan penuh itu, diyakini akan memudahkannya untuk melaksanakan amanah sesuai dengan visi misi pasangan ini.

Selain dukungan masyarakat, Ahyar menyadari dukungan media juga sangat penting. Media tidak saja menyajikan berita yang mengkritik. ‘’Hal-hal positif yang sudah kami lakukan juga harus disampaikan ke masyarakat. Di sinilah peran penting media sebagai penyampai informasi ke masyarakat,’’ pungkasnya. (rak/cem)

Hairul Warisin pesimis dengan data BPS. Ia mengatakan, tenaga BPS yang mendata masyarakat miskin banyak yang hanya bertanya kepada kepala desa. Jika hanya bertanay kepada kepala desa maka ia tak menjamin data tersevut benar-benar valid. Pasalnya, kepala desa tetap saja memiliki sentiment politik. Ia menceritakan ada masyarakat miskin yang tak masuk pendataan di salah satu desa di kecamatan Jerowaru. ‘’Yang lebih parah lagi, ketika sekarang kita berbicara bagaimana mengentaskan kemiskinan ini tidak terkonsentrasi secara sentral. Misalnya si A miskin. Dia mestinya dapat bantuan PKH, bantuan kesehatan dapat , bantuan pendidikan dapat. Maka cepat dia akan tertanggulangi kemiskinannya. Tapi yang terjadi, PKH dapat, program yang lain tidak,’’ ujarnya.

Kemudian ada yang lebih parah lagi, kata Hairul Warisin. Di mana kepala desa atau kepala dusun melakukan pemerataan terhadap pembagian raskin atau bantuan langsung tunai yang dihajatkan kepada masyarakat miskin.

Menurutnya, jika cara-cara seperti ini tetap dilakukan maka angka kemiskinan tetap saja tak akan berkurang signifikan. ‘’Ini yang saya maksud yang memberikan data ini adalah yang benar-benar dari satu, satu sikap, satu kita berbuat. Sekarang Dinas Sosial lain datanya, statistik juga lain,’’ keluhnya. (nas)

Tolak Usul Bangun Mal Dari Hal. 1 ‘’Tidak ada perumahan yang baik kalau tanahnya sempit, dan tanah di kota pun terbatas. Seh-

ingga, untuk kota yang baik di masa datang itu adalah kalau rumahnya bersusun, supaya banyak lapangan hijau dan tidak macet,’’ katanya. (ant/Bali Post/fit)

Jumat, 26 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT Lambang Sejati Siapkan Perumahan dengan Bunga Ringan Mataram (Suara NTB) – PT Lambang Sejati sebagai developer perumahan saat ini tengah membangun perumahan sebanyak 215 unit di Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Rumah ini merupakan rumah subsidi dari pemerintah dengan harga total Rp 133,5 juta perunit. Rumah dengan tipe 36 ini dapat diangsur setiap bulannya seharga Rp 800 ribu selama 20 tahun, dengan bunga lima persen per tahun.

“Perumahan ini disubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat tinggal. Bunganya berada di bawah BI rate yang mencapai tujuh persen, sementara ini hanya lima persen. Saya pikir ini sangat bagus untuk membantu masyarakat,” kata Direktur PT Lambang Sejati, Cipto Wahyono kepada Suara NTB, di Mataram, Kamis (25/2) kemarin.

Pemerintah memberikan kesempatan melalui program KPR Subsidi Sejahtera FLPP. Ini memang ditujukan untuk setiap orang yang membutuhkan rumah, terutama MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah). Sementara itu, pemohon KPR terbilang cukup tinggi seh-

ingga tidak jarang masyarakat harus melakukan antri saat melakukan pendaftaran. Para pemohon biasanya akan bersaing untuk mendapatkan rumah subsidi ini. Sehingga siapa yang cepat dia yang dapat. ‘’Ini lokasinya di Lobar, peruntukannya untuk umum tapi diutamakan bagi PNS Lobar yang belum memiliki rumah,’’ ungkapnya.

Sementara itu, pembukaan bagi pemohon sudah dapat dilakukan pada bulan Februari ini hingga seterusnya selama persediaan perumahan masih ada. Masyarakat juga tidak perlu khawatir terkait dengan sarana atau fasilitas yang disediakan oleh developer. Sebab sarana umum akan disediakan lengkap, sehingga masyarakat dapat tinggal dengan nyaman.

Bukan hanya itu saja, ukuran yang luas dengan harga yang murah juga menjadikan perumahan ini berbeda. Sebab tidak semua perumahan ukuran 36 dapat dibandrol dengan harga yang relatif murah seperti KPR yang disediakan PT Lambang Sejati.

Belum lama ini PT lambang Sejati juga akan merampungkan KPR yang tengah dibangun di kawasan strategis yaitu di Perumahan Bumi

TYPE 27 BHP

Harapan Permai, Parampuan. Kelebihan yang diberikan oleh developer ini yaitu spesifikasi perumahan yang menggunakan bahan berkualitas dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. ‘’Kita gunakan bahan-bahan yang bagus. Sehingga rumah menjadi kuat dan nyaman untuk dihuni,” kata Wahyono.

Spesifikasi yang dimaksud diantaranya menggunakan pondasi batu dan beton bertulang. Sementara itu dindingnya menggunakan bata merah dan plester aci. Bukan hanya itu saja, lantai menggunakan rabat dan aci halus. Untuk kusen, pintu dan jendela menggunakan kayu dan kaca dengan kualitas terbaik. Selain itu juga penutup atap menggunakan rangka baja ringan dan gendeng mental. Fasilitas lain yang tidak kalah penting yaitu listrik dan air dari PDAM serta banyak fasilitas lainnya yang akan menunjang kenyamanan selama berada di rumah. (lin) Perumahan bersubsidi yang akan dibangun di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat dalam waktu dekat ini.

TYPE 36 REYAN (Suara NTB/ist)

Bola di Tangan BPN

Pemprov Ajukan Pengelolaan 100 Hektar Lahan Eks Kebun Kopi Jadi ’’Horti Park’’ Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengajukan pengelolaan lahan eks kebun kopi di Kecamatan Batukliang Utara Lombok Tengah (Loteng) seluas 100 hektar. Lahan itu akan dikembangkan menjadi kawasan horti park. ‘’Pemda Lombok Tengah yang mendaftar dulu ke BPN Praya. Sudah didaftarkan ke BPN Lombok Tengah. Jadi kita masuk di dalam pengelolaan itu 100 hektar,” kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ia menjelaskan, usulan pengelolaan eks kebun kopi dengan luas sekitar 300 hektar lebih itu didaftarkan oleh Pemkab Loteng ke BPN Praya.

Dalam usulan pengelolaan itu, Pemprov meminta untuk men-

gelola seluas 100 hektar sebagai kawasan horti park yang sudah mulai dikembangkan sejak 2014 lalu. Ia menjelaskan, setelah usulan itu didaftarkan di BPN Praya, selanjutnya BPN Praya menembuskan ke Kepala Kanwil BPN NTB untuk diproses.

Husnul optimis, Pemprov NTB maupun Pemkab Loteng akan diberikan izin untuk mengelola lahan eks perkebunan kopi tersebut. Saat ini, lanjutnya masih dalam proses.

Dalam menerbitkan izin pengelolaan, katanya, tentu BPN akan melihat kronologis pengelo-

laan dan pemanfaatan lahan tersebut dari puluhan tahun lalu. ‘’Itu yang menjadi kajian Kanwil BPN NTB untuk kemudian apakah diterbitkan pengelolaan seperti apa. Kita optimis (dapat izin pengelolaan). Karena kita sudah memfasilitasinya melalui anggaran APBN,’’ ujarnya.

Meskipun demikian, kata Husnul, PT Trisno Kenangan yang sebelumnya mengelola lahan tersebut juga berhak mengajukan usulan pengelolaan. “Menurut keterangan dari BPN, dia juga punya hak untuk mengajukan izin pen-

gelolaan. Kita menunggu saja dari BPN,’’ tandasnya.

Diketahui, lahan yang saat ini dijadikan sebagai lokasi horti park dipermasalahkan oleh PT. Pekebunan Kopi Trisno Kenangan. Pasalnya lahan itu diklaim sebagai lahan miliknya. Sehingga PT PKTK melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Mataram atas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Lombok Tengah Nomor 1443 Tahun 2008 Tanggal 30 Juni 2008 Tentang Penetapan Status Tanah Sengketa, dan Surat Bupati Lombok Tengah No. 525.27/672/Hut.bun tanggal 30 Juni 2008 prihal Perintah Pengosongan Tanah Sengketa.

Tidak puas dengan hasil gugatan itu, PT PKPT melayangkan gugatan secara perdata di

Pengadilan Negeri Praya yang berujung pada permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Gugatan pertama di PTUN Mataram dimenangkan oleh Pemkab Loteng. Artinya SK Bupati tentang pengalihan pengelolaan lahan seluas 3.551.000 meter persegi itu dibenarkan dan mempunyai kekuatan hukum. Namun oleh PT PKTK masih menganggap bahwa lahan itu merupakan lahan miliknya karena masih memiliki Hak Guna Usaha (HGU) tanah perkebunan.

PT PKPT itu sendiri didirikan pada tahun 1979 berdasarkan Akta Notaris Nomor 98 Tanggal 5 Maret 1979. Sehingga sesuai dengan Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan Konversi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peratu-

ran Dasar Pokok-Pokok Agraria menentutan Hak Erfacht untuk perusahaan kebun besar yang ada pada mulai berlakunya Undang-Undang ini. Sehingga sejak saat itu kebun itu menjadi Hak Guna Usaha sesuai dengan Pasal 28 Ayat (1) yang akan berlangsung selam sisa waktu Hak Erfacht selama 20 tahun. Sehingga HGU perkebunan itu akan berakhir pada 24 September 1980.

Dalam amar putusan, PT PKTK mengaku telah melakukan upaya perpanjangan izin namun terkesan dihalang-halangi oleh Pemkab. Sehingga pengurusannya menjadi terkendala. Salah satunya adalah persyarakat AMDAL yang ditentukan oleh Pemkab Lombok Tengah yang menurut hakim MA tidak diperlukan.

Sehingga hal itu dianggap sebagai bentuk kesengajaan dari pihak Pemkab untuk menghalang-halangi penerbitan izin usaha PT PKTK. Oleh sebab itu, Putusan Mahkamah Agung No. 3235 K/PDT/ 2010 memenangkan PT PKTK dan menghukum Pemkab Lombok Tengah membayar ganti rugi sebesar Rp 597 juta dan denda 6 persen pertahun sejak putusan itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Ganti rugi itu disebabkan kerugian yang dialami oleh PT PKTK atas tanaman yang berada di atas tanah HGU miliknya yaitu kopi dan kapok sebesar Rp 309 juta. Selain itu juga bahan bangunan berupa kayu balok sebanyak Rp 288 juta. Karena selama pengambilalihan tanaman-tanaman itu tidak terawat dengan baik. (nas)

Harus Ada Keterpaduan Selesaikan Konflik Tangani Proyek Raba Baka TP4D Tunggu Surat dari BWS Monjok - Karang Taliwang Mataram (Suara NTB) Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda

NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, Pemprov NTB memberikan atensi terhadap konflik berkepanjangan Monjok - Karang Taliwang, Kota Mataram.

Menurutnya, harus ada keterpaduan semua pihak supaya konflik tersebut cepat selesai. ‘’Intinya harus ada keterpaduan, sama-sama supaya tidak ada unsur balas dendam lagi. Itu yang harus sama-sama kita lakukan gerakan supaya itu tak ada lagi balas dendam. Yang ada saling memaafkan,” kata Abdul Hakim dikonfirmasi S u a r a

NTB, kemarin.

Secara informal, dirinya sudah berbicara dengan Kapolda NTB dan Danrem 162/WB untuk membicarakan upaya jangka pendek dan jangka panjang menyelesaikan konflik tersebut. Dikatakan, kepolisian dan TNI tetap memantau konflik MonjokKarang Taliwang tersebut. ‘’Kami juga bersama Satpol PP akan turun juga. Insya Allah solusi jangka panjang dan jangka pendek akan segera kita selesaikan. Pasti itu juga diatensi Pak Gubernur. Karena ini bagian dari tanggung jawab pemerintah,’’ tandasnya.

Pemkot Mataram membongkar tempat pembuangan sampah di antara ke dua lingkungan tersebut. TPS itu disinyalir sebagai penyebab terjadinya bentrok antara warga Monjok dan Karang TaH. Abdul Hakim

liwang beberapa waktu lalu. Pembongkaran tersebut secara simbolis dilakukan oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh bersama Kapolres dan Dandim beberapa hari lalu.

Sebagai gambaran, TPS yang dibangun diperbatasan Kelurahan Monjok dan Karang Taliwang berasal dari program aspirasi tahun 2015 dari salah satu anggota DPRD Kota Mataram. Keberadaan TPS ini justru menimbulkan konflik antar kedua belah pihak.

Aparat kepolisian hingga saat ini masih tetap berjaga - jaga mengantisipasi bentrok susulan. Selain TPS jadi sasaran saat bentrok, tembok pemakaman juga dirusak massa.

Pemkot Mataram telah memperbaiki dengan mengalokasikan anggaran Rp 20 juta. (nas)

Mataram (Suara NTB) Penanganan mega proyek Raba Baka oleh penegak hukum masih mengambang pascadihentikan penyelidikannya.

Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) mengklaim belum menyentuh proyek ini, karena belum ada permintaan dari pelaksana.

BWS (Balai Wilayah Sungai) sebagai pemilik proyek pun diminta bersurat ke Kejaksaan.

Wakil Ketua TP4D Hendrik Selalau, SH,MH membantah telah menangani proyek bernilai Rp 300 miliar lebih, dalam konteks pengawalan untuk tujuan minimalisir penyimpangan. Menurutnya, tupoksi tim ini tidak ujug - ujug langsung menangani perkara meskipun dalam hal persuasif. ‘’Ada mekanismenya. Kita tidak bisa langsung tangani begitu saja. Tapi sampai sekarang tidak ada kami tangani proyek itu,’’ kata Hendrik, Kamis (25/2) kemarin.

Sepengetahuannya, penyelidikan proyek Bendungan Raba Baka dihentikan oleh tim Pidsus Kejati NTB beberapa waktu lalu. Pertimbangannya karena proyek masih berjalan hingga 2017. Proyek terbagi untuk Bendungan Tanju dan Mila senilai Rp 316 miliar, alokasi APBN melalui BWS Nusa Tenggara I. Lepas dari Pidsus, proyek akan didampingi secara persuasif agar tidak muncul potensi penyimpangan. Dia jelaskan, mekanismenya, harus ada permintaan terlebih dahulu dari penanggung jawab proyek, dalam hal ini BWS. Dengan surat itu, TP4D melakukan pengkajian untuk urgensi pengawasan di maksud. “Begitu diminta, kami kaji, bisa tidak didampingi. Kalau oke, kita jalan,” sebutnya.

Masih bicara soal tupoksi, pihaknya hanya akan mengawal proyek pada tahap yang diminta. Raba Baka misalnya. Karena saat ini sudah masa pelaksanaan kegiatan, maka akan dipantau pelak-

sanaannya. ‘’Kalau diminta mengawal mulai tender sampai penentuan pemenang, kami tidak mungkin mundur ke belakang. Lagi pula kalau ada penyimpangan pada saat tender, kami tidak bisa bertanggung jawab karena kami tidak masuk,’’ tegasnya.

Sebaliknya, jika TP4D jauh sebelumnya sudah diminta pada saat lelang, maka akan diawasi sampai tender dan penentuan pemenang. Dengan begitu, akan bisa diberi masukan ketika indikasi mengarah ke penyimpangan.

TP4D sebenarnya tidak sendiri bekerja dalam pendampingan. Diproses ini nantinya akan terlibat banyak unsur kegiatan pengawasan, seperti BPKP, BPK, ahli konstruksi, ada juga ahli LKPP yang paham soal pelelangan. ‘’Mereka ahlinya. Nanti mereka kita minta masukan masukannya, sehingga bisa disampaikan ke pelaksana proyek,’’ pungkasnya. (ars)