HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500
Rp. 40.000 Rp. 45.000
SUARA NTB
NOMOR 93 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Pengemban Pengamal Pancasila
RABU, 26 JUNI 2013
12 HALAMAN
Wawancara Khusus Pimpinan DPRD Kota Mataram (3-Habis)
Tingkatkan Kapasitas SDM, Pemkot Jangan Malu Belajar ke Provinsi PREDIKAT WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) memang merupakan komitmen bersama antara eksekutif dengan legislatif. Mengapa Kota Mataram belum bisa mencapai predikat WTP, menurut Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, lebih karena persoalan SDM. Dalam wawancara khusus dengan Suara NTB, ia mempersilahkan Walikota Mataram mewujudkan rencananya membentuk lembaga baru yang nantinya akan mengelola aset. Namun yang terpenting untuk diperhatikan dalam hal ini adalah masalah SDM. Karena selama ini, kata Wayan Sugiartha, yang men-
jadi kendala dalam mencapai WTP dan juga diakui oleh eksekutif, memang masalah SDM yang akan fokus menangani aset ini. Pemkot Mataram tidak mempunyai SDM yang fokus mengurus persoalan aset. Hal ini juga pernah terungkap ketika Pansus Aset menyampaikan rekomendasinya. Bahwa memang di Kota Mataram SDM yang secara intens menangani masalah aset, masih sangat kurang. ‘’Jangan nanti kita bentuk lembaga baru tapi SDMnya sama, sama juga bohong,” ucapnya. Untuk meningkatkan kapasitas SDM yang bakal fokus mengurus masalah aset, perlu ada pelatihan ataupun pendidikan khusus.
Langkah ini dimaksudkan supaya SDM tersebut betul-betul fokus menangani masalah aset. Ia mewanti-wanti, j a n g a n sampai SDM yang mengurus masalah aset nantinya, berasal dari latarbelakang pendidikan umum. Wayan Sugiartha berharap, Pemkot Mataram bisa mencapai target WTP, tidak sematamata karena akan dibentuk
lembaga atau badan, tetapi penekanannya lebih kepada kesiapan SDM. Bersambung ke hal 5
Tidak ada salahnya kita bertanya, ndak perlu gengsi untuk ke arah yang lebih baik
I Wayan Sugiartha
Penanganan Gempa Lambat
Korban Tidur di Kandang Sapi, Makannya Jagung Rebus
Tanjung (Suara NTB) Pola penanganan gempa yang dikeluhkan warga masih lambat, berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan dasar korban gempa belum tertangani. Terpal, tenda, selimut dan makanan pokok, masih menjadi persoalan lapangan. Akibatnya, ada warga yang ditemukan menyulap kandang sapi sebagai tempat tinggal, dan makan makanan seadanya.
TO K O H Kecewa Pengusaha Hotel TAMPARAN cukup telak dunia usaha perhotelan di KLU, dilayangkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH. MM. MH. Selasa (25/6), rombongan Kapolda bersama Wabup KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., dan Kapolres KLU, AKBP Ronny Azwawie, SIK., di sela-sela kunjungan lapangan ke Dusun Kapu, Desa Jenggala, mengkritik keras pengusaha hotel yang menjamur di KLU. Namun, hingga hari ketiga pascagempa, kelompok usaha ini, belum tergerak menyalurkan bantuan bagi korban gempa. Turun dari Lapangan Tanjung menggunakan helikopter Polda NTB, Mochammad Iriawan Bersambung ke hal 5
KO M E N TTAA R
Di Dusun Orong Kopang, Desa Medana, Kecamatan Tanjung, beberapa warga terpaksa mengkonsumsi jagung dan ubi rebus. Selasa (25/6), keluarga Asnawi, dan Ali Asgar, sudah tiga malam tidur di kandang sapi sejak kejadian gempa, Sabtu (22/6). Kandang sapi yang berukuran 2x3 meter itu ditutup hanya dengan lembaran kertas sak semen. Di tanah kandang yang masih basah, masih terlihat jelas warna kotoran sisa pembersihan. Kotoran ternak sapi itu di buang ke samping kandang, karena malam hari keluarga ini tidur di dalamnya. Bersambung ke hal 5 (Suara NTB/ari)
PANTAU - Bupati KLU, Djohan Sjamsu bersama Kapolda NTB, Mochammad Iriawan dan Danrem 162/WB, Sofian Chandra sesaat setelah mendarat dengan helikopter meninjau kondisi gempa dari udara. Peta lokasi gempa dan daerah yang paling parah terkena dampak bencana alam di KLU (kanan).
Kerusakan Gempa Melonjak hingga 6.878 Rumah DATA jumlah korban rumah (KK) yang terkena dampak gempa bumi di Kabupaten Lombok Utara (KLU) melonjak. Hasil data yang masuk di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU sampai dengan Selasa (25/6) pukul 12.00 Wita, sebanyak 6.878 rumah atau KK. Tak hanya itu, angka fasilitas umum yang dilaporkan masyarakat mengalami kerusakan juga bertambah dari sebelumnya 66 unit (tanggal 24/6) menjadi 70 unit tertanggal 25 Juni. Adapun rincian jumlah rumah rusak, tercatat
BLSM Mulai Disalurkan untuk Masyarakat NTB
(Suara NTB/dok)
Mataram (Suara NTB) Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), H. Helmy Faishal Zaini meminta kesiapsiagaan PT Pos Indonesia dan Pemda untuk mengawal proses pendistribusian dan pembagian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) supaya tepat sasaran dan berjalan lancar. Diharapkan, pembagian
Etika dan Moral Caleg PERSOALAN etika dan moral yang kemungkinan dihadapi oleh sejumlah calon legislatif (Caleg) yang sudah terdaftar di Daftar Calon Sementara (DCS) untuk Pemilu 2014 kembali dicermati menyusul adanya laporan terkait persoalan – persoalan tersebut. KPU NTB juga menyiapkan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilu 2014 mendatang. Demikian disampaikan Ketua KPU NTB, Drs. Darmansyah, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB. M e n u r u t Darmansyah, Bersambung ke hal 5
Darmansyah (Suara NTB/dok)
ada di tiga Kecamatan (Pemenang, Tanjung, Gangga), tersebar di 10 Desa dan 82 Dusun, dengan gambaran umum kategori rumah rusak ringan 2.425 unit, rusak sedang 2.899 dan rusak berat 1.568. Diperkirakan, angka ini akan menembus 7.000 unit dengan sisa input data 5 persen lagi. Angka ini jauh lebih tinggi dari data yang disodorkan Bupati KLU, H.Djohan Sjamsu dalam keterangan persnya di Aula Bupati, sore kemarin, sebanyak 3.626 unit. Bersambung ke hal 5
BLSM tidak menimbulkan kericuhan sehingga bila diperlukan, pemda perlu meminta bantuan aparat Kepolisian untuk mengawalnya. ‘’Saya memohon kesiapsiagaan aparat dari PT Pos Indonesia untuk secara jeli dan detil agar tidak ada kesalahan teknis . Kemudian agar tepat sasaran karena datanya by name by address berdasarkan masyarakat miskin, sudah ada
ketentuan. Jangan sampai menimbulkan kericuhan,” pesan usai pendistribusian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) untuk pengambilan BLSM di Kantor Pos Mataram, Selasa (25/6) sore kemarin. Bersambung ke hal 5
KPS - Menteri PDT, H. Helmy Faishal Zaini didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur dan Kepala Kantor Pos Mataram, Jaka Sunara memberikan KPS kepada salah satu penerima asal Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram, Selasa (25/6) sore kemarin. (Suara NTB/nas)
KPK Prihatin Banyak Kasus di Daerah Menguap
Akibat Kelemahan Pengawasan dan Minus Keterbukaan Penegak Hukum Ekspektasi publik terhadap proses penegakan hukum di negeri ini, memang belum sepenuhnya terpenuhi. Justru yang terjadi, banyak kasus yang hilang di tengah jalan, ada juga yang diputuskan oleh penegak hukum di SP3-kan dengan berbagai pertimbangan. Versi KPK, model proses penegakan hukum semacam ini banyak terjadi di daerah.
DALAM sebuah acara di Jakarta, Ketua KPK Abraham Samad menyebut banyak kasus (dugaan tindak pidana korupsi) di daerah yang raib, tidak lepas dari lemahnya pengawasan publik. Meski tidak merinci daerah mana dan kasus korupsi seperti apa yang dianggap sering raib, namun menurut Abraham ketatnya pantauan
publik justru berbanding lurus dengan kelanjutan penanganan sebuah kasus korupsi. Hal ini harus disadari terjadi, baik di Kejaksaan maupun Kepolisian. Lemahnya pengawasan ini juga diakui Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB, Ahyar Supriadi, SH. Bersambung ke hal 5
LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :
0370-639543
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
SUARA MATARAM
Halaman 2
PPDB di Mataram Diduga Diwarnai Kecurangan Sterilkan PKL SEBAGAI upaya menjaga kenyamanan areal publik, Satpol PP Kota Mataram terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Saat ini, Satpol PP Kota Mataram tengah berupaya mensterilkan kawasan Jalan Udayana khususnya di areal jogging track dari para pedagang kaki lima (PKL). Kepala Seksi (Kasi) Kerjasama Sat Pol PP Kota Mataram, Moh. Gazali, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, upaya penertiban dan sterilisasi kawasan Udayana merupakan perintah dari Peraturan Walikota (Perwal) (Suara NTB/smd) yang telah ditetapkan bersaMoh. Gazali ma. “Dalam Perwal itu sudah dijelaskan terkait dengan penataan kawasan Udayana. Untuk areal jogging track harus steril dari PKL,” katanya. Mengacu pada Perwal itu, pihaknya sudah berkirim surat ke seluruh PKL yang jumlahnya mencapai 15 PKL tersebut, beberapa waktu lalu. Dalam surat tersebut, Satpol PP mengimbau agar areal jogging track itu sudah steril pada 24 Juni ini. “Tapi, APKLI sudah bersurat dan meminta waktu selama tiga hari ini, melakukan itu. Jadi kita tunggu,” imbuhnya. Kendati demikian, Gazali menegaskan, pihaknya tidak akan mentoleril sikap ingkar para PKL yang mungkin saja terjadi. “Sejauh ini kita masih melakukan pendekatan persuasif, tapi, jika masih saja membandel tentu tindakan represif akan kita lakukan. Kita akan bertindak lebih tegas lagi,” ancamnya. Ditanya mengenai alasan pihaknya mensterilkan kawasan Udayana, dia menjelaskan, sesuai Perwal dimaksud, Pemkot Mataram mencoba memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas di kawasan tersebut. “Banyak warga yang berolah raga disana, tapi selama ini terganggu oleh PKL yang jumlahnya terus meningkat,”katanya. (smd)
Dari Pungli Hingga Curi Start Mataram (Suara NTB) – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 belum usai. Namun berbagai kecurangan terkait dengan pelaksanaan PPDB di Kota Mataram, diduga sudah marak terjadi. Pantauan Ombudsman, berbagai praktik kecurangan terjadi di beberapa sekolah. Mulai dari curi start pelaksanaan PPDB, pungutan liar (pungli), hingga kemunculan calo yang mencatut nama pejabat teras. Indikasikecuranganinimenurut Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, SH., terjadi di sejumlah sekolah tingkat SD, SMP dan SMA/SMK di Kota Mataram. Di SDN 1 Ampenan misalnya, tidak hanya menutup pendaftaran di hari pertama pendaftaran. SD ini diduga melakukan pungli pada calon peserta didik baru, dengan meminta orang tua calon siswa mentransfer sejumlah uang ke rekening sekolah, jika ingin terdaftar di SD tersebut. “Orang tua diminta transfer ke nomer rekening sekolah di salah satu Bank, dengan jumlah nominal Rp 500.000 - Rp 1.000.000,” terangnya Selasa (25/6) kemarin. Setelah di cek, nomer rekening 0012294613017 ini merupakan nomer rekening sekolah ber-
sangkutan di salah satu bank. Menurut Adhar, hal ini jelas melanggar peraturan Permendikbud RI nomer 6 tahun 2011 tentang larangan pungutan biaya pendidikan pada jenjang SD dan SMP. “Dalam bentuk apapun itu tidak boleh. Termasuk yang di SDN 1 Ampenan, kita sudah laporkan itu ke dinas,” jelasnya. Selain praktik pungli, beberapa sekolah dasar seperti SDN 2 Cakra, SDN 7 Mataram, SDN 41 Mataram, SDN 9 Mataram, SDN 13 Mataram dan SDN 1 Ampenan, terbukti mencuri start dengan membuka pendaftaran lebih awal, yaitu H-2 sebelum pelaksanaan PPDB. Akibatnya di hari pertama PPDB, sekolah-sekolah ini telah full dan
menutup pendaftaran. Selainberdampakpadacalonpeserta didik dan sekolah-sekolah sekitar,merekaterbuktimelanggarketentuan juknis PPDB Dinas Dikpora Kota Mataram, yang telah menentukan jadwal pelaksanaan PPDBmulaitanggal24-27Juni2013. Menurut ombudsman, sekolahsekolah seperti ini biasanya menggunakan sistem kolektif dalam menerima calon peserta didik baru. Tudingan mencuri start pendaftaran calon siswa baru ini juga sempat terjadi di SMPN 2 Mataram dan SMAN 1 Mataram. Sebagai sekolah bekas RSBI, beberapa sekolah ini sempat melakukan penjaringan potensi akademik, untuk para calon siswa pada jenjang di bawah-
tidak boleh, dia meminta bantuan berupa materi ataupun uang. Kan sudah jelas nggak boleh dalam aturan PPDB,” pungkasnya. (nia)
(Suara NTB/nia)
BEBERKAN BUKTI - Kepala Ombudsman Perwakilan NTB Adhar Hakim, membeberkan bukti kecurangan dalam pelaksanaan PPDB online di Kota Mataram.
Minta Jaminan, PKL Belum Bongkar Lapak
Buka Jurusan Baru MESKI terhitung sekolah baru, namun animo masyarakat mendaftar di SMKN 9 Mataram cukup banyak. Hingga hari kedua Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013, 133 siswa telah terdaftar di SMKN 9 Mataram. Jumlah ini tidak lepas dari dibukanya satu jurusan baru, yaitu teknik komputer jaringan. Kepala SMKN 9 Mataram Ridwan S.Pd., MM.Pd., Selasa (25/6) kemarin menyebutkan sebelumnya SMKN 9 Mataram hanya membuka tiga juru(Suara NTB/nia) san yaitu teknik ototronik, Ridwan teknik sepeda motor dan multimedia. Namun mulai tahun ajaran baru ini sekolah membuka jurusan baru yaitu teknik computer jaringan. “Kita juga sudah siapkan tenaga pengajarnya,” terang Ridwan. Dengan besarnya animo masyarakat ini, Ridwan berharap pemerintah mau memprioritaskan SMKN 9 Mataram mendapat bantuan ruang kelas baru. Diakuinya, hingga saat ini gedung SMKN 9 Mataram belum dilengkapi dengan fasilitas ruang laboratorium dan bengkel praktik siswa. Dengan bertambahnya jurusan ini, rencananya tahun ajaran baru ini SMKN 9 Mataram akan menerima enam rombongan belajar dengan jumlah 36 siswa per rombel. Sekolah yang telah meluluskan 100 persen siswanya dalam UN 2013 ini, meminta kepada pemerintah untuk menambah jumlah guru kejuruan karena dianggap masih kurang. Dari 40 guru yang ada di SMKN 9 Mataram, hanya ada 3 guru otomotif dan 2 guru multimedia. Padahal dengan beberapa jurusan yang dibuka saat ini, SMKN 9 Mataram semestinya memiliki minimal enam guru dalam setiap kompetensi keahlian. Untuk mensiasati pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar ini, SMKN 9 Mataram memaksimalkan tenaga guru yang ada. “Kita berharap dengan animo masyarakat yang tinggi ini, SMKN 9 Mataram bisa diprioritaskan,” pungkasnya. (nia)
nya. Namun setelah berkoordinasi dengan Dinas Dikpora, seluruh kegiatan ini dihentikan. Sementara itu dihubungi terpisah, Kepala Dinas Pendidikan PemudadanOlahraga(Dikpora)Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy M.Pd., kemarin menyebutkan telah memanggil guru dan kepala sekolah SDN 1 Ampenan dan meminta sekolah mengembalikan uang hasilpunglipadaorang tua siswa. Melakukan penarikan biaya pada calon siswa baru ini menurutnyatelah melanggar aturan dan t i d a k dibenarkan. “Sangat
(Suara NTB/nia)
Suasana PPDB di SMPN 17 Mataram.
Sekolah Pinggiran Mulai Diminati Mataram (Suara NTB) – Berbeda dengan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sebelumnya, tahun ini sekolah pinggiran mulai banyak diminati calon peserta didik. Terbukti di hari pertama dan kedua PPDB online, jumlah calon siswa baru yang mendaftar di beberapa sekolah pinggiran menunjukkan trend meningkat. Di SMPN 17 Mataram misalnya,sekolahyangberadadiwilayah perbatasan Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat ini hingga hari kedua telah menerima sedikitnya 129 siswa, dengan kuota 86 siswa dalam kota dan 43 siswa luar Kota Mataram. Jumlah ini menurut Kepala SMPN 17 Mataram H. Lalu Sidiq jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sejumlah 88 siswa. Hal serupa juga dialami SMPN
18Mataram.Tahuninidenganprogram seragam gratisnya, SMPN 18 Mataram berhasil menjaring 61 siswa. “Jadi yang 61 ini siswa yang sudah memilih SMPN 18 Mataram sebagai pilihan pertama,” jelas Kepala SMPN 18 Mataram Saptadi Akbar. Namun yang masih menjadi dilema sekolah perbatasan terutama SMPN 17 Mataram dan SMPN 19 Mataram adalah ketentuan jumlah kuota antara siswa dalam kota dan luar kota Mataram yang tidak dapat terpenuhi sesuai kuota. Menurut aturan PPDB sekolah semestinya menerima 95 persen siswa dalam kota Mataram dan 5 persen siswa luar Kota Mataram. Dilihatdarisegigeografissekolah, SMPN 17 Mataram berbatasan dengan wilayah Lombok Barat. Beberapa calon siswanya bahkan ban-
yakyangberasaldariKuranji,Bajur, PengsongdanTrongTawah. Hal senada diungkapkan oleh Kepala SMPN 19 Mataram Jupni Amri. Memiliki lokasi di wilayah perbatasan Mataram, banyak diantara calon siswanya berasal dari Kabupaten Lombok Barat. Hingga hari kedua ada 140 siswa yang telah mendaftarkan diri ke SMPN 19 Mataram, 15 persen diantaranya merupakan siswa luar Kota Mataram. Menanggapi hal ini kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. H. Ruslan Effendy M.Pd berjanji akan mempertimbangkan ketentuan kuota ini bagi sekolah-sekolah yang berada di perbatasan Kota Mataram. Jika nantinya sekolah pinggirankekuranganmurid,makaaturankuota95persendan5persenini hanya berlaku di sekolah-sekolah yang kelebihan siswa. (nia)
Mataram (Suara NTB) Program penertiban dan penataan kawasan eks Pelabuhan Ampenan nampaknya akan sedikit terhambat. Pasalnya, sebagian besar pedagang kaki lima (PKL) dan kafé yang berada di klaster 1 masih belum melakukan pembongkaran terhadap lapak miliknya. Salah seorang pemilik Kafé, Ikral, Selasa (25/6) kemarin mengatakan, seluruh PKL dan pelaku usaha yang berada di klaster 1 akan menggelar pertemuan sore harinya. Pertemuan itu dilakukan untuk menyatukan persepsi guna mendesak Pemkot Mataram tidak membongkar tanpa mencarikan solusi bagi mereka. Kalangan pedagang menurut dia, sampai saat ini belum ingin membongkar lapak maupun tempat usaha mereka. Mereka meminta kejelasan dari pemerintah melalui sebuah pernyataan diatas kertas. “Untuk membongkar ini, sehari saja selesai. Tapi bagaimana nasib kita selanjutnya. Kita belum tahu,” ungkapnya. Tak hanya itu, desakan untuk membongkar lapaklapak PKL dan kafé itu dalam waktu satu minggu terkesan sangat men-
dadak. Pasalnya, pada sosialisasi yang dilakukan Sabtu lalu, pembongkaran lapak PKL tidak akan dilakukan, karena hanya fokus untuk membangun tempat relokasi. “Tapi tiba-tiba saja disini berubah, tanpa pemberitahuan sebelumnya, kita hanya dikasih waktu satu minggu,” ungkap Ikral. Setelah sehari sebelumnya, Pemkot Mataram melakukan pembongkaran terhadap bangunan milik PT. Gunung Lawoe Mercu Buana, sesuai rencana, pembongkaran akan dilanjutkan oleh tim revitalisasi dengan menyasar lapaklapak PKL yang ada di sebelah barat atau klaster 1. Namun, memasuki hari kedua, lapak PKL di klaster 1 tetap kokoh berdiri tanpa adanya aktivitas pembongkaran oleh warga. Sebelumnya, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menegaskan, setelah membongkar bangunan milik PT. Gunung Lawoe, rencananya pembongkaran juga akan dilakukan terhadap lapaklapak PKL yang ada di sebelah barat. “Kami minta dalam waktu satu minggu kawasan ini sudah clear,” tegasnya. (smd)
Diduga Tilep Dana Nasabah RP 2,4 Miliar
Bendahara Bank NTB Dituntut 4,6 Tahun Mataram (Suara NTB) Dugaan korupsi di Bank NTB Cabang Pembantu Tente, Kabupaten Bima masuk tahap penun-
tutan. Terdakwa dalam kasus ini, Syafrudin yang menjabat sebagai bendahara, dituntut 4 tahun 6 bulan penjara. Terdakwa dinilai JPU bersalah karena diduga tilep dana nasabah senilai Rp 2,4 miliar. Dalam materi tuntutannya, JPU EdiTantoPutra,SHmenjeratterdakwadengandakwaanSubsidairPasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Sebagaimana diubah Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Terdakwa didenda 100 Juta subsidair 3 bulan penjara. Tidak hanya itu terdak-
wadiwajibkanmembayaruangpengganti Rp 2,4 Miliar subsidair penjara 3 tahun 6 bulan penjara. “Hal yang memberatkan terdakwa,karenatidakmengakuiperbuatannya dan menimbulkan kerugian Negara,”tegas Edo, sapaan JPU yang juga Kasi Intel Kejari Bimaini.Atasdakwaanitu,Syafrudin melalui tim kuasa hukumnya akan mengajukan pembelaan. Siding dipimpin Ketua Majelis Hakim Tipikor, Kayat,SH, MH ini,akan dilanjutkan pecan depan dengan agenda pledoi terdakwa. (ars)
(Suara NTB/smd)
MASIH BERDIRI - Lapak-lapak PKL di eks Pelabuhan Ampenan masih berdiri. Perintah pembongkaran nampaknya belum dilaksanakan oleh para pedagang.
Tagih Janji Pemerintah
Warga Mataram Masih Ada yang BAB di Sungai Bagi sejumlah warga yang pemukimannya berada di sekitar aliran sungai atau irigasi, buang air besar (BAB) di sembarang tempat seperti di sungai sepertinya sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Setidaknya hal itu terjadi di kawasan Kota Mataram khususnya daerah pinggiran. Padahal, tanpa disadari kebiasaan BAB di sembarang tempat sebenarnya bisa berdampak buruk bagi kesehatan mereka dan juga warga lainnya. Terlebih lagi jika saluran itu kerap dimanfaatkan juga untuk aktivitas mencuci dan keperluan lainnya. DARIpantauanSuaraNTBSelasa(25/6)kemarindibeberapadaerah pinggiran kota Mataram, sebagian warga masih memanfaatkan aliran sungai sebagai lokasi BAB dan juga keperluan lainnya seperti mencucipakaiandanmandi.Sepertiyang terjadidialiransungaidibawahJembatanPasarSinduyangsampaisaat ini dimanfaatkan sebagai tempat BAB dan juga mandi. Beberapa warga yang tinggal di bawah jembatan itu memanfaatkan aliran sungai itu dengan cara membuat tempat khusus berdinding terpal atau kain lainnya. Aliran sungai yangsedikitbersihnampaknyamembuatwargatidakcanggung.Tidakhe-
ran jika di daerah itu masih banyak warga yang kerap melakukan BAB sembarangan atau bahkan mandi. Karsiah, salah seorang warga sekitar Jembatan Sindu mengaku, aktivitas seperti BAB dan keperluan lainnya dilakukan di alisan sungai dikarenakan keluarganya memang tidak memiliki sarana mandi cuci kakus (MCK). Bantuan dari pemeritah yang diharapkan bisa mereka nikmatitakkunjungdatang.“Itusudah lamaceritanya,tapisampaisekarang tidak ada kabar kapan akan diberikankekami,”ungkapnya. Dia menuturkan, aktivitas serupaitutidakhanyadilakukanoleh dia dan keluarganya. Sampai
(Suara NTB/smd)
MANFAATKAN - Karena tidak memiliki sarana MCK, sebagian warga di pinggiran kota Mataram masih memanfaatkan saluran air sebagai tempat membuang hajat. Tampak sebuah tempat di saluran air yang dibuat warga untuk buang hajat. sekarangwargayangtinggaldipinggir kali masih tetap saja memaksakan diri memanfaatkan saluran tersebut untuk kegiatan MCK. Alasannya, mereka tidak memiliki sumber air bersih jika harus membuat jamban di rumah. Hal serupa juga terlihat di LingkunganPatemonPagutan.Warga nampak memanfaatkan saluran air sebagai tempat BAB. Hal itu terbukti dengan adanya beberapa tempat khusus yang dibuat warga dengan menggunakan kain spanduk yang dibuat seperti ruangan. Menurut penuturan salah seor-
angwargaPetemon,Amrullah,tidak semua warga lingkungan Petemon memanfaatkansaluranuntuksekadar BAB. “Itu hanya sebagian saja, mungkinwargayangtidakmemiliki jamban di rumahnya,” ujarnya. Namun demikian, sebagai warga yang berada di lingkungan yang warganya masih ada yang tidak memiliki jamban, dia berharap pemerintah tidak hanya sekadar janji. “Kan ada program pemerintah yang akan membantu warga miskin untuk memiliki jamban. Mudahan itu benar dan tidak sebatas janji,” harapnya. (smd)
SUARA PULAU LOMBOK Parlementaria
Bentuk Tim Investigasi MASALAH yang masih melilit di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Jeringo Kecamatan Suela Lombok Timur (Lotim) terbilang sudah cukup lama. Sudah setahun lamanya, upaya penyelesaian, namun tidak kunjung ada penyelesaian. Menyikapi hal itu, DPRD Lotim akan membentuk tim investigasi untuk menyelesaikan polemik berkepanjangan itu. Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori Selasa (25/6), mengungkapkan, di UPT Jeringo ini ada persoalan yang tidak beres. (Suara NTB/rus) Di antaranya, tumpang tindih dan Daeng Palori klaim kepemilikan lahan dan masih bercokolnya orang-orang yang tidak berhak menghuni UPT Jeringo. “Kita akan bentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi. Kita akan ambil dari Komisi I dan IV nanti,” ucapnya. Rabu hari ini, jajaran eksekutif berencana akan turun ke UPT Jeringo untuk mencari solusi di balik polemik lahan. Bagi Dewan, siap akan dihadirkan data pembanding yang akan dikonfrontir dengan jajaran eksekutif nantinya. Menurut politisi Golkar ini, ada oknum yang tidak bertanggung jawab yang mencoba bermain-main di lahan UPT Jeringo. Hal ini dikarenakan letak geografis Jeringo yang cukup strategis dan berpotensi besar untuk dikembangkan. Ditambahkan, persoalan lahan di UPT Jeringo memiliki keterkaitan dengan problem hukum yang saat ini diketahui tengah didalami Kepolisian Daerah (Polda) NTB. “Pasti semua ada keterkaitan,” sebutnya. (rus)
Petruk Protes Kenaikan Tarif Penyeberangan Giri Menang (Suara NTB) PT Indonesia Fery resmi memberlakukan tarif baru untuk penyeberangan Padangbai-Lembar Senin malam. Rata-rata kenaikan tarif ini sekitar 9 persen. Namun di balik berlakunya kenaikan tarif ini justru menimbulkan pertanyaan dikalangan para sopir. Perwakilan sopir di bawah Persatuan Pengurus Truk (Petruk) Pelabuhan Lembar mengaku belum mendapatkan sosialisasi terkait kenaikan tarif tersebut, sehingga para sopir pun belum membahas kenaikan tarif angkutan. Ketua Petruk Pelabuhan Lembar, Aemudin menyatakan, kenaikan tarif penyeberangan tersebut belum pernah disosialisasikan kepada para sopir. Hal ini menyebabkan, sopir belum berembuk membahas kenaikan tarif angkutan. Manager Usaha PT Indonesia Ferry, Eko Yulianto, menjelaskan, kenaikan tarif penyeberangan berkisar antara 9-11 persen. Jika dirata-ratakan kenaikan mencapai 9 persen. Pemberlakuan tarif baru ini sesuai anjuran pemerintah pusat bagi 12 golongan, masing-masing 2 golongan penumpang dan 9 golongan angkutan. Kalau dirupiahkan, kenaikan tarif ini bervariasi, berkisar antara ribuan rupiah hingga jutaan rupiah tergantung golongan. Ia membantah, jika pihaknya tak mensosialisasikan kenaikan tarif ini kepada pengelola truk dan sopir serta pihak terkait lainnya. Karena dalam pertemuan membahas dan memutuskan kenaikan tarif ini diundang pula para sopir dan pihak terkait lainnya. “Sudah kami koordinasikan dengan para sopir,” ujarnya. Manager Pemeliharaan ASDP Pelabuhan Lembar, Sugiyanto membenarkan pemberlakuan tarif baru mulai Senin malam. “Pemberlakukan tarif ini berjalan lancar sampai hari ini normal baik Lembar maupun Padangbai,” ujarnya. Sementara itu, Ketua Pekerja Bongkar Muat (PBM) Lembar, Rusni menyatakan pihaknya masih menunggu pemberlakuan tarif baru untuk disesuaikan dengan ongkos buruh bongkar muat. Dalam memberlakukan tarif baru, pihaknya belum berani memastkan kapan, karena hal ini perlu dibicarakan dengan perusahan. (her)
Jatah Penerima BLSM di Lobar 70. 843 Giri Menang (Suara NTB) Penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Lombok Barat (Lobar) masih belum jelas. Asisten II Bidang Perekonomian Pembangunan Setda Lobar, H. Halawi Mustafa, Selasa (25/6), menjelaskan, Lobar dapat jatah sekitar 70.843 penerima BLSM atau sama dengan penerima beras miskin (raskin). Terkait pembagian BLSM ini pihaknya sudah memperoleh sosialisasi pada pertemuan yang diadakan oleh Pemprov beberapa waktu lalu. Beberapa hal yang ditekankan, terkait perlunya sosialisasi adanya bantuan ini kepada masyarakat. Termasuk dalam pertemuan itu, semua kabupaten/kota dibagikan jatah mengacu data jatah raskin. Untuk membahas penyaluran bantuan ini, pihaknya akan mengadakan rakor terbatas dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja, BPMPD dan pihak terkait lainnya. Menanggapi adanya penyaluran bantuan yang diduga tak tepat sasaran seperti halnya PKH dan BLT, menurutnya tak akan terjadi di BLSM, karena pembagiannya langsung dari pusat melalui kantor pos. Terkait raskin di Lobar, ungkapnya, terjadi penurunan yang sangat mencolok. Setelah PPLS 2011 turun dari jatah 97.097 RTS menurun menjadi 72.567 RTS pada tahun 2011. PPLS 2012 juga mengalami penurunan hampir 2 persen. Mengacu PPLS 2011 sendiri jatah penerima raskin di Lobar sendiri dipangkas atau dikurangi sekitar 2,83 persen atau setara dengan 1.724 KK atau rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM). Artinya sebulan, jatah Lobar berkurang sekitar 25.860 kg atau 25 ton lebih. (her)
Halaman 3
KERJASAMA BAGIAN HUMAS SEKRETARIAT DPRD LOMBOK TENGAH DENGAN HARIAN SUARA NTB
KUA-PPAS RAPBD Perubahan Loteng 2013 Disahkan Praya (Suara NTB) Setelah melalui proses pembahasan selama dua pekan, rancangan KUAPPAS RAPBD Perubahan Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013, akhirnya disahkan. Pengesahan ini ditandai persetujuan bersama antara Pemkab Loteng dengan DPRD Loteng dalam Sidang Paripurna DPRD Loteng, Selasa (25/6). Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Loteng, Mahdi, mengungkapkan dalam KUA-PPAS yang disahkan tersebut, RAPBD Perubahan Loteng ditargetkan mengalami kenaikan dari APBD murni 2013 lalu. Hal itu tergambar dari sisi kebijakan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 114.344.737.027,98 dari target semula Rp 1.107.732.410.909,40 menjadi Rp 1.222.077.147.937,38. Kenaikan sisi pendapatan tersebut dikarenakan akannya penyesuaian pada beberapa sektor. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 43.439.394.479,98 dari Rp 70.989.762.003,02 menjadi Rp 114.429.120.483,00. Dana perimbangan terjadi penyesuaian sebesar Rp 3.895.112.030,00 yang awalnya sebesar Rp 947.290.597.722,00 menjadi Rp 943.395.485.692,00. Ditambah dari lainLain pendapatan daerah yang sah meningkat sebesar Rp 74.676.727.431,00 dari semula Rp 89.452.087.184,38 menjadi Rp 164.128.814.615,38. Dari sisi belanja daerah juga mengalami kenaikan dari sebesar Rp.1.190.331.361.485,00 yang terdiri dari plafon Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 766.155.222.245,29 dan plafon Belanja Langsung sebesar Rp 424.176.139.239,71. Naik menjadi Rp 1.381.925.128.591,73 yang terdiri dari plafon Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 815.555.845.715,94 dan plafon Belanja Langsung sebesar Rp 566.369.282.875,79.
Dengan perincian, belanja tidak langsung, dianggarkan naik sebesar Rp 49.400.623.470,65 dari target awal sebesar Rp 766.155.222.245,29 menjadi Rp 815.555.845.715,94. Terdiri dari kenaikan belanja pegawai secara total sebesar Rp 52.060.807.744,65. Selain itu terjadi pengurangan gaji pokok PNS, karena kelebihan gaji PNS 2013 sebesar Rp 26.654.104.119,53, pengurangan penganggaran kelebihan ASKES sebesar Rp 1.902.740.234,56. Termasuk ada penambahan sebesar Rp 81.638.800.082,00 untuk penyesuaian besaran tunjangan sertifikasi dan non-sertifikasi guru. Sementara pada belanja langsung bertambah sebesar Rp 142.193.143.636,08 dari semula sebesar Rp 424.176.139.239,71 menjadi Rp 566.369.282.875,79. Hal ini disebabkan penyediaan sarana prasarana dasar seperti pembangunan infrastruktur jalan strategis dengan penambahan alokasi dana sebesar Rp 67.999.029.296,00 dan biaya pembebasan lahan Praya-Penujak sebesar Rp 26.200.221.000,00. Termasuk untuk biaya pembebasan lahan untuk jalur IPDN-by pass sebesar Rp 4.000.000.000,00, tambahan dana untuk kegiatan reses DPRD sebesar Rp 985.320.000,00 serta dukungan dana penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi sebesar Rp 2.000.000.000,00. Kenaikan juga terjadi pada sisi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah, di mana target sebelumnya berasal dari penerimaan silpa berdasarkan hasil audit BPK terhadap Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lombok Tengah 2012 sebesar Rp 5.433.288.261,40 bertambah sebesar Rp 77.116.224.960,75 sehingga menjadi Rp 82.549.513.222,15. Di sisi penerimaan pinjaman daerah bertambah sebesar Rp 5.276.982.000,00 sehingga menjadi Rp 85.276.982.000,00 diakibatkan kekuran-
(Suara NTB/ist)
TANDATANGANI - Wakil Bupati Loteng Drs. H. L. Normal Suzana menandatangani KUA PPAS RAPBD Perubahan Loteng 2013 didampingi Sekda H. L. Supardan disaksikan pimpinan DPRD Loteng, Selasa (25/6). gan penganggaran kontrak PIP. Berdasarkan penyesuaian-penyesuaian struktur APBD baik pada sisi pendapatan, belanja serta pembiayaan, dalam Perubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2013 menghasilkan struktur APBD sebagai berikut : Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp 1.222.077.147.937,38, belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.381.925.128.591,73, surplus/defisit anggaran sebesar Rp 159.847.980.654,35. Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp 174.591.495.222,15, pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 14.743.514.567,80, pembiayaan netto sebesar Rp 159.847.980.654,35, silpa tahun berkenaan sebesar Rp 0,00. Dengan demikian maka struktur Pe-
rubahan APBD Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2013 direncanakan pada posisi berimbang. “Hal yang patut mendapatkan apresiasi adalah terkait dengan komposisi belanja langsung dan belanja tidak langsung,” ujar Mahdi. Di mana pada APBD murni 2013, belanja tidak langsung mencapai 64,36 persen dan belanja langsung sebesar 35,64 persen. Maka pada perubahan APBD 2013 ini, komposisi besaran belanja langsung direncanakan mengalami peningkatan menjadi sebesar 40,98 persen dan belanja tidak langsung menurun menjadi sebesar 59,02 persen. Pihaknya berharap komposisi belanja langsung terutama yang bersentuhan dengan kebutuhan dasar masyarakat, pada tahun-tahun yang akan datang dapat terus ditingkatkan. (kir/*)
MOGOK - Para sopir angkutan di Lombok Tengah (Loteng) mogok. Mereka menuntut Pemkab Loteng mengeluarkan keputusan terkait tarif angkutan yang baru, Selasa (25/6). Apalagi, harga BBM sudah dinaikkan pemerintah.
(Suara NTB/kir)
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
Asalkan Sesuai Aturan
Banggar DPRD Loteng Dukung Pengalihan Kas Daerah Praya (Suara NTB) Proses pengalihan kas daerah milik Pemkab Lombok Tengah (Loteng) sebesar Rp 25 miliar dari Bank NTB Praya ke Bank Mandiri Praya, didukung Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Asalkan, pengalihan yang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Menurut juru bicara Banggar DPRD Loteng, Mahdi, saat menyampaikan hasil pembahasan KUA-PPAS RAPBD Perubahan Loteng 2013, Selasa (25/6), proses pengalihan kas daerah tersebut harus benarbenar sesuai dengan peraturan yang belaku. Dengan kata lain, bukan jadi persoalan pemerintah daerah mengalihkan sebagian kas daerah ke bank lain, asalnya sudah sesuai dengan aturan. Selain itu, Pemkab Loteng hendaknya bisa melihat sejauhmana kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Loteng. Karena kegiatan apapun yang dilajukan oleh Pemkab Loteng, tujuan utamanya yakni bisa memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat. “Termasuk pengalihan kas daerah tersebut. Apakah memang membawa dampak atau tidak bagi peningkatan kesejateraan masyarakat Loteng secara luas,” ujarnya. Itu artinya, kebijakan tersebut tidak semata-mata hanya mengejar tingginya nilai bunga deposito yang bisa diperoleh. Tetapi juga
harus memikirkan manfaat bagi pelayanan publik khususnya di sektor perbankan. Terkait persoalan tersebut, Pemkab Loteng sendiri juga sudah memberikan klarifiksi. Kalau proses pengalihan kas daerah sudah sesuai aturan yang berlaku. “Jelas kita tidak akan mengalihkan kas daerah kalau bertentangan dengan peraturan yang ada. Lagi pula, banyak pertimbangan yang menjadi dasar, sehingga pemerintah melakukan pengalihan kas daerah,” timpal Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si. (kir)
Anggota DPRD Lobar Meninggal GEDE Herman, salah seorang anggota Komisi IV DPRD Lombok Barat (Lobar) meninggal mendadak. Riwayat penyakit yang diderita politisi Demokrat ini, mengidap kencing manis. Namun dalam waktu terakhir ia tak pernah mengeluh sakit. Putra Kuripan ini menutup usia sekitar pukul 7.30 lebih. Almarhum sempat jatuh di kamar mandi sebelum akhirnya meninggal di perjalanan ketika dibawa ke rumah sakit. Sekretaris DPRD Lobar, H. L. Saswadi, mengaku, almarhum dikenal baik dan penyabar. Di Komisi IV yang berkecimpung membahas masalah pendidikan tidak sedikit ide dan masukannya dalam membuat regulasi. Ia dikenal sederhana, apa adanya dan tidak neko-neko. (her)
Rapelan Gaji PNS Capai Rp 15 Miliar RAPELAN gaji 12.500 PNS se-Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencapai Rp 15 miliar lebih. Hal itu terhitung selama penundaan pembayaran gaji 5 bulan, mulai Januari-Mei lalu. Dijadwalkan, Juli mendatang Dinas Pedapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim akan melakukan pembayaran. Kepala Bidang Anggaran dan Akuntansi pada Dinas PPKA Lotim, Hasni di Selong, Selasa (25/6), menjelaskan, gaji PNS tahun 2013 ini mengalami kenaikan 7 persen dibandingkan tahun 2012 lalu. Mengingat jumlah PNS yang cukup besar, pembagian sisa gaji PNS yang belum terbayar selama tahun 2013 ini Dinas PPKA mengaku membutuhkan waktu cukup lama. Hal ini dibandingkan dengan kabupaten lain yang jumlah penduduknya relatif lebih sedikit dari Kabupaten Lotim. (rus)
BLSM, Penyambung Biaya Hidup Usianya sudah memasuki 80 tahun. Ia kini hidup sebatang kara. Tinggal di sebuah gubuk berukuran 4,5 x 3 meter yang terlihat termasuk rumah tidak layak huni, tidak membuatnya patah arang menghadapi kerasnya hidup. Dialah Papuk Mus alias Jalmah, Warga Dasan Tereng Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji Lombok Timur.
WARGA MISKIN - Papuq Mus, salah satu warga miskin di Dusun Tereng Desa Tirtanadi Labuhan Haji, Selasa (25/6). (Suara NTB/rus)
SELASA (25/6) siang, saat usai adzan Dzuhur berkumandang Papuq Mus terlihat sudah membasahi wajahnya dengan air wudlu. Meski hidup di situasi serba kekurangan, tak membuatnya lupa akan kewajibannya kepada sang Khalik. Penuh senyum, ia menjawab salam Suara NTB yang bertandang ke rumahnya kala itu. Papuq Mus ini disebut menjadi salah satu dari sekian banyak warga miskin yang tinggal di pedesaan. Jauh dari hiruk pikuk kota dan pusat pemerintahan yang sarat dinamika dan retorika para penentu kebijakan. Termasuk kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Kebijakan kenaikan BBM dengan alasan menyelamatkan keuangan negara tidak pernah terlintas dalam benak Papuq Mus. Dia pun tidak perlu tahu. Jelasnya, yang harus tahu sekarang himpitan ekonomi akan makin melilit. Harga bahan pokok jelas akan makin parah sebagai dampak turunan dari kenaikan BBM. Hadirnya Bantuan langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai “penghibur” bagi kaum miskin. Terhadap program bagi-bagi duit yang dilakukan pemerintah pusat sebagai konsekuensi dari kenaikan BBM itu disambut dengan penuh kesenangan oleh Papuq Mus. “Iya seneng,” jawabnya sambil senyum. Meski hanya Rp 150 ribuper bulan ia pun bersyukur jika benarbenar diberikan. Katanya, dana tersebut akan menjadi tambahan biaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang disadari makin pelik. Besar harapannya, dana Rp 150.000 bisa di-
gunakan untuk tambahan perbaikan rumahnya yang makin keropos. Pasalnya, saat hujan mengguyur dan tambah dengan angin kencang, Papuq Mus tidak berani berada dalam rumah. Namun, jika melihat besaran dana kompensasi kenaikan BBM itu sangatlah tidak mencukupi. Meski sekadar untuk membeli pagar. Kepala Dusun Tereng, Awaturrahman menilai jika melihat dari sisi besaran nilai yang diberikan sangatlah tidak mencukupi. Beban hidup dengan kenaikan BBM ini sangat besar. Bahkan ia meyakini, tingkat keparahan kemiskinan akan makin meningkat. Di Lingkungan Dasan Tereng, lanjutnya, ada 44 Kepala Keluarga memiliki nasib serupa dengan Papuq Mus. Yakni, terlihat dari kondisi rumah yang tidak layak huni dan kondisi perekonomian yang kurang menjamin kesejahteraan. Program perbaikan rumah kumuh sangat diharapkan dan mampu mengatasi persoalan kemiskinan. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT), H. Sirman yang ditemui seara terpisah menyebutkan BLSM se Kabupaten Lotim akan diterima oleh 137.973 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Jumlah itu terbilang cukup besar dan bahkan terbesar dari seluruh kabupaten/kota se Bali, NTB dan NTT. Program nasional yang digelontorkan mulai Juli untuk Kabupaten Lotim ini katanya berbeda dengan program keluarga harapan (PKH) yang diketahui di Lotim sebanyak 20 ribu lebih penerimanya. (rus)
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
SUARA PULAU SUMBAWA
Halaman 4
Pasien Penderita Gizi Buruk di Dompu Pulang Paksa Dompu (Suara NTB) Didi Fardian (13 bulan) putra pasangan M. Taher dan Nurmala warga Soriutu Kecamatan Manggelewa, penderita gizi buruk jenis marasmus yang dirawat di RSU Dompu, memilih pulang paksa. Petugas Kesehatan ditugaskan untuk memantau perkembangan Didi selama di kediamannya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Gatot Gunawan, SKM, M.MKes kepada Suara NTB, Selasa (25/ 6) mengatakan, pasien yang dirawat di RSU Dompu sejak Rabu (19/6) lalu memilih pulang paksa. Informasi itu justru diketahui pihaknya Senin (24/6) saat melakukan kroscek di RSU. “Hari Jumat sudah kami cek dan Senin kemarin rencananya akan serahkan uang penunggu bagi keluarga dan makanan bergizi bagi pasien, tapi pasiennya sudah pulang atas permintaan sendiri,” katanya. Gatot mengaku, telah memerintahkan jajarannya untuk mengecek di kediaman penderita gizi buruk. Sehingga petugas kesehatan di Puskesmas bisa tetap melakukan pengawasan dan pemantauan perkembangannya. “Kita sudah serahkan susu dan makanan tambahan bagi Didi serta uang pendamping pasien kepada orang tuanya,” jelasnya. Berdasarkan riwayat kelahiran Didi, dikatakan Gatot, ia lahir secara prematur di RSU Dompu dengan berat badan (BB) 2 kg. kelahiran prematur Didi disebabkan goncangan motor saat ibunya pulang dari lahan, sehingga bayi sungsang dan langsung di sekcio. “Anak ini tidak dikasi ASI eksklusif dan langsung dikasi makan sejak usia tiga bulan. Akibatnya, ia seirng sakit-sakitan sejak usia dua bulan,” terang Gatot. Selain itu, lanjut Gatot, ibunya Nurmala juga sering sakit batuk dan sesak sejak mengandung anaknya. Akibatnya, Didi kini menderita diare, suspek TB paru dan pneumonia sebagai penyakit penyertanya. Dikatakan Gatot, kasus gizi buruk di Dompu rata-rata bukan disebabkan oleh ketidaktersediaan makanan. Tapi lebih kepada SDM orang tua dan faktor psikis anak karena sering ditinggal orang tuanya seperti menjadi TKI/ TKW. Selain itu juga dikarenakan pola perilaku masyarakat dalam membesarkan anaknya. (ula)
(Suara NTB/use)
BERKURANG - Keberadaan menjangan di Pulau Sumbawa khususnya Bima mulai berkurang, bahkan hampir punah. Padahal Menjangan pernah menjadi ikon daerah ini. Tampak sejumlah Menjangan yang masih tersisa di Museum ASI Mbojo tengah bermain, Selasa (25/6).
Korupsi Bantuan Ponpes
Kamis Besok
Lima Anggota PAW DPRD Dompu Dilantik Dompu (Suara NTB) Badan musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Dompu menetapkan paripurna istimewa dengan agenda pengambilan sumpah lima anggota Dewan pengganti antar waktu (PAW) pada Kamis (27/6) besok. Penetapan ini menyusul telah diterbitkannya SK pemberhentian dan pengangkatan lima anggota Dewan dari Gubernur NTB. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, MSI kepada wartawan, Selasa (25/6) mengungkapkan, Banmus Dewan telah merapatkan dalam menyikapi SK Gubernur NTB tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Dompu. Hasilnya, Banmus menetapkan paripurna istimewa pelantikan lima anggota Dewan yang baru pada Kamis (27/6). “Tadi Banmus sudah
tetapkan hari Kamis paripurna istimewanya,” katanya. Lima anggota DPRD Dompu yang baru dan yang diganti, lanjut Sudirman ditetapkan dalam SK kolektif Gubernur NTB dengan nomor 188.44/414/2013 tertanggal 21 Juni 2013 tentang perubahan SK Gubernur NTB nomor 433 tahun 2009 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kabupaten Dompu. “Anggota Dewan yang diganti juga telah kita serahkan SK-nya,” kata Sudirman. Adapun kelima anggota DPRD Dompu pengganti antarwaktu yaitu Siti Zubaidah (PPIB), Nurrahmi A Hamid (PNI Marhaenisme), Mulyadin (PBR), dan Syamsuddin H Ali (PKNU). Mereka yang diganti yaitu Kurniawan Ahmadin (PPIB) anggota Komisi II, Hj Nurlaela Chaerunnisa, SE (PNI Marhaenisme), Dina
Bendahara PT Pos Bima Ditetapkan sebagai Tersangka
Imayanti, S.Tp (PKNU), dan Hj Siti Aisyah, S.Sosi (PBR) anggota Komisi I. “Anggota Dewan yang baru kita harapkan bisa langsung diplenokan posisinya di alat kelengkapan Dewan pasca pelantikannya sehingga bisa langsung aktif bekerja,” jelasnya. PAW anggota DPRD Dompu ini dilakukan karena menjadi caleg untuk Pemilu 2014 ini lewat partai lain. Namun masih terdapat empat anggota DPRD Dompu yang menjadi caleg lewat partai lain dan belum diajukan pemberhentiannya oleh partai asalnya. Yaitu Kurnia Ramadhan, SE (PPRN) menjadi caleg di Partai Gerindra, Jauhar Arifin, S.Sos (Partai Barnas) menjadi caleg di PKB, H Didi Wahyudin, SE (Partai Merdeka) menjadi caleg di Partai Gerindra, dan Ilham Yahyu, S.Pd (PPD) menjadi caleg di PAN. (ula)
Kota Bima (Suara NTB) Sejak satu minggu lalu, bendahara PT Pos Bima berinisial TR ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bima Kota. TR ditetapkan tersangka karena diduga melakukan korupsi bantuan untuk dua Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Bima. Namun, meski telah menyandang status tersangka, TR masih belum ditahan. Kapolres Bima Kota, AKBP Kumbul KS, SIK, SH yang dikonfirmasi di Sat Reskrim, Selasa (25/6) mengatakan, terkait dugaan korupsi Bantuan Kemenag RI, pihaknya telah menetapkan oknum bendahara sebagai tersangka. Dari hasil penyelidikan, TR terbukti memotong dana bantuan, namun tak disebutkan total bantuan dimaksud. Dijelaskan Kumbul, bantuan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi dua Ponpes di Kabupaten Bima yang masuk dalam wilayah hukumnya. Masing-masing Ponpes Nurul Huda Kecamatan Ambalawi dan satu lagi yang tak disebutkan. Namun dalam pelaksanaannya, dana bantuan ini disalurkan
Masih Nihil, Tanggapan Masyarakat terhadap DCS Pemeriksaan Mata Gratis di Sumbawa Minim Pendaftar Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis, rangkaian kegiatan karya bhakti tingkat nasional dari Angkatan Udara, yang dipusatkan di kabupaten Sumbawa, ternyata masih minim yang mendaftar. Hingga kemudian sasarannya diperluas dari yang sebelumnya anak sekolah, kini Lansia hingga pegawai golongan rendah. Dari sejumlah kegiatan bidang kesehatan, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa, Drs. Didi Darsani, Apt, usai rapat koordinasi terkait kegiatan dimaksud, hanya kegiatan pemeriksaan mata dan pembagian kacamata gratis yang kurang pendaftar. Dari 2.000 kuota yang diberikan, baru 1.000 orang yang mendaftar. Awalnya, dengan sasaran anak sekolah, namun ternyata sekarang musim liburan sehingga kesulitan mengumpulkan mereka. Makanya sekarang diperluas dari kalangan orang lanjut usia (lansia) dan pegawai golongan rendah. “Sekarang kita geser ke Lansia dan pegawai golongan rendah bisa mendaftar untuk pemeriksaan gratis dan mendapatkan kacamata baca gratis dalam kegiatan yang akan digelar dari 2-4 Juni di RSU Provinsi rujukan Provinsi Pulau Sumbawa,” jelasnya. Kegiatan lain bidang kesehatan, operasi katarak gratis sudah 500 orang yang sudah mendaftar. Namun, dari jumlah tersebut diperkirakan hanya 150-200 orang yang akan bisa ditangani. Disesuaikan dengan kondisi pasien dan kemampuan pelaksana. Begitu pula dengan kegiatan operasi bibir sumbing, semuanya sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja. Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, Hj. Rahma Jamaluddin Malik, menyayangkan masih minimnya pendaftar untuk pembagian kacamata gratis. Hingga diharapkan kepada Dikes untuk berkoordinasi dengan semua camat untuk mensosialisasikan program ini, agar kuota 2.000 orang bisa terpenuhi. “Kan sayang, kalau tidak terpenuhi. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan TNI AU benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Kita juga berikan dukungan untuk kegiatan Ibu-Ibu, seperti membuat abon, cara menanam tanaman hidroponik selama tiga hari,” jelasnya. Danlanud Rembiga Mataram, Letkol Penerbang Arif Hartono yang putra asli Sumbawa, mengatakan, karya bhakti tingkat nasional dari AU dipusatkan di Sumbawa. Diharapkan mendapat support dari Pemkab agar dapat berjalan dengan baik. Beberapa rangkaian kegiatan di antaranya, pembangunan dan merehab rumah, jalan raya masjid, pemutaran film, serta berbagai kegiatan di bidang kesehatan. “Sejauh ini belum ada kendala, semua berjalan lancar. Koordinasi dengan desa, camat dan lainnya sudah kita lakukan,” pungkasnya. (arn)
pan dan masukan terhadap DCS maka tahapan klarifikasi ke Parpol tidak akan kita lakukan. Kan DCS tidak ada yang dipermasalahkan oleh masyarakat, terus apa yang akan kita klarifikasi ke Parpol,” cetusnya. Pasca permintaan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat tahapan selanjutnya, KPU selanjutnya akan mempersiapkan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) berdasarkan data DCS yang telah ada. Meski beberapa tahapan tidak akan dilaksanakan, namun kata Khaeruddin, pihaknya tetap akan menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal yang telah ada. “Seperti misalnya kita tidak lakukan klarifikasi ke Parpol, bukan berarti kita bisa langsung melakukan tahapan selanjutnya. Tetapi harus tetap menunggu jadwalnya sesuai dengan yang telah ditetapkan (KPU) pusat,” tandasnya. Selain menjalankan tahapan penyusunan DCS menjadi DCT, di sisi lain KPU juga tengah melakukan pekerjaan lainnya. Salah satunya saat ini KPU tengah disibukkan menyiapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk kebutuhan Pemilu 2014 mendatang.
Untuk data pemilih itu, Khaeruddin memaparkan sekarang ini pihaknya tengah melakukan tahapan penetapan DPS. Dimana kegiatannya sudah memasuki proses input data dari masingmasing wilayah kecamatan. “Kalau data sebenarnya sudah hampir rampung, tapi masih ada beberapa kecamatan yang belum sepenuhnya menyerahkan data pemilihnya. Nah itu yang kita masih tunggu,” timpalnya. Komisioner KPU dua periode ini menyebutkan sesuai jadwal, pengumuman DPS akan dilaksanakan pada tanggal 10 Juli mendatang. Dan untuk memastikan prosesnya tepat waktu KPU KSB pun sekarang ini masih terus melakukan koordinasi dengan PPK agar segera melakukan input data pemilih yang masih belum terselesaikan. “Kami dan seluruh jajaran hingga tingkat PPS sekarang ini sedang bekerja melakukan pengumpulan data, supaya tanggal 10 Juli nanti kita bisa siapkan data untuk ditetapkan dan diumumkan menjadi DPS,” imbuh pria yang akrab disapa Heru ini. (bug)
Jadwal Penerimaan CPNS di Sumbawa Belum Ada Kepastian Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejauh ini, belum ada kepastian jadwal pelaksanaan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Sumbawa. Baik dari kategori dua (K2) maupun CPNS untuk pelamar umum. Sebagaimana disampaikan Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Sumbawa, Budi Santoso, S.Sos, M.Si, ketika ditemui Selasa (25/6), sampai dengan sekarang belum ada formasi yang diberikan Menteri Pendayagunaan
Izin RSUD Sumbawa Masih Bermasalah Sumbawa Besar (Suara NTB) Izin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sumbawa, ternyata masih bermasalah. Izin lama sudah mati dan kini izin baru untuk mengeluarkan rekomendasi Bupati sedang dalam pengurusan. Kabag Pemerintahan Setda Sumbawa, Burhanuddin MTP, yang dihubungi Selasa (25/6), membenarkan hal tersebut. Izin yang lama mati dan sekarang akan diperbarui sesuai ketentuan
yang berlaku saat ini. Untuk itulah, masalah ini akan dirapatkan dengan SKPD terkait. Menyangkut rincian kelangkapan persyaratan dari Dinas Kesehatan (Dikes) Sumbawa. “Sudah diurus rekomendasi Bupati. Jadi, sekarang sedang diproses,” ujarnya singkat. Ketika dikonfirmasi, Direktur RSUD Sumbawa, dr. H. Syamsul Hidayat menjelaskan, selama ini RSUD masih berpatokan pada izin lama yang dikeluarkan Kementeri-
an Kesehatan pada tahun 1993. Tetapi seiring dengan keluarnya aturan baru, UU tentang pendirian Rumah Sakit, maka Pemkab membutuhkan izin baru. “Sedang dalam proses untuk diusulkan ke Bupati melalui Dikes. Saat ini RSUD Sumbawa juga tengah membenahi fisik beberapa ruangannya. Seperti rehab ruang loket pendaftaran, rekam medik dan radiologi serta beberapa ruangan lain yang atapnya bocor. (arn)
(Suara NTB/arn)
(Suara NTB/ula)
PULANG PAKSA - Didi Fardian penderita gizi buruk yang dibawa pulang paksa oleh orang tuanya saat dirawat di RSU Dompu.
Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengaku, hingga kini pihaknya belum menerima satu pun laporan masyarakat mengenai Daftar Calon Sementara (DCS) anggota legislatif tahun 2014-2019. Meski sekarang ini jadwal pemberian tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DCS akan segera berakhir. “Sampai hari ini (kemarin, red) tidak ada laporan yang masuk ke kami soal adanya Caleg dalam DCS yang mungkin dikatakan punya masalah,” jelas ketua KPU KSB, Khaeruddin, SE kepada media ini, Selasa (25/6). Berdasarkan jadwal Pileg 2014, tahapan pemberian masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS dimulai pada 14 Juni dan akan berakhir pada 27 Juni mendatang. Menurut Khaeruddin, jika sampai jadwal berakhir tidak satu pun masyarakat memberikan tanggapan dan masukan maka pihaknya menyimpulkan DCS yang diajukan masing-masing Parpol tidak ada persoalan. “Kalau tidak ada tangga-
ke pihak yang tidak berhak. “Uang itu dikemanakan kita masih lidik,” ujar Kumbul. Berdasarkan hasil audit, nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tersangka mencapai Rp 367 juta. Setelah memeriksa sejumlah saksi, sekitar seminggu lalu pihaknya akhirnya menetapkan TR sebagai tersangka. Namun terhadapnya belum dilakukan penahanan. Rencananya, untuk penyelidikan lebih lanjut pihaknya akan berangkat ke Jakarta guna memeriksa saksi di Kementerian Agama selaku sumber pemberi dana. Sementara atas perbuatannya ini, TR dikenakan Pasal 3 UU Antikorupsi tahun 2001 dengan ancaman 15 tahun. (use)
Budi Santoso
Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) RI. Meski demikian, Kabupaten Sumbawa telah melengkapi semua persyaratan yang diharapkan dalam penerimaan CPNS 2013. “Sampai saat ini, kami belum dipanggil. Dari koordinasi kemarin, juga tidak dibicarakan tentang penerimaan CPNS,” terangnya. Kemungkinan, lanjut Budi, yang akan digelar tes penerimaan CPNS untuk K2. Namun sampai saat ini juga, belum ada jadwal pasti. Manakala jadwal sudah ditetapkan, BKPP akan dipanggil untuk menerima formasi berapa yang dapat diterima melalui kategori dua. Mekanisme tesnya ditentukan Menpan RB. “Kalau menyangkut jadwal pasti pelaksanaan CPNS pelamar umum, Kabupaten/Kota hanya menunggu apakah akan ada formasi yang diberikan. Manakala ada informasi, kita siap dan bahkan sudah dianggarkan dalam APBD,” tukas Budi singkat. (arn)
SUARA NTB
Rabu, 26 Juni 2013
Korban Tidur di Kandang Sapi, Makannya Jagung Rebus Dari Hal. 1 Sementara sapi-sapi warga dengan terpaksa harus diikat di luar kandang. ‘’Kami tidur di sini sudah tiga malam, karena terpaksa. Kami sudah tak punya lagi tempat tinggal, satu-satunya rumah yang kami miliki sudah mau roboh,’’ kata keluarga Asnawi, Selasa (25/6). Kandang sapi warga ini sejatinya masih digunakan sebagai tempat berteduh ternak. Tetapi beberapa warga yang tak tahan kedinginan karena tidur di luar rumah. Mereka pun harus mencari cara, meskipun tempatnya sangat tidak layak. ‘’Tiap malam selalu digigit nyamuk, tapi apa boleh buat,’’ kata bapak dua anak ini. Pantauan sekilas awak media di kawasan ini, ada lima KK yang tinggal di kandang sapi ini. Pada malam hari, keluarga ini tidak hanya dihantui gigitan nyamuk, tetapi juga ancaman pencurian. Sebelum bencana gempa terjadi, ada warga di lingkungan ini yang kehilangan kompor gas. Tak jauh dari warga yang tidur di kandang sapi itu, Hj. Rafiah dan keluarganya, justru ditemukan sedang memasak jagung. Jagung rebus tersebut sebagai substitusi gawat darurat saat bencana gempa. Keluarga ini belum ada kesempatan untuk mencari nafkah, karena disibukkan oleh puing-puing reruntuhan bangunan rumahnya. ‘’Kebetulan jagung ada, ya dimasak untuk pengganti beras karena beras bantuan pemerintah sudah habis,’’ kata Hj. Rafiah. Hj. Rafiah diamini warga lain di lokasi itu mengakui, jumlah bantuan pemerintah yang masuk tidak cukup. Satu keluarga di lingkungan ini, hanya memperoleh jatah 2 Kg beras. Terhitung dari hari Sabtu, maka beras itu praktis untuk konsumsi selama 3 hari. Jelas angka yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ia dan keluarganya. “Di kebun juga ada ubi, itu yang kami masak dari kemarin,” tambahnya. Beberapa warga di sini meminta, agar pemerintah daerah memberikan bantuan. Umumnya dengan warga lain di KLU yang kediamannya roboh oleh gempa, Hj. Rafiah juga mengharapkan agar Pemda KLU membantu merobohkan bangunan yang ada. Bila tak cepat dirobohkan, dikhawatirkan tembok rumah yang labil tiba-tiba oleng dan menimpa
anak-anak yang tengah asik bermain di sekitar rumah. Ketua Tim Posko Desa Medana, Eka Surya, kepada wartawan tak menyangkal kondisi warga tersebut. Dirinya juga tak memperdebatkan penanganan korban gempa di Desa Medana sebagaimana keluhan warga. Hanya saja, Tim di Posko Desa sudah mempermaklumkan pola tanggap darurat telah sesuai dengan perintah. “Proses tanggap darurat kami akui lamban, tetapi Pemerintah Daerah masih dalam upaya untuk melakukan validasi untuk menyalurkan bantuan agar tepat sasaran,” kata Eka. Di Dusun Kapu, Desa Jenggala yang menjadi lokasi tujuan kunjungan lapangan Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH. MM. MH., didampingi rombongan Wabup KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH. dan Kapolres KLU, AKBP Ronny Azwawie, SIK., warga sekitar menerima jatah 3 bungkus mie instan dalam 3 hari pascagempa. Kadus terpilih Kapu, Ingersah, mengatakan bantuan yang diperoleh untuk dusunnya terbatas pada 50 Kg beras, dan masing-masing 3 bungkus mie instan yang dialokasikan kepada 150-an KK yang terkena bencana. Dari jatah itu, ada warga yang hanya mendapat beras tetapi tidak mendapat mie instan dan sebaliknya. ‘’Kami sudah mengajukan validasi data yang diminta ke BPBD. Ketika data sudah kami serahkan, kenapa kok ada staf dinas yang turun lagi meminta data. Ini membuat kami bingung. Awalnya kami berpikir, setelah data kami sodorkan, bantuan korban sesuai data yang diberikan,” ujarnya. Kadus pun meminta agar Pemda secepatnya mengalokasikan bantuan terpal dan tenda, mengingat warga masih khawatir sewaktuwaktu turun hujan di malam hari. ‘’ Sementara tenda family bantuan pemerintah itu tidak bisa dipakai, karena tidak bisa kami pasang. Kami tanya bapak-bapak TNI itu, mereka juga tidak tahu. Kalau mereka saja tidak tahu, apalagi kami,” tandas Ingersah sepeninggal rombongan kapolda dan wabup. (ari)
BLSM Mulai Disalurkan untuk Masyarakat NTB Dari Hal. 1 Hadir dalam acara tersebut Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dan Kepala Kantor Pos Mataram, Jaka Sunara. ‘’Kita tentu juga mencari masukan dari lapangan terkait dengan keterlambatan pembagian BLSM, jangan sampai terjadi. Berbagai macam bantuan yang kita berikan ini tentu , harapan saya masyarakat menerimanya bergembira, karena ini bagian dari upaya kita untuk lebih mengarahkan subsidi BBM tepat sasaran,”jelasnya. Helmy menuturkan, akibat kenaikan harga BBM subsidi tersebut masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal paling merasakan dampaknya. Untuk itu, dalam rapat kabinet terbatas, dirinya mengusulkan supaya bantuan untuk daerah tertinggal pascakenaikan harga BBM harus ditingkatkan. “Kami sudah melakukan koordinasi baik dengan Kementerian PU , Menkokesra dan kementerian lainnya yang intinya kita akan semakin meneruskan apa yang menjadi perhatian utama kita, lokus-lokus daerah tertinggal,” jelasnya. Disebutkan, jumlah daerah tertinggal di Indonesia saat ini sebanyak 183 daerah. Sekitar 70 persen berada di Indonesia bagian timur. NTB sendiri, katanya, dari 10 kabupaten/kota terdapat delapan kabupaten tertinggal kecuali Kota Mataram dan Kota Bima. Nantinya, kata politisi PKB ini, pengalihan subsidi BBM akan lebih diarahkan untuk pembangunan jalan desa, infrastruktur kawasan produksi, sarana prasaranm air bersih dan listrik. Sementara itu, Kepala Kantor Pos Mataram, Jaka Sunara mengatakan, untuk pendistribusian dan pembagian KPS perdana tingkat Provinsi NTB dibagikan kepada 259 Rumah Tangga Sasaran (RTS) di Kelurahan Mataram Timur Kota Mataram. Ia menjelaskan, kartu untuk pengambilan BLSM tersebut baru datang sehingga untuk pertama kali ini cakupannya
masih sedikit. Selanjutnya, kartu tersebut akan disortir dan didistribusikan. Untuk saat ini, KPS yang datang hanya untuk Kota Mataram saja. “Pencairan dana BLSM ini sangat panjang waktunya sampai 2 Desember. Jadi masyarakat tidak perlu terburu-buru nanti kami atur jadwalnya sesuai dengan kesepakatan pemda setempat berdasarkan kemampuan bayar kita miliki,”pintanya. Ia mengatakan, mekanisme pembagian BLSM tersebut nantinya ada dua. Pertama, penerima BLSM dapat langsung mengambilnya di Kantor Pos kemudian yang kedua lokasi pembagiannya di tempat lain setelah ada kesepakatan antara PT Pos Indonsesia dengan pemda setempat melalui Dinas Sosial. Diketahui, jumlah penerima BLSM di NTB sebanyak 471.566 RTS dengan anggaran sebesar Rp 141,469 miliar lebih. Dengan rincian, Kota Mataram sebanyak 28.553 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 8,559 miliar lebih, Lombok Barat 70.843 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 21,252 miliar lebih, KLU 30.686 RTS penerima BLSM dengan nilai Rp 9,205 miliar lebih. Selanjutnya Lombok Tengah dan Lombok Timur masing-masing sebanyak 94.745 RTS dan 137.973 RTS penerima BLSm dengan nilai masing-masing Rp 28, 423 miliar dan Rp 41,391 miliar lebih. Sedangkan Kabupaten Sumbawa 30.945 RTS dengan nilai Rp 9,283 miliar lebih, KSB 9.478 RTS dengan nilai Rp 2,753 miliar lebih dan Dompu 20.133 RTS dengan nilai Rp 6,039 miliar lebih. Sementara Kota Bima dan Kabupaten Bima masingmasing sebanyak 9.326 RTS dan 39.204 RTS dengan nilai bantuan masingmasing Rp 2,797 miliar lebih dan Rp 11,761 miliar lebih. (nas)
Bupati Instruksikan SKPD Sesuaikan Program
Bantuan Disalurkan Serentak Tanjung (Suara NTB) Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH mendarat di BIL, pukul 12.20 wita dari kunjungan ke Australia, langsung bersama Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Sofian Chandra, Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH. MM. MH, melakukan survei udara terhadap kondisi KLU pascagempa, Sabtu (22/6) lalu. Dalam keterangan persnya Bupati KLU menyatakan, kebijakan yang ia ambil adalah memerintahkan jajaran SKPD-nya untuk menyesuaikan program guna recovery warga akibat bencana. Sementara Pemda KLU juga memastikan, mulai Selasa (25/6) petang, logistik tanggap darurat akan disalurkan secara serentak melalui posko-posko yang ada di tiap Desa. ‘’Saya minta kepada semua masyarakat agar tenang karena Pemda KLU akan berupaya untuk menanggulangi. Pemda KLU memberi apresiasi kepada Danrem 162 Wirabhakti, Kapolda NTB, BNPB dan seluruh jajaran TNI/Polri, dan masyarakat yang memberi bantuan tanggap darurat,” ungkap Djohan Sjamsu, di Aula Rapat Bupati, Selasa (25/6). Ia menekankan, agar seluruh SKPD melalui programnya melakukan penyesuaian terhadap kondisi riil di lapangan, serta melakukan langkah nyata dalam tanggap darurat gempa bumi. Mendasari penanganan korban, ia menekankan akselerasi pada pemenuhan kebutuhan dasar. Langkah kedua, mendata ulang jumlah korban by name by address. ‘’Dalam dua minggu, data riilnya harus sudah diperoleh,” pinta bupati. Wabup KLU, H. Najmul Akhyar, SH. MH., mengakui warga korban gempa kekurangan tenda, terpal, serta memerlukan bantuan selimut dan makanan. Kunjungan intensif yang ia lakukan pada siang maupun malam hari, memperlihatkan warga korban gempa perlu ditangani lebih cepat. ‘’Sebelum magrib (Selasa petang) semua tenda siap didistribusikan seluruhnya. Harapan kita, semua warga yang memerlukan bisa tertangani,” ungkap Wabup.
Kapolda NTB, Brigjen Pol Mochammad Iriawan, SH. MM. MH, menegaskan ia dan jajarannya siap untuk mengerahkan bantuan personil berapapun jumlah yang dibutuhkan dalam penanganan tanggap darurat. ‘’Berdasarkan hasil penelusuran kami, tiap dusun bedabeda kebutuhannya. Ada yang butuh terpal, tenda, terutama untuk mengantisipasi datangnya hujan. Mengenai personel, saya siap, berapapun jumlahnya,” tegas Kapolda. Sementara Direktur BNPB, Yolak Dalimunthe, mengimbau kepada Bupati KLU melalui kebijakannya untuk menggunakan cadangan beras milik Provinsi NTB. Apabila cadangan beras kabupaten dirasakan masih kurang. Dalam kasus gempa, Yolak menilai komoditas makanan pokok seperti beras harusnya sudah tersalur, terutama dari cadangan beras milik kabupaten yang dikelola Dinas Sosial Kabupaten. “Bupati bisa pakai cadangan beras Provinsi 200 ton kalau dirasakan masih kurang,” katanya. Bagi Yolak, dirinya tidak heran dengan kejadian bencana alam di KLU. Setiap tahunnya, KLU seolah akrab dengan bencana alam seperti longsor jalan Pusuk. Namun dengan indikator bencana alam yang belum pernah menelan korban jiwa, Direktur BNPB menilai daerah otonomi baru ini cukup tangguh dalam menghadapi bencana alam tak terduga di daerah. BNPB dalam hal ini, telah menyalurkan Rp 500 juta ke KLU untuk penanganan tanggap darurat. Ia juga menyarankan, tiga langkah yang harus segera diambil, yaitu distribusi pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan tanggap darurat, pendirian Posko tempat tidur dengan membuat Sket untuk korban. ‘’Ini dasar kita mengeluarkan biaya agar tidak salah, tanpa sket, jangan coba-coba. Selanjutnya untuk kondisi rumah rusak, sebetulnya ada empat kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, rusak berat dan rusak total,” ujarnya sembari memaklumi pendataan di KLU masih pada tiga kategori, ringan, sedang dan berat. (ari)
Kerusakan Gempa Melonjak hingga 6.878 Rumah Dari Hal. 1 Dapat dimaklumi, data yang dipublikasikan bupati sekembalinya dari Australia itu adalah data input per Senin (24/ 6). Sedangkan update data input yang masuk terus dilakukan pencatatan komputerisasi. Bertambahnya angka kerusakan ini, sebelumnya telah diwanti-wanti oleh Direktur Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat, Yolak Dalimunthe. Yolak mengatakan, pesimis terhadap data yang tercatat di BPBD KLU. Acuannya jelas, bahwa dalam pemberitaan awal mengenai dampak kerusakan rumah akibat gempa, media menyebutkan jumlahnya sementara mencapai 5.370 unit. Namun dalam publikasi bupati, data sementara yang terekam sebanyak 3.626 unit. Namun data yang diungkap sebanyak 3.626 adalah data sementara tanggal 24 Juni. Sehari berikutnya angka ini bertambah. Bahkan menurut keterangan BPBD KLU, input data diperkira-
kan akan lengkap Rabu hari ini dengan sisa data sodoran dari dusun yang belum di-input sekitar 5 persen. ‘’Kami pesimis dengan jumlah data ini, data menggelembung dari 5.300-an menjadi 3.600-an. Ok, kalau data menggelembung, tetapi jangan salahkan aturan akan bermasalah di auditor,” ungkap Yolak. Yolak bersama delapan orang dari BNPB yang turun pada Senin lalu, memberikan inisiatif bantuan dari BNPB. Mengingat hingga saat ini, Pemda KLU belum menyodorkan surat permohonan permintaan bantuan ke BNPB secara resmi. Ia pun menyarankan agar Pemda KLU secepatnya mengkonsep proposal untuk menjemput dana pusat yang ada di BNPB maupun tingkat Kementerian lain. Hasil kunjungan lapangan yang ia saksikan, memperlihatkan kategori bencana KLU masih pada lingkup kabupaten. Meski demikian, dirinya yang juga dipercaya melakukan penanganan bencana asap akibat
kebakaran hutan di Riau saat ini, tidak menutup mata bahwa warga KLU memerlukan penanganan tanggap darurat. ‘’Tanggap darurat bagi warga korban harus menyentuh kebutuhan dasarnya lebih dulu, soal rumah itu nanti. Tetapi dalam distribusi bantuan, tolong dicatat. Manusianya dulu kita selamatkan, barang kemudian, jangan sampai mispersepsi,” sambungnya. Skala bencana gempa di KLU yang menurut Yolak masih di level bencana gempa lain di Indonesia, membuatnya mengindahkan rencana kedatangan Menko Kesra ke Lombok Utara. Namun demikian, asumsi Yolak, terbatas pada data sementara sebanyak 3.626 unit. “Pak Menko Kesra telepon saya, apakah perlu datang atau tidak. Saya bilang, ndak masalah karena belum kelasnya. Kita tidak ingin, Menko Kesra datang, tahu-tahu sedikit. Yang kasihan bupatinya, habis anggaran hanya untuk menyambut pejabat pusat,” tandasnya. (ari)
Tingkatkan Kapasitas SDM, Pemkot Jangan Malu Belajar ke Provinsi Dari Hal. 1 Sementara itu, menyangkut BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang juga menjadi sandungan Kota Mataram mencapai target WTP, kata dia, karena rumah sakit yang memang baru. Dari sisi pengelolaan administrasi tentu juga masih baru. Kendati demikian, paling tidak, ada keinginan dari eksekutif dalam hal ini Direktur RSUD Kota Mataram untuk bagaimana memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan administrasi. ‘’Malah saya sempat sarankan secara langsung kepada direktur, bila perlu lakukan kerjasama dengan BPK,” ujarnya. Untuk pembenahan sistem pengelolaan keuangan, ujar Wayan Sugiartha, tidak ada salahnya Pemkot Mataram terus belajar. Kalau saran yang disampaikan kepada Direktur RSUD Kota Mataram mau didengarkan, ia berkeyakinan ke depan
administrasi BLUD tidak lagi menjadi temuan. Solusi cepat yang ditawarkan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram ini, adalah belajar atau melakukan konsultasi kepada Pemprov NTB yang telah dua tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP. ‘’Tidak ada salahnya kita bertanya, ndak perlu gengsi untuk ke arah yang lebih baik,” tegasnya. Selain Pemprov NTB, alternatif lain untuk belajar bagaimana mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik, bisa juga ke kabupaten lain seperti Lombok Tengah. Tidak ada salahnya belajar ke Lombok Tengah maupun Pemprov untuk mengetahui dimana kelemahan Pemkot Mataram sehingga belum bisa mendapat predikat WTP. Pada bagian lain, Wayan Sugiartha melihat ada kesan predikat masih dianggap sebagai sebuah nilai politis. ‘’Hal ini yang saya kurang sepakat,” ce-
tusnya. Seharusnya, apapun predikat yang diperoleh tiap daerah dari BPK, termasuk Kota Mataram karena memang daerah bersangkutan telah memenuhi norma-norma. ‘’Jangan hanya karena mengejar gengsi. Ya mohon maaf, kadang-kadang ada kepala daerah yang mengejar predikat itu hanya untuk kepentingan politis,” ujarnya. Seharusnya, pengelolaan keuangan harus disesuaikan dengan kebutuhan. Itu yang lebih penting. Wayan menggarisbawahi peningkatan kapasitas SDM sebagai kunci sukses Kota Mataram menuju predikat WTP. Ia meminta Pemkot Mataram secepatnya melakukan konsultasi ke Pemprov NTB sebagai solusi jangka pendek. Sedangkan untuk jangka panjang, eksekutif diminta mulai merencanakan untuk mengirim SDM-SDM yang bakal ditugasi mengurus aset untuk menimba ilmu di luar daerah. (fit/*)
Halaman 5
Kabid Banjamsos dan Tagana Sisir Kerusakan Akibat Gempa di KLU Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial (Banjamsos) Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil NTB beserta tagana melakukan penyisiran kerusakan bangunan dan rumah warga di Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi berkekuatan 5,4 SR, Sabtu lalu. Hasil penyisiran yang dilakukan tim tagana dibawah Disosdukcapil NTB sampai dengan tanggal 24 Juni 2013, jumlah bangunan yang rusak berat sebanyak 870 bangunan dan rusak ringan 2.350 bangunan. Demikian dikatakan Kabid Banjamsos Disosdukcapil NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH ditemuai usai melakukan penyisiran bersama tagana terkiat dengan kerusakan akibat bencana gempa di KLU beberapa hari lalu.”Jumlah kepala keluarga yang menjadi korban gempa di KLU itu sebanyak 3.214 KK atau 10.146 jiwa. Sedangkan jumlah kerusakan berat sebanyak 870 bangunan dan 2.350 bangunan yang rusak ringan,”tuturnya. Disebutkan, berdasarkan data sementara sebanyak dua kecamatan yang terkena dampak cukup parah yakni Kecamatan Gangga dan Kecamatan Tanjung. Kemudian sebanyak lima desa maisng-masing Medana, Singgar Penjalin, Sokong, Bentek dan Jenggala dan terdapat pada 34 dusun.”Untuk melakukan pendataan dan membantu masyarakat ini kita sudah mengirim 34 orang tagana sejak hari Sabtu lalu,”terangnya. Sementaraitu,untukkeperluanlogistik,pihaknyasudahmengirim350 terpal untuk tenda, 350 dus mie instan, 350 dus sarden dan beras. Di samping itu, bagi masyarakat yang sumurnya rusak akibat gempa tersebut, pihaknya juga sudah mendistribusikan air bersih sebanyak 4 tangki bagi masyarakat pada dusun-dusun yang mengalami kerusakan sumur. Sementara itu, untuk tempat ibadah yang tidak bisa ditempati salat Jumat, tim tagana juga telah mendirikan tenda besar untuk lokasi shalat berjamaah. Disamping itu, lanjutnya, tim tagana yang diterjunkan ke lokasi kejadian juga berperan untuk membantu masyarakat yang trauma akibat kejadian tersebut. Sebab, kata, ruslan, tim tagana tersebut juga dilengkapi dengan pengetahuan H. Ruslan Abdul Gani psikososial. (nas) (Suara NTB/nas)
Kecewa Pengusaha Hotel Dari Hal. 1 miris hati Kapolda NTB melihat foto-foto dokumentasi kerusakan rumah yang disodorkan Kapolres KLU. Kapolda pun langsung meminta data apa saja kebutuhan dasar warga yang dapat diberikan untuk penanganan jangka pendek. Selimut, terpal, kain/ sarung, dan sembako, adalah beberapa item yang ia catat. Kapolda bahkan informasinya langsung melakukan kontak dengan koleganya para petinggi Kepolisian di Jakarta untuk menggelontorkan bantuan dimaksud. Di sisi lain, dirinya juga menyayangkan tidak adanya sense of disaster kalangan pengusaha yang beroperasi di KLU, sebab sampai hari ke tiga pascagempa, belum satu pun dari
kalangan pengusaha yang datang menyalurkan bantuan. ‘’Kaum usahawan di KLU jangan berpangku tangan begini donk. Satu hotel berapa ton atau berapa rupiah menyumbang untuk korban gempa, tidak berat dan saya yakin bisa menangani korban gempa,” kata kapolda saat diterima warga Kapu, Selasa (25/5). M. Iriawan lantas menyebut beberapa hotel besar, seperti The Oberoi, Hotel Villa Ombak, Villa Queen, Hotel Tugu dan Golf Hokkaido di KLU, mestinya tergerak terhadap duka warga KLU. “Saya minta, Pak Kapolres nanti bantu Pemda, silahkan berkoordinasi dengan pelaku hotel agar mau membantu. Mereka ini kan cari makan di sini,” cetus kapolda. (ari)
Etika dan Moral Caleg Dari Hal. 1 memang pelanggaran yang bisa membatalkan pencalonan seorang Caleg adalah hal – hal yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dan persyaratan calonnya. Misalnya, jika berdasarkan laporan masyarakat diketahui bahwa seorang Caleg ternyata menggunakan ijazah palsu, atau ia mengajukan dokumen – dokumen pencalonan lainnya yang ternyata tidak sesuai ketentuan. Sebelumnya, Darmansyah juga sempat mengungkapkan adanya seorang Caleg yang diadukan karena persoalan utang piutang. Persoalan seperti ini memang bersifat personal dan tidak membatalkan pencalonan yang bersangkutan. Hanya saja, persoalan ini bisa merembet ke persoalan moral Caleg bersangkutan jika benar ia ternyata berutang dan tidak mau membayarnya. Ditanyai soal tersebut, Darmansyah mengakui pihaknya memang tengah melakukan kajian terhadap aspek moral dan etika Caleg tersebut. Sebab, persoalan ini mungkin saja menjadi polemik. “Memang akan jadi polemik, ketika pengaduan itu terkait hal-hal yang berkaitan dengan etika moral dan sebagainya.” Dalam penyelenggaraan Rakor yang digelar KPU NTB, Darmansyah menjelaskan bahwa
pihaknya tidak hanya membahas menyangkut persoalan mekanisme pengaduan. Selain persoalan tersebut, pihaknya juga menyamakan persepsi soal penyelesaian sengketa pemilu legislatif yang mungkin saja terjadi nanti. ‘’Yang mana nanti yang menjadi wilayah KPU, hal – hal apa yang perlu menjadi penyelesaian,” jelasnya. Selain itu, pihaknya juga akan membahas persoalan pemutakhiran data pemilih. Pada 10 Juli mendatang, akan dilakukan pengumuman DPS. Pemutakhiran ini dimulai dari tingkat PPS /desa. Terkait data pemilih ini, Darmansyah menjelaskan pihaknya memang tetap akan mengikutsertakan para TKI yang berada di luar negeri. Menurut Darmansyah, dalam Pilkada NTB lalu, para TKI yang telah terdata namun berada di luar negeri memang tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Namun, pada Pemilu 2014 mendatang, mereka tetap bisa menyalurkan hak pilihnya dengan adanya TPS di negara tempat mereka mencari nafkah. ‘’Berbeda dengan Pemilukada, dia bisa memilih di sana, jadi tidak ada masalah. Mungkin nanti diidentifikasi apakah berada di NTB atau tidak, sehingga ini nanti kita bisa jelaskan keikutsertaannya dalam pemilu. Nanti data yang ada di luar negeri ini harus dipisahkan juga,” pungkasnya. (aan)
Akibat Kelemahan Pengawasan dan Minus Keterbukaan Penegak Hukum Dari Hal. 1 Sepakat dengan pernyataan Abraham Samad, bahwa intensitas pengawasan dari masyarakat masih lemah. Ini diperparah dengan sedikitnya lembaga yang juga intens “memelototi” proses penegakan hukum, sejak awal sampai dengan persidangan. Tapi tidak hanya soal kelemahan pengawasan yang menjadi satu satunya alasan. Ahyar ingin menarik pandangan ini ke lembaga penegak hukum sendiri. Tidak bisa sepenuhnya publik diminta untuk aktif mengawasi. Sedangkan disisi lain ada sikap ketertutupan dari penegakan hukum. “Kalau ruang keterbukaanitutidakadadaripenegakhukum,tentupengawasanpublik yang lemah akan semakin tidak efektif,”terangnya. Prespektif yang harus dimiliki Kejaksaan atau Kepolisian menurutnya, harus proaktif menjelaskan kepada publik, dengan cara mereka sendiri atau melalui pers. ‘’Jangan kemudian Kejaksaan atau Kepolisian menunggu ditanya wartawan atau masyarakat, baru kemudian menjelaskan soal kasus kasus yang ditangani. Para petinggi penegak hukum ini harus
ingat, bahwa merekamenggunakan dana negara. Sehingga ditanya atau tidak, harus dijelaskan,” beberAkhyar. Hal yang paling sering ia lihat sikaptertutupduapenegakhukum adalah, kasus yang di SP3. Baru diketahui publik, ketika SP3 kasus itu diketahui wartawan dan dipublikasikan. Penjelasannya pun terkadang normatif, yakni pertimbangan hati nurani, sebagaimana penjelasan Kajari Mataram Sang Ketut Mudita,SH,MH dalam penghentian kasus Bansos 2008. Ia kemudian mencontohkan kasus di Kejari Mataram, yang tida kmempertajam soal visi dalam penegakan hukum. Satu sisi menjelaskan, sejak triwulan pertama 2013, satu pun tidak ada kasus yang naik ke tahap penuntutan, di saat yang sama Kajari juga menghentikan kasus Bansos. Soal menguapnya kasus kasus ini memang bukan kabar baru. Di Kejaksaan khususnya, ada beberapa kasus yang hingga kini belum jelas penanganannya. Seperti kasus DAK Lotim tahun 2010, dengan pagu anggaran mencapai Rp 30 miliar lebih. Proyek ini ada indikasi tidak sesuai spek, bahkan ada item yang fiktif, sehingga Kejati NTB pun
menurunkan tim sejak 2012 lalu. Namun hingga kini tidak jelas perkembangannya. Kasus lain, GOR Mini Gunung Sari. Berulang kali Kejaksaan menjelaskan, bahwa kasus ini masih digodok ahli konstruksi untuk menentukan kerugian negaranya. Ada juga kasus Pembebasan Lahan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Sumbawa, senilai Rp 6 miliar tak ada juntrungannya. Sementara yang bisa dijelaskan adalah, penghentian kasus dugaan korupsi di Bank NTBsenilai Rp 5,3 miliar tahun 2011, kasus pembangunan jembatan di Pulau Sumbawa,kasus dana operasional di Panti Sosial Paramita, Mataram. Ditanya soal kasus yang dianggap menguap, Kajati NTB, Sugeng Pudjianto, SH,MH meminta tidak ditanya soal kinerja pejabat Kajati sebelumnya yang menyisakan tunggakan kasus. ‘’Saya ingin menatap ke depan, dan Anda akan melihat apa saja kinerja saya kedepan nanti,” terang Kajati. Namun tak berarti ingin lepas tangan dengan tunggakankasus. Semua kasus jika memang memenuhi syarat ditindaklanjuti, akan diprosesnya. Tapi jika memang kasus itu tidak layak ditin-
daklanjuti, maka dia secara terbuka kepada publik akan menyampaikannya. Sementara di pihak Kepolisian, meskipun belum terlihat ada potensi penghentian kasus, tapi beberapa kasus yang menjadi perhatian publik, belum jelas kapan akan sampai kepersidangan. Seperti halnya kasus Alkes Lotim, yang belum juga rampung meski sudah empat tahun ditangani. Kasus baru adalah, terkait dugaan SPPD fiktif KSB yang sudah menetapkan 16 tersangka, juga belum jelas juntrungannya. Alasannya, saat ini dengan keterbatasan personel, penyidik Ditreskrimsus dijejali dengan banyak kasus lain. Harapan publik soal keterbukaan dan penyelesaian penanganan kasus itu, sebenarnya sudah ada dibenak Dirreskrimsus Polda NTB, Kombes Pol. Drs. Triyono BP,M.Si. ‘’Pada dasarnya kami juga ingin cepat,untuk semua kasus. Kami ingin semua terselesaikan sebagaimana harapan masyarakat, tapi harus diingat bahwa keinginan kami ini juga dibatasi kemampuan. Seperti waktu dan keterbatasan personel,” tegasnya. Berbicara lembaga yudikatif, tidak hanya berbincang soal keberadaan Kejaksaan dan Kepoli-
sian. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), adalah lembaga yang ambil bagian dalampenegakanhukumini.Karena ranah BPKP, sangat menentukan berdasarkan kewenangannya menentukan nilai kerugian negara darisebuahkasus.SeringkaliBPKP dijadikan “bamper” oleh penegak hukum untuk menyebut lamanya proses hukum sebuah kasus. Kepala BPKP Perwakilan NTB, Darius AK juga membeberkan komitmennya untuk menjelaskan kepada publik, melayani pertanyaan sebuah kasus demi alasan pengawasan. Namun ia ingin mengingatkan, bahwa kerja BPKP dalam rangka audit investigasi harus dilihat secara objektif. Penghitungan kerugian negara butuh tahapan mulai dari gelar perkara bersama penyidik, cek lapangan,pengumpulan dokumen, evaluasi hasil penyelidikan, sampai akhirnya pada proses perhitungan kerugian negara. ‘’Kami tidak bisa sembarangan memutuskan kerugian negara kasus apapun. Harus melalui kajian mendalam, karena tanggung jawab kami tidak hanya kepada lembaga penegak hukum yang meminta,tapi dihadapan persidangan nanti,”tegasnya. (ars)
OPINI
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
BABS Bisa Jadi Ancaman Serius MASALAH yang dihadapi Kota Mataram terbilang sangat kompleks. Tidak sebatas masalah sosial, tapi juga masalah lingkungan. Sungai di Mataram nampaknya tidak hanya tercemar dengan seabrek sampah rumah tangga yang dibuang ke sana, tapi juga tercemar oleh aktivitas warga yang masih memanfaatkan sungai sebagai tempat MCK (Mandi, Cuci, Kakus). Tidak perlu jauh-jauh mencari bukti. Di Mataram saja, yang notabene daerah yang paling maju di NTB, aktivitas yang sering disebut sebagai kegiatan BABS atau buang air besar sembarangan masih terjadi. Sasarannya tidak hanya sungai tapi juga lahan-lahan kosong. Fenomena ini tentu berseberangan dengan apa yang telah menjadi program di Dinas Kesehatan untuk menihilkan BABS tersebut. Ada dua hal yang kemungkinan memicu terjadinya BABS. Pertama, mungkin ini sudah menjadi kebiasaan yang masih sulit diubah. Kemungkinan kedua, warga yang buang hajat sembarangan, seperti di sungai, karena mungkin tidak memiliki sarana MCK di rumahnya. Memang, fakta di lapangan, khususnya di Kota Mataram, masih cukup banyak warga yang buang hajat di sungai. Untuk ukuran daerah yang merupakan ibukota provinsi, hal ini masih terjadi, tentu bukan hal yang membangkan. Masalah warga yang masih BABS kelihatannya memang sepele. Namun, jika dibiarkan terus berlangsung, bahkan diabaikan, ke depan bukan tidak mungkin hal ini bakal menjadi ancaman serius bagi Kota Mataram. Terlebih Mataram baru saja berhasil merebut kembali Adipura setelah dua tahun berturut-turut gagal. Ini menjadi PR Kota Mataram khususnya dan kabupaten/kota lain di NTB. Bagaimana betul-betul mewujudkan program BABS nol. Sebab, kalau laporan di atas kertas pada sejumlah acaraacara seremonial, kerap diklaim kalau Pemerintah sudah berhasil menekan angka BABS. Tetapi kenyataan di lapangan, sangat mudah menjumpai aktivitas yang baik tersebut. Untuk mengajak masyarakat mau beralih ke pola hidup bersih dan sehat, tentu tidak bisa hanya sebatas ajakan. Ajakan tersebut harus dibarengi dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung seperti WC umum atau MCK umum. Upaya pemerintah membantu menyediakan sarana MCK juga harus disertai dengan sosialisasi pentingnya pola hidup bersih sehat dan menggalakan sosialisasi bahaya BABS tersebut. Selain itu, bantuan MCK juga harus terus dipantau supaya kejadiannya tidak sama seperti yang barubaru ini diberitakan media. Bahwa sejumlah sarana MCK di Kelurahan Monjok menjadi mubazir lantaran tidak dimanfaatkan oleh warga setempat yang tidak memiliki sarana MCK di rumahnya. Warga lebih memilih melakukan kegiatan MCK di sungai dekat tempat tinggal mereka. Ini sama artinya, pemerintah telah gagal mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Warga harus ditekankan untuk mau memelihara sarana MCK umum itu. Sebab, jika tidak ada rasa memiliki, ketika MCK itu kotor, akan ditinggalkan kemudian warga akan kembali MCK di sungai. (*)
Halaman 6
Fenomena Politik Aristokrasi dalam Demokrasi KHIR-akhir ini terdapat fenomena menarik ditunjukkan oleh politisi yang dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada). Politisi yang kalah di dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) beralih untuk coba berkompetisi di dalam pemilihan legislatif (Pileg) dan atau ikut berkompetisi pada Pilkada di daearah lain. Selain itu, tidak sedikit politisi yang sedang menjabat sebagai menteri, kepala daerah, dan kepala desa ikut berkompetisi di dalam Pileg. Pemilihan umum hanya dilaksanakan sekali dalam lima tahun. Karena itu, bagi politisi, momen pemilihan umum adalah kesempatan berharga untuk diikuti guna mendapatkan kekuasaan. Politisi menentukan strategi dan langkah politik yang dianggap dan dinilai jitu untuk mendapatkan kekuasaan. Tidak jarang politisi melakukan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan seperti mengabaikan peraturan hukum dan etika politik. Sulit bagi politisi menerima kekalahan dalam pemilihan umum. Ketika politisi kalah dalam kompetisi beragam reaksi yang ditunjukkan seperti ikut kompetisi politik pada tempat lain dan beralih untuk ikut kompetisi pada bentuk pemilihan umum lain (Pilkada ke Pileg). Beberapa nama berikut ini adalah sedikit dari banyak nama mantan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kalah pada Pilkada beralih maju pada Pileg, yaitu Mantan calon kepala daerah Tebo Yopi, mantan Calon Kepala Daerah Tanjung Jabung Barat Syafrial, mantan Calon Kepala Daerah Kerinci Ami Taher, mantan Calon Kepala Daerah Pasuruan, Dade Angga, mantan Calon Wakil Kepala Daerah Pasuruan Anwar Sadad, mantan Calon Gubernur NTB, Surya Jaya Purnama ST, mantan Calon Wakil Gubernur NTB Johan Rosihan ST. Langkah para politisi di atas tidak ada yang salah karena bagian dari kebebasan individu (politisi) yang dijamin demokrasi. Kebebasan berpolitik, memilih dan dipilih serta menentukan sikap politik adalah hak politisi yang tidak dapat dibatasi dan dihalangi oleh siapapun. Karena itu, syah-syah saja bagi politisi bersikap politik seperti tersebut. Selain itu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 memperbolehkan para politisi yang sedang ikut kompetisi pada Pilkada atau sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk ikut mendaftarkan diri sebagai calon legislatif (Caleg). Jaminan demokrasi akan kebebasan memberikan peluang
Oleh
Salahudin, S.IP
((Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Univ. Muhammadiyah Malang)) kepada siapapun untuk berkompetisi lus kekuasaan berjalan ditempat. dalam politik. Peraturan hukum dike- Kekuasaan hanya dapat dikuasi luarkan memperkuat eksistensi poli- oleh sekolompok elit masyarakat. Dalam perspektif etika politisi dalam mencari dan meraih kekuatik demokrasi, saan politik. langkah pemerinPemahaman tah memberi legitakan demokraimasi hukum kepasi seperti ini Karena itu, penting da politisi untuk sangat memumemanfaatkan kongkinkan terbagi masyarakat mpetisi politik ciptanya poliuntuk berperan aktif dalam waktu yang tik aristokrasi. sama, adalah bendan kritis objektif tuk upaya pemerMenurut Carlintah menghancurton Clymer, dalam memilih politisi kan demokrasi. politik arissehingga lahir Pemerintah berutokrasi adalah paya menghidupkekuasaan pemimpin yang kan oligarki, arisyang dikuasi tokrasi dan dinasoleh sekelombertanggung jawab, ti politik dalam pok elite profesional, visioner, negara demokrasi. masyarakat Selain itu, politisi yang mempundan berbudaya untuk yang berkuasa di yai status sosdalam legislatif ial, kekayaan masa depan bangsa pusat dan daerah dan kekuasengaja membensaan politik dan negara yang tuk aturan hukum yang besar. Di lebih baik. untuk memperlandalam politik car dan memperaristokrasi, tahankan kekuakekuasaan saan pada lingkapolitik hanya dinikmati oleh satu generasi ke gen- ran sekelompok elite. Pemerintah erasi aristokrat yang lain. Bukan tidak (KPU) dan politisi sedang berselmungkin, di tengah sikap politisi yang ingkuh untuk menghianati seperti ini, Indonesia sebagai negara demokrasi. Pemerintah dan politidemokrasi beralih menjadi negara si menjadikan demokrasi sekadar aristokrasi seperti yang didefinisikan retorika dan wacana untuk mencari Carlton tersebut. Secara langsung, aris- dan mempertahankan kekuasaan. tokrasi adalah politik yang diharam- Sebaiknya, pemerintah dan politisi kan di dalam demokrasi. Karena itu, berintropeksi diri untuk memahauntuk membangun demokrasi se- mi dosa-dosa politik akan demokrabaiknya sikap politisi dalam berpoli- si. Sudah saatnya politisi menemtik perlu dibatasi di dalam meman- patkan demokrasi pada tempat yang sebenarnya guna mencapai faatkan momen politik. Kebebasan demokrasi bukan nilai-nilai ideal yang terkandung dalam arti memberikan kebebasan didalamnya. Politisi harus menjaga politisi untuk memanfaatkan segala momentum politik. Sikap politi- kewibawaan, integritas, etika dan si yang memanfaatkan segala mo- moralitas berdemokrasi dengan cara mentum politik dalam waktu yang menghindari arogansi dalam mencari sama adalah bentuk arogansi poli- kekuasaan. Kekalahan pada Pilkatik politisi yang tidak diajarkan di da harus diterima baik dengan dalam demokrasi. Di dalam menunjukkan sikap kedewasaan dan demokrasi, kebebasan politik pengormatan terhadap segala nilai terikat oleh etika politik yang dilan- ideal demokrasi. Kekalahan harus dasi nilai keadilan. Nilai keadilan dipandang sebagai kesempatan undalam etika politik demokrasi ad- tuk menentukan strategi dalam alah nilai yang mengharuskan poli- meraih kemenangan Pilkada pada tisi untuk mengedepankan rotasi periode berikutnya. Para politisi yang dan siklus kekuasaan berjalan den- sedang menjabat kekuasaan politik gan baik sehingga regenerasi poli- baik sebagai kepala dan wakil kepatik dapat dipertanggung jawabkan la daerah, anggota legislatif, dan sesecara nyata. Kegagalan politik poli- bagai kepala desa harus bersabar tisi dalam Pilkada kemudian dalam untuk menjalankan amanah hingga waktu yang sama beralih kepada tuntas masa periode kepemimpinan. Pileg memungkinkan rotasi dan sik- Beralih meraih kekuasaan lain di ten-
gah menjabat adalah penghianatan terhadap kepercayaan rakyat. Amanah rakyat harus dijalankan dengan tuntas dan penuh tanggung jawab sesuai masa periode yang ditentukan. Dengan seperti ini, demokrasi akan terwujud dengan baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat akan eksistensinya sebagai sistem politik dan pemerintahan. Pada sisi lain, masyarakat sebagai pemilih harus mengedepankan sikap kritis objektif dalam politik. Masyarakat harus menghidari politisi-politisi yang hanya mencari kekuasaan tanpa tujuan untuk memberdayakan kehidupan rakyat. Tanpa langkah aktif dan kritis objektif dari masyarakat, demokrasi tetap menjadi simbol politik bagi negara tanpa makna politik berkeadaban untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Selain itu, demokrasi hanya menjadi sarana bagi sekelompok elite dalam mempertahankan kemapanan politik untuk kepentingan pragmatis tanpa makna baik bagi kehidupan rakyat seutuhnya. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk berperan aktif dan kritis objektif dalam memilih politisi sehingga lahir pemimpin yang bertanggung jawab, profesional, visioner, dan berbudaya untuk masa depan bangsa dan negara yang lebih baik.
Kerusakan gempa melonjak hingga 6.878 rumah Jangan sampai ada korban tak terdata
*** PPDB di Mataram diduga diwarnai kecurangan Usut sampai tuntas
***
STASIUN RADIO
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
EKONOMI DAN BISNIS
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
Petani Kentang Sembalun Dambakan Mesin Pembibitan
Sulit Mengakses Modal
Surabaya (Suara NTB) Salah satu komoditi hortikultura yang saat ini menjadi primadona di pulau Lombok adalah kentang. Sembalun, Lombok Timur (Lotim) menjadi satu-satunya daerah yang berproduksi secara kualitas dan kuantitas. Tak sedikit investor dari luar yang telah menanam sahamnya untuk mengembangan hasil pertanian ini. (Suara NTB/nia)
PANEN SEMANGKA - Buah semangka yang baru saja dipanen dari persawahan di Desa Tumpak, kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Semangka yang telah disortir dan ditimbang selanjutnya dipasarkan ke berbagai kota seperti Mataram dan Lombok Barat.
DBH-CHT Harus Diarahkan untuk Petani Tembakau Mataram (Suara NTB) Tidak kecil hasil yang telah disumbangkan para petani tembakau untuk daerah dan negara ini. Secara nasional, kontribusi dari komoditi ini hampir mencapai Rp 100 triliun dan sebesar 80 persen dari hasil produksi tembakau di daerah ini. Untuk Provinsi NTB, sebesar Rp 1 triliun tetap disumbang secara rutin. Hanya saja pemasukan bagi daerah yang disumbangkan dari produksi tembakau, justru tak dinikmati langsung oleh petani itu sendiri. Pasalnya, pemerintah daerah secara khusus telah mengalokasikan dana-dana tersebut untuk pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Padahal di satu sisi, penyumbangnya setiap tahun harus memutar otak dan mencari berbagai alternatif. Salah satunya dengan ijon untuk kegiatan pembiayaan dan operasional produksi. Demikian diungkapkan Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan, sekaligus anggota Komisi III DPR-RI, H. Su-
nardi Ayub baru-baru ini. “Saya sudah berkomunikasi dengan Gubernur agar dana tersebut dikembalikan kepada produsennya (petani tembakau). Teknisnya dengan diserahkan ke Bank NTB, kemudian setiap musim diberikan kredit kepada petani dengan bunga ringan,” terangnya. Apalagi, persoalan selama ini petani tembakau selalu dihadapkan pada sulitnya akses permodalan dari perbankan, karena dituntut menggunakan jaminan. Dimana petani tembakaunya sendiri tentu tak memiliki jaminan yang diminta pihak perbankan. Selain itu, persoalan lain yang dihadapi petani tembakau adalah sistem grade yang diberlakukan perusahaan. Selama ini grade ini hanya dimainkan langsung oleh pengusahanya tanpa melibatkan langsung kesepakatan petani maupun asosianya. Oleh karenanya sedang digagas agar diimplementasikan kesepakatan tawar-menawar harga antara petani tembakau atau asosiasinya dengan peru-
sahaan saat melakukan transaksi penjualan. Demikian pula untuk penggunaan bahan bakar pengering, pasca konversi dari minyak tanah petani tembakau sebenarnya bisa terbiasa dengan bahan bakar batu bara. Hanya saja yang diberikan kepada petani selama ini kelasnya tidak sesuai kalori yang dibutuhkan. Oleh karena itu pula akan diatur pendistribusian batu bara kualitas nomor satu. Karena batu bara adalah alternatif terakhir, di saat pelarangan penggunaan kayu bakar karena berdampak pada keseimbangan alam. Penggunaan BBM yang tidak mungkin di saat tidak adanya alokasi subsidi dan bahan bakar alternatif lainnya yang tidak terpasok total. Terakhir, permasalahan selama ini terlalu banyaknya petani yang melakukan penanaman, sehingga produksi yang dihasilkan terkadang melebihi kebutuhan perusahaan. Akibatnya harga merosot dan menyebabkan kerugian pada petaninya sendiri. (bul)
Pembangunan Pabrik Pengolahan Ikan
Nelayan Setempat Harus Diuntungkan
(Suara NTB/bul)
KANTOR Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB mengirim 13 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk belajar ke beberapa UMKM dan Koperasi di Jawa Timur (Jatim). Tujuannya untuk menghidupkan arti penting kelompok usaha mereka. Kegiatan studi banding tersebut dipusatkan di Kabupaten Pasuruan, Jatim selama empat hari mulai 24-27 Juni 2013. Para pelaku UMKM tersebut nantinya akan mempelajari kesuksesan Koperasi Wanita (Kopwan) Kartika Candra. ‘’Ini adalah kegiatan memberikan pembelajaran kepada kelompok UMKM dari binaan kami di beberapa kabupaten,” terang Deputi Kepala Perwakilan BI NTB, Kamaruddin Nur. Disebutkan, kelompok UMKM yang dibelajarkan tersebut terdiri atas kelompok klaster ternak sapi dari Kabupaten Sumbawa Barat. Selain itu, kelompok pengolahan biji mete dan pupuk organik dari Kabupaten Lombok Utara. Binaan lain yang diikutsertakan adalah kelompok petani kentang di Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Ada juga dari kelompok usaha desa ekonomi kreatif dari Bunmudrak, Kabupaten Lombok Tengah. Kelompok usaha ekonomi produktif tersebut tumbuh dan berkembang secara swadaya. Namun dari sisi legal formal belum ada. Padahal, mereka mampu menghimpun dana atau simpanan. Ini bisa dimanfaatkan untuk atasi masalah kesulitan mengakses modal di perbankan karena persoalan agunan. ‘’Kita tahu seringkali UMKM merasa kesulitan mengakses ke perbankan karena persoalan agunan,” tambahnya. Menurutnya, dengan dana yang terhimpun itu, masyarakat yang membentuk kelompok usaha ekonomi produktif ini bisa mengajukan kredit ke bank. Nantinya, risiko kredit macet ditanggung renteng atau dipertanggungjawabkan bersama. Hal ini sudah dilakukan oleh Kopwan Kartika Candra yang menjadi lokasi studi banding. Istilah tanggung renteng ini sangat banyak implikasinya. Kelompok akan tahu persis berbagai permasalahan dari anggotanya. Selain itu ada efek sosialnya. ‘’Kalau ada anggota yang beriktikad tidak baik, maka kredit macetnya bisa dibayarkan dengan dana yang tersimpan di kas kelompok,” kata Kamaruddin melanjutkan. Menurutnya, potensi usaha pelaku UMKM di NTB, tidak jauh berbeda dengan daerah-daerah lainnya, termasuk di Jatim. Hanya saja yang masih menjadi kendala adalah legalitas formal kelompokkelompok UMKM tersebut yang belum jelas. Kelompok UMKM ini, jelasnya masih berusaha secara sendirisendiri sehingga tidak ada kekuatan yang dilihat perbankan untuk mengucurkan bantuan kreditnya. Oleh sebab itu, pihaknya berupaya memfasilitasi agar bisa menyerap berbagai informasi dan pengalaman dari kelompok-kelompok usaha yang lebih besar, salah satunya koperasi di Pasuruan, Jatim. Kelompok UMKM ini diharapkan bisa berinteraksi dan mengukur kemampuan dan kelemahan masing-masing. ‘’Sehingga bisa membangun kelompok formal guna merebut kepercayaan perbankan untuk penyaluran kreditnya,” demikian Kamaruddin. (bul) Kamaruddin Nur
Halaman 7
Mataram (Suara NTB) Komisi II (Bidang Ekonomi dan Investasi) DPRD NTB masih mengkaji permohonan persetujuan kerjasama pemerintah provinsi (pemprov) NTB dengan PT. Balinesse Food yang akan membangun pabrik pengolahan ikan tuna di Teluk Santong, Sumbawa. Terkait rencana investasi tersebut, Dewan mensyaratkan pendirian pabrik tersebut harus menguntungkan nelayan di sekitar lokasi pabrik tersebut. Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm menyampaikan pihaknya menginginkan pembangunan pabrik tersebut nantinya dapat berdampak positif bagi masyarakat sekitar. “Sering ada pabrik tapi masyarakat sekitar tidak bisa menikmati, yang menikmati orang yang jauh-jauh. Kita berharap masyarakat sekitar yang pertama kali menikmati dan ini kita tekankan. Ketiga tentunya kerjasama ini akan memberi-
kan masukan bagi PAD kita,” terangnya seusai rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Selasa (25/6). Pabrik tersebut nantinya harus melibatkan sumber daya manusia (SDM) lokal sebagai pekerjanya. Misalnya sebagai pemotong ikan, cleaning service, petugas keamanan, dan lainnya. Hal yang juga ditekankan Dewan dalam rencana investasi tersebut bahwa perusahaan tidak diperbolehkan menangkap ikan sendiri, namun harus melibatkan nelayan di sekitar lokasi. Nantinya perusahaan diwajibkan menerima ikan dari hasil tangkapan para nelayan. “Jadi mereka mendekatkan diri kepada nelayan. Tidak diperbolehkan menangkap sendiri. Karena kalau itu diperbolehkan, matilah nelayan-nelayan kecil. Itu syarat-syarat yang kita minta dan sampaikan. Ada mereka punya kapal tapi bukan untuk menangkap ikan melainkan kapalnya untuk transpor-
tasi atau menampung hasil tangkapan,” jelasnya. Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan perlunya persetujuan Dewan atas rencana investasi tersebut karena pabrik tersebut akan dibangun di atas lahan milik pemprov NTB. Di samping itu harus ada persetujuan dari masyarakat sekitar dan kajian Amdal. Rapat yang digelar kemarin bukanlah pertama kali dilaksanakan. Kalangan Dewan juga banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait investasi tersebut yang belum tuntas dijawab. Ia menambahkan masih banyak hal yang harus ditambahkan oleh pemprov dan PT. Balinesse Food dalam rencana tersebut. “Ada beberapa permintaan khususnya permintaan kelengkapan Amdal, persetujuan masyarakat di sekitarnya. Sambil menunggu ini kita proses terus dan sebelum ada ini kita masih akan terus membahas,” ujarnya. (yan)
PT Indofood, salah satu perusahaan yang setiap musimnya menggelontorkan Rp 1,5 miliar kepada petani di wilayah ini untuk suplay kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Termasuklah untuk kebutuhan bibit kentang yang didatangkan langsung dari Australia. Maklum petani di sana tak memiliki cukup fasilitas untuk mengembangkan pembibitan meski secara SDM sistem pembibitan ini sudah dikuasai. Minardi, Ketua Kelompok Koperasi Horsela (Hortikultura Sembalun) kepada Suara NTB di sela-sela study banding bersama Bank Indonesia Perwakilan NTB, di Surabaya, Selasa (25/6) menyebutkan saat ini terdapat 1.155 hektar potensi lahan tanam kentang di Sembalun yang memiliki potensi. Dari luas lahan tersebut, hanya 125 hektar atau kurang dari 20 persen yang sudah digarap petani yang mejadi anggotanya. Terbatsanya bibit yang didatangkan oleh perusahaan Indofood menyebabkan terbatasnya pengembangan komoditi ini. “Indofood mendatangkan langsung dari Australia untuk bibitnya, padahal kita juga sebenarnya mampu mengembangkan bibit ketang impor ini. Tapi kita tidak punya mesin pendingin untuk menyimpan bibitnya sampai dua tahun,” katanya kepada media ini. Mesin pendingin ini fungsinya untuk menjaga kestabilan suhu biji kentang di suhu 4 derajat sehingga tidak terjadi pengembangan tunas dalam jangka waktu yang lama. Hal ini yang menjadi kendala pengembangan kentang di Sembalun, yang pasar produksinya terbuka cukup besar sebenarnya. Padahal komoditi hortikultura ini diincar oleh beberapa perusahaan, untuk dibawa ke luar negeri. Artinya dari sisi pasar tak sulit, dengan harga pembelian minimal Rp 3.850/Kg. Praktis dari keterbatasan pengembangan lahan pertanian ini, setiap musim dihasilkan sebanyak 4.000 ton kentang panen, dengan produktiv-
Mataram (Suara NTB) Sebanyak 463 kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh provinsi di Indonesia akan turut memeriahkan pameran dalam rangka memperingati Hari Koperasi Nasional
SABLON & KONVEKSI
EKSPEDISI
HOTEL
PETS SHOP
FINANCE
ADVERTISING
EMAS & MUTIARA
LAUNDRY
Dari Hal. 1 ACCESORIES
TRUSS
SANGGAR SENAM
JUAL MOBIL
TRAVEL
(Suara NTB/bul)
itas 23 ton/Hektar. “Kentang kita lebih bagus daripada kentang Australia, bahkan untuk pembibitannyapun sebenarnya jauh lebih bagus kita. Sayangnya petani disana memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Dan kentang ini sudah jelas pasarnya, berbeda dengan komoditi lainnya, seperti bawang dan cabai yang tidak tentu pihak yang membelinya,” katanya. Disinggung secara khusus investasi sebesar Rp 1,5 miliar dari Indofood setiap musimnya, Minardi menjelaskan perusahaan tersebut berani jorjoran mengeluarkan biaya untuk petani dengan ketentuan setiap hasil panen diterima langsung di perusahaan tersebut, di Tangerang dan Malang. Dari nilai investasi tersebut, Koperasi Horsela kemudian menyerahkan bunga pinjaman sebesar 10 persen atau sebesar Rp 150 juta hingga Rp 200-an juta dalam semusim. Jika memungkinkan, Bank NTB sebagai perbankan milik daerah diharap bisa mengambil alih investasi tersebut dan melakukan pembinaan kepada petani. Dan melibatkan lembaga penjaminan kredit daerah (Jamkrida) untuk memberikan penjaminan. “Kalau Rp 150-an juta semusim ini bisa direbut, kan lumayan uang kita tidak dibawa keluar terus oleh pihak lain. Tetapi apapun itu semuanya menjadi kebijakan pemerintah daerah,” demikian Minardi. (bul)
Ratusan UMKM Se-Indonesia akan Meriahkan Harkopnas di NTB
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB
BATIK
Minardi
PELATIHAN
(Harkopnas) di NTB pada 12 Juli mendatang. Acara yang menurut rencana dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut juga akan dihadiri sekitar 5.000 tamu dari 33 provinsi di Indonesia. Hal tersebut dikatakan Asisten II Bidang ekonomi dan Pembangunan Setda NTB, Ir. H. Abdul Haris, MM, M.Sc didampingi Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si dan Kepala Dekopinwil NTB, Mahmud di Mataram, Selasa (25/6). Dikatakan, sebelum puncak peringatan Harkopnas 12 Juli mendatang, tanggal 3-6 Juli akan berlangsung pameran produk-produk hasil UMKM seluruh Indonesia di eks kantor Bupati Lombok Barat. Panitia, katanya menyiapkan 200 unit stand yang akan diisi oleh 33 provinsi seluruh Indonesia. “Khusus Diskop UMKM NTB ada 12 stand. Ini kesempatan bagi para perajin di daerah ini untuk memamerkan produk kerajinannya karena akan dihadiri 5.000 peserta seluruh Indonesia,” tuturnya. Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si mengungkapkan sebanyak 12 stand tersebut nantinya akan dibagi tiga kelompok produk UMKM yang dipamerkan dari NTB. Kelompok yang pertama yakni kelompok sandang, kelompok kuliner dan kelompok industri kerajinan. Ia mengatakan, dipilihnya NTB sebagai tuan rumah kegiatan berskala nasional tersebut berkat prestasi yang diraih dalam bidang perkoperasian. Pertumbuhan koperasi di NTB, katanya, tergolong tinggi jika dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. (nas)
HILANG STNK SPM SUZUKI DR4380DE NOKA/NOSIN: MHDFD110DV J-249643/E109-ID-249777 AN.EDI SULASTIO HILANG DISEKITAR GUNUNG SARI MENUJU RUMAH
Halaman 8
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
Didi Sumardi Pimpin FORKI NTB Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengcab FORKI Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH, akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Pengprov FORKI NTB periode 2013-2017. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini dipilih menggantikan Dadik Sudiantono. Ketua Musprov FORKI NTB, Ahwan Afianto yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (25/6), mengatakan H. Didi Sumardi terpilih secara aklamasi dalam acara Musorprov FORKI NTB yang dilangsungkan di Gedung Narmada, Minggu (23/6) lalu. Musorprov itu, lanjutnya, dihadiri enam pengcab dari kabupaten/ kota di NTB, yakni FORKI Kota Mataram, Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara dan Dompu. Para peserta Musprov yang dipimpin Ketua Sidang, I Wayan Redana memilih secara aklamasi H. Didi Sumardi. Sementara pada pemilihan Ketua Dewan Guru, terpilih Mahrun, menggantikan ketua lama, I Wayan Linggih. Ketua Majelis Sabuk Hitam terpilih I Wayan Tusta menggantikan Ahwan Afianto. (fan)
Ketua MK Dijadwalkan Hadiri Pembukaan Kejurnas Panjat Tebing Mataram (Suara NTB) – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar dijadwalkan menghadiri pembukaan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Panjat Tebing Kelompok Umur di Gelanggang Pemuda Mataram 29 Juni mendatang. Akil Mochtar selaku Ketua Umum Pengurus Besar Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) ini akan mendampingi Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi membuka Kejurnas Panjat Tebing yang melibatkan peserta dari 22 Pengprov FPTI ini. Sekretaris Umum Pengprov FPTI NTB Yudhistira yang dihubungi di Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/6), menjelaskan, rencana kedatangan Akil Mochtar ini merupakan momen baik bagi atlet dan daerah, sehingga bisa mendapatkan perhatian dari pengurus pusat. Kejuaraan yang berlangsung hingga 4 Juli ini, lanjutnya, rencananya diikuti 250 peserta yang berusia antara 7 hingga 19 tahun. Mereka akan mengikuti beberapa klasifikasi perlombaan sesuai dengan usia peserta. Mengenai sarana pertandingan, Yudhistira mengklaim sudah siap. Bahkan, beberapa tambahan wall (dinding) yang dibangun sudah selesai dan siap dipergunakan peserta. ‘’Pokoknya sarana sudah rampung. Wall ada penambahan dan sudah selesai,’’ klaimnya. (ham)
Benitez Berang dengan Kritik Mourinho London Rafael Benitez mempertanyakan kritik yang dilontarkan pelatih Chelsea, Jose Mourinho. Rafa mengaku tidak tahu persis apa yang dimaksudkan oleh pernyataan The Special One. Pelatih asal Spanyol itu kerapkali terlibat konflik kecil dengan pelatih asal Portugal itu. Benitez menyebut bahwa Mourinho kurang me(Suara NTB/ist) miliki kerendahan hati dan Rafael Benitez kerapkali “menghalalkan segala cara” untuk memperoleh kemenangan, sebagaimana dikutip dari situs Skysport. Benitez yang kini menangani Napoli mengaku tidak tahu apa yang dikerjakan Mourinho. ‘’Saya tahu apa yang saya memang kerjakan bahwa saya senantiasa ingin memperoleh kemenangan dengan memperhatikan nilai-nilai sportivitas dalam olahraga,” kritiknya. Diakuinya, dirinya bergabung dengan akademi Madrid ketika masih berusia 13 tahun dan belajar segala hal di sana. Termasuk mempelajari pendidikan keolahragaan dari Madrid dengan menghormati lawan ketika menang atau kalah. (ant/bali post)
Akhir Agustus, Laga Ulang Persib Vs Persija Bandung (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Roy Suryo mengatakan pertandingan Persib Bandung vs Persija Jakarta akan digelar akhir Agustus nanti. “Hal itu sesuai dengan kesepakatan para pihak terkait. Pertandingan harus dilakukan ulang dan itu sudah disepakati tanggalnya. Setelah bulan suci Ramadhan yakni pada hari Rabu 28 Agustus 2013,” ungkapnya di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Selasa. Namun Roy mengungkapkan tempat laga ulang ini belum ditentukan. “Saya berharap laga akan
berjalan lancar digelar di mana pun. Dan saya sudah kontak PSSI dengan Wakil Ketua PSSI, Pak (La)
Nyalla, untuk menentukan sebaiknya nanti pertandingan ulangnya itu ada di mana,” katanya. Roy mengungkapkan pihaknya haru menunggu hasil investigasi polisi dalam kasus penyerangan bus Persib di Jakarta untuk bisa menentukan kepastian tanding ulang itu. “Jadi saya ingin tahu apa nanti hasil dari kepolisian,” katanya. Dia meminta PSSI tidak buruburu menerapkan sanksi kepada Persib yang memutuskan mengu-
rungkan bertanding melawan Persija saat itu. “Pun demikian pada Persija karena pelaku penyerangan belum tentu suporter mereka,” katanya. Dia mengakui secara teknis Persib memang seharusnya kalah WO, tetapi alasan ketidakhadirannya jelas, karena keselamatan mereka terancam. “Hal tersebut adalah force majeur, satu yang tidak bisa dihindari,” katanya. (ant/bali post)
Miami Heat Berpesta Miami Suara alunan musik, hujan rintik dan cahaya gemerlap menandai pesta perayaan kemenangan kedua kali berturutturut Miami Heat, ketika mereka turun berparade ke jalanan. Para pemain, pelatih dan ofisial mengendarai bus dan truk serta berparade di sepanjang jalan, termasuk di Biscayne Boulevard hingga Arena American Airlines. “Rasanya menyenangkan sekali dapat memenangi kompetisi ini,” kata mahabintang LeBron James kepada pendukungnya. Heat mengalahkan San Antonio Spurs pada Game Tujuh, Kamis pekan lalu waktu setempat, sehingga menyandang gelar juara untuk ketiga kalinya bagi tim itu. Musim lalu, mereka mengalahkan Oklahoma City untuk mendapatkan gelar juara mereka. Miami menjadi tim ke enam yang memenangi gelar juara NBA berurutan dan musim mendatang berusaha menjadi klub pertama menjuarai untuk ketiga kali berturut-turut, setelah Los Angeles Lakers melakukannya awal 2000. James, yang menjadi pemain terbaik (MVP) kedua kali berturut-turut, bersama teman setimnya menggunakan semacam senjata air untuk menyirami para
pendukung yang berbaris di sepanjang jalan yang para pemain lalui. “Butuh waktu selama sembilan bulan untuk dapat berparade seperti ini. Ini amat menakjubkan,” kata pelatih Heat Erik Spoelstra seperti dikutip AFP, “Kompetisi itu begitu ketat dan keras.” James diperkenalkan sebagai bagian dari trio pemain Miami sebagai motor tim bersama Dwyane Wade dan Chris Bosh. Wade bermain untuk Miami dan merasakan tiga gelar juara NBA tim ini. “Berada di sini untuk merayakan kemenangan setelah tiga gelar juara, amat menyenangkan. Siapa sangka coba?,” kata Wade. Pemain veteran Ray Allen mendapat sambutan cukup meriah. Mantan pemain Boston Celtic itu memenangkan timnya lewat lemparan tiga angka pada Game Enam pada detikdetik terakhir. “Momen yang saya dapatkan untuk melakukan lemparan tiga angka itu sungguh luar biasa,” kata Allen, “Setelah pertandingan ketujuh, saya merasakan lemparan itu seolah yang terbaik yang saya lakukan dalam karir saya,” tambahnya. (ant/bali post)
(Suara NTB/ist)
PESTA - Pemain Miami Heat berpesta setelah menjadi juara NBA tahun 2013 dalam pertandingan menentukan melawan San Antonio Spurs beberapa waktu lalu.
Tujuh Atlet Taekwondo NTB Perkuat Tim Indonesia
(Suara NTB/fan)
BERSAMA - Lima atlet UTI Pro NTB yang akan dikirim membela Indonesia di Yogyakarta, akhir bulan ini.
Mataram (Suara NTB) Tujuh atlet taekwondo NTB akan memperkuat tim Indonesia di Kejuaraan Internasional Taekwondo di Yogyakarta,27-30 mendatang. Dipanggilnya atlet taekwondo ini merupakan kebanggaan bagi NTB, karena mampu mewakili Indonesia di tingkat internasional. “Keberangkatan mereka nanti akan di wakili tiga ofisial, yakni dua pelatih, sabem nim L. Ahmad Abror dan sabem nim Jimmy Wijaya serta satu orang manajer, sabem nim Anwar
Wajdi. Dan Kita memasang target satu emas lewat Ainun Aziziah yang akan turun di kelas 41 Kilogram putri,” ungkap Ketua Yayasan Universal Taekwondo Indonesia (YUTI) Pro NTB, Indah Dugi Cahyono yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (25/6). Atlet yang mewakili Indonesia ini merupakan atlet yang juara pada ajang seleksi pertama di Mataram melalui Kejurda 24 Mei lalu. Sementara pada seleksi kedua di Kejuaraan Wilayah di Surabaya, 2 Juni lalu tujuh atlet tersebut menyumbang tiga
emas, satu perak dan satu perunggu, sehingga tujuh atlet ini memperoleh tiket resmi mewakili tim taekwondo Indonesia di Kejuaraan taekwondo tingkat internasional. Di tempat terpisah, Ketua Universal Taekwondo Indonesia (UTI) Pro NTB, H. Surya Bahari mengingatkan atlet UTI Pro NTB tampil maksimal, sehingga bisa membawa pulang medali. Bila atlet asal NTB bisa menyumbang medali di event tersebut akan menjadi sejarah baru bagi kiprah taekwondo di NTB di tingkat internasional. (fan)
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
KURSUS
JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU
DIKONTRAKKAN
Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN
SIARAN TV
Hanya :
Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat
(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE
RUPA-RUPA
AC std Rp. 250.000
Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB
7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)
SUARA NTB
Rabu, 26 Juni 2013
Halaman 9
DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON
KURSUS/BIMBEL
KOMPUTER
HP. 081 915 971 761
RUMAH MAKAN
Fax
RUPA-RUPA
TELEVISI
FASHION
HOTEL
PROPERTY
SPARE PART
BENGKEL
PENGOBATAN
RUKO
EVENT ORGANIZER
PENGOBATAN
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
PHOTOGRAFI
087 865 633 888 / 087 861 811 999
SERVICE
RUPA-RUPA
BANK
BENGKEL
PERAWATAN AC
TRAVEL
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
BUDAYA DAN HIBURAN
Halaman 10
Ratna Sarumpaet Sutradarai Pementasan ”Titik Terang” Jakarta (Suara NTB) – Setelah vakum selama tujuh tahun, Ratna Sarumpaet dan Satu Merah Panggung kembali ke teater dengan pentas berjudul “TITIK TERANG, Sidang Rakyat Dimulai”. masalah di Indonesia. Di panggungnya, masalah-masalah negara akan diselesaikan meskipun kenyataan membuktikan sebaliknya. “Di panggung ini, pelanggaran konstitusi diselesaikan, kasus Century bisa diungkap, ini karya saya yang paling ‘keras’,” tukas perempuan yang juga menggarap naskah bersama Ahmad Yulden Erwin. Pementasan yang digarap selama 1,5 bulan itu dibintangi oleh Atiqah Hasiholan, Rio Dewanto, Teuku Rifnu Wikana, Maryam Supraba, Ratna Sarumpaet, Marzuki Hasan, dan Jean Marais “TITIK TERANG, Sidang Rakyat Dimulai” dipentaskan pada 3-6 Juli 2013 di Graha Bhakti, Taman Ismail Marzuki. (ant/bali post)
Rio Dewanto
Jim Carrey Mundur dari ”Kick-Ass 2” Jakarta (Suara NTB) – Komedian Jim Carrey mundur dari proyek terbarunya, “Kick-Ass 2”. Melalui akun Twitter @JimCarrey, ia mengumumkan pengunduran dirinya beberapa jam yang lalu. “Saya syuting Kickass sebulan sebelum (peristiwa) Sandy Hook dan dengan segenap nurani, saya tidak dapat mendukung tingkat kekerasannya,” kata Carrey, seperti yang dikutip dari laman BBC. (Suara NTB/ist) “Saya minta maaf Jim Carrey untuk orang lain yang terlibat dalam film ini. Saya tidak malu, tapi kejadian baru-baru ini mengubah hati saya,” tambahnya. Carrey terkenal dengan sikapnya yang mendukung kontrol terhadap penggunaan senjata tajam. Bulan Desember tahun lalu, 20 siswa dan enam staf Sekolah Dasar Sandy Hook di Connecticut, Amerika Serikat, tewas ditembak oleh Adam Lanza yang baru berusia 20 tahun. Dalam film karya Jeff Wadlow tersebut, Carrey berperan sebagai Kolonel Stars and Stripes, pemimpin sekumpulan superhero. Mark Millar, pembuat sekaligus produser eksekutif film tersebut, mengatakan dirinya heran dengan keputusan Carrey dan meminta sang aktor untuk mempertimbangkan kembali. “Seperti yang kalian tahu, Jim adalah pendukung kontrol senjata dan saya menghormati pandangannya. Tetapi, saya heran dengan pengumuman mendadaknya,” tulis Millar dalam forum di situs resmi miliknya. Ia menambahkan meski akan ada ceceran darah dalam filmnya nanti, film itu tidak akan membuat penikmat yang telah mengikuti dari film pertama terkejut. Ia pun menyatakan, sama seperti Jim Carrey, ia juga ngeri dengan kekerasan. “Pada akhirnya, itu keputusannya. Tapi saya masih belum bisa mengerti dengan gagasan kekerasan dalam fiksi berakibat pada kekerasan di kehidupan nyata, seperti Harry Potter yang melontarkan mantra lalu ada banyak penyihir di dunia. Jim, saya suka kau dan berharap kau mempertimbangkan poinpoin di atas,” tutupnya. Universal Pictures selaku studio belum memberikan komentarnya terhadap keputusan Jim Carrey tersebut. (ant/bali post)
Warga Merapi Ikuti ”Sadranan” Boyolali (Suara NTB) – Ribuan warga di lereng Gunung Merapi mengikuti upacara “Sadranan”, tradisi tahunan menyambut Ramadhan, yang digelar di tempat pemakaman umum Suroloyo di Dukuh Tunggulsari, Kabupaten Botolali, Jawa Tengah, Selasa. Ribuan warga yang datang di halaman pemakaman leluhurnya tersebut membawa berbagai kue khas setempat yang diwadahi dalam “tenong”, tempat makanan berbentuk bulat yang terbuat dari anyaman bambu. Kue dalam wadah itu selanjutnya dibagikan kepada warga lain sedekah sebagai syukur
atas rezeki yang diterimanya. Upacara Sadranan dimulai sekitar pukul 09.00 WIB dengan pembacaan doa-doa dan kemudian dilanjutkan dengan pembagian makanan atau kuekue khas atau jajanan pasar yang menggambarkan kemakmuran hasil bumi masyarakat. Menurut Andi Murtono, salah seorang panitia Sadranan di Desa Sukabumi, Kecamatan Cepogo, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sudah tradisi tahunan sejak nenek moyang sehingga perlu dilestarikan oleh anak cucu. Pada Sadranan tahun ini diikuti sekitar 5000 orang dengan jumlah tenong sekitar 2000, leb-
ih banyak dibanding tahun lalu. “Warga lereng Merapi khususnya di Cepogo, Boyolali ini, lebih ramai saat upacara Sadranan dibanding Lebaran. Mereka sanak saudara dan teman yang bekerja di luar daerah pulang kampung untuk mengikuti tradisi ini,” katanya. Jaelani (47), warga RT 2 RW 02 Dukuh Mliwis, Sukabumi, mengatakan upacara Sadranan tersebut waktunya sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat karena dilaksanakan setiap tahun menjelang puasa. Upacara Sadranan dipimpin seorang tokoh agama setempat ketika membacakan doadoa. (ant/bali post)
Paul Giamatti Bergabung dalam Downton Abbey
Jajal dunia Teater AKTOR Rio Dewanto untuk pertama kalinya akan menjajal dunia teater dalam “Titik Terang, Sidang Rakyat Dimulai” yang disutradarai Ratna Sarumpaet. Pria yang berperan sebagai aktivis muda dalam teater perdananya itu mengaku sudah lama ingin mencoba akting di teater. “Banyak hal yang membuat saya jatuh cinta dengan teater, saya ingin merasakan seperti apa berakting di panggung, bagaimana proses pendalaman tokoh, banyak hal,” kata Rio di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa. Rio mengatakan, semua orang yang terlibat dalam teater itu saling membantu sehingga kesulitannya sebagai pendatang baru dapat teratasi. “Teater itu seperti ensemble, bagaimana semua bersatu untuk menghasilkan karya yang baik,” katanya. Sementara itu, sang kekasih Atiqah Hasiholan berperan sebagai pekerja seks komersial yang membela nasib para pelacur. “Saya menjadi Ria, pelacur yang memilih pekerjaan ini sebagai gaya hidup. Ria membela PSK yang tidak beruntung, yang menjadi PSK karena terpaksa, akibat kemiskinan dan trafficking.” “TITIK TERANG, Sidang Rakyat Dimulai” yang juga dibintangi Teuku Rifnu Wikana, Maryam Supraba, Ratna Sarumpaet, Marzuki Hasan, dan Jean Marais dipentaskan pada 3-6 Juli 2013 di Graha Bhakti, Taman Ismail Marzuki. (ant/bali post)
(ant/bali post)
Warga mengikuti membawa tenong atau wadah makanan saat tradisi Sadranan atau ziarah makam di pemakaman Tunggulsari, Desa Sukabumi, Cepogo, Boyolali, Jateng
(ant/bali post)
KONFERENSI PERS - Sutradara Teater Ratna Sarumpaet (kiri) aktris Atiqah Hasiholan (tengah) dan aktor Rio Dewanto (kanan) saat hadir dalam konfrensi pers jelang pementasan teater “Titik Terang” di Jakarta, Selasa (25/6).
Kolaborasi dengan Slank PENYANYI Raisa Andriana, 23, mengatakan, kolaborasi dengan salah satu grup musik legendaris Indonesia, Slank, seolah mewujudkan keinginan yang tertunda. “Sebelumnya, memang sempat mau berkolaborasi dengan Slank, tetapi gak jadi,” kata Raisa, menjelang tampil bersama Slank di Pontianak, Selasa. Setelah beberapa waktu, Slank berencana menggelar konser di dalam ruangan. Ia kemudian diajak untuk membawakan beberapa lagu Slank di sejumlah kota yang masuk dalam rangkaian konser tersebut. Di Pontianak, salah satu lagu hits Slank yang akan dibawakan Raisa adalah “Kirim Aku Bunga”. Ia pun mempersiapkan diri secara khusus agar penampilannya semakin sempurna. Namun, lagu tersebut bukan favorit Raisa. “Lagu Slank favoritku `Ku Tak Bisa`,” ujarnya. Selain Raisa, Slank juga akan berkolaborasi dengan Citra Skolastika. Salah satu lagu yang akan dinyanyikan Citra berjudul “Anyer 10 Maret”. Rencananya, ketiganya akan membawakan 23 lagu dalam konser yang digelar di Aston Hotel Pontianak, malam ini. Bagi Slank, penampilan di Pontianak merupakan yang pertama sejak empat tahun terakhir. Pontianak merupakan satu dari delapan kota di Indonesia yang mendapat jatah penampilan Slank bersama enam penyanyi wanita. Empat penyanyi lainnya yakni Andien, Kikan, Dira Sugandi dan Giselle. Keempatnya tampil di kota yang berbeda. Menurut Kaka, selama ini Slank dikenal dengan musik yang beraliran keras ditambah fans yang fanatik. Ia tidak memungkiri, ada segmen penonton lain yang ingin menyaksikan penampilan Slank, namun masih enggan karena kesan “seram” yang muncul tentang musik rock and roll. “Di beberapa kota sebelumnya, ternyata ada penonton yang membawa anak kecil, orang tua,” ungkap dia. Ia melanjutkan, konser kali ini dikemas di dalam ruangan untuk mengakomodasi permintaan penggemar yang ingin menikmati lagulagu Slank dengan suasana berbeda dan dapat berinteraksi lebih dekat. (ant/bali post)
Raisa Andriana
London – Aktor Amerika Paul Giamatti bergabung dalam drama rumah megah Inggris pemenang penghargaan, “Downton Abbey”, mulai episode Natal, kata produser sinetron itu seperti dikutip Reuters. Carnival Films, divisi Comcast NBC Universal, dan saluran televisi Inggris ITV mengatakan, Giamatti akan memerankan orang yang tidak konvensional Cora Crawley, saudara playboy Harold dalam episode itu. Giamatti yang diantaranya terkenal berkat “Sideways” dan “Cinderella Man” itu akan membintangi serial itu bersama Shirley MacLaine dan para bintang yang memenangi Golden Globe untuk kategori Miniseri
atau Film Televisi Terbaik tahun 2011. Dia adalah salah satu dari daftar pemeran baru untuk bintang dalam seri keempat yang termasuk penyanyi opera Selandia Baru Kiri Te Kanawa dan mengikuti kehidupan keluarga aristokrat Crawley dan staf mereka. “Kami sangat gembira Paul Giamatti akan bergabung dengan kami di Downton untuk bermain sebagai Cora saudara Harold, paman Maria dan Edith yang agak berjiwa bebas,” kata Direktur Pelaksana Carnaval Film G a r e t h Neame. “Kita
tidak bisa menunggu untuk melihat dia bekerja bersama Shirley MacLaine yang keduanya diyakini akan marah kepada keranjang apel Grantham dalam episode Hari Natal tahun ini.” Seri baru ini akan melihat kembalinya MacLaine sebagai Martha Levinson bersama para pemain lainnya Hugh Bonneville, Maggie Smith, Michelle Dockery dan Jim Carter. Di Inggris, “Downton Abbey” yang digubah penulis skenario Inggris Julian Fellowes adalah drama yang paling banyak ditonton pada 2012, dengan ratarata 11,9 juta pemirsa, sedangkan di AS menempati peringkat tertinggi untuk serial non-AS. (ant/bali post)
(Suara NTB/ist)
(Suara NTB/ist)
Karya dramanya yang ke-11 ini menjadi sarana Ratna untuk bicara panjang lebar mengenai persoalan yang dialami di negeri ini. “Pertunjukan ini alat perjuangan. Perjuangan tentang kemiskinan, kedaulatan rakyat, dan konstitusi yang diinjak-injak. Pertunjukan ini penting ditonton karena kita harus berhenti menutup telinga,” jelas sutradara “Titik Terang” itu di Taman Ismail Marzuki Jakarta, Selasa. Ratna berharap, pementasan itu tidak hanya menghibur, tetapi dapat memberikan pengetahuan baru bagi orang-orang yang tidak menyadari beragam
Sugar Ray Hibur Penggemar di Ancol Jakarta (Suara NTB) Tembakan cahaya putih itu tepat mengenai rambut hitam yang ditata model “spike” Mark McGrath dan terus mengikutinya kemanapun ia berlari serta menari di atas panggung Java Rockin’ Land, Pantai Karnaval Ancol, Minggu malam. VOKALIS Sugar Ray itu seakan tak mau diam. Setiap aksinya maupun ucapannya disambut riuh penonton yang sudah berkerumum di depan dan sisi panggung sejak satu jam lalu. “Speed Home California” yang “upbeat” sebagai lagu pembuka memang cocok mengiringi Mark berlari ke berbagai arah panggung, ke depan, kiri dan kanan. Mengenakan jas putih, kemeja hitam dan syal batik, Mark pandai menarik hati para penonton dengan memanfaatkan momen ulang tahun ibukota dan berkata “Selamat malam, selamat ulang tahun Jakarta,” yang disambut teriakan penggemarnya. Seakan tak sabar membuat penonton menari dan bernyanyi bersama, band beraliran rock alternatif itu langsung mempersembahkan “Someday”. Dengan irama musik “pantai” yang santai, penonton dibuat menari atau
setidaknya menganggukan kepala dan menghentakkan kaki bagi mereka yang masih malumalu beraksi di awal pertunjukkan. Tarian diselingi lompatan kecil pun tidak berhenti hingga “Answer the Phone” dibawakan band yang digawangi Mark pada vokal, Rodney Sheppard gitar, serta si kembar Justin Bivona-Jesse Bivona pada bass dan drum. Mark tak henti-hentinya melontarkan pujian kepada penggemarnya. “Kita kayak balik lagi ke tahun 90an ya? Di sini ada ‘old school fans’ tahun 90an?,” tanya Mark yang langsung disambut gemuruh “Yes” berbarengan dari para penonton.
Diselingi “Under the Sun” yang tampaknya kurang diminati penonton, band yang lagu-lagunya kerapkali dijadikan soundtrack film itu seakan buru-buru tak mau membuat penonton menunggu lama untuk memainkan hits-nya. Penggalan intro “Every Morning” mulai dimainkan sang gitaris Rodney, tapi Mark ingin memancing reaksi penonton dengan memintanya mengulang intro tersebut. Suasana pun kembali pecah gara-gara single dari album ketiga 14:59 tersebut yang juga sempat nangkring sebagai jawara di tangga lagu Billboard Hot Modern Rock Tracks dan Canada’s Singles Chart. (ant/bali post)
(ant/bali post)
Penampilan Sugar Ray Grup band asal Los Angeles, AS, Sugar Ray beraksi pada hari kedua perhelatan musik rock akbar Java Rockin’ Land di Pantai Carnaval Ancol, Jakarta.
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
BMPD Gelar Donor Darah Mataram (Suara NTB) Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB menggelar bakti social berupa kegiatan donor darah bagi seluruh insan perbankan di Pulau Lombok. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari, bertempat di kantor Bank NTB Cakranegara ini diikuti sebanyak 277 pendonor dari pimpinan dan karyawan perbankan yang beroperasi di daerah ini. Ketua BMPD NTB yang juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia Mataram, H. Bambang Himawan menerangkan kegiatan baksti social dono darah tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan BMPD NTB setiap tahunnya. Ia mengatakan kegiatan seperti ini merupakan sesuatu yang sangat baik karena mendonorkan darah berarti telah memberikan sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh manusia di luar tubuh. “Kebetulan Bank NTB akan merayakan HUT ke 49, untuk menghangatkan maka Bank NTB berkenan mengundang kita untuk dilakukan disini. HUT itu harus dirayakan dengan sesuatu yang mulia, bermanfaat. Keluarga besar perbankan daerah di NTB ini telah memberikan sesuatu yang tidak bisa diproduksi oleh manusia di luar tubuh,”terangnya ditemuai usai mendonorkan darahnya di kantor Bank NTB Cakranegara, Selasa (25/6) pagi kemarin. Bambang menyebutkan, dari data yang ada jumlah insan perbankan yang akan mendonorkan darahnya sebanyak 277 orang. Angka ini jauh melampaui jumlah pendonor yang ditargetkan sebanyak 250 orang. Disebutkan, jumlah perbankan di NTB saat ini mencapai 26 perbankan di luar BPR. Ditempat yang sama, Direktur Utama Bank NTB, H. Komari Subakir mengungkapkan dalam rangka memperingati HUT Bank NTB ke 49, pihaknya sudah membuat kepanitiaan. Untuk melaksankaan kegiatan bakti social donor darah menyambut HUT tersebut pihaknya bersinergi dengan BMPD NTB. “Waktunya sangat tepat yakni menjelang Ramadhan. Kalau bulan ramadhan itu orang yang mendonorkan darahnya itu berkurang karena puasa makanya kita laksanakan sekarang,”jelasnya. Ditambahkan, kegiatan bakti sosial tersebut melibatkan perbankan se Pulau Lombok. Komari menjelaskan, minat mendonorkan darah jika dibandingkan tahun sebelumnya jauh meningkat cukup signifikan. “Tahun ini lebih banyak, kita rencanakan satu hari penuh sejak pagi hingga sore hari. Ini kerjasama dengan PMI NTB,”tandasnya. (nas)
RAGAM Dua Kampung Bertetangga Bentrok
(Suara NTB/ars)
DALMAS - Pasukan Dalmas yang tiba di lokasi mengamankan bentrok antar warga.
Mataram (Suara NTB) Bentrok antar kampung di wilayah Cakranegara kembali pecah. Warga dua kampung bertetangga di sekitar Kelurahan Cakra Utara, Selasa (25/6) petang kemarin terlibat saling serang sekitar pukul 20.00 Wita. Kejadian itu merupakan rentetan dari peristiwa perkelahian antarpemuda. Informasi dihimpun Suara NTB, perkelahian antarpemuda dipicu kesalahpahaman, di ruas jalan dekat Masjid Jami Cakranegara. Berkelahian itu menyebabkan korban IB menderita luka luka akibat dikeroyok. IB kemudian pulang ke kampungnya. Laporan IB
memicu kemarahan keluarga dan warga sekitar tempat tinggalnya. Inilah yang kemudian memicu warga berbondong bondong keluar kampung membawa senjata tajam. Sebenarnya serangan warga menuju kampung yang menjadi asal sekelompok pemuda penyerang korban IB. Namun terjadi kesalahpahaman, sehingga warga yang dilintasi konvoi warga bersenjata, terlibat perselisihan, menyebabkan seorang warga luka luka. Akhirnya bentrokan pun pecah. Warga kedua kubu sempat terlibat saling serang dengan senjata tajam berbagai jenis, seperti tombak dan parang.
Halaman 11
Polisi pun tiba di lokasi. Sekitar dua truk pasukan Dalmas kemudian masuk diantara dua kampung, dipimpin langsung Kapolres Mataram, AKBP Kurnianto Purwoko. Sementara Kasat Binmas, AKP Nuraini berada di sekitar jalan raya meminta warga yang menonton agar bubar. Sementara ini, keterangan resmi dari Kepolisian, belum bisa memastikan pemicu bentrokan. ‘’Tapi informasi sementara ini dipicu kesalahpahaman. Sementara ini penyelidikan masih dilakukan terkait pemicu kejadian,” terang Kasubag Humas Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto ditemui di TKP. (ars)
Temu Lapang BPSB di Kediri
Petani Diajak Tanam Benih Unggul Hibrida Giri Menang (Suara NTB) Temu lapang yang diadakan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortilkulktura (BPSBTPHB) NTB, berlanjut ke Dusun Gelegot, Desa Montong Are kecamatan Kediri Lobar. Sebelumnya, BPSTPHB mengadakan kegiatan serupa di Dusun Jenggale, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Lombok Tengah (Loteng). Dalam temu lapang kali ini, selain petani diperkenalkan benih unggul hibrida. Petani juga diajak dan dianjurkan menanam padi unggul jenis hibrida. Hadir pada kesempatan itu, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB, Kepala BPSTPHB, HL Sukrayadi serta sejumlah staf. Temu lapang itu juga dihadiri, kelompok tani setempat. Menurut Maisun, Koordinator Kultipar, keunggulan benih unggul salah satunya hasil produksi yang melimpah. ‘’Karena itu kami terus mengajak dan mengajurkan petani untuk menanam
padi benih unggul, seperti hibrida,’’ ujar Maisun, Selasa (25/ 6). Dulu pada era sebelum reformasi, pemerintah bisa memaksa petani menanam benih padi unggul karena mengingat hasilnya yang melimpah. Sehingga petani, mulai dari Jawa hingga NTB seragam menanam padi. Hasilnya pun diklaim maksimal mampu membuat daerah swadaya padi. Namun saat ini, hal itu tidak bisa dilakukan, karena petani diberikan kebebasan untuk menanam benih jenis apapun. Saat ini di NTB, penggunaan benih unggul sudah mencapai rata-rata 70 persen di atas ratarata nasional. Disebutkan, total luas lahan ditanami benih unggul seluas 12 ribu hektar. Namun kendala dirasakan petani, untuk menanam benih unggul harganya mahal. Per kilogram Rp 50 sampai 65 ribu, sedangkan padi biasa Rp 8 ribu per kilogram. Benih ini juga tak selamanya tersedia secara bebas di pasar. Untuk sosialisasi benih unggul hibrida, satu kabupat-
en dibagi jatah satu kegiatan. Hingga Maret 2013 pelepasan varietas hibrida sebanyak 87 varietas namun diperkenalkan hanya 5 jenis, sisanya 82 varietas belum. Sedangkan padi inbrida sebanyak 272 jenis, varietas menyebar di NTB hanya 1 sampai 20 jenis digunakan. Untuk memajukan sektor pertanian, Pemprov NTB beberapa tahun terakhir terus mencari teknologi tepat guna dan sistem tepat untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah khusus dari sektor pertanian. Salah satu alternatif dengan penggunaan benih unggul baru berpotensi hasil tinggi yang dapat meningkatkan produksi persatuan luas. Misalkan dengan menggunakan benih unggul baru dari varietas-varietas padi hibrida yang memiliki tingkat produksi padi biasa. Benih padi hibrida F1 menghasilkan keuntungan sekitar 10-15% di bandingkan dengan varietas yang dihasilkan melalui persilangan sendiri (padi non hibrida). (Her/*)
(Suara NTB/her)
TEMU LAPANGAN : Suasana temu lapangan di Dusun Gelegot, Desa Montong Are kecamatan Kediri, Lobar, kemarin.
Penyaluran BLSM di Sejumlah Daerah Bermasalah (ant/bali post)
SAWIT - Asap mengepul dari pembakaran pelepah sawit di lahan milik warga di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Riau, Senin (24/6).
Kebakaran Lahan
Walhi Somasi Presiden Jakarta (Suara NTB) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Indonesia mensomasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan tiga instansi/ lembaga lain karena lamban menangani kebakaran lahan dan hutan sehingga mengganggu kehidupan masyarakat. “Kejadian ini bukan cuma sekarang, sudah berulang. Namun reaksi selalu lambat, menunggu komplain dari Malaysia dan Singapura,” kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Eksekutif Nasional Walhi, Muhnur Satyahaprabu, di Jakarta, Selasa kemarin. Walhi melayangkan somasi kepada Presiden, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Pertanian, Gubernur Riau, Gubernur Jambi, Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Kepolisian RI. Organisasi advokasi lingkungan itu memberikan waktu tujuh hari kepada pihak yang disomasi untuk segera mengeluarkan kebijakan guna melindungi warga dari gangguan akibat asap kebakaran hutan. Walhi juga meminta mereka pihak yang disomasi segera mengevaluasi semua izin konsesi perkebunan dan hutan tanaman industri serta menangkap perorangan atau korporasi yang bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan. Muhnur mengatakan, ada delapan fakta yang mendasari pengajuan somasi itu. Beberapa diantaranya adalah, pertama, kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap terjadi hampir setiap tiga tahun di Pulau Sumatra menunjukkan lemahnya upaya pengawasan dan pencegahan. Kedua, jumlah titik api berkurang setiap tahunnya namun dampak kebakaran masih besar pada 2013. Ketiga, sebaran titik api tidak berkurang di tempat yang sama seperti Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo mengatakan masih menyelidiki dugaan keterlibatan perusahaan asing di Riau dalam kebakaran hutan yang menimbulkan asap tebal hingga Singapura dan Malaysia. “Kami sedang melakukan penyelidikan. Nanti akan disampaikan,” kata Timur di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa kemarin. Timur memastikan, perusahaanperusahaan tersebut akan dikenai sanksi, tetapi perlu penyelidikan lebih lanjut. “Ya semua kan nanti ada ketentuannya. Kita melihat misalnya kenapa ada api, di mana titiknya, masih terus seperti itu. Kita tunggu hasilnya nanti,” katanya. Penanganan masalah hukum dan penanggulangan kebakaran akan dilakukan bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Tentunya, secara bersama-sama. Ada pemadaman, ada penyelidikan kan,” katanya seraya menambahkan BNPB juga bisa menyelidiki karena komandan penanggulangan asap adalah BNPB. “Intinya semua masuk dalam proses penyelidikan. Nanti nunggu resmi dari BNPB,” jelasnya. Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan investigasi penyebab kebakaran hutan di Riau akan dilakukan setelah upaya pemadaman pimpinan Kepala BNPB tuntas. “Investigasi diselenggarakan menyeluruh, karena analisis saya ada faktor alam dan juga manusia. Dan kebetulan arah angin dari Sumatera melintasi Singapura, Malaysia menuju Filipina,” kata Yudhoyono. Presiden mengatakan perusahaan atau pihak manapun di dalam maupun di luar negeri akan menghadapi proses hukum. “Penegakan hukum akan dijalankan untuk lakukan investigasi, setelah dilakukan mana yang lalai, manakala lalai, apakah perusahaan ndonesia maupun asing maka hukum ditegakkan seadil-adilnya,” kata Presiden. (ant/bali post)
Padang (Suara NTB) Penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di sejumlah daerah diwarnai persoalan menyusul masih buruknya pendataan warga penerima bantuan tersebut. Puluhan warga Kelurahan Purus, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Selasa kemarin melakukan aksi protes di halaman kantor kelurahan karena tak tercantum sebagai penerima BLSM. “Kami hanya menuntut bagian kami. Tahun sebelumnya kami menerima BLT, tetapi mengapa tahun ini tidak dapat tanpa ada alasan yang jelas dari pihak kelurahan,” kata Gusnawati (57) di halaman kantor Lurah Purus, Selasa. Ia mengatakan, tiga bulan lalu ada petugas yang melakukan pendataan untuk penerimaan bantuan ke rumahnya di Jalan purus IV. “Tidak tahu bantuan apa, karena orang yang mendata kami hanya mengatakan, ‘ini untuk bantuan’,” kata perempuan beranak dua itu. Lina (31), warga Jalan Purus I yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada
2007 dan 2008, juga mengeluh karena sekarang tidak terdaftar sebagai penerima BLSM. “Banyak warga Jalan Purus I, II, III, IV, V waktu dahulu menerima BLT, tetapi tahun ini tidak terdaftar di pengumuman,” katanya. Mereka meminta agar pihak kelurahan kembali melakukan pendataan secara transparan. “Kami hanya menuntut hak kami, kami sangat butuh bantuan itu,” katanya. Sekretaris Kelurahan Purus, Nursin Husain, mengatakan menurut data pemerintah pusat penerima bantuan BLSM di kelurahannya mencakup 305 penduduk. “Kami juga heran mengapa tidak ada koordinasi dengan kami. Kami juga mempertanyakan bagaimana pemerintah pusat bisa mengetahui warga di daerah ini tergolong tidak mampu dan memang berhak menerima BLSM, bagaimana
cara pendataannya?” katanya. Sementara itu, warga Keluarahan Makassar, Jakarta, Sri Mariana mengeluhkan namanya yang hilang dari daftar penerima bantuan di kelurahan. Menjawab keluhan itu, Menko Perekonomian, Hatta Rajasa yang saat itu sedang meninjau penyaluran BLSM mengatakan nama yang hilang itu kemungkinan karena ada kesalahan. “Di seluruh Indonesia ada 15,5 juta kepala keluarga yang menerima bantuan. Kalau ada kesalahan sangat wajar, tapi tidak banyak. Kalau penggantian nama itu ada mekanisme musyawarah di kelurahan karena mereka yang tahu kondisi warganya,” kata Hatta. Sebelumnya, ratusan warga miskin di Kabupaten Lebak, Banten, dipastikan tidak menerima BLSM karena tidak terdata pada kartu jaminan sosial tahun 2011. “Kami me-
(ant/bali post)
TERIMA BLSM - Nuriyah (74) warga Sudimara, Walantaka, Kota Serang, Banten menerima bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), di Serang, Selasa (25/6). nilai pendataan kartu perlindungan sosial (KPS) yang dijadikan acuan pembagian BLSM tidak akurat,” kata Asmawi, seorang relawan pekerja sosial masyarakat (PSM) Kabupaten Lebak, Senin. Ia mengatakan, pihaknya menemukan warga miskin di sejumlah desa di Rangkasbi-
tung tidak tercatat untuk menerima BLSM. Misalnya, di Desa Kolelet Wetan tercatat 305 kepala keluarga dan Desa Pabuaran 375 kepala keluarga. Karena itu, pihaknya meminta warga miskin yang belum kebagian BLSM bisa diberikan pada tahap dua. (ant/bali post)
Pengesahan RUU Ormas Ditunda Jakarta (Suara NTB) Rancangan Undang-Undang Ormas (RUU Ormas) ditunda pengesahannya, berdasarkan hasil kesepekatan lobi pimpinan fraksi. “RUU Ormas ditunda pengesahannya hingga tanggal 2 Juli. Saya rasa itu sudah jelas sekali,” kata pemimpin Rapat Paripurna, Taufik Kurniawan, Selasa kemarin. Penundaan ini, kata Taufik, tidak akan mengubah isi pasal dalam RUU Ormas namun lebih kepada sosialisasinya. “Substasi tetap tidak perlu perubahan, kita membutuhkan waktu sosialisasi,” terangnya. Pansus RUU Ormas akan mendengarkan masukan dari para pihak untuk menjelaskan RUU itu. “Kita akan mengundang stakeholder untuk kita sampaikan dari apa yang kita sepakati,” kata POSTER - Pengunjuk rasa mengusung poster penolakan RUU Ormas di depan pintu gerbang Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/6). Mereka menolak pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-Undang.
Sekjen PAN itu. Sebelum ditunda, pimpinan rapat dan seluruh pimpinan fraksi menggelar pertemuan tertutup guna membahas pensahan RUU Ormas dan ternyata banyak anggota DPR RI yang tidak setuju mensahkan RUU ini. Anggota Komisi III DPR RI, Ahmad Yani, menyatakan, pengesahan RUU Ormas belum saatnya dilakukan. “Sebab, antara satu pasal dengan pasal yang lain masih belum singkron,” kata Yani dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Ia menyebutkan, pasal 10 RUU Ormas, terjadi kerancuan dan tidak ada defenisi yang jelas antara sebuah perkumpulan, LSM dan ormas. “Ada kerancuan pada pasal 10, ada entitas berbeda. Jadi harus ada UU Perkumpulan, UU LSM, UU Ormas. Tidak bisa dicampuradukkan sebagaimana yang terdapat dalam RUU Ormas,” kata dia. Ditambahkan, RUU Ormas ini juga membuka peluang bagi asing untuk merajalela di Indonesia. Sebab, dalam RUU itu, asing boleh mendirikan LSM di Indonesia dengan syarat yang mudah. “Soal or-
mas asing, kita sangat terbuka terhadap mereka dan ini membahayakan kedaulatan negara kita. UU membuka jalan dan ruang bagi ormas asing. Seharusnya dijelaskan, misalnya ormas asing itu bekerja untuk kepentingan apa, apakah bisnis, karena bisa saja pendirian untuk kemanusiaan, tapi dibalik itu untuk mengeruk kekayaan kita,” kata Yani. Disamping itu, dirinya meminta DPR RI untuk tidak mempermalukan diri sendiri. “Jangan sampai RUU ini di ujimaterikan setelah disahkan. Saya harap tidak harus tergesa-gesa untuk disahkan,” kata politisi PPP itu. Sementara itu, anggota DPR RI dari PKB, Abdul Kadir Karding saat interupsi menyatakan, saat ini banyak lembaga atau LSM asing di Indonesia. “Berapa banyak lembaga-lembaga yang menerima dana asing dan itu sangat membahayakan. Negara harus mengatur lembaga asing tersebut,” ujar Karding. Saat ini, rapat paripurna DPR RI dihentikan sementara karena masih terjadi perdebatan dan dilakukan rapat pimpinan untuk lobi. (ant/bali post)
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
SUARA NTB Rabu, 26 Juni 2013
Obama-Erdogan Bahas Aksi Protes di Turki Washington Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan berbicara tentang pentingnya kebebasan berekspresi menyusul beberapa hari kekerasan dalam demonstrasi anti-pemerintah di Turki. Gedung Putih menyatakan bahwa pada pertemuan yang dilakukan pada Senin (24/6) itu Erdogan menggambarkan situasi di Turki, tempat upaya untuk melestarikan Taman Gezi dekat Taksim Square di Istanbul memicu respon brutal polisi pada 31 Mei. “Kedua pemimpin membahas pentingnya tindakan tanpa-kekerasan dan hak-hak untuk bebas berekspresi dan berkumpul, dan kebebasan pers,” demikian pernyataan Gedung Putih yang dikutip AFP.
Kedua pemerintah sebelumnya telah saling melempar katakata tajam atas aksi kekerasan dalam penanganan aksi protes di Turki, dengan Washington mengungkapkan keprihatinan pada taktik polisi yang berlebihan dan Ankara menolak kritik penanganan kekerasan itu. Beberapa pengulas percaya Washington terkejut dengan aksi kekerasan itu, karena meletus hanya beberapa pekan setelah Obama memberi Erdogan sambutan hangat di Gedung Putih. Kedua pemimpin juga membahas masalah Suriah, dan perlunya untuk memberikan dukungan lebih kepada pemberontak yang didukung kedua pihak setelah Washington mengisyaratkan siap memberikan bantuan militer kepada pejuang yang memerangi Presiden Bashar alAssad. (ant/bali post)
Emir Qatar Lengser (Suara NTB/ist)
GAMBAR MANDELA – Seorang pria melintas di sebuah tembok bergambar wajah Nelson Mandela di Johannesburg, Afrika Selatan.
Keluarga Berkumpul Saat Mandela Makin Kritis
Johannesburg Keluarga dari ikon anti-apartheid, Nelson Mandela, berkumpul di sekitar ranjang rumah sakit pada Senin, sementara jutaan warga Afrika Selatan di seluruh dunia cemas akan keadaan Mandela - yang semakin buruk. “Mantan Presiden Mandela masih dalam keadaan kritis di rumah sakit,” kata Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma dalam pidato di televisi yang disebarkan ke seluruh dunia. “Para dokter mengupayakan segala cara yang mungkin untuk bisa membuatnya nyaman dan baik,” kata Zuma. Mandela, pahlawan bagi kaum kulit hitam Afrika Selatan - yang berjuang meraih kebebasan dan 27 tahun menjadi tahanan politik di penjara apertheid, dibawa ke rumah sakit pada 8 Juni karena infeksi paru-paru.
Meskipun mendapat perawatan intensif di rumah sakit Medical Heart, kesehatan sosok berusia 94 tahun itu semakin merosot. Mantan istrinya, Winnie Madikizela - juga sosok pejuang anti-apartheid, bersama putri-putrinya - Zindi Mandela, Motlhajwa dan Zenani - dan sejumlah pejabat memadati rumah sakit pada Senin. Kunjungan keluarga banyak terjadi sejak Mandela masuk rumah sakit 17 hari lalu dengan kondisi yang mencemaskan. Putri tertua Mandela, Makaziwe, mengatakan Mandela ter-
lihat damai. “Ia sudah memberi begitu banyak kepada dunia. Saya yakin ia dalam keadaan damai.” Pada saat bersamaan ia juga mengeluhkan sikap media yang heboh mengenai kondisi ayahnya. “Apakah ini adalah saatsaat terakhir untuk bersama ayah kami, atau masih lebih lama lagi, media seharusnya mundur,” ujarnya kepada CNN. Zuma pada Senin juga memuji hidup pria yang menjadi Bapak Bangsa dan warga harus menerima kelemahannya. “Kita semua di negeri ini harus menerima kenyataan Madiba saat ini sudah tua,” kata Zuma menyebut nama Mandela dengan nama sukunya. “Saya pikir yang perlu kita lakukan adalah berdoa agar dia menjadi sehat dan dokter dapat melaksanakan tugasnya.” Di panggung dunia Mandela dikenal sebagai tokoh panutan yang tetap bersinar
jauh setelah peraih Nobel perdamaian ini pensiun dari tugas kemasyarakatan. Mandela terakhir muncul di depan umum dalam pertandingan bola final Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. “Ia adalah bapak demokrasi dan ia adalah orang yang berjuang dan mengorbankan hidupnya,” kata Zuma, yang menghabiskan waktu 10 tahun dalam tahanan di Pulau Robben bersama dengan Mandela. Pahlawan anti-apartheid itu menjadi presiden kulit hitam Afsel yang pertama pada 1994 setelah selama setengah abad negara itu dipimpin oleh kelompok minoritas putih. Mandela yang akan genap berusia 95 tahun pada 18 Juli, sudah empat kali keluar-masuk rumah sakit sejak Desember, kebanyakan dengan keluhan keadaan paruparunya. (ant/bali post)
Berlusconi Dihukum Tujuh Tahun PM Australia Rajut Penjara atas Kasus Pelacuran Boneka Kanguru untuk Bayi William-Kate
(ant/bali post)
Roma Mantan Perdana Menteri Italia Silvio Berlusconi pada Senin dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara dan larangan berpolitik seumur hidup oleh pengadilan setelah terbukti bersalah dalam kasus pelacuran. Dia juga didakwa telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menutupi skandal tersebut. Pengacara Berlusconi segera menyatakan akan naik banding atas keputusan tersebut. Dakwaan terhadap pemilik klub sepakbola AC Milan itu diajukan oleh jaksa penuntut dan dapat memantik gejolak serius dalam pemerintah koalisi Italia. “Dakwaan itu sungguh tidak logis,” kata pengacara Berlusconi, Niccolo Ghedini, di tengah para pendukung yang mencela keputusan para hakim Milan karena telah mengadili mantan perdana menteri Italia selama tiga periode itu. Keputusan itu menjadi klimaks bagi pengadilan atas kasus yang telah menjadi incaran media selama dua tahun terakhir, yang kemudian disambut oleh sorak sorai dan tepuk tangan demonstran anti-Berlusconi di luar gedung pengadilan. Namun tidak demikian bagi kroni sang raja media Italia itu, yang menyebut keputusan itu dengan istilah seperti kudeta politik dan memalukan. Juru bicara Berlusconi, Paolo Bonaiuti misalnya, yang mengatakan “ upaya tersebut merupakan bagian dari langkah untuk menghapus pengaruh Berlusconi dari peta politik.. tetapi upaya yang telah melampaui batas kredibilitas itu akan gagal”. Sementara anaknya, Marina Berlusconi, menyebut hal
Silvio Berlusconi itu sebagai tontonan tidak jelas yang sama sekali tak berkaitan dengan keadilan serta putusan bersalah atas ayahnya sudah siapkan sejak semula. Profesor politik American University di Roma, James Walston, mengatakan putusan tersebut akan semakin memperkuat pepecahan yang ada di kabinet. “Para pendukung Berlusconi membelanya dengan semangat yang lebih dari sebelumnya, mereka memercikkan api dan darah,” katanya. Menteri Dalam Negeri Italia, Angelo Alfano, yang juga sekretaris separtai Berlusconi mengatakan putusan itu “lebih buruk dari skenario yang terburuk”. Pemerintahan koalisi Italia bergantung terhadap dukungan Partai Kebebasan Rakyat (PDL), dan para pengamat mengatakan sang milyuner bisa saja mencabut dukungannya di pemerintahan. Berlusconi sendiri sejauh ini belum memberikan tanggapan apapun terkait putusan pengadilan tersebut. Meskipun demikian, Berlusconi tidak akan berada
dalam sel tahanan karena ada aturan keringanan hukuman bagi terdakwa di Italia bagi orang yang berusia di atas 70 tahun. Pengadilan tersebut mengadili tindakan Berlusconi ketika menjabat sebagai perdana menteri pada 2010, ketika dia dituduh menyelenggarakan pesta erotis di kediaman mewahnya di luar kota Milan. Berlusconi dituduh membayar jasa seks kepada seorang pelacur kelahiran Maroko bernama Karima El-Mahroug, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Dia juga dituduh menelepon kantor polisi untuk membebaskan Karima dari penahanan ketika wanita itu ditangkap atas kasus pencurian. Dalam pembelaannya Berlusconi mengklaim bahwa Karima adalah keponakan mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak dan dia ingin menghindari insiden diplomatik atas kasus itu, tetapi para penuntut bersikeras bahwa hal itu merupakan upaya untuk menutupi hubungan skandal mereka, demikian AFP. (ant/bali post)
Sidney Perdana Menteri Australia Julia Gillard mengatakan ia sedang merajut boneka kanguru merah untuk calon bayi Pangeran William dan Kate. Pemimpin wanita pertama Australia tersebut, tengah menghadapi pekan yang sulit di parlemen menjelang pemilu September di tengah spekulasi bahwa ia bisa disingkirkan dari dalam partainya sendiri. Gillard mengatakan kepada majalah mingguan The Australian Women‘s ia memang sengaja membuat mainan itu dengan tangannya sendiri. Gillard yang dikenal luas atas pendiriannya menentang pembedaan gender mengatakan, masyarakat perlu tahu sisi lain dari dirinya di luar dunia politik. “Terkait rajutan untuk bayi Kate - saya merajut untuk bayi - ini proyek kecil saja, saya tidak punya banyak waktu,” kata Gillard kepada majalah tersebut yang akan terbit, Rabu, seperti yang dilaporkan AFP. Kantor Perdana Menteri yang memberi ide membuat berita soal merajut itu, namun media tidak terlalu menanggapinya, bahkan harian Telegraph menyebutnya jarum dan pemintal serta upaya terakhir untuk merayu pemilih. Serangan tersebut muncul ditengah memburuknya hasil jajak pendapat untuk Gillard dan Partai Buruh. Harian The Australian pada Selasa melaporkan dukungan untuk Gillard jatuh hingga titik terendah. Menurut jajak pendapat itu, jika pemilu digelar sekarang, suara Partai Buruh akan anjlok 56 persen menjadi hanya 44 persen, berbanding Partai Konservatif yang dipimpin Tony Abbott, mantan menteri di era pemerintahan John Howard. Di samping merajut untuk bayi Kate, Gillard mengatakan ia masih berharap satu saat nanti Australia akan menjadi republik. “Karena masih ada rasa hormat yang kuat terhadap Ratu, saya pikir keinginan itu (menjadi republik) bisa dilihat lagi setelah beliau turun tahta,” katanya. “Pangeran William dan Kate, serta anak mereka, masih akan menjadi tokoh di Australia; masyarakat masih akan tetap tertarik untuk mengikuti kehidupan mereka.” Pasangan kerajaan Inggris tersebut akan menimang bayi pertama mereka pada pertengahan Juli nanti. (ant/bali post) Julia Gillard (ant/bali post)
Doha Emir negeri kaya minyak Qatar yang menjadi aktor utama dalam diplomasi dunia dan menjadi tokoh kunci di balik revolusi Timur Tengah lalu (Arab Spring), lengser demi naik tahta puteranya yang masih berusia 33 tahun, Sheikh Tamim, Selasa ini. Sheikh Hamad bin Khalifa alThani (61) mengalihkan kekuasaan yang sudah dipegangnya selama 18 tahun dan telah mengantarkan negerinya menjadi motor politik dan ekonomi dunia dengan miliaran dolar AS investasi tersebar di seluruh dunia. Sheikh Hamad menderita penyakit ginjal namun sejumlah diplomat menyebutkan bahwa kesehatan bukanlah alasan dia lengser, namun lebih memberi pemimpin muda tampil. “Saya sampaikan kepada Anda hari ini pengumuman bahwa saya mengalihkan kekuasaan kepada Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani,” kata emir Qatar itu dalam siaran televisi. “Wahai putera-puteri Qatar, saya berharap saya berhasil mengalihkan tanggungjawab saya,” kata sang raja. Keputusan ini menandai mulainya era baru pemimpin muda berkuasa yang akan menempatkan kepentingan generasi mendatang pada prioritas-prioritasnya. Setelah pidato ini, televisi AlJazeera menyiarkan cuplikan video mengenai tibanya warga di Istana Doha untuk menyaksikan penobatan Tamim yang berdiri di samping ayahnya untuk menyambut para tamu. “Saya tegaskan bahwa Anda semua akan mendukungnya seperti Anda semua lakukan kepada saya,” kata Sheikh Hamad merujuk Tamim. “Saya juga yakin Tamim akan memusatkan perhatiannya demi kepentingan bangsa dan rakyatnya, serta kebahagiaan bangsa Qatar akan senantiaa menjadi prioritasnya.” Sheikh Hamad, yang menggunakan kekayaan gas Qatar untuk mendorong modernisasi negerinya, berkuasa setelah kudeta yang menjungkalkan kekuasaan ayahandanya Sheikh Khalifa pada Juni 1995. Keputusannya untuk menobatkan Tamim membuat anaknya itu menjadi penguasa termuda di monarki-monarki Teluk. Sedangkan hari Selasa ini
(ant/bali post)
Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani ditetapkan sebagai hari libur nasional. Tamim, lahir pada1980, adalah anak lelaki kedua dari sang emir dari istri keduanya Sheikha Mozah. Ia sejak lama sudah digadang-gadangkan menjadi pengganti ayahnya. Lulusan Inggris ini adalah wakil komandan pada angkatan bersenjata dan kepada Komite Olimpiade Nasional. Dia juga mengetuai Komite Agung Qatar 2022 demi mengurusi tuan rumah Piala Dunia 2022. Para diplomat mengatakan selama dalam tiga tahun terakhir telah mengalihkan kewenangan militer dan keamanannya kepada Tamim yang seperti bapaknya adalah juga lulusan akademi militer Inggris, Sandhurst. Dia juga berkualiah di Sherborne di Dorset. Qatar adalah negara dengan cadangan gas terbesar ketiga di dunia dengan menghasilkan 77 juta on gas alam cair per tahun sehingga mennjadi pemasok LNG terbesar dunia. Di bawah Sheikh Hamad, Qatar memainkan peran besar di Timur Tengah termasuk menjadi penyokong revolusi negara-negara Arab yang terkenal dengan Arab Spring baik di Libya maupun Suriah. Pekan lalu, ibukota Qatar menjadi tuan rumah pertemuan Sahabat-sahabat Suriah (Friends of Syria) yang terdiri dari sejumlah pemerintah Arab dan Barat yang mendukung pemberontak Suriah. Juga di bawah kekuasaan Hamad, Otoritas Investasi Qatar yang menjadi institusi dana utama negeri ini, menginvestasikan miliaran dolar AS dari Volkswagen sampai Total Prancis dan supermarket Sainsbury serta Barclays Bank di Inggris. (ant/bali post)