SUARA NTB 26 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 26 APRIL 2013

12 HALAMAN NOMOR 44 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Harun Terkaya, Amin Paling Sedikit CAGUB NTB, Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si menjadi kandidat terkaya dengan harta kekayaan paling banyak diantara empat pasangan Cagub/ Cawagub NTB yang tampil di Pilkada NTB 2013. Sementara, Cawagub NTB, H. M. Amin, SH, M.Si, menjadi kandidat dengan harta kekayaan paling sedikit.

Demikian terungkap saat pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dihadiri Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Dalam kegiatan tersebut, para kandidat dipersilahkan tampil sesuai nomor urut mengumumkan sendiri LHKPN mereka yang telah diverifikasi oleh KPK. Kandidat dengan nomor urut 1, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyebutkan, total harta kekayaannya per tanggal 11 Februari 2013 mencapai Rp 11.431.212.601. Jumlah ini mengalami peningkatan di banding laporan sebelumnya tertanggal 26 Juli 2010 yang hanya mencapai Rp 5.527.720.820.

Bersambung ke hal 5

NTB Masuk Pasar Utama Narkoba Mataram (Suara NTB) Keberadaan Bandara Internasional Lombok (BIL) tidak dipungkiri menjadi pintu masuk pasar gelap narkoba. Bahkan potensi itu semakin diperkuat dengan data terakhir, bahwa ada sekitar 41.000 warga NTB yang mengkonsumsi narkoba berbagai jenis.

Data itu berdasarkan hasil evaluasi kasus pengguna narkoba di NTB hingga 2013.

Kepala BNN RI Komjen Anang Iskandar bahkan mengasumsikan, jika dari 41 ribu orang itu mengkonsumsi 0,2 gram sehari, maka ada 8 kilogram narkoba yang beredar di NTB setiap hari. “Bahkan setiap saat, ada 8 kilogram yang dikonsumsi 41 ribu orang itu,” kata Anang, Kamis (25/4) di Mataram.

Bersambung ke hal 5

Integritas Semakin Langka

TO K O H

Nihil Setoran ADA istilah lain versi Wamenkum HAM RI, Denny Indrayana terkait perekrutan CPNS lingkup institusinya. Ini untuk menggambarkan, upaya dan kerja keras pihaknya mensterilkan perekrutan CPNS ini dari percaloan dan sogok menyogok. Ia kemudian memplsetkan CPNS itu menjadi Calon Pegawai Nihil Setoran.

“Saya datang ke daerah daerah, termasuk NTB hari ini, untuk menjelaskan bahwa proses perekrutan ini benar benar bersih dan murni, berintegritas,” tegas Denny, Denny Indrayana Bersambung ke hal 5

Dari NTB, Ribuan Pengaduan Korupsi Masuk KPK Mataram (Suara NTB) Tahun 2012, sebanyak 1.045 laporan pengaduan korupsi yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berasal dari NTB. Jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya, NTB masuk 10 besar. Demikian ungkap Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja saat Deklarasi LHKPN dan Penandatanganan Komitmen Berintegritas Cagub-Cawagub NTB 2013-2018, Kamis (25/4).

“Semoga gubernur terpilih nanti bisa mengikis dan mengeliminir hal tersebut,” harapnya di depan keempat pasangan Cagub-Cawagub NTB. Adnan menyampaikan, sejak KPK berdiri sampai saat ini, telah menerima laporan sebanyak 58 ribu dari masyarakat mengenai tindakan korupsi di seluruh Indo-

nesia. “Dalam sehari itu ada 44 laporan,” sebutnya.

Ia mengatakan sangat terenyuh melihat kondisi tersebut.

Uang miliaran rupiah digunakan tanpa pertanggungjawaban. “Mereka pikir uang itu uang warisan mereka. Padahal mereka hanya bertugas untuk mengelola,” tegasnya.

Seorang pemimpin

menurutnya juga harus menunjukkan kepemimpinannya melalui contoh nyata. Ia mencontohkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dengan gaya blusukannya yang juga ditiru oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain itu juga kesederhanaan Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad. ‘’Kesederhanaan itu menjadi dambaan masyarakat,” tandasnya.

Bersambung ke hal 5

Kesederhanaan itu menjadi dambaan masyarakat Adnan Pandu Praja

GANDENG TANGAN - Empat pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, bersama Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, Ketua KPU, Fauzan Khalid dan anggota KPU, Darmansyah saling bergandengan tangan usai mengumumkan LHKPN masing – masing, kemarin.

(Suara NTB/aan)

Deklarasi Pilkada Damai

Siapapun yang Terpilih, NTB Damai adalah Harga Mati Hari ini, Jumat (26/4) masa kampanye pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur dalam Pilkada NTB 2013 dimulai. Sebelum masa kampanye dimulai , Kamis (25/4) sore diawali dengan Deklarasi Pilkada Damai dan Komitmen Berintegritas.

DALAM kesempatan tersebut, berdasarkan nomor urut, satu persatu pasangan calon membacakan Deklarasi Pilkada Damai dan Komitmen Berintegritas secara bersamaan yang disaksikan Kapolda NTB, Bersambung ke hal 5

Dikpora Yakin Tak Ada Kebocoran Soal UN Mataram (Suara NTB) Menanggapi dugaan jual beli soal Ujian Nasional (UN) 2013 yang dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan NTB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB tetap yakin tidak ada kebocoran pada UN kali ini. Keyakinan ini diperkuat dengan soal ujian yang terlambat tiba di NTB. “Mau bocor dari mana? Orang soal saja telat datang,”

tegas Kepala Dinas Dikpora NTB Drs.H.L. Syafi’I, MSi Kamis (25/4).

Keterlambatan soal yang semestinya tiba di NTB H-4, ditambah kekurangan naskah soal yang menyebabkan penundaan jadwal UN di NTB, semestinya bisa menjadi pelajaran untuk siswa agar tidak mempercayai isuisu kebocoran soal dan kunci jawaban ujian yang beredar.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/ist )

(Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dewan Berang

Wujudkan Sapa Berlian SEBAGAI wujud dukungan terhadap Pemkot Mataram, Kelurahan Pagutan Barat pun telah menyiapkan satu program unggulan yang disebut program Sapa Berlian. Program yang rencana akan dicanangkan pada Bulan Mei ini adalah program untuk memback up program Lisan (Lingkungan dengan Sampah Nihil) yang sedang digalakkan Pemkot Mataram.

Lurah Pagutan Barat, Cahya Samudra, SSTP, Kamis (25/4) kemarin mengatakan, program Sapa Berlian (Suara NTB/smd) merupakan kepanjangan Cahya Samudra dari Sabtu Pagi Bersih Lingkungan Anda. Dipilihnya nama berlian menurutnya, karena berlian sangat identik dengan keindahan. “Kita menginginkan agar Pagutan Barat ini Indah seindah berlian,” pungkasnya.

Mengenai visi dan misi dari program Sapa Berlian itu, Cahya Samudra menegaskan, terciptanya Pagutan Barat yang bersih dan nyaman. Tak hanya lingkungan, bathin masyarakat juga diharapkan sejalan dengan program yang tengah diretas tersebut.

“Ini sedang kita canangkan bersama para Kepala Lingkungan,” ujarnya saat didampingi salah seorang stafnya, Muzakallah.

Lalu bagaimana dengan kondisi sampah sejauh ini?

Cahya Samudra mengatakan, untuk sampah di Pagutan Barat sudah tidak ada persoalan. Pasalnya, di wilayahnya itu sudah ditempatkan tempat-tempat sampah di beberapa titik strategis. “Intinya, dengan program Sapa Berlian ini, kesadaran masyarakat bisa kita tingkatkan, khususnya soal kebersihan lingkungan dari sampah,” jelasnya.

Lebih jauh disampaikan Lurah tersebut, program yang masih diwacanakan itu adalah gebrakan yang mencoba dilakukan jajarannya. Namun saat ini pihaknya masih fokus di Kampung Lele yang akan diresmikan oleh Walikota Sabtu mendatang. “Kita fokus dulu untuk kampung lele ini agar tidak terjadi benturan,” tandasnya. (smd)

Program BPPKB Dinilai Seremonial Mataram (Suara NTB) – Dewan nampaknya berang dengan sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dinilai tidak cerdas dalam menterjemahkan percepatan pembangunan di Mataram. Salah satunya BPPKB (Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana). Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., bahkan menilai, semua program BPPKB seremonial belaka.

Berbicara kepada Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Kamis (25/4) kemarin, Nyayu yang juga Wakil Ketua Pansus LKPJ DPRD Kota Mataram menyayangkan lemahnya program BPPKB. Selama ini, lanjut dia, BPPKB lebih sering menggelar kegiatan yang bersifat penyuluhan.

Padahal, yang dibutuhkan adalah kegiatan pendampingan kepada perempuan dan anak yang bermasalah dengan hukum.

Nyayu mengaku kecewa kepada BPPKB. Bagaimana tidak, setiap kali diundang untuk menjelaskan programnya, SKPD yang dipimpin oleh Lalu Sofyan Arsyad ini hanya mampu menjelaskan program KB (Keluarga Berencana). Padahal, sambung dia, BPPKB itu, tidak melulu mengurusi persoalan KB. Sebab, di BPPKB ada bidang P2TP2A (Pusat Pelayanan TerpaduPember-

dayaan Perempuan dan Anak).

Sayangnya P2TP2A terkesan tidak terurus. Ini terbukti dengan minimnya anggaran dialokasikan untuk program P2TP2A ini, yakni hanya Rp 15 juta per tahun. ‘’Bisa apa dengan uang Rp 15 juta setahun,’’ cetus Nyayu geram. Bahkan, sampai saat ini program P2TP2A ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. ‘’Masak sampai sekarang katanya masih sosial-

isasi saja, lalu kapan bergeraknya,’’ tandas politisi PDI-P ini.

Padahal, sambung Nyayu, ketika membahas anggaran, BPPKB diundang khusus.

Dewan justru mempertanyakan apa program BPPKB yang harus dianggarkan. ‘’Tapi dia ndak punya program,’’ sesalnya. Ia mengimbau kepada Walikota untuk menempatkan

Dihadang Warga

Eksekusi Lahan di Pagutan Barat Gagal

SLB Kurang Diminati TINGGINYA jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kota Mataram, nyatanya tidak seiring sejalan dengan minat orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Karena alasan malu, mereka anak ABK yang semestinya dididik dan dilatih kemandiriannya di SLB justru dibiarkan tidak bersekolah.

Kenyataan inilah yang masih menjadi penghalang besar bagi sekolah, untuk mengajak siswa ABK mau bersekolah. Kepala SLB (Suara NTB/nia) Dharma Wanita Provinsi NTB Winarna Winarna Kamis (25/4) kemarin menyebutkan, menurut pengamatan yang dilakukannya, ternyata di wilayah Kota Mataram sendiri masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang justru tidak bersekolah di SLB. “Di lingkungan kita masih banyak anak-anak yang tidak bersekolah.

Padahal mereka sudah jelas ketahuan kelainannya. Ada yang tuna rungu, mental dan fisik,” terangnya. Karena alasan malu, para orang tua masih beranggapan bahwa anak ABK tidak perlu disekolahkan karena tidak akan berguna nantinya. Menurut Winarna, pandangan inilah yang semestinya dihapus dari pikiran masyarakat. Karena melalui pendidikan, justru banyak ditemukan bakat-bakat khusus anak yang nantinya bisa diasah dan melatih kemandirian sang anak.

“Banyak manfaat sekali bahwa anak-anak yang mempunyai kelainan itu juga mempunyai skill khusus. Paling tidak bisa merubah kemandiriannya, yang tadinya mereka tergantung dengan orang lain di sini mereka akan lebih bisa mandiri,” jelasnya.

Di SLB, selain dibekali meteri pelajaran anak-anak berkebutuhan khusus ini juga mendapatkan bekal lain berupa keterampilan. Beberapa ketrampilan seperti menjahit, membuat kerajinan tangan, hingga tata boga dan tata rias tetap diajarkan dan dikelola dalam suatu wadah.

Bahkan sebagian anak-anak yang memang pandai di bidang tertentu, mereka banyak yang melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Ada yang melanjutkan ke SMK/SMA atau perguruan tinggi dan akhirnya bisa membuka usaha sendiri. (nia)

’’

Bisa apa dengan uang Rp 15 juta setahun

SDM yang berkualitas di BPPKB, sebab masalah perlindungan perempuan dan anak harus diurus dengan serius.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala BPPKB Kota Mataram, Lalu Sofyar Arsyad membantah penilaian Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram. ‘’Saya kira tidak benar, semua program sudah kita laksanakan,’’ kilahnya. Mengenai program P2TP2A, ia membenarkan kalau pihaknya hanya menganggarkan Rp 15 juta pada tahun 2013 ini. Namun demikian, ke depan ia berjanji nominalnya akan ditambah. Selain merupakan program baru, khusus untuk P2TP2A, Sofyan mengaku kekurangan SDM. (fit)

(Suara NTB/smd)

PANTAU - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh ketika melakukan pemantauan pembangunan Jalan Bung Hatta bersama dengan Kepala Dinas PU NTB Dwi Sugiyanto.

Walikota Pantau Kesiapan Pembangunan Jalan Bung Hatta Mataram (Suara NTB) Untuk kesekian kalinya Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh memantau kesiapan pembangunan jalan Bung Hatta di wilayah Monjok. Kamis (25/4) kemarin, bersama Kepala Dinas PU Propinsi NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM dan jajarannya, Walikota masuk ke perkampungan warga yang rumahnya terkena akses pembangunan jalan dua jalur tersebut.

Rencananya, pelebaran jalan Bung Hatta akan dimulai dari Bundaran Karang Jangkong Mataram hingga ke Jalan Sudirman. Pembangunan jalan tersebut nantinya akan melintasi beberapa lingkungan, sehingga mau tidak mau pemerintah harus melakukan pembebasan beberapa lahan dan rumah milik warga. “Memang ada beberapa rumah yang harus kami bebaskan, dan itu tidak ada masalah. Semua sudah selesai, saya hanya minta waktu sampai tanggal 30 April ini, karena masih ada sekitar tiga rumah yang sedang beres-

beres atau mencari tempat baru sementara,” ujar Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Dalam kesempatan itu, Walikota juga berjalan kaki masuk ke perkampungan warga yang saat itu sedang melakukan pembongkaran.

Walikota berjanji, rumah warga yang menjadi korban pembangunan jalan tidak akan dibebani. “Bahkan untuk listrik dan PDAM akan diselesaikan oleh pemerintah. Saya tidak ingin masyarakat merasa terbebani,” pungkasnya.

Mengenai target rampungnya pembangunan jalan tersebut, Walikota belum bisa memberikan target pasti. Yang jelas, dia berharap agar pembangunan jalan itu bisa terselesaikan pada tahun ini.

“Sekarang pembangunan sudah mulai, bisa kita lihat nanti di lokasi lain,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU NTB Ir. H. Dwi Sugiyanto, MM menyampaikan, untuk jalan Bung Hatta tersebut, di sisi luar rencananya akan diperlebar hingga 10 meter, tanpa median jalan.

Sedangkan untuk pembukaan jalan baru Bung Hatta di bagian dalam, akan dibangun dua jalur.

Khusus pelebaran jalan Bung Hatta, masih dibutuhkan lahan tambahan sekitar 2 meter. Sedangkan lebar jalan yang ada saat

ini sekitar 9,5 meter.

Sugiyanto menambahkan, mengenai sisi mana yang akan dibebaskan, masih dipertimbangkan. Pembongkaran bangunan maupun tembok warga harus mempertimbangkan dampak sosial maupun teknis yang akan muncul. ‘’Secara teknis, lebih mudah menggusur lampu lalu lintas daripada tiang listrik. Dan kita pertimbangkan juga sisi yang paling sedikit ada bangunannya,’’ terangnya.

Mengenai besaran anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan ini, kontrak pengerjaan jalan Bung Hatta akan berakhir tahun ini. Namun, pengerjaan akan terus dilakukan secara bertahap. Setidaknya dana yang dibutuhkan sekitar Rp 120 miliar untuk merampungkan seluruh pembangunan Jalan Bung Hatta. Namun untuk tahap pertama tahun ini anggarannya sekitar Rp 48 miliar.

Mengenai pola pembangunannya, Sugiyanto menegaskan, pola yang diterapkan adalah pola sharing antara pemerintah pusat dan Pemkot Mataram.

Untuk tanahnya diselesaikan oleh Pemkot Mataram, sedangkan konstruksinya didanai APBN karena jalan ini akan menjadi akses konektivitas menuju BIL. (smd)

Mataram (Suara NTB)Rencana eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri Mataram terhadap lahan milik Almarhum H. Tanwir seluas 5 are di Kelurahan Pagutan Barat, gagal. Pasalnya, juru sita dari PN Mataram yang rencananya melakukan eksekusi dihadang puluhan warga.

Pantauan Suara NTB di lokasi eksekusi, Kamis (25/4) kemarin, sekitar enam orang petugas juru sita PN Mataram datang ke lokasi. Di lokasi lahan yang rencananya akan dieksekusi itu, sudah menunggu sekitar puluhan warga yang sebagian besar berbadan tegap. Ironisnya, kedatangan juru sita PN Mataram itu tak didampingi oleh aparat keamanan seperti pada eksekusi-eksekusi sebelumnya.

Namundemikian,meskipuntak ada aparat dengan jumlah besar, di lokasi eksekusi sudah ada sekitar 4 orang aparat dari unsur kepolisian dan TNI. “Memang tidak ada koordinasi dari pihak PN Mataram dengan pihak kepolisian dalam hal ini Polsek setempat. Jadi kami hanya melakukanpengamanandanberusaha mengimbau masyarakat agar tidak berbuat anarkis,” ungkap salah seorang anggota polisi yang enggan disebut namanya.

Setelah cukup lama melakukan diskusi dengan perwakilan keluarga almarhum H. Tanwir, juru sita yang berbekal surat penetapan eksekusi bernomor : 15/ PDT.G/2000/PN.MTR, akhirnya menunda pelaksanaan eksekusi.

“Karena situasi tidak memungkinkan, kami terpaksa menunda pelaksanaan eksekusi. Tapi kami pasti akan datang lagi,”

ungkap pihak juru sita.

Sementara itu, putra almarhum H. Tanwir, Wawan yang dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, pihaknya tetap menolak dilakukannya eksekusi tersebut. Pasalnya, pihak keluarganya memiliki bukti kepemilikan lahan seluas 5 are itu berupa sertifikat dan juga kwitansi pembayaran hutang dari almarhum ayahnya.

Dia menjelaskan, awal munculnyapersoalaniniadalahpadatahun 1994 silam, dimana sang ayah Almarhum H. Tanwir meminjam uang sebesar Rp 5 juta kepada Baiq Rukmah dengan jaminan lahan 5 are tersebut. Di dalam perjalanan, ternyata H. Tanwir tidak sanggup membayar hutang itu tepat pada waktunya, sehingga pihak Baiq Rukmah menempuh jalur hukum.

“Tidak bisa seperti itu, dalam laporannya(BaiqRukmah,red)mengatakan bahwa sertifikat tanah itu hilang. Tapi nyatanya sertifikat itu masih ada sampai sekarang dan kami pegang,” pungkasnya.

Atas dasar masih dipegangnya sertifikat tersebut, pihak keluarga almarhum H. Tanwir berencana melapor balik Baiq Rukmah atas tindakan pidana.

“Yang jelas kami akan bertahan dan menolak adanya eksekusi ini. Kalau eksekusi tetap dijalankan, jangan salahkan warga kalau bertindak,” ancamnya.

Meski sempat terjadi ketegangan, masyarakat yang hadir saat itu tidak melakukan tindakan anarkis. Masyarakat hanya menghalangi pihak juru sita agar tidak membacakan surat penetapan eksekusi tersebut. (smd)

(Suara NTB/smd)

DIHADANG - Rencana eksekusi lahan yang akan dilakukan pihak Pengadilan Negeri Mataram akhirnya tertunda.

Pasalnya, rencana eksekusi itu dihadang oleh puluhan warga di Kelurahan Pagutan Barat, Kamis (25/4) kemarin.

Tanpa LJUN, UN SLB Berjalan Lancar Mataram (Suara NTB) – HariterakhirpelaksanaanUjian Nasional (UN) di beberapa Sekolah LuarBiasa(SLB)diKotaMataram, berjalan relatif lancar. Meskipun para siswa harus mengerjakan tanpa disertai Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).

Hafizah,AgusdanIskandartampak serius meraba deretan huruf braile yang berisi soal ujian nasional. Mereka adalah tiga siswa tuna netra yang berasal dari SLB tipe A Selagalas Mataram. Para siswa pun tampak semangat mengerja-

kan soal, karena hari ini merupakan hari terkahir pelaksanaan UN. Kepala SLB tipe A Juhada tak menampik bahwa selama pelaksanaan ujian Senin lalu, ketiga siswa tidak mendapatkan LJUN. Namun pelaksanaan UN tetap berjalan lancar tanpa halangan.

Sekolahpun berinisiatif membuat sendiri LJUN khusus yang diperuntukkan untuk siswa tuna netra.

“Kita buatkan LJUN dengan huruf braile. Jadi anak tinggal menghapus saja untuk menjawab, lebih mudah ini daripada

anak melobangi sendiri,” terangnya Kamis (25/4) kemarin. Nantinya seluruh lembar LJUN yang dijawab para siswa berkebutuhan khusus ini akan ditransvfer ke LJUN asli oleh tim pemindai, sebelum dilakukan pemindaian.

Sementara itu, tak jauh berbeda dengan SLB tipe A Selagalas, pelaksanaan ujian di SLB Dharma Wanita juga berjalan lancar. Tidak ada kekurangandarisegijumlahsoalbaik untuk siswa tuna rungu yang mengikuti UN maupun siswa tuna grahitayangmengikutiujiansekolah.

Yangmengikutiujiantahuniniseluruhnya ada tujuh siswa, masingmasing tiga siswa tuna grahita dan empat siswa tuna rungu.

Namun menurut kepala SLB DharmaWanitaNTBWinarna,soal UNyangtelalupanjanguntuksiswa tunagrahitamasihdikeluhkanpara

siswa. Terlalu panjangnya paragraphsoalyangdiujikanuntukpara siswa ini dinilai menyulitkan siswa saat memilih jawaban. Padahal sebelumnya soal UN untuk para siswa berkebutuhan khusus ini akan disederhanakan sesuai dengan kurikulum SLB. Sementara itu Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati yang turut memantau di kedua SLB ini berharap, beberapa kendala yang dihadapi sekolah dalam UN tahun ini tidak terlalu berpengaruh pada konsentrasi siswa. “Kita lihat seluruh pelaksanaanujiantahuninikacaubalau,tapi saya meminta kepada pemerintah pusat jangan sampai membeda-bedakan anak-anak kita yang berkebutuhan khusus. Saya harap anakanak ini juga mendapat perhatian lebih khusus,” tandasnya. (nia)

(Suara NTB/nia)

JAWAB SOAL - Peserta UN SLB saat menjawab soal ujian nasional braile Kamis (25/4) kemarin.

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

(Suara NTB/kir)

AKSI - Warga menggelar pamflet saat aksi di depan BPN Praya, Kamis (25/4) kemarin.

Diduga Terbitkan Sertifikat Ilegal

BPN Praya Didemo Warga Praya (Suara NTB) Aksi demontrasi digelar puluhan warga Desa Montong Sapah Praya Barat Daya di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Praya Lombok Tengah (Loteng) Kamis, (25/4) kemarin. Warga menuntut pihak BPN Praya mencabut kembali sejumlah sertifikat yang ditertibkan di desa setempat. Warga menduga proses pembuatannya dilakukan secara illegal dan melibatkan orang dalam BPN Praya.

Didampingi Pusat Advokasi Masyarakat (PADMA) Loteng, warga datang sekitar pukul 11.00 wita.

Sayang, niat warga untuk bisa bertemu dan berdialog langsung dengan Kepala BPN Praya, tidak kesampaian. Pasalnya, Kepala BPN Praya saat itu tengah berada di Mataram. Warga pun kemudian hanya diterima Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara BPN Praya, M. Juiani.

Dalam orasinya, warga meminta BPN Praya mencabut sejumlah sertifikat tanah di Orong Mendak Dusun Torok Aik Belik Desa Montong Sapah, seluas 16 hektar atas nama beberapa orang. Pasalnya, nama pemilik tanah yang ada di dalam sertifikat tersebut, nyatanya orang lain. Bukanlah pemilik yang sah.

Warga menjelaskan, sertifikat tanah yang dikeluarkan tersebut disinyalir dibuat secara tidak benar.

Bagaimana tidak, pemilik yang sudah mengarap tanah tersebut sejak tahun 1985 tidak pernah menjual atau

Surat Suara untuk Pilkada Lotim Tiba di Selong

(Suara NTB/rus)

SURAT SUARA - Contoh Surat Suara Pilkada Lotim diperlihatkan salah satu anggota KPU Lotim, Halidy di Gedung Wanita Selong, Kamis (25/4) kemarin.

Selong (Suara NTB) Sebanyak 890.462 surat suara untuk Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), Kamis (25/4) kemarin tiba di Selong, Lotim.

Surat suara yang dicetak dengan nilai Rp 2 miliar lebih itu dikirim langsung dari perusahaan percetakan, PT Pura Barutama di Kudus Jawa Tengah. Selama 36 jam berada dalam perjalanan darat.

Ketua Divisi Logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim, Halidy ketika dikonfirmasi mengatakan, surat suara yang dikirim itu lengkap dengan cadangan. Diketahui, surat suara dicetak sesuai dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan Maret lalu, yakni 868.743 lembar.

Kelebihan, 21.719 surat suara merupakan cadangan.

Surat suara dimasukkan ke

dalam 279 kotak yang sudah terbungkus rapi. Surat suara tersebut telah terbagi berdasarkan jumlah DPT masingmasing kecamatan. Lengkap dengan satu kota surat suara cadangan. Seraya menunggu waktu pelipatan ulang dan sortir, surat suara disimpan di Gedung Wanita Selong dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian resort (Polres) Lotim. Proses pengiriman dari percetakan pun dipastikan mendapat pengawalan ketat aparat Polres Lotim.

Proses pelipatan Surat Suara kata Halidy, KPU Lotim mempersiapkan 200 tenaga dengan upah Rp 125 per lembar. Proses pelipatan akan dimulai Sabtu mendatang. Sambil menunggu Surat Suara Pilgub NTB yang katanya datang tanggal 3 Mei mendatang. Pelipatan dan sortir untuk Pilkada Lotim lebih dulu dilakukan yang selanjutnya siap dimasukkan ke dalam kotak. Kedatangan surat suara ke Lotim ini sedikit molor dari jadwal awal yang ditetapkan KPU. (rus)

mengalihkan kepemilihan atas tanah tersebut. Namun tiba-tiba, pada sekitar tahun 2010 lalu, justru keluar sertifikat tanah atas nama orang lain.

Ironisnya, dari beberapa pemilik tanah tersebut nyatanya bukan orang dari desa setempat. Melainkan dari warga luar. “Dulunya ini tanah Negara, kemudian kita garap dan rawat sejak tahun 1985. Tetapi mengapa tiba-tiba keluar sertifikat atas nama orang lain,” ujar warga H. Syamsudin.

Menanggapi tuntutan warga, M. Juiani, berjanji akan segera menerjunkan tim untuk mengecek keberadaan sertifikat yang diduga illegal tersebut. Namun sebelum pihaknya akan langsung turun ke lapangan. Melihat lokasi tanah yang dipersoalkan. Jika memang dari hasil penyelidikan itu nantinya, terbukti ada yang salah tentunya akan dilakukan perbaikan. Termasuk jika proses pembuatan sertifikat tersebut menyalahi aturan, pihaknya bisa mencabut kembali. (kir)

Suksesi Lobar (5)

Warga Inginkan Muharrar Maju Lagi di Pilbup Lobar Suksesi Pilkada Lombok Barat (Lobar) dipastikan bakal seru.

Kandidat Calon Bupati (Cabup) yang kemungkinan maju pada Pilkada kali ini tidak jauh berbeda dengan Pilkada periode sebelumnya. Beberapa nama antara lain, kandidat cabup incumbent, DR. H. Zaini Arony,Wabup Lobar, H. Mahrip SE, MM, HL. Sajim Sastrawan danTGH. Muharrar.Tiga dari empat nama itu menghiasai suksesi Lobar waktu itu.

SATU nama yang menarik adalahTGH.MuharrarMahfudz,BA, ST. Ia satu dari empat Cabup yang kala itu terganjal pencalonannya di KPUD setempat. Sempat menggebu diawal untuk pencalonan dirinya lagi, namun belakangan TGH. Muharrar Mahfudz belum memastikan diri maju pada Pilkada. Anggota Dewan Syuro PKS ini belum menetapkan dan memantapkan niatnya maju pada Pilkada kali ini.

Alasannya karena banyak pertimbanganpribadi,salahsatunyakarena ia kini mengemban sebagai ketua Dewan Dakwah provinsi.

Namun kemungkinan ia maju sangatbesarmengingatPartaipengusungnya,PKSsudahmenetapkan dirinya maju pada Pilkada Lobar.

Diketahui, TGH. Muharrar adalah tokoh agama sekaligus pendidik

serta pimpinan Pondok Pesantren Nurul Hakim Kediri. Ia dikenal masyarakatLobardengankeramahan dan pengayom pada anak didik. Atas dedikasinya itu, banyak kalangan meminta dan mendesaknya kembali berparsipasi pada Pilbup kali ini. “Banyak kalangan masyarakat meminta saya maju lagi pada Pilbup kali ini, kalau disebut sebagian ulama dan toga, toma serta sejumlah kalangan ingin saya majulagi,”ungkapTGH.Muharrar Mahfudz yang ditemui kediamannnya, Kamis (25/4).

Menurut Muharrar, keinginan dan keterpanggilannya untuk maju sebagai Cabup, besar. Seperti halnya Cabup lain yang ingin berkontribusiuntukpembangunandaerah.Hal itujugamenjaditanggungjawabnya sebagai putra daerah. Hal ini juga

didukung hasil survai yang dilakukaninternalpartaikalaudirinyacukup diinginkan masyarakat untuk memimpin daerah ini. Hal ini menjadi dasar partai memintanya maju kembali mencalonkan diri.

Namun persoalan Pilkada ini jelasnya, tidak bisa dilihat sebagai sesuatu yang sederhana. Namun perlu persiapan matang. Bagaimana melakukan konsolidasi secara terusmeneruskepadamasyarakat.

Petimbangan pribadi yang membuatiamasihtarikulurdalammencalonkan diri, menyangut banyak hal. Salah satu pertimbangannya, bagaimana ia akan membagi porsi sebagai da’i yang menunjangnya dalam dewan dakwah provinsi. Sehingga perannya sebagai da’i tidak dibatasi dengan jabatan. “Hal ini menjadipertimbangansaya,sehingga sampai saat ini belum ada keputusan untuk maju menjadi Cabup,”ungkapnya.

Ia memastikan, keputusan ia maju atau tidak pada Pilkada nanti,diputuskansebelumpendaftaran Cabup dan Cawabup Juni mendatang.Kendaticukupsingkat,namun menurutnya tidak menyulitkan ia untuk kembali berkonsolidasi dan

(Suara NTB/ist)

TGH. Muharrar Mahfudz

mengembalikan pendukungnya pada Pilkada lalu.

Ia menilai pembangunan di Lobar dibawah Bupati saat ini, lebih menonjol pada pembangunan fisik.

Kalau dilihat dari sisi fisik jauh melampui hasil pembangunan pemimpin terdahulu. Namun dari beberapa aspek pembangunan, perlu dibenahi dan ditingkatkan.

Khususnya pendidikan. Sekolah bisa mencapai prestasi harus tanpa tekanandanbeban.Menurutnya,targetkelulusanitutermasukpenekanan.Halinitentuperludibenahi.(her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

Bupati Tidak Permasalahkan Lomba Joget di Dikpora

UMK KSB Batal Diterapkan Taliwang (Suara NTB) Harapan para buruh dan serikat pekerja di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) agar pemerintah setempat dapat menerapkan aturan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di tahun 2013 ini nampaknya pupus sudah.

Akibat telat diajukan ke provinsi untuk mendapat pengesahan dari gubernur, draft UMK yang sebelumnya telah disetujui oleh Dewan Pengupahan Kabupaten (DPK) KSB itu akhirnya tidak dapat ditandatangani oleh gubernur. “Jadi bukan ditolak untuk disetujui oleh gubernur, tapi memang secara aturan kita telat mengajukannya, sehingga oleh provinsi belum dapat disetujui sekarang ini,” terang Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) KSB H. Abdul Hamid, M.Pd saat dikonfirmasi media ini, Kamis (25/4) kemarin.

Sesuai aturan, pengajuan UMK oleh kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan di tingkat provinsi (gubernur) dilakukan 40 hari sebelum tanggal 1 Januari yang menjadi rencana waktu mulai diberlakukannya UMK tersebut. Menurutnya, merunut aturan tersebut harus diakui jika pengajuan draft UMK oleh KSB ke provinsi tidak lagi sesuai, sebab baru diajukan sekitar bulan Maret 2013 lalu.

Adanya aturan tersebut, pihak Disnakertans KSB nampaknya tidak dapat berbuat banyak lagi agar UMK tersebut dapat disahkan sekarang dan diberlakukan tahun ini juga.

Namun menurut Hamid, kegagalan mendapatkan pengesahan gubernur dan diterapkannya UMK tersebut tak perlu dikhawatirkan. Sebab berdasarkan fakta di lapangan nilai UMK oleh DPK KSB rata-rata berada di bawah nominal penggajian yang saat ini diterapkan di seluruh perusahaan yang beroperasi di daerah. “Jadi saya kira tidak ada masalah kalau pun tahun ini UMK batal diterapkan,” klaimnya.

Gagalnya UMK KSB ditetapkan dan diterapkan tahun ini mendapat reaksi beragam dari sejumlah pihak. Terutama dari buruh dan serikat pekerja mereka menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah yang tidak dapat memperjuangkan nasib mereka. “Kami kecewa karena dengan kondisi ini nampak seakan pemerintah tidak menghiraukan nasib kami,” jelas ketua Dewan Pimpinan Induk (DPI) Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa Beni Ahmadi yang dihubungi terpisah.

Menurut Beni, tuntutan pekerja agar pemerintah segera menetapkan UMK di tingkat kabupaten bukan sekadar persoalan untuk menjamin para pekerja memperoleh gaji layak dari perusahaan. Tetapi lebih dari itu untuk memberikan kepastian hukum yang mengatur pengupahan di daerah, karena selama ini aturan terkait penetapan upah di KSB hingga detik ini belum ada.

Tanggapan yang sama juga datang dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) KSB. Melalui ketuanya Benny Tanaya, serikat pekerja terbesar di Indonesia itu menyatakan gagalnya penerapan UMK tersebut merupakan kesalahan Pemerintah KSB, terutama leading sector yang mengurusi ketenagakerjaan. (bug)

Dompu (Suara NTB) Lomba nyanyi atau joget yang digelar Dinas Dikpora Kabupaten Dompu dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2 Mei menuai kontroversi. Selain dilaksanakan pada jam dinas di depan kantor Dinas Dikpora, juga bertepatan dengan waktu siswa sedang mengikuti UN. Lomba ini pun dinilai tidak memiliki relevansi dengan peningkatan kualitas pendidikan di Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin yang dikonfirmasi wartawan terkait hal ini, Kamis (25/4) kemarin, tidak mempersoalkan jenis lomba yang diselenggarakan Dikpora Dompu tersebut, meski kepala sekolah dan guru sebagai peserta. Menurutnya, menyanyi merupakan bagian dari kesenian yang juga diajarkan kepada siswa di sekolah. “Relevansinya juga

Dipertanyakan, Investor Sisal di Lunyuk Sumbawa Besar (Suara NTB) Masuknya investor sisal ke Lunyuk tampaknya masih sebatas rencana. Bahkan Badan Penanaman Modal dan Lingkungan Hidup (BPM LH) Sumbawa ikut mempertanyakan realisasi dari perusahaan ini. Sebab sejauh ini belum ada koordinasi yyang dibangun, termasuk kesulitan apa yang dihadapi.

“Merekanya (investornya) yang belum masuk. Padahal tanah atau lokasi sampai 20 ribu hektar sudah kita siapkan, meski tidak satu lokasi. Kita tawarin lahan-lahan marjinal yang selama ini tidak termanfaatkan, tetapi kenapa tidak muncul. Harusnya mereka segera action,” kata Kepala BPM LH, Ir. Dirmawan, Kamis (25/4) kemarin.

Pemkab menurut Dirmawan, sangat merespons setiap investor yang masuk. Bahkan siap memfasilitasi. Namun, diharapkan pihak investor juga pro aktif. Kalaupun ada kesulitan sebaiknya dikoordinasikan. “Sekarang kita tidak tahu kendala mereka apa. Mestinya lapor ke kita,” ujarnya singkat. (arn)

ada. Di sekolah juga diajarkan pendidikan kesenian dan sebagainya,” ungkapnya.

Meski demikian, ujarnya, bukan berarti H. Bambang setuju dengan pelaksanaan lomba menyanyi. Apalagi saat ini siswa SMP sederajat tengah melaksanaan UN dan siswa SD dalam waktu dekat juga akan melaksanakan ujian akhir. “Saya sudah bilang ke Kepala Dinas Dikpora

Dompu. Selesaikan UN anakanak, baru kita bergembira ria,” ujarnya.

Menurutnya, kegiatan Gebyar Handayani yang diselenggarakan Dinas Dikpora tersebut sudah telanjur dijadwalkan dan akan menyelesaikan pelaksanaannya pada Kamis kemarin. “Saya sudah kasih tahu Pak Ichtiar (Kadis Dikpora Dompu). Hari ini terakhir, karena sudah telanjur dijad-

walkan,” jawabnya.

Lain halnya dengan Sekretaris Komisi III DPRD Dompu, Taha, S.Pt. Kepada Suara NTB, Taha melihat, lomba menyanyi yang diikuti kepala sekolah dan guru ini tidak ada relevansinya dengan peningkatan mutu pendidikan.

Bila ingin mengadakan lomba, mestinya yang memiliki keterkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan. “Kalau lomba menyanyi dan diikuti oleh kepala sekolah dan guru, kesannya malah tidak baik,” katanya.

Selain itu, waktu pelaksanaan lomba juga dinilai tidak tepat. Karena saat ini siswa SMP sederajat sedang menghadapi UN dan dilaksanakan

saat jam dinas. “Apa tidak bisa dilaksanakan setelah UN dan diluar jam dinas?,” kritiknya.

Sebagaimana diketahui, pelaksanaan gebyar Handayani yang diselenggarakan Dinas Dikpora Dompu ini dilangsungkan di halaman depan kantor sejak Rabu (24/ 4) pagi sekitar pukul 10.00 wita. Pesertanya sekitar 100 kepala sekolah dan 200 guru.

Kepala sekolah dan guru yang tampil bernyanyi terlihat membawa serta guru dan siswanya. Selain berdampak pada pelayanan di jajaran Dikpora, kegiatan yang berlangsung pada jam dinas ini juga mengganggu instansi lain di sekitar dan masyarakat mendengarnya. (ula)

Pemda KSB Ingatkan Parpol Selektif Gunakan Anggaran Bantuan Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Kesbangpoldagri) setempat mengimbau kepada seluruh partai politik (parpol) yang menerima anggaran bantuan dari pemerintah agar memanfaatkannya sesuai dengan peruntukannya.

Imbauan pemerintah ini disampaikan, mengingat berdasarkan verifikasi sementara laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangan Parpol tahun 2012 khusus dana bantuan pemerintah itu dominan digunakan untuk kegiatan kurang sesuai peruntukannya.

“Secara umum dana bantuan dari pemerintah kepada parpol itu tujuannya agar dapat digunakan untuk peningkatan pendidikan politik di internal Parpol bersangkutan terhadap kader-kadernya. Tapi ini kok dari LPJ yang kita terima ada yang digunakan untuk kegiatan

Labangka Kompleks Butuh Anggaran Rp 200 Miliar

perjalanan ke luar daerah,” ungkap Kepala Kesbangpoldagri KSB Ir. Jhony Hartono. M.Sc, kepada wartawan, kemarin.

Menurut dia, melihat hasil LPJ parpol penerima bantuan dari pemerintah itu sebelumnya pihaknya sempat mengadakan pertemuan dengan para pengurus parpol untuk memberikan pengertian serta arahan seputar penggunaan dana bantuan tersebut. Sayang yang hadir rata-rata hanya sekretaris dan bendahara parpol. “Seharusnya ketua parpol yang datang, kami ingin menunjukkan bahwa aturan penggunaan dana bantuan tersebut tidak seperti itu,” tandas Jhony.

Jhony berharap ke depan setiap parpol penerima dana bantuan dapat memanfaatkanya sesuai dengan perutukannya.

Pasalnya setiap sen anggaran yang diterima tetap akan dimintai pertanggung jawabannya oleh pemerintah dan akan selalu diaudit. (bug)

Golkar Dompu Lapor Polisi Dompu (Suara NTB) Kasus perusakan Sekretariat DPD Partai Golkar Dompu yang diduga dilakukan massa pendukung bakal calon legislatif tertentu berbuntut panjang.

Pengurus DPD Partai Golkar Dompu melaporkan kasus tersebut ke polisi untuk ditangani.

Ketua DPD Partai Golkar Dompu, Drs Syafrin, AM, M.Ap kepada Suara NTB di kantor DPRD Dompu, Kamis (25/4), mengungkapkan, massa pendukung M Ali Hanafiah yang diduga merusak kantor DPD Partai Golkar Dompu juga diduga menyerang kediaman pribadinya. Beberapa barang dan fasilitas di kediaman pribadinya dirusak massa. “Untuk perusakan kantor Golkar dilaporkan oleh Abul Fakah selaku wakil Ketua. Kalau penyerangan dan perusakan di rumah, saya kuasakan kepada Efil (Tajuddinred) adik saya,” terang Syafrin.

Syafrin juga mengungkapkan, tidak hanya 2 kasus ini yang dilaporkan ke Polisi dengan terlapor M Ali Hanafiah, tapi juga kasus penghinaan dan pencemaran nama baik juga akan dilaporkan, karena saat insiden perusakan itu terjadi, pendukung M Ali Hanafiah juga menghina orang tua Budiman yang juga caleg di dapil II di Partai Golkar. “Hari ini Pak Arifuddin (keluarga Budiman) juga akan melaporkan kasus penghinaan ini ke Polisi dengan terlapor istrinya M Ali Hanafiah,” terangnya.

Ada dugaan dari kelompok M Ali Hanafiah, gagalnya dalam pencalonan karena masuknya

Budiman dan itu tidak benar.

Tapi justru dikeluarkannya M Ali Hanafiah, karena tim membandingkan elektabilitasnya dengan Suparman warga Kandai Dua. M Ali Hanafiah yang dihubungi terpisah, mengaku akan menghadapinya. Tetapi aksi itu terjadi spontan sebagai reaksi kekecewaan simpatisan dan pendukungnya. Karena pada dasarnya, ia ingin menanyakan informasi, kenapa dirinya dikeluarkan dari daftar caleg Partai Golkar. Tetapi Ketua Partai Golkar tidak mau menemuinya dan ia menunggu di kantor DPD Partai Golkar, tapi tidak ada juga petinggi Golkar.

“Yang namanya orang banyak, mereka kecewa karena tahu saya tidak lolos. Makanya ada yang pecahin kaca,” kilahnya.

Selain itu, dirinya kecewa karena informasi ketidaklolosan dirinya sebagai caleg di menitmenit terakhir masa pendaftaran. Padahal dirinya mensosialisasikan pencalonan lewat Golkar dilakukan sejak 3 tahun lalu dan itu dilakukan juga oleh Ketua DPD Partai Golkar Dompu, Drs. Syafrin AM. “Siapa yang tidak kecewa ketika diberlakukan seperti ini. Apalagi hasil tim 11 justru saya masuk di antara 8 caleg di dapil 2,” katanya.

Terkait kasus pencemaran nama baik ini dirinya telah menerima panggilan Polisi sebagai saksi. Dirinya diminta menghadap penyidik, Jumat (26/4) pukul 08.00 WITA. “Besok (hari ini, red) saya dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi jam 8 pagi,” akunya. (ula)

Reformasi Birokrasi, Dorong PNS Tingkatkan Budaya Kerja (Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rencana pembangunan Labangka Kompleks, yakni Bendungan Labangka dan Bendungan Sebekil terus digaungkan. Pemkab Sumbawa akan mempertajam kembali usulannya di Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 30 April mendatang. Apalagi, Labangka Kompleks butuh anggaran hingga Rp 200 miliar.

Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suharmadji, S.T, M.T, yang ditemui Suara NTB, Kamis (25/4), menjelaskan, kawasan Labangka Kompleks terdiri dari dua bendungan besar, yakni Bendungan Labangka dan Bendungan Sebekil. Di mana, Bendungan Sebekil masuk dalam kawasan hutan lindung, sementara Labangka tidak masuk dalam kawasan, sehingga bisa diprioritaskan terlebih dahulu pembangunannya.

Pembangunan ini, lanjutnya, diusulkan pembangunannya pada 1985/1986 oleh NIPPON KOEI (Konsultan pembangunan bendungan dan irigasi). Saat itu, Detail Engineering Design (DED) sudah disusun, namun, waktu itu, terkendala dana, sebab bendungan ini membutuhkan anggaran besar.

Selain itu, lanjutnya, dalam empat tahun terakhir, Pemkab Sumbawa selalu mengusulkannya ke Musrenbang Provinsi dan pusat, namun belum ada realisasi. Mengingat untuk kawasan NTB, bendungan besar yang didahulukan adalah, Bendungan Pandandure Lombok Timur dan Bendungan Rabakaka Bima setelah sebelumnya menunggu selama 8 tahun. Kini, setelah dua bendungan tersebut dibangun, maka diharapkan sekarang giliran Labangka Kompleks.

Peluangnya makin besar, apabila melihat arah pembangunan kawasan timur dalam MP3EI, khusus NTB, berupa pariwisata dan ketahanan pangan nasional. Seiring dengan luas pencetakan sawah baru yang terus bertambah, maka tentu membutuhkan sumber pengairan yang lebih besar. Bahkan Labangka Kompleks ini sudah masuk dalam buku biru Kementerian Pekerjaan Umum, karena pembangunannya dinilai layak.

Dua tahun lalu, Pemkab Sumbawa juga telah diminta melakukan review design alur sungai yang pasti akan berubah dari desain awal. Usulan Labangka kompleks ini akan dipertajam kembali dalam Musrenbangnas 30 April mendatang di Jakarta. (arn) L. Suharmadji

Halaman 4

Sumbawa Besar (Suara NTB) Reformasi birokrasi harus dijalankan dengan meningkatkan budaya kerja, yakni meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para penyelenggara negara terhadap prinsip-prinsip good governance. PNS harus didorong untuk meningkatkan budaya kerja yang efektif, efisien dan profesional dalam melayani kepentingan masyarakat. Sebagai bagian penting mewujudkan kepemerintahan yang baik.

Demikian disampaikan Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, ketika membuka, Rapat Koordinasi dan Diseminasi Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi di Kantor Bupati Sumbawa, Kamis (25/4).

Menurutnya, titik berat dari pemerintahan yang baik adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis, dan terpadu. Reformasi birokra-

si juga merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan publik.

Menurutnya, banyak hal yang harus dilakukan, seperti penataan kelembagaan, penyederhanaan ketatalaksanaan, penataan kepegawaian berbasis kinerja. Namun, harus diakui masih banyak hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan, sehingga harus ditata ulang.

Selain itu, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis, menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Khususnya di lembaga yang langsung memberikan pelayanan publik. (arn)

(Suara NTB/ula)

BERSAMA - Bupati Dompu H. Bambang M Yasin bersama Wakil Bupati Dompu, H Syamsuddin H Yasin saat bersama petani jagung di Kempo, Kamis (25/4).

Perkebunan Sawit Jadi Inspirasi Bupati Kembangkan Jagung Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku mendapat inspirasi mengembangkan jagung di Dompu setelah melihat kesuksesan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur (Kaltim). Program jagung kini sudah mendapat respons positif dari dunia usaha yang ditandai dibangunnya beberapa fasilitas pendukung.

Yang menjadi tugas bersama bagaimana jagung Dompu bisa terjaga kontinuitas, kualitas dan kuantitas produksi.

“Kalau kelapa sawit saja bisa dikembangkan di Kaltim, pasti ada komoditi lain yang bisa dikembangkan di daerah lain. Itulah yang memotivasi saya mengembangkan jagung di Dompu,” jelasnya saat menjadi pembicara pada acara workshop di Dompu, Kamis (25/4).

Menurutnya, perkebunan kelapa sawit di Kaltim saat

ini mencapai 800 ribu ha dan melibatkan banyak tenaga kerja serta investasi yang besar. Alasannya, dirinya memiliki latar belakang pengusaha di Kaltim dan menangani perkebunan kelapa sawit Sebelum digalakkan program menanam jagung, petani Dompu sudah ada yang menanam jagung. Tetapi hasilnya tidak maksimal, karena jumlahnya yang terbatas. Akibatnya, banyak dimakan hama dan minim pembeli. “Sekarang sudah banyak berdiri gudang dan pabrik pengolah jagung di Tekasire.

Pabrik itu nilai investasinya di atas Rp 50 miliar dan mereka tidak mungkin membangun pabriknya di situ kalau tidak melihat potensi jagung Dompu,” ungkapnya.

Program Sapi Jagung dan Rumput Laut (PIJAR) yang digalakkan, lanjutnya, dimak-

sudkan agar masyarakat Dompu mampu membayar.

Kendati belum dilakukan penelitian dan survei, tapi tinjauan lapangan, kini masyarakat sudah banyak berubah. Pedagang sudah semakin banyak . Selain itu, banyak rumah warga sudah banyak yang diperbaiki dan diklaim hasil dari jagung.

Dalam hal ini, pihaknya menargetkan luas area tanam per tahun bisa terealisir hingga 50 ribu ha dan itu bisa memanfaatkan lahan persawahan pada musim kemarau. Untuk menuju target itu, tentu akan banyak tantangan. Yang sudah berlalu saja banyak tantangan dihadapi, tapi bukan berarti harus berhenti.

“Masalah pasti ada. Tantangan pasti ada. Tugas kita bagaimana menyelesaikan masalah yang ada menjadi peluang,” ungkapnya. (ula)

PENGURUS GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA CITA NTB)

Sekretariat: Jl. Raya Pejanggik Kota Mataram

HIMBAUAN PEMILUKADA DAMAI : DENGAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KITA MAMPU MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI, BERKUALITAS, DAN DEMOKRATIS. MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA MEMILIH PEMIMPIN YANG TERBAIK DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN KITA BERSAMA. MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA (KPU, PANWASLU DAN APARAT), TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT, TANPA POLITIK UANG”.

INGAT, PEMILUKADA 13 MEI 2013!!!

GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA-CITA NTB)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

Harun Terkaya, Amin Paling Sedikit Dari Hal. 1 Faktor pendongkrak kekayaan Zainul Majdi bersumber dari pertambahan harta tidak bergerak, surat berharga, giro dan setara kas lainnya. Pada 2010, harta tidak bergerak yang dimilikinya hanya senilai Rp 3.264.204.000 dan bertambah nilainya menjadi Rp 7.336.044.000. Sementara, surat berharga yang pada 2010 hanya bernilai 0, bertambah menjadi Rp 989.969.228 pada 2013. Penambahan juga terjadi pada jenis kekayaan berupa giro dan setara kas lainnya yang awalnya hanya Rp 1.428.516.820 menjadi 4.830.433.079. Namun, pertambahan kekayaan itu berkurang dengan adanya hutang yang pada 2013 nilainya mencapai 2.569.233.706.

Cawagub H. M. Amin, SH, M.Si, menyebutkan, total harta kekayaannya per 1 Maret 2013 mencapai Rp 1.138.222.603. Angka ini menurun dibandingkan dengan nilai kekayaan per 12 Maret 2010 yang mencapai Rp 3.759.876.875. Faktor utama berkurangnya harta Amin adalah akibat berkurangnya harta tidak bergerak miliknya yang pada 2010 mencapai Rp 3.000.000.000 menjadi Rp 598.160.000 pada 2013.

Sementara, cagub nomor urut 2, Suryadi Jaya Purnama, ST, menyebutkan total harta kekayaannya mencapai Rp 1.403.672.967. Angka ini bertambah dibanding kekayaannya pada Desember 2003 yang hanya sebesar Rp 16.000.000.

Peningkatan kekayaan Suryadi diakibatkan oleh bertambahnya harta tidak bergerak yang ia miliki senilai Rp 776.000.000 pada 2013 dari Rp 0 pada 2003. Kekayaan Suryadi yang berupa harta tidak bergerak lainnya juga mengalami pertambahan dari Rp 4.000.000 pada 2003 menjadi 300.000.000 pada 2013.

Penambahan kekayaan Suryadi juga disebabkan adanya kepemilikan surat berharga senilai Rp 204.800.000 pada 2013. Pada 2003 silam, ia diketahui belum memiliki surat berharga.

Sementara, Cawagub Johan Rosihan, ST, kekayaannya per 20 Februari 2013 tercatat mencapai Rp 1.532.491.264. Angka ini bertambah dari laporan per 10 Maret 2010 sebesar Rp 1.206.056.000. Penambahan kekayaan Johan terutama disebabkan karena pertambahan nilai harta tidak bergeraknya dari Rp 776.906.000 menjadi Rp 926.906.000. Harta Johan juga bertambah dengan penambahan jenis harta berupa peternakan, perikanan perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya yang saat ini

mencapai Rp 178.000.000 dari awalnya tidak ada.

Cagub nomor urut 3, Harun Al Rasyid, diketahui memiliki kekayaan sebesar Rp 17.426.088.813. Angka ini bertambah dari laporan semula pada 4 Januari 2010 yang berjumlah 16.251.530.029. Kekayaan Harun terdongkrak oleh sejumlah penyebab seperti penambahan alat transportasi dan mesin lainnya senilai Rp 680.000.000.

Juga, surat berharga yang belakangan diketahui mencapai Rp 840.520.493.

Kekayaan Harun yang berupa giro dan setara kas lainnya juga bertambah signifikan dari Rp 197.971.788 menjadi Rp 3.345.790.144. Namun, kekayaannya yang berupa harta tidak bergerak justru berkurang dari Rp 15.970.000.000 menjadi 12.161.040.605.

Pasangan Harun, TGH. L. A. Muhyi Abidin, tercatat memiliki kekayaan senilai Rp 2.496.523.135.

Angka ini bertambah dari laporan kekayaan per 8 Desember 2009 yang mencapai Rp 710.467.712.

Kekayaan Muhyi terdongkrak oleh pertambahan nilai harta tidak bergerak yang ia miliki dari semula Rp 437.668.000 menjadi Rp 1.314.827.000.

Cagub nomor urut 4, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp 7.224.673.730 dari laporan per 25 Januari 2010 yang hanya sebesar Rp 6.147.986.479.

Kekayaan Kyai Zul terdongkrak oleh penambahan jenis harta berupa peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan usaha lainnya yang awalnya hanya Rp 75.100.000 menjadi Rp 4.512.294.913.

Jenis kekayaan lainnya yang berupa surat berharga juga mengalami pertambahan dari Rp 0 menjadi Rp 890.940.833. Kekayaan Kyai Zul juga bertambah karena giro dan setara kas lainnya yang ia miliki bertambah dari Rp 127.522.479 menjadi Rp 1.547.429.942. Namun, dari seluruh pasangan calon, Kyai Zul menjadi kandidat dengan nilai utang terbesar. Total utang yang ia miliki mencapai Rp 6.314.776.625.

Sementara, Cawagubnya, Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, mengantongi kekayaan senilai Rp 3.119.514.801. Ichsan menjadi satu – satunya kandidat yang tidak memiliki perbandingan angka kekayaan saat ini dan sebelumnya. (aan)

Siapapun yang Terpilih, NTB Damai adalah Harga Mati Dari Hal. 1 Ketua DPRD NTB, Ketua KPU NTB, dan Sekda NTB. Deklarasi Pilkada Damai dan Komitmen Berintegritas yang dibacakan mengandung pernyataan bahwa para pasangan calon berkomitmen menjalankan proses tahapan Pilkada 2013 secara damai, demokratis, berintegritas, transparan, akuntabel, dan bersih tanpa politik uang.

Selain itu mereka juga menyatakan siap terpilih dan tidak terpilih dalam Pilkada yang akan berlangsung tanggal 13 Mei mendatang. Serta mereka berkomitmen untuk ikut memelihara kondisi daerah tetap kondusif baik pada saat tahapan sampai berakhirnya tahapan Pilkada.

Jika salah satu dari empat pasangan terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, mereka berkomitmen untuk bebas korupsi dan berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terlibat penuh dalam membangun sistem integritas nasional dan mengimplementasikannya dalam tataran Pemprov NTB. Dalam LHKPN yang dilaporkan ke KPK mereka menyatakan bahwa laporan tersebut benar adanya dan bersedia diperiksa oleh KPK. Para pasangan juga menyatakan jika mereka melanggar komitmen yang telah dibacakan tersebut, mereka bersedia menerima sanksi moral, administrasi, dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam sambutannya, Ketua KPU NTB, Fauzan Khalid, S.Ag.,M.Si menyampaikan Deklarasi LHKPN dan Deklarasi Pilkada Damai dan Komitmen Berintegritas merupakan titik awal. “Titik-titik berikutnya sangat tergantung pada semua pasangan calon dan para pendukungnya. Apakah akan

menjadikan NTB sebagai provinsi yang damai yang dapat menjalankan demokrasi sehat dan aman,” terangnya. Sehingga diharapkan akan terpilih pemimpin berkualitas yang dapat menyejahterakan rakyat NTB. “Itu komitmen kita bersama. Untuk itu tidak ada harapan lain selain NTB damai adalah harga mati,” ujarnya. Pihaknya sangat mengharapkan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai itu. “Siapapun gubernur dan wakil gubernur yang terpilih, NTB adalah harga mati untuk kita semua,” pungkasnya.

Sedangkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga berpesan agar masyarakat memilih pemimpin dengan hati nurani sehingga tidak salah memilih pemimpin. “Pilihlah dengan hati nurani, jangan terpengaruh uang.

Kalau anda terima uang, anda sudah menggadaikan demokrasi. Jangan gadaikan demokrasi. Kalau anda terima uang anda adalah preman demokrasi. Jadi pilihlah dengan nurani,” pesannya.

Adnan juga mengingatkan untuk memilih gubernur-wakil gubernur yang jelas latar belakangnya dan berkomitmen akan membangun NTB yang bebas korupsi. Ia juga meminta kepada masyarakat untuk ikut mengawasi proses Pilkada agar jangan sampai terjadi kecurangan dalam pemilihan. “Jangan sampai terjadi kesalahan dalam mencoblos. Untuk itu KPK harap Pilkada NTB menjadi Pilkada yang bersih. Bersih calonnya, bersih pemilih dan bersih prosesnya. Semoga kita bisa bangun Pilkada yang berintegritas dan bebas uang,” tandasnya. (yan)

Halaman 5

Manajemen PT TVS Motor Silaturahmi ke ”Suara NTB” dan ”Global FM Lombok” Mataram (Suara NTB) Manajemen PT TVS Motor Company Indonesia, Kamis (25/ 4) kemarin bersilaturahmi ke Kantor Harian Umum Suara NTB dan Radio Global FM Lombok. Diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino, kunjungan Manajemen PT TVS Motor Company Indonesia sekaligus untuk menjalin kerjasama dalam mempromosikan produk perusahaan asal India ini.

Corporate Communications PT TVS Motor Company, Nurlida Fatmikasari mengatakan, PT TVS akan memperluas jaringan pemasarannya ke NTB karena melihat potensi pasar NTB sangat besar. Melihat potensi besar itu, di NTB telah dibuka dealer yang merupakan salah satu dari 130 dealer yang dibuka di Indonesia. Dealer ini akan memberi layanan 3S (sales, services, spare parts).

Motor produk TVS memang baru. Namun diyakini Presiden Direktur CV.Elshaday Motor Abadi yang juga Main Dealer TVS NTB, Kawi Aryaguna, produk TVS Motor tak kalah kualitas-

nya dengan motor-motor produk Jepang yang sudah lebih dulu dikenal masyarakat khususnya masyarakat NTB. ‘’Bahkan, justru produk TVS Motor memiliki keunggulan lebih,” ujar Gun (Kawi Aryaguna biasa disapa).

PT TVS Motor mulai beroperasi di Indonesia dengan meluncurkan TVS Neo yang merupakan varian bebeb 110 cc. Setelah itu, untuk memperkuat eksistensi TVS Neo 110 cc di Indonesia, PT TPS memperkenalkan generasi terbarunya, TVS Neo XR 110 cc, sebagai produk yang memiliki tenaga yang kuat dan hemat bahan bakar. ‘’Dengan tampilan premium style yang lebih modern, garang dan agresif, dilengkapi dengan iCharge fitur untuk mengisi baterai telepon dan iCono fitur yang membantu pengendara dalam mengontrol penggunaan bahan bakar,” katanya.

Kemudian TVS RockZ 125 cc adalah produk inovatif dan PT TVS Motor yang memiliki kemewahan dalam berkendara dan lincah manuvernya. TVS RockZ merupakan inovasi baru yang menggabungkan teknologi motor dan teknologi consumer

berupa kekuatan yang responsive, gaya yang paling agresif dan Integreted Music System (IMS) yang unik. Melalui fitur IMS, pengendara dapat memainkan lagu favorit (dalam format MP3) dari port USB dan juga mendengarkan siaran radio pada gelombang FM. Juga dilengkapi charger HP, fitur unik di bebek sekelasnya. New TVS RockZ 125 cc kini dilengkapi dengan fitur double disc.

Kemudian TVS Tormax 150 cc yang dirilis pada 2011, super bebek satu-satunya yang dilengkapi horizontal canister (gas) monoshock suspension yang memberikan kenyamanan saat berkendara. Dengan pengaturan transmisi 5 kecepatan didukung fitur turbotuner technology.

Untuk katagori sport, TVS Apache 160 cc sudah diperkenalkan sejak tahun 2008. Kini bertambah varian baru lagi, TVS Apache RTR 180 cc. Dilengkapi fitur-fitur canggih khas motor TVS seperti headlamp dilengkapi LED, RTR Engine, Sculpted Digital Display hingga Muscled Tank dengan air scoop yang secara spektakuler mampu menurunkan panas mesin

(Suara NTB/ist)

CENDERA MATA - Presiden Direktur CV.Elshaday Motor Abadi yang juga Main Dealer TVS NTB, Kawi Aryaguna didampingi Corporate Communications PT TVS Motor Company, Nurlida Fatmikasari dan M.Salim, Service Engineer memberikan cenderamata kepada Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM , H.Agus Talino. hingga 10 derajat.

Selanjutnya TVS Apeche All New RTR Series memiliki desain ergonomis bernuansa balap, dengan lekukan desain tajam yang menawan. ‘’Inilah sebagain dari banyak keunggulan yang dimiliki TVS,” tambah

M.Salim, Service Engineer PT TVS Company Indonesia.

Dengan banyak kelebihan yang dimiliki produk TVS, sehingga tidak keliru jika masyarakat NTB menjadikan produk-produk TVS sebagai salah satu pilihan sebagai sarana trasportasi. (r)

Belum Terima Gaji, Pekerja PLTMH Datangi PT. SIC Tanjung (Suara NTB) Puluhan pekerja proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dikelola PT. Suar Investindo Capital (SIC), Kamis (25/4) mendatangi PT. SIC lantaran gaji sejak Maret lalu belum diterima semuanya. Total gaji pekerja yang belum diterima mencapai di atas Rp 60 juta.

Para pekerja dipimpin langsung oleh kepala rombongan/ kelompok masing-masing, yakni di pos power house, water way dan Bendung. dikemukakan Budi selaku pemegang admin pekerja, mengutarakan, para buruh PLTMH menerima upah per 2 minggu. Sistem penggajian dilakukan harian dengan nominal Rp 75 ribu per hari untuk tukang, serta buruh kernet Rp 55 ribu per hari. Total pekerja yang belum menerima upah keseluruhan mencapai 70-an orang. Rinciannya, 30-an ornag di lokasi power house ; 26 orang di water way, serta 26 orang di Bendung. Para pekerja

sendiri ada yang berasal dari pulau Jawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan pekerja dari Lombok Utara.

Kepala rombongan, Dwi, mengungkapkan, di posnya sebagian pekerja ada yang pulang karena belum menerima upah.

Ia dan rekan-rekannya dari Jawa bahkan sudah menyiapkan logistik untuk segera hengkang.

“Aspirasi sudah banyak kami sampaikan, tapi pembayaran terus diundur yang membuat pekerja kecewa. Dari 26 orang, 15 orang sudah pulang duluan. Kami minta semua ongkos diselesaikan, termasuk tiket pulang pergi yang disepakati sebelumnya,” kata Dwi. Di Pos pekerja yang ia tangani, total piutang upah pekerja mencapai Rp 43,088 jt. Upah di pos lain yang dipegang Ruslan berkisar Rp 19 jutaan, dan di pos pekerja yang dipegang Ketua Rombongan, Sahar, mencapai Rp 14,335 juta. Belum lagi upah pekerja dapur yang men-

capai Rp 14 jutaan.

“Rencana mogok tidak ada, tapi karena mandor Kabur, kami istirahat bekerja untuk sementara. Sudah seminggu ini kami tidak bekerja,” sambungnya.

Pihak Kepolisian Sektor Gangga, dalam hal ini sudah menerima laporan dari PT. SIC atas kaburnya mandor, atas nama Kosim. Yang bersangkutan diketahui membaawa kabur dana upah pekerja yang telah dibayarkan oleh perusahaan.

“Laporan sudah kami terima Rabu kemarin, Kosim sudah kami lacak tapi belum diketahui keberadaannya. Alamatnya ada, tapi itu di Pulau Jawa,” kata Babin Kamtibmas Polsek Gangga, Artawan yang hadir lebih dulu mengawal pekerja.

Kepala Perwakilan PT. SIC, Hendra Wijaya, mengklaim upah pekerja sebenarnya telah dibayarkan senesar Rp 124 juta. Namun pihaknya juga baru mengetahui jika Kosim telah membawa kabur upah para buruh.

Adapun solusi yang telah di-

ambil sebagaimana hasil mediasi bersama Kapolsek Gangga, menyatakan beberapa poin. Pertama, PT. SIC akan menanggulangi sebesar Rp 34 juta. Sisa selebihnya belum akan dibayarkan hingga menunggu ditangkapnya atau bisa dihadirkannya Kosim.

Kosim dalam hal ini, akan dilakukan pencarian untuk dilanjutkan mediasi kembali den-

gan para buruh. Hingga batas waktu yang ditentukan, apabila Kosim tidak dapat ditangkap atau dihadirkan , maka PT. SIC bersedia melakukan mediasi untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Selama 1 minggu kedepan para tukang dan buruh masyrakat akan kembali datang ke kantor PT. SIC menindaklanjuti keberadaan Kosim. (ari)

(Suara NTB/ari)

DATANGI - Pekerja PLTMH mendatangi PT. SIC, kemarin.

Bupati Bantah Giring SKPD di Lobar Dukung ”Incumbent” Giri Menang (Suara NTB) Menjelang suksesi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), calon incumbent mulai gencar melakukan sosialisasi.

Berbagai baiho pun marak dipasang hampir di semua penjuru daerah Lobar, menyerukan bahwa Bupati Dr.Zaini Arony memastikan diri maju kembali pada Pilkada yang rencananya dilaksanakan tanggal 23 September mendatang.

Dibalik gencarnya sosialisasi itu, diduga SKPD digiring untuk men-

dukung incumbent. Sepertinya, Bupati Lobar menggunakan kewenangan dan kekuasaannya untuk menyetir pegawai di lingkup SKPD Lobar supaya bisa mendukungnya.

Menanggapi tudingan itu, Bupati Lobar melalui Kabag Humas dan Prokoler Setda Lobar, Ispan Junaidi, menampik adanya upaya penggiringan SKPD itu untuk mendukung bupati. Sejauh ini, kegiatan SKPD dan masyarakat itu merupaakn program pemerintah. Perkara itu ada semacam dukungan dari kelompok

masyarakat itu spontan dan tidak pernah direncanakan. “Intinya Pak Bupati dan jajaran fokus bekerja melaksanakan pembangunan daerah, perkara ada tafsiran-tafsiran soal politis itu tidak benar,”ujar Ispan, Kamis (25/4).

Menurutnya, banyak kegiatan SKPD sudah direncakan sesuai program kerja Pemda. Perkara pada kegiatan itu ada semacam penyampaian dukungan masyarakat itu spontan murni dari masyarakat bukan by design. Hal itu wajar dan menjadi hal

Dari NTB, Ribuan Pengaduan Korupsi Masuk KPK Dari Hal. 1 Integritas Semakin Langka Integritas kini bisa dibilang semakin langka. Namun, integritas juga seolah menjadi agama baru yang pengamalannya ramai – ramai digaungkan oleh instansi – instansi penyelenggara pemerintahan. ‘’Semua sekarang dimintai Pakta Integritas. Pemerintah juga bahkan sedang mengambil konsep zona integritas,” ujarnya. Menurutnya, konsep zona integritas itu bisa mengukur apakah sebuah zona negara berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi ataukah tidak.

Kepada empat pasangan Cagub/Cawagub NTB, Adnan juga berpesan agar mengambil terobosan – terobosan baru di bidang pencegahan korupsi. Misalnya, dengan melakukan tes integritas kepada staf – staf di jajarannya. “Biasanya pejabat baru banyak terobosan – terobosan,” ujarnya.

Terkait kewajiban pelaporan LHKPN, Adnan menyebutkan bahwa NTB termasuk daerah yang cukup baik tingkat kepatuhan penyelenggara negaranya.

Menurutnya, dari total 441 jumlah penyelenggara negara di NTB yang wajib melaporkan LHKPN, sebanyak 427 orang atau 96,83 persen. Jumlah LH-

KPN yang telah menjadi berita negara diumumkan mencapai 398 atau 90,25 persen. Angka ini, menurutnya cukup tinggi dibandingkan daerah lain. “Jadi tingkat pelaporannya cukup tinggi. Kepatuhannya bagus,” ujar Adnan.

Menurutnya, KPK sendiri saat ini cukup kewalahan merespons banyaknya pengaduan masyarakat. Tak kurang dari 56.000 laporan masyarakat telah disampaikan ke KPK dari seluruh Indonesia. “Saking banyaknya saya jadi kebal sendiri. Bisa dibayangkan, kapan korupsi bisa hilang dari muka bumi ini,” ujarnya. (aan/yan)

NTB Masuk Pasar Utama Narkoba Dari Hal. 1 Dalam pandangan lembaganya, NTB bukan lagi lokasi transit narkoba, melainkan salah satu pasar utama yang sejajar dengan Jawa Timur.

Bahkan kasus pengguna narkoba di NTB jumlahnya sama dengan yang di Jawa Timur.

“Tidak bisa dihindari lagi,dengan keberadaan Lombok International Airport maka potensi masuknya narkoba itu besar,” sebutnya. Bahkan akal mafia narkoba tidak hanya fokus untuk menembus pintu masuk BIL, tapi juga pelabuhan laut dan terminal. Apalagi, ia mengetahui bahwa NTB ini memiliki gugus pulau yang banyak yang menjadi pintu alternatif masuknya penyelundupan barang haram itu. Seketat apapun pengawasan, potensi penyelundupan itu tetap saja besar. ‘’Saya asumsikan, kalau tangan seluruh masyarakat NTB ini saling merangkul untuk menjaga penyelundup narkoba, tetap tidak akan bisa. Mereka sekarang terla-

lu canggih untuk dijaga,” katanya. Untuk itu, ia mengajak semua lapisan masyarakat harus sama-sama waspada untuk menjaga daerah ini.

Terkait indikasi kecolongan, dengan asumsi hanya dua kasus (penyelundupan sabu sabu dan hasis) yang terungkap, pihaknya tidak melihat kecolongan itu sebagai masalah utama. “Tapi lihat, dari yang terungkap itu, berarti mengurangi peredaran gelap narkoba,” sebutnya.

Dari pihaknya, untuk menjaga daerah ini, sudah dilakukan dengan memperkuat basis pengamanan. Di BIL, sudah dibentuk Direktorat Interdiksi yg pimpin pejabat eselon IIA dari Bea Cukai. Mereka yang akan bertugas memperketat pengawasan di bandara. Selain di bandara, sementara ini sudah ada 68 direktorat di seluruh Indonesia dan menempati posko yang disebut out station.

Sementara Wamenkum HAM, Dany Indrayana menyebut, tantangan ke depan lebih

besar, bahwa ada 14.000 pengguna di NTB dari total 4 juta seluruh Indonesia. Maka langkah paling efektif sementara ini adalah program rehabilitasi. Langkah segera ini perlu dilakukan, paling tidak diawali mengkondisikan Lapas terbuka menjadi rehabilitasi.

Deny kemudian menyebut data, jumlah napi yang terkait dengan narkotika dan tahanan, per 22 April mencapai 42.661 orang se Indonesia.

Dari data itu 70.000 narapidana, kaitan dengan narkoba.

Dengan rincian, 14.154 orang sebagai pengguna. “Artinya, ada 13,14 persen dari penghuni adalah pengguna narkoba di Lapas, selebihnya pengedar dan kurir,” terangnya.

Saat ini, hanya empat lokasi rehabilitasi, itu pun milik BNN. ‘’Nah, daya tampung hanya 2000 orang. Sementara pengguna mencapai 4 juta orang. Maka dari itu, provinsi, kabupaten dan kota sangat perlu menggagas tempat rehabilitasi. Saya melihat NTB ini ada keinginan kesana,” terangnya. (ars)

rakyat menilai dan bagaimana mengidolakan bupati serta mengapresiasi keberhasilan pembangunan di bawah Bupati Lobar sekarang.

Dalam hal ini masyarakat tidak keliru karena itu hak masyarakat dan semua pihak. Intinya tegas Ispan, pemerintah bekerja untuk masyarakat. Khususnya bupati sebagai pimpinan tertigggi berpikir dan bekerja bagaimana meningkatkan kualaitas hidup masyarakatnya. (Her)

Nihil Setoran Dari Hal. 1 saat memberi pengarahan di depan ratusan PNS baru, pejabat dan seluruh pegawai Kemenkum HAM NTB, Kamis (25/4).

Ia menjamin, proses seleksi itu tidak ada proses nepotisme dan sogokan untuk menjaring 5000 peserta CPNS menjadi 2500 orang PNS. Proses kendali penentuan kelulusan setelah melalui proses tes tulis dan administrasi lainnya, berlangsung di sebuah ruangan kecil di ruang Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Di dalam ruangan itu, selain dirinya bersama menteri, ada utusan independen.

Dari Mahasiswa UI, Ombudsman dan ICW. “Bersama mereka kami putuskan nasib mereka yang lulus, harus diluluskan. Yang tidak memenuhi syarat, tentu saja tidak diluluskan. Jadi di ruangan itu, tidak ada yang main titip titipan. Kalau misalnya saya atau menteri yang meminta meloloskan karena kepentingan pribadi, maka mereka yang

lain ini akan teriak. Itulah fungsinya pengawasan bersama,” tegas Wamen.

Namun meski sudah menjamin kemurnian kelulusan, ada saja yang didengarnya mencoba nakal. Di Bengkulu, seorang pegawai Kemenkum HAM terpaksa dicopot karena diketahui menarik sogokan dari peserta. “Ada juga saya dengar cerita, seorang peserta dimintai uang Rp 100 juta.

Saya tanyakan, uangnya dikasi? Dia jawab tidak. Tapi akhirnya dia lulus murni, tanpa uang,” sebutnya.

Sedikit memberi gambaran, bahwa kebohongan dalam perekrutan CPNS itu sudah sistematis. Maka hasilnya, akan selalu muncul penyimpangan penyimpangan berikutnya. Ia mencontohkan, ketika serorang CPNS menyogok, maka ia akan berpikir bagaimana mengembalikan uang itu dengan cara cara kerja yang menyimpang. Itulah yang dipangkasnya bersama menteri, melalui slogan Calon Pegawai Nihil Setoran. (ars)

Dikpora Yakin Tak Ada Kebocoran Soal UN Dari Hal. 1 Selain itu, tingkat pengamanan pendistribusian soal ujian dari percetakan menuju NTB hingga pendistribusian soal sampai ke kabupaten/kota, telah dijaga ketat oleh pihak pengawas Unram dan Kepolisian. ‘’Jadi sangat kecil peluang terjadi kebocoran soal.,” ujarnya. Soal Ombudsman meneliti, itu haknya dan Ombudsman bergerak pasti ada dasar laporannya. ‘’Tetapi apa laporan itu benar atau tidak kan nanti tergantung hasilnya. Tapi kami sangat tidak yakin, tidak mu-

ngkin itu terjadi,” tegasnya.

Syafi’i tak keberatan jika ada masyarakat yang melaporkan kasus dugaan jual-beli soal ujian. Karena menurutnya laporan ini sah-sah saja diadukan oleh masyarakat. Selain itu Dinas Dikpora juga mendorong Ombudsman untuk meneliti kasus ini lebih lanjut dan menguak siapa dalang sesungguhnya.

“Ya nanti kita dengar hasil penelitiannya sama-sama seperti apa. Kita dukung sekali langkah Ombudsman ini supaya jangan terjadi fitnah,” tandasnya. (nia)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

Halaman 6

Cermin dari Perilaku di Jalanan NTB Damai, Harga Mati PILKADA NTB tidak terasa sebentar lagi digelar. Pasangan calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub), Jumat (26/4) sampai tanggal 9 Mei ini sudah mulai berkampanye. Itu artinya, masa sosialisasi dan upaya menarik simpati masyarakat agar memilih para calon tidak ada lagi larangan.

Upaya mengumpulkan simpatisan dengan jumlah massa besar sudah tidak jadi persoalan. Termasuk, mendatangi pondok pesantren (ponpes) atau tempat lainnya dengan tujuan silaturahmi atau memperkenalkan program para calon sudah diizinkan.

Meski demikian, kemungkinan terjadinya gesekan antarpendukung pasangan calon tidak bisa dihindari. Apalagi, pendukung masing-masing pasangan calon bertekad kuat memenangkan calon yang diusungnya, sehingga sesuatu yang tidak diharapkan bisa saja terjadi.

Memasuki masa kampanye para calon yang berkompetisi termasuk pendukungnya, harus bersama-sama menjaga kondusivitas daerah. Semua pihak harus berupaya menjamin rangkaian serta pelaksanaan Pilkada NTB berjalan aman, tertib dan lancar serta jurdil (jujur dan adil).

Dengan demikian, beberapa peristiwa yang terjadi di daerah –daerah lain yang dapat mengacaukan daerah, bisa dihindari.

Apa yang disampaikan Ketua KPU NTB Fauzan Khalid, S.Ag, MSi, pada Deklarasi Pilkada Damai di Halaman TVRI NTB, Kamis (25/4) sore wajib dipatuhi seluruh pasangan calon maupun pendukungnya, yakni NTB damai adalah harga mati. Artinya, seluruh pasangan calon dan pendukungnya dituntut melaksanakan seluruh ketentuan pelaksanaan pilkada dengan baik, jujur, adil dan bertanggung jawab.

Fauzan melihat, deklarasi damai tersebut adalah titik awal dalam menjadikan NTB aman ke depan. Di mana, keamanan NTB di titik-titik berikutnya tergantung pada pasangan cagub dan cawagub serta pendukungnya. Apakah nanti akan menjadikan NTB sebagai daerah yang damai atau justru sebaliknya?

Namun, ketika melihat seluruh pasangan calon membacakan komitmen mereka dalam menciptakan pilkada damai, kita yakin NTB tidak akan seperti beberapa daerah di Indonesia. Masing-masing pasangan calon sudah berkomitmen dan siap menerima kekalahan tanpa harus melakukan tindakantindakan yang membuat kondusivitas NTB terganggu.

Untuk itu, sebagai masyarakat NTB mengharapkan stabilitas daerah yang kondusif, baik pada saat kampanye, pemilihan hingga pengumuman pemenang. Janji menciptakan pilkada damai oleh seluruh pasangan calon dan pendukungnya harus dilaksanakan dengan baik. Pasangan calon yang nantinya kalah bisa menerima kekalahan dengan legowo tanpa melakukan protes yang sifatnya bisa mengganggu kondusivitas daerah.

Selain aparat juga harus berani bertindak tegas, jika ada pihak-pihak yang sengaja mengganggu pilkada. Termasuk, menindak pihak yang berada di balik tindakan tersebut. Seperti kata Ketua KPU NTB, NTB damai adalah harga mati. (*)

ALU lintas di jalanan kita mungkin lebih menakutkan ketimbang ancaman penyakit.

Kecelakaan lalu lintas, menurut sebuah riset, berada di urutan ketiga penyebab kematian terbesar setelah penyakit jantung dan stroke. Hal tersebut tak bisa dilepaskan dari perilaku para pemakai kendaraan bermotor yang menjadi penguasa jalanan. Hampir setiap hari, lewat berita di media massa, ada kabar tentang kecelakaan lalu lintas yang merenggut tidak sedikit nyawa. Disamping kerusakan pada kendaraan itu sendiri maupun pada fasilitas umum yang ada di sekitar tempat kejadian. Korban yang jatuh bukan hanya mereka yang ugal-ugalan dan meremehkan keselamatan, tapi tragisnya juga kerap menimpa mereka yang sudah sangat berhati-hati dalam berkendara. Bahkan juga mereka yang tidak sedang berkendara.

Beberapa waktu lalu media-media kita dihebohkan oleh berita perihal seorang model cantik bernama Novi Amalia yang menabrak 7 orang di Tamansari, Jakarta Barat. Perempuan ini diindikasikan mabuk berat dan dalam keadaan setengah sadar ketika mobilnya menabrak ketujuh orang yang dua diantaranya adalah polisi. Memang tak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

Tidak seperti sebelumnya, dimana seorang bernama Afriyani Susanti menewaskan 9 orang pejalan kaki di Gambir, Jakarta Pusat.

Afriyani juga mengendarai mobilnya dalam keadaan teler. Selain itu tak kalah menarik perhatian para juru kabar adalah apa yang terjadi pada Rasyid Amrullah Rajasa, putra Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mobilnya menghantam mobil lain di sebuah jalan tol dan menewaskan seorang manula dan seorang balita. Bedanya Rasyid tak terbukti teler dan kecelakan tersebut disebabkan karena kecerobohan semata.

Di luar kehebohan atas kejadian-kejadian tersebut, yang lantas melebar kesana-kemari, pantas kiranya kita bercermin bahwa jalan raya kita belum menjadi wilayah yang aman dan nyaman untuk berkendara. Pada dasarnya tentu saja, jalanan dibuka untuk memudahkan arus transportasi. Seiring dengan majunya perkembangan alat transportasi itu sendiri. Kota-kota besar dimana gerak kerja begitu cepat dan konstan menjadi tempat utama

Oleh :

Kiki Sulistyo

(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram)

pembangunan jalan raya. Hadirnya jalan jalur cepat (tol) juga menandakan adaptasi pembangunan jalan terhadap kebutuhan manusia kota. Dimana segala sesuatu mesti serba cepat, efektif dan menguntungkan. Kedisiplinan, kesabaran dan kepatuhan adalah hal-hal yang merepotkan sehingga peran jalan raya menjadi berubah, yakni sebagai sarana supaya kita segera sampai di tujuan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Ada sejumlah aturan di jalan raya yang menunjukkan etika.

Dan itu mungkin berada di luar yang tertulis ataupun tertandakan. Di dalam struktur jalan ada pembagian wilayah. Sebab pengguna jalan bukan hanya mereka yang menggunakan kendaraan bermotor. Tapi juga mereka yang menggunakan sepeda dan berjalan kaki. Pengguna kendaraan bermotor juga tidak tercampur begitu rupa, ada pembagian antara mobil dan sepeda motor. Pun mobil-mobil besar yang beroda lebih dari empat juga tidak bisa sembarangan melewati jalan.

Aturan-aturan tersebut akan bekerja apabila ada kesadaran dalam diri pemakai jalan. Aturanaturan tersebut dibuat sesungguhnya untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Bolehlah dianggap bahwa aturan-aturan di atas, ditambah dengan yang telah secara terang-terangan tertandakan dalam rambu-rambu, adalah aturan-aturan yang bersifat eksternal. Yang berasal dari luar diri. Aturan yang dibuat dalam konteks umum. Bila ada yang eksternal tentu ada yang internal. Nah, sepertinya penyebab kecelakaan lebih besar terjadi karena tak ada perhatian terhadap aturan internal dalam diri pengendara. Aturan internal ini sangat mungkin berhubungan dengan mental dan kedewasaan seseorang dalam berkendara. Aturan eksternal tak akan bisa dipatuhi apabila aturan internal tak dipatuhi. Meskipun bersifat internal, aturan ini juga berlaku umum. Karena selain menyangkut keselamatan diri juga menyangkut keamanan pengendara lain.

Ugal-ugalan Aturan internal itu tak lain adalah kesadaran akan perilaku di jalanan. Menghindari perilaku apa saja yang membuat peluang ter-

jadinya kecelakaan. Dan apabila kecelakaan tak terhindarkan, setidaknya sudah ada persiapan pengamanan terhadap diri. Mungkin banyak yang bakal mencibir apabila melihat seseorang begitu patuh pada aturan. Memakai helm, sepasang spion dan berjalan dengan kecepatan standar. Terutama bila yang melakukan itu anak-anak muda, akan ada tuduhan mengejek bahwa si fulan itu takut mati dan tidak berani gilagilaan. Padahal kecelakaan di jalanan tak ada hubungannya dengan ketakutan akan kematian.

Kecelakaan karena keteledoran adalah sesuatu yang konyol.

Apalagi kalau yang menjadi korbannya juga orang lain.

Lalu jangan dikira potensi kecelakaan seperti contoh-contoh di atas hanya bisa terjadi di kotakota besar seperti Jakarta. Di daerah kita kemungkinan itu bisa saja terjadi apabila melihat peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalan-jalan utama. Pada jam-jam ramai di jalanjalan utama kota Mataram, kendaraan begitu rapat dan riuh.

Klakson-klakson berlompatan, terutama di traffic light, apabila kendaraan di depan si pembunyi klakson terlihat lambat dalam berjalan. Zebra cross tempat penyeberang dapat merasa aman tak berfungsi dengan baik. Para pengguna kendaraan bermotor meng-hegemoni jalanan dan jarang ada yang mau mengalah meskipun melihat di pinggir jalan sudah ada penyeberang yang menunggu. Di traffic light juga begitu. Perempatan yang aturan umumnya kendaraan belok kiri boleh langsung hampir tak dipatuhi. Kendaraan yang akan lurus tetap cuek saja berada di jalur kiri hanya untuk mencari tempat paling depan. Sehingga apabila ada kendaraan yang akan belok kiri, dengan ugal-ugalan pula keluar dari jalur jalan dan menerobos wilayah pejalan kaki.

Pengaturan tempat parkir yang tidak terencana dengan baik, penggunaan trotoar sebagai tempat nongkrong anak muda, dimana motor-motor mereka diparkir di badan jalan, lalu perilaku ugal-ugalan dalam berkendara adalah cermin dari situasi dan kondisi mental kita. Kenapa orang senang sekali ngebut di jalanan? Bahkan terkesan me-

nonjolkan suara knalpot motornya yang dibuat sebising mungkin? Barangkali ini soal aktualisasi diri. Ruang-ruang untuk mengaktualisasi diri tidak terbuka luas sehingga jalanan menjadi tempat untuk mengaktualisasikan diri. Sebab biasanya yang suka kebut-kebutan di jalan itu anak-anak muda yang sedang dalam masa produktif. Ruangruang pendidikan formal tak cukup mampu menyediakan lahan untuk memicu kreatifitas sekaligus memberikan apresiasi terhadap kreatifitas tersebut.

Sementara itu ruang publik semakin di-invasi oleh kuasa modal sehingga tak bisa dijadikan oase bagi keinginan untuk berekspresi.

Penyempitan ruang aktualisasi tersebut menyebabkan disfungsi cara pandang terhadap ruang. Dengan berlaku ugal-ugalan di jalanan, anak-anak muda itu seakan mau bilang: “ini kami, ada dan bisa berbuat semau kami!�

Dari kecenderungan perilaku di jalanan kita juga bisa melihat bahwa belum ada kesadaran yang sungguh-sungguh untuk membangun keadaan yang lebih baik, nyaman dan fair dalam dinamika keseharian kita. Karena itu tidak heran jalanan menjadi zona horor yang, bahayanya, lamalama menjadi laten. Kecelakaan lalu lintas yang merenggut korban jiwa menjadi hal yang dianggap biasa saja dan termaklumi dengan segera.

Dari NTB, ribuan pengaduan korupsi masuk KPK Ungkap sampai tuntas

*** NTB masuk pasar utama narkoba Bisa mengancam generasi NTB

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Fokus Cetak Wirausaha Berpendidikan LAHIR sejak tahun 1984 dengan label Akademi Manajemen Koperasi (Akop) dan berubah status menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) 45 Mataram, kiprahnya tidaklah kecil terhadap pengembangan wirausaha di NTB. Hingga kini, STIE 45 Mataram telah meluluskan 45 angkatan yang jumlahnya ribuan, dengan ijazah formal dan mental usaha yang sudah matang.

Era global industri, disikapi dengan mengedepankan penyediaan SDM yang unggul, dengan (Suara NTB/ist) menyelenggarakan penNurdin Ending didikan yang berorientasi pada aspek kompetensi, dan bukan sekadar proses belajar mengajar dengan tujuan mendapat nilai.

“Hasil terakhirnya, setelah selesai kuliah, justru mencari pekerjaan, bukan membuka lapangan pekerjaan. Sesuai visi misinya, STIE 45 hadir untuk menciptakan lulusan pendidikan yang cerdas dengan kompetensi berwirausaha yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” Ketua STIE 45 Mataram Drs. H. Nurdin Ending, MM, kepada Suara NTB, Kamis (25/4). Menurutnya, orientasi pendidikan pada nilai akan memacu peningkatan pengangguran sarjana, dengan sistem orientasi yang dibangun sejak memasuki usia sekolah hingga perguruan tinggi dianggap hanya menghasilkan hafalan-hafalan teori.

Selain itu, lanjutnya, sebanyak 2.092 lulusannya diketahui sudah 97 persen yang memiliki pekerjaan langsung, sesuai keterampilan usaha dan disiplin ilmu yang diterimanya selama proses pendidikan. Termasuk di antaranya terjun langsung di perbankan, politik dan memiliki usaha sendiri. ‘’Dan sisanya 3 persen berstatus ibu rumah tangga,’’ ujarnya.

Bapak tiga anak ini menyebut, STIE 45 Mataram menempa mahasiswanya untuk berjiwa usaha dan memiliki keahlian, baik dibidang akuntansi, perpajakan, ahli komputer dan ahli dalam bidang enterpreneur. Apalagi dengan akan disiapkannya laboratorium khusus diseluruh disiplin ilmu yang disiapkan tersebut, dengan dipegang langsung oleh tenaga-tenaga ahli di bidangnya.

Terlebih dengan dideklarasikannya kampus STIE 45 sebagai kampus entrepreneur Maret 2013 lalu, diketahui langsung Gubernur NTB, maka selama sehari dalam sepekan, mahasiswa dibimbing langsung oleh mentor-mentor bisnis yang telah berhasil, baik mentor putra daerah maupun yang sengaja didatangkan dari luar negeri. Bahkan 15 perusahaan telah disiapkan sebagai tempat praktik, baik perusahaan perbankan, dinas dan instansi terkait.

“Sebelum lulus kami mengharuskan mahasiswa sudah menjadi wirausaha, dan harus memiliki sertifikat wirausaha. Tetapi justru kami yang kewalahan, karena banyak mahasiswa yang sukses dan terlena berusaha, justru di pendidikannya lambat, tetapi itulah resiko,” cetus lelaki 50 tahun dengan satu cucu ini. (bul)

HUB. 085792598281

(Suara NTB/ham)

BELI TABUNG - Usaha tabung LPG 3 kg sekarang ini cukup menjanjikan. Sebagian besar masyarakat di Pulau Lombok sudah menggunakan tabung LPG 3 kg untuk memasak, sehingga menambah peluang berusaha bagi masyarakat. Seperti terlihat dalam gambar, seorang warga sedang menaruh tabung LPG 3 kg yang baru dibeli di keranjang sepeda motornya di kawasan pertokoan Cakranegara belum lama ini.

Rencana Kenaikan BBM

Solar Diduga Mulai Ditimbun Mataram (Suara NTB) Meski belum ada kepastian kenaikan BBM awal Mei mendatang, berdampak pada stok BBM di SPBU. Sejumlah SPBU di NTB dihadapkan dengan tingginya intensitas pembelian, khususnya, bahan bakar jenis solar. Ada dugaan, oknum-oknum tertentu melakukan penimbunan, sehingga solar cepat habis.

“Dalam empat hari terakhir, penjualan bahan bakar jenis solar sangat cepat sekali habis.

Jam 4 sore sudah habis terjual, kalau sebelum-sebelumnya tetap tersedia sampai 24 jam, ini sudah mulai bergejolak dan terjadi penimbunan,” terang Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas

(Hiswana Migas) NTB Drs. H. Nurdin Ending, MM, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (25/4).

Menurutnya, dengan adanya rencana kenaikan tersebut oleh pemerintah pusat, dijadikan sebagai kesempatan oleh oknum untuk menarik keuntungan pribadi. Bisa dibayang-

kan katanya, jika pemerintah menaikkan harga penjualan Rp 4.500 sekarang, menjadi Rp 6.500, maka keuntungan yang didapatkan tidak sedikit selama kurang lebih dua mingguan sebelum diberlakukannya kenaikan harga.

Meski sudah ada rekomendasi pembelian yang dikeluarkan oleh dinas-dinas tertentu kepada pengecer maupun kalangan pengguna yang mendapat subsidi, menurutnya perlu dilakukan penguatan pengawasan, dengan melibatkan langsung pihak keamanan, sehingga tidak terjadi gejolak yang besar di lapangan.

Hiswana dalam hal inipun sudah cukup serius menanggapi rencana kenaikan harga yang akan diberlakukan pemerintah, bahkan dalam waktu dekat ini, seluruh pengusaha minyak dan gas dari tingkat provinsi hingga kabupaten di NTB, akan melakukan musyawarah untuk menentukan langkah, jika pemerintah benar-benar mengeluarkan instruksi menaikkan harga BBM. “Dari DPD hingga DPC kami akan membicarakan kembali jalan keluarnya, untuk menjaga situasi di lapangan ke depan, bahkan rapatnya akan dihadiri langsung dari semua pengusaha yang ada. Tetapi pada prin-

sipnya kami pengusaha selalu siap, pemerintah menaikkan kami siap. Pemerintah tidak menaikkan, kami pun siap,” tegasnya lagi.

Yang paling penting, katanya, erat kaitannya dengan disiapkannya SPBU khusus untuk subsidi, dan SPBU khusus yang menjual nonsubsidi, ataupun rencana penambahan tangki dan dispenser pengisian di SPBU. baginya hal itu mudah saja dilakukan, tinggal menyiapkan sarana dan prasarana di SPBU, guna mengantisipasi jika sewaktuwaktu keputusan pemerintah sudah turun.(bul)

Hadapi APEC, Telkomsel Serius Tingkatkan Kualitas Jaringan Denpasar (Suara NTB) Telkomsel secara serius mempersiapkan jaringan telekomunikasi yang andal dalam menghadapi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) yang berlangsung Oktober 2013 mendatang di Bali. Hal tersebut dikemukakan Head of ICT Network Management Telkomsel Regional Bali Nusra Ganot Sunoto di sela-sela peninjauan kualitas jaringan Telkomsel di Pertemuan APEC Telecomunications and Information (APECTEL) Ke-47 yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 22-27 April 2013 di Padma Resort Legian, Bali.

“Kualitas jaringan menjadi fokus utama Telkomsel tahun ini, mengingat berbagai perhelatan tingkat internasional diadakan di Bali, terutama KTT APEC yang melibatkan para pemimpin pemerintahan dari 21 negara se-

HILANG STNK R2 DR4565AW MERK YAMAHA NOKA/NOSIN: M H34ST1053K189248/4ST519862 AN.NUR HIDAYATI HILANG DISEKITAR JL. SWASEMBADA

Asia Pasifik. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk mengamankan kualitas jaringan di wilayah-wilayah penting, antara lain area utama konferensi, lokasi penginapan delegasi, dan bandara,” terangnya.

Pada kuartal pertama tahun ini Telkomsel telah menggelar lebih dari 20 base transceiver station (BTS) tambahan di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya yang menjadi pusat lokasi penyelenggaraan KTT APEC. Seiring penggelaran BTS tersebut, penambahan kapasitas, perluasan jangkauan, dan peningkatan kualitas jaringan secara otomatis turut dioptimalkan. “Kami berharap dapat segera merampungkan pembangunan sekitar 100 BTS baru khusus untuk mempersiapkan kesuksesan penyelenggaraan KTT APEC,” jelas Ganot.

Dalam dukungan bagi Pertemuan APECTEL Ke-47, Telkomsel telah melakukan penambahan kapasitas jaringan 3G hingga dua kali lipat dibandingkan hari normal di Padma Resort Legian yang menjadi lokasi utama pertemuan. Optimasi jaringan juga dilakukan pada 12 BTS di sepanjang jalur Bandara Ngurah Rai hingga kawasan Legian.

Telkomsel juga membuka booth pelayanan untuk melayani kebutuhan komunikasi para peserta APECTEL dan pelanggan. Di samping layanan isi ulang pulsa, tersedia kartu perdana simPATI Turis yang memberikan gratis 50 menit untuk panggilan internasional ke lebih dari 50 negara melalui layanan Voice over Internet Protocol (VoIP) 01017, gratis 10 SMS internasional ke seluruh negara di dunia, dan gratis layanan data sebesar 2 MB untuk mengakses internet. Petugas pelayanan pun siap menyampaikan informasi mengenai produk dan layanan Telkomsel lainnya di booth tersebut.

Pertemuan APECTEL Ke47 yang diikuti sekitar 200 orang delegasi dari 21 negara seAsia Pasifik membahas beragam isu seputar teknologi komunikasi dan informasi dalam skala global, di antaranya pemanfaatan cloud computing untuk mendukung platform tele-health, program

(Suara NTB/ist)

PERLIHATKAN - Head of ICT Network Management Telkomsel Regional Bali Nusra Ganot Sunoto bersama Head of Service Quality Assurance Regional Bali Nusra Achmad Taufan memperlihatkan kecepatan akses layanan 3G Telkomsel di booth pelayanan peserta Pertemuan APECTEL Ke-47 di Padma Resort Legian, Bali (25/4). pelatihan untuk edukasi pencegahan penyalahgunaan teknologi komunikasi dan informasi, dan pengembangan jaringan broadband yang ramah lingkungan. Telkomsel pun dipercaya untuk mema-

parkan keberhasilan dan tantangan industri telekomunikasi seluler di Indonesia dalam mengimplementasikan pemanfaatan layanan mobile payment dan teknologi ramah lingkungan. (r)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

PETS SHOP

DIJUAL

SANGGAR SENAM

FINANCE ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * Beli Mobil * Biaya Pendidikan * Modal Usaha * Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Intensif Multi Finance Finance Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

Lewandowski Benamkan Madrid

Mourinho Heran dan Marah

Klub Jerman Berpeluang Ketemu di Final Munich Robert Lewandowski dan Borussia Dortmund tampil luar biasa Kamis dini hari ini setelah menaklukkan raksasa Spanyol langganan juara Liga Champions Real Madrid dengan skor akhir 4-1 pada laga leg pertama semifinal Liga Champions di kandang Dortmund di Signal Iduna Park. Hasil ini memperbesar peluang terjadinya final sesama klub Jerman.

Apalagi sebelumnya Bayern Muenchen menggunduli Barcelona 4-0. menit 55, Lewandowski mengakhiri keperkasaan dan eksplosivitasnya dengan gol ke empatnya dari titik penalti. Pada menit 66 Marco Reus yang berpeluang menciptakan gol diganggu Xabi Alonso dari belakang.

Reus terjatuh dan wasit pun menghadiahkan tendangan penalti.

Lewandowski menjadi algojo, dan kembali Diego Lopez harus memungut bola

(Suara NTB/ist)

PAHLAWAN - Robert Lewandowski menjadi pahlawan bagi Borussia Bortmund, karena berhasil mempermalukan Real Madrid 4-1. dari dalam gawang dan untuk ke empat kalinya itu berasal dari eksekusi Lewandowski. Pada lima menit babak kedua, Lewandowski yang tampil luar biasa dan amat berbahaya, bersama Marco Reus di sayap kiri, menciptakan gol keduanya dini hari itu.

Berdiri on side, Lewandowski meneruskan umpan Reus ketika barisan pertahanan Madrid menyangkanya berada dalam posisi off side. Dia lalu mengonversi umpan Reus itu menjadi gol sehingga kedudukan menjadi 2-1.

5 menit kemudian, penyerang berbahaya dari Dortmund ini menciptakan gol ketiganya atau menciptakan hatrik. Dia melepaskan tembakan keras mengarah tepat ke gawang Madrid, sementa-

ra para bek Madrid dan Diego Lopez tak bisa mengatasinya. Kedudukan pun berubah menjadi 3-1.

Sebelumnya kedudukan 11 setelah blunder bek Mats Hummels dimanfaatkan dengan baik Gonzalo Higuain untuk meneruskan umpan ke Cristiano Ronaldo yang dengan pasti melepaskan tembakan ketika kiper Roman Weidenfeller yang kebingungan antara menghadang Higuain atau Ronaldo.

Gol Ronaldo ini menyamakan gol Dortmund sebelumnya yang juga diciptakan Lewandowski pada menit 8 memanfaatkan umpan silang Mario Gotze yang disambutnya dengan sontekan setelah lepas dari kawalan Pepe, dan tak bisa diatasi Lopez.

“Empat gol Robert Lewan-

dowski luar biasa,” komentar ESPN.com, sembari memuji penampilan hebat Dortmund dan menawan dari penyerang asal Polandia itu.

ESPN menilai satu gol yang dilesakkan Ronaldo untuk Real Madrid hanya akibat kegegabahan Hummels semata. ”Mereka pantas mendapatkan ini, dan Real harus menciptakan pembalikan terbesar jika ingin lolos,” tulis ESPN lagi.

Dari penguasaan bola, Real Madrid memang unggul dengan 56 persen, tetapi Dortmund lebih ofensif dan efektif dalam menyerang.

Dortmund menciptakan 13 upaya yang tujuh diantaranya mengarah ke target, sedangkan Madrid menghasilkan 9 upaya yang empat diantaranya menyasar target. (ant/bali post)

PRSI NTB Keluhkan Anggaran Mataram (Suara NTB) Pelaksanaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Renang di NTB tidak lama lagi akan digelar. Namun, Pengprov PRSI NTB mengaku persiapan panitia belum 100 persen. Alasannya, anggaran penyelenggaraan kejurnas yang masih minim.

“Persiapan sarana pertandingan tak ada masalah.

Hanya saja dana penyelenggaraan kejurnas itu belum

siap,” ungkap Ketua Bidang pembinaan Prestasi Pengprov PRSI NTB, Ahmad Musyafa kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (25/4).

Menurutnya, dalam situasi tersebut pihaknya ingin mengingatkan sejumlah pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan event tersebut, agar tuan rumah dapat mempersiapkan semua kebutuhan penyelenggaraan, sehingga ajang tersebut dapat

berjalan sesuai harapan.

Apalagi, IKIP Mataram dan Pemprov NTB bersama pihak Pengprov PRSI NTB berencana melakukan sharing anggaran. Musyafa berharap Pemprov NTB dan Yayasan IKIP Mataram segera menyalurkan anggaran pelaksanaan untuk biaya penyelenggaraaan event tersebut, sehingga persiapan sejak awal bisa dilakukan. (fan)

Jose Mourinho

Petinju KSB Raih Satu Emas di Kejurnas Tinju Mataram (Suara NTB) Petinju Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Basten sukses mempersembahkan satu medali emas di Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Tinju Amatir di kelas junior putra di GOR Selong Lombok Timur (Lotim) Rabu (24 /4) lalu.

Pelatih Tinju Sasana Notorius KSB, Dugi Cahyono, kepada Suara NTB, mengaku, pihaknya bangga dengan prestasi yang diraih Basten, karena menjadi satu-satunya petinju KSB yang berhasil menyumbangkan medali emas. Semen-

tara dua petinju KSB lainnya, Saputra dan Irfan gagal mengukir prestasi.

Dugi berharap hasil yang dicapai petinju NTB ini dapat memotivasi petinju KSB lainnya agar mampu mengukir prestasi di kancah nasional.

Sekretaris Panitia Pertandingan, Moh. Iqbal MP, yang dihubungi Suara NTB, menjelaskan, petinju yang meraih medali emas terbanyak di event tersebut adalah dari NTB. Di urutan kedua ada kontingen NTT dan Kabupaten Sumbawa di peringkat ketiga besar. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

(Suara NTB/ist)

Lewandowski yang selalu menciptakan gol pada 12 laga terakhir klubnya di Bundesliga tampil fantastis dengan empat gol yang diciptakannya sekaligus makin melambungkan dirinya dalam daftar pencetak gol kedua terbanyak Liga Champions musim ini dengan 10 gol, berselisih dua gol dari Cristiano Ronaldo dengan 12 gol.

Setelah tiga gol sampai

PELATIH Real Madrid Jose Mourinho tak dapat memahami bagaimana bisa timnya yang kokoh itu membiarkan Robert Lewandowski mencetak empat gol dalam laga yang dimenangi Borussia Dortmund 4-1 Kamis dini hari tadi. Tapi dia bersumpah bahwa timnya masih bisa mencapai final Liga Champions.

Juara sembilan kali Liga Champions ini memikul sangat berat di pundaknya pada leg kedua Selasa pekan depan setelah Mourinho mengakui timnya kalah kelas dalam leg pertama semifinal melawan tim Jerman itu.

“Saya melihat sebuah tim yang lebih baik dari tim satunya lagi, secara mental maupun secara fisik. Tim yang lebih baik menang hari ini. Saya marah sekali karena golgol itu tercipta dari kesalahan kami,” kata Mourinho kepada wartawan seperti dikutip Reuters.

“Kami membiarkan dia (Lewandowski) mencetak tiga gol —saya tak tahu soal (gol Lewandowski lewat) penalti— ketika kami tahu pasti siapa dia,” sambungnya kepada Sky Sports. “Kami tahu segalanya tentang dia, anak itu pantas dipuji, namun kami memberinya kejutan besar.”

Penyerang asal Polandia itu mencetak gol pada menit 8, 50, 55 dan 66 lewat tendangan penalti kencang untuk membuat final sesama Jerman menjadi sangat mungkin setelah Barcelona direndahkan 4-0 oleh Bayern Munich Rabu dini hari sebelumnya. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 26 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Jumat, 26 April 2013

SUARA NTB

Halaman 10

TGB.DR.H.M. ZAINUL MAJDI, MA

H.MUH.AMIN, SH. MSi

CALON GUBERNUR NTB

CALON WAKIL GUBERNUR NTB

TGB AMIN (2013-2018) VISI & MISI TERWUJUDNYA MASYARAKAT NUSA TENGGARA BARAT YANG BERIMAN, BERBUDAYA, BERDAYASAING DAN SEJAHTERA MAKNA VISI

PROGRAM MISI 1 PROGRAM MISI 2 MENGEMBANGKAN BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL UNTUK PEMBANGUNAN (NTB BERBUDAYA)

MEMPERCEPAT PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG BERKARAKTER MELALUI PEMANTAPAN KETAATAN BERAGAMA, PENINGKATAN BUDI PEKERTI, DAN PENGEMBANGAN TOLERANSI (NTB BERIMAN)

PROGRAM MISI 5

PROGRAM MISI 4 BERDAYASAING MELALUI OPTIMALISASI PELAYANAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, KELUARGA BERENCANA, DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS, TERJANGKAU DAN BERKEADILAN GENDER (NTB SEHAT DAN CERDAS)

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MEMPERCEPAT PENURUNAN KEMISKINAN, DAN MENGEMBANGKAN KEUNGGULAN DAERAH MELALUI INDUSTRI PARIWISATA, AGROINDUSTRI, DAN EKONOMI KREATIF BERBASIS BUDAYA , SUMBERDAYA LOKAL, DAN IPTEK (NTB BERDAYASAING)

PROGRAM MISI 7 MEMANTAPKAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN (NTB LESTARI)

PROGRAM MISI 3 MELANJUTKAN IKHTIAR REFORMASI BIROKRASI YANG BERSIH DAN MELAYANI, PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN, DAN MEMANTAPKAN STABILITAS KEAMANAN (NTB BERSIH DAN MELAYANI)

PROGRAM MISI 6 MELANJUTKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS ANTAR WILAYAH BERBASIS TATA RUANG (NTB AKSES)

SUARA NTB Jumat, 26 April 2013

Pasar akan Respons Positif Kenaikan Harga BBM Jakarta (Suara NTB) Kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi diperkirakan akan direspons positif oleh para pelaku pasar, termasuk di bursa saham. Demikian disampaikan Analis Recapital Securities Pardomuan Sihombing.

“Menurut saya kenaikan harga BBM tetap akan direspons positif oleh pasar modal. Buktinya saat pemerintah pertama kali mengeluarkan wacana kenaikan itu beberapa waktu lalu, indeks harga saham gabungan terus naik,” kata Pardomuan seusai menjadi pembicara dalam seminar nasional “Peluang dan Tantangan Bank Khusus di Tengah Dominasi Asing” yang diselenggarakan Infobank di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan yang harus diwaspadai pemerintah adalah kemungkinan melonjaknya inflasi sebab jika inflasi meningkat terlalu tajam, investasi akan turun dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. “Kebijakan ini bagus, tapi pemerintah harus cepat implementasikan untuk mencegah orang menimbun BBM sementara,” kata dia.

Dia juga meminta pemerintah mengantisipasi kemungkinan gejolak yang terjadi di masyarakat saat pemberlakuan dua harga BBM bersubsidi. “Logikanya ketika kita beli BBM bersubsidi, kita lihat ada dua harga, yang satu Rp 4.500 yang satu lagi Rp 6.500, itu kan bisa ngamuk orangnya. Tapi secara umum kebijakan ini bagus, untuk menghemat subsidi pemerintah,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa memastikan adanya skema pengurangan konsumsi BBM bersubsidi bagi kendaraan pribadi roda empat atau berplat hitam yang ditetapkan dalam waktu dekat. “Pendalaman kita pada satu titik yaitu mengurangi subsidi bagi plat hitam,” ujar Hatta.

Hatta mengatakan kajian teknis sedang dipersiapkan secara matang oleh Kementerian ESDM dan implementasi kebijakan tersebut menunggu kepastian dari Presiden. “Jangan tanya saya kepastiannya, bicara teknis tanya sama Menteri ESDM,” katanya.

Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga bensin jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 – Rp 7.000 per liter. Sementara, harga BBM bersubsidi untuk sepeda motor dan angkutan umum tetap Rp 4.500 per liter.

Menurut Jero, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp 21 triliun. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Polisi Bantah Halangi Eksekusi Susno Duadji Jakarta (Suara NTB) Pihak Kepolisian membantah telah melakukan upaya untuk menghalangi eksekusi Kejaksaan terhadap Susno Duadji. Kepala Kepolisiaan Negara Republik Indonesia Jenderal Pol Timur Pradopo juga mengatakan siap mengamankan eksekusi tersebut.

“Saya sampaikan tadi tugas polisi adalah mengamankan kegiatan tadi sukses dan tidaknya tergantung pada eksekusi,” kata Timur di Jakarta, Kamis. Terkait adanya Susno meminta perlindungan dari aparat di Polda Jawa Barat (Jabar), Kapolri mengatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan. “Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan bila dalam keadaan terancam,” kata Timur.

Sementara, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Kepolisian Indonesia, Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar, di Jakarta, hari ini, mengatakan, “Ini disalahartikan polisi halangi eksekusi tim eksekutor kejaksaan. Kalau kita lihat peristiwa di Bandung, kehadiran polisi di sana mencegah kondisi yang tidak diinginkan dalam proses eskekusi itu.”

Tidak dia jelaskan lebih lanjut makna pernyataan “mencegah kondisi yang tidak diinginkan dalam proses evakuasi

itu”, kecuali terkait kemungkinan konflik fisik. Menurut dia, hal ini karena ada penafsiran hukum yang beda. Ada beda tafsir terhadap produk hukum terkait masalah putusan Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.

Hari ini, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, Keamanan, Djoko Susilo, menegaskan, semua pihak jangan memberi penafsiran bermacam-macam atas vonis Mahkamah Agung tentang eksekusi hukum Duadji. ”Hal ditafsirkan secara masing-masing, oleh karena itu dalam kondisi seperti kemarin dibawa ke Kepolisian Daerah Jawa Barat atas dasar keinginan tim Jaksa Penuntut Umum maupun pengacara,” ucap dia.

Kehadiran polisi karena ada permintaan untuk bisa.

“Dan perlu diingat dalam proses eksekusi selalu ada unsur kepolisian,” katanya.

Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Lili Pintauli menjelaskan perlindungan yang diberi-

kan kepada terpidana Susno Duadji seharusnya tidak akan menghalangi proses eksekusi terhadap mantan Kepala Badan Reserse dan Kriminal tersebut.

“LPSK tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk menghalangi proses penegakan hukum dan eksekusi terhadap Susno, itu semua kewenangan jaksa,” sebagaimana dijelaskan Lili melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis.

Lili mengatakan bahwa LPSK telah menyarankan agar tim kuasa hukum terpidana Susno Duadji melakukan upaya hukum jika memang ditemukan kejanggalan atau cacat hukum atas proses eksekusi dan putusan kasasi terhadap Susno.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengharapkan polemik mengenai eksekusi Susno dapat diselesaikan di antara aparat penegak hukum. “LPSK menyarankan agar Kapolri (Jenderal Timur Pradopo,red), Jaksa Agung (Basrief Arief) dan Mah-

kamah Agung duduk bersama untuk membicarakan pelaksanaan eksekusi terhadap Susno agar proses eksekusi berjalan lancar dan tidak menjadi polemik dan benturan kepentingan di antara aparat penegak hukum,” jelas Abdul Haris Semendawai.

Perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap Susno berkaitan dengan kapasitas dia sebagai whistle blower dalam kasus korupsi penggelapan pajak. “Majelis Hakim sudah mencantumkan dalam amar putusannya yang menyatakan SD (Susno Duadji) masuk dalam program perlin-

Seorang Sopir Tewas Terbakar Saat Tertidur

KPK Periksa Sri Mulyani dan Pejabat BI di AS (ant/bali post)

KAMISAN - Suciwati, istri dari mendiang pejuang HAM Munir, mengikuti aksi Kamisan dari Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (25/4).

Bekasi (Suara NTB) Seorang sopir perusahaan material bahan bangunan di Jakasampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, tewas terpanggang saat tertidur dalam peristiwa kebakaran bangunan yang mempekerjakan sekitar 70 orang, Kamis siang.

Korban diketahui bernama Iwan (28), sopir PT Kranji Setia Jaya, yang beralamat di di Jalan Raya Patriot Kampung II, Jaka Sampurna, Bekasi Barat, Kota Bekasi. “Iwan tidur di lantai dua saat bangunan ini terbakar sekitar pukul 13.30 WIB hingga ditemukan tewas,” kata salah seorang rekan korban, Yudi Permana, usai memadamkan api.

Menurut dia, api diduga berasal dari puntung rokok salah seorang karyawan perusahaan setempat yang secara sembarangan diletakkan di tempat yang rawan terbakar.

“Iwan kemungkinan sedang tidur pulas, tidak tahu api membesar,” katanya.

Saat api membesar, kata dia, karyawan di lantai gedung itu seluruhnya turun dan menyelamatkan diri dari kobaran api. “Saya sempat mendengar teriakan salah seorang karyawan bahwa ada kebakaran. Makanya langsung turun,” katanya. Melihat kondisi itu seluruh penghuni bangunan yang berjumlah 70 orang berlarian keluar untuk menyelamatkan diri.

Sementara itu, empat unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi memadamkan kobaran api. Begitu api padam, kata dia, Iwan ditemukan sudah dalam kondisi tewas terpanggang dalam kondisi tubuh tertelungkup. “Iwan tewas di kamar bagian paling pojok di mess tersebut,” ujar salah seorang petugas pemadam kebakaran. Hingga kini, peristiwa itu tengah didalami tim forensik Mapolresta Bekasi Kota guna penelusuran lebih lanjut. (ant/bali post)

PDI-P Sampaikan Nota Protes ke Mabes TNI Jakarta (Suara NTB) Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Megawati Soekarnoputri, menyampaikan nota protes kepada Mabes TNI. Nota protes atas serangan yang dilakukan oknum TNI ke kantor DPP PDIP beberapa waktu lalu disampaikan melalui petinggi PDI Perjuangan seperti Mayjen Pol Purn Sidarto Danusubroto, Letjen Pol Purn Muhammad Nurdin, Mayjen TNI Purn Tri Tamtomo, Mayjen TNI Purn Adang Ruchiatna, dan Wasekjen Ahmad Basarah.

Delegasi DPP PDI Perjuangan diterima langsung oleh Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono, KASAD, Jenderal Pramono Edhie Kasum TNI, Kadispen TNI dan beberapa pejabat teras lainnya.

“Kita menyampaikan nota protes Ketua Umum DPP PDI Perjuangan atas insiden penyerangan yang dilakukan oleh oknum-oknum TNI AD terhadap satgas dan staf partai di halaman gedung kantor DPP PDIP jl Lenteng Agung 99 Jaksel pada pagi hari ini pkl 8.30-9.30 Wib di Mabes TNI Cilangkap Jakarta,” kata Wasekjen PDIP, Ahmad Basarah, di Jakarta, Kamis.

Dikatakan anggota Komisi III DPR RI itu, nota protes tersebut disampaikan karena tindakan oknumoknum TNI AD terhadap telah melanggar jurisdiksi partai dan mengganggu kewibawaan partai. “DPP PDI Perjuangan meminta kepada Pimpinan TNI untuk mengambil sikap tegas sesuai hukum yang berlaku atas tindakan oknum-oknum TNI AD tersebut,” kata Basarah.

Selain itu, sikap protes tersebut kami lakukan juga sebagai salah bentuk koreksi terhadap pembinaan personil di jajaran

TNI. “Hal itu kami lakukan juga karena rasa cinta kami terhadap institusi TNI yang harus kita jaga bersama kewibawaannya di mata masyarakat, baik dalam maupun luar negeri,” ujar Basarah. Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI berjanji meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap personil TNI. “Sementara KASAD, Jenderal Pramono Eddy menyampaikan permohonan maaf atas insiden yang melibatkan anak buahnya tersebut dan menyatakan bahwa ke sepuluh oknum TNI AD yang terlibat aksi kekerasan di kantor DPP PDI Perjuangan sudah di tahan, dan lima diantaranya akan dilakukan proses hukum di peradilan militer karena terindikasi melakukan tindak pidana,” kata Basarah.

Bahkan Pramono mengaku heran, karena sebagai mantan ajudan Presiden Megawati mestinya para oknum TNI dari Yon Zikon 13 itu tahu bahwa tempat itu adalah kantor DPP PDI Perjuangan,” tambah Basarah. (ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si.

Ahmad Basarah

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Selain Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani, KPK juga akan memeriksa pejabat Bank Indonesia yang ada di Amerika Serikat (AS) terkait dengan kasus korupsi fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Selain Bu Sri Mulyani, penyidik KPK juga memeriksa pejabat Bank Indonesia di Amerika Serikat, yaitu Kepala Kantor Bank Indonesia di sana Wimboh Santoso,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Kamis.

Pada hari Senin (22/4), tiga orang penyidik KPK telah berangkat ke Amerika Serikat untuk memeriksa mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang saat ini menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia di Washington DC Amerika Serikat.

“Pemeriksaan Wimboh Santoso dilaksanakan kemarin, sedangkan pemeriksaan Bu Sri Mulyani belum dilakukan.

Akan tetapi, tim tidak akan pulang ke Indonesia sebelum pemeriksaan selesai dilakukan,” tambah Johan. Wimboh pada tahun 2008 saat FPJP diberikan menjabat sebagai Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia.

Hari ini, KPK juga memeriksa Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah menjabat sejak Maret 2007 sebagai Direktur Bidang Pengawasan BI. Pada tahun 2008, saat FPJP diberikan, Halim menjabat sebagai Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) BI yang merekomendasikan kegagalan Bank Century dapat berdampak sistemik.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa Bank Indonesia Budi Mulya sebagai tersangka pada tanggal 7 Desember 2012, sementara mantan Deputi Bidang V Pengawasan BI Siti Chodijah Fajriah adalah orang yang dianggap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Budi Mulya dikenai pasal penyalahgunaan kewenangan dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah pada UU No. 20/2001 tentang perbuatan menguntungkan diri sendiri. Pemberian pinjaman ke Bank Century bermula saat bank tersebut mengalami kesulitan likuiditas pada bulan Oktober 2008.

Manajemen Century mengirim surat kepada Bank Indonesia pada tanggal 30 Oktober 2008 untuk meminta fasilitas repo aset senilai Rp 1 triliun. Namun, Bank Century tidak memenuhi syarat untuk mendapat FPJP karena masalah kesulitan likuiditas Century sudah mendasar akibat penarikan dana nasabah dalam jumlah besar secara terus-menerus.

Century juga tidak memenuhi kriteria karena rasio kecukupan modal (CAR) yang hanya 2,02 persen, padahal sesuai dengan aturan Nomor 10/26/PBI/2008 tanggal 30 Oktober 2008, syarat untuk mendapat bantuan itu adalah CAR harus 8 persen.

Audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Century menyimpulkan adanya ketidaktegasan Bank Indonesia terhadap bank milik Robert Tantular tersebut karena diduga mengotak-atik peraturan yang dibuat sendiri agar Century bisa mendapat FPJP, yaitu mengubah Peraturan Bank Indonesia No. 10/26/PBI/2008 mengenai persyaratan pemberian FPJP dari semula dengan CAR 8 persen menjadi CAR positif.

BPK menduga perubahan ini hanya rekayasa agar Century mendapat fasilitas pinjaman itu karena menurut data BI, posisi CAR bank umum per 30 September 2008 berada di atas 8 persen, yaitu berkisar 10,39 - 476,34 persen dan satu-satunya bank yang CAR-nya di bawah 8 persen hanya Century.

BI akhirnya menyetujui pemberian FPJP kepada Century sebesar Rp 502,07 miliar karena CAR Century sudah memenuhi syarat PBI. Belakangan, BI bahkan memberi tambahan FPJP Rp 187,32 miliar sehingga total FPJP yang diberikan BI kepada Century sebesar Rp 689 miliar.

Posisi CAR Century ternyata sudah negatif 3,53, bahkan sejak sebelum persetujuan FPJP. Artinya, BPK menilai BI telah melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang menyatakan bank yang dapat mengajukan FPJP adalah bank dengan CAR positif. Selain itu, jaminan FPJP Century hanya Rp 467,99 miliar atau hanya 83 persen yang melanggar PBI No. 10/30/ PBI/2008 mengenai jaminan kredit. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Timur Pradopo

dungan LPSK dan merupakan whistle blower,” katanya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung menolak pengajuan kasasi Susno dan tetap memutuskan agar Susno tetap dibui sesuai vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu tiga tahun enam bulan. Namun hingga kini Susno masih menolak untuk menjalani eksekusi dengan berbagai alasan.

Proses eksekusi terhadap Susno yang seharusnya dilakukan pada Rabu (24/4) pagi tidak berjalan mulus karena Susno melakukan perlawanan hingga akhirnya dia dibawa ke Markas Besar Polda Jawa Barat dari kediamannya di Kompleks Jalan Pakar Raya No. 6 Kelurahan Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Pihak Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan eksekusi purnawirawan jenderal bintang tiga itu akan dijadwalkan ulang namun belum disebutkan kapan eksekusi itu akan kembali dilakukan. Susno terbukti menyalahgunakan kewenangannya saat menjabat Kabareskrim Mabes Polri untuk melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus Arowana dengan menerima hadiah sebesar Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus tersebut. (ant/bali post)

Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Jumat, 26 April 2013

Dewan Serahkan Rekomendasi LKPJ Gubernur NTB Tahun 2012 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan 2008 – 2013 DPRD NTB secara resmi menyerahkan keputusan mengenai rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur untuk tahun 2012 dan LKPJ akhir masa jabatan 2008 – 2013. Penyerahan keputusan terkait rekomendasi itu dilakukan dalam rapat paripurna istimewa yang digelar Kamis (25/4).

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTB, L. A. Khalik Iskandar dan H. L. M. Syamsir, SH menyerahkan dokumen keputusan DPRD NTB terkait rekomendasi LKPJ tersebut kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang didampingi oleh Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM. Gubernur sendiri memberikan apresiasinya atas keputusan DPRD NTB tersebut. Menurutnya, rekomendasi DPRD NTB tersebut bisa diartikan bahwa berbagai pro-

gram dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan bersama selama waktu lima tahun ini, berada pada jalur yang benar. “Serta telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan daerah kita tercinta - Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Namun Gubernur juga mengakui bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus dioptimalkan pencapaiannya pada sisa kurun waktu hingga September 2013. Menurut Gubernur, upaya mewujudkan visi Nusa Tenggara Barat yang Beriman dan Berdayasaing (NTB Bersaing), hingga akhir tahapannya, memang bukanlah ikhtiar yang mudah untuk diraih, dengan keterbatasan sumberdaya yang kita miliki. “Ikhtiar mewujudkan NTB Bersaing, membutuhkan konsentrasi dan pencurahan segenap kemampuan dan potensi yang kita miliki, membutuhkan kebersamaan seluruh pemangku amanah dan dukungan seluruh masyarakat,” ujarnya.

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman diapit dua Wakil Ketua DPRD NTB, L. A. Khalik Iskandar dan H. L. M. Syamsir, SH

Gubernur NTB dan Wagub NTB menyimak jalannya rapat paripurna istimewa.

Ia menambahkan, kemitraan strategis yang telah terjalin secara profesional dan proporsional, antara legislatif dan eksekutif selama ini, Alhamdulillah telah dibuktikan dengan berbagai capaian dan hasil positif, bagi kemajuan pembangunan daerah.

“Insya Allah sejarah mencatat, bahwa kita bersama dan atas dukungan masyarakat, telah secara sungguh-sungguh, senantiasa berikhtiar dan berjuang, memperbaiki dan mem-

bangun berbagai sendi kehidupan masyarakat, serta mengangkat marwah Nusa Tenggara Barat,” ujarnya.

Karenanya, dalam kesempatan tersebut Gubernur kembali mengingatkan kepada semua pihak, agar tetap memperkuat dan menyatukan komitmen. “Mencurahkan segenap kemampuan, serta yang terpenting, senantiasa bekerja dengan integritas tinggi, melakukan perkhidmatan bagi masyarakat dan daerah tercinta – nusa tenggara barat.” (*)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi didampingi Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM, menerima keputusan DPRD tentang rekomendasi terhadap LKPJ Tahun 2012 dan Akhir Masa Jabatan Gubernur 2008 – 2013 dari Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman.

Gubernur NTB dan Wagub NTB berpose bersama Pimpinan DPRD NTB

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. M. Nur, SH, MH, bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir dalam rapat paripurna istimewa.

Korban Gedung Ambruk di Bangladesh Jadi 147 Dhaka Jumlah korban jiwa akibat gedung ambruk di Bangladesh menjadi 147 jiwa.

Sementara itu, sebanyak 2.000 orang lainnya mengalami luka - luka.

Peristiwa di Savar - pinggiran Ibu Kota Bangladesh, Dhaka - disebut-sebut sebagai salah satu peristiwa paling buruk di Bangladesh. “Jumlah korban jiwa akibat ambruknya gedung tersebut telah naik jadi 147,” kata petinggi kepolisian Wali Ashraf kepada kantor berita Xinhua, Kamis pagi.

Gedung itu berisi empat pabrik pakaian jadi, satu kantor cabang bank dan ratusan toko.

Pemerintah meminta ditutupnya gedung tersebut sehari sebelum peristiwa setelah bangunan itu mengalami retak-retak , tapi pemilik pabrik dilaporkan membangkang perintah tersebut.

Setelah insiden tersebut, para petugas pemadam kebakaran dan personel militer bekerja keras sepanjang pagi di gedung Rana Plaza di Savar, 30km di luar Dhaka, untuk menyelamatkan para pekerja yang terperangkap di dalam gedung itu.

Seorang petugas pemadam kebakaran mengemukakan kepada Reuters sekitar 2.000 orang berada di gedung tersebut

ketika lantai atas ambruk. Industri garmen yang melejit di Bangladesh sering dilanda kebakaran dan insiden-insiden lainnya selama beberapa tahun belakangan ini, kendatipun ada usaha untuk meningkatkan standar keselamatan kerja.

November tahun lalu 112 pekerja tewas akibat kebakaran di satu pabrik di daerah industri pinggiran Dhaka.

“Tampaknya seperti gempa melanda di sini,” kata seorang

penduduk ketika ia melihat lokasi pabrik yang ambruk itu.

Ambulan berdatangan melewati kelompok pekerja dan para keluarga korban yang masih terperangkap dalam reruntuhan.

“Saya bekerja d lantai ketiga, dan kemudian tiba-tiba saya mendengar suara yang memekakkan, tetapi tidak dapat memahami apa yang terjadi. Saya lari dan kepala saya dihantam suatu benda,” kata

PENGUMUMAN MARI KITA SUKSESKAN RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA DPRD NTB DALAM RANGKA PENYAMPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR NTB MASA JABATAN 2013 – 2018 PADA HARI JUMAT 26 APRIL 2013 JAM 09.00 WITA DI RUANG SIDANG UTAMA KANTOR DPRD NTB

Sohra Begum seorang pekerja di salah satu dari pabrikpabrik garmen itu.

M.M Niazuddin, menteri kesehatan pemerintah, mengemukakan kepada Reuters tentang gambaran korban tewas dari insiden tersebut.

Mohammad Asaduzzaman,

komandan kantor polisi daerah itu, mengatakan para pemilik pabrik itu tampaknya mengabaikan satu peringatan agar tidak mengizinkan para pekerja mereka memasuki gedung itu setelah ada satu keretakan di blok itu, Selasa.

Gedung-gedung di kota Dha-

ka yang padat itu kadangkadang dibangun tanpa izin dan banyak yang tidak menaati peraturan-peraturan konstruksi.

Puluhan orang tewas ketika satu pabrik garmen di daerah yang sama ambruk delapan tahun lalu. (ant/bali post)