Snt26062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 94 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 26 JUNI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Minta Fauzan Khalid Pastikan Pemerintahan di Lobar Solid Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, secara resmi menyerahkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri kepada Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar), H.Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si sebagai pelaksana tugas Bupati Lobar. Menggantikan pejabat sebelumnya, Dr. H. Zaini Arony, M.Pd yang diberhentikan sementara menjadi Bupati sesuai SK Mendagri Nomor 131.52-4499 tahun 2015.

Penyerahan SK Mendagri itu berlangsung di Ruang Kerja Gubernur, Kamis (25/6). Penyerahan SK Mendagri Nomor 131.52-4499 tahun 2015 tentang pemberhentian sementara Dr. H. ZainiArony dari jabatan Bupati Lobar, masa jabatan Tahun 2014-2019 sampai proses yang bersangkutan selesai dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat keputusan Mendagri tersebut mulai berlaku sejak 17 Juni 2015.

Gubernur NTB berharap Plt Bupati Lobar untuk terus melanjutkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mensejahterakan rakyat ke depan.

Dikatakan, dengan keluarnya SK Mendagri itu, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/humassetdantb)

SK PLT - Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid (kanan) menerima SK Plt Bupati Lobar dari Mendagri yang diserahkan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, kemarin.

Kajati Supervisi Tunggakan Kasus Korupsi (Suara NTB/ars)

”

TO K O H Tak Khawatir Gagal DANREM 162/WB, Kol.CZI, Lalu Rudy Irham Srigede, ST, MSi tak mengkhawatirkan adanya gagal panen program upsus swasembada padi, jagung dan kedelai (Pajale) akibat kekeringan yang sudah mulai terjadi di NTB. Pasalnya, tiap kelompok tani di daerah ini dilakukan pendampingan oleh Babinsa.

Bersambung Lalu Rudy Irham Srigede ke hal 15 (Suara NTB/dok)

04.57

05.07

12.19

15.39

18.08

Kita akan supervisi untuk kasus yang nunggak, kita surveillance Martono

Mataram (Suara NTB) Sepekan setelah menjabat, Kajati NTB yang baru Martono, SH, MH langsung menggelar konsolidasi internal. Langkah supervisi kasus- kasus lama dan kasus baru akan menjadi prioritas programnya dalam mengontrol jajarannya, terkait penanganan tindak pidana korupsi.

Ditemui usai gelar perkara bersama jajarannya, Kamis (25/6) kemarin, Martono secara umum menyampaikan komitmennya menyelesaikan tunggakan kasus yang ditinggalkan pejabat sebelumnya.

Demikian juga degan kasus kasus baru.”Penanganan perkara (korupsi) ke depan, setiap bulan akan dilakukan evaluasi dengan Aspidsus,” kata

Pemprov Siapkan Siaga Darurat Kekeringan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. Wedha Magma Ardhi, M.TP mengatakan pihaknya sedang menyiapkan penetapan status siaga darurat kekeringan. Namun, pihaknya masih menunggu prediksi dari BMKG mengenai kondisi cuaca di NTB dalam beberapa bulan ke depan.

“Ada ancang-ancang menyiapkan siaga darurat kekeringan. Rencananya tanggal 1 Juli mendatang. Saya masih mantapkan datanya dulu,” ujarnya ketika

dikonfirmasi di Mataram, Kamis (25/6).

Meskipun beberapa daerah di NTB saat ini sudah mulai kesulitan air bersih maupun air untuk mengairi lahan pertanian, pihaknya tak serta merta langsung menetapkan status siaga darurat kekeringan. Namun, BPBD sudah membuat surat Gubernur yang ditujukan kepada sembilan Bupati/Walikota untuk mengantisipasi kekeringan. Sejauh ini, lanjutnya, belum ada kabupaten yang sudah menetapkan siaga darurat kekeringan di wilayahnya.

Bersambung ke hal 15

mantan Wakajati Jawa Timur ini.

Sederet kasus yang masih jadi tunggakan diketahui, seperti proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) KLU Rp 12,5 miliar, aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Rp 39 miliar, kasus Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram 2,1 miliar yang juga belum jelas perkembangannya, kasus gedung

Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD-NI) Jempong Rp 2,1 miliar. Sederet kasus yang sudah ditingkatkan ke penyidikan. Semetara yang sedang berjalan adalah kasus cetak sawah baru di Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, kasus anjungan NTB di Taman Mini Indonesia Indah Rp 600 juta, Bersambung ke hal 15

BPKP NTB Diminta Kawal Pengelolaan Dana Desa Mataram (Suara NTB) Utama Kantor Gubernur NTB, Badan Pengawasan KeuaKamis (25/6) siang kemarin. ngan dan Pembangunan Pelantikan dipimpin Wakil (BPKP) Perwakilan NTB di Gubernur NTB, H. Muh. Amin, bawah komando Pimpinan SH, M.Si. BPKP yang baru diharapkan Dikatakan, BPKP Perwakmengawal pengelolaan dana ilan NTB harus ikut serta desa di NTB. Tahun ini, NTB mengurai simpul-simpul mendapat kucuran dana desa yang menghambat jalannya dari APBN mencapai Rp 301 pembangunan di daerah ini.

Perwakilan BPKP juga harus miliar untuk 940 desa di delapan kabupaten di daerah ini. mengawal implementasi “Untuk dana desa secara standar akuntasi pemerinnasional dialokasikan Rp 20 tah berbasis akrual supaya triliun lebih. Untuk NTB, diaperalihan sistem itu berjalan dengan lancar. Sehinglokasikan sebesar Rp 301 miliar lebih bagi 940 desa di dega dapat dihindari risiko (Suara NTB/nas) lapan kabupaten di NTB. penurunan opini atas LapoDadang Kurnia ran Keuangan Pemerintah Dalam hal ini Perwakilan BPKP juga diharapkan untuk ikut serta men- Daerah (LKPD) tahun berikutnya.

Dikatakan, LKPD Pemda di NTB tahun 2014 gawal pengelolaan dana desa ini agar sesuai dengan yang diharapkan,” kata Deputi Kepala mengalami peningkatan. Semula hanya tiga BPKP Pusat, Dadang Kurnia ketika melantik pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Kepala BPKP Perwakilan NTB yang baru, Dr. Pengecualian (WTP) tahun 2013 lalu.

Bonardo Hutauruk, Ak.,M.M di Ruang Rapat Bersambung ke hal 15

Kasus Jembatan Gili Gede

Kejaksaan Sasar Pejabat Kementerian PDT

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Salah seorang saksi dari Kementerian PDT yang diperiksa penyidik Kejari Mataram.

Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan penyimpangan proyek jembatan Gili Gede, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat (Lobar) semakin berkembang. Giliran pejabat Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) diperiksa Kejaksaan.

Sedikitnya ada dua orang pejabat dari kementerian yang dibawahi mantan Menteri PDT, Helmy Faisal Zaini itu.

Keduanya diperiksa terpisah di ruang Pidsus Kejari Mataram. Saksi pertama diperiksa jaksa Nuramin, SH, dan saksi kedua dimintai keterangan oleh Kasi Pidsus Herya Sakti Saad,SH. ‘’Saksi ini dari pejabat PDT,’’

kata Herya kepada Suara NTB, Kamis (25/6) kemarin. Kedua saksi dipanggil karena berkaitan langsung dengan kegiatan proyek bernilai Rp 6 miliar tahun 2014 yang kini tak berguna itu. Sebab dari rangkaian penyelidikan awal, proyek ini sepenuhnya dihandle oleh pejabat PDT. Setelah dibangun, kemudian diberikan ke Pemda, Lobar melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) sebagai pengelola. Kedua saksi yang tidak disebutkan identintasnya ini disebutkan Herya, dianggap mengetahui proses awal proyek , mulai lelang, penentuan pemenang hingga pengerjaan fisik dalam bentuk dermaga apung.

Sejauh ini pengembangan perkara terus berlangsung di Pidsus Kejari Mataram. Kasus ini statusnya sudah ditingkatkan ke penyidikan.

Hanya saja sampai saat ini belum disebut tersangkanya, karena tim penyidik sedang berusaha mengumpulkan bukti dan keterangan saksi tambahan untuk menguatkan penyidikan.

Sederet saksi di daerah juga sudah dimintai keterangan. Mereka yang dianggap tahu terkait proyek itu diantaranya mantan Asisten I Setda Lobar sebagai koordinator pemantauan proyek, Kepala Bappeda Lobar, serta Kepala Dishubkominfo dan pejabat setempat. (ars)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga akan Daftarkan Gugatan ke PTUN Penerima Bantuan Bertambah HASIL pendataan dilakukan oleh petugas kelurahan dengan pola pendataan berbasis data terpadu (PBDT) sesuai arahan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, mengakibatkan penerima bantuan di wilayahnya bertambah.

Demikian disampaikan Lurah Ampenan Tengah, Hj. Elya Hadiana kemarin.

Bertambahnya penerima bantuan menurut Elya, sesuai laporan dan hasil pengecekan Kepala Lingkungan (Kaling) Ketua RT, bahwa masyarakat memang belum terdata pada survei tahun 2011 lalu. Ia tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah penerima dan besaran penambahan tersebut.

Secara persentase ada kenaikan sekitar 40 persen.

Meskipun ada penambahan, tetapi beberapa nama warga dicoret karena telah pindah dan meninggal dunia. Artinya, terjadi perimbangan atau konvensasi antara jumlah warga yang keluar dan masuk. Menurut informasinya, hasil pendataan itu akan digunakan atau dijadikan acuan oleh pemerintah pusat untuk memberikan bantuan tiga kartu sakti. Yakni, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Keluarga Sejahtera. “Informasinya sih ada hubungannya dengan kartu sakti itu,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah atau pola pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melibatkan aparat kelurahan. Karena diyakini, Kaling dan RT mengetahui kondisi riil masyarakatnya, sehingga kecil kemungkinan terjadi salah sasaran dan lain sebagainya. Data yang digunakan selama ini, adalah data tahun 2011. Tidak menutup kemungkinan ada perubahan baik kondisi ekonomi masyarakat serta perubahaan data penerima.

Jangan sampai ujar Elya, kelurahan dan pemerintah menjadi sasaran protes masyarakat. “Saya pikir ini baguslah, karena selama ini kita saja jadi sasaran,” keluhnya.

Pola pendataan seperti ini diharapkan, bantuan program yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran, sehingga bisa dimanfaatkan serta dirasakan bagi warga yang membutuhkan. (cem) Hj. Elya Hadiana (Suara NTB/dok)

Tim Harus Bekerja Serius ANGGOTA Komisi I DPRD Kota Mataram, Parhan, SH., menyesalkan mencuatnya kasus pembangunan yang izinnya diduga diberikan tanpa pengawasan yang jelas oleh BPMP2T. padahal, dalam menerbitkan sebuah izin, BPMP2T akan meminta tim untuk melakukan survey kelayakan di lapangan. ‘’Kita minta sebenarnya tim itu ada ke bawah,’’ cetusnya menjawab Suara NTB usai hearing dengan perwakilan warga Lingkungan Selagalas Baru dan Camat Sandubaya, Lurah Selagalas dan perwakilan dari PT. Solusindo Kreasi Pratama di DPRD Kota Mataram, Kamis (25/6). Parhan yang juga mantan Kepala Lingkungan Karang Bata Kecamatan Sandubaya mengaku heran, mengapa Pemkot Mataram membiarkan proses pembangunan berjalan sebelum izin diterbitkan oleh BPMP2T. ‘’Ini yang kita sayangkan,’’ cetus Parhan. Mestinya, lanjut dia, apapun yang dibangun, baik ruko, tower, tempat ibadah dan lain sebagainya, harus ada izinnya. ‘’Harus materi izinnya kelihatan dulu, baru mereka akan mulai membangun,’’ imbuhnya. Yang terjadi, kata politisi PKS ini, seolah-olah ada pembiaran dari pihak Pemkot Mataram. Nantinya, ketika bangunan sudah ada, izin terkesan terpaksa dikeluarkan. ‘’Mau tidak mau izin dikeluarkan karena bangunan sudah jadi. Nah ini yang kita sayangkan,’’ demikian Parhan. Kalaupun pihak BPMP2T mengklaim memiliki tim terpadu (Dishubkominfo, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan, BPMP2T, Dinas PU, Dinas Pertamanan dan Satpol PP) untuk mengkaji pengajuan izin, mestinya bisa bekerja dengan serius.

Artinya, kalau memang ada tim, tentunya kejadian seperti protes warga Selagalas baru, bisa dicegah. ‘’Mestinya kan bisa distop itu. Sebelum izin keluar ya jangan dibangun dulu,’’ pintanya. Ini mengindikasikan kalau tim yang diklaim ada itu, tidak bekerja.

Indikasinya adalah bangunan tanpa izin dibiarkan berjalan.

Tidak hanya persoalan tower, Parhan menduga persoalan serupa banyak terjadi di lapangan. Hanya saja memang tidak terungkap ke permukaan seperti halnya kasus tower tersebut.

Parhan (fit) (Suara NTB/fit)

BPMP2T Dituding Sembrono Terbitkan Izin Mataram (Suara NTB) BPMP2T (Badan Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Mataram, dituding sembrono dalam menerbitkan izin. Ini menyusul protes warga Selagalas terhadap pembangunan tower milik PT. Solusindo Kreasi Pratama di Lingkungan Selagalas Baru.

Amburadulnya perizinan di Kota Mataram terus menjadi sorotan perwakilan warga Lingkungan Selagalas Baru saat hearing dengan Komisi I DPRD Kota Mataram bersama Camat Sandubaya, Lurah Selagalas dan perwakilan dari PT. Solusindo Kreasi Pratama. Intinya masyarakat yang hadir dalam hearing itu menolak keras pembangunan tower di wilayah mereka.

Diduga pembangunan tower itu menyimpangi aturan yang ada. Seperti pembangunan yang mulai dilaksanakan sebelum izin terbit, berikut pencabutan persetujuan warga yang tidak diakomodir sehingga akhirnya terbit IMB (Izin Mendirikan Bangunan) untuk tower setinggi 24 meter itu. Perwak-

ilan PT. Solusindo Kreasi Pratama, Yahya mengakui pihaknya memang sempat curi star dalam pembangunan tower itu.

Yahya juga tidak menampik bahwa warga sempat menyetop aktivitas pembangunan tower yang saat itu belum mengantongi izin. ‘’Oke kami ikut aturan main, pembangunan kami hentikan kemudian izinnya kami selesaikan,’’ pungkasnya.

Tower mulai dibangun tahun 2014, sementara IMB baru dikantonginya tahun 2015. Lurah Selagalas, H. Tamaji mengatakan, pembangunan tower itu sudah disosialisasikan kepada warga yang masuk dalan radius pembangunan tower itu.

Perwakilan dari BPMP2T

Kota Mataram mengaku perizinan yang diajukan PT. Solusindo Kreasi Pratama sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta menunda pertemuan untuk menghadirkan Supriyadi, satu-satunya warga yang masuk dalam radius pembangunan tower itu berdasarkan berita acara sosialisasi. Gde Sudiarta menyebut pemanggilan Supriyadi akan menjadi pertemuan terakhir. ‘’Kalau memang mentok di sini, kalau ada warga yang mau melakukan gugatan ya silahkan saja,’’ cetusnya. Ditambahkan Fuad Sofian Bamasaq, anggota Komisi I bahwa warga juga perlu diperhatikan.

Bersarkan UU No 30 tahun

gan generasi muda.

Untuk menghidupkan perangko maupun filateli ini, pemerintah daerah (Pemda) diharapkan ikut berperan aktif.

Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prof. Kalamullah Ramli, Kamis (25/6) pada saat menghadiri Lokakarya Filateli Nasional di Pendopo Walikota Mataram. Ramli mengatakan pihaknya saat ini ingin mengangkat kembali perangko den-

2014 pasal 65 ayat 1 pemerintah bisa menunda izin itu kalau melanggar tiga item.

Yakni merugikan Negara, merusak lingkungan hidup dan terjadi konflik sosial.

Ditemui usai hearing, perwakilan warga, H. Ahmad

Saufi mengancam akan melayangkan gugatan ke PTUN Mataram untuk menguji keputusan Pemkot Mataram melalui BPMP2T yang telah menerbitkan izin meskipun ada warga yang menentang pembangunan itu. (fit)

Hanya Tiga Puskesmas yang Miliki Alat Pengolahan Limbah Medis

(Suara NTB/cem)

MUBAZIR - Depo sampah di Karang Pule yang dibangun dengan anggaran sekitar Rp 100 juta itu terkesan mubazir. Pasalnya, hingga kini belum dimanfaatkan karena terkendala izin dari Kepala lingkungan.

Depo Sampah di Karang Pule Diduga Mubazir Mataram (Suara NTB) Depo sampah yang dibangun oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram di lapangan Karang Pule Kecamatan Sekarbela, diduga mubazir. Sebab, tempat sampah yang dibangun dengan anggaran hingga Rp 100 juta lebih itu belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pengamatan Suara NTB, depo sampah berwarna kuning dengan atap seng itu dibangun persis di pinggir sungai. Tidak ada aktivitas warga maupun petugas yang hanya sekadar mengangkut atau membuang sampah. Bagian dalam depo, tidak ada sampah tertampung melainkan bangunan kosong.

Staf Kelurahan Karang Pule

dikonfirmasi terkait tidak dimanfaatkannya depo sampah itu, Kamis (25/6) tidak banyak berkomentar. Katanya, depo itu belum digunakan karena belum mendapatkan persetujuan dari kepala lingkungan setempat.

Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriyadi berdalih belum digunakan depo sampah itu karena terkendala masalah jalan. Masyarakat menggunakan gerobak untuk mengangkut sampah kemudian diangkut oleh petugas dari dinas. “Jalan masuknya belum ada,” kilah Dedi.

Pembangunan jalan rencananya persis dipinggir sungai itu, telah dikomunikasikan dengan Dinas Pekerjaan Umum.

Setelah pengerjaan jalan tuntas, dipastikan pengangkutan sampah akan maksimal. Ia mengakui, sempat terjadi penumpukan sampah akibat tidak pernah diangkut oleh petugas.

“Iya, kemarin memang sempat numpuk,” akunya.

Pembangunan depo sampah menelan anggaran sekitar Rp 100 juta itu kata Dedi, untuk mengurangi Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di pinggir jalan. Sampah tidak menumpuk dan menghilangkan keindahan Kota Mataram. Beroperasinya depo sampah itu belum bisa dipastikan, karena masih menunggu hasil komunikasi dengan Dinas PU. (cem)

Tak Laporkan Safari Ramadhan Kadispora NTB, Kepala Sekolah Kena Marah Mataram (Suara NTB) Safari ramadhan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Rosyadi H. Sayuti ke sekolah– sekolah di Kota Mataram menuai tanggapan dari sejumlah pihak termasuk Dikpora Kota Mataram. Pasalnya, tidak pernah ada koordinasi yang dilakukan oleh Pemprov ke Pemkot Mataram. Sasarannya pun Kepala Sekolah kena semprot atau dimarahi.

Kepala Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom menyayangkan langkah Dikpora NTB yang tidak mengirimkan surat kepada Dikpora NTB terkait rencana safari ramadhan yang di lakukan ke sekolah. Sebagai institusi pemerintah seharusnya ada koordinasi serta mengedepankan etika birokrasi. Paling tidak kata Sudenom, Dikpora Kota Mataram menge-

tahui apa kegiatan dilakukan sehingga tidak menimbulkan persepsi di masyarakat. “Tidak ada surat, kalau pemberitahuan paling tidak kan kita bisa mendampingi,” kata Sudenom ditemui di Pendopo Walikota, Kamis (25/6).

Yang membuatnya marah, sekolah tidak ada yang melaporkan kegiatan safari dari Pemprov NTB, sehingga diambil inisiatif untuk mengumpulkan seluruh kepala sekolah.

Sudenom mengancam Kepsek yang bermain mata atau ada janji–janji akan ditindak tegas.

“Sampai sekarang ini saya masih marah sama kepala sekolah,” tegasnya.

Mantan Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Mataram ini, enggan menyebutkan sanksi apa yang akan diberikan ke kepala sekolah, sehingga pihaknya masih menunggu laporan dan sikap. Apakah sanksi hing-

ga ke mutasi? Sanksi mutasi tidak mungkin dilakukan, karena sudah tidak diperbolehkan menurut aturan. “Pokoknya ada sudah nanti,” pungkasnya.

Lalu apakah tidak khawatir anggaran Dikpora akan dipangkas melihat protes ditujukan ke Dikpora NTB? Persoalan anggaran baik itu Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi urusan dari Pemerintah Pusat, sehingga tidak mungkin ada pemangkasan dari Pemprov NTB. “Ngapain kita takut, kan itu anggaran dari pusat,” ujarnya.

Diketahui, Kadispora NTB, H. Rosyadi H. Sayuti merupakan bakal calon Walikota Mataram yang akan maju bersama Kasdiono pada suksesi Desember mendatang. Artinya, jangan sampai muncul persepsi dari masyarakat terlebih mendekati pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Mataram. (cem)

Pemda Diminta Hidupkan Filateli Mataram (Suara NTB) Kemajuan dan kecanggihan teknologi yang ditandai dengan munculnya berbagai jenis gawai berfitur lengkap telah menggerus media komunikasi manusia dimana dulunya saling mengirim surat, maka saat ini komunikasi tergantikan dengan SMS, Blackberry Messenger, telepon, dan berbagai fitur komunikasi melalui media sosial. Dengan tergantikannya surat menyurat dengan hal yang lebih instan, maka kegiatan filateli tak lagi diminati khususnya di kalan-

(Suara NTB/fit)

TOLAK - Perwakilan warga, H. Ahmad Saufi menyampaikan penolakannya atas pembangunan tower di Lingkungan Selagalas baru saat hearing di DPRD Kota Mataram, Kamis (25/6).

gan fungsi edukasi.

Selain sebagai media edukasi, perangko juga merupakan alat sejarah atau pengingat pada suatu peristiwa.

Pihaknya juga telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Nasional untuk meningkatkan peran perangko sebagai alat edukasi kepada para generasi muda.

“Perangko bisa digunakan sebagai bahan para pendidik untuk anak-anak muridnya,” ujarnya. Kegiatan filateli disebutkan Ramli juga bisa menumbuhkan kecintaan ke-

pada tanah air.

Merupakan sebuah tugas berat untuk memopulerkan kembali perangko di masa sekarang ini. “Teknologi menggerus perangko dan perlu strategi lain dengan menggesernya ke ranah edukasi dan filateli kreatif,” jelasnya.

Filateli kreatif ini menggabungkan perangko dengan benda lain seperti wayang, kartu transportasi dan lainnya. “Itu mulai menarik minat kalangan muda,” ujarnya.

Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu

Indra Bangsawan menyampaikan kegiatan filateli kurang mendapat atensi dari masyarakat belakangan ini. Padahal melalui filateli kita bisa belajar banyak hal. “Hobi filateli mempunyai nilai jual tinggi, perangko bisa jadi objek filateli yang diburu kolektor dan harganya bisa sangat tinggi,” ujarnya.

Dengan kegiatan lokakarya ini ia berharap bisa menggugah minat warga Kota Mataram untuk lebih mengenal filateli. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Belum semua fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas yang ada di Kota Mataram memiliki alat pengolahan limbah medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi, hanya ada tiga Puskesmas di Mataram yang telah memiliki alat pengolahan limbah medis. Ketiga Puskesmas tersebut yaitu; Karang Taliwang, Tanjung Karang, dan Cakranegara.

“Kami di Kota Mataram sudah bisa menangani limbah padat. Dan kami telah memasang incenerator di tiga Puskesmas tersebut,” terangnya. Untuk pengolahan limbah medis khusus padat yang ada di Puskesmas lainnya, Usman mengatakan limbah tersebut akan diolah di tiga Puskemas tersebut. Kenapa hanya ada di tiga Puskesmas? Usman mengatakan dipilihnya tiga Puskesmas tersebut karena memiliki lahan yang cukup luas sehingga bisa menampung incenerator.

Limbah medis yang tidak dikelola dan dibuang sembarangan sangat berbahaya karena bersifat infeksius.

Misalnya dari jarum suntik bekas yang dibuang sembarangan jika tertusuk ke kulit manusia dapat menularkan penyakit. Selain itu pembuangan limbah medis secara sem-

barangan juga dapat merusak kualitas air dan tentunya berbahaya bagi kesehatan.

Rumah sakit baru maupun klinik yang beroperasi di Kota Mataram harus memiliki alat pengolahan limbah medis.

Pada saat pengajuan pendirian rumah sakit maupun klinik, Dikes Kota Mataram akan memeriksa syarat tersebut apakah sudah terpenuhi atau belum. Usman mengatakan setelah izin rumah sakit atau klinik diajukan, pihaknya akan melakukan kunjungan atau visitasi bersama dengan Badan Lingkungan Hidup dan Dikes Provinsi NTB. Dalam visitasi tersebut diperiksa apakah rumah sakit tersebut telah siap beroperasi dan apakah telah melengkapi berbagai syarat termasuk sarana pengolahan limbah medis. Ia mengatakan rata-rata semua rumah sakit maupun klinik di Kota Mataram telah memiliki IPAL dan alat pengolahan limbah medis diantaranya RSJ, RS Harapan Keluarga, RSUP, dan lainnya.

Sementara itu, Wakil Direktur RSUD Kota Mataram, H. Zuhhad, Ns., M.Kes menyampaikan untuk pengolahan limbah RSUD Kota Mataram memiliki incenerator dan melakukan pengolahan limbah medis sesuai aturan yang berlaku. (ynt)

Satpol PP Klaim Tetap Bekerja Mataram (Suara NTB) Tudingan anggota DPRD Kota Mataram menilai Pol PP pasif mengawal edaran Walikota Mataram mendapat respon keras.

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian (Opdal) pada Pol PP Kota Mataram, Bambang EYd menegaskan, pengamanan kebijakan kepala daerah dan lain sebagainya adalah tugas pokok dan wewenang Pol PP, sehingga dimaksimalkan pengamanan baik menjelang maupun saat bulan suci ramadhan. Buktinya, ada kasus–kasus seperti penyitaan makanan berbuka puasa (takjil) mengandung bahan berbahaya dengan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM), serta pengamanan di Majeluk.

“Tadi malam kita turun dan sekarang lihat sendiri petugas baru pulang patroli warung, masak yang gitu kita harus lapor dan berkoar–koar di media,” sesal Bambang ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/6).

Ia mengatakan, biarkan Pol PP bekerja dengan cara dan teknis sendiri dalam melaksanakan tanggungjawab. Dan dewan dimin-

ta memberikan dukungan baik moril maupun spiritual, sehingga Mataram tetap kondusif.

Keterbatasan dimiliki Pol PP ujar Bambang, baik itu kekurangan personel dan minimnya kendaraan akan dimaksimalkan demi kenyamanan dan kondusivitas masyarakat selama menjalankan ibadah pada bulan suci ramadhan. “Kalau mogok nanti kami bersama dorong,”keluhnya.

Anggota Pol PP lainnya, H. Gazali menambahkan, persoalan pengamanan dan pengawalan aturan diakui menjadi tanggungjawab dan tugas pihaknya. Tetapi, ia menginginkan Dewan memberikan dukungan, sehingga membangkitkan semangat personel lainnya.

Ia menyebutkan, puluhan petasan serta makanan disita dari pedagang yang membandel, sehingga memberikan efek jera. Langkah ini semestinya diapresiasi dan tidak semua kegiatan perlu diekspos dan dilaporkan.

Ditambahkan, tingkat kesadaran pengusaha hiburan relatif meningkat dibandingkan tahun lalu, terbukti tempat hiburan tidak satupun beroperasi. (cem)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/dok)

Hj. Budi Septiani

Makelar Hewan akan Ditertibkan JUAL beli ternak melalui makelar di pasar hewan, diakui telah memberi kontribusi terhadap harga daging di NTB. Banyaknya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli ternak justru merugikan bagi pemilik ternak, bahkan pembeli langsung. Meraka itulah yang akan ditertibkan secara bertahap.

Jika pertanyaan muncul, bagaimana bisa harga daging di daerah Bumi Sejuta Sapi (BSS) bisa tinggi? Hj. Budi Septiani, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provinsi NTB menyebut salah satu penyebabnya adalah panjangnya mata rantai penjualan.

Sementara, dalam hasil pemantauan harga barang di pasar tradisional Mandalika, Sweta, Rabu (24/6), harga daging bahkan dijual sampai Rp 120.000/Kg, untuk daging murni. Ada juga yang menjual mentok di Rp 110.000/Kg. Tetapi jika dirataratakan harga jual di tiga pasar percontohan Mandalika, Pagesangan, dan Kebon Roek, harganya Rp 105.000/Kg. Tetapi versi masyarakat harga itu masih tetap tinggi. Para pedagang di pasar tradisional mengakui, harga itu sudah patokan dari para jagal. Mereka terkadang hanya mengambil keuntungan kecil di harga jual tersebut.

Sementara Hj. Budi Septinai menegaskan, jika rantai pemasaran di pasar hewan ini bisa diputus. Tentunya harga ternak akan lebih rendah, otomatis juga harga daging.

“Coba bayangkan, pemilik ternak pas masuk pasar hewan, akan diserobot oleh para makelar. Makelar inilah yang kemudian akan tawar menawar dengan makelar dari pembeli. Sehingga harga hewan itu tinggi, tetapi pemiliknya sendiri justru tidak merasakan kenaikan harga ini. Ini salah satu persoalan,” ungkap Hj. Budi memberikan klarifikasi.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk memutus mata rantai penjualan ini, Disnakewsan akan merevitalisasi pasar hewan. Dengan menyiapkan langsung timbangan elektronik di setiap pasar hewan. Timbangan tersebut sekaligus menyajikan harga jual.

“Jadi yang datang nanti hanya pembeli dan penjual, mereka yang bertransaksi langsung sesuai dengan harga dan berat dan ada di timbangan,” demikian disebutkan. (bul)

(Suara NTB/bul)

BUAH LOKAL - Dengan berbagai keunggulannya, meski lebih mahal, buah impor tetap diburu para pembeli. Beda dengan buah lokal, meski lebih murah, namun calon pembeli agak jarang mendekatinya, seperti halnya pedagang buah lokal di pasar Pagesangan, Mataram ini, Kamis (25/6).

Produk Mendekati Kedaluwarsa Harus Ditarik Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB memberikan ultimatum agar para distributor segera menarik produknya yang mendekati kedaluwarsa dari pasar-pasar modern.

Disperindag NTB akan melakukan razia secara intens, tidak saja selama puasa hingga Lebaran ini. Tetap dengan melibatkan pihak penegak hukum, Yayasan Perlindungan Konsumen (YPK) dan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). “ B a g i produk makanan dan minuman Ibnu Fiqhi y a n g

mendekati kedaluwarsa, segeralah ditarik. Jangan dijual, apalagi saat orang sedang puasa begini, masyarakat harus dijamin haknya sebagai konsumen,” kata Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Disperindag Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi, Kamis (25/6). Ibnu Fiqhi mengulas lagi hasil-hasil temuan selama dilakukan razia gabungan di supermarket-supermarket dan retail modern lainnya. Masih terdapat produk kedaluwarsa, bahkan yang tidak layak edar seperti kaleng

penyok dijajakan oleh manajemen dari pelaku usaha supermarket dan retail modern tersebut.

“Pembinaan-pembinaan juga sudah sering diberikan, tidak ada alasan sebenarnya kalau ada produk kedaluwarsa dijual. Di sini juga konsumen harus cerdas,” tambahnya.

Di bagian lain, Ibnu Fiqhi juga memberikan peringatan keras kepada para produsen pupuk yang diduga palsu. Hal tersebut tentu berdampak kepada kerugian konsumen.

Meskipun saat ini kebutuhan pupuk petani tidak begitu tinggi, bertepatan dengan memasuki musim kering.

Tetapi ia menyebut tetap memberikan atensi terhadap

kemungkinan-kemungkinan permainan nakal oknumoknum tertentu. Razia juga akan terus dilakukan, menggandeng tim dari pihak-pihak yang berwajib.

Penenakan yang disampaikan ini tidak hanya kepada oknum produsennya, tetapi, Ibnu Fiqhi tetap memberikan imbauan kepada masyarakat untuk terlibat. Jika diketahui ada kegiatan-kegiatan mencurigakan (pembuatan pupuk palsu), diharapkan segera dilaporkan.

“Sebab kalau masyarakat sendiri tidak mau terlibat, bagaimana kita bisa mengetahui ada ada produsen-produsen pupuk nakal dan peredarannya,” demikian ditegaskan. (bul)

(Suara NTB/bul)

Calon Pelaku Usaha Dibekali Bimtek Modifikasi Kain Tenun Mataram (Suara NTB) Puluhan peserta dengan masing-masing kelompok perwakilan dari sepuluh Kabupaten/Kota di NTB

mengikuti kegiatan pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Handycraft Modifikasi Kain Tenun. Outputnya, mereka yang dibina ini akan mampu menghasilkan tas dan sepatu modifikasi.

Bimtek ini dilaksanakan hanya tiga hari, dengan menghadirkan para instruktur dari Training Center di Sidoarjo Jawa Timur. Tindak lanjut Bimtek inipun, setiap kelompok dari Kabupaten/Kota akan diberikan bantuan peralatan mesin mekanisme pembuatan tas dan sepatu.

Pemprov NTB melalui Dinas Koperasi dan UMKM memiliki harapan, para peserta

25

akan mampu menghasilkan produk tas dan sepatu dengan desain yang mampu bersaing di tataran nasional, bahkan internasional jika memungkinkan.

Potensi kain tenun di NTB, menurut Kepala Dinas, Drs. H. Supran, MM, terbesar di Gumise dan Kebon Ayu Lombok Barat, Bayan Lombok Utara.

Sukarare, Puyung, Batujai, Sade, Marong, Batek Maling, dan Ungge di Lombok Tengah.

Sementara di Lombok Timur sentra tenun ada di Kembang Kerang, Pringgasela dan Lenek. Demikian juga di Sumbawa, terdapat produsen kain tenun di Senampar Moyo Utara. Dompu ada di

(Suara NTB/bul)

BIMTEK - Peserta bimbingan teknis (bimtek) dalam pelatihan membuat pola untuk pembuatan tas dan sepatu modifikasi dari kain tenun, Kamis (25/6).

Potu, sementara Kabupaten Bima adanya di Morisama dan sentra tenun di Kota Bima ada di Raba dan Ntobo.

Potensi-potensi tersebut menurut H. Supran di Mataram, Kamis (25/6), menjadi tantangan bagi semua pihak untuk terus berupaya menggerakkan pertumbuhan UMKM agar memiliki aktivitas dan kreativitas memproduksi produkproduk yang lebih variatif, inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bahwa sepeti diketahui, minimnya kreativitas dan inovasi ini adalah tantangan besar bagi SDM di NTB. “Oleh karenanyalah, mereka ini perlu kita dorong untuk menjadi individu dan kelompok yang bisa bersaing pada persaingan usaha yang cukup ketat kedepan,” ujarnya.

Untuk meningkatkan daya saing UMKM NTB khususnya, dapat dilakukan dengan meningkatkan SDM, pengelolaan manajemen dan kemampuan produksi dari setiap UMKM. “Peningkatan daya saing adalah hal mutlak yang harus dilakukan, dan konteks menyiapkan diri menghadapi pasar global. Pasca Bimtek, seluruh peserta harus memiliki keterampilan dan skil,” demikian H. Supran. (bul)

Harus Capai Target DINAS Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan Perikanan dan Perkebunan (DPPKKP) Kabupaten Lombok Utara (KLU) bertekad mencapai realisasi 100 persen dari target yang dibebankan pada Upaya Khusus (Upsus) Swasembada Pangan padi dan jagung. Hingga saat ini, capaian program Upsus Padi di KLU mencapai 73,95 persen atau setara 11.750 hektar (ha) dari total yang dibebankan seluas 15.902 ha, sedangkan areal tanam jagung mencapai 6.390 (Suara NTB/ari) Ha. Hermanto Kepala Dinas PPKKP KLU, Ir. Hermanto, kepada wartawan Kamis (25/6), mengutarakan pencapaian areal tanam itu mencakup posisi tanam Oktober 2014 hingga Maret 2015 sebesar 10.507 ha dari target 11.041 ha. Dengan capaian sebesar 95,16 persen, maka sisa beban sebesar 4.861 ha, akan dapat dicapai pada musim tanam April – September ini.

“Dari sisa 4.861 ha ini, sampai dengan evaluasi pekan lalu kita telah membukukan pencapaian seluas 1.252 ha atau 25,77 persen,” ujar Hermanto optimis.

Ia mengklaim, pada prinsipnya program Upsus di KLU sudah terlaksana sejak sebelum program ini diluncurkan oleh pemerintah. Sebab KLU setiap tahunnya masih mempertahankan surplus produksi gabah/beras. NTB secara keseluruhan pun, berada pada posisi surplus. Namun untuk mendukung program pusat, surplus yang ada akan dicoba untuk ditingkatkan.

“Pada rapat evaluasi yang dipimpin Direktorat Jenderal di Provinsi, kita berada di posisi 3 dari 10 kabupaten/kota di NTB, setelah Kota Mataram dan Kota Bima. Hanya saja, bedanya dengan 2 kota itu, luas areal mereka sedikit,” sambungnya.

Hermanto mengaku, sejumlah daerah di NTB mendapat peringkat merah, karena belum mampu mencapai target yang ditargetkan. Sebab pusat dalam evaluasinya, membandingkan pencapaian year to year untuk masing-masing periode Oktober hingga Maret dan April sampai September.

Selain pencapaian jumlah areal tanam, pusat juga mengevaluasi realisasi bantuan sosial (bansos) sebagai daya dukung Upsus. Untuk KLU sendiri, bansos optimum dialokasikan kepada 1.400 ha yang tersebesar di 64 kelompok. Pencairan anggaran menggunakan pola transfer dari pusat ke rekening kelompok, memastikan realisasi keuangan mencapai 100 persen, tetapi pelaksanaan fisik baru mencapai 43 persen.

Ada pula bansos pembangunan jaringan irigasi untuk areal seluas 2.500 ha, dengan anggaran Rp 2,750 miliar. Terhadap program itu, masing-masing tercapai sebesar 88,89 persen dari 36 kelompok penerima, 30 kelompok di Kayangan telah mencapai 100 persen, Kecamatan Gangga 89,58 persen dari 12 kelompok, kecamatan Tanjung 71,79 persen dari 17 kelompok, serta kecamatan pemenang dengan pencapaian 75 persen dari 4 kelompok. (ari)

Usulan Mobil Tiap Anggota

Dewan KLU Pro Kontra Tanjung (Suara NTB) Friksi di tubuh anggota Dewan KLU terus berlanjut. Sebelumnya pro dan kontra muncul terkait persoalan penuntasan jalan lingkar utara. Kini pro kontra kembali mencuat terkait usulan mobil dinas tiap anggota dewan. Ada yang setuju dan ada pula yang sangat tidak setuju disertai sejumlah alasan.

Ketua Badan Legislatif DPRD KLU, Zarkasi, S.Ag, termasuk salah satu yang menentang keras usulan mobil dinas, apalagi dialokasikan untuk 30 anggota dewan. Baginya, alokasi mobil dinas untuk dewan hanya akan menyakiti perasaan rakyat, terlebih situasi sosial ekonomi, serta postur APBD KLU belum mendukung.

“Saya tidak munafik, ingin juga mobil dinas. Tapi tentu, tolok ukur kita adalah melihat kondisi keuangan daerah.

Klaster kita masih rendah, sehingga kalau kita bebankan ke daerah, belum saatnya,” ungkap Zarkasi, Kamis (25/6).

Tidak hanya itu, anggota Komisi I ini juga menyinggung belum adanya regulasi yang mendukung hak pinjam pakai mobil milik negara itu kepada seorang anggota DPRD. Benar kata dia, bahwa dalam UU MD3 tahun 2014, memberikan sinyalemen semua Anggota Dewan (pusat dan daerah) memiliki hak yang sama, termasuk mobil dinas. Hanya saja, UU tersebut hingga kini belum diikuti oleh Peraturan Pemerintah yang mengatur petunjuk pelaksanaan dan teknisnya.

Sedangkan dari aspek psikologis APBD, penganggaran 30 unit mobil dinas tersebut terkesan tidak masuk akal.

Saat ini, masih banyak infrastruktur dasar yang belum diperbaiki, termasuk biaya-biaya yang dimunculkan dari pelayanan kesehatan, yang lantas menjadi beban daerah.

“Defisit kita di APBD Perubahan 2015 sebesar Rp 32 miliar. Ternyata utang daerah cukup banyak muncul dari klaim pelayanan kesehatan, seperti di BPJS, utang di RSUP NTB, utang di RSHK, hingga RS Sanglah. Dikpora juga menimbulkan utang sebesar Rp 5 miliar, tetapi itu kita tegaskan harus ditanggung oleh perorangan, bukan daerah,” tegasnya.

Zarkasi menguatkan, munculnya utang Rp 5 miliar di Dikpora lantaran adanya miseksekusi anggaran. Pada APBD tahun lalu, terdapat dana hibah dari Provinsi NTB sebesar Rp 20 miliar, sejatinya untuk DInas PU. Belakangan baru diketahui dana itu tiba-tiba muncul untuk pengadaan buku pada Dikbudpora KLU. Anehnya lagi, belum lagi anggaran cair, pihak Dinas justru sudah melakukan tender. Akibat itulah, TAPD diisyaratkan mengusulkan Rp 5 miliar untuk mengganti kerugian kontraktor. “Itu bukan kesalahan Pemda, tetapi itu kesalahan perorangan yang ada di Dinas. Jadi Rp 5 miliar itu harus dibayar oleh perorangan,” cetusnya.

Terpisah, Anggota Komisi III DPRD KLU, Artadi, S.Sos, mencuatkan kemungkinan pengadaan 30 unit mobil dinas pada APBD perubahan 2015. Namun demikian, pengadaan ini tidak bersifat memaksa, melainkan fleksibel dan harus disesuaikan dengan kemampuan daerah.

“Mobil yang kita maksud itu sistemnya pinjam pakai, itu pun kalau ada nomenklatur yang mengatur. Kalau belum ada, kita ndak berani memaksakan dan kita juga sesuaikan dengan anggaran yang ada,” kata Artadi via SMS. Informasi yang dihimpun, mobil unit yang sedia diusulkan untuk dibeli tersebut berjenis Toyota Avanza, seharga Rp 180 juta per unit. Menyangkut usulan itu, Artadi kepada media menyebut bahwa usulan itu sedianya akan diajukan pada pembahasan APBD Perubahan. “Sedang kita upayakan agar bisa masuk dalam APBDP. Untuk nilainya kita belum tahu.

Pengadaan mobil ini dikhususkan bagi anggota DPRD yang belum memiliki randis,” pungkasnya. (ari)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

BKD Siap Isi Sejumlah Jabatan Lowong

Wabup: Usulan Dana Aspirasi Tidak Boleh Berubah

Selong (Suara NTB) Sejumlah jabatan struktural di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diketahui saat ini lowong. Antara lain Dinas Kesehatan (Dikes), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipl (Dukcapil), Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan (Adpem) dan pejabat struktural lainnya.

Melihat banyaknya jabatan yang lowong, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lotim H. Najamuddin siap memutasi pejabat untuk mengisi kekosongan. “Kalau kita sudah siap kapanpun, untuk mutasi kan tergantung bupati,” ungkapnya, Kamis (25/6).

Diakuinya, dalam sejumlah pertemuan dengan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, bupati pernah mengingatkan memberikan batasan waktu sampai Agustus mendatang untuk mengevaluasi keberadaan para pembantunya di tingkat SKPD. Meski pernah disebut bupati, pihak BKD tidak berani memastikan.

Pasalnya soal waktu menjadi urusan dan hak preogratif Bupati. BKD selaku pejabat teknis yang mengurus persoalan mutasi ini siap saja untuk melaksanakan petunjuk bupati. Dijelaskan, pejabat-

Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin menegaskan usulan penggunaan dana aspirasi para wakil rakyat harus riil. Usulan yang sudah diterima tidak bisa diubah-ubah begitu saja di tengah jalan, karena dianggap mengganggu perencanaan.

Demikian penegasan Wakil Bupati dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pendopo Wakil Bupati, Rabu lalu. Menurutnya, mulai tahun 2016 mendatang, diminta kepada seluruh SKPD agar bisa menyampaikan kepada para wakil rakyat agar tidak merubah-ubah lokasi penempatan dana aspirasi.

“Sampaikan ke dewan itu penempatan aspirasi jangan diubah-ubah,” ungkapnya.

Perencanaan, katanya, cukup sulit. Ketika di awal sudah ditetapkan lokasinya, namun belakangan terjadi perubahan justru dianggap akan timbulkan masalah. “Jangan ada perubahan, baku saja,” imbuhnya.

Menyangkut hal itu, Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizan yang dikonfirmasi Kamis (25/6) mengaku, perubahan itu

(Suara NTB/dok)

H. Haerul Warisin sebenarnya tidak diperbolehkan. Ia menilai, akibat perubahan itulah yang terkadi menimbulkan rendahnya serapan anggaran pemerintah daerah.

“Inilah yang memicu serapan

anggaran lambat,” urainya.

Pihaknya tidak menampik adanya perubahan lokasi penempatan dana aspirasi. Akan tetapi, , selama masih dalam satu lingkungan, perubahan tempat sebenarnya dianggap tidak jadi soal. ‘’Terpenting perencanaan tersebut sudah tertuang jelas dalam RKA APBD,’’ jelasnya.

Meski demikian, ujarnya, usulan perubahan di tengah jalan sama sekali tidak dibenarkan dalam aturan. Perubahan hanya boleh dilakukan setelah dilakukan pembahasan dalam APBD Perubahan. Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan APBD termasuk pelanggaran undangundang. Disebut APBD adalah dokumen perencanaan penggunaan dana yang sudah dibahas dan disetujui bersama para wakil rakyat. (rus)

pejabat yang ditempatkan melalui proses seleksi. Pengisian jabatan-jabatan struktural di lingkup Pemkab Lotim ada sejumlah pertimbanganpertimbangan khusus.

Diketahui, salah satu penyebab terjadinya kekosongan jabatan struktural di Lotim, karena sejumlah pejabat sedang dalam proses hukum dugaan kasus korupsi.

Antara lain Kepala Dinas Kesehatan, dr. Utun Supria, Staf Ahli Bupati Lotim Lalu Ghafar Ismail dan Kabag Administrasi Pembangunan Dedi Irawan.

Khusus Kepala Dikes, ujarnya, sudah mengajukan pensiun.

Utun katanya sudah lengkap masa jabatannya dan dianggap memenuhi syarat untuk pensiun. Syarat umur sudah 50 tahun dan sudah memasuki masa kerja selama 20 tahun.

Hal ini sesuai Ketentuan UU 11 tahun 1969 Tentang Pensiun PNS, PP 32 tahun 1979. “Kalau UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini usia 58-60 tahun masa pensiun,” urainya.

Pejabat lainnya yang sudah masuk pensiun adalah H. Lalu Ghafar Ismail, H. Tahmid Asry mantan Kepala Dinas Dukcapil, Muslimin Irfan Kepala Capil pada Dinas Dukcapil. (rus)

Bupati Lotim : Budaya Harus Jadi Cermin Kehidupan Masyarakat Selong (Suara NTB) – Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Ali Bin Dachlan, mengapresiasi kegiatan silaturahmi budaya yang digelar di Halaman Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Desa Danger Kecamatan Masbagik, Rabu (24/6) malam.

Bupati mengungkapkan, jika kegiatan silaturrahmi budaya merupakan kegiatan yang sangat positif. Alasannya, memperkenalkan budaya Indonesia khususnya di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) ke seluruh penjuru Indonesia bahkan dunia melalui pondok pesantren. ‘’Kebudayaan harus bisa menjadi cermin dari kehidupan masyarakat,’’ ujarnya.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Lombok Timur ini juga berharap supaya kegiatan silaturrahmi budaya yang dilakukan oleh kelompok musik Ki Ageng Ganjur yang dikomandoi Dr.Zastrouw Al Ngatawi bisa memberikan nuansa baru bagi Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Nahdlatul Ulama (LESBUMI NU).

“Mudah-mudahan, kegiatan positif seperti ini bisa memberikan nuansa baru bagi komunitas LESBUMI dan berguna bagi nusa dan bangsa,” harapnya.

Sementara, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU) Al. Ijtihad Al.Mahsuni Danger, Dr. H. Mahsan, SH, MH, menegaskan, Ponpes Al Ijtihad Al Mah-

(Suara NTB/yon)

SAMBUTAN - Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan saat memberikan sambutan pada acara Silaturrahmi Budaya di Yayasan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, Rabu (24/6) malam. suni memiliki sejumlah lembaga pendidikan mulai dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA),

pada masyarakat supaya tetap menjaga kesabaran di bulan yang penuh berkah ini “Jangan marah-marah, mari ramah-ramah,” tandasnya.

serta perguruan tinggi yakni Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nahdlatul Ulama (STIT NU).

Dalam silaturahmi budaya itu, Mahsan mengimbau ke-

Lotim Belum Berani Terapkan UU ASN Selong (Suara NTB) Pemkab Lombok Timur (Lotim) masih belum berani menerapkan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Khususnya menyangkut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Sejauh ini, P3K dianggap masih multitafsir, yakni antara honorer yang sudah diangkat atau ada peluang lagi melakukan rerkrutmen tenaga non PNS lainnya.

Demikian Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Lotim, H. Najamuddin didampingi Kepala Bidang Pengembangan Junariono kepada media di Selong, Kamis (25/6). Sampai saat ini petunjuk berupa aturan yang lebih teknis yang menjadi turunan dari UU ASN itu belum diturunkan pemerintah pusat.

“Kita berharap pusat segera turunkan semacam PP, kan itu harus ada turunan UU 5 2014 tentang ASN itu. Termasuk petunjuk teknis dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) belum ada diterima BKD Lotim. Jadi Belum bisa berlakukan,” ucapnya.

Berdasarkan hasil rapat kerja nasional (Rakernas) yang dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu, ujranya, PP sedang digodok dan edang sinkronisasi dengan UU ASN. “Mudahan segera supaya kita bisa siapkan segala sesuatunya,” imbuhnya.

Berdasarkan UU ASN itu diterangkan pegawai pemerintah itu ada dua dari PNS dan P3K. Meski akan diberlaku-

kan, sejauh ini Lotim terbilang masih butuh keberadaan PNS. Pasalnya, ada sejumlah formasi yang lowong dan membutuhkan tenaga. “Dilihat dari sisi analisis jabatan memang butuh kita PNS, tapi kita tergantung pusat juga karena pusat pakai parameter, sehingga baru kita diberikan formasi,” terangnya.

Di samping itu saat ini masih masa moratorium penerima formasi CPNS. Untuk Lotim, formasi kesehatan dan pendidikan yang masih jadi perhatian. Alasannya, dalam setiap kesempatan merekrut CPNS dikedepankan membuka lowongan tenaga dokter dan guru. Akan tetapi terjadi pada seleksi CPNS beberapa waktu lalu, tenaga dokter spesialis yang dicari justru nihil pendaftar.

Lebih jauh soal P3K, diakui ada informasi menyebut keberadan P3K ini akan sama dengan PNS. Bisa menduduki jabatan struktural di tingkat daerah. Ketika hal ini, dinilai ada sejumlah kekhawatiran yang bisa terjadi. Antara lain, terjadi kekacauan birokrasi. Di m a n a , pascamenja-

Koalisi Berimbang, 12 Parpol untuk Dua Paket Calon

bat jadi pimpinan dinas, maka akan menyisakan masalah.

Selain itu, tidak ditampik BKD, P3K yang diangkat bisa sarat muatan politis dengan kepala daerah yang notabenenya sebagai pejabat yang diangkat secara politik. Penetapan pemimpin suatu dinas atau instansi dari unsur P3K dikhawatirkan hanya mengandalkan kedekatan, bukan profesionalisme.

Semua informasi yang simpang siur itu, terang Najamudin bisa terjawab setelah lahirnya PP dan petunjuk teknis penerapan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN ini. “Kita minta secepatnya bisa dikeluarkan Peraturan Pemerintahnya,” demikian. (rus)

H. Najamuddin

Dalam kesempatan itu, Bupati Lotim menyerahkan bantuan kepada Yayasan Ponpes Al Ijtihad Al Mahsuni dan elemen pemuda. (yon)

Pilkada KLU

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Tanjung (Suara NTB) Peta pertarungan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tampaknya sudah semakin terlihat. Setelah kubu paket pasangan calon Bupati/ Wabup, Dr. H. Najmul Akhyar, MA – Sarifudin, SH., dipastikan didukung oleh koalisi 6 parpol. Melihat eskalasi politik yang berkembang, sisa 6 parpol lagi bakal mengarahkan dukungan pada paket calon Djohan Sjamsu, SH – Mariadi, S.Ag. Kepastian dukungan dari 6 parpol pendukung dan pengusung ini diperoleh kubu Najmul – Sarif (NASA) pada pekan ini. Di mana, Rabu (24/6) malam lalu, petinggi tingkat DPC pada 6 parpol hadir di salah satu tempat (dirahasiakan). Ke enam parpol itu sepakat dengan membubuhkan tanda tangan perjanjian.

“Ke enam parpol sudah sepakat dan sudah memberi tanda tangan perjanjian pada Rabu malam. Parpol yang 6 itu antara lain, PKB, Gerindra, PDIP, PAN, PPP dan PBB,” kata Sekjen DPC PKB KLU, Adam Malik, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, pada pertemuan tertutup tersebut hadir sejumlah petinggi parpol dan paket calon yang diusung.

Untuk diketahui, dari keenam parpol ini, berarti NASA telah melebihi ketentuan syarat kursi yang diperlukan dalam

pencalonan.

Untuk diketahui, dari 6 Parpol itu, tercatat ada 14 kursi di DPRD KLU. Rinciannya, masing-masing 3 kursi dari Gerindra, PDIP dan PAN, 1 kursi dari PBB dan masing-masing 2 kursi dari PKB dan PPP. “Hampir semua petinggi Parpol di tingkat DPC ini hadir untuk menyaksikan penandatangan perjanjian bersama ini. Dengan komitmen ini, maka sekarang sudah jelas dan tegas bahwa Koalisi ini mendukung Pak Najmul dan Sarif,” tegas Adam.

Bagi Ketua Komisi III DPRD KLU ini, koalisi ke-6 parpol yang sudah terbentuk akan berjuang untuk mengantarkan paket NASA meraih kemenangan pada Pilkada mendatang. Lebih lanjut, parpol, konstituen serta masyarakat juga akan turut mengawal program NASA yang dikeluarkan dalam periode kepemimpinannya.

Adam juga optimis, paket ini nantinya akan bisa mendulang suara lebih banyak dari calon lain. Optimismenya itu muncul setelah melihat eskalasi politik dan aspirasi politik yang berkembang di masyarakat.

“Kami optimis NASA akan keluar sebagai pemenang dalam Pilkada nanti. Oleh Karena itu, bagi parpol lain yang mau bergabung, termasuk Golkar dan Demokrat, pintu koalisi masih terbuka lebar,” sindir Adam. (ari)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Hasil LHP BPK

Tak Terpengaruh PARTAI Nasional Demokrat (Nasdem) menegaskan bakal tetap mendukung dan mengusung TGH. L. Gede M. Ali Amir Murni, LC, sebagai calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) mendatang. Kendati, proses pencalonan anggota DPRD NTB tersebut terancam gagal, karena terbentur aturan pilkada, yang melarang keluarga bakal calon incumbent maju sebagai calon kepala daerah.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Loteng, Majrun, saat dikonfirmasi (Suara NTB/kir) Suara NTB, Kamis (25/6).

Majrun “Sampai saat ini, sikap partai tidak berubah. Tetap akan mengusung Gede Sakti sebagai calon kepala daerah pada Pilkada Loteng mendatang,’’ terangnya.

Menurutnya, masih banyak celah dalam aturan pilkada tersebut yang bisa menjadi jalan bagi Gede Sakti untuk maju, sehingga pihaknya sangat optimis, figur yang akan diusung tersebut nantinya bakal tetap bisa melenggang sebagai salah satu calon kepala daerah.

“Memang diaturan pilkada tersebut menyatakan keluarga calon incumbent, termasuk Ipar dilarang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Tapi untuk itu harus dibuktikan secara hukum, benar tidaknya Gede Sakti berstatus sebagai ipar calon incumbent,” paparnya.

Pasalnya, kalau tidak terbukti secara hukum, tentunya aturan tersebut tidak bisa diberlakukan. Karena perkawinan yang dinyatakan sah secara adat maupun agama, tidak bisa dijadikan pembuktian secara hukum. “Jadi sampai sejauh ini, kami masih tetap pada komitmen awal. Tetap mengusung Gede Sakti,” tambahnya.

Disinggung pasangan yang akan diusung, Majrun, mengatakan sampai sekarang masih terus digodok. Beberapa nama sempat mencuat sebagai pasangan Gede Sakti pada Pilkada Loteng mendatang. Tapi semua itu belum ada yang pasti.

Apalagi, Partai Nasdem masih fokus menjalin komunikasi dengan beberapa partai politik untuk diajak sebagai mitra koalisi.

Karena dengan hanya mengantongi empat kursi di DPRD Loteng, jelas Partai Nasdem tidak bisa mengusung pasangan calon kepala daerah dan harus berkoalisi dengan parpol lain, sehingga mencukupi syarat minimal dukungan sebanyak 10 kursi.

Sejauh ini sudah ada dua parpol yang berpotensi besar menjadi mitra koalisi Partai Nasdem. Masing-masing Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) serta Partai Hanura. Bahkan, PKB sudah menyerahkan dukungan ke Gede Sakti. Namun Majrun mengaku semua informasi tersebut masih belum final, karena PKB maupun Partai Hanura sendiri, belum ada pembicaraan yang intensif. Apalagi sampai mengarah kepada koalisi. Pihaknya juga belum membuat kesepakatan hitam diatas putih, untuk berkoalisi dengan dua parpol tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, anggota Fraksi PKB DPRD Loteng, H. Burhanuddin Yusuf, enggan berkomentar prihal rencana koalisi PKB dengan Partai Nasdem dan Parta Hanura. “Pada waktunya nanti akan kita ungkap. Tapi untuk saat ini belum ada yang bisa kita pastikan,” jawab Wakil Ketua DPRD Loteng ini. (kir)

Dewan Ungkap Dugaan Rekening Liar Sejumlah SKPD

Giri Menang (Suara NTB) – DPRD Lombok Barat (Lobar) mengungkap adanya dugaan rekening liar yang ada di sejumlah SKPD. Rekening ini diduga liar, lantaran tak terdaftar dalam SK Bupati. Rekening ini pun menjadi salah satu item temuan dalam LHP BPK yang harus ditindaklanjuti Pemda.

“Hasil audit BPK ada rekening mencurigakan di beberapa SKPD. Rekening ini diduga liar sebab tak masuk dalam SK Bupati,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis, ST, kepada wartawan, Kamis (25/6).

Beberapa SKPD yang ditemukan memiliki rekening liar, sebut Sulhan, antara lain di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo), RSUD Tripat Gerung, Dinas Kesehatan. Di Dishubkominfo terdapat tiga rekening, RSUD, ada rekening bendahara dan di Dikes dua rekening. Masingmasing rekening bendahara BLUD di 10 puskesmas serta rekening dana kapitasi.

Dijelaskan, beberapa rekening ini menjadi catatan dan temuan BPK. karena dinilai be-

lum tertib, baik secara administrasi dan mekanisme pelaporan. Seperti dana kapitasi senilai Rp 24 miliar ke 10 puskesmas yang dikelola Dikes. Pengelolaan dana ini menjadi temuan, karena mekanisme pelaporan yang bermasalah.

Terkait temuan ini, Sulhan mempertanyakan setelah ada temuan dari BPK baru SKPD melakukan penertiban terhadap rekening ini. Artinya, SKPD baru melakukan upaya pembenaran, seperti memasukkan rekening ke dalam SK Bupati. “Jangan sampai ada penyalahgunaan nanti, karena begitu diketahui baru mereka (SKPD) melakukan proses pembenaran,”tegas Sulhan.

Mengantisipasi adanya rekening liar di SKPD lainnya, ia menyarankan kepada Pemda

khususnya Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) melakukan audit lagi, mencari rekening di dinas-dinas lain. Sebab menurutnya, bukan tidak mungkin rekening serupa juga ada di SKPD lain terutama 13 SKPD penghasil PAD. Selain itu kemungkinan di luar 13 SKPD ini juga bisa saja ada rekening diduga liar. Menurutnya, temuan masalah rekening ini bukan kali ini saj,a namun tahun lalu juga ada kasus serupa. “Hasil temuan tahun lalu juga ada dugaan rekening liar, ini kan temuan berulang,” ujarnya.

Pihaknya mencurigai adanya pembiaran dari eksekutif.

Seharusnya, jika tidak ada unsur pembiaran masalalah rekening bisa diselesaikan sejak awal. “Supaya tidak ada lagi

Praya (Suara NTB) Pengadilan Negeri (PN) Praya, Kamis (25/6), kembali menggelar sidang kasus dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Kuta yang menyeret Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putria. Agenda sidang, yakni pemeriksaan saksi tunggal, Lubis, SH, pakar hukum pidana dari Universitas Mataram (Unram), selaku saksi ahli.

Dosen Fakultas Hukum Unram tersebut, termasuk salah satu saksi yang turut dimintai keterangan oleh penyidik Polda NTB dalam kasus yang berlangsung pada Bulan Oktober 2013 silam. Dan, dihadirkan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam keterangannya, Lubis mengaku, secara teori hukum ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah saat menertibkan bangunan di sepanjang kawasan roi Pantai Kuta. Pasalnya, ada bangunan yang ternyata sudah mengantongi izin berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang juga ikut dirobohkan.

Seharusnya, pemerintah daerah dalam hal ini mencabut izin tersebut, baru menertibkan bangunan bersangkutan. Karena selama izin tersebut belum dicabut, maka akan terjadi ketimbangan hukum. Dan, pemerintah daerah dalam hal ini tetap tidak dibenarkan menertibkan bangunan yang sudah berizin.

Meski demikian, ujarnya, ada dasar hukum kuat yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam menertibkan bangunan tersebut. “Katakanlah ada Perda yang dilanggar oleh bangunan tersebut. Tapi selama izin atas bangunan tersebut belum dicabut, maka bangunan tersebut tetap sah secara hukum,” terangnya.

Pasalnya, Perda berlaku setelah izin bangunan tersebut keluar. Dan, izin bangunan itu sendiri dikeluarkan pemerintahan yang sah. Jadi apapun alasanya, secara teori hukum pemerintah daerah tetap salah, jika kemudian menertibkan bangunan yang sudah mengantongi izin.

Untuk bisa mencabut izin bangunan tersebut ada dua mekanisme yang bisa ditempuh. Pemerintah daerah yang bertindak langsung mencabut izin bangunan atas pertimbangan-pertimbangan hukum yang kuat. Selain itu bisa meminta putusan dari PTUN, untuk mencabut izin bangunan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebelumnya.

Adapun terkait status terdakwa selaku ketua tim penertiban kawasan roi pantai, Lubis mengaku harus dipisahkan apakah dalam hal ini terdakwa menjalankan perintah tugas atau atas keinginan. Jika terdakwa bertindak atas perintah tugas, selama yang bersangkutan menjalankan tugas dengan benar dan itu diakui oleh pemberi tugas, maka terdakwa tidak bisa dijerat hukum.

Akan tetapi, jika dalam menjalankan perintah tugas tersebut, terdakwa melanggar perintah atau bertindak di luar perintah pemberi tugas, baru terdakwa bisa dijerat secara hukum. Karena itu bisa dikatagorikan pelanggaran kewenangan, seperti yang diatur dalam Pasal 51 dan 52 KUHP. Usai keterangan saksi, Ketua Majelis Hakim, I Wayan Wiguna, memutuskan untuk menunda sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi meringankan dari terdakwa sekaligus pemeriksaan terdakwa. (kir)

(Suara NTB/kir)

KETERANGAN - Saksi ahli dari Unram sedang memberi keterangan dalam sidang kasus perusakan Hotel Lombok Baru Kuta di PN Praya, Kamis (25/6).

(Suara NTB/dok)

Sulhan Mukhlis

menjadi temuan,”ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKD Lobar, H. Mahyudin menyampaikan, bahwa dugaan rekening liar itu perlu diluruskan. Rekening ini menjadi temuan BPK disebabkan rekening yang dipakai menampung penghasilan di SKPD terbit belakangan setelah ada SK Bu-

pati. Akibatnya, rekeninng SKPD tersebut belum tercantum (terdaftar) di SK bupati tentang nama-nama rekening SKPD.”Tapi setelah diketahui itu jadi temuan, langsung dilaporkan ke BPK. Masalah rekening ini ada di Dishub saja, sedangkan di SKPD lain tidak ada,’’ kilahnya. (her)

Air PDAM Macet, Pelayanan Operasi Pasien Terganggu

Kasus Perusakan Hotel Lombok Baru

Saksi Ahli Nilai Ada Kesalahan Prosedur

(Suara NTB/dok)

H. Mahyudin

(Suara NTB/her)

PERIKSA - Petugas BBPOM memeriksa makanan takjil di Gerung. Tim gabungan menemukan banyak takjil yang mengandung bahan berbahaya yang dijual.

Periksa Takjil di Gerung dan Kediri

Tim Gabungan Temukan Makanan Mengandung Zat Berbahaya Giri Menang (Suara NTB) – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar) bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) NTB inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi penjual makanan berbuka (takjil) di Pasar Kediri dan Gerung.

Dari hasil sidak itu, tim tersebut menemukan sejumlah pedagang menjual makanan positif mengandung bahan kimia berbahaya. Beberapa makanan yang ditemukan positif mengandung bahan berbahaya, seperti kerupuk, sambal, terasi dan minuman cendol.

Tim Disperindag dan BBPOM turun pertama kali ke Kediri pagi hari. Kedatangan petugas sempat membuat para pedagang kaget. Tim lalu memeriksa semua jajanan yang dijajakan. Para pedagang pun tak melakukan aksi apapun ketika petugas memeriksa makanannya.

Selanjutnya, tim dari BBPOM mengecek langsung makanan takjil yang dijajakan para pedagang. Para petugas mengambil 14 sampel makanan, lalu makanan itu diperiksa di kendaraan laboratorium.

Beberapa sampel makanan yang diambil, kerupuk, terasi, minuman cendol, pelecing.

Setelah dilakukan uji terhadap makanan itu, dari 14 sampel itu satu sampel kerupuk dinyatakan positif mengandung bahan kimia berbahaya boraks.

Atas temuan itu, tim pun memberi peringatan keras kepada pedagang yang menjual kerupuk. “Jika pedagang tetap menjual makanan kerupuk, maka kami akan sita,” kata Kepala BBPOM NTB, I Gede Nyoman Suandi di sela-sela sidak.

Setelah melakukan uji di sekitar Pasar Kediri, sore harinya tim melanjutkan sidak ke simpang empat Gerung. Di sini, tim mengecek jajanan takjil yang dijajakan oleh para peda-

gang. Petugas dari BBPOM mengambil 25 sampel makanan untuk dicek di kendaraan laboratorium. Jajanan yang diambil seperti, kerupuk, gorengan, kerupuk jajan, jajanan takjil.

Setelah petugas dari BPOM memeriksa sejumlah sampel tersebut, ditemukan tiga sampel positif mengandung bahan berbahaya. Pedagang pun diberi peringatan agar tidak menjual lagi makanan itu. Tim akan datang lagi besoknya unuk mengecek, apakah pedagang masih menjual atau tidak. Jika tak diindahkan,maka akan disanksi.

Kepala Disperindag Lobar, Hj Lale Prayatni menyatakan pihaknya selama Ramadhan gencar melakukan pemeriksaan makanan yang rawan mengandung bahan berbahaya, seperti takjil. “Pedagang yang kedapatan menjual bahan makanan berbahaya akan disanksi,” tegasnya. (her)

Dana Silpa Rp 59 Miliar

SKPD Dinilai Tak Mampu Eksekusi Program Giri Menang (Suara NTB) – Dana sisa (silpa) yang tak terpakai tahun 2014 lalu oleh SKPD di Lombok Barat (Lobar) lumayan besar, yakni Rp 59 miliar. Besarnya sisa dana yang tak terpakai ini disebabkan program SKPD banyak tak terealisasi. Bahkan ada SKPD hingga akhir tahun hanya memakai dana 50 persen dari dana yang dikelola.

Banyaknya dana sisa ini menjadi pertanyaan kalangan dewan. Menurut Dewan, SKPD tak bisa mengeksekusi anggarannya, karena tak bisa membuat perencanaan yang matang, sehingga dalam pelaksanaannya tak sesuai harapan.

Hal ini terungkap dalam rapat evaluasi penggunaan anggaran tahun 2014, di ruang sidang DPRD Lobar, Kamis (25/ 6). Rapat ini dipimpin Wakil Ketua DPRD lobar, Sulhan Mukhlis dihadiri Asisten I Setda Lobar, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, Kepala Bappeda, H Baehaqi, Kepala Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD), H Mahyudin dan sejumlah staf.

Dalam pertemuan yang

dimulai sejak pagi hingga siang itu, anggota Dewan menanyakan pada eksekutif dengan banyak pertanyaan seputaran penggunaan anggaran tahun lalu.

Misalnya, Wakil Ketua Komisi IV, Munawir Haris mengungkap beberapa SKPD yang tak mampu mengeksekusi anggarannya, sehingga terdapat dana sisa. Seperti Dinas PPKD yang tersisa Rp 1 miliar dengan dana terpakai Rp 57 juta selama tahun lalu. Dana tanggap darurat ini, tersisa sekitar Rp 900 juta lebih yang tak terpakai..

Dijelaskan lebih jauh oleh politisi PAN ini, dana sisa juga terdapat di BKD. Dari dana Rp 9 miliar lebih, namun yang terpakai hanya 50 persen lebih.

Selain beberapa dinas ini ada beberapa dinas lain yang juga mengalami masalah serupa.

Menurutnya, untuk mengantispasi supaya tidak terjadi hal serup ditahun medatang pimpinan daerah dalam hal ini Wabup perlu menerapkan sanksi tegas bagi SKPD yang tak mampu mengeksekusi anggaran. Sebaliknya perlu

ada penghargaan bagi SKPD yang berprestasi.

Sementara itu, Kepala Dinas PKKD, H. Mahyudin menyatakan, dana sisa (silpa) tahun 2014 sebanyak Rp 59 miliar lebih. Dari jumlah itu, Rp 23 miliar di antaranya dari dana yang sifatnya dana penggunaan khusus, seperti DAK, sertifikasi guru, tambahan penghasilan guru.

Beberapa SKPD yang memiliki sisa dana, seperti di BKD sebanyak Rp 9 miliar lebih hannya 50 persen terpakai.

Hal ini disebabkan, dana di BKD itu seharusnya digunakan untuk penyelenggaraan Diklat prajabatan, namun ternyata yang mau prajabatan belum selesai proses pengangkatannya pada tahun 2014, sehingga tak mampu dilaksanakan.

Sedangkan dana Rp 1 miliar di Dinas PPKD, disebabkan dana ini disediakan untuk menjaga kalau ada terjadi bencana.

“Itu realisasi kecil, karena bencana tidak banyak. Memang diharapkan tidak terjadi hal yang di luar keinginan kita seperti bencana,”tukasnya. (her)

Giri Menang (Suara NTB) – Kebijakan PDAM Giri Menang, memberlakukan denda bagi pelanggan yang telat membayar tagihan PDAM ternyata tak dibarengi dengan pelayanan prima. Pasalnya, dalam beberapa hari terakhir ini air PDAM di wilayah Gerung macet.

Para pelanggan pun mengeluh, akibat air tidak mengalir lancar, aktivitas masyarakat terganggu. Masyarakatpun menuntut supaya PDAM memperbaiki pelayanannya. Seperti di rumah sakit Tripat Gerung, akibat air PDAM macet berdampak terhadap kegiatan operasi sejumlah pasien.

Untuk mengantisipasi itu, pihak rumah sakit sementara waktu membeli galon untuk keperluan kegiatan operasi.

“Air PDAM macet sejak Kamis (25/6) pagi . Akibatnya pelayanan operasi sejumlah pasien terganggu. Terpaksa kami beli air galon,” jelas Kepala Bidang Pelayanan RSUD Tripat Gerung, dr. Ahmad Taufiq Fathoni, Kamis (25/6).

Dijelaskan, pihak rumah sakit membutuhkan air PDAM khususnya untuk keperluan pelayanan pasien operasi.

Jumlah pasien yang menjalani

operasi dalam sehari bisa lima sampai enam orang, selain itu banyak pasien yang perlu pelayanan di ruang Nicu.

Kondisi serupa juga terjadi di kantor pemda dan DPRD Lobar, para pegawai setempat mengeluh karena sejak dua hari terakhir air macet. Sebab, akibat air macet kegiatan para pegawai terganggu.”Kami tidak bisa siram tanaman, karena air macet,” kata salah seorang pegawai kebersihan di DPRD Lobar. selain itu, para pegawai yang mau berwudu pun tidak bisa, karena air tidak ada.

Selain itu, keluhan serupa juga dari warga yang tinggal di perumahan pemda, Dasan Geres. Ade, salah seorang warga setempat mengaku, sejak dua hari terakhir air PDAM macet. “Pagi dan sore hari ngadat,” ujarnya.

Terpisah, direktur PDAM Giri Menang, HL Ahmad Zaini mengaku bahwa ada gangguan pipa utama di Gerung, sehingga aliran air terganggu. Namun pihaknya tengah memperbaiki pipa tersebut sehingga bisa diupayakan selesai secepatnya.

“Tengah diupayakan perbaikan pipa utama di Gerung,” ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

MACET - Air PDAM macet dikeluhkan masyarakat, karena mengganggu aktivitas. Salah satunya kegiatan operasi di RSUD Tripat.

Selama Puasa, Curanmor Mengganas di Loteng Praya (Suara NTB) Intensitas tindakan kriminalitas khususnya pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah (Loteng) selama bulan puasa ini kian mengganas.

Sasarannya, tempat ibadah dan tempat-tempat pengajian umum. Untuk itu, masyarakat pun diminta meningkatkan kewaspadaannya guna mengantisipasi aksi kejahatan tersebut.

Saat berbuka puasa bersama dengan jajaran pejabat lingkup Polres Loteng, Rabu (24/ 6) malam, Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK,MH, mengungkapkan dalam sepekan terakhir bulan puasa ini, setidaknya tercatat ada 15 kasus curanmor yang terjadi. Kebanyakan kasus curanmor tersebut terjadi di wilayah Kota Praya. Sisanya di wilayah kecamatan lainnya. “Jadi sekarang ada fenomena, para pelaku curanmor mulai menyasar wilayah Kota Praya,” sebutnya.

Hal itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya, bisa jadi para pelaku curanmor sudah tidak bisa leluasa beraksi di kawasan wisata, sehingga mengalihkan target operasinya di wilayah Kota Praya.

Terhadap kasus curanmor tersebut, pihaknya kepolisian pun sudah berhasil menangkap

dua orang pelaku, yakni PR dan AG, keduanya warga Desa Kidang Praya Timur. “Kedua pelaku sudah kita amankan.

Dan, saat ini masih terus diselidiki kemungkinan jaringannya,” tambah Nurodin.

Melihat fenomena tersebut, pihaknya berharap masyarakat bisa bersama-sama melakukan langkah antisipasi. Paling tidak menjaga diri sendiri, dari kemungkinan menjadi korban curanmor dengan melipatkan gandakan pengamanan pada kendaraan yang dibawa, sehingga bisa meminimalisir peluang para pelaku curanmor untuk menjalankan aksinya.

Ia mengingatkan, pengamanan diri oleh masyarakat itu penting dilakukan. Karena aksi kejahatan bisa menimpa siapa saja. “Kalau sampai kita lengah, di sanalah para pelaku beraksi,” ujarnya mengingatkan.

Pihak kepolisian dalam hal ini bukannya tinggal diam. Upaya pengamanan wilayah tetap dilakukan. Bahkan, personel yang diterjunkan untuk mengamankan wilayah Kota Praya, khusus tempat-tempat yang selama ini menjadi sararan aksi curanmor diperbanyak dari biasanya. Tapi itu saja tidak cukup dalam menekan aksi curanmor. Kalau masyarakat juga tidak ikut menjaga diri. (kir)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Pogram PMPTK Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Bimtek PKG Kepala Sekolah dan Pengawas

Bahan Evaluasi Pengembangan Potensi dan Karir Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa bekeja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu NTB sebelumnya telah melaksanakan bimbingan teknis Penilaian Kinerja Guru (PKG) khusus kepala sekolah dan pengawas. Salah satu hasilnya sebagai bahan evaluasi bagi guru, kepala sekolah dan pengawas untuk mengembangkan potensi dan karirnya.

Sebagaimana disampaikan Kasi PMPTK SMP Bidang PMPTK Diknas Sumbawa, Sutan Syahril S.Sos, Kamis (25/6), bimtek dimaksud telah digelar pada 12-15 Juni tahap petama di SMPN 1 Sumbawa. Pesertanya sebanyak 99 orang terdiri dua orang pengawas SD dan dua orang pengawas SMP. Kemudian enam Kepala Sekolah TK, 60 Kepala Sekolah SD, 12 Kepala Sekolah SMP, delapan Kepala

Sekolah SMA dan delapan Kepala Sekolah SMK. Serta satu orang Kepala Sekolah dari Pendidikan Luar Biasa (PLB).

Peserta terbagi kedalam tiga ruangan. Masing-masing ruangan didampingi dua instruktur (satu dari Sumbawa dan satu dari Lombok Barat). Jadi total ada enam pengawas. Pada kegiatan serupa tahap dua yang baru saja usai di Pulau Sumbawa, tiga instruktur dari Sumbawa juga mendampingi di Lobar.

Materi Bimtek diantaranya, program umum berupa Kebijakan Kemendikbud/Dinas Pendidikan, kebijakan manajemen pofesional guru, kebijakan tentang penilaian jabatan fungsional guru dan angka kreditnya.

Progam pokok, overview PK guru dan PKB guru, instrumen PKG, pengumpulan data fakta untuk PKG, penskoran PKG, penyusunan rencana pengembangan keprofesian berkelanjutan ber-

dasarkan PKG. Penilaian prestasi kerja guru, kepala sekolah, guru yang diberi tugas tambahan. Terakhir program penunjang berupa pelaporan hasil PK guru secara online. Pre Test and post test.

Lebih jauh dijelaskan, terkait PKG, berdasarkan regulasi Kementerian Diknas Dirjen Dikdas Direktorat Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, ada perubahan mendasar yang terkandung dalam Permeneg PAN dan RB No. 16 tahun 2009, PKG yang sebelumnya lebih besifat administratif menjadi lebih berorientasi praktis, kuantitatif, dan kualitatif. Sehingga diharapkan para guru akan lebih bersemangat untuk meningkatkan kinerja pofesionalitasnya. Guru dinilai kinerjanya secara teratur setiap tahun melalui PKG. Guru wajib mengikuti perkembangan keprofesian berkelanjutan (BKB) set-

iap tahun. PKB harus dilaksanakan sejak II a dengan melakukan pengembangan diri dan sejak III b, guru wajib melakukan publikasi ilmiah dan atau karya inovatif. Untuk baik dari IV c ke IV d, guru wajib melakukan presentase ilmiah.

Perubahan angka kredit dari PKG dan PKB, merupakan satu paket. Perlu konversi hasil PKG dan PKB ke angka kredit. Perolehan angka kredit setiap tahun ditetapkan tim penilai.

Penghargaan angka kredit adalah 125 persen (amat baik), 100 persen (baik), 75 persen (cukup), 50 persen (sedang) dan 25 persen (kurang). Jumlah angka kredit diperoleh dari unsur utama (pendidikan, PKG dan PKB), sebanyak 90 persen dan unsur penunjang 10 persen.

Secara umum kinerja guru dapat dilihat dairi lima hal.

Yakni, quality of work (kualitas hasil kerja), promptness (kete-

patan waktu menyelesaikan pekerjaan), initiative (prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan), capability (menyelesaikan pekerjaan), communication (kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain). Menurut UU Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005, pasal 1, kinerja guru dibingkai dalam lingkup beban tugas dan tanggung jawab yaitu, merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru.

Tujuan PK guru, PKG menjamin guru melaksanakan pekerjaannya secara profesional.

PKG menjamin layanan pendidikan yang diberikan guru adalah berkualitas. Hasil PK guru, merupakan bahan evaluasi diri bagi guru untuk

mengembangkan potensi dan karirnya. Sebagai acuan bagi sekolah untuk merencanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Merupakan dasar untuk memberikan nilai prestasi kinerja guru dalam rangka pengembangan karir guru sesuai PermennegPAN dan RB No. 16 tahun 2009. Unsur PK guru, adalah 14 kompetensi untuk guru mata pelajaran/guru kelas. Kemudian 17 kompetensi guru BK/Konselor. Pelaksanaan tugas tambahan lain, yang relevan dengan fungsi sekolah/ madrasah. “Itulah hasil atau out put yang diharapkan dari PKG ini. Salah satunya evaluasi b a g i guru un-

tuk pengembangannya,” pungkas Syahril. (arn/*)

Sutan Syahril (Suara NTB/arn)

Warga Tolak Ganti Rugi, Program SAMOTA Jalan Terus (Suara NTB/ind)

DIPERIKSA - Mantan pimpinan Bank NTB saat diperiksa penyidik di Polres Sumbawa, Kamis (25/6).

Mantan Pimpinan Bank di Sumbawa Diperiksa Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan kesalahan prosedur penyaluran kredit yang berbuah macetnya pengembalian kredit di Bank NTB Sumbawa kembali diperiksa polisi. Kamis (25/6), Polres Sumbawa memeriksa mantan pimpinan Bank NTB, Drs. H. Miskan Arsyad dan mantan Customer Service kredit Bank NTB, Hidayat, SE, diperiksa sebagai saksi.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Pol Tri Prasetyo kepada wartawan menyebutkan, mantan pimpinan Bank NTB tersebut ditanyakan terkait tugas-tugasnya sewaktu menjabat, sampai pemberian keputusan untuk proses kredit tersebut. Begitu pula terhadap mantan CS Bank NTB yang saat ini bertugas di Penyelia Administrasi kredit dan dana di Bank NTB cabang Dompu yang dilontarkan beberapa pertanyaan.

Sebelumnya, kepolisian juga melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan Bank NTB, Masusung. Hal ini untuk menanyakan apakah sampai sekarang kredit tersebut sudah lunas atau belum. Meskipun pada saat itu dirinya belum menjabat, tetapi tentunya data yang ada di Bank NTB diketahui. Dari pemeriksaan ada sekian yang belum melunasi, di mana ada sekitar 49 debitur yang belum melunasi. Rencana kedepan pihaknya akan mengirim ke BPKP untuk melakukan audit. “Seharusnya masih banyak nasabah yang harus kita periksa. Untuk percepatan nanti kita bersurat ke BPKP untuk melakukan audit,” tukas Tri. Laporan kasus kredit macet itu diterima kepolisian pada 12 Juli lalu, terkait dugaan penyimpangan yang terjadi sekitar tahun 2007 silam. Berawal dari pemberian kredit bagi 151 karyawan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) mencapai Rp 7,5 miliar atau berkisar Rp 50 juta per orang. Namun dalam pencairan kredit disinyalir tidak sesuai prosedur yaitu dilakukan secara langsung tanpa ada pengecekan di lapangan dan jaminan dari kreditur. Pencairan kredit ini disebutkan melibatkan 9 karyawan Bank NTB Sumbawa. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten I Setda Sumbawa, Dr. M. Ikhsan M.Pd, mengaku tak bisa berbuat banyak atas penolakan nilai ganti rugi pembebasan lahan oleh warga Ai Bari dan sekitarnya. Sebab penghitungan nilai ganti rugi sudah diserahkan kepada tim penilai independen yang diakui negera. Penolakan ini pun tak akan menghambat pogram SAMOTA yang terus berjalan sesuai rencana.

“Ada tim penilai dari lembaga independen yang mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Keuangan RI. Mereka mempunyai keahlian khusus untuk menilai harga tanah. Untuk membebaskan lahan dengan skala besar yang kewenangannya ada di BPN, wajib menggunakan tim apraisal. Sebuah profesi keahlian khusus, dan kita tidak bisa mempengaruhi

mereka. Saya malah mengingatkan teman-teman supaya tidak terlibat dalam penentuan harga tanah. Sebab kalau sampai menpengaruhi sama dengan persekongkolan dan bisa dituduh mark up,”jelas Dr. Ikhsan ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6).

Kalaupun pada akhirnya warga tetap menolak besaan ganti rugi, maka progam juga tetap akan berjalan. Setiap

pogram memiliki tahapan yang jelas, apalagi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. Kalau uang tak diterima karena dihargai murah, tidak lantas membuat pekerjaan berhenti. Nanti panitia pengadaan ini akan menitipkan uang yang tidak mau diterima tersebut di pengadilan. “Yang berkewenangan mengeksekusi lahan itu pengadilan. Kalau warga ke-

beratan, maka silakan ajukan gugatan ke pengadilan. Pengadilanlah yang menurunkan perintah eksekusi nantinya,” cetus Asisten I. Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, puluhan warga Ai Bari desa Kuken kecamatan Moyo Utara, telah menolak besaran ganti rugi pembebasan lahan di wilayah setempat. Mengingat nilai yang diberikan sebesar Rp 800.000/ are dinilai sangat murah dan tidak sebanding dengan harga tanah di wilayah yang sama yang bisa mencapai Rp 8.000.000/are. (arn) M. Ikhsan (Suara NTB/arn)

Kejari Sumbawa Masih Dalami Kasus Rumah Adat Taliwang (Suara NTB) Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, SH., MH menyatakan, sejauh ini pihaknya masih terus mendalami kasus proyek pembangunan rumah adat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2014. Tapi dia tidak menyatakan ada calon tersangka dalam kasus ini. Menurut dia, proses pengusutan kasus yang dilakukan pihaknya harus secara profesional.

Dalam hal ini pendalaman pada setiap tahapan patut dilakukan untuk menggali fakta-fakta yang ada. “Harus kita dalami terus apa yang ada dalam penyidikan itu,” cetusnya.

Demikian juga soal penetapan calon tersangka. Sugeng menegaskan, semua ada prosesnya. Tidak bisa serta merta menetapkan siapa saja pihak yang harus bertanggung jawab, sementara proses tahapan pengungkapan kasus tidak dilalui. “Kami tidak bisa menetapkan, harus by proses. Kita juga tidak ada waktu (tenggat waktu) kapan akan menetapkan tersangka karena sekarang kita masih terus melakukan pendalaman penyidikan,” pungkasnya.

Proyek pembangunan rumah adat milik Pemda KSB itu dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 silam. CV Agung Sembada selaku pelaksana tidak bisa menyelesaikan kewajibannya hingga masa kontrak kerjanya berahkir. Padahal perusahaan tersebut sebelumnya sudah mencairkan uang kelayakan proyek hampir sekitar Rp 500 juta. (bug)

Wakil Dubes Polandia Bakal Kunjungi Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah sejumlah perwakilan negara seperti Amerika, Cina, Italia, kini Kabupaten Sumbawa dilirik Polandia yang sangat tertarik dengan potensi dan keragaman Sumbawa. Ini merupakan kehormatan yang luar biasa bagi daerah ini. Minimal daerah yang memiliki visi misi “Samawa Mampis Rungan” tersebut semakin dikenal dunia. Sebagai wujud dari kehormatan tersebut, awal Juli nanti, Dubes Polandia mengutus Mr Tomasz Pietka, yang menjabat Sekretaris Pertama mengadakan perjalanan ke Kabupaten Sumbawa.

Kabag Humas dan Protokol Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.SE , Kamis (25/6) mengatakan, tujuan kunjungan Kedubes Polandia untuk belajar dan mengetahui lebih banyak tentang Kabupaten Sumbawa. Selain itu ingin saling tukar informasi khususnya di bidang perekonomian, perdagangan serta ingin memberikan buku-buku informasi tentang Polandia.

Selama di Sumbawa, lanjut Ansori, Mr Tomasz berkeinginan untuk dipertemukan dengan Kepala Bagian APP dan LPBJP Kabupaten Sumbawa, Zulkifli S.Sos. Kehadiran utusan Dubes ini, diharapkan akan terjalin kerjasama antara Polandia dan pemerintah Kabupaten Sumbawa, sehingga ke depan perekonomian Sumbawa tumbuh pesat. Terlebih lagi bentuk kesiapan daerah ini menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sebab Polandia merupakan salah satu negara maju yang menjadi tujuan Indonesia dalam memperluas pangsa pasar ekspor ke Uni Eropa. (ind)

(Suara NTB/ind)

DIAMANKAN – Sebuah alat berat diamankan di Mapolres Sumbawa, Kamis (25/6), dalam kasus dugaan penipuan.

Kasus Dugaan Penipuan

Polisi Amankan Alat Berat Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa mengamankan sebuah alat berat jenis Kabelco warna hijau di Polres Sumbawa. Hal ini berawal dari laporan seorang pengusaha yang melaporkan rekan usahanya yang diduga menipunya.

Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu Tri Prasetyo kepada

wartawan, Kamis(25/6) membenarkan adanya pengamanan tersebut. Tri menuturkan, hal ini berawal dari bisnis jual beli antara pelapor (Ipin) dengan rekan usahanya yang dilaporkan (IR) . Dalam hal ini Ipin menjual satu unit alat berat kepada IR.. Meskipun sudah dikuasai, namun terlapor belum juga memberikan uang pembe-

lian barang tersebut.

Kata Tri, pengakuan pelapor bahwa sudah sekian tempo terlapor tidak membayar alat berat dimaksud. Parahnya setelah beberapa kali ditagih, IR menyerahkan selembar cek, namun isinya kosong dan tidak bisa dicairkan. Setelah setahun lamanya diupayakan pendekatan, namun IR tak kunjung

melakukan pembayaran. Sehingga dilaporkan ke pihak kepolisian, dan Rekrim Polres Sumbawa mengerahkan anggotanya untuk mengamankan alat berat tersebut.

Tepatnya pada Jumat lalu, ada informasi alat berat yang diangkut tronton melintas di jalan Simpang Karang Dima.

Alat berat tersebut hendak

dibawa pulang ke Utan dari Lenangguar. Sehingga pihak kepolisian mencegatnya dan membawanya ke Polres Sumbawa. “Karena alasan manusiawi, ya saya coba panggil dulu, siapa tahu yang penguasa alat berat ini memenuhi kewajibannya. Namun sampai saat ini mereka belum datang,” tukas Tri. (ind)

Kapolda NTB Minta Anggota Ubah Pola Pikir

(Suara NTB/bug)

KUNJUNGAN - Kapolda NTB Brigen Pol. Drs. Umar Septono, SH., MH didampingi Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK menyalami anggota saat kunjungan silaturahmi ke Polres KSB, Kamis (25/6).

Taliwang (Suara NTB) Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH., MH meminta seluruh anggota untuk mengubah pola pikir (mind set) dalam

menjalankan tugas sebagai aparatur penegak hukum negara.

Perubahan tersebut terutama dalam hal status sebagai aparat kepolisian dengan

masyarakat. Di mana aparat kepolisian pada dasarnya pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. “Di masyarakat, posisi kita ini di bawah, karena kita pelayan. Jadi jangan sok ketika berhadapan dengan masyarakat karena kita ini hadir dan digaji oleh masyarakat,” cetus Kapolda dalam amanatnya kepada jajaran Polres Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) di Taliwang, Kamis (25/6).

Menurut dia, dalam menjalankan tugas penegakan hukum kerap masyarakat menunjukkan ketidakpatuhan. Namun hal tersebut bukan menjadi alasan bagi aparat untuk berlaku semena-mena. “Namanya orang tentu berbeda-beda. Ada yang sekali diperingatkan langsung patuh, ada juga yang mbalelo sehingga membuat stres. Tapi selaku aparat kita tidak boleh bersikap keras.

Kita harus terus melakukan pembimbingan,” cetusnya.

Dalam kesempatan itu Kapolda menilai kondisi Polres KSB sudah cukup baik. Ke depan ia pun meminta agar seluruh anggota mampu berbenah diri, terutama dalam hal meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

“Saya sudah lihat semuanya. Cukup baik tinggal ditingkatkan saja.

Intinya untuk kebaikan seluruh anggota harus memperhatikan pola hubungannya terutama dengan sang pencipta dan masyarakat,” paparnya.

Usai memberikan pengarahan kepada anggota, kepada wartawan Kapolda menyatakan, kehadirannya ke KSB dalam rangkaian silaturrahmi dengan anggota sekaligus meninjau kesiapan dan kemampuan masing-masing Polres jelang pelaksanaan operasi ketupat 2015 dan Pilkada ser-

entak pada 9 Desember mendatang. “Kunjungan ini silaturahim dengan anggota sambil ngecek kekuatan dan kemapuan masing-masing Polres dalam rangka operasi ketupat Lebaran dan jangka panjang persiapan Pilkada,” katanya didampingi Direskrimum Polda NTB Kombes Pol. Kurdi dan Kapolres KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK. Meski mengakui tingkat kerawanan pada Pelaksanaan Pilkada lebih tinggi, namun Jenderal bintang satu ini menyatakan, situasi kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada serentak di NTB sejauh ini masih dalam kondisi aman dan terkendali. “Tapi biar begitu semakin mendekat, pasti suhu politiknya semakin tinggi. Makanya kami minta semua pihak pelaksana terutama agar tetap waspada,” imbuhnya. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Parlementaria

Halaman 7

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Paripurnakan Hasil Pansus, Dewan Gelar Rapat Terbatas Dompu (Suara NTB) DPRD akhirnya menggelar rapat paripurna mendengarkan penyampaian laporan hasil kerja panitia khusus (Pansus). Dari tiga Pansus yang dibentuk Dewan, Februari lalu, hanya Pansus aset yang menyampaikan hasil kerjanya.

Itupun tidak dihadiri pihak eksekutif di ruang rapat terbatas.

Rapat paripurna DPRD Dompu yang dipimpin Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan didampingi oleh wakil Ketua DPRD Dompu, M. Amin, S.Pd, Kamis (25/6) ini dihadiri oleh dominasi anggota Dewan Dompu. Diantara agendanya berupa penyampaian laporan hasil kerja tiga Pansus DPRD Dompu yang dibentuk 14 Februari 2015 lalu yaitu Pansus investasi, Pansus aset, dan Pansus kehutanan.

Ketua Pansus Aset, Kurnia Ramadhan, SE dalam laporannya menyampaikan tujuh rekomendasi Pansus yang disampaikan dalam rapat paripurna. Diantaranya, soal

yang rugi dan aset yang dikelola adalah wisma praja dan gedung Samakai Dompu,” ungkapnya.

Aset kendaraan, Pansus merekomendasikan untuk dibuatkan peraturan Bupati yang mengatur tentang tingkatan pejabat yang memiliki hak dan kewajiban untuk memegang kendaraan roda empat secara proporsional. Terhadap kendaraan roda dua dan roda empat yang hilang agar diserahkan kepada penegak hukum. “Seluruh aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak hendaknya dilakukan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,” katanya.

Rumah dinas yang tidak sesuai peruntukan di jalan Gajah Mada dan sepanjang taman kota hendaknya dilakukan penilaian kembali untuk kebutuhan penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Terhadap asrama mahasiswa Dompu di Mataram

gedung Samakai, aset kendaraan roda dua dan roda empat, aset rumah dinas milik daerah, asrama mahasiswa Dompu di Mataram, wisma Dompu di Mataram, dan keberadaan Perusda Kapoda Rawi Dompu. “Pansus aset merekomendasikan agar fasilitas pendukung dilengkapi seperti kursi, sound system yang terpadu AC yang layak dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya pada Perusda Kapoda Rawi,” kata Kurnia Ramadhan.

Sementara pada poin kelima rekomendasi Pansus justru mempertanyakan keberadaan Perusda Kapoda Rawi. Karenanya diminta untuk dibina, dan diawasi agar lebih berdaya untuk mendukung pertumbuhan pendapatan bagi daerah khususnya terhadap aset-aset daerah yang dikelola. “Berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pengelola barang daerah (Sekda Dompu), maka Perusahaan Kapoda Rawi sejak tahun 2013 menunjukkan neraca

KPU Dompu Terima DP4

yang telah dilakukan tukar guling oleh RKD agar diambil langkah hukum untuk memperjelas status aset daerah atau dihapus dari aset daerah. Untuk wisma Dompu di Mataram, Pansus merekomendasikan ditingkatkan menjadi hotel melati dan dilelang agar tidak membebani APBD untuk biaya operasionalnya.

H. Didi Wahyudin, SE, Ketua Pansus investasi pada kesempatan yang sama mengatakan, pihaknya masih butuh waktu untuk menyelesaikan beberapa kegiatan seperti meminta tim ahli, studi banding terkait pengelolaan pabrik tebu seperti yang dilakukan PT SMS, mendengarkan ruang publik baru dikeluarkan rekomendasi Pansus.

“Pansus aset ini sangat riskan di lapangan, sehingga dibutuhkan tim pakar dan tim ahli, karena kami ingin menghindari nuansa politis hasil rekomndasinya,” ungkapnya.

Pansus kehutanan yang diketuai Syafruddin, SH justru tidak ada informasinya. Se-

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN LAPORAN - Ketua Pansus Aset menyerahkan laporan hasil kerjanya kepada Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang didampingi wakil Ketua DPRD Dompu, M Amin, S.Pd dalam rapat paripurna terbatas, Kamis (25/6). hingga hanya Pansus aset yang bisa menyampaikan laporan hasil kerjanya. “Karena masih ada tahapan kegiatan

yang masih dilakukan oleh Pansus investasi, begitu juga dengan Pansus kehutanan, sehingga ditunda penyam-

paian laporannya,” kata Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos yang memimpin rapat paripurna. (ula/*)

Diduga Gara-gara Petasan

Dompu (Suara NTB) Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember di Kabupaten Dompu sebanyak 157.396 orang. Data yang telah diverifikasi KPU RI dan diserahkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ini akan dicocokkan kembali petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) pada setiap TPS. Ketua Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih KPU Dom(Suara NTB/ula) pu, Suherman, S.Pd kepada Suherman Suara NTB, Kamis (25/6) mengatakan, DP4 baru diterima pihaknya dari KPU RI pada Rabu (24/6) malam. Data ini telah disinkronkan KPU RI dengan data pemilih pada pemilihan Presiden 2014 lalu, sehingga tercatat pemilih di Dompu 157.396 orang. 78.411 orang diantaranya laki-laki dan 78.985 orang perempuan. “DP4 ini sudah dilengkapi NIK dan alamat lengkap,” katanya.

KPU Dompu, lanjut Suherman, dijadwalkan akan melakukan diklat bagi petugas pemutakhiran pemilih pada Sabtu (27/6) mendatang. Sebelum pemutakhiran pemilih, KPU juga akan melakukan pemetakan per TPS dari 458 TPS di Dompu.

“Sebelum diserahkan ke PPDP melalui PPS, DP4 ini akan dipetakan per TPS,” terangnya.

Jumlah 157.396 orang pemilih dalam DP4, dikatakan Suherman, berpeluang besar bertambah atau berkurang.

Karena PPDP akan memberikan keterangan hasil pengecekannya seperti bila menemukan penduduk yang sudah meninggal dunia, menjadi TNI/Polri atau pindah penduduk. “Ketika ditemukan sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, maka secara otomatis akan dihapus,” katanya. (ula)

Pemuda Dua Kelurahan di Bima Bentrok Kota Bima (Suara NTB) Puluhan warga Kelurahan Pane dan Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima terlibat bentrok di Jalan Raya sekitar pukul 03.00 Wita dinihari Kamis (25/6). Bentrok ini diduga dipicu oleh petasan yang meledak di dekat sekelompok pemuda.

Warga dari dua kubu tersebut terlibat aksi saling serang dengan menggunakan batu tepatnya depan sebuah minimarket. Menurut pengakuan Ruslin, warga sekitar lokasi kejadian mengatakan, tawuran yang melibatkan dua kubu itu dipicu

masalah petasan.

Awalnya puluhan pemuda Kelurahan Nae sedang asik bermain bola di tengah jalan raya sembari menunggu waktu Sahur.

Sementara itu, dua pemuda dari kampung Pane dengan menggunakan sepeda tiba-

tiba melemparkan petasan ke arah pemuda kampung Nae yang sedang bermain bola.

Tidak terima, puluhan pemuda Nae mengejar kedua pelaku tersebut hingga di tengah perkampungan sambil melemparkan batu.

“Tidak terima dilempar, pu-

luhan warga Pane pun beringas.

Mereka melakukan serangan balik. Hingga keduanya saling lempar dan kejar-kejaran di jalan,” ungkap Ruslin kepada Suara NTB, Kamis (25/6).

Aksi tersebut baru dapat dibubarkan ketika gabungan aparat dari Polsek Rasanae Barat dan anggota Patmor Polres Bima Kota mendatangi lokasi. “Tawuran tidak berlangsung lama karena cepat diredam anggota kepolisian.

Saat ini situasi sudah kondusif,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Bima Kota, Iptu Yerry T Putra membenarkan adanya bentrok antarpemuda Pane dan Nae kemarin. Namun hingga kini dia belum terima laporan dari anggota.

“Mungkin kasus ini ditangani Polsek Rasanae Barat.

Untuk lebih lanjut, tanyakan aja ke Polsek setempat,” suruhnya. Hingga berita ini diturunkan, Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H. Nurdin belum bisa ditemui untuk dimintai keterangan. (uki)

BERUSAHA MASUK - Keluarga dan warga korban pembunuhan saat berusaha masuk ke Rutan Raba Bima untuk mengecek kebenaran terdakwa sakit, Kamis (25/6).

Kota Bima (Suara NTB) Selama bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah, PLN Cabang Bima akan menghentikan pemadaman dan mengantisipasi segala gangguan untuk memastikan kelancaran aktivitas masyarakat melaksanakan ibadah.

“Kita komitmen tidak ada pemadaman selama Ramadhan. Kita punya grup, beberapa hari terakhir tidak ada pemadaman. Harus dipahami juga antara pemadaman dengan gangguan,’’ katanya.

Kalau pemadaman itu direncakanan karena defisit, kalau gangguan itu tidak disengaja.Asisten Manajer Pelayanan dan Administrasi PLN area Bima, Muhar, kepada Suara NTB, Kamis (25/6) mengatakan, hingga kini PLN setempat masih mengkampanyekan budaya hemat kepada masyarakat sehingga tidak ada hambatan daya dalam pelayanan. Jika pelanggan bisa hemat menggunakan energi listrik maka otomatis cadangan daya semakin surplus. Selama ini penyebab gangguan diakibatkan oleh defisit daya pada pembangkit.

“Kini lumayan surplus. Untuk Ramadhan sudah kita antisipasi, kita siapkan di beberapa PLTD. Kami juga tetap mengkampanyekan budaya hemat. Misalnya saja satu pelanggan dia hemat 100 watt untuk beberapa titik lampu,” katanya.

Muhar menyebut, hingga kini jumlah konsumen listrik PLN area Bima sebanyak 160 ribu pelanggan. Jika ratusan ribu pelanggan tersebut rata-rata bisa hemat menggunakan energi, maka bisa saja tidak akan pernah terjadi lagi gangguan. Untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen, PLN area Bima masih menunggu proses finalisasi pengerjaan gardu induk PLTU. “Kita juga masih menunggu karena proses pengerjaan gardu induk itu ada di PLTU, setelah selesai dari PLN kemudian diserahkan ke kita PLN area,” tandasnya. (uki)

Dua Tersangka Pencuri Ternak Diamankan Polisi Bima (Suara NTB) Dua orang warga Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, masing-masing berinisial RS (27) dan AS (19) diamankan polisi, setelah sebelumnya sempat diamankan warga Desa Kalajena Kecamatan Wera Kabupaten Bima. Kedua orang yang sempat dihakimi warga ini diamankan, setelah tepergok warga mencuri kambing.

Para tersangka mengangkut hewan-hewan tersebut menggunakan mobil sewaan.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim Iptu Yerry T Putra yang dikonfirmasi, Kamis (25/6) menyebutkan kedua pelaku mencuri kambing pada Rabu dini hari. Saat itu, kedua pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka ini mencuri tiga ekor kambing yang saat itu berada di pekarangan rumah H. Umar Ishaka (75). Tak puas hanya mengambil tiga ekor, kedua pelaku ini pun mencoba mengambil kambing-kambing yang lain.

Namun tak dinyana, sejak awal aksi keduanya sudah diketahui oleh warga. Warga baru bertindak saat kedua pelaku tengah mengambil kambing yang lain. “Sementara dia ambil kambing yang lain, keburu ketahuan warga dan langsung diamankan,” terang Yerry.

Saat itulah kedua pelaku kemudian dikejar dan diamankan warga. Lantaran kesal, warga sempat menghakimi keduanya, bahkan kendaraan dilempar menggunakan batu. Saat ini, para pelaku beserta barang bukti telah diserahkan ke pihaknya, sementara kambing diurus oleh pemilik.

Berdasarkan pengakuan, aksi pencurian menggunakan modus mobil sewaan ini sudah sering dilakukan oleh pelaku. Terakhir, mobil yang digunakan disewa di Kelurahan Dara Kecamatan Rasa NaE Barat Kota Bima. (use)

(Suara NTB/use)

PLN Bima Jamin Tidak Ada Pemadaman Listrik

Polisi Tutup Tambang Keluarga Korban Pembunuhan Emas Liar di Wawo

Sesalkan Terdakwa Sakit

Kota Bima (Suara NTB) Sidang kasus pembunuhan, Kaur Pemerintahan dan Ekonomi Desa Wane Kecamatan Parado dengan dua terdakwa, Zainul Arifin dan Rahmat Hidayat yang menarik perhatian keluarga dan masyarakat kembali menuai kericuhan, Kamis (25/6).

Kericuhan tersebut terjadi setelah sidang dengan agenda pembacaan tuntutan ditunda lantaran salah satu terdakwa tak bisa hadir karena sakit.

Setelah sempat ricuh di PN, keluarga dan warga pun mengamuk di depan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Raba Bima.

Sejak pagi, keluarga dan warga Desa Wane sudah mendatangi Kantor Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima. Mereka menunggu jadwal pelaksanaan sidang dua pembunuh tersebut yang rencananya digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Hanya saja, saat sidang dibuka Ketua Majelis Hakim, Didi M, SH., menunda sidang dengan alasan salah satu terdakwa, yakni Rahmat, tidak bisa hadir kare-

na sakit.

Setelah ditutup, keluarga korban pun berang dan menyangsikan salah satu terdakwa dimaksud sakit. Di tempat tersebut, mereka pun sempat berteriak-teriak terkait terdakwa yang tiba-tiba sakit.

Sekitar sepuluh menit kemudian, keluarga dan warga yang menggunakan sejumlah kendaraan roda empat, termasuk truk mendatangi Rutan Raba Bima. Mereka ingin mengecek, apakah Rahmat benar-benar sakit atau hanya alasan untuk tidak hadir. Mereka juga ingin menjemput Rahmat untuk menghadiri sidang pembacaan tuntutan yang telah diagendakan oleh majelis hakim dimaksud. Namun sesampainya di depan Rutan, keluarga dan warga tak diizinkan masuk. Sama seperti di Rutan, suasan ricuh pun terjadi di Rutan, namun mereka tak diizinkan masuk. Mereka hanya bisa melampiaskan emosi di depan Rutan. Sekitar satu jam kemudian, massa kemudian meninggalkan Rutan.

Humas PN Raba Bima,

Dedy Haryanto, SH yang dikonfirmasi sebelumnya menyebutkan telah diinformasikan terkait salah satu terdakwa yang tidak bisa hadir dari petugas Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima yang mengawal tahanan. Alasannya karena terdakwa tersebut dalam kondisi sakit. Namun secara resmi, saat itu pihaknya belum bisa memastikan apakah memang sakit sama sekali atau tidak. “Sekarang kita tunggu surat resmi dari petugas medis dari Rutan yang menyatakan bahwa terdakwa sakit,” terang Dedy.

Jaksa Penuntut Umum, Reza Savetsila, SH menyatakan terdakwa sakit.

Dalam kesempatan tersebut, Reza menyebutkan sesuai surat yang diterima, bahwa Rahmat sedang menderita sakit dengan keluhan demam, mual, muntah dan diare serta lemas. “Sehingga yang bersangkutan tak bisa dihadirkan,” ujar Reza sembari menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Plt Ka Rutan, Untung Cakhyo S. Amd., Ip. SH. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Aparat Polres Bima Kota mengambil langkah untuk menutup penambangan emas tanpa izin (PETI) di Kecamatan Wawo Kabupaten Bima.

Pasalnya, kehadiran tambang tersebut akan memberi dampak bagi masyarakat akibat limbah yang dialirkan melalui sungai.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra, SH yang dikonfirmasi, Kamis (25/6) menyebutkan, penutupan tersebut tidak dilakukan secara langsung oleh pihaknya. Melainkan, sekitar seminggu lalu, dia bersama dua puluh orang anggotanya mendatangi tambang dan memberi himbauan bagi para pekerja. Kepada pekerja tersebut, Yerry meminta dalam waktu satu minggu tambang tersebut harus ditutup karena membahayakan. “Kalau dalam waktu satu minggu tak ditutup, saya bilang kami akan membawa anggota lebih banyak. Kita akan tutup paksa,” ujar Yerry.

Digambarkan Yerry, tambang tersebut terletak di daerah pedalaman antara

lembah dan gunung di Desa.

Akses jalan masuk ke tambang liar itu pun sulit dijangkau oleh kendaraan. Tambang tersebut diperkirakan baru satu hingga dua tahun ini ada. Penambangnya datang dari berbagai daerah, mulai dari Bima, Sumbawa, Lombok bahkan Bandung.

Oleh karenannya sekali lagi dia menghimbau agar warga menghentikan aktivitas penambangan dimaksud. Selain itu, akibat aktivitas ini sangat membahayakan bagi masyarakat, sebab aktivitas penambangan dilakukan di sungai. Bahanbahan seperti air raksa yang digunakan akan terbawa oleh aliran air di mana tak menutup kemungkinan akan dikonsumsi atau bersentuhan dengan warga.

Sejauh ini, tambahnya, pihaknya belum melakukan pengecekan kembali di lokasi. Namun sebagian penambang sudah meninggalkan lokasi, walau sebagian lagi masih ada karena masih ada karena peralatannya.

Untuk himbauan penutupan ini pun tambahnya, pihaknya tidak melakukan koordinasi dengan Pemda. (use)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2015

Halaman 8

IRIGASI BERDASARKAN KEWENANGAN DI NUSA TENGGARA BARAT Kepala BWS Nusa Tenggara I Ir.H.Marsono,MM.MT IRIGASI adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.

Daerah irigasi (DI) merupakan kesatuan wilayah atau hamparan tanah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 20 tahun 2006 tentang Irigasi khususnya pada Bab IV pasal 16, 17 dan 18 menjelaskan tentang kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan ketentuan: Daerah Iriga-

si (DI) dengan luas diatas 3000 ha menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Daerah Irigasi (DI) antara 1000 ha3000ha merupakan DI kewenangan Pemerintah Provinsi, (DI) lebih kecil dari 1000 ha sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten, sedangkan jika berada pada lintas kabupaten maka menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi.

Jaringan tersier sepenuhnya merupakan tanggung jawab organisasi petani (P3A) dalam hal ini

adalah masyarakat petani (Subak).

Pembagian kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk mendelegasikan otoritas dengan tidak mengingkari konsep manajemen pengelolaan air pada wadah Daerah Aliran Sungai se-

hingga konflik dalam pemenuhan air irigasi dapat diminimalisir.

Berdasarkan Kepmen PU No. 293/KPTS/M/2014, tentang Penetapan status daerah irigasi yang Pengelolaannya menjadi Wewenang dan tanggung jawab Pe-

merintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota tanggal 10 Juni 2014.

Untuk provinsi Nusa Tenggara Barat terdapat 16 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi wewenang dan tanggung pemerintah dalam hal ini pe-

merintah pusat dengan luas 70.874 Ha, dengan perincian 11 DI di Wilayah Sungai Lombok dan 5 DI di Wilayah Sungai Sumbawa. Terdapat 1 (satu) DI Lintas Kabupaten /Kota dan 15 DI utuh kabupaten/kota. (*)

Halaman 9

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Selama Ramadhan

Usai Zuhur, Pemprov NTB Gelar Kajian Agama Dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘Anha, bahwa Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam shalat di masjid, lalu umat yang lain mengikutinya. Keesokan harinya, Nabi Muhammad SAW shalat lagi dan semakin banyak yang ikut. Lalu pada malam ketiga atau keempat mereka berkumpul, namun Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam tidak keluar bersama mereka. Ketika pagi hari, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang mencegahku keluar menuju kalian melainkan aku khawatir hal itu kalian anggap kewajiban. Itu terjadi pada bulan Ramadhan. (Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim)

Mataram (Suara NTB) Mulai Ramadhan 1436 Hijriah, Pemprov NTB melalui Bagian Agama pada Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda NTB menggelar kajian atau dialog agama di Masjid Al Amin lingkup Sekretariat Daerah NTB. Kajian atau dialog agama yang digelar usai Shalat Zuhur ini menghadirkan narasumber dari tokoh-tokoh agama yang ada di daerah ini.

(Suara NTB/dok)

Dari Puasa Syari‘at Menuju Puasa Hakikat

H. Musta’in

‘’Adapun narasumber yang rutin mengisi kajian agama usai Shalat Zuhur adalah, TGH. Husnudduats, Dr. H. Salimul Jihad, Dr. H. M. Said Gozali dan TGH. Munajib. Mereka rutin memberikan kajian secara bergiliran selama Ramadhan di Masjid Al Amin,’’ ungkap Kepala Bagian Agama pada Biro Administrasi Kesra Setda NTB Drs. H. Musta’in, SS, MM, pada Suara NTB di Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/6).

Menurutnya, narasumber tersebut menyampaikan materi berbeda setiap hari,seperti keutamaan dan kelebihan bulan Ramadhan, kewajiban selama bulan puasa, tarawih sedekah, hingga zakat fitrah. Baginya, adanya kajian agama itu penting dilakukan, karena bisa memberikan pencerahan atau pengetahuan baru tentang sejumlah persoalan, khususnya berkaitan dengan keagamaan.

Selain itu, harap mantan Kepa-

la Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ini, PNS atau masyarakat bisa mengisi waktu dengan kegiatan positif selama bulan Ramadhan. Salah satunya melalui kajian agama yang disampaikan oleh tokoh-tokoh agama. ‘’Daripada melakukan perbuatan yang tidak perlu saat jam istirahat atau usai Shalat Zuhur, lebih baik mengikuti kajian agama,’’ harapnya. (ham)

Oleh: Fathur Rijal, S.Sos.I, M.I.Kom. (Muballigh dan Anggota Bidang Dakwah dan Pengkajian Agama PW Pemuda Muhammadiyah NTB) ‘’Jika salah seorang dari kalian berpuasa pada harinya, maka hendaknya tidak berkata-kata kotor atau berbantah-bantahan.

Jika seseorang mencaci atau memerangi hendaknya ia mengatakan. ‘’sesungguhnya aku sedang berpuasa’’ (HR. Muttafaq Alaih).

PEMBACA Suara NTB yang dirahmati Allah SWT, hadits di atas penulis sadurkan dari Buku Hadits Riyadussholihin yang Ditulis oleh ImamAn-Nawawi dan telah disyarah oleh Muhammad Al-Utsaimin edisi bahasa Indonesia.

Hadits tersebut terdapat di bab perintah agar orang yang berpuasa menjaga lidah dan semua anggota badannya dari hal-hal yang bertentangan dengan syariat, tindakan saling mencaci dan lain sebagainya’’. Hadits di atas masuk pada urutan ke 1097.

Dalam penjelasan hadits di atas, penulis mendapatkan pelajaran penting bahwa wajib bagi orang yang berpuasa untuk menjauhi setiap katakata dan amal perbuatan yang haram hukumnya. Allah tidak menghendaki mempersempit para hamba-Nya dengan keharusan meninggalkan makan, minum dan berjima’ di siang hari saja.

Akan tetapi Allah menghendaki agar perintah-Nya ditaati, larangan-larangan-Nya dijauhi, sehingga puasa menjadi sekolah yang di dalamnya terdapat latihan-latihan untuk membiasakan diri untuk dapat meninggalkan segala sesuatu yang haram hukumnya dan menjalankan berbagai macam kewajiban.

Jika dalam sebulan penuh, seseorang tetap menjaga agamanya, meninggalkan semua yang haram hukumnya, maka semua itu pasti akan mengubah jalan hidupnya.

Puasa dalam pandangan syari‘at adalah perbuatan menahan lapar dan dahaga serta segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Model puasa yang demikian masuk pada amalanamalan personal atau individu. Karena itu, secara syariat, puasa adalah tanggung jawab personal (ibadat), bukan tanggung jawab sosial (muamalat).

Adapun puasa dalam pandangan hakikat, dimaksudkan agar dapat menahan diri dari perbuatan dosa, baik dosa personal maupun dosa sosial.

Puasa dalam pandangan hakikat ini merupakan transformasi ibadah personal ke ibadah praktis atau sosial.

Kalau meresapi pelajaran dari Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang tergambar pada hadits tersebut, jelas bahwa menahan lapar dan dahaga itu adalah milik individu.

Artinya, Islam berbicara tentang amal-amal sosial-batiniah (nilai-nilai substantiv). Oleh karena itu, syariat merupakan wasilah (cara), sedangkan hakikat merupakan tujuan yang akan dicapai.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita sering menemukan orang yang telah berpuasa secara syariat, namun belum bisa mencapai hakikat puasa. Hakikat puasa di antaranya, berpuasa dari dosa sosial seperti korupsi, berbohong di hadapan publik, mencaci maki, berbuat rusuh di siang dan malam hari dengan melakukan tindak kekerasan mengatasnakan menjaga kesucian bulan Ramadhan, razia warung-warung yang buka di siang hari dan lain sebagainya.

Dalam pandangan penulis, orang-orang yang bertindak demikian belum sepenuhnya meresapi hakikat pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. Walaupun dalam pandangan syariat, puasa orang yang seperti itu tetap sah, akan tetapi dari kacamata hakikat, puasanya sama sekali tidak memiliki makna.

Rasululullah SAW, mengingatkan ‘’betapa banyak orang yang berpuasa, hanya mendapat lapar dan dahaga saja’’ (laisa lahu min shiyamihi illa al-juu’ wal al’ athsy). Dikarenakan yang bersangkutan tidak mendapatkan makna dan hakikat dari ibadah puasa yang dilakukannya.

Oleh sebab itu, Seyogyanya Ramadhan ke ramadhan berikutnya adalah sebagai sekolah bagi orang yang berpuasa untuk terus menambah pemahaman hakikat puasa, ibadah puasa tidak cukup dibuktikan dalam bentuk kesalehan personal (syariat) saja, namun juga sebagai kesalehan sosial (hakikat). Ibadah personal akan memiliki implikasi sosial jika kita mampu menangkap dan menegakkan hakikatnya.

Akhirnya semoga, saya pribadi dan pembaca Suara NTB tidak hanya berpuasa secara syariat namun juga mampu menegakkan hakikat puasa, baik bagi umat Islam maupunsaudara-saudarasayayangnonmuslim.Inilahhakikat dari ibadah puasa. Nasrun minallah wa fathun qarieb wa fastabiqul khairat.

Brokoli Tumis Sapi BERBUKA atau sahur dengan makanan yang sehat dan bergizi perlu dicoba. Apalagi seharian penuh Anda tidak makan dan minum. Jika selama ini sudah mencoba bahan makanan yang biasa, tidak ada salahnya mencoba menu baru, yakni brokoli tumis sapi ditambah pete dan sambal terasi. Tentunya, Anda di rumah ingin mencoba. Berikut cara membuatnya seperti dikutip dari www.masakanrumah.com.

– Persiapkan bumbu dasar seperti bawang merah, cabai merah, sambal terasi. Daging juga jangan lupa.

– Cuci bersih sayur brokoli dengan air mengalir agar kotoran terlepas dari sela-sela (termasuk ulat) – Potong kecil daging sapi dan goreng dengan sedikit minyak dan api sedang – Tiriskan dan keringkan daging sapi yang telah digoreng – Panaskan minyak untuk tumis – Masukkan bawang merah, cabai merah iris – Masukkan daging sapi – Masak dengan brokoli dan pete kupas – Aduk hingga beraroma dan tambahkan sambal terasi – Tambahkan air 4 sendok makan – Masukkan sedikit garam dan cicipi. Selamat mencoba! (berbagai sumber)

(Suara NTB/her)

SAFARI RAMADHAN - Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat melakukan Safari Ramadhan di Sekotong, Rabu (24/6) malam.

Fauzan Khalid: Ramadhan, Tamu yang harus Dimuliakan Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg,MSi, mengingatkan pada seluruh kaum Muslimin agar memuliakan bulan Ramadhan. Menurutnya, Ramadhan adalah tamu Allah SWT dan harus dimuliakan.

Memberikan tausyiah pada acara Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Masjid Pemkab Lobar, Kamis (25/ 6), Fauzan menegaskan, dalam sebuah dijelaskan bagaimana pentingnya memuliakan tamu, bahkan dalam hadis ditekankan siapa yang mengaku beriman kepada Allah

maka harus memuiiakan tamu. ‘’Karena itulah, bulan suci ramadhan sebagai tamu harus dimuliakan. Bahkan menurut sejarah, bahwa tamu adalah segalanya,’’ ujar Wakil Bupati Lobar ini.

Menurutnya, cara memuliakan Ramadhan adalah dengan mengisi pada kegiatan yang benilai ibadah, seperti memperbanyak shalat, zikir.

Misalnya, ketika di kantor biasanya atasan sering memarahi bawahannya, maka pada bulan Ramadhan hal itu harus dikurangi.

Menurutnya, hal itu terlihat hal kecil namun merupakan bagian in-

tegral dari ibadah selama Ramadhan,’’ ujarnya mengingatkan.

Selain itu, jelasnya perlu perbanyak amaliah selama Ramadhan yang langsung dengan Allah seperti perbanyak istigfar dan kalimat tahmid.

Ia mengimbau agar semua pegawai tetap bekerja normal selama bulan puasa, bila perlu lebih ditingkatkan.

Sementara pada Rabu (24/6) malam, wabup menggelar Safari Ramadhan di Dusun Repok Gapuk Desa Taman Sari, Kecamatan Sekotong. Dalam safari ini, wabup memberikan bantuan dan santunan kepada fakir miskin dan orang tua jom-

po. Ikut juga dalam safari ini Ketua DPRD lobar, Hj. Sumiatun.

Dalam sambutannya, wabup mengajak masyarakat membangun persatuan dalam pembangunan daerah khususnya di Kecamatan Sekotong. Selain itu saling bahumembahu dalam proses pembangunan daerah. “Karena di Kecamatan Sekotong sendiri pembangunan daerah harus menjadi perhatian khusus dalam proses pembangunan ke depan. Untuk itu, tanpa adanya persatuan antara warga dan pemerintah tentu pembangunan tidak akan maju,” terangnya. (her)

Ramadhan, Wahana Membersihkan Diri Selong (Suara NTB) Ramadhan bagaikan magnet yang menarik umat Islam untuk beramal saleh sekaligus wahana dalam membersihkan diri. Nampak jelas, ketika Ramadhan tiba, umat Islam seraya berubah nampak Islami tak seperti biasanya. Masjid dan mushalla nampak dipenuhi umat Islam yang beribadah, hal ini berbanding terbalik dengan sebelum atau sesudah bulan Ramadhan.

Melihat fenomena itu, Fadly Padi yang merupakan musisi papan atas berkeliling Nusantara dengan mencanangkan kegiatan silaturahmi budaya dan didampingi kelompok musik Ki Ageng Ganjur.

Dikonfirmasi Suara NTB usai acara, Rabu (24/6) malam, Fadly Padi - sapaan akrabnya mengatakan tujuannya keliling nusantara untuk melakukan silaturahmi budaya ke pondok-pondok pesantren itu untuk menguatkan jati diri para santri.

Pasalnya, masa depan bangsa dan negara itu terletak di tangan mereka.

Vokalis dari lagu “Tetaplah Menjadi Bintang di Langit” itu juga mengakui kegiatan silaturahmi budaya yang dilakukannya itu sangat mem-

berikan manfaat yang sangat positif terutama bagi dirinya pribadi. Di mana, bulan Ramadhan ini benarbenar harus dijadikan sebagai wahana dalam membersihkan diri dan pembangunan iman dalam menjalankan setiap ibadah.

Oleh sebab itu, ia berpesan kepada masyarakat supaya menjadikan bulan Ramadhan tahun ini lebih baik dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena, bulan Ramadhan itu merupakan sebuah karunia bagi umat Islam. Tentu semua umat Islam berharap supaya ibadah puasa pada bulan Ramadhan tahun ini membuahkan peningkatan kualitas pengabdian kepada Allah SWT. Itu bisa tercermin pada meningkatnya kualitas akhlak, semakin meningkatnya kejujuran, kesabaran dan rasa kasih sayang kepada sesama manusia, bahkan kepada lingkungan (alam).

Sementara kelompok musik Ki Ageng Ganjur dari Yogyakarta, sukses menghipnotis jamaah Desa Danger. Dalam aksinya, Kelompok Musik Ki Ageng Ganjur yang dimpimpin oleh Dr. Zastrouw Al Ngatawi tampil memukau mengiringi Fadly Padi saat membawakan sejumlah lagu yang bernuansa Islami.

Dalam tausyiahnya dari Zastrouw Al Ngatawi, menjelaskan, bulan Ra-

madhan harus dijadikan sebagai momentum dalam melatih kesabaran.

Setiap orang harus bisa melatih kesabarannya dengan mengingat bahwa dirinya sedang berpuasa. Jika itu sudah dilaksanakan di bulan Ramadhan ini, maka setelah puasa kesabarannya akan lebih terbiasa dalam menghadapi segala persoalan di dunia. Salah satu cara dalam melatih kesabaran itu adalah dengan sering-sering bershalawat.

“Shalawat merupakan bagian dari filter jiwa kita, jika emosi sedang terpancing, maka itu bisa diredupkan dengan shalawat. Bahkan, kalau ada yang mengatakan kalau shalawat itu bid’ah, itu tidak usah didengarkan karena itu merupakan racun. Selain itu, shalat tarawih merupakan cara mendekatkan diri dengan Allah, sedangkan tadarussan cara kita mendekatkan diri dengan kitab suci Al Qur’an,” terangnya. (yon)

(Suara NTB/yon)

SILATURAHMI - Fadly Padi saat membawakan sebuah lagu dalam kegiatan Silaturrahmi Budaya di Yayasan Pondok Pesantren Al Ijtihad Al Mahsuni Danger Kecamatan Masbagik, Rabu (24/6) malam.

Berpuasa bagi Penderita Ginjal ISLAM tidak memberatkan umatnya untuk berpuasa. Apalagi, umatnya tersebut dalam keadaan sakit. Meski demikian, puasa tidak berpengaruh terhadap kesehatan. Malahan bisa menjadi obat bagi penyakit tersebut. Salah satu contohnya adalah bagi penderita ginjal.

Dikutip dari republika.co.id, pada tahun 1986 Dr. Fahim Abdurrahim dan beberapa ilmuwan dari Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar melakukan sebuah riset mengenai pengaruh puasa bagi kinerja ginjal pada orang-orang normal dan para pasien penderita sejumlah penyakit sistem buang air maupun penyakit kencing batu (renal calculi).

Riset ini dilakukan pada 10 orang yang menderita penyakit sistem urinari dan lima belas pengidap remi calculi, di samping lima belas orang sehat sebagai bahan komparasi. Selama fase puasa dan tidak puasa, sampel urine mereka diambil dan dianalisis untuk mengetahui kadar kalsium, sodium, potasium, urea, sel darah, dan zat asam urine. Dari data tersebut para peneliti berkesimpulan puasa tidak membawa dampak negatif bagi semua penderita urinal yang menjadi sampel riset ini. Baik yang sakit karena faktor pembentukan batu ginjal atau karena gangguan sistem urinari (saluran kencing).

Meski demikian, pada penderita batu ginjal stadium awal disarankan tidak berpuasa. Bagi orang yang memiliki gangguan dengan ginjalnya, puasa menjadi satu tantangan. Meski komposisi makanan pada penderita ini tidak perlu diganti, kebutuhan untuk mengonsumsi air perlu peng-

aturan yang ketat. Namun, hal tersebut bukan berarti penderita ginjal tak bisa berpuasa.

Dr. Imam Effendi SpPD-H-GH dari Divisi Ginjal Hipertensi Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI-RSCM mengatakan, untuk menentukan apakah puasa akan membahayakan atau menguntung kan pasien ginjal, tergantung pada jenis dan derajat penyakit ginjal yang dimilikinya. Pada beberapa orang yang didiagnosis menderita batu ginjal stadium awal, disarankan untuk tidak berpuasa. Jika kondisinya sudah membaik, penderita baru boleh berpuasa.

Sebab, mereka diharuskan minum empat liter setiap hari. Hal ini sulit dicapai pada bulan Ramadhan. Maka, solusi yang bisa diambil adalah puasa selang-seling atau membayar fidyah.

Ia membatasi penyakit ginjal menjadi dua, yaitu batu ginjal dan penyakit ginjal kronik. Pada batu ginjal, faktor penyebabnya antara lain adalah kurang asupan air, infeksi ginjal, dan immobil (lumpuh). Sedangkan, untuk penyakit ginjal kronik, penyebabnya antara lain adalah glomerulonefritis, ginjal polikistik, infeksi, dan autoimun.

Se ringnya menggunakan atau tanpa konsultasi dokter mengonsumsi obatobatan asetaminofen, ibuprofen, dan teh pelangsing juga dianggap dapat memicu penyakit ini. Namun, berbeda dengan jenis penyakit batu ginjal, penyakit ginjal kronik diperbolehkan untuk berpuasa. Sebab, penderita penyakit ginjal kronik justru harus membatasi asupan cairannya. (berbagai sumber)

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Panitia Serahkan Hasil Pemilihan Rektor ke Menag (Suara NTB/ist)

Program Diploma Institut Pertanian Bogor

Diploma-IPB Terima 1.619 Mahasiswa Baru Bogor (Suara NTB) Program Diploma Institut Pertanian Bogor (D III-IPB) tahun ini menerima 1.619 calon mahasiswa baru dari 899 SMA/SMK/MA yang terseber di seluruh Indonesia melalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB atau USMI. “1.619 calon mahasiswa baru ini telah melakukan registrasi ulang di kampus Program Diploma IPB yang terletak di Jalan Kumbang Nomor 14 Bogor,” kata Direktur Program Diploma bidang Sumber Daya, Kerja Sama dan Pengembangan, Iwan Riswandi, di Bogor, Kamis.

Ia mengatakan, tahun ini tercatat sebanyak 8.308 lulusan SMA/SMK/MA yang mendaftar seleksi penerimaan mahasiswa baru Program Diploma IPB melalui jalur USMI. Seleksi ini, lanjut dia, mempertimbangkan nilai rapor para siswa selama lima semesteri (semester 1 - 5) sebagai kriteria utama penilaian calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur USMI. “Selain nilai rapor, dokumen penunjang seperti prestasi siswa juga dijadikan bahan pertimbangan pada jalur seleksi ini, termasuk tinggi dan berat badan khusus untuk program keahlian manajemen industri jasa makanan dan gizi, serta program keahlian ekowisata,” katanya.

Tahun ini, lanjut dia, terdapat beberapa program keahlian dengan peminat yang cukup tinggi, yakni program keahlian komunikasi, manajemen agribisnis, akutansi serta manajemen industri jasa makanan dan gizi.

“Dari 1.302 pendaftar program keahlian komunikasi, sebanyak 155 pendaftar saja yang diterima dan sudah melakukan pendaftaran ulang,” katanya. Begitu juga dengan program keahlian manajemen agribisnis dari 989 pendaftar yang diterima hanya 160 orang. Program keahlian akuntasi sebanyak 895 pendaftar yang lolos hanya 207 orang, dan program keahlian manajemen industri jasa makanan dan gizi sebanyak 876 pendaftar dan yang lolos hanya 120 orang.

“Kuota mahasiswa baru melalui jalur USMI lebih kurang 70 persen dari calon mahasiswa baru Program Diploma IPB. Sisa kuota akan dipenuhi melalui jalur seleksi reguler yang akan dilaksanakan tanggal 9 Agustus mendatang di sembilan kota,” katanya. Iwan menambahkan, sembilan kota tersebut yakni Cirebon, Tasikmalaya, Pekanbaru, Padang, Madiun, Magelang, Purwakarta, Medan dan Pasuruan. “Selain itu sisa kuota juga diperuntukkan bagi calon mahasiswa jalur program kerja sama khusus atau taylor made dan beasiswa utusan daerah atau BUD,” kata Iwan. (ant/bali post)

Dikbud Buat Regulasi PPDB

Antisipasi Penumpukan Siswa di Sekolah Favorit Giri Menang (Suara NTB) – Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Lombok Barat segera digelar dalam waktu dekat, mulai tahun ini Dikbud akan membuat regulasi PPDB supaya perserta didik tidak menumpuk di sekolah pavorit. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Hal ini dijelaskan kabid Dikmen Dikbud Lobar, Ma’ad Adnan kemarin. “Tahun ini dikbud akan buat regulasi PPDB, supaya peserta didik tidak menumpuk disatu sekolah,”terang Ma’ad. Dijelaskan, PPDB resmi dimulai tanggal 1-4 juli mendatang selanjutnya tanggal 6-7 juli pengumuman.

Dalam regulasi PPDB yang akan diterapkan Dikbud, pihaknya akan mengacu SPM terkait rombongan belajar (rombel). Dijelaskan sesuai ketentuan SPM, bahwa rombel maksimal 36 peserta didik. Dulunya, maksimal rombel 32 namun bertambah menajadi 36.

Rombel untuk SMA minilam 20 maksimal 36, sedangkan SMK 15 hingga 36. Selain itu, juga diatur jumlah rombel maksimal 27 untuk SMA. Misalnya, jelas Maad jika ada kelas 11-12 memiliki rombel 21 maka hanya bisa diterima 6 rombel. Hal ini dilakukan jelasnya, untuk pemerataan kulaitas pedidikan, supaya tidak nempuk di sekolah pavorit saja. Sedangkan sekolah lain tidak terlalu banyak anak muridnya.

Terkait praktek pungutan liar pada saat PPDB, pihaknya telah melakukan langkah antisipasi lebih awal. Pihaknya telah menggelar rapat bersama MKKS, untuk memberikan pemahaman kepada semua kepsek supaya melakukan PPDB sesuai SPM dan daya tampung. “Biasanya yang melakukan pungli itu pihak luar, kalau sekolah tidak,”ujarnya.

PPDB ini sendiri jelasnya gratis tanpa biaya. Ia menyebut semua sekolah akan melaukan PPDB serentak, jumlah sekolah SMA dan sMK negeri di Lobar ada 28 sekolah, masing-masing 14 SMA dan SMK. Sekolah SMA swasta itu sebanyak 13 sedangkan SMK 25 sekolah. (her)

Mataram (Suara NTB) Hari Kamis kemarin (25/6), panitia pemilihan ulang Rektor berangkat ke Jakarta menyerahkan hasil pemilihan ulang Rektor IAIN Mataram periode 2015-2019 ke Menteri Agama. Jika disetujui Menteri Agama, sebentar lagi, IAIN Mataram pun akan mempunyai rektor baru hasil pemilihan ulang Rektor IAIN Mataram periode 2015-2019 yang digelar hari Selasa lalu.

Pada pemilihan yang diikuti oleh tiga orang kompetitor itu, Mutawalli terpilih sebagai Rektor IAIN periode 20152019 setelah mengantongi 10 suara senat. Pria yang menjabat dekan Fakultas Syariah

dan Ekonomi Islam itu mengalahkan Hj. Nurul Yakin, M.Pd dan Dr. H. Subhan Abdullah Acim, Lc MA. Ditemui Suara NTB (25/6), Kabag Humas IAIN Mataram, Tamjidillah membe-

narkan keberangkatan panitia dalam rangka menyerahkan hasil pemilihan ulang rektor.

Menurutnya, ada tiga orang dari unsur panitia yang berangkat ke Jakarta tanpa didampingi Pgs. Rektor IAIN

Mataram. “Yang berangkat itu cuma panitia tiga orang, Pgs rektor tidak ikut,” tegasnya.

Ia berharap, dengan diserahkannya hasil pemilihan ulang rektor, Menteri Agama dapat segera melantik rektor terpilih agar kisruh yang selama ini terjadi di kampus segera mereda. “Harapannya agar segera dilantik jadi rektor definitif supaya kampus kembali normal,” ujar Tamjid sapaan akrabnya.

Sementara itu, menangga-

pi ancaman kubu Irzani, Cs, yang akan melakukan gugatan terhadap SK pengangkatan senat yang dikeluarkan Pgs Rektor, Tamjid berharap agar Irzani, Cs, mengurungkan niatnya tersebut. Apalagi saat ini, rektor baru sudah terpilih sehingga rasa kebersamaan itulah yang harus ditunjukkan dengan sikap dewasa dan ksatria. Sehingga tidak perlu lagi gugat menggugat sesama keluarga besar kampus putih. (dys)

(ant/bali post)

DIBIMBING GURU - Seorang siswa tuna netra mengikuti Ujian Nasioanal (UN) tingkat Sekolah Dasar pada hari kedua di SD SLBN Kota Dumai, Dumai, beberapa waktu lalu dengan dibimbing guru.

Akurasi Data Pokok Pendidikan Diragukan Jakarta (Suara NTB) Kepala Seksi Penyusunan Program Direktorat P2TK Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Tagor Alamsyah Harahap mengklaim telah mempunyai data guru secara lengkap di seluruh Indonesia. Namun, beberapa kalangan guru dan aktivis mempertanyakan akurasi data pokok pendidikan (dapodik), demikian dilansir CNNIndonesia, kemarin.

Guru TIK SMP Labschool

Rawamangun Wijaya Kusumah, atau akrab disapa Omjay, mempertanyakan data pemerintah yang menyatakan jumlah guru di seluruh Indonesia berjumlah 3,7 juta orang.

“Apa benar jumlahnya hanya 3,7 juta orang? Bagaimana dengan guru yang swasta, apakah sudah dihitung? Pasti lebih.

Pada akhirnya sebenarnya kita tidak punya data yang bisa dipercaya,” kata Omjay.

Dengan sistem dapodik, Tagor

Alamsyah mengaku dapat mengecek kelebihan dan kekurangan guru di seluruh Indonesia. Hal ini membuat pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalahan distribusi guru yang tidak merata.

“Data ini diperbarui setiap semester. Namun bila ada perubahan dari daerah, datanya bisa langsung diperbarui,” kata Tagor saat ditemui dalam diskusi di Kantor Kemdikbud, Jakarta, Rabu (24/6).

Namun menurut Omjay, banyak guru di daerah yang tidak tahu

ada dapodik. “Akibatnya, banyak guru yang belum bisa memanfaatkan dapodik,” katanya.

Selain itu, Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo juga menyatakan ragu dengan dapodik. Karenanya, kemampuan pemerintah bisa segera mengatasi ketidakmerataan guru juga diragukan.

“Saya meragukan Kemendikbud punya data terkini yang valid. Selama ini mereka

selalu mengacu pada data Bank Dunia yang mengatakan bahwa distribusi guru tidak merata di Indonesia. Pertanyaannya apakah benar data dari Bank Dunia itu?” kata Sulistiyo.

Sulistiyo menyarankan Kemdikbud segera membangun sistem data guru yang mutakhir dan akurat. Dengan begitu, dapat diketahui secara pasti daerah mana yang kekurangan guru dan yang kualitasnya perlu lebih ditingkatkan. (ant/bali post)

Budaya Menulis Harus Digalakkan Operasional Bus Sekolah di Jakarta akan Dihentikan

Mataram (Suara NTB) Budaya menulis di kalangan anak-anak muda harus digalakkan. Menurut Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) RI, Prof. Kalamullah Ramli, menulis adalah sebuah proses kreatif yang memiliki banyak manfaat.

Menulis bisa melatih fungsi otak kanan dalam mengeluarkan ide dan gagasan ke dalam tulisan.

Ia menyampaikan seharusnya anak-anak muda sekarang ini harus membudayakan kebiasaan menulis, apalagi komputer dan jenis gawai lainnya mempermudah anak-anak dalam menuangkan ide dan gagasannya ke dalam bentuk tulisan. Hal ini disampaikan Ramli pada saat menghadiri Lokakarya Filateli Nasional di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (25/6).

Dengan kecanggihan teknologi saat ini dapat mempermudah generasi muda dalam menulis, tapi sekaligus menjadi tantangan tersendiri. Karena dengan terbukanya informasi melalui internet banyak juga tulisan yang sekadar disalin dari karya orang lain. Hal ini secara intelektual

(Suara NTB/ist)

Menulis (ilustrasi) tidak melatih anak-anak dalam mengungkapkan perasaan, gagasan, maupun idenya.

Menulis dengan tangan juga menurutnya sangat luar biasa dampaknya. Bahkan di Jakarta ada sekolah yang tidak membolehkananakdidiknyamenulismenggunakan komputer, tapi harus menggunakan tangan dalam mengerjakan tugas karya tulis.

“Ada tantangan di tengah kemajuan teknologi yaitu bagaimana mengembalikan rasa; rasa seni, kelembutan, dan perasaan dengan melatih anak-anak menulis,” ujarnya.

Salah satu langkah pihaknya dalam menggalakkan budaya tu-

lis menulis bersama PT Pos Indonesia ini adalah dengan menyelenggaraakn lomba menulis surat.

Lomba ini diselenggarakan setiap tahun dan diikuti oleh anak-anak sampai usia 15 tahun. Pemenang lomba menulis surat di tingkat nasional ini akan mewakili Indonesia dalam lomba yang diadakan setiap tahun oleh salah satu lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Swiss.

Ramli juga mengajak anakanak dari Kota Mataram dan NTB pada umumnya untuk mengikuti lomba ini. Beberapa waktu lalu wakil Indonesia juga mendapat juara tiga tingkat dunia pada saat mengikuti lomba ini. (ynt)

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menghentikan operasional bus sekolah di wilayah ibukota karena dianggap tidak efektif untuk mengangkut murid-murid yang tergolong kurang mampu.

“Sepertinya mulai tahun depan operasional bus sekolah di Jakarta akan kita hentikan karena ternyata tidak efektif, tidak cukup menampung murid-murid yang kurang mampu,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis.

Menurut pria yang lebih akrab disapa Ahok sehari-hari itu menilai selama ini operasional bus sekolah hanya menghabiskan dana anggaran setiap tahun saja, sehingga lebih baik dihentikan.

“Lagi pula, kalau jumlah armada bus kita sudah mencukupi, saya rasa tidak perlu lagi ada bus sekolah, karena nanti anak-anak sekolah bisa menggunakan bus yang sudah kita sediakan itu,” ujar Ahok.

Lebih lanjut, dia menutur-

kan rencananya para pelajar yang kurang mampu nantinya harus menunjukkan Kartu Jakarta Pintar (KJP), sehingga dapat menggunakan bus Transjakarta secara gratis.

“Makanya, nanti kita juga memberikan dana Public Service Obligation (PSO) yang besar kepada Transjakarta. Diharapkan, bus Transjakarta bisa terus tiba di halte-halte tepat waktu, sehingga tidak membuat para siswa terlambat ke sekolah,” tutur Ahok.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan bus sekolah yang ada saat ini rencananya akan dihibahkan sebagai alat transportasi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI atau transportasi bagi para kader PKK. Sejauh ini, tercatat dari total keseluruhan 174 armada bus sekolah, hanya sebanyak 114 unit diantaranya yang beroperasi, dengan rincian 45 unit bus kecil dan 69 unit bus besar. Sedangkan sisanya sebanyak 60 bus tidak berfungsi alias rusak. (ant/bali post)

DKI-Polda Segera Bentuk Komite Anti-Tawuran Jakarta (Suara NTB) Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah berbagai macam tawuran warga maupun pelajar yang terjadi di wilayah Ibu Kota. “Untuk mencegah terjadinya tawuran warga

dan pelajar di Jakarta, Pemprov DKI akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk membentuk Komite Anti-Tawuran,” kata Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis kemarin.

Menurut dia, pembentukan Komite Anti-Tawuran itu dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. “Oleh karena itu, nanti Pemprov DKI bersama dengan Polda Metro Jaya akan membahas lebih lanjut pembentukan komite itu. Karena sudah ada Inpres-nya, maka komite itu pun harus dibuat,” ujar Basuki.

Dia menuturkan apabila sudah dibentuk, maka komite tersebut akan berlaku sepanjang masa. Sehingga, sekalipun terjadi pergantian kepemimpi-

nan, komite itu akan tetap menjalankan tugas dan fungsinya.

“Sekali dibentuk, komite ini akan berlaku sepanjang masa, tidak akan ada akhirnya. Pihakpihak yang terlibat didalamnya, di antaranya terdiri dari pihak Pemprov DKI dan Polda Metro Jaya,” tutur Basuki.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan didalam komite tersebut pihaknya juga akan menyusun aturan mengenai sanksi yang diberikan kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran di Ibu Kota. “Jadi, nanti kita juga sekalian mengatur sanksinya, terutama kepada siswa-siswi yang terlibat aksi tawuran. Sanksi tegas bagi pelajar, yaitu dikeluarkan dari sekolah.

Bahkan, kalau ternyata masih bandel juga, maka akan dikeluarkan dari wilayah DKI Jakarta,” ucap Basuki, menegaskan. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Fadlin Kembali Jalani Latihan di Mataram

TASS Konfirmasi Akhir Kontrak Capello

Euro U-21

Portugal, Swedia ke Semifinal, Inggris Tersingkir Olomouc Portugal dan Swedia maju ke semifinal Piala Eropa U-21 yang berlangsung di Republik Ceko, Kamis dini hari kemarin, setelah menjadi dua teratas Grup B, sedangkan Inggris harus angkat koper.

Seri 1-1 sudah cukup bagi Portugal dan Swedia mengantarkan ke semifinal, sedangkan Italia tak mendapatkan apa-apa kendati menang 3-1 dari Inggris yang menempati peringkat buncit grup ini.

Portugal menjuarai grup ini dengan lima poin dari tiga kali bertanding, sedangkan Swedia dan Itali sama-sama mengemas empat poin namun Swedia unggul head to head karena menang 2-1 lawan Italia pada laga pembuka.

Portugal akan menghadapi Jerman, sedangkan Swedia ditantang Denmark pada semifinal 27 Juni nanti. Pada laga kemarin, Portugal dan Swedia bermain aman karena sudah mengetahui mereka cukup bermain seri guna mengantarkan mereka ke semifinal.

Penyerang FC Porto Goncalo Paciencia mengantarkan Portugal unggul lebih dulu pada menit delapan namun gelandang Groningen, Simon Tibbling, menyamakan kedudukan satu menit sebelum bubaran.

Pada pertandingan lainnya, gelandang FC Turin Marco Benassi mencetak dua gol dan striker Palermo Andrea Belotti satu gol untuk membawa Italia menang 3-1 dari Inggris yang menciptakan gol hiburan dari gelandang Norwich Nathan Redmond.

Italia hanya mencetak dua gol dalam turnamen ini. Satu gol lainnya diciptakan striker Tottenham Harry Kane. Denmark menjadi juara Grup A dengan mengemas enam poin, disusul Jerman dengan lima poin. Final turnamen ini akan berlangsung pada 30 Juni, demikian AFP. (ant/bali post)

(ant/bali post)

KERIBUTAN - Striker Uruguay, Edinson Cavani terlibat keributan dengan bek Cili, Gonzalo Jara yang memicu kartu merah di laga perempatfinal Piala Amerika 2015, kemarin.

Uruguay Tersingkir Secara Pahit Santiago Pelatih Uruguay Oscar Tabarez menyebut timnya tersingkir dari perempatfinal Piala Amerika 2015 dengan cara yang pahit usai dikalahkan Cili 0-1 dan diwarnai dua kartu merah, Kamis.

Tim berjuluk La Celeste itu mampu menahan Cili tanpa gol di babak pertama namun tim tuan rumah berhasil menang 1-0 berkat gol Mauricio Isla setelah Edinson Cavani menerima kartu merah.

“Saya merasakan pahit di mulut karena Piala Amerika telah berakhir bagi kami.

Namun kami menunjukkan adanya proses untuk membangun kembali (tim ini),” kata Oscar Tabarez pada konferensi pers setelah pertandingan seperti dilansir dari situs resmi Piala Amerika 2015.

“Kami sudah memainkan laga yang bagus dengan melihat lawan yang dihadapi.

Kami tidak punya kesempatan menyerang ketika hanya bermain dengan 10 orang, itu membuat laga menjadi lebih keras,” katanya.

Selain Cavani, Jorge Fucile dan Oscar Tabarez juga diusir wasit asal Brasil Sandro Ricci karena perilaku tidak disiplin menjelang akhir pertandingan.

Tabarez kemudian menyesali perbuatannya dalam kejadian itu dan bersyukur tindakannya tidak memicu lahirnya masalah yang lebih besar.

“Saya minta maaf karena semestinya saya tidak meninggalkan area teknik (zona pelatih). Untungnya banyak hal

yang tidak terjadi,” katanya.

Sebelumnya, Cavani sempat dikabarkan akan absen pada laga perempat final melawan Cili, setelah ayahnya ditahan akibat kecelakaan fatal di kampung halamannya.

Cavani sempat berunding dengan pelatih Oscar Tabarez untuk mendapatkan izin meninggalkan Cili untuk menemui ayahnya, menyusul insiden yang terjadi Senin malam di Salto, timur laut Uruguay.

Dalam insiden itu, seorang pengendara sepeda motor berusia 19 tahun meninggal dunia setelah bertabrakan dengan truk yang dikendarai ayah Cavani, Luis. Ayah Cavani ditahan menyusul kecelakaan itu. (ant/bali post)

Atlet PPLP NTB Harus Tetap Latihan

(Suara NTB/ist)

GOL ITALIA - Kiper Timnas Inggris U21, Jack Butland tak mampu menghalau sepakan Marco Benassi yang menjadi gol kedua Italia di laga Piala Eropa U-21 di Republik Ceko, Kamis kemarin.

Mataram (Suara NTB) Kabid Pemuda dan Olahraga Dinas Dikpora NTB, Anang Zulkarnain mengatakan puasa tidak boleh menjadi alasan atlet dan pelatih untuk malas latihan. Dalam hal ini aktifitas latihan atlet PPLP NTB harus tetap berjalan seperti biasa.

Hal ini disampaikan oleh Anang didampingi KASI Pemuda dan Olahraga, Hamzan Wadi kepada Suara NTB di kantornya baru-baru ini. Di

tempat yang sama Hamzan menjelaskan bahwa kegitan aktifitas latihan atlet PPLP dan PPLM NTB selama bulan puasa tetap berjalan lancar.

Hanya saja volume latihan atlet di kurangi, selain itu program latihan atlet pagi hari diganti malam hari.

Dijelaskan Hamzan perubahan volume latihan atlet itu tidak akan menurunkan kondisi fisik atlet, pasalnya kegiatan latihan fisik atlet yang biasa dilakukan pagi hari akan

diisi malam hari. Itu artinya kemampuan fisik atlet akan tetap terjaga meskipun atlet dalam kondisi puasa.

Hamzan berharap kegiatan latihan atlet di bulan puasa tetap berjalan lancar karena memang para atlet PPLP NTB sedang menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) di Jabar September 2015. Pihaknya akan mengirim lebih dari 100 atlet, pelatih dan ofisial di event itu. (fan)

Moskow Persatuan Sepak Bola Rusia (RFU) akan mengakhiri kontrak pelatih tim nasional Fabio Capello, demikian kantor berita Rusia TASS mengutip pernyataan seorang anggota komite eksekutif RFU seperti yang diucapkan pada Rabu kemarin.

Posisi pria Italia 69 tahun itu meragukan sejak Rusia kalah dari Austria di pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 pada awal bulan ini, yang membuat mereka menghuni peringkat ketiga di Grup D dan harus melalui jalan terjal untuk lolos ke turnamen yang akan dihelat di Prancis, lapor Reuters.

Kontraknya saat ini akan berakhir setelah Piala Dunia 2018, di mana Rusia bertindak sebagai tuan rumah. Nikita Simonyan, pelaksana tugas presiden RFU, berkata pada konferensi pers yang berlangsung Rabu, “Saat ini Capello tidak dipecat, bahkan meski kami harus membayar semua hutangnya.”

“Untuk ini saya ingin mengekspresikan rasa hormat saya kepada (pengusaha Rusia) Alisher Usmanov dan (Menteri olahraga Rusia) Vitaly Mutko.”

“Kami akan mengadakan lebih banyak pembicaraan dengan Capello perihal apakah ia akan bekerja untuk kami, atau apakah ia akan meninggalkan kami,” tambah Simonyan.

TASS mengutip anggota komite eksekutif RFU Sergei Anokhin yang mengatakan, “Opera sabun berjudul Kontrak Capello akan berakhir sebentar lagi. Saya pikir kami akan setuju pada penalti di dalam kontrak dan itu akan dikurangi.”

“Kami perlu bernegosiasi dan mengurangi jumlah kompensasi setidaknya sepuluh juta euro.”

Tanpa Kemenangan Capello, yang melatih Inggris pada Piala Dunia 2010,

(ant/bali post)

Fabio Capello mengambil alih jabatan pelatih Rusia setelah meninggalkan pekerjaannya di Inggris, pada Juli 2012.

Ia membawa Rusia ke Piala Dunia pertama mereka dalam rentang waktu 12 tahun pada 2014, namun mereka tersingkir di fase grup setelah gagal meraih satu kemenangan pun.

Penampilan Rusia tidak membaik sejak itu, yang berpuncak pada kekalahan 0-1 dari tamunya yang merupakan pemuncak klasemen grup Austria pada kualifikasi Piala Eropa 2016 pada 14 Juni. Austria memiliki 16 angka, Swedia 12 angka, dan Rusia delapan angka setelah memainkan enam pertandingan.

Menteri Olahraga Mutko mengatakan pada pekan lalu bahwa telah diambil keputusan perihal masa depan Capello, namun ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Pria Italia itu tidak digaji selama delapan bulan karena masalah-masalah keuangan RFU, namun pinjaman dari Usmanov membantu urusan pembayaran gaji tersebut.

Usmanov, yang memiliki saham di klub juara Piala FA Arsenal, kembali menalangi RFU pada Senin untuk membayar hutang-hutang terkini kepada Capello. (ant/bali post)

Carlos Tevez

(ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Kegiatan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) atlet atletik NTB, Fadlin di Jakarta telah berakhir seiring berakhirnya SEA Games di Singapore belum lama ini. Atlet asal Kota Bima itu telah kembali menjalani Pelatda Sentralisasi di GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (25/6) kemarin.

Fadlin yang ditemui Suara NTB di GOR 17 Desember Turide Mataram mengatakan kegiatan pemusatan latihan yang dilakukannya di Mataram sudah berjalan seminggu lebih. Ia kembali ke NTB karena kegiatan latihannya di Pelatnas sudah berakhir.

“Setelah SEA Games selesai saya langsung kembali ke Mataram. Soalnya Pelatnas atletik persiapan SEA Games sudah berakhir,” ucapnya.

Kabarnya dia akan menjalani latihan di Pelatda Sentralisasi di GOR hingga keberangkatan mengikuti PON Jabar 2016. Namun demikian sebelum tampil di PON Jabar 2016 dia akan lebih dahulu mengikuti Olimpiade Mahasiswa yang akan berlangsung di Korea 2 Juli mendatang.

Ditanya soal targetnya di dua event besar itu Fadlin mengaku tak berani memasang target tinggi di Olimpiade Mahasiswa. Pasalnya dia belum mengetahui kekuatan lawan.

Namun menghadapi PON Jabar 2016 dia berharap dapat kembali meraih medali emas sebagaimana yang diraihnya di PON Riau 2012 lalu.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa terdapat lima atlet yang menjalani Pelatnas, yakni Andrian, Fadlin, Iswandi, Safwaturrahman dan Ridwan. Namun hanya Andrian menjadi satu-satunya atlet yang masih bertahan mengikuti Pelatnas, sementara keempat atletnya telah dipulangkan ke Mataram. (fan)

Juventus-Boca Sepakat Soal Tevez Turin Juventus dan Boca Juniors dikabarkan tengah menjalin kesepakatan terkait kepindahan penyerang Argentina Carlos Tevez.

“Ada kesepakatan penuh dengan kontrak tiga tahun dan dia (Tevez) dijadwalkan akan diperkenalkan ke hadapan penggemar pada 7 Juli 2015,” kata Cesar Martucci Sekjen Boca Juniors kepada harian Argentina, Clarin, Rabu waktu setempat.

Dalam kesepakatan itu disebutkan Juventus akan menerima 5juta euro ditambah Guido Vadala yang dipinjamkan dengan opsi pembelian.

Juventus juga boleh meminjam penyerang Cristian Pavon atau Franco Cristaldo.

Sebelumnya, Tevez (31) dikabarkan mendambakan kembali memperkuat klub kesay-

angannya Boca Juniors sehingga meminta Juventus memutus kontraknya.

Jika kesepakatan itu berjalan mulus maka pemain berjuluk “Carlitos” itu akan ditampilkan ke hadapan penggemar Boca Juniors pada 7 Juli.

Tevez merupakan lulusan akademi sepakbola Boca Junior sejak 1997 kemudian bergabung Corinthians pada Januari 2005.

Penampilan bagusnya di Corinthians membuatnya dilirik klub Inggris West Ham United pada 2006 kemudian pindah ke Manchester United pada 2007, menyebrang ke Manchester City pada 2009 dan Juventus pada 2013.

Bersama Juventus, Tevez menjaringkan 29 gol dalam 48 pertandingan yang terdiri dari 20 gol di Serie A, tujuh di Liga Champions dan dua go di Piala Super Italia. (ant/bali post)

Lorenzo dan Rossi Siap Bertarung di ”Katedral” Assen Cengkraman Valentino Rossi dan Jorge Lorenzo terhadap posisi puncak klasemen akan memanas di Assen pada Sabtu, pada apa yang akan menjadi pertarungan ketat di Grand Prix Belanda, di sirkuit yang dijuluki sebagai katedral di dunia sepeda motor.

Hanya satu angka yang memisahkan kedua pebalap Yamaha ini setelah Lorenzo mengukir empat kemenangan beruntun yang membuat dirinya membayangi ketat Rossi di puncak klasemen MotoGP. Kesuksesan di Katalunya, Mugello, Le Mans, dan Jerez membuat juara dunia dua kali Lorenzo menjadi sosok incaran untuk ditaklukkan di trek legendaris Belanda ini.

Dengan Rossi yang meraih kesuksesan pada balap pembuka musim di Qatar dan juga di Argentina, gelar 2014 kelihatannya akan menjadi milik mereka, sebab para saingan terdekat yang dipimpin oleh pebalap Ducati Andrea Iannone, telah tertinggal 43 ang-

ka menjelang balap kedelapan musim ini.

Rossi menikmati Assen, The Doctor akan mencari kemenangan ketujuhnya di kelas utama dan kesembilan di semua kategori, di satu-satunya sirkuit yang setiap tahun menjadi tempat berlangsungnya kejuaraan dunia sejak didirikan pada 1949.

Namun veteran Italia ini tahu bahwa ia harus mengembangkan kecepatannya di kualifikasi untuk dapat menahan laju Lorenzo. “Melakukan start dari baris ketiga merupakan hal yang berat, di Barcelona saya memiliki kecepatan bagus dan kami tidak kehilangan banyak waktu untuk dapat start dari baris kedua, namun Jorge telah terlalu jauh,” ucapnya pada konferensi pers Rabu.

Lorenzo, yang sedang menikmati salah satu penampilan terbaik sepanjang hidupnya, berkata, “Saya memiliki periode-periode yang sangat bagus dalam karir saya, namun mungkin kami tidak memiliki

sepeda motor ini.”

“Khususnya pada balapan di mana sepeda motor kami sangat konstan dan kami dapat mempertahankan kecepatan tinggi, itulah mengapa kami harus mendominasi pada Minggu sampai sekarang.”

“Untuk saat ini, saya berada dalam kondisi fisik yang bagus, untuk pertama kalinya saya mengalahkan pelatih saya pada sepeda gunung, maka saya benar-benar bangga terhadap hal itu! Namun kami masih harus bekerja keras dan menemukan settingan yang bagus.”

Upaya juara tahun lalu Marc Marquez untuk merengkuh gelar ketiganya secara beruntun kembali mendapat hantaman di Katalunya ketika, ia memaksa sepeda motor Hondanya sampai melewati batas, untuk kemudian ia terjatuh saat berusaha mengejar Lorenzo.

Terjatuhnya ia pada tikungan cepat membuat dirinya menghadapi gunung terjal untuk meraih hatrik, di mana ia

kini tertinggal 69 angka dari Rossi. Marquez tidak akan menikmati kenangan manis tahun lalu, ketika ia mengukir rekor delapan kemenangan beruntun di Assen.

“Tentu saja saya kecewa harus terjatuh pada balap di kandang sendiri di Katalunya, namun kami sekarang harus melupakannya ketika kami beranjak ke Assen,” ucapnya.

“Tentu saja setelah dua balap terakhir kami memerlukan hasil bagus. Assen adalah trek yang saya sukai, tahun lalu begitu bagus.”

Meski gelar mungkin sudah jauh di luar jangkauan rekan setim Marquez, Dani Pedrosa, pria Spanyol ini gembira dapat kembali ke sepeda motornya setelah absen dari tiga balap karena menjalani operasi lengan yang menurutnya telah menyelamatkan karirnya.

“Saya tahu jika saya tidak dapat memulihkan lengan saya maka tidak akan ada artinya membalap di situasi di mana saya tidak dapat memegang setang, dan fokus

Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi pada berkendara,” kata Pedrosa kepada autosport.com setelah ia finis di peringkat ketiga di Barcelona, tertinggal 19 detik dari para pebalap

Yamaha.

“Itulah mengapa saya berhenti karena saya tahu itu merupakan situasi yang sulit diteruskan dengan cara

(ant/bali post)

itu, dan saya perlu menjernihkan aktifitas-aktifitas balap saya di masa yang akan datang. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2015

Halaman 12

TOKO MEUBEL

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

OTOMOTIF

TOKO MUTIARA

RUMAH MAKAN

OTOMOTIF ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 26 Juni 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

TRAVEL

SALON

SALES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

KOMPUTER

OPINI

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Ramadhan sebagai Kritik Sosial

Menanti Kinerja Plt Bupati Lobar SURAT Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait penunjukan Wakil Bupati (Wabup) Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, sudah resmi diterima pejabat bersangkutan dari Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Kamis (25/6). Pejabat sebelumnya, Dr. H. Zaini Arony, MPd, diberhentikan sementara sebagai Bupati Lobar sambil menunggu kasusnya selesai di Pengadilan Tipikor Denpasar Bali.

Dengan diterimanya SK Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, maka Fauzan Khalid yang selama ini tidak memiliki kewenangan dalam mengambil kebijakan, khususnya memutasi pejabat dan kebijakan lainnya. Namun, jangan sampai sudah memiliki kewenangan, Plt Bupati justru bertindak sewenang-wenang, yakni akan melakukan rotasi besar-besaran terhadap pejabat di lingkup Pemkab Lobar.

Apalagi beberapa waktu lalu, dalam sejumlah pernyataan yang dimuat di media, khususnya Suara NTB, Fauzan Khalid mengungkapkan, bagaimana tindakan yang akan dilakukan setelah menerima SK Plt. Sebagai Plt Bupati, mantan Ketua KPU NTB ini memiliki banyak tugas dan pekerjaan penting yang harus diselesaikan, khususnya dalam menata birokrasi. Salah satunya, adalah menyelesaikan disharmonisasi antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lobar I Nengah Sugiarta, SH, MH, dengan bawahannya. Jika selama ini, Kepala Satpol PP ditolak masuk oleh anak buahnya, menjadi pekerjaan rumah Fauzan Khalid untuk diselesaikan.

Di sinilah, seorang pejabat birokrat diuji. Apakah setelah diberikan kewenangan mengatur pemerintahan di Lobar, Fauzan Khalid yang selama ini masih berada di bawah nama besar H. Zaini Arony mampu mandiri. Dalam arti, melakukan penataan birokrasi, sehingga hubungan antara pimpinan SKPD satu dan lainnya tetap terkoordinir, termasuk antara pimpinan SKPD dan bawahannya.

Jangan sampai, kasus Kepala Satpol PP Lobar yang ditolak masuk oleh stafnya terulang kembali dan menciderai dunia birokrasi di Lobar.

Pesan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, saat penyerahan SK Plt di Kantor Gubernur NTB, Kamis (25/6) agar H. Fauzan Khalid terus melanjutkan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk mensejahterakan rakyat ke depan tidak boleh diabaikan. Paling tidak, sebagai orang yang memiliki kewenangan, memastikan pemerintahan solid dan memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat harus terus dilakukan. Apalagi, Bupati Lobar non aktif H. Zaini Arony telah banyak meletakkan pondasi dasar pembangunan di Lobar, sehingga perlu dilanjutkan.

Meski demikian, sebagai penanggung jawab sementara di bumi Patut Patuh Patju selama H. Zaini Arony dalam penahanan KPK di Lapas Kerobokan Bali, Fauzan Khalid mesti membuat sebuah gebrakan dalam kepemimpinannya. Birokrasi yang selama beberapa bulan ‘’amburadul’’ harus ditata kembali, sehingga seluruh pimpinan SKPD dan PNS yang ada di lingkup Pemkab Lobar kembali menunjukkan gairah dalam bekerja.

Tidak dipungkiri, dalam melakukan penataan birokrasi tidak terlepas dari mutasi atau pergeseran pejabat, khususnya pejabat eselon II. Jika selama ini, pejabat eselon II dianggap tidak mampu dan tidak layak di posisinya pada saat ini, tidak ada salahnya, sebagai Plt Bupati melakukan pergeseran. Tentunya, pergeseran pejabat tersebut harus tetap berkoordinasi dengan Gubernur NTB Sebagai orang yang paham dengan kondisi birokrasi di Lobar, tentunya, Plt Bupati Lobar mengambil kebijakan yang terbaik, sehingga mampu menjadikan Lobar sebagai daerah yang bersaing dan maju. Namun, seperti pesan Gubernur NTB, saat memiliki kewenangan, Fauzan Khalid harus mampu menahan diri dan tidak mengikuti ‘’syahwat’’ untuk berbuat di luar aturan. Selamat bertugas pada Plt Bupati Lobar. Jadikan Lobar lebih baik dan bersaing dengan daerah lain, karena banyak tugas baru menanti. (*)

Ramadhan adalah momen introspeksi. Di bulan suci ini suasana kehidupan terasa lebih riuh dan sarat aktivitas religius. Barangkali suasana semacam itu begitu terasa karena pergeseran aktivitas dan perubahan rutinitas dari bulan-bulan sebelumnya.

ULUT yang biasanya mengunyah makanan di siang hari, kata-kata yang sarat muatan janji, sumpah-serapah, ghibah, fitnah, dan namimah, di bulan suci semuanya disaring dan ditahan sekuat mungkin. Menahan ucapan, keinginan dan laku yang didorong oleh hasrat merupakan tujuan utama puasa.

Wujud nyata menahan diri salah satunya dengan tidak mengosumsi makanan dan minuman di siang hari. Makanan sebagai kebutuhan pokok yang mutlak, dibeli dari hasil kerja yang diperoleh secara mulus (halal) dan bulus: korupsi, fitnah, dusta, merampas, berbuat onar dan vandal. Di bulan inilah seseorang akan menempa diri untuk menahan hasrat yang selalu mencemaskan serta kadang menyiksa. Menyingkirkan keinginan yang tak pernah tuntas untuk sesuatu yang baru.

Karena itu, untuk menyingkirkan keinginan dan hasrat keserakahan, di bulan Ramadhan setiap orang dianjurkan membagi sebagian hartanya untuk orang lain dengan tujuan melatih diri supaya tak rakus. Bahkan di bulan suci ini, diwajibkan bagi setiap Muslim untuk menunaikan zakat fitrah, membagi sebagian harta bagi saudara yang tak tercukupi kebutuhan dasarnya.

Muara dari menahan dan memerbaiki diri tersebut adalah mengembalikan diri ke jalan yang fitri. Keadaan fitri harus dijangkau dari pencapaian spritual dan pergumulan sosial yang lebih baik.

Menemukan semacam oase yang mendahagakan sekaligus memberi girrah untuk terus menjangkau kehidupan yang lebih baik.

Sikap hidup yang lebih baik sudah tentu berhubungan dengan pergaulan sosial kemasyarakatan atau ajaran agama yang berdimensi hablumminannas. Pengendalian diri dalam ajaran Islam bertujuan menjaga sikap dalam pergaulan sosial. Hal tersebut tampak jelas

Oleh:

Mohamad Baihaqi Alkawy (Pegiat Sastra dan Penelaah Pendidikan Agama Islam di IAIN Mataram)

dari rutinitas di setiap akhir bulan Ramadhan dengan bersalam-salaman, meminta maaf kepada kerabat dan orang terdekat lainnya. Ini menunjukkan bahwa prioritas ampunan dan aktivitas selama Ramadhan berada di tataran sosial kemasyarakat, tak hanya di tataran transendental.

Apalagi jika dilihat dari kandungannya, dimensi Ramadhan lebih menekankan pada aspek sosial timbang aspek tansendental. Misalnya bagaimana mengubah tingkah pongah dan menyingkirkan penyakit sosial semacam kikir, iri, dengki, gibah, namimah, fitnah dan penyakit kalbu lainnya.

Ibadah puasa sebagai poros yang membentuk jejaraing ritual dalam dimensi vertikal (hablumminallah) dan horizontal (hablumminannas).

Kendati saat ini ajaran keagaman yang bersifat horizintal telah dijadikan sebagai titik pusat keberagamaan (antroposentris). Hal-hal yang lebih menekankan hubungan sosial lebih diutamakan.

Dari itu, selain mengafirmasi pergumulan sosial yang egaliter, Ramadhan juga sebagai wahana evaluasi, tempat bercermin setelah sekian lamanya menjalankan rutinitas bermasyarakat. Dari hasil persentuhan tersebut, akan muncul refleksi. Mungkin dalam bentuk kekhilafan yang dilakukan berulang-ulang.

Dimensi Sosial Sebagai agama rahmatallilalamin, setiap ajaran Islam nyaris sepenuhnya memiliki kandungan sosial. Islam mengatur dan menekankan idealisasi tatanan kemasyarakatan. Kandungan agama berjalan dalam dinamisasi ajaran yang disesuaikan dengan relevansi ruang (makam) dan waktu (zaman).

Ajaran tersebut bisa ditinjau dari beberapa kompenen semisal ayat-ayat yang mengatur hubungan sosial dalam bentuk pergaulan sehari-hari (mu’asyarah), aturan transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup (mu’amalah), atau pun aturan dalam suatu keluarga (munakahah). Ketiganya sarat akan nilainilai sosial yang memiliki hubungan langsung dengan masyarakat secara individual maupun komunal.

Perkara sosial tentu memiliki relasi dengan laku masyarakat

yang menjalankan rutinitas seharihari. Di sanalah letak pertarungan inividu yang menempati suatu lingkungan sosial ketika seseorang ingin hidup berdampingan dan harmonis. Mengutip Cassian (1999; 272), poros pertarungan spritual melawan kotoran memegang kendali atas diri sendiri, bahkan ada saat sesuatu yang paling dihasrati, kriterianya berupa mencoba menemukan kebenaran dalam diri dan mengalahkan berbagai ilusi dalam diri, menghilangkan berbagai gambaran pikiran yang terus menerus dihasilkan oleh sebuah pikiran.

Dalam Ibadah puasa, seseorang dituntut untuk bertarung dengan diri sendiri. Tapi pertarungan tersebut lebih bersifat spritual. Dalam artian pertarungan didasarkan pada perintah agama dengan menggunakan pendekatan janji (targhib) akan surga dan ancaman (tarhib) masuk neraka. Pertarungan spritual tersebut dikendalikan dalam diri (kesadaran) yang muncul karena inspirasi, bukan semata instruksi Tuhan.

Hal tersebut diperkuat dari makna Ramadhan secara harfiah berarti pembakaran. Di mana seorang secara spritual dituntut untuk melawan dan membakar segala kotoran di dalam diri. Setelah itu umat Muslim akan menemukan jiwa dalam keadaan kosong (fitri). Laku negatif yang laten adalah musuh yang harus dibakar dan disingkirkan.

Dalam praktiknya, kewajiban puasa tak hanya diwajibkan bagi fakir miskin, melainkan untuk seluruh umat Muslim. Tanpa memandang harta, jabatan. Inilah yang mencerminkan kesetaraan manusia di hadapan Tuhan. Setidaknya dengan Ramadhan diberikan semacam jeda bagi segala laku yang merugikan sesama. Dalam jeda tersebut, seseorang bisa merenung dan me-muhasabah diri. Di sanalah letak puasa sesungguhnya, tak hanya sebatas menahan nafsu makan.

Ramadhan menjadi ibadah berdimensi sosial karena banyak memerbaiki pergaulan sehari-hari (mu’asyarah) dan hadir sekali dalam setahun. Inilah semacam momen untuk berupaya menjalankan hidup yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Maka, peran Ramadhan secara

umum, tak lain sebagai kritik di tataran sosial-kemasyarakatan yang barangkali terlampau memanjakan hasrat memiliki, mendominasi, dan melukai. Saat aktivitas sehari-hari nyaris dikuasai oleh keinginan berbelanja, mengosumsi segala hal baru, mencari nafkah dengan cara antah-berantah.

Dengan memaknai Ramadhan sebagai otokritik terhadap diri sendiri dan kritik sosial, maka bulan suci ini merupakan awal pertarungan spiritual untuk mencapai kesalehan sosial. Merenungi nilai ajaran-ajaran Islam yang sangat menjunjung tinggi kesetaraan, kesederhanaan, keharmonisan, dan tentu saja kesucian bagi diri yang diliputi rasa iri dan dengki. Ramdhan, kini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan seperti biasa, dengan tubuh berlumuran dosa. Marhaban yaa syahro Ramadhan yaa syahrosshiam.

Hanya tiga puskesmas yang memiliki alat pengolahan limbah medis Kesehatan lingkungan terancam

*** Usulan mobil tiap anggota Dewan KLU pro kontra Yang menjadi catatan, angka kemiskinan di KLU masih tinggi

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juni 2015

Polisi Amankan 420 Liter Solar Selong (Suara NTB) Polres Lombok Timur (Lotim) mengamankan 420 liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diangkut mengunakan mobil Pickup dengan Nomor Polisi Pickup DR 9489 AG sekitar pukul 23.15 Rabu dini hari lalu. Ratusan liter BBM bersubsidi yang ditaruh dalam 20 jeriken itu diamankan karena pemilik tidak bisa menunjukkan dokumen pembelian.

Adalah AB (37) Warga Pagutan Mataram selaku sopir dan MA (50) Warga Dusun Lepek Loang Belanting Kecamatan Sambelia disebut sebagai pemiliknya turut digelandang ke Mapolres Lotim untuk mengikuti proses hukum lebih lanjut.

Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto, SiK yang dikonfirmasi Kamis (25/6) menerangkan, penangkapan AB dan MA ini dilakukan di depan SPBU Rarang. Pengakuan pelaku, solar itu hendak dibawa ke Sambelia untuk bahan bakar traktor. “Karena tidak ada dokumen, kita amankan,” katanya.

Kapolres menjelaskan, BBM jenis solar merupakan barang bersubsidi yang berada dibawah pengawasan.

Transaksi jual beli harus jelas dan peruntukannya jelas.

Penggunaan barang bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan jelas melanggar aturan. AB dan MA ini bisa dijerat undang-undang Migas dengan ancaman kurungan empat tahun penjara.

Selain yang tertangkap basah, pihak SPBU Rarang katanya akan dimintai keterangan alasan kenapa diperbolehkan mengeluarkan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak memiliki dokumen. “Termasuk dari SPBU dimintai keterangan. Karena barang bersubsidi ini kan harus jelas.

Membeli harus dengan dokume lengkap dari instansi terkait,” demikian Kapolres. (rus)

Kajati Supervisi Tunggakan Kasus Korupsi Dari Hal. 1 serta kasus Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Rp 8 Miliar. Sementara perkara yang masih dalam penyelidikan adalah proyek BLK Poto Tano KSB yang mangkrak.

Terhadap kasus – kasus yang lama maupun baru, pihaknya akan upayakan pantau progresnya dengan supervisi. “Kita akan supervisi untuk kasus yang nunggak, kita surveillance,’’ katanya kepada jajaran Pidsus. Terkait kasus yang ke tahap penuntutan juga diharapkan segera dilimpahkan, agar masuk ke persidangan. Dengan harapan terjadi percepatan penanganan perkara.

Selain kasus yang lidik, sidik dan penuntutan, dia memberi prioritas agak berbeda, dengan memaksimalkan upaya eksekusi terhadap perkara yang sudah inkracht. Selain eksekusi badan atas terpidana, juga eksekusi atas kerugian negara, dengan target pemulihan kerugian negara

bisa tercapai.

“Agar ada percepatan penanganan perkara, terutama eksekusi. Jadi kewenangan telah ada yang diberikan, akan kami pergunakan sebaik baiknya,” terang dia. Termasuk juga pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) untuk membantu pemerintah atau BUMN / BUMD melakukan advokasi untuk masalah aset dan keuangan. Bidang Pidana Umum juga dibebankannya tugas sesuai tupoksinya mengurusi perkara perkara pidana umum, khususnya pelimpahan dari JPU dan kepolisian.

Selain penegakan hukum, Kajati juga akan atensi terkait Pilkada serentak yang juga akan digelar di NTB untuk tujuh kabupaten dan kota. Kajati mengaku sudah memerintahkan Intelijen untuk melakukan kegiatan kirka (perkiraan kejadian), untuk membantu aparat dalam hal antisipasi. (ars)

Gubernur Minta Fauzan Khalid Pastikan Pemerintahan di Lobar Solid Dari Hal. 1 maka tugas dan kewenangan bupati sekarang sudah melekat pada Fauzan.

“Untuk memastikan pemerintahan bisa solid dan semakin melayani masyarakat. Memastikan pembangunan lebih akseleratif baik itu meneruskan program yang sudah berjalan maupun membuat program-program baru yang lebih baik atau juga termasuk tugas pembinaan kemasyarakatan,” pesan gubernur.

Orang nomor satu di NTB itu mengatakan, Pemprov NTB akan tetap membantu jalannya pemerintahan di kabupaten/kota. “Saya serahkan SK Mendagri ini dan saya yakin amanat ini akan dijalankan sebaik-baiknya, dan tentu kemitraan juga dengan DPRD tetap terjalin, dibantu oleh seluruh perangkat pemerintahan kabupaten,” harapnya.

Penyerahan SK itu dihadiri Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat, dan perangkat pemerintahan Lombok Barat.

Dikonfirmasi usai meneri-

ma SK tersebut, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si mengatakan gubernur berpesan agar dirinya menjalankan tugas dengan baik utuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Lobar. Dengan keluarnya SK tersebut, maka semua kewenangan yang melekat pada bupati, sekarang melekat pada Plt Bupati.

Fauzan mengatakan, saat penyerahan SK tersebut, gubernur secara normatif menyinggung penataan birokrasi di Lobar. Ia menjelaskan, penataan birokrasi itu bukan berarti akan melakukan penggantian pimpinan SKPD. Dirinya akan segera melakukan evaluasi terhadap SKPD lingkup Pemkab Lobar.

“Kita evaluasi dulu, tadi juga itu yang termasuk disinggung Pak Gubernur. Walaupun normatif, tata birokasi supaya baik. Menata itu ndak harus mengganti, sebenarnya. Ndak harus mutasi. Tapi kalau akibat penataan itu diperlukan mutasi ya konsekuensi,” kata Fauzan. (nas)

Kawanan Rampok Gasak Rumah Kadus Pekendangan Selong (Suara NTB) Aksi kriminalitas di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semakin marak. Belum terungkap pembunuhan sadis seorang ibu rumah tangga (IRT) sekitar dua hari yang lalu, kini kawanan prampok kembali beraksi di Gumi Selaparang.

Kali ini, yang menjadi sasaran empuk bagi kawanan rampok tersebut adalah rumah salah

Sementara, tahun ini, jumlah pemda yang memperoleh opini WTP dari BPK meningkat menjadi sembilan pemda.

Terkait dengan pengelolaan dana desa, lanjutnya, BPKP pusat atas permintaan Komisi XI DPR RI dan KPK akan mengembangkan aplikasi sederhana. “Sekarang sedang diujicoba di provinsi Sulbar.

Ini bisa nasional nanti, bisa dipakai oleh seluruh stakeholders dalam pengelolaan keuangan desa,”imbuhnya.

Dengan terbitnya Perpres 192 tahun 2015 dan Inpres 9 tahun 2014, kata Dadang telah mengubah paradigma pengawasan intern pengawasan keuangan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga, BPKP yang ada di seluruh Indonesia khususnya di NTB akan selalu ikut serta mengawal jalannya pembangunan.

Untuk pembangunan NTB, tentunya pemprov dan kabuapten/kota membutuhkan dana yang cukup.

Untuk itu lanjutnya, BPKP akan berusaha untuk mendorong ruang fiscal bagi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Hasil pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan harus diamankan, dijaga, dirawat dengan baik.

Karena hal tersebut amanah dari rakyat NTB kepada pemerintah.

Dalam mengawal jalannya pembangunan, kata Dadang, BPKP fokus pada empat strategi pengawasan. Pertama, mengawal jalannya pembangunan nasional, kedua, mendorong upaya peningkatan ruang fiscal, ketiga mengawal aset negara atau daerah dan keempat, memantapkan government system. (nas)

satu Kepala Dusun (Kadus) Pekendangan Desa Belanting Kecamatan Sambelia. Rumah Kadus itu digasak sekitar pukul 02.00 dini hari Kamis (25/6). Kejadian itu bermula pada saat empat orang perampok memasuki rumah Kadus Pekendangan Suprianto (33) yang saat itu sedang bersama istrinya Sri Handayani di dalam rumah.

Keterangan yang dihimpun Suara NTB, kawanan perampok yang diperkirakan berjumlah empat orang itu, masuk ke rumah korban dengan cara mendobraknya. Ketika berhasil masuk, kawanan perampok tersebut langsung menyekap Suprianto dan istirnya Sri Handayani dengan menodongkan parang ke leher korban. Saat itu juga, anggota kawanan rampok yang lainnya langsung

menggasak seisi rumah.

Adapun, sejumlah barang berharga milik Suprianto dan istrinya, seperti uang tunai Rp 30 juta, beserta cincin 4 gram di jari korban, dan anting 5 gram yang dipakai oleh sang istri juga ikut digondol. Dengan demikian, total kerugian yang dialami korban, sekitar Rp 40 juta, karena para pelaku juga mengambil beberapa surat penting lainnya seperti

dua buah STNK mobil, satu STNK motor, SIM A, dan dua HP. Kapolsek Sambelia, Iptu.

Akhyar Assakopi membenarkan adanya kasus pencurian dengan pemberatan (Curat) yang terjadi di wilayah kerjanya. Untuk saat ini, pihaknya sudah melakukan olah TKP berkoordinasi dengan Polres Lotim untuk mengungkap kasus perampokan tersebut. (yon)

PKS Serahkan Rekomendasi kepada AMAN Mataram (Suara NTB) Amunisi yang dimiliki oleh pasangan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana (AMAN) untuk menghadapi rival politiknya pada Pilkada 9 Desember mendatang semakin besar.

Setelah lima partai politik menyerahkan rekomendasi dukungan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan diri mendukung AMAN yang ditandai dengan penyerahan rekomendasi oleh Ketua DPW PKS NTB, Suryadi Jaya Purnama didamping Ketua DPD PKS Kota Mataram, Abdul Malik Thalib, Kamis (25/6).

Ketua DPD PKS Kota Mataram, Abdul Malik Tholib menyebutkan, proses penjaringan sekitar 1.700 kader PKS di Kota Mataram yang akan berjuang memenangkan pasangan AMAN pada Pilkada. Untuk memenangkan sang petahana, pihaknya akan menggerakan kader dengan mengoptimalkan

pendekatan ke masyarakat serta menggunakan pola direct selling (promosi langsung) ke masyarakat.

Menurutnya, direct selling ke masyarakat dinilai efektif.

Ini digunakan baik dalam Pilpres, Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota.

Ia mengatakan, untuk menggerakan kader nantinya dalam proses pemenangan, pihaknya meminta dukungan dari kader Golkar maupun simpatisan pasangan calon.

Suryadi mengungkapkan, proses penjaringan maupun penyaringan pasangan AMAN dinilai cukup serius karena melalui tahapan maupun mekanisme penjaringan. Dalam rapat bersama pengurus serta kader internal PKS, AMAN dinilai memiliki integritas dan kekuatan untuk kembali melanjutkan tonggak kepemimpinan di Kota Mataram.

Ia mengakui, beberapa ca-

lon berusaha mendekati tetapi tidak melalui mekanisme.

Sebagai kader dakwah dan taat terhadap aturan, pihaknya tidak mungkin memberikan peluang bagi calon yang tidak melalui mekanisme partai. “Ada yang mau masuk, tapi mau lewat jendala. Insya Allah, kami tetap komitmen terhadap aturan,” terangnya.

Setelah proses penyerahan rekomendasi dilakukan, PKS baik DPC, DPD, DPW hingga DPP ikut bertanggungjawab baik proses maupun dalam mengisi pemenangan AMAN. Pihaknya tidak ingin dukungan hanya lewat tulisan maupun lisan, tapi kader maupun simpatisan PKS akan berjuang memenangkan.

Bakal Calon Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menyampaikan, dukungan PKS menjadi harga mati yang harus dikejar, karena tahun 2010 sukses memenangkan AMAN.

(Suara NTB/cem)

POSE BERSAMA - Pengurus PKS berpose bersama dengan pasangan AMAN, usai menyerahkan rekomendasi dukungan.

Alasan mengejar dukungan PKS ujar Ahyar Abduh, pertama, PKS memiliki idealisme dan roh serta komitmen yang kuat dalam setiap Pilkada. Alasan kedua yakni, persoalan realistis dan pragmatis. Disamp-

ing itu, PKS menjadi partai efektif dalam memperjuangkan kandidat yang diusungnya.

“Saya sampaikan pokoknya dan bagaimanapun AMAN harus mendapatkan dukungan dari PKS,” ungkapnya. (cem)

Kans Rido di Mataram Jalin Kebersamaan di Bulan Penuh Peran TGB Cukup Menentukan Berkah Mataram (Suara NTB) Ummat muslim manyambut penuh sukacita datangnya bulan Suci Ramadhan 1436 Hijriyah, demikian pula di jajaran Korem 162/WB. Salah satu bentuknya, Rabu (24/6) lalu bersama dengan anggota Kodim 1606/Lobar, Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T, M.Si., melaksanakan buka puasa bersama dan salat Tarawih berjamaah.

Kegiatan buka puasa bersama yang bertempat di Koramil 1606-01/Cakranegara, merupakan bagian dari safari Ramadhan yang menjadi agenda tahunan Korem 162/ WB. Buka puasa bersama dirasakan banyak manfaat.

Selain beribadah, kegiatan ini juga bertujuan untuk menjaga tali silaturrahmi dan mempererat persaudaraan sesama korps dan masyarakat. “Saya berharap agar kegiatan silaturrahmi seperti ini tidak hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan saja, namun setiap ada kesempatan kegiatan silaturrahmi harus kita laksanakan sehingga kerukunan antar umat beragama,”

harap Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede dalam sambutannya.

Selain dengan umat, lebih khusus TNI-Polri serta seluruh elemen masyarakat yang ada di wilayah NTB ini dapat terus terjalin hubungan silaturrahmi yang baik. Acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh Kasrem 162/WB, Dandim 1606/Lobar beserta seluruh perwira stafnya, Kapolsek cakranegara, Lurah dan Camat se-Kodya Mataram, Tokoh Agama dan Tokoh masyarakat.

Danrem juga menyampaikan bahwa TNI AD khususnya Korem 162/WB akan selalu membantu Kepolisian dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan wilayah, sehingga maysarakat akan menjadi nyaman dan sejahtera.

Pada kesempatan yang sama Danrem juga memberikan tali asih kepada anak-anak Ponpes Darul Qur’an yang ada di Desa Montong Are Kecamatan Bertais. Setelah acara buka puasa bersama dilanjutkan dengan Salat Tarawih berjamaah di Masjid Al-Mutaqin Cakranegara. (ars/*)

(Suara NTB/penrem)

TALI ASIH - Danrem 162/WB Kol. CZI Lalu Rudy Irham Srigede, saat memberikan tali asih kepada anak-anak Ponpes Darul Qur’an yang ada di Montong Are Kecamatan Bertais.

BPKP NTB Diminta Kawal Pengelolaan Dana Desa Dari Hal. 1

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Peran Ketua DPD Partai Demokrat NTB yang juga Ketua Umum Dewan Tanfidziyah PB NW, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, dianggap cukup menentukan kans pasangan Dr. H. Rosiady Sayuti – H. MNS. Kasdiono, (Rido) di Pilkada Kota Mataram.

Kehadiran duet ini juga dianggap bisa memberikan angin segar bagi iklim demokrasi Kota Mataram.

Hal itu disampaikan Pemerhati masalah Politik, Drs. Darmansyah, M.Si, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (25/6).

Darmansyah menegaskan, kepastian munculnya paket Rido di Kota Mataram akan membuat Pilkada di Ibukota Provinsi NTB ini menjadi kian menarik. Sebab, sebelum kemunculannya, banyak yang beranggapan tidak ada kandidat yang punya cukup nyali dan dukungan untuk menantang dominasi pasangan incumbent tersebut.

“Karena itu, munculnya paket Rido ini bisa menjawab pertanyaan banyak pihak. Dari sisi demokrasi, ini sesuatu yang menggembirakan, karena rakyat memiliki alternatif (calon

pemimpin),” tegasnya.

Ia menambahkan, dengan posisinya sebagai ibukota provinsi, Kota Mataram seharusnya memiliki pemilih dengan kesadaran berpolitik yang lebih maju. Dengan asumsi tersebut, seharusnya Kota Mataram memiliki pemilih rasional-kritis yang lebih banyak. Pemilih dengan karakter inilah yang bisa disasar atau bisa menjadi bidikan duet Rido ini nantinya.

“Sejauh para pemilih kritis dan rasional ini menganggap perlu ada kepemimpinan alternatif, maka, sekalipun jumlahnya belum banyak, paling tidak (pasangan Rido) bisa menggantungkan harapan,” ujarnya.

Sementara itu, di kalangan pemilih tradisional – akan muncul tegangan yang menyangkut ke manakah patronase mereka melekat. Pemilih tradisional biasanya bisa didekati dengan pendekatan berbasis kultural seperti kesukuan, agama, kekerabatan dan lainnya. Dalam konteks itulah mengemuka pertanyaan menyangkut peranan TGB sebagai salah satu tokoh ulama besar di NTB, sekaligus pemimpin

Nahdlatul Wathan, ormas keagamaan terbesar di NTB. “Saya kira faktor TGB masih sangat menentukan,” ujar Darmansyah. Ia menegaskan, faktor TGB ini akan ditentukan sejumlah pertanyaan. Pertama, apakah TGB dan Nahdlatul Wathan akan sepenuh tenaga memberikan dukungan untuk pasangan ini, ataukah hanya memberikan dukungan dalam batas formalitas semata.

“Apakah restu (TGB) itu sepenuhnya, atau setengah hati.

Kalau all out, ini akan jadi menarik. Sejauh mana NW akan mendukung itu?” ujar Darmansyah. Kalaupun TGB dan NW akan all out mendukung Rido, maka muncul pula pertanyaan kedua, yaitu menyangkut sebesar apa pengaruh dukungan dua aktor ini di Kota Mataram.

Jika dukungan TGB dan NW bisa dimaksimalkan, Darmansyah memperkirakan perebutan kuasa di Kota Mataram akan berlangsung cukup dinamis. “Di sini akan diuji bagaimana ikatan pemilih itu diaduk. Dia akan mendekatnya ke mana,” tandasnya. (aan)

BAB Sembarangan Sulit Dituntaskan Mataram (Suara NTB) Masih ada belasan kelurahan di Kota Mataram yang belum bebas dari kebiasan buang air besar (BAB) sembarangan atau ODF (Open Defecation Free).

Menurut data Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dari 50 kelurahan, yang telah dinyatakan bebas ODF sebanyak 36 kelurahan atau tersisa 14 kelurahan yang belum bebas dari perilaku BAB sembarangan.

Kepala Dikes Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi menyampaikan kebiasaan BAB sembarangan ini sulit diatasi karena berkaitan dengan perilaku. Mengubah perilaku masyarakat untuk BAB di tempat yang telah tersedia cukup sulit sehingga secara bertahap pihaknya akan menuntaskan persoalan ini. “Ini akan dituntaskan secara bertahap karena ini persoalan perilaku dan sulit mengubah perilaku,” cetusnya. Ia menambahkan belum

ada kecamatan di Mataram ini yang bebas BAB sembarangan secara keseluruhan.

Untuk mengatasi persoalan ini, Dikes Kota Mataram tidak bekerja sendiri tapi berkoordinasi dengan beberapa dinas seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi persoalan ini dengan melakukan gerakan pemicuan.

Dalam gerakan ini, pihaknya tidak langsung membangunkan fasilitas MCK, tapi sebelumnya setiap lingkungan dikumpulkan dan ditanya apakah membutuhkan MCK atau tidak. “Kalau butuh MCK kita bangunkan,” ujarnya.

Usman menyampaikan untuk menghilangkan kebiasan BAB sembarangan ini juga harus dipacu secara aktif mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Dikes Kota

Mataram juga kerap melakukan sosialisasi melalui berbagai penyuluhan di setiap kelurahan. Melalui penyuluhan tersebut masyarakat diajak untuk menghentikan kebiasaan BAB sembarangan.

Salah satu kelurahan yang belum bebas dari kebiasaan BAB sembarangan ini adalah Dasan Cermen. Salah satu penyebabnya adalah banyak warga yang belum memiliki fasilitas MCK karena keterbatasan lahan. Disamping itu pemukiman padat penduduk juga menjadi kendala lainnya. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan jamban komunal dilaksanakan setiap tahun di beberapa titik. Saat ini telah terbangun tujuh jamban komunal di beberapa lingkungan. Tahun ini, Kelurahan Dasan Cermen mendapatkan bantuan stimulan dari Dikes Kota Mataram untuk program pembangunan fasilitas MCK. (ynt)

upsus Pajale sebanyak 6.000 hektar. Namun, lahan yang tersedia seluas 4.000 hektar.

Artinya, ada kekurangan luas lahan seluas 2.000 hektar.

“Nah yang 2.000 hektar mau nyari di mana. Ini siapa yang berikan informasi kepada Menteri Pertanian. Katanya dari BPS, makanya saya bilang BPS ayo kita turun bareng-bareng. Jangan sampai data-data yang dulu diberikan ternyata sekarang sudah menjadi perumahan,”terangnya.

Untuk mewujudkan swasembada pangan tiga tahun mendatang, lanjutnya jajaran TNI AD telah diperintahkan untuk mendampingi petani. Setiap Babinsa di NTB diminta untuk membuat demplot tanaman padi seluas satu hektar pada tiap-tiap desa menggunakan sistem jajar legowo. Nantinya, petani melihat hasil yang diperoleh menggunakan jajar legowo tersebut dibandingkan cara-cara konvensional yang dilakukan selama ini. (nas)

Tak Khawatir Gagal Dari Hal. 1 ‘’Insya Allah tidak ada kekhawatiran, kekeringan ini mengakibatkan gagal panen.

Dengan kita dampingi begini.

Yang penting masyarakat mau kita ajak, kita memberikan pendampingan,” ujarnya ketika dikonfirmasi usai menghadiri pelantikan Kepala BPKP Perwakilan NTB yang baru di Kantor Gubernur, Kamis (25/6).

Yang jelas, katanya, untuk mengantisipasi kekeringan ini

pihaknya bersama dinas/instansi terkait lingkup Pemprov NTB akan segera melakukan rapat koordinasi. “Tapi informasi kekeringan ini tidak terlalu lama, hanya intensitasnya yang tinggi. Ini kita sudah rapat, tapi tetap akan kita pikirkan. Saya akan koordinasi dengan BMKG, Dinas Pertanian, Dinas PU, BPBD, yang harus kita manfaatkan perbaikan jaringan irigasi, itu yang mungkin segera,” imbuhnya.

Mengenai gagal panen,

Danrem mengatakan tak terlalu khawatir karena ia melihat para petani cukup welcome mengikuti pendampingan yang dilakukan Babinsa. Yang membuat dirinya khawatir justru terlalu luasnya target lahan pertanian program upsus Pajale yang dibebankan Kementerian Pertanian kepada masing-masing daerah.

Ia mencontohkan, seperti Lombok Barat (Lobar), Kementerian Pertanian menargetkan luas areal tanaman program

Pemprov Siapkan Siaga Darurat Kekeringan Dari Hal. 1 “Jadi istilahnya kita sekarang harus hati-hati.

Sekarang ini ada ramadhan, menjelang Pilkada. Jangan sampai kekeringan ini masuk ke ranah politis. Jadi kita harus betul-betul berdasarkan proyeksi, kemudian fakta lapangan, apakah memang

harus segera ditetapkan siaga darurat kekeringan. Karena konsekuensinya berat juga kalau sudah kita nyatakan siaga darurat kekeringan. Padahal di lapangan belum,” terangnya.

Informasi yang diperoleh ada beberapa daerah yang terindikasi lahan pertanian yang salah pola tanam. Sehingga saat ini mengalami kesulitan

air irigasi. Semestinya, saat ini mereka harus menanam palawija, namun tetap dipaksakan untuk menanam padi.

Sehingga tanamannya mengalami kekeringan.

Ardhi menambahkan, ada beberapa daerah yang terindikasi salah pola tanam. Sehingga kemungkinan terjadinya gagal panen cukup mengancam. Ia

menyebutkan, seperti daerah Lombok Tengah tahun lalu, luas areal tanaman padi yang mengalami gagal panen mencapai 3.000 hektar. Itu lantaran petani melanggar pola tanam.

Sementara ditanya luas areal lahan pertanian yang terancam gagal panen tahun ini, Ardhi belum bisa menyebutkan jumlahnya secara pas-

ti. Karena pihaknya sedang melakukan pendataan di lapangan. Gagal panen itu lebih diklaim karena petani tak mengikuti saran penyuluh.

Dikatakan, pola tanam yang baik disamping dapat mengantisipasi gagal panen.

Juga dapat memutus mata rantai berkembangnya hama tanaman. (nas)

Jumat, 26 Juni 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT. Tri Putra Darma Valuta Hadir di Mataram

” Money Changer” dengan Layanan Siap Jemput Bola Awu, Lombok Tengah dan Senggi- yak pertimbangan. Selama ini, di Kota Mataram yang berkepent- but perusahaan yang dipegangnya san dan pelayanan yang lebih komembuka layanannya.

Mataram (Suara NTB)customer selalu berfikir dua kali ingan untuk menukarkan uang ini memberikan penawaran nilai mpetitif kepada para customer.

Perusahaan ini bukan perusa- gi, Lombok Barat.

Kabar gembira untuk Hampir semua jenis mata “Kita hadir di Kota Mataram untuk menukarkan uang asing. asing ini, tetapi tidak menutup ke- tukar uang asing dengan rate tertmasyarakat Kota Mataram haan baru dari sisi manajemennya. dan sekitarnya. Bagi semua ka- Bahkan menurut Direktur PT. Tri dengan bendera baru, dengan Karena mempertimbangkan jar- mungkinan juga masyarakat inggi. “Masyarakat sudah pintar, uang di dunia disiapkan, langan yang berkepentingan Putra Darma Valuta, Darda Sub- layanan yang lebih baik lagi ke- ak tempuh yang jauh dari Mat- umum lainnya. Hingga PT. Tri berapa nilai tukar tertinggi yang di- karyawannyapuntanparagu-ragu Putra Darma Valuta hadir mende- lihat di internet, kami bermain dis- siap datang melayani customer di aram ke Senggigi. menukar uang asing, tak perlu adra, kegiatan usaha ini sudah di- pada customer,” ujarnya.

Diyakini, tidak saja para katkan layanan kepada customer. itu,”terangDarda,meyakinkanbah- tempatnya. Tetapi dengan cataPerusahaan membuka layanjauh-jauh lagi. PT. Tri Putra laksanakan sejak 2003 lalu. Dua Soal nilai tukar, Darda menye- wa ia memberikan jaminan kepua- tan, customertersebutsetidaknya Darma Valuta telah hadir un- outlet lainnya telah ada di Tanak an di Kota Mataram dengan ban- wirausahawan, atau investor lokal bisa dipercaya. tuk menjawab ke“Kami mengedebutuhan anda. Bagi pankan konsep layyang tak memiliki anan yang transpawaktu luang, ran untuk nilai karyawan perusatukarnya. Dan kami haan inipun siap dasiap jemput bola bagi tang jemput bola. customer yang tidak PT. Tri Putra memiliki kesempaDarma Valuta betan untuk datang ke ralamat di Jalan tempat kami,” Langko No.84, tak demikian Darda. jauh dari Kantor DiPada kegiatan nas Perhubungan, grand opening keKomunikasi dan Inmarin, PT. Tri Putra formatika Provinsi Darma Valuta NTB. Lokasinya di menggelar kegiatan sebelah kiri jalan, berbagi santunan dari arah Barat.

(Suara NTB/bul) dengan anak yatim Kamis (25/6) ke- Direktur PT. Tri Putra Darma Valuta, Darda Subadra (Suara NTB/bul) marin, perusahaan menyerahkan santunan kepada anak yatim dan Karyawan PT. Tri Putra Darma Valuta siap mem- dan masyarakat se(Suara NTB/bul) kitar. (bul/*) ini telah resmi masyarakat sekitarnya. berikan layanan prima dan siap jemput bola Gedung PT. Tri Putra Darma Valuta yang megah

Denny Indrayana Batal Diperiksa Jakarta (Suara NTB) Penyidik Bareskrim batal memeriksa tersangka kasus dugaan korupsi program pembayaran paspor secara elektronik di Kementerian Hukum dan HAM, Denny Indrayana, Kamis (25/6) kemarin.

“Beliau (Denny) ada kegiatan di Yogyakarta, maka waktu (pemeriksaan) akan kami jadwal ulang,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Agus Rianto, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (25/6).

Sedianya hari ini menjadi pemeriksaan kelima bagi Denny dalam statusnya sebagai tersangka kasus tersebut.

Dalam kasus payment gateway, penyidik baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Denny Indrayana.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tersebut dikenakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 dan pasal 23 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU No. 31 Tahun 199 jo pasal 421 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal itu mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang menyalahgunaan kewenangan dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Sementara Kadivhumas Polri Irjen Anton Charliyan menyatakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp32 miliar dari pengadaan proyek tersebut. Selain itu didapati pula adanya pungutan liar senilai Rp 605 juta.

Penyelidikan Polri bermula dari laporan BPK pada Desember 2014. Kemudian pada 10 Februari 2015, Bareskrim Polri menerima laporan Andi Syamsul Bahri atas dugaan keterlibatan Denny Indrayana dalam kasus korupsi ketika masih menjabat sebagai Wamenkumham.

Polri juga sudah memeriksa puluhan saksi dalam penyidikan, termasuk di antaranya mantan Menkumham Amir Syamsuddin dan Dirut PT Bank Central Asia, Tbk, Jahja Setiaatmadja. (ant/Bali Post)

KPK Mangkir dalam Sidang Praperadilan Ilham Arief Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mangkir dalam sidang praperadilan mengenai penetapan tersangka yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga sidang ditunda hingga Rabu (1/7).

“KPK tidak hadir ya. Karena ini baru sidang pertama jadi kita akan panggil lagi. Sidang ditunda sampai Rabu, 1 Juli 2015,” ujar hakim tunggal Amat Khusaeri di PN Jakarta Selatan, Kamis (25/6).

Atas penundaan tersebut kuasa hukum Ilham, Johnson Panjaitan mengaku kecewa karena ketidakhadiran KPK tanpa alasan yang jelas.

“Hari ini KPK mangkir padahal sudah menerima surat panggilan (sidang) secara resmi,” tuturnya.

Dalam permohonan praperadilan keduanya Ilham Arief mempersoalkan penetapan kembali dirinya sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru tertanggal 5 Juni 2015.

Padahal, menurut kuasa hukum Ilham, KPK belum menjalankan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 12 Mei 2015 yang pada pokoknya membatalkan status tersangka Ilham dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabiliasi pengelolaan dan transfer untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012.

Sprindik baru tersebut diklaim oleh pihak Ilham masih berdasarkan bukti dokumen-dokumen lama yang sudah dibatalkan dalam putusan praperadilan. “(Putusan praperadilan) belum

dieksekusi tapi sudah mengeluarkan sprindik baru. Keluarkan sprindik berdasarkan apa? Penyidikan yang sudah dibatalkan atau penyidikan baru?,” kata Johnson.

Ia pun meyakini bahwa penyidik KPK telah menyalahi kewenangan karena mengeluarkan sprindik tanpa terlebih dulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan (sprinlidik).

“Kalau mau mengeluarkan sprindik harus keluarkan dulu sprinlidik. Sedangkan putusan praperadilan kan Mei, sejak itu tidak pernah dikeluarkan sprinlidik lain sejak kasus ini diselidiki pada 2012. Maka sekarang kami pertanyakan, kapan KPK melakukan penyelidikan sebelum menerbitkan sprindik baru?,” ujarnya.

Sebelumnya pada 12 Mei 2015, hakim tunggal Yuningtyas Upiek Kartikawati di PN Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan Ilham Arief karena menilai bukti-bukti yang diajukan KPK hanya berupa fotokopi tanpa bisa ditunjukkan aslinya sehingga KPK dianggap menetapkan Ilham sebagai tersangka sebelum ada dua bukti permulaan yang cukup.

Sementara itu, KPK berpendapat bahwa penetapan kembali Ilham Arief sebagai tersangka sudah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi halaman 106 hasil “judicial review” pasal 77 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai objek praperadilan.

“Kita mengacu pada putusan MK tentang perluasan objek praperadilan pasal 77 KUHAP. Kita lihat halaman 106, untuk kemudian penegak hukum punya kewenanganmengulangiprosesawal, dengan kata lain KPK bisa menerbitkan sprindik baru,” kata pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi pada 2 Juni 2015.

Ilham Arief Sirajuddin dijadikan tersangka atas dugaan pelanggaran Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Politikus Partai Demokrat itu diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp38,1 miliar karena adanya sejumlah pembayaran yang digelembungkan oleh pihak pengelola dan pemerintah kota dalam proyek PDAM. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PENGGELEDAHAN KEMENTERIAN BUMN - Tim penyidik dari Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejagung membawa sejumlah dokumen usai menggeledah Kementerian BUMN di Jakarta, Kamis (25/6). Penggeledahan itu dilakukan untuk mengembangkan kasus dugaan penyimpangan pengadaan 16 unit mobil listrik yang menyebabkan kerugian negara senilai Rp 32 miliar.

KPK-Kemenag Masih Temukan Penghulu Terima Gratifikasi Jakarta (Suara NTB) KPK dan Kementerian Agama menilai bahwa masih ada penghulu sebagai pegawai negeri sipil yang menerima gratifikasi saat melaksanakan tugas.

“Kami lihat di lapangan pelaksanaan PP 48 tahun 2014 masih kurang bagus dan tersendat, jadi pertemuan ini demi memberikan pelayanan lebih baik untuk saudara kita yang mau nikah dan rujuk,” kata pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki di gedung KPK Jakarta, Kamis (25/6).

Ruki bertemu dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin untuk membicarakan mengenai Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

“Intinya bagaimana PP 48/ 2014 lebih baik karena progressnya memang patut disyukuri yaitu makin sedikit para penghulu dan kepala KUA yang melakukan penyimpangan tapi jujur masih ada hal-hal yang tidak semestinya, maka perte-

muan kali ini adalah untuk mencari solusi mengapa masih ada hal-hal yang tidak diharapkan di lapangan,” kata Lukman.

Namun Lukman tidak mengungkapkan daerah mana saja ditemukan ada penghulu yang menerima gratifikasi karena pihaknya hanya melakukan survei secara acak.

Saat ini pihak Kemenag sedang mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) yang menyatukan semua data nikah seperti calon pengantin, lokasi pernikahan hingga siapa yang menikahkan.

“SIMKAH ini untuk mewujudkan saran KPK dan kehendak Kemendagri karena Kemendagri berkepentingan betul dengan data nikah itu terkait data kependudukan dan status nikah semua warga negara diperlukan karena kerap ada penyalahgunaan data,” tambah Lukman.

Masalah lain adalah kendala pencairan PNBP yang baru dilakukan enam bulan, padahal seharusnya dilakukan sebulan sekali.

“Nikah di luar KUA dan luar jam kerja harus bayar Rp600 ribu

sebagai biaya resmi yang masuk PNBP sedangkan kalau di kantor dan pada jam kerja gratis sama sekali. PNBP kami masih kendala karena pencairan ini terlambat oleh para penghulu sehingga seperti membuka peluang bagi munculnya gratifikasi,” jelas Lukman.

Jika masyarakat menemukan ada penghulu yang masih menerima atau bahkan meminta gratifikasi maka dapat melaporkannya ke www.bimasislam.go.id.

“Saya sendiri dua minggu lalu sudah menerima laporan gratifikasi kepala kantor agama, kesadaran memang tidak muncul seperti membalikkan telapak tangan,” jelas Ruki.

Berdasarkan PP No 48 tahun 2014 biaya Nikah Rujuk adalah nikah atau rujuk di KUA pada hari dan jam kerja dikenakan tarif 0 rupiah, nikah di luar KUA dan atau di luar dan jam kerja dikenakan tarif Rp600 ribu, bagi warga yang tidak mampu secara ekonomi dan warga yang terkena bencana alam dikenakan tarif 0 rupiah dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah/kepala desa. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

MENAG-KPK BAHAS PERATURAN KUA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (kiri) bersama Plt. Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kanan) memaparkan mekanisme penerapan pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kantor Urusan Agama (KUA) di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/6). Peraturan tersebut untuk mengatur tata cara pembayaran biaya nikah/rujuk kepada KUA, karena dapat masuk dalam gratifikasi dan berpotensi suap karena uang diberikan terkait jabatan penghulu KUA.