Snt26032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

16 HALAMAN

SUARA NTB

RABU, 26 MARET 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

NOMOR 22 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Atlet Pelatda Resmi Dikukuhkan

Jabarkan Target ”Libas” ke Masing-masing Cabor TLET Pelatda Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XIX di Jawa Barat resmi dikukuhkan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, Sabtu (22/3) lalu. Pengukuhan ini sebagai wujud kesungguhan pengurus cabor (cabang olahraga) dan KONI NTB dalam menyiapkan atlet-atletnya yang akan bertarung di PON XIX tahun 2016 mendatang.

Gubernur NTB pada kesempatan itu menyampaikan optimismenya terhadap atlet-atlet NTB akan mampu meraih target lima belas medali emas (‘’Libas”) di PON XIX/2016 mendatang. Oleh karena itu kebutuhan anggaran dalam mempersiapkan atlet selama Pelatda akan didukung oleh Pemprov NTB dan KONI NTB sebagai pelaksana Pelatda.

Bersambung ke hal 5

FOTO BERSAMA - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi, Ketua KONI NTB, H.MNS.Kasdiono dan Kadis Dikpora NTB, H.Imhal, foto bersama dengan para atlet Pelatda PON ke XIX yang dikukuhkan, Sabtu (22/3) lalu.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

Kasus SPAM Bima

Kejaksaan Mulai Periksa Rekanan Mataram (Suara NTB) Penyidik terus gencar mendalami dugaan penyimpangan pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Bima. Informasi terbaru Selasa (25/3) kemarin, pemeriksaan mulai mengarah pada rekanan pelaksana.

TO K O H

Ada dua wakil perusahaan dimintai keterangan secara bergilir pagi kemarin di ruang penyidik Intelijen Kejati NTB. Menurut Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, I Made Sutapa, SH, ke dua rekanan itu diklarifikasi

seputar pekerjaan sebagian proyek SPAM, dari total tujuh titik yang dibangun di Kota Bima dan Kabupaten Bima. ‘’Mereka diperiksa soal pelaksanaan pekerjaan proyek, baik dari tahap awal sampai finishing,”

kata Sutapa, Selasa kemarin.

Perwakilan rekanan yang diperiksa itu, yakni PT. NK yang diwakili staf perusahaan dan CV. PD, yang hadir direkturnya langsung.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Hitung Kerugian Negara SELURUH saksi dalam kasus Terminal Haji Bandara Internasional Lombok (BIL) sudah diperiksa. Harapan penyidik untuk masuk ke tahap perhitungan kerugian negara sudah tercapai. Berkas sudah diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk dilakukan penghitungan kerugian negara.

Sebelum menyerahkan seluruh berkas ke BPKP, beberapa waktu lalu tim penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB rampung memeriksa belasan saksi.

Para saksi itu diantaranya, lima orang panitia lelang proyek senilai Rp 7,1 miliar itu, Bersambung ke hal 5 Triyono Basuki Pujono

GILI NANGGU - Gili Nanggu, sebuah pulau kecil di wilayah Lobar yang banyak diincar investor. Tim Kemenko Polhukam, beberapa waktu lalu turun ke Lobar menelusuri dugaan penjualan pulau kecil ini.

Tim Kemenko Polhukam Telusuri Dugaan Penjualan Gili Nanggu Giri Menang (Suara NTB) Dugaan penjualan Gili Nanggu yang berhembus beberapa waktu lalu menyusul pemberitaan di situs www.privatesislandonline.com masih mengundang perhatian Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam). Tim Kemenko Polhukam, beberapa waktu lalu turun ke Lombok Barat (Lobar) menelusuri dugaan penjualan

gili tersebut. Pemkab pun memperjelas perihal masalah ini, jika gili tersebut tak dijual.

Namun tim ini, akan terus memantau secara berkala, selama enam bulan ke depan.

Demikian diungkapkan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, H. Ahmad Subandi, Selasa (25/ 4) kemarin. ‘’Beberapa waktu lalu tim dari Kemenko Polhukam turun ke Lobar, Bersambung ke hal 5

BKD NTB Ingatkan Hesty Rahayu Pilih KPU atau CPNS Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB telah mengingatkan Hesty Rahayu untuk memilih apakah tetap menjadi anggota KPU NTB atau menjadi CPNS. Dalam penerimaan CPNS tahun 2013 lalu, Hesty Rahayu yang merupakan tenaga honorer K2 pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) NTB itu dinyatakan lulus tes seleksi. ‘’Kita hanya mengingatkan. Karena ada yang mengadukan dia. Ada SMS masuk kemudian kita cek dan betul dia di KPU (anggota KPU NTB, Red). Kita panggil untuk kita ingatkan, mau pilih KPU itu haknya, mau

CPNS itu juga haknya,’’ kata Kepala Bidang Data dan Informasi BKD NTB, Ahmad Masyhuri ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/3) di Mataram.

Dikatakan, seorang CPNS harus mengikuti aturan yang berlaku. Jika dia tetap di KPU NTB maka kehadirannya (absensi) di instansi yang tempatnya menjadi tenaga honorer sebelumnya akan dipertanyakan. ‘’Sudah dipanggil untuk diingatkan, silahkan memilih,’’ imbuhnya lagi.

Masyhuri menjelaskan, honorer K2 yang lulus tes seleksi beberapa waktu lalu harus menempuh proses selanjutnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

’’Suara NTB’’ Digugat

Hakim Diminta Tolak Gugatan Giovanni Ardizzon

Sudah Tercoreng

Ibnu Salim (Suara NTB/dok)

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi akan menegur Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BP DAS) Dodokan Moyosari NTB terkait dengan hasil operasi penjaringan seorang PNS instansi tersebut di salah satu kafe di kawasan Batu Layar, Lombok Barat, beberapa hari lalu. Oknum PNS yang berjenis kelamin laki-laki itu, kedapatan menggunakan mobil dinas dengan nomor polisi DR. 1093 J pergi ke tempat hiburan malam.

“Pak Gubernur menegur Kepala BP DAS dengan tembusan kepada Pak Menteri.

Dengan kasus ini, rekam jejaknya sebagai seorang PNS sudah tercoreng sebagai seorang birokrat.

Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Kubu Harian Umum Suara NTB meminta hakim menolak memeriksa perkara gugatan penggugat Giovanni Ardizzon, karena dinilai salah alamat. Gugatan perdata sekitar Rp 3 miliar itu dinilai prematur sebab pers bekerja sesuai Undang Undang Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999, Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

SIDANG - Kuasa Hukum Suara NTB, Umaiyah menyerahkan eksepsi kepada Majelis Hakim yang Dipimpin, Sutarno dalam sidang di PN Mataram, Selasa (25/3) kemarin.

(Suara NTB/ars)

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

20 Persen Depot Air Isi Ulang di Mataram Tak Berizin Dapat Bantuan 14 Rumah PASCAMUSIBAH angin puting beliung yang menimpa wilayah Kota Mataram, beberapa waktu lalu. Puluhan rumah rusak parah akibat tertimpa pohon dan roboh diterjang angin.

Lingkungan Gatep dan Penghulu Agung, notabenenya berada di pesisir Pantai Ampenan, pun tidak luput dari musibah tersebut.

Lurah Ampenan Selatan, Sudirman mengaku akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi beberapa (Suara NTB/dok) waktu lalu, mengakibatkan Sudirman belasan rumah warga rusak ringan dan rusak parah. Akan tetapi, hanya satu rumah milik warga yang rusak parah dan 13 lainnya rusak ringan. “ Hanya 14 rumah yang rusak, itupun hanya satu yang rusak parah,” sebut Sudirman dikonfrimasi Selasa, (25/3).

Dikatakan, 14 rumah warga yang rusak masing – masing di lingkungan Gatep dan Karang Panas. Akan tetapi, keseluruhannnya baik yang rusak parah maupun ringan mendapatkan bantuan dari Pemerintah Kota Mataram. Besaran bantuan pun sebutnya, untuk rumah yang rusak ringan diberikan bantuan berupa uang tunai Rp 500 ribu, sedangkan rusak parah diberikan Rp 1 juta rumah dari Pemerintah Kota Mataram, melalui Badan Penanggunglangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram. “Alhamdulillah, warga kami sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah,” akunya.

Disamping, BPBD Kota Mataram memberikan bantuan, Pemkot Mataram melalui Pembinaan Kesejahtraan Keluarga (PKK) Kota Mataram juga memberikan bantuan kepada Sumiati yang rumahnya rusak parah. Yakni berupa, semen, batu bata, kayu dan seng dan diserahkan langsung oleh Ketua PKK Kota Mataram, Hj. Suryani Ahyar Abduh. “Sekarang (Kemarin) Ibu Wali mau serahkan bantuan,” katanya.

Sudirman mengakui Sumiati masih tinggal di tenda darurat, karena masih menunggu proses perbaikan rumahnya yang rusak. Akan tetapi, ia meminta keterlibatan masyarakat sekitar untuk membantu baik proses perbaikan maupun dari segi materi. Tidak menutup kemungkinan sambungnya, perbaikan rumah milik Sumiati, memerlukan biaya yang banyak.

Khususnya kepada korban yang mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut, mengoptimalkan bantuan yang diberikan pemerintah, meskipun tidak terlalu banyak. Artinya, kerendahan hati masyarakat lainnya juga harus ikut membantu masyarakat yang terkena musibah. (cem)

Akan Jadi Masalah Besar PENGAKUAN Dinas Kebersihan Kota Mataram yang menyatakan selalu mengalami defisit biaya operasional setiap tahun, ditanggapi serius oleh kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Apalagi, defisit itu timbul akibat kegiatan rutinitas seperti membayar gaji penyapu jalan, petugas kebersihan, operasional armada pengangkut sampah dan lainnya.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Ahmad Tauhid, SHI., kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (25/3) kemarin, mestinya ketika pembahasan anggaran dilakukan, (Suara NTB/fit) defisit anggaran itu sudah dikeAhmad Tauhid tahui sejak awal. Namun demikian, pihaknya tidak serta merta mempersalahkan Dinas Kebersihan. ‘’Defisit itu bisa terjadi karena dua hal,’’ cetusnya.

Pertama, karena perhitungan atau perencanaan yang kurang matang dari Dinas Kebersihan. Kedua, lanjut Tauhid, mungkin saja anggaran yang diajukan telah sesuai dengan kebutuhan, namun di tingkat TAPD (Tim Anggaran Pemeritah Daerah) dipangkas karena ada kegiatan lain yang dianggap lebih penting dan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. ‘’Jadi yang memangkas itu, bukan dari Dewan. Justru kami di Dewan sangat mendukung karena kami menganggap ini adalah persoalan yang mendesak,’’ terang politisi PKS ini.

Minimnya dukungan anggaran terhadap Dinas Kebersihan, kata Tauhid, akan menjadi masalah besar jika tidak diperhatikan. Karena, anggaran tersebut berkaitan dengan honor tenaga kebersihan. ‘’Jangan diremehkan. Mataram ini bersih karena ada mereka (tenaga kebersihan, red),’’ imbuhnya.

Dewanpun, sambung Tauhid menyadari betul tugas berat yang diemban Dinas Kebersihan dalam menjaga citra Kota Mataram. Sayangnya, anggaran belum berpihak pada Dinas Kebersihan. Pada sejumlah kesempatan rapat kerja dengan DPRD Kota Mataram, Dinas Kebersihan, menurutnya, kerap menyampaikan kendala-kendala yang selama ini mereka hadapi. Antara lain, kurangnya sarana dan prasarana kebersihan.

Kekurangan sarana dan prasarana inilah yang disinyalir menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pelayanan kebersihan di Kota Mataram. Terkait retribusi kebersihan, katanya, harus ada pengawasan yang baik. ‘’Jangan dilihat dari masalah yang muncul, tetapi kenapa tidak bisa mencapai target,’’ ujarnya. Disamping itu, Dinas Kebersihan harus mencari solusi alternatif supaya persoalan defisit itu bisa terjawab. (fit)

Mataram (Suara NTB) Sekitar 20 persen depot pengisian ulang air mineral di Kota Mataram belum memiliki izin dari Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram. Namun tak disebutkan berapa jumlah depot yang tak berizin. “Ada depot air minum yang belum memiliki izin, tapi tidak banyak. Lebih banyak yang sudah berizin yaitu sekitar 80 persen,” terang Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi, Selasa (25/3) di kantornya.

Depot yang tak berizin ini menurut Usman bisa jadi karena pengusaha depot belum mengetahui atau kemungkinan karena malas mengurus izinnya. Pihaknya melalui sanitarian di setiap Puskesmas tetap turun ke lapangan untuk memantau dan

mengimbau agar depot air isi ulang ini segera memiliki izin dari Dikes Kota Mataram.

“Ada 11 Puskesmas (di Kota Mataram), di setiap Puskesmas ada sanitarian dan di wilayah kerja masing-masing mereka selalu memantau,” ujarnya. Pengurusan izin de-

pot air mineral isi ulang ini akan dilayani oleh Bidang Pengamatan, Pencegahan, Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Dikes Kota Mataram.

Sedangkan yang telah memiliki izin sekitar 130 depot air isi ulang di Kota Mataram.

Sebelum izin diterbitkan, Usman menjelaskan pihaknya melakukan pemantauan terhadap sarana atau alat yang digunakan dalam proses penyaringan air. Disamping itu dilakukan juga pengujian sampel air. “Airnya itu ada dua, air baku dan hasil olahan. Jadi keduanya yang diperiksa,” imbuhnya. Dalam pemantauan itu, jika depot dinilai belum memenuhi syarat, Dikes tidak akan memberikan rekomendasi higienitas. Setelah pihak depot memenuhi unsur pengolahan air yang baik, baru rekomendasi

diberikan.

Setiap bulan, depot air juga akan diperiksa oleh sanitarian dengan mengambil sampel air yang sudah diolah. “Kalau airnya kami rasakan tidak bagus, langsung kami hubungi pengusahanya untuk mengambil tindakan seperti membersihkan filternya dan lainnya sehingga airnya bisa lebih bagus lagi,” terangnya. Pihaknya juga akan berkoordinasi dengan teknisi dari Asosiasi Pengusaha Depot Air Minum Kota Mataram jika ditemukan ada depot yang masih belum baik kualitas airnya. (yan)

Delapan Pasar Jadi Percontohan Pengolahan Sampah Organik Mataram (Suara NTB) sampah plastik pasar. Sampah Menjelang penilaian Adipura pasar saja yang mereka kelola tahap dua (P2), berbagai langkah dan hasil pemilahan itu dijual dilakukan Pemkot Mataram un- ke Kube Lisan (Lingkungan dentuk mempersiapkan diri. Hal gan Sampah Nihil),” jelasnya. yang sempat menjadi sorotan tim Petugas di setiap pasar mendapenilai adalah kondisi pasar tra- patkan insentif dari Pemkot Matdisional di Kota Mataram. Un- aram. Walaupun diakui insentif tuk menjaga kebersihan pasar, di yang diberikan masih minim, nadelapan pasar tradisional telah mun dengan produksi hasil pendiberlakukan pengolahan dan golahan dan pemilahan sampah pemilahan sampah yang lang- diharapkan para petugas bisa sung dilakukan di pasar. mendapatkan penghasilan tamProgram ini dicetuskan Badan bahan yang nilainya jauh lebih Lingkungan Hidup (BLH) Kota besar dibandingkan insentif yang Mataram. Kepala BLH Kota diberikan Pemkot Mataram.

Mataram, Drs. M. Saleh menBLH juga berkoordinasi denyampaikan pihaknya telah gan Dinas Koperasi Perindustrimerekrut masing-masing dua or- an dan Perdagangan (Diskoperang petugas pasar yang dijadikan indag) Kota Mataram, Kepala sebagai petugas pengolah sam- UPTD Pasar, dan Kepala Pasar. pah. Setiap petugas di delapan Program ini nantinya akan dijadikan pilot project dan akan (Suara NTB/cem) pasar ini kemudian diberikan SAMPAH - Tumpukan sampah di Pasar Mandalika yang memenuhi badan jalan dibakar pedagang. pelatihan dan dinilai aktifitas- dikembangkan di seluruh pasar nya oleh BLH Kota Mataram. tradisional yang ada di Kota Saleh menjelaskan petugas Mataram. “Ini menjadi pilot ini bertugas mengolah sampah project, kalau bagus akan kami organik yang ada di pasar itu kembangkan ke pasar lain,” cemenjadi pupuk kompos atau or- tusnya. Delapan pasar yang diganik. Setelah jadi kompos, pi- jadikan proyek pelaksanaan prohaknya juga mengarahkan para gram ini yaitu Pasar Kebon Roek, petugas untuk menanam sayu- Pasar ACC, Pasar Pagesangan, ran organik di lahan pasar itu. Pasar Dasan Agung, Pasar Mataram (Suara NTB) aram, khususnya Dinas Keber- akibat tumpukan sampah “Kompos dan sayur bisa lang- Cakranegara, Pasar Karang Menjelang penilaian Ad- sihan enggan mengurusi per- yang memenuhi badan jalan. sung dijual di pasar. Mereka juga Jasi, Pasar Abian Tubuh dan ipura tahap dua yang akan di- soalan tersebut. Disesalkan “Coba kesini pagi – pagi, jalan melakukan kegiatan pemilahan Pasar Cemara. (yan) hadapi oleh Pemkot Mataram Kolbi, pedagang di pasar Man- ini pasti macet,” aku Budi.

Tidak hanya persoalan itu, pada Bulan April mendatang, dalika, setiap bulan membayar dengan fokus membersihkan Rp 10 ribu untuk kebersihan bau yang ditimbulkan dari jalan – jalan protokol dan pasar. Namun itu tidak mem- sampah tersebut menggangpasar tradisional, ternyata buat pemandangan pasar leb- gu pedagang. Terlebih, para belum maksimal. Salah satu- ih indah. “Kita sudah bayar, pembeli dan pengendara monya di pasar tradisional Man- tapi kondisinya sudah lama tor merasa tidak nyaman.

Terkait pembakaran sampah dalika sampah masih terlihat begini saja,” keluh Kolbi. menumpuk.

Dikatakan, petugas keber- tersebut, merupakan inisiatif Pantauan Suara NTB, di sihan, sebenarnya harus pro- dari pedagang setempat yang pasar Mandalika, tumpukan gresif membersihkan serta tidak tahan melihat tumpusampah masih menghiasi menata kenyamanan pasar. kan sampah. Ia berharap Dipasar ini. Bahkan sampah Namun selama ini, petugas nas Kebersihan Kota Mattersebut memenuhi badan seolah tidak mau tahu ten- aram, segera membersihakan jalan. Parahnya, masyarakat tang kondisi kebersihan atau mencari solusi persoalan membakar sampah tersebut. pasar. Padahal, hal tersebut sampah tersebut.

Sebelumnya, Kepala Padahal dalam penilaian ad- berdampak pada tergangguipura, pembakaran sampah nya pembeli. “Kalau kondis- Bidang Pelayanan Dinas Kemengurangi nilai serta meng- inya begini, pembeli tergang- bersihan Kota Mataram, H. Muzahar mengatakan pemganggu kesehatan masya- gu,” terangnya. rakat. Seorang pedagang KolPernyataan Kolbi diamini bersihan di jalan – jalan probi yang ditemui Suara NTB, Budi yang berprofesi sebagai tokol juga tetap dilakukan.

(Suara NTB/yan) Selasa (25/3) mengatakan tukang ojek. Ia mengaku tum- Namun, menjelang penilaian BAK SAMPAH - Di beberapa sudut Pasar Pagesangan, tumpukkan sampah serta pukan sampah tersebut sudah adipura, akan lebih diintensif- diletakkan bak sampah sehingga memudahkan para kondisi tanah dipenuhi lum- lama menghiasi pasar tradis- kan dan dimaksimalkan. Ke- pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya. pur, sudah menjadi peman- ional Mandalika dan bahkan bersihan pasar tradisional Pasar ini dijadikan salah satu pasar oleh BLH Kota Madangan setiap hari dan bah- tidak ada solusi yang dilaku- tambahnya, juga akan menja- taram dimana sampah di pasar ini langsung dipilah dan kan telah lama sejak terjadi. kan oleh petugas kebersihan. di salah satu titik fokus penil- diolah menjadi pupuk organik.

Akan tetapi, Pemkot Mat- Pagi hari terjadi kemacetan ian adipura. (cem)

Tak Tahan Bau Busuk

Pedagang Bakar Sampah Pasar

Dukung ”Earth Hour”

Dikhawatirkan Bebani APBD

Pemkot Imbau Warga Matikan Lampu Satu Jam Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengimbau seluruh warga Mataram untuk mematikan lampu selama satu jam pada tanggal 29 Maret mendatang. Imbauan ini dalam rangka mendukung gerakan Earth Hour yang akan berlangsung mulai pukul 20.30-21.30 Wita.

“Pemkot Mataram juga akan mengeluarkan imbauan kepada masyarakat. Sifatnya imbauan, tidak ada paksaan.

Masyarakat diminta pada jam itu mematikan lampu, boleh ada satu atau dua lampu (yang menyala) di rumah itu. Jadi alat-alat elektronik yang tidak perlu harap dimatikan satu jam saja,” terang Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh usai mengikuti rapat persiapan dengan Komunitas Earth Hour Mataram, Selasa (25/2) di Kantor Walikota Mataram.

Saleh menerangkan, pihaknya juga akan melakukan gerakan pada malam itu yang disebutnya sebagai simbolisasi pemadaman listrik. Dimulai dari perempatan Kantor Gubernur NTB sampai di depan Kantor Bank NTB akan dilakukan pemadaman lampu secara serentak. Jika masyarakat mematikan lampu secara sukarela pada jam itu selama satu jam, Saleh mengatakan akan berdampak pada penghematan energi secara signifikan. Hal ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya menghemat energi. Dari kegiatan Earth Hour ini, komunitas gerakan ini akan berkoordinasi dengan PLN untuk menghitung penghematan listrik pada malam itu.

Gerakan Earth Hour ini adalah kegiatan global yang dilaksanakan setiap tahun. Gerakan ini mulai dilakukan di Sidney, Australia pada tahun 2007 silam. Sementara di Kota Mataram, komunitas ini mulai melakukan gerakan sejak tahun 2009. Tahun ini, pertama kalinya Pemkot Mataram ikut berpartisipasi dan mendukung kegiatan Earth Hour. Imbauan untuk warga Kota Mataram akan langsung disebarkan Lurah se-Kota Mataram mulai hari ini.

Dengan adanya kegiatan ini, Saleh menyatakan pihaknya ingin menggugah kesadaran masyarakat betapa pentingnya menghemat energi dalam rangka pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dan mewujudkan Mataram menjadi kota yang berkelanjutan (sustainable city). (yan)

Pemkot Jangan Buru-buru Menambah Pinjaman Mataram (Suara NTB) Adanya tawaran dari PIP (Pusat Investasi Pemerintah) untuk menambah jumlah pinjaman daerah, seperti pengakuan Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, mendapat tanggapan dari kalangan Komisi III DPRD Kota Mataram. Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara menyarankan Pemkot Mataram jangan terburu-buru mengambil tawaran untuk menambah pinjaman tersebut. ‘’Kalau dipandang perlu dan Kota Mataram membutuhkan itu, saya rasa tidak masalah,’’ ujar Gusti Winantara menjawab Suara NTB di Mataram kemarin. Pemkot Mataram, katanya, harus melihat dulu kemampuan keuangan daerah. Begitupula dengan rencana awal pinjaman daerah sebesar Rp 60 miliar. Pemkot Mataram harus melihat dulu, dengan pinjaman Rp 60 miliar itu, apa saja yang bisa diperbuat.

Kalau dengan pinjaman Rp 60 miliar, tidak semua bisa tertangani degan baik, maka tidak ada salahnya pinjaman daerah itu melampaui Rp 60 miliar seperti tawaran PIP. ‘’Tapi kita coba dululah, kalau dari Rp 60 miliar ini untuk berbuat semaksimal mungkin, sehingga ke depan angsurannya dapat kita bayar,’’ demikian Gusti Winantara.

Karena bagaimanapun, lanjutnya, pinjaman ini pengembaliannya dalam jan-

gka panjang. Dimana pinjaman itu akan mulai dicicil tahun 2015 mendatang. ‘’Sementara Walikota dan Wakil Walikota Mataram berakhirnya tahun 2015,’’ imbuhnya. Penambahan pinjaman daerah diyakini Gusti Winantara akan membebani APBD Kota Mataram. Menurut politisi PDIP ini, pinjaman Rp 60 miliar sudah memadai untuk memperbaiki semua jalan lingkungan yang rusak di Mataram.

Namun jika merujuk pada penjelasan Dinas PU Kota Mataram yang menyebutkan bahwa panjang jalan lingkungan yang rusak mencapai 75 kilometer, dengan asumsi Rp 1 kilometer menelan anggaran Rp 1 miliar, maka tentu akan terjadi kekurangan anggaran.

Namun, kekurangan itu, sambung Gusti Winantara, bisa dianggarkan melalui APBD Kota Mataram. ‘’Jadi saya rasa yang Rp 60 miliar itu sudah cukup,’’ cetusnya.

Karenanya Gusti meminta Pemkot Mataram tidak terburu-buru menerima tawaran PIP untuk menambah pinjaman. Sebelumnya Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura mengungkapkan menawarkan pinjaman lebih dari jumlah yang diusulkan Pemkot Mataram yaitu Rp 60 miliar. Hal ini karena PIP melihat Kota Mataram memang benar-benar membutuhkan anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan. (fit)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Halaman 3

Perawatan Kurang Maksimal

Orang Tua Penderita Gizi Buruk Tolak Balitanya Dirujuk ke Rumah Sakit Kondisi Maria Mulfa (13 bulan), balita penderita gizi buruk sangat memprihatinkan. Tubuhnya yang mungil tampak kurus akibat kekurangan gizi. Kondisinya diperparah, lantaran orang tuanya menolak anaknya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Patut Patuh Patju (Tripat) Gerung untuk memperoleh perawatan intensif.

Alasan orang tuanya tak mau merujuk ke rumah sakit, karena perawatan pihak terkait kurang maksimal.

PENDERITA GIZI BURUK Maria Mulfa penderita gizi buruk sedang digendong ibunya. Kondisinya semakin parah, karena tak dirawat intensif.

MASITAH, ibu kandung Mari Mulfa mengaku, selama tiga kali anaknya dirawat di rumah sakit, namun kondisinya tak membaik. Malah, kondisi balitanya semakin parah.

Selain itu alasan orang tua balita ini, tidak ada yang menjaganya selama dirawat.

Pasalnya, sang ibu sendirian merawatnya sementara bapak sang balita malang pergi merantau ke Malaysia.

Disambangi di gubuknya, di Dusun Memunggu, Desa Dasan Baru. Maria yang sedang digendong ibunya Masitah tampak kurus, kulitnya terlihat kendor, karena tak ada gizi. Sesekali ia menangis. Tak seperti bayi nor-

(Suara NTB/her)

mal lainnya, meski umurnya sudah 13 bulan, namun beratnya hanya 3,6 kilogram.

Masitah tampak sedih melihat kondisi anaknya. Sesekali ia menyeka air liur dari bibir anaknya. Ia mengaku pernah membawa anaknya ke Puskemas Kediri saat awal-awal menderita sakit, namun tak ada perubahan. “Saya tidak mau anak saya dirujuk. Karena selama sembilan hari anak saya dirawat di Puskesmas Kediri tidak ada perubahan, makanya saya tidak mau lagi rawat di sana,” tutur Masitah sambil menggendong anaknya, Selasa (25/3).

Ia menuturkan, bayinya itu

nya. “Ngak ada yang jaga juga selama dirawat nanti,”ujarnya.

Sampai saat ini, ia merawat balitanya apa adanya di rumah.

Sering kali ia khawatir karena balitanya mengalami panas tinggi, kejang dan batuk. Ia hanya memberi balitanya dengan ASI, makan nasi dicampur pisang dan sesekali diberi makan buah.

Ia juga mengobati bayinya menggunakan pengobatan tradisional. “Setelah diobati ada perubahannya, akan tetapi tidak bisa naik berat badannya,”akunya. Ia mengaku kesulitan merawat balitanya, karena suaminya, dua bulan lalu pergi ke Malaysia.

Petugas Puskemas Banyumulek, Arfit Naen membenarkan kalau puskesmas setempat menanggani balita penderita gizi buruk tersebut. Balita ini masuk perawatan sejak tiga bulan lalu. Ia divonis menderita gizi buruk karena berat badannya terus mengalami penurunan. Awal dirawat di puskesmas tiga bulan lalu beratnya 4 kilogram, namun turun menjadi 3,7 kilogram turun lagi menjadi 3,6 kilogram. “Riwayat

lahir tanggal 27 Januari 2013.

Bayinya lahir di Rumah Sakit Gerung melalui proses normal, umur kandungannya normal.

Namun beratnya kurang hanya 2,1 kilogram. Saat itu, dokter sempat menyarankan agar bayinya diopname, namun saat itu ia membawa pulang anaknya karena dinilai sehat. Setelah itu pada umur 4 bulan, bayinya mulai mengalami gejala gizi buruk, karena berat badannya tak bisa naik. Lantas, ia pun membawa balitanya ke Puskesmas Kediri. Selama sembilan hari dirawat di sana, kondisi bayinya tak berubah. Lalu ia pun memutuskan membawa pulang anaknya. Ia pun rutin mengontrol balitanya ke puskesmas tiap hari Jumat.

Setelah Puskesmas Banyumulek dioperasikan, ia pun membawa sang buah hati ke Puskesmas Banyumulek. Pihak puskesmas pun sering meminta agar balitanya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Tripat di Gerung. Namun ia tetap tidak mau, karena selama dirawat tak ada perubahan-

kelahirannya berat bayi lahir rendah (BBLR), beratnya saat lahir 2,1 kilogram,”ujarnya.

Mengenai data pasien, jelasnya, diperoleh dari hasil posyandu yang dilakukan rutin ke dusun setempat. Setelah mengetahui balita ini menderita gizi buruk, pihak puskesmas menyarankan untuk dirujuk ke rumah sakit. ‘’Ia keberatan dirujuk ke rumah sakit dengan alasan tidak ada yang menjaga saat dirawat dan tidak dizinkan oleh orang tuanya,’’ terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Gizi pada Dikes Lobar, Wina Prida menyatakan, pihaknya siap memberikan biaya tunggu pasien Rp 40 ribu sehari untuk dua orang. “Kami akan upayakan biaya tunggu pasien,” imbuhnya. Begitu pula biaya perawatan, balita ini akan diupayakan melalui BPJS. Sementara Kadus Memunggu, H. Fajri menyatakan akan berupaya membujuk orang tua pasien agar mau merujuk anaknya ke rumah sakit.

“Saya akan terus bujuk,” pungkasnya. (her)

Lobar Belum Fokus Tangani Pinjam Modal di Bank Pesisir Masalah Gizi Buruk

DKP Lobar Sarankan Nelayan Agunkan Alat Tangkap

Giri Menang (Suara NTB) Ditemukannya penderita gizi buruk di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri mendapatkan perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar). Berdasarkan laporan Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, dalam LKPJ menyebutkan hingga 2013 terdapat 103 kasus temuan balita penderita gizi buruk.

“Karena itu, Pemkab Lobar melalui Dinas Kesehatan perlu fokus menangani gizi buruk dengan memberdayakan petugas kesehatan yang tersebar hampir di seluruh desa dan dusun,” kata anggota Komisi IV DPRD Lobar, Wahid Syahril, Selasa (25/3).

Menurut Wahid Syahril, penemuan kasus gizi buruk baru harus menjadi perhatian dinas terkait. Tidak menutup kemungkinan banyak penderita gizi buruk di daerah lain, namun belum terungkap. Untuk itu, lanjutnya, Dikes perlu mengoptimalkan keberadaan petugas kesehatan yang tersebar di seluruh desa dan dusun. Dikes jelasnya, hanya perlu intensif menangani penderita gizi buruk yang terdata.

Dalam hal ini, Dikes tidak boleh melepas para penderita gizi buruk ini, karena banyak orang tua yang teledor atau salah dalam pola asuh akibat kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Pola asuh menurutnya sangat mempengaruhi balita mengalami gizi buruk. “Jadi tinggal dievaluasi secara intens, jangan dilepas penderita gizi buruk ini,” ujarnya mengingatkan.

Dalam menjalankan tugasnya ini, Dikes perlu memberdayakan petugas kesehatan, mulai dari kader, para bidan desa dan tenaga kesehatan lainnya. Peranan para petugas ini perlu dimaksimalkan. Apalagi mereka telah didukung sarana dan prasarana seperti puskesmas, poskesdes dan polindes serta pustu yang tersebar di dusun-dusun. “Ini menurut saya yang perlu dimaksimalkan,”ujarnya. (her)

“Bisa juga sampan jadi agunan dan alat tangkap lain, tidak harus tanah agar dapat pinjam di bank pesisir,” ungkap Subandi saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/3).

Menurutnya, bank pesisir didirikan untuk mempermudah

rekomendasi bagi kelompok nelayan yang butuh dana untuk rumpon, maka direkomendasikan untuk mendapatkan bantuan dengan bunga ditekan. ‘’Namun itu tetap menggunakan agunan,’’ kilahnya.

Persoalan nelayan tak pu-

Pekerjaan Belum Rampung, Ruang Menakertrans Jadwalkan Peresmian BLKI Sidang DPRD Sudah Digunakan

Selong (Suara NTB) Bangunan Balai Latihan Kerja Internasional (BLKI) di Lenek Aikmel sampai saat ini baru mencapai 80 persen.

Meski demikian, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar dijadwalkan akan meresmikan, Jumat (28/3) lusa.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisosnakertrans) Lotim, Sudirman kepada wartawan di sela rapat membahas rencana kehadiran Menakertrans, Selasa (25/3), menjelaskan, peresmian yang dilakukan politisi PKB ini, karena di eranya BLKI ini dibangun.

Menurutnya, di kompleks BLKI akan ada kantor pusat, mes lantai dua yang mampu menampung sekitar 100 orang dan tempat pelatihan tiga unit. Sementara bangunan yang belum, fasilitas hotel, asrama untuk tempat tinggal instruktur BLKI sesuai rencana akan dibangun di atas lahan seluas 11,7 hektar yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Mengenai nilai fisik bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).

Dilihat dari sisi kualitas fisik bangunan, berdasarkan hasil penilaian pu-

sat BLKI yang ada di Lotim ini terbaik seAsia Tenggara. Soal anggaran, Sudirman mengaku tidak tahu.

Sudirman menjelaskan, setelah peresmian BLKI langsung akan bisa beroperasi. Keberadaan Loka Latihan Kerja (LLK) Lotim saat ini akan dilebur masuk ke BLKI. Di mana sejumlah program LLK sudah mulai disadur masuk menjadi bagian program di BLKI. Salah satunya adalah program magang ke Jepang yang bekerjasama dengan sejumlah perusahaan.

Disebutkan, unit latihan yang akan dikembangkan antara lain kepariwisataan, pendidikan dan kesehatan. Saat ini sudah mulai digalang kerjasama dengan sejumlah pihak, antara lain dengan PT Trust di Jakarta, Lembaga Pelatihan Pendidikan Bahasa Asing yang dinamakan LLC yang memiliki kantor pusat Bali dan Lembaga Pelatihan dan Pengembangan Generasi Muda (LP2GM) yang berkantor di Lombok Tengah.

Saat ini, Disosnakertrans Lotim sudah gencar melakukan sosialisasi di sekolahsekolah tingkat SMA dan SMK. Para lulusan SMA sederajat yang tidak melanjutkan studi ke perguruan tinggi di arahkan masuk ke BLKI. (rus)

(Suara NTB/rus)

RAPAT - Rapat Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lotim Sudirman menggelar rapat dengan jajaran Muspida wilayah Kecamatan Aikmel yang mempersiapkan kedatangan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, Selasa (25/3).

Tanjung (Suara NTB) Renovasi gedung DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum juga final, namun bagian Sekretariat Dewan (Setwan) KLU sudah siap memanfaatkannya. Terdesaknya penggunaan gedung dikarenakan agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2013 yang harus digelar pada bulan Maret ini.

Pantauan media Selasa (25/3), gedung DPRD KLU (Suara NTB/ari) tengah dibersihkan oleh SIAP DIGUNAKAN - Meski belum rampung, rusejumlah staf DPRD. Se- ang sidang DPRD KLU akan digunakan Kamis bagian mengepel, sebagian besok dalam agenda sidang LKPJ APBD 2013. lagi membersihkan meja dan kursi. Fisik interior gedung tampak akan dicat ulang, lampu neon yang mengbelum selesai dikerjakan. Pada beberapa gantung pun akan diganti. “AC akan kita bagian dinding masih tersisa bekas dem- pasang hari ini juga. Kalau tanpa AC, pul. Plang nama, AC belum terpasang. barangkali tidak ada peserta sidang yang Bahkan lampu neon listrik yang menggan- tahan,” ujarnya.

Di sela-sela wawancara kepada media, tung masih menggunakan lampu neon Jumarep oleh stafnya diperlihatkan selama yang notabene tidak hemat listrik.

“Agenda sidang LKPJ Pak Bupati buah surat permakluman dari PLN yang harus selesai digelar pada bulan Maret isinya pemberitahuan pemutusan semenini, Kamis tanggal 27 ini. Sehingga wa- tara pelayanan listrik. “Pak ini bagaimalaupun interior belum selesai terpasang na? Surat pemberitahuan pemutusan sesemua, terpaksa ruang sidang ini akan mentara dari PLN?,” tanya seorang staf.

Ditanya demikian, Jumarep lantas kita gunakan,” kata Kabag Umum Setmeminta stafnya untuk mengantarkan Suwan KLU, Drs. Jumarep.

Jumarep meminta permakluman ke- rat PLN tersebut ke pihak Kabag Keuanpada semua pihak, khususnya anggota dan gan Setwan KLU. “Pembayaran listrik uruPimpinan DPRD KLU agar menerima san Kabag Keuangan,” cetusnya.

Pengamatan awak media, tunggakan kondisi tersebut. Pasalnya, bagian Sekretariat DPRD KLU sudah tidak lagi pembayaran listrik ini seolah menjadi meminjam Gedung Serba Guna Gondang kesan buruk bagi citra Pemda KLU. dari Kabag Umum Setda KLU. Seluruh Karena ternyata tidak hanya eksekutif perlengkapan yang sebelumnya diangkut yang menunggak, tetapi juga legislatif. ke Gondang sudah ditarik lagi ke Tanjung. Sebagaimana diketahui, PLN terpaksa Mantan Kabag Humas Setda KLU ini memutus pelayanan listrik jelang Tahun menuturkan, proses finishing ruang sidang Baru 2014 lalu, karena terdapat tungDPRD KLU akan diupayakan pada hari- gakan Dispenda senilai Rp 250 juta unhari di mana tidak ada agenda sidang. Fin- tuk pembayaran periode November – ishing nantinya akan menyelesaikan de- Desember 2013. Kini legislatif rupanya tail ruangan yang merepresentasikan se- coba-coba untuk melupakan kewajibanbuah ruang sidang. Dinding berdempul nya kepada PLN. (ari)

PPNI Komisariat RSUP NTB Gelar Baksos di Desa Gili Gede harus menggunakan dua perahu untuk menyeberang ke Desa Gili Gede Indah, bahkan langsung disambut Camat Sekotong Tengah, Ir. Lalu Edy Sadikin.

“Pelayanan Kesehatan terpadu kali ini berbeda dengan bakti sosial umumnya. Karena tidak hanya fokus pada pemeriksaan dan pengobatan saja, tetapi ada upaya pendidikan kesehatan bagi masyarakat untuk bisa berprilaku sehat,” ungkap Putu Artawan Prayoga pada Suara NTB, Selasa (25/3).

Peserta penyuluhan kesehatan masyarakat disampaikan kepada murid-murid Sekolah Dasar (SD) hingga kesehatan remaja, dewasa bahkan kepada lansia. Penyuluhan dikemas dengan pemberian Konseling, Informasi dan Edukasi (KIE) oleh tim baksos. Pada sesi terakhir dilakukan pemberian sum-

bangan obat-obatan dari PPNI untuk poskesdes dan polindes di wilayah tersebut dan langsung ditetrima oleh perawat dan bidan desa di sana.

Putu Artawan Prayoga menambahkan, pada usia yang ke 40, diharapkan keberadaan organisasi profesi perawat ini lebih mampu mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dan tuntutan profesi di dunia kesehatan yang berkembang sangat pesat. Dia berharap, perlu ada perhatian khusus dari semua pihak, baik pemerintah maupun stakeholders agar serius memperhatikan profesi keperawatan. “Terlebih perawat adalah tenaga kesehatan terbesar yang tersebar di semua lini pelayanan kesehatan dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang 24 jam bersama dengan pasien,” pungkasnya. (ars/*)

KOMISARIAT Kegiatan baksos PPNI Komisariat RSUP NTB di Desa Gili Gede Indah.

NAIK PERAHU Menuju Desa Gili Gede Indah, tim PPNI harus menaiki perahu ke lokasi baksos.

(Suara NTB/ist)

Giri Menang (Suara NTB) Menyemarakkan peringatan HUT ke-40, 17 Maret 2014, Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Komisariat RSU Provinsi NTB menggelar rangkaian kegiatan bakti sosial (baksos) di Desa Gili Gede Indah, Sekotong Tengah Lombok Barat (Lobar), pekan lalu.

Acara rutin setiap tahun ini merupakan pekan bakti HUT PPNI sebagai organisasi profesi yang profesional dan independen.

Tahun ini wujudnya pengabdian kepada masyarakat melalui baksos dan pelayanan kesehatan terpadu di Desa Gili Gede Indah, dengan tema “PPNI Peduli Menjangkau Pulau-Pulau Terpencil”.

Menurut Ketua Komisariat PPNI RSU Provinsi NTB, Ns. I Putu Artawan Prayoga, S.Kep, kegiatan baksos itu cukup menantang. Sebab rombongan

(Suara NTB/ist)

KEPALA Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lombok Timur (Lotim) Sudirman mengatakan pihaknya sudah menjalin kerjasama dengan sebuah lembaga untuk membentuk bursa kerja di tingkat desa. Bursa kerja dibangun, mengingat tingginya minat warga Lotim ingin menjadi TKI di luar negeri.

(Suara NTB/dok) Menjawab Suara NTB di Sudirman Selong, Selasa (25/3), Sudirman, mengungkapkan, jika bursa kerja sudah dibentuk di Desa Gereneng Timur dan Desa Suralaga. Harapannya semua tempat-tempat TKI di Lotim ada bursa kerja yang memberikan informasi terkait dengan dunia kerja di luar negeri.

Pembentukan bursa kerja ini juga dimaksudkan untuk mengurangi kemunculan kasus-kasus kekerasan terhadap tenaga kerja. Para TKI sudah mulai di-protect dari awal dan diberikan gambaran informasi seluas-luasnya agar tidak salah mengambil keputusan pilihan kerjanya. “Kita ingin mengurangi masalah TKI,” ucapnya.

Para kepala desa dan camat diminta bisa membangun secara kelembagaan untuk bisa mewujudkan terbentuknya bursa kerja di tingkat desa. Langkah ini juga dianggap akan sangat membantu para penegak hukum untuk mengatasi persoalan TKI. Pilihan menjadi TKI disadari untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Namun fakta ditemukan di lapangan, masih cukup banyak yang memerlukan perhatian. Catatan Disosnakertrans Lotim, ada 80 orang yang dicatat eks TKI yang kondisi rumahnya sangat memprihatinkan. Terhadap eks TKI tersebut Disosnakertrans memberkan bantuan Rp 5 juta. (rus)

Praya (Suara NTB) Kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng) pada tahun ini dipastikan bakal ditetapkan pemerintah pusat sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Seluruh persyaratan yang dibutuhkan untuk penetapan KEK itu sendiri sudah terpenuhi oleh kawasan di bagian selatan Loteng ini.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Tim Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) Marsekal Pertama Yadi Husyadi, kepada wartawan usai pertemuan dengan Wakil Bupati (Wabup) Loteng dan pejabat lingkup Pemkab Loteng lainnya di Pendopo Bupati Loteng, Selasa (25/3).

Yadi Husyadi mengaku dari beberapa persyaratan yang ditentukan, hampir semuanya sudah terpenuh. Tinggal kini menunggu kepastian jadwal penetapan dari pemerintah pusat. “Yang jelas tahun ini kawasan tersebut (Mandalika Resort) akan ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai KEK,” tegasnya.

Meski demikian, ujarnya, masih ada beberapa persoalan yang perlu segera diselesaikan pemerintah daerah. Namun pada prinsipnya persoalan tersebut sudah tuntas, sehingga bisa dikatakan sudah tidak ada keraguan lagi dalam penetapan kawasan Mandalika Resort sebagai KEK. Kedatangan anggota tim Wantannas ke Loteng kali ini, jelasnya secara khusus untuk melihat secara langsung kesiapan terakhir penetapan kawasan Mandalika Resort Pujut sebagai KEK, baik dari sisi pemerintah maupun sosial masyarakatnya langsung di lapangan. Karena pemerintah pusat tidak ingin ada persoalan yang belum tuntas saat penetapan KEK nantinya.

Terkait kesiapan kawasan Mandalika Resort, Wakil Bupati Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, menegaskan kalau semua sudah siap. “Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Kawasan Mandalika Resort sudah siap. Baik infrastruktur fisiknya sampai persoalan keamanan. Sudah tidak akan persoalan,” pungkas Normal. (kir)

akses modal yang diprioritaskan bagi masyarakat pesisir.

Namun pinjaman di bank tetap menggunakan aturan bank, yakni adanya agunan. Ditegaskannya, bank sudah punya aturan sendiri dan tidak bisa diintervensi. Kecuali dinas bisa memberi

“Tahun ini 100 sertifikat gratis untuk nelayan,”imbuhnya.

Program ini tersebar di Labuapi, Lembar dan Gerung.

Saham pemda di bank pesisir, ujarnya, baru Rp 287 juta, pemerintah pusat Rp 1,8 miliar.

Jumlah masyarakat pesisir sebanyak 117 ribu dari jumlah penduduk Lobar 611.000. Dari 117 ribu masyarakat pesisir, nelayan terdapat 4.818 orang, 1.900 di antaranya rumah tangga nelayan sisanya 2.600 orang buruh. “Yang tercover menjadi nasabah bank pesisir hanya 35 persen dari 4.818 nelayan,’’ sebutnya. (her)

Bangunan Belum Tuntas

Bentuk Bursa Kerja

Tahun Ini, Mandalika Resort Ditetapkan Jadi KEK

nya agunan, maka bisa juga menggunakan sampan sebgai agunan. Diberi keringanan bagi nelayan untuk bisa agunkan alat tangkapnya. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengembangan masyarakat pesisir. Ia menampik bank pesisir mempersulit nelayan mengakses modal.

Untuk memudahkan nelayan memperoleh agunan, maka pemerintah memprogramkan 100 sertifikat gratis bagi masyarakat nelayan. Hal ini dimaksudkan, agar ketika meminjam uang ada nelayan bisa menjaminkan tanahnya.

Giri Menang (Suara NTB) Persoalan sulitnya mengakses bantuan modal di bank pesisir yang dialami nelayan di Cemara Lembar Lombok Barat (Lobar) dinilai Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) hal yang biasa. Menurutnya, aturan menggunakan agunan agar bisa meminjam di bank merupakan aturan baku perbankan yang tak bisa diubah. Karena itu, nelayan mau tidak mau harus memenuhinya. Malah, DKP menyarankan nelayan menggunakan alat tangkap, seperti perahu, mesin dan jaringnya sebagai agunan agar bisa meminjam di bank pesisir.

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB Rakerda BKBPP Sumbawa

Ubah Wajah KB, Mantapkan Kemitraan dan Sinergisitas

KPU Dompu Siap Distribusikan Logistik Dompu (Suara NTB) Panitia pemungutan suara (PPS) Desa/Kelurahan mulai melakukan pengepakan logstik pemilu legislatif di KPU Dompu untuk masing-masing TPS di Desa/Kelurahan. Namun kekurangan logistik seperti surat suara dan beberapa formulir hingga saat ini belum dipenuhi KPU Pusat. Di sisi lain, terdapat tambahan daftar pemilih khusus (DPK) sementara yang mencapai 705 orang.

Ketua KPU Dompu, Ir Rusdianto kepada wartawan di kantornya, Selasa (25/3) mengaku, daftar pemilih khusus (DPK) yang masuk laporannya hingga saat ini mencapai 705 orang dan batas penyampaian laporan DPK akan diterima KPU hingga 26 Maret 2014. DPK ini sebelumnya sempat berkurang setelah diverifikasi melalui sistem penelusuran pemilih di KPU, tapi belakangan ini kembali banyak yang masuk. “Data sementara jumlah DPK kita 705 orang. Jumlah ini masih akan kita verifikasi,” katanya.

Dikatakan Rusdianto, DPK hanya diperuntukkan bagi warga yang belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT), padahal ia warga setempat. Untuk menghindari terdaftar dalam DPT ganda, KPU memiliki sistem pengecekan.

Bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) dan DPK, masih memiliki hak selama menunjukkan identitas KTP, KK, atau paspor. Mereka ini akan terdaftar dalam DPK TB (DPK Tambahan).

Sementara bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT di daerah lain, tapi dengan alasan tugas, pindah domisili, sakit dan lainnya harus menggunakan formulir A5 untuk pindah memilih. “Semua warga diberikan keleluasaan untuk memilih dan semuanya mendapatkan 4 lembar surat suara (DPR RI, DPD RI, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten),” kata Rusdianto. Jumlah DPT di Kabupaten Dompu tercatat sebanyak 154.043 orang pemilih.

Rusdianto juga mengaku, Dompu masih kekurangan logistik pemilu. “Kemungkinan kekurangan ini akan disampaikan 28 Maret ini, karena saat itu tim logistik akan ada pertemuan di Mataram,” ungkap Rusdianto.

Suherman, S.Pd anggota Komisioner KPU Dompu lainnya mengatakan, saatini pihaknya memulai pengepakan logistik pemilu untuk setiap TPS oleh PPS. Pengepakan logistik ini akan diawali Kecamatan Pajo dan Manggelewa.

Logistik kebutuhan masing-masing TPS langsung dimasukkan dalam peti suara dan langsung disegel. “Semua logistik dimasukkan ke dalam peti suara sesuai kebutuhan di TPS,” kata Suherman. “Untuk logistik yang kurang, kita akan arahkan bagi TPS yang terdekat dengan wilayah Kota,” tambah Rusdianto. (ula)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan Pembangunan Keluarga 2014, momentum memantapkan kemitraan dan sinergisitas agar program lebih berhasil dan menyentuh masyarakat banyak. Sesuai brand 2014, tahun kemitraan dan mengbah wajah KB menjadi wajah keterpaduan, peningkatan Sumber Daya Manusia dan lainnya.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, ketika membuka Rakerda dimaksud, Selasa (25/3) menyatakan, bicara Kependudukan dan KB, tidak lagi berbicara promosi.

Tetapi bagaimana terintegrasi dengan program lainnya untuk peningkatan kesejahteraan. Bagaimana SKPD lain, seperti RSUD, Dinas Kesehatan dan lainnya bisa terintegrasi. Ada keterpaduan dan kemitraan yang selama ini sudah dibangun cukup lama. Sebab kalau pembangunan kependudukan tidak sejajar dengan pembangunan ekonomi maka menjadi sia-sia. Kemitraan dan sinergisitas menjadi sangat penting. Persoalan kependudukan dan KB juga harus berbicara soal pendidikan, ekonomi keluarga dan lainnya, sehingga butuh mitra. Sinergisitas juga penting, agar program yang dijalankan efektif dna efisien.” Ada Diknas, IBI, ada BPM PD, Dikes dan lainnya. Kalau bisa disinergikan programnya, maka dengan anggaran yang terbatas pun, kita bisa mencapai yang lebih besar,” katanya.

Kedepan diharapkan kemitraan ini dapat terus dilakukan. Dengan melahirkan program inovatif yang mempertajam program kependudukan. Apalagi dalam RPJMD Sumbawa, salah satunya bagaimana peningkatan kualitas SDM. Menjadi SDM yang memiliki daya saing. Kemudian terus mendorong program-program yang mengarah peningkatan kesejahteraan. Jangan lagi ada alasan anak berhenti sekolah karena alasan ekonomi.

Sementara Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani dalam laporannya menjelaskan, Rakerda Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Kabupaten Sumbawa tahun 2014 ini menjadi esensi bagi stakeholder dan mitra kerja agar kedepan program ini memiliki ’’daya beli’’ untuk dapat ’’bersinggungan’’ dengan program - program lain secara terpadu dalam menjawab akseleratif maupun memenuhi output, outcome maupun nilai-nilai benefit dari hajat program pembangunan secara komprehensif.

Pada Rakerda kali ini, disampaikan pula progres pelaksanaan program kegiatan pembangunan kependudukan dan KB Sumbawa 2013 dan Rencana Sasaran Kinerja 2014. Pelaksanaan operasional difokuskan pada revitalisasi KB dan penyerasian kebijakan pengendalian penduduk, dari semua indikator RKP 2013 hasilnya menunjukkan pencapaian yang sangat signifikan. Terlihat dari pencapaian peserta KB baru sebesar 22.597 (117,58%) dari sasaran 19.218. Peserta KB aktif tercapai sebesar 67.151 akseptor atau 74.38% dari keseluruhan PUS 90.282. IUD sebesar 17,55%, MOW sebesar 3,80%, MOP sebesar 0,31%, kondom sebesar 2,46%, implan sebesar 22,81%, suntikan sebesar 41,30%, pil sebesar 11,77% dan prevalensi MKJP sebesar 44,47%.

Merujuk pada evaluasi program 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 20112013, dapat dilaporkan TFR tahun 2011 sebesar 2,6, tahun 2012 sebesar 2,7 dan tahun 2013 sebesar 2,65.

Peserta KB baru, tahun 2011 sebesar 153,18% dan tahun 2012 sebesar 155,42% serta tahun 2013 sebesar 117,58%. Peserta KB aktif, tahun 2011 sebesar 72,29% dan tahun 2012 sebesar 71,77% serta tahun 2013 sebesar 74,38%. MKJP dari kumulatif peserta aktif, tahun 2011 sebesar

(Suara NTB/arn)

MoU - Penandantanganan MoU mitra kerja Kependudukan dan KB antara BKBPP dengan sejumlah SKPD dan instansi di Sumbawa, Selasa (25/3).

33,92% dan tahun 2012 sebesar 39,75serta tahun 2013 sebesar 44,47%.

Sementara laju pertumbuhan penduduk, tahun 2011 tahun 1,00 dan tahun 2012 1,45 serta tahun 2013 sebesar 0,03. Tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), tahun 2011 sebesar 33,92%, tahun 2012 sebesar 39,75% dan tahun 2013 sebesar 44,47%. Jumlah kasus KDRT dan anak, tahun 2011 sebanyak 198 kasus, tahun 2012 sebanyak 134 kasus dan tahun 2013 sebanyak 89 kasus.

Sebagai rangkaian juga dari pelaksanaan Rakerda ini, dilakukan pula penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara BKBPP Sumbawa dengan TP PKK Sumbawa, Bhayangkari, Persit Kartika Chandra Kirana, PGRI, dan IBI. Perjanjian kerjasama ini sebagai bagian kebijakan otonomi daerah dalam memperkuat kemitraan dalam penggarapan operasiomal program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga. Sekaligus juga, forum ini akan menyerahkan penghargaan dan apresiasi kepada penyuluh KB, Kepala UPT KBPP dan camat yang berprestasi yang mendukung operasional pembangunan kependudukan, KB dan pembangunan keluarga di Sumbawa 2013.

Pada kesempatan tersebut, Yani juga menyampaikan beberapa catatan dan torehan beragam prestasi dan penghargaan selama 2013, baik tingkat Provinsi NTB maupun Nasional. Sebuah mani-

Warga Transmigran Brang Lamar Keluhkan Jadup Mandek Sumbawa Besar (Suara NTB) Persoalan transmigrasi Brang Lamar kecamatan Lunyuk, Sumbawa, tidak lantas selesai ketika penempatan. Mereka mengeluhkan Jatah hidup (jadup) yang sampai saat ini belum cair. Bahkan lahan usaha pun belum dibagikan.

(Suara NTB/dok)

PESTA ADAT PONAN - Masyarakat tampak berduyun- duyun ke lokasi perayaan Pesta Adat Ponan, sebuah tradisi berusia ratusan tahun yang hingga kini tetap melegenda. Pesta Adat Ponan kini menjadi salah satu event pariwisata Kabupaten Sumbawa yang memiliki nilai jual tinggi.

Polres Tingkatkan Pengawasan pada Pekan Terakhir Kampanye (Suara NTB/ula)

SIAP DIDISTRIBUSIKAN - Komisioner KPU Dompu, Suherman, bersama PPS Kecamatan Pajo saat mengepak logistik pemilu ke dalam kotak suara, Selasa (25/3), dan siap didistribusikan.

festasi dan perwujudan komitmen kuat dalam penguatan implementatif secara operasional yang akan mendukung ‘supporting’ program-program BKBPP Sumbawa, baik dalam penguatan dan revitalisasi programis maupun cakupan keterpaduan teknis mekanisme operasional, dalam tahun 2013 telah lahir regulasi-regulasi, yaitu Perbup Nomor 14 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini melalui posyandu, pendidikan anak usia dini dan bina ketahanan keluarga balita (POSPA BKB) dan Perda Nomor 3 tahun 2013 tentang pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. “Brand tahun 2014 sebagai ‘tahun kemitraan’ yang ingin kami bangun kedepan pembangunan kependudukan dan KB bukan saja sebagai wajah kontrasepsi. Tetapi juga merupakan ‘wajah keluarga sejahtera’ – ‘wajah keterpaduan program’ – ‘wajah kemitraan ’- ‘wajah program penciptaan SDM yang berkualitas ’ –‘ wajah program masa depan dan jangka panjang’,”urai Yani.

Kalau tahun 2012 Bupati mendapat penganugerahan Satya Lancana Wirakarya, tahun 2013 pada momentum peringatan hari keluarga tingkat nasional di Kendari Sulteng Ketua TP PKK Sumbawa dapat anugerah ‘Manggala Karya Kencana’, semoga tahun 2014 kembali menjadi aura untuk Pemkab Sumbawa saat nanti peringatan hari keluarga tingkat nasional di Jawa Timur. (arn/*)

Dompu (Suara NTB) Eskalasi masa kampanye terbuka pemilu legislatif diperkirakan akan meningkat pada pekan terakhir masa kampanye. Peningkatan eskalasi gangguan ini juga akan diikuti dengan peningkatan pengawasan dan pengamanan untuk menghindari adanya pelanggaran serta gangguan keamanan menjelang pemilu.

Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK kepada wartawan di Dompu, Selasa (25/3) mengatakan, hasil rapat koordinasi bersama Panwaslu dan KPU

Dompu diperkirakan terjadi peningkatan eskalasi (kegiatan) oleh partai politik (Parpol) dan masing-masing calon anggota legislatif (caleg) pada tahap akhir masa kampanye. “Saat itu kita akan melakukan peningkatan pengamanan dan pengawasan untuk menghindari bentrok antarpendukung,” ungkap Purnama.

Selama masa kampanye terbuka di Dompu, diakui Purnama, kondisi keamanan dan ketertiban di Dompu relatif aman terkendali. Setiap kampanye dalam bentuk rapat terbatas dan agenda silaturrahmi selalu mendapat pengawasan dan pengamanan pihaknya. “Alhamdulillah berlangsung aman dan tertib,” katanya.

Selain itu, Purnama mengatakan, untuk tercipta kondisi keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat pihaknya mengimbau masyarakat untuk melaksanakan kegiatan poskamling. Forum kemitraan polisi dengan masyarakat (FKPM) juga terus diberdayakan dalam rangka mencegah serta mengantisi terjadinya tindak kriminal.

“Kita juga mengefektifkan tiga pilar yaitu Babinkamtibmas (polisi di Desa/Lurah), Babinsa (TNI di Desa/Lurah), dan Kepala Desa/Lurah. Ini untuk meningkatkan daya tangkal, daya cegah, dan daya penanggulangan terhadap kemungkinan adanya perampokan dan tindak kriminal lainnya,” ungkap Purnama.

Terkait adanya kasus dugaan perampokan menggunakan mobil pada malam hari di Kempo dan Balibunga Kelurahan Kandai Dua Dompu beberapa waktu lalu, Purnama mengaku, hingga saat ini pihaknya belum mendapat laporan dari Polsek masing-masing.

“Tidak ada perampokan. Sampai hari ini kita tidak ada laporan dari Polsek,” katanya. (ula) Purnama

(Suara NTB/ula)

Ternyata, lahan usaha yang bakal dibagikan kepada warga trans Brang Lamar, masih digarap warga sekitar di Desa Emang Lestari kecamatan Lunyuk. Menurut Kabid Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Abidin, para penggarap bakal dipanggil pada Kamis besok. Berdasarkan hasil pertemuan dengan Camat dan unsur Muspika setempat kecamatan Lunyuk, Sabtu lalu. “Kamis besok, akan dipanggil semua penggarap lahan. Sejauh ini sih tidak ada masalah, tinggal kita panggil saja,” cetusnya.

Lahan yang disiapkan Pemkab melalui SK Bupati Sumbawa Tahun 2007 bagi lahan usaha warga transmigrasi Brang Lamar, dalam penguasaan warga sekitar dan sudah digarap sejak tahun 2009 lalu. Dari SK tersebut, lahan yang disiapkan untuk program transmigrasi di wilayah setempat mencapai 800 Ha. Alasan warga non trans ini bertahan, karena mereka pernah mengajukan permohonan, tetapi ditolak. Penola-

kan ini dilakukan mengingat SK Bupati itu (keluar) tahun 2007. Sementara mereka mengajukan permohonan pada 2009.

Pada sisi lain, 100 KK warga Transmigrasi Brang Lamar Kecamatan Lunyuk diketahui belum mendapatkan jadup, selain beras. Namun Zainal memperkirakan, hal tersebut sedang dalam proses realisasi di Kementerian. Setelah dilakukan perubahan atas Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dari Dirjen Transmigrasi Kemenakertrans RI. Sebab masalah jadup ini juga dirasakan oleh warga transmigrasi lainnya di Indonesia. “Kita juga berencana ke Jakarta menanyakan masalah ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Camat Lunyuk, Hizbullah, juga mengaskan, maslaah jadup ini, tidak membuat warga transmigrasi kelabakan. Artinya, mereka masih tetap bertahan dengan mencari penghidupan sementara di luar areal tramsigrasi. Hinga diharapkan persoalan dapat segera dituntaskan. Termasuk pembagian lahan usaha. (arn)

Pegawai Terlambat

Uang Lauk Pauk Dipotong Sumbawa Besar (suara NTB) Dalam menegakkan kedisiplinan PNS, diingatkan kepada seluruh pegawai daerah baik yang berstatus PNS maupun honor untuk datang tepat waktu, dan menjalankan segala kegiatan. Sebab kalau telat atau terlambat, maka terancam uang lauk pauk dipotong.

Hal ini, menurut Asisten II Setda Sumbawa Drs. H. Muhammading. M.Si pada kegiatan apel Selasa (25/3), sebagai bentuk sanksi bagi mereka yang terlambat. Selain itu, dalam mewujudkan disiplin kerja, seluruh pegawai diminta melengkapi atribut seragam. Selalu mengenakan lencana Korpri. “Terlebih lagi, harus masuk kerja tepat waktu,” tukasnya.

Bila diketahui ada pegawai yang datang terlambat dan tidak mengikuti apel rutin, upacara hari Senin, serta senam pagi pada hari Jumat, akan dikenakan sanksi pemotongan uang lauk pauk. Para pegawai juga diwajibkan menghadiri undangan – undangan rapat tertentu tepat waktu.

Terhadap kegiatan upacara dan senam Jumat pagi, H. Muhammadding menekankan kepada seluruh pegawai lingkup Pemkab Sumbawa untuk mengikuti kegiatan dimaksud.

Artinya, jangan hanya datang absen saja, kemudian meinggalkan lokasi. Diingatkan pula agar setiap menyusun SK harus dilakukan secara teliti, agar tidak terdapat kesalahan dalam redaksional maupun tata bahasa dalam SK yang dibuat.

Ditambahkan agar setiap menghadiri undangan dinas agar hadir tepat waktu, dan menyiapkan catatan agar hasil dari pertemuan atau rapat dapat dicatat dan ditindaklanjuti dengan baik. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Kejaksaan Mulai Periksa Rekanan Karena ini masih tahap Dari Hal. 1 awal pemeriksaan untuk menemukan fakta indikasi penyimpangan, penyidik baru mengklarifikasi tiga rekanan.

Pada tahap berikutnya, beberapa rekanan lain akan diklarifikasi juga seputar hal yang sama, teknis pekerjaan.

Diketahui, pada tujuh instalasi proyek itu, ada enam rekanan yang memenangkan tender. ‘’Pemeriksaannya bertahan nanti khusus untuk rekanan,” terang Sutapa.

Pada hari yang sama dimintai keterangan juga Ketua Pokja Pengadaan Jasa Konsultan pada Satker SPAM Dinas PU NTB. Satu saksi lainnya Bendaharawan Dinas PU NTB. “Jadi hari ini ada total empat saksi diperiksa di Intel,” kata Sutapa yang enggan menyebut siapa saja saksi dimaksud.

Tahapan penyelidikan proyek SPAM dipastikan masih akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan, masih seputar para saksi yang berkaitan langsung dengan proyek dimaksud. (ars)

BKD NTB Ingatkan Hesty Rahayu Pilih KPU atau CPNS Dia bisa dikatakan menjadi PNS jika sudah keluar Nomor Induk Pegawai (NIP). Proses untuk keluarnya NIP tersebut, berkas-berkas yang dilampirkan sebelumnya akan diperiksa kembali keabsahannya. Selain itu, seorang CPNS harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku.

“Jadi, orang lulus tes masih ada lagi pemberkasan. Dalam pemberkasan itu diseleksi lagi, betul tidak berkas-berkasnya. Kemarin dia kirimkan kita ijazah, betul tidak ijazahnya.

Kemudian ada keterangan dokternya, betul nggak dia sehat,”pungkasnya. (nas)

Dari Hal. 1

Tim Kemenko Polhukam Telusuri Dugaan Penjualan Gili Nanggu mereka mengecek soal isu penjualan pulau (Gili Nanggu dan Trawangan) yang dibaca disitus internet,” jelas Subandi.

Dikatakannya, perihal isu penjualan pulau ini diketahui Kemenko Polhukam dari salah satu situs internet. Situs ini memberitakan kalau Gili Trawangan dan Gili Nanggu dijual, sehingga tim dari Menko Polhukam pun turun cek langsung ke lapangan. Bupati Lobar, Dr.H.Zaini Arony juga diminta menyampaikan hal (ekspose) dihadapan tim tersebut.

Bupati menjelaskankan ke tim tersebut bahwa Gili Nanggu seluas sekitar 14,2 hektar memiliki potensi terumbu karang berpasir putih. Usaha yang kini dijalankan di gili ini adalah jasa lingkungan bawah laut dan hotel. Pengelolanya adalah PT Istana Cempaka Raya dengan Direktur Utama, Yusuf Rahmat Sentosa.

Lahan di gili ini sudah ada status usahanya yakni HGB nomor 20 dan 21 dengan masa penguasan selama 30 tahun.

Historis kepimilikan lahan ini, dulunya dimiliki Nyoman Raka dan Ketut Sumerta yang merupakan keluarga besar dari Gede Bajra. Mereka mengelola gili ini secara kekeluargaan. Ketika Gede Bajra meninggal proses usahanya dialihkan ke menantu Gede Bajra. Pada tahun 2004, usaha di Gili Nanggu ditingkatkan menjadi perseroan terbatas (PT). Akhir tahun 2006, keluarlah HGB dengan masa penguasaan 30 tahun. ‘’Berdasarkan fakta ini, tidak benar dugaan penjualan gili tersebut,” jelasnya.

Karena berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) Kementerian Kebudayan dan Pariwisata Nomor 67 tahun 2004 tentang pedoman umum pengembangan pariwisata di pulaupulau kecil, pulau itu memang tidak dapat dimiliki secara pribadi. (her)

Dari Hal. 1

Hitung Kerugian Negara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berinisial NZ, dua orang dari kalangan rekanan pelaksana yakni LA dan YA, tiga konsultan pengawas AH, BR dan YL. Keenam orang ini tidak lain para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Selain para pihak yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis proyek, ada beberapa orang lainnya juga dimintai keterangan. Mereka diantaranya Project Hand Over (PHO) lima orang, satu orang Bendahara Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) dan satu orang Bendahara Umum Daerah (BUD) dari Setda Provinsi NTB. “Ada total 19 saksi sudah kita periksa sejak awal Februari sampai dengan akhir pekan kemarin,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono Basuki Pujono,M.Si menjawab Suara NTB di ruangannya, Selasa (25/3) kemarin.

Setelah saksi rampung diperiksa, Senin lalu, tim penyidik mendatangi ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram untuk mengkonfirmasi hasil pemeriksaan fisik Terminal Haji BIL yang sudah berlangsung sejak 2013 lalu. hasil pemeriksaan fisik itu pun sudah rampung dalam dokumen ahli konstruksi. Tim datang bersama auditor BPKP pun sepakat bersama ahli konstruksi, materi pemeriksaan fisik proyek sudah rampung. “Atas dasar itu, BPKP memutuskan untuk tindak lanjut ke tahap berikutnya untuk memulai perhitungan kerugian negara,” kata Triyono didampingi Kanit I Subdit III Tipikor, Kompol AA Gede Agung.

Saat ini pihaknya tinggal menunggu perkembangan dari BPKP. Jika dokumen yang diserahkan ke auditor itu sudah lengkap, maka perhitungan akan dimulai. Sebaliknya jika masih ada kekurangan, maka auditor akan meminta timnya melengkapi dokumen. “Tapi pada dasarnya hasil diskusi dengan tim auditor BPKP, semua sudah lengkap, dokumen hasil pemeriksaan fisik sudah diserahkan, dokumen hasil berita acara pemeriksaan juga sudah semua diserahkan.

Jadi tinggal dihitung kerugian negaranya oleh auditor,” pungkasnya. (ars)

Dari Hal. 1

Sudah Tercoreng Pak Gubernur menegur oknum PNS tersebut melalui Kepala Balainya,” kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si dikonfirmasi saat menghadap Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH untuk melaporkan hasil operasi yang digelar beberapa malam lalu.

Dalam operasi gabungan yang digelar bersama Satpol PP Lobar di kawasan wisata Senggigi pada Sabtu (22/3) malam, Pol PP berhasil menjaring seorang oknum PNS dan enam orang Partner Song (PS) yang tidak memiliki identitas jelas.

Mereka kemudian dibawa ke Kantor Satpol PP NTB untuk diperiksa. Setelah diperiksa, oknum PNS dilepas dan tiga orang PS dibawa ke Pusat Rehabilitasi Budi Rini Mataram.

Menurut, Ibnu Salim, imbaun Gubernur NTB terkait dengan larangan bagi PNS lingkup Pemprov NTB baik instansi daerah maupun vertikal untuk tidak mengunjungi tempattempat hiburan malam harus ditaati. Pasalnya, jika seorang PNS ditemukan berada di tempat-tempat hiburan malam, apalagi menggunakan kendaraan dinas, bisa merusak citra dan wibawa pemerintah. Bahkan, akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Karena kedudukan Pak Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berkewenangan untuk membina, mengontrol, mengawasi aparatur di wilayahnya. Kalau berdasarkan peraturan pemerintah, karena penggunaan sarana dinas tidak pada tempatnya. Kedua, bukan dilarang berada di tempat-tempat seperti itu tetapi kurang patut. Apalagi tengah malam membawa mobil dinas,”tambahnya.

Dikatakan, sanksi yang kemungkinan akan diberikan kepada oknum PNS yang terjaring operasi itu adalah tidak akan diberikan lagi menggunakan kendaraan dinas alias kendaraan dinasnya dicabut. Hal itu merupakan sanksi jangka pendek.

Kemudian, jika dia seorang PNS yang memegang jabatan penting maka akan dilaporkan ke Kementerian. Namun, jika PNS tersebut hanya seorang staf biasa maka sanksi cukup diberikan kepala balai. ‘’Pak Gubernur nanti minta progres dari kepala balai terkait sanksi yang diberikan itu,’’ tandasnya. (nas)

Dari Hal. 1

Halaman 5

OBATI REMATIK ANDA TANPA MENIMBULKAN PERDARAHAN LAMBUNG ISTILAH rematik dalam masyarakat umum mungkin mengacu pada sekelompok penyakit yang menimbulkan rasa nyeri atau rasa sakit pada tulang, otot atau persendian. Sebagian besar pasien datang ke dokter karena merasa tidak nyaman akibat nyeri tersebut dan sisanya mungkin karena kekakuan atau keterbatasan pergerakan sendi. Reumatologi adalah istilah yang mungkin paling tepat untuk menyetarakan istilah “rematik” tersebut dalam dunia kedokteran.

Beberapa contoh penyakit yang masuk ke dalam reumatologi adalah osteoartritis, artritis reumatoid, artristis gout/ asam urat, lupus eritematosus sistemik, dan osteoporosis. Sebagian besar penyakit di bidang reumatologi ditandai dengan adanya inflamasi (peradangan) sebagai respon tubuh terhadap adanya kerusakan jaringan dan inflamasi terse but akan menimbulkan nyeri. Pada proses peradangan misalnya pada artritis, proses nyeri terjadi karena ada rangsangan terhadap ujung saraf penerima nyeri akibat dilepaskannya senyawa kimia (mediator biokimia) selama proses peradangan.

Banyaknya pasien yang mengobati sendiri penyakit reumatiknya dapat menimbulkan efek samping yang serius.

Di Indonesia kebanyakan pasien dengan keluhan ringan tidak berobat ke dokter, didiag-

nosis dan diobati oleh tenaga kesehatan yang relatif kurang berpengalaman. Penekanan dari pendidikan masyarakat mengenai penyakit reumatik ialah pada pemakaian obat, pengenalan terhadap penyakitpenyakit yang sering dijumpai dan faktor-faktor yang berperan. Harus disadari oleh pasien bahwa walaupun reumatik dapat meimbulkan nyeri yang sangat hebat, sebagaian besar tidak berkaitan dengan kematian.

Sehingga dalam hal seperti itu penggunaan obat yang dapat menimbulkan risiko tinggi sedapat mungkin dihindari.

Penatalaksanaan penyakit reumatik merupakan upaya jangka panjang yang memerlukan pengertian dan kerjasama yang baik antara dokter, pasien dan keluarganya. Banyak pasien yang kurang memahami hal ini sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat kepuasan pasien reumatik yang berobat.

Selain itu sering juga dokter tidak memberikan penjelasan yang cukup kepada pasien. Keadaan tersebut mungkin merupakan faktor yang penting yang berkaitan dengan banyaknya pasien yang mengobati sendiri penyakit reumatiknya dengan menggunakan obat yang kurang tepat dan campur-campur.

Aspirin dan obat-obat anti inflamasi/ radang non- steroid (OAINS) adalah obat-obatan

Oleh : dr. IGA Wilaja Putra

yang pemakaiannya sangat luas diseluruh dunia. Obat-obatan ini dapat menghilangkan nyeri dan peradangan, namun mereka punya pengaruh buruk terhadap saluran cerna dengan menyebabkan perlukaan dan perdarahan saluran cerna yang mengancam kematian. Penelitian menunjukkan bahwa risiko-risiko komplikasi perlukaan lambung (ulkus) dan kematian diantara pengguna reguler obatobatan anti radang non-steroid adalah 3-10 kali lebih tinggi bila dibandingkan dengan mereka yang tidak menggunakannya.

Didalam lambung yang sehat terjadi kesimbangan antara fak-

tor agresif dan faktor protektif.

Aspirin dan OAINS menurunkan pembentukan prostaglandin.

Prostaglandin ini merupakan faktor protektif terhadap dinding lambung, sehingga penghambatan pembentukan prostaglandin ini akan menyebabkan perlukaan pada dinding lambung.

Risiko-risiko perlukaan dan perdarahan saluran cerna tergantung pada dosis OAINS, lama pengguanaan dan jenis OAINS itu sendiri. Beberapa faktor lainnya juga diketahui meningkatkan perlukaan salura cerna diantara pengguna OAINS, yang meliputi usia yang lanjut (>60 tahun), riwayat perlukaan atau perdarahan sebelumnya, penggunaan OAINS bersama dengan aspirin dosis rendah/antikoagulan/steroid dan infeksi bakteri Helycobacter pylori.

Gejala adanya perlukaan pada dinding lambung ini nyeri, yang didefinisikan beragam sebagai rasa tidak enak, nyeri tumpul (tidak jelas), terus menerus, kembung, atau sensasi seperti rasa lapar. Nyeri klasik yang berhubungan dengan perlukaan jalur pencernaan kadang-kadang membaik dengan minum susu, makan, atau antasida (obat maag) tetapi muncul kembali kira-kira 2-4 jam sesudah makan atau mungkin membangunkan pasien saat tidur tengah malam. Sebaliknya, kebanyakan pasien den-

gan perlukaan lambung melaporkan bahwa makan akan memperberat keluhan. Selama diantara dua waktu makan mungkin gejala akan berkurang dan sesekali muncul saat makan. Akhirnya beberapa pasien dengan perlukaan lambung akan mengalami mual, tidak mau makan, dan bahkan kehilangan berat badan.

Pilihan obat-obatan penghilang nyeri atau anti radang pada pasien-pasien rematik akan mempertimbangkan risiko-risko yang akan muncul pada pasien. Risiko-risiko tersebut dapat dibagi menjadi risiko tinggi, risiko sedang dan risiko rendah. Risiko tinggi apabila ditemukan riwayat komplikasi ulkus sebelumnya atau ditemukan lebih dari dua faktor berikut: 1) usia > 65 th, 2) terapi dosis tinggi OAINS, 3) riwayat ulkus tanpa komplikasi, 4) penggunan bersama-sama dengan aspirin (termasuk dosis rendah), dan 4) kortikosteroid atau antikoagulan; risiko sedang apabila hanya ditemukan 1-2 faktor, dan risiko rendah bila tidak ditemukan faktor-faktor tersebut. Dengan demikian, penggunaan obatobatan anti rematik memerlukan kehati-hatian. Apabila pasien memerlukan pengobatan rematik atau pengobatan rematik dalam waktu panjang, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. (*)

Kejaksaan Datangi BPKP

Hitung Kerugian Negara Dermaga Labuhan Haji Mataram (Suara NTB) Meski telah menyita uang kerugian negara dalam kasus Dermaga Labuhan Haji Lotim sebesar Rp 8,9 miliar, Kejaksaan Tinggi NTB ternyata masih harus menghitung ulang nilai kerugian negara. Selasa (25/3) kemarin, tim penyidik mendatangi kantor Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan (BPKP) dalam rangka koordinasi penentuan kerugian negara dimaksud.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB Made Sutapa, SH membenarkan kedatangan tim penyidik kasus Dermaga Labuhan Haji ke BPKP. Penjelasan Sutapa, kedatangan tim itu untuk koordinasi awal terkait keinginan pihaknya untuk meng-

hitung kerugian negara. “Kami tadi persentasi tentang kasus ini di BPKP,” terang Sutapa.

Persentasi itu sebagai langkah koordinasi awal terkait rencana penghitungan kerugian negara kasus tersebut.

Ada keinginan pihaknya menyamakan persepsi dengan auditor, agar setelah penyerahan berkas nanti, proses peng-

hitungan kerugian negara lebih mudah. “Tadi tujuannya menyamakan persepsi saja,” sambungnya.

Lantas bagaimana dengan kepasian dana Rp 8,9 miliar yang disita dari PT. Citra Gading Asritama (CGA) yang diklaim sebagai kerugian negara? Sutapa mengatakan bahwa dana itu tetap disebut se-

bagai penyitaan kerugian negara. Jika ada perubahan setelah dihitung oleh auditor, apakah kerugian jumlahnya tepat atau malah berkurang, menurutnya bisa saja terjadi. Namun Sutapa enggan mengomentari jika nantinya nilai kerugian negara akan berubah dari yang diklaim berdasarkan penyitaan. (ars)

Bawaslu Ingatkan KPU Soal Pemilih di Bawah Umur Mataram (Suara NTB) Menjelang pemungutan suara Pemilu 2014, Bawaslu memperingatkan KPU supaya berhati-hati dan memperhatikan banyaknya pemilih di bawah umur. Pasalnya, berdasarkan kajian Bawaslu, ditemukan banyaknya pemilih yang terdaftar di DPT ternyata berada di bawah umur.

Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono kepada Suara NTB Selasa (25/ 3) kemarin, mengingatkan KPU berhati-hati dalam data pemilih, karena masih banyak yang ternyata masih di bawah umur. “KPU harus hati-hati karena masih banyak pemilih yang

ternyata di bawah umur. Ini harus diperhatikan, jangan sampai orang yang belum memiliki hak suara, ikut memilih,’’ katanya mengingatkan.

Ditambahkan,pihaknya telah melakukan kajian mengenai masalah tersebut.

“Kami telah melakukan kajian, dan sampel yang kami ambil adalah satu kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dan masih banyak pemilih yang berada di bawah umur,” katanya.

Disebutkannya, dari satu kecamatan di Lotim ditemukan banyak sekali pemilih yang masih di bawah umur. ‘’Kajian kami menunjukkan, di satu kecamatan yang menjadi sampel, terdapat 100 orang yang terdaftar di Sistem Data Pemi-

lih (Sidalih), ternyata masih di bawah umur. Bayangkan jika di kecamatan lain juga demikian. KPU harus koordinasikan dengan Dukcapil,” sebutnya.

Sementarta itu, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM, KPU NTB, Agus M. Si, ketika dikonfirmasi mengatakan jika benar yang dikatakan Bawaslu, seharusnya data dan rekomendasinya segera diberikan. “Jika benar demikian, datanya kami minta supaya diberikan kepada kami secara resmi.

Mumpung masih ada waktu,’’ katanya mengingatkan.

Ditambahkannya, masalah pemilih ini harus dikoordinasikan dengan KPU kabupaten/kota untuk menyelesaikannya.

“Masalah ini harus dikoordinasikan kepada KPU kabupaten/kota supaya bisa selesai. Namun, sebelum melakukan itu, kami butuh data. Jika data sudah ada, tentu kami akan instruksikan kepada KPU kabupaten/kota supaya menyelesaikannya, bisa dengan koordinasi sama Dukcapil,” ujarnya.

Menurutnya, masalah ini bisa terjadi karena kealpaan dari petugas pemutakhiran data pemilih. Ke depan, Agus berharap KPU dan Bawaslu bisa bekerjasama dengan baik, bukan saling menjatuhkan kinerja. ‘’Kita berharap supaya Bawaslu bekerjasama, karena kita sama-sama sebagai penyelenggara,’’ tutupnya. (ami)

Jabarkan Target ”Libas” ke Masing-masing Cabor Dari Hal. 1 Jumlah atlet dan pelatih yang dikukuhkan sebanyak 34 atlet dan sembilan pelatih. ‘’Pahlawan-pahlawan” olahraga ini akan mengikuti Pelatda desentralisasi 2014 di GOR 17 Desember Turida Mataram. Masing-masing atlet dan pelatih yang dikukuhkan itu merupakan atlet dari delapan cabor unggulan dan potensial NTB, yakni atletik, pencak silat, voli pantai, tarung derajat, menembak, balap sepeda BMX Cross, tinju dan kempo.

Hadir pada kesempatan itu, ketua cabor delapan olahraga unggulan. Diantaranya Ketua Pengprov Tinju, H.Imam Maliki, Ketua Pengprov Atletik, H.Imhal, Ketua Pengprov Tarung Derajat, H.M.Rusni , ketua pengprov cabor lainnya serta para Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB dan Direktur

Utama Bank NTB, H.Komari Subakir. ‘’Kalau melihat pelatih kita yang komit, kemudian juga para pimpinan cabor dan juga atletatlet kita yang juga punya semangat yang luar biasa. Saya optimis di cabor-cabor unggulan kita bisa meraih target ‘’Libas”,” ujar Tuan Guru Bajang (TGB)— sapaan Gubernur NTB. Gubernur bercermin dari prestasi di PON XVIII di Riau 2012. Dengan melihat hasil sukses di PON Riau, TGB optimis kontingen NTB akan mampu mewujudkan target ‘’Libas” tersebut. Di mana pada PON XVII/2012 lalu, NTB berhasil melampau target meraih 10 medali emas, yakni meraih 11 emas, 5 perak dan 8 perunggu.

Meski optimis, Gubernur NTB selalu mengingatkan atlet dan pelatih agar tidak lupa dengan daerah lain yang pasti menyiapkan pembinaan-

pembinaan yang istimewa Juga. Sehingga KONI NTB dan pengurus cabor diingatkan, untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan. ‘’Ada 34 atlet yang kita harapkan, paling tidak bisa memenuhi terget ‘’Libas” di PON yang akan datang,”harapnya.

Gubernur berharap lewat cabor atletik, kemudian pencak silat, voli pantai dan tarung derajat yang sebelumnya telah memberikan tambahan kontribusi 10 medali emas di PON XVIII/2012 bisa terus ditingkatkan perolehan medai emasnya. Begitu juga dengan cabor kempo, tinju yang pernah berjaya di PON diharapkan bisa kembali menunjukan kualitas terbaiknya.

Di tempat yang sama Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono, menambahkan Pelatda desentralisasi yang digelar serentak ini, merupakan ajang persiapan

atlet NTB menghadapi PON XIX di Jabar 2016. Bagi KONI NTB target 15medali emas sudah menjadi harga mati. ‘’Itu artinya tidak ada alasan bagi cabor untuk tidak mempersiapkan atlet secara optimal, karena Pemprov NTB akan terus mendukung anggaran pembinaan sebagaimana yang telah disampaikan Gubernur NTB,” ujar Kasdiono.

Sementara itu, Kepala Dinas Dikpora NTB yang juga Ketua Pengprov Atletik, Drs.H.Imhal menambahkan bahwa semua cabor khususnya cabor unggulan yang dipersiapkan menghadapi PON ke XIX tahun 2016 di Jawa Barat, bertekad untuk meningkatkan prestasi. Langkah-langkah yang dilakukan, diantaranya pertama dengan menjabarkan target ‘’Libas” ke masing-masing cabor. Kemudian masingmasing cabor menyusun prestasi pada awal pelatda dan tar-

get capaian prestasi yang optimal atau prestasi tinggi sampai menjelang PON. ‘’Supaya semua atlet memiliki semangat, keyakinan untuk meraih medali emas dan prestasi yang optimal,” jelas Imhal.

Selanjutnyam akan dilakukan evaluasi berkala sesuai dengan target yang sudah disusun. ‘’Mengingat tantangan semakin besar, sehingga perlu dilakukan pelatihan yang sungguh-sungguh, disiplin dan berkesinambungan,” pesan Imhal.

Yang tidak kalah pentingnya menurut Imhal, adalah berdoa, supaya semua tim selalu dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberi kekuatan lahir dan batin. ‘’Dan yang tidak kalah pentingnya semua pihak harus bersamasama mendukung perjuangan para atlet dalam rangka mewujudkan niat, cita-cita para atlet menjadi juara,” pesan Kadis Dikpora NTB ini. (*)

Hakim Diminta Tolak Gugatan Giovanni Ardizzon Dari Hal. 1 sehingga penyelesaiannya pun melalui Undang-Undang Pers.

Itu disampaikan Kuasa Hukum Suara NTB, Dr. Umaiyah, SH, MH dalam eksepsi yang disampaikan kepada Hakim Ketua, Dr. Sutarno SH, MH dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Selasa (25/3) kemarin. Eksepsi itu dibuat setelah kubu penggugat Giovanni Ardizzon, warga negara Italia bertahan pada gugatannya sekitar Rp 3 miliar.

Dibeberkan Umaiyah, meskipun gugatan penggugat mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian, namun setelah ia melihat secara cermat dan terperinci, ternyata unsur utama yang menjadi dasar penggugat meminta ganti rugi adalah pencemaran nama baik dan fitnah yang

diduga dilakukan oleh tergugat. ‘’Sehingga terhadap perbuatan tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu di peradilan pidana, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak memeriksa perkara aquo karena bukan merupakan kewenangan dari peradilan perdata,’’ kata Umaiyah.

Dijelaskannya, sebagaimana diketahui Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, merupakan ketentuan khusus yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan jurnalistik mulai dari mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi sampai ke mekanisme penyelesaian permasalahan yang timbul akibat pemberitaan pers. Oleh karena UU Pers bersifat khusus dan sebagaimana azas perundang-undangan

yang berlaku lex specialis derogate legi generali (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan yang umum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sehingga jika ada permasalahan yang berkaitan dengan pemberitaan pers, maka peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut adalah UU No. 40 tahun 1999 tersebut.

“Bahwa dalam UndangUndang itu, mekanisme penyelesaian yang dapat ditempuh dalam hal terdapat pemberitaan yang merugikan pihak lain adalah melalui hak jawab, sesuai diatur Pasal 5 ayat 2 UU Pers, hak koreksi Pasal 5 ayat 3 dan atau mengajukan ke Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat 2 huruf d,” beber Umaiyah.

Dalam kasus ini, ia melihat, penggugat belum melakukan

upaya sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers tersebut, yakni membuat hak jawab atau hak koreksi atau pengaduan ke Dewan Pers. Maka baginya sangat jelas gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah prematur. “Sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk tidak memeriksa perkara Aquo dan atau setidak –tidaknya tidak menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya,” tegas Umaiyah.

Gugatan Penggugat Kabur Selain itu, ada poin lainnya yang disampaikan Umaiyah dalam eksepsinya, terkait penilaian gugatan penggugat yang kabur. Pertama, penggugat telah menggabungkan unsur perbuatan pidana yang belum terbukti kebenarannya dengan unsur perbuatan perdata dalam gugatan penggugat.

Kedua penggugat telah salah menerapkan unsur pasal

dalam meminta ganti kerugian. Seharusnya penggugat menggunakan unsur pasal 1372 KUH Perdata setelah Pasal 310 tentang pencemaran nama baik terbukti, bukan menggunakan pasal 1365 KUHPerdata. Ketiga, selain menggabungkan perbuatan pidana dan perdata, penggugat secara tidak langsung telah pula menggabungkan unsur pasal 1365 dengan unsur pasal 1372 KHUPerdata yang menyatakan “tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan dan kehormatan nama baik”.

“Bahwa gugatan penggugat sangat kabur dengan menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Namun penggugat sama sekali tidak menjelaskan bagaimana tergugat melakukan perbuatan melawan hukum tersebut,” tegas Umaiyah. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Halaman 6

Mengurai Ancaman Konflik Pemilu Kebersihan Belum Jadi Prioritas PERSOALAN sampah seolah tidak ada habisnya. Selalu menjadi masalah dan topik pembicaraan dimana-mana, termasuk di Kota Mataram. Mataram sebagai Ibukota Provinsi NTB, meski sudah berkali-kali mendapatkan piala Adipura-pun, ternyata belum terbebas dari yang namanya sampah. Bahkan, begitu banyak tempat di kota ini yang masih belum selesai dengan persoalan sampah.

Apa yang salah? Mengapa kota yang katanya konsen dengan masalah kebersihan, justru masih sering dijumpai sampah dimana-mana. Mulai dari perumahan, pasar, terminal hingga sungai. Kondisi ini tentu saja berkebalikan dengan klaimklaim yang dilontarkan Pemkot Mataram selama ini. Dengan seringnya Mataram mendapatkan Adipura sebetulnya masyarakatpun berharap dibarengi dengan terciptanya kondisi Kota Mataram yang selalu bersih.

Artinya, kebersihan di Kota Mataram bukan saja kita lihat ketika sedang berlangsung penilaian Adipura, melainkan setiap hari. Melihat kenyataan, ada kekhawatiran masyarakat, jangan-jangan kebersihan di Kota Mataram memang orientasinya pada piala Adipura. Meskipun mungkin hal ini tidak akan pernah diakui oleh Pemkot Mataram. Tetapi kalau itu yang terjadi, komitmen Pemkot Mataram untuk mewujudkan kota yang bersih dan nyaman, patut dipertanyakan.

Kesan ini timbul lantaran upaya-upaya yang dilakukan Pemkot Mataram kurang menunjukkan keseriusan. Wajarlah kalau ada pula masyarakat yang beranggapan demikian. Harusnya, Pemkot Mataram mengetahui apa yang menjadi kendala sulitnya mewujudkan komitmen Mataram bersih dan nyaman. Yang paling nyata dan juga sering diungkapkan oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani masalah kebersihan adalah minimnya sarana dan prasarana pendukung.

Dilingkup kerja Dinas Kebersihan Kota Mataram, masih banyak kelurahan yang kekurangan TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Ini membuat masyarakat nekat membuang sampah sembarangan. Selain itu, truk pengangkut sampah juga masih kurang. Bahkan, sering dijumpai sampah yang belum diangkat sampai berhari-hari. Padahal, jangankan sampai berhari-hari, sehari saja tidak diangkat, sampah sudah pasti mengeluarkan bau busuk yang sangat menyengat.

Masih kurangnya sarana dan prasarana kebersihan di Kota Mataram mencerminkan rendahnya dukungan Pemkot Mataram terhadap masalah kebersihan. Kalau memang Pemkot Mataram menjadikan kebersihan menjadi salah satu prioritas utama bukan semata-mata karena Adipura, pasti anggaran akan lebih berpihak pada Dinas Kebersihan. Sehingga pengadaan truk pengangkut sampah maupun TPS bisa cepat dilakukan untuk menjawab persoalan sampah di Mataram. (*)

STASIUN RADIO

ENYAMBUT gebyar pesta demokrasi lima tahunan, petinggi kepolisian di NTB, Birgjen.Pol.Drs.Mochgiyarto, sebagaimana dirilis Koran ini (17/3) mengajak masyarakat berupaya hindari timbulnya konflik. Dilihat dari persepektif ini, tentu sekali tepat ajakan Pak Mochgiyarto.

Terlebih untuk mempertahankan situasi daerah yang dikawalnya, kondusivitas tetap terjaga. Ini semacam penegasan bahwa tidak setiap kondisi normal bisa terus dipertahankan, meski memang pengalaman pemilu di NTB sejauh ini, tak ada masalah krusial, aman-aman saja. Namun sebaliknya, situasi abnormal bisa saja menjadi ancaman.

Ancaman Konflik Gesekan orang secara individu dengan kelompok dan atau kelompok satu dengan lainnya, itu satu dari sebab, mengapa konflik rawan terjadi. Ini, mengingat partisipasi masyarakat dalam pemilu cukup besar, pelibatan berbagai pihak berpotensi ikut mempengaruhi stabilitas daerah. Harmoni hidup yang senantiasa terawat, ketika tersulut api “emosi” sesaat, akan berubah menjadi konflik. Apalagi saat peserta pemilu di agenda kampanyenya main sikut “kiri-kanan” keceplosan— menggaet atensi pemilih. Simpatisan kader tentu tidak tinggal diam mendengar cemoohan semacam itu.

Di kesempatan seperti ini, peluang orang dan atau kelompok-kelompok yang terlibat membawa motif kepentingan pun beribu cara dicari-cari, bersamaan dengan itu, sikap serta perilaku agresif pun menjadi-jadi. Yang maujud hanyalah kelompok “mereka”—yang lain bukan bagian dari “parpol” kami. Kian membabi butanya fanatisme loyalis ataupun kader dan pendukung pada figur tertentu, menyebabkan suhu emosi tumpah.

Situasi akan tambah buruk lagi jikalau elite politik kekanak-kanakan dalam berdemokrasi. Di lain kesempatan (usai pemungutan suara) kerap muncul rasa tidak puas masing-masing calon/pendukung terhadap hasil penghitungan suara, yang kadang abstrak di mata mereka. Jika keadaan demikian, kacau-balau, dipastikan bisa menghadirkan udara pengap di daerah. Dan itu tak kita inginkan?

Untuk itu harus terus diwaspadai segala potensi, yang-ibarat muara aliran sungai—pasti mengalir ke posisi lebih rendah, orang hanyut terseret dalam arus kerasnya gelombang air tersebut, siapa lagi kalau bukan mereka yang selalu menonjolkan pribadi di atas kepentingan publik, bangsa dan negara. Pendek kata, menjadi ancaman membahayakan ketika konflik sudah represif dan mengejewantah pada anarkistis.

Ketidakwaspadaan siapa saja yang abai terhadapnya, jelas semakin membuka ‘’kran’’ konflik bisa terjadi di hampir segala penjuru. Hal lain yang ikut memberi pengaruh tiada lain sebab politik-bak virus yang bisa menyebar ke setiap persoalan sosial,

Oleh :

Masyhur

(Pengelola Miftahussalam)

Kendornya, aturan dan stabilitas hukum yang dianggap masih kuat jadi penopang, bisa membuat keadaan karut marut oleh ketidakseriusan pengelola: pemerintah dan stake holder dalam hal ini. Apalagi pemerintah yang duduk di tahta itu—mereka, punya kepentingan parpol tertentu, maka, akan gelap nan semu sudah pemandangan orang tentang pesan-pesan suci yang diamanatkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. ekonomi juga institusi pendidikan.

Politik turut serta mempengaruhi kehidupan masyarakat dan negara secara menyeluruh. Ikut mewarnai stabilitas sosial, ekonomi juga pendidikan. Maka ketika hal ini digeret ke arah ke ranah politik, maka ancaman itu ada di depan mata. Demokrasi pun kian berada di langit mendung.

Diakui, konflik merupakan keniscyaan apalagi dalam upaya menumbuhkembangkan demokrasi. Latar paling aktual pada konteks ini, tidak lain karena setiap individu atau kelompok sosial punya kepentingan, perspektif dan nilai yang berbeda-beda.

Itulah pula, sebab keniscayaan, maka, mensukseskan pemilu tahun 2014 secara fair, demokratis, berkeadilan juga jujur serta berbudaya merupakan satu amanah yang harus diemban setiap anak bangsa, menjadi tanggung jawab semua, tanpa kecuali.

Maksimalisasi Peran Kendornya, aturan dan stabilitas hukum yang dianggap masih kuat jadi penopang, bisa membuat keadaan karut marut oleh ketidakseriusan pengelola: pemerintah dan stake holder dalam hal ini. Apalagi pemerintah yang duduk di tahta itu—mereka, punya kepentingan parpol tertentu, maka, akan gelap nan semu sudah pemandangan orang tentang pesanpesan suci yang diamanatkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Untuk itu, pemerintah dan stakeholder sebagai penanggung jawab tentu di samping harus memaksimalkan peran, ketulusan, kejujuran dalam melakukan peran, menjadi modallitas utama yang harus ditunjukkan. Jika ketulusan sudah melekat maka, dalam melakoni tugas yang diperankan pretense negatif dapat dihindari.

Tatkala kekalahan terjadi, para caleg punya sapu jagad bernama legowo (sikap menerima) terhadap kekalahan. Sikap menerima ini pun menjadi obat manjur, yang senantiasa menjadikan setiap kita optimism. Hanya saja, untung, keterlibatan elite pejabat pada pemilu tahun ini, menghindarkan pretensi buruk tersebut, dapat disiasati lewat pengajuan cuti. “namun, buruburu mengajukan cuti, terkesan lebih peduli parpol ketimbang rakyat” tulis

salah satu koran nasional.

Lebih jauh, kesadaran tinggi untuk mewaspadai ancaman konflik tersebut juga akan muncul manakala dibarengi pengertian masyarakat. Besarnya komunitas masyarakat dalam kehidupan bernegara adalah harapan yang tidak bisa dianggap remeh, melainkan faktor vital, sebagai penentu konflik bisa diminimalisir. Masyarakat seakan faktor yang cakupan perannya tak kalah hebat untuk mendukung elemen lain yang ikut bekerja membangun suasana demokratis dalam pemilu.

Lembaga pendidikan juga punya andil besar untuk membendung ancaman konflik pemilu tahun ini. PT punya peran dalam pendidikan politik, yang memberi peluang bagi terciptanya civil society.

Peran ini tampak setidaknya pada, doktrin bagaimana berdemokrasi yang baik. Bagaimana keberwajiban setiap individu untuk ikut menentukan sikapnya dalam memilih pemimpin bagi bangsa dan negara.

Bagaimana bersikap toleran terhadap sesama jika pandangan dan pilihan politik berbeda. Sekian di antara hal yang disebut tadi dipunya sekaligus leluasa diperan-mainkan perguruan tinggi. Singkat kata, untuk konteks saat ini, peran itu harus ditunjukkan. Ialah perguruan tinggi, kata Dawam Rahardjo (1993: 360) azalinya, adalah sebuah lembaga idealis yang bersifat nirlaba. Ia tidak saja berusaha mencetak kader bangsa dan kader masyarakat yang berkualitas dan mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi juga memperjuangkan nilai-nilai luhur tertentu.

Dus peran itu, hanya mungkin bisa dimainkan tatkala hakikat netralitas “tetap” dijaga. Tapi sayang, selama ini sedikit sekali Perguruan Tinggi yang memanfaatkan peluang demikian. PT yang selama ini dipuja-puji sebagai wadah tersemainya generasi pemimpin bangsa, justru tak ambil pusing dengan persoalan krusial semacam itu. Tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa mestinya tak hanya ditekan pada siapa yang dicerdaskan, namun substansi keberadaan lembaga mulia ini yang harus diperankan, apalagi ketercapainnya disemangati cita-cita

Pancasila dan UUD. Tapi beribu sayang, pemilu sudah di depan mata, segera tiba. Sulit rasanya dalam waktu yang relatif sangat singkat peran tersebut dilakoni.

Kembali ke seruan pak Moechgiy di pembuka tulisan, selain ajakan tadi, saya kira, sikap kooperatif dengan toga, toma harus terus diperkuat. Sebab kita mafhum bahwa posisi mereka lebih dekat dengan warga ketimbang polisi.

Mereka-mereka ini, orang yang hampir setiap waktu berinteraksi, sehingga paling tidak rekam jejak sebagian komunitas yang ada di lokasi bersangkutan dikenal pasti. Pendukung lain, harus terus diupayakan; peta-peta daerah yang mana konflik rentan terjadi, menjadi referensi utama yang hampir tak kalah pentingnya dengan yang lain, sementara pelaksanaan pemilu sepanjang 2004-2009 menjadi pengalaman yang cukup.

Akhirnya, mudahan ikhtiar masyarakat mencari pemimpin sebagai (wakil rakyat) lewat pemilu kali ini, tak hanya mampu menghindari konflik, tapi hasilnya pun memuaskan; orang-orang yang kita pilih tak ingkar janji, ingat rakyat juga ingat akan tanggung jawab yang harus diembannya.

Pemilu yang bebas dan demokratis serta berkeadilan pun menjadi harapan kepada masyarakat bangsa yang tidak setengah-setengah, dalam membangun serta mewujudkan nilai demokrasi, mencipta nasionalisme.

Tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu harus mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Perannya yang independen menguatkan keyakinan masyarakat bahwa tahapan dan proses pemilu juga independen, anti keberpihakan, jauh dari absurditas noda dan kecurangan.

Tak tahan bau busuk, pedagang bakar sampah pasar Piala Adipura terancam

*** Penggunaan benih bermutu di NTB baru 35 persen Jika 100 persen, pasti hasil pertanian NTB luar biasa

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Halaman 7

NTB Siapkan Layanan Khusus untuk Paspor Calon TKI Koperasi Papan Nama akan Dibubarkan PROGRAM revitalisasi koperasi adalah membentuk koperasi yang profesional, sesuai UU nomor 17 tahun 2012.

Karenanya 1.224 koperasi tak aktif akan ditertibkan, serta yang teridentifikasi hanya papan nama akan ditertibkan.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Supran, MM, Selasa (25/3) menyebutkan, UU terbaru sudah tegas mengarahkan koperasi pada empat bidang usaha, koperasi konsumen, produsen, jasa dan simpan pinjam.

Sistem kelembagaan koperasi menurutnya sudah jelas acuannya. Sehingga koperasi yang tidak menaati ketentuan tersebut otomatis tak bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya.

“Revitalisasi ini bagaimana membangkitkan koperasi, dengan memberikan rumus-rumus tertentu. Bagaimana mendiagnosa penyakit koperasi dan kemudian menyembuhkannya.

Kalau koperasi yang hanya papan nama, silakan membubarkan diri atau akan dibubarkan,” katanya.

Dinas koperasi di kabupaten/kota serta para petugas di lapangan dimintanya untuk membuat laporan secara resmi, mengidentifikasi mana saja koperasi-koperasi yang tak bisa diselamatkan untuk ditertibkan.

Beberapa indikator koperasi yang dapat dibubarkan, koperasi yang tidak melakukan RAT selama tiga kali berturut-turut, tidak memiliki kantor, tidak memiliki papan nama, tidak memiliki pengurus yang jelas, atau yang tidak memiliki anggota yang jelas.

Pembubaran akan diambil alih oleh pemerintah, dengan catatan koperasi tersebut kata Supran, tidak memiliki pinjaman yang belum dilunasi, baik di perbankan atau pemberi modal lainnya. Sebab, jika koperasi bersangkutan dibubarkan dengan meninggalkan kewajiban yang belum diselesaikan, maka bebannya akan menjadi tanggungan pemerintah.

“Kalau koperasi atau pengurus yang masih memiliki tunggakan yang belum dibayar, baik pinjaman atau hak-hak anggotanya. Kami sarankan untuk segera diselesaikan, baru bisa dibubarkan. Atau kalau memang tidak ada utang, kami meminta mereka untuk semangat,” ujarnya.

Ia tak memastikan sebanyak 1.224 koperasi tak aktif, dari total 3.851 unit koperasi di NTB, merupakan koperasi yang sudah layak dibubarkan.

Beberapa temuan di lapangan, 1.224 koperasi ini ada di antaranya melakukan RAT tetapi pengurusnya yang tidak fokus.

Ada lagi koperasi yang memiliki pengurus dan anggota tetapi tak jalan, dan beberapa macamnya.

Komitmennya untuk membubarkan koperasi papan nama ini menurutnya tinggal menunggu kepastian data dari kabupaten/kota untuk ditindaklanjuti.

Menyambung itu, Kepala Bidang Pembinaan Koperasi-nya, Drs. Sudiarsah, MM mengatakan, alaternatif lain yang disiapkannya adalah kemungkinan untuk melebur koperasi-koperasi yang tak aktif menjadi satu koperasi. m e m bangkitkan koperasi dapat dilakukan dengan merestrukturisasi manajemen, memanfaatkan asetaset koperasi menjadi aset produktif dan menyehatkan modalnya.

“Semangat itu tidak saja untuk hidup, tetapi koperasi yang papan nama harus memiliki semangat untuk mati,” demikian p e n e gasannya. (bul)

H. Supran

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Mataram (Suara NTB) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) yang dibentuk Pemprov NTB dalam waktu dekat ini akan memfasilitasi pembuatan paspor bagi para calon TKI. Sebelumnya, pembuatan paspor ini hanya dilakukan di kantor Imigrasi. Untuk memperpendak mata rantai pelayanan, dan menekan maraknya praktik percaloan, LTSP mengambil langkah sebagai fasilitator.

Koordinator LTSP, Drs. H. Zaenal di LTSP, Selasa (25/3) menyebut, sudah ada perjanjian kerjasama yang dibangun antaran Menteri Hukum dan HAM bersama Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang ditandatangani pada Agustus 2013.

Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti Eselon I, dalam hal ini Dirjen Imigrasi dan Deputi Penempatan BNP2TKI, bahwa pemerintah menjadikan LTSP NTB dan

LTSP Medan sebagai pilot projek untuk pelayanan pembuatan paspor di LTSP. “Tidak lagi sekarang pembuatan paspor di kantor Imigrasi, calon TKI bisa langsung ke LTSP, sebab dalam bunyi MoU-nya LTSP sudah ditunjuk untuk bersama-sama memberikan layanan dengan kantor Imigrasi,” sebutnya.

Atas dasar itu juga, Pemprov NTB mengalokasikan pembiayaan untuk infrastuktur dan rehab bangunan LTSP sebesar Rp 1 miliar. Mencakup untuk pembiayaan berb-

agai fasilitas pendukungnya.

LTSP kedepan menjadi layanan yang benar-benar terpadu, karena didalamnya terdapat layanan BNP2TI, Asuransi, Imigrasi dalam hal pembuatan paspor. Dengan demikian, akan mempermudah masyarakat atau calon TKI untuk memenuhi kebutuhan dan persyaratannya menjadi TKI. “LTSP ini untuk memudahkan pelayanan kepada TKI, selesai pemilu kami akan rapat dengan Imigrasi, BNP2TKI dan Disnaker untuk menindaklanjuti hasil kesep-

ahaman yang sudah ditanda- nya. Semoga bisa terlaksana guna mem- beri pelayanan tangani,” sebut Zaenal. yang cepat, Setalah pertemuan ditepat dan lakukan dan rampungnya famurah kesilitas pendukung, diperkirapada calon kan bulan April mendatang, T K I , ” calon TKI sudah mengdemikian gunakan LTSP sebagai fasilZaenal. itator pembuatan paspor se(bul) cara langsung.

Sebelumnya, pembuatan paspor ini menurut Zaenal kerap kali menjadi lahan basah bagi para calo. Sehingga terjadi pembengkakan biaya pembuatan paspor yang memberatkan para calon TKI. “Harapannya ini bisa kita pangkas.

Besaran biaya pembuatan H. Zaenal paspor harus sesuai ketentuan-

(Suara NTB/bul)

Penggunaan Benih Bermutu di NTB Baru 35 Persen Tanjung (Suara NTB) Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan NTB, Ir. Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM mengungkapkan, angka penggunaan benih bermutu di NTB masih rendah. Data tahun lalu, tingkat penggunaannya di NTB baru mencapai 35 persen dari total benih yang digunakan. Bakorluh NTB pun berambisi untuk meningkatkan angka pemanfaatan bibit bermutu di NTB itu menjadi 60 persen pada tahun ini.

“Musim tanam sekarang penggunaan bibit bermutu di NTB kita targetkan meningkat menjadi 60 persen. Dengan dukungan SLPTT (Sekolah Lapang Pertanian Terpadu) dan Jajar Legowo, sebenarnya penggunaan benih bermutu dapat ditingkatkan hasil produksinya antara 18 sampai 20 persen,” ungkap Husnanidiaty saat rapat kerja dengan puluhan penyuluh se-KLU di Aula Dinas Pertanian KLU, Selasa (25/3).

Bakorluh juga menyikapi masih rendahnya pola tanam hasil penelitian terbaik pemerintah, misalnya dengan metode Jajar Legowo maupun SRI (System of Rice Intensification). Untuk sistem yang disebutkan pertama, kata Husnanidiaty, angka praktik masyarakat petani baru menyentuh 5 persen.

Rendahnya angka ini pun menjadi fokus target untuk ditingkatkan menjadi 35 persen pada musim tanam tahun ini.

Menurut dia, angka target pencapaian produksi pertanian khususnya padi sebesar 2,3 juta ton se-NTB tahun ini akan dapat dicapai. Antara lain dengan syarat peningkatan bibit bermutu, peningkatan metode tanam Jajar Legowo atau SRI. Faktor lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah partisipasi penyuluh di lapangan. Dalam kasus ini, Bakorluh NTB cukup prihatin dengan kondisi yang terjadi di

Kabupaten/Kota. Di mana masih terjadi kekurangan jumlah personel penyuluh hampir di semua sektor, baik pertanian, perikanan, kehutanan dan perkebunan.

Angka kekurangan Penyuluh ini di NTB masih tercatat lebih dari 100 orang. Defisit personel lebih banyak dialami oleh Kabupaten/ Kota di Pulau Sumbawa.

Identifikasi lapangan yang dilakukan Husnanidiaty beserta jajaran menunjukkan, beragam persoalan masih harus terus diperbaiki dan ditingkatkan.

Ia memaparkan, perlunya perbaikan basis data pada komponen kelompok tani, adanya segelintir oknum yang berorientasi anggaran, serta penempatan penyuluh menurut domisili dan ketakutan sejumlah penyuluh menghadapi petani.

“Pengawalan harus di semua lokasi binaan, WKPP jangan hanya karena uang. Persoalan lain masih ada kesan petani lebih pintar dari penyuluh, sehingga penyuluh takut berhadapan dengan petani,” lanjutnya.

Kesan dimaksud yang apabila terbukti, Husnanidiaty secara pribadi mengakui sangat miris. Bagi dia, ketakutan di tingkat penyuluh tersebut harus segera dibenahi dengan memberikan pelatihan, pembekalan ketrampilan bagi penyuluh. Secara teori, penyuluh lebih men-

MOBIL

RUPA-RUPA

guasai permasalahan namun menurut praktik, petani diyakini lebih trampil.

“Menyikapi kekurangan penyuluh secara umum, bisa

dicukupi. Pak Bupati bisa mengajukan ke Provinsi untuk menyediakan formasi CPNS penyuluh, karena penyuluh setiap tahun harus diisi dan dita-

mbah mengingat setiap tahun selalu ada penyuluh yang pensiun,” demikian mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) NTB ini. (ari)

(Suara NTB/ist)

PANTAI TEMEAK - Daerah kawasan pantai di sekitar kawasan hutan Sekaroh, kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur bagian selatan. Kawasan ini menjadi tujuan favorit bagi para pemancing dari berbagai wilayah di Lombok. Belakangan kawasan pantai dengan medan yang cukup terjal ini, juga dengan pemandangan eksotik, membuat beberapa investor dengan penanaman modal asing (PMA) tengah membidik kawasan ini untuk pengembangan pariwisata. Foto karya Ridho Rasyid di laman media sosial facebook ini menarik cukup banyak komentar kagum.

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

MEBEL

25

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL 25

POLHUKAM

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Salahi Aturan

Panwaslu Minta Logistik ke PPK Ditarik Mataram (Suara NTB) – Pendistribusian perlengkapan logistik pemilihan umum legislatif ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram. Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mataram, menuding KPU menyalahi aturan.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kota Mataram, Srino Mahyarudin menjelaskan sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 19 tahun 2013 tentang perubahan kelima atas peraturan KPU nomor 17 tahun 2012 tentang perubahan penyelenggaraan pemilihan anggota DPR RI, DPR, DPRD dan DPD, bahwa logistik Pemilu didistribusikan tanggal 5 hingga 8 April. Akan tetapi, KPU Kota Mataram sudah mendistribusikan sebelum ketentuan.

“Sudah jelas melanggar PKPU yang telah tertuang dalam aturan,” jelas Srino dikonfirmasi di ruangannya, Senin (24/3).

Srino mengakui pemantaunnya di lapangan, logistik didistribusikan oleh KPU Kota Mataram, berupa form seri DA, sampul, daftar calon tetap dan perlengkapan ATK lainnya ke masing – masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Sehingga, pihaknya meminta seluruh logistik tersebut harus ditarik kembali. “Kami dari Panwaslu mengharapkan logistik tersebut ditarik lagi,” ungkapnya.

KPU Kota Mataram sambungnya, harus konsisten dengan kegiatan–kegiatan yang sesuai dengan peraturan yang telah ada. Terlebih persoalan logistik yang dikhawatirkan menimbulkan persoalan baik ketika bahkan menjelang pemungutan suara. Ditemui terpisah, Divisi Pengelolaan Keuangan dan Logistik, KPU Kota Mataram, Sopan Sopian Hadi mengatakan rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kota Mataram, terkait pendistribusian logistik tersebut telah ditindaklanjuti. Beberapa logistik telah ditarik di masing – masing PPK. Sejauh ini aku Sopian, penarikan logistik belum secara keseluruhan ditarik, akan tetapi secara bertahap akan ditarik. Sopian pun tidak bisa memastikan berapa jumlah logistik yang ditarik dari PPK tersebut. Adapun alasan pendistribusian logistik lebih awal berupa form, daftar calon tetap dan lain sebagainya, karena mengefektifkan kerja PPS masing – masing. Artinya, dengan rentang waktu yang singkat, PPS akan kewalahan mengisi form dan lain sebagainya. (cem)

Halaman 8

Diduga Belum Kantongi Izin, Kampanye PKB di Sigerongan Bubar Mataram (Suara NTB) Kampanye rapat umum yang digelar PKB di Desa Segerongan Kecamatan Lingsar Lobar diduga tanpa izin dari pihak kepolisian. Namun hal ini dibantah oleh PKB. Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB, Bambang Karyono, mengatakan kampanye PKB yang digelar di Lingsar itu belum memiliki izin dari pihak kepolisian.

“Kampanye itu tidak memiliki izin dari kepolisian atau STTP,” ujarnya. Dengan adanya masalah tersebut, Bambang mengaku pihak Panwas sudah

berkomunikasi dengan baik kepada pihak PKB agar kampanye dibubarkan. “Kampaye PKB itu bubar pukul 16.00 Wita tadi, namun tidak kami bubarkan secara paksa. Mereka membubarkan diri. Kami koordinasikan dengan baik,” akunya.

Menurutnya, seharunya PKB proaktif dalam memenuhi syarat sebelum melakukan kampanye. “Kami apresiasi

tindakan yang ditunjukkan PKB karena bersedia membubarkan diri. Namun seharusnya peserta juga laksanakan syarat sehingga kami bisa memberikan haknya,” katanya. Pihaknya meminta supaya semua peserta pemilu beriktikad baik. “Kami minta semua peserta menujukkan iktikad baik. Selesaikan semua persyaratan dan taati

Golkar Utamakan Kampanye Dialogis Selong (Suara NTB) Selama masa kampanye berlangsung, para caleg melakukan beragam cara untuk menarik simpati para calon pemilihnya. Seperti dilakukan Partai Golkar. Partai berlambang pohon beringin ini mengutamakan kampanye dialogis bersama warga. Pilihan dialogis dianggap lebih efektif dilakukan dibandingkan monologis.

Ketua DPD II Partai Golkar Daeng Paelori kepada Suara NTB Selasa (25/3) kemarin mengatakan, cara dialogis ini langsung bisa berinteraksi dengan warga. Mengajak masyarakat berdialog diyakini bisa membangkitkan kembali semangat para Golkar. “Cara kita kumpulkan orang 800900 orang di suatu tempat lalu berdialog,” ucapnya.

Ada kabar sejumlah caleg parpol menggunakan cara mistis untuk bisa meraup suara. Mengomentari hal itu Daeng menilai tindakan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya diri. Bagi partai Golkar katanya hal itu tidak berlaku.

“Pakai dukun itu orang tidak percaya diri,” paparnya.

Disebut berdasarkan hasil survai yang dilakukan Golkar, elektabilitasnya sudah mencapai 28 persen. Target suara tembus 30 persen diyakini bisa dijangkau. Sehingga Pemilu 2014 ini Golkar bisa meraih kemenangan.

Mengomentari soal pelanggaran parpol dan caleg selama kampanye, Ketua Golkar Lotim ini mendukung langkah KPU dan Panwaslu memberikan tindakan tegas. Golkar sendiri yakin pihaknya minim pelanggaran. Pasalnya, sudah ditegaskan kepada seluruh kader Golkar untuk kedepankan taat aturan. Termasuk cara pemasangan APK di pepohonan.

Terkait pelibatan anak-anak kecil dalam setiap kampanye, Daeng mengatakan perlu ada klarifikasi dan penekanan definisi pelibatan anak-anak dibawah umur tersebut. Katanya, bagi partai atau caleg yang sengaja mengundang anak-anak untuk ikut dalam kegiatan kampanye itulah yang salah. Akan tetapi bagi yang datang dengan sendirinya, sepeti ibu membawa anak-anaknya tidaklah masuk katagori pelanggaran.

“Anak-anak itu kan dijaga ibunya, kecuali KPU menyediakan tempat penitipan anak selama kampanye baru bisa dilarang total,” ucapnya. Sementara itu, menyangkut keterlibatan PNS, sudah sangat jelas katanya tindakan yang melanggar. Tidak ada tawar menawar lagi. Apalagi sampai sengaja instansi pemerintah menggelar pertemuan tertentu untuk melakukan penggalangan dukungan terhadap salah satu caleg sangat tidak dibenarkan. “Ada itu informasi kita dengar, dan cara itu tidak benar,” tandasnya. (rus)

miskomunikasi semata. “Ini sebenarnya hanyalah miskomunikasi saja. Padahal sebenarnya tidak demikian. Pihak kepolisian juga sudah mengingatkan kami untuk mengambil STTP. Kedepan, STTP akan kami ambil sebelum kampanye,” kelitnya.

Sementara terkait bubarnya massa yang ikut kampanye lebih dikarenakan memang sudah waktunya untuk bubar.

“Kami bubar, itu karena memang sudah cukup lama kami disana, kami rasa sudah waktunya bubar. Jadi bukan karena hal lain,” tutupnya. (ami)

Pertamanan Turunkan APK Nempel di Pohon

Jelang Pemungutan Suara, Masih Banyak NIK Invalid Mataram (Suara NTB) Menjelang pemungutan suara pemilu 9 April 2014 di NTB, masih ditemukan banyak NIK yang invalid. Data yang diterima Suara NTB, NIK invalid dari DPT yang ada, tersisa 111 orang.

Sedangkan NIK invalid dari DPK berjumlah 7.301 orang.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM, KPU NTB, Agus M.Si, ketika dikonfirmasi mengenai masalah tersebut, Selasa (25/3) kemarin, mengatakan masalah NIK invalid memang belum sepenuhnya terselesaikan. “Masalah ini memang belum semua terselesaikan, NIK ini cukup rumit karena harus dikoordinasikan dengan Dukcapil,” ujarnya. Menurutnya, kerumitan juga dikarenakan keterangan NIK invalid yang beragam. “Keterangan NIK invalid ini juga beragam, ada yang NIKnya ganda dan ada juga yang NIKnya salah,” katanya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Agus mengaku pihaknya telah melakukan rapat kerja terkait NIK invalid tersebut. “Kami telah adakan rapat kerja terkait masalah NIK invalid ini,” tuturnya. Pihaknya mengimbau supaya KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dukcapil untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Kami sudah imbau mereka (KPU Kabupaten/Kota. Red) supaya melakukan koordinasi dengan Dukcapil terkait NIK invalid ini. Kita tunggu saja perkembangan hasilnya,” ungkapnya.

Terkait apakah KPU Provinsi menetapkan batas waktu penyelesaiaan NIK invalid, Agus hanya menjawab sesegera mungkin. “Untuk waktu mungkin tidak kami tentukan. Tapi kami imbau sesegera mungkin. Apa lagi yang ditunggu kalau sudah jelas masih ada masalah yang belum selesai. Kan harus segera diselesaikan tanpa ditentukan waktunya,” bebernya.

Berdasarkan data terakhir yang diterima Suara NTB, dari semua pemilih yang terdaftar di DPT 21 Maret 2014, masih ada 111 orang yang memiliki NIK invalid. NIK invalid ini dimiliki oleh KPU Kota Mataram. Sedangkan sembilan KPU kabupaten/kota lainnya tidak ditemukan NIK invalid. Sementara itu, NIK Invalid untuk DPK NTB berjumlah 7.301 orang. (ami)

aturan yang ada,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua DPP PKB, Najamuddin Mustofa, yang dikonfirmasi Suara NTB membantah jika kampanye pada saat itu tanpa izin. “Kami memiliki izin. Mana mungkin kami berani kalau tidak punya izin. Akan tetapi memang surat izin STTP itu belum kami ambil di pihak kepolisian.

Kami kira tempat kampanye itu kepunyaan wilayah Lombok barat ternyata izinnya di Mataram,” kilahnya.

Menurutnya, anggapan bubar karena Panwas dan tanpa surat izin hanyalah

(Suara NTB/her)

TURUNKAN APK - Petugas menurunkan alat peraga kampanye di jalur Narmada.

Panwaslu dan Satpol PP Lobar Tertibkan APK di Jalur Narmada Giri Menang (Suara NTB) Panwaslu bersama Satpol PP Lombok Barat melakukan penertiban alat peraga kampanye (APK) yang melanggar aturan karena dipasang di jalur terlarang.

Apalagi APK itu dipasang di pohon. Jalur penertiban tim ini, mulai dari Grimaks Narmada hingga Pasar Keru. Alhasil, ratusan APK berhasil ditertibkan.

Demikian dikatakan, Ketua Panwaslu Lobar, Suryadi Hidayat, Selasa kemarin. “Ratusan alat peraga kami turunkan yang terpasang di pepohonan dan di reklame di Jalur

Grimaks Narmada sampai Keru,” ungkapnya. Dikatakan, tim yang terdiri dari 50 personel Pol PP dan petugas Panwaslu mulai turun pukul 10.00. Petugas Pol PP dalam hal ini selaku eksekutor menurunkan APK diawasi Panwaslu. Tim mulai menertibkan APK dari jalur Grimaks. Disini, petugas menertibkan puluhan APK. Tim pun menyisir terus ke Narmada hingga ke Pasar Keru.

Dari hasil penertiban tersebut, berhasil ditertibkan ratusan APK berupa baliho, reklame dan banner. APK ini melanggar ketentuan karena

terpasang di pohon dan jalur terlarang. “Alat peraga diturunkan karena salahi atruan dan etika,”ujarnya.

Ia berharap agar para caleg dan parpol tidak memasang alat peraga di jalur yang telah ditertibkan. Karena selain menyalahi aturan, juga merepotkan pihak terkait. Karena, setelah selesai ditertibkan APK dipasang kembali oleh caleg dan parpol. Ia berharap kawasan itu bisa steril hingga pemilihan tanggal 9 April. Ia menambahkan, semua caleg dan parol harus punya kesadaran dan memahami ketentuan. (her)

Caleg Perusak Lingkungan Harus Ditindak Selong (Suara NTB) Kepala Kantor Kebersihan dan Tata Kota Lombok Timur (Lotim) H. Ridatul Yasa mengaku sangat keberatan atas tindakan para calon legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK) di pohon-pohon. Penggunaan pohon sebagai media pemasangan APK dinilai tindakan merusak lingkungan.

Kepada Suara NTB, Selasa (25/3) kemarin, H. Ridatul Yasa mengatakan, para caleg yang menjadi “penjaga pohon” itu harus ditindak oleh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Menanam pohon hingga bisa tumbuh dengan baik butuh waktu puluhan tahun. Disebut selama sepuluh tahun saja besarnya baru seukuran paha manusia. Sehingga sangat tidak tepat menggunakan pohon sebagai media untuk memasang APK. Tindakan memasang APK dengan cara memaku pohon jelas merupakan tindakan menyakiti pohon. Ketika dipaku, pohon akan mengelu-

H. Ridatul Yasa

arkan getahnya. Tidak lama bisa mati. Sehingga tegas, KPU dan Panwaslu harus bersikap tegas.

Pihak Kebersihan dan Tata Kota sendiri mengaku bisa saja melakukan penertiban atas baliho atau gambargambar para caleg. Akan tetapi, pihaknya tidak mau bermasalah.

Khawatir jika dilakukan penertiban paksa, pihak Kantor Kebersi-

han dan tata kota mendapat penolakan langsung dari para simpatisan. “Kita khawatir bentrok dengan massa,” ucapnya.

Diakui Ridatul Yasa, pemasangan APK di pohon jelas tidak diperbolehkan. Kewenangan melarang ada di Panwaslu dan KPU. Panwaslu dan KPU bisa berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) untuk melakukan penertiban. (rus)

Mataram (Suara NTB) Ulah para calon legislatif (caleg) yang memasang alat peraga kampanye (APK) di pohon, mengganggu keindahan kota. Dinas Pertamanan pun tak segan-segan bertindak tegas. Dinas Pertamanan langsung menurunkan APKyang nditempel di pohon-pohon.

Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Ir. H. Makbul Mas’hum yang dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (25/3) menjelaskan sesuai peraturan daerah (Perda) nomor 7 tahun 2010 tentang pajak reklame bahwa pemasangan reklame tidak diperkenankan di pohon.

Kenyataannya, caleg menjadikan pohon sebagai tempat untuk memasang atribut atau poster mereka. Padahal, kondisi tersebut mengganggu kenyamanan dan keindahan.

“Kita lihat pohon – pohon sudah penuh dengan baner dan spanduk caleg,” ungkapnya.

Dikatakan, penertiban alat peraga tersebut fokus di pohon dan pihaknya telah mendapatkan rekomendasi dari KPU Kota Mataram. Sehingga, penertiban sejak awal harus dilakukan, karena dikhawatirkan baliho caleg semakin memenuhi pohon – pohon di Kota Mataram. “Kita lakukan ini,

karena sudah mendapatkan rekomendasi dari KPU,” ujarnya.

Makbul menambahkan, yang menjadi kendala pihaknya, baliho yang telah ditertibkan, kembali dipasang oleh tim sukses caleg. Contohnya di Jalan Sriwijaya dan Brawijaya beberapa hari lalu. Baliho yang dipasang di pohon telah habis diturunkan. Pihaknya, kata Makbul akan tetap melakukan penertiban hingga pohon – pohon di Kota Mataram, bersih dari atribut kampaye. “Paginya sudah kita eksekusi atau tertibkan, paginya kok ada lagi,” keluhnya.

Terkait APK yang telah ditertibkan, pihaknya mengumpulkan dan akan memusnahkannya. Karena, sesuai dengan aturan barang bukti atau alat peraga yang telah ditertibkan tidak dapat diambil kembali. Ditanya langkah tegas yang akan dilakukan apabila caleg tetap membandel memasang atribut kampanye? Ia mengatakan bukan menjadi weweng pihaknya untuk memberikan hukuman atau tindakan tegas kepada parpol maupun caleg. Tetapi, pihaknya hanya merekomendasikan melalui rapat di Panwaslu dan KPU. (cem)

(Suara NTB/her)

SEGEL - Petugas KPU menyegel kotak suara berisi surat suara yang akan segera dikirim.

KPU Lobar Distribusikan Logistik Pileg Giri Menang (Sauara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat (Lobar), mulai mendistribusikan logistik untuk pemilihan legislatif tanggal 9 April mendatang. Logistik yang didrop berupa surat suara. Jumlah surat suara yang dikirim sejumlah DPT ditambah 2 persen, totalnya 480.241 dari DPT 407.823.

Demikian diungkapkan Divisi Logistik KPUD Lobar Marlan, Selasa (235/3) Kemarin. Menurutnya, kebutuhan Lobar pada Pemilu 2014 ini berdasarkan TPS bukan berdasarkan kecamatan. “Semua surat suara yang kita kirim itu sudah kita tambahkan 2 persen. Untuk logistik hampir semuanya selesai,” jelasnya.

KPU menjadwalkan sebelum H-3 semua logistik Pemilu 2014 harus sudah sampai ke PPK. Saat ini pihaknya sedang melakukan penggembokan dan penyegelan kotak suara dengan surat suara untuk dikirim ke PPK. “Tidak dibenarkan siapa pun yang membukanya baik tingkat PPS maupun PPK, kecuali 9 April nanti. Yang berhak membukanya itu adalah KPPS,” jelasnya.

Semua logistik ini sudah di drop ke tingkat PPK mulai 24 Maret-2 April mendatang.

Surat suara yang dikirim ke KPPS boleh menginap paling lambat dua malam saja, setelah itu didistribusikan ke TPS. Marlan menambahkan, peyegelan itu dilakukan untuk persiapan pendistribusian logistik Pileg. Dengan penyegelan ini, akan memudahkan pengiriman ke tingkat kecamatan. Penyegelan itu akan melibatkan panitia yang sudah dibentuk sebelumnya.

Proses pengepakan berlangsung di dua gudang yang digunakan untuk logistik Pemilu, yang salah satunya di gedung olahraga.

Untuk jadwal pendistribusian logistik memang akan dilakukan mendekati hari-H Pemilu. Tapi, untuk penyegelan dilakukan secepatnya.

Pendistribusian akan menggunakan truk ke seluruh kecamatan. Ia juga sedang berkoordinasi dengan Polres Lobar untuk keperluan pengamanan saat pendistribusian logistik.

Seluruh lokasi tempat pemungutan suara (TPS) dipetakan, termasuk TPS yang sulit untuk dijangkau, karena medannya di perbukitan. Pantauan wartawan tampak para petugas KPPS dan petugas KPU lainnya mempersiapkan logistik pemilu di halaman Kantor KPUD Lobar, jalan Penas, Selasa (25/3) Kemarin. (her)

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Era Pertempuran Musik Tradisional dan Musik Modern Globalisasi bisa disebut sebagai arena pertempuran antara musik tradisional dengan musik modern untuk merebut eksistensi. Pertarungan antara keduanya melahirkan fakta terkait semakin tertutupnya ruang ekspresi bagi kejayaan musik tradisional. Demi mengimbangi posisi sekaligus untuk mempertahankan eksistensi kesenian lokal (musik tradisional), maka perlu dilakukan penanaman dan pembinaan terhadap generasi muda sejak dini.

Salah satu terobosan yang dinilai cukup efisien untuk mendongkrak kembali eksistensi musik tradisional adalah menciptakan kembali ruang gerak sebagai wadah kedudukan musik tradisional. Selain itu, dengan menanamkan kesadaran kepada anak secara seutuhnya terkait kandungan filosofis yang ada di dalam seni musik. Terobosan itu kemudian diciptakan melalui banyak kegiatan festival kearifan lokal, sebagaimana yang berlangsung pada Festival Musik Tradisi Anak di Taman Budaya, Selasa (25/3).

Mustakim Biawan, budayawan yang juga mantan Kepala Taman Budaya NTB menerangkan, ganasnya musik modern yang kian menggeser eksistensi musik tradisional, perlu adanya upaya menyetarakan posisi antara kedua genre musik ini. Salah satu langkah untuk mengimbangi kedudukan eksistensi musik tersebut adalah dengan memberikan pandangan kepada para generasi muda sejak dini tentang pentingnya mempertahankan musik tradisional.

“Di era Modern ini, persaingan musik tradisional dengan musik modern sangat ketat. Untuk itu, agar tidak tertutupnya kesenian – kesenian tradisional oleh musik modern maka perlu kita adakan edukasi dan pemahaman semenjak dini terhadap anak kita. Pada intinya, jangan sampai kita ini melupakan akar kita.

Memang kita tidak bisa menghalangi masuknya pengaruh musik modern yang begitu signifikan, namun satu langkah yang bisa kita lakukan adalah menciptakan keberimbangan,” terang Mustakim Biawan saat kegiatan penutupan festival musik anak tersebut.

Musik pada dasarnya lahir dari alat yang dipadukan sehingga menghasilkan keindahan bersifat saling bahu membahu tanpa adanya dominasi tertentu antara alat yang satu dengan yang lainnya. Termasuk dalam tangga Nada yang saling berkesinambungan dan bersifat saling membahu. Disinilah musik mengandung filosofi mengajarkan manusia agar saling menghargai dan menghormati.

Dalam festival itu, ia pun mempertimbangkan penilaian berdasarkan beberapa aspek kriteria yang dijadikan ukuran. “Salah satu kriteria keberhasilan para peserta yang mengikuti lomba dalam festival ini, intinya keseragaman dan kekompakan permainan musik yang dipentaskan. Kompetensi skil yang dipertunjukan juga merupakan bagian dari penilaian,” ungkapnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Taman Budaya NTB, Endah Setyorini menjelaskan terkait festival yang berlangsung di Aula Gedung Pameran di Taman Budaya tersebut, diikuti peserta se NTB. “Jadi pesertanya berasal dari Senusa Tenggara Barat. Beberapa diantaranya, satu sanggar berasal dari Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kemudian puluhan sanggar berasal dari Pulau Lombok,” terangnya.

Pada lomba itu, Juara terbaik diraih oleh salah satu sanggar perwakilan Kota Mataram, juara dua diraih oleh Sanggar dari Lombok Barat dan juara tiga diraih sanggar yang berasal dari KSB. (met/nas)

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Tarif Baru Pendakian Rinjani Harus Ditinjau Ulang Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) meminta pemerintah pusat meninjau kembali pemberlakukan tarif baru pendakian ke Gunung Rinjani yang mulai berlaku Tanggal 1 April mendatang. Pemberlakukan tarif baru ini sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2014 tentang jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dinilai akan berdampak terhadap jumlah kunjungan dan kepercayaan wisatawan. Pasalnya, para guide dan porter sudah menjual tarif yang lama kepada wisatawan sampai dengan Desember 2014.

“Dampaknya PP ini, angka kunjungan akan menurun. Komplain bagi yang sudah membayar bagi porter dan guide. Itu dampaknya luar biasa bahkan sampai kepada kepercayaan,” kata Kepala Disbudpar NTB, Drs. Muhammad Nasir ketika dikonfirmasi usai membuka Festival

Musik Tradisi Anak di Taman Budaya NTB, Selasa (25/3).

Sesuai dengan PP tersebut, tarif baru pendakian ke Gunung Rinjani bagi wisatawan mancanegara sebesar Rp 250 ribu per orang per hari. Sementara untuk wisatawan nusanatara sebesar Rp 20 ribu per

orang perhari. Sebelumnya, dalam tarif lama adalah Rp 20 ribu untuk wisatawan mancanegara per orang per hari dan Rp 2.500 untuk wisatawan nusantara dan lokal. Semua pemasukan itu sebagai PNBP yang langsung untuk Kementeriman Kehutanan.

“Saya coba komunikasi dengan Kementerian Kehutanan, ndak boleh ndak ada solusi. Kita minta penerapan dan peninjauan tarif baru pendakian itu ditinjau ulang. Dua opsi, ditinjau ulang atau pemberlakuannya diundurkan,” jelasnya.

Pemberlakukan tarif baru tersebut dinilai memberatkan para pelaku pariwisata seperti travel agent, guide dan porter.

Saat ini pintu masuk utama pendakian ke Gunung Rinjani yaitu jalur Senaru Lombok Utara dan jalur Sembalun Lombok Timur. Tahun lalu, jumlah pendaki ke Gunung Rinjani mencapai 19.912 orang Sementara tahun 2012 lalu mencapai 14.719 orang. (nas)

(Suara NTB/nas)

Muhammad Nasir

”Festival Musik Tradisi Anak”

Upaya Pertahankan Eksistensi Musik Tradisional Mataram (Suara NTB) Taman Budaya Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Festival Musik Tradisi Anak.

Festival tersebut diinisiasi sebagai ajang kompetisi dan ketangguhan kreasi anak di dalam dunia musik NTB. Final acara tersebut berlangsung Selasa (25/3).

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Muhammad Nasir yang hadir dalam acara tersebut menerangkan, dunia musik di NTB saat ini dinilai miris dalam hal pembangunan karakter generasi muda penerus bangsa. Menurutnya jika generasi muda terus menerus digrogoti dengan pengaruh musik modern maka ia yakin bahwa musik tradisional lambat laun akan segera punah.

“Saat ini, budaya musik di indonesia sudah dikuasai oleh panggung industri musik yang tidak memberikan nilai penting pada pesan–pesan edukatif, baik melalui lirik, penampilan dan penyajian lainnya. Sangat langka musik yang populer, memiliki pesan-pesan edukatif dan bernilai luhur yang bersumber dari kearifan lokal, budaya dan tradisi serta kritik sosial,” Ujarnya.

Suatu hal yang ironi, ketika generasi penerus bangsa yang mengaku asing dengan budayanya sendiri. NTB yang terdiri dari dua pulau besar

yaitu Sumbawa dan Lombok, sarat potensi budaya dan seni, khususnya seni musik semestinya sudah memberi kontribusik perekonomian.

Dalam konteks ini, dijelaskan Nasir, Taman Budaya NTB sebagai laboratorium seni dan budaya, diharapkan mampu melestarikan dan mengembangkan kesenian tradisi yang ada. Taman Budaya juga diharap mampu memacu kreativitas seniman NTB, untuk terus berkarya dalam menciptkan karya musik tradisi garapan baru untuk Anak Bangsa.

“Dengan diadakannya festival musik tradisi anak–anak, yang merupakan bentuk kepedulian serta memberikan kesempatan agar mereka mampu berkiprah dalam dunia seni musik. Berkreasi sesuai alam pikiran dan dunianya, yakni dunia anak–anak. Selanjutnya dapat memajukan kebudayaan nasional melalui penguatan jati diri dan pembangunan karakter bangsa, sejak usia anak yang akhirnya berujung pada kecintaan terhadap tanah air,” jelasnya.

“Semoga kegiatan ini dapat menghasilkan karya musik tradisi anak – anak yang berlualitas untuk mewakili NTB pada kegiatan sejenis tingkat nasional di Jakarta dan lebih memasyarakatkann musik tradisi anak – anak dari NTB, baik di

(ant/balipost)

FESTIVAL - Sejumlah anak mengikuti “Festival Musik Tradisi Anak-anak 2014” di Taman Budaya Mataram, NTB, Selasa (25/3). tingkat nasional maupun internasional,” sambungnya.

Sembilan sanggar yang ikut serta dalam festival tersebut akan diseleksi untuk dijadikan Wakil NTB yang akan mengikuti festival musik tradisi anak tingkat nasional. “Festival musik tradisi anak akan dilaksankan di Jakarta pada Mei mendatang,” ungkap Nasir.

“Kita menggali dan mengembangkan terutama pada anak didik kita mulai sejak dini, bukan berarti musik yang lain tidak. Tetapi dia berdasarkan akar budaya tradisinya sendiri,” tambahnya.

Kegiatan yang pertama kali di NTB itu, kedepannnya diharapkan masing-masing daerah tidak hanya satu grup yang dikirim. Sebab akar tradisi daer-

ah masing-masing banyak yang belum muncul. Festival Musik Tradisi Anak-anak yang berlangsung hingga 26 Maret 2014 tersebut diikuti oleh 70 grup yang terdiri dari siswa SD se provinsi NTB yang bertujuan untuk menumbuhkan cinta anak-anak terhadap seni tradisi sejak dini serta sebagai upaya pelestarian budaya. (met)

Gedung Taman Budaya NTB Dinilai Sudah Uzur Mataram (Suara NTB) Sejumlah gedung-gedung pertunjukan di Taman Budaya NTB usianya sudah cukup tua sehingga dinilai sudah tidak representatif.

Sejumlah bangunan yang terlihat uzur, gedung pertunjukan tertutup, ruang pameran dan sanggar tari.

Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini yang dikonfirmasi mengakui kondisi memperihatinkan itu. “Memang fasilitas kita sudah tua,” jawabnya, Selasa kemarin.

Ia mengakui gedung pertujukan tertutup Endah Setyorini

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR6298BI NOKA /NOSIN: MH1JF5111BK768109/ J F 5 1 E - 1 7 6 8 0 3 3 AN.HAERONI JUNAEDI HILANG DISEKITAR ASRAMA GEBANG KOTA MATARAM

CORAL&BATU ALAM

LAUNDRY

sudah tidak representatif lagi. Akibatnya, jika ada pertunjukan, terkadang kapasitasnya tidak mampu menampung pengunjung.

Bahkan, karena gedung tersebut tidak dilengkapi fasilitas yang memadai seperti AC, mengakibatkan pengunjung tidak tahan berlama-lama di dalam gedung.

Namun, katanya, mulai

tahun ini akan dilakukan perbaikan secara bertahap terkiat dengan program revitalisasi Taman Budaya NTB. Endah menjelaskan, revitalisasi Taman Budaya NTB untuk tahun ini dalam tahap penyusunan master plan dan penyusunan Detil Enginering Desain (DED) secara keseluruhan. Selain itu, khusus untuk renovasi (perbaikan) gedung pertun-

jukan tertutup, pada April mendatang sudah masuk dalam proses lelang.

Sehingga, diharapkan, pada November mendatang, gedung pertunjukan tertutup Taman Budaya sudah representatif dan rapi.

Dana revitalisasi Taman Budaya NTB itu, lanjutnya, nantinya berasal dari APBD dan APBN. Khusus

untuk dana APBN tahun ini tidak ada yang dalam bentuk kegiatan fisik, hanya dalam bentuk kegiatan non fisik. Diharapkan, tahun depan, pemerintah pusat bisa menggelontorkan dana untuk perbaikan fisik sejumlah fasilitas yang ada di taman Budaya NTB. “Pemerintah pelanpelan merapikan gedung ini,” pungkasnya. (nas)

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Jika PMK Turun

Mendikbud: Utang Tunjangan Profesi Guru Segera Dibayar

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh berjanji tunjangan profesi guru segera dibayar. Asalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pembayaran silpa sudah ada.

Mendikbud mengaku, total sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) yang berada di kabupaten/kota sebesar Rp6,068 triliun. Dana tersebut seharusnya untuk pembayaran tunjangan profesi guru yang masih menjadi utang dari tahun 2010-2013.

“Jadi saldo silpa itu masih ada Rp1,7 triliun lagi, dan memang benar uang itu masih ada di kabupaten/kota,” tegas Mendikbud sebagaimana dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id, Selasa (25/3).

Mendikbud mengatakan,

meskipun dana tersebut tersebar di kabupaten/kota, ada juga kabupaten/kota yang benar-benar tidak memiliki silpa. Akibatnya, kabupaten/ kota tersebut tidak bisa membayarkan tunjangan profesi para guru di daerahnya. Dari kabupaten/kota yang kurang

itu, Kemdikbud telah mengalokasikan Rp 598 miliar di 2014 ini, untuk membayar utang 2010-2013.

Untuk daerah yang memiliki Silpa, Mendikbud menegaskan segera menyelesaikan tunggakan utang kepada para guru. Kemdikbud, kata dia, berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan BPKP. “Segera kita selesaikan, tinggal menunggu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nya saja

untuk memakai silpa-silpa itu supaya bisa digunakan untuk utang piutang itu,” katanya.

PMK direncanakan rampung bulan ini (Maret, red). Dengan keluarnya PMK memiliki dasar hukum untuk menyalurkan dana kepada para guru yang berhak. “Selama ini kan mereka (daerah) tidak berani menggunakan anggaran tersebut, karena merupakan anggaran tahun 2010. Dengan PMK, maka kabupaten/kota harus mencairkan,” katanya. (ham)

Praya (Suara NTB) Rencana peresmian bangunan IPDN Kampus NTB di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal ditunda sampai batas waktu belum ditentukan, karena masih harus menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Meski demikian, aktivitas belajar mengajar dan perkantoran di kampus baru tersebut, tetap berjalan yang dimulai Senin (24/3).

Direktur IPDN Kampus NTB, Drs. H. Abdul Malik, M.M, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai kegiatan syukuran sekaligus sosialisasi pembukaan kampus IPDN baru, mengaku, sampai saat ini pihaknya belum menerima kepastian jadwal terkait rencana peresmian kampus IPDN tersebut. “Kalau masalah peresmian kita belum bisa pastikan. Karena dari pemerintah pusat juga belum memberikan konfirmasi yang jelas, kapan peresmian akan dilaksanakan,” jelasnya.

Sebelumnya, ungkapnya, peresmian gedung IPDN Kampus NTB direncanakan tanggal 26 atau 27 Maret. Namun, pemerintah pusat belum memberikan kepastian, sehingga rencana peresmian kampus belum bisa dilaksanakan sesuai rencana awal. ‘’Karena memang urusan peresmian kampus, menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jadi kita tidak menunggu peresmian kampus dulu. walau-

pun belum diresmikan, aktivitas belajar sudah mulai berjalan dilokasi kampus baru ini,” tambah mantan Sekda NTB ini.

Pihaknya berharap, dengan mulainya aktivitas belajar mengajar di kampus IPDN NTB yang baru bisa memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar khususnya Loteng dan NTB umumnya.

Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat sangat diharapkan demi kelancaran dan amannya kegiatan belajar mengajar di kampus IPDN NTB yang baru.

Pantauan Suara NTB di lokasi kampus baru menunjukkan aktivitas pengerjaan fisik masih terlihat.

Walaupun hanya berupa kegiatan fisik berskala kecil saja. Sementara untuk kegiatan fisik yang berat sudah tidak terlihat. Penataan taman dan halaman kampus juga masih terlihat semrawut di beberapa titik.

Dikonfirmasi di tempat yang sama, Sekda Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M, menegaskan terkait dimulainya aktivitas belajar mengajar di kampus baru masyarakat sekitar sangat mendukung.

Dan,siap memberi dukungan penuh bagi aktivitas kampus. “Kami pemerintah daerah bersama masyarakat sekitar menjamin keamanan di sekitar kampus IPDN ini,” janjinya. (kir)

Mufti Jusnir (Suara NTB/ist)

Hindari Narkoba KEPALA Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB Kombes Pol. Drs. Mufti Djusnir, APT M.Si beserta tim Provinsi NTB turun langsung memberikan penyuluhan narkoba dan bahayanya ke siswa SMAN 1 Kota Bima. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya meminta siswa menghindari diri dari berbagai jenis narkoba. Salah satunya dengan menyibukkan diri dengan mengembangkan kreasi, sehingga menjadi siswa yang berprestasi.

Penyuluhan dalam rangka Roadshow BNN Provinsi NTB digelar di aula SMAN 1 Bima, Selasa (25/3).

Kegiatan ini dihadiri seratus lebih siswa. Selain penyuluhan, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai kreasi seni, termasuk teater dan musik, baik dari siswa SMAN 1 Bima maupun perwakilan SMA lain.

Dalam pemaparannya, Mufti Djusnir menjelaskan mengenai bahaya yang ditimbulkan narkoba. Narkoba yang ada saat ini mulai dari pil ekstasi, ganja, sabu-sabu hingga mariyuana. Saat ini, katanya, baik pengedar maupun bandar memiliki banyak cara untuk merayu kalangan remaja agar terjerumus. Awalnya bisa diberikan secara gratis maupun hanya diminta mencicipi. Namun jika sudah mencicipi, tentu akan ketagihan.

Narkoba, ujarnya, umumnya menyerang saraf-saraf di bagian otak. Ini, lanjutnya, dinilai berbahaya pasalnya dalam belajar otak para siswa membutuhkan oksigen yang cukup. Jika sudah terkena narkoba, otak akan rusak. “Jika semakin banyak rusak, maka dia semakin bodoh,” tandasnya. Sejauh ini, sudah banyak bukti terkait korban narkoba, termasuk di Indonesia. Rata-rata mereka yang sudah kecanduan bisa dilihat dari segi fisik seperti di wajah yang timbul benjolan-benjolan serta keriput lebih awal.

Untuk itu, dia mengingatkan agar para siswa sama sekali tidak mendekati narkoba. Tentunya yang akan terkena dampak bukan saja siswa, namun juga orang tua yang sudah bekerja keras membiayai sekolah sejak SD hingga SMA akan merasa kehilangan. Salah satu caranya, yakni dengan berkreasi baik di bidang seni maupun olah raga. Tidak saja diri sendiri, namun teman yang disayangi juga harus diajak untuk masuk ke grup kreasi tersebut. “Kreasi kalian bisa menjauhkan diri dari narkoba, begitu juga dengan teman kalian, ajak dia masuk ke group untuk berkreasi,” ujarnya mengingatkan.(use)

Sidik Priamursida

(Suara NTB/her)

Pelajar Diduga Terlibat Kriminal

Polres Lobar Upayakan Lewat Mediasi Giri Menang (Suara NTB) Adanya dugaan keterlibatan oknum pelajar atau pelaku di bawah umum di Kediri Lombok Barat (Lobar) dalam kasus kriminal diupayakan penyelesaiannya lewat mediasi.

Hal inilah yang akan coba dilakukan Polres Lobar seperti disampaikan Kasat Reskrim Polres Lobar Iptu Sidik Priamursida terkait dugaan keterlibatan oknum pelajar SMK di Kediri dalam peristiwa penusukan di acara nyongkolan yang menyebabkan dua korban luka beberapa waktu lalu.

Dalam penjelasannya, Selasa (25/3), Kasat Reskrim menjelaskan, dari tiga orang yang diduga pelaku yang ditahan hanya satu orang yang dinyatakan sebagai pelaku. Sementara dua orang, tak terbukti . Pelakunya sendiri berinisial AZ diketahui salah seorang siswa di SMK Kediri dan masih di bawah umur. Kini kasus tersebut ditangani intensif jajaran Polres Lobar.

Kronologi kejadian, ujarnya, saat rombongan nyongkolan baru pulang nyongkolan dari Berbokong ke Bangket Dalem.

Di tengah perjalanan, saat pengaturan lalu lintas di jalan sempat terjadi senggolan antara korban dengan pelaku. Karena tersulut emosi, lantas terjadi perkelahian, sehingga berujung penusukan. Pelaku yang merupakan warga Bangket Dalem membawa senjata tajam. Saat berkelahi, senjata ini digunakan menusuk korban, sehingga dua korban luka di bagian lengan dan dada kiri.

Setelah selesai berkelahi, lalu dua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Gerung untuk dirawat. Korban yang mengalami luka di dada kiri masih dirawat, namun korban yang luka lengannya sudah pulang dari rumah sakit.

Sementara tiga orang diduga pelaku diamankan ke polres.

Hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi, ujarnya, dari tiga pelaku ini satu orang inisial AZ dianggap sebagai pelaku, sementara dua orang inisial AD dan AL tak terbukti sebagai pelaku. Namun dua orang ini masih mengamankan diri di Polres Lobar. Meski di bawah umur, pelaku tetap diproses. Namun pihaknya mengupayakan mediasi, karena pelaku masih di bawah umur. (her)

Pelajar di Bima Ikuti Pendidikan Pemilih Pemula Kota Bima (Suara NTB) Sebanyak 500 siswa dari berbagai SMA/sederajat dan mahasiswa Perguruan Tinggi (PT) akan mengikuti kegiatan pendidikan pemilih muda di aula Sudirman, STKIP Taman Siswa Bima yang diselenggarakan Rabu (26/3). Kegiatan ini sengaja diselenggarakan oleh CEPP STKIP Taman Siswa Bima bekerjasama dengan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri untuk merancang pendidikan pemilih muda dalam menyongsong Pemilu 2014.

Kegiatan dengan tema ‘Sosialisasi Best Practise Pendidikan Politik Bagi Calon Pemilih Pemula dan Caleg Perempuan. Direktur CEPP STKIP Taman Siswa, Ibnu Khaldun M.Si menyebutkan, salah satu target dari kegiatan ini adalah Gerakan Pemilih Muda Indonesia. Pendidikan politik ini, katanya, bertujuan membangun komitmen dan kerja bersama untuk memilih dengan cerdas, memahami apa makna dari partisipasi politik, untuk apa berdemokrasi. Kesemuanya itu bertujuan memper-

siapkan para pemilih muda menjadi pemimpin dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia Merdeka pada tahun 2045. “Para mahasiswa perguruan tinggi yang berusia 17-23 tahun menjadi bagian terpenting dalam mempersiapkan diri menjadi caloncalon memimpin bangsa di masa depan, dengan motto pemuda hari ini, masa depan demokrasi,” tandasnya.

Lebih lanjut, pemilih muda pada Pemilu 2014 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat/karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya.

Sebagian besar di antara mereka adalah dari kalangan pelajar, kritis dan mandiri. Terlebih mereka menggunakan dengan baik teknologi informasi, mulai dari handphone, laptop, ipod, ipad. Mereka berinteraksi melalui jaringan sosial media, seperti internet, twitter, facebook, linked. Model pendidikan pemilih muda yang sudah digunakan dalam kegiatankegiatan CEPP Uni link adalah budaya popular, musik,

teknologi sosial media, seperti twitter, Facebook dan blog dan kegiatan-kegiatan organisasi di sekolah-sekolah dan di kampuskampus.

Ibnu menyebutkan, CEPP STKIP Taman Siswa Bima merancang model pendidikan politik, demokrasi dan pemilu untuk pemilih muda. Pendidikan politik dengan metode dan bahasa yang tepat untuk kalangan muda agar dapat dipahami bahwa demokrasi, partisipasi politik adalah penting untuk mempersiapkan pemimpin bangsa di masa depan.

Tujuan dari pendidikan pemilih muda ini yang jumlahnya 53 jutaan usia 17-29 tahun agar pertama, tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014 dari kalangan muda meningkat. Kedua, mengajak seluruh komponen bangsa para kandidat partai politik dan penyelenggara pemilu KPU dan Bawaslu meningkatkan kualitas demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur (tidak menggunakan money politics) dengan melakukan pengawasan dari kalangan kampus. (use)

TBM Pantai Ampenan Masih Belum Diminati Mataram (Suara NTB) Sejak diluncurkan awal Februari silam, keberadaan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Pantai Ampenan hingga saat ini belum diminati masyarakat sekitar atau pun pengunjung pantai Ampenan.

Alasannya, masih terbatasnya ruang bacaan dan ketersediaan fasilitas bagi para pengunjung yang ingin masuk ke TBM binaan Perpustakaan Kota Mataram ini.

Ditemui Selasa (25/3), Rukmah, warga sekitar TBM Pantai Ampenan mengaku sejak diresmikan sebagai TBM beberapa waktu silam, dirinya belum pernah masuk ke dalam TBM. Ruangan TBM yang kecil dan sempit menjadi alasan dirinya dan warga sekitar tidak pernah masuk.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Hj. Yunida Bondan, mengaku hajatan awal didirikannya TBM yang berlokasi di Pantai Ampenan tersebut adalah agar dapat menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung yang berkunjung ke Pantai Ampenan. Tidak hanya berkunjung melihat pantai, tapi juga bisa berkunjung ke TBM sambil membaca,” ujarnya.

(Suara NTB/dys)

TBM - Kondisi TBM Pantai Ampenan yang masih belum banyak dikunjungi warga atau pelajar yang refreshing di Pantai Ampenan.

Meski demikian, dirinya tidak menampik belum banyak perkembangan TBM Pantai Ampenan baik dari sisi kuantitas para pengunjung setiap hari sejak diresmikan beberapa waktu lalu. Walau begitu, ia mengaku keberadaan TBM Pantai Ampenan ini ke depan akan diminati. “Kita kan baru membuka TBM ini, harus pelan-pelan dulu lah,” ujarnya.

Selain itu, kesibukan para pengelola TBM yang ratarata mahasiswa menjadi sebab lain belum optimalnya pengelolaan. “Karena kalau pagi mereka harus kuliah. Jadi bukanya siang mulai sekitar

jam 2 siang,” ujarnya.

Diakuinya, dipilihnya Pantai Ampenan sebagai lokasi TBM dianggap strategis, karena selain Ampenan mempunyai nilai sejarah tinggi juga saat ini sedang berkembang menjadi salah satu pusat pariwisata di Kota Mataram.

“Jadi dengan adanya TBM bisa menjadi salah satu daya tarik bagi para pengunjung, sehingga pilihan berwisatanya jadi bertambah,” ujarnya.

Untuk diketahui, keberadaan TBM Pantai Ampenan menjadi TBM ketiga yang dirintis oleh Perpustakaan Kota, selain TBM di Taman Udayana dan Taman Sangkareang. (dys)

SDN 1 Ampenan Dicanangkan Jadi Sekolah Adiwiyata Mataram (Suara NTB) Sekolah Dasar Negeri 1 Ampenan pada tahun 2014 ini jadi salah satu sekolah yang dicanangkan menjadi sekolah yang berbasiskan lingkungan (Adiwiyata) di Kota Mataram.

Wakil Kepala SDN 1 Ampenan, Sri Suhartini, S.Pd, Rabu (25/3), menjelaskan, dicanangkannya SDN 1 Ampenan menjadi salah satu sekolah di Kota Mataram yang berbasiskan lingkungan disebabkan kondisi sekolah yang mempunyai komitmen terhadap pemeliharaan lingkungan. Hal tersebut bisa dilihat dari kondisi sekitar sekolah yang semua sudutnya dipenuhi dengan tumbuhan dan pepohonan.

Hal lain yang membuat pihaknya bersiap menjadi Sekolah Adiwiyata, karena kepedulian pihaknya atas kondisi lingkungan. Menurutnya, berbagai problem lingkungan saat ini seperti longsor, banjir, dan pencemaran air disinyalir sebagai buah dari ketidaksadaran

masyarakat untuk menjaga kondisi lingkungan sekitar mereka.

Sebagai Sekolah Adiwiyata, setidaknya beberapa program harus dilaksanakan sekolah di antaranya sekolah harus mengajarkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap siswa.

Tidak hanya itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mempunyai banyak instrumen, salah satunya bagaimana sekolah mengolah limbah sampah yang dihasilkan. Begitu juga dari segi perlindungan sekolah harus mampu menampung dan memanfaatkan air hujan agar tidak terjadi genangan pada saat musim penghujan.

Dalam konteks kurikulum, Sekolah Adiwiyata nantinya akan mengembangkan kurikulum yang berbasis lingkungan yang diintegrasikan melalui berbagai mata pelajaran tertentu seperti dalam mata pelajaran IPA dan lain sebagainya. (dys)

(Suara NTB/dys)

SEKOLAH - SDN 1 Ampenan yang dicanangkan jadi Sekolah Adiwiyata di Kota Mataram.

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

Berpesta Usai Kalah 6-0, Ozil Dikecam Fans London Kekalahan telak dari Chelsea akhir pekan lalu rupanya tak menghalangi gelandang Arsenal, Mesut Ozil untuk bersenang – senang bersama kekasihnya dan dua rekannya. Ia bahkan memposting foto pesta ulang tahun kekasihnya itu di akun Facebook-nya, yang langsung menuai kecaman dari fans Arsenal.

(Suara NTB/ist)

BERPESTA – Foto Ozil yang sedang berpesta merayakan ulang tahun ke-24 kekasihnya, Mandy Capristo dan menuai kritik dari fans Arsenal.

Bela NTB di PON, Baiq Vina Ajukan Syarat Mataram (Suara NTB) Atlet kelahiran NTB, Baiq Vina Lestari, peraih medali emas untuk Provinsi Riau di Kejurnas di Jakarta tahun 2013 lalu menanggapi serius rencana Percasi NTB yang ingin memanggil dirinya untuk memperkuat NTB di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Atlet kelahiran Labuapi, Lobar itu siap membela NTB di PON XIX/2016 asalkan NTB memberikan pekerjaan tetap untuknya.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (25/3) kemarin, Baiq Vina Lestari yang biasa disapa Vina itu mengatakan bahwa keinginannnya untuk membela NTB sebenarnya sudah sejak lama. Namun Percasi NTB sebagai organisasi yang menaungi atlet catur tidak mampu mendanai pembinaan dirinya, membuat dia hengkang membela Riau di PON XVIII/2012.

Mendengar keinginan Percasi NTB yang ingin mengambil kembali dirinya untuk perkuat NTB di kejurnas, dia mengaku sangat gembira. Namun demikian dia tetap mengajukan syarat untuk dia kembali ke NTB, salah satu persyaratan yang harus disanggupi oleh NTB yakni mengikat dirinya dengan pekerjaan tetap.

Persyaratan ini sengaja diajukan Vina agar dia dapat diperlakukan dengan baik oleh Pengprov Percasi NTB, sehingga diapun dapat terus berlatih dengan baik di NTB. Diakuinya, selain NTB ada beberapa daerah lain, seperti Riau telah menawarkan pekerjaan tetap/CPNS buatnya.

Namun, Vina belum bisa menyanggupi tawaran itu karena lokasinya jauh dari NTB. Akan tetapi, bila NTB menawarkan pekerjaan tetap dia siap membela daerah kelahirannya NTB karena keluargannya berdomisili di NTB. “Saya masih atlet Riau. Kalau mereka serius menginginkan saya memperkuat NTB di PON, saya ingin Pengprov Percasi NTB membuat kesepakatan di atas kertas, tentunya saya inginkan pekerjaan tetap,” ucapnya.

Bila diberikan pekerjaan tetap, Vina berjanji dia akan memberikan kontribusi medali emas untuk NTB di PON XIX Jabar 2016 mendatang. Menurutnya peluang dirinya untuk menyumbangkan medali emas di PON cukup besar, terutama di kelas catur klasik dan catur cepat menjadi andalannya. Hal itu dibuktikannya pada Kejurnas di Jakarta tahun 2013 lalu, dimana dia sukses mempersembahkan medali emas. (fan)

Atlet Menembak Minta Diperhatikan Mataram (Suara NTB) Meski tidak dapat ambil bagian membela Kota Mataram di Porprov NTB 15-21 Juni 2014, namun atlet menembak Kota Mataram minta diperhatikan. Mereka berharap KONI Kota Mataram ikut mendukung dana pembinaan atlet Kota Mataram yang tengah mempersiapkan diri menghadapi PON Remaja di Jawa Timur (Jatim), Desember 2012 mendatang.

Pelatih Menembak Perbakin Rinjani Kota Mataram, Andik Budi Hariono yang dihubungi Suara NTB belum lama ini menjelaskan jumlah atlet asal Kota Mataram yang dipersiapkan membela kontingen NTB di PON remaja kurang lebih 10 atlet. Oleh karena itu dia berharap pihak KONI Kota Mataram mendukung persiapan atlet Kota Mataram yang tengah mempersiapkan diri mengikuti PON Remaja.

“Meski atlet kita tak ikut bertanding di Porprov NTB , namun kami berharap KONI Kota Mataram juga memberikan bantuan dana pembinaan untuk atlet menembak Kota Mataram, karena sebanyak 10 atlet Kota Mataram sedang kita siapkan mengikuti PON Remaja,” ucapnya.

Andik yang juga merupakan pelatih menembak Perbakin NTB ini menjelaskan, selain dipersiapkan mengikuti PON Remaja, tujuh atlet asal Kota Mataram juga telah berhasil meraih tiket ke PON XIX Jabar 2016. Mereka tengah menjalani Pelatda Desentralisasi di SMA Hang Tuah Mataram.

L. Rizal dan kawan-kawan butuh dukungan moril dari KONI Kota Mataram selama persiapan tersebut.

Di tempat terpisah Sekum KONI Kota Mataram, Mansur SH, mengatakan, Pemkot Mataram melalui KONI Kota Mataram siap mendukung pembinaan atlet Kota Mataram yang berprestasi. Tak hanya menembak namun atlet cabor lainnya juga akan mendapat dukungan dana dari KONI Kota Mataram, khususnya atlet - atlet cabor yang membela Kota Mataram Porprov NTB 2014 akan mendapat dana TC mulai 1 April mendatang. (fan)

Seperti dilansir Daily Mail, kekasih Ozil, Mandy Capristo saat itu tengah merayakan ultahnya yang ke-24. Sayangnya, waktu perayaan ultah itu tampaknya kurang tepat, karena beberapa jam sebelumnya, Arsenal baru saja mengalami kekalahan memalukan dengan skor telak 6-0 dari Chelsea. Ozil memang tak tampil dalam laga tersebut karena tengah

cedera, namun, keputusannya untuk mempublikasikan pesta bersama kekasihnya itu tampaknya memunculkan kesan kurang baik.

Capristo memposting foto perayaan ultahnya itu di akun Instagram miliknya dan menambahkan komentar, “Malam yang tak terlupakan #thegracegatsby’,” yang merupakan tema pesta tersebut.

Ozil pun ikut – ikutan memposting gambar itu di akun Facebook miliknya. Kontan saja, kritik atas perilaku Ozil yang terkesan kontras dengan hasil memalukan di kandang Chelsea itu langsung bermunculan.

Seorang fans bahkan menyindir Ozil dengan menyebutkan, “Senang rasanya melihat seseorang justru bersenang – senang setelah kita

kalah 6-0. Saya akan mengusulkan siapapun yang anda pekerjakan untuk mengelola akun sosial media untuk berhenti sejenak! Dan jika anda mempostingnya sendiri, anda membutuhkan seorang penasehat yang lebih baik!!!”

Ozil memang tidak bermain dalam laga memalukan di Stamford Bridge tersebut karena tengah dilanda cedera.

Nicklas Bendtner, yang ikut dalam pesta tersebut juga tidak diturunkan. Namun, selain Bendtner, hadir pula Bacary Sagna yang bermain selama 90 menit di Stamford Bridge. (ant/bali post)

Dompu Targetkan Tiga Besar pada Porprov NTB 2014 Dompu (Suara NTB) Kabupaten Dompu menargetkan masuk tiga besar perolehan medali pada pekan olahraga Provinsi (Porprov) NTB di Mataram 15-22 Juni 2014 mendatang. KONI Dompu pun meminta seluruh cabang olahraga (Cabor) untuk menyatukan langkah dan menyamakan persepsi untuk mengharumkan nama daerah.

Pembenahan manajemen organisasi untuk mewujudkan target tiga besar akan dilaku-

kan KONI Dompu.

Ketua Umum KONI Dompu, Yuhasmin, MSI pada acara rapat koordinasi dan konsultasi KONI Dompu, Senin (24/3) kemarin, mengungkapkan, Porprov merupakan kompetisi multi cabor yang membawa nama daerah. Atas nama kepentingan dan nama daerah, KONI mengharapkan semua cabang olahraga (Cabor) dapat menyamakan persepsi dan langkah untuk mensukseskan.

“Walaupun ada perbedaan

(pandangan dan politik), mari kita bersatu untuk membawa nama baik daerah (Dompu),” ajak Yuhasmin.

Pada Porprov 2014 mendatang, Yuhasmin mengaku, menargetkan Kabupaten Dompu bisa meraih juara tiga dalam memperoleh medali emas. Target ini cukup realistis terlebih pada Porprov sebelumnya, Dompu memperoleh juara empat perolehan medali emas. Untuk mencapai target ini, pihaknya meng-

(Suara NTB/ula)

PERSIAPAN PORPROV - Rapat koordinasi dan konsultasi KONI Dompu dalam rangka persiapan Porprov NTB 2014 mendatang di Mataram, Senin (24/3) kemarin.

Thoriq Alkatiri Lulus sebagai Wasit FIFA Jakarta (Suara NTB) Wasit muda Thoriq M. Alkatiri dinobatkan sebagai wasit terbaik kompetisi Indonesia Super League (ISL) 2013/2014 edisi Februari versi Komite Media PSSI. Thoriq M. Alkatiri dinobatkan sebagai wasit terbaik setelah melewati dua tahapan yang telah disiapkan oleh tim Komite Media PSSI serta 11 panelis dari berbagai media di Kantor PT. Liga Indonesia Jakarta, Senin.

Tahapan pertama, semua wasit dinilai berdasarkan kriteria yang ditetapkan mulai kewibawaan, ketegasan di lapangan, kerapihan, kepercayaan diri saat memimpin pertandingan, gestur tubuh, kondisi fisik, cara komunikasi dengan pemain, dan ofisial serta cara menangani protes pemain dan ofisial.

Pada tahapan tersebut pria kelahiran Karawang 19 November 1988 mampu mengumpulkan 38 poin. Di bawahnya adalah wasit Kusni dengan 35 poin dan Bahrul Ulum dengan 26 poin.

Tahapan kedua adalah dengan sistem voting yang dilakukan oleh panelis. Ada sembilan dari 11 panelis yang hadir dan wasit beru-

sia 26 tahun itu mendapatkan tujuh suara, Kusni dua suara, dan Bahrul Ulum nol suara.

“Syukur alhamdulilah dengan apa yang sudah dipercayakan kepada saya. Penghargaan ini tidak membuat saya menjadi besar kepala, tetapi makin membuat saya harus lebih lebih baik lagi ke depannya,” kata Thoriq saat dikonfirmasi dari Jakarta.

Selama Februari, Thoriq M. Alkatiri memimpin sebanyak empat pertandingan yang semuanya dikategorikan pertandingan besar. Wasit berusia 26 tahun membuka kompetisi terbesar di Indonesia ini dengan memimpin pertandingan antara Semen Padang dan Barito Putra (5/2).

Selanjutnya, Persita melawan Arema Indonesia (13/2), Putra Samarinda melawan Persempan Madura United (19/2), dan pertandingan Persela Lamongan melawan PSM Makassar (27/2).

PSSI selaku induk organisasi sepak bola Indonesia telah menyiapkan 25 wasit untuk memimpin kompertisi tertinggi di Tanah Air, yaitu ISL. Sesuai dengan rencana penilaian wasit akan dilakukan tiap bulan dan puncaknya setelah kompetisi ISL 2013/2014 berakhir.

“Tentunya kami sangat

berharap, prestasi yang ditunjukkan Thoriq pada bulan Februari ini bisa menjadi pemacu bagi dirinya untuk terus menunjukan kualitas yang lebih baik lagi ke depannya. Dan, bagi wasit-wasit lain, tentu harus makin terpacu agar bisa mendapatkan penghargaan serupa pada bulan-bulan selanjutnya,” kata Komite Media PSSI Rendra Soedjono.

Thoriq M. Alkatiri selain merupakan wasit muda juga baru saja dinyatakan lulus sebagai wasit FIFA. Dengan status baru ini, kemampuan dalam memimpin pertandingan terus dipantau oleh Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC bahkan FIFA. “Saya baru pulang dari Brunei Darussalam (tempat tes berlangsung), hasilnya sudah lulus jadi sekarang tinggal menunggu tugas kalau diberi kesempatan,” kata Thoriq.

Thoriq menjadi satu-satunya wasit asal Indonesia yang dinyatakan lolos dalam ujian itu. Dua pengadil lapangan lainnya, yaitu Handri Kristanto dan Oki Dwi Putra, dinyatakan tidak lolos dan harus mengulang tes tersebut pada tanggal 11 April. (ant/bali post)

harapkan masukan dari cabor dalam beberapa kedepan.

“Kita menargetkan tiga besar pada Porprov NTB mendatang, sehingga atlet asal Dompu bisa ikut menyumbang medali pada PON 19 di Jawa Barat tahun 2016 yang ditargetkan meraih 15 emas,” jelas Yuhasmin.

Namun Yuhasmin mengaku, paham akan persoalan masing-masing Cabor yang memiliki keterbatasan sarana prasana hingga dana pembinaan bagi atletnya. Karenanya sejak awal pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera mencairkan dana hibah bagi KONI Dompu dalam rangka persiapan menghadapi Porprov NTB. Bahkan oleh Bupati telah didisposisi sejak 10 Februari 2014 lalu agar dana hibah ke KONI Dompu dapat dicairkan sebagian.

“Tapi anggaran itu baru kita tandatangani pencairan pembagiannya Jumat (21/3) kemarin. Itupun setelah enam kali kami susun RAB (rencana anggaran dan belanja),” ungkap Yuhasmin.

Sisa waktu dua bulan lebih

menjelang Porprov, Yuhasmin mengharapkan, dapat dimaksimalkan oleh masing-masing Cabor dalam membina atletnya. Pekan ini pun cabor diminta untuk menyampaikan laporan kebutuhan sarana prasarana latihan dan laporan perkembangan atletnya sehingga, pekan depan dapat diputuskan cabor unggulan, potensial dan cabor harapan.

“Untuk cabor menembak sudah dipastikan tidak akan dikirim karena tidak ada atletnya dan tidak ada aktifitasnya. Untuk yang lain mungkin hanya nomor perlombaan yang diverifikasi,” terangnya.

KONI Dompu juga menyiapkan bonus bagi atlet yang berprestasi pada Porprov NTB mendatang. Hanya saja, bonus bagi atlet ini belum bisa disebutkan nilainya karena masih akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

“Untuk reward ini kita masih bisa kita dekati pemerintah daerah, kalaupun tidak ada, kita akan upayakan BUMN/BUMD yang ada,” katanya. (ula/*)

Porprov NTB

Pelti Lotim Siap Amankan Posisi Juara Umum Mataram (Suara NTB) Pengcab Persatuan Tenis Indonesia (Pelti) Lotim akan menurunkan atletnya di semua kelas yang dipertandingkan di cabang olahraga tenis di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX di Mataram 15-21 Juni mendatang. Mereka siap mengamankan posisi juara umum yang diraihnya di Porprov NTB tahun 2010 dengan raihan tiga emas dan satu perak.

Sekum Pelti Lotim, H. Mulyono Slamet kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (25/ 3) kemarin mengatakan bahwa untuk merebut kembali juara umum yang diraih petenis Lotim pada Poprov NTB tahun 2010 Pelti Lotim sudah mempersiapkan sedikitnya 10 atlet yang akan ambil bagian di event bergengsi tersebut.

Para atlet yang dipersiapkan itu terdiri lima atlet putra dan lima atlet putri, yang diseleksi oleh Pelti bulan Januari lalu.

“Lima atlet putra dan lima atlet putri ini akan mengikuti semua kelas yang dipertandingkan di Porprov NTB,” ucapnya Dikatakannya, kelas-kelas yang akan diikuti nantinya adalah tungal putra/putri, ganda putra/putri, beregu putra/putri dan ganda campuran. Menurutnya, sejumlah atlet itu sudah menjalani TC desentralisasi awal Maret lalu, dan Mulyono sendiri optimis atlet - atletnya punya peluang untuk meraih

kepingan medali emas di tujuh kelas yang akan dipertandingkan di Porprov tersebut.

Pasalnya, sebagian besar jumlah atlet yang dipersiapkan itu merupakan atlet yang sudah menjuarai event tingkat regional.

Dicontohkannya, atlet putranya, Alga, Taufik, Andri, Oky, Arif dan Rahman pernah meraih juara di kejuaraan daerah (Kejurda) yang digelar Pelti NTB tahun 2013 lalu. Demikian halnya atlet putrinya, Ika, Sasa, Tri dan Maya merupakan atlet unggulan Pelti Lotim.

Para atlet yang dilatih oleh pelatih, Saiful dan Marhum itu akan ambil bagian di kelas tunggal putra/putri, ganda putra/putri, beregu putra/putri dan ganda campuran. Mulyono sendiri optimis anak-anaknyanya dapat mengamankan posisis juara umum yang diraih porprov NTB 2010 lalu. Hal itu bisa dilihat dari perkembangan atlet selama menjalani latihan. Dimana kondisi fisik dan persiapan teknik atlet semakin menunjukan peningkatan.

Sementara itu Ketua Umum Pelti NTB, Andy Hadianto yang dihubungi terpisah menjelaskan bahwa jumlah peserta yang akan mengikuti pertandingan tenis di Porprov NTB akan dibatasi, masingmasing daerah hanya dapat mengirimkan empat atlet putra dan empat atlet putri. (fan)

SUARA NTB

Rabu, 26 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 26 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

KESEHATAN

Halaman 14

Mencermati Pengawet pada Makanan dan Minuman Dalam kehidupan yang serba praktis sekarang ini, kehadiran berbagai produk makanan dan minuman dalam kemasan menjadi pilihan banyak masyarakat. Padahal dalam proses produksinya, banyak yang tidak bisa lepas dari pemakaian bahan pengawet agar produknya itu tahan lama. Tanpa sadar pula, lama-kelamaan bahan pengawet ini akan menumpuk di dalam tubuh.

BAHAN pengawet pada makanan dan minuman berfungsi menekan pertumbuhan mikro organisme yang merugikan, menghindarkan oksidasi makanan sekaligus menjaga nutrisi makanan. Ada beberapa bahan pengawet yang memang diperbolehkan untuk makanan dan minuman yang diperkenankan badan dunia.

Hal ini ditetapkan dalam Kepmenkes (Keputusan Menteri Kesehatan). Tentunya, Menteri Kesehatan membuat suatu keputusan bukan begitu saja.

Sebab, di dunia ada komite yang terdiri atas pakar dari WHO, FAO dan perwakilan dari 185 negara yang menetapkan bahan-bahan tambahan apa yang boleh ditambahkan dalam makanan dan minuman dalam jumlah yang telah ditentukan. Termasuk pemanis, pengawet, pengempal, dan sebagainya.

Pengawet yang digunakan pada minuman ringan yang banyak diberitakan (natrium benzoat dan kalium sorbat) adalah bahan pengawet yang diperbolehkan penggunaannya dalam makanan. Tidak hanya digunakan di Indonesia, tetapi juga oleh negara lain.

Bahan pengawet kalium sorbat dan natrium benzoat aman digunakan dalam produk makanan dan minuman. Demikian persetujuan BPOM dan badanbadan otoritas internasional dalam keamanan pangan seperti FDA (Badan Administrasi Pangan dan Obat di Amerika Serikat), EU (Uni Eropa), FAO (Organisasi Pangan dan Pertanian), WHO (Badan Kesehatan Dunia), serta CODEX (badan standarisasi pangan internasional).

Persetujuan ini telah melalui pengujian ekstensif yang membuktikan bahwa kedua bahan

pengawet tersebut aman untuk kesehatan yang diatur dalam Permenkes No.722/Menkes/IX/88.

Kedua bahan tersebut telah digunakan secara luas dalam berbagai produk makanan dan minuman di Indonesia maupun di mancanegara, sejak lebih dari 50 tahun lalu.

Natrium Benzoat dikenal juga dengan nama Sodium Benzoat atau Soda Benzoat. Bahan pengawet ini merupakan garam asam Sodium Benzoic, yaitu lemak tidak jenuh ganda yang telah disetujui penggunaannya oleh FDA (Badan Administrasi Pangan dan Obat di Amerika Serikat) dan telah digunakan oleh para produsen makanan dan minuman selama lebih dari 80 tahun untuk menekan pertumbuhan mikro organisme (jamur).

Menurut sebuah studi WHO, Sodium Benzoat adalah bahan pengawet yang digunakan untuk makanan dan minuman serta sangat cocok untuk jus buah maupun minuman ringan. Sodium Benzoat banyak digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti jus buah, kecap, margarin, mentega, minuman ringan, mustard, sambal, saus salad, saus tomat, selai, sirop buah, dan lainnya.

Sodium Benzoat secara alami terdapat pada apel, cengkeh, cranberry (sejenis buah berry yang digunakan untuk membuat agaragar dan saus), kayu manis, prem (yang dikeringkan) dan lain-lain.

International Programme on Chemical Safety tidak menemukan adanya dampak terhadap kesehatan manusia dengan dosis sebesar 647-825 mg/kg berat badan per hari. Degradasi Sodium Benzoat (yang dihasilkan dalam tubuh dari garam sodium) telah dipelajari secara detail dan

MINUMAN KEMASAN – Bahan pengawet terdapat dalam aneka minuman kemasan yang dijual di pasaran.

(Suara NTB/ist)

untuk Sodium Benzoat dalam makanan bukan karena sifat racunnya, melainkan karena jumlahnya melebihi 0.1 persem, bahan ini dapat meninggalkan rasa tertentu di mulut.

Sementara Kalium Sorbat dikenal juga dengan nama Potassi-

menunjukkan bahwa bahanbahan ini tidak berbahaya.

Sekitar 75 hingga 80 persen dikeluarkan dalam jangka waktu 6 jam dan seluruh dosis akan dikeluarkan dari dalam tubuh dalam jangka waktu sekitar 10 jam. Batasan yang ditentukan

um Sorbat. Potassium sorbat adalah garam potassium dari asam sorbic yang digunakan untuk menghentikan bertumbuhnya jamur. Potassium Sorbat banyak digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti air soda, ikan asap, ikan asin, jus

buah, keju, kue, margarin, mentega, minuman anggur, minuman ringan, produk buah-buahan yang difermentasi, roti, saos selada, susu, yoghurt, dan lainnya.

Potassium Sorbat mempertahankan kualitas makanan dan minuman. (pusdat/bp)

Pengawet Alami bisa Diandalkan - Kecombrang : Bunga kecombrang yang berwarna pink ini rasanya asam segar.

Dibuat sambal atau sebagai bumbu gulai khas Sumatra. Kecombrang yang wangi segar ini sangat kaya manfaat. Kini ekstraknya bisa menjadi pengawet makanan alami.

Kecombrang atau honje merupakan sejenis tumbuhan rempah yang buah, bunga dan bijinya bisa dimanfaatkan sebagai sayuran. Sayuran ini berwarna merah muda, jika batangnya sudah tua akan berbentuk seperti tanaman jahe, tumbuh tegak dan banyak. Sedangkan rimpangnya tebal berwarna krem dan ketika masih muda warnanya merah jambu. Sayuran ini bertekstur lembut dan segar.

Di beberapa daerah tanaman ini punya nama yang berbeda misaln-

dalam mengawetkan makanan telah diketahui sejak jaman dahulu untuk mengawetkan daging dan ikan. Produk yang diaplikasikan garam umumnya memiliki kondisi yang baik bahkan selama beberapa tahun.

Namun, seiring kemajuan jaman, tidak semua makanan kini disimpan dan diawetkan selama bertahun-tahun. Biasanya cukup setidaknya 1-2 bulan saja sambil dikonsumsi. Garam sendiri bekerja mengawetkan makanan dengan cara mengdehidrasi makanan sehingga mikroba tidak hadir dalam makanan. Garam membuat makanan tetap kering sehingga mencegah pertumbuhan jamur dan ragi.

Seperti halnya garam, gula juga dapat menghilangkan kelembaban makanan. Ia juga mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba lainnya yang berkontrobusi terhadap dekomposisi. Gula ini dikenal sebagai pengawet selama ribuan tahun.

Orang-orang Mesir kuno bahkan dikenal mengawetkan makanan dalam toples madu. Makanan yang biasanya diawetkan dengan gula ini memang rasanya manis, dimasak dengan gula sampai mengkristal.

ya, di Medan menyebutnya kincung atau rias, Minangkabau menyebutnya kincuang dan sambuan, Malaysia Siantan dan di Thailand dikenal dengan kaalaa, namun di Indonesia banyak yang menyebut tanaman ini dengan kecombrang.

Pada masakan nusantara, kecombrang sering dijadikan sebagai bahan campuran dan penyedap masakan. Kalau di Jawa Barat dijadikan lalap dengan direbus dan dicocol sambal. Di daerah Banyumas, kecombrang dikukus untuk dijadikan pecel. Di Medan sebagai bahan dasar sayur asam karo. Lain halnya di negara Malaysia dan Singapura, kecombrang kerap menjadi unsur penting membuat laksa.

Jika dimakan segar kecombrang dapat mengeluarkan aroma harum pada tubuh. Selain itu jika sedang terkena campak batang kecombrang bisa menghilangkan bintikbintik campak dengan mengoleskan ke tubuh. Kini ekstrak kecombrang juga dijadikan pengawet makanan alami.

- Gula dan Garam Garam merupakan salah satu resep pengawet makanan alami tertua di dunia. Kehandalan garam (Suara NTB/ist)

JIKA anda khawatir dengan dampak jangka panjang dari bahan pengawet yang terdapat dalam makanan atau minuman kemasan yang ada di pasaran, sejumlah bahan alami bisa anda pilih sebagai bahan pengawet. Berikut sejumlah bahan pengawet alami yang bisa dipakai untuk mengawetkan makanan atau minuman :

Namun ternyata memang usia konsumsinya jadi lebih panjang.

- Ceker Ayam Pengolahan ceker ayam ternyata bisa menjadi cara alami untuk mengawetkan makanan. Mengapa demikian? Tiga mahasiswa jurusan Kimia Fakultas Matematika dan IPA (FMIPA) Universitas Sebelas Maret (UNS), Ganjar Fadillah, Rahmat Hidayat, dan Pramudya Putri, menyatakan, limbah ceker ayam mengandung zat yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengawet makanan. “Selain mudah didapat, ternyata ceker ayam itu mengandung gelatin yang cukup tinggi,� kata Ganjar yang didampingi Rahmat saat menerangkan soal pengawet temuannya, belum lama ini. Ganjar mengungkapkan, untuk mendapatkan gelatin, ceker ayam memang harus diolah terlebih dahulu dan diambil proteinnya. Berdasarkan penelitian, protein dalam kandungan ceker ayam mencapai 22,92 persen. Namun, untuk mendapatkan serbuk pengawet, ketiganya harus melakukan beberapa proses terlebih dulu. (berbagai sumber)

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Upaya Pemerintah Bebaskan Satinah Bengkulu (Suara NTB) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Is-

kandar mengatakan bahwa pemerintah menyediakan dana sebesar Rp12 miliar dan

(ant/Bali Post)

FOTO SATINAH - Sulastri, kakak ipar TKI Satinah memperlihatkan foto terkini Satinah yang diabadikan pada awal Februari lalu di penjara kota Buraydah, Arab Saudi, di rumahnya di Desa Kalisidi, Ungaran, Semarang, Jateng, Selasa (25/3).

melakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi untuk membebaskan Satinah, warga Indonesia yang terancam hukum pancung di Arab Saudi.

“Dana sebesar Rp12 miliar disiapkan pemerintah untuk Satinah, itu pun sudah terlalu besar. Biasanya dalam kasus serupa hanya Rp1 miliar,” kata Muhaimain di Bengkulu, Selasa (25/3).

Ia mengatakan, keluarga korban majikan Satinah binti Jumadi bahkan meminta dana Rp 21 miliar sebagai ganti uang darah atau diat. Dari tuntutan itu, pemerintah Indonesia menyediakan Rp 12 miliar dan menurut Menakertrans jumlah tersebut sudah terlalu besar.

Ia mengatakan pemerintah akan mengupayakan negosiasi, seperti yang dilakukan setahun terakhir yang dapat menunda eksekusi Satinah.

Upaya lain yang sudah di-

lakukan adalah mengirim surat dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pemerintah Arab Saudi dan keluarga korban pembunuhan.

Direktur Women Crisis Center Cahaya Perempuan Bengkulu Tety Sumeri mengatakan pemerintah Indonesia seharusnya lebih keras mengupayakan pembebasan Satinah dan mengupayakan tidak terjadi kasus serupa kepada pekerja Indonesia lainnya di negara itu.

Ia mencontohkan pada kasus Schapelle Corby, warga Australia pelaku kejahatan Internasional yang mendapat perhatian dari pemerintah negaranya.

Pada 3 April 2014 nanti, atau 10 hari dari sekarang, Satinah akan dihukum pancung. Masih ada cara menyelamatkan Satinah. Dia harus melunasi diat Rp 21 miliar. (ant/Bali Post)

MK Prediksi Banyak Pelanggaran di Pemilu 2014 Palembang (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) memprediksi masih banyak pelanggaran dalam pemilihan umum legislatif pada 9 April 2014. Hal ini berdasarkan data pada Pemilu 2009 pelanggaran yang masuk ke MK mencapai 628 kasus dan itu bisa saja terulang di 2014, kata Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Janedjri M Gaffar kepada wartawan usai mengikuti seminar nasional penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu 2014 di Palembang, Selasa (24/3).

Lebih lanjut dia mengatakan, dari perkara yang masuk tersebut 350 di antaranya lapo-

ran dari 11 partai politik peserta Pemilu dan sekarang ini ikut juga. Jadi perkiraan perkara Pemilu masih akan terjadi dan jumlahnya lebih kurang sama pada 2009.

Sementara mengenai perkara yang akan masuk itu masih berkisar perselisihan perhitungan suara dan perusakan suara, kata dia.

Sehubungan itu MK sudah mempersiapkan diri dalam menyelesaikan permasalahan kasus sengketa hasil Pemilu tersebut, kata dia.

Pihaknya siap menerima laporan dari calon legislatif dan lainnya tiga kali 24 jam setelah pengumuman dari KPU secara nasional. Namun, ujar dia, pengajuan permohonan perkara

harus dilengkapi antara lain rekap sebanyak 12 lembar serta persyaratan lainnya.

Menurut dia, selain itu bila ada calon anggota dari partai politik dengan daerah pemilihan sama bila mengajukan permohonan perkara harus disetujui Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai bersangkutan. Jadi bila itu tidak diikuti pihaknya tidak akan mengabulkan permohonan tersebut, tambah dia.

Seminar penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilu legislatif itu dilaksanakan Fakultas Hukum Unsri Palembang bekerja sama dengan MK. (ant/Bali Post)

Megawati Ingatkan Kader Soal Pemangkasan Suara PDIP Sleman (Suara NTB) Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta kader-kader partai berlambang banteng moncong putih ini untuk mengawasi upaya kecurangan pemangkasan jumlah suara.

“Kawal penghitungan suara hingga selesai, awasi segala bentuk kecurangan dalam penghitungan suara,” kata Megawati saat kampanye di Lapangan Denggung, Sleman, Yokyakarta, Selasa (25/3) sore.

Menurut dia keputusan dirinya untuk mengajukan Joko Widodo sebagai caMegawati Soekarnoputri lon presiden akan ban(Suara NTB/ist)

yak mendapat hadangan, dan salah satu caranya dengan kecurungan penghitungan suara.

“Jika PDIP secara nasional suaranya kurang dari 20 persen, maka tidak bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden dari PDIP,” ucapnya.

Ia mengatakan, dirinya pernah mengalami kecurangan pada Pemilu 2004 dan 2009, sehingga jangan sampai hal tersebut terjadi lagi.

“Jaga TPS masing-masing, pastikan penghitungan suara berlangsung benar dan tidak ada kecurangan,” tandasnya.

Megawati mengatakan, Pemilu 2014 ini merupakan momentum untuk merebut kekuasaan

secara konstitusional dan saatnya untuk melanjutkan perjuangan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

“Dukung PDIP agar bisa memperoleh suara secara nasional lebih dari 20 persen, atau jika mungkin 30 persen atau 40 persen,” ujarnya. Kampanye rapat umum nasional ini dihadiri ribuan massa dan simpatisan PDIP dari DIY, yakni dari Sleman, Kota Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Kulon Progo.

Kampanye dengan pengamanan ketat ratusan personel Polri ini berlangsung aman hingga massa membubarkan diri. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

KELUARGA BELUM PERCAYA - Adik kandung Sugianto penumpang pesawat Malaysia Airlines MH370 Siswanto (kanan) bersama adik iparnya Sudjiantoro (kiri) memperlihatkan foto Sugianto Lo dan Vinny Chynthya Tio, saat memberikan pernyataan di kediamannya kawasan Jalan Bilal Medan, Sumut, Selasa (25/3). Pihak keluarga pasangan suami istri Sugianto Lo-Vinny Chynthya Tio tersebut masih belum bisa percaya sepenuhnya dengan pernyataan terbaru pemerintah Malaysia soal penjelasan jatuhnya pesawat MH370 di Samudera Hindia.

Presiden Sampaikan Simpati bagi Keluarga Penumpang MH370 Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan simpati dan duka mendalam bagi keluarga penumpang pesawat Malaysia Airlines MH370 yang oleh pemerintah Malaysia dinyatakan hilang di sekitar Samudera Hindia di barat Australia Presiden dalam akun twittering @SBYudhoyono yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa (25/3), menyatakan duka yang mendalam kepada keluarga korban, khususnya penumpang warga negara Indonesia yang berjumlah tujuh orang.

“Indonesia berdukacita atas tragedi yang menimpa

pesawat MH370 semoga keluarga yang ditinggalkan tabah,” kata Presiden. Secara khusus Presiden juga menyampaikan duka bagi keluarga tujuh penumpang MH370 asal Indonesia.

“Dukacita mendalam khususnya bagi keluarga tujuh penumpang MH370 asal

Indonesia,” kata Kepala Negara. Presiden juga menyampaikan duka cita kepada masyarakat Malaysia dan pemerintah Malaysia atas musibah ini.

“Kepada bangsa Malaysia dan PM Najib Razak, kami mengucapkan duka cita atas tragedi ini,” ujar presiden. (ant/Bali Post)

DPR akan Evaluasi BPJS Juni 2014 Lubukbasung (Suara NTB) Anggota Komisi IX DPR RI, Muhammad Iqbal, menyebutkan DPR akan melakukan evaluasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada Juni 2014. Muhammad Iqbal di Lubukbasung, Senin, mengatakan evaluasi yang dilakukan pada Juni 2014 ini untuk membahas kendala yang dihadapi dalam peluncuran BPJS. “Dari data yang kami peroleh, masyarakat yang terdata pada Jamkesmas tidak masuk pada BPJS. Setelah mereka mendaftar BPJS,

mereka harus membayar,” katanya.

Selain evaluasi, DPR RI dan Kementerian Kesehatan akan mencari solusi untuk menyelesaikan kendala yang dihadapi BPJS. “Solusi yang didapat ini nantinya bisa menyempurnakan BPJS, sehingga program jaminan kesehatan ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat kecil untuk pelayanan kesehatan lebih baik,” katanya.

Sebelumnya, tambah dia, Komisi IX DPR RI mengusulkan agar peserta jaminan kesehatan ini di data ulang

oleh BPJS, karena masih ditemukan masyarakat miskin yang tidak terdaftar jaminan kesehatan.

Menurut dia, BPJS prinsipnya gotong royong dengan cara subsidi silang. Bagi masyarakat mampu mensubsidi masyarakat yang tidak mampu.

Saat ini, BPJS dalam kondisi transisi dengan Askes, karena BPJS ini baru diluncurkan pada 1 Januari 2014.

“Saya berharap setelah enam bulan BPJS ini jalan, maka Komisi IX akan duduk bersama dengan Kementrian Kesehatan untuk evaluasi BPJS ini,” katanya. (ant/Bali Post)

Masyarakat Bisa Akses Pelayanan Hukum Umum Lewat Internet Jakarta (Suara NTB) Kementerian Hukum dan HAM berupaya meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat luas melalui peluncuran Administrasi Hukum Umum (AHU) Online.

“Pelayanan Ditjen AHU Online merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal AHU untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun good governance menuju clean government,” kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Amir Syamsuddin di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (25/3).

Dalam kesempatan peresmian pelayanan AHU Online itu, Amir mengharapkan

perbaikan pelayanan. “Tentunya dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli,” kata dia.

Menurut Amir, kemudahan yang ditawarkan melalui AHU Online tidak berarti membuat pihaknya melalaikan aspek-aspek hukum terhadap layanan dan keamanan atas produk hukum.

“Konsekuensi dalam layanan online ini apabila informasi yang disampaikan dalam format isian aplikasi tidak benar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dapat berakibat kepada sanksi perdata, pidana atau administratif,” kata dia.

Bagi masyarakat yang ingin

memanfaatkan jasa Ditjen AHU Online tersebut dapat mengakses laman ahu.web.id.

Dalam website tersebut ditawarkan beberapa jenis layanan jasa hukum dalam bentuk ruang-ruang aplikasi.

Pada laman yang baru diluncurkan itu terdapat informasi untuk publik seperti mengenai perseroan terbatas, yayasan dan perkumpulan serta pengangkatan notaris.

“Sepenuhnya layanan jasa hukum dilakukan dengan sistem elektronik.”

“Pelayanan jasa hukum secara online Ditjen AHU sudah pasti memberikan kemudahan bagi pemohonnya dan para notaris,” kata Menteri Amir. (ant/Bali Post)

BPH Migas Usulkan Pembatasan BBM Subsidi Jakarta (Suara NTB) Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar membatasi kendaraan tertentu memakai Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.

Kepala BPH Migas Andy N Sommeng di Jakarta, Selasa (25/ 3) mengatakan, pihaknya berharap kebijakan pembatasan tersebut masuk dalam revisi Peraturan Menteri ESDM No. 1 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan BBM. “Kami minta ditambah lagi pengguna yang dilarang memakai BBM subsidi,” katanya.

Menurut dia, pihaknya mengusulkan pembatasan pemakaian BBM subsidi untuk kendaraan jenis taksi, bus pariwisata, dan mobil mewah.

Sesuai Permen ESDM 1/ 2013, pembatasan BBM subsidi baru berlaku pada kendaraan dinas dan mobil barang dengan jumlah roda lebih dari empat.

Berdasarkan permen yang ditandatangani Jero Wacik pada 2 Januari 2013 itu, pembatasan BBM juga berlaku bagi kapal barang nonperintis dan nonpelayaran rakyat.

Namun demikian, lanjut Andy, pihaknya hanya sebatas mengusulkan pembatasan tersebut.

Sementara, penetapan kebijakannya dilakukan Kementerian ESDM. “Aturannya memang begitu,” katanya.

Di luar pembatasan itu, ia menambahkan, program utama BPH Migas mengendalikan pemakaian BBM subsidi

pada 2014 adalah pembelian secara nontunai. “Program nontunai ini kami minta masuk juga dalam revisi Permen ESDM 1/2013,” katanya.

Selain itu, menurut dia, pihaknya juga bisa mengeluarkan surat kepada pemerintah daerah agar membatasi alat penyalur (nozzle) BBM subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

“Jadi, untuk izin SPBU, kami minta pemda membatasi nozzle premium maksimum hanya dua unit dan memperbanyak pertamax,” ujarnya.

UU APBN 2014 telah mengamanatkan kuota BBM subsidi mencapai 48 juta kiloliter yang terdiri dari premium 32,46 juta kiloliter, minyak tanah 900 ribu kiloliter, dan solar 14,64 juta KL. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 26 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

LOMPAT TALI - Istri Presiden Amerika Serikat Michelle Obama bermain lompat tali saat berkunjung ke Provinsi Shaanxi Cina, Senin (24/3) waktu setempat. Selain itu, bersama putrinya, Michelle Obama menyempatkan diri berkunjung dan berjalan-jalan ke Tembok Besar Cina.

Kapal ’’HMAS Success’’ Lacak Malaysia Airlines MH370 Canberra Kapten Allison Norris selaku komandan kapal HMAS Success sangat ideal untuk melacak pesawat Malaysia Airlines MH370 yang dinyatakan hilang sejak 8 Maret 2014, karena memiliki daya jelajah ke laut luas.

Berbicara kepada wartawan News Corp Australia melalui telepon satelit dari sekitar 1.200 kilometer di barat daya kota Perth, Norris mengatakan, kapal berawak 220 pelaut terlatih yang kuat dan siap untuk tantangan apapun.

HMAS Success, yang tercatat sebagai kapal perang terbesar kedua di armada laut Australia, ditugasi menuju area pencarian MH370 dengan kecepatan terbaik sejak Sabtu (23/3).

Namun demikian, Kapten Norris mengungkapkan kondisi cuaca dan pencarian memburuk selama akhir pekan dan ketinggian air laut antara tiga hingga empat meter dan angin keras di Samudera Hindia bagian selatan. Apalagi, badai Gillian sempat melanda kawasan tersebut. “Itu tidak menghambat kemampuan kita untuk mencari,” katanya.

Komandan HMAS Success sejak Desember 2012 itu mengatakan, jika kapal menemukan puing-puing dari pesawat yang hilang, maka awak kapalnya akan berusaha untuk mengambilnya dengan menggunakan perahu karet kapal dan mungkin dereknya.

“Pengintai tambahan akan dikerahkan, dan kami dalam waktu singkat awak kami harus mencari hingga mendapatkan benda apapun terkait pesawat yang hilang,” ujar pelaut spesialis peperangan yang bergabung di angkatan laut Australia sejak 1987 itu menambahkan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TURUNKAN - Kapal Angkatan Laut Australia HMAS Success menurunkan perahu karet di Samudera Hindia untuk mencari puing pesawat Malaysia Airlines MH370.

Malaysia Airlines Bantu 5.000 Dolar per Korban

Keluarga di Cina Anggap Pemerintah Malaysia ’’Algojo’’

Kuala Lumpur Maskapai penerbangan Malaysia Airlines (MAS) memberikan bantuan finansial awal sebanyak lima ribu dolar AS ke setiap keluarga penumpang pesawat MH370. MAS juga menawarkan bantuan tambahan, sementara operasi pencarian masih berlanjut.

“MAS sudah memberikan bantuan finansial awal sebanyak lima ribu dolar AS kepada keluarga penumpang. Kami menyadari bahwa bantuan keuangan bukanlah satu-satunya pertimbangan,” kata CEO Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya dalam jumpa pers di lapangan terbang antarbangsa KLIA, Sepang, Selasa.

Namun operasi pencarian yang berkepanjangan tentunya akan menambah beban keuangan bagi keluarga.

“Oleh karenanya kami menawarkan tambahan bantuan sementara operasi pencarian berlanjut,” katanya.

Selain bantuan keuangan, MAS juga menyediakan tenaga untuk mendampingi sekitar 900 anggota keluarga baik di Malaysia maupun di Beijing.

Perwakilan keluarga akan dibawa ke Australia segera setelah MAS menerima konfirmasi dari tim penyelidik, namun Australia baru akan mengeluarkan visa setelah ada bukti bahwa pesawat benar-benar jatuh di lokasi yang disebutkan.

MAS berupaya agar keluarga para penumpang menerima informasi langsung dari MAS, dan bukan dari media, bahwa pesawat tersebut dinyatakan jatuh di Samudra Hindia dengan mengirimkan SMS serta menelepon langsung keluarga.

Sementara itu, Direktur Eksekutif MAS Tan Sri Md Nor Md Yusof mengatakan penyelidikan mengenai tragedi tersebut masih terus berlangsung dan mungkin akan semakin

(Suara NTB/ist)

PROTES DAN MENANGIS - Keluarga korban pesawat MH370 di Beijing Cina memprotes Pemerintah Malaysia melalui Kedutaan Besar Malaysia di Beijing mengenai lambannya dalam mencari pesawat MH370, Rabu (25/3). kompleks dan memakan waktu lama. “Namun kami akan terus mendukung keluarga seperti yang sudah kami lakukan selama ini. Kami juga mendukung upaya pencarian yang dilakukan pihak berwenang untuk mendapat jawaban pasti,” katanya.

Mengenai reaksi keluarga di Beijing yang menyalahkan pihak MAS dan Pemerintah Malaysia, Yusof mengaku bisa memahami reaksi emosional tersebut.

Sementara di Cina, keluarga penumpang Malaysia Airlines MH370 menuduh Pemerintah Malaysia telah menjadi “algojo” bagi orang-orang terkasih mereka. Dalam sebuah pernyataan dari Komite Keluarga Cina, pihak keluarga mengatakan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak merilis sebuah pernyataan tentang nasib pesawat yang hilang tanpa ada bukti langsung. “Sejak 8 Maret, saat mereka mengumumkan bahwa MH370 kehilangan kontak

hingga hari ini, 18 hari berlalu dan selama itu pemerintah dan militer Malaysia terusmenerus mencoba untuk menunda, menipu keluarga penumpang dan seluruh dunia,” kata pernyataan itu.

Cina memberikan reaksi tidak yakin dan skeptis terhadap pengumuman Malaysia itu. Pemerintah Cina menuntut rincian lebih lanjut tentang bagaimana para penyelidik mencapai kesimpulan bahwa penerbangan MH370 telah “berakhir di Samudra Hindia Selatan”.

“Cina telah meminta Malaysia untuk memberikan semua informasi dan buktibukti yang mengarah pada kesimpulan bahwa Malaysia Airlines MH370 telah berakhir di Samudra Hindia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hong Lei. Kementerian itu menga-

Mei, Museum 11 September Dibuka di New York New York Museum untuk mengenang serangan 11 September 2001 akan dibuka pada Mei di bekas tempat gedung Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pernah berdiri. Museum itu berdiri di atas lokasi dua Menara Kembar yang pernah menjulang di dekat taman kenangan yang telah dibuka pada 2011, akan ditata dengan dua jenis pameran, kata yayasan yang menanganinya.

Pameran pertama disebut “Peringatan” untuk mengenang 2.977 korban yang meninggal dalam serangan 11 September dan tambahan enam korban dalam serangan bom sebelumnya di WTC tahun 1993.

Pameran kedua berjudul “Sejarah” lebih dalam menampilkan persitiwa 11 September termasuk analisa latar belakang serangan dan memperlihatkan dampaknya yang masih dirasakan saat ini.

Artifak yang dipajang termasuk

barang-barang pribadi milik mereka yang meninggal, puing gedung yang hancur, foto, jejak-jejak audio visual dan kesaksian orang pertama.

Museum akan dibuka untuk umum mulai 21 Mei setelah lima hari sebelumnya diberikan waktu khusus bagi keluarga korban serta para penyelamat pada 15-20 Mei. “Museum Kenangan 11 September adalah untuk kita semua. Ini dipersembahkan bagi kita semua yang menyaksikan peristiwa-peristiwa apakah secara langsung atau melihatnya melalui televisi dan masih berusaha memahaminya,” kata Walikota New York Bill de Blasio.

Hampir 3.000 orang meninggal dalam serangan bunuh diri kelompok Al-Qaeda yang membajak empat pesawat jet angkutan penumpang. Tiga pesawat ditabrakkan ke gedung WTC dan Pentagon serta satu pesawat yang jatuh di sebuah ladang di Pennsylvania. (ant/bali post)

takan, Wakil Menteri Luar Negeri Xie Hangsheng telah bertemu dengan duta besar Malaysia di Beijing, dan menuntut Malaysia menyerahkan semua analisis data satelit yang relevan.

Di Hotel Lido, Beijing, kesedihan dan kedukaan

menyelimuti keluarga para penumpang. Mereka telah menunggu di sini selama 17 hari untuk bisa mendapatkan kata yang definitif terkait nasib 239 penumpang dan awak kabin MH370 yang seharusnya menuju Beijing itu. (ant/bali post)