Snt26062014

LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

KAMIS, 26 JUNI 2014

16 HALAMAN NOMOR 92 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004

FOTO BERSAMA - Foto bersama Gubernur NTB, TGH.M Zainul Majdi, Kapolda NTB, Moechgiyarto, Danrem 162/WB, Kuat Budiman bersama tokoh FKUB NTB usai dialog keamanan Pilpres 2014, Rabu (25/6). Berita selengkapnya di halaman 8.

Dana Bergulir DBH-CHT Rp 26,5 Miliar Berpotensi Tak Tertagih Mataram (Suara NTB) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam LHP atas LKPD 2013 berpendapat bahwa dana bergulir dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebesar Rp 26,5 miliar lebih dari Pemprov NTB tahun 2010 berpotensi tak tertagih. Pasalnya, selama tahun 2013, belum ada angsuran yang dibayar dari ribuan petani penerima dana bergulir tersebut.

Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si mengatakan, pengembalian dana bergulir itu akan jatuh tempo pada 31 Desember mendatang. Untuk itu, pihaknya bersama BPR Lombok Tengah dan BPR Lombok Timur yang menyalurkan dana itu meminta data otentik penerima yang mengembalikan dana bergulir itu seberapapun besarnya. ‘’Kalau memang belum ada pengembalian, tolong berikan kami datanya.

Sehingga data itulah kemudian sebagai pengejawantahan bahwa pengembalian memang nol,’’ katanya.

Pengembalian dana bergulir dari

TO K O H

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

OLAH LAHAN - Beberapa petani di wilayah Lombok Timur bagian selatan sudah mulai mengolah lahan untuk persiapan pembuatan bedengan untuk bibit tembakau. Kondisi minim air irigasi membuat para petani merasa yakin kualitas hasil panen mereka tahun ini akan lebih baik ketimbang musim tanam tahun lalu.

Dewan Soroti Penyelesaian Kerugian Oknum Wartawan Diduga Daerah Rp 19,05 Miliar Terima Suap?

Kasus BWS Loteng

Audit DAK KSB PROSES penyelidikan kasus Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih digenjot Kejaksaan Negeri Sumbawa. Proses terkini, Kejaksaan bersurat ke Badan Pengawasan Keuangan (BPK) NTB, meminta agar kasus dugaan raibnya DAK senilai Rp 14 miliar itu di audit investigasi. ‘’Saya sudah bersurat beberapa hari lalu ke BPK, minta untuk kasus ini di audit investigasi, sekarang kami tinggal menunggu respons (BPK),’’ Bersambung ke hal 5 Sugeng Hariadi

KO M E N TTAA R

Praya (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat penghancur eceng godok senilai Rp 1,5 miliar di Balai Wilayah Sungai (BWS) Lombok Tengah (Loteng) terus bergulir. Selain mendalami proses pengadaan yang disinyalir bermasalah, Polres Loteng saat ini juga mulai menyelidiki dugaan aliran dana dari BWS Loteng ke sejumlah oknum wartawan. Disebut-sebut uang suap itu nilainya relatif besar. ‘’Kita baru mendapat informasi ini dan selanjutnya akan kita jadikan tambahan informasi. Untuk nantinya juga akan kita dalami dan selidiki,’’ jelas Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP. Ketut Tamiana, s a a t dikonfirmasi di Gedung DPRD Loteng, Rabu

Pusat Dukung NTB

(Suara NTB/ham)

penerima manfaat itu sampai saat ini masih sedikit. Untuk itu, dalam pemberian bantuan bahan bakar alternatif untuk omprongan tembakau tahun ini pihaknya akan memberikannya pada petani yang mau mengangsur dana bergulir itu.

Untuk menagih dana bergulir itu, Pemprov NTB kata, Husnul telah membentuk tim penagihan bantuan permodalan dana bergulir DBH-CHT yang melibatkan unsur Dinas Perkebunan Provinsi NTB, PD. BPR NTB Lombok Tengah dan Lombok Timur serta DPD APTI Provinsi NTB. Bersambung ke hal 5

NTB 2013, Rabu (25/6) kemarin.

“Berdasarkan catatan atas laporan keuangan 31 Desember 2013, seharusnya terdapat saldo kerugian keuangan daerah sebesar 19,89 miliar rupiah lebih,” ujar bicara Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Muzihir. Ia melanjutkan, dari angka tersebut, sebesar Rp 841,48 juta lebih telah di-

lakukan penetapan dan tercatat sebagai piutang bagian lancar tuntutan ganti rugi pada neraca 31 Desember 2013. ‘’Sedangkan sisanya sebesar Rp 19,05 miliar lebih belum dilakukan penetapan atau dinyatakan masih merupakan informasi kerugian daerah oleh BPK-RI. Bersambung ke hal 5

H. Muzihir

Noerdin H. M. Yacub

Ruslan Turmuzi

Kasus Lahan Gili Trawangan

ANAK-anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah. Anak-anak berkebutuhan khusus, sama dengan anakanak normal lainnya. Namun, di masyarakat masih ada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus masih menganggap anak mereka adalah aib, sehingga belum mendapatkan perhatian sebagaimana halnya anak-anak normal lainnya. Padahal, mereka butuh pendidikan dan harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi di berbagai bidang dan sektor.

Bersambung ke hal 5 Mudjito

(25/6) kemarin.

Dijelaskan, pihaknya sampai sejauh ini terus mengumpulkan berbagai informasi pendukung. Terkait penyelidikan kasus dugaan pengadaan alat berat di BWS Loteng tersebut. Dan, pihaknya tidak akan menghentikan proses penyelidikan sampai semuanya jelas.

Dalam penyelidikan kasus tersebut, lanjut Tamiana, pihaknya juga tidak akan pandang bulu. Siapapun yang terlibat, akan ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku. Sepanjang alat bukti pendukungnya lengkap. ‘’Siapapun itu yang terlibat, kita tidak padang bulu. Yang terlibat harus ditindak sesuai aturan hukum yang ada,’’ tegasnya.

Untuk itu dukungan dari semua pihak sangat diharapkan. Supaya pihak kepolisian bisa segera menuntaskan penyelidikan kasus ini. ‘’Kalau ada pihak-pihak yang memiliki data pendukung lainnya dalam kasus ini, Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) – Komisi I DPRD NTB dalam laporan yang disampaikan di rapat paripurna, menyoroti adanya saldo kerugian keuangan daerah sebesar Rp 19,89 miliar lebih.Temuan itu terungkap dalam laporan Komisi I DPRD NTB yang disampaikan di Rapat Paripurna tentang Pertanggungjawaban APBD

Mabes Polri Limpahkan Tersangka ke Kejari Mataram ngan, dengan terlapor pengusaha atas nama Ariyanto.

AN dibawa ke Lombok dengan pesawat Lion Air, tiba di Bandara Internasional Lombok (BIL) pukul 12.00 Wita.

AN dikawal tiga penyidik dari Bareskrim dan dua jaksa dari Jampidum Kejaksaan Agung.

Mereka tiba di Kejari Mataram menggunakan mobil Toyota Kijang Innova sekitar pukul 13.30 Wita. AN digiring masuk ke ruang Kasi PiDIGIRING - Tim dari Mabes Polri dan Kejagung meng- dum Kejari Mataram IGN giring tersangka AN, dalam kasus dugaan penipuan Jaya Kesuma, SH untuk didan penggelapan tanah di Gili Trawangan, di Kejari periksa dokumen sebelum Mataram, Rabu kemarin. pelimpahan tahap dua.

Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram Rabu (25/6) kemarin menerima pelimpahan tersangka kasus dugaan penggelapan tanah di Gili Trawangan Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Tersangka bernama AN dibawa langsung tim dari

(Suara NTB/ars)

Bareskrim Mabes Polri, untuk kemudian dilimpahkan tahap dua ke penuntutan.

Tersangka AN yang diketahui Pemilik PT. Sumber Sejahtera Lombok Lestari (SSLL) ini sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi di lahan PT. Wahana Wisata Alam Hayati (WAH) di Gili Trawa-

Tidak ada komentar dari pihak Mabes Polri terkait pelimpahan tersebut.

Demikian juga dengan tim dari Kejaksaan Agung.

Kajari Mataram Rodiansyah, SH yang dimintai komentarnya membenarkan kedatangan tim Bareskrim Mabes Polri dan Kejaksaan Agung untuk pelimpahan berkas dan tersangka PT. SSLL, AN itu.

“Saya belum pelajari berkasnya, tapi intinya pelimpahan itu memang ada dan sedang berlangsung,” kata Kajari menjelang sore kemarin.

Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Diduga Mengandung Rhodamin B Dibangun Dua Tahap PEMBANGUNAN Kantor Lurah Bintaro yang dialokasi melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2014 dikerjakan dua tahap.

Pasalnya, anggaran yang diterima sebesar Rp 150 juta, belum mencukupi pembangunan secara keseluruhan.

Lurah Bintaro, H. Lalu Mukhsin, Rabu (25/6) kemarin, mengakui, pembangunan kantor kelurahan tersebut diusulkan pada anggaran tahun 2013 yang lalu. Akan tetapi, realisasin(Suara NTB/dok) ya diterima di tahun 2014.

Lalu Mukhsin Dia menambahkan, pembangunan secara total tersebut dilakukan melalui dua tahap, karena dana yang didapatkan dari APBD Kota Mataram Rp 150 juta, dinilai belum maksimal membangun secara total.

Dijelaskan, alasan pengusulan pembangunan kantor lurah tersebut, selain kondisi kantor sudah tua, bocor dan memang tidak cocok dijadikan sebagai kantor. Tetapi, Mukhsin tetap akan mempertahankan kantor lamanya tersebut, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mitra kerjanya. “Sengaja saya tidak mau robohkan, biar nanti kantor yang lama bisa dimanfaatkan oleh PKK, Posyandu, BPD dan mitra kerja lainnya,” terangnya.

Inisiasai lain ujarnya, setelah kantor tersebut rampung, dia akan berupaya membuat gedung serba guna yang diperuntukan kepada kegiatan – kegiatan kemasyarakatan. Dengan kondisi penduduk yang hampir sembilan ribu jiwa tidak sebanding dengan luas wilayah kelurahan. “Bayangkan penduduk kita hampir sembilan ribu orang, sedangkan panjang wilayah 1,5 kilomer dan lebarnya hanya 750 meter,” ucapnya.

Terkait pelayanan kepada masyarakat, dia mengaku tetap berjalan normal dan tidak ada persoalan, meskipun ada aktivitas pembangunan. Mukhsin berharap, rampungnya pengerjaan kantor barunya, seluruh karyawan atau staf memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. (cem)

Satu Gudang Terasi Dimusnahkan Mataram (Suara NTB) Terasi yang beredar di daerah ini diduga banyak yang mengandung pewarna Rhodamin B yang berbahaya bagi kesehatan. Terasi yang menggunakan Rhodamin B memiliki warna merah atau merah jambu yang cukup mencolok dan warnanya juga tidak merata. Tim BPOM Mataram telah melakukan penelusuran ke produsen terasi dan belum lama ini telah dimusnahkan segudang terasi yang diduga mengandung Rhodamin B. Demikian disampaikan pegawai BBPOM Mataram, Hardiono Adisaputra, S.Farm., Apt, Rabu (25/6).

Terasi yang dimusnahkan tersebut berasal dari produsen terasi yang ada di beberapa tempat, salah satunya dari Selagalas.

“Satu gudang itu kita musnahkan. Yang masih terkendala ini kerupuk. Kita juga sudah sita kerupuk dari produsennya sehingga ada efek jera dan supaya mereka berpikir untuk tidak lagi menggunakan bahan berbahaya,” ujarnya.

Disamping terasi, BBPOM juga banyak menemukan kerupuk yang menggunakan boraks atau bleng. Kerupuk yang paling banyak ditemukan ialah kerupuk beras dan terigu. Hardiono menjelaskan kerupuk yang menggunakan bleng itu teksturnya sangat renyah. Berbagai hasil pen-

gujian yang dilakukan pihaknya ditindaklanjuti dengan menelusuri produsen bahan makanan tersebut.

Menjelang bulan puasa, BBPOM rutin melakukan sidak di pasar-pasar tradisional. Mulai Rabu (25/6) kemarin, tim melakukan sidak di tiga pasar tradisional di Kota Mataram yaitu Pasar Pagesangan, Pasar Mandalika, dan Pasar Kebon Roek. Di Pasar Pagesangan, tim melakukan pemeriksaan di sarana distribusi dan ditemukan ada beberapa makanan yang belum memiliki izin edar dari BBPOM. “Di setiap bahan pangan harus terdaftar dulu di BBPOM baru boleh beredar.

Dan kita temukan pangan yang tak terdaftar dan tak terjamin keamanannya,” ujarnya. Selain makanan tanpa izin edar, pihaknya juga menemu-

(Suara NTB/yan)

TAK MILIKI IZIN EDAR - Hardiono Adisaputra dari BBPOM (kanan) menunjukkan makanan jenis permen dan gula-gula yang tak memiliki izin edar. Makanan ini disita dari pedagang pada saat melakukan sidak di Pasar Pagesangan, Rabu (25/6). kan makanan yang kemasannya sudah rusak atau penyok.

Makanan yang tak memiliki

Masuki Tahun Ajaran Baru

Mataram Harus Punya Ciri Khas KALANGAN DPRD Kota Mataram mendorong Kota Mataram memiliki ciri khas arsitektur. Sayembara yang dilakukan Pemkot, diapresiasi positif. Pelibatan para arsitek se-NTB dinilai dapat memperkaya wawasan mengenai model arsitek khas Kota Mataram.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., kepada Suara NTB kemarin, mengatakan, pelaksanaan sayembara itu jelas membutuhkan anggaran.

Namun demikian, pihaknya tidak mempersoalkan berapapun anggaran yang kelu(Suara NTB/fit) ar sepanjang tidak membeMuhtar bani APBD Kota Mataram.

Menurut Muhtar, ciri khas ini penting artinya bagi sebuah daerah. Arsitektur sebuah daerah lanjutnya, bisa melambangkan kondisi daerah bersangkutan. Ia mencotohkan arsitektur rumah di Padang, Sumatera Barat. Begitu juga arsitektur bangunan khas Bali. Sementara di Kota Mataram, belum ada model arsitektur yang menjadi ciri khas ibukota Provinsi NTB ini.

Namun demikian, dalam penerapan hasil sayembara tersebut, sambung politisi Gerindra ini, jangan semua diubah.

Muhtar menyarankan, arsitektur khas Kota Mataram nantinya yang dihasilkan dari sayembara tersebut harus memasukkan unsur mutiara dan cukli yang merupakan salah satu hasil kerajinan khas dari Kota Mataram. ‘’Jangan hanya produk-produk luar yang dicontoh,’’ pintanya. Seperti diketahui, sebabagai salah satu upaya mempertahankan khasanah kekayaan budaya, Pemkot Mataram menggelar sayembara gagasan model arsitektur Kota Mataram, yang nantinya akan menjadi ciri khas Kota Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB. Sayembara itu diharapkan dapat memunculkan kekhasan Kota Mataram sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Agar kegiatan bisa maksimal dan sesuai dengan tujuan, sayembara dilaksanakan dengan melibatkan IAI NTB. Sayembara dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dan gagasan terbaik yang mampu diwujudkan dalam bentuk rancaangan arsitektur indentitas Kota Mataram dalam bentuk bangunan, monumen, dan gerbang kota.

Kegiatan sayembara tersebut dilaksanakan secara terbuka, sehingga bisa diikuti oleh para arsitek, seniman, budayawan, mahasiswa dan lembaga jasa konstruksi Indonesia dengan tema visi Kota Mataram yakni, Maju, Religius dan BerbudayaUnsur kekhasan yang menentukan warna dasar khas Kota Mataram dan suku Sasak secara global adalah, warna hitam, merah dengan kombinasi putih. Begitu juga dengan tulisan harus bernuansa suku sasak, termasuk bangunannya. (fit)

Pengurusan Akta Kelahiran Meningkat Tajam Mataram (Suara NTB) Memasuki tahun ajaran baru 2014/2015, pengurusan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram meningkat tajam. Mengingat pendaftaran siswa baru di tahun ajaran baru ini akan segera dimulai. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dukcapil Kota Mataram, Drs. H. Ridwan.

“Itu wajib, setiap tahun di setiap akan memasuki ajaran baru selalu meningkat,” ujarnya.

Tidak hanya permintaan pembuatan akta kelahiran, tetapi juga termasuk pengurusan dokumen kependudukan lainnya seperti akta nikah, akta kematian, Kartu Keluarga, KTP, dan dokumen kependudukan lainnya.

Seperti pantauan Suara NTB, Rabu (25/6) kemarin, kantor Dinas Dukcapil Kota Mataram dipenuhi warga yang sedang mengurus doku-

men kependudukannya. Ridwan mengatakan setiap hari ia harus menandatangani berbagai dokumen kependudukan sampai ratusan lembar.

“Sangat meningkat. Karena kalau akta kelahiran ada saja di antara keluarga itu yang anaknya belum memiliki akta kelahiran. Sementara di sekolah ketika mau mendaftar dia diminta akta kelahiran sehingga wajib hukumnya dia mengurus,” terangnya.

Selain untuk keperluan persyaratan mendaftar sekolah, tingginya permintaan pengurusan dokumen kependudukan juga untuk persyaratan menunaikan ibadah haji. Dengan tingginya jumlah warga yang mengurus dokumen kependudukan ini disebutkan Ridwan sebagai pertanda meningkatnya kesadaran masyarakat betapa pentingnya memiliki dokumen kependudukan.

Menurut Ridwan semakin

Pemkot Ajukan Penetapan 40 Anggota DPRD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) – Dari hasil pemilihan legislatif 9 April yang lalu, Pemkot Mataram mengajukan penetapan 40 anggota legislatif terpilih yang akan duduk mengisi kursi wakil rakyat Lingkar Selatan. Pengajuan tersebut sudah ditandatangani oleh Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan akan di direkomendasikan kepada Gubernur NTB untuk ditetapkan.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Setda Kota Mataram, I Nyoman Suwandiasa mengakui, secara tertulis KPU Kota Mataram mengajukan kepada Pemkot Mataram terkait penetapan 40

anggota dewan terpilih. Prosedurnya, Walikota Mataram merekomendasikan 40 anggota dewan tersebut, kemudian ditetapkan oleh Gubernur NTB. “Jenjangnya secara bertahap, KPU mengusulkan, kemudian Walikota merekomendasikan kepada Gubernur untuk ditetapkan,” ungkap Nyoman dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (24/6).

Menurutnya, pelantikan anggota dewan tanggal 6 Agustus mendatang, sehingga Pemkot Mataram harus mengurus administrasi kelengkapan penetapan calon legislatif terpilih. Artinya, Dewan adalah mitra eksekutif untuk

Disosnakertrans Sasar Perempatan Blackberry Messenger Rabu (29/6) menyebutkan, disasarnya beberapa perempatan yakni Dasan Cermen menuju Sweta, Selagalas, Karang Jangkong, Airlangga, Tanah Aji menuju Seruni dan Perempatan Golkar serta berakhir di perempatan Bunut Baok Cakranegara, dalam rangka memberikan sosialisasi kepada anak jalanan, pengemis, gepeng dan anak punk.

Sosialisasi yang menerjunkan

lima petugas tersebut, sebagai tindakan tegas Pemkot Mataram menghadapi bulan puasa.

Selain itu, tindakan awalnya berupa tindakan persuasif, nantinya akan ada penertiban bersama aparat kepolisian dan Satpol PP Kota Mataram.

Khalik mengatakan kalaupun masih ditemukan anjal, anak punk dan pengemis serta gepeng mengisi perempatan – perempatan jalan. Pihaknya akan digiring langsung ke Polres Mataram, untuk mencari tahu oknum – oknum yang mengeksploitasi anak – anak tersebut. “Kalau ditemukan, langsung kita angkut ke Polres,” tegasnya.

Khalik berharap, upaya tersebut dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat serta penyadaran kepada anjal, agar tidak lagi turun ke jalan.

Artinya, ada cara lain yang harus dilakukan untuk mencari uang tanpa harus turun ke jalan, sehingga tidak lagi mengganggu kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

merumuskan kebijakan – kebijakan pemerintah. Dikatakannya, secara administrasi tidak ada persoalan yang menghambat proses penetapan tersebut, karena seluruh calon anggota dewan sudah memenuhi persyaratan atau kelengkapan lainnya. Setelah rekomendasi tersebut ditandatangani, pihaknya langsung mengajukan kepada Gubernur NTB untuk dikelurkan SK penetapannya. Yang jelas, sambungnya, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Mataram, terkait surat penetapan calon legislatif tersebut. (cem)

nya rusak diminta kepada pemilik toko untuk mengembalikan ke distributornya. (yan)

Susun Amdal Jalan Terowongan Butuh Rp 300 Juta Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 juta untuk penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) jalan terowongan (underpass) Jalan Udayana tembus ke Gunung Sari. Jalan yang akan dibangun di bawah kawasan Bandara Selaparang tersebut telah mendapat persetujuan dari PT Angkasa Pura I. “Dana sekitar Rp 300 juta kita siapkan,” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura. Ia mengatakan penyusunan Amdal dengan dana jumlah itu dinilai kurang oleh tim ahli yang akan melakukan analisis amdal. Jika penawaran melebihi dana yang telah dianggarkan, akan ditambah jumlahnya di pembahasan RAPBD Perubahan tahun ini. “Informasinya itu terlalu sedikit, jika dibandingkan yang lain sampai Rp 750 juta,” imbuhnya.

Mahmuddin mengatakan pihaknya mengupayakan agar tahun ini dokumen Amdal maupun feasibility study (FS) bisa selesai. Tidak hanya mengerjakan Amdal dan FS untuk pembangunan jalan terowongan, pi-

haknya juga akan menyusun Amdal dan FS untuk pembangunan jalan lingkar pantai yang akan tembus ke Senggigi.

Setelah Pemkot Mataram membuat Amdal dan FS kedua proyek besar tersebut, Balai Jalan Nasional dan Pemprov NTB akan menyusun Detail Engineering Design (DED).

“Tapi yang jelas kita tetap berkolaborasi,” ujarnya.

Pembiayaan dua proyek jalan ini akan dibiayai oleh APBN. Jika menggunakan APBD tidak akan mencukupi karena estimasi anggaran untuk dua proyek tersebut sampai triliunan. “Setelah kami komunikasi dengan Balai Jalan Nasional, dua program ini sangat bagus karena ini merupakan program strategis nasional yaitu untuk akses Senggigi-BIL dan akses KLUBIL,” terangnya.

Ditargetkan setelah Pemkot Mataram selesai menyusun Amdal dan FS, tahun depan dua proyek jalan ini akan dianggarkan di APBN. Namun kemungkinan DED akan mulai disusun tahun depan sehingga proyek fisiknya baru bisa direalisasikan setahun kemudian. (yan)

(Suara NTB/yan)

AKAN DIBANGUN - Jalan terowongan (underpass) rencananya akan dibangun mulai dari bundaran perempatan Bandara Selaparang ini dan akan tembus ke Gunung Sari. Jalan terowongan ini dihajatkan agar akses dari KLU-BIL bisa lebih mudah dan cepat.

Rusunawa Tahap Dua di Montong Are Segera Ditender

Antisipasi Maraknya Anjal

Mataram (Suara NTB) – Mengantisipasi maraknya keberadaan anak jalanan, pengemis, gepeng dan anak punk di Kota Mataram menjelang Bulan Ramadhan, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram menyasar setiap perempatan di Kota Mataram.

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Akhsanul Khalik via

tinggi tingkat kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan, maka volume pelayanan yang ada di Dinas Dukcapil menurutnya juga akan menurun karena semakin sedikit jumlah masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependudukan.

Ridwan mengatakan sudah meminta stafnya melakukan rekapitulasi data pengurusan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, Kartu Keluarga, maupun KTP sejak bulan Februari lalu. Sejak bulan Februari, pembuatan dokumen kependudukan mulai digratiskan. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pihak kelurahan yang ada di Kota Mataram untuk mendata warga yang belum mengurus dokumen kependudukan. Dengan demikian tak ada lagi nantinya warga yang tak memiliki dokumen kependudukan. (yan)

izin edar ini langsung diamankan pihaknya. Sementara untuk makanan yang kemasan-

(Suara NTB/ist)

SOSIALISASI - Sosialisasi yang dilakukan tim dari Disosnakertrans Kota Mataram.

Sementara itu, pantauan Suara NTB Rabu (25/6), masih banyak anjal dan anak punk yang mengisi perempatan jalan di Kota Mataram.

Seperti, di perempatan Cakra, Karang Jangkok dan Perempatan Gebang. (cem)

Mataram (Suara NTB)Proyek pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) tahap dua yang ada di Montong Are, Kelurahan Mandalika, Sandubaya akan segera ditender. Tender akan dilaksanakan di tingkat pusat karena proyek rusunawa ini adalah program pemerintah pusat dalam hal ini Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

“Informasi yang kami peroleh, sebentar lagi akan ditender di pusat,” ujar Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura. Pemkot Mataram dalam proyek ini diminta untuk menyiapkan lahan dan lahan tersebut sudah disiapkan dengan luas sekitar 70 are.

Selain menyiapkan lahan, Mahmuddin mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan administrasi pendukung ke pemerintah pusat. Saat ini pihaknya hanya menunggu keputusan pemerintah pusat kapan proyek tersebut mulai dilaksanakan.

Proyek rusunawa ini disebutkan biasanya dikerjakan dengan ske-

ma tahun jamak (multi years).

Belum lama ini, tim teknis dari pusat turun langsung ke lapangan. Pemkot Mataram diminta untuk menyiapkan beberapa hal diantaranya kesanggupan membangun akses jalan masuk ke area rusunawa, persoalan keamanan dan sosialisasi di kalangan masyarakat.

“Kita harus banyak menyosialisasikan agar masyarakat menerima rusunawa disana. Itu sudah kita lakukan,” ujarnya.

Untuk pembangunan akses jalan, Pemkot Mataram akan membebaskan lahan sekitar 20 are. Akses jalan nantinya harus langsung tembus ke jalan besar sehingga memudahkan warga atau penghuni rusunawa. Hal itu juga merupakan permintaan dari tim teknis.

Selain itu, tim teknis tersebut juga meminta penjelasan dari Pemkot Mataram terkait dokumen administrasi kepemilikan lahan lokasi pembangunan rusunawa. “Mereka minta ketegasan terutama masalah administrasi kepemilikan yang dilampirkan bahwa itu tanah mi-

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura

lik pemda,” ujarnya.

Keberadaan rusunawa tersebut nantinya diharapkan dapat mengatasi persoalan kekurangan rumah khususnya warga Kelurahan Mandalika. Jumlah KK di kelurahan tersebut sebanyak 3.062 KK sementara jumlah rumah sekitar 2.600 unit.

Saat ini sudah dibangun juga rusunawa di Lingkungan Montong Are RT 06. Sementara rusunawa tahap dua akan dibangun di RT 03 Montong Are Kelurahan Mandalika. (yan)

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Turunkan Angka Kemiskinan Bangun Kemandirian Masyarakat KESEHATAN merupakan salah satu tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terlebih di Gumi Selaparang, Lombok Timur (Lotim), membangun kemandirian masyarakat agar bisa lebih akseleratif dalam capaian pembangunan. Salah satu caranya adalah dengan berdiskusi oleh masyarakat sendiri.

“Tidak bisa orang lain yang menentukan isu atau akar persoalan suatu komunitas masyarakat tertentu, kecuali masyarakat yang terlibat langsung dalam komunitas itu,” ungkap Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lotim Iswan Rakhmadi yang juga dewan juri dalam acara apresiasi desa-desa yang akan diverifikasi melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar oleh Yayasan Masyarakat Peduli (YMP) NTB di Aula Sport Hall Selong, Rabu (25/6).

Menurut Iswan, Lotim membutuhkan geliat pembangunan di segala bidang. Salah satu potensi yang bisa digerakkan adalah masyarakat. Pemkab Lotim sudah menjalin kerjasama dengan YMP NTB untuk membangun sistem dalam upaya menggairahkan semangat masyarakat yang terlibat langsung dalam mencari dan menyelesaikan masalahnya. Masyarakat memiliki kekuatan luar biasa. Jika ini dimanfaatkan, maka semua potensi dari masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.

Acara apresiasi yang menjadi awal pembangunan kemandirian masyarakat yang digelar YMP NTB itu, dikatakan Iswan melihat potensi yang dimiliki masing-masing desa. Salah satu yang besar adalah zakat. Jika potensi zakat ini bisa digerakkan, mulai dari tingkat dusun dan masing-masing desa, maka akan tercipta kekuatan yang luar biasa.

Di desa juga harus siap dengan perangkat regulasi dan kebijakan-kebijakan lainnya. Aparat pemerintahan desa, lanjutnya, harus bisa membangun sistem yang baik dalam mewujudkan kemandirian masyarakat ini.

“Di desa bangun sistemnya, buat sebuah regulasi yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran bersama oleh warga,” ungkapnya.

Sistem diskusi di kalangan masyarakat desa harus pula terbangun dengan baik.

Masyarakat mencari sendiri akar persoalannya dengan cepat dan mencari formula penyelesaian melalui perencanaan yang matang. ‘’Dengan demikian, sebenarnya tidak saja persoalan sanitasi yang bisa diatasi. Melainkan seluruh aspek yang menjadi persoalan di tengah masyarakat akan dengan mudah bisa teratasi,’’ tandasIswan Rakhmadi nya. (rus)

Bupati Lobar Akui Berat Capai Target Nasional Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mengaku sangat berat mencapai target penurunan kemiskinan tingkat nasional sekitar 10 persen hingga tahun 2015 mendatang. Bupati mengaku tidak mampu menekan angka kemiskinan sesuai target nasional 10 persen, sehingga Pemkab Lobar mematok penurunan hingga sekitar 12,5 sampai 13 persen.

“Kami patok penurunan kemiskinan di bawah target nasional 10 persen. Kami tidak berani patok 10 persen. Supaya lebih realistis, karena target nasional terlalu berat,” kata bupati kepada wartawan di Kantor Bupati Lobar, Rabu

(25/6).

Terkait penurunan kemiskinan di Lobar, Zaini Arony mengklaim mampu menekan angka kemiskinan sekitar 8 persen lebih selama lima tahun menjabat bupati. Ratarata penurunan kemiskinan

per tahun diklaimnya sekitar dua persen, sehingga melampaui target tiap tahunnya. Selain kemiskinan, bupati mengklaim penurunan pengangguran di Lobar.

“Angka kemiskinan di Lobar tahun 2009 sekitar 24 per-

Giri Menang (Suara NTB) Adanya rancangan peraturan daerah (raperda) terkait Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang akan ditetapkan DPRD Lombok Barat (Lobar) Kamis ini sebagai Perda memberikan peluang bagi daerah untuk penambahan potensi pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi IMTA. Ditargetkan per tahunnya, Rp 400 juta setoran retribusi dari IMTA akan masuk ke PAD. Demikian disampaikan Ketua Pansus Raperda IMTA, H. Abdul Kadir Jaelani, S.Pdi, saat ditemui di Kantor DPRD Lobar, Rabu (25/ 6). Menurutnya, dari hasil studi banding ke Kabupaten Bekasi yang menerapkan Perda IMTA ini memberikan pemasukan yang besar bagi PAD Bekasi. ‘’Per tahunnya saja, PAD dari retribusi IMTA mencapai Rp 19 miliar lebih. “Kalau kita, karena awal diterapkan perda ini paling tidak bisa memberi pemasukan Rp 400 juta ke daerah setahun,”terangnya.

Menurutnya, warga asing yang masuk ke Lobar tidak saja masuk ke sektor wisata, namun banyak yang mulai merambah ke pengembang. Untuk mengawasi kegiatan mereka, apakah izin mereka masuk ke Lobar bekerja atau sekadar wisata, perlu ada aturan hukum yang mendasarinya.

Sekretaris Pansus Raperda Imta, H Yakti mengaku data terkait orang asing yang bekerja di Lobar ini diperoleh dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Di Kemendagri, katanya, sudah ada data jumlah tenaga kerja asing atau orang asing yang bekerja di Lobar. “Data ini dikirim ke Dinas Sosial untuk dijadikan dasar menarik retribusi ini,” ujarnya.

Ia menyebut sejauh ini, di Lobar hanya 35 orang asing yang tercatat bekerja dan bisa memberikan kontribusi retribusi. Jika dihitung, 35 orang ini mampu memberikan pemasukan sekitar 35.000 dolar Amerika atau sekitar Rp 400 juta per tahunnya.

Sedangkan Sekretaris Pansus, Abdul Muttalib menyatakan, pengawasan terhadap orang asing ini sangat perlu, karena ada modus orang masing masuk ke daerah untuk melancong, namun ada yang bekerja. Kebanyakan modusnya, orang asing menikah dengan pribumi lalu meminjam nama istrinya untuk berusaha. “Ini yang perlu kita awasi,”terangnya. (her)

Tarif Reklame dan Jasa Pendidikan RSUD Harus Dikaji Kembali Tanjung (Suara NTB) Meski Pansus DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Gabungan Fraksi-Fraksi Dewan terhadap 3 buah Raperda (Reklame, Jasa Pendidikan RSUD dan IMTA) telah disetujui, anggota Pansus meminta eksekutif memperjelas kedudukan tarif dan menimbang kembali besaran tarif. Pada tarif reklame dan tarif pelayanan jasa pendidikan di RSUD, eksekutif masih dipandang belum memperjelas besaran serta besarannya pun dianggap belum wajar.

Anggota Pansus DPRD, Abdul Gani, mengatakan pihak eksekutif belum merinci besaran tarif reklame terkait peruntukan pemakaiannya. “Kami masih belum melihat jelas tentang tarif dan ukurannya. Berapa tarif sebenarnya? Jika penggunanya adalah pribadi, dan berapa pula untuk perusahaan atau lembaga?” ujar Abdul Gani, Rabu (25/6).

Menurut Gani, dalam proses pembahasan ke depan menjadi Perda, pihak eksekutif agar menuangkan kisaran tarif terhadap ukuran reklame, letak strategis reklame dan kemungkinan perbedaan tarif jika pengguna prasarana adalah lembaga maupun individu. Hal ini jelas, agar masyarakat maupun pihak-pihak berkepentingan dapat mengontrol secara bersama pemanfaatan lokasi reklame.

Ia juga melihat, reklame yang tersebar di berbagai titik diduga banyak tidak mengantongi izin. Informasi luas mengenai kejelasan tarif menurut beberapa pertimbangan tersebut, tentunya akan memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi mengawasi dan melaporkan apabila terdapat reklame dan sejenisnya yang dipajang tanpa izin.

Sementara itu, M. Turmuzi menyikapi pandangan gabungan fraksi-fraksi terhadap besaran tarif pelayanan jasa pendidikan di RSUD masih melihat kisaran tarif terlampau tinggi. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi daerah dalam upaya menarik minat dan membuka potensi masuknya PAD di RSUD. “Substansinya, retribusi di RSUD Tanjung untuk pelayanan jasa pendidikan seperti penelitian, jasa konsultasi kami lihat masih lebih tinggi dibandingkan jasa yang sama di RSUD Kabupaten/Kota yang lain. Hal ini, supaya eksekutif mengkaji kembali,” kata Turmuzi.

Sebagai bahan komparasi, Turmuzi pun meminta agar eksekutif Pemda KLU melalui instansi terkait menggelar studi banding ke daerah lain yang telah lebih dulu menerapkan retribusi untuk jasa pelayanan pendidikan di RSUD setempat. (ari)

menurunkan sekitar 8,11 persen selama empat sampai lima tahun.

Untuk target tahun 2015 ini, angka kemiskinan mampu ditekan. Sesuai target nasional 10 persen, maka sekarang ini sekitar 12,5 sampai 13 persen yang harus dituntaskan. Untuk menekan jumlah kemiskinan dan pengangguran, pihaknya berupaya melakukan diversifikasi program di bidang pertanian, pariwisata. (her)

Berkas Kasus Oknum Anggota DPRD Dilimpahkan

(Suara NTB/rus)

PAD Lobar Berpotensi Bertambah Rp 400 Juta

sen lebih atau 208 ribu lebih.

Tiap tahun mampu kita tekan 2 persen dan kondisi 2013 itu sekitar 16 persen. Artinya sekitar 8,11 persen kita mampu tekan selama lima tahun,” terangnya.

Dijelaskan, pada kondisi awal sebagai bupati 2009 lalu kemiskinan mencapai 24 persen, namun mampu ditekan mencapai 51 persen sehingga turun menjadi 16 persen lebih. Selama menjabat bupati, pihaknya hanya mampu

(Suara NTB/her)

SIDAK - Petugas dari Disperindag Lobar saat melakukan razia ke pusat perbelanjaan di Lobar. Dari hasil temuan di lapangan banyak produk makanan dan minuman yang sudah kedaluwarsa.

Jual Barang Kedaluwarsa

Disperindag Lobar Ancam Cabut Izin Pusat Perbelanjaan Giri Menang (Suara NTB) Hasil inspeksi mendadak (sidak) selama dua hari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) bersama pihak Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menemukan banyak toko swalayan yang masih menjual barang kedaluwarsa. Atas temuan ini, Disperindag mengancam akan menutup izin swalayan tersebut, jika pihak pengelola masih membandel dan tak mematuhi peringatan.

Demikian ditegaskan Kepala Disperindag Lobar, Poniman saat ditemui di kantornya Rabu (25/6). Menurutnya, timnya bersama Satpol PP melakukan sidak ke semua daerah di Lobar yang mencakup daerah utara, tengah dan selatan.

Alhasil, tim menemukan makanan seperti biskuit, makanan ringan serta camilan banyak yang kedaluwarsa, namun masih dijual di toko.

Petugas pun memberi peringatan agar barang itu dipisahkan dan tidak dipajang lagi.

Untuk lebih mengikat pengelola toko, petugas juga meminta pengelola toko membuat semacam surat pernyataan agar barang itu dipisahkan dan diganti. ‘’Untuk sementara, pengelola toko bersedia memisahkan barang itu sampai pihak distributor menggantinya dengan barang baru. Sehingga barangnya tidak kami sita, tapi kami suruh buat pernyataan,” tegasnya.

Terkait sanksi tegasnya jika pengelola membandel, pihaknya akan memberikan sanksi tegas. Pasalnya, memperjualbelikan barang kedaluwarsa, selain melanggar ketentuan juga sangat membahayakan konsumen. Terkait sanksi ini pihaknya berkoordinasi dengan pihak BBPOM. (her)

JCH Lansia Dapat Prioritas Kuota Pusat Tanjung (Suara NTB) Wacana sejumlah daerah membatasi usia lansia (lanjut usia) sebagai jamaah calon haji (JCH) justru berseberangan dengan keinginan pemerintah. Alihalih sejumlah daerah menginginkan agar JCH Lansia dibatasi (karena alasan mudah sakit dan sering meninggal), Pemerintah pusat justru memprioritaskan usia lansia memperoleh persentase kuota dalam penyelenggaraan haji di Indonesia.

Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Muallip, kepada wartawan, Rabu (25/ 6), mengungkapkan pemerintah pusat akan memprioritaskan JCH yang berstatus lansia dalam proses pendaftaran haji.

“Lansia punya jatah pada kuota pemberangkatan haji tiap tahun.

Yang usianya 83 tahun ke atas, mereka justru dapat persentase kuota,” ungkap Muallip.

Menurut Muallip, persentase kuota itu untuk Kabupaten/Kota akan diatur oleh Kemenag Provinsi masing-masing sesuai dengan jatah yang diberikan pusat. Terhadap banyaknya JCH meninggal atau sakit tiap penyelenggaraan haji di Mekkah/Madinah akibat faktor fisik, menurut Muallip tidak menjadi alasan untuk tidak dibolehkannya masyarakat menunaikan haji.

Meski demikian, usulan-usulan seperti dimaksud patut menjadi pertimbangan pemerintah pusat ke depan.

Dicontohkan Muallip, hampir setiap tahun tercatat JCH ada yang meninggal selama proses antrean. Pasalnya untuk saat ini, antrean haji bagi pendaftar bisa mencapai 11 tahun sampai 14 tahun untuk JCH - misalnya, dari Lombok Timur. Dana haji yang terlanjur diserahkan itu dengan terpaksa harus dikembalikan ke keluarga JCH. Lagi pula dana haji yang terlanjur masuk itu, tidak dapat diteruskan oleh ahli waris sebagai pengganti pendaftar haji.

“Yang meninggal dunia, maka dananya dikembalikan, tidak boleh langsung digantikan oleh keluarganya, karena sistem online yang diterapkan pemerintah. Pengganti yang meninggal secara otomatis jatuh ke pendaftar yang antre di bawahnya, karena namanya sudah tercatat secara online,” paparnya.

Khusus untuk JCH asal KLU, jumlah nama yang dipastikan sementara berjumlah 62 orang. Sebelumnya angka ini sebanyak 61 orang dengan 1 orang JCH meninggal. Peserta 60 orang itu tiba-tiba bertambah 2 orang menurut pengumuman yang tertuang dalam website Kemenag RI. “Seluruh JCH asal KLU sudah kita bekali manasiknya, yakni 4 kali di kabu-

Muallip

(Suara NTB/ari)

paten dan masing-masing 7 kali di Kecamatan masing-masing pendaftar,” ujarnya. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Lama tak terdengar kabarnya, kasus narkoba melibatkan oknum DPRD Lobar, IH akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram untuk diproses lebih lanjut. Polres Lobar melalui Satuan Narkoba telah mengirim berkas kasus ini ke Kejaksaan, Rabu (25/6).

“Berkas kasus narkoba yang melibatkan oknum anggota DPRD IH sudah kami limpahkan ke kejaksaan,” ungkap Kasat Narkoba Polres Lobar, Iptu Kadek Metria, Rabu (25/6). Berkas itu selanjutnya dinilai dan dievaluasi oleh kejaksaan apakah dinyatakan lengkap (P21) atau sebaliknya dikembalikan (P19) untuk dilengkapi lagi oleh Polres.

Diketahui, IH bersama tiga orang terduga yang tertangkap membawa narkoba dan positif memakai barang haram ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Lobar. Dari ketiga orang ini, termasuk oknum anggota Polres Loteng, LBY. Namun oknum anggota Polres Loteng, LBY yang ditahan.

Sementara, IH, oknum anggota DPRD Lobar dan dua lainnya AA serta DF dibebaskan dan dikenai wajib lapor. Menurut polisi, hal ini sesuai dengan pasal yang dipersangkakan LBY bisa ditahan sedangkan tiga

lainnya bebas dan dikenai wajib lapor dua kali seminggu.

Oknum anggota polisi ini dikenai Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Kepemilikan Narkotika Golongan I. Di mana, LBY membawa dan menguasai satu poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram dan dua butir ineks dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara dan kini sudah mendekam di ruang tahanan Mapolres Lobar.

Sedangkan pada tersangka yang lainnya tidak ditemukan barang bukti, tapi tidak ditahan. Mereka dijerat Pasal 127 dan 131 ancaman hukumannya di bawah lima tahun. Sebagai jaminan, keluarga IH dan dua tersangka lainnya memberikan jaminan serta membuat surat pernyataan akan kooperatif kepada petugas. ‘’Karena sesuai dengan alasan objektif KUHAP tidak ditahan, akan tetapi dia wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial,’’ terangnya.

Diketahui, keempat tersangka yakni LBY, IH, AA dan DF tertangkap tangan membawa narkoba beberapa bulan lalu saat jajaran Polres Lobar melakukan Operasi Lilin Gatarin di wilayah Senggigi.

Mereka ditangkap, saat taksi yang ditumpangi diperiksa dan ditemukan narkoba jenis sabu dan ineks. (her)

Suporter Sepakbola Datangi Mapolsek Gerung Giri Menang (Suara NTB) Polsek Gerung didatangi suporter sepakbola yang keberatan tak dibagikan hadiah dalam turnamen yang diadakan di Lapangan Mareje Gerung. Puluhan suporter dari klub yang menjadi pemenang ini mendatangi Kantor Mapolsek Gerung, karena pihak sponsor dan panitia dievakuasi ke tempat ini.

Mereka kecewa karena tak dibagikan hadiah seperti kesepakatan sebelumnya.

“Tapi kok kami tidak dibagikan oleh panitia dan sponsor, itu yang kami tuntut,” terang salah seorang suporter pendukung salah satu klub pemenang, Rabu (25/6).

Usai pertandingan antara dua tim, suporter dan tim yang menang langsung menunggu hadiah yang akan dibagikan.

Namun saat penyerahan hadiah justru tidak ada, pihak panitia beralasan akan menunggu pendanaan untuk pembelian

hadiah. Hal ini menyulut emosi penonton terutama dari suporter klub pemenang.

Karena terpancing emosi, penonton pun menyerbu ke arah panitia. Tak berapa lama kemudian, pihak kepolisian dari Polsek Gerung tiba di TKP melakukan pengamanan. Khawatir terjadi hal yang tidak diharapkan, polisi lalu mengevakuasi panitia ke Polsek Gerung untuk diamankan.

Suporter pun ikut mengejar ke kantor Mapolsek. Mereka bahkan ada yang berjalan ke kantor polsek. Setelah di polsek, mereka dimediasi dengan pihak panitia untuk membicarakan jalan keluarnya.

Kapolsek Gerung, AKP Windy Tjahyadi membenarkan aksi penonton tersebut. Ia mengaku mengamankan pihak panitia, karena mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tak diinginkan. (her)

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

Dikpora Kabupaten Bima Diduga Pungut Uang Ujian Bima (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Bima kembali diterpa kabar miring. Setelah sebelumnya, sejumlah Kepala Sekolah (Kepsek) mengeluhkan adanya pengutuan terkait pengurusan terkait dana BOS, kini dikeluhkan dugaan adanya pungutan biaya pengadaan soal Ujian Sekolah (US) tahun ajaran 2013-2014 oleh Bidang Dikdas.

Sebuah sumber menyebutkan, pungutan sebesar Rp 30.000 per siswa. Dana tersebut ditarik dari dana BOS. Padahal, untuk pengadaan soal tahun 2014 tersebut sudah ada alokasi anggaran khusus di Dikpora. Sementara jika dikalkulasikan dengan jumlah siswa Sekolah Dasar (SD) yang ikut ujian sebanyak 1.200 orang, bisa dibayangkan berapa anggaran yang diraup oleh Bidang Dikdas. “Kalikan saja nominal tersebut dengan jumlah siswa, berapa dana yang terkumpul oleh Dikdas,” tandas sumber dimaksud.

Kabid Dikdas, Arsyad HAR, M.Pd yang dikonfirmasi mengenai adanya dugaan penarikan ini membantah. Namun dia menjelaskan, dana untuk pengadaan soal tersebut sudah menjadi komponen dalam program BOS. “Kalau dari dana DIPA tidak ada alokasi anggaran khusus untuk pengadaan soal US tahun 2013/2014,” terang Arsyad.

Sementara itu, menyusul adanya dugaan pungutan ini, menjadi perhatian DPRD Kabupaten Bima. Rencananya, untuk menindaklanjuti informasi tersebut DPRD melalui Komisi IV akan memanggil Kabid Dikdas untuk dimintai klarifikasi apakah benar adanya penarikan tersebut atau tidak. Sebab, sepengetahuannya untuk pengadaan soal informasinya sudah melalui DIPA. Sementara untuk satu alokasi ini justru bersumber dari dana BOS dan DIPA. “Pemanggilan akan kita lakukan dalam beberapa hari kedepan ini,” tandas Ketua Komisi IV Ahmad SP, Rabu (25/6).

Dia menyebutkan, jika dalam pemeriksaan tersebut memang sudah dialokasikan melalui DIPA, tentunya penarikan biaya melalui Dana BOS merupakan kejahatan dalam dunia pendidikan. Meskipun dalam pemeriksaan diketahui hanya ditarik melalui dana BOS, tentunya harus melalui mekanisme tertentu. “Semuanya itu kita akan telusuri nanti,” tandasnya.

Lebih jauh disebutkannya, yang ia ketahui dana DIPA notebene bersumber dari APBN, bukan dari APBD. Kalau saja dana APBN disalahgunakan tidak sesuai peruntukanya, maka hal ini wajib diklarifikasi. (use)

SUARA PULAU SUMBAWA

Warga Kempo Minta Hutan Ditanami Jagung Dompu (Suara NTB) Ratusan warga yang tergabung pada kelompok tani di Moti Toi dan So Tompo Desa Tolokalo, Kecamatan Kempo meminta izin kepada Bupati Dompu untuk bisa mengelola kawasan hutan tidak produktif bagi pengembangan jagung.

Hasil jagung selama ini, petani kini sudah memiliki uang dan bisa membiayai anak sekolah. Permintaan warga ini ditolak Bupati dan meminta untuk mengelola serta merawat tanah yang sudah dimiliki.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin di hadapan ratusan warga Kempo, Rabu (25/6) menegaskan, pihaknya tidak akan mengizinkan warga untuk merusak kawasan hutan yang ada. Tetapi dengan izin hutan kemasyarakatan (HKm) sekitar 7.000 ha yang telah dibagikan kepada warga agar bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. “Permintaan itu (Memasuki kawasan hutan untuk berladang), tidak saya izinkan,” kata H. Bambang.

Akan tetapi, H. Bambang mengaku, telah memiliki izin prinsip dari Menteri Kehutanan sejak dua pekan lalu untuk lahan eks transmigrasi Tompo.

Tetapi izin ini belum bisa dilaksanakan karena di wilayah Tompo masih menjadi bagian dari hak pengelolaan PT UTR. “Kemarin kami sudah memanggil PT UTR dan mereka bersedia melepaskan sebagian

lahannya ke masyarakat. Bahkan mereka akan bekerjasama dengan masyarakat dalam mengembangkan pohon jati pada lokasi yang diuji cobanya,” terangnya.

H. Bambang mengaku memiliki konsep penjagaan hutan dengan mensejahterakan masyarakat sekitar hutan.

Perusakan hutan selama ini disebabkan warga kelaparan, sehingga secara sembunyisembunyi merusakan hutan untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Program jagung yang dikembangkan di Dompu dan membuat sebagian kecil hutan dijadikan ladang oleh warga untuk menanam jagung. “Dengan warga berladang, saya pernah diperiksa orang kehutanan pusat,” aku H. Bambang.

Namun dakui H Bambang, program jagung yang dikembangkan di Dompu

membuat warga memiliki banyak uang dan bisa memperbaiki kesejahteraan. Warga di Kempo, Kilo, Manggelewa, dan Saneo cukup terlihat perubahan kehidupannya setelah mendapatkan hasil jagung. Dalam kota sendiri, pertumbuhan ekonomi cukup pesat dari aktivitas di pasar.

H. Bambang berharap, warga yang mengembangkan jagung saat ini agar tetap menanam jagung. Kedepan, mulai dari daun hingga batang jagung akan memiliki nilai jual.

Saat ini pihaknya tengah memproses izin untuk listrik dari bahan dasar limbah pertanian seperti batang jagung dan lainnya. Untuk tahap pertama akan dibangun bertenaga 1,2 mega watt di Manggelewa. “Ini merupakan listrik pertama yang menggunkan bahan dasar limbah pertanian di Indonesia,” terangnya.

(Suara NTB/ula)

LAHAN JAGUNG - Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin beserta istri saat menerima silaturahmi warga Kempo ke pendopo, Rabu (25/6) Rabu, yang meminta lahan hutan ditanami jagung).

Sebelumnya, Ahmad Jae Rake warga Taa Kempo yang mewakili ratusan warga lainnya di pendopo Bupati, meminta lahan kepada Bupati untuk bisa menanam jagung. Karena masih banyak warga yang ingin menanam jagung, tapi belum kebagian lahan. Bila ada lahan tidur, agar bisa dibagikan ke

H. Rasyidi (Suara NTB/arn)

Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bima menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama di bidang hukum. Setiap masalah perdata maupun tata usaha Negara (TUN) yang dialami oleh Pemkab akan diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) di peradilan.

Adanya penandatanganan ini disampaikan oleh Kasi Datun Kejari Raba Bima, Abdul Haris, SH, Rabu (25/6). Penandatanganan tersebut, katanya, telah berlangsung pada bulan Mei lalu. Penandatanganan tersebut sesuai dengan Perintah UU no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Di mana dalam UU tersebut, memberikan amanat kepada Kejaksaan untuk dapat mewakili Pemda, BUMN, BUMD dalam kasus perdata maupun TUN. Sehingga, ketika Pemda menghadapi masalah di bidang perdata maupun TUN yang kemudian dipanggil oleh Penga-

(Suara NTB/bug)

TERLARANG - Alat peraga kampanye kedua pasangan Capres-Cawapres yang dipasang oleh masing-masing Timses di bundaran jalan Undru Taliwang, lokasi yang seharusnya terlarang.

KPU KSB Tak Terapkan Zonasi Alat Peraga Kampanye Pilpres masangan alat peraga kampanye oleh masing-masing tim sukses calon presiden dan calon wakil presiden (CapresCawapres), KPU KSB akan segera melakukan koordinasi lintas lembaga pelaksana.

Terutama dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk melakukan pemantauan secara bersama terhadap kemungkinan berbagai pelanggaran yang akan dilakukan masing-masing tim sukses Capres-Cawapres.

Tak hanya itu ia juga berjanji akan menyurati masingmasing tim sukses guna mengingatkan, agar dalam memasang alat peraga kampanye tetap mengikuti aturan yang berlaku. Termasuk juga dalam melakukan berbagai aktivitas kampanye di masyarakat. “Kami harap Panwaslu juga sigap dalam melihat berbagai kemungkinan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh tim sukses selama masa kampanye sekarang ini,” tukasnya.

Sementara itu pemasangan alat peraga kampanye oleh tim masing-masing tim sukses Capres-Cawapres tingkat kabupaten di KSB dalam beberapa pekan terakhir mulai ramai. Dari pantauan media ini pemasangan alat peraga kampanye itu beberapa di antaranya dilakukan dengan melanggar aturan yang berlaku. Seperti penempatan spanduk di bundaran taman jalan Undru tepatnya akses masuk menuju kompleks Kemutar Telu Center (KTC) pusat kantor pemerintahan Pemda KSB. Di situ spanduk dan baliho kedua pasangan Capres-Cawapres (ProbowoHatta dan Jokowi-JK) bertengger menutupi bundaran berbetuk taman yang menjadi ujung dari jalan Undru yang statusnya sebagai jalan protokol dalam kota Taliwang. Padahal berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 pemasangan alat peraga kampanye di jalan protokol tidak diperbolehkan. (bug)

tahun 2010. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat desa. Mendorong perekonomian dan salah satu sumber PADes. Kegiatan Usaha BUMDes/LKP ini, memberikan pinjaman kredit melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Sistem usaha Tani (SUTA). Kemudian menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, serta menerima pinjaman dari Perbankan atau lembaga keuangan lain. Modalnya dari modal sendiri Rp 100 Juta, modal disetor yang berasal dari kekayaan pemerintah desa yang dipisahkan, kekayaan desa yang bersumber dari dana bantuan pemerintah, baik Provinsi ataupun Kabupaten. Modal sendiri dan atau laba bersih LKM di desa yang bersangkutan. Bisa pula pengalihan dana program/proyek pemerintah dalam kondisi sehat. Sumbangan lain yang tidak mengikat atau dari masyarakat desa yang menjadi pemegang saham.

Pemegang saham dalam hal ini, adalah pemerintah desa dan anggota masyarakat desa setempat. Perubahan komposisi pemegang saham diperkenankan hingga kepemilikan saham pemerintah desa 51 persen. Pemegang saham baik mayoritas ataupun minoritas tidak diperkenakan untuk melakukan intervensi. Organisasi dan susunan pengurus terdiri dari Manajer, Dewan Pengawas dan Rapat Forum Pemilik sebagai kekuasaan yang tertinggi. Dalam hal ini, Kepala Desa sebagai Ketua merangkap anggota. Untuk melaksanakan rapat tahunan dan rapat khusus.

Selanjutnya, penggunaan laba diperuntukkan bagi dana cadangan modal.

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - Z. Arifin (kiri) ketika memberikan pemaparan tentang keberadaan BUMDes dalam rapat sosialisasi, bersama Sekretaris BPM PD, Pincun Nurhinsyah (tengah), Rabu (25/6).

Kemudian dividen pemilik/pemegang saham yang terdiri dari dividen bagi pemegang saham dibayar sesuai komposisi saham dan dividen bagi pemerintah desa berupa dana pembangunan desa. Berikutnya dana jasa produksi untuk Dewan Pengawas, Manajer dan karyawan. Dana Sosial berupa bantuan kepada masyarakat miskin atau sumbangan untuk kegiatan sosial di desa, dana pendidikan serta dana pengawasan dan pembinaan.

Sebaran dan data Keuangan BUMDes/ LKM posisi April 2014, dari 11 BUMDes/ LKP, Labuan Jambu, Tatebal, Olat Rawa, Muer, Maronge, Labuan Kuris, Luar Alas, Berare, Lenangguar, Sabedo, Sukamaju, total debiturnya telah mencapai 1.925 orang, dengan total jumlah kredit Rp 4,6 miliar. Rata-rata setiap BUMDes/LKM mencapai laba per tahun Rp 50 juta – Rp

100 Juta. Keberadaan BUMDes/LKM ini telah memberikan keuntungan bagi desa.

Di antaranya, memberikan kontribusi bagai PADes melalui dividen yang setiap tahunnya meningkat. Menyerap tenaga kerja, masyarakat terhindar dari ijon (koperasi yang bunganya relatif besar). Selain itu, masyarakat dan anak-anak juga termotivasi untuk menabung di BUMDes, serta membantu kegiatan-kegiatan sosial, kepemudaan, keagamaan, melalui alokasi dana sosial BUMDes/LKP. “Bagi yang hadir hari ini, dapat menyampaikan kembali di tingkat desa dengan melibatkan banyak masyarakat, untuk mencari strategi dalam memulai membangun BUMDes di desa masing-masing. Pemkab akan menyiapkan sekretariat, untuk memudahkan Desa dalam mencari informasi,” tukas Z. Arifin. (arn/*)

dilan Tata Usaha Negara (PTUN) baik di Mataram dan Surabaya maka dapat diwakilkan oleh Pihak Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara.

“Misalnya ada pihak tertentu yang mengkalim perdata kepada Pemda, maka Kejaksaan akan mewakili Pemda dalam sidang tersebut,” tuturnya.

Disamping itu, jika masalah perdata seperti aset daerah yang diklaim oleh pihak tertentu, kejaksaan juga yang akan menangani. Disebutkannya, kerja JPN ini hanya sebagai bentuk kemitraan dan tidak mendapat gaji maupun honor dari Pemda. Sebab sejatinya JPN telah digaji oleh Negara.

Pemda hanya melaporkan ke Kejaksaan masalah apa saja yang dihadapi.

Ditambahkannya, MoU semacam ini sebenarnya sudah dirintis pada masa kepemimpinan Bupati Bima Alm. Ferry Zulkarnain, ST. MoU tahun ini hanya melanjutkan kebijakan sebelumnya yang berjalan dalam jangka waktu setiap dua tahun. (use)

Penegerian UNSA Tergantung Pemkab

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengungkapkan, pada Pemilihan Presiden (Pilpres) kali ini pihaknya tak menetapkan zonasi untuk penempatan alat peraga kampanye sebagaimana saat Pemilihan Legislatif (Pileg). “Kita tidak mengatur zonasi pemasangan alat peraga kampanye seperti di Pileg,” kata Ketua KPU KSB Khaeruddin, SE kepada media ini, Rabu (25/6).

Meski tak menerapkan sistem zonasi, pemasangan alat peraga kampanye Pilpres tetap tidak boleh sembarangan. Menurut Khaeruddin, ketentuan umum pemasangan alat peraga kampanye tetap harus dipatuhi seperti larangan menempatkan di sekolah, rumah ibadah dan fasilitas umum lainnya. “Soal memanfaatkan ruang dan fasilitas publik tetap tidak dibenarkan,” tegasnya.

Untuk memastikan tidak adanya pelanggaran pe-

Pemkab Terus Dorong Pembentukan BUMDes di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa berkomitmen untuk terus mendorong keberadaan dan keberlanjutan BUMDes/LKM bagi desa yang berinisiatif membangun BUMDes/ LKM di Sumbawa. Seperti pada 2014 ini memfasilitasi pembentukan BUMDes di desa Leseng Moyo Hulu dan desa Jotang Empang.

Sebagaimana disampaikan Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Sumbawa, Z. Arifin S.Pt, M.Si, dalam rapat sosialisasi pendirian dan pembentukan BUMDes/LKP 2014 yang dihadiri para kepala desa dan pengurus BUMDes/ LKM di Sumbawa, Rabu (25/6).

Selain itu, Pemkab juga memberikan pelatihan berdasarkan kebutuhan BUMDes/LKM dan Forum Pemilik, Menyediakan konsultan teknis lapangan yang mendampingi BUMDes/LKM setiap saat, memberikan bantuan inventaris kantor sesuai kebutuhan dan kinerja BUMDes/LKM. Melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi secara periodik yang melibatkan manager, forum pemilik dan SKPD terkait. Memfasilitasi kemitraan BUMDes/LKM dengan pihak Perbankan. “Mari kita bangun Komitmen, bagi Kades, BPD dan stakeholder di Desa untuk membangun BUMDes,” katanya.

BUMDes dibentuk pemerintah desa dan diatur dalam Perdes, sesuai dasar hukum pembentukan BUMDes/LKP UU No. 32 tahun 2004 yang diubah dengan UU No. 12 tahun 2008. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, SKB tiga Menteri, dan UU LKM No. 1 tahun 2013.

Yang kemudian diperkuat Perda No. 24

warga untuk menanam jagung.

Karena dengan menanam jagung, pihaknya kini memiliki uang dan bahkan bisa membiayai anak sekolah. “Bila ada lahan yang tidur, kami mohon agar bisa dimanfaatkan bagi kami yang belum memiliki lahan untuk menanam jagung,” harapnya. (ula/*)

Kejaksaan Teken MoU dengan Pemkab Bima

Lima Hari Kerja Sudah Efektif Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, menilai dari hasil evaluasi, lima hari kerja yang dijalankan saat ini sudah efektif.

Makanya, usulan dari DPRD untuk kembali ke enam hari kerja, belum dapat diterima. Termasuk membantah kalau dikatakan uang lauk pauk untuk PNS sebagai pemborosan, apalagi anggaran tersebut juga diusulkan oleh DPRD. “Justru lebih efektif lima hari kerja. Karena saya lihat, kita bekerja sangat full dan banyak hasilnya setelah jam istirahat siang. Jam 1 siang itu banyak sekali yang bisa kita kerjakan, bahkan efektif sekali kita laksanakan rapat-rapat, karena tamu sudah agak berkurang,” ujar Sekda ketika ditemui Rabu (25/6).

Kalau masalah pemborosan, Sekda menilai justru DPRD yang mengusulkan penganggaran uang lauk pauk akibat diberlakukannya lima hari kerja. Selama masa uji coba lima hari kerja, juga tak pernah ada keluhan. Uang lauk pauk juga tidak diberlakukan bagi pegawai yang sedang tugas dinas, sakit atau cuti sehingga tidak harus habis terpakai.

“Walaupun plafon anggarannya Rp 1 milliar, tetapi belum tentu bisa habis 60 persen. Tergantung dari apa dia masuk bekerja atau tidak. Tidak mau tahu mau sakit atau apa, kalau dia tidak masuk kerja, ya tidak terbayarkan. Kemudian tugas dinas, ya tidak terbayarkan, izin karena tidak ada sidik jari ya tidak terbayarkan,” pungkasnya.

Artinya, hal itu juga sebagai salah satu instrument dalam meningkatkan disiplin PNS. Biarpun lima hari kerja, kantor ini juga tidak pernah sepi.

Apalagi ada tuntutan pekerjaan. Seperti pegawai di Kantor Bappeda dan DPPK yang seolah tidak memiliki jam istirahat.

Sedangkan terkait razia PNS yang berkeliaran, menurut Sekda, Pol PP yang langsung memberikan pembinaan. Selama ini, mereka didata, dipanggil, dan sekaligus dilakukan pembinaan.

Hanya saja selama ini belum dilaporkan secara resmi, karena tingkat pelanggarannya juga belum begitu berat. (arn)

Halaman 4

Sumbawa Besar (Suara NTB) Rektor Universitas Samawa (UNSA), Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, bakal menyerahkan kelanjutan dari rencana proses penegerian kepada pihak Pemkab Sumbawa. Mengingat perjuangan yang dilakukan UNSA selama ini sudah maksimal. Namun, sampai sekarang izin penegerian dimaksud dari Dikti masih belum jelas.

Makanya dibutuhkan intervensi dari pemerintah daerah dan provinsi.

“Kita sudah berupaya maksimal berjuang. Sekarang kita serahkan proses penegerian ini ke Pemkab. Aset yang kita miliki Syaifuddin Iskandar dan seluruh persyaratan administrasi sudah kita siapkan. Apakah kampus kita yang ada sekarang ini ditukar guling atau seperti apa, kita serahkan ke Pemkab. Yang penting percepat pembangunan kampus baru dalam rangka penegerian ini,” tandas Prof. Ude, panggilan akrabnya kepada Suara NTB, Rabu (25/6).

Selama ini, pihaknya sudah berupaya membangun kampus baru di wilayah Jorok dari dana yang ada. Baik dari internal kampus maupun bantuan hibah dari sejumlah pihak, termasuk Rp 3 miliar dari Pemkab. Namun, tampaknya gedung baru untuk proses penegerian membutuhkan biaya besar yang butuh percepatan dalam pembangunannya.

Ketika dikonfirmasi terkait hal ini, Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi, mendukung sepenuhnya proses penegerian. Tentunya sebatas kemampuan daerah, termasuk bantuan hibah tahun lalu Rp 3 miliar. Manakala mereka membutuhkan bantuan yang lain, pihaknya juga menunggu apa yang diusulkan.

“Selama kita mampu, kenapa tidak. Karena itu banyak sekali keuntungan yang diperoleh oleh masyarakat kita. Tidak lagi datang ke daerah-daerah lain untuk menuntut ilmu, tapi di daerah kita sudah ada perguruan tinggi negeri nantinya. Calon mahasiswa dari luar daerah juga bisa datang. IPM sumbawa juga bisa terangkat dengan adanya itu,” terangnya.

Sekarang tinggal evaluasi sampai di mana perjuangan terkait penegerian yang pernah dilakukan. Makanya diharapkan pentingnya berkoordinasi, sehinga bisa saling mengisi. Termasuk soal pendanaan atau fasilitas-fasilitas lain, yang walaupun tidak selalu daerah ini punya kemampuan lebih, tetapi ini juga penting untuk segera direalisasikan bersama-sama oleh unsur yang terkait, termasuk juga masyarakat kabupaten Sumbawa.

Terkait dengan tawaran tukar guling, Pemkab masih melakukan pengkajian. Kira-kira lokasi UNSA yang sekarang cocoknya untuk apa. Kalau dijadikan rumah sakit, lokasinya masih sempit. Fasilitasnya yang tersedia juga tidak sesuai dengan kondisi yang ada. Namun intinya bagaimana UNSA memiliki kemampuan menutupi kekurangan-kekurangan dalam rangka memenuhi syarat penegerian. Terlepas dari itu, Pemkab siap dan sudah berkomitmen dari dulu membantu UNSA. Bahkan, tidak pernah ada perguruan tinggi swasta lainnya di Sumbawa yang dibantu seperti UNSA. “Dengan niat baik kita, tentunya harus sesuai dengan kemampuan. Karena masyarakat lain juga sangat membutuhkan penanganan seperti sarana dan prasarana infrastruktur lainnya. Sehingga tentu kita tidak bisa memaksakan harus fokus ke satu saja, karena keterbatasan kemampuan. Tapi kita tetap komit dan mendukung. Sehingga komunikasi ini juga perlu intens kita lakukan,” tandasnya.

“Memang didalam perjuangan selalu ada kendala. Kita tidak boleh bekecil hati, yang penting niat kita baik,” pungkas Sekda. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

Halaman 5

Pelipatan Surat Suara di Lotim Ditargetkan Rampung Dua Hari

PT Jamkrida NTB Bersaing Rugi Rp 176 Juta Mataram (Suara NTB) Perusahaan daerah milik Pemprov NTB, PT. Jamkrida NTB Bersaing tak dapat menyetor dividen tahun 2013 karena mengalami kerugian sebesar Rp 176 juta. Tahun 2013 lalu ditargetkan besaran dividen dari PT Jamkrida sebesar Rp 1 miliar. Perusahaan plat merah itu tak dapat menyetor dividen karena adanya perubahan sistem pencatatan akuntansi dari basis kas ke sistem pencatatan basis akrual.

Demikian dijelaskan Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/6) siang kemarin usai sidang paripurna di kantor DPRD NTB. Dikatakan, PT. Jamkrida memang mempunyai target besaran dividen yang akan disetor ke kas daerah tahun 2013 sebesar Rp 1 miliar.

Pada saat pencatatan akuntansi atau pembukuan keuangan menggunakan basis kas (cash basis) keuntungan Jamkrida selama beroperasi setahun sejak 2012 sebesar Rp 1 miliar lebih. Namun, setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerapkan aturan pencatatan pembukuan keuangan menggunakan basis akrual (accrual basis) maka keuntungan /pendapatan itu tertahan.

“Jamkrida 2013 ini menderita kerugian kurang lebih Rp 176 juta. Jadi pendapatannya tadi yang sebanyak Rp 1 miliar itu dibagi sesuai dengan umur penjaminan. OJK selaku otoritas jasa keuangan yang menangani ini memerintahkan harus menggunakan sistem itu. Karena itu, memang itu (pendapatan) sejatinya pendapatan tahun berikutnya,” terang Hendro.

Hendro menjelaskan, dengan pencatatan berbasis akrual maka Imbal Jasa Penjaminan (IJP) yang diperoleh harus dibagi dengan umur kredit UKM yang dijaminkan.

Misalnya, IJP sebelumnya dipeorleh Rp 1 miliar lebih maka itu harus dibagi umur penjaminan kredit, mislanya lima tahun, tujuh tahun dan sepuluh tahun.

“Maksudnya, dengan menggunakan metode itu, pendapatan yang diakui itu jauh berkurang, jauh menurun. Namun dengan demikian, tahun 2014 ini misalnya, walaupun Jamkrida tak bekerja, dia sudah punya tabungan tahun kemarin yang menjadi penerimaan tahun 2014 ini. Tinggal ngambil.

Begitu juga IJP tahun 2014 dibagi begitu juga. Ini hanya penundaan pendapatan, duitnya sudah ada hanya secara akuntansi belum boleh diakui,”imbuhnya.

Diketahui, Pemprov NTB mengalokasikan dana pernyertaan modal PT Jamkrida NTB Bersaing sebesar Rp 25 miliar dalam APBD NTB 2012. Dari penyertaan modal itu ditargetkan besar dividen sebesar Rp 1 miliar. (nas)

Oknum Wartawan Diduga Terima Suap?

Dari Hal. 1 kita sangat harapkan kerjasamanya. Termasuk terkait dugaan aliran dana ke sejumlah oknum wartawan tersebut, jika ada bukti yang bisa mendukung proses penyelidikannya bisa disampaikan ke kita (polisi),’’ jelas Tamiana.

Dengan begitu diharapkan, proses penyelidikan bisa lebih mudah dan cepat. Mengingat untuk bisa menuntaskan penyelidikan kasus seperti ini, memang butuh alat bukti dan pendukung yang benar-benar kuat. ‘’Prinsipnya, proses penyelidikan akan terus berlanjut. Sampai semua benarbenar jelas, ‘’ ujar Kasat Reskrim.

Informasi yang dihimpun Suara NTB dari sumber dekat di BWS Loteng menyebutkan bahwa dana tersebut, diperuntukan bagi sejumlah oknum wartawan. Dana itu diduga untuk menutup semua pemberitaan terkait kasus pen-

gadaan alat berat yang tengah ditangani aparat kepolisian tersebut. Dana tersebut tidak diserahkan dalam bentuk tunai, namun dalam bentuk cek. ‘’Dana itu diserahkan ke salah satu oknum wartawan untuk kemudian dibagikan ke beberapa oknum wartawan lainnya.

Supaya pemberitaan terkait kasus di BWS Loteng tidak dimuat,’’ aku salah satu sumber yang enggan disebutkan namanya itu.

Salah satu Kabid pada Bidang Pengairan dan Pemeliharaan BWS Loteng yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek pengadaan alat penghancur eceng gondok, Suyadi yang dikonfirmasi terkait dugaan suap ke oknum wartawan, Rabu (25/6) belum bisa dihubungi. Termasuk konfirmasi melalui SMS belum dijawab hingga berita ini ditulis. (kir/ars)

Audit DAK KSB Dari Hal. 1 terang Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH, MH menjawab Suara NTB Rabu (25/ 6), terkait perkembangan kasus yang ditangani sejak awal 2014 itu.

Penting menurut pihaknya, sehingga harus bersurat ke BPK untuk audit investigasi.

Tujuannya untuk menemukan alur indikasi penyimpangan khususnya dalam hal pelaksanaan penggunaan anggaran. Dimana berdasarkan juklak juknis, DAK itu seharusnya digunakan untuk mutu dan fisik bidang pendidikan di KSB. ‘’Untuk mengetahui konstruksi indikasi penyimpangannya seperti apa, maka perlu kami minta audit investigasi itu,’’ ulasnya.

Menurut Sugeng, dalam nomenklatur DAK itu, banyak item yang harus teliti. Di bidang mutu, ada banyak item yang harus dihitung nilai anggarannya. Demikian juga di bidang fisik, perlu ditelusuri apa saja item penganggaran dimaksud. Tujuannya tidak lain agar pihaknya bekerja detail dan sistematis, sehingga bisa mendapat kepastian jika memang ada indikasi penyim-

pangannya. ‘’Kalau disebut dana DAK itu raib, maka raibnya itu seperti apa?

Apakah dipakai untuk menganggarkan kegiatan lain, apa saja itu. Inilah yang perlu kami teliti lebih detail,’’ terangnya.

Terhadap surat yang dilayangkan ke BPK, pihaknya tentu berharap segera direspons dan pihak auditor segera action di lapangan.

Dalam surat itu, Kajari meminta waktu bersama BPK untuk ekspose menggelar alat bukti dan keterangan saksi yang sudah diperiksa cukup panjang beberapa bulan lalu. Sehingga antara pihaknya dengan BPK, ada kesamaan persepsi tentang perkara itu, dengan harapan tim auditor yang ditunjuk lebih mudah bekerja di lapangan.

Mengingat kasus ini masih penyelidikan, apakah masih ada saksi akan diperiksa? Sementara ini fokus Kajari berkoordinasi dengan BPK. Soal saksi yang akan diperiksa, dipastikannya masih banyak. ‘’Saksi baru setengah dari yang harus saya periksa,’’ pungkasnya. (ars)

Dana Bergulir DBH-CHT Rp 26,5 Miliar Berpotensi Tak Tertagih Dari Hal. 1 Dimana pelaksanaan penagihan akan dilakukan mulai pada bulan Juli 2014 pada masa panen dan pascapanen tembakau virginia dan penagihan dilakukan melalui kerjasama dengan perusahaan pengelola tembakau virginia. ‘’Kalau BPK melihat sudah ada upaya pengembalian walaupun kecil, ternyata memang potensi tidak bisa dikembalikan benar karena ketidakupayaan mereka (petani), atau petani tak bisa membayar karena rugi, maka

nanti kita lihat BPK memberikan rekomendasinya,’’ jelasnya.

Besar dana bergulir DBH-CHT untuk alat omprongan tembakau tahun 2010 sebesar Rp 26,5 miliar lebih yang disalurkan kepada petani di dua sentra tembakau virginia di Pulau Lombok. Sebanyak 2.790 petani di Lombok Tengah dan sebanyak 2.598 petani di Lombok Timur.

Masing-masing petani mendapatkan dana pinjaman bergulir sebesar Rp 5 juta. (nas)

(Suara NTB/nas)

HADIR - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi hadir di tengah-tengah pasukan pemadam kebakaran Kota Mataram, Rabu (25/6).

Gubernur Sambangi Pasukan Pemadam Kebakaran Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi secara mendadak menyambangi pasukan pemadam kebakaran Kota Mataram ketika melewati Jalan Bung Karno, Rabu (25/6) sekitar pukul 09.00 Wita. Pada kesempatan itu, ia berpesan supaya petugas terus meningkatkan keahlian dan kesiapsiagaan serta memastikan alat-alat keselamatan yang ada.

“Selama ini sering lewat sini, baru tumben bertepatan dengan apel pembinaan sekali sebulan ini bisa mampir.

Jadi saya mutar balik. Sebenarnya, dari dulu saya mau mampir karena kita tahu kan saudara-saudara kita di pemadam kebakaran yang tak bisa diganti siapapun,” kata Gubernur ditemui usai memberikan pengarahan singkat

kepada 110 petugas pemadam kebakaran Kota Mataram yang melaksanakan apel bulanan, kemarin.

Menurutnya, tugas menjadi petugas pemadam kebakaran adalah profesi yang mulai karena menyangkut masalah penyelematan harta benda dan nyawa seseorang yang terkena musibah kebakaran.

Namun yang sering terjadi, katanya, petugas bekerja dengan baik jarang sekali yang mengucapkan terima kasih.

“Kalau terlambat sedikit semua marah. Nah, kita perlu menyadari bahwa saudarasaudara kita ini menyabung nyawa, menghadapi api dan segala macam situasi di lapangan yang berat,”imbuhnya.

Zainul Majdi menambahkan, dalam kesempatan pertemuan sekitar belasan menit

itu ia mengingatkan bahwa pekerjaan sebagai petugas pemadam kebakaran adalah pekerjaan yang mulia. Untuk itu, ia meminta supaya petugas meningkatkan keahlian dan kesiapsiagaan. Selain itu, mereka juga harus memastikan semua peralatan yang digunakan memenuhi standar keselamatan.

Dalam kesempatan itu, Gubernur memperoleh informasi bahwa beberapa mobil pemadam kebakaran yang ada sudah tidak optimal lagi alias sudah tua. Pemkot Mataram, katanya, mmepunyai rencana pada tahun ini akan melakukan pengadaan. Ditanya dukungan Pemprov terkiat dengan hal itu, Gubernur mengatakan pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan Pemkot mataram dalam hal ini Walikota. (nas)

Penghapusan Aset Harus Dilelang Terbuka Dompu (Suara NTB) Catatan aset daerah masih menjadi masalah dan menjadi temuan dalam laporan keuangan Dompu setiap tahun. Untuk memperjelas status aset daerah dan menambah pendapatan asli daerah (PAD), sejumlah aset rumah dan bangunan yang ditempati mantan pejabat untuk dilelang. Namun penghapusan aset mekanismenya cukup berbelit dan harus melalui proses lelang terbuka.

Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, MSI kepada wartawan di Dompu, Rabu (25/6) kemarin, mengatakan, catatan soal aset daerah yang masuk dalam audit BPK karena banyak aset memiliki fisik tapi tidak

ada dokumen legalitas. Ada dokumen, tetapi tidak ada fisiknya. Persoalan aset ini akan ditindak lanjuti pihaknya untuk menertibkan dan menelusurinya. “Untuk aset tanah dan bangunan yang belum ada sertifikat, minimal akan dibuatkan surat keterangan luas dan batasannya, sehingga kemudian bisa disertifikasi.

Kalau seperti itu, bisa dipertanggungjawabkan dalam catatan asset,’’ katanya.

Terkait aset rumah dan bangunan yang ditempati mantan pejabat, H Agus Bukhari mengaku, akan dilakukan pendataan dan penertiban. Tetapi adanya penambahan bangunan di rumah tersebut membuat dilematis.

Namun mereka yang menempati rumah tersebut sejauh ini tetap dilakukan penarikan retribusi untuk biaya sewa.

“Berdasarkan biaya sewa terbaru sebesar Rp.350 ribu perbulan,” ungkap H Agus Bukhari.

Usulan penghapusan aset rumah dan bangunan yang ditempati mantan pejabat, H Agus Bukhari mengatakan, mekanismenya tidak seperti dulu yang bisa langsung dimiliki mantan pejabat. Tapi harus dilakukan penilaian dan proses tender secara terbuka. “Tidak serta merta bisa dimiliki oleh orang yang menempatinya.

Mekanisme sekarang harus ditender terbuka,” jelasnya. (ula)

Dewan Soroti Penyelesaian Kerugian Daerah Rp 19,05 Miliar Dari Hal. 1 Jumlah tersebut dieliminasi dari neraca 31 Desember 2013 serta menjadi catatan tersendiri atas laporan keuangan 31 Desember 2013.”

Komisi I dalam laporannya belum menyebutkan secara terperinci dari item kegiatan mana saja yang melahirkan kerugian keuangan daerah tersebut.

Komisi I DPRD NTB juga menyoroti temuan BPK RI terkait aset senilai Rp 5,66 triliun lebih yang belum didukung bukti kepemilikan. ‘’Sebagian besar menyangkut tanah senilai Rp 5,61 triliun lebih atau seluas 20.000.000 meter persegi lebih yang belum memiliki sertifikat,’’ ujar Muzihir.

Sebagai tindaklanjut dari

hasil audit BPK-RI, Pemprov NTB dalam hal ini Biro Umum memang tengah melakukan negosiasi untuk membuat kesepakatan atau MoU dengan badan pertanahan dalam rangka sertifikasi atas tanah tersebut dan juga sedang melakukan upaya untuk mengadakan perhitungan ulang secara fisik atau sensus terhadap barang milik daerah.

Anggota Komisi I DPRD NTB, Drs. Noerdin H. M. Yacub, yang dikonfirmasi Suara NTB usai sidang paripurna menjelaskan bahwa MoU tersebut memang penting untuk memastikan bahwa seluruh proses sertifikasi tanah milik Pemprov NTB harus telah dirampungkan paling lambat 31 Desember 2015.

MoU untuk merampung-

kan proses sertifikasi ini, menurutnya adalah syarat yang dibutuhkan jika aset – aset tak bersertifikat tersebut bisa tetap dicantumkan dalam neraca aset Pemprov NTB tahun anggaran 2015.

Sekretaris Komisi I DPRD NTB, Drs. Ruslan Turmuzi, menegaskan, Pemprov NTB juga masih harus menyelesaikan persoalan tunggakan deviden pada sejumlah perusahaan. Salah satunya adalah PT. MDB yang masih memiliki saldo tunggakan sebesar Rp 22 miliar lebih hingga 31 Desember 2012.

Ruslan menegaskan, harus ada kejelasan terkait tunggakan deviden ini. ‘’Apa sikap pemerintah sekarang dalam hal ini? Apakah akan dijadikan wanprestasi atau bagaimana,’’ ujarnya. (aan)

Dari Hal. 1 Inilah tugas Direktur Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Dr. Mudjito, AK, MSi, memperjuangkan adanya penyetaraan bagi anakanak berkebutuhan khusus di Indonesia, termasuk di NTB. Baginya, adanya perhatian lebih dari pemerintah daerah dalam memperhatikan masalah anak-anak berkebutuhan khusus dengan mengalokasikan anggaran perlu diberikan apresiasi.

Pada kesempatan ini, pihaknya memberikan apresiasi pada jajaran Pemkab Lombok Tengah (Loteng), sebagai Kabupaten Berwawasan Inklusi di NTB. Apa yang dilakukan jajaran Pemkab Loteng tersebut mesti diikuti daerah lain di NTB, termasuk NTB

lum mewujudkan program ini, pemerintah daerah harus mempersiapkan beberapa regulasi yang dibutuhkan, sehingga mewujudkan Provinsi Berwawasan Inklusi sesuai dengan harapan.

Diakuinya, Kepala Bidang PKLK Dikpora NTB H. Manggaukang Raba meminta pusat me-launching NTB sebagai Provinsi Berwawasan Inklusi tanggal 17 Desember 2014 atau bertepatan dengan HUT NTB ke 56. Namun, pihaknya meminta pemerintah daerah harus melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, sehingga program dimaksud cepat terwujud. ‘’Diperlukan langkahlangkah yang konkret dan tidak hanya sekadar wacana.

Mewujudkan itu harus didukung regulasi, anggaran, peraturan gubernur atau tim pokja di lapangan. Paling tidak, tahun depan, itu sudah bisa diwujudkan,’’ ujarnya meyakinkan. (ham)

ucapnya. Diketahui, total surat suara sebanyak 848 ribu lembar. Para pelipat diberikan upah masing-masing Rp 150/lembar.

Pada hari pertama, kemarin jajaran KPU belum bisa mengklaim jumlah surat suara yang rusak. Jelasnya, sudah ada yang rusak. “Kita belum bisa pastikan berapa yang rusak. Yang jelas ada yang rusak,” paparnya.

Sementara itu, soal kegiatan pengamanan pelaksanaan pelipatan surat suara dijelaskan Kepala Bagian Operasi (Ops) Polres Lotim, Kompol Arief Hidayat, pihaknya melibatkan 7 personel yang juga ditempatkan di kantor KPU. Ia tidak menampik selama proses pelipatan ada ancaman kerawanan. “Kita samasama jaga sampai selesai.

Rencana, tiga pintu masingmasing dijaga aparat. Panwas, polisi dan KPU. Kita periksa setiap yang masuk ruangan tempat pelipatan,” ucapnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PELIPATAN - Suasana pelipatan surat suara di Gedung Wanita Selong Lotim, Rabu kemarin.

Pengadaan Bahan Bakar Omprongan Ditargetkan Teken Kontrak Awal Juli Mataram (Suara NTB) Dinas Perkebunan (Disbun) NTB menargetkan pengadaan bantuan bahan bakar alaternatif omprongan tembakau virginia senilai Rp 12 miliar akan dilakukan penandatangan kontrak dengan rekanan pada awal Juli mendatang.

Saat ini, proses lelang yang ketiga kalinya ini sudah masuk dalam masa sanggahan.

Proses pengadaan bahan bakar omprongan itu ditargetkan dua bulan sehingga pada awal September mendatang, bantuan itu sudah disitribusikan ke ribuan petani tembakau virginia yang ada di Pulau Lombok.

Demikian ditegaskan Kepala Disbun NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Rabu (25/6) siang kemarin. “Sudah selesai lelang, tinggal sanggahan, kemarin saya tanya ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Katanya tinggal menunggu sanggahan. Kalau sanggahan sudah selesai, mudahan 1 Juli atau minggu pertama Juli sudah tandatangan kontrak,” katanya.

Husnul menjelaskan, jika sudah dilakukan tandatangan kontrak maka tahap selanjutnya adalah pengadaan barang

oleh rekanan yang diperkirakan membutuhkan waktu sekitar dua bulan yakni Juli dan Agustus. Sehingga, lanjutnya, pada awal September semua barang yang diadakan itu sudah bisa didistribusikan ke petani tembakau sebagai bahan bakar omprongan.

Proses lelang pengadaan bahan bakar alternatif omprongan tembakau senilai Rp 12 miliar dua kali gagal. Pemprov NTB melalui ULP melakukan tender ulang karena pada tender yang dilaksanakan sebelumnya gagal karena tidak sesuai spesifikasi terutama untuk pengadaan bahan bakar alternatif cangkang kemiri.

Pemprov melalui Dinas Perkebunan NTB mengalokasikan anggaran sekitar Rp 12 miliar untuk pengadaan bahan bakar omprongan tembakau Virginia Lombok musim tanam tahun 2014 ini.

Dana yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-GHT) tersebut akan dipergunakan untuk membeli bahan bakar alternative (BBA) untuk omprongan tembakau seperti cangkang sawit, cangkang kemiri dan kayu turi yang diperuntukkan bagi 8.775 orang petani. (nas)

Mabes Polri Limpahkan Tersangka ke Kejari Mataram Dari Hal. 1

Pusat Dukung NTB bisa menjadi Provinsi Berwawasan Inklusi. Dibandingkan dengan sebelumnya, Sekolah Luar Biasa (SLB) atau sekolah umum tertatih-tatih dalam memperjuangkan sekolah berwawasan inklusi.

Sementara sekarang ini, pemerintah pusat siap memberikan dukungan penuh pada pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. ‘’Sekarang ini, sudah ada support. Kami siap dukung daerah,’’ ujarnya pada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/6).

Terkait hal itu, lanjutnya, pihaknya mendukung penuh rencana Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Dr. Ir. H. Manggaukang Raba, MM, menjadikan NTB sebagai salah satu Provinsi Berwawasan Inklusi. Namun, sebe-

Selong (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim), Rabu (25/6) kemarin mulai melakukan pelipatan, sortir dan penghitungan terhadap seluruh logistik surat suara.

Ditarget proses pelipatan ini rampung selama dua hari.

Hal ini dikemukakan Ketua KPU Lotim, Muhammad Saleh kepada wartawan di Selong, Rabu (25/6) kemarin. Sebanyak 161 pelipat dilibatkan KPU. Sebelumnya para pelipat ini sudah dibnerikan arahan. Dimana, tugas utamanya, mengecek surat suara yang rusak, melipat dan menghitung.

Selama proses pelipatan, dilakukan pengamanan cukup ketat dari aparat Polres Lotim.

Tidak boleh bawa benda yang dapat merusak surat suara.

Seluruh pelipat diberikan jatah tiap orangnya satu dus.

Yakni berisi 2 ribu lembar surat suara. “Jika masing-masing sudah dapat 1 dus, maka dalam satu babak sudah terlipat 360 ribu satu babak,”

Beberapa saat kemudian, Kajari mengatakan, proses tahap dua akan segera selesai. Kajari menjelaskan, kasus tersebut berkaitan dengan dugaan penipuan dan penggelapan tanah di kawasan wisata Gili Trawangan.

Sementara di ruang Pidum, tim Mabes Polri bersama Kejaksaan Agung sibuk memeriksa kembali berkas hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka, termasuk berbagai dokumen pendukung. Seorang perwira Polwan dari Mabes Polri yang dikonfirmasi, enggan memberikan komentar. ‘’Tanya ke dalam (pihak Kejari Mataram) saja,’’ katanya sambil berlalu.

Sementara tim kuasa hukum AN juga tidak ada yang bisa dimintai komentar di Kejaksaan. Hanya bisa ditemui lawyer Adi Wahyudi, SH dan Martayadi, SH. Namun mereka juga tidak mau berkomentar, dengan alasan tersangka hanya menjadi klien mereka dalam kasus perdata.

Berdasarkan catatan Suara NTB, kasus ini bermula dari pembelian tanah milik PT WAH di Desa Gili Indah KLU. Tersangka bersama pelapor Ariyanto sepakat membeli tanah dengan cara gabungan anggaran Rp 27 miliar Tahun 2010 lalu. Rencananya kedua pihak akan berinvestasi dengan membangun sebuah hotel seluas 13 hektar lebih pada areal itu.

Setelah proses pembelian tanah selesai, tersangka diduga ingkar janji karena menjual lagi tanah jatah dari pelapor. Padahal, Ariyanto telah membayar sesuai tanah yang dibeli dari PT WAH. Merasa tertipu, Aryanto menempuh jalur hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Mabes Polri.

Setelah laporan itu diproses, tim Mabes Polri bahkan turun ke Lombok Utara menuju Gili Trawangan untuk menyegel areal yang dianggap bermasalah. Beberapa pekan kemudian AN dijadikan tersangka. (ars)

OPINI

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

Halaman 6

Tak Bisa ke Lain Hati

Razia Produk Mesti Intensif BULAN Ramadhan tinggal beberapa hari lagi. Kebutuhan pokok masyarakat saat Ramadhan meningkat dibandingkan bulan selain Ramadhan. Kesempatan ini dimanfaatkan para pengusaha, distributor hingga pengecer mencari keuntungan berlipat dari usaha yang dijalaninya. Tidak jarang, bulan Ramadhan dimanfaatkan masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan dengan menjual takjil (makanan atau minuman berbuka puasa).

Namun, datangnya bulan Ramadhan tidak dibarengi dengan niat tulus para pedagang atau pengusaha dalam mencari rezeki. Banyak di antara mereka justru menjual produk-produk yang sudah tidak layak konsumsi atau dicampur bahan berbahaya bagi kesehatan.

Hal ini tentu saja sangat merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Langkah pemerintah daerah di NTB bekerjasama dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pusat perbelanjaan, toko hingga pasar patut diberikan apresiasi. Dari hasil sidak ini akan membuat pengusaha berpikir panjang menempatkan produk yang sudah tidak layak konsumsi dan berbahaya bagi kesehatan.

Sebagai contoh, razia yang dilakukan Pemkot Mataram bekerjasama dengan BBPOM Mataram, Rabu (25/6) menemukan banyak produk makanan yang tidak layak konsumsi dan edar. Dari 68 sampel produk makanan yang diuji, ditemukan 20 persen makanan dan pangan tersebut mengandung bahan berbahaya.

Kepala BBPOM Mataram, I Gde Nyoman Suandi, menyebut, pengawasan produk makanan yang dilakukan bersama lintas sektor dengan menyasar tiga pasar tradisional di Kota Mataram. Dari 28 retail yang disasar dan 68 sampel yang diuji di laboratorium, sekitar 20 persen positif mengandung bahan berbahaya. Bahan–bahan berbahaya yang ditemukan, jenis rodamin, borak hingga formalin di makanan olahan dan pangan.

Apa yang ditemukan di lapangan menjadi catatan bagi jajaran pemerintah dalam meningkatkan pengawasan serta pembinaan bersama lintas sektor, khususnya industri pangan, agar tidak menggunakan bahan–bahan berbahaya. Begitu juga masyarakat sebagai konsumen juga harus mulai lebih teliti dan cermat dalam membeli makanan berbahaya di pasaran.

Meski demikian, semuanya tergantung sosialisasi yang dilakukan jajaran pemerintah daerah mengenai jenis makanan yang berbahaya bagi kesehatan dan tak layak konsumsi. Adanya sosialisasi ini setidaknya bisa menekan penggunaan bahan berbahaya oleh oknum tertentu yang sengaja mencari keuntungan.

Tidak hanya itu, instansi terkait dalam melakukan razia tidak hanya pada momen hari-hari tertentu. Selama ini, ada kesan aparat pemerintah lebih banyak turun ke lapangan saat jelang Lebaran, Idul Fitri atau hari besar lainnya. Sementara pada hari-hari biasa, aparat cenderung berada di kantor dan menerima laporan mengenai penggunaan bahan berbahaya dan produk kedaluwarsa atau tak layak edar. Dalam hal ini, pemerintah daerah, BBPOM dan instansi lainnya mesti rutin menggelar razia setiap saat tanpa menunggu momen hari besar keagamaan. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat, jika produk yang dikonsumsi tidak berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, pemerintah juga harus memberikan tindakan tegas pada perusahaan atau pihak yang sengaja menggunakan bahan berbahaya dalam produk yang dijual di pasaran. (*)

Ketika artikel ini ditulis, debat capres-cawapres menjelang pelaksanaan Pemilihan Presiden tahun 2014 sudah dilaksanakan sebanyak tiga kali. Debat pertama diikuti lengkap capres dan cawapres dengan mengambil tema ‘Tema Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum.

Debat kedua hanya diikuti capres dengan tema ‘Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial’.Debat ketiga kembali diikuti capres saja dengan Tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional. Selanjutnya diagendakan Debat cawapres dengan Tema ‘Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek’, dan terakhir Debat capres dan cawapres tema ‘Pangan, Energi, dan Lingkungan’.

ETELAH mengikuti debat tersebut, iseng-iseng penulis mengajukan dua pertanyaan dalam sebuah forum dialog di dunia maya. Pertanyaan pertama, apakah penampilan pasangan capres-cawapres dalam debat dapat memindahkan pilihan politik pemilih? Dan pertanyaan kedua, apakah penampilan capres-cawapres dalam debat dapat menarik hati pemilih yang belum menentukan pilihan?

Dari berbagai komentar dan jawaban rekan-rekan dalam forum dialog tersebut penulis kemudian mengajukan beberapa hipotesis.

Terkait dengan pertanyaan pertama, hipotesisnya penampilan dalam debat ternyata tidak bisa memindahkan dukungan pemilih. Baik buruknya penampilan dalam debat tidak berpengaruh pada dukungan pemilih yang telah menentukan pilihan. Pemilih ini dapat disebut dengan fanatik, sudah tak bisa berpindah dari pasangan yang telah didukungnya sejak awal. Bagaimanapun penampilan pasangan tetap saja akan dinilai positif.

Ambil contoh mengenai ketika dalam debat kedua mengenai konsep TPID (Tim Pemantauan dan

Oleh :

Robyan Bafadal (STIA MUHAMMADIYAH SELONG)

Pengendalian Inflasi Daerah).

Pada sebuah momen salah satu calon menanyakan kepanjangan istilah tersebut pada calon lainnya. Dan calon yang ditanya kemudian mengakui tidak mampu menjawabnya, dan mengaku tidak hapal semua singkatan.

Momen ini kemudian dimaknai berbeda dan bertolak belakang oleh para pendukung.

Bagi pendukung calon yang bertanya, ketidaktahuan itu menunjukan kekurangpahaman dan ketidaksiapan calon pesaing sebagai pemimpin negara. Bagaimana mau memimpin bila hal sepenting itu tidak mampu dijawabnya. Berbeda dengan pendukung pasangan pesaing yang menyatakan ketidaktahuan akan singkatan itu merupakan sesuatu yang wajar, calon presiden juga manusia yang tahu semua hal.

Calon presiden bukan seorang generalis yang mengetahui seluk beluk pemerintahan secara detail, apalagi ini hanya sekadar singkatan. Bahkan ketidaktahuan yang disampaikan dengan jujur dianggap sebagai sebuah hal yang harus diapresiasi. Kejujuran adalah salah satu sikap moral yang makin langka di bangsa ini.

Pendukung jenis ini jumlahnya tidak banyak. Dalam berbagai literatur terbaca sifat pemilih Indonesia yang tidak setia.

Pemilih yang mendukung pasangan calon pada tahun ini besar kemungkinan tidak mendukung pasangan pada periode sebelumnya. Sebagaimana diketahui bersama Prabowo Subianto menjadi calon wakil presiden dan Jusuf Kalla menjadi calon presiden pada tahun 2009. Dan keduanya tidak berhasil memenangkan pemilihan lima tahun sebelumnya. Ini seakan menegaskan ‘tidak ada pemilih yang setia, yang setia hanya kepentingan’ Mengenai pertanyaan kedua, penampilan dalam debat kemudian tidak banyak mempengaruhi pemilih yang belum memutuskan (undecided voters). Baik buruknya penampilan pasangan dalam debat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilih. Apalagi bila memperhatikan konsep yang ditawarkan

kedua pasangan calon terlihat tidak ada perbedaan. Satu dengan lain saling memuji dan menyetujui pikiran dan konsep pesaing.

Bila diperhatikan transkrip debat secara seksama perbedaan hanya tampak dalam pemilihan kata sementara substansi yang disampaikan tak jauh berbeda.

Terlalu jauh bila berharap pasangan calon akan menawarkan konsep yang berbeda kebalikan dengan pesaingnya. Kaum sarjana yang menekuni bidang ekonomi dan pembangunan terlalu berharap banyak bila pasangan calon akan mengambil salah satu mazhab sebagai dasar kebijakannya. Yang ada pasangan calon mencampur aduk mazhab sehingga justru makin membingungkan. Sarjana ilmu politik juga akan kecewa bila ingin melihat debat capres-cawapres di Indonesia sebagaimana negara dengan demokrasi sudah mapan seperti Amerika Serikat.

Ketidakjelasan perbedaan ini mungkin disebabkan karena calon presiden berasal dari partai politik yang berbasis ideologis yang (hampir) sama. Dalam iklim politik Indonesia yang masih memandang wakil presiden sebagai ‘ban serep’ maka sosok calon presiden jauh lebih menentukan pilihan kebijakan.

Bila kita percaya partai politik di Indonesia masih memiliki ideologi maka PDI sebagai partai yang mengusung Joko Widodo dan Partai Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto memiliki kemiripan ideologi, yaitu nasionalis sosialis.

Dengan basis ideologis yang hampir sama maka akan menghasilkan kebijakan yang tidak jauh berbeda.

Menurut hasil sigi berbagai lembaga menunjukan pemilih jenis ini masih banyak, dan bahkan memenangkan pemilihan.

Artinya, jumlah pemilih yang belum memutuskan lebih banyak dibandingkan yang mendukung salah satu pasangan calon.

Pemilih jenis inilah yang kemudian banyak disasar oleh pasangan calon dan tim suksesnya dengan berbagai cara dan strategi, mulai dari kampanye positif, kampanye negatif, bahkan yang paling memalukan melalui propaganda hitam (black campaign).

Di sinilah berperan apa yang disebut Abdul Gaffar Karim sebagai ‘dolop’. Dalam bahasa Jawa dolop bermakna orang-orang bayaran yang bekerja untuk mempengaruhi pikiran orang lain, biasanya di tukang obat jalanan. Mereka mempengaruhi psikologi massa dengan berpura-pura tertarik dengan barang jualan dengan harapan pembeli lain juga mengikuti. Agar tak terlihat maka mereka membaur dengan khalayak lain.

Dalam bahasa yang lebih modern dolop ini kemudian menjelma menjadi konsultan politik, yang mulai menjamur sejak tahun 2004 seiring pemilihan presiden secara langsung di Indonesia.

Kaum cerdik cendekiawan pun tak kurang menjalankan profesi ini dengan memberikan analisis yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Dan terakhir para pendukung fanatik yang kemudian menyebut diri sebagai relawan, sukarelawan, tim sukses, dan atau sebutan lainnya.

Jadi hati-hati, ada banyak dolop berkeliaran di sekitar kita.

Kasus BWS Loteng, oknum wartawan diduga terima suap?

Hukum tidak pandang bulu, harus diusut tuntas

*** Angkutan ke SPBU seret, bensin diecer Rp 9.000 per liter Pertamina harus bertanggung jawab

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7 (Suara NTB/ars)

Infrastruktur BIL akan Dibenahi Besar-besaran Mataram (Suara NTB) PT. Angkasa Pura (AP) I menjanjikan penambahan seluruh infrastruktur di Bandara Internasional Lombok (BIL) akan dibenahi secara besar-besaran. Untuk saat ini kondisi di BIL diakuinya masih belum mendukung arus lalu lintas internasional. Ditegaskan General Manager (GM) PT. AP I, Pujiono, Rabu (25/6), daerah ini masih perlu penyesuaian matang menerima arus globalisasi melalui BIL. PT AP menurutnya sudah memprogramkan moment yang paling tepat kemungkinannya pada 2028 mendatang.

“Saya malah berfikir kita tidak siap jika seluruh infrastruktur di BIL dipenuhidarisekarang.Kitatidaksiap,butuhwaktudanproses,makanya pelan-pelan,” katanya. Pujiono mengatakan, ketidaksiapan itu melihatdarigajalasosialyangmasihmuncul.Diantaranyaisu-isukeamanan yang masih memerlukan perhatian semua pihak berkembang di kalangan umum. Termasuk di antaranya isu kenyamanan.

Ia menggambarkan bagaimana reaksi yang muncul di daerah ini ketika berkembang kuat wacana membangun bandara bertaraf internasional. Meskipun pada belakangan ini masyarakat sedikit memahami tentang keberadaan bandara yang dioperasionalkan resmi pada ahir tahun 2011 ini. Program PT. AP menurutnya sudah sangat jelas tentang rencana memenuhi seluruh fasilitas di BIL. Ia meluruskan tak dapat dibandingkan bahwa BIL tertinggal jauh dengan bandara-bandara lainnya seperti Ngurah Rai, Bali.

“Saya menepis jika BIL masih tidak diperhatikan pemerintah, seperti bandara-bandara lainnya di Indonesia. Program pembangunannya sudah jelas, tetapi ada waktunya,” tegas Pujiono. Bandara di Lombok tetap dijalankan sesuai programnya. Pada 2028 mendatang ada kepastian pembenahannya dengan memperpanjang 3.500 meter landasan pacu pesawat, jumlah kapasitas terminal dua kali lipat dari yang ada sekarang, bahkan bisa melebihi itu.

Kemudian jumlah area parkir pesawat ditambah sesuai kebutuhan, taxiway, kemudian dengan memperbanyak event.

“Jadi jangan apriori dengan melihat Bali, atau bandara lain, semua punya skala masing-masing,” demikian Pujiono. Jika pembangunan di bandara dilaksanakan secara cepat, masih banyak kekurangan lain yang membutuhkan pembenahan. Di antaranya disebutkan SDM yang belum memadai, dan masih sangat dilematis jika digunakan SDM-SDM dari luar daerah yang mestinya kapasitasnya sudah mendukung.

Pujiono mengatakan, meski demikian BIL menurutnya memiliki perkembangan yang cukup pesat sejak operasionalnya baru beberapa tahun terakhir. Dari sisi penumpang sudah tumbuh 15 persen setiap tahun, bahkan untuk pendapatannyapun sudah tumbuh 30 persen. Sehingga dengan besarnya jumlah kunjungan luar negeri yang masuk, berbagai pelaku usaha dari beberapa Negara lainnya di Indonesia menetapkan BIL menjadi daerah yang paling tepat untuk menjajakan produk-produk berkualitas dunia dengan harga yang lebih rendah.

“Kita paling tinggi pertumbuhannya jika dibandingkan dengan bandara internasional di Balik Papan, Manado, Makassar. Makanya perusahan-perusahaan dengan brand internasional memilih BIL untuk tawarkan produk dengan harga rendah, karena tanpa bea mas u k , ” demikian Puji o n o . (bul)

Pujiono (Suara NTB/bul)

WARUNG - Seorang ibu pemilik warung di depan RSUP NTB berinteraksi dengan pembeli, Rabu (25/6). Pedagang nasi campur di kompleks PKL binaan Disperindag Kota Mataram ini, sementara masih bisa leluasa berjualan. Saat Ramadhan nanti, mereka dipastikan dilarang berjualan siang hari untuk menghormati umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa.

Angkutan ke SPBU Seret

Bensin Diecer Rp 9.000 Per Liter Mataram (Suara NTB)Akibat melimitnya stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU, lantaran angkutan ke SPBU kerap seret, para pengecer mulai berulah. Harga penjualan sudah melebihi ambang normal, Rp 9.000 per liter, dari yang biasanya Rp 7.000 per liter.

Salah satu pengecer bensin di Kota Mataram yang dimintai keterangannya, pada media ini mengatakan, kondisi BBM dalam beberapa hari terakhir sudah mulai berkurang. Akibatnya tak jarang para pengecer ini harus mengantre lama di SPBU. “Berani beli Rp 9.000 per liter, kalau berani kami layani.

Kalau tidak berani silakan beli di tempat lain,” katanya Pengecer bensin di ruas jalan Pejanggik ini beralasan,

kenaikan ini karena besarnya biaya untuk pengambilan jatah di SPBU. Dihitung dari biaya penyewaan kendaraan untuk pengisian jeriken di SPBU, termasuk hitungan biaya antre hingga jatah yang diberikan cukup terbatas.

“Kita memang ngambil di SPBU Rp 6.500 per liter, tapi biaya-biaya lain akibat ngantre ini yang memaksa kita untuk menaikkan harga,” katanya menambahkan.

Bahkan, untuk mendapatkan jatah, tak jarang para pengecer meminta jasa pemilik angkutan umum untuk membeli bensin dengan pola pengisian tangki angkutan umum hingga full.

Setelah itu, tangki-tangki tersebut kemudian dikuras lagi untuk diecer. Hal-hal seperti itu terpaksa dijadikan alasan untuk mendapatkan jatah di SPBU. “Banyak yang sewa tangki angkutan umum, kalau pakai

jeriken, yang dikasi terbatas, sedikit sekali. Ini sudah berlangsung tiga hari,” kata pengecer ini.

Tidak di Kota Mataram saja, bahkan informasi yang diterimanya kesulitan mendapatkan BBM ini juga terjadi di KLU. Di sana harga jualnya disebut sama, Rp 8.500 hingga Rp 9.000 per liter untuk bensin. Petugas SPBU menyebutkan, bahwa stok BBM di dalam tangki pendam duluan habis ketimbang angkutan ke SPBU. ‘’Angkutan yang ke SPBU dari Pertaminalah yang sering seret,’’ kata seorang petugas di SPBU Pancor, Lombok Timur.

Pengecer lainnya di wilayah Lingkar Selatan Mataram juga

mengungkap hal yang sama. Minimnya jatah yang diterima dari SPBU, memaksa pengecer menaikkan harga jual. Di kawasan ini dalam seliternya dijual Rp 8.500. “Sama saja, di manamana hampir semua menaikkan harga, dari SPBU-nya yang kurang kita terima,” katanya.

SR BBM Pertamina Depo Ampenan, Galih Pradipta dikonfirmasi terpisah tidak menyebutkan secara mendetail.

Cuma secara umum digambarkan, saat ini Pertamina sedang mengupayakan penambahan pasokan ke beberapa SPBU. Harapannya kebutuhan BBM masyarakat tercukupi dan kondisi akan kembali normal. (bul)

Dewan Setuju PD Selaparang Pasar Dibekukan Selong (Suara NTB) Rencana pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) membekukan Perusahaan Daerah (PD) Selaparang Pasar (SP) disambut jajaran DPRD Lotim. Dibenarkan Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori, selama puluhan pasar dikelola oleh PD SP,sumber PendapatanAsliDaerah (PAD) banyak yang terbuang.

Hal ini disampaikan Daeng Paelori didampingi anggota

DPRD Lotim, H. Lalu Hasan Rahman kepada media di Selong, Rabu (25/6). Daeng yang juga ketua DPD II Partai Golkar Lotim menyebut PD SP pernah dianggarkan Rp 4 miliar. Namun yang mampu dimasukkan menjadi PAD hanya Rp 500 juta.

Fakta itu terjadi selama kurun waktu 2012-2013. Padahal, niatan Pemerintah daerah agar membentuk PD SP berdasarkan Peraturan Daerah (PD) Nomor 14 tahun 2009

itu agar bisa lebih efisien dan dapat meningkatkan PAD. Akan tetapi, kondisinya berbanding terbalik. Daeng mengibaratkan lebih besar pasak daripada tiang. Sebelumnya, sempat dikeluhkan jajaran direksi PD SP, bahwa yang kurang mengena adalah Perda itu sendiri yang tidak memberikan ruang yang jelas bagi direksi untuk melakukan pengelolaan. Menjawab hal itu, Daeng mengatakan Perda tidak bisa dis-

alahkan. Pasalnya, sudah ada aturan yang lebih teknis dalam peraturan bupati.

Hal senada disampaikan Hasan Rahman, ia katakan Perda itu sama dengan daerah-daerah lain yang justru tidak lebih baik dari Lotim. Seperti di Palembang.

Yang terjadi di Lotim, penilaiannya, lembaga PD SP ini ini terlalu gemuk. Akibatnya, PAD banyak yang hilang. Menurutnya, manajemen pengelolaan PD SP ini tidak

berdasarkan analisis keuangan yang baik. Akibatnya, hasil yang dicapai tidak maksimal.

Diketahui, Senin mendatang jajaran Dewan Lotim ini akan membahas soal penghapusan Perda Nomor 14 2009 tentang PD Pasar itu. Pengelolaan dikembalikan ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA).

Harapannya, selama dikelola PPKA hasil PAD yang diperoleh bisa jauh lebih besar. (rus)

Dukung Penertiban PKL

(Suara NTB/bul)

Nurrahmat

ASOSIASI Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) mendukung pemerintah daerah untuk melakukan penertiban paksa kepada para PKL yang terindikasi nakal menjajakan dagangannya pada saat pelaksanaan puasa bulan Ramadhan.

Hal ini dimaksudkan untuk menghormati dan menjaga kekhusyukan masyarakat saat melaksanakan ibadah puasa dalam waktu dekat ini. Dukungan tersebut menurut Ketua APKLI Kota Mataram, M. Nurrahmat,

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

SE jika pelanggaran dilakukan anggotanya pada saat berlansungnya puasa. Ketentuannya tidak diperkenankan menggelar dagangan sejak jam 06.00 Wita pagi hingga pukul 17.00 Wita.

“APKLI mendukung petugas untuk menertibkan paksa para PKL, kalau ada yang ngeyel berjualan siang hari, kami tidak mau intervensi apapun,” kata Ketua Koperasi Laskar Semut ini pada Suara NTB di Mataram, Rabu (25/6). Sudah ada selebaran yang ditujukan kepada anggotanya dari pemerintah daerah, agar tidak berjualan pada jam-jam orang berpuasa.

Diberikan kebebasan untuk berjualan sejak pukul 17.00 Wita hingga pukul 06.00 Wita.

Hal ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan aturan. Seperti disebutkan bahwa jumlah anggota pedagang kaki lima di Kota Mataram saja sudah mencapai di atas 1.000. Jumlah ini akan membengkak dengan adanya pedagang kaki lima musiman di bulan puasa. “Bisa saja rawan ada yang berjualan siang hari, ini yang kami instruksikan tidak boleh ada saat puasa besok,” demikian Nurrahmat. (bul)

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

POLHUKAM

Halaman 8

Puluhan Anak Jatisela Diduga Jadi Korban Pencabulan Giri Menang (Suara NTB) Pelecehan seksual terhadap anak nyatanya belum dapat diredam hingga saat ini. Puluhan anak dibawah umur, di Lingkungan Perumahan Elit Rinjani Asri, Kelurahan Jatisela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diduga telah menjadi korban pencabulan. Orang tua korban langsung melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian.

Namun belum ada respon dari pihak kepolisian.

“Untuk sementara yang dapat kami ketahui saat ini, korbannya masih berjumlah sekitar 9 orang. Korbannya ada anak laki – laki dan ada yang perempuan. Aksi pencabulan itu kami ketahui setelah satu persatu anak di lingkungan ini kami tanya. Sementara pelaku yang kami duga berinisial AK (14), dia baru naik kelas 2 SMP,” terang Atang (37) orang tua salah satu korban.

Diterangkan Atang, kasus pencabulan terhadap puluhan anak yang ada di lingkungan perumahan tersebut ia ketahui setelah mendapat pengakuan dari anaknya sendiri. Anaknya AD mengaku hendak disodomi oleh terduga pelaku. “Awalnya kasus ini tidak ada yang tahu. Kami dapat mengungkap kasus tersebut bahkan dari korban yaitu anak saya sendiri. waktu itu dia pulang dalam keadaan lemas dan seolah ketakukan. Ibunya bertanya, maka dari situlah kami membongkarnya. Kemudian setelah itu barulah menyusul seluruh anak yang ada di lingkungan ini mengaku perihal sempat diperlakukan secara serupa oleh pelaku yang sama,” imbuhnya.

Ketua RT.07 Mahyudin (45) yang dikonfirmasi terkait dugaan pencabulan tersebut mengatakan peristiwa tersebut memang benar terjadi. Ia mengaku mendapat laporan dari warga sejak beberapa hari lalu. Dirinya telah mengumpulkan orang tua korban dan dirinya berjanji akan mengonfrontir pihak terduga dengan para korban. (met)

Uang Raskin Diduga Ditilep Oknum Kades Jakem Timur Giri Menang (Suara NTB) – Pembayaran beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Jakem Timur kembali menuai masalah. Pasalnya, uang untuk pembayaran raskin tersebut diduga ditilep oleh oknum Kades setempat. Ironisnya, uang untuk mentalangi pembayaran raskin agar bisa dikeluarkan Bulog ini dipinjamkan dari warga namun sampai saat ini uang warga belum diganti oleh oknum Kades tersebut.

Kejadian semacam ini bukan (Suara NTB/her) kali ini saja, namun diduga kerap Nasrudin Aroni kali terjadi namun tak ada langkah tegas terhadap oknum Kades bersangkutan. Hal ini diungkapkan Kepala BPD Lobar, Nasrudin Aroni, Rabu (25/6) kemarin. “Diduga uang raskin masyarakat ditilep oleh oknum Kades ini, setelah uang masyarakat terkumpul di bendahara Raskin uangnya diambil, “ terangnya.

Nasrudin mengungkapkan, warga Dasan Geres H. Ahmad pernah mendatanginya untuk memberitahukan hal ini. H. Ahmad, jelasnya, mengaku pernah membantu Desa Jakem Timur Rp 15 juta untuk menebus Raskin Bulan Mei. Saat itu yang bertanggung jawab yang meminjam uang tersebut Kadus Dasan Tapen Desa Jakem Timur, AM, dengan perjanjian uang pinjam untuk menalangi pembayaran raskin itu dibayar segera setelah ditebus masyarakat.

Begitu beras keluar dan dibagikan ke masyarakat lalu ditebus oleh masyarakat, uang hasil tebusan masyarakat pun terkumpul yang akan digunakan mengganti uang H Ahmad . Saat itu uang raskin itu terkumpul di bendahara desa. Namun diduga uang itu diambil oleh Kades tanpa diketahui AM selaku penanggung jawab yang meminjam uang itu di H Ahmad. Menurut pengakuan Bendahara Dasa, uang itu memang diambil oleh oknum kades secara diam-diam tanpa diketahui AM. H. Ahmad membenarkan dirinya memberikan pinjaman untuk membantu agar rakin Desa Jakem bisa keluar dari Bulog. Lantas yang meminjam uang itu ke dirinya Kadus Dasan Tapen AM, bersedia mengganti setelah raskin ditebus warga. Sementara Sekdes Jakem Timur, Mahyudin kurang tahu terkait persoalan ini karena tentu urusan ini. (her)

KNPI NTB Tuntut Anggaran Khusus Mataram (Suara NTB) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menuntut dewan supaya diberikan anggaran khusus untuk semua kegiatan yang dilakukan. Hal ini dilakukan supaya pemuda NTB dapat menjadi mitra kerja pemerintah dalam membangun NTB ke depan.

Ketua KNPI NTB, Sulhan Muhlis, dalam hearing yang dilakukan KNPI dengan anggota dewan di kantor DPRD NTB, Rabu (25/6) kemarin, mengatakan kedatangan pihaknya ke dewan untuk menuntut hak pemuda yang selama ini dinilai tidak didapatkan. Menurutnya, selama ini pemuda jarang dilibatkan dalam pembangunan bahkan anggaran untuk kegiatan pemuda masih sangat minim. “Anggaran untuk pemuda di Dikpora hanya sekitar 15 persen sedangkan untuk pendidikan lebih dari 80 persen. Ini sangat minim,” pungkasnya.

Ditambahkannya, seharusnya sistem anggaran pemerintah perlu diarahkan juga kepada pemuda. Jadi bukan hanya anggaran untuk PKK saja yang diprioriaskan. “Anggaran pemuda hanya dari bansos dan tidak ada anggaran tahunan.

Padahal kebutuhan pemudah seharusnnya menjadi tanggung jawab pemerintah,” tambahnya.

Dirinya mengaku bukan meminta supaya anggaran KNPI ditambah akan tetapi supaya anggaran untuk pemuda dicanangkan dalam APBD setiap tahunnya. “Kita tidak meminta supaya ditambah. Tetapi setidaknnya kami diberikan anggaran tahunan yang jelas. Jadi tidak hanya seperti mental pengemis yang hanya mendapatkan dana dari proposal,” ungkapnya.

Sementara itu, anggota DPRD NTB, anggota Ruslan Turmuzi, yang hadir dalam hearing tersebut mengatakan kegiatan pemuda memang sudah seharusnya diberikan dukungan.

“Bagaimanapun pemuda harus didukung. Jadi bukan hanya dapat dana bansos,” paparnya. Dirinya menilai, perlunya ada akomodir terhadap kegiatan pemuda terlepas dari yang dilakukan Dikpora. Akan tetapi pihaknnya menyarankan supaya KNPI melakukan revisi struktur kepengurusan organisasi.

Dikatakannya, pembahasan APBD perubahan merupakan momentum untuk mengakomodir dan memberikan anggaran bagi pemuda sebagai mitra kerja dalam pembangunan. Pihaknya juga menegaskan akan mendukung sikap yang dilakukan KNPI dalam menuntut hak dan akan mengupayakan supaya eksekutif memberikan apa yang dituntut oleh KNPI. (ami)

(Suara NTB/ami)

HEARING - Hearing KNPI di kantor DPRD NTB menuntut adanya anggaran tahunan untuk pemuda.

SWEEPING Satpol PP bersama Dinas terkait melakukan sweeping ke sejumlah kos-kosan mengantisipasi masuknya eksodan Dolly.

Antisipasi Eksodan Dolly

Sejumlah Pasangan Ilegal Terjaring Razia di Senggigi Giri Menang (Suara NTB) – Satuan Pol PP Lombok Barat (Lobar) melakukan sweeping kos-kosan di kawasan wisata Senggigi untuk memeriksa KTP. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya eksodan Dolly. Hasilnya, sejumlah pasangan mesum terjaring tanpa identitas. “Penyisiran kos-kosan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksodus dan pencemaran penyakit yang dibawa PSK Dolly,” kata Satpol PP Lobar, I Nengah Sugiartha saat diwawancara di Senggigi, Rabu (25/6) Kemarin.

Menurutnya, sweeping koskosan kawasan wisata Senggigi ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya PSK dari lokalisasi Dolly masuk ke Lobar. Kegiatan penyisiran ini

dilakukan ke sejumlah koskosan yang diduga sebagai tempat tinggal para pekerja malam. Ical sapaan akrab Kasat Pol PP ini menerangkan, operasi ini dimaksudkan

juga untuk razia penyakit masyarakat (Pekat) menjelang bulan suci Ramadhan.

Dalam operasi ini, Satpol PP tidak bergerak sendiri tetapi bersama Dinas catatan sipil

(Dukcapil) dan Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Razia yang dipimpin Kasat Pol PP dan Kasi Trantib Pol PP Lobar ini di bagi dua tim. Tim pertama menyisir kos-kosan Meninting-Senteluk, sedangkan tim dua menyisir kawasan Batulayar dan Senggigi. “Hasilnya, dua pasangan tanpa status pernikahan diciduk karena tidak bisa menunjukan identitasnya,” terangnya. Dua di antara

pasangan yang ditangkap sedang berdua di kamar dengan status di luar nikah.

Sejumlah kos-kosan yang dijadikan tempat menginap, para pemandu karaoke maupun PSK di kawasan tersebut, diduga rawan praktik mesum dan maksiat. Tidak hanya memeriksa identitas, petugas mengajak pemandu karaoke dan PSK itu untuk aktif memeriksakan kesehatan mereka di Puskesmas setempat. (her)

Menangkan Jokowi-JK

Jaga Kondusivitas Pilpres

PDI-P Gelar Kampanye Simpatik

Tokoh Lintas Agama Diimbau Bantu Aparat

Mataram (Suara NTB) – Mesin koalisi pengusung Capres dan Cawapres Jokowi Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla (Jokowi – JK) di daerahdaerah terus bekerja menggalang dukungan masyarakat.

Seperti yang dilakukan DPC PDI Perjuangan Kota Mataram. Puluhan kader dan simpatisan yang dikomandoi langsung oleh Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, Rabu (25/6) pagi kemarin menggelar kampanye simpatik.

Kampanye simpatik yang digelar di perempatan Karang Jangkong Cakranegara, menyedot simpati para pengguna jalan. Para pengguna jalan yang tengah melintas di perempatan tersebut mendapat sapaan ramah dari kader dan simpatisan PDIP yang kemudian membagibagikan pamflet yang berisi tentang biografi serta visi dan misi pasangan Capres dan Cawapres dengan nomor urut 2 tersebut.

Ada tiga tujuan yang hendak dicapai dari kampanye simpatik yang berlangsung sekitar satu jam itu. ‘’Pertama, untuk menjawab kampanye hitam yang diduga dilakukan lawan politik Jokowi-JK. Kedua, mengajak pemilih mengambang untuk memilih Jokowi-JK dan yang ketiga kita berharap dengan membaca biografi berikut visi dan misi Jokowi-JK, pihakpihak yang sebelumnya berseberangan dengan pilihan nomor dua, beralih memilih JokowiJK,’’ terang Wayan Sugiartha.

Pengguna jalan yang mendapatkan pamflet itu diharapkan mampu menjadi corong informasi bagi keluarganya maupun

(Suara NTB/ist)

BAGIKAN PAMFLET - Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha membagikan pamflet berisi biografi serta visi misi Jokowi-JK kepada pengguna jalan di perempatan Karang Jangkong dalam rangkaian kegiatan kampanye simpatik, Rabu (26/6) kemarin. para tetangga mengenai pasangan Jokowi-JK. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram mengaku, kampanye simpatik di perempatan Karang Jangkong itu merupakan kampanye simpatik terakhir. Rangkaian kampanye simpatik untuk memenangkan pasangan Jokowi-JK dilakukan sejak tanggal 19 Juni 2014 di enam titik berbeda.

Masing-masing di perempatan Gebang, perempatan Ampenan, perempatan Sweta, perempatan Panaraga, perempatan AMM dan perempatan Karang Jangkong. Dipilihnya model kampanye simpatik, menurut Wayan Sugiartha sudah tepat. Pasalnya masyarakat sudah bosan dengan model kampanye yang berteriak-riak di lapangan.

Wayan Sugiartha menyebutkan, dalam kegiatan kampanye simpatik, di tiap titik hanya menurunkan 25 personel. ‘’Itu sesuai dengan surat kita ke Kepolisian,’’ cetusnya. Lagipula untuk kampanye simpatik tidak mungkin pihaknya melibatkan ribuan simpatisan mengingat lokasinya di jalan raya. Ia memastikan, parpol koalisi juga telah berbuat semaksimal mungkin , menggarap segmennya masing-masing.

Meski persentase suara koalisi parpol di Kota Mataram terbilang kecil hanya 36 persen lebih, namun ia yakin antusias masyarakat lebih dari itu. Ini terbukti dengan dibangunnya tim relawan Jokowi-JK dan posko pemenangan Capres dan Cawapres nomor urut 2. (fit/*)

Inspektorat Loteng Temukan Indikasi Penyimpangan ADD Praya (Suara NTB) Inspektorat Lombok Tengah (Loteng) mengklaim sudah menuntaskan proses investigasi khusus terkait dugaan penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di Desa Pengembur Pujut dan Desa Mujur Praya Timur.

Hasilnya, Inspektorat Loteng menemukan ada indikasi penyimpangan ADD yang dilakukan kedua oknum Kepala Desa (Kades) setempat. Hal itu diungkapkan Inspektur Inspektorat Loteng, Ir. L. Aswatara, Rabu (25/6) kemarin.

Saat menerima hearing perwakilan warga dua desa di gedung DPRD Loteng, Aswatara mengaku kalau tim insvestigasi khusus yang dibentuk sudah membuat kesimpu-

lan dan hipotesa terkait penggunaan ADD di Desa Mujur dan Pengembur. Namun demikian, ia mengaku belum bisa membeberkan secara detail hasil investigasi khusus yang dilakukan tersebut. Apakah itu terkait besaran ADD yang diduga diselewengkan, maupun terkait indentitas oknum-oknum yang terlihat.

Karena itu menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Hasil investigas khusus termasuk hipotesa yang ada, selanjutkan akan segera diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Sebagai pihak yang saat ini tengah mengusut kasus tersebut. “Paling lambat hari Jumat besok, hasil investigasi sudah kita serahkan ke Kejari Praya,” tegasn-

ya seraya menambahkan, dengan diserahkannya hasil investigasi khusus tersebut maka tugas Inspektorat Loteng, selesai.

Ditempat yang sama, Kasi Intel Kejari Praya, Zulkarnaen, S.H., mengaku kalau proses penyelidikan terkait dugaan penyimpangan ADD di Desa Pengembur dan Mujur tersebut, sampai saat ini masih terus berlanjut. Hanya saja, proses penyelidikan sedikit lambat. Karena memang pihaknya masih harus menunggu hasil investigasi yang dilakukan Inspektorat Loteng.

Pasalnya, hasil investigasi itulah yang nantinya menjadi dasar bagi pihaknya dalam menindaklanjuti proses penyelidikan yang ada. (kir)

Mataram (Suara NTB) Jelang pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tanggal 9 Juli 2014 mendatang, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) NTB diharapkan bisa turut serta mengambil peran dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat, bersama aparat menjaga situasi kondusif. Itu disampaikan Gubernur NTB KH.M Zainul Majdi, Kapolda NTB, Brigjen Moechgiyarto, Danrem 162/WB Kol. Arh. Kuat Budiman dalam acara silaturrahmi dengan seluruh tokoh agama dan pengurus FKUB NTB di salah satu rumah makan di Kota Mataram, Rabu (25/6).

Menurut Gubernur, peran serta FKUB NTB dalam menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu Capres Cawapres menjadi sangat penting, mengingat keberadaan tokoh agama melalui FKUB lebih kuat dan didengarkan, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat akar rumput. “Sehingga kami merasa peran tokoh agama dan tokoh masyarakat begitu pentingnya untuk menjaga stabili-

tas keamanan, agar daerah ini tertib dan aman dalam melalui pesta demokrasi,” harap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Kapolda NTB menyampaikan, agar FKUB secara bersama-sama melaksanakan dan menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden, serta agar supaya aman dan nyaman dalam pelaksanaan bulan suci Ramadhan. “Itulah sebabnya kita kumpulkan FKUB seluruh Kabupaten Kota NTB, dengan maksud agar supaya keamanan di tengah masyarakat bisa tetap terjaga” kata Moechgiyarto.

Kapolda mengatakan sampai sejauh ini kondisi keamanan di tengah masyarakat masih berlansung kondusif dan tetap terkendali, kondisi seperti inilah kita harapkan bisa tetap berlangsung aman, sampai pelaksanaan maupun sesudah pemilu digelar. Tidak hanya kepada para tokoh penting itu, tapi semua lapisan masyarakat NTB diminta partisipasi aktif dalam pemilu nanti. Karena bagaimana pun juga masyarakat lah yang akan menentukan nasib bangsa kedepan. (ars)

Penanganan Kasus Korupsi di Loteng

Kejari Praya Jamin Tidak Terpengaruh Politik Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya saat ini tengah menyelidiki sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Beberapa diantaranya, diyakini akan segera tuntas dalam waktu dekat ini.

Demikian diungkapkan Kajari Praya, Asmadi, S.H., saat berbicara di hadapan pejabat dan kades lingkup Pemkab Loteng, digedung PKK Loteng, Rabu (25/6) kemarin.

Dalam menuntaskan penyelidikan kasus-kasus tersebut, sebut Asmadi, pihaknya menjamin bebas dari kepentingan ataupun muatan politik apapun. Dan, Kejari Praya juga tidak akan jadi alat politik pihak manapun. Pihaknya dalam hal ini akan tetap mengedepankan aturan hukum yang berlaku.

Tanpa terpengaruh kepentingan-kepentingan politik. Dengan kata lain, jika ada bukti kuat, pihaknya pasti akan menindak tegas siapapun itu.

Proses hukum selama ini terkadang dijadikan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan politik. Guna menjatuhkan lawan politiknya.

Namun hal itu tidak berlaku di Kejari Praya. “Siapa yang terlihat dan ada bukti kuat, kita tindak tegas,” ujar Asmadi. Beberapa kasus dugaan tindak pidana korupsi yang tengah ditangani Kejari Praya saat ini diantaranya, kasus Alkes RSUD Praya tahun 2006 dan kasus BLBU Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng. Ada juga kasus penyelewengan ADD yang diduga melibatkan Kades Pengembur dan Mujur. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(Suara NTB/met)

Orisinalitas Film Indonesia Menarik Dunia Internasional Jakarta (Suara NTB) Orisinalitas cerita dan karakter film Indonesia telah menyedot daya internasional sehingga film-film tanah air kerap meraih penghargaan pada festival film di beberapa negara. “Semakin baik kita menceritakan diri kita sendiri, dengan cara kita sendiri, maka itu akan semakin menarik untuk dunia internasional,” kata Sutradara film “Toilet Blues” Dirmawan Hatta di Jakarta, Rabu.

Hatta mengakui, banyak film bagus yang beredar di Indonesia, namun tidak semuanya dapat diterima dunia internasional, karena cerita maupun karakternya kerap meniru film dari luar Indonesia.

“Celakanya, Indonesia kan sering ikut-ikutan. Kita mengikuti habis-habisan drama di Barat, ya buat mereka itu biasa. Nah, bagaimana menemukan film Indonesia yang otentik itu adalah pekerjaan rumahnya,” kata Hatta. Hatta mengatakan, meskipun dunia perfilman kerap dibenturkan dengan budaya, namun menurut Hatta, akan lebih baik jika budaya diasumsikan secara dinamis.

“Pertentangan budaya selalu terjadi di mana saja.

Tapi, sebenernya budaya kan semacam dinamika dari berbagai macam tabrakan itu. Lalu bagaimana kemudian menyampaikan itu, menuangkannya kembali dalam konteks sejarah kita,” kata Hatta.

Dengan kondisi perfilman saat ini, Hatta menilai sedang ada gelombang baru sineas muda yang direkognisi dengan festival internasional, di mana akan semakin banyak pembuat film pendek dan dokumenter yang diharapkan orisinil dan dapat diterima di dunia internasional.

“Artinya memang kalau prediksi saya ke depan akan semakin banyak, cuma memang harapan kami adalah bagaimana respon yang bagus di luar itu bisa ditularkan ke dalam,” kata Hatta.

Dirmawan Hatta adalah sutradara film berjudul “Toilet Blues” yang mendapat sembilan penghargaan internasional, yaitu dari Festival Film Busan 2013, Festival Film Mumbai 2013, Festival Film Goteborg 2014, Festival Film Deauville Asia 2014, Festival Film Amsterdam 2014, Festival Film India 2013, Festival film Kamboja 2013, Festival Film Jogja NETPAC dan Festival JiFFest 2013. (ant/Bali Post)

Rachel Maryam Ajak Ibu Rumah Tangga Berpolitik Bandung (Suara NTB) Aktris yang kini menjadi politisi Partai Gerindra, Rachel Maryam, mengajak ibu-ibu rumah tangga di Jawa Barat ikut berpolitik. “Politik bukan milik lelaki saja tetapi kaum perempuan juga, karena jalannya negara ini karena adanya kebijakan politik,” kata Rachel di Gedung Sabuga, Bandung, Rabu.

Saat berbicara dalam acara deklarasi dukungan Ibu Rumah Tangga kepada calon presiden-calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dia mengatakan para ibu rumah tangga juga bisa ikut memajukan bangsa.

“Kalau kita tidak mau peduli politik berarti kita tidak mau terlibat kemajuan bangsa ke depan,” kata anggota DPR periode 2009-2014 itu.

Pemeran yang pernah bermain dalam film “Eliana, Eliana” (2001) dan “Arisan!” (2003) itu berharap keterlibatan para ibu rumah tangga dalam politik bisa membawa bangsa ke arah yang lebih baik.

“Kita ingin menjadi bangsa yang maju, bangsa yang dihormati,” katanya. (ant/Bali Post) Rachel Maryam

PENTAS TEATER - Salah satu adegan dalam pementasan teater yang ditunjukkan oleh para mahasiswa FKIP Unram di atas panggung, dalam lakon ‘’Merariq Kodeq’’.

Teater Kampus Unram

Mempertahankan Eksistensi Seni di Kalangan Mahasiswa Matararam (Suara NTB) Seni Pertunjukan atau Seni Drama dan Teater terus dipertahankan oleh para mahasiswa pegiat seni dan sastra. Salah satunya adalah Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Putih (UKM-TP) yang bernaung di lingkup Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mataram (FKIP Unram). Para pegiat seni dan sastra yang berkecimpung di dunia teater tersebut terus berupaya untuk mempertahankan eksistensi di tengah peradaban kampus yang terus bergeser.

Ketua UKM tersebut, Hirdiantara (21) kepada Suara NTB, Rabu (25/6) mengungkapkan perihal optimisme diri dan kawan – kawanya dalam mempertahankan kelestarian seni dan sastra yang ada, termasuk mempertahankan teaternya.

“Kami selalu optimis untuk mempertahankan dan mengem-

bangkan kesenian yang ada.

Kedepan, kami akan terus berbenah untuk melangkah maju ke depan. Meski dalam setiap perjalanan kami selalu mendapatkan tekanan terkait adanya isu untuk pembekuan terhadap seluruh UKM,” katanya.

Adapun, UKM yang berdiri sejak tahun 1982 itu telah mencetak banyak sastrawan

dan atau seniman. Salah satunya adalah Adi Pranajaya yang saat ini menjadi Direktur Indonesia di Jakarta. Dikatakan Yayan, nama panggilan Hirdiantara, yang baru mendapat mandat untuk memimpin UKM tersebut, bahwa Adi Pranajaya adalah salah satu penggagas dan pendiri UKM Teater Putih tersebut.

“Sebagai pemegang estafet kepemimpinan, saya tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengembangkan UKM yang didirikan sejak tahun 1982 ini. kedepan, beberpa konsep tentang penyelenggaraan festival dan pentas – pentas lainnya akan kami kembangkan karena memang tekad kami salah satunya adalah pembenahan yang menuju pengembangan,” ujarnya.

Adapun, UKM tersebut kerap mengadakan Festival Teater di tingkat regional. Selain itu, komunitas tersebut juga kerap mengadakan agenda – agenda hiburan, yakni berupa pentas tunggal, pentas refleksi dan pentas keliling.

Sepanjang keberlangsungan UKM tersebut, para seniman muda yang berkecimpung di dalamnya dapat dikatakan sebagai Pecandu seni dan sastra. Mereka benar – benar melakukan penggodokan bagi diri sendiri demi berproses untuk menjadi seorang sastrawan atau seniman.

“Ya tentunya kalau menurut saya, tidak sedikit alumni yang telah berproses di sini menjadi sukses dalam karirnya menjadi seorang sastrawan atau seniman. Kalau menurut saya pada intinya kalau kita tekun dan serius dalam berproses maka saya yakin kita pasti sampai pada jalan apa yang kita harapkan,” pungkasnya. (met)

Australia-Indonesia Buat Film ”Inirie, Mama yang Cantik” Jakarta (Suara NTB)Pemerintah Australia dan Lola Amaria Production berkolaborasi membuat film “Inirie, Mama yang Cantik” sebagai kampanye untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesehatan ibu dan bayi dalam masa kehamilan.

“Film ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran masayarakat pedesaan di Indonesia Timur,” kata Direktur Unit Kesehatan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia, John Leigh, dalam konferensi pers peluncuran “Inirie, Mama yang Cantik” di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta, Selasa.

Menurut Leigh, Indonesia memiliki keterampilan dan ke-

mampuan untuk menyelamatkan lebih banyak ibu dari kematian saat proses kelahiran jika melakukan kerja kolaborasi dengan semua pihak.

“Ada banyak orang yang berperan dalam usaha menyelamatkan ibu dan bayi dalam proses persalinan, dari keluarga, masyarakat, dukun bayi, bidan, hingga dokter harus berkolaborasi dalam upaya ini,” kata Leigh.

Melalui penayangan film “Inirie, Mama yang Cantik” ke sepuluh kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Leigh mengatakan pemerintah Australia berharap dapat mendukung usaha pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

“Kabupaten Ngada, tempat film ini dibuat merupakan bagian dari kisah keberhasilan program Kemitraan Australia Indonesia-Indonesia untuk Kesehatan Ibu dan Bayi (AIPMH),” kata Leigh.

Selaku produser film tersebut, Lola Amaria berharap pesan yang ada di dalam “Inirie, Mama yang Cantik” dapat tersampaikan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat mendorong setiap orang untuk ambil bagian dalam mengurangi jumlah kematian ibu di Indonesia.

“Tetapi dalam film ini kami juga berusaha untuk mengangkat keindahan alam Indonesia Timur, karena akan sangat sayang jika hanya berfokus pada tema kematian ibu, padahal kami datang ke tempat yang begitu indah,” kata Lola.

“Inirie, Mama yang Cantik” disutradarai Chairunnisa dan dibintangi oleh Maryam Supraba, satu-satunya aktris profesional dalam film tersebut.

“Pemeran yang lain adalah penduduk asli Flores,” kata Chairunnisa.

Sebelumnya, pemerintah Australia juga telah berkolaborasi dengan sineas Indonesia dalam film “Cinta dari Wamena” yang mengangkat isu HIV/AIDS di Papua

(ant/Bali Post)

Maryam Supraba, salah satu pemeran film ‘’Inirie, Mama yang Cantik’’ dan Papua Barat.

“Kami akan terus berkolaborasi dengan pihak Indonesia untuk terus men-

ingkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan di Indonesia bagian timur,” kata Leigh. (ant/Bali Post)

Cara Marcellino Lefrandt Tentukan Calon Presiden Pilihan Jakarta (Suara NTB) Pemain sinetron Marcellino Lefrandt mengaku banyak berdoa supaya mendapat petunjuk untuk menentukan calon presiden pilihan. “Menurut saya yang menentukan presiden itu Tuhan, bukan manusia. Jadi, saya minta petunjuk agar dibukakan hati untuk memilih capres yang terbaik,” katanya di Jakarta, Rabu.

“Dengan selalu berdoa, saya dibukakan hati untuk mendengarkan informasi yang ini dan abaikan yang itu, terlebih kampanye hitam yang sekarang banyak terjadi,” ujarnya. Marcellino juga mengaku kerap menonton debat calon presiden melalui televisi dan berdiskusi dengan istrinya, pemandu acara Dewi Rezer, tentang berbagai pemberitaan yang beredar tentang pasangan calon presiden dan calon wakil presiden peserta pemilihan umum.

Dia mengaku sudah memiliki calon presiden pilihan dan terus mengikuti perkembangan pemberitaan tentang calon presiden pilihannya. “Semoga yang terpilih adalah pemimpin terbaik yang akan membawa Indonesia lebih maju lagi dan rakyatnya sejahtera,” katanya.

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 diikuti dua pasangan peserta. Calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengikuti pemilihan umum dengan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Sementara pesaing mereka, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, mendapat dukungan dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Marcellino Lefrandt Bulan Bintang. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pelaksanaan PAUD

Orang Tua Diminta Turut Mengawal

Selong (Suara NTB) Pemerintah terus fokus mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, para orang tua diminta turut mengawal. Pasalnya, suksesnya pelaksanaan PAUD tidak bisa lepas dari peran orang tua setelah berada di rumah.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim), Yanis Maladi, menjawab Suara NTB, Rabu (25/6. Menurutnya, orang tua yang mengantarkan anak-anaknya sekolah tidak sekadar mengantar.

Namun turut dalam melihat tumbuh kembang anak saat mengikuti pelajaran di PAUD. Materi-materi pembelajaran yang diajarkan di PAUD bisa dilanjutkan penerapannya oleh orang tua saat berada di rumah. “Karena itu, orang tua ini jangan nitipin anaknya ke pembantu,” sarannya.

Salah satu proses pendidikan PAUD yang dipantau pihaknya adalah PAUD Patuh Karya Desa Sekarara. Pulu-

han siswa PAUD di bawah binaan Sudirman itu dianggap cukup berhasil. Meski berada jauh dari perkotaan, namun tidak membuat proses pendidikan di lembaga PAUD Patuh Karya itu stagnan.

Sebelumnya, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, mengaku sudah mendatangi PAUD Patuh Karya itu dan memberikan bantuan sekitar Rp 100 juta untuk pengembangannya. Atensi yang besar terhadap lembaga PAUD ini menjadi salah satu wujud nyata pelaksanaan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lotim yang pro rakyat.

Seiring dengan program pemerintah, di mana urusan PAUD ini sudah ada direktorat jenderal khusus di Kementerian Pendidikan dan Kebu-

dayaan yang terus akan fokus dalam mengembangkan PAUD. Pelaksanaan pendidikan PAUD utamanya di daerah terpencil ini membutuhkan keberanian luar biasa.

Dikpora Lotim, lanjutnya akan terus memberikan perhatian serius pada pengembangan PAUD. Pasalnya, melalui PAUD mulai diajarkan nilainilai pendidikan. Tekadnya, di Lotim sebelum masuk SD, para siswa sudah memulai tahapan pendidikan di PAUD dan TK. Ditambahkan, di negaranegara maju seperti Jepang, pendidikan PAUD ini mendapatkan atensi yang cukup besar dari pemerintah. Para orang tua pun turut mengawal.

Bahkan dibilang turut sekolah dalam PAUD. (rus)

(Suara NTB/rus)

WISUDA PAUD - Kepala Dinas Dikpora Lotim Yanis Maladi berpose bersama peserta didik PAUD dan orang tua wisudawan PAUD PKBM Patuh Karya, Rabu (25/6).

Masuk MAN 1 Mataram

Prodi Kehutanan dan Perikanan

Bagikan Paket Kurikulum 2013 BUKU paket kurikulum 2013 untuk mata pelajaran (mapel) bahasa Indonesia belum dibagikan merata ke sekolah-sekolah di Lombok Barat (Lobar). Padahal keberadaan buku paket kurikulum 2013 sebagai penunjang utama suksesnya implementasi kurikulum 2013.

Guru Bahasa Indonesia pada MTs NW Selaparang Kediri Baiq Ila Fatimatasari, S.Pd, mengaku pihaknya belum menerima buku paket kurikulum 2013.

Padahal, sebagai seorang guru yang dituntut mengajar sesuai dengan kurikulum 2013 harus terlebih dahulu menguasai materi dan gambaran umum (Suara NTB/ist) mengenai kurikulum 2013 Baiq Ila Fatimatasari yang terdapat dalam buku paket kurikulum 2013.

“Sampai sekarang belum dibagikan, kita sebagai guru berharap dibagikan agar dari awal para guru tahu seperti apa model pembelajaran bahasa Indonesia ke depan” ujarnya.

Selama ini, dirinya hanya diberikan sejumlah pelatihan terkait dengan kurikulum 2013. Padahal, bagi seorang guru yang dibutuhkan oleh seorang guru tidak hanya pelatihan, tapi juga buku paket secara langsung.

“Semua model pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 sama saja untuk semua mata pelajaran. Intinya siswa diajak untuk lebih aktif lagi. Kemarin sosialisasinya, tapi sayangnya buku paket belum ada cuma file saja. Ya, lumayan lah sedikit siap tapi kalau ada bukunya pasti siap dong,” ujarnya. (dys)

Pemda KLU Kerjasama dengan Unram Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) cukup serius menyikapi potensi sumber daya alam bidang kehutanan dan perikanan yang banyak tak digarap. Untuk memunculkan potensi-potensi sumber daya manusia yang mumpuni di bidang itu, Pemda KLU pun telah menjalin komunikasi dengan Universitas Mataram (Unram) untuk mengisi program studi (prodi) tersebut.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., Rabu (25/6), menyatakan bersama Unram, pihaknya akan berupaya untuk melahirkan SDM yang siap mengelola perairan laut dan kawasan hutan KLU. Sejauh ini, dua bidang tersebut belum digarap secara maksimal untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat di KLU. “Saya sudah bertemu dengan Pak Rektor (Unram), dan Pak Rektor mendukung. Ker-

jasama dengan Unram ini untuk membuka Program Studi (kampus luar) agar ke depan, tersedia SDM yang mengelola kelautan dan perikanan KLU,” ujar Djohan Sjamsu.

Djohan menggambarkan, perairan laut KLU memanjang dari Kecamatan Pemenang ke utara hingga Kecamatan Bayan. Di dalamnya, potensi sumber daya laut, seperti ikan, terumbu karang dan aneka ragam biota laut tersimpan. Diyakini ikan-ikan dengan kualitas terbaik di Indonesia, tersedia dalam jumlah besar di kawasan ini. Namun, karena tidak mampu dioptimalkan oleh nelayan lokal KLU, area ini pun kerap menjadi bulanbulanan nelayan luar yang menangkap secara ilegal.

Bupati pun melihat, aspek SDM yang mengelola potensi laut ini harus tersedia dengan menyekolahkan putra-putri KLU di bidang tersebut. Selain perikanan, potensi hutan KLU

dengan demografi memanjang dari kawasan hutan pusuk sampai Gunung Rinjani, inginnya dikelola secara optimal. Pemda KLU hingga saat ini, masih berjuang untuk menekan angka penebangan liar, memelihara hutan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

“Di Senaru, kita sudah punya lahan 200 hektar sebagai lokasi Penelitian. Saya pikir ini akan sangat mendukung upaya kita mengelola maksimal kawasan hutan agar lebih bernilai ekonomis,” lanjut Bupati.

Ia mengharapkan, arah kebijakan Pemda menggalang kerjasama ini disambut baik oleh masyarakat KLU. Karena ke depan, pengelolaan areal perikanan tangkap dan kawasan hutan sangat bergantung pada pola pikir putra-putri KLU untuk menjadikan KLU lebih bermartabat dan mengejar ketertinggalan dari daerah lain di NTB maupun di Indonesia. (ari)

Dari Diskusi Publik BGI

Penyebaran Narkoba di KLU Harus Diwaspadai Tanjung (Suara NTB) Diskusi publik yang diselenggarakan Bumi Gora Institute (BGI) di aula Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rabu (25/6) berjalan sukses. Diskusi publik dengan tema “Meretas Peredaran Narkoba Di Kawasan Wisata Kabupaten Lombok Utara Upaya Penguatan Partisipasi Warga” dihadiri puluhan peserta terdiri dari perwakilan pemuda, aktivis mahasiswa, komunitas adat dan komunitas pegiat pariwisata se-KLU. Hadir juga Wakil Bupati KLU Dr. H. Najmul Akhyar yang langsung membuka kegiatan diskusi publik.

Dalam sambutannya, wakil bupati memberikan apresiasi tinggi atas kegiatan yang diselengarakan oleh BGI NTB. Ia berharap kegiatan yang dilaksanakan tersebut tidak hanya sebatas diskusi semata, tetapi dapat dilanjutkan oleh generasi muda yang hadir. Tidak

hanya itu, mereka dapat menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mencegah bertambahnya pengguna dan pengedar narkoba khususnya di wilayah KLU. Diakuinya, keberadaan KLU memiliki banyak destinasi wisata, seperti tiga gili yaitu Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan dinilainya sangat berpotensi dijadikan sebagai jalur masuknya narkoba dari sejumlah provinsi, seperti Bali dan provinsi sekitarnya.

“Narkoba telah merusak generasi muda di Indonesia.

Sehingga menjadi persoalan besar bagi negara ini. Sementara di KLU dampak dari wisatawan yang datang dari Bali mempengaruhi semua lini masyarakat. Termasuk degradasi budaya lokal. Kemudian peredaran narkotika juga sebagai salah satu dampak dari adanya wisata di daerah ini,” tambahnya.

Senada dengan hal itu, Kanit Binmas Polsek Tanjung, Parti, S.Pd, menyebut penyebaran narkoba dilakukan sejumlah pihak dengan sangat sistematis dan terorganisir dengan rapi. Untuk itu, ujarnya, polisi tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya keterlibatan dan peran aktif dari semua unsure, baik unsur pemuda dan masyarakat. Untuk itu, ia mengimbau semua elemen bersama-sama memerangi narkoba.

Sementara itu, perwakilan AKSI NTB I Nengah Wirasta Sutha yang juga hadir sebagai narasumber mengingatkan kepada para peserta diskusi publik agar menjauhi dan tidak mendekati narkoba. “Yang namanya narkoba, bila tidak mau sengsara di belakang hari, karena mengkonsumsi barang haram ini sangat fatal akibatnya. Oleh karena itu, jangan coba-coba menggunakan narkoba,” ujarnya mengingatkan. (dys)

Calon Siswa Baru Dites Baca Al-Qur’an dan Praktik Ibadah Mataram (Suara NTB) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Madrasan Aliyah Negeri (MAN) 1 Mataram memasuki tahap pelaksanaan tes terhadap semua calon siswa baru. Pelaksanaan tes dilaksanakan secara bersamaan pada saat calon siswa baru mendaftar. Pantauan Suara NTB kemarin, puluhan siswa yang mendaftar fokus mengikuti tes mulai dari tes membaca Al-Qur’an, tes wawancara dan praktik ibadah.

Kepala MAN 1 Mataram, H. Muhammad Mohan, S.Pd, menjelaskan tes dilaksanakan tidak terpisah dengan proses pendaftaran dilakukan agar proses pelaksanaan PPDB berjalan efektif. Tentu, akunya, efektif bagi panitia dan siswa yang mendaftar.

Mohan menyebut, pendaftar tidak hanya berasal dari Kota Mataram, tapi juga berasal dari luar Kota Mataram. Sehingga dengan dilaksanakannya tes secara bersamaan dengan saat mendaftar, dapat menghemat dan mempermudah calon siswa baru.

“Biar mereka tidak bolakbalik lagi, kasihan kalau tes dilaksanakan terpisah dengan proses pendaftaran. Oleh sebab itu, tes terhadap semua siswa baru langsung setelah mereka mendaftar,” terangnya.

Menurutnya, Ditambahkan Mohan, ada tiga tes yang harus dijalani oleh semua calon siswa baru sebagai komponen penilaian kelulusan di samping komponen hasil Ujian Nasional (UN). Di antaranya tes membaca Al-Qur’an, tes wawancara dan praktik ibadah.

Tes membaca Al-Qur’an,

ujarnya, ditujukan untuk mengetahui kemampuan calon siswa dalam membaca AlQur’an dengan baik dan benar.

Di dalamnya, dinilai pula aspek tajwid dan aspek etika dalam membaca Al-Qur’an.

Sementara tes wawancara ditujukan untuk mengetahui potensi dan kecenderungan serta minat calon siswa baru.

“Jadi semua komponen penilaian merupakan gabungan dari hasil tes ketiga aspek tadi ditambah dengan hasil UN kemarin. Nanti kita peringkatkan setelah dilakukan penjumlahan.

Baru kemudian kelihatan siapa yang lulus sesuai dengan kapasitas yang kita miliki,” ujarnya.

Selain penilaian tadi, Mohan menjelaskan aspek yang juga dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelulusan adalah aspek non akademik, seperti aktif di organisasi intra sekolah, penghafal Al-Qur’an, pandai kaligrafi dan prestasi non akademik lainnya. Atas pretasi non akademik tersebut, Mohan mengaku pihaknya tanpa melakukan tes pun memberikan kesempatan terhadap calon siswa yang mendaftar.

Untuk memenuhi jumlah ruang belajar yang mencapai 7 buah, setidaknya untuk penerimaan siswa baru tahun ini dibutuhkan 250 siswa agar semua terisi. Sementara berdasarkan data pendaftar sementara Rabu kemarin, jumlah pendaftar sudah mencapai 200 orang.

“Optimis pasti mencapai kuota bahkan kalau tahuntahun lalu sering lebih, tapi kita juga harus profesional menerima siswa sesuai dengan kapasitas yang kita miliki,” pungkasnya. (dys)

(Suara NTB/dys)

TES - Calon siswa baru sedang menjalani tes membaca Al-Qur’an di Musholla MAN 1 Mataram. Selain itu, mereka juga dites kemampuannya soal praktik beribadah.

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

Jumat, 27 Juni 2014 Portugal vs Ghana 00.00 Wita Amerika Serikat vs Jerman 00.00 Wita Korea Selatan vs Belgia 04.00 Wita Aljazair vs Rusia 04.00 Wita

Suarez Bermimpi Gabung Barcelona Spanyol Luis Suarez selalu bermimpi untuk bergabung dengan Barcelona, kata mantan teman dia di Ajax Amsterdam, Gabri Garcia.

Pada Senin lalu, media di Spanyol ramai membicarakan tentang kepindahan Suarez ke Barcelona. Bahkan Spanish TV mengatakan, ini waktu yang tepat untuk Suarez meninggalkan Anfield.

Dua media Spanyol, Mundo Deportivo dan Sport mengklaim Barca sudah mulai melakukan pembicaraan dengan Liverpool. Begitu juga Real Madrid yang dikabarkan tertarik mendatangkan penyerang 27 tahun ini.

“Suarez selalu bermimpi, suatu hari dapat bermain di sana,” kata Gabri kepada radio Catalan yang dikutip di ESPN. “Saya percaya dia akan menjadi pilihan tepat untuk Barca.

Dia akan cepat beradaptasi, dan akan cocok dengan klub. Juga dia punya keluarga yang tinggal di Barcelona.”

Pada Desember lalu, Suarez memperpanjang kontrak dengan Liverpool sampai 2018. Tetapi beberapa media Spanyol mengatakan bahwa Suarez merasa kecewa dengan The Reds karena melarangnya pergi musim panas lalu.

Walau sumber-sumber menolak mengonfirmasi, kontrak itu berisi klausa rilis bernilai 65 juta pounds. Sementara Alexis Sanchez dikabarkan akan masuk dalam kesepakatan itu. Suarez pernah mengatakan tidak menyukai Inggris karena merasa kerap menjadi bulan – bulanan media di sana, meskipun telah memenangkan tiga penghargaan bola domestik setelah mencetak 31 gol di Liga Inggris untuk Liverpool musim lalu.

Di Piala Dunia kali ini, ia juga mencetak dua gol yang menenggelamkan kans Inggris di Piala Dunia. Plus, insiden aksi gigitannya ke punggung Giorgio Chiellini tampaknya membuat Suarez sudah kian berjarak dengan Inggris. (ant/bali post)

Juara Tiga Olimpiade Sains Kuark Nasional

(Suara NTB/fan)

HOBI membaca memang diakui sangat tepat meningkatkan kecerdasan intelektual anak. Hal ini telah dibuktikan oleh I Wayan Dimas Yasa Witama yang merupakan satu-satunya pelajar wakil NTB yang sukses meraih juara tiga dalam Olimpiade Sains Kuark Tingkat Nasional di Jakarta 21 Juni lalu.

Siswa SD 6 Mataram ini mengakui kesuksesan mengukir prestasi di ajang itu berkat kegemarannya membaca buku, sehingga wawasannya di bidang ilmu pengetahuan umum cukup diperhitungkan di kancah nasional.

Ditemui Suara NTB di kediamannya, Rabu (25/6) kemarin, I Wayan Dimas Yasa Witama yang biasa disapa Dimas mengatakan bahwa belum lama ini dia sukses meraih juara tiga nasional dalam olimpiade level 2 tingkat pelajar nasional. Meski meraih juara tiga, namun bagi putra pasangan I Wayan Winarta dan Dwi Martineli ini prestasi tersebut merupakan hal yang membanggakan, apalagi dia menjadi satu-satunya wakil NTB yang sukses mempersembahkan medali perunggu di event bergengsi tersebut.

“Saya senang dan bangga sekali, karena saya satu-satunya siswa SD yang wakili NTB dan berhasil meraih peringkat tiga nasional,”ucap Dimas yang saat itu didampingi ibunya, Dwi Martineli.

Mengukir prestasi di kancah nasional memang tidaklah semudah membalik telapak tangan. Dimas yang merupakan atlet menembak NTB ini telah melalui proses yang cukup panjang untuk mematangkan kemampuan intelektualnya di bidang sains kuark nasional itu. Pasalnya, prestasi tersebut adalah prestasi yang pertama kali diukirnya di kancah nasional setelah tiga kali gagal mewakili NTB di olimpiade yang sama.

Ketika mengikuti olimpiade tingkat pelajar se-kabupaten/ kota di NTB tahun 2011 lalu dia gagal menembus level nasional karena hanya mampu meraih peringkat empat besar di tingkat Wilayah NTB, selanjutnya pada Olimpiade yang sama tingkat kabupaten/kota tahun 2012 lalu dia berhasil meraih meraih peringkat pertama. Namun dia gagal mewakili NTB di level nasional karena nilainya tak memenuhi standar. Kemudian di Olimpiade yang sama tahun 2013 prestasinya menurun di peringkat dua serta gagal tembus nasional.

Belajar dari kegagalan tersebut, siswa kelahiran Mataram 27 Juni 2003 ini semakin mematangkan diri dalam hal ilmu pengetahuan umum, khususnya dalam mata pelajaran fisika, astronomi, ekologi anatomi dll, sehingga dia pun berhasil meraih juara tiga lomba olimpiade sains kuark tingkat nasional tahun tahun 2014.

Menurutnya, sukses meraih juara tiga di ajang tersebut tak semata-mata diklaimnya dari hasil kerja keras dan kegemarannya membaca buku saja, namun prestasi itu semua dapat diraih atas dukungan orang tua, guru dan teman-temannya yang ikut membantu dalam persiapan mengikuti lomba tersebut. Dimas yang bercita-cita ingin menjadi marinir (anggota TNI/Angkatan Laut) ini berharap prestasinya tak hanya sampai di situ. Cita-citanya kedepan adalah meraih juara satu dalam olimpiade yang sama tahun 2015. (fan)

I Wayan Dimas Yasa Witama

Insiden Gigitan

Suarez Terancam Dua Tahun Larangan Bermain Rio de Janeiro Pejabat FIFA sedang menginvestigasi klaim pemain bertahan Italia Giorgio Chiellini yang mengaku telah digigit Luis Suarez dalam laga melawan Uruguay di Grup D Piala Dunia 2014, Selasa (Rabu dinihari WIB).

FIFA mengatakan mereka akan menunggu laporan pertandingan antara Uruguay vs Italia sebelum memutuskan apa pun untuk mengambil tindakan terhadap Suarez.

“Kami sedang menunggu laporan pertandingan dari ofisial pertandingan dan akan mengumpulkan semua elemen-elemen penting untuk mengevaluasi masalah ini,” kata juru bicara FIFA setelah kemenangan 1-0 Uruguay atas Italia.

Dalam pernyataan resminya, FIFA akan memberikan waktu hingga pukul lima sore waktu Brasilia, Brasil, kepada Asosiasi Sepakbola Uruguay dan Suarez sendiri untuk memberikan penjelasan maupun bukti – bukti yang relevan dalam kasus ini.

AFP melaporkan bahwa tayangan televisi telah menunjukkan Suarez mencoba menggigit bahu Chiellini. Dalam laga terakhir penyisihan grup,

Uruguay memenangkan pertandingan 1-0 untuk mengirim Italia berkemas pulang dan gagal melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2014 di Brasil.

Dalam tayangan yang dirilis berbagai media massa, Suarez yang saat itu tengah menunggu bola dari rekannya di area kotak penalti Italia, tiba-tiba saja datang dan mendekatkan kepalanya ke arah punggung kiri Chiellini dan kemudian menggigitnya.

Tidak hanya itu, Suarez bahkan sempat berpurapura menahan sakit di giginya dengan menjatuhkan diri ke lapangan.

Sementara itu, Chiellini yang kesakitan memprotes tindakan brutal Suarez tersebut kepada wasit sambil menunjukan bekas gigitan yang terdapat di punggungnya. Sayang, wasit tidak memberikan peringatan apa-apa

(Suara NTB/ist)

GIGITAN SUAREZ – Penyerang Uruguay, Luis Suarez memegangi giginya sementara bek Italia, Giorgio Chiellini berupaya memprotes wasit sembari memperlihatkan luka akibat gigitan di punggungnya. kepada Suarez baik itu kartu kuning atau kartu merah.

Atas tindakannya tersebut, Suarez terancam dilarang bermain di pertandingan sepakbola mana pun untuk dua pertandingan hingga dilarang bertanding selama dua tahun. Insiden semacam ini bukanlah insiden pertama yang melibatkan Suarez dan gigitannya terhadap pemain lawan di lapangan. Kala ia

masih memperkuat Ajax Amsterdam, seorang pemain PSV Eindhoven bernama Ottman Bakkal menjadi sasarannya pada tahun 2010.

Setelah itu, striker Liverpool tersebut juga pernah mendapatkan hukuman larangan tampil di 10 pertandingan Liga Inggris pada April 2013 lalu karena ketahuan menggigit lengan bek Chelsea, Branislav Ivanovic.

Sementara itu, dari pertandingan kemarin, Uruguay berhasil lolos ke babak enam belas besar setelah bek Diego Godin sukses menjebol gawang Italia yang dikawal Gianluigi Buffon. Dengan raihan enam poin, Uruguay melenggang bersama Kosta Rika dan akan menghadapi Kolombia. (ant/ bali post)

Puasa Tidak Ganggu Performa Pemain Muslim Rio de Janeiro Para pemain yang beragama Islam di Piala Dunia 2014 dan akan menjalani ibadah puasa di bulan Ramadhan pada akhir pekan ini, dipastikan tidak akan mengalami gangguan atau bahaya apa pun dalam kondisi fisik mereka, ujar Kepala bidang Kesehatan FIFA Jiri Dvorak pada Senin (Selasa WIB).

Puasa di bulan suci Ramadhan yang berlangsung sebulan penuh dan diperkirakan akan dimulai hari Minggu (29/6),

merupakan ibadah yang wajib dilakukan umat Islam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari.

Dvorak mengatakan kepada wartawan pada taklimat media harian FIFA, “Kami sudah melakukan kajian yang lengkap dan mendalam mengenai para pemain selama bulan Ramadhan, dan kesimpulannya adalah jika puasa di bulan Ramadhan diikuti dengan benar, tidak bakal ada penurunan pada kinerja fisik para pemain.”

“Kami sudah melakukan penelitian yang luas dan mendalam dan tidak ada sesuatu pun yang mengkhawatirkan kami,” ujarnya.

“Para pemain yang tengah menjalani ibadah puasa Ramadhan selalu memiliki ketentuan untuk meminta pengecualian dan menjalani Ramadan pada waktu yang lebih tepat. Inilah yang saya pelajari dari para pemimpin agama Islam di Aljazair.”

Michel DHooghe, ketua komite medis FIFA, mengatakan kepada wartawan,”(Puasa Ramadhan) ini seharusnya tidak menjadi masalah dan kami mengalami hal yang sama pada Olimpiade London dua tahun lalu.” Olimpiade

London yang digelar 27 Juli-12 Agustus 2012, juga diadakan bertepatan dengan bulan suci Ramadhan. (ant/bali post)

MUSLIM - Karim Benzema merupakan salah seorang pemain muslim yang berlaga di Piala Dunia 2014.

(Suara NTB/ist)

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2014

Ronaldo dan Portugal di Ambang Terusir Brasilia Portugal dan Cristiano Ronaldo di ambang terusir lebih awal dari Piala Dunia, sekalipun mereka nanti menang dari lawan terakhirnya di fase grup, Ghana.

Pemain Real Madrid ini memasuki arena Piala Dunia sebagai salah satu dari trio superstar dunia bersama Lionel Messi dari Argentina dan Neymar dari Brasil.

Tapi berbalikkan dengan duo Barcelona yang kemilau dan telah menciptakan gol itu, perhatian kepada Ronaldo melulu kepada kondisi kesehatan-

nya atau masalah pada lutut kirinya.

Portugal - berperingkat empat FIFA - menjadi juru kunci Grup G dengan mengemas satu poin, sedangkan Jerman dan AS yang akan saling berhadapan, sudah memperoleh empat poin.

Portugal dilumat Jerman 04 namun berkesempatan melaju berkat Ronaldo yang umpannya membuat Portugal menyamakan kedudukan 2-2 saat melawan AS. Ronaldo mengakui peluang timnya untuk lolos ke 16 Besar hampir mustahil, bahkan menyebut negaran-

ya bukan favorit juara Piala Dunia kendati berperingkat FIFA tinggi.

“Saya tak pernah berpikiran kami akan menjadi juara dunia.

Kami harus merendah dan mengakui keterbatasan-keterbatasan kami.

Banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, seperti berlari kencang atau memiliki kualitas lebih,” kata Ronaldo. “Saat ini ada tim-

NTB Bidik Lima Emas di PON Remaja Mataram (Suara NTB) Setelah sukses menyelenggarakan Porprov NTB IX, kini pengurus KONI NTB bergegas menyiapkan atlet yang akan mengikuti Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja di Jawa Timur (Jatim) Desember 2014. KONI NTB menarget NTB dapat meraih minimal lima medali emas di ajang multi event tingkat remaja nasional itu.

Wakil Ketua I KONI NTB, Andy Hadianto SH, yang ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram, Rabu (25/6) kemarin mengatakan bahwa target lima medali emas emas itu cukup beralasan setelah melihat kekuatan atlet di empat cabor yang menjadi unggulan NTB. “Target lima medali emas itu bisa kita raih di empat cabor unggulan dan cabor potensial, yakni di atletik, pencak silat, voli pasir dan menembak,” ucapnya.

Di cabang olahraga atletik, kata Andy bisa menyumbangkan minimal dua medali emas, karena memang terdapat dua atlet nasional yang berpotensi menyumbangkan medali emas, diantaranya Sudirman Hadi

merupakan atlet yang belum lama ini sukses menyumbangkan dua medali emas di nomor 100 meter dan 200 meter pada Kejurnas Remaja Atletik di Jakarta, April 2014 lalu. Selanjutnya Muhadir Muhammad juga merupakan salah satu atlet yang sukses mempersembahkan medali emas di level pelajar nasional.

Kemudian di cabang olahraga pencak silat terdapat beberapa atlet juara nasional tingkat remaja, diantaranya Muhammad Iradat, peraih medali emas di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jakarta 2013 lalu. Selain itu di cabang olahraga voli pantai ada beberapa atlet PPLP NTB yang juga pernah mengukir prestasi d level nasional, selanjutnya tambahan satu medali bisa diraih lewat atlet menembak yang belum lama ini berhasil meraih medali emas di Kejurnas Menembak Ramaja di Jakarta 2013 lalu.

Lanjutnya, meski pihak KONI NTB telah menetapkan empat cabor untuk meraih target lima medali emas di PON Remaja, namun bukan berarti cabor lain tidak akan dilibatkan

dalam event tersebut. Dalam hal ini Andy mengingatkan semua pengurus cabor yang ada di NTB untuk menginventarisir data semua atlet berprestasi nasional untuk segera di ajukan ke KONI NTB, sehingga KONI NTB akan menguji kemampuan atlet-atlet yang dapat di kirim ke PON Remaja.

“Kita minta semua cabor menginventarisir semua atlet nasional, tugas KONI NTB akan melakukan evaluasi siapa atlet yang layak dikirim di PON Remaja, tentunya disesuai dengan jumlah anggaran yang dimiliki oleh NTB. Kalau anggaran yang cukup kita akan mengirim atlet sebanyak mungkin, tapi kalau anggaran sedikit kita prioritaskan cabor-cabor uggulan dan potensial saja,” jelasnya.

Ditambahkannya, saat ini pihaknya sedang menunggu anggaran yang akan dicairkan oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Rencananya pihaknya akan melaksanakan Pelatda satu bulan sebelum pelaksanaan PON remaja, namun bila anggaran cukup maka pelatda akan dilaksanakan tiga bulan sebelum PON Remaja. (fan)

tim yang lebih baik dan pemain-pemain yang lebih baik daripada kami sendiri.”

Tugas tim asuhan Paulo Bento sendiri menjadi lebih sulit karena selisih gol mereka yang minus empat, yang berarti kalau pun menang dari Ghana maka harus dengan banyak gol.

Tetapi itu sulit mengingat Ghana bukan lawan sembarangan karena tim ini nyaris mengalah-

kan Jerman jika Miroslav Klose tidak menciptakan gol penyama kedudukan saat kedua tim berakhir dengan skor 2-2.

Ghana sendiri yang pernah mencapai perempat final di Afrika Selatan pada 2010, masih punya harapan lolos ke 16 Besar.

Line-up Ghana juga sulit diprediksi setelah pelatih Ghana Kwesi Appiah mengganti empat pemainnya saat melawan Jerman dari tim yang dikalahkan AS pada laga pembuka, termasuk menurunkan lebih awal bintang Schalke Kevin-Prince Boateng. (ant/bali post)

PON Jabar 2016

KONI Kabupaten/Kota Dibebankan Dua Emas Mataram (Suara NTB) Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB boleh saja berakhir, namun perjuangan para atlet untuk mengukir prestasi di level nasional baru dimulai.

Oleh karena itu KONI NTB mengingatkan atlet yang sukses meraih medali emas di Porprov NTB agar tak terlena dengan euforia kemenangan. Mereka harus lebih semangat lagi berlatih karena target atlet NTB sesungguhnya adalah meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono yang dihubungi Suara NTB, belum lama ini mengatakan Porprov NTB merupakan ajang penjaringan atlet NTB persiapan mengikuti PON Jabar 2016.

Itu artinya para atlet-atlet unggulan yang berkualitas serta telah meraih medali emas di 23 cabor yang dipertandingkan Porprov NTB akan dipanggil untuk mengikuti Pelatda persiapan menuju PON Jabar 2016 yang sudah dimulai 2014

hingga 2016.

“Penyelenggaraan Porprov NTB memang sudah berakhir, namun kami berharap perjuangan atlet tak boleh berakhir, karena tantangan kedepan jauh lebih berat, yakni meraih target 15 emas. Dan kita membebankan target masing-masing dua medali emas untuk masing-masih kabupaten/kota di PON Jabar 2012,” ucapnya.

Dalam hal ini pihak KONI NTB bertekad akan meraih target 15 emas di PON Jabar 2016, setelah sebelumnya berhasil menyumbangkan 11 medali emas, 5 perak dan 8 perungu di PON XVIII di Riau 2012. Untuk mencapai target tersebut KONI NTB membebankan target dua medali emas untuk masingmasing KONI kabupaten/kota di NTB. Sehingga bila masingmasing kabupaten/kota di NTB bisa meraih target dua medali emas, maka target NTB meraih 15 medali d PON Jabar 2016 bisa terlampaui, yakni bisa mencapai 20 medali emas. (fan)

SUARA NTB

Kamis, 26 Juni 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

MAINAN ANAK

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

SALON

PERAWATAN AC

KONTRAKAN

KOMPUTER

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Kamis, 26 Juni 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

BAKERY

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

SULAM BIBIR

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KONVEKSI

SUARA NTB

Kamis, 26 Juni 2014

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si menyampaikan pidato atas persetujuan terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD NTB 2013.

Juru Bicara Komisi I DPRD NTB, Drs. H. Muzihir

Juru Bicara Komisi II DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm

Halaman 14

Pimpinan DPRD NTB memimpin rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Komisi Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013

Juru Bicara Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH

Juru Bicara Komisi IV DPRD NTB, Bajuri

Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH, membacakan draft keputusan DPRD NTB

Dewan Setujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2013 KOMISI – komisi di DPRD NTB, Rabu kemarin mengesahkan Raperda Per tanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013. Sejumlah catatan mewarnai pengesahan raperda tersebut.

Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST bersama Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman dan Wakil Ketua DPRD NTB, H. L. Moh. Syamsir, SH dan dihadiri oleh para anggota DPRD NTB. Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin, SH, M.Si, juga hadir dalam paripurna tersebut.

Sejumlah pejabat teras Pemprov NTB dan perwakilan unsur – unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah juga hadir.

Paripurna diawali dengan laporan komisi – komisi yang kemudian kompak menyatakan persetujuannya atas Raperda tersebut.

Komisi I DPRD NTB yang di-

wakili juru bicaranya, Drs. H. Muzihir, menyampaikan sejumlah catatan penting, seperti persoalan target dan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah, penatausahaan aset tetap, pengelolaan investasi non permanen dana bergulir hingga penyelesaian kerugian keuangan daerah.

Komisi I DPRD NTB menegaskan, terhadap catatan-catatan tersebut diatas perlu ada upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan sesuai dengan rekomendasi sebagai mana tertuang didalam laporan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi NTB tahun anggaran 2013.

Sementara itu, Komisi II DPRD NTB melalui juru bicaranya, Mori Hanafi, SE, M.Comm, menyampaikan sejumlah catatan antara lain, kinerja Dinas Pendapatan Daerah pada tahun 2013 yang menghasilkan Pencapaian PAD yang melebihi target. Selain itu, Komisi II DPRD NTB juga menyinggung soal piu-

Jajaran pejabat lingkup Pemprov NTB

tang retribusi yang mengalami kenaikan di tahun 2013 hingga adanya hasil audit BPK yang menyatakan bahwa piutang tahun 2013 mencapai Rp 49.235.246.577,44.

Catatan – catatan yang mengiringi persetujuan Komisi II antara lain, pertama, menindaklanjuti seluruh catatan BPK yang berkaitan dengan Raperda ini. Kedua, melengkapi seluruh dokumen-dokumen yang menjadi lampiran sebagai bagian tak terpisahkan dari Raperda dimaksud. Ketiga, memperhatikan seluruh masukan, saran yang sudah disampaikan dan melaksanakan catatan-catatan persetujuan yang disampaikan DPRD. Keempat, setelah dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, agar segera berkoordinasi dengan DPRD melalui Badan Anggaran sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Komisi III DPRD NTB menyoroti sejumlah persoalan. Salah satunya adalah berbagai sarana parasarana dan fasilitas perhubungan di NTB, baik darat, laut, maupun udara.

“Hendaknya mendapat perhatian yang serius dan sungguh-sungguh, bagi terlayaninya kebutuhan moda transportasi yang aman dan nyaman dengan jadwal yang pasti. Mengingat pada saat ini. Penerbangan BILSumbawa Besar, tidak lagi memiliki kepastian layanan. Kadang ada dan kadang tiada.Sekali lagi mohon perhatiannya,” ujar juru bicara Komisi III DPRD NTB, Nurdin Ranggabarani, SH, MH. Komisi III juga menyinggung salah satu temuan terkait pembangunan Terminal Haji atau Terminal TKI di Bandara Internasional Lombok, yang didanai melalui DPA Dishubkominfo, Provinsi NTB tahun anggaran 2013.

Dari hasil kunjungan lapangan Komisi III ke lokasi pembangunan gedung Terminal Haji/Terminal TKI tersebut, Komisi III DPRD NTB tidak menemukan perubahan yang berarti dari tahun anggaran sebelumnya. “Merasakan bahwa hasil pekerjaan oleh rekanan sangat tidak memuaskan. Komisi III DPRD NTB memandang, bahwa proyek terse-

Para perwakilan unsur FKPD

Para Anggota DPRD NTB

but belum seluruhnya dapat dikatakan rampung 100 persen. Bahkan saat ini program tersebut menjadi sorotan aparat penegak hukum.”

Untuk itu, Komisi III DPRD NTB mempertanyakan kinerja Dinas, rekanan dan Konsultan Pengawas yang dipercayakan, serta meminta kepada Pemerintah Provinsi NTB, untuk dapat memberikan perhatian serius kepada penyelesaian akhir gedung tersebut. Mengingat kesiapan kita untuk menjadi embarkasi haji pada musim haji tahun 2012 lalu, salah satunya sangat memiliki keterkaitan erat dengan kesiapan pemanfaatan gedung dimaksud, namun hingga musim haji 2014 ini belum dapat dimanfaatkan.

Komisi IV DPRD NTB dalam laporan yang disampaikan oleh Bajuri memberikan penekanan pada sejumlah persoalan yang harus diperhatikan oleh Gubernur NTB. Pertama, soal peningkatan IPM tetap harus diperjuangkan agar NTB masuk pada jajaran Provinsi yang berdaya saing, karena IPM tetap penting sebagai indikator kemajuan

satu daerah. Posisi 32 sangat tidak pantas bagi NTB. Untuk itu perlu evaluasi serius terhadap SKPD yang terkait dengan peningkatan IPM. Bila perlu ada mutasi jika SKPD terkait tidak cakap dalam tugasnya untuk menaikkan kualitas hidup manusia NTB. Kedua, agar ada koordinasi terus menerus dengan Kabupaten Kota untuk membuat komitmen pengentasan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja yang terus bertambah, baik di dalam daerah atau di luar daerah kerjasama dengan provinsi lain.

Ketiga, perlunya perencanaan serius terkait ditutupnya PT NTT,mengingat dampak geografis dan demografis dari terhentinya proses penambangan di PT NNT, karena berkaitan erat dengan para pekerja yang kehilangan mata pencaharian, dan tentunya menjadi beban daerah yang baru, dan pemerintah pusat semestinya tanggap terhadap hal ini. (*)

Para Anggota DPRD NTB

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Mantan Sekjen Deplu BKPM: Pilpres Tak Pengaruhi Minat Dituntut Tiga Tahun Penjara Investor Asing Jakarta (Suara NTB) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan gejolak politik pada masa Pemilu Presiden 2014 belum terindikasi menganggu minat investor asing untuk menindaklanjuti komitmennya dalam menanamkan modal.

“Dari catatan kami belum ada laporan (investor yang membatalkan investasinya). Jika wait and see memang wajar,” kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Himawan Hariyoga usai diskusi mengenai 2014 World Investment Report yang dirilis Konferensi PBB UNCTAD di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan data terakhir BKPM, kata dia, tidak ada investor yang membatalkan komitmen investasi setelah mendapat persetujuan, maupun investor yang mengajukan perubahan investasi.

Maka dari itu, Himawan mengatakan target pertumbuhan realisasi investasi baik asing dan dalam negeri di 2014 masih di kisaran 15 persen, yakni realisasi yang diharapkan mencapai Rp450 triliun.

“Bahwa so far, target masih peningkatan 15 persen ya. Di kuartal pertama kan 15 persen. Harapan kita di kuartal II juga demikian, target year on year-nya 15 persen,” ujarnya.

Dia menjelaskan komposisi realisasi investasi tahun ini, sebanyak 70 persen didorong dari investasi asing. Sisa 30 persen merupakan investasi dalam negeri.

Adapun realisasi investasi pada kuartal I 2014 mencapai Rp106 triliun yang tumbuh 14,6 persen dibanding periode sama tahun lalu. “Kuartal pertama kan masih 15 persen, ya kita harap kuartal II juga 15 persen,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Himawan juga menyinggung salah satu hasil laporan Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) yang dirilis Selasa dan menyebutkan banyak sektor potensial untuk investasi asing yang belum dimaksimalkan, termasuk oleh negara berkembang.

Menurut Himawan, kebijakan penanaman modal asing di Indonesia kini diarahkan pada kualitas investasi bukan hanya kuantitas investasi. Salah satu indikator kualitas investasi itu, ujar dia, selaras dengan kebutuhan industri dalam negeri, misalnya untuk pengembangan energi baru dan terbarukan, otomotif, dan investasi untuk produksi barang yang bersifat komplementer.

“Diarahkan pada investasi yang bisa berkontribusi terhadap masalah Indonesia. Misalnya kita masih impor di satu sektor, kita upayakan investasi asing masuk di sektor itu untuk jadikan disini basis produksi, sehingga kita tidak perlu impor lagi,” jelasnya. “Indonesia harus jadi production base, kemudian juga yang paling penting ada peningkatan kapasitas SDM lokal di industrinya,” ujarnya. (ant/Bali Post)

BPOM Temukan Ribuan Produk Makanan Ilegal Jakarta (Suara NTB) Tim gabungan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Kementerian Perdagangan menemukan ribuan produk makanan ilegal di gudang milik PD Aneka Jaya, Jakarta Barat, Rabu, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor.

“Banyak makanan ilegal siap didistribusi ditemukan dalam gudang ini. Produk tersebut berasal dari Malaysia dan Tiongkok,” kata Kepala BPOM Roy A Sparringa di lokasi sidak PD Aneka Jaya, sambil menunjukkan salah satu produk makanan ilegal asal Tiongkok.

Ribuan kardus yang berisi berbagai jenis makanan itu disimpan di tiga gudang. Para pekerja terpaksa menghentikan pekerjaannya saat tim yang melakukan pemeriksaan barang tersebut masuk ke dalam gudang.

“Kami mencoba mengupayakan tidak beredar produk ilegal, yang tentunya dapat merugikan masyarakat. Upaya dilakukan dari hulu agar membuahkan hasil yang maksimal,” ujarnya, kepada puluhan wartawan yang ikut sidak tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, produk ilegal yang diduga beredar berupa roti kemasan plastik merek “Matilde Vicenda”, minuman merek “Remia”, saos merek “Meglio” dan selai stroberi merek “Zentis”. Ribuan kotak yang berisi produk makanan itu juga terdapat label ML dan BPOM, namun setelah diperiksa ternyata palsu.

“Tampak beberapa jenis makanan kemasan plastik dan botol ini legal. Jangan percaya, karena ternyata nomor izin produksi dan label impor palsu,” jelasnya.

Makanan kemasan ilegal diduga jumlahnya meningkat menjelang Ramadhan 1435 H, karena dipengaruhi permintaan. Masyarakat diharapkan berhati-hati membeli makanan kemasan.

“Jangan hanya melihat label izin produksi dan izin dari BPOM, melainkan juga label halal,” imbaunya.

BPOM masih melakukan pendataan terhadap produk makanan ilegal tersebut. Hasil pemeriksaan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Proses penyelidikan terhadap temuan besar ini ditindaklanjuti. Selain menyita produk yang ilegal dan memberi sanksi administrasi kepada pengusahanya, BPOM akan menindaklanjuti secara hukum.

“Ada anggota tim yang akan memeriksa lebih mendalam produk ilegal yang berada dalam gudang ini,” tukasnya.

Roy menegaskan gudang tempat penyimpanan produk makanan juga tidak memenuhi persyaratan. Gudang tersebut tidak bersih, sehingga tidak baik untuk menyimpan makanan kemasan. “Ini adalah pelanggaran serius,” ujarnya, menegaskan.

Menurut dia, pencegahan terhadap beredarnya produk SERVICE AC makanan ilegal tidak mudah, karena dilakukan secara tersembunyi. BPOM meningkatkan pengawasan dan bekerja sama dengan instansi terkait lainnya untuk menangani permasalahan ini. “Ini bukan pekerjaan yang mudah. Kita butuh informasi dari masyarakat untuk mengungkapnya,” katanya. (ant/Bali Post)

Dari 12 konferensi internasional kegiatan tersebut terdapat selisih nilai dalam laporan pertangungjawaban dan pengeluaran sebenarnya sebesar Rp12,74 miliar sehingga memperkaya Sudjanan dan orang lain.

Orang yang menurut jaksa mendapat mendapat keuntungan dari tindakan itu adalah Sudjanan (Rp330 juta), mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirajuda (Rp440 juta), mantan Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka (Rp15 juta), mantan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Biro Keuangan I Gusti Putu Adnyana (Rp165 juta).

Tindakan itu juga memperkaya Kepala bagian pengendali anggaran Suwartini Wirta (Rp165 juta), Sekretariat (Rp110 juta), dirjen yang membidangi kegiatan (Rp50 juta), direktur yang membidangi yaitu Hasan Kleib (Rp100 juta), Djauhari Oratmangun (Rp100 juta), dan Iwan Wiranata Admaja (Rp75 juta).

Selisih uang dari 12 konferensi itu juga mengalir untuk kegiatan malam kebudayaan pada pertemuan tingkat Menlu ASEAN ke-37 (Rp1,45 miliar), pembayaran pajak 20042005 PT Pactoconvex Niagatama (Rp1 miliar) dan pembayaran jasa konsultan fiktif PT Pactoconvex Niagatama dan PT Royalindo (Rp 600 juta).

Inspektur Jenderal Deplu menemukan kerugian negara Rp12,74 miliar dalam 12 konferensi internasional itu dan Rp1,65 miliar di antaranya sudah dikembalikan.

Sebelumnya, Sudjadnan terbukti terlibat korupsi dana perbaikan gedung Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Singapura 20032004. Dia divonis dengan hukuman 20 bulan penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 19 Januari 2011. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

DITUNTUT- Sudjadnan Parnohadiningrat dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan dalam perkara korupsi dana penyelenggaraan 12 konferensi internasional, kemarin.

(ant/Bali Post)

PENGGEREBEKAN TERORIS - Polisi berpakaian preman memasang garis polisi di rumah terduga teroris Akbar Muriawan alias Donal seusai penggerebekan di Jalan Dalang, Kelurahan Munjul, Cibubur, Jakarta Timur, Selasa (24/6) malam. Tim Densus 88 Polri berhasil mengamankan barang bukti berupa selongsong peluru, dua buah laptop, pipa paralon yang sudah dirakit, senapan angin dan buku ajaran jihad.

Terduga Teroris Akbar Berencana Bakar Pos Polisi Jakarta (Suara NTB) Terduga teroris Akbar alias Mury alias Donal yang ditangkap di Jakarta Timur Selasa sore telah merencanakan aksi pembakaran pos polisi di Depok dan DKI Jakarta.

“Keterlibatan (nya) tergabung dalam kelompok Syariatul Irhab yang telah merencanakan aksi pembakaran pos polisi di Depok dan DKI Jakarta,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Boy Rafli Amar melalui pesan singkat di Jakarta Rabu (25/6) dinihari.

Boy mengatakan Akbar ter-

GORDEN

masuk jaringan Syariatul Irhab pimpinan Arif Budi Setyawan alias Arif Tuban. Petugas Detasemen Khusus 88 Antiteror (Densus 88 AT) Mabes Polri telah menangkap Arif Tuban di Jati Padang Jakarta Selatan pada 19 Juni 2014.

Aparat Densus 88 AT Mabes Polri membekuk Akbar alias Muri alias Donal (28) Selasa (24/ 6) sekitar pukul 17.45 WIB di

Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Konstitusi (MK) menolak hampir seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum yang diajukan oleh 34 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Rabu (25/6).

Majelis Hakim yang diketuai oleh Hamdan Zoelva menolak 29 permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPD. Selain itu MK tidak menerima tiga permohonan karena tidak memenuhi syarat, tidak memproses satu permohonan karena kemudian dicabut, dan hanya mengabulkan sebagian dari permohonan calon anggota DPD dari Daerah Pemilihan Maluku atas nama La Ode Salimin Atas permohonan La Ode

Salimin, MK hanya memerintahkan penghitungan ulang perolehan suara anggota DPD di seluruh Kota Tual, Maluku. Pemohon lainnya, menurut MK, tidak mengajukan dalilyangmeyakinkanmahkamah.

Beberapa pemohon menyatakan kecewa atas putusan tersebut dan menilai MK terlalu konservatif dalam memutuskan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).

“MK terlalu konservatif terhadap bukti C1 saja. Kalau seperti ini, tidak sampai 10 persen dari seluruh permohonan PHPU yang dikabulkan,” kata salah satu kuasa hukum pemohon, Andi Masrun.

“Putusan MK menolak hampir semua gugatan yang diajukan calon anggota DPD RI men-

Resep SBY Agar Tidak Mudah Jatuh

Siapapun Presiden Terpilih Harus Tegar dan Kuat Jakarta (Suara NTB)Dalam sesi tanya jawab di acara pembekalan kepada Calon Perwira Remaja (Capaja) Akademi TNI tahun 2014 yang dipimpin Panglima TNI Jendral Moeldoko, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ditanya mengenai resepnya selama 10 (sepuluh) tahun memimpin negeri ini dengan berbagai cercaan, hinaan dan cacian, yang mungkin perlu dilakukan oleh Presiden RI yang akan terpilih dalam Pemilu Presiden (Pilpres) mendatang.

Menurut SBY, siapapun presiden yang akan terpilih nanti, harus kuat, tegar dan sabar. “Sabar saja belum cuk-

up, tetapi terus berikhtiar. Sabar, tegar, dan kuat, supaya tidak mudah jatuh di tengah jalan,” kata Presiden SBY dalam acara yang diselenggarakan di Bumi Maguwo Gedung Sabang Merauke, Akademi Angkatan Udara (AAU), Yogyakarta, Selasa (24/6) malam.

Dalam kesempatan itu, Presiden SBY mendoakan siapapun yang akan terpilih dalam Pilpres mendatang, apakah Prabowo Subianto ataukah Joko Widodo (Jokowi), yang akan memimpin 250 juta penduduk Indonesia, akan sukses mengemban tugas.

SBY mengingatkan, Indonesia adalah negara yang besar, negara yang sedang menjalankan transformasi, dan sudah masuk

Jalan Dalang RT 11/05 Nomor 55 Kelurahan Munjul Cipayung Jakarta Timur. Selain mengamankan terduga teroris, petugas juga menyita barang bukti berupa selongsong senapan yang dirakit menjadi amunisi.

Kemudian dua unit komputer jinjing (laptop), pipa paralon yang sudah dirakit, buku ajaran “Jihad dan Tasaud” dan senapan angin. (ant/Bali Post)

MK Tolak Hampir Seluruh Gugatan Hasil Pemilu DPD

radar dunia. Karena itu, siapapun yang akan menggantikan dirinnya sebagai presiden 4 (empat) bulan mendatang , harus terus berihtiar untuk melaksanakan program-programnya.

Ia menyebutkan, di tengah masyarakatyangkritis,yangterbuka, dan memiliki kebebasan berbicara, termasuk kebebasan pers, siapapun presiden terpilih harus siap mental. “Freedom is a becoming the rules of the day. Itu tidak mungkin dihindari. Inilah nilai dan norma demokrasi,yangpentingpemimpin mengemban tugas sesuai ketentuan konstitusi ,” tutur SBY. Menurut SBY, menghadapi gempuran, goncangan, hujatan, dan serangan apapun, presiden

mendatang tidak perlu gentar.

“Move on, the show must go on.

Dengan keyakinan, tetapi dengan kerja keras, insya Allah semua akan bisa dicapai meskipun dalam kegaduhan politik di negeri ini,” ujarnya.

Saat memberikan pembekalan kepada Capaja TNI Angkatan 2014 itu, Presiden SBY antara lain didampingi oleh Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Mensesneg Sudi Silalahi, dan Seskab Dipo Alam, Panglima TNI Jendral Moeldoko, para Kepala Staf TNI,danGubernurDIYogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X. (ant/Bali Post)

imbulkan kecurigaan mengapa ini semua bisa terjadi,” kata Razman Arif, kuasa hukum calon anggota DPD daerah pemilihan Sumatera Utara atas nama Syariful Mahya Bandar.

Pihak Syariful mengajukan permohonan pembatalan terhadap Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang penetapan calon anggota DPD RI terpilih 2014-2019.

Gugatan diajukan karena KPU dituding telah melakukan pengurangan perolehan suara sah pemohon dan menambah suaara sah calon anggota DPD yang lain pada daerah pemilihan Sumatera Utara.

Razman menganggap keputusan MK tidak masuk akal. “Mereka ke MK tidak main-main, sudah datang jauh-jauh mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, kenapa tidak ada satu pun gugatan yang diterima,” katanya.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ida Budhiati menyatakan semua pihak sudah diberi kesempatan mengajukan gugatan dan menyerahkan bukti yang menjadi dasar bagi MK untuk mengeluarkan keputusan final yang mengikat.

“KPU menerima seluruh putusan Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD yang telah dibacakan hari ini,” kata dia. (ant/Bali Post)

DIJUAL DIJUAL MOBIL MITSUBISHI COLT T120SS PLAT LOMBOK LOKASI MOBIL DI BALI HARGA 36 JUTA HUB. KETUT 0817350938 DIJUAL MOBIL ZEBRA TAHUN 2006 HARGA 60JT,HUB.081864654354 DIJUAL RUMAH MINIMALIS MODERN, LOKASI STRATEGIS BELAKANG KANTOR BPK RI UDAYANA MATARAM, BISA CASH/KREDIT HUB.65 PROPERTY LOMBOK, 081999978 919, 08533336660

RUPA-RUPA

DIJUAL RMH DI MONJOK LT.2,25 ARE, 2KT, 2 KM, 1RT, 1RK, LB 9X16 M, LISTRIK, SERTIFIKAT ADA, HARGA 475 JT, BS NEGO. HUB. 081805732203

DIJUAL

ORNAMEN

ARTSHOP

Jakarta (Suara NTB) Mantan Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri (Deplu) Sudjadnan Parnohadiningrat dituntut dengan hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan dalam perkara korupsi dana penyelenggaraan 12 konferensi internasional.

Selain itu, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga menuntut dia membayar uang pengganti Rp 330 juta. “Bila terdakwa tidak mampu membayarnya diganti tiga bulan kurungan,” kata jaksa penuntut umum KPK Sri Kuncoro Hadi dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (25/6).

Menurut jaksa, Sudjadnan bersalah melakukan korupsi dalam 12 kegiatan internasional yang dilaksanakan Februari 2004 sampai April 2005 dengan pola penunjukkan langsung professional convention organizer (PCO) tanpa prosedur penunjukan yang semestinya tapi laporan pertanggungjawabannya seolaholah menggunakan PCO. “Terdakwa Sudjanan Parnohadiningrat punya kesempatan dan kewenangan karena merupakan Sekjen sekaligus ex oficio Kuasa Pengguna Anggaran pada 2004-2005, sehingga dapat memerintahkan penunjukkan langsung PCO tanpa penunjukkan semestinya,” kata jaksa.

Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban, Sudjanan memerintahkan mantan Kepala Biro Keuangan Deplu Warsita Eka dan mantan Kepala Bagian Pelaksana Anggaran Biro Keuangan I Gusti Putu Adnyana untuk membuat laporan yang tidak sesuai dan membagikan sisa uang kepada pejabat dan staf Departemen Luar Negeri dan kebutuhan lain yang tidak sesuai peruntukannya.

BAKERY

ADVERTISING

SUARA NTB Kamis, 26 Juni 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

TUNJUKKAN SENJATA - Seorang gerilyawan ISIL membawa bendera ISIL dan senjata organik ketika berhasil menguasai kota Mosul. Akibat dari konflik yang terjadi di Irak lebih 1.000 orang tewas selama 17 hari.

Konflik 17 Hari

Lebih 1.000 Orang Tewas di Irak

Jenewa Lebih dari 1.000 orang— setidaknya tiga perempat dari mereka warga sipil tewas bulan ini ketika gerilyawan Islam merebut daerah-daerah luas di Irak utara dan barat.

Setidaknya 1.075 orang tewas dan 658 orang cedera di negara itu dalam 17 hari dari 5 sampai 22 Juni, kata Rupert Colvile, juru bicara kantor hak asasi manusia PBB kepada wartawan di Jenewa. Ia mengatakan setidaknya 757 warga sipil tewas dan 599 orang lainnya cedera di provinsi-provinsi Nineveh, Diyala dan Salah al-Din. Sejumlah dari mereka yang tewas akibat pengeksekusian singkat dan

pembunuhan para warga sipil, polisi dan tentara di luar hukum.

Setidaknya 318 orang lainnya— tidak seluruhnya warga sipil dibunuh dan 590 orang cedera di daerah-daerah Baghdad selatan banyak dari mereka sebagai akibat setidaknya enam serangan bom terpisah.

Para gerilyawan yang dipimpin kelompok Negara Islam Irak dan Levant (ISIL) sejak Juni mulai mere-

AS Tahan Bantuan untuk Thailand Washington Amerika Serikat (AS) menyatakan telah kembali menahan sejumlah bantuan untuk Thailand sebagai respons terhadap kudeta militer di negara tersebut.

Washington menahan bantuan terkait keamanan untuk Thailand senilai 4,7 juta dolar AS atau hampir separuh dari 10,5 juta dolar AS total bantuan tahunan AS terhadap sekutu lamanya itu. Demikian keterangan dari pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat Scot Marciel kepada Kongres Selasa waktu setempat.

AS segera menegur militer Thailand setelah melakukan intervensi terhadap kekacauan politik di negara itu. Departemen Luar Negeri AS mengumumkan bahwa telah membekukan bantuan 3,5 juta dilar AS hanya sehari setelah kudeta 22 Mei. Penundaan bantuan yang baru mencakup bantuan untuk program latihan senjata bagi polisi Thailand dan kunjungan studi ke AS bagi sejumlah pejabat kepolisian senior.

Marciel mengatakan AS juga mempertimbangkan untuk memindahkan latihan militer besar Cobra Gold ke negara lain.

AS dan Thailand setiap tahun melakukan latihan bersama sejak 1980 dan tahun ini latihan melibatkan 13.000 peserta dari sejumlah negara sekutu AS di Asia. “Kami akan memantau situasi itu secara seksama. Ini akan tergantung sebagian pada apa yang terjadi di sana,” kata Marciel. (ant/bali post)

but daerah-daerah luas lima provinsi dan bergerak kurang dari 100 km dari Baghdad.

Selain pembunuhan-pembunuhan itu, Colville mengatakan penculikan-penculikan yang luas dilaporkan terus berlangsung di seluruh provinsi-provinsi itu.

Banyak warga asing di antara mereka yang diculik itu termasuk 48 warga Turki yang diculik dari konsulat Ankara ketika ISIL merebut Mosul dan sekitar 40 warga India yang bekerja di satu perusahaan konstruksi Irak yang diculik pada 18 Juni, kata kementerian luar negeri India, demikian AFP. (ant/bali post)

Turki Larang Masuk Ribuan Pejuang Tujuan Suriah Istanbul Turki mengatakan pihaknya telah melarang masuk lebih dari lima ribu pejuang asing yang dicurigai berusaha menuju Suriah untuk bergabung dengan kelompok Islam garis keras melawan rezim negara itu.

Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan mengatakan, pemerintahnya yang berakar pada Islam akan mengambil semua langkah-langkah untuk membendung aliran jihad dari luar negeri, dengan menggunakan Turki sebagai tempat transit, untuk memasuki perang Suriah.

“Kami telah melarang masuk lebih dari 5.300 orang dari dalam negeri yang berencana untuk bergabung dengan kelompok-kelompok radikal di Suriah. Kami menahan tersangka

teroris dan mendeportasi mereka. Kami telah mendeportasi lebih dari 824 orang sejak 2012,” kata Erdogan dalam pidato televisi kepada duta besar Uni Eropa di Ankara.

Komentarnya muncul di tengah kekhawatiran yang meningkat di Eropa mengenai tumbuhnya ancaman keamanan nasional yang ditimbulkan oleh para pelaku jihad yang pulang dari Suriah. Sebuah video yang diposting di YouTube, rekrutmen untuk kelompok ISIL menampilkan beberapa pemuda Inggris yang telah menimbulkan perhatian khusus di London.

Sementara Turki, juga berjuang untuk membebaskan puluhan petugasnya saat warga diculik pada awal Juni oleh ISIL di Mosul, ketika mereka menguasai daerah sangat

luas Irak utara.

Turki, yang mendukung pemberontakan terhadap Presiden Bashar al-Assad, telah berulang kali membantah tuduhan-tuduhan bahwa pihaknya mengirim senjata kepada pemberontak atau dukungan Al-Qaida terkait kelompok di Suriah.

Erdogan mengatakan militan asing merupakan ancaman bagi keamanan nasional keamanan Turki dan menyerukan kerja sama yang lebih erat antara Ankara dan negara-negara Eropa untuk memerangi terorisme.

Turki memiliki perbatasan panjang yang keropos dengan Suriah, membentang dari Mediterania ke Irak yang telah membuatnya menjadi titik transit utama bagi pemberontak asing yang berusaha untuk melawan rezim Suriah. (ant/bali post)

Pesawat Tempur Israel Serang Tujuh Lokasi di Jalur Gaza Jerusalem Satu pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara terhadap tujuh lokasi militer di Jalur Gaza pada Selasa malam (24/6). Serangan ini sebagai tanggapan atas lima serangan roket dari daerah kantung Palestina itu.

“Serangan roket Jalur Gaza dengan sengaja ditujukan ke permukiman, kotak kecil dan kota besar Israel, sehingga membahayakan warga sipil,” kata Juru Bicara Angkatan Darat Israel Letnan Kolonel Peter Lerner di dalam satu pernyataan.

Ia mengatakan satu pesawat Angkatan Udara Israel menyerang lima peluncur roket yang disembunyikan di bagian

utara Jalur Gaza, kemudian satu lokasi kegiatan di bagian tengah Jalur Gaza, dan satu instalasi pembuatan senjata di bagian selatan Jalur Gaza.

Pada Selasa pagi, sistem pertahanan rudal Iron Dome mencegat dua dari lima roket yang ditembakkan dari Jalur Gaza ke bagian selatan Israel. Satu roket lagi menghantam daerah terbuka di Wilayah Shaar HaNegev dan sisa dua roket jatuh di Jalur Gaza. Tak korban cedera atau kerusakan dalam serangan tersebut. “Kami bertekad untuk bertindak terhadap mereka yang menyerang Israel, dan beroperasi di bawah payung Hamas serta atas nama faksi tersebut,” kata juru bicara itu. (ant/bali post)