Snt26032015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 26 MARET 2015

16 HALAMAN NOMOR 20 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257 (Suara NTB/nas)

DIALOG - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi saat berdialog dengan nelayan lobster, kemarin.

Terkait Kasus DBHCHT

Kejaksaan Periksa Kadis PU NTB Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB masih terus memproses penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pada penyaluran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Sejumlah pihak telah didengar keterangannya oleh Kejaksaan. Senin (23/3) dan Selasa (24/3) lalu, yang dimintai keterangan oleh Kejaksaan adalah Kepala Dinas PU NTB, Ir.Dwi Sugiyanto, MM. Sumber Suara NTB di Kejaksaan menyebut, Dwi Sugiyanto setidaknya dimintai keterangan dua kali, sejak Senin (23/3) lalu. Pemeriksaan berlangsung di ruangan Kabag Tata Usaha (TU), La Kamis, SH, MH yang memang bertindak sebagai ketua tim penyelidikan kasus ini.

Dwi Sugiyanto datang sekitar pukul 09.30 Wita dan selesai dimintai keterangan pukul 13.00 Wita. Pemeriksaan ternyata masih berlanjut Selasa (24/3) lalu, masih di ruangan yang sama. Pemeriksaan di hari ke dua, Dwi Sugiyanto datang pukul 13.00 Wita. Namun pemeriksaan tidak berlangsung lama. Sekitar pukul 14.00 Wita, dia keluar dari ruangan pemeriksaan.

Dwi Sugiyanto yang sebelumnya diperiksa di gedung Kejati terkait kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Batu Putih di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), menu-

rut informasi kali ini diperiksa soal dugaan penyimpangan dana cukai tembakau senilai Rp 39 miliar tahun 2010.

La Kamis, SH,MH melalui juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH hanya membenarkan permintaan keterangan terhadap Dwi Sugiyanto. Namun tidak dirinci terkait materi pemeriksaan, karena masih penyelidikan. ‘’Dia dimintai keterangan sebagai saksi saja,’’ kata Sutapa.

Termasuk berapa anggaran yang diterima dan peruntukannya oleh instansi yang membidangi pekerjaan fisik ini, enggan dijelaskan Sutapa.

Sementara Dwi Sugiyanto belum bisa dihubungi terkait pemeriksaannya di Kejaksaan Senin dan Selasa yang lalu.

Dari sejumlah nomor ponsel yang dihubungi Suara NTB untuk keperluan konfirmasi, Rabu (25/3) kemarin, tidak ada yang aktif.

Bersambung ke hal 15

BPK dan Inspektorat Gubernur Perintahkan Audit Jalan Lingkar Kepala DKP NTB Buat Telaah Staf Trawangan Nelayan Lobster dan Kerapu Kebingungan

TO K O H Bangun Keserasian Sosial MENTERI Sosial (Mensos), Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan tindakan ekstrim dan radikalisme yang muncul saat ini lantaran belum terbangunnya proses keserasian sosial. Salah satu tugas Kementerian Sosial (Kemensos) adalah membangun keserasian soaial.

Namun, hal itu butuh sinergi dari kementerian/lembaga terkait.

“Mensos tugasnya melakukan keserasian sosial. Kalau ada masyarakat yang ekstrim, radikal, berarti proses keserasian sosial belum terbangun di sana.

Bersambung ke hal 15 Hj. Khofifah Indar Parawansa (Suara NTB/nas)

KO M E N TTAA R Bendera ISIS di Loteng KENDATI bisa dikatakan aman dari gerakan radikal seperti Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), potensi gerakan tersebut untuk masuk dan berkembang di NTB, termasuk di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) masih tetap ada. Bahkan indikasi gerakan tersebut masuk ke Loteng sudah ada. Dengan ditemukan atribut gerakan tersebut, berupa bendera di wilayah ini.

Untuk itu, aparat TNI di Loteng , terus memperketat pengawasan di tengah masyarakat. Guna mengantisipasi masuk dan berkembangnya gerakan-gerakan radikal tersebut di Bumi Tatas Tuhu Trasna.

Bersambung ke hal 15 Gatot Heru Buana (Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memerintahkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Ir. Aminollah, M.Si untuk membuat telaah staf terkait dengan larangan penangkapan lobster ukuran 8 cm. Hal itu diinstruksikan Gubernur setelah melakukan dialog dengan para nelayan penangkap lobster di Desa Awang Kecamatan Pujut Lombok Tengah dan Desa Batu Nampar Kecamatan Jerowaru Lombok Timur, Rabu (25/3) kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur berdialog sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, terutama menyangkut kebingungan masyarakat pada Permen-KP No. 1 Tahun 2015 tentang penangkapan lobster, kepiting dan rajungan. Masyarakat mengaku kebingungan dengan Permen tersebut karena adanya pelarangan penangkapan lobster yang kurang dari ukuran 8 cm. Sementara untuk ukuran 8 cm ke atas juga dilarang karena dalam keadaan bertelur.

“Ini yang kadang kita bingungkan Pak Gubernur, kita mau nangkap takut kena peraturan” kata Kepala Dusun Awang Bala, Wak

Napisih kepada Gubernur.

Kepala Dusun Awang Kebon, Sahirun menambahkan, bahwa pernah ada isu polisi beserta petugas dari Balai Karantina akan menggeledah rumah penduduk terkait dengan penangkapan lobster. “Pernah ada isu juga polisi sama Balai Karantina mau menggeledah rumah penduduk, suruh saja mereka kalau berani,’’ katanya.

Menanggapi masalah yang dihadapi para nelayan penangkap lobster itu, Gubernur meminta kepada tokoh masyarakat yang hadir untuk menangkap bibit lobster yang ada tapi dengan syarat harus dibudidayakan terlebih dahulu baru dijual. “Silahkan tangkap saja, tapi budidayakan dulu baru dijual,”ujarnya.

Selain itu, ia memerintahkan Kepala DKP NTB, Ir. Aminollah, M.Si untuk membuat konsep naskah dinas dan telaah tentang apa yang terjadi pada masyarakat saat ini untuk disampaikan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Pak Kadis buat naskah dinas dan telaah, hari Senin saya tunggu di meja saya,’’ perintah Gubernur.

Bersambung ke hal 15

Jalani Pemeriksaan Perdana Pascaditahan

Bupati Lobar Didampingi 24 Pengacara Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H Zaini Arony akan didampingi 24 pengacara untuk meghadapi proses hukumnya di KPK. Dari 24 pengacara tersebut, terdiri dari 22 orang dari Jakarta dan dua orang pengacara dari daerah. Khusus pengacara dari daerah, menurut rencana akan ada penambahan tiga orang pengacara lagi namun setelah masuk proses persidangan.

Demikian diungkapkan, tim pengacara Bupati dari NTB, Irpan Suriadinata SHI, MH, kepada Suara NTB di konfirmasi via telpon, Rabu (25/3) kemarin. Dari puluhan pengacara yang ditunjuk Bupati Lobar, termasuk pula nama Dr. Maqdir Ismail selaku Ketua Tim Kuasa Hukum. Diketahui, Dr. Maqdir sendiri masuk tim pengacara Komjen Budi Gunawan.

Dijelaskan lebih rinci, terkait tim pengacara yang ditunjuk Bupati sebanyak 24 orang yang diketuai Dr. Maqdir Ismail. Tim Dr. Maqdir Ismail sendiri sebanyak 19 pengacara, ditambah pengacara dari Universitas Trisaksti tiga orang dan dari NTB dua orang pengacara. ‘’Jadi 24 orang pengacara yang ditunjuk Bupati, tim pengacara diketuai Dr. Maqdir Ismail,’’beber Irpan yang mengaku

saat ini berada di Jakarta tengah mendampingi Bupati menghadapi proses pemeriksan di Gedung KPK. Dijelaskan, saat ini para pengacara termasuk dirinya tengah mendampingi Bupati menjalani pemeriksaan perdana sejak ditahan KPK pada Selasa (17/3) lalu. Pemeriksaan tersebut melanjutkan pemeriksaan sebelumnya ketika Bupati diperiksa sebelum dilakukan penahanan. Materi pemeriksaan kata Irpan, masih seputar proses perizinan kawasan wisata Meang. Ia belum bisa membeberkan secara rinci materi pemeriksaan Bupati, sebab ketika dikonfirmasi Suara NTB, proses pemeriksaan orang nomor satu di Lobar itu masih berlangsung. ‘’Materi pemeriksaan masih seputar perizinan,’’ jelasnya.

Apakah ada pemeriksaan saksi lain? Menurutnya, kemarin yang diperiksa hanya Bupati dan belum ada pemeriksaan saksi lain. Ia menambahkan, kondisi Bupati selama menjalani pemeriksaan KPK, kemarin dalam kondisi baik.

Ia diperiksa mulai pukul 13.30 WIB di Gedung KPK. Hingga sore hari pemeriksaan masih berlangsung. Bupati katanya diperiksa penyidik dan pemeriksaan berlangsung di salah satu ruangan lantai 8 Gedung KPK. (her)

Mataram (Suara NTB) Proyek Jalan Lingkar Trawangan, Gili Trawangan ,Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU), terindikasi bermasalah karena pekerjaan belum sampai 40 persen meski kontrak berakhir 2014.

Proyek senilai Rp 3,5 miliar itu kini sedang di audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bersama Inspektorat NTB. Dikonfirmasi sebelumnya, Inspektur pada Inspektorat NTB, M.Agus Patria, SH, MH mengakui adanya audit proyek jalan lingkar Gili Trawangan.

Namun dia mengklarifikasi, proyek itu diaudit BPK. ‘’Benar ada audit, tapi kami hanya sebatas pendampingan atas permintaan BPK,’’ kata Agus

Patria. Karena perannya hanya mendampingi auditor BPK, sehingga Agus mengaku tidak bisa berkomentar apalagi memberi penjelasan terkait hasilnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas BPK NTB, Warsoyo tidak menampik bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap semua kegiatan di pemerintahan lingkup NTB. Termasuk di dalamnya yang berkaitan dengan proyek fisik. ‘’Kalau memang proyek Lingkar Trawangan itu masuk dalam APBD, berarti sudah masuk dalam pemeriksaan pendahuluan kami,’’ kata Warsoyo kepada Suara NTB, Rabu (25/3) kemarin.

Bersambung ke hal 15

BPK Awasi Dana BOS Mataram (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang jumlahnya cukup besar, masuk dalam radar pantauan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPK). Jika ada penyimpangan dalam penggunaannya oleh dinas maupun sekolah, publik bisa melapor.

“Karena ini (dana BOS) masuk APBD, tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi penggunaannya,” kata Humas BPK RI Perwakilan NTB, Warsoyo, menjawab Suara NTB, Rabu (25/3).

Penggunaan dana BOS, proses pengawasannya masuk dalam agenda audit reguler, disebut dengan audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Meski dana BOS sumbernya dari APBN, karena masuk APBD sehingga menjadi atensi pihaknya dalam LKPD nanti. “Tapi kan sekarang belum (audit) karena, audit setelah realisasi. Jadi kami perkirakan audit LKPD untuk tahun 2014 ini, nanti tahun 2015,” paparnya.

Diketahui dana BOS untuk NTB tahun 2015 mencapai Rp 600,824 miliar. Dengan rincian untuk SD Rp 417,450 miliar dan SMP sebesar Rp 183,374 miliar.

Soal besarnya anggaran yang harus diawasi dan jumlah sekolah pengguna yang cukup banyak, menurut Warsoyo tidak jadi soal. Karena audit sudah ada standar yang jelas sesuai SOP auditor. Pola yang paling mudah dijelaskannya, ketika pertanggungjawaban dana BOS per triwulan yang sudah disampaikan ke Dinas Dikpora, pihaknya akan mengecek itu.

Bersambung ke hal 15 Warsoyo (Suara NTB/ars)

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Masih Terjadi Genangan PADA saat musim hujan, genangan bahkan banjir masih menjadi persoalan di Kota Mataram. Setelah hujan besar, genangan kerap muncul di berbagai titik, termasuk di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Lurah Turida, Fathoni Aspriandi, S.STP menyampaikan genangan yang terjadi ada di beberapa titik termasuk juga di depan kantornya yang berada di Jalan Lalu Mesir, Lingkungan Turida Timur.

Penyebab genangan (Suara NTB/ynt) yang terjadi di depan kanFathoni Aspriandi tornya, Fathoni mengatakan karena ada pipa PDAM yang melintang di bawah saluran sehingga sampah tersangkut dan air tidak bisa jalan dengan lancar sehingga airnya meluber ke jalan. Walaupun genangan hanya 3 centimeter, tapi cukup mengganggu arus lalu lintas karena jalan tersebut adalah akses penting bagi masyarakat.

Saluran yang ada di depan kantor lurah saat ini telah tertutup karena pengerjaan perbaikan jalan beberapa waktu lalu.

“Di depan kantor lurah drainasenya tertutup oleh pengerjaan jalan. Kalau hujan lama pasti terjadi genangan,” jelasnya.

Selain di depan kantor lurah, genangan juga terjadi di Lingkungan Turida Barat dan Lingkungan Sayo Baru. “Genangan di BTN Sayo Jalan Matahari juga masih terjadi. Volume air tidak bisa ditampung oleh saluran sehingga meluap ke jalan,” ujarnya di kantornya, Rabu (25/3).

Pada saat hujan yang terjadi hari Selasa (24/3) lalu, mantan Lurah Abian Tubuh ini mengatakan belum mendapatkan laporan dari warga dimana saja muncul genangan. Penyebab utama dari masih terjadi genangan ini adalah sampah yang berada di saluran. Untuk itu pihaknya mengimbau kepada warga agar tetap menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah di saluran.

Fathoni berharap pipa PDAM yang melintang di dalam saluran yang ada di depan kantornya juga segera diperbaiki sehingga tidak menghalangi sampah dan air bisa mengalir lancar. “Harapan kita pipa PDAM ini secara teknis bagaimana agar ditangani sehingga tidak menghalangi air. Intinya masih terjadi genangan ini utamanya karena persoalan sampah,” jelasnya. Di salah satu lingkungan, sedimentasi saluran cukup tinggi dan belum dinormalisasi sampai saat ini. (ynt)

SUARA MATARAM

BBPOM Temukan Produk Pangan Diduga Mengandung Zat Berbahaya Mataram (Suara NTB) Sejumlah produk bahan pangan di Kota Mataram diduga masih mengandung zat berbahaya. Pasalnya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) masih menemukan adanya sejumlah produk seperti krupuk dan terasi mengandung boraks dan rodamin.

Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan pada BBPOM Mataram, Ni Gusti Ayu Nyoman Suarningsih mengaku, masih menemukan produk pangan seperti terasi dan krupuk soda mengandung zat berbahaya seperti boraks dan rodamin.

Padahal, beberapa waktu lalu, pihaknya sudah menyita produk yang mengandung bahan berbahayaitu.

Menurutnya, NTB atau Mataram khususnya merupakan tujuan wisatawan dan sudah barang tentu pengunjung menimati wisata kuliner, sehingga perlu diberikan keamanan. “Seperti pelecing dan ayam taliwang kan sering sehingga harus tetap kita jaga,” katanya usai melakukan razia di Pasar Mandalika, Rabu (25/3).

Suarningsih tidak menye-

butkan berapa produk yang telah diamankan. Namun demikian, bahan pangan yang berhasil disita tersebut akan dimusnahkan sebagai bentuk efek jera kepada para pedagang. “Sekarang kita tidak sekadar amankan, tapi langsung memusnahkan,” tegasnya. Kebanyakan terasi yang diperjualbelikan di Mataram merupakan produk dari luar daerah seperti Kalimantan, Sulawesi Tenggara dan Medan. Terasi dari Medan masih tetap menggunakan bahan rodamin sebagai pewarna produknya.

Untuk menghentikan praktik seperti itu, menurutnya tidak semudah membalik telapak tangan, melainkan harus secara bertahap. Hampir setiap bulan dan tahun BBPOM menemukan kasus yang sama.

Apakah tidak ada upaya untuk

KEBERADAAN PKL di Kota Mataram diharapkan lebih tertata dan ada kontribusi yang jelas kepada Kota Mataram. Demikian dikatakan Ketua Pansus Raperda tentang PKL, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd. Organisasi yang menaungi PKL seperti Apkli akan diajak bicara, mana lokasi yang paling pas menjadi lokasi PKL berjualan. Hal ini tentu tidak boleh bersinggungan dengan tata ruang yang ada di Kota Mataram.

Namun di sisi lain, aturan ini juga jangan sampai merugikan PKL. Peliknya (Suara NTB/fit) persoalan PKL di Mataram HM. Husni Thamrin diyaniki Husni akan memakan waktu yang cukup panjang. Pansus, lanjutnya, akan meminta kepada eksekutif menentukan zona PKL sehingga tidak lagi semrawut seperti sekarang ini. Selain itu para PKL juga akan diklasifikasikan.

Mengenai klasifikasi PKL, kata Husni, tidak hanya berdasarkan omzet tapi juga luas lapaknya. Sebab, selama ini PKL belum ada kontribusi ke Kota Mataram. ‘’Memang katanya mereka dipungut tapi ndak tahu siapa yang mungut,’’ ujarnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Rabu (25/3). Agar tidak terjadi pungutan siluman, Dewan melalui Perda PKL nantinya akan menertibkan pungutan-pungutan tak resmi tersebut.

Apalagi jumlah PKL di Kota mataram diketahui jumlahnya mencapai ribuan orang. Artinya, sambung Husni, kalau memang PKL ini ada kontribusi yang jelas, tentu PAD Kota Mataram akan luar biasa. Raperda PKL ini menitikberatkan pada penataan PKL. Namun tidak bisa dipungkiri pula, muara dari itu semua nantinya tentu berimplikasi terhadap retribusi.

Selain karena kondisi PKL yang semrawut, lahirnya raperda hak inisiatif tentang PKL ini juga dilatarbelakangi lahirnya peraturan Mendagri nomor 41 tahun 2012 tentang pedoman penataan dan pemberdayaan PKL. ‘’Sehingga mau tidak mau harus ditindaklanjuti dengan Perda untuk pengelolaan PKL. Sudah pernah ada memang tapi belum dihapus oleh Mendagri sehingga harus buat ulang,’’ terang politisi PPP ini.

Tujuannya, selain untuk menindaklanjuti peraturan Mendagri, juga untuk mengayomi PKL yang semakin menjamur di Mataram. Posisi Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB menjadi magnet bagi PKL. ‘’Setiap jalan ada PKL-nya,’’ katanya. (fit)

POTONG - Petugas dari Dinas Pertamanan Kota Mataram memotong papan reklame di depan toko buku di Jalan Pejanggik Kota Mataram.

Penertiban Papan Reklame

Pertamanan dan Pemilik Reklame Bersitegang Mataram (Suara NTB) Penertiban sejumlah papan reklame yang diduga tidak memiliki izin dan tidak membayar pajak di Jalan Pejanggik lingkungan Pajang oleh Dinas Pertamanan Kota Mataram diwarnai adu mulut dengan pemilik papan reklame. Hal tersebut terjadi, karena pemilik reklame tidak terima papan reklame miliknya dipotong dan tidak ada pemberitahuan sebelumnya.

Pantauan Suara NTB, ketegangan terjadi ketika petugas dari Pertamanan ingin memotong salah satu papan reklame milik Toko Buku Gramedia dan salah satu bank. Karyawan masing – masing perusahaan ini pun sempat meminta agar tidak dipotong. Namun petugas berseragam hijau ini tidak mau tebang pilih dan kemudian merobohkan papan reklame tersebut dengan las besi.

Karyawan salah satu Bank, Resi Kapour kesal dengan tindakan dari Dinas Pertamanan Kota Mataram. Sebab, tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu sebelum memotong papan reklame tersebut. Kalaupun karena persoalan pajak atau izin lanjutnya, Pemkot sebenarnya harus memberitahu agar proses administrasinya segera diselesaikan. “Kalau kita diberitahu kan kita sudah mengurus izin, di kantor kan karyawannya berganti – ganti,” jawabnya kesal.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, H. M. Kemal Islam mengaku, hal tersebut sudah biasa ditemukan ketika melakukan penertiban terhadap sejumlah reklame yang menyalahi aturan. Pihaknya sejak tahun 2014 lalu memberikan teguran serta memperingati agar pemilik reklame mengurus izin dan memperpanjang izinnya. Akan tetapi, pengusaha membandel. “Itu biasa kita hadapi,” jawab Kemal dengan santai.

Dia mencatat, dari 313 reklame di Jalan Pejanggik hanya 123 reklame yang memperpanjang izin, sedangkan 180 lebih tidak mempunyai izin.

Hal itu sudah sangat jelas berpengaruh terhadap PAD. “Ya jelas berpengaruh dong,” pungkasnya.

Dia mengimbau masyarakat untuk segera mengurus izin ke Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Mataram, sehingga papan reklamenya tidak dipotong. (cem)

Beberapa Titik Jalan Lingkungan di Turida Rusak Mataram (Suara NTB) Beberapa titik jalan lingkungan yang ada di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya rusak. Pantauan Suara NTB, Rabu (25/3), jalan lingkungan yang rusak khususnya di Jalan Teratai Lingkungan Turida Timur cukup parah. Jalan dipenuhi kerikil sehingga warga yang melintas harus hati-hati, khususnya pengendara sepeda motor.

Menurut Lurah Turida, Fathoni Aspriandi, S.STP, rata-rata jalan lingkungan yang rusak berada di kompleks BTN Sayo Baru atau masuk Lingkungan Sayo Baru. Beberapa jalan lingkungan tersebut akan diperbaiki tahun ini. Termasuk Jalan Teratai juga yang akan diperbaiki.

Selain Jalan Teratai, beberapa ruas jalan lingkungan yang akan

(Suara NTB/cem)

MENGANDUNG BORAKS - Petugas menunjukan krupuk yang diduga mengandung boraks yang diperjualbelikan secara bebas di Pasar Mandalika. memotong sistem distribusi produk pangan berbahaya tersebut? Tahapan yang dilakukan pihaknya mengede-

pankan cara – cara persuasif terlebih dahulu.

Artinya, pembinaan, pelatihan dan lain sebagainya

dikedepankan sehingga masyarakat sadar dan mengetahui produk berbahaya yang dibuat. (cem)

Kompetensi Kadis Dikpora dan Bakesbangpol akan Dievaluasi

(Suara NTB/cem)

Tertibkan Pungutan Siluman

Halaman 2

diperbaiki juga Jalan Kenanga dan Jalan Matahari. “Akan ada perbaikan jalan lingkungan tahun ini di Turida, khususnya jalan-jalan yang rusak parah,” ujarnya, Rabu (25/3) ditemui di kantornya.

Perbaikan jalan lingkungan tersebut disebutkan Fathoni kerap disampaikan warga. Beberapa usulan perbaikan jalan juga diakomodir melalui MPBM (Musyawarah Pembangunan Bermitra Masyarakat) di tingkat kelurahan.

Tahun ini Pemkot Mataram melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) akan memperbaiki sekitar 20 kilometer jalan lingkungan. Pemkot Mataram telah mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat sebesar Rp 50 miliar yang akan dialokasikan untuk perbaikan jalan lingkungan. Sebanyak 25 persen jalan lingkungan di Mataram rusak dan Pemkot Mataram berjanji akan menyelesaikan secara bertahap.

Selain persoalan jalan lingkungan, yang menjadi persoalan di wilayah Turida adalah rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni di Turida masih banyak, sekitar ratusan unit.

Perbaikan rumah tidak layak huni juga diusulkan pada saat pelaksanaan MPBM baik tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tingkat kota.

Tahun ini, program perbaikan rumah tidak layak huni akan dilaksanakan di Turida. Jumlah rumah yang akan diperbaiki hanya 14 unit. “Sisanya masih banyak karena rumah tidak layak huni yang masih tersisa ratusan unit,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Buntut pemanggilan Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dua pejabat eselon dua yakni Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) akan dievaluasi terhadap kompetensi mereka.

Demikian disampaikan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3). Uji kompetensi dimaksud, kedua pejabat eselon II

tersebut akan diuji apakah sudah sesuai dengan promosi yang sudah diberikan. Misalnya, penempatan Kepala Dinas Kesehatan dengan basic pendidikan Sarjana Hukum apakah sesuai atau tidak.

Dikatakan Sekda, ada dua poin yang dipertanyakan oleh komisioner. Pertama, menyangkut pemberhentian pejabat. Kedua, pengangkatan pejabat eselon II yang tidak menggunakan tim panitia seleksi (pansel). Namun Sekda berdalih, pemberhentian pejabat akibat adanya promosi eselon dan H. Ibrahim secara resmi mengajukan surat pengunduran diri.

Yang menjadi penyebabnya lanjut Sekda, tidak pernah me-

nerima Surat Edaran Kemenpan tentang promosi maupun pemberhentian pejabat. “Saya sampai hari ini tidak menerima SK itu, setelah mutasi baru saya dapat dan itu saya sampaikan ke KASN,” paparnya. Pemkot sudah bersurat secara resmi ke Pemprov NTB bahkan dibalas.

Artinya, kemauan Pemkot dengan Pemprov NTB sama.

Kalau seandainya surat tersebut tidak direspon maka pihaknya tidak berani melakukan mutasi. “Artinya kan kemauan kita sama,” ujarnya. Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom mengaku siap menerima uji kompetensi yang diminta oleh KASN. (cem)

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

PLN Siap Diaudit Dikuasai Investor KONSULTAN Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Kementerian Perindustrian RI, Prieyo Pratomo, HDII sangat menyayangkan NTB tidak mampu memaksimalkan potensi kelautan yang dimilikinya. Buktinya, produksi kelautan berupa mutiaranya hanya dikuasai para investor.

Mutiara dari NTB adalah salah satu sentra produksi mutiara berkelas di dunia. Tetapi yang justru berproduksi mengembangkan mutiara di perairan NTB 80 persen lebih adalah investor luar negeri.

Tentunya, produksi mutiara yang grade A dan B, yang paling diminati di dunia, diboyong oleh investor untuk dilelang di negara-negara maju.

“Mutiara kelas dunia kita, dibawa ke Jepang. Mereka yang lelang sendiri di sana. Kita tidak bisa iri, karena mereka punya kemampuan materil dan teknologi,” katanya di Mataram, Rabu (25/3) kemarin.

Ia menjelaskan, Lombok khususnya tidak lagi bisa mengirim mutiara-mutiaranya yang paling dikagumi di dunia. Karena telah dimiliki oleh investor. Mutiara-mutiara yang ada di NTB disebutnya bukan mutiara-mutiara grade super. Terlepas dari asli atau tidaknya mutiara yang banyak dijual disini. Prieyo mengatakan momentum ini sebagai peluang untuk mutiara air tawar dari luar negeri masuk. Salah satunya mutiara air tawar dari Cina. Karena kualitasnya tidak jauh beda dengan yang banyak diperjualbelikan di NTB. ‘’Perairan NTB paling sesuai untuk memproduksi mutiara kelas dunia, atau yang biasa disebut mutiara laut selatan. Tetapi kita tidak bisa pungkiri, karena semuanya yang garap investor dari luar,” katanya.

Yang paling bisa dilakukan sekarang, semua pihak harus bergerak memberikan pelatihan bagaimana agar mutiara-mutiara yang ada di NTB bisa dikemas dengan baik dan unik untuk memancing minat pasar.

SDM yang rendah di daerah ini salah satunya menjadi kendala kurang dan rendahnya kreativitas perajin untuk menjadikan produk mutiara bernilai jual tinggi.

“Di sini yang saya lihat, perajinnya malas mikir.

Tidak mau berkreativitas.

Dengan kondisi mutiara yang dijualnya, mestinya harus banyak kreasi,’’ katanya, seraya menambahkan, yang menjadi persoalan, masyarakat hanya berfikir instant, bagaimana mendapatkan uang cepat tanpa memper timbangkan nilai jual yang lebih besar. (bul)

Mataram (Suara NTB) PT. PLN Persero Wilayah NTB menyatakan siap diaudit. Selama yang melaksanakan proses audit adalah pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

“Silahkan saja, yang penting kami sudah sampaikan,’’ ujar GM PLN Wilayah NTB melalui Suvervisor Humas, Abdul Aziz. HM. Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (25/3) kemarin, ia mengatakan, PLN cukup terbuka untuk proses audit. Ia menyatakan positif saja dengan rencana audit tersebut. Tetapi ditegaskannya, proses audit secara internal dan eksternal hanya dilakukan oleh pihak yang berkewenangan dan

sudah terukur jadwal auditnya.

“Internal dan eksternal, kita juga diaudit oleh pusat dan ada mekanismenya.

Hasilnya sudah ada dipusat.

Kan tidak bisa juga audit ujuk-ujuk dilakukan oleh masyarakat,” tambahnya.

Aziz menambahkan, selama segala proses sudah dilakukan untuk memberikan pelayanan kelistrikan di NTB. Pemadaman yang dilakukan oleh PLN adalah tuntutan dari

gangguan yang terjadi belakangan.

Mengapa pemadaman interns terjadi belakangan ini?

Salah satu komponen gardu induk yang menyuplai daya ke Lombok Tengah katanya, sedang mengalami gangguan.

Akibatnya distribusi daya juga tersendat.

“Secara bisnis, listrik hidup saja PLN rugi. Jangankan mati. Tapi mau bagaimana lagi,” ujarnya.

Akibat gangguan ko-

mponen di gardu induk di PLTU Jeranjang, Lombok Barat, tidak saja menyebabkan kemacetan aliran listrik yang ke Lombok Tengah. Tetapi imbasnya juga langsung ke pemadaman di tempat-tempat lain, salah satunya di Kota Mataram.

Tidak dipungkirinya, PLN wilayah NTB saat ini banyak menerima keluhan dari masyarakat. Tetapi persoalan yang dihadapi PLN saat ini memang kenyatannya karena gangguan jaringan yang dimaksud.

Termasuk yang masih menjadi kendala adalah belum beroperasinya maksimal

Pabrik POC Dibangun di Lotim

(Suara NTB/nas)

BERKUNJUNG - Mensos Hj. Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Panti Sosial Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Mataram, Rabu (25/3).

(Suara NTB/bul)

Pemprov Diminta Siapkan Dana Pendamping Raskin Prieyo Pratomo Pembetulan Berita berjudul ‘’Perajin Mutiara Dilatih Kreativitas Berbasis Ekspor’’ yang dimuat Suara NTB, Rabu (25/3) di halaman 3, terdapat kekeliruan yang sangat mengganggu. Pada paragraph lima tertulis ‘’ BP3ED bahkan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)….’’. Seharusnya ‘’ BP3ED bahkan melibatkan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi)….’’ Demikian kekeliruan telah diperbaiki. (Redaksi)

unit pembangkit I dari tiga pembangkit yang ada di PLTU Jerangjang, akibat kendala kerusakan lagi. Bahkan, unit pembangkit III yang beroperasi sejak lama hanya mampu menghasilkan 22 Megawatt (Mw) dari idelanya yang dihasilkan 22 Mw. “Kalau yang pembangkit unit II memang belum beroperasi sama sekali. Daya maksimal yang dihasilkan sekarang seluruh pembangkit, baik PLTU Jeranjang maupun mesin-mesin sewa hanya 185 Mw. Beban puncak, kebutuhan juga sudah 185 Mw, tidak ada cadangan daya,” demikian Aziz. (bul)

Mataram (Suara NTB) Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan validasi data penerima raskin pada April mendatang. Sehingga ada kemungkinan, jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) raskin akan bertambah maupun berkurang. Sementara, itu, Kemensos mendesak Pemprov dan Pemda kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana pendamping raskin dalam APBD Perubahan 2015.

Hal tersebut dikatakan Menteri Sosial (Mensos), Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa ketika dikonfirmasi usai men-

gunjungi Panti Sosial Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba di Mataram, Rabu (25/3) siang. Ia mengatakan, dua pekan lalu, Kemensos telah melakukan rapat koordinasi teknis di Jakarta membahas tentang raskin.

“Kita sekarang akan bersiap-siap pada bulan Mei itu pembahasan RAPBD provinsi dan kabupaten/kota. Maka, saya minta untuk disiapkan dana pendampingan raskin dari titik distribusi ke titik bagi,” kata Khofifah.

Ia menjelaskan, biaya distribusi raskin yang ditanggung Bulog adalah dari gudang sampai ke titik distribusi. Sementara, biaya distribusi raskin dari titik distribusi sampai ke titik bagi atau RTS-PM adalah tangung jawab pemda baik provinsi dan kabupaten/ kota. RTS-PM hanya membayar biaya tebus raskin sebesar Rp 1.600 per Kg. Setiap RTS-PM mendapatkan 15 Kg per bulan.

Dijelaskan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) raskin untuk tingkat pusat adalah Ke-

mensos. Sementara di daerah, seringkali komandannya bukan Kepala Dinas Sosial. Untuk itu, dalam kerangka kelembagaan dan masalah alokasi dana pendamping Raskin itu, pihaknya akan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Karena plotting budget APBD itu kan dari Kemendagri evaluasinya. Supaya nanti ada kesepahaman antara Kemendagri dengan TAPD provinsi maupun kabupaten/ kota. Mereka harus mengalokasikan untuk menambah alokasi dana raskin,” terangnya.

Besaran alokasi dan pendamping raskin antara satu kabupaten/kota nantinya pasti berbeda, tergnatung dari jauh dekatnya titik bagi. Seperti NTB yang penduduknya ada yang tinggal di pulau-pulau kecil (gili).

Terkait dengan penerima raskin tahun 2015 ini, lanjutnya akan dilakukan validasi data pada April mendatang.

Kemensos, kata Khofifah telah mendapatkan alokasi anggaran dari APBN Perubahan 2015 untuk melakukan validasi data. Bisa jadi, katanya, jumlah RTS-PM raskin saat ini yang mencapai 15,5 juta bertambah menjadi 18 juta RTS-PM. Pendataan itu dimaksudkan untuk mengakomodir masyarakat yang tak mendapatkan raskin, padahal dari sisi ekonomi mereka berhak menerimanya. Hasil validasi data itu akan langsung diberlakukan tahun ini juga. “Kalau sudah tervalidasi disetujui oleh Kades, Camat, Bupati dan ke Gubernur. Dari Gubernur ke Kemensos,” imbuhnya.

Terkait dnegan kualitas raskin yang buruk dan kerap menjadi sorotan, Mensos mengatakan bahwa memang tidak semua gudang Bulog mempunyai mekanisme menjaga kualitas berasnya. Namun, pada prinsipnya, jika ada masyarakat yang meneria raskin tak sesuai standar maka bisa dikembalikan. (nas)

Mataram (Suara NTB)Kementerian Perindustrian RI mendukung Pemprov NTB untuk membangun pabrik Pupuk Organik Cair (POC). Direncanakan, akhir tahun ini pabrik tersebut sudah bisa dioperasikan.

Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Ir. Husni Fahri, MM, dukungan Kemenperindag tersebut dalam bentuk peralatan dan tenaga ahli yang akan mengoperasikan dan berproduksi.

Husni Fahri menyebut, pembangunan pabrik POC di Lombok Timur (Lotim) sebagai langkah untuk menekan ketergantungan masyarakat, khususnya petani pada penggunaan pupuk anorganik.

Bahkan seperti diketahui dan kerap kali terjadi, saat musim pemupukan tanaman. Petani dipusingkan dengan kelangkaan dan mahalnya pupuk anorganik. Pabrik ini ke depan diharapkan akan menjadi solusi yang meringankan bagi petani.

“Kita sangat harapkan mudah-mudahan akhir tahun ini pabrik ini sudah bisa beroperasi. Ini kita sedang komunikasi dengan Pemda Lombok Timur dimana rencananya akan dibangun,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/3) kemarin.

Pabrik POC ini sebenarnya telah dibangun sebelumnya di Olat Ojong Sumbawa. Pabrik yang akan dibangun ini diharapkan akan menguatkan produksi POC di NTB. Setelah adanya upaya untuk membangun pabrik. Tinggal menurut Husni Fahri, peran petugas penyuluh di lapangan untuk mensosialisasikan penggunaan POC di tingkat petani. Jangan sampai, ketergantungan petani justru lebih besar kepada produksi pupuk anorganik.

Selain kekhawatiran terjadinya kelangkaan pupuk, dan beredarnya pupuk yang sering diduga palsu dan berpotensi memicu kerugian kepada petani.

Dampak yang paling buruk atas penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus adalah terganggunya tekstur tanah.

“Yang perlu digalakkan sekarang, bagaimana memaksimalkan penggunaan pupuk organik. Semua fasilitas produksi pupuk organik akan tersedia di NTB,” katanya.

Ia menegaskan, digelontorkannya dukungan pengadaan pabrik POC ini di NTB salah satunya karena keinginan pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. NTB menjadi salah satu daerah yang diandalkan untuk mendukung swasembada pangan nasional. (bul)

HILANG STNK R2 SUZUKI DR5602CG NOKA/NOSIN: MH8BG41EAEJ256628/ G4271-ID-250590 AN HAERUDIN HILANG DI SEKITAR MATARAM.

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kain Tenun Pringgasela

Pengerjaan Lama, Untung Sedikit

BTS Dukcapil Masih ”Sakit” DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lombok Timur (Lotim) menyadari sampai saat ini belum bisa menyerahkan sepenuhnya pelayanan kependudukan ke tingkat kecamatan sebagaimana diinginkan Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan. Alasan Base Transceiver Station (BTS) Dukcapil yang menghubungkan sistem jaringan pengantar data sampai sekarang masih rusak membuat pelayanan masih dipusatkan di Kantor Dinas Dukcapil di Selong.

Kepala Dinas Dukcapil Lotim, H. Tahmid Asry saat ditemui di Selong, Rabu (25/3), mengaku, pihaknya sedang dalam proses perbaikan BTS untuk jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Apalagi di tengah situasi seringnya pemadaman listrik membuat pelayanan di Dukcapil sangat terganggu.

Diakuinya, dalam sehari, Dinas Dukcapil Lotim melayani pembuatan dokumen kependudukan tidak pernah kurang dari 7501.000 orang. Jumlah itu diakui cukup banyak, sehingga perlu segera untuk dilimpahkan kewenangannya ke kecamatan.

Tahmid mengaku, Rabu kemarin, dirinya bertemu dengan semua camat di Lotim yang membicarakan mengenai rencana pendelegasian kewenangan ke tingkat kecamatan. Harapannya dalam waktu dekat, pelayanan pembuatan dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga dan elektronik KTP bisa dilakukan di kecamatan. “Insya Allah pertengahan April kita mulai,” janjinya.

Tahmid menyebut, jika Bupati Lotim menginginkan, masyarakat tidak jauh mendatangi kantor Dinas Dukcapil untuk mengurus dokumen kependudukan, sehingga pelayanan di kecamatan harus disegerakan. Selain itu, pelayanan di kecamatan tidak jauh beda dengan Dinas Dukcapil, karena camat akan memiliki kewenangan menandatangani KK yang diminta warga.

Mengenai infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel Dukcapil dengan seluruh kecamatan itu, Tahmid mengaku yang sudah membaik baru di tiga kecamatan, yakni Selong, Labuhan Haji dan Sukamulia. Sementara ke kecamatan lainnya sedang dilakukan perbaikan dan sudah menentukan titik-titik tower pemancar yang menyambungkan di semua kecamatan. (rus)

H. Tahmid Asry (Suara NTB/dok)

Pemadaman Listrik

PLN Beralasan Akibat Defisit Selong (Suara NTB) Pemadaman listrik kembali menghantui masyarakat Lombok Timur (Lotim). Pihak PLN beralasan, kerapnya pemadaman akibat masih kurangnya daya listrik yang disebarkan. Jaringan interkoneksi Lombok disebut masih defisit 25 Mega Watt (MW), khusus Lotim berkisar 5-6 MW. Manajer PLN Rayon Selong, Nanang Prayogo saat dikonfirmasi di Selong, Rabu (25/3), mengaku, di Lotim ada dua unit Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang beroperasi, yakni di Pringgabaya dan Paokmotong. Ketika menghadapi beban puncak, sebesar 189 MW jaringan yang ada tidak mampu memenuhinya, terlebih setelah kasus pembangkit ada yang meledak.

Salah satu penyebab makin mengecilnya daya PLN ini, karena terus terjadi penambahan jumlah pelanggan. Penambahan jumlah pelanggan itu tidak seiring dengan peningkatan daya. Pihak PLN menginginkan segera dilakukan penambahan pembangkit. Seperti telah dicanangkan di wilayah Sambelia, tapi sampai sekarang masih terbentuk sejumlah persoalan. Akibatnya, proses pembangunan pun tertunda.

Pihak PLN tidak bisa menjawab batasan waktu sampai kapan pemadaman bergilir ini bisa teratasi. Diketahui sendiri, pemadaman bergilir ini sebenarnya sudah dicanangkan sejak lama. Bahkan pencanangan itu dimulai dari NTB secara nasional. Akan tetapi, hal itu belum bisa diwujudkan oleh PLN. Diakuinya, untuk pembangunan jaringan baru ini dibutuhkan waktu cukup lama, yakni berkisar 4 tahun. Hal ini berangkat dari pengalaman sewaktu pembangunan PLTU Jeranjang beberapa waktu lalu yang membutuhkan waktu cukup lama baru bisa beroperasi. Harapannya, pemerintah daerah bisa bergerak cepat juga. Hal ini juga berdasarkan amanah undang-undang yang menyebut peranan penting pemerintah dalam menyediakan fasililitas kelistrikan kepada rakyat.

Seperti kasus Perizinan dan pembebasan lahan yang paling dibutuhkan segera prosesnya diketahui sampai saat ini prosesnya terbilang sangat lama. Berangkat dari fakta-fakta itu, pihak PLN menilai dukungan pemerintah daerah yang masih rendah. Termasuk dalam hal mendatangkan investor untuk membangun jaringan listik.

Kehadiran pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) di sejumlah tempat di Lotim tampak belum mampu membantu defisit.

Ditambahkan, saat pencanangan dulu, pihak PLN sempat mengalami kerugian sampai Rp 24 triliun. Kerugian terjadi karena pihak PLN menggunakan investasi luar negeri untuk bayar sewa sejumlah genset. Berangkat dari pengalaman itu, pihak PLN tidak bisa melakukan hal itu lagi untuk mengatasi pemadaman bergilir tahun ini. (rus) Nanang Prayogo

Jika dilihat dari pekerjaannya, menenun songket bukanlah perkara yang mudah. Butuh keterampilan khusus untuk mengkomposisikan serta mengkombinasikan antara warna yang satu dan lainnya, supaya bisa menghasilkan tenunan kain songket yang bagus, menarik serta berkualitas. Namun, terkadang saat seseorang memiliki kemampuan menenun masih belum dibarengi keuntungan yang besar. Padahal, untuk mengerjakan satu kain membutuhkan waktu lama.

INILAH fakta yang dialami perajin kain tenun Pringgasela Lombok Timur (Lotim).

Hasil jerih payah penenun untuk satu lembar kain songket khas Pringgasela itu hanya dihargai minimal Rp 250 ribu oleh para pengepul . Dari harga Rp 250 ribu itu, para penenun hanya mendapatkan keuntungan Rp 20 ribu hingga Rp 50 ribu per satu kain songket.

Sementara untuk menenun, membutuhkan kesabaran karena lamanya waktu pengerjaan. Di mana, jika satu hari penuh mengerjakan kain songket, maka waktu yang dihabiskan satu minggu baru kain songket baru bisa jadi satu buah. Tapi jika melakukan pengerjaan yang lain, maka proses pengerjaan bisa mencapai satu bulan lebih untuk satu kain songket.

Salah satu perajin kain tenun songket, Inaq Aisyah mengaku dalam menenun masih

memegang nilai-nilai tradisional budaya. Peralatan menenun (jajak) yang digunakan oleh masyarakat Pringgasela masih cukup sederhana dan usia dari alat tersebut sudah mencapai puluhan sampai ratusan tahun, ada yang besar dan ada yang berukuran kecil.

Untuk menghasilkan kain tenun ikat dibutuhkan alat tenun yang berukuran besar. ‘’Sebaliknya, untuk menghasilkan tenun songket biasanya menggunakan alat tenun yang berukuran kecil,’’ tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Bagi seorang gadis di Pringgasela, ujarnya, menenun adalah sebuah kewajiban yang harus dikuasai. Kemampuan menenun merupakan salah satu bagian dari kebudayaan kearifan lokal Desa Pringgasela.

Sementara Pejabat Sementara (PJS) Kepala Desa Pringgasela, Salman Alfarisi,

(Suara NTB/yon)

TENUN - Salah satu perajin kain tenun di Desa Pringgasela membutuhkan waktu lama menyelesaikan satu jenis kain.

SH,MAP, menjelaskan kerajinan songket Pringgasela merupakan home industry. Bahkan, kerajinan itu dikenal sampai mancanegara.

Untuk tetap melestarikan

Delapan Perawat Honorer Mengadu ke Dikes Selong (Suara NTB) Sebanyak delapan perawat honorer di Puskesmas Sembalun melayangkan surat pengaduan ke Dinas Kesehatan (Dikes) Lotim. Pengaduan para perawat non PNS ini, karena telah menjadi korban praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum PNS di puskesmas tersebut. sepeserpun uang yang dikeluarkan peserta seleksi.

Pihaknya memuji langkah para perawat ini. Menurutnya, cara bersurat sangat baik.

Melalui cara itu, Dikes selanjutnya bisa mudah mengkroscek kebenaran. “Bagus itu, berani itu namanya dan tumben ini terjadi,” ujarnya.

Menurutnya dugaan praktik pungli itu tidak saja terjadi di wilayah Puskesmas Sembalun.

“Saya pikir tidak saja Sembalun,” sebutnya. Isu di sejumlah tempat juga ada terjadi. Harapannya, korbankorban ini segera mengadu ke Dikes agar bisa ditindak tegas. “Kalau ada laporan seperti itu kita bisa langsung tindaklanjuti,” imbuhnya. (rus)

Utun Supria (Suara NTB/dok)

Dilegalkan, Pengangkatan Honorer Tenaga Kesehatan Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur (Lotim) dr. Utun Supria, M.Kes menegaskan pihaknya segera melegalkan pengangkatan tenaga-tenaga honorer kesehatan.

Pihak Dikes tidak ingin seperti kasus honorer katagori 2 (K2) yang menuai masalah.

Seluruh honorer yang masuk dalam tenaga kesehatan yang masuk katagori akan diberikan Surat Keputusan (SK) langsung Bupati Lotim.

Didampingi Kepala Bidang Promosi Kesehatan (Promkes) Dikes Lotim H. Suherman, Utun mengaku saat ini jumlah tenaga kesehatan di Lotim ini mengalami overload. Utamanya yang bekerja di puskesmas-puskesmas.

Disebutkan, kebutuhan Lotim untuk tenaga perawat hanya 463 orang. Termasuk di dalamnya tenaga PNS dan non PNS. Kenyataan saat ini jumlah PNS sudah 305 orang, sedangkan sebelumnya sudah

dicatat sebanyak 665 perawat non PNS. Bidan dibutuhkan 350 orang, namun yang tercatat ada 593 orang.

Alasan itulah beberapa waktu lalu, Dikes telah melakukan seleksi ketat dengan mencari tenaga-tenaga profesional yang mampu memberikan pelayanan maksimal di puskesmas. Insentif untuk tenag non PNS ini diharap bisa diambilkan dari pelayanan JKN. “Sekarang ini kan eranya JKN,” ucapnya.

Pihak Dikes tidak menginginkan tenaga kesehatan banyak yang nganggur. Dari hasil temuan di sejumlah puskesmas, banyak yang selesai apel justru menganggur di kantin-kantin puskesmas. ‘’Seperti kasus di Puskesmas Sukaraja, dicatat sebanyak 92 orang tenaga kesehatan. Padahal yang dibutuhkan hanyalah 14 orang,’’ ujarnya.

Meski telah dilakukan seleksi, disinyalir sampai sekarang masih banyak tenaga-tenaga

yang sudah dinyatakan tidak lulus seleksi itu tetap berada di puskesmas. Bagi Dikes dipersilakan saja selama mau dan benar-benar sukarela.

Pasalnya, yang diberikan insentif nantinya dari pelayanan JKN hanyalah yang tercatat dan yang menerima SK. Selain telah menyeleksi tenaga bidan dan perawat, Dikes juga sudah menyeleksi tenaga gizi, sanitarian, apoteker dan tenaga umum. Diniatkan, di semua layanan kesehatan ini memiliki tenaga yang beragam. “Banyak jenis tenaga yang kita harapkan,” ucapnya.

Soal jumlah tenaga awalnya dinilai semakin banyak semakin bagus pelayanannya.

Akan tetapi faktanya yang dialami Dikes justru makin membebani keuangan di tingkat puskesmas. “Ke depan yang ada di puskesmas itu adalah yang sudah terdaftar, tidak nama-nama orang yang tidak terdaftar,” sebut H. Suherman menambahkan. (rus)

(Suara NTB/dok)

Mulai Beroperasi, Kapal Perintis Singgahi Labuhan Carik Tanjung (Suara NTB) Labuhan Carik, yang terletak di Kecamatan Bayan mulai beroperasi. Saat ini, masih belum banyak kapal yang merapat, namun beberapa kapal perintis diklaim telah singgah.

“Ada beberapa kapal perintis, jenis kapal barang dengan kapasitas bobot mati mencapai 750 DWT sudah mulai singgah. Artinya Labuhan carik sudah mulai difungsikan,” kata Kepala Syahbandar Pemenang, Lombok Utara, M. Junaidin, kepada wartawan, Rabu (25/3).

Ia menjelaskan, kapal perintis ini sifatnya masih disubsidi oleh pemerintah. Kapal swasta pengangkut barang ini didatangkan untuk memancing kapal-kapal lain agar merapat ke Labuhan Carik. Kapal – kapal barang ini mengambil rute Pelabuhan Badas Sumbawa, menuju ke wilayah Bali – Madura hingga Pelabuhan Masalebo Surabaya.

“Kapal perinstis yang lebih banyak melalui jalur Badas atau Bima kapal perintis dari Madura.Dari Badas, mereka biasanya singgah di Labuhan Carik,” sebutnya.

Tidak hanya itu, kata dia, beberapa kapal Pinisi yang membawa penumpang orang atau wisatawan juga mulai singgah.

Hal ini menandakan, Labuhan Carik sudah mulai dikenal. Seiring berjalannya waktu, Junaidin optimis, Labuhan Carik akan semakin ramai dan dibutuhkan oleh masyarakat. Terlebih untuk Kapal Pinisi yang mengangkut wisman, mereka kerap singgah di Carik karena penumpang kapal umumnya berorientasi mengunjungi Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dan Desa Adat Bayan.

Bukan mustahil kata Kepala Syahbandar, sejumlah perusahaan mulai mendekat ke Labuhan Carik untuk mendekatkan pelayanan. Perusahaan penyalur semen, biasanya akan memanfaatkan pelabuhan untuk singgah dan bongkar muat barang. “Sejumlah perusahaan Semen seperti Semen Tonasa dan lainnya, berminat untuk memanfaatkan Labuhan Carik,” sambungnya.

Mobilitas sektor kepelabuhanan salah satunya di Kecamatan Bayan ini, akan semakin ramai dalam jangka

lembaga yang mengayomi masyarakat. Diakuinya, dulu sebelum kejadian bom Bali, hasil tenun dikirim ke Belanda, New Zealand dan beberapa negara lainnya di Eropa. (yon)

Cegah Makelar Tanah

Diduga Korban Pungli

Kepala Dikes Lotim, dr.

Utun Supria, M. Kes saat dikonfirmasi membenarkan hal itu.

Ia sampaikan, besaran dugaan pungli dilakukan oknum perawat senior di puskesmas itu tiap orang Rp 200 ribu. Pihak Dikes pun sudah memanggil oknum PNS tersebut.

Dituturkan, oknum PNS Puskesmas berinisial AI itu Sembalun itu mengakui perbuatannya dan siap untuk mengembalikan. Dikes selanjutnya siap memberikan sanksi administrasi. “Jadi kita terima surat pengaduan itu bukan surat kaleng, jelas ada namanya,” ucap Utun.

Diduga, pungli dilakukan saat proses rekrutmen tenaga job yang dilakukan Dikes beberapa waktu lalu. Pihak Dikes sudah mengingatkan, dalam proses rekrutmen itu tidak ada

budaya yang sudah melekat pada diri masyarakat Pringgasela, pihaknya akan tetap berupaya meningkatkan produksi, pemasaran serta melakukan pembinaan terhadap lembaga-

panjang. Awalnya karena baru beroperasi, para pengguna jasa transportasi masih menggantungkan perjalanannya pada rute yang biasa dilalui.

Pelabuhan ini sendiri telah dibangun pada tahun 2013 lalu.

Hingga seluruh prasarana dan kelengkapan kepelabuhanan lengkap, maka Labuhan Carik sudah dikatakan layak untuk beroperasi. Pelabuhan ini akan menjadi jalur alternatif, tetapi bisa menjadi jalur utama pelayaran sejumlah armada, karena KLU lebih gampang diakses. (ari)

KPPT akan Terapkan Dana Jaminan Investasi di Bank Tanjung (Suara NTB) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mulai mengambil ancang-ancang menekan dan membatasi ruang gerak makelar tanah berkedok investor. Salah satu caranya, Pemda KLU mulai melempar wacana adanya dana jaminan investasi sebagai syarat bila investor akan menanamkan modalnya di KLU. Kepala Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT) KLU, H. M. Sumadi, SH., Rabu (26/3), mengaku, perlunya penempatan dana investasi di bank daerah ini ke depan akan dijadikan sebagai syarat bagi investor yang berniat menanamkan modal di daerah. Syarat ini sekaligus sebagai sinyalemen investor yang mencari lahan di KLU untuk lebih serius berinvestasi.

“Kita lempar wacana dulu, karena teman-teman di DPRD KLU juga mendukung langkah adanya syarat jaminan investasi ini,” kata Sumadi.

Untuk diketahui, KPPT KLU telah memanfaatkan pertemuan (presentasi) dengan Manajemen Condotel Amarsvati beberapa waktu lalu untuk diungkapnya wacana ini.

KPPT mengisyaratkan diperlukannya penjaminan sebesar 10 persen dari nilai investasi.

Dana ini harus ditempatkan di bank milik daerah.

Menurutnya, dana jaminan investasi ini sejatinya tidak akan dipersoalkan bagi inves-

tor yang g memiliki modal dan berniat untuk membangun.

Sebaliknya, bagi investor abal-abal atau kebanyakan makelar tanah, akan merasa berat dengan syarat tersebut.

“Dari syarat ini saja sudah bisa kita ketahui, mana investor yang serius dan mana yang tidak. Mereka yang serius tidak akan keberatan. Andaikata mereka yang tidak serius, lalu menempatkan dananya di bank kemudian kabur, dananya otomatis akan menjadi milik daerah,” katanya.

Namun demikian, kata Sumadi, pihaknya memerlukan paradigma dan pemikiran yang sama dengan lintas SKPD Pemda KLU untuk merealisasikan wacana itu. Terlebih mencuatnya wacana ini diungkap salah satu anggota DPRD KLU, H. M. Arsan, beberapa waktu lalu. “Syarat penjaminan ini harus lebih dulu digodok secara mendalam, lalu dibuatkan Perda agar payung hukumnya jelas,” ujar Sumadi.

Langkah ini cukup relevan untuk diterapkan di KLU sebagai salah satu daerah tujuan wisata. Terlebih lagi, di beberapa titik lahan potensial investasi beberapa di antaranya berstatus lahan telantar. Misalnya lahan seluas 65 hektar yang dikuasai PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang ada di Gili Trawangan, atau lahan yang dulunya direncanakan untuk golf di Desa Rempek, Kecamatan Gangga. (ari)

Antisipasi Gerakan ISIS di NTB

LSP2M Gelar Sarasehan Tokoh Selong (Suara NTB) Lembaga Studi dan Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat LSP2M) NTB bersama elemen masyarakat mencoba berkontribusi dalam membangun sikap kewaspadaan dini masyarakat terhadap bahaya masuknya pengaruh ideologi ISIS ke NTB. Harapannya infiltrasi paham dan gerakan ISIS di NTB dapat tertangkal.

Hal inilah yang coba dibedah dalam gelaran sarasehan Tokoh Agama dan Pemuda di Mataram, Kamis (26/3) hari ini. Direktur LSP2M NTB, Widiyanto, pada Suara NTB di Selong, Rabu (25/3) menjelaskan, acara sarasehan ini bertema “Menangkal Paham Wahabi Takfiri, Upaya Menangkal Infiltrasi Paham dan gerakan ISIS di NTB”.

Kegiatan tersebut akan dihadiri sekitar 100 peserta dari kalangan tokoh agama, aktivis BEM, OKP dan ormas Islam di Kota Mataram.

Kegiatan akan dilaksanakan dalam bentuk Sarasehan Tokoh Agama dan Pemuda seKota Mataram menghadirkan 4 pemateri yaitu Kepala Bakesbangpoldagri NTB “Negara Khilafah versus NKRI, Upaya Counter Paham Khilafah versi ISIS” . Akademisi/Ormas NU “ Mengupas Ideologi ISIS, Upaya Mencegah Berkembangnya Gerakan dan Rekrutmen ISIS di Indonesia” Kemenag RI “ Pencegahan Infiltrasi paham dan

ideologi ISIS ke Ponpes dan Lembaga Pendidikan”.

Kegiatan temu tokoh agama dan pemuda tersebut diharapkan mengeluarkan output yang diharapkan dapat terbangun kesadaran di kalangan peserta sarasehan tentang bahayanya paham yang gampang mengkafirkan orang. Selain itu, lanjutnya, terbangun kesadaran bersama untuk mencegah infiltrasi paham dan gerakan ISIS ke masyarakat NTB, sehingga masyarakat mampu tercerahkan dengan paham-paham keagamaan yang berwawasan kebangsaan dan Islam nusantara. ‘’Terbangunnya kesadaran bersama untuk menangkal setiap bentuk paham keagamaan yang mengarahkan kepada tindakan radikalisme mengatasnamakan agama,’’ terangnya.

Menurutnya, dalam satu bulan terakhir, Indonesia dihangatkan dengan pemberitaan sejumlah media massa terkait dengan perkembangan keberadaan ISIS, baik di Irak maupun di dalam negeri. Pascadideklarasikan di Irak sekitar tahun 2013, gerakan ini terus membesar, bahkan telah menyedot perhatian kalangan jihadis dari berbagai negara untuk datang ke Suriah dan Irak.

Untuk itu, pihaknya mengharapkan, adanya sarasehan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahayanya ISIS dan paham yang harus diwaspadai. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Halaman 5 (Suara NTB/her)

MACET - Kendaraan yang mau ke Pelabuhan Lembar masih terjebak macet hingga Rabu (25/3). Antrean panjang kendaraan ini akibat salah satu dermaga di Pelabuhan Padangbai sedang diperbaiki.

Telah Lapor Wabup SETELAH lama menjadi polemik di internal Pemkab Lombok Barat (Lobar) dan mengundang penolakan di kalangan DPRD, akhirnya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar, I Nengah Sugiartha angkat bicara terkait rekrutmen 29 anggota baru Satpol PP. Nengah Sugiartha mengklaim dirinya telah melapor ke Wakil Bupati (Wabup) H. Fauzan Khalid, terkait rekrutmen, sehingga wabup telah mengetahui perihal perekrutan tenaga Satpol PP. “Perekrutan anggota baru Satpol PP telah diketahui Pak Wakil Bupati. Bahkan Pak Wabup tidak menyoal adanya perekrutan itu,” klaimnya, Rabu (25/3).

Diakuinya, perekrutan anggota pengamanan sebanyak 29 orang sudah lama diketahui wabup. Tidak hanya wabup, bahkan Bupati Lobar Dr. Zaini Arony sudah mendapat kabar perekrutan itu. Perekrutan ini. katanya, murni dari Satpol PP bukan daerah. Menurutnya,status Satpol PP baru ini tenaga pengaman sukarela yang gajinya tidak dibebankan ke APBD. Saat ini, lanjutnya, anggota pengamanan baru itu sedang menjalani pembaretan. Mereka diajarkan latihan dasar seputar pengamanan hingga tanggap darurat bencana. Untuk tahap pertama, anggota dikirim ke SAR guna menjalani pelatihan membantu korban bencana alam selama beberapa hari.

Setelah menjalani latihan di SAR, anggota baru akan dikirim lagi di Kodim 1606 Lobar.

Di situ, mereka bakal menjalani latihan layaknya seorang militer.

Sugiartha mengaku, latihan akan berlanjut hingga ke Kodim.

Tujuannya, agar rekrutan baru itu mendapat ilmu dan pengetahuan kemiliteran. Selain itu, mereka juga akan dilatih pula secara fisik, seperti bela diri. “Sebab itu syarat yang harus mereka jalani, mereka harus ikut pembaretan,” terangnya. (her)

Sopir Protes, Dua Hari Kendaraan Terjebak Macet di Pelabuhan Lembar

(Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Antrean kendaraan masih terjadi di jalur menuju Pelabuhan Lembar, bahkan kemacetan parah terjadi Selasa (24/3) malam hingga 3 kilometer. Antrean sedikit terurai, Rabu siang. Akibat antrean tersebut, puluhan truk terjebak macet hingga dua hari.

Hal ini menimbulkan protes para sopir, mereka protes pihak ASDP lantaran membiarkan kendaraan antre di jalan, padahal pelataran parkir di pelabuhan kosong.

Para sopir pun menduga ada permainan di balik kemacetan tersebut.

Andi salah seorang sopir yang protes lantaran kebijakan pihak pelabuhan meminta sopir memarkir kendaraan di jalan, pasalnya sering ter-

Pendataan Penduduk Miskin

Loteng Masuk 10 Besar Terbaik Nasional

(Suara NTB/met)

MASIH ALAMI - Potensi kawasan wisata alam Gunung Tunak Lombok Tengah memiliki banyak objek yang belum disentuh. Salah satunya objek wisata Pantai Bilasayak yang sangat menawan. Dalam hal ini, butuh keseriusan dari semua pihak dalam mengelola kawasan yang masih alami dan perawan ini.

yang diberikan terbatas.

Sementara itu, Asep sopir lainnya mengaku, kemacetan akibat adanya perbaikan dermaga di Pelabuhan Padangbai Bali. Belum lagi, dampak ombak pasang di Pelabuhan Padangbai yang menyebabkan kapal tidak bisa nyandar.

Asep mengaku akan ke Surabaya mengangkut kedelai dari Bima. Ia membawa kedelai tersebut ke salah satu perusahaan di Surabaya. Ia mengaku akibat antrean tersebut ia merugi, sebab biaya makan membengkak, perusahaan hanya memberi Rp 500 ribu untuk lima hari, sedangkan ia sudah enam hari di perjalanan.

Pantauan koran ini, kendaraan antre mulai dari pelataran parkir pelabuhan Lem-

bar hingga jembatan timbang, Puyahan Cemara. Kendaraan yang antre kebanyakan truk sedang dan truk besar yang hendak menyeberang ke Padangbai. Antrean kendaraan semakin mengular, disebabkan kendaraan yan hendak ke Pelabuhan Lembar terus bertambah.

Petugas supervisi Pelabuhan Lembar, Budi menampik adanya permainan terkait terjadinya antrean kendaraan.

Menurutnya, hal ini murni disebabkan ombak tinggi dan perbaikan di dermaga Padangbai.

Kepala Seksi Operasi OPP Lembar Dedi Setiawan mengakui antrean panjang terjadi sejak Selasa pukul 11.00 Wita.

Namun ia memperkirakan antrean akan segera diatasi.

“Antrean kendaraan itu dis-

ebabkan ombak pantai yang menerjang Pelabuhan Padangbai, tapi diperkirakan akan segera teratasi,’’ janjinya.

Selain faktor cuaca, lanjut dia, antrean disebabkan pula perbaikan dermaga satu di Pelabuhan Padangbai. Kendati demikian, aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Lembar tetap berjalan. Hanya saja, jadwal keberangkatan kapal diundur dulu. Sejak ombak tinggi, katanya, tiga kapal yang berangkat dari Pelabuhan Lembar masih mengapung di laut. Terkait adanya dugaan permainan, sehingga terjadi antrean, ia mengaku tidak tahu. Pihak OPP katanya hanya mengatur jadwal keberangkatan. Sedangkan terkait parkir, kewenangannya ada di ASDP. (her)

Tersangka Proyek Alkes 2006 Diperiksa Kejari Praya Praya (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi pada pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2006 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), dipastikan tetap berjalan. Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya pun sudah merampungkan pemeriksaan awal terhadap tersangka proyek senilai Rp 400 juta tersebut, Rabu (25/3) kemarin.

Pimpinan CV. Afiat Karya, OH yang merupakan rekanan proyek milik Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng tersebut, menjalani pemeriksaan di Kejari Praya, sekitar pukul 09.00 wita. “Hari ini (Rabu kemarin,red) kita sudah memeriksa OH, rekanan proyek Alkes Loteng tahun 2006,” aku Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, S.H., kepada Suara NTB. Sebelumnya, kata Raka, pihaknya sudah memeriksa yang bersangkutan. Namun karena belum didampingi penasehat hukum, yang bersangkutan urung diperiksa.

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) termasuk sebagai daerah yang dinilai berhasil melakukan pendataan penduduk miskin dan kurang mampu dengan baik. Loteng masuk urutan 10 besar terbaik nasional. Pengakuan tersebut disampaikan Menteri Sosial, Hj. Khofifah Indar Parawansa, saat berbicara di hadapan ribuan warga yang hadir pada perayaan Haul Yayasan Qomarul Huda di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Loteng, Rabu (25/3).

Menurut Khofifah, keberhasilan tersebut tentunya menjadi prestasi tersendiri bagi Pemkab Loteng. Alasannya, untuk bisa mencapai raihan tersebut tentunya bukan hal mudah, karena butuh kerja keras agar bisa menghasil data masyarakat miskin yang benar-benar akurat. “Tapi Loteng bisa mencapai hasil tersebut. Dan, itu prestasi tersendiri.

Karena tentunya tidak semua daerah bisa melakukan hal itu,” terangnya.

Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Pemkab Loteng, tentunya ada perhatian khusus yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Sosial saat penyaluran Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP), Loteng nantinya akan mendapat prioritas utama bersama 9 kabupaten dan kota lainnya di Indonesia.

Ia menjelaskan, penyaluran KIS dan KIP secara nasional direncanakan pada bulan April mendatang. Penyaluran akan dimulai di kabupaten/kota yang masuk 10 besar pendataan terbaik masyarakat miskin. Salah satunya, Loteng masuk di dalamnya. “Untuk itu kita berharap daerah-daerah bisa segera mengajukan usulan penyaluran KIS dan KIP disertai calon penerima manfaatnya,” imbuhnya.

Ia mencontohkan untuk KIS, bagi pemenang kartu tersebut akan memperoleh beasiswa pendidikan dengan besaran sesuai jenjang pendidikanya. ‘’Untuk SD misalnya, sebesar Rp 400 ribu per tahun, SMP Rp 700 ribu per tahun serta Rp 1 juta per tahun untuk jenjang pendidikan SMA,’’ terangnya.

Kartu tersebut juga berlaku bagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah dengan usia antara 6 sampai 21 tahun.

Tujuannya bisa memberikan dorongan dan motivasi bagi anak usia sekolah mau bersekolah.

Secara nasional, ujarnya, pemerintah pusat telah mengalokasikan sekitar 17 juta KIS dan KIP melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu ada sekitar 2 juta KIS dan KIP yang disalurkan melalui Kementerian Agama. ‘’Sementara yang disalurkan melalui Kementerian Sosial ada sekitar 3,6 juta lebih,’’ klaimnya.

Adanya pola seperti itu, pihaknya yakin semua warga miskin bisa tertangani seluruhnya. Kalau semua sudah tertangani oleh KIS dan KIP, maka diharapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) masyarakat Indonesia bisa meningkat.

“Khusus alokasi di Kementerian Sosial, memang untuk mem-back up warga miskin yang mungkin tidak tertangani melalui jalur pendidikan dan keagamaan,” terangnya. (kir)

jadi kecelakaan. “Sering kejadian truk yang antre di jalanan ditabrak oleh kendaraan roda dua, justru kita yang salah sementara pihak pelabuhan lepas tangan,” akunya.

Ia mempertanyakan mengapa pihak pelabuhan tidak membiarkan kendaraan masuk ke pelataran parkir, padahal lahan parkir di pelabuhan kosong. Ia berharap, pihak asosiasi sopir yang ada di pelabuhan memfasilitasi membahas persoalan ini. Termasuk meminta perusahaan pelayaran dan pihak perusahaan tempat para sopir bekerja membantu membicarakan hal ini dengan Otoritas Pelabuhan Penyeberangan (OPP) dan ASDP. Sebab dalam hal ini para sopir dirugikan. Mereka merugi, karena uang jalan

“Jadi pemeriksa kali ini merupakan yang kedua kalinya.

Dan, saat menjalani pemeriksaan, OH didampingi penasehat hukumnya,” tambahnya.

Ia menjelaskan, karena merupakan pengembangan kasus, proses pemeriksaan terhadap OH yang sudah ditetapkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus tersebut, tidak berlangsung lama.

Tersangka diperiksa seputar proses pengadaan barang, yakni mikroskop binokuler bagi RSUD Praya, khususnya terkait harga satuan barang yang dibeli.

“Inti pemeriksaan terkait

proses pengadaan hingga harga barang yang dibeli,” tegasnya. Dan, dengan telah diperiksanya tersangka, pihak Kejari Praya kini tinggal menyelesaikan pemeriksaan dua saksi lagi.

Masing-masing dari induk perusahaan CV. Afiat Karya serta saksi dari BPKP selaku auditor. Pasalnya, perusahaan yang dipegang oleh tersangka merupakan anak perusahaan.

Dan, yang lebih tahu dan paham betul pengelolaan keuangan perusahaan ada di tangan perusahaan induk.

Namun, kalau kedua saksi tersebut sudah selesai diperiksa, maka proses penyidikan kasusnya bisa segera tuntas.

Tapi sayangnya, untuk bisa mendatangkan pimpinan perusahaan induk dari CV. Afiat Karya. tidak mudah. Pasalnya, sudah tiga kali panggilan dilay-

angkan, pihak yang dipanggil belum juga mau datang.

Dalam hal ini, pihak Kejari Praya belum berani memasang target penyelesaian kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta tersebut.

Alasannya, penyelesaian penyidikan kasus tersebut sangat tergantung dari proses pemeriksaan saksi yang ada. “Kalau saksinya kooperatif, kasusnya pasti cepat kita selesaikan,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya keras memanggil sisa dua saksi yang belum diperiksa, terutama pimpinan perusahaan induk dari CV. Afiat Karya sambil menunggu proses pemberkasan kasus tersebut tetap dilakukan. ‘’Supaya begitu semua saksi selesai diperiksa, berkas penyidikan bisa tuntas,’’ ujarnya. (kir)

Meningkat Tiap Tahun

Aset Lobar Banyak Digugat Masyarakat Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) banyak menerima gugatan dari masyarakat terkait kepemilikan aset daerah. Bahkan tiap tahun, trend gugatan aset daerah terus meningkat. Awal tahun ini saja gugatan yang masuk ke Pemda sudah empat, diperkirakan bertambah lagi.

Sebab ada dua gugatan yang akan masuk. ‘’Dari sejumlah gugatan yang masuk tersebut kebanyakan masalah aset, hanya satu gugatan masalah sempadan pantai di Senggigi,’’ ungkap Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (24/3) lalu.

Diakuinya, gugatan masyarakat yang sudah diterima pihaknya awal tahun ini ada empat, dua gugatan menurut informasi yang akan menyusul. Dari enam gugatan tersebut antara lain gugatan aset di Bundaran Giri Menang Square. Lahan ini digugat oleh warga yang mengklaim lahan tersebut, luas lahannya belum diketahui sebab yang menangani Kantor Aset Daerah.

Gugatan lainnya juga menyangkut aset di SDN 2 Bengkel dan aset di Kota Mataram. Terkait gugatan aset di Kota Mataram katanya, Sela-

sa lalu rencananya akan disidang, namun ditunda.

Pengggugat seorang warga bernama Khalid, lahan itu menurut Kantor Aset merupakan aset Pemkab Lobar. “Ada dua lagi gugatan yang menurut rencana akan dilayangkan ke pemda, yakni masalah aset pemda di RPH Kota Mataram dan aset di Lingsar,” ujarnya.

Ia mengaku, dua gugatan terakhir ini menurut rencana akan diajukan oleh masyarakat. Sedangkan empat guguatan lainnya telah diterima oleh Pemda dan beberapa akan dimulai persidangan. Ia mengaku dari tahun ke tahun, jumlah gugatan masyarakat terhadap Pemda terkait aset masalah lainnya terus meningkat. “Tiap tahun ada peningkatan gugatan,” ujarnya.

Seperti dari tahun 20132014 gugatan ke Pemkab Lobar naik. Bahkan, pihaknya memprediksi tahun 2014-2015 gugatan diperkirakan naik, sebab baru awal tahun ini saja sudah masuk 4 gugatan.

Ia mengaku selama persidangan gugatan tahun 2014 lalu, Pemda berhasil memenangkan perkara. Dari enam gugatan tahun lalu, semuanya dimenangkan Pemda. “Dari semua gugatan itu pemda tidak ada yang kalah,” akunya. (her)

(Suara NTB/ist)

MUSKAB - Suasana Muskab PPNI Lobar di Hotel Jayakarta, Rabu (25/3). Pada muskab ini, Sulaiman Adam terpilih sebagai ketua.

Sulaiman Adam Pimpin PPNI Lobar Giri Menang (Suara NTB) Musyawarah Kabupaten (Muskab) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) VI Lombok Barat (Lobar) yang digelar di Hotel Jayakarta, Rabu (25/ 3) kemarin menetapkan Sulaiman Adam sebagai Ketua PPNI Lobar periode 2015-2020. Sulaiman Adam yang juga salah satu kepala seksi di Dinas Kesehatan (Dikes) Lobar ini menyisihkan calon lainnya Akmal Rosali. Sulaiman Adam berhasil meraih 38 suara, sementara Akmal Rosali hanya memperoleh 23 suara.

Muskab PPNI ini dibuka oleh

Asisten I Setda Lobar, Hj Eva Nurcahyaningsih Parangan. Sebelum pemilihan, mantan Ketua PPNI Lobar, Zulkifli, melaporkan, jika pihaknya telah melakukan pembinaan dan pelatihan bagi perawat. Perkembangan jumlah anggota, sebutnya, dari 295 orang bertambah menjadi hampir 500 orang, termasuk anggota yang belum PNS dan sudah PNS. “Perkembangan tingkat pendidikan para perawat juga bagus,” klaimnya.

Saat ini sebutnya, dari jumlah perawat yang ada hanya 15 orang berpendidikan SPK dan belum melanjutkan.

Jumlah perawat yang sudah melakukan penyetaraan sebanyak 205 D3 dan hampir 100 orang berpendidikan S1. Yang paling menggembirakan, katanya, ada 9 perawat yang sudah S2. Hal ini katanya bentuk kemajuan perawat.

Tidak hanya itu, respons pemda terhadap perawat jauh lebih meningkat. Di mana, awal perawat yang menjabat di lingkup Pemda hanya ada satu orang, namun kali ini ada yang menjabat di level eselon 2 dan beberapa eleson III. “Artinya respons pemda terhadap perawat bagus,” klaimnya. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Halaman 6

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB Cakupan Lebih Luas

BKPP Orientasi Pendataan Keluarga 2015 Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa menggelar orientasi pendataan keluarga 2015 tingkat Kabupaten untuk nantinya dilaksanakan hingga ke tingkat desa dan dusun. Orientasi ini melibatkan UPT KB dan Penyuluh KB yang ada di lapangan. Hasil pendataan ini nantinya memilki cakupan dan pemanfaatan lebih luas terutama di bidang kependudukan, KB dan pembangunan manusia.

Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani kepada Suara NTB, Rabu (25/3) kemarin, menjelaskan orientasi pendataan keluarga 2015 ini dilaksanakan secara berjenjang dari BKKBN (Pusat), Perwakilan BKKBN Propinsi, BKBPP (Kabupaten), kecamatan hingga desa dan dusun.

Untuk tingkat kabupaten, pembekalan diberikan kepada 65 peserta dari perwakilan UPT dan Penyuluh KB. Pendataan tahun ini berbeda dibandingkan pendataan pada

tahun-tahun sebelumnya. Kalau sebelumnya pendataan keluarga dilaksanakan setiap tahun oleh BKKBN, maka mulai 2015 dilaksanakan lima tahun sekali dengan cakupan data yang luas.

“Namun bukan berarti pendataan baru akan dilakukan lagi lima tahun berikutnya.

Sebab, setiap tahunnya akan tetap dilakukan pemuktahiran data. Agar setiap tahunnya tersedia update data yang memilki validasi,” terangnya.

Orientasi pendataan keluarga 2015 ini sesuai amanat UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukandan KB yang diturunkan dalam PP No. 87 tahun 2014. Ada juga UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang diperkuat surat Sekretaris Wakil Presiden (Setwapres) RI No. B-85/Setwapres/KG.02.01/ 03/2015 tertanggal 3 Maret 2015 tentang pemuktahiran data rumah tangga miskin.

Artinya, dari aspek legal dan yuridis, pendataan ini sama dengan survey sensus lainnya yang dilakukan institusi lain, seperti BPS. Hal ini

pun masih diperkuat lagi dengan Surat Edaran (SE) berjenjang dari Mendagri, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan pendataan. Sebagai bukti kepercayaan pemerintah terhadap BKKBN hingga ke jajaran bawah sebagai lembaga yang menyiapkan data mikro dan primer.

Dalam hal ini, pendataan di Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan satu bulan penuh muali 1 – 31 Mei 2015. Aspek pendataan menggunakan 28 indikator yang mencakup tiga poin penting, yakni, data kependudukan, data Keluarga Berencana (KB) dan data pembangunan keluarga. Data ini nantinya memang menjadi konsumsi utama BKKBN. Tetapi dengan makin luasnya aspek pendataan, maka bisa digunakan oleh lintas instansi. Terutama yang menyangkut bidang pendidkkan, kesehatan dasar, administrasi kependudukan, perumahan rakyat, penyuluhan agama dan lainnya. Apalagi didalam kolom data, salah satunya harus mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK), sehingga

nantinya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) bisa memantau penduduk mana yang sudah memiliki NIK dan belum. Lembaran data status keluarga yang diisi diverifikasi menggunakan system scanner.

Tak hanya itu, manfaat pendataan ini nantinya bisa digunakan untuk bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Bahkan untuk perencanaan pembangunan lainnya.

Artinya lebih luas cakupan dan pemanfaatannya. Pendataan nnatinya akan dilakukan oleh kader desa/dusun, seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, PKK dan lainnya.

Usai pendataan dilakukan verifikasi mulai dari tingkat RT, dusun, desa, kecamatan, dan seterusnya hingga pusat.

Diperkirakan Kabupaten akan menerima hasil rekaptulasi pada 30 Juni untuk selanjutnya dikirimkan ke Propinsi 31 Juli dan nanti sekitar Agustus secara nasional akan dievaluasi. Agar bisa digunakan oleh instansi-instansi terkait, teruatama menyangkut kependudukan, KB dan pemban-

gunan keluarga. Intinya, data ini langsung menyentuh pokok persoalan keluarga by name by address. Menurut informasi, hasil pendataan ini menjadi bahan evaluasi dan masuk dalam sidang kabinet.

Perkuat KB di APBDes Pada kesempatan tersebut, Yani juga mengimbau kepada KUPT dan jajarannya di tingkat Kecamatan untuk terus membangun koordinasi pada level tingkatannya dengan Camat, Puskesmas dan lainnya untuk menajamkan program KB dan Kependudukan agar terimplementasi dengan baik hingga ke bawah.

Terutama dalam penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).

Bupati Sumbawa pun sudah sudah menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap pembangunan KB dan Kesehatan. Salah satunya melalui rancangan Peraturan Bupati (Perbup) yang memasukkan KB dan kesehatan ini dalam penyusunanan APBDes. Agar desa juga ikut membantu pelaksanaan program ini di tingkat bawah. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

Yani didampingi pejabat BKBPP lainnya sedang menyampaikan materi dalam orientasi pendataan.

(Suara NTB/arn)

Suasana orientasi pendataan keluarga 2015

Diduga Palsu, Puluhan Sak Pupuk Diamankan Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 57 sak pupuk yang diduga palsu, diamankan pihak Koramil Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa. Pupuk tersebut diamankan pada Selasa (24/3) pukul 19.00 di Desa Olatrawa, setelah ada laporan dari pengecer yang menduga pupuk tersebut palsu. Sebanyak 23 sak pupuk itu bahkan sudah sempat terjual.

Danramil Kecamatan Moyo Hilir, Kapten Infantri A. Okinawa Kepada Suara NTB Rabu (25/3) menuturkan sebelumnya ada informasi dari pengecer yang menduga puluhan pupuk palsu, kemudian pihaknya melakukan pengecekan.

Hasilnya, dari dokumen-dokumen yang ada ternyata telah kedaluarsa. Dan dikatakan pupuk tersebut nonsubsidi. Pihaknya kemudian menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan terkait hal tersebut. Sedangkan untuk kandun-

gan pupuk sendiri saat ini, Dinas Pertanian juga melakukan uji Lab. Untuk Sementara, 57 Sak pupuk akan diamankan Kapolsek Moyo Hilir.

“Sementara pupuk tersebut akan diamankan untuk melakukan penyidikan. Akan dibawa ke Polsek untuk diselidiki sambil menunggu hasil laboratorium supaya tidak beredar dulu di masyarakat,” imbuh Okinawa.

Terkait temuan tersebut, pihaknya bersama dinas pertanian, kepolisian, pihak ke-

camatan, akan memonitor peredaran pupuk di kecamatan Moyo hilir. Hal tersebut dalam mengantisipasi beredar pupuk yang palsu apalagi yang ilegal, sehingga akan merugikan masyarakat.

Mengingat saat ini dalam menuju swasembada pangan.

Dikhawatirkan swasembada pangan tidak tercapai dengan beredarnya pupuk palsu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk diketahui asal pupuk tersebut dari Pasuruan.

(Suara NTB/ind)

DIDUGA PALSU – Puluhan sak pupuk yang diduga palsu di Olat Rawa tengah dipantau oleh Danramil bersama jajarannya.

Pupuk rencananya akan dijual pengecer ke masyarakat. Namun dari penjelasannya, pengecer juga tidak menge-

tahui sebelumnya pupuk tersebut palsu atau tidak, mengingat pupuk tersebut diterima dari gudang.

“Dilihat dari kemasan, izin dan komposisi itu tidak sesuai. Hal ini masih dalam penyidikan, masih kita selidiki asli atau tidaknya,” tandas Okinawa.

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian, Anas Malik menjelaskan kandungan yang ada di pupuk tersebut tidak sesuai dengan izin yang diberikan Kementerian Pertanian. Dilihat dari izinnya seharusnya sudah tidak berlaku dan berakhir pada 2014. Pihaknya belum mengetahui perpanjangan dari izin pupuk tersebut.

Sedangkan untuk unsur yang ada pada pupuk, dijelaskan kandungannya sangat bagus dilihat dari kemasannya, hanya saja belum bisa dipastikan apa-

kah kandungan yang ada pada pupuk sesuai dengan yang ada pada kemasan. Mengingat belum diuji di laboratorium.

“Kandungan dari pupuk memang bagus dilihat dari kemasan, cuma nanti kita lihat dari hasil uji lab apakah sesuai kandungannya dengan yang ada di kemasan,” tukasnya.

Untuk selanjutnya, sambung Anas, pihaknya beserta kepolisian dan aparatur lainnya akan mengambil langkah-langkah untuk kemudian memastikan keahlian dari pupuk tersebut.

“Kalau memang nanti kita tidak ada izin resmi, ini sebagai shock therapy bagi semua pengecer, atau kios-kios umum yang menjual pupuk dengan izin yang tidak jelas, kasihan masyarakatnya,” tukasnya. (ind)

Ratusan Hektar Eks Perhutani Selante Ingin Digarap Warga Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa, meminta warga yang ingin menggarap dan mengelola kawasan eks Perhutani di Selante.

Sebab ada proses dan mekanisme yang harus ditempuh untuk bisa masuk ke kawasan tersebut.

(Suara NTB/arn)

BOLOS - Para pelajar bolos dibina langsung oleh pejabat dari Diknas Kabupaten Sumbawa dan sejumlah kepala sekolah yang diundang.

Satpol PP Sumbawa Razia Belasan Pelajar Bolos Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 19 siswa yang bolos saat jam sekolah terjaring dalam razia Pol PP, Rabu (25/3) kemarin. Mereka yang terdiri dari laki maupun perempuan ditemukan di sejumlah titik dalam kota Sumbawa. Untuk selanjutnya dibina bekerjasama dengan pihak Dinas Pendidikan Nasional (Diknas).

Seperti disebutkan Kasat Pol PP Sumbawa, Edy R. Sanjaya, para pelajar ini kedapatan mangkal dan berkeliaran di sejumlah lokasi saat jam jam pelajaran masih berlangsung di sekolah. Seperti di lokasi PS Simpang Bingun, wilayah Kost Karang Dima, RTH Kerato dan lainnya. “Ini Opgab bina lingkungan yang fokus pada anak-anak sekolah,” terangnya.

Kalau dalam operasi sebelumnya, para siswa dikembalikan ke sekolah setelah dilakukan pembinaan. Kini pola tersebut dirubah, bekerjasama dengan pihak Diknas.

Dalam hal ini, Diknas yang memfasilitasi kepala sekolahnya untuk menjemput para siswa bolos ini. Harapannya, kegiatan anak-anak di luar sekolah saat jam belajar bisa diminimalisir. (arn)

FE UNSA Ajukan Dua Prodi Baru Sumbawa Besar (Suara NTB) Fakultas Ekonomi Universitas Samawa (Unsa) Sumbawa Besar mengajukan dua program studi baru pada tahun 2015. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pengembangan untuk mengakomodir minat belajar dan animo dari lulusan SMA yang sangat tinggi.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Samawa (UNSA) Syafruddin, SE. ME, kepada Suara NTB Kamis (25/3) mengatakan pengajuan dua program studi baru, dalam upaya pengembangan Fakultas Ekonomi yang baru memiliki dua program studi. Padahal minat belajar, animo dari lulusan SMA sangat tinggi.

Untuk menjawab hal tersebut, diajukanlah usulan pengembangan dua program studi baru, yaitu Manajemen dan Akutansi. Dikatakan, sebe-

lumnya para lulusan SMA hanya terkonsentrasi pada program studi Ekonomi Pembangunan di jenjang Strata 1. Sementara program studi yang diminati seperti Manajemen dan Akuntansi belum tersedia.

“Pengembangan fakultas ekonomi, minimal ada tiga atau empat prodi. Supaya bisa menjawab animo belajar dari tamatan SMA, harus buka prodi baru.

Memberikan banyak pilihan bagi mahasiswa,” imbuhnya.

Untuk program studi baru menjawab fenomena minat lulusan SMA, minat belajar bagi orang miskin, yang tadinya tidak mampu keluar daerah bisa di tampung untuk belajar di UNSA. Selain itu juga ilmu praktis yang bisa diaplikasikan seperti manajemen akuntansi, penting bagi masyarakat Sumbawa. Hal tersebut yang diharapkan dalam pengajuan dua program baru.

Namun untuk disetujui, pihaknya perlu melengkapi syarat-syarat yang menjadi ketentuan. Peraturannya, setiap program studi minimal memiliki enam dosen yang berpendidikan S2. Dan untuk Ekonomi sendiri sudah 100 persen tenaga pendidik yang S2.

Sebagai dekan, Syaf sudah lama memimpikan ingin menambah program studi baru di UNSA. Sebab, dengan adanya program studi baru, selain untuk Mahasiswa, ada kesempatan kerja bagi yang ingin menjadi dosen ataupun karyawan. Sehingga diharapkan pengajuan program studi dapat diterima.

“Kalau untuk pembangunan indonesia timur, lewat sentuhan pendidikan seperti ini, jangan diperberat untuk prodi baru. Terutama untuk universitas yang sudah lama, kenapa diragukan. Itu yang harus diperketat,” tukasnya. (ind)

“Untuk bisa mengelola hutan produksi eks HTI butuh mekanisme dan prosedur. Saya sudah sampaikan ke Kepala Desa dan masyarakat agar tetap menghubungi kami. Harus ada keterpaduan, tak bisa mereka (warga) masuk sendiri. Harus bersama kami,”tandas Kadishutbun, Ir. Tarunawan, terkait keinginan warga masuk ke kawasan tersebut.

Dalam hal inipun kewenangan yang dimiliki Dishutbun juga terbatas. Seharusnya usulan Kelompok masyarakat di Selante bukan diarahkan ke Dishutbun, tetapi ke BP DAS. Sehingga BP DAS bersama Dishutbun yang nantinya akan turun mengecek dan melakukan pemetaan. Baru kemudian dilakukan kegiatan perencanaan dan lainnya.

Artinya tetap tak bisa warga menjadikan kawasan seluas 400 hektar tersebut. Sebab kawasan tersebut merupakan hutan produksi milik negara. Hal inipun sudah ditegaskan dalam Perminhut tahun 2003.

Fungis hutannya tetap ada, hanya bisa dikelola dengan pola Hutan Kemasyarakatan (Hkm) atatu Hutan Tanaman Rakyat (HTR). (arn)

Satpol PP Sasar Karaoke di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Operasi yang digelar Satpol PP, Selasa malam lalu, menyasar waitress yang berada di kos-kosan. Bisnis karaoke keluarga yang diduga menjual minuman keras juga akan menjadi sasaran.

Sebagaimana diungkapkan Kasat Pol PP, Edy R. Sanjaya, Rabu (25/3) kemarin. Sedikitnya, 5 waitres diamankan di kos sekitar Sernu. Setelah mendapat laporan dari pemilik yang mengeluh banyaknya laki-laki tanpa

izin yang masuk ke kos tersebut.

“Menurut pemiliknya, mereka tidak kos disitu dan tidak diketahui alamatnya. Jadi pemilik kos karena tinggal di satu lingkungan, ada kekhawatiran terjadi kehilangan, pencurian dan lainnya,” cetusnya.

Kalau nantinya ada indikasi waitress ini juga menjalankan peran ganda praktek prostitusi, maka mereka akan dikirim ke Budi Rini Mataram.

Sementara kalau ditemukan ada dari waitress yang masih di bawah umur

akan dikirimkan ke Pondok Pesantren Kediri Lombok Barat. “Kita kerjasama dengan Budi Rini dan Pondok Kediri,” tukasnya.

Pada malam yang sama, Pol PP juga sempat menyasar karaoke keluarga yang diduga menjual miras. Yakni karaoke yang berada di Jalan Baru dan karaoke yang beroperasi di Hotel Sutan. Pemiliknya akan dipanggil untuk diminta klarifikasinya. Pihaknya berharap pemilik ini juga bersikap kooperatif. (arn)

Direktur RSUD KSB Resmi Mundur Taliwang (Suara NTB) Permohonan pengunduran diri dr. Hj Dwidia Mertasari dari kursi direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akhirnya dipenuhi oleh bupati. Untuk mengisi kekosongan pimpinan RSUD, bupati bahkan telah menunjuk Tuwuh, S.Ap sebagai Pelaksana Tugas (Plt).

Keputusan bupati memenuhi permohonan pengunduran diri dr. Diwdia Mertasari itu dibenarkan Kabag Humas Pemda KSB Najamuddin Amy. S.Sos. Kepada wartawan, ia menyampaikan bahwa saat ini posisi direktur RSUD bupati telah menunjuk Tuwuh sebagai Plt direktur. “Benar. Posisi ibu Merta sekarang digantikan oleh pak Tuwuh,” katanya, Rabu (25/3) kemarin.

Keinginan Dwidia Mertasari untuk meninggalkan posisinya sebagai orang nomor satu di RSUD KSB sebenarnya bukan hal baru. Beberapa bulan sebelumnya, ia

(Suara NTB/bug)

Najamuddin Amy

sempat menyampaikan keinginannya tersebut secara lisan kepada bupati. Namun saat itu oleh bupati, yang bersangkutan diminta untuk mengajukannya secara resmi (tertulis). Tetapi meski telah bersurat resmi, permintaan tersebut tidak kunjung ditanggapi bupati.

Kondisi tersebut akhirnya mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak. Salah satunya kalangan DPRD khususnya Komisi I yang mendesak bupati untuk segera memenuhi permohonan pengunduran diri Dwidia Mertasari itu.

Anggota Komisi I Muhammad Hatta menilai, bersangku-

tan sudah tidak dapat lagi dipertahankan untuk menahkodai RSUD KSB mengingat keinginan mengundurkan diri itu timbul dari diri sendiri.

“Kalau ada permohonan artinya bersangkutan tidak sanggup lagi. Jadi baiknya diganti saja supaya pelayanan di rumah sakit tidak terganggu,” kata Hatta beberapa waktu lalu.

Salah satu alasan pengunduran diri Dwidia Mertasari diduga dipicu mencuatnya dugaan kasus malapraktik di RSUD KSB pada akhir tahun 2014 lalu. Najamuddin sendiri tidak sepenuhnya menyalahkan, namun demikian ia menyatakan tidak latar belakang pengunduruan diri Dwidia Mertasari dikarenakan oleh banyak hal sebagai pertimbangan.

“Ada juga karena itu (dugaan kasus malapraktik), tapi kan akhirnya tidak terbukti sampai sekarang. Nah, artinya mungkin ada hal prinsip lain yang menjadi pertimbangannya,” paparnya.

Terlepas dari spekulasi yang mencuat, Najamuddin mengungkapkan, sebenarnya

ada alasan lain Dwidia Mertasari mengundurkan diri.

Dikatakannya, Dwidia melihat masih kurangnya dokter spesialis yang dimiliki RSUD sehingga untuk memenuhinya ia bertekad melanjutkan studi kedokterannya agar bisa kembali kelak ke RSUD sebagai tenaga dokter spesialis.

“Nah kenapa baru sekarang dipenuhi oleh bupati, mungkin dianggap saat ini adalah waktu yang tepat,” ujarnya.

Meski telah menunjuk Tuwuh sebagai Plt. Kepemimpinan RSUD KSB sebut Najamuddin akan segera didefinitifkan. Saat ini bupati bersama Badan Pertimbangan Kepangkatan dan Jabatan (Baperjakat) tengah mengodok sejumlah nama untuk mengisi kekosongan kursi direktur RSUD. “Secepatnya. Jadi pak Tuwuh hanya sebagai Plt. dan sekaligus menjabat Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes).

Kenapa di Plt-kan karena harus ada yang bisa menjamin berjalan lancarnya pelayanan rumah sakit kita,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Delapan Kasus Curanmor Diungkap Kota Bima (Suara NTB) Selama 23 hari terakhir, tercatat sebanyak delapan kasus curanmor berhasil diungkap oleh Sat Reskrim Polres Bima Kota. Dari delapan pengungkapan itu, 7 pelaku dan 2 penadah berhasil ditangkap beserta 14 unit kendaraan hasil curian.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra sindikat curanmor memang menjadi atensi pihaknya. sebab, wilayah Bima merupakan wilayah dengan angka curanmor yang tergolong tinggi. Untuk itu, meski baru bertugas di Kota Bima, Yerry mengaku akan serius mengungkap sindikat yang meresahkan masyarakat. Sebagai bukti, 8 kasus tersebut diungkap dalam waktu 23 hari terakhir.

“Sekarang barang bukti kami kumpulkan semua di Sat Reskrim,” ujarnya.

Disebutkan Yerry, sebenarnya tugas mengungkap tindak kejahatan seperti curanmor ini bukan hanya tugas aparat.

Dibutuhkan kesadaran dari masyarakat untuk mawas diri menjaga lingkungan tempat tinggal agar tindak curanmor bisa ditekan.

Ditegaskannya, tidak saja masalah curanmor yang diungkap. Namun juga dugaan penyelundupan sepeda motor antar daerah yang tak dilengkapi dengan surat-surat menjadi fokus pihaknya. Seperti yang dilakukan pihaknya beberapa hari pekan lalu, Tim Buser berhasil menggagalkan penyelundupan 11 unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat saat truk yang memuat memasuki perbatasan Kota Bima. Barang tersebut sedianya akan didistribusikan ke Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain sepeda motor, supir truk pun turut diamankan pihaknya. “Motor-motor ini didatangkan dari Surabaya, rencanakan akan didistribusikan ke NTT,” ujar Yerry.

Bagi masyarakat Bima yang merasa kehilangan motor akibat dicuri, diminta untuk berkoordinasi dengan Kepolisian guna mengecek kendaraan. Jika memang benar kendaraan tersebut miliknya sesuai dengan suratsurat kepemilikan, tentunya akan ditandai untuk diproses serah terima.

Ditambahkannya, dalam pengungkapan sepeda motor pun pihaknya mengalami beberapa kendala, karena medan yang harus ditelusuri. Untuk itu, kesabaran dari masyarakat sebagai pelapor kiranya bisa dikedepankan.

“Sebab memburu pelaku membutuhkan proses dan menyita waktu,” pungkasnya. (use)

DPRD NTB Ingatkan Pemerintah Soal Spekulan Gabah dan Beras Dompu (Suara NTB) Hj. Nurlaela Chaerunnisa, SE anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan (Dapil) Dompu Bima mengingatkan pemerintah soal anjloknya harga gabah dan tingginya harga beras di pasaran.

Situasi ini terjadi diduga ada spekulan yang bermain dan pemerintah diminta untuk bersikap.

Seperti diketahui, saat ini masyarakat dari memang banyak mengeluhkan lonjakan harga beras yang terjadi di pasaran. Harga beras melonjak dari sekitar Rp 9000 menjadi kisaran Rp 13.000 perkilogram. Anehnya, (Suara NTB/ula) meski harga beras melHj. Nurlaela Chaerunnisa onjak tajam namun harga gabah di tingkat petani justru anjlok. Hal ini membuktikan adanya ulah spekulan beras dan gabah yang memainkan harga di tingkat petani dan konsumen. Walhasil, petani dan konsumen rugi, sementara spekulan justru menangguk laba besar.

Hal inilah yang tercermin dalam laporan reses anggota DPRD NTB dari Dapil Bima dan Dompu tersebut. “Hasil reses yang saya lakukan di Kandai Dua kemarin, warga mengeluhkan rendahnya harga gabah. Ini justru bertolak belakang dengan harga beras yang masih cukup tinggi, padahal musim panen dan harga gabah yang rendah,” kata Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE kepada Suara NTB saat menghadiri acara peringatan hari kesatuan gerak PKK ke 43 di Dompu, Rabu (25/3) kemarin.

Istri wakil Bupati Dompu ini menduga, ada permainan tengkulak sehingga harga hasil pertanian di Dompu tidak stabil. Pemerintah pun diminta untuk melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras. “Warga minta agar dilakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga beras,” ungkapnya.

Namun Nurlaela berjanji, akan menyuarakan persoalan harga gabah di tingkat Provinsi. Karena pemerintah telah menyerahkan kepada Bulog untuk menstabilkan harga gabah. “Tentu masalah ini akan saya sampaikan ke Bulog NTB. Saya minta kepada Bulog untuk mengintervensi mitranya agar langsung turun ke petani membeli beras. Tidak mengambil dari tangan ke tangan yang justru membuat harga gabah turun,” ingatnya.

Selain itu, Nurlaela Chaerunnisa mengaku mendapat keluhan dari masyarakat di Kandai Dua soal adanya beras raskin yang berbau busuk dan tidak layak konsumsi. “Kemarin ada yang mengaku mendapat beras raskin bau busuk,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering panen Rp 3.700 per kilogram dan kering giling di gudang mitra Bulog Rp 4600 per kilogram dan Bulog membeli dari mitra Rp 4.650 per kilogram sesuai Inpres No 5 tahun 2015. Bulog dalam melakukan pembelian gabah petani melalui mitra dan mitra Bulog di Dompu yaitu PT Bintang Jaya dan PT Putra Satria. (ula)

SUARA PULAU SUMBAWA Soal Anjloknya Harga Jagung

Bupati Sindir Dewan Jangan Provokasi Warga Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengingatkan pimpinan Dewan untuk tidak ikut memprovokasi warga terkait turunnya harga jagung petani.

Sebagai pemimpin, mestinya ikut menyelesaikan masalah. Bila disiapkan dalam APBD, dana aspirasi dewan sebesar Rp 35 miliar pada tahun 2015 akan cukup menstabilkan harga jagung petani.

“Kalau saya disuruh dalam APBD, cukuplah uang aspirasi (dewan-red) untuk subsidi ja-

H Bambang M Yasin

gung,” tegas Bambang dalam sambutannya pada peringatan hari kesatuan gerak PKK KB – Kesehatan ke 43 Kabupaten Dompu, Rabu (25/3) kemarin.

Bambang juga mengungkapkan, dalam kehidupan seharihari akan selalu ada masalah dan tugas seorang pemimpin untuk mengelola dan menyelesaikan masalahnya. Bukan justru memprovokasi keadaan dengan statemen yang justru tidak memberi solusi. “Omongan kita sebagai pemimpin akan menjadi pegangan orang,” ungkapnya.

Dikatakan Bambang, harga jagung petani sebesar Rp 1.600 per kilogram merupakan jagung bercampur air. Petani agar bersabar, karena saat ini intensitas hujan masih tinggi. “Tadi saya terlambat datang karena panggil Dinas

pir setengah jalan yakni pada pengurusan NIP. Setelah proses pembuatan NIP selesai, akan dilajutkan dengan penerbitan SK pengangkatan para CPNS dimaksud.

Hanya saja, katanya, pihaknya belum bisa memastikan hingga bulan berapa proses tersebut akan rampung.

Namun, pihaknya di BKD akan mengupayakan berkas para CPNS akan rampung tahun ini. Bahkan untuk mendampingi prosesnya, 2 orang staf BKD pun sudah berada di BKN Bali. “Untuk sementara

Pertanian, BKP3 dan Dinas Perdagangan terkait harga jagung. Saya cek di gudang PT Segar (Soriutu), harganya Rp 2600 per kilogram,” katanya.

Menurut Bambang, biaya produksi jagung petani per hektar rata-rata Rp 4,2 juta.

Dengan harga Rp 1.600 per kilogram, petani sudah bisa untung hingga 200 persen.

Karena produktifitas jagung petani di Dompu sudah 7 ton per hektar. “Hari ini harga jagung di Surabaya Rp 2.900 per kilogram. Biaya pengangkutan jagung ke Surabaya sampai Rp 300 per kilogram. Kenapa tinggi biaya pengangkutannya, karena masih menggunakan angkutan darat.

Saya berjuang keras agar punya pelabuhan besar. Potongan harga angkut itu bisa kembali ke rakyat,” jelasnya.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos pada tempat terp-

isah, menegaskan, dalam rancangan APBD Dompu tahun 2015 pemerintah tidak pernah mengajukan anggaran untuk subsidi jagung petani.

“Kalau diajukan lalu kita tolak, itu baru bisa kita disalahkan. Karena ini programnya Bupati, programnya pemerintah, mestinya mereka yang kooperatif. Artinya, minimal ada perencanaan, ada kesiapan jika petani mengalami (kondisi) ini. Kalau ini, mereka hanya mengkambing hitamkan situasi nasional, cuaca dan sebagainya. Kan ndak bisa seperti itu,” tegas Yuliadin.

Yuliadin juga menegaskan, tidak ada kaitan dana aspirasi anggota Dewan dengan dana subsidi jagung. Aspirasi itu perencanaan Dewan dan murni aspirasi rakyat. “Kalau dana aspirasi itu masuk ke kantong DPRD, itu baru masalah. Inikan aspirasi untuk rakyat juga. Jangan ujuk-ujuk setelah ada masalah, lalu bilang DPRD tidak pernah memberi itu. Kan tidak ada perencanaan. Jangan semrawut seperti itu,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan, apa yang disampaikan murni tugas dan kewajiban sebagai Ketua DPRD dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan menyuarakan aspirasi rakyat.

“Saya bicara di media massa, itu salah satu tugas kontrol saya dan saya bicara berdasarkan undang-undang.

Aturan main,” katanya. (ula)

Yuliadin (Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

Aset Asrama Mahasiswa

Inspektorat Bantah Ada Muatan Politik Dompu (Suara NTB) Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Tajuddin HIR, SH membantah ada nuansa politik terkait pengusutan aset asrama mahasiswa Dompu di Mataram. Pengusutan terkait temuan BPK yang merugikan keuangan negara Rp 97 juta. Harapan agar aset tersebut diserahkan ke rukun keluarga Dompu (RKD) di Mataram baru bisa dilakukan apabila barangnya ada.

“Tidak ada nuansa politik di balik rencana pengusutan aset asrama mahasiswa Dompu di Mataram. Kita bekerja atas perintah pimpinan untuk menindak lanjutai temuan BPK dalam LHP (laporan hasil pemeriksaan)–nya,” tegas Tajuddin HIR kepada wartawan di Dompu, Rabu (25/3) kemarin.

Tajuddin menegaskan, bangunan asrama mahasiswa Dompu di Mataram masuk dalam daftar aset daerah. Namun bangunan tersebut kini diduga sudah tidak ada. Untuk memastikannya dan mengetahui pihak yang membongkar serta yang bertanggungjawab atas pembongkaran tersebut, pihaknya akan menelusuri. “Kita tidak

tahu siapa yang membongkar. Makanya kita telusuri untuk memastikannya,” ungkap Tajuddin.

Terkait usulan agar bangunan aset tersebut diserahkan ke RKD selaku pengelola, Tajuddin menegaskan, untuk penyerahan aset bisa dilakukan apabila barangnya masih ada. Tapi kenyataannya, aset tersebut kini sudah tidak ada.

“Kalau dilakukan penghapusan dari daftar aset, prosesnya harus melalui mekanisme persetujuan Dewan dan jelas peruntukannya,” terangnya.

Sebelumnya, Sekretaris umum RKD Mataram, H Mulyadin, SH, MH menuding, rencana pemerintah daerah (Pemda) Dompu untuk mengusut aset asrama mahasiswa Dompu di Mataram bernuansa politik karena keberadaan dirinya yang bakal maju sebagai bakal calon Bupati Dompu.

Sehingga temuan BPK ini seakan dibesar-besarkan.

Padahal, temuan ini bisa dibuatkan berita acara serah terima ke RKD untuk menghapus dari daftar aset Pemda Dompu. Karena asrama mahasiswa itu dibangun di atas lahan milik masyarakat Dompu yang dikelola oleh RKD. (ula)

(Suara NTB/ula)

AKIK - Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, memiliki koleksi batu akik hingga seribu biji lebih. Diantara koleksi batu akiknya yang diperlihatkan.

Miliki Ribuan Koleksi Batu Akik

Sekda Dompu Berharap Koleksinya Dikunjungi Jokowi

Tajuddin HIR

(Suara NTB/ula)

NIP 415 CPNS K-2 Kota Bima Tengah Diproses Kota Bima (Suara NTB) 415 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K-2 yang lulus tes saat ini tengah diproses oleh BAKN Bali. Bahkan, proses berkas para CPNS ini sudah setengah jalan yakni tengah dalam pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Kepala BKD Kota Bima Drs Muhtar Landa yang dikonfirmasi, Rabu (25/3) siang, menyebutkan untuk CPNS formasi K2 lingkup Pemerintah Kota (PEmkot) Bima saat ini tengah diproses di BAKN Bali. Proses tersebut, katanya, sudah ham-

Halaman 7

tak ada kendala dan kekurangan di BAKN Bali, dan 2 orang perwakilan BKD selalu membenahu hal-hal yang kurang,” ujarnya.

Diakuinya, proses CPNS K2 yang lulus untuk Kota Bima memang terlambat, namun tidak hanya Kota Bima yang terlambat melainkan juga daerah-daerah lainnya. Meski demikian, ada beberapa daerah seperti Kabupaten Bima sudah selesai dan sudah diserahkan. Sementara untuk Kota Bima, setelah semua SK tersebut dibagi, rencanannya

tahun ini juga Pemkot Bima akan menggelar prajabatan karena anggaran untuk prajabatan tersebut sudah tersedia tahun ini. “Karena CPNS K-2 yang lulus tahun kemarin merupakan formasi tahun 2013/2014,” terang Muhtar.

Ditambahkannya, awalnya CPNS K-2 lingkup Pemkot Bima yang lulus tes sebanyak 419 orang. Namun dari jumlah tersebut berkurang 4 orang karena meninggal dunia dan mengundurkan diri sehingga yang diposes pun sebanyak 415 orang. (use)

Dompu (Suara NTB) Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI memiliki koleksi batu akik hingga seribu biji lebih dan ditargetkan hingga 1815 pada puncak peringatan Tambora Menyapa Dunia (TMD). Puncak TMD yang direncanakan akan dihadiri Presiden Jokowi dan mengunjungi koleksinya di lokasi acara.

“Saya ingin punya koleksi 1815 biji batu akik dan

akan saya bawa ke lokasi acara TMD untuk dipamerkan bersama bongkahannya.

Saya sendiri akan menjaganya saat Presiden Jokowi hadir dan menyaksikan koleksi saya,” ungkap Agus Bukhari beberapa waktu lalu.

Agus Bukhari mengaku, sebelumnya ia menargetkan memiliki koleksi batu akik yang sudah jadi menjadi mata cincin dan kalung sebanyak seribu biji. Target itu

sudah tercapai dan saat ini ia targetkan lagi 1815 hingga puncak acara TMD. “Sekarang target saya 1815 biji,” terangnya.

Berbagai jenis dan model matu akik dimiliki H Agus Bukhari di kediamannya.

Batu akik tersebut ia peroleh dari warga dan batu akik tersebut merupakan asli dari Dompu. “Saya berharap batu akik Dompu ini dapat diakui,” harapnya. (ula)

Bupati Serahkan Bantuan Tanggap Darurat Bagi Warga Monta Bima (Suara NTB) Sebagai wujud kepedulian bagi warga Kecamatan Monta yang dilanda musibah angin puting beliung dan bencana banjir beberapa waktu yang lalu, Bupati Bima Drs. H.Syafrudin HM.Nur. M.Pd menyerahkan bantuan kepada masyarakat setempat. Penyerahan ini dilakukan secara simblokik di aula Kantor Camat Kecamatan Monta, Selasa (24/3) Pada kesempatan tersebut, Syafrudin menyerahkan ban-

tuan berupa 166 dus air, 95 kaleng susu, 95 kg gula, 95 dus minyak bimoli dan 290 kaleng sarden. Syafrudin berharap bantuan yang diberikan ini bisa meringankan beban warga yang mengalami musibah.

Oleh karna itu Camat Monta diminta agar bantuan tersebut dapat disalurkan dengan baik kepada warga yang mengalami musibah.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima H. Soemarsono, SH

menyebutkan berdasarkan data BPBD, jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat sebanyak 337 rumah, rusak sedang sebanyak 460 rumah, rusak ringan sebanyak 206 rumah.

Kepada warga Sumarsono juga mengimbau agar tetap mewaspadai terjadinya bencana yang sewaktu-waktu dapat muncul. “Masyarakat harus siap dan waspada jika sewaktu-waktu terjadi musibah,” ujarnya. (use)

POLHUKAM

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

(Suara NTB/rus)

DIDUGA BAWA SABU-SABU - Dua orang terduga pembawa sabu-sabu saat berkunjung di rutan sesaat setelah diinterogasi aparat Polres Lotim di rutan Selong, Rabu kemarin.

Diduga Bawa Sabu-sabu

Pengunjung Rutan Selong Diamankan Polisi Selong (Suara NTB) Dua orang pengunjung rumah tahanan (Rutan) Selong, masingmasing Bocek (33) dan Ihsan (24) terpaksa berurusan dengan aparat kepolisian. Kedua warga Desa Kelayu Kecamatan Selong ini diduga membawa narkoba jenis sabu-sabu. Hal ini diketahui petugas rutan setelah dilakukan penggeledahan saat hendak memasuki rutan Rabu (25/3) kemarin. Kepala Rutan Selong, Fikri Jaya Soebing AMd, IP SH., MH, kepada wartawan saat dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pihaknya sudah berkomunikasi langsung dengan aparat kepolisian resort (Polres) Lotim. Kedua terduga pelaku ini pun langsung digelandang ke Mapolres Lotim.

Satu poket diduga sabu-sabu itu diselipkan pelaku di merek air mineral botolan. Pengakuan pelaku yang datang sekitar pukul 11.00 wita ini hendak berkunjung membawakan nasi bungkus ke salah satu temannya AJ, salah satu penghuni rutan. AJ tercatat sebagai salah satu napi kasus narkoba dari Mataram. AJ pun sempat diinterogasi petugas. “Mereka (kedua pelaku – red) membawa nasi bungus dan air botol mineral di botol mineral inilah petugas jaga menemukan satu poket narkoba yang diduga jenis sabu-sabu,” ucapnya.

Mengenaipenyelidikanlebihlanjut,KepalaRutaninimengakusudah menyerahkan sepenuhnya ke aparat Polres Lotim. Termasuk mengenai kepastian jenis narkoba yang temukan tersebut. “Menjadi wewenang Polisi selanjutnya memeriksa lebih jauh,” terangnya. Dituturkan Fikri, selama tiga tahun terakhir ini sudah terjadi dua kasus serupa. Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim AKP I Komang Samia membenarkan kejadian tersebut. Saat didatangi di Mapolres Lotim, ia menuturkan Reserse Narkoba tengah melakukan interogasi kepada kedua orang terduga. Lebih jauh kasus ini akan didalami aparat kepolisian. (rus)

Halaman 8

Pengusaha Protes Perda Miras Dinilai Tidak Jelas Mataram (Suara NTB) – Diberlakukannya Peraturan Daerah (Perda) Kota Mataram nomor 2 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol kemudian dipertegas dengan Surat Edaran (SE) Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 6 tahun 2014 tentang larangan penjualan miras di minimarket, disambut protes dari para pengusaha. Perda tersebut dianggap masih belum jelas tentang batasan – batasan yang tidak boleh dilakukan.

Protes tersebut dilayangkan Personalia dari Ruby Supermarket, Kadek. Ia mengatakan, posisi Ruby berdekatan dengan pendidikan, tempat ibadah dan pemukiman. Artinya, sesuai dengan Perda pihaknya tidak boleh menjual miras. Padahal, izin untuk menjual minuman beralkohol sudah diajukan sejak tahun 1990 – an. “Sekarang

apakah kita yang pindah ataukah sekolah atau tempat ibadah,” tanyanya dengan suara lantang.

Dia melihat Mataram sebagai daerah kunjungan wisatawan. Turis lanjutnya selalu mencari minuman beralkohol tetapi pihaknya tidak berani berjualan karena ada aturan. Paling tidak harus

jelas peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Hal senada dikatakan Jefri. Dia mengatakan, dalam perda ada spesifikasi bahwa tempat usaha tidak boleh berada di jalan umum. Rata – rata tempat usaha mereka berada di pinggir jalan. Kalau seandainya tidak diperbolehkan harus ada mekanisme yang jelas

(Suara NTB/cem)

MENUNJUKAN - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana didampingi Kadisosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik menunjukan surat pernyataan pemulangan dan penghentian aktivitas karaoke di Hotel B.

Puluhan PS Dipulangkan, Karaoke Hotel B Ditutup Mataram (Suara NTB) – Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menjelaskan hotel B yang berlokasi di Cakranegara sudah bersepakat atau membuat perjanjian untuk memulangkan sejumlah patner song (PS) ke wilayah asalnya.

Sebab secara administratif kependudukan tidak dikantongi serta persoalan tenaga kerja diduga menyalahi aturan.

Selain itu, Wawali menegaskan aktivitas karaoke di Hotel B ditutup karena tidak mengantongi izin. “Selain dipulangkan, karaoke di Hotel B kita minta ditutup,” tegas Mohan sambil menunjukan surat pernyataan tersebut. Surat pernyataan yang langsung ditandatangani oleh Owner Hotel B, Gde Gunantha dan diparaf langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Mataram tersebut sebagai bukti dan

landasan kuat agar Hotel B tidak lagi mengulangi aktivitas yang menyimpang dari izin.

Kalau pun nantinya persoalan ini kembali ditemukan kata Mohan, izin operasional hotelnya menjadi jaminan akan dicabut. “Iya, risikonya izin hotelnya kita cabut,” tegasnya. Perkara ini lanjutnya, Pemkot Mataram serius dan tidak menyangkut persoalan investasi maupun lain sebagainya. Melainkan murni penyimpangan terhadap aturan atau izin rumah bernyanyi. Pemerintah mengambil tindakan lebih cepat sehingga akan dijadikan pola selanjutkan terhadap hotel yang lainnya.

Terkait dugaan terhadap domisili yang dikeluarkan oleh kepala lingkungan? Mohan menyarankan kepada Lurah dan Camat untuk teliti merekomendasikan atau mengeluar-

kan surat keterangan. Dia juga sudah meminta camat dan lurah untuk memantau aktivitas dari hotel yang ada di wilayah masing – masing. “Saya sudah perintahkan camat dan lurah untuk ikut memantau pemulangan PS,” katanya.

Disamping itu juga, dia memberikan apresiasi kepada manajemen atau owner Hotel B yang kooperatif mentaati mekanisme aturan yang ada di Pemkot Mataram. Oleh karena itu, persoalan sudah ditangani oleh pemerintah, maka dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan tindakan sendiri demi menjaga aktivitas.

Sementara itu, Kepala Disosnakertrans Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik melihat hanya persoalan ketenagakerjaan saja. Tapi tidak disebutkan berapa jumlah Patner Song yang dipekerjakan di Hotel B. (cem)

Muazzim Siap Tantang AMAN di Pilkada Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Suhu politik menjelang Pilkada Kota Mataram semakin hangat.

Ketua DPW PAN NTB, H. Muazzim Akbar, S.IP siap menantang pasangan petahana bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram, H. Ahyar AbduhMohan Roliskana.

Pada

Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH., MH mengatakan, pada prinsipnya pihaknya mengacu terhadap Permendag nomor 6 tahun 2014 dan Perda nomor 2 tahun 2015. Secara yurisprudensi sudah jelas aturan tersebut.

Peraturan teknis perda nantinya, akan dibuatkan peraturan walikota terkait larangan dan lain sebagainya.

Disamping itu ditekankan, rumah bernyanyi (karaoke), mini market menyiapkan minuman beralkohol, sehingga dia meminta sebelum 16 April pengusaha sudah menarik minuman beralkohol itu. (cem)

Korban Penyalahgunaan Narkoba Tetap Berhak Mengenyam Pendidikan

TNI AD Diminta Optimalkan Pembangunan Pedesaan Selong (Suara NTB) – Untuk meningkatkan kesejahteraan serta memantapkan kesadaran masyarakat dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara, TNI AD mempertahankan program yang dinamakan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD). Program TMMD itu merupakan program yang langsung menyentuh masyarakat terutama masyarakat yang berada di desa-desa pelosok. Dimana, pada program TMMD ke-92 tahun anggaran 2014 itu, kegiatan TMMD khususnya di Lotim dipusatkan di tiga titik. Diantaranya di Desa Pringgasela Timur, Pringgasela dan Aik Dewa Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Ketua Tim Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) hasil TMMD ke-92 tahun anggaran 2014 di Lotim, Kolonel Czi Amalsyiah Tarmizi,SIP mengatakan, dengan Program TMMD itu, TNI harus tetap mengoptimalkan pembangunan di pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, ia mengimbau kepada Babinsa agar mengetahui jumlah sawah masyarakat supaya pupuk yang dibutuhkan oleh masyarakat (petani) sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian pengawasanpun akan lebih mudah dilakukan. Selain itu, ia juga mengimbau kepada Kodim 1615 Lotim untuk terus meningkatkan kedekatan TNI dengan masyarakat dalam proses pembangunan. Sehingga, visi misi Presiden bisa terlaksana dengan baik. Ia juga berpesan kepada Kodim 1615 Lotim untuk terus bekerja keras, jaga kekompakan, jaga kerukunan serta tetap membangun semangat dan tetap menjalin komunikasi yang baik antar semua pihak. Komandan Kodim (Dandim) 1615 Lotim, Letkol. Arm. Rama HB mengatakan dalam kegiatan TMMD ke-92 tahun anggaran 2014 itu, TNI AD sudah melaksanakan berbagai macam pembangunan di desa-desa sasaran seperti di Desa Pringgasela Timur, Pringgasela dan Aik Dewa. Dibeberapa desa itu ujarnya, sudah dilakukan pembangunan infrasktruktur jalan, jembatan, pentalutan jalan, perbaikan saluran irigasi dan beberapa program lainnya yang bisa memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat dengan anggaran Rp 600 juta yang berasal dari TNI AD sebesar 150 juta dan Pemdakab Lotim sebesar 450 juta.

Kepala Desa Pringgasela Timur, Muhammad Sabri, SE sangat mengapresiasi program yang dilakukan TNI AD dengan terjun langsung kepada masyarakat untuk menjangkau masyarakat yang berada di pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, ia berharap kepada pemerintah agar bisa menindak lanjuti apa-apa yang sudah dikerjakan oleh TNI AD kepada masyarakat seperti pembukaan infrastruktur jalan sepanjang 5,6 Km. Karena, Desa Pringgasela Timur merupakan salah satudesayangmayoritaspenduduksebagaipetanidanpeternak. (yon)

atau petunjuk teknis.

Lain halnya dengan perwakilan dari Inul Vista. Dia melihat ada ketimpangan atau kelonggaran yang diberikan kepada pemilik hotel yang menyediakan fasilitas karaoke kemudian memberikan minuman beralkohol. Sementara Inul Vista berdiri sendiri atau tidak satu dengan hotel. Secara bisnis jelas akan merugikan pebisnis lainnya, karena kompetitor diperbolehkan sementara pihaknya tidak boleh. Sepengetahuannya, antara izin hotel dengan karaoke harus terpisah tidak masuk dalam katagori fasilitas hotel.

Kepala Dinas Koperasi,

Pilkada Kota Mataram tahun 2010 lalu, Muazzim juga sempat maju menjadi Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Dr. H. Lalu Faturrahman yang menjadi calon Walikota.

“Kami siap untuk bertarung melawan AMAN. Karena paket AMAN belum tentu aman akibat kisruh Golkar saat ini,” katanya di Mataram, Rabu (25/3) siang kemarin. Muazzim mengatakan, bisa saja dirinya menjadi kuda hitam dalam Pilkada Kota Mataram yang akan H. Muazzim Akbar

digelar Desember mendatang.

Artinya menjadi pemenang yang tidak disangka-sangka/ tidak diperhitungkan sebelumnya. Ia melihat, pasangan AMAN yang dinilai masih cukup kuat saat ini belum tentu akan tetap bersama. “Bisabisa saya sama Ahyar, saya sama Mohan,” ucapnya.

Ditempat yang sama, Ketua DPD PAN Kota Mataram, L. Muhammad Irwan menambahkan pada Pilkada Kota Mataram tahun 2010 lalu, Muazzim juga menjadi salah satu calon wakil walikota. Pada waktu itu, perolehan suara tak terlalu

mengecewakan. Ia mendapatkan perolehan suara kedua setelah paket AMAN yang menjadi Walikota dan Wakil Walikota saat ini.

“Kita serius mencalonkan pak Ketua DPW. Karena periode yang lalu ikut terlibat, suaranya cukup signifikan beliau nomor dua,” terangnya. Ia melihat kepemimpinan di Kota Mataram tak boleh stagnan.

Selain itu, perlu ada peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

Ia menilai, kepemimpinan saat ini masih belum ada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang cukup signifikan. (nas)

Mataram (Suara NTB) Menteri Sosial (Mensos), Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa mengatakan korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif tetap berhak mengenyam pendidikan. Untuk itu, keberadaan panti sosial rehabilitasi narkoba sangat dibutuhkan di masing-masing daerah sebagai tempat reintegrasi sosial.

“Mereka tetap diberi kesempatan sekolah. Setelah pulang sekolah, mereka kembali lagi ke panti rehabilitasi. Mereka tetap diberikan kesempatan untuk tetap melanjutkan sekolah. Tidak boleh dibuat putus sekolah karena dia menjadi korban,” kata Khofifah usia mengunjungi Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba dan HIV/AIDS “Aksi NTB” di Mataram, Rabu (25/3) siang kemarin.

Begitu juga bagi korban penyalahgunaan narkoba yang masih kuliah. Mereka masih bisa tetap melanjutkan perkuliahan sambil menjalani rehabilitasi. Selain itu, bagi para pekerja yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba masih bisa tetap bekerja, sambil menjalani rehabilitasi sosial.

“Banyak sekali , termasuk di sini. Mereka yang kuliah, kuliah. Setelah kulaih kembali ke sini. Jadi format-format seperti itu banyak seklai dilakukan. Ini adalah proses reintegrasi sosial yang dilakukan dengan mengajak mereka, korban penyalahgunaan narkoba berinteraksi dengan komunitas,” tandasnya.

Khofifah menerangkan, para korban penyalahgunaan narko-

ba harus dirangkul dan diajak kembali menata kehidupan yang normal. Sehingga, para korban penyalahgunaan narkoba itu tak mudah terbujuk godaan dan kambuh lagi sebagai penyalahguna narkoba.

“Di Jakarta kami juga melakukan harmonisasi antara elemenelemen yang memberikan simpati, empati dan support kepada keluarga maupun korban penyalahguna narkoba. Pada dasarnya harus disampaikan bahwa mereka adalah korban. Kalau pengedar sudah ada di penjara. Kalau korban maka direhab, kalau pengedar dipidana,” pungkasnya.

Mensos menyebutkan, sejak Januari lalu pihaknya membuka pendaftaran bagi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) penyalahgunaan narkoba. IPWL adalah Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah. Saat ini, katanya, ada 14 IPWL yang mengajukan pendaftaran ke Kemensos. Total jumlah IPWL di Indonesia sebanyak 119 buah. Dari Jumlah itu, sebanyak 105 IPWL yang sudah terakreditasi.

Jika sudah terakreditasi, maka IPWL boleh mengeluarkan kartu wajib lapor. Jika sudah punya kartu wajib lapor, maka pemegang kartu itu tak boleh ditangkap oleh polisi. Jika kemudian ada yang menyalahgunakan kartu itu, maka nantinya akan dilakukan asessment ulang oleh tim terpadu seperti Kejaksaan, Kepolisian, Dokter, Psikiater. (nas)

Pupuk Palsu Beredar Luas di NTB, TNI Terjunkan Personel Praya (Suara NTB) Peredaran pupuk yang diduga palsu di wilayah NTB saat ini sudah diyakini cukup luas. Bukan hanya di beberapa kabupaten/ kota saja, tetapi bisa dikatakan sudah hampir merata di semua wilayah. Untuk itu, pengawasan terhadap peredaran pupuk jenis tersebut kini makin diintensifkan, termasuk oleh jajaran TNI. Saat dikonfirmasi usai Haul Yayasan Qomarul Huda Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Lombok Tengah (Loteng), Rabu (25/3) kemarin, Danrem 162/Wira Bakti, Kol. CZI L. Rudy Irham Srigede, mengatakan, semua kekuatan di bawah dikerahkan pihaknya guna membantu melakukan pengawasan terhadap peredaran pupuk palsu di masyarakat.

Jangan sampai keberadaan pupuk palsu tersebut, merugikan petani. Karena bagaimanapun juga, pupuk palsu tersebut juga ikut mempengaruhi produksi petani. “Kalau produksi petani sudah terganggu akibat pupuk palsu, maka target swasembada pangan juga ikut terancam,” timpalnya.

Padahal presiden telah memberikan perintah kepada TNI un-

tuk membantu mensukseskan program swasembada pangan.

Salah satu caranya ialah membantu mengawasi dan menekan peredaranpupukpalsu.Iamenjelaskan, di NTB peredaran pupuk palsu sudah bisa dikatakan cukup parah.

Terbukti belakangan ini, pihaknya sudah berhasil menangkap beberapa pengedar pupuk yang diduga palsu di sejumlah daerah.

“Terakhir, kemarin malam kita berhasil menangkap dan mengamankan pupuk palsu di Sumbawa sebanyak 1,5 ton lebih,” imbuh L. Rudy. Pupuk diduga palsu tersebut disinyalir masuk melalui Pulau Lombok dan hendak diedarkan di Pulau Sumbawa.

Adapun sampel pupuk diduga palsu tersebut sudah dicek kandungannya di laboratorium. Sementara barang bukti dan pihak pengedarnya sudah diserahkan ke aparat kepolisian.

Karena TNI dalam hal ini hanya membantu mengungkap peredaran pupuk palsu. Terkait penyelidikannnya, sepenuhnya diserahkan ke aparat kepolisian.

Selain peredaran pupuk palsu, pihaknya juga terlibat secara langsung dalam mengawasi distrubusi dan peredaran pupuk resmi.

Supaya pupuk bisa benar-benar sampai ke tangan petani. Karena distribusi pupuk resmi juga rentan terjadi penyimpangan.

Seperti terjadi beberapa waktu lalu. Pihaknya mendapati oknum yang tidak bertanggung jawab tengah melakukan tindak pidana. Dengan cara mengurangi berat pupuk bersubsidi bagi petani. “Kasus ini kita temukan di Pelabuhan Lembar,” tambahnya.

Dimana saat dilakukan bongkar muat dari kapal pengakut ke gudang, ada beberapa oknum yang menusuk karung pupuk. Dan, mengambil pupuk yang tercecer akibat tusakan tersebut. hasilnya lantas dikumpulkan, untuk selanjutnya dijual entah kemana.

“Terhadap kasus itu, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan aparat kepolisian,” tegas putra asli Loteng ini. Kedepan, pihaknya berencana akan mengumpulkan semua pihak terkait. Mulai dari BPS, Bulog, instansi terkait pemerintah daerah hingga distribusi dan penyalur pupuk. Untuk menyatukan gerak langkah. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Finalis Miss Indonesia Ciptakan Lagu Otodidak Jakarta (Suara NTB) – Finalis Miss Indonesia 2013, Yemima Hutapea, menciptakan lagu secara otodidak sejak berusia enam tahun. Kini, lima dari lagu ciptaannya dimasukkan dalam album perdana bernuansa pop jazzy berjudul Tell Me When.

“Dari kecil aku ngarang lagu, kadang dari main gitar, sambil menyanyi aku mengarang,” kata Mima di Jakarta, Rabu (25/3). Pengalaman sehari-hari dijadikannya inspirasi dalam menulis lagu, termasuk kisah percintaan yang didengar dari cerita kakak-kakaknya. Perempuan kelahiran Jakarta, 2 September 1994 mengaku telah menggarap sekitar 40 lagu.

“Semoga ini membuat album selanjutnya bisa diluncurkan lebih cepat,” ujar mahasiswa semester enam Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan.

Demi memantapkan kemampuannya menciptakan lagu, Mima pun sering menonton video-video di YouTube mengenai teknik menulis lagu.

“Aku suka nonton video John Mayer tentang menulis lagu,” ujar gadis yang punya hasrat meneruskan pendidikan di bidang musik. (ant/bali post)

Yanni ’’Trio Libels’’ Tutup Usia Jakarta (Suara NTB) – Salah satu personil Trio Libels, Yanni Djunaedi, meninggal dunia pukul 09.40 WIB di Bandara Pangkal Pinang. “Sepertinya karena sakit jantung,” kata Abay, manajer Ronny Sianturi, Rabu (25/3).

Hanif, manajer Hedi Yunus saat dihubungi mengatakan dari kabar yang dia dengar, almarhum terkena serangan jantung saat berada di toilet bandara.

“Dia sedang menuju ke Jakarta,” imbuh Hanif. Jenazah akan disemayamkan di Jalan H. Muhi 15 No. 50 Jakarta Selatan.

“Trio Libels” dibentuk pada tahun 1989. Libels adalah singkatan dari SMA 15, tempat Ronny Sianturi, Edwin Manansang, dan Yani dulu menuntut ilmu. (ant.bali post)

TAMU - Penerimaan tamu pelaku pariwisata dari India di Museum Negeri NTB.

Wisatawan India Dibidik Jadi Tamu FTMD Mataram (Suara NTB) India merupakan salah satu pangsa pasar industri pariwisata NTB. Saat ini wisatawan yang berasal dari negara tersebut dibidik untuk menjadi tamu yang akan menghadiri perayaan puncak Festival Tambora Menyapa Dunia (FTMD) 11 April mendatang. Pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB bekerjasama dengan pelaku pariwisata di daerah menggarap pangsa pasar tersebut.

Dalam kerjasamanya,

mereka mendatangkan pengelola travel agent atau pelaku pariwisata dari India ke NTB. Harapannya, para pelaku pariwisata tersebut memasarkan destinasi wisata daerah ini dan event FTMD di negaranya. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L. Mohammad Faozal, S.Sos.,M.Si, usai menyambut tamunya secara seremonial di Museum Negeri NTB, Selasa (24/3) malam mengatakan, dirinya telah memberikan sedikit pemahaman kepada

para pelaku pariwisata itu terkait pelaksanaan agenda besar di NTB yakni perayaan dua abad meletusnya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa.

Ia berharap, para travel agent tersebut menyebarkan informasi itu di negaranya dengan harapan para wisatawan dari India hadir dalam pelaksanaan peringatan 200 tahun letusan gunung yang maha dahsyat itu. Sebelumnya, pelaku pariwisata yang menghadirkan tamu dari India tersebut yakni Awanadi Aswinabawa menuturkan bahwa kedatangan mereka ke Lom-

bok dalam rangka family trip untuk menikmati pesona wisata di NTB. Para pelaku pariwisata tersebut sejatinya akan mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan di Pulau Bali.

“Yang datang sekarang ini jumlahnya sekitar 30 orang, kedatangan mereka kesini akan bergelombang, pertama sejak 24-26 dan besok 28-29 Maret. Mereka sebetulnya akan mengikuti kegiatan Indian Travel & Trade Expo di Bali pada 27 sampai 28 Maret besok,” tuturnya. Para pelaku pariwisata tersebut akan dia-

(Suara NTB/met)

jak untuk menikmati pesona di Gili Trawangan, Wisata Kota khususnya di Mataram serta Gili Sudak.

Seperti biasa, para agent yang mengelola travel di daerah mereka itu diharap memperkenalkan apa yang mereka temukan di daerah ini. Menurutnya, para wisatawan khususnya yang berasal dari India itu memiliki kebutuhan yang sangat spesifik. Kebutuhan utama wisatawan dari negara itu adalah ketersediaan makanan khas dari negara asalnya. (met)

Benda Cagar Budaya Tambora Ditampilkan dalam Pameran Arkeologi

Mataram (Suara NTB) Sejumlah benda cagar budaya temuan para arkeolog di Gunung Tambora akan ditampilkan dalam Pameran Arkeologi benda–benda lingkar Tambora di Museum Asi Mbojo, Bima Kota, 7-9 April mendatang. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB mengklaim bahwa seluruh benda yang menjadi temuan para arkeolog dan sempat dibawa ke Denpasar Bali itu masih terlindungi dan tersimpan dengan baik.

Kendati demikian, tidak dijelaskan secara rinci apa saja benda cagar budaya hasil temuan para arkelog itu.

“Benda–benda temuan para arkeolog yang dibawa ke Denpasar itu masih ada kok, dan itu tersimpan dengan rapi di

Balai Besar Arkeologi Denpasar. Dan benda–benda itulah yang akan kita pamerkan di Bima nanti,” jawab Kepala Bidang Kebudayan Disbudpar NTB, Drs. Faisal, Rabu (25/3) ketika ditanya terkait keberadaan benda–benda berse-

jarah hasil temuan arkeolog dalam kajian penelitian yang pernah dilakukan.

Kepala Seksi Purbakala dan Sejarah Disbudpar NTB, Dra. Hartati, MM menambahkan sejumlah benda cagar bu-

daya yang ditemukan para peneliti dari kalangan arkeolog tersebut telah didata dan dibukukan. Saat ditanya terkait arca, dirinya mengaku tidak pernah ada penemuan benda semacam itu. “Benda– benda yang diemukan itu berupa bekas–bekas perabotan rumah tangga masyarakat yang pernah bermukin di seikar Gunung Tambora,” tuturnya.

Dikatakan, sebelum meletusnya gunung tersebut ada

tiga kerajaan yang pernah ada di sana. Tiga kerajaan tersebut Kerajaan pekat, Kerajaan Tambora dan Kerajaan Sanggar. Ketiga kerajaan tersebut meninggalkan jejak yang sedikit tertimbun oleh bebatuan dan abu vulkanik. “Sejumlah benda cagar budaya yang menjadi hasil temuan arkeolog saat melakukan penelitian itu ada didalam sini,” ujarnya sembari menunjukkan buku berwarna hijau dengan judul Database Cagar

Budaya Gunung Tambora “Menyingkap Jejak Peradaban Yang Hilang”. Buku tersebut ditulis oleh Yuli S.K Anwar dan Nanang Wirawan serta diterbitkan pada tahun 2014 kemarin.

Adapun jenis – jenis artefak dan benda cagar budaya yang tercantum dari buku tersebut antara lain, Kerangka Manusia yang tertanam oleh tanah dan bebatuan, Lesung (Alat penumbuk padi), alat penggiling obat, Mangkuk

Cina, Peludahan (semacam tempat berludah bagi masyarakat yang memakan sirih pinang), Guci Cina, Wadu Lo’I (Batu Obat), Tembikar, pecahan mangkuk dan lepekan Cina, pecahan tembikar (penutup ceret), Tulang Iga Rusa, Tulang, Batu Serpin, Kerewa Badan (peralatan memasak), pecahan botol (Kaca), Gigi sapi, Arang dan Tulang Manjangan, Alu (penumbuk padi dari bambu) dan peralatan nginang. (met)

Cina dan India Pangsa Pasar Pariwisata yang Menggiurkan Mataram (Suara NTB) Selain beberapa negara di Eropa dan Australia yang menjadi pangsa pasar pariwisata NTB, ternyata Cina dan India dinilai sebagai pangsa pasar yang cukup menggiurkan.

Sejumlah pelaku pariwisata dari NTB mulai melirik pasar tersebut lantaran kedua negara itu menyumbang angka kunjungan yang cukup besar ke beberapa negara dunia.

Jumlah wisatawan yang keluar dari Cina mencapai 85 juta kunjungan selama setahun, sementara India menyumbangkan angka kunjungan sekitar 30 jutaan. “Indonesia baru dapat wisatawan dari Cina itu

hanya mencapai 700 ribuan dalam setahun. Sekarang dua negara ini menjadi pasar yang sedang tumbuh luar biasa,” ungkap pelaku pariwisata Awanadi Aswinabawa.

Menurutnya, kedua negara di Asia tersebut sangat potensial serta harus segera digarap. Kedua negara yang menjadi penyumbang angka kunjungan lumayan besar dalam pangsa pasar pariwisata tersebut semestinya telah digarap secara maksimal oleh Indonesia. Menurutnya, wisatawan yang berasal dari dua negara tersebut sama – sama memiliki kebutuhan yang spesifik, contoh wisatawan dari India yang

membutuhkan keberadaan makanan khas negara mereka ditempat tujuan wisata.

Daerah ini juga harus berbenah serta mempersiapkan segala fasilitas yang menjadi kebutuhan wisatawan. Khususnya fasilitas umum yang memadai dan tersedia di tempat – tempat pariwisata. Menjaga kebersihan lingkungan agar wisatawan dapat menikmati kenyamanan ketika berkunjung ketempat yang disediakan untuk mereka. “Fasilitas umum untuk para wisatawan khususnya di tempat – tempat pariwisata itu harus ada. Tidak perlu yang mewah, yang sederhana saja, yang penting memadai. Fasilitas umum

Emma Bunton Ungkap Rencana Reuni Spice Girls Jakarta (Suara NTB) – Emma Bunton mengatakan kecocokan jadwal menjadi satu-satunya kendala untuk reuni Spice Girls menyambut peringatan 20 tahun girlband tersebut. Spice Girls akan merayakan dua dekade sejak peluncuran lagu hit “Wannabe” pada 2016. Para penggemar berspekulasi akan ada rencana perayaan tahun depan.

Tahun lalu, Bunton menepis rumor reuni Spice Girls, namun pekan ini dia tampak lebih optimistis. “Baru-baru ini saya bersama Geri dan Mel B, kami menyayangi satu sama lain dan sangat suka tampil bersama,” kata dia pada Daily Star seperti dikutip dari Digital Spy. “Kami menunggu waktu yang tepat karena kami semua punya karir masing-masing, juga keluarga, kami hanya menunggu kecocokan jadwal masingmasing, itu saja,” imbuhnya.

Bunton juga menanggapi mun-

culnya beberapa single Spice Girls yang belum pernah dirilis sebelumnya, terkait beberapa lagu yang bocor secara online.

“Saya telah mendengar kabar itu, ya, tapi saya tidak bisa membicarakannya,” ujar dia.

Namun, dia mengungkapkan bahwa Spice Girls telah merekam “banyak” lagu yang belum pernah didengar publik.

Optimisme Bunton mengenai

reuni Spice Girls senada dengan komentar Mel B tahun lalu yang juga menyiratkan akan ada semacam perayaan pada 2016.

Spice Girls terakhir kali tampil bersama di depan khalayak pada upacara penutupan Olimpiade musim panas 2012 di London. Mereka juga berkumpul lagi dalam peluncuran musikal Viva Forever pada Desember itu. (ant/bali post)

selalu menjadi bagian yang sering disorot oleh para wisatawan sendiri,” ujarnya.

Konekivitas Juga Penting Dalam menggarap pasar pariwisata, satu hal penting adalah konektivitas. Akses penerbangan langsung untuk wisatawan tidak bisa dipandang remeh. Daerah

penyedia layanan pariwisata idealnya harus memiliki penerbangan langsung dari negara tertentu menuju daerah ini. “Konektivitas itu penting dalam mengembangkan industri pariwisata.

Saat ini kita masih bergandengan dengan Bali sebab mereka memiliki konektivitas serta jaringan yang kuat di luar. (met)

Penonton One Direction Antre Hujan-hujanan Jakarta (Suara NTB) – Directioners, sebutan untuk penggemar One Direction, tetap antusias antre menunggu masuk ke Gelora Bung Karno meski hujan yang mengguyur cukup deras, Rabu (25/3). “Buka dong,” teriak penonton yang antre di gerbang C GBK. Mereka yang antre di barisan yang tidak beratap memakai jas hujan plastik berwarna-warni. Gerbang terluar GBK dibuka sejak pukul 10.00 WIB sementara pintu pertama menuju tempat konser baru dibuka pukul 15.00 WIB. Penonton masih harus antre masuk ke GBK hingga pukul 16.00 WIB. Rino, salah satu Directioners asal Jakarta Timur, berada di area GBK sejak pukul 04.00 WIB. Ia dan beberapa temannya sengaja datang lebih awal untuk melihat idola mereka. Siswa kelas X salah satu SMA di Jakarta Selatan itu mengaku tidak masuk sekolah hari ini. “Ini kan nggak setiap tahun ada,” kata dia.

Febri, mahasiswi, juga datang pukul 04.00 WIB untuk menonton One Direction di kelas tribun. Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, dan Louis Tomlinson akan menggelar konser pertama mereka di Jakarta, Rabu (25/3) malam ini. Salah satu personel mereka, Zayn Malik, dikabarkan tidak dapat tampil.

Tetapi, Febri tetap optimistis Malik datang ke Jakarta hari ini.

“Siapa tahu dia kasih kejutan,” harapnya. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Halaman 10

(Suara NTB/ari)

Jika Prestasi UN Jeblok

DPRD Minta Kinerja Guru Dievaluasi

Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD berpandangan, jika prestasi Ujian Nasional (UN) di NTB jeblok, bukan hanya siswa yang disalahkan, namun para guru yang perlu dievaluasi. Selama ini, ungkapnya, jika nilai UN jeblok, siswa yang disalahkan, sementara para guru tidak. Padahal, berhasil atau tidak seorang siswa juga bergantung sistem pembelajaran di sekolah.

Ingin Jadi Fotografer Andal PADA saat sebagian siswa–siswi yang lain menggantungkan cita-cita pada profesi rebutan, sosok yang satu ini justru berkeinginan lain untuk masa depannya. Menjadi fotografer andal. Itulah yang diinginkan oleh Diah Ayu Pratihara (17 tahun).

Apa alasannya?

“Dengan menekuni bidang ini, kita bisa bergabung (berkomunikasi) dengan banyak komunitas fotografi terkenal di berbagai daerah. Tentunya ini akan berguna untuk bertukar pengalaman maupun ilmu tentang pengambilan objek gambar,” kata Diah, Rabu (25/3).

Sejauh ini, angan-angannya untuk menyentuh kamera foto dengan moncong lensa panjang belum kesampaian. Kelak, ia berhasrat agar peralatan kamera lengkap, bisa ia miliki.

Namun demikian, untuk sementara hobinya mengambil gambar ia tuangkan melalui media kamera handphone.

Bagi Diah, ia termotivasi dan bisa dibilang iri. Sepanjang pengetahuannya, fotografer atau profesi yang dekat dengan dunia jurnalistik ini banyak mengenal daerah luar. Istilahnya hunting – atau berkeliling ke berbagai daerah bahkan lintas negara, kelak menjadi angan-angannya. “Semoga cita-cita itu tercapai,” imbuhnya.

Selain hobi jepret – menjepret tersebut, dara kelahiran Gondang ini tergolong cukup sukses dengan prestasi di usianya. Tahun 2014 lalu, seluruh keluarganya bangga dan tersenyum puas ketika dirinya menjadi juara ketiga pada Lomba Pencak Silat di Ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat kabupaten. “Saya tidak menyangka akan mendapat juara ketiga. Ke depan saya akan berjuang untuk menoreh prestasi lebih baik lagi,” katanya.

Selain prestasi bidang ekstrakurikuler, prestasi akademiknya juga patut diperhitungkan. Bersama kelompoknya di SMAN 1 Gangga di mana ia menimba ilmu, ia dan rekannya menjadi juara pertama di ajang Cerdas Cermat tingkat Kabupaten.

“Alhamdulillah, di sekolah saya masih bisa mempertahankan posisi sebagai juara umum,” ujarnya bangga. (ari)

tapi guru juga harus dievaluasi dong. Dengan UN ini guru juga dievaluasi menurut saya jika prestasi siswa jeblok,” tandas politisi Demokrat ini.

Meski UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, namun para kepala sekolah dan guru diharapkan tetap melaksanakan ujian tahunan itu dengan maksimal. Apalagi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri diketahui sudah sepakat untuk menerima hasil UN sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN).

Seperti diketahui, tingkat kelulusan UN jenjang SMA/ MA/SMK tahun pelajaran 2013/2014, di NTB mencapai 99,17 persen, atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 99,84 persen. Sebanyak 504 orang dari total 61.545 orang peserta UN SMA/MA/ SMK di wilayah NTB dinyatakan tidak lulus.

Sebanyak 61.545 siswa jenjang SMA/MA dan SMK di NTB mengikuti UN yang dilaksanakan 14-16 April 2014, terdiri dari 46.897 peserta UN SMA/MA dan 14.688 peserta SMK. Siswa peserta UN itu tersebar di 10 Kabu-

H. MNS. Kasdiono (Suara NTB/nas) (Suara NTB/rai)

Diah Ayu Pratihara

“Kalau anak itu prestasinya jeblok dan itu barometernya UN maka bukan saja siswa yang harus dievaluasi, tetapi juga guru. Sistem belajar di sekolah bagaimana. Ini kan tak pernah kita pikirkan, seolah-olah letak permasalahannya pada anak didik,” kata Wakil Ketua Komisi V Bidang Pendidikan DPRD NTB, H. MNS. Kasdiono, SH ketika dikonfirmasi di kantor Gubernur, Selasa (24/3).

Ia mengatakan, UN tahun ini tentu akan berbeda dari tahun sebelumnya. Polanya juga betul-betul tak sama dengan UN sebelumnya. “Yang dulu, yang dilihat siswa doang,

paten/Kota di NTB, yakni di Kota Mataram sebanyak 6.436 siswa, Kota Bima sebanyak 3.624 siswa, Lombok Barat sebanyak 7.648 siswa, Lombok Utara sebanyak 2.164 siswa, Lombok Tengah 10.263 siswa.

Di Lombok Timur sebanyak 12.937 siswa, Sumbawa Barat sebanyak 1.500 siswa, Sumbawa sebanyak 5.191 siswa, Dompu sebanyak 4.041 siswa dan Bima 7.365 siswa. (nas)

PELAJAR AUSTRALIA - 30 pelajar dari Christian College saat berada di SMAN 2 Mataram. Selama di NTB, para pelajar ini akan berbaur bersama pelajar di SMAN 2 Mataram. Termasuk, mempelajari budaya dan potensi yang dimiliki NTB.

Tingkatkan Prestasi Siswa

Kompetensi Kepsek di Lotim akan Diuji Selong (Suara NTB) – Keberhasilan sebuah sekolah meraih prestasi tergantung kinerja dan kemampuan dari kepala sekolah (kepsek). Jika seorang kepsek tidak mampu memimpin sekolahnya dengan baik, maka prestasi sekolah akan kalah saing dengan sekolah lain.

Sebaliknya, jika kepsek mampu memberikan sentuhan dan mengelola sekolah, maka sekolah yang akan dipimpinnya akan menjadi sekolah favorit dan melahirkan siswa berprestasi.

Terkait hal ini, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) akan melakukan uji kompetensi kepala sekolah (UKKS). Koordinator Pelaksanaan UKKS Wilayah Barat Lombok Timur, Andap, SPd, MPd, menjelaskan, UKKS bertujuan untuk mengetahui kekurangan maupun kendala yang sedang dihadapi oleh semua kepsek dari SD sampai SMA dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi). Di Lotim, ujarnya, ada beberapa sekolah yang akan dijadikan lokasi UKKS, yakni di SMAN 1 Masbagik, SMAN 1 Aikmel, SMKN 1 Selong dan di SMAN 1 Selong.

Dari hasil UKKS ini, ujarnya, pemerintah bisa mengetahui seperti apa kompetensi masing-masing kepsek yang diberikan kepercayaan memimpin. “Kegiatan ini dari LPMP pusat, untuk mengetahui dimana letak kekurangan-kekurangan kepala sekolah , setelah dilakukannya kegiatan itu dan dilihat kekurangannya, maka LPMP akan melakukan pelatihan maupun pembinaan kepada kepala sekolah,” terangnya, Rabu (25/3).

Dikatakannya, setelah dilakukannya kegiatan UKKS itu, maka kekurangan maupun kesulitan yang dihadapi kepsek akan dibisa diketahui. “Setelah dilakukan uji kompetensi ini, bagi kepala sekolah yang belum maksimal kompetensinya akan diberikan pelatihan-pelatihan maupun pembinaan dalam bentuk apapun yang penting bisa meningkatkan kompetensi kepala sekolah,” ujarnya.

Pihaknya mengharapkan di masa mendatang, semua kepsek, baik SD, SMP, maupun SMA bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik setelah dilakukannya pelatihan-pelatihan itu. (yon)

Mataram ( Suara NTB) Menjalin kerja sama dengan sekolah luar negeri merupakan salah satu bentuk peningkatan mutu pendidikan.

Khususnya SMAN 2 Mataram yang telah mampu menjaring siswa Christian College untuk bekerja sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jalinan kerja sama dengan Christian College, Geelong, Victoria, Australia merupakan langkah yang progresif oleh Pemkot Mataram.

Wujud kerja sama tersebut dengan hadirnya 30 pelajar

dari Christian College dalam rangka belajar bersama dengan siswa SMAN 2 Mataram mulai 25 Maret hingga 5 April mendatang. Kepala SMAN 2 Mataram, Kun Andrasto, SPd, mengatakan, kerja sama yang terjalin selama lebih kurang 20 tahun menjadi momen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. khususnya kemahiran dalam bahasa inggris dan pengetahuan umum tentang budaya-budaya Australia.

Selain itu, momen kehadiran pelajar Christian Col-

lege sengaja dilakukan pada perayaan ulang tahun SMAN 2 Mataram yang ke 20. “Lewat ini pula kita bisa saling belajar budaya di daerah masing-masing. Christian College belajar budaya kita dan kita juga sebaliknya,” terangnya saat menerima perwakilan siswa di SMAN 2 Mataram, Rabu (25/3).

Tidak hanya itu, ujarnya, kerja sama yang terjalin puluhan tahun merupakan persiapan awal penanaman investasi masa depan bagi generasi indonesia, khususnya SMAN 2

Mataram. Atas dasar itu, pihaknya meminta dukungan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Mataram.

Sementara Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM, memberikan apresiasi yang tinggi pada SMAN 2 Mataram yang mampu menjalin kerja sama dan memompa semangat belajar siswa.

Dalam arti, tidak hanya untuk meningkatkan nama sekolah, melainkan dioptimalkan secara merata demi semangat siswa dalam belajar.

Dikpora Lotim Gelar MTQ Siswa Tingkat Kabupaten Selong (Suara NTB) – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) menggelar seleksi Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) siswa tingkat kabupaten. Seleksi ini diikuti perwakilan siswa SD, SMP dan SMA se-Lotim.

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga pada Dinas Dikpora Lotim Hasanudin, SPd, yang membuka MTQ mengharapkan, siswa mampu mengenal baik dan berpegang teguh pada ajaran Islam.

Apalagi di era globalisasi sekarang ini, banyak budaya asing atau luar yang bisa berpengaruh terhadap akhlak atau pergaulan siswa. ‘’Dalam mempertahankan keutuhan moral dan akhlak bangsa itu serta berpegang teguh kepada ajaran Islam. Maka, pembinaan dan pengawasan kepada para generasi penerus bangsa harus tetap dilakukan oleh pemerintah, masyarakat terlebih orang tua,’’ ujarnya pada Suara NTB, usai membuka seleksi MTQ siswa tingkat Kabupaten Lotim di Pondok Santai Selong, Rabu (25/3).

Menurutnya, kegiatan MTQ ini sangat penting dilaksanakan, karena selain sebagai ajang perlombaan sampai tingkat nasional. Kegiatan itu juga merupakan suatu langkah dalam menanamkan kecintaan siswa sejak dini terhadap Al Qur’an. Terlebih, banyak kegiatankegiatan duniawi harus bisa diimbangi oleh kegiatan lainnya yang bernuansa

(Suara NTB/yon)

BERTANDING - Seorang peserta sedang menunjukkan kemampuan terbaiknya membaca alunan ayat suci Al Qur’an pada seleksi MTQ Siswa tingkat Kabupaten Lotim, Rabu (25/3). religius. ‘’Karena, jika kegiatan keduniaan itu bisa diimbangi dengan kegiatan-kegiatan religius seperti kegiatan MTQ ini, maka mental serta dampaknya sangat luar biasa akan didapatkan oleh para siswa di masa yang akan datang,’’ ujarnya menggambarkan.

Meski demikian, ujarnya, pencapaian semua itu tetap tidak bisa diraih oleh siswa tanpa adanya perhatian dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam memberikan support kepada siswa. “Tanpa adanya peran serta yang tiga itu, sulit untuk mendapatkan hasil yang baik,” tambahnya.

Ia menambahkan, kegiatan seleksi MTQ siswa tingkat kabupaten itu akan dilaksanakan selama tiga, di antaranya, seleksi untuk tingkat SD dilaksanakan Rabu kemarin, tingkat SMP hari Kamis ini, dan SMA hari Jumat.

Hasanudin menjelaskan, pesertapeserta yang mengikuti seleksi MTQ tingkat kabupaten itu merupakan peserta terbaik yang dikirim tiap kecamatan. Setelah melakukan seleksi tingkat kabupaten, maka dari masingmasing tingkatan itu akan diambil masing-masing satu untuk putra dan putri untuk dikirim ke MTQ siswa tingkat Provinsi NTB. (yon)

Lemah, Kemampuan Matematika dan Membaca Anak Indonesia Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan berdasarkan kajian “Organization for Economic Cooperation and Development” kemampuan matematika dan membaca anak Indonesia amat lemah.

“Soal kemampuan anak, Indonesia lebih lambat tiga tahun. Kemampuan matematika dan membaca amat lemah,” kata Mendikbud dalam konferensi pers kajian OECD di Jakarta, Rabu.

Dalam membaca ada struktur kalimat yang sangat berkaitan den-

gan logika. Begitu juga dengan matematika, sangat berhubungan dengan logika. “Bahkan laporan dari UNESCO menyebutkan kemampuan membaca anak Indonesia berada pada urutan kedua dari bawah,” katanya.

Hasil kajian OECD tersebut, sambung Anies, diperlukan mengingat saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sedang menyusun renstra.

Salah satu upaya untuk meningkatkan minat baca, tambahnya, diperlukan peningkatan kualitas

guru. “Membaca juga turunan dari guru. Kalau guru suka membaca maka anak didik juga suka membaca,” katanya Sekretaris Jenderal OECD,Angel Gurria, menjelaskan perlu ada prioritas utama Indonesia dalam meningkatkan hasil pendidikan dasar dan memberdayakan siswa untuk membangun keterampilan dan pemahaman yang mendasar tersebut. ”Bantuan tambahan diperlukan untuk mengatasi tingkat kesiapan dan motivasi siswa yang rendah,” kata Gurria. (ant/bali post)

Sekda juga mengingatkan jalinan kerjasama antara SMAN 2 Mataram dengan Christian College terus dijaga demi kepentingan pendidikan tanpa tendensi pengaruh lain.

“Semoga kerja sama ini terus ditingkatkan tanpa ada unsur yang menimbulkan konflik politik dan sosial,” imbuhnya.

Selain itu, lanjutnya, kerja sama ini tidak hanya dalam hal belajar bahasa Inggris, melainkan lebih dioptimalkan ke arah budaya masingmasing Negara, baik NTB dan Australia. (rai)

Les Tiap Hari Sampai UN Giri Menang (Suara NTB) Memberikan pelajaran tambahan pada siswa kelas VI di SDN 1 Sandik Batulayar Lombok Barat (Lobar) merupakan komitmen bersama antara kepala sekolah dan guru. Pihak sekolah menginginkan semua siswa kelas VI yang akan Ujian Nasional (UN) lulus 100 persen.

Penegasan ini disampaikan guru kelas 6 Siti Yunani, S.Pd, pada Suara NTB, Rabu (25/3). Menurutnya, salah satu langkah sukses yang harus dijadikan rutinitas persiapan UN dan US khususnya SDN 1 Sandik dengan melaksanakan les setiap hari sampai ujian tersebut tiba waktunya.

Meski POS UN belum ada informasi awal yang diterima pihak sekolah tidak menjadi penghalang pihaknya terus memberikan pembekalan pada siswa. “Salah satu upaya kami untuk meraih nilai terbaik tingkat Sekolah Dasar di Lombok Barat ya dengan les,” katanya.

Namun, ujarnya, tidak bisa dijadikan tolak ukur sukses atau tidaknya dan siap atau tidaknya siswa hanya melalui try out.

Melainkan komitmen guru dalam merangkul siswa-siswa di pelajaran tambahan alias les, sebab try out hanya digelar beberapa kali saja. “Jadi les-lah yang diandalkan, dengan catatan komitmen itu yang terpenting,” tegasnya.

Pihaknya mengaku, tidak merasa puas dengan adanya les setiap hari. Konsisten dan beban moral sebagai guru juga menjadi tolak ukur suksesnya siswa. Jika hanya sekadar menyelesaikan program sekolah tanpa memahami substansi dari program les pun tidak bisa dijamin peningkatan mutu siswa. “Tanggung jawab itulah yang paling utama,” terangnya.

Pihak sekolah berharap lebih tegas, komitmen dan tanggung jawab diutamakan dalam mensukseskan ujian bagi siswanya yang belum tahu kapan akan diselenggarakan. Namun terlepas dari jadwal pelaksanaan, pihaknya tetap fokus pada persiapan. (rai)

Halaman 11 (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

KONI Berharap Razak Secepatnya Masuk Pelatda Mataram (Suara NTB) Proses hukum atlet atletik NTB, Abdul Razak peserta Pelatda Sentralisasi NTB yang ditahan akibat dituduh terlibat pengerusakan kantor KONI Dompu, kini sudah memasuki babak akhir. Kabarnya, Razak akan menjalani sidang terakhir di Pengadilan Negeri Dompu, 31 Maret mendatang. KONI NTB berharap Razak bisa secepatnya kembali masuk Pelatda Sentralisasi. Pasalnya atlet tersebut akan dipersiapkan mengikuti Pra-PON atletik akhiir tahun 2015.

“Kita hanya bisa berharap Abdul Razak bisa secepatnya masuk Pelatda Sentralisasi.

Soal vonis kita serahkan saja kepada keputusan pengadilan,” ucap Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu

Praha Kiper Petr Cech mengatakan dirinya akan meninggalkan Chelsea daripada menghabiskan musim selanjutnya untuk menjadi pelapis Thibaut Courtois.

Pemain internasional Republik Ceko berusia 32 tahun ini kehilangan tempatnya yang direbut kiper Belgia itu musim ini, di mana ia hanya empat kali tampil sejak awal di pertandingan Liga Utama Inggris dan hanya dimainkan di pertandingan-pertandingan piala domestik, lapor Reuters.

Meski menerima keputusan pelatih Jose Mourinho, Cech mengatakan situasi ini tidak dapat berlaku seterusnya.

“Saya tidak tahu ide klub akan seperti apa. Ini terlihat seperti berjalan baik dengan saya dan Thibaut sebagai duo,” ucapnya kepada surat kabar Idnes.

“Namun hal itu hanya dapat bekerja untuk satu musim.

Saya tidak menginginkan satu (musim) seperti ini lagi,” tambahnya menjelang tugas internasionalnya untuk Ceko yang akan melawan Latvia pada kualifikasi Piala Eropa 2016 di Praha pada Sabtu.

Cech bergabung dengan Chelsea pada 2004 dan telah memenangi tiga gelar Liga Utama Inggris, empat Piala FA, dua Liga Champions, dan tiga Piala Liga, yang terakhir adalah pada musim ini ketika ia mengawal gawang Si Biru saat timnya kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur di Wembley.

Dengan Mourinho yang sudah jelas menjadikan Courtois sebagai kiper favoritnya, masa depan Cech akan menarik minat sejumlah klub papan atas Eropa. “Akan selalu ada spekulasi, saya pergi untuk musim panas,” kata Cech.

“Akan penting untuk duduk dengan klub, dengan pelatih, untuk mempertimbangkan semua pro dan kontra. Kita akan melihat apa akan menjadi yang terbaik.”

Ketika ditanyai mengenai kemungkinan pindah ke juara Eropa Real Madrid, Cech berkata, “Ketika tawaran spesifik datang saya akan mempertimbangkannya. Itu adalah satu tawaran yang tidak dapat diabaikan.” (ant/bali post)

Ikuti Pra-PON Pelti NTB Segera Seleksi Atlet Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengikuti babak Pra-PON XIX di Tarakan, Kalimantan Timur (Katim), 23-28 Agustus mendatang Pengprov Pelti NTB segera menggelar seleksi atlet Pra-PON. Ketua Umum Pelti NTB, Jamaludin, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (25/3) kemarin mengatakan ajang seleksi atlet itu akan digelar di dua tempat. Untuk seleksi atlet putri akan digelar di GOR Selaparang Lombok Timur (Lotim), 3-5 April mendatang, sementara seleksi atlet Pra-PON putra akan digelar di Lapangan Tenis Bulog NTB dan Lapangan Tenis DPRD NTB di Mataram, 10-12 April.

“Kita sengaja menggelar seleksi atlet putri di Lotim karena kita melihat sebagian besar atlet putri berprestasi ada di Lotim, begitu juga atlet putra potensial cukup banyak di Kota Mataram,” ucapnya.

Menurutnya, sebelum ajang seleksi atlet dimulai dalam waktu dekat ini pihaknya akan menyurati seluruh pengurus Pelti Kabupaten/kota untuk menurunkan atlet terbaiknya di ajang seleksi atlet Pra-PON NTB nanti. Sehingga lewat seleksi atlet daerah itu pihak pengurus cabor tenis NTB dapat menjaring atlet-atlet terbaik untuk mewakili NTB di event prakualifikasi PON .

Di ajang seleksi atlet nanti panitia akan membatasi usia atlet yang ikut. Berdasarkan surat dari Pengurus Besar (PB) Pelti yang diterima Pelti NTB belum lama ini kata Jamal babak Pra-PON nanti akan diikuti oleh atlet usia maksimal 23 tahun.

Sementara kelas yang dipertandingkan di ajang seleksi nanti adalah beregu putri dan beregu putra, masing-masing Pelti Kabupaten/kota dapat menurunkan maksimal empat atlet putra dan empat atlet putri untuk mengikuti pertandingan beregu putra dan beregu putri. Dan Pelti NTB rencananya akan menjaring empat atlet putra dan empat atlet putri untuk mewakili NTB di Pra-PON di Tarakan Kaltim, 23-28 Agustus 2015. (fan)

Messi Bugar untuk Argentina Buenos Aires Kecemasan bahwa kapten Argentina Lionel Messi mengalami cedera kaki saat Barcelona menang 2-1 atas Real Madrid pada pertandingan “Clasico” yang berlangsung pada Minggu telah ditepis oleh klubnya pada Senin.

Barcelona mengatakan Messi bugar untuk bermain dengan Argentina di Washington, untuk pertandingan pemanasan mereka menjelang PiLionel Messi ala Amerika melawan El Salvador pada Sabtu, lapor Reuters.

“Staf medis FC Barcelona yang telah berkonsultasi dengan sejawat mereka di Federasi Sepak Bola Argentina mengonfirmasi bahwa pengujian-pengujian yang dilakukan terhadap Leo Messi selagi menjalani tugas internasional dengan tim nasional Argentina di Washington DC memperlihatkan bahwa ia tidak memiliki cedera pada kaki kanannya, di mana ia mendapat hantaman pada pertandingan liga terakhirnya dengan Blaugrana melawan Real Madrid,” kata klub dalam situs resmi mereka.

Argentina, yang melakukan persiapan untuk Piala Amerika di Chile yang akan berlangsung pada 11 Juni sampai 4 Juli, akan memainkan pertandingan persahabatan lain melawan Ekuador di New Jersey pada Selasa mendatang. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Musim Depan, Cech Siap Hengkang

kepada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/3) kemarin.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, atlet NTB, Abdul Razak bersama dua atlet Dompu, Mega Mustika dan Najmah terpaksa duduk di

Hadi Siap Bersaing dengan Atlet Nasional Mataram (Suara NTB) Atlet balap sepada BMX NTB, Hadi Wiranata salah satu atlet termuda NTB yang dipersiapkan oleh KONI NTB memperkuat tim NTB di PON XIX Jabar 2016. Meski tergolong muda, namun atlet kelahiran 28 September 1995 punya kepercayaan diri yang tinggi untuk tampil di ajang tertinggi multi event tingkat nasional itu. Atlet asal Kota Mataram ini mengaku siap bersaing dengan atlet-atlet senior nasional.

Ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Selasa (24/3) kemarin, Hadi Wiranata mengatakan sebelum tampil di Pra-PON dan di PON Jabar 2016 dia akan tampil lebih dahulu di kelas elite pada Kejurnas Wim Cycle Seri-2 yang akan berlangsung di Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim), 24-25 Mei mendatang. Ia akan mewakili NTB bersama dua rekannya I Gusti Bagus Saputra dan Regina Patricia.

Baginya tampil di kelas elite pada event bergengsi itu bakal menjadi pengalaman pertamanya. Pasalnya selama ini dia hanya tampil di kelas U-20 nasional. Itu artinya di event itu ia akan menghadapi ketatnya persaingan.

Sebab di kelas elite nanti akan melibatkan atlet-atlet senior juara nasional, seperti I Gusti Bagus Saputra (juara III PON Riau 2012), atlet Jatim, Toni Syarifudin (juara PON 2012) dan Ari Kristanto (juara dua PON 2012) bakal menjadi pesaing ketatnya.

Meski akan menghadapi beberapa atlet-atlet papan atas, dia mengaku tidak gentar. Dengan mengendalkan persiapan selam empat bulan di Pelatda Sentralisasi dia mengaku siap mengincar posisi terdepan di event itu.

Begitu juga tampil di PraPON akhir 2015 hingga PON Jabar 2016 mendatang dia mengaku siap menghadapi ketatnya persaingan atletatlet nasional. (fan)

kursi pesakitan lantaran diduga melakukan tindakan pidana umum dengan melakukan pengerusakan aset KONI Dompu tahun 2014 lalu. Ketiga atlet itu juga mengakui telah melakukan tin-

dakan pengrusakan gedung KONI Dompu dengan alasan pencairan bonus mereka (atlet peraih medali emas, perak dan perunggu di Porprov NTB tahun 2014) molor.

Sementara itu pihak KONI NTB selaku pihak penyelenggara Pelatda Sentralisasi telah melakukan berbagai upaya untuk mencarikan jalan keluar penyelesaian kasus itu, diantaranya melakukan koordinasi dengan pihak Polres Dompu, Kejaksaan Negeri Dompu dan KONI Dompu.

Namun Abdul razak bersama dua rekannya tetap harus menjalani proses hukum.

Pada sidang terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri Dompu 31 Maret mendatang, pihak KONI NTB berharap Abdu Razak bersama dua rekannya bisa mendapatkan hukuman yang ringan sehingga Abdul Razak bisa secepatnya kembali masuk Pelatda Sentralisasi. Pasalnya atlet itu akan dipersiapakan mewakili NTB di Pra-PON 2015 hingga PON Jabar 2016. (fan)

Falcao Tak Betah Lagi di MU Bogota Penyerang Manchester United yang berstatus pinjaman

Radamel Falcao mengindikasikan pada Selasa bahwa ia dapat meninggalkan klub itu pada akhir musim untuk mencari lebih banyak kesempatan bermain, namun ia mengatakan bahwa dirinya tetap berkomitmen dengan klub Inggris tersebut.

Penyerang Kolombia Falcao absen pada Piala Dunia tahun lalu karena cedera, kemudian pindah dengan status pinjaman dari AS Monaco ke United di mana ia tidak banyak bermain bersama tim pertama, dan hanya mencetak sedikit gol di bawah asuhan pelatih Louis van Gaal, lapor Reuters.

“Saya pikir setiap pesepak bola perlu bermain dan gembira saat bermain. Saya berkomitmen total kepada klub, masih ada delapan pertandingan untuk dimainkan (di Liga Utama Inggris) dan apapun dapat terjadi,” kata Falcao kepada radio Kolombia Caracol.

“Maka ketika kejuaraan usai tentu saja saya akan duduk, melakukan analisisanalisis dan menentukan apa yang terbaik bagi saya,” tambah pemain 29 tahun ini, yang merupakan penyerang tajam untuk Porto, Atletico Madrid, dan Monaco sebelum cedera ligamen lutut menderanya 14 bulan silam.

“Tentu saja saya perlu menemukan tempat di mana saya memiliki keberlanjutan dan dapat bermain,” kata Falcao di Bahrain, di mana Kolombia akan memainkan pertandingan pemanasan sebelum Piala Amerika pada Kamis.

Kolombia juga akan menghadapi Kuwait pada pertandingan persahabatan kedua di tur Timur Tengah mereka pada Senin.

Falcao mengatakan dirinya sangat

(Suara NTB/ist)

Radamel Falcao

menghormati keputusankeputusan Van Gaal dan memiliki “keyakinan dan harapan” bahwa sejumlah hal akan berubah untuknya di United sebelum musim berakhir.

Bagaimanapun, ia menambahi bahwa klub-klub lain telah memperlihatkan ketertarikan terhadapnya.

“Panggilan-panggilan datang setiap hari maka untuk itu saya harus tetap tenang, namun saya tetap memantau mereka, terdapat orang yang menangani situasi itu,” ucapnya mengenai laporan-laporan media yang mengaitngaitkan dirinya dengan timtim Liga Utama Inggris lain.

“Saya berhutang diri saya sendiri kepada Manchester United saat ini, saya memiliki kepercayaan dan harapan karena banyak hal dapat terjadi pada sejumlah pertandingan tersisa.”

Falcao mengatakan dirinya telah pulih total dari operasi lutut Januari silam yang membuat dirinya tidak dapat memimpin serangan Kolombia pada Piala Dunia di Brazil, di mana negaranya mencapai perempat final. “Saya akan terus bertarung sampai akhir di Manchester United,” tuturnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 26 Maret 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

OTOMOTIF

SUARA NTB

Kamis, 26 Maret 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

TRAVEL

OPINI

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Jangan Belenggu Korban Narkoba TINGGINYA angka pengguna narkoba di Indonesia, termasuk di NTB tidak bisa diingkari. Narkoba sudah merambah di berbagai sektor dan usia. Peredaran narkoba tidak mengenal apakah mereka tergolong usia dewasa atau anak-anak. Bahkan, banyak anak-anak di sekolah dasar hingga santri di pondok pesantren yang menjadi pengguna narkoba.

Pesatnya perkembangan narkoba ini tidak boleh dianggap remeh. Pemerintah tidak boleh membiarkan narkoba merusak generasi muda penerus harapan bangsa dengan menjadi generasi ‘’pecandu’’ atau pengisap. Mereka harus tetap diberikan pengawasan dan pembinaan, sehingga menjadi generasi yang mampu membawa bangsa dan negara ini bersaing dengan negara lainnya di level internasional. Sebaliknya, jika tidak diawasi, maka kita tidak tahu seperti apa nasib negara ini di masa mendatang.

Begitu juga di daerah, peredaran narkoba tidak boleh dibiarkan merusak generasi muda kita. Generasi muda harus dilindungi dari narkoba dan pelakunya harus diberikan hukuman seberat-beratnya. Namun, Pernyataan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB Kombes.

Pol. Mufti Djusnir, Apt, Msi, mengenai Kota Mataram sebagai daerah dengan pengguna narkoba tertinggi di NTB harus diakui dengan lapang dada.

Sebagai barometer atau pusat pemerintahan dan ekonomi di level Provinsi NTB, kiranya apa yang disampaikan Kepala BNN NTB tidaklah salah. Sebagai tempat berkumpulnya orang banyak, sejumlah oknum ingin mencari ‘’keuntungan’’ tertentu dengan melakukan tindakan kriminal, mengedarkan barang-barang terlarang dan lainnya. Sasarannya, tentu saja orang-orang yang ada di Kota Mataram maupun pihak-pihak yang sengaja mencari sasaran atau pembeli.

Melihat fenomena ini, tentu saja pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkot Mataram tidak boleh berdiam diri. Pemkot Mataram bersama BNN Provinsi atau BNN Kota Mataram dan instansi pemerintah lainnya harus gencar melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, instansi pemerintah hingga pondok pesantren. Dari sosialisasi yang dilakukan setidaknya memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya generasi muda mengenai bahayanya narkoba.

Meski demikian, terhadap generasi muda yang tersandung narkoba, pendidikan mereka tidak boleh putus. Sebagai generasi penerus harapan bangsa yang ‘’tersandung’’ kasus narkoba mereka berhak mendapat pendidikan layak seperti halnya anak bangsa lainnya.

Tak salah apa yang disampaikan Menteri Sosial Dr. Hj. Khofifah Indar Parawansa agar korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif tetap berhak mengenyam pendidikan yang layak. Namun, dalam mendukung semua ini, keberadaan panti sosial rehabilitasi narkoba harus segera dibangun di masing-masing daerah sebagai tempat re-integrasi sosial. Siswa yang terjerumus narkoba adalah korban orang-orang yang sengaja ingin merusak generasi penerus harapan bangsa, sehingga mereka harus tetap diberikan perhatian yang layak.

Begitu juga kalangan mahasiswa yang masuk dalam lingkaran narkoba harus tetap diberikan kesempatan melanjutkan kuliahnya hingga selesai. Jangan hanya karena narkoba, pendidikan mereka putus dan tidak diberikan kesempatan menyelesaikan pendidikannya. Di sinilah diperlukan perhatian yang besar dari aparatur pemerintah dalam memberantas narkoba dengan tetap memberikan kesempatan pada siswa atau mahasiswa yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Aparat keamanan juga tidak boleh membelenggu masa depan siswa atau mahasiswa dengan mengekang kebebasan mereka dalam meraih masa depan. Meski demikian, pengusutan kasus hukum yang membelit mereka tetap jalan dan dihukum sesuai kesalahan yang dilakukan, sehingga mampu memberikan efek jera pada lainnya. (*)

Halaman Halaman 14 14

Toilet Umum dan Kebersihan Kota ATA orang kebersihan suatu rumah dapat diukur dari kebersihan toiletnya. Apabila toiletnya bersih, rapi, wangi maka bisa dipastikan si empunya rumah adalah orang yang gemar menjaga kebersihan. Tetapi jika sebaliknya, maka kemungkinan ruang-ruang lain di rumah tersebut juga tidak bersih. Yang artinya, si empunya rumah kurang tertarik pada topik kebersihan.

Penilaian seperti itu jelas sekali ada benarnya. Mengingat toilet adalah ruang privat yang bisa dibilang paling rentan akan kotoran. Toilet tempat orang membuang urine dan ampas makanan dalam perut. Toilet juga bersifat sangat pribadi sehingga sering disebut ‘kamar kecil’.

Kamar yang pas hanya untuk aktivitas satu orang saja. Jika kamar (paling) kecil dan paling pribadi itu saja dijaga kebersihannya, bukankah itu menunjukkan suatu perhatian akan keadaan yang bersih dan nyaman ?

Kehadiran toilet adalah urgensi yang tak bisa ditampik. Manusia modern yang beradab akan memerlukan toilet untuk menjaga privasinya, Bukan itu saja tetapi juga untuk kenyamanan dan kesehatan. Di abad-abad dulu ketika teknologi sanitasi ini belum ditemukan, orang repot bagaimana mengatasi gangguan bau tak sedap, orang juga banyak yang menjadi korban dari berjangkitnya berbagai macam penyakit lantaran aktivitas buang hajat yang tidak tertata dengan baik. Kehadiran toilet menandai suatu peradaban baru yang menempatkan kita secara istimewa.

Sekarang toilet ada di setiap rumah. Apalagi rumah-rumah di kota atau perkampungan padat. Toilet telah menjadi kebutuhan, dan apabila toilet tak hadir di suatu lingkungan kita bisa langsung men-cap lingkungan tersebut sebagai lingkungan yang masih terbelakang.

Seperti yang terjadi di dusun-dusun terpencil. Karena kehadiran toilet sudah menjadi keharusan, maka toilet harus hadir pula di tempattempat umum. Toilet umum meru-

Oleh:

Kiki Sulistyo ( Penulis Lepas)

pakan jalan keluar dari kebutuhan mendesak di tengah laju-terjang aktivitas masyarakat yang lebih banyak berada di luar rumah. Bayangkan, jika kita sedang di jalan, sementara desakan untuk membuang hajat sudah tak tertahankan.

Rumah jauh dan tak ada rumah kawan yang bisa dijangkau dengan cepat. Kita membutuhkan toilet umum untuk membebaskan diri dari tekanan seperti itu.

Masalah ketersediaan toilet umum di tengah kota atau di tempat-tempat yang cenderung ramai bisa kita lihat sebagai ukuran bagaimana pemegang kebijakan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Berapa banyak toilet umum yang tersedia sekarang? Biasanya paling cepat orang akan mencari musholla atau masjid untuk membuang urine, bahkan tak jarang orang akan berhenti di jalan dan melaksanakan hajatnya itu di semak-semak atau di saluran air.

Ketersediaan toilet umum adalah masalah pertama. Masalah berikutnya yang sebenarnya lebih menunjukkan watak kita adalah bagaimana toilet-toilet umum yang sudah tersedia itu dipelihara. Sungguh jarang kita menemukan toilet umum yang bersih, seakan-akan membersihkan toilet adalah pekerjaan paling hina yang bisa dilakukan manusia. Wakil Walikota Mataram (seperti yang bisa kita baca di koran ini, Suara NTB Rabu, 18/3) merasa kecewa dengan kondisi toilet umum di Taman Sangkareang yang tidak dijaga kebersihannya. Kita bisa melihat sejumlah perihal sehingga toilet umum biasanya begitu buruk pemeliharaannya.

Pertama, perlu kita akui bahwa hal tersebut tidak cuma terjadi di Taman Sangkareang. Banyak toilettoilet lain yang tak kalah buruk pemeliharaannya. Karena itu gerakan toilet umum bersih perlu dijadikan suatu agenda tersendiri, tentu saja lengkap dengan aturan dan penga-

wasan yang disesuaikan. Soalnya ini persoalan mental, dan persoalan mental cepat menular. Apabila kita melihat keadaan toilet umum yang tidak bersih, paling-paling kita cuma bisa menggerutu, dengan kata lain kita tidak benar-benar peduli pada masalah itu. Kita tidak benarbenar peduli lantaran orang lain juga kelihatannya tidak peduli.

Kedua, toilet umum adalah milik umum. Karena itu juga merupakan suatu kebutuhan bagi umum untuk memeliharanya. Kebutuhan, bukan kewajiban. Kewajiban ada di tangan para petugas yang memang harusnya sudah digaji untuk melakukan pekerjaannya. Menjaga fasilitas umum tanpa merasa bahwa fasilitas itu juga milik si penjaga, akan mudah menimbulkan kemalasan dan ketidakpedulian.

Ketiga, perlu ada intervensi yang intens untuk memeriksa, memantau, dan memperhatikan gejala dari perilaku masyarakat dalam menyikapi keberadaan fasilitas umum.

Kita tahu, sebagian masyarakat juga tidak punya kesadaran untuk memakai fasilitas umum sesuai dengan fungsi sebenarnya. Tindakan-tindakan sembarangan bahkan menjurus vandal, mestinya berhadapan dengan sangsi yang sudah disediakan.

Pada titik ini peran instansi terkait harus disorot tajam. Apabila tak becus kerjanya, singkirkan saja.

Dan keempat, perlu disediakan saluran bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi dan keluhannya terhadap keberadaan fasilitas umum, termasuk toilet umum. Masyarakat sekarang lebih memilih media sosial untuk menyampaikan keluhannya.

Karena dirasa medsos lebih cepat dibaca dan cepat pula mendapat tanggapan. Memang itu cara pintas untuk mendapat perhatian. Tetapi, akan lebih baik jika keluhan-keluhan tersebut langsung menuju ke pusat sasaran.

Misalnya dinas yang bersangkutan, atau bahkan kepala pemerintahan.

Tentu saja, setiap keluhan perlu

mendapat atensi, sehingga secara berkala akan ada perbaikan-perbaikan dan penjelasan menyangkut keluhan-keluhan tersebut.

Apabila kebersihan suatu rumah dapat dilihat dari kebersihan toiletnya, begitu pula kebersihan suatu kota. Saya tidak tahu apakah penghargaan sebagai kota yang bersih juga mencakup penilaian terhadap fasilitas-fasilitas umum semacam toilet umum. Jika tidak, maka kebersihan ‘di luaran’ bukan merupakan ukuran yang pantas, kebersihan di tempattempat ‘tersembunyi’ lah ukuran sebenarnya. Sebab kebersihan tidak cuma menyangkut keindahan, tetapi juga kenyamanan dan kesehatan.

Sudah merupakan kewajiban mutlak bagi pemerintah untuk menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas umum yang telah dibangun. Dan merupakan kebutuhan (hak) mutlak bagi masyarakat umum untuk turut ambil bagian dalam upaya itu.

BBPOM temukan produk pangan diduga mengandung zat berbahaya Sulit dihentikan akibat tak ada sanksi tegas

***

Diduga palsu, puluhan sak pupuk diamankan Yang menjadi korban pasti petani

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 Maret 2015

Kejaksaan Periksa Kadis PU NTB Dari Hal. 1 Sebagai catatan, dengan pemeriksaan Kadis PU NTB, menambah jumlah permintaan keterangan terhadap Kepala SKPD lingkup Pemprov NTB dalam kasus dugaan penyimpangan DBHCHT. Sebelumnya ada 10 instansi yang diperiksa soal dana cukai tembakau ini, terkait dengan SPJ penggunaan dana cukai tembakau tersebut.

Diantaranya, ada Dinas

Perkebunan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan Dinas Kesehatan. Tiga lainnya, Bappeda NTB, Badan Lingkungan Hidup dan Badan Koordinasi Penyuluh. Ada juga dua biro yaitu Biro Keuangan dan Biro Perekonomian. Dari daftar itu, sebelumnya Dinas PU tidak masuk daftar untuk diperiksa. (ars)

BPK dan Inspektorat Audit Jalan Lingkar Trawangan Dari Hal. 1 Pemeriksaan pendahuluan itu disebutnya sebagai audit permulaan atas realisasi penggunaan anggaran di Pemprov NTB untuk tahun 2014. Dipastikannya audit berlangsung Februari 2015 lalu. Ditanya spesifik mengenai hasil audit, dia sama sekali belum bisa menjelaskan karena masih dalam proses oleh tim.

Jika memang ada temuan dalam pemeriksaan pendahuluan itu, maka akan terperinci dalam laporan. ‘’Jadi sampai sekarang belum ada dalam bentuk laporan. Sebab masih diproses auditnya,’’ terang pengganti Dikcy Dewarijanto ini.

Kesimpulan dia, jika pun ada temuan, nanti akan tertuang dalam laporan yang akan

diserahkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Diketahui, proyek Jalan Lingkar Trawangan yang dikerjakan mulai 7 Agustus dengan batas waktu sesuai kontrak 19 Desember 2014. Pemenang tender proyek PT. Bumi Madu dengan nomor kontrak 029.875-E/Budpar-IV/ 2014. Sebagai konsultan pengawas proyek, PT. Surya Praga. Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) saat itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) NTB, Drs.H.Muhammad Nasir.

KPA ketika itu mengakui, sampai dengan batas waktu pengerjaan, proyek ini baru mencapai 40 persen. (ars)

Gubernur Perintahkan Kepala DKP NTB Buat Telaah Staf Dari Hal. 1 Keluhan yang sama juga dismapaikan para nelayan di Desa Awang.

Tokoh masyarakat yang diwakili H. Burairah mengeluhkan adanya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 57/PermenKP/2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.30/Men/2012 Tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. Isinya melarang adanya bongkar muat di tengah laut, yang dampaknya dirasakan juga oleh para pembudidaya ikan Kerapu.

Selain itu, kendala yang dialami masyarakat juga kare-

na tidak adanya kapal transnasional yang akan mengangkut hasil budidaya kerapu. Untuk menjual hasil tangkapan kerapu, harus melalui cek poin di batas perairan Indonesia, yang untuk wilayah NTB cek poinnya di Belawan, Sumatera Utara. “Ada peraturan menteri yang nggak membolehkan bongkar muat di tengah laut, tapi dampaknya ke kerapu juga,”terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur kembali meminta kepada Aminollah untuk segera membuat telaah tentang kondisi yang terjadi. “Coba siapkan draft suratnya, buatkan perincian-perincian yang harus diperhatikan,” tandasnya. (nas)

Bendera ISIS di Loteng Dari Hal. 1 ‘’Saat ini semua personel di bawah sudah kita instruksikan untuk memperketat pengawasan di wilayah kerjanya. Terutama terkait adanya gerakan-gerakan radikal ISIS,’’ aku Dandim 1620/Praya, Letkol. Inf. Gatot Heru Buana, kepada Suara NTB, Rabu (25/ 3) kemarin.

Terlebih sebagai pintu gerbang NTB, wilayah Loteng sangat rentan disusupi gerakan-gerakan radikal tersebut.

Ia mengakui indikasi masuknya gerakan radikal tersebut memang sudah ada. Dengan ditemukan sejumlah bendera lambang gerakan ISIS di beberapa wilayah di Loteng.

Namun oleh pihak TNI, temuan-temuan tersebut sudah bisa ditangani segera. Sehingga tidak sampai berkembang.

“Wilayahnya tidak perlu diekspos. Tapi yang jelas ada indikasi gerakan tersebut masuk ke Loteng. Dan, sudah kita tangani,” tambahnya.

Terkait indikasi tersebut, pihaknya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat di daerah ini supaya benarbenar waspada. Dengan tidak cepat menerima orang

asing. Apalagi orang asing tersebut memperlihatkan gelagat yang mencurigakan.

Kalau masyarakat ada menemukan indikasi tersebut, diharapkan bisa segera melaporkan ke aparat TNI. Maupun aparat pemerintah dan keamanan terdekat. Jangan sampai, gerakan tersebut dibiarkan masuk dan berkembang.

Sehingga akan membawa dampak buruk bagi masyarakat itu sendiri ke depannya.

Masyarakat tambah Gatot, diharapkan juga tidak lekas percaya kalau ada yang mengiming-imingi paket wisata agama dengan harga murah. Karena bisa saja, itu menjadi salah satu kedok bagi jaringan gerakan radikal tersebut untuk menjaring anggota dari daerah ini. ‘’Prinsipnya jika menemukan aktivitas-aktivitas yang mencurigakan segera lapor ke aparat pemerintah atau keamanan terdekat.

Apalagi kalau sudah menjurus kepada gerakan-gerakan radikal seperti ISIS,’’ pungkasnya. (kir)

BPK Awasi Dana BOS Dari Hal. 1 Sehingga cukup dengan memeriksa SPJ dana BOS semua sekolah, baik di Dikpora NTB muaupun seluruh Kabupaten dan Kota di NTB. ‘’Terkecuali ada temuan, maka kami harus lakukan audit khusus,’’ sebutnya.

Sebab tidak semua akan jadi temuan. Jika pun ada, maka timnya akan menelisik lebih jauh, bahkan hingga ke sekolah yang jadi sasaran audit khusus.

Selain memang mengecek dokumen SPJ di Dikpora, ada jalur lain yang menjadi dasar pihaknya untuk audit khusus dana BOS. Semisal, ada laporan masyarakat, dari internal sekolah atau komite yang merasa ada penyimpangan di sekolah atau instansi tertentu.

Dengan dasar laporan itu, tim BPK akan mengecek, jika menang ada temuan yang mengarah ke indikasi penyimpangan, tetap akan disampaikan ke eksekutif dan legislatif. ‘’Tapi dengan catatan, laporannya punya dasar yang jelas. Tidak asal lapor saja tanpa bukti jelas, untuk menghindari fitnah,’’ harapnya. Setiap laporan yang datanya jelas dan mengarah ke bukti, akan

ditindaklanjuti. Bahkan ketika temuan itu mengundang Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memproses, pihaknya juga akan menyerahkankannya. ‘’Nanti kan APH akan bersurat ke kami, meminta audit itu,” terangnya.

Terhadap sekolah, Pemda khususnya, agar pengelolaan dana BOS ini transparan. Dia yakin pihak – pihak itu akan berkerja sesuai Juklak Juknis BOS. Jika kelaur dari relnya, tentu akan jadi sorotan masyarakat, bahkan bisa diproses penegak hukum.

Catatan lanjutan untuk jumlah dana BOS ini, Rp 600 miliar lebih tadi, terdistribusi ke seluruh kabupaten dan kota. Rinciannya, untuk Kota Mataram Rp 55 miliar, Lombok Barat Rp 72 miliar, Lombok Tengah Rp 92 miliar, Lombok Timur Rp 139 miliar, Lombok Utara Rp 27 miliar.

Sementara di Pulau Sumbawa, untuk Kabupaten Sumbawa Barat 17 miliar, Sumbawa Besar Rp 60 miliar, Dompu Rp 39 miliar, Kabupaten Bima Rp 73 miliar dan Kota Bima Rp 19 miliar. (ars)

Halaman 15

Mantan Kabid Pengairan Dinas PU Kota Mataram Divonis 1 Tahun Mataram (Suara NTB) Setelah serangkaian persidangan yang dijalani, mantan Kabid Pengairan Dinas PU Kota Mataram, Yuslifar Artadi akhirnya divonis satu tahun penjara. Dalam kasus manipulasi absensi Tenaga Harian Lepas (THL) ini, dia dinyatakan bersalah dan diharuskan mengganti kerugian negara dan denda. Atas putusan ini, Yuslifar menyebut menerima dan menyatakan putusan hakim sudah adil baginya.

Dalam sidang yang berlangsung di ruang Tipikor dipimpin Ketua Majelis Hakim, Dr. Sutarno, SH, MH itu, Yuslifar dinyatakan bersalah karena kelalaiannya sehingga terjadi manipulasi absensi THL sejak Tahun 2009 hingga 2013. Atas perbuatannya, negara dirugikan hingga Rp 292.663.000 sepanjang tahun itu.

Sutarno kemudian memutus “Terdakwa divonis satu tahun penjara, ganti kerugian negara

Rp 292.663.000 juta dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan penjara,” kata hakim Sutarno.

Putusan ini lebih ringan enam bulan, dari tuntutan JPU yang sebelumnya 1 tahun dan 6 bulan penjara.

Hakim kemudian memberi kesempatan kepada JPU Marolah, SH dan Budi Tridadi, SH untuk menyatakan sikap atas putusan itu. Kesempatan yang sama diberikan kepada Basri Mulyani, SH dkk, kuasa hukum terdakwa untuk menyatakan sikap.

Ditemui usai persidangan Basri memastikan kliennya menerima putusan tersebut. “Klien kami menganggap putusan ini sudah adil, sehingga tidak akan banding,” kata Basri. Putusan ini juga dianggap ringan, tidak lepas dari sikap kooperatif kliennya mengembalikan ganti kerugian negara Rp 292.663.000 tersebut. “Jadi sebelum tuntutan, Ppak Yuslifar sudah mengembalikan kerugian negara itu,” ungkapnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

PUTUSAN - Mantan Kabid Pengairan Dinas PU Kota Mataram, Yuslifar Artadi saat mendengarkan pembacaan putusan hakim, Rabu kemarin.

Pipa PDAM Dibongkar

Genangan Terjadi di Jalan Panca Usaha Mataram (Suara NTB) Genangan terjadi di Jalan Panca Usaha sepanjang sekitar 300 meter. Genangan ini sempat membuat macet arus lalu lintas, Rabu (25/3) siang. Genangan ini akibat adanya pembongkaran pipa PDAM di perempatan antaran Jalan AA Gde Ngurah dan Jalan Panca Usaha.

Pegawai PDAM Giri Menang Mataram Bagian pemeliharaan, Zainuddin yang ditemui Suara NTB menyampaikan pipa yang tersumbat karena ada bagian yang telah karatan. Sehingga air PDAM tidak bisa mengalir dari Jalan Panca Usaha sampai Jalan Catur Warga. “Sehingga bagian yang karatan itu harus diangkat dan kita ganti yang baru,” cetusnya.

Akibat tidak mengalirnya air PDAM, banyak konsumen yang tinggal di sepanjang Jalan Panca Usaha sampai Catur Warga mengeluh karena tidak mendapatkan air. Zainuddin menyampaikan laporan banyak disampaikan warga sehingga pihaknya langsung turun ke lapangan melakukan pengecekan. “Air macet tadi pagi (kemarin). Dan begitu ada laporan yang kita terima jam 8 pagi, kita langsung kesini dan kita tangani. Sekarang dipastikan air bisa mengalir lancar,” ujarnya.

Dua orang petugas melakukan pembongkaran dan masuk ke dalam gorong-gorong untuk memperbaiki pipa. Perbaikan tersebut disebutkan Zainuddin tidak sampai setengah jam dan langsung bisa ditangani dan air pun kembali mengalir lancar.

Ia pun memastikan hari itu juga air sudah bisa jalan dan dinikmati warga. “Begitu diangkat air sudah langsung jalan,” ujarnya.

Walaupun sempat muncul genangan dan menyebabkan kemacetan, Zainuddin mengklaim tak ada keluhan dari para pengendara.

Setelah melakukan pembongkaran, air kemudian dikuras sehingga genangannya menyusut. Petugas kemudian mengecek apakah pipa tersebut telah kembali berfungsi dengan baik atau belum. Setelah dipastikan tak ada persoalan, petugas akan menimbun kembali pipa tersebut. Selain di Jalan Panca Usaha, perbaikan pipa PDAM juga dilakukan di sekitar Jalan AA Gde Ngurah. “Kasusnya sama, karena pipa pecah,” pungkasnya. (ynt)

Bangun Keserasian Sosial Dari berbagai kementerian lembaga, maka ini adalah tugas kementerian lembaga, serta elemen masyarakat bersatu padu,” kata Mensos ditemui disela-sela mengunjungi Panti Sosial Rehabilitasi Narkoba di Mataram, Rabu (25/4) siang.

Ia melihat, banyak hal yang dilakukan oleh kelompok yang berpaham radikal di Indonesia sangat jauh menyimpang dari prilaku manusia yang bermartabat. Seperti membunuh, merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial serta menebar teror. Menurutnya, masyarakat miskin yang tak punya harapan kesejahteraan memang sangat rentan dibujuk rayu oleh paham radikal itu.

“Janji-janji akhirat akan menjadi motivasi mereka melakukan gerakan atas nama jihad supaya mati sahid. Padahal itu keliru dan salah,” kata Ketua Muslimat PBNU ini.

Ia menjelaskan, Islam mengajarkan tentang kedamaian dan rahmatan lil alamain. Untuk menghindari pemahaman yang keliru maka semua elemen harus bergerak bukan hanya mengandalkan juru dakwah yang ada di masjid dan pondok pesantren. Namun semua tokoh masyarakat, tokoh adat dan lainnya harus juga memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kementerian Sosial memiliki program-program perlindungan dan pemberdayaan masyarakat antara lain PKH (Program Keluarga Harapan) di perkotaan dan pedesaan, KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), KUBe (Kelompok Usaha Bersama), UEP Karang Taruna (Usaha Ekonomi Produktif), dan TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan). Menurut laporan Kementerian Sosial, program-program tersebut menyentuh jutaan orang rakyat miskin. (nas)

Dari Hal. 1

(Suara NTB/bul)

SILATURAHMI - Kepala Divre Bulog NTB, M .Sugit Tedjo Mulyono (kanan), Rabu (25/3) kemarin bersilaturahmi ke Kantor Harian Suara NTB, di Jalan Bangau No.15 Cakranegara. Didampingi sejumlah staf, dalam silaturahminya, Sugit diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Setelah Bongkar Pemakai Hasis, Polisi Tangkap IRT Nyabu Mataram (Suara NTB) Setali tiga uang, itulah yang terjadi ketika jajaran Sat Narkoba Polres Mataram menggerebek rumah MT (44), di Mayura, Cakranegara. Dari tangan MT polisi menyita 15 gram narkoba jenis hasis (ekstrak ganja dicampur zat kimia resin). Berkembang dari kasus itu, aparat menangkap Sum (35), Ibu Rumah Tangga (IRT) yang sedang nyabu.

Penggerebekan berlangsung Selasa (24/3) lalu, sekitar pukul 11.00 Wita. Berawal dari informasi masyarakat, tersangka MT diduga menyimpan narkoba golongan satu jenis hasis. Benar saja, ketika kediamannya digerebek, tim Buser Sat Narkoba mendapati di rumah tersangka 15,37 gram hasis. MT mengaku, barang bukti itu dibeli dari seseorang seharga Rp 2.250.000. “Saya untuk pakai sendiri, bukan mau diedarkan,” kilahnya.

Keterangan Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayan Suteja, hasis merupakan narkoba golongan satu

yang harganya cukup mahal.

Sempat ada kecurigaan dari anggota sebelum penggerebekan, karena informasinya jumlah hasis cukup banyak.

“Ternyata yang ditemukan 15 gram. Sekarang tim buser sedang memburu tempat MT membeli barang itu,” kata Suteja.

Dari penangkapan MT, saat itu terdengar kabar sedang ada pesta sabu sabu di kawasan Kekalik. Berkat informasi itu, tim bergerak cepat ke sasaran dan menemukan Sum bersama seorang laki laki berinisial BD (55) sedang pesta sabu sabu. Mengetahui penggerebekan itu, Sum berusaha menyembunyikan barang bukti di dalam perut boneka beruang.

Tapi aparat jauh lebih sigap, barang bukti berhasil diamankan. Kedua tersangka, termasuk MT langsung diamankan ke Sat Narkoba dan hingga Rabu (25/3) kemarin masih menjalani pemeriksaan. Dari tangan BD dan Sum, diamankan sabu sabu tiga poket dengan berat masing-masing, 0,35 gram, 0,85

gram dan 0,18 gram.

Dari pengakuan Sum, sabu sabu itu didapat dari seseorang di Karang Taliwang Cakranegara, kemudian untuk dipakai sendiri. Wanita bertubuh ceking satu anak ini, mengaku sudah dua tahun kecanduan narkoba. “Saya ikut suami saya pakai narkoba,” aku Sum, mengungkap suaminya, IW juga sudah ditangkap Dit Narkoba Polda NTB jauh sebelumnya. Kini dia menyesal dan berharap bisa direhabilitasi. “Saya mau berhenti,” katanya sambil menunduk.

Ketiga tersangka kini diancam dengan Pasal 111, pasal 127 Undang Undang tentang narkotika, dengan ancaman minimal 4 tahun untuk Sum dam BD dan ancaman minimal 5 tahun untuk MT. Sementara tim kuasa hukum ke tiga tersangka Hendi Ronanto, SH sedang mempertimbangkan untuk meminta penangguhan penahanan.

Bahkan jika ketiganya dijerat dengan pasal pemakai, akan diusulkan untuk direhablitasi. (ars)

Kamis, 26 Maret 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Terduga ISIS Ditangkap di Malang Jakarta (Suara NTB) Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Pol Anton Charliyan membenarkan ada penangkapan terduga pengikut Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS di Malang, Jawa Timur, Rabu.

“Laporan resmi belum ada, tapi memang benar ada operasi di daerah Jawa Timur,” kata Anton di Mabes Polri, Rabu (25/3).

Sebelumnya, berdasarkan informasi yang dihimpun, terjadi penangkapan seorang terduga pengikut ISIS berinisial AHM di

Malang pukul 10.00 WIB. Ia mengatakan penangkapan terduga pengikut ISIS di Malang merupakan pengembangan dari kasus penangkapan lima orang terduga pengikut ISIS sebelumnya dan satu orang lagi yang ditangkap

dan belum dipublikasikan.

“Dari pengembangan enam orang yang ditangkap, diduga kemungkinan keterlibatan empat orang,” kata Anton.

Berdasarkan pemeriksaan, Anton mengatakan penangkapan terduga pengikut ISIS di Malang ada hubungan dengan jaringan empat orang terduga ISIS. Anton mengatakan sangat memungkinkan penangkapan enam orang terduga ISIS sebelumnya di wilayah Jabodetabek berkembang ke berbagai daerah lain di Indonesia.

Berdasarkan pemeriksaan, Anton mengatakan keempat orang terduga pengikut ISIS tersebut diduga mendanai dan memfasilitasi kegiatan ISIS dan pemberangkatan warga negara Indonesia ke Suriah.

Namun saat ini polisi masih memetakan dengan jelas masing-masing peranan dan keterlibatan terduga ISIS tersebut. “Sementara ini sedang dipetakan peran mereka secara detil. Kalau sudah jelas nanti diberitahu,” kata Anton. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

SIDANG GUGATAN PARTAI GOLKAR Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham (kiri) bersama Kuasa hukum DPP Partai Golkar, Yusril Ihza Mahendra (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri sidang perdana gugatan Partai Golkar di PN Jakarta Utara, Jakarta, Selasa (25/ 3). Sidang gugatan perdana tersebut ditunda karena tergugat satu kubu Agung Laksono dan Zainudin Amali tidak hadir di persidangan tersebut.

Wapres Minta Aliran Dana ISIS Dikaji Seksama Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla menginginkan bila memang terdapat indikasi mengenai aliran dana terkait gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Tanah AIr agar ditelusuri dan dikaji dengan seksama.

“Harus dicari tahu uang (terkait ISIS) itu untuk apa dan berasal dari mana,” kata Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (25/3).

Menurut Wapres, penelusuran dan pengkajian yang dilakukan itu juga harus dilakukan dengan

teliti agar benar-benar diperoleh kejelasan mengenai hal tersebut.

Dengan adanya pengkajian yang jelas, lanjutnya, dinilai agar jangan sampai ada kecurigaan terhadap transaksi ke luar negeri karena hal itu juga terkait aktivitas perekonomian.

(Suara NTB/ist)

Jusuf Kalla Ia mengemukakan, kewaspadaan terhadap aliran dana memang penting apalagi mengingat ISIS memiliki jaringan internasional.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengaku terus berkoordinasi dengan layanan video, Youtube, untuk menangkal video-video yang mempromosikan terorisme gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

“Sudah-sudah (Koordinasi).

Kita terus (koordinasikan), kita sama Youtube, Youtube kan Google, Google ada di sini kan (kantornya), kalau ada apa-apa langsung ke situ aja,” katanya di Jakarta, Selasa (24/3). (ant/Bali Post)