Snt26072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

JUMAT, 26 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 119 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Investigasi Program Cetak Sawah Baru

Distan Turunkan Tim, Dewan akan Sidak Lapangan Mataram (Suara NTB) Untuk mengecek dan mengumpulkan data lapangan terkait dengan dugaan menipulasi program cetak sawah baru tahun 2012, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) NTB sejak beberapa hari lalu sudah menurunkan tim ke masing-masing kabupaten/kota yang mendapatkan program pencetakan sawah baru tahun 2012.

Tim tersebut nantinya tidak hanya bekerja saat ini tetapi akan terus menerus melakukan pengawasan program pencetakan sawah baru di NTB. Karena tahun ini kembali akan dice-

tak sawah baru seluas 5.700 hektar.

Sementara Komisi II DPRD NTB juga menjadwalkan sidak ke lapangan dalam waktu dekat ini. ‘’Tim sudah turun sejak beberapa

hari ini, kita bagi-bagi tugas setiap bidang itu per kabupaten,’’ kata Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi di kantornya, Kamis (25/7) kemarin.

Ia mengatakan, tim yang telah dibentuk tersebut nantinya akan mengecek dan mengumpulkan data lapangan terkait dugaan manipulasi pencetakan sawah baru tahun 2012 lalu. Selain itu, tim tersebut akan bekerja sepanjang tahun untuk melakukan pengawasan/kontrol pencetakan sawah

baru pada tahun 2013 ini. Karena, pelaksanaan dan tanggung jawab berada di kabupaten/kota, sebagai bentuk tanggung jawab moral maka pihaknya akan terus melakukan pengawasan. ‘’Tim ini bekerja terus menerus, walaupun tanggung jawab kami sebenarnya, ketika sudah ditransfer uang itu menjadi tanggung jawabnya kabupaten/kota.

Tetapi kami secara moral terus melakukan pengawasan dan evaluasi supaya pekerjaannya baik,’’terangnya.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ars)

TERBENGKALAI - Jaring penangkaran rumput laut berikut jangkar terbengkalai yang merupakan paket bantuan bagi nelayan Gatep Ampenan.

Perahu mangkrak bantuan BPBD Kota Mataram yang diterima kelompok nelayan di Gatep Ampenan (bawah).

TO K O H Masyarakat Bisa Melapor LEMBAGA audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ternyata juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan. Baik dalam bentuk data awal, dokumen pendukung, terkait kegiatan apapun yang bersumber dari APBD dan APBN. Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Eldy Mustafa, SH, MH mengungkapkan itu, Bersambung ke hal 5 Eldy Mustafa (Suara NTB/ars)

Kejaksaan Terbitkan Sprint

Lidik Proyek Rumput Laut di Mataram Mataram (Suara NTB) Setelah sempat turun lapangan memeriksa langsung proyek rumput laut BPBD Kota Mataram, belum cukup bagi Kejaksaan. Sebagai bahan tindak

Dukung Langkah DKP, Sikap Dewan Disesalkan Mataram (Suara NTB) Pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendukung sikap Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB yang menarik uang jaminan di Bank Bukopin Rp 500 juta, setelah dipastikan dana itu bermasalah. Samentara di sisi lain, kalangan lembaga antiko-

rupsi justru menilai sikap Dewan setengah hati dalam kasus tersebut, karena tak kunjung mendorong ke penegak hukum.

Dukungan terhadap DKP itu disampaikan Subauditoral BPK RI Perwakilan NTB, Nelson Ambarita, SE, MM, AK saat mendampingi Kepala BPK RI, Eldy Mustafa, SH, MH memberi ket-

erangan pers, Kamis (25/7).

Menurut Nelson, jika akhirnya dana jaminan itu ditarik, artinya pihak DKP mendengar apa yang menjadi rekomendasi BPK terkait temuan atas dana bantuan kelompok nelayan itu. ‘’Sebaiknya memang seperti itu.

Bersambung ke hal 5

lanjut, Kejaksaan Tinggi NTB meminta berbagai dokumen terkait kontrak dan realisasi proyek senilai Rp 1,4 miliar tahun 2012 itu.

Bersambung ke hal 5

BPK Temukan Banyak Perjalanan Dinas Fiktif Mataram (Suara NTB) Kasus perjalanan dinas fiktif rupanya masih menjadi masalah dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan terbaru untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 2012, SPPD Fiktif ditemukan di seluruh Kabupaten dan Kota se NTB. Nilainya berkisar antara Rp 5 sampai Rp 10 Juta per kelompok.

Bersambung ke hal 5

Disnakertrans Perketat Penertiban Perusahaan Pelaksana ”Outsourching” Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) menanggapi cukup serius pelaksanaan sistem ketenagakerjaan outsourching. Guna memberikan jaminan kepada pekerja, penenertiban perusahaan pelaksana outsourching pengawasannya kian diperketat.

Pengawasan secara ketat ini, terang Kepala Disnajertrans NTB, Ir. H. Mokhlis, M. Si sebenarnya menjadi rentetan tuntutan para pekerja outsourching yang meminta pengukuhan menjadi pekerja tetap pada perusahaan, khsususnya di BUMN. Bersambung ke hal 5

H. Mokhlis

KOMITMEN - Kepala Disnakertrans Provinsi NTB, H. Mokhlis, berjabat tangan dengan Ketua DPR RI Komisi IX,Dr. Ribka Ciptaning tanda komitmen pengawasan terhadap perusahaan pelaksana outsourching di wilayah NTB.

05:01

05:11

12:24

15:45

18:16

19:29

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

SUARA MATARAM PARLEMENTARIA

Halaman 2

Kerjasama DPRD Kota Mataram dengan Harian Suara NTB Ajukan Tiga Paket Raperda

Kekurangan Guru Agama Hindu TINGGINYA jumlah umat Hindu di Kota Mataram nampaknya tak dibarengi dengan mencukupinya tenaga pendidik di bidang agama Hindu. Hal itu diakui Kasi Bimas Hindu Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram, I Ketut Edi Ariawan, S.Ag. M.Pd.H, Kamis (25/7) kemarin.

Dari data yang dimilikinya, jumlah guru agama Hindu yang berada dibawah naungan Kantor Kementerian Agama dan Dinas Dikpora Kota Mataram, sekitar 80 orang.

(Suara NTB/smd) “Jumlah tersebut masih I Ketut Edi Ariawan jauh dari kata cukup untuk bisa memberikan pendidikan agama kepada anakanak kita. Untuk SMP saja jumlah guru agama Hindu yang PNS hanya 4 orang, kemudian SMA sederajat hanya 5 orang yang PNS,” ungkapnya.

Dia menambahkan, beberapa waktu lalu, dirinya sempat dimintai tenaga guru agama Hindu untuk mengisi di beberapa sekolah. Setidaknya, ada 15 sekolah dari mulai SD hingga SMA meminta jatah guru agama Hindu. “Kami tentu tidak bisa menjawab. Akhirnya kami memperbantukan beberapa guru dari sekolah lain untuk mengisi mata pelajaran Agama di sekolah tersebut,” imbuhnya.

Mengenai jumlah sekolah yang ada di kota Mataram, setidaknya untuk SMP dan SMA yang siswanya terdapat siswa Hindu berjumlah 50 sekolah, sedangkan di tingkat SD sebanyak 150 orang. “Dengan jumlah 80 guru agama Hindu yang PNS, artinya kita masih kekurangan setengahnya,” ujarnya.

Untuk tahun ini pun, jatah guru agama Hindu tidak bisa diperoleh oleh kantor Kemenag Kota Mataram. Pasalnya, hampir tiga tahun berturut-turut jatah pengangkatan untuk CPNS tidak diberlakukan di Kota Mataram. “Itu memang kebijakan pusat, tapi kami berharap dalam setiap pengangkatan kita mendapat jatah karena banyak permintaan dari umat kita,” harapnya. (smd)

Beberapa Bagian Dilebur, Pemkot Bentuk Dua SKPD Baru Mataram (SuaraNTB)– Eksekutifmengajukantigapaket Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk dibahas DPRD Kota Mataram yang nantinya akan ditetapkan menjadiPeraturanDaerah(Perda).

KetigaRaperdayangdiajukanitu adalah Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Mataramnomor5tahun2008tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah Kota Mataram, Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 19 tahun 2011 tentang pembentukansusunanorganisasidan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Mataram. Terakhir Raperdatentangpembentukansusunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kelas B Kota Mataram.

Pengajuan dilakukan dalam sidangparipurnayangdipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Mataram I Wayan Sugiartha didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H Didi Sumardi. Dalam kesempatan itu, Walikota Mataram, H. Ahyar Ab-

duh diwakili Sekda Kota Mataram Ir. HL. Makmur Said, MM. Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda, disebutkan pandangan dan alasan pengajuan ketiga paket Raperda tersebut.

Untuk Raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 tentang pembentukan susunan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Mataram,menurutSekda,berdasarkan kebutuhan, potensi dan karakteristik daerah, maka Pemkot Mataram menganggap perlu adanya penyesuaian terhadap beberapa struktur OPD dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kinerja pemerintah.

PenyesuaianbeberapastrukturOPD dalam rancangan Perda ini tentu akanmembawakonsekuensilahirnya berbagai regulasi baru sebagai upaya penataan dan penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah, sehingga mau tidak mau harus ditindaklanjuti sebagai langkah strategis dan tindakan antisipatif terhadap tantangan dan dinamika pembangunanyangakanmengemukadikemudianhari.Misalnyafungsi pelayanan perizinan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinanterpaduakandigabungdalam

satu badan yaitu BPMP2T (Badan Penanaman Modan dan Pelayanan Perizinan Terpadu).

DengandibentuknyaBadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah dalamrangcanganPerdainidiharapkan dapat menjadi unit kerja yang secaraprofesionalmenanganisemua aset daerah milik Pemkot Mataram.

DengandibentuknyaBadanPengelolaKeuangandanAset Daerahdalam satu SKPD diharapkan akan lebih efisien dan efektif. Ini sejalan dengan fungsipengelolaankeuangandanaset daerahyangbersifatkoordinatif,baik di internal SKPD maupun eksternal SKPD lingkup Pemkot Mataram.

Konsekuensidibentuknya BPMP2T, makasubbagianpenanamanmodal pada Bagian Perekonomian Setda KotaMataramdihapuskarenafungsipengelolaankeuanganyangdijalankan oleh Bagian Umum Setda Kota Mataram dan fungsi pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sedangkan terkait susunan organisasi pada Dispenda Kota mataram nampaknya tidak ada perubahan struktural, yang terjadi adalah perubahan nomenklatur organisasinya. Ini sebagai tindaklanjut UU No. 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana sejak 2011, urusan

(Suara NTB/ist)

SALAMAN - Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha yang memimpin sidang paripurna pengajuan tiga paket raperda oleh eksekutif Kamis (25/7) kemarin bersalaman dengan Sekda Kota Mataram, Ir HL. Makmur Said, MM., usai membacakan sambutan Walikota Mataram.

Bagi Jurusan MEMASUKI tahun ajaran baru 2013/2014, SMAN 1 Mataram mulai melakukan penjurusan. Jika sebelumnya penjurusan mulai diberlakukan pada siswa-siswi kelas XI, tahun ini penjurusan sudah diberlakukan pada siswa-siswi kelas X. Kepala SMAN 1 Mataram Fatwir Uzali menyebutkan, sebanyak 320 siswa kelas X akan mengikuti partikulasi pembagian jurusan selama satu minggu. Hal ini dilakukan guna membagi penjurusan siswa sesuai dengan minat dan bakat siswa. Namun untuk penju(Suara NTB/nia) rusan ini siswa akan Fatwir Uzali mengikuti beberapa tes.

Tes akademik yang terdiri dari beberapa mata pelajaran, rapor SMP, Tes IQ dan bakat siswa serta interview, harus dilakoni siswa sebelum masuk ke berbagai jurusan yang ditawarkan SMAN 1 Mataram yaitu jurusan IPA, IPS dan kelas Bahasa. Selain ketiga jurusan ini SMAN 1 Mataram juga membuka satu kelas Akselerasi untuk jurusan IPA. “Tahun ini kita buka tiga jurusan, namun untuk kelas bahasa di SMAN 1 Mataram, biasanya minim peminat. Jadi kita buka dua kelas IPS dan enam kelas IPA,” terang Fatwir.

SMAN 1 Mataram juga membuka kelas internasional, dimana proses pembelajarannya menggunakan pendekatan kurikulum Cambridge. Menurut Fatwir dibukanya kelas internasional ini ditujukan untuk mendukung, dibukanya fakultas internasional pada beberapa perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia. (nia)

No. 19 tahun 2011 tentang pembentukansusunanorganisasidan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Mataram,’’ terang Sekda.

Terakhir, pengajuan Raperda tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kelas B Kota Mataram. Dijelaskan Sekda, dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah, maka kelembagaan RSUD Kota Mataram yang diatur berdasarkan Perda nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan susunan organisasi RSUD kelas C Kota Mataram, saat ini kapasitasnya perlu ditingkatkan.Halinisejalandengananalisis kelayakan RSUD Kota Mataram yang dituangkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan menetapkan status RSUD Kota Mataram kelas C menjadi kelas B. Atas dasar itu, Pemkot Mataram mengajukan Raperda tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja rumah sakit umum daerah kelas B Kota Mataram untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku. (fit/*)

(Suara NTB/ist)

BACA SAMBUTAN - Sekda Kota Mataram, Ir HL. Makmur Said, MM., usai membacakan sambutan Walikota Mataram dalam sidang paripurna pengajuan tiga paket raperda yang berlangsung di Ruang sidang DPRD Kota Mataram, Kamis (25/7) kemarin.

Gubernur Keluarkan Izin Pemeriksaan 40 Anggota Dewan Mataram (Suara NTB) Hingga saat ini, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap 40 orang anggota DPRD kabupaten/kota yang ada di NTB. Surat izin pemeriksaan yang diminta aparat penegak hukum tersebut didominasi masalah kasus bantuan sosial (bansos), selain masalah pidana lainnya.

“Kalau anggota DPRD kabupaten/kota yang sudah diterbitkan izin pemeriksaannya oleh Gubernur kurang lebih 40 orang. Mereka Sudah diminta keterangannya baik oleh Polisi dan Jaksa. Dan Pak Gubernur sudah mengeluarkan izin

untuk pemeriksaan mereka.

Mereka dominan diperiksa terkait kasus Bansos,” kata Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH dikonfirmasi di Mataram, Rabu (25/7) kemarin.

Dikatakan, sebagian besar izin pemeriksaan oknum anggota DPRD kabupaten/kota tersebut terkait dugaan kasus penyalahgunaan/penyimpangan bansos. Sedangkan beberapa anggota dewan, izin pemeriksaannya karena diduga ter-

sangkut tindak pidana lainnya.

Selain itu, katanya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga telah mengeluarkan izin pemeriksaan terhadap salah satu anggota DPRD NTB terkait dengan kasus hukum. “Ada izin pemeriksaan salah seorang anggota DPRD NTB sudah terbit izin pemeriksaannya dari Kementerian Dalam Negeri. Dan itu sudah disampaikan ke Polda NTB dan disampaikan juga ke Kapolri juga,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan

kepala daerah yang tersangkut masalah hukum seperti Bupati/ walikota, maka bisa langsung dilakukan pemeriksaan oleh aparat penegak hukum. Pasalnya, saat ini sudah ada aturan baru yang menyatakan bahwa jika ada pejabat pemda yang terlibat kasus hukum seperti korupsi maka bisa langsung diperiksa tanpa menunggu izin dari presiden. “Tetapi untuk DPRD kabupaten/kota masih berlaku, harus ada izin dari Gubernur,” terangnya. (nas)

Saksi Kunci Kasus Tandon Air Dihilangkan

Rencana Ekspose Pinjaman Rp 60 Miliar, Dewan Tak Dilibatkan Mataram (Suara NTB) Rencana peminjaman Rp 60 miliar yang dilakukan Pemkot Mataram ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) nampaknya masuk ke tahap akhir. Rencananya, dalam waktu dekat Walikota Mataram berencana melakukan ekspos terkait hal itu. Hanya saja, sampai sejauh ini kalangan dewan yang tergabung dalam Pansus PIP merasa tak dilibatkan.

Anggota Pansus PIP DPRD Kota Mataram, Wirawan yang ditemui Kamis (25/7) kemarin mengakui tidak mengetahui terkait rencana ekspos yang dilakukan Walikota Mataram. “Kami di Dewan belum tahu kalau akan ada ekspos. Tapi paling tidak kita diberikan informasi, karena kita juga perlu tahu termasuk masyarakat,” katanya.

Wirawan menambahkan, dewan dalam posisi sebagai wakil rakyat yang bertugas untuk melakukan pengawasan berhak tahu sejauh mana proses dan progres rencana peminjaman ke PIP tersebut. “Sejauh mana sih progres yang sudah ditempuh eksekutif, kita perlu mengetahui hal itu. pun terkait proposalnya, zona-zona mana saja diperuntukkan dalam Pinjaman itu nantinya,” imbuhnya.

Namun demikian, pihak pansus dalam hal ini hanya bersifat menunggu adanya koordinasi dari eksekutif. “Yang jelas kita wellcome terhadap inisiatif eksekutif untuk melakukan peminjaman guna menyentuh kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Politisi Partai Demokrat itu menyatakan, peran dewan dalam hal ini adalah evaluasi. Evaluasi yang dimaksudkan adalah melakukan pengawasan terhadap program, tempat meminjam dan peruntukannya untuk apa saja. “Secara umum kita melakukan pengawasan terhadap rencana eksekutif ini,” tegasnya.

Wirawan juga membantah jika Pansus PIP selama ini dianggap kurang proaktif dalam melakukan koordinasi tentang rencana peminjaman Rp 60 miliar itu. “Kita hanya bersifat menunggu, termasuk ekspos yang rencananya akan dilakukan oleh Walikota. Yang jelas harapan kita adalah, Perda PIP yang sudah kita susun bersama agar tidak mubazir,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua Pansus PIP DPRD Kota Mataram, H. Husni Thamrin menyayangkan sikap pemerintah Kota Mataram yang tidak melaporkan progres rencana pinjaman ke pemeritah pusat itu. (smd)

pengelolaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pedesaan dan perkotaan sejak Januari 2013 dialihkan ke Kota mataram yang sampai saat ini menjadi pajak daerah.

Karenanya, dari hasi evaluasi setengahtahunterakhir,sejakpertamakali direvisi Perda No. 18/2011 maka untuk memenuhi kebutuhan akan pemberianpelayananyanglebihbaik kepada masyarakat. Maka perlu dilakukanrevisistrukturorganisasiDispendadenganmemaksimalkanfungsi yang sudah ada.

Menyangkut Raperda tentang perubahan atas Perda Kota Mataram nomor 19 tahun 2011 tentang pembentukansusunanorganisasidan tata kerja lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah Kota Mataram,diajukandalamrangkaefisiensi dan efektifitas fungsi-fungsi OPD KotaMataram.Selainitu,seiringdengan adanya kebutuhan dan potensi daerahsebagaiakibatdinamikapembangunan, khususnya terkait pelayanan perijinan terpadu satu pintu, maka Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dipandang perlu dihapus dan akan digabung ke dalam Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu. ‘’Atas dasar itulah kami mengajukan perubahan Perda

(Suara NTB/smd)

BOLOS - Kinerja kalangan DPRD Kota Mataram perlu mendapat perhatian masyarakat. Hampir disetiap sidang paripurna, banyak anggota dewan yang membolos. Tampak dalam gambar beberapa kursi dewan yang kosong.

Pungutan Sekolah Harus Dikelola Transparan Mataram (Suara NTB) – Pungutan sekolah pada awal tahun ajaran baru seperti sekarang ini, diakui Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB Adhar Hakim S.H., mulai marak terjadi. Untuk itu pihaknya mengingatkan sekolah agar pungutan yang ditarik, dikelola secara transparan dan tanpa paksaan.

“Apapun namanya mau namanya pungutan, iuran, sumbangan agar berhati-hati. Saran saya, itu harus dikelola secara terbuka melalui mekanisme yang ada dan sifatnyatidakmemaksa,”terangAdhar.

Kamis (25/7) kemarin Ombudsman mendatangi beberapa SMP dan SMA Mataram. Pasca PPDB ini pihaknya ingin memperingatkan kepala sekolah untuk berhatihati dalam melakukan proses pelibatan pihak ketiga dalam pembi-

ayaan kegiatan sekolah. Menurutnya pungutan sekolah harus dilakukan secara transparan dan dan tanpa paksaan.

Apalagimencantumkanbatasan jumlahbesaranbiayapungutan.Hal inidiharamkan,karenamenurutnya pungutan sekolah hanya bersifat kesepakatan.Sehinggaharusdibangundengankesepahamandantidak ada paksaan. Termasuk transparasipenggunaananggaran.

“Undang-undang memang mengatur untuk membuka pelung bagi pihak ketiga ikut berpartisipasi. Tetapi tolong dicatat tidak ada kewajiban, karena itu masih menjadi kewajiban negara,” tegasnya.

Oleh sebab itu pihaknya mengkritikkeraspernyataanbeberapa pihak yang mengatakan bahwa wajar jika sekolah itu mahal atau tidak fair jika sekolah itu tidak

boleh melakukan pungutan. Pernyataantersebutmenurutnyakurang bertanggungjawab dalam proses membentuk sebuah sistem pendidikan yang benar. Karena selama sekolah dikelola oleh negara, maka wajib hukumnya sekolah itu tidak memberatkan masyarakat karena ini konstitusi yang mengatur.

Bagaimana cara membantu sekolah,menurutAdharinimerupakan tugas DPR untuk menganggarkan anggaran pendidikan. Salah satunyamembuatsturkturpolitikanggaran terhadap dunia pendidikan yangmemihakterhadapsektorpendidikan dengan memperbesar anggaran yang langsung mendukung sarana-prasaranapendidikan. “Jangan sampai sekolah menjadi departmentstoredenganmenjualseragam, menjual bangku dan menjual buku teks,”pungkasnya.(nia)

Mataram(SuaraNTB)Ternyatasempatadaupayakonspirasi untuk mengaburkan petunjuk hukum, pada kasus Tandon air BPBD NTB. Dalam persidangan Kamis (25/7) siang kemarin, Jaksa membeberkan tentang upaya terdakwa Muhammad Alwi untuk menghilangkan saksi kunci kasus tersebut, Muhammad Rusdi.

Dalam sidang lanjutan dipimpinHakimketuaBudiSusilo,SH,MH itu, harusnya menghadirkan saksi Rusdi. Namun karena tidak bisa dihadirkan, JPU Siti Salmiah, SH kemudian membaca berita acara, berdasarkan pemeriksaan saksi Rusdi.

Dalam kronologi tertuang dalam BAP tersebut, Rusdi sebelumnya diminta oleh terdakwa Muhammad AlwiuntukmengumpulkanKTPdan SIMparasopirtruk.Tindakannyaitu tidaklainatasperintahkepalaBPBD saatitu,HusnuddinAchsyid.Adasedikitnya 41 sopir truk yang dikumpulkanidentitasnyaolehRusdi,kemudiandiserahkankepadaAlwi.Parasopir hanya diberi imbalan Rp 100.000.

Identitas sopir itu kemudian diserahkankepadaHusnuddin,sebagaibukti diserahkan kepada Kejaksaan.

Namun setelah itu menjadi masalahdanHusnuddindijadikan tersangka, Alwi kemudian panik.

BersamaBadran,adiknyaHusnuddin, terdakwa kemudian meminta Rusdi kabur dari Lombok. “Kamu (Rusdi, red) ke Malaysia sana, saya biayai semua ongkosnya. Anak istrimusayabiayaihidupnya,”kata Salmiah,membacaBAPpernyataan

Alwi.AkhirnyaRusdidiberangkatkan ke Malaysia, namun hanya sampai di Surabaya dan kembali ke Lombok karena anaknya sakit.

Masih bersama Badran, Alwi kemudian meminta Rusdi ke NTT untuk menghilangkan kejaran kejaksaan.“Sayabiayaisemuaongkosnya.

Saya kasi Rp 500.000 per bulan untuk biaya hidup anak istrimu, yang penting kamu tidak ada di Lombok,” ulasJPU,menyebutkalimatBadran.

Bukannya ke NTT, Rusdi berangkat keKabupatenDompudanbekerjadi perusahaan pengeboran, sampai akhirnyadiakembalilagikeLombok danmenyerahkepadaKejaksaanuntuk diperiksa. Keterangan Rusdi kemudianmenguatkanstatusHusnuddin sebagai tersangka, dan beberapa bulan kemudian Alwi pun dijadikan tersangka dan ditangkap saat bermainjudidi Cakra. (ars)

(Suara NTB/ars)

DIKONFRONTIR - Terdakwa kasus Tandon Air BPBD NTB, MuhammadAlwi,saatdikonfrontirdenganketerangansaksikunci.

Setelah Penetapan DCT, Anggota Dewan Berhenti Terima Gaji Mataram (Suara NTB) Anggota Dewan yang kembali mencalonkandirimenjadianggotalegislatif akan berhenti menerima hakhaknyasepertigajidantunjangansetelah KPU menetapkan Daftar Calon Tetap(DCT)padatanggal22Agustus mendatang.Haltersebutdiungkapkan

Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmad Radjendi, SH.,MH, Kamis (25/7).

Radjendi menyebutkan pihaknya berpegang pada aturan yang tertuang dalam UU Nomor 18 yang menyebutkan jika sudah ditetapkan menjadi DCT, hal tersebut dapat dikatakan mewakili keputu-

san Menteri Dalam Negeri bahwa yang bersangkutan telah resmi berhenti sebagai anggota dewan. “Sehingga saat itu dia sudah tidak berhak lagi mendapatkan hak-haknya setelah menjadi DCT,” ujarnya.

Setelah penetapan DCT, lembaga sekretariat dijelaskan Radjendi

akan menentukan segera menentukansikap.“Begituditetapkansebagai DCT maka sementara kami stop (hak-hak dewan). Ini adalah bentuk sikap kehati-hatian kami,” ujarnya.

Ia menambahkan jika nanti ada ketentuanlainsetelahitubahwaanggota dewan bersangkutan tetap

mendapatkanhak-haknya,makapihaknyatinggalmemberikangajidan tunjangankepadaanggotadewan.

“Uangnya kan tidak hilang. Ada di kas daerah. Tapi kalau memang aturannya harus stop sampai disitu ya selesai sudah urusannya,” demikian Rahmad Radjendi. (yan)

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Kelemahan Partai Mati PARTAI Bintang Reformasi (PBR) merupakan salah satu dari partai tak kunjung mengajukan usulan Pemberhentian Antarwaktu (PAW) ke pimpinan dewan. Meski sudah disurati dan diberikan batas waktu, namun pihak PBR ini belum bisa mengambil sikap.

Hal itu diakui jajaran pimpinan partai ini sebagai salah satu kelemahan partai yang sudah akan mati. Demikian diakui Sekretaris DPC PBR Lotim, Zainul Fahmi menjawab wartawan di Selong, Kamis (25/7). Diakuinya, PBR merupakan partai yang akan berakhir. Pasalnya pada pemilu 2014 mendatang, partai yang didirikan almarhum KH. Zainuddin MZ ini tidak lagi menjadi bagian dari kegiatan pesta demokrasi itu. Diketahui PBR memiliki 6 anggota dewan dan semuanya harus terkena PAW. Meski demikian, dalam hal PAW ini pihaknya secara prinsip tidak menginginkan terjadi kegaduhan dalam tubuh partai. Harapannya, para kader PBR yang duduk di DPRD Lotim saat ini memiliki itikad baik untuk segera mengajukan syarat untuk diproses PAW-nya. (rus)

Tumpukan Sampah di Pasar Seni Sesela JUMLAH pengunjung yang datang ke pasar seni Sesela Gunungsari, Lombok Barat (Lobar) makin hari makin banyak. Selama seminggu ini saja sebanyak 21 bus pengunjung datang berkunjung ke pasar seni tersebut. Jumlahnya pengunjung pun mencapai tarusan orang. Namun sangat disanyangkan, pengunjung yang datang seharusnya disuguhi pemandangan bagus justru mendapati pemandangan tak sedap berupa tumpukan sampah di akses jalan menuju pasar seni tersebut. Kades Sesela, Asmuni mengaku, sampah di sepanjang jalan masuk ke Pasar Seni itu telah terjadi sudah lama. Hal ini merugikan pihak pengelola pasar seni.

Karena para pelaku wisata, mengancam tidak lagi membawa tamu ke daerah, jika sampah itu dibiarkan terus numpuk. Menanggapi ini, Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota (KPT) Lobar, I Nengah Sugiarta menyatakan, persoalan kebersihan sudah diserahkan pengelolaannya ke kecamatan. Namun ia mengakui belum maksimal. Terkait sampah di Sesela, ia sudah meminta pihak kecamatan lebih memperhatikan penanganannya. “Jika tetap begitu saja, kami akan panggil pihak kecamatan,” ujarnya. (her)

PPS Harus Kerja Optimal SAMPAI saat ini, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) masih disibukkan dengan proses pendataan pemilih. Setelah sebelumnya diumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 837.883 jiwa, masih diperlukan proses perbaikan hingga benar-benar valid. Panitia Pemungutan Suara (PPS) diminta kerja optimal bersama jajaran panitia pendaftaran pemilih (Pantarlih).

(Suara NTB/rus) Hal ini disampaikan Divisi H. Hidayatullah Pendataan KPU Lotim, H. Hidayatullah saat ditemui Kamis (25/7). Menurutnya, PPS saat ini akan bekerja lebih lama, yakni sekitar 1,5 tahun. Terhitung sejak Mei lalu sampai November 2014 mendatang. Harapannya, produk data yang dihasilkan benar-benar valid, sehingga tidak menjadi persoalan.

Pendataan pemilih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 9 tahun 2009, basisnya adalah domisili. Di mana ditemukan pemilih, di situ dia akan didata dan tidak dilihat dokumen kependudukan. “Walaupun ber KTP luar daerah, kalau dia datang di suatu tempat dan menyatakan diri akan memilih di tempat tersebut maka wajib hukumnya dicatat,” tegasnya Pengumuman DPS, lanjutnya, berakhir pada Kamis kemarin. Selanjutnya, mulai tanggal 26 Juli sampai dengan tanggal 15 Agustus mendatang merupakan masa bagi PPS untuk menyusun DPS Perbaikan yang menjadi dasar untuk diumumkan.

Para pemilih pemula utamanya banyak yang tidak terdata.

Untuk itu, PPS diminta jeli, terutama dalam perbaikan data. Diketahui, jumlah DPS Pileg 2014 ini lebih kecil dari Pilkada Lotim beberapa waktu lalu. Penyebabnya warga-warga Lotim yang ada di luar daerah tidak turut dalam catatan. Meski demikian, pihaknya yakin, DPS tersebut akan terjadi penambahan. (rus)

(Suara NTB/kir)

MOBIL TANGKI - Disostektrans Loteng sudah mempersiapkan mobil tangki air bersih untuk menyalurkan bantuan air bersih ke wilayah-wilayah yang dilanda kekeringan. Mobil tangki tersebut merupakan satu-satunya armada yang dimiliki dan harus diremajakan.

Di Loteng, Lima Kecamatan Mulai Dilanda Kekeringan

Praya (Suara NTB) Kekeringan mulai melanda lima kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Hal itu ditandainya, dengan mulai sulitnya warga setempat memperoleh air bersih, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Ada lima kecamatan yang saat ini mulai dilanda kekeringan. Yakni Kecamatan Praya Timur, Pujut, Janapria, Praya Barat dan Praya Barat Daya,’’ ungkap Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Meski demikian, ujarnya, kekeringan belum mengancam semua wilayah secara keseluruhan. Tapi baru beberapa daerah yang selama ini merupakan langganan kekeringan,

seperti di wilayah-wilayah yang dekat dengan laut serta daerah dataran tinggi. “Didaerahdaerah tersebut, warganya kini mulai kesulitan untuk memperoleh air bersih,” sebutnya.

Terkait hal ini, katanya, beberapa daerah saat ini sudah ada yang mengajukan permintaan droping air bersih walau belum terlalu banyak.

Atas kondisi ini, pihaknya sudah mulai melakukan penyaluran, terutama wilayahwilayah yang dinilai cukup parah tingkat kekeringannya.

Dalam mendistribusikan air, pihaknya tidak sembarangan. Namun, ketika ada permintaan masuk, pihaknya terlebih dahulu akan mengkonfirmasi kepada desa setempat, sehingga mengetahui peruntukan dan pemanfaatan air tersebut. “Kalau memang peruntukan untuk masyarakat banyak, pasti akan dilayani.

Tapi kalau peruntukan untuk pribadi-pribadi, kita arahkan ke PDAM Praya,” terangnya.

Diakuinya, ada beberapa permintaan distribusi air yang ma-

suk untuk keperluan pribadi.

Padahal, air yang didroping dihajatkan sepenuhnya untuk kebutuhan orang banyak dan bersifat sosial. Apalagi bantuan air bersih tersebut sifatnya gratis.

“Jika masyarakat yang meminta khusus untuk keperlua tertentu yang bersifat pribadi, kita arahkan ke PDAM. Biar nanti masyarakat yang membayar,” terangnya kembali.

Nazili mengakui, sejauh ini permintaan yang masuk sudah banyak yang bisa ditangani. Meski demikian, kalau ada wilayah yang belum memperoleh bantuan air bersih, pihaknya meminta untuk bersabar. Pasalnya, kemampuan armada untuk mendistribusikan air bersih sangat

terbatas, karena Disostektrans Loteng hanya punya satu unit mobil tangki air.

Dalam mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah kekeringan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak PDAM. Menurutnya, kalau hanya mengandalkan armada yang dimiliki Disostektrans, jelas tidak akan mampu melayani semua wilayah.

“Kita punya armada pengangkut air, kondisinya sudah tidak begitu sehat. Sementara wilayah yang harus ditangani cukup luas dengan ratarata medan yang sulit. Sehingga wajar kalau belum semua wilayah yang tertangani,” tandas mantan Kabag Aset Setda Loteng ini. (kir)

Inovasi Akte Kelahiran Bebas Biaya

Menteri PP dan PA Berikan Penghargaan 973 Perempuan di Lobar Jadi Kepala Keluarga pada Bupati Lobar

Giri Menang (Suara NTB) PEMKAB Lombok Barat (Lobar) di bawah kepemimpinan Dr. H. Zaini Arony, MPd, berhasil berprestasi di kancah nasional. Bupati mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat berupa penghargaan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP dan PA) Linda Agum Gumelar.

Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lobar Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, MSi, menjelaskan, bupati diberikan penghargaan, karena dinilai berhasil mencetuskan program untuk mendukung pembangunan di bidang kependudukan. Khususnya melalui inovasi pembuatan akte kelahiran bebas biaya yang dicetuskan BKBPP. Di NTB, ujarnya, ada tiga daerah yang mendapatkan penghargaan serupa, yakni Lobar, Sumbawa dan Dompu. Sementara di Indonesia yang meneri-

(Suara NTB/ist)

PENGHARGAAN - Menteri PP dan PA Linda Agum Gumelar (kiri) memberikan penghargaan pada Bupati Lobar yang diwakili Kepala BKBPP Lobar di Jakarta beberapa waktu lalu. ma penghargaan sebanyak 34 kabupaten/kota.

Penerimaan tropi dan piagam ini, katanya, diserahkan langsung di auditorium Kementerian Agama dilanjutkan kegiatan buka bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Menurutnya, strategi dan aksi yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, meliputi peningkatan pelayanan publik yang langsung dilakukan pada tingkat desa dan kecamatan. Disusul sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil terkait dengan mekanisme, persyaratan pembuatan akte pencatatan sipil dan akte kelahiran gratis. Termasuk, percetakan brosur akte kelahiran, pembagian formulir akte kelahiran serta sosialisasi melalui media cetak dan elektronik.

Dalam hal ini BKBPPmelaksanakan program memberikan advokasi dan perlindungan anak. Makanya, penguatan menjadi bagian konkret dalam nilai-nilai subtansi keberpihakan dalam perlindungan. Hal ini di masa mendatang secara kuantitas dan kualitas akan terus ditingkatkan. (her)

MP TPTGR Mulai Sidang Penagihan Uang Negara Tanjung (Suara NTB) Pascapembentukan 3 Juli lalu, Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TPTGR) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggelar sidang penagihan uang negara dari pihak terkait. Pihak yang dikaitkan sebagai subjek ganti rugi yaitu, aparatur PNS lingkup Pemda KLU dan pihak ketiga atau kontraktor/pemborong. Hal ini pula, MP TPTGR membagi sidang penagihan dua hari (Kamis-Jumat) untuk PNS di hari pertama dan kontraktor di hari kedua.

Bertempat di salah satu ruangan eks Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Tanjung, sebelah utara Kantor Bupati KLU, 6 orang Majelis Pertimbangan, TPTGR masingmasing Ketua Majelis yaitu, Asisten III Setda KLU, Drs. H. Jayadi N dengan anggota Kepala Inspektorat KLU, H. Zaenal Idrus, Kepala Dispenda KLU, M. Irwan, M.Si, dan Kabag Umum, Haris Nurdin.

Ditambah dua orang sebagai panitera.

Sidang yang sedianya dimulai pukul 10.00 waktu KLU itu, molor karena kehadiran terperiksa tidak di atas waktu yang ditentukan. Asisten III, Jayadi menerangkan, pemeriksaan atau penagihan uang negara dari unsur aparatur Pemda dilakukan terhadap sejumlah nama sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) menimbulkan kejanggalan/ kerugian negara.

Kerugian uang negara muncul antara lain, akibat kelalaian aparatur Bendahara SKPD sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran, seperti pada SPPD, laporan kegiatan, dan atau kejadian yang tidak disenagaja, misalnya hilangnya kendaraan dinas (roda dua, roda empat) pada diri PNS. “Jumlah tagihan per individu tidak besar, dan umumnya ini muncul karena kesalahan di administrasi. Misalnya, yang segera harusnya disetor Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan limit tidak disetor. Hal-hal seperti itu, pengembaliannya ke kas negara harus melalui sidang TP TGR,” ungkap Jayadi, Kamis (25/7).

Ia menjelaskan, baru dikatakan sah pengembalian dana ke kas negara apabila sudah melalui proses peradilan MP TPTGR. Di mana dalam momen peradilan, tiap aparatur terperiksa harus menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sebagai komitmen pembayaran kepada negara. Dalam hal ini, SKTJM mengatur batas waktu/ periode pengembalian, serta penyertaan barang jaminan sebagai agunan dalam proses pembayaran ganti rugi. “Kalau sampai dengan batas waktu yang ditentukan, uang negara tidak juga dikembalikan, maka Majelis diberikan kewenangan untuk menguangkan barang jaminan dan mengganti seharga dan yang dibebankan,” sambung Kepala Inspektorat, H. Zaenal Idrus.

Kepala Dispenda, M. Irwan, M.Si., menyebutkan penggantian uang negara juga berlaku untuk pengembalian aset akibat hilang atau dihilangkan. Setiap aset yang digunakan oleh aparatur PNS dalam bentuk roda dua, roda empat dan lainnya, harus kembali jika terbukti hilang. “Kendaraan baik roda dua dan roda empat adalah atribut milik daerah.

Jika hilang, maka harus kembali. Namun untuk sidang barang dan jasa pemerintah ini, akan kita lakukan pada tahap berikutnya, sementara ini sidang difokuskan pada ganti rugi dana,” ujar Irwan. (ari)

Giri Menang (Suara NTB) Sebanyak 973 perempuan di Lombok Barat (Lobar), berperan menjadi kepala keluarga karena menggantikan peran kaum lakilaki dalam mencari kebutuhan hidup keluarga. Perempuan yang menjadi kepala keluarga ini bukan identik sebagai janda. Ada yang suaminya sudah meninggal dunia, ada yang belum menikah tapi harus membiayai saudaranya, karena orang tua mereka meninggal.

Hal ini dikatakan Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Lombok Barat, Dra.Hj.Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si, Kamis (25/7).

Diakuinya, seluruh perempuan yang berperan menjadi kepala keluarga tersebut tergabung dalam wadah Perempuan Kepala Keluarga (Pekka) yang tersebar di lima kecamatan, yakni Kecamatan Lingsar sebanyak 392 orang dan Kecamatan Gerung 345 orang.

Sementara di Kecamatan Labuapi sebanyak 110 orang, Kecamatan Narmada 72 orang, Kecamatan Kuripan sebanyak 54 orang.

Menurut Eva, pihaknya belum bisa memberikan bantuan yang berarti bagi kesejahteraan kaum perempuan yang menjadi kepala keluarga tersebut. Perhatian yang diberikan masih dalam taraf pembi-

naan dan advokasi jika terjadi permasalahan, terutama yang menyangkut masalah hukum.

Upaya memberikan advokasi jika terjadi permasalahan hukum dilakukan bekerja sama dengan sejumlah mitra BKBPP Kabupaten Lombok Barat, seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Apik yang fokus terhadap penanganan masalah perempuan dan anak berhadapan dengan hukum. “Upaya membantu para kaum perempuan agar bisa meningkatkan kesejahteraan ekonominya menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi kami. Mudah-mudahan ke depan kami bisa mengarah ke sana,” ujarnya.

Namun, kata dia, dari lima kelompok Pekka yang sudah ada, salah satu yang sudah dianggap bisa mandiri dengan membuka usaha ekonomi produktif adalah kelompok Pekka di Kecamatan Lingsar. Kelompok perempuan kepala keluarga tersebut dibina oleh salah lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati perempuan.

Selain memotivasi kaum perempuan untuk bisa berwirausaha, LSM itu juga memberikan pendidikan, seperti membaca, menulis dan berhitung bagi yang buta aksara. “Kelompok Pekka di Kecamatan Lingsar sudah cukup maju dibandingkan di kecamatan lainnya. Kelompok itu sudah berdiri cukup lama,” ujarnya. (her)

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Hadiah Ditambah

Kegiatan Festival Moyo Dikurangi Sumbawa Besar (Suara NTB) Festival Moyo yang bakal dimulai 18 September mendatang, bakal dikurangi jumlah kegiatannya. Namun, hadiahnya untuk kegiatan tertentu bakal ditambah.

Kasubag Peliputan Humas Sumbawa, R. Rudi Yulianto, mengatakan, berbagai kegiatan Festival Moyo tak jauh berbeda dengan kegiatan pada tahun sebelumnya. Namun, ada sejumlah kegiatan yang dipangkas, seperti diving. Agar

kegiatan yang dilaksanakan bisa fokus dan lebih semarak. “Diving yang sudah pasti dihilangkan,” kata Rudi, usai rapat persiapan kedua Festival Moyo, Kamis (25/7.

Namun, hadiah untuk kegiatan tertentu bakal ditambah untuk lebih memacu peserta kegiatan ini. Seperti kegiatan karapan kerbau yang bakal ditambah. Diupayakan agar Festival Moyo pada tahun ini lebih disemarakkan, dengan gencar melakukan promosi dan lainnya. (arn)

Diduga Pukul Warga

Oknum Kades Dilaporkan ke Polisi Dompu (Suara NTB) Oknum kepala Desa (Kades) Katua berinisial Hlm, S.Sos dilaporkan ke Polres Dompu oleh warganya dalam kasus dugaan penganiayaan.

Sudirman (19) warga Katua diduga dianiaya oknum Kades saat membangunkan warga untuk makan sahur. Oknum Kades yang baru dilantik inipun terancam dipenjara.

Kasat Reskrim Polres Dompu, Iptu Dody Yudianto A kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (25/7) mengaku telah menerima laporan kasus dugaan penganiayaan yang dilakukan oknum Kades Katua terhadap warganya.

Penganiayaan terjadi saat Sudirman membangunkan warga untuk sahur pada Rabu (24/7) sekitar pukul 02.20 wita. “Korban masih divisum

dan kami belum menerima hasil visumnya,” katanya.

Menurut Dody, oknum Kades dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara dan termasuk pasal pengecualian yang bisa ditahan. Karenanya, bila bukti dan kesaksian yang meyakinkan bisa diperoleh penyidik, tidak tertutup kemungkinan oknum Kades ditahan.

“Bila bukti dan saksi telah diperoleh secara meyakinkan, tidak tutup kemungkinan pelaku kita tahan,” katanya.

Sudirman, korban penganiayaan oknum Kades mengaku dianiaya oknum Kades sesaat setelah dirinya membangunkan warga melalui masjid di Desanya. Dirinya dipukul pada bagian muka hingga benjol pada pipi kanan dan telah divisum. “Sebelum

(Suara NTB/bug)

STIKER CALEG - Zainul Amri, kepala pasar Taliwang tengah mencopot stiker Caleg yang banyak menempel di tiangtiang los pasar, Kamis (25/7).

Terkesan Kumuh

Stiker Caleg di Pasar Taliwang Dicopot (Suara NTB/ula)

Sudirman

kami bangunkan warga, ada kelompok warga juga yang membangunkan warga dan setelah saya bersama temannya bangunkan warga, tibatiba Kades datang dan memukul saya,” terangnya.(ula)

Taliwang (Suara NTB) Dalam sebulan terakhir ada pemandangan baru di pasar Taliwang.

Los-los pasar terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ini seakan menjadi ajang peperangan para Calon Legislatif (caleg) untuk menarik simpati warga agar dipilih di Pemilu 2014 mendatang.

Setidaknya itu terlihat di hampir seluruh tiang los pasar saat ini ditempeli ratusan stiker para Caleg khususnya yang maju melalui Daerah Pemilihan (Dapil) II Taliwang. Tiangtiang beton bangunan los pasar menjadi berwarna-warni dan tidak berarturan karena stiker para Caleg ditempel seadanya. Pihak pengelola pasar mengaku, kondisi ini sudah berlangsung hampir sebulan terakhir. Namun pihak pengelola pasar, tidak diketahui pasti siapa yang menempel gambar-gambar Caleg tersebut. “Tidak ada yang mengaku. Bahkan penjaga malam yang bertugas mengatakan tidak tahu kapan orang-orang menempel stiker-stiker para caleg tersebut di pasar,” terang kepala Pasar Taliwang, Zainul Amri kepada wartawan, Kamis (25/7).

Zainul mengatakan, pihaknya pernah beberapa kali mencoba mensterilkan tiang-tiang los pasar itu dari stiker para Caleg. Sayangnya upaya tersebut sia-sia. Pasalnya setiap kali di-

copot, selalu saja akan ada tempelan-tempelan baru yang jumlahnya malah semakin banyak. “Bahkan tiap ada kesempatan saya sendiri yang mencopotnya. Tapi besok ada lagi tempelan baru,” ujarnya.

Menurut dia, penempatan stiker Caleg di tiang los pasar itu tidak hanya mengurangi kebersihan pasar dan terkesan kumuh. Lebih dari itu, fungsi pasar sebagai ruang publik seakan terabaikan. Sebab sebagai ruang publik, pasar selayaknya tidak dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan berpromosi politik.

“Kami kira aturannya kan ada. Bahwa dilarang pemanfaatan ruang-ruang publik untuk kepentingan politik. Apalagi ini pasar tempat bertemunya warga setiap hari untuk memenuhi kebutuhan seharihari mereka,” cetus Zainul.

Pemanfaatan ruang-ruang publik untuk promosi diri para Caleg menuju Pemilu 2014 mendatang di KSB sendiri memang semakin

marak terjadi. Para Caleg tanpa komando dan arahan dari Partai Politik (Parpol) masing-masing, seenaknya menempatkan poster-poster dirinya di ruang-ruang publik. Hal ini pun bahkan diakuiolehPanitiaPengawasPemilu(Panwaslu) KSB,dimanaolehPanwaslutelahbanyakmengidentifikasi penempatan alat peraga kampanye Caleg yang menyerobot area publik di mana secara aturan dilarang keras.

“Kami memang melihat ada banyak Baliho, spanduk para caleg yang ditempatkan di ruang publik. Dan itu tidak boleh karena tidak sesuai aturan yang berlaku,” timpal Khaeruddin, ST ketua Panwaslu KSB. Khaeruddin menyatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), aparat kepolisian dan pemerintah setempat untuk menertibkan seluruh alat peraga kampanye Parpol dan para Calegnya tersebut. Terutama yang sekarang ini bercokol di area-area publik. “Kami juga akan menghubungi tiap pengurus Parpol-nya, karena seharusnya penempatan-penempatan alat peraga kampanye Caleg itu selayaknya dikoordinir partai, agar tidak menyerobot ruang publik,” pungkasnya. (bug)

Terkait Perekrutan Pegawai

Aktivis Pemuda Demo BRI Kota Bima (Suara NTB) Sekelompok pemuda yang tergabung dalam Forum Pemuda Peduli Daerah (FPPD) Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor BRI Cabang Bima.

Kedatangan pendemo ini membawa sejumlah tuntutan, termasuk meminta pihak BRI dan mitra membatalkan perekrutan pegawai yang dilaksakakan beberapa waktu lalu. Pasalnya, BRI Cabang Bima dinilai telah melakukan penzoliman terhadap salah seorang peserta yang lulus namun kemudian namannya dicoret.

AksimassayangdikoordinirAdi Supriadin ini berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Mereka menggelar aksi tepat di depan Kantor Cabang BRI. Aksi FPPD ini pun mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Bima Kota.

Adi Supriadin dalam orasinya menuturkan bahwa pihak BRI telah melakukan penzoliman ter-

hadap peserta tes. Di mana salah seorang peserta, Dandi Setyo Laksono warga Talabiu Kecamatan Bima yang telah dinyatakan lulus namun namannya tiba-tiba hilang saat pelaksanaan tes kesehatan. Tindakan BRI Cabang Bima ini pun dinilai merampas hak peserta dimaksud. “Kenapa kami gelar orasi di bulan puasa, karena kami tak sepakat dengan proses perekrutan yang dilakukan BRI dan mitra,” ujarnya.

FPPD menuntut proses perekrutan pegawai BRI Cabang Bima tahun 2013 dibatalkan karena telah terjadi kecurangan. Mendesak Kepala BRI Pusat, untuk mencopot pimpinan BRI Cabang Bima dari jabatannya, termasuk juga Kepala Bagian Personalia, Rita L selaku penanggungjawab proses perekrutan. FPPD juga meminta seluruh jajaran panitia perekrutan termasuk PT Primas dipecat.

Seperti yang tertera dalam sele-

(Suara NTB/use)

ORASI - Para aktivis pemuda di Kota Bima saat orasi dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor BRI Bima, Kamis (25/7). baran, dugaan kecurangan yang dilakukan oleh BRI terjadi setelah nama Dandi tak muncul saat mengikuti tes kesehatan yang hendak dilaksanakan di hotel Lambitu. Padahal dari 20 nama yang lulus tes wawancara seperti yang dikeluarkan oleh Kepala Ca-

bang BRI, termasuk Dandi. Bahkan Dandi mengaku sebelum hadir di Hotel Lambitu pada Jumat (19/7) sekitar pukul 08.30 WITA, ditelepon oleh salah seorang perempuan yang mengaku dari PT Primas.

Suara yang ada di ujung telepon mirip dengan suara Ibu Vinces. Penelepon tersebut meminta Dandi untuk hadir untuk hadir di Hotel Lambitu pada Sabtu untuk melaksanakan tes kesehatan. Dia juga diminta membawa NPWP, buku rekening Bank BRI, foto copy ijazah terakhir dan berkas lainnya.

Anehnya ketika sampai di Hotel Lambitu, Ibu Vinces yang mewakili PT Primas justru membantah pernah menelepon.

Uniknya lagi, kepada keluarga Dandi, Ibu Vinces mengaku bahwa yang lulus tes wawancara sebanyak 20 orang termasuk nama Dandi, namun ia mengaku tak tahu kenapa dalam daftar nama yang diterimanya kemudian namanya tak termasuk.

Sementara Kepala BRI Cabang Bima Marfis Antonius membenarkan jika salah seorang atas nama Dandi Setyo Laksono tidak lulus. Jumlah yang dinyatakan lulus wawancara hanya 19 orang. Namun, diakuinya yang bersangkutan ikut dalam tes wawancara, namun bukan berarti dinyatakan lulus. Namun, kata Marfis, sebagai kepala cabang, dia mengambil satu kebijakan terkait dengan Dandi. Melihat latar belakang pendidikan yang bersangkutan dari IPB jurusan Matematika dan penampilan cukup meyakinkan. Meskipun sebenarnya tidak memenuhi persyaratan administrasi, yakni IPK 2,75, sementarayangbersangkutanhanyaIPK 2,25. “Karena yang bersangkutan saya lihat alumni IPB dan jurusan Matematika, maka saya coba mengambil kebijakan. Mengusulkan nama Dandi ke Kanwil agar memperoleh izin prinsip,” katanya di BRI cabang Bima. Izin prinsip itu, kata Marfis, sebagai dasar agar Dandi dapat diterima menjadi pegawai kontrak di BRI Cabang Bima. 19 peserta lainnya sudah dinyatakan lulus dan hanya yang bersangkutan butuh izin prinsip yang diajukan pihaknya ke Kanwil. Namun hingga kemarin izin prinsipnya tak ada jawaban dari Kanwil. (use)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Distan Turunkan Tim, Dewan akan Sidak Lapangan Dari Hal. 1 Namun, kata Husni sebenarnya tidak ada masalah di lapangan. Kelompok tani, katanya mendapatkan dana insentif sebesar Rp 10 juta per hektar untuk mencetak sawah baru. Kelompok tani tersebut kemudian bergabung sebanyak 10 kelompok dengan dana insentif sebesar Rp 100 juta.

Dana tersebut, digunakan oleh gabungan kelompok tani untuk mencetak sawah baru, atau meratakan tanah menggunakan exavator. ‘’Kemudian, kenapa mereka agak terlambat menyelesaikan cetak sawah baru itu karena mereka memakai exavator yang terbatas jumlahnya sehingga harus bergantian diratakan,’’ jelasnya.

Jika dana insentif sebesar Rp 100 juta tersebut tersisa, maka boleh digunakan untuk membeli alat-alat pertanian yang menunjang kegiatan para kelompok tani seperti mesin pompa air dan lainnya.

Tetapi, katanya, Rencana Usulan Kegiatan (RUK) harus direvisi berdasarkan kesepakatan kelompok.

“Kalau ada sisa dana maka bisa digunakan untuk membeli peralatan seperti mesin pompa tetapi harus berdasarkan kesepakatan kelompok dan RUK-nya direvisi. Misalnya tanahnya landai sehingga tidak terlalu memerlukan biaya banyak untuk meratakannya. Sisa dananya itu bisa digunakan untuk membeli perlatan dengan merevisi RUK. Ini yang perlu kita bina petani kita, karenanya petani kurang begitu paham dengan administrasi,’’paparnya.

Ditambahkan, yang mempunyai kewenangan untuk mencairkan dana insentif tersebut adalah Dinas Pertanian kabupaten/kota setelah adanya rekomendasi tim teknis. ‘’Mekanisme ini berlaku semua, bukan hanya untuk cetak sawah tetapi semua bansos. Pencairannya sesuai dengan kemajuan pekerjaan di lapangan,’’tandasnya.

Sidak Lapangan Sementara, kalangan DPRD NTB mengapresiasi langkah

Dinas Pertanian melakukan investigasi terkait cetak sawah baru yang ditengarai bermasalah. Sekretaris Komisi II (Bidang Pertanian) DPRD NTB, Mori Hanafi, SE.,M.Comm mengatakan pihaknya menghargai langkah tersebut. ‘’Tapi kita belum berniat ikut-ikutan dulu. Biarkan saja mereka bekerja secara profesional. Apabila nanti ada hal-hal yang perlu kita sharing, baru kita bertemu lagi,’’ ujarnya saat dihubungi Suara NTB, Kamis (25/7) kemarin. Mori juga mengatakan Komisi II khususnya akan bekerja sama dengan tim investigasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan pencetakan sawah baru di beberapa daerah diduga sarat manipulasi.

Bahkan ditemukan sawah baru yang diklaim merupakan hasil dari program pencetakan sawah ternyata sejak awal sudah menjadi sawah.

Indikasi itu diduga terjadi hampir di seluruh kabupaten. Saat ini pihaknya sedang melakukan verifikasi data-data terkait hal itu. Setelah proses verifikasi clear, ia berjanji akan membuka ke media. ‘’Minggu depan sudah clear data-datanya. Nanti kita sidak lapangan dan kita mau undang wartawan ke lokasi,’’ tambahnya.

Terkait masalah di KSB, Mori mengatakan pihak Distan TPH NTB sebenarnya sudah mengetahui hal itu sejak lama.

Karena persoalan itu muncul pada tahun 2011. ‘’Sejujurnya Dinas Pertanian kita di NTB sudah tahu ada kasus di KSB. Yang di KSB itu kasus lama,’’ ujarnya.

Namun sejauh ini diakui pihaknya belum mengetahui alasan Distan TPH NTB seolah diam atas persoalan tersebut. ‘’Kita akan cari tahu. Sampai saat ini belum bisa kita pastikan,’’ ujarnya. (nas/yan)

Disnakertrans Perketat Penertiban Perusahaan Pelaksana ”Outsourching” Dari Hal. 1 Salah satunya mengacu pada aksi demonstrasi tanggal 28 November 2012. Di mana para pekerja PT. Bumi Sentosa dan PT. Citra Utama Mandiri yang merupakan perusahaaan penyedia jasa outsourching PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Rayon Ampenan, Rayon Cakranegara dan Area Sumbawa dan di DPRD Provinsi NTB yang diterima langsung oleh Komisi IV, Disnakertrnsi NTB dan PT. PLN (Persero) Wilayah NTB. Tuntutan agar 987 pekerja agar diangkat menjadi karyawan tetap.

Tuntutan para pekerja tersebut belum dapat diterima keseluruhannya. Dalam hal ini terjadi perbedaan acuan tentang jenis-jenis pekerjaan yang dapat di-outsourching antara Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Dimana isinya menetapkan lima jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (yang boleh di-outsourching) yang merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi.

Meliputi usaha Pelayanan Kebersihan (cleaning service).

Usaha Penyediaan Makanan Bagi Pekerja/Buruh (catering), Usaha Tenaga Pengaman (security/satuan pengamanan).

Usaha Jasa Penunjang di Pertambangan dan Perminyakan, serta Usaha Penyediaan Angkutan bagi Pekerja/Buruh.

Tetapi, pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang kemudian dituangkan dalam surat Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 1040.K/ DIR/2011 tentang Standarisasi Komponen Penghasilan Tenaga Outsourching di Lingkungan PT. PLN (Persero), jo Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:1507.K/DIR/2011 tanggal 30 Desember 2011, lampiran I tentang perubahan atas keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :104.K/ DIR/2011 tentang jenis-jenis pekerjaan yang di-outsourching di PT. PLN (Persero), terdapat 22 jenis pekerjaan.

Diantaranya, Cleaning Servis, Pramu Kantor/Wisma, Pengemudi, Pencatat Meter, Satpam ,Pelaksana Administrasi Sekretaris, Operator Telephone, Receptionist, Help Desk

dan Gro, Mandor Line/Pemantau Jaringan (Sutt/ Sutet) dan Ispeksi Sutm & Gardu Distribusi, Survey / Mapping Data Jaringan (Transmisi dan Distribusi Data Pelanggan), Call Center, Pelayanan Pelanggan (Costumer Informasi System), Operator Pembangkit, Operator Gardu Induk, Operator Distribusi, Pemeliharaan Pembangkit, Pemeliharaan Transmisi, Pemeliharaaan Gardu Induk, Pemeliharaan Distribusi/ Penanganan Gangguan, Tusbung Dan P2TL. Lima diantaranya sudah masuk jenis pekerjaan sebagaimana diatur UU Ketenagakerjaan.

Terhadap hal tersebut, terang Mokhlis di ruang kerjanya, Kamis (25/7), Disnakertrans NTB bersama Komisi IV DPRD NTB 7 Desember 2012 lalu, telah melaksanakan kunjungan kerja, mendesak pihak Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk mengadakan koordinasi di tingkat pusat.

Hasilnya, Komisi IX DPR RI yang dikomandoi langsung Ketuanya, Dr. Ribka Ciptaning memfasilitasi langsung masalah ketenagakerjaan outsourching khususnya yang ada di PT. PLN Persero Wilayah NTB. Kesepakatanpun telah mengerucut, dimana PLN Wilayah NTB menyepakati ketentuan yang dapat diselesaikan langsung oleg General Manger di wilayah, akan ditampung langsung. Sementara untuk kebijakan yang ketentuannya diputuskan di Direksi, akan dikomunikasikan kembali dengan PLN pusat. ‘’Hal-hal semacam ini yang akan terus kita awasi, karena batas outsourching itu maksimal dua tahun dan dapat diperpanjang satu tahun. Apalagi masih banyak pekerja outsourching kita mendapat upah di bawah UMP,’’ terangnya.

Tidak ada larangan untuk penerapan sistem outsourching, tetapi semua perusahaan yang termasuk BUMN dengan operasional di wilayah Provinsi NTB, salah satunya di sebut Bank Rakyat Indonesia (BRI) agar lebih memperhatikan sistem ketenagakerjaan outsourching. Jika masih memungkinkan pekerja outsourching diharapkan dapat diberikan legitimasi job yang pasti dan berkesinambungan.(bul/*)

Halaman 5

Dari Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk Pelajar SMA/SMK Tahun 2013 oleh Dinas PU Povinsi NTB di Kabupaten Lombok Utara

(Suara NTB/ist)

SEMANGAT - Roadshow Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk pelajar SMA/SMK tahun 2013, dilaksanakan di Aula Dikpora Kabupaten Lombok Utara, Kamis 25/7. Tampak para sosialitator dengan penuh semangat memberikan pemaparan masing-masing materinya. dari kiri kekanan : Mulyadi Gunawan, S.Hut, Irwansyah,ST., L.Agus Jasmawadi,ST., dan Indrapati, ST.,MM.

41 Bakal Calon Anggota DPD RI Dapil NTB Masuk DCS Mataram (Suara NTB) Sebanyak 41 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI daerah pemilihan (dapil) NTB masuk menjadi daftar calon sementara (DCS) yang ditetapkan KPU RI. Pengumuman DCS ini berlangsung dari tanggal 24-26 Juli dan diumumkan oleh KPU RI melalui media massa nasional dan situs resmi KPU RI. ‘’41 nama sudah masuk DCS termasuk Wagub NTB (Badrul Munir),’’ sebut Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Sebelum penetapan DCS oleh KPU, sebelumnya KPU RI bersama KPU Provinsi melakukan rapat untuk sinkronisasi terkait data calon anggota DPD. ‘’KPU Pusat menganggap apa yang

sudah disampaikan KPU Provinsi itu 100 persen sudah memenuhi kriteria. Artinya standar atau kriteria yang digunakan KPU Provinsi pada saat verifikasi dan klarifikasi itu sudah dianggap tepat oleh KPU Pusat,’’ terangnya.

Setelah pengumuman DCS, mulai tanggal 26 Juli diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan tanggapan terkait bakal calon anggota DPD RI yang tercantum dalam DCS. Tanggapan tersebut disampaikan secara tertulis ke KPU RI karena penetapan DCS dan DCT (Daftar Calon Tetap) adalah kewenangan KPU RI. Mekanisme penyampaian tanggapan sama dengan penyampaian tanggapan DCS calon legislatif.

Pascapenerimaan tangga-

pan masyarakat, akan ada kesempatan untuk melakukan klarifikasi ke bakal calon yang mendapatkan tanggapan dari masyarakat. ‘’KPU RI akan melakukan klarifikasi melalui KPU Provinsi dan hasilnya akan disampaikan KPU Provinsi ke KPU RI,’’ jelas Darmansyah. Ia menegaskan segala keputusan untuk meloloskan atau mencoret bakal calon adalah kewenangan KPU RI. Tidak diumumkannya DCS ini melalui media lokal merupakan wilayah kebijakan KPU RI. ‘’Ini soal administrasi saja. Prinsipnya ketika diumumkan secara nasional, sudah berlaku semua.

Di masing-masing website KPU Provinsi juga akan masuk data itu,’’ tandasnya. (yan)

Tersangkut Masalah Hukum

Kepala Daerah Bisa Langsung Diperiksa Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Admnistrasi Pemerintahan Setda NTB, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH mengungkapkan, kepala daerah baik itu bupati/walikota yang diduga tersangkut masalah hukum saat ini bisa langsung diperiksa oleh aparat penegak hukum tanpa harus menunggu izin pemeriksaan dari Mendagri. Tetapi, untuk izin pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota masih tetap harus mendapatkan izin dari gubernur atau Mendagri jika itu adalah anggota DPRD provinsi.

“Dulu memang bupati dan walikota kalau dipanggil oleh penegak hukum itu harus ada izn dari menteri. Tetapi kalau sekarang sudah tidak ada. Silahkan saja itu penegak hukum melanjutkan pemeriksaan kepala daerah. Cuma yang masih itu adalah pemeriksaan anggota DPRD kabupaten/kota itu harus ada izin pemeriksaannya dikeluarkan oleh gubernur,”ujar Sajim dikonfirmasi di Mataram, Rabu (25/7) kemarin.

Dikatakan, aturan tersebut sudah berlaku sejak dua atau tiga tahun terakhir. Anggota

DPRD kabupaten/kota terkait dengan penegakan hukum apakah dipanggil untuk memberi keterangan sebagai saksi atau tersangka itu harus mendapatkan izin dari gubernur.

Namun, katanya, jika anggota DPRD provinsi maka izin pemeriksaannya baik sebagai saksi maupun tersangka dikeluarkan oleh Kemendagri. ‘’Tetapi kalau kepala daerah seperti bupati/walikota tidak masalah, tinggal dipanggil saja langsung untuk memberikan keterangan,” pungkasnya. (nas)

Aksi Mogok, Bupati KSB Instruksikan Agar Diselesaikan Taliwang (Suara NTB) Aksi mogok kerja ratusan karyawan PT Prasmanindo Boga Utama (PBU) nampaknya mulai mendapat atensi serius dari Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM. Orang nomor satu di KSB ini menginstruksikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) setempat untuk mengambil langkahlangkah strategis sesuai kewenangan pemerintah agar persoalan tuntutan karyawan terhadap perusahaan tempatnya bekerja segera terselesaikan.

“Tadi pagi saya sudah menghadap ke beliau (bupati, red). Dan beliau minta agar segera dicari jalan keluarnya untuk menyelesaikan persoalan di PT PBU itu sesuai dengan fungsi pemerintah,” jelas kepala Disnakertans KSB Abdul Hamid, M.Pd kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Tak hanya meminta segera diselesiakan, bupati juga menekankan agar proses penyelesaian per-

soalan antara PT PBU dengan para karyawannya itu tidak dilimpahkan ke pihak-pihak lain. Seperti misalnya sesuai permintaan manajemen PT PBU agar dalam rangka mediasi, Disnakertans melimpahkannya ke Disnakertransi NTB. ‘’Jadi beliau inginnya diselesaikan di sini. Tidak harus kemudian dilimpahkan ke provinsi hanya karena kita tidak punya tenaga mediator,” ungkap Hamid.

Dijelaskannya, bupati dalam instruksinya menyampaikan pemerintah KSB tidak menginginkan adanya aksi mogok kerja seperti yang dilakukan para karyawan PT PBU sekarang ini. Sebab bagaiamana pun tindakan tersebut tidak hanya berdampak kerugian bagi perusahaan tetapi juga bagi para karyawan sendiri. “Makanya bupati juga meminta kepada saya agar memberikan pencerahan kepada para pekerja agar tidak seterusnya mengabil jalan itu (mogok, red),” ujarnya.

BPK Temukan Banyak Perjalanan Dinas Fiktif Dari Hal. 1 Kepala BPK NTB, Eldy Mustafa, SH, MH membenarkan terkait banyaknya temuan SPPD fiktif itu. Ini setelah pihaknya mengecek langsung ke maskapai penerbangan. ‘’Setelah kami periksa, ternyata pejabat yang melakukan perjalanan dinas itu tidak ada,’’ kata Eldy ditemui di ruangannya, Kamis (25/7).

Dalam audit kegiatan aparatur pemerintah yang menggunakan dana APBD, pihaknya saat ini lebih detail melakukan pemeriksaan. Khususnya untuk perjalanan dinas, tim auditor mengecek sampai pada manifest pesawat. Dari data itu, bisa dipastikan, mana pejabat, baik eksekutif maupun legislatif yang melakukan perjalanan dinas atau tidak.

Didampingi Kepala Sekretariat I Putu Wisudantara, SE, MM dan Kepala Sub Auditoral Nelson Ambarita, SE, MM, AK,

menurutnya, ada beberapa fakta sehingga perjalanan dinas itu menjadi fiktif.

Disebutnya, ada yang tidak berangkat sama sekali namun mampumenunjukkanboardingpassdan tiket, namun setelah diperiksa di manifest, tidak ada identitas. ‘’Tapi setelah kita cek, ternyata ada yang memang berangkat, tapi pakai maskapai lain, sehingga namanya tidakmunculdimaskapaiyangada dalam SPPD,’’ jelasnya.

Dicontohkannya, ada pejabat tertentu yang tidak jadi berangkat hari H sesuai SPPD dengan alasan tertentu, namun berangkat hari berikutnya. Ada juga perbedaan maskapai penerbangan.

“Semisal, dalam SPPD harusnya dia berangkat menggunakan Garuda, tapi karena keberangkatannya tertunda, ia harus menggunakan Lion Air, seperti itu contohnya,’’ terang Eldy.

Nilainya berkisar antara Rp 5 sampai Rp 10 Juta. Jumlah itu

(Suara NTB/ist)

FOTO BERSAMA - Para siswa SMA/SMK sekabupaten Lombok Utara yang mengikuti Sosialisasi Nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk pelajar SMA/SMK tahun 2013, dilaksanakan di Aula Dikpora Kabupaten Lombok Utara, Kamis 25/7, foto bersama tim pelaksana dari PU Provinsi NTB. Acara ini juga didukung oleh Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB.

per kelompok pejabat eksekutif dan legislatif yang melalukan perjalanan dinas. Jumlah itu menurutnya relatif tidak terlalu besar, sehingga rekomendasi dari LHP yang diserahkan kepada gubernur, bupati dan walikota se NTB beberapa waktu lalu, meminta dana itu dikembalikan.

Hasil evaluasi terakhir pihaknya, dana-dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah. ‘’Alhamdulillah, pejabat pejabat disini (NTB, red) kooperatif, ketika ada temuan semacam ini, mereka langsung mengembalikan,’’ terangnya. Inilah yang membuat pihaknya mengeluarkan keputusan, tidak memungkinkan untuk menindaklanjuti ke penegak hukum.

Ke depan ia yakin, SPPD fiktif semacam ini akan semakin berkurang, dengan makin tingginya kesadaran para pejabat untuk tertib administrasi. Sistem SPPD saat ini juga memungkinkan memperketat pelaporan. (ars)

Digelar Dialog Publik

Toleransi Beragama, Upaya Mewujudkan Kondusivitas Daerah Mataram (Suara NTB) Keragaman merupakan bagian dari realitas kehidupan yang kita ‘hirup’ sejak terlahir ke dunia ini. Keragaman ada pada setiap aspek dari kehidupan. Tak satu pun dapat menyanggah kenyataan bahwa keragaman merupakan realitas yang diatur oleh Tuhan Yang Maha Berkehendak.

“Tapi kenyataannya, berbagai masalah muncul di tengah-tengah masyarakat di mana keragaman menjadi alasan bagi tindakan diskriminatif dan intoleransi. Dari waktu ke waktu, masalah keragaman muncul dengan kedalaman dan jangkauan yang beragam.

Sepertinya, masalah keragaman seusia dengan sejarah manusia,” kata Samsul Hasan Basri, Direktur Bumi Gora Institute, terkait dengan tema yang diangkat dalam dialog public, Sabtu (27/7).

Di NTB, dalam satu dekade terakhir masalah-masalah keragaman muncul dengan skala yang beragam. Mulai dari masalah-masalah yang menjadi isu nasional hingga masalah-masalah yang bersifat laten dan dipandang bagian dari dinamika kehidupan sosial. Sayangnya, ia melihat hingga saat ini tidak tampak adanya usaha sistematis dalam penyelesaian masalahmasalah tersebut. Bahkan umumnya gejala-gejala masalah tersebut dibiarkan ‘menguap’ dengan akar-akar masalah yang diabaikan dan sewaktu-waktu memunculkan masalah baru. ‘’Salah satu contoh kasus adalah pengucilan dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah di Dusun Ketapang, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Pada 4 Februari 2006 terjadi kekerasan dan pengusiran terhadap warga Ahmadiyah yang memaksa mereka mengungsi di Asrama Transito Mataram sampai sekarang dengan ekonomi seadanya dan sampai sekarang warga Ahmadiyah tidak ada kepastian hokum,”

Lidik Proyek Rumput Laut di Mataram Dari Hal. 1 ‘’Sebagai bahan puldata dan pulbaket, tentu kami akan meminta dokumen. Ini merupakan tahapan lanjutan setelah tim turun lapangan,’’ kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Kamis (25/7).

Dokumen yang dibutuhkan itu, diantaranya kontrak dengan rekanan, realisasi atau pelaksanaan proyek kepada 10 kelompok nelayan itu. Diketahui dokumen dokumen dimaksud, masih diminta ke pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dari Hal. 1 Kalau memang rekomendasinya demikian, maka harus dilaksakan,’’ ujar Nelson. Pihaknya tinggal menunggu laporan dari DKP terkait realisasi atas penarikan kembali dana jaminan itu.

Sebelumnya, BPK telah mengaudit penyaluran dana Swamitra dari DKP melalui Bank Bukopin tersebut. Audit dilakukan per Tanggal 15 Agustus 2011 lalu.

Dari temuannya, BPK menyimpulkan itu bermasalah, sehingga meminta bantuan itu dievaluasi.

Sementara itu, dalam pernyataan terpisah, Koordinator Posko Pemantau Peradilan NTB,

Ahyar Supriadi, SH menyesalkan sikap kalangan DPRD NTB. Ini terkait pernyataan anggota Dewan setempat, Mori Hanafi yang akan menggelar pertemuan lengkap, antara DKP, Bukopin dan KSU ‘’Mina Algae Bersaing’’ untuk membahas rumusan akhir penyelesaian persoalan itu.

Menurut Ahyar, mestinya Dewan konsisten dengan pernyataan sebelumnya,yangakanmendorong kasusinikepenegakhukum.‘’Dulu, Dewan memberi dukungan politis, dengan membuka jalan kepada penegak hukum untuk mengusut kasus ini. Nah, jika sekarang justru menempuh langkah langkah persuasif, ini kan tidak sesuai se-

mangat awal untuk penegakan hukum terhadap masalah di pemerintahan,’’ kritik Ahyar.

Jika spirit awal Dewan untuk mendesak penegak hukum untuk turun tangan, mestinya bisa lebih dariitu.Setidaknyamemberidukungan data kepada Kejaksaan atau Kepolisian sebagai bahan puldata dan pulbaket. Jika ini bisa ditunjukkan legislatif, Ahyar menilai semangat pemberantasan korupsi jugaadadikalanganlegislatif.‘’Tapi kalau perkembangannya seperti ini, hanya dalam bentuk pertemuan untuk penyelesaian secara persuasif, saya ragu ada semangat pemberantasan korupsi di kalangan Dewan,’’ kritiknya lagi. (ars)

BPBD Kota Mataram. ‘’Tapi saya belum tahu apakah data itu sudah diserahkan atau belum,’’ kata Sutapa.

Dipastikannya, tim sudah turun beberapa waktu lalu untuk memeriksa fisik proyek di sepanjang Pantai Ampenan, dari Ampenan Utara sampai Ampenan Selatan tersebut. Tim juga sudah mengantongi info awal kelompok kelompok nelayan penerima, termasuk kontrak dengan rekanan senilai Rp 1,4 miliar. ‘’Sprint lidiknya sudah turun, sekarang tim masih bekerja,’’ terangnya. (ars)

Masyarakat Bisa Melapor Dari Hal. 1

Dukung Langkah DKP, Sikap Dewan Disesalkan

katanya.

Di samping itu juga, janji Pemda Lombok Barat (Lobar) untuk membeli tanah milik warga Ahmadiyah di Gegerung sampai hari ini belum ada realisasinya. Justru Pemda Lobar menyerahkan masalah Ahmadiyah untuk diselesaikan oleh Pemprov NTB. ‘’Sayang, sampai saat ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah propinsi,” katanya.

Apa yang dialami warga Ahmadiyah sejak 2004 sampai sekarang sangat kontradiktif dengan pembukaan UUD 1945 RI mengenai hak dan kewajiban warga Negara Republik Indonesia, seperti yang tercantum pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1.

“Melihat gejala ini kita patut waspada, karena hal ini bisa menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Gejala seperti ini sangat cepat akan menjadi konflik karena yang menjadi sumbu gejala seperti ini adalah masalah akidah seseorang, sehingga akan mengganggu stabilitas daerah bahkan stabilitas bangsa,” bebernya.

Solusi SKB tampaknya tidak dapat secara tuntas menyelesaikan akar persoalan, sehingga perlu dialog dan komunikasi intens agar masyarakat merasa nyaman dalam menjalankan ajaran agamanya masing-masing dan tidak ada yang merasa terzolimi yang mengatasnamakan hak azazi manusia.

Mengangkat tema itu, “Mengupas Konsep Toleransi Beragama: Upaya Mewujudkan Kondusivitas Daerah”, sebagai upaya mencegah, menanggulangi, dan meredusir berkembangnya sikap dan tidakan radikal antarumat beragama. Tujuannya, memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai ajaran-ajaran Islam yang terbuka, rahmatan lil ‘alamin, serta membangun kesadaran individu, kelompok, dan lembaga/ormas Islam untuk mengaplikasikan nilai-nilai Islam dan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (ars)

dengan harapan ada kesadaran dari masyarakat untuk ikut mencermati kegiatankegiatan pemerintahan, baik berupa fisik maupun administasi. ‘’Misalnya, ketika melihat proyek tertentu, ada kecurigaan proyek itu bermasalah, laporkan kepada kami. Tapi tentu saja, datanya harus lengkap agar jangan mengada ada,’’ kata Eldy.

Dokumen dari masyarakat itu, akan sangat membantu pihaknya dalam mengaudit setiap pengelolaan keuangan di setiap entitas, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

Selama ini yang bisa dilakukan jajarannya, sesuai

kewenangan dalam Undang Undang tentang BPK, adalah audit sampling. ‘’Misalnya, dalam satu entitas, ada 100 item yang harus kami audit.

Dari 100 itu, kami hanya sampling pada 10 item, nah yang 90 ini kami perlu masukan dari masyarakat,’’ tegasnya.

Jika ada data dari masyarakat, maka audit lanjutan sangat memungkinkan bisa dilakukan untuk menemukan fakta baru terkait proyek atau kegiatan pemerintah lainnya. Selama ini, kerana laporan yang dibuka itu sudah efektif. Ada beberapa laporan yang sudah masuk. Diantaranya ada yang sudah ditindaklanjuti. ‘’Ada, sudah ada laporan yang sedang kami proses sampai saat ini,’’ pungkasnya. (ars)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Halaman 6

Ritual Ketulusan Puasa Anggota Dewan Mesti Beri Contoh MENJADI wakil rakyat, baik di daerah hingga pusat adalah impian sebagian besar masyarakat. Apalagi, wakil rakyat (DPRD kabupaten/kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI) ‘’dimanjakan’’ dengan banyaknya fasilitas serta tunjangan yang disediakan pemerintah. Mulai dari dana aspirasi, tunjangan reses, tunjangan perumahan dan sederet tunjangan dengan jumlah yang tidak sedikit.

Bagi yang pernah menjadi wakil rakyat tentu pernah merasakan bagaimana enaknya menerima tunjangan dan gaji dalam jumlah besar. Mereka tentu ingin tetap bertahan sebagai wakil rakyat dengan kembali mencalonkan diri pada pemilihan berikutnya. Meski saat pencalonan harus menggunakan kendaraan partai politik (parpol) yang berbeda saat mengikuti pemilihan sebelumnya.

Namun, ketika akan maju lagi sebagai calon wakil rakyat untuk periode berikutnya melalui parpol lain, sementara parpol pengusung sebelumnya tidak lolos di KPU, mereka sepertinya enggan mundur.

Mereka ingin tetap duduk di gedung parlemen sampai periode keanggotaan di parlemen sudah berakhir. Sementara dalam ketentuan yang baru, wakil rakyat yang mencalonkan diri melalui parpol lain harus mengundurkan diri di parlemen.

Permasalahan inilah yang mengemuka di seluruh DPRD di Indonesia. Di mana, banyak wakil rakyat yang mencalonkan diri dari partai lain enggan mundur, padahal batas waktu toleransi yang diberikan sampai penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) sudah dekat. Tak salah kemudian, KPU Kota Mataram seperti disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Agus Zaeroni, mengancam bakal calon legislatif dari anggota DPRD akan dicoret dari DCT, jika belum menyerahkan surat pengunduran diri.

Sikap tegas yang ditunjukkan KPU Kota Mataram ini harus diikuti dengan bukti dan tindakan tegas. Jangan sampai apa yang disampaikan tersebut hanya gertak sambal dan tidak ada tindakan apa-apa. Hal ini penting agar wakil rakyat yang mencalonkan diri tersebut segera menyerahkan surat pengunduran diri, sehingga calon penggantinya cepat dilantik.

Semestinya, para wakil rakyat yang mencalonkan diri kembali ini harus menunjukkan sikap teladan pada para konstituennya. Jika mereka tetap ngotot bertahan sebagai wakil rakyat tanpa mau mundur akan menimbulkan image negatif mengenai kinerja mereka selama duduk di gedung Dewan. Sementara di satu sisi, pada Pemilu 2014 mendatang mereka mengharapkan simpati besar dari masyarakat agar memilihnya, sehingga mampu meraih suara terbanyak dan bisa kembali merasakan besarnya tunjangan atau gaji yang diterima.

Namun, semuanya tergantung pada masyarakat sebagai pemilih. Tentunya, pemilih akan lebih selektif memilih calon wakil yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di gedung Dewan. Para pemilih tidak menginginkan wakil-wakil yang sudah dipilih hanya sebatas memberikan janji tanpa ada realisasi. Dalam arti, wakil rakyat yang telah dipilihnya hanya memperjuangkan kepentingan pribadi atau partainya semata. Sementara kepentingan rakyat hanya menjadi bahan komoditi untuk mendapatkan kepentingan pribadi. Untuk itu, kita mengharapkan, anggota Dewan yang terhormat bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

Termasuk, mengundurkan diri dengan baik, ketika mencalonkan diri melalui parpol berbeda. (*)

Kecuali pada ibadah mahdhah yang sudah tertera tatacara kaifiatnya, ada pusparagam cara orang beribadah sosial (ghairu mahdhah).

Semuanya tertuju pada keikhlasan, yang sungguh sulit (setidaknya, untuk ukuran awam) dimengerti makna interpretasinya. Ikhlas atau ketulusan bukanlah bersandar pada makna interpretasinya belaka, namun lebih pada makna empiriknya.

Sebab ketulusan adalah ilmu empirik yang lebih dominan daripada ilmu teoritiknya.

ULUS-tidaknya seseorang, tak dapat diukur oleh orang lain secara kasat mata.

Ketulusan diukur pada dampak ibadah sosial yang dilakukannya. Seorang yang berpuasa, tak dapat dijustifikasi bahwa seseorang itu diterima puasanya ataukah tidak, hanya dengan tak makan dan tak minum, atau dengan pemberitahuan ikhlas berpuasa berulangulang. Bisa saja yang tak mengatakan berpuasa, namun sesungguhnya berpuasa memiliki ketulusan berpuasa yang lebih pada takaran awam. Ketulusan adalah ilmu spiritual sosial: ilmu “langit” yang dilaksanakan di “bumi”.

Adapun yang banyak kita dengar mengenai faedah berlipat ganda, pada kelipatan berhingga dalam beramalsosial, tentu saja memberikan sugesti bagi siapa saja yang ingin meritualkan amalan tersebut. Sampai disini, bila ketulusan mengukurnya, maka apakah dengan imingiming ganjaran pahala yang berlipat ganda, kemudian seseorang terdorong untuk beramal sosial? Meskipun landasan matan dan sanad qur’an atau hadits, telah begitu jelas mengkonfirmasi siapa yang beramal sosial akan diganjar dengan pahala. Namun memberi dan menerima amalan sosial tersebut bukanlah ditakar pada kenominalan jumlah. Melainkan pada ketulusan atas amalan sosial dan peruntukkannya.

Bahwa kemudian, adanya amalan sosial jauh lebih baik dan (memang dianjurkan) daripada tak beramal.

Seidem dito dengan itu, pada hal tertentu puasa merupakan ritual ketulusan, selain ritual

Oleh

Mujaddid Muhas, M.A* (Kolumnis)

”

Bisa saja yang tak mengatakan berpuasa, namun sesungguhnya berpuasa memiliki ketulusan berpuasa yang lebih pada takaran awam. Ketulusan adalah ilmu spiritual sosial: ilmu “langit” yang dilaksanakan di “bumi”. kewajiban. Ibadah puasa menghadirkan komitmen hakiki antara yang mewajibkan dan yang menjalankannya. Antara seseorang yang menjalankan ibadah puasa dengan Sang Khaliq yang menilainya langsung tanpa hijab, tanpa perantara.

Saking utamanya, tak ada yang mengetahui pasti, seseorang berhasil memenuhi kaifiat puasa.

Dampak sosialnya lebih nyata, seseorang berpuasa dengan ketulusan ataukah berpuasa karena sekadar kewajiban.

Berbagai hal yang boleh kemudian tak dibolehkan, dan beragam kesenangan ditunda pada saat yang ditentukan, diatur oleh kaifiat puasa. Budayawan Emha Ainun Nadjib menggambarkannya dalam bentuk opsi ya dan tidak. “Puasa adalah pilihan atau keharusan untuk ‘tidak’ atas sesuatu yang sewajarnya ‘ya’.

Atau sebaliknya: keputusan untuk ‘ya’ terhadap sesuatu yang halal untuk ‘tidak’.” (2012: 3).

Hanya pada orang berpuasa dan Sang Khaliqlah, komitmen tulus menjalankan puasa dibentangkan. Persoalan diterima ataukah tidak, kita serahkan pada kuasa Ilahi Robbi.

Dalam perspektif ini, penulis melogika puasa sebagai ritual personal dan ritual kolegial.

Pertama, ritual personal.

Berurusan pada ritual implementasi komitmen terhadap kewajiban untuk berpuasa bagi yang sehat dan terpenuhinya syarat-syarat berpuasa. Sebab, ada pula orang yang tak berpuasa, tidak mampu atau tak terpenuhinya kaifiat puasa

secara alamiah yang bukan kehendaknya. Semisal pada orang yang sakit yang diberikan dispensasi, menurut takaran dan kaifiat puasa.

Kedua, ritual kolegial. Beririsan pada dampak sosio-humanisme puasa. Melalui puasa, pikiran dan sanubarinya, terkoneksi pada kemampuan menyelami perasaan orang-orang yang “berpuasa tiap saat” oleh siklus kehidupannya yang tak berpunya. Saban hari mesti dominan menahan lapar dan dahaga, dengan segala kekurangan yang menghimpitnya.

Terhampar pada keseharian kita. Namun keterpaksaan berpuasanya, membuahkan ganjaran dari Sang Khaliq.

Lapar dan dahaga pun bila dipuasakan ada ganjarannya, kira-kira demikian.

Sedangkan bagi orang berpuasa Ramadhan, dianggap istimewa. Singkatnya, kita bisa turut merasakan orang yang berpuasa, baik pada Ramadhan maupun di luar Ramadhan. Ritual kolegial puasa dengan berbagai ritual lainnya membentuk sirkulasi kolektif. Semisal sederhana saja, tampak pada deretan kuliner berjejer sore-sore dan tradisi ngabuburit bareng-bareng. Belum termasuk ritual lainnya sebagai peneguh keimanan perenial yang terkadang dinamis-fluktuatif.

Cendekiawan Nurcholish Madjid menyatakan keimanan perenial yang kerap disebutnya sebagai keimanan inklusif.

“Iman membuat orang menjadi rendah hati atau tawadhu, bersedia melakukan musyawarah

dengan sesamanya. Dia tulus untuk kemungkinan menerima kebenaran orang lain dan mengakui kesalahan diri sendiri.

Dalam bahasa modern, seorang yang beriman tidak akan menjadi diktator, despot, tiran, totaliter, atau sebangsanya, melainkan menjadi demokratis dan egaliter (berfaham kesamaan asasi semua orang).” (1994: 127).

Puasa memberikan pemahaman bahwa pengaturan saat sirkulasi logistik saja, belumlah melengkapi logika puasa yang luas dan komprehensif. Puasa mempekakan kita, bahwa ada orang lain dan mungkin, jumlahnya kian banyak, tak punya siklus logistik yang teratur. Saat lapar dan dahaga, saat kenyang dan lega, pada bulan-bulan di luar Ramadhan. Kesemuanya bermuara pada perasaan turut menerpa, ketika semua orang tak dihadirkan pada suasana dan siklus logistik yang sama.

Turut merasakan bahwa puasa dari sisi logistik, dapat melatih sanubari kita. Merasakan hal-hal yang tak dirasakan pada saat tak berpuasa. Pun demikian, tulus-tidaknya ritualan puasa, putusan tetap ada pada Sang Khaliq. Minimal, berpuasa menyehatkan.

Demokratislah, egaliterlah.

BPK temukan banyak perjalanan dinas fiktif Agar menjadi shock therapy, harus diproses hukum

*** Gubernur keluarkan izin pemeriksaan 40 anggota Dewan Banyak tersangkut hukum, rakyat harus cermat memilih wakilnya

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Halaman 7

Ekspor Jambu Mete SALAH satu perusahaan yang beroperasi di Semarang, bekerjasama dengan investor Jepang akan menampung seluruh produksi jambu mete dari NTB untuk dieskpor.

PT Java Tokohu Industries yang bergerak di bidang Manufacture of Friction Dust telah melakukan koordinasi dengan BKPM-PD NTB dalam hal investasi.

“Pertemuan sudah dilakukan antara PT. Java Tokohu Industries dengan BKPM-PD NTB. ‘’Dishub diminta untuk memfasilitasi ketersediaan infrastruktur pendukung ekspor,” terang Kasi Kepelabuhanan Dishubkominfo Provinsi NTB, Drs. M. Arifin di kantornya, Kamis (25/7).

Arifin menyebut, perusahaan tersebut meminta ketersediaan sarana berupa kontainer. Dengan kebutuhan yang diminta mencapai 40 kontainer dalam sebulan bisa disiapkan daerah untuk pengiriman jambu mete tersebut.

Hanya saja, permintaan tersebut belum dapat dipenuhi lantaran kontainer yang mampu dipenuhi di pelabuhan Lembar khususnya hanya sebanyak 20 buah.

“Tetapi untungnya komitmen perusahaan ini, dia mau mendatangkan langsung kontainer sebanyak kekurangannya dari Jawa. Kerjasama ini nampaknya akan terlaksana secepatnya,” tambahnya.

PT. Java Tokohu Industries disebut telah lama melirik potensi jambu mete yang ada di dua kabupaten utamanya, kabupaten Lombok Utara dan di Calabai, Dompu. Bahkan perusahaan ini sendiri telah terlibat langsung pada saat penanaman dan pengembangan jambu mete di semua titik di Provinsi NTB. Sehingga perkembangan dan potensinyapun sudah cukup diperhitungkan.

Jambu mete yang dianggap berkembang besar di daerah ini rencananya akan dijadikan makanan olahan, sekaligus dijadikan bahan baku untuk membuat minyak. Harapannya kesiapan perusahaan tersebut kedepan akan semakin meningkatkan hasil dan pendapatan petani jambu mete.

Selain melakukan ekspor, PT. Java Tokohu Industries akan berinvestasi langsung dalam bentuk mendirikan pabrik pengolahan di NTB. Di mana lokasi mendirikan pabrik pengolahan itu sedang dipetakan.

“Per usahaan ini sudah cukup serius.

NTB dijadikan basis utamanya karena ke depan perluasan sayap usahanya akan menyasar NTT,” demikian Arifin. (bul)

(Suara NTB/ist)

KAPAL PESIAR – Kapal pesiar mewah yang kerap membawa rombongan wisatawan dari luar negeri, selama ini tidak dapat nyandar di dermaga Lembar. Kapal mewah sejenis Rotterdam ini dalam waktu dekat akan bisa nyandar di Pelabuhan Tawun, Lobar, yang konstruksinya saat ini sudah mulai dibangun.

Proyek Pelabuhan Pariwisata Tawun Mulai Dibangun Giri Menang (Suara NTB) Untuk menunjang pengembangan pariwisata di Lombok Barat, khususnya di daerah Sekotong, pemerintah pusat melalui Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) membangun proyek pelabuhan khusus pariwisata dengan nilai Rp 14,2 miliar. Pelabuhan Tawun ini diharapkan mampu melayani singgahnya kapal pesiar yang sejauh ini nyandar di pelabuhan Lembar dan belum memiliki tempat sandar khusus.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Lobar, H. Akhmad Saikhu, Kamis (25/7). “Proyek pelabuhan Tawun itu dari KPDT, nilainya 14,2 miliar sudah mulai dikerjakan,” ungkap Saikhu.

Dikatakan, proyek itu merupakan proyek KPDT untuk

menunjang keberadaan dermaga Tawun yang sudah dibangun. Pelabuhan ini dibangun bersebelahan dengan dermaga ini. Proyek ini sendiri dikerjakan oleh pusat, mulai dari proses tender dan kontrak dikerjakan di pusat.

Saat ini, proyek ini sudah ada pelaksana dari Surabaya den-

gan kontrak Rp 14,2 miliar.

“Kalau kita terima jadi,” ujarnya.

Target pengerjaan proyek ini kata mantan Camat Labuapi ini, enam bulan ke depan sudah jadi. Setelah jadi, proyek ini diserahkan ke instansi berwenang untuk mengelolanya, dalam hal ini

M. Arifin

(Suara NTB/bul)

Kinerja Distributor Hambat Operasional Pelabuhan

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB FINANCE

ACCESORIES

EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

TOKO MAINAN

LAUNDRY

PETS SHOP

BATIK

Mataram (Suara NTB) Tersendatnya operasional pelabuhan yang kerap mengakibatkan terjadinya antrean lama kapal barang perlu mendapat perhatian khusus. Jika solusi perluasan pelabuhan berlum terealisasi dalam waktu dekat, salah satu langkah yang dapat dilakukan yakni melakukan koordinasi dengan para Distributor (lini II) agar memperpanjang jam kerjanya, guna memperlancar arus keluar masuk barang dari dalam dan luar daerah.

“Kuncinya sekarang ada di Distributor. Mereka biasanya menerapkan sistem kerja hanya sampai pukul 17.00, dua ship.

Dari 24 jam hanya 10 jam yang digunakan. Setelahnya gudang ditutup. Hal ini yang menyebabkan pekerjaan bongkar - muat juga mandek. Akibatnya satu kapal ada yang sampai 15 hari antre untuk bongkar muat,” terang Kepala Bidang Hubungan Laut, Dishubkominfo Provinsi NTB, Drs. Tumiran didampingi Kasi Angkutan Laut, Surya Musadik di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Pada lini II, operasional gudang dapat diperpanjang wa-

Tumiran

(Suara NTB/bul)

laupun tak sampai 24 jam.

Dalam sehari bongkar - muat pelabuhan dihitung tuntas sebanyak 300 ton barang. Apalagi diterapkan sistem kerja selama 24 jam, menurutnya tidak akan menimbulkan antrean kapal yang memakan waktu lama. Arus distribusi segala jenis komoditipun dijaminnya akan lancar guna mempercepat pergerakan laju ekonomi daerah serta menekan laju inflasi.

Kemungkinan, menurutnya distributor tak menerapkan sistem kerja III ship karena akan berakibat pada pen-

ingkatan pembiayaan. Selain itu, lancarnya pendistribusian barang secara tidak langsung akan berimbas pada ketersediaan stok dalam jumlah banyak. Sehingga secara bisnis tak memberi keuntungan lebih.

Tumiran menyebut, kendala lainnya adalah kurangnya tenaga kerja mau menerapkan jam kerja III ship, atau 24 jam. Hal itu menjadi keterbatasan tersendiri secara teknis pada setiap proses bongkar - muat di pelabuhan.

Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan sistem kerja 24 jam dipelabuhan dan gudang. Jika memungkinkan, harus ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur kebijakan kerja dan operasional gudang distributor.

“Bisa saja diatur kalau ada Perdanya. Kalau tenaga kerja dalam daerah tidak bersedia mengikuti ketentuan kerja tersebut, bisa didrop para pekerja dari luar,” tambahnya.

Infrastruktur pelabuhan lanjutnya sangat mendesak untuk dilakukan perluasan.

Hal ini akibat dari semakin tingginya aktivitas kapal, khususnya di pelabuhan Lembar, Lombok Barat. (bul)

Dishub. Keberadaan pelabuhan ini akan menghubungkan dengan daerah wisata, khususnya gili di daerah itu.

Pelabuhan Tawun terletak di Desa Tawun Kecamatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat. Perjalanan dari Mataram ke Pelabuhan Tawun memakan waktu kurang lebih 1,5 jam menggunakan kendaraan roda empat. Pelabuhan Tawun itu adalah tempat penyeberangan jika ingin ke Gili Nanggu, Gili Sudak dan lain-lainnya. Biaya menyeberang ke Gili Nanggu dari Pelabuhan Tawun, Sekotong sebesar Rp 120 ribu pergi dan

Rp.200 ribu PP (pergi pulang) untuk enam orang.

Di pelabuhan ini tersedia 30 armada kapal nelayan berupa boat yang siap mengantar wisatawan ke Gili Nanggu, Sudak, Tangkong dan Kedis dengan penyeberangan sekitar 15 menit.

Jika ingin melakukan wisata keliling keempat gili (Nanggu, Sudak, Tangkong, Kedis) tinggal menambah kocek Rp 50 ribu dari biaya normal menyeberang tersebut. Kapal juga bisa disewa atau dicarter maupun ikut jadwal reguler/perorangan tapi perlu menunggu penuh. (her)

Pemprov Siapkan Desain Pengembangan Hortikultura Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Distan TPH) saat ini sedang menyiapkan desain pengembangan tanaman hortikultura seluas 100 hektar di Lombok Tengah.

“Tahap awalnya sekarang ini kita buat desainnya dulu. Desainnya itu perlu disusun supaya lebih jelas kemudian tahun 2014 mendatang kita mulai pembangunannya,” kata Kepala Dinas Pertanian TPH NTB, Ir. Husni Fahri, MM dikonfirmasi di kantornya, Kamis (25/7).

Dikatakan, saat ini desain itu tengah disusun. Dipilihnya Lombok Tengah karena pemda setempat sudah siap. “Pak Bupati sudah menyiapkan lebih dari 100 hektar untuk lokasi pengembangan tanaman hortikultura itu,” terangnya.

Dijelaskan, dalam Horti Park tersebut nantinya akan dilengkapi dengan berbagai infrastruktur pendukung seperti outlet-outlet dan tempat pengolahan hasil produk hortikultura.

Di dalamnya akan ada infrastruktur yang lain juga. Orang mau lihat durian lokal, manggis dan buah-buahan lainnya bisa di sana. Kawasan tanaman sayuran juga ada.

Akhirnya bisa menjadi agrowisata, ada jogging track, outletoutlet sampai pada pengolahan hasilnya. Itu nanti menjadi sumber PAD kabupaten/kota.

Kita desain 100 hektar yang di Lombok tengah dulu tetapi sambil menunggu usulan dari kabupaten/kota yang lain. Kita ingin setiap kabupaten/kota ada hortipark sesuai dengan lokasinya.

“Pak Dirjen mendukung sekali. Mungkin awal 2014 ini tahapannya sudah jalan, harapannya kita APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten/ kota. Tinggal kita bagi-bagi tanggungjawab masing-masing.

Kita impor buah-bauhan dan sayuran, padahal sayuran kita banyak, tinggal mencari pasar saja,” katanya.

Terhadap pasar di hotel, kata Fahri, hotel itu menggunakan sistem kontrak, yakni tiga bulan baru dibayar, sementara petani butuh uang setiap hari.

Salah satu sayuran itu harganya Rp 2.000 di Bali, di sini hanya Rp 200. Karena itu diperlukan penguatan kelembagaan kelompok-kleompok tani. Kita sudah usulkan ke Bakorluh untuk rekayasa kelompok tani, di mana petani harus berkelompok.

Pembangunan Horti Park ini bertujuan terwujudnya kebun hortikultura dalam satu kawasan di bawah satu manajemen yang profesional, Meningkatkan sistem manajemen hortikultura, terwujudnya ketersediaan produk hortikultura daerah secara berkelanjutan, aman serta terjangkau oleh masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya terkendali dan teknologi berwawasan lingkungan. (nas)

HILANG

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB HOTEL

PELATIHAN

SANGGAR SENAM

RADIO

BPKB TOYOTA KIJANG SUPER LF 80 LONG DIESEL DR911AB NOKA/NOSIN: MHF 11LFDO-00019007/2L-9550793 NO.BPKB: 8837416.0 AN.PT. NAWAKARA PERKASA NUSANTARA HILANG DISEKITAR KALAN LANGKO MENUJU MATARAM STNK R2 DR2041BH NOKA/ NOSIN: MFVTAK3M16J00 1164/102EALI001211 AN. MUHAMMAD HAFID HILANG DISEKITAR WILAYAH RUMAH LING.KEL.JEMPONG BARU KEC.SEKARBELA

Halaman 8

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Tottenham Siapkan Rekor Gaji untuk Pertahankan Bale

London Tottenham Hotspur tampaknya tidak kehilangan harapan untuk mempertahankan Gareth Bale yang dibujuk dengan dana megatransfer oleh Real Madrid. Untuk memanjakan Bale, Chairman Tottenham, Daniel Levy mengambil ancang – ancang akan melipatgandakan gaji Bale di Tottenham.

Surat Kabar Inggris, Daily Mail mengabarkan, Daniel Levy akan mendobrak rekor gaji Tottenham untuk menjaga Bale dari rayuan Madrid.

Konon, besaran gaji yang akan disodorkan kepada Bale mencapai 150 ribu poundsterling

sepekan. Levy menegaskan bahwa gaji sebesar itu sepadan dengan nilai komersial yang melekat pada diri pemain berjuluk penyihir dari Wales itu.

Pemain 24 tahun itu saat ini memang menjadi ikon promosi dari Tottenham dan ia

muncul di hampir seluruh item promosi Spurs. Bahkan, Levy menganggap saat ini Bale adalah wajah dari Tottenham.

Karena pertimbangan itulah Levy tidak mau menjual Bale, setidaknya untuk musim ini. Meski demikian, ia

pun tidak menampik besarnya godaan yang diberikan oleh Madrid dengan tawaran gajinya yang mencapai 200 ribu poundsterling sepekan.

Dan tawaran itu terbukti cukup menggiurkan untuk Bale.

Apalagi, sebelumnya sejumlah surat kabar di Spanyol melansir bahwa Madrid sudah menyiapkan bujet sebesar 80 juta poundsterling sebagai dana barter kepindahannya ke klub ibukota Spanyol tersebut.

Saga transfer Gareth Bale tampaknya masih akan terus berlanjut hingga berlangsungnya pertemuan antara Bale dengan direksi Spurs yang diharapkan akan mencapai kepastian sebelum berakhirnya bursa transfer musim panas ini.

Sementara itu, Manchester United memberikan pesan yang cukup

untuk United pada pertandingan melawan AIK di Stockholm pada 6 Agustus 2013 mendatang.

Pesan tersebut tidak lain ditujukan kepada Manajer Chelsea, Jose Mourinho yang belum lama ini mengungkapkan ketertarikannya untuk mendatangkan Rooney ke Stamford Bridge. Keinginan itu bahkan diungkapkan langsung oleh The Special One dengan melayangkan tawaran resmi. (aan)

tegas untuk mempertahankan striker mereka Wayne Rooney di Old Trafford musim ini. Pesan itu disampaikan melalui akun twitter resmi mereka.

Juara Liga Inggris musim lalu itu memposting foto Rooney yang dipadukan dengan nomor punggungnya dengan tulisan yang menyebutkan bahwa ia a k a n kembali bermain

Guardiola Pimpin Bayern Taklukkan Barca

(Suara NTB/ist)

Muenchen Bayern Muenchen yang diasuh Pep Guardiola menang 2-0 saat menjamu bekas klub Guardiola, Barcelona, dalam laga persahabatan di mana Barca hanya menurunkan para bintangnya sampai babak kedua berakhir.

Kendati tidak menurunkan pendatang baru dari Brazil yang belum lama ini dikontrak, Neymar, Barca menurunkan Lionel Messi, Javier Mascherano, Adriano, Alex Song dan Alexis Sanchez sebagai pemain inti tapi hanya selama babak pertama.

Dua gol dari Philipp Lahm dan Mario Mandzukic yang diciptakan pada babak pertama cukup mengantarkan juara Liga Champions League itu menang dari raksasa Catalonia itu di hadapan 71.137 penggemar Bayern di Allianz Arena.

Dengan meraih Piala Uli Hoeness yang adalah trofi untuk menghormati presiden Bayern, ini adalah piala pramusim kedua Muenchen dalam empat hari setelah memenangi final Piala Telekom hari Minggu lalu dengan skor 5-1

dari tamunya Borussia Moenchengladbach.

“Ini persiapan yang bagus untuk menghadapi Borussia Dortmund,” kata Guardiola merujuk pertandingan tandang Bayern ke Dortmund dalam rangka Piala Super Jerman hari Sabtu nanti yang adalah ulangan final Liga Champions yang berlangsung Mei. “Barcelona selalu menjadi tim yang bagus dan mereka adalah ujian yang bagus bagi kami. Kami menciptakan banyak peluang dan kami harus meningkatan sentuhan akhir kami.” Dengan 23 pemain yang ada pada skuadnya, Guardiola mengatakan akan ada kemungkinan pengurangan jumlah pemain setelah laga melawan Dortmund nanti.

Saat bertandang ke Muenchen tadi malam Barcelona seperti ingin membalas kekalahan 0-4 April lalu pada leg pertama semifinal Liga Champions di Muenchen, yang lalu disusul kekalahan 0-3 di kandangnya pada leg kedua.

Karena Gerardo Martino mesti balik ke

Cristiano Ronaldo

Spanyol, pelatih caretaker Jordi Roura tak punya pilihan lain selain menghadirkan banyak pemain junior di babak pertama.

Sebaliknya, menjelang mulainya musim Bundesliga yang kian dekat, Guardiola memberi kesempatan bek Brazil Dante dan pemain timnas Jerman Bastian Schweinsteiger untuk kembali merumput setelah dibekap cedera dan ini adalah penampilan pramusim pertama mereka.

Messi menciptakan awal cemerlang dengan berlari melalui barian tengah Bayern namun tembakannya melenceng, sementara Toni Kroos memaksa kiper Barcelona Jose Manuel Pinto berjuang menyelamatkan gawangnya.

Franck Ribery dan Arjen Robben juga mencoba menciptakan peluang, lalu bola muntah dari bek Barcelona Adriano diambil Robben namun tidak berbuah gol pada lima menit babak pertama. Bayern memimpin pada menit 13 manakala kapten Philipp Lahm menyambut umpan silang Ribery dengan sundulan yang tak bisa diselamatkan Pinto.

Di akhir babak pertama, kiper

Bayern Manuel Neuer menghalau upaya Sergio Roberto.

Kemudian Thomas Mueller y a n g bermain sebagai penyerang tunggal untuk Bayern, nyaris menciptakan gol menjelang akhir babak pertama usai.

Babak kedua formasi tim tamu berubah besar, sementara Mandzukic menjadi salah satu dari 10 pemain baru yang dimasukkan di babak kedua itu. Bayern menciptakan gol keduanya pada menit 87 minutes ketika Diego Contento memberi umpan yang disambut Mandzukic dengan tembakan jarak dekat, demikian AFP. (ant/ bali post)

London Seorang penggemar sepakbola berusia 11 tahun terkena tendangan bebas penuh tenaga dari Cristiano Ronaldo pada sebuah laga persahabatan pramusim saat bintang Real Madrid ini tak sengaja mencederai pergelangan tangan si bocah.

Charlie Silverwood, nama bocah itu, berdiri di belakang gawang dalam laga persahabatan Bournemouth melawan raksasa Spanyol tersebut di Stadion Goldsands milik klub itu ketika Ronaldo melepaskan tendangan keras nan cepat yang mengarah sang bocah.

“Itu adalah tendangan bebas pertama Ronaldo pada pertandingan tersebut. Tendangan itu mengarah langsung ke saya sehingga saya berusaha menahan bola dengan telapak tangan kiri saya dan kekuatan (tendangan itu), saya kira, menggetarkan tangan saya dan mematahkan pergelangan tangan saya,” kata Charlie kepada BBC. “Adalah kesempatan langka menyaksikan Real Madrid bermain menghadapi klub lokal Anda, oleh karena itu saya tetap menonton pertandingan itu sambil menahan rasa sakit dan setelah itu saya kemudian pergi ke rumah sakit.

“Jika saya tak menahan tendangan itu dengan telapak tangan saya mungkin saya akan kehilangan gigi depan,” sambung si anak seperti dikutip AFP. Real Madrid mengatakan kepada si bocah bahwa satu kostum tim bertandatangan Ronaldo akan dikirim kepadanya sebagai hadiah. (ant/bali post)

KAWAL MESSI Mantan pemain Barcelona yang baru saja pindah ke Bayern Muenchen, Thiago Alcantara (kiri) dan Boateng (kanan) tampak mengawal Lionel Messi. Bayern Muenchen yang diasuh Pep Guardiola menang 2-0 dalam pertandingan tersebut.

(Suara NTB/ist)

Pembinaan Olahraga Harus Ditangani Lintas Sektor Mataram (Suara NTB) Pembinaan olahraga harus ditangani oleh lintas sektor. Peran pihak pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan prestasi olahraga. Untuk itu perlu dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pelaksanaan sistem keolahraga di daerah, khususnya yang terkait dengan anggaran, karena olahraga tak boleh lepas dari anggaran.

Hal ini disampaikan oleh Rektor IKIP Mataram, Prof. H. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA.,Ph.D kepada Suara NTB usai menerima kunjungan jajaran pengurus KONI NTB di ruang kerjanya di IKIP Mataram, Kamis (25/7) kemarin.

“Pembinaan olahraga tidak

bisa dikembangkan oleh satu instrumen saja, namun harus lintas sektor. Oleh karena itu pemerintah harus buat perda tentang pembinaan olahraga di daerah,” ucapnya.

Dikatakannya, dalam mengembangkan prestasi olahraga di NTB, pihak pemerintah daerah serta KONI NTB harus memposisikan olahraga sebagai istrumen untuk pembangunan daerah. Olahraga bukan hanya sekedar pencapaian prestasi saja, namun juga menjadi motor penggerak pembangunan daerah.

“Itulah nanti yang harus dikembangkan oleh KONI NTB, salah satu pilarnya olahraga itu prestasi, karena salahsatu tujuan pembinaan olahraga ke-

jayaan prestasi,” ucapnya.

Dalam hal ini KONI NTB harus melakukan strategi pembinaan yang cerdas. Tugas utama KONI adalah mencetak atlet. Untuk mencetak atlet KONI harus mengembangkan strategi peningkatan kualitas atlet. Tetunya dengan meningkatkan mutu pelatih, dan sarana dan prasarana olahraga yang memadai Selain itu dukungan IPTEK sangat diperlukan, begitu juga peran media sebagai promosi harus intens dilakukan. Bila semua itu sudah berjalan tentunya harus dibuatkan peraturan daerah (perda) yang mengatur tentang pelaksanaan sistem keolahragaan di daerah. sehingga olahraga menjadi peran penting dalam pembangunan daerah. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

SABLON & KONVEKSI

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Jumat, 26 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

SALON

RADIO

RUMAH MAKAN

JUAL MOBIL

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Dari Safari Ramadhan Walikota Mataram

Dari Abu Hurairah Radhiallahu ‘Anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Barang siapa yang shalat malam pada malam Lailatul Qadar, karena iman dan ihtisab (mendekatkan diri kepada Allah) , maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu.”

(H. R. Bukhari)

Mulut Tetap Sehat Saat Puasa SAAT berpuasa, seseorang akan lebih mudah mengalami gangguan pada kesehatan mulut. Menurunnya produksi air liur bisa membuat mulut menjadi kering (xerostomia), sedangkan air liur berfungsi sebagai self-cleansing di dalam rongga mulut.

Dikutip dari Liputan6.com, di dalam rongga mulut, ada lebih dari 300 mikroorganisme normal. Saat kita berpuasa, di mana tidak ada kegiatan mengunyah dan menurunnya produksi liur, mengakibatkan jumlah oksigen dalam mulut berkurang. Bakteri anaerob dalam mulut, bisa berkembang biak tanpa oksigen, mengubah sisa makanan di sela-sela gigi dan memecah asam amino sehingga menghasilkan gas sulfur yang membuat mulut menjadi bau (halitosis). Selain itu, pada mulut yang kering juga rentan mengalami sariawan.

Berikut tips untuk mengatasinya : • Sikat gigi setelah makan sahur, gunakan teknik menyikat yang benar dan setidaknya sekitar 3-5 menit.

• Lidah juga sebaiknya disikat, terutama bagian belakang lidah, di mana pada bagian ini adalah tempat berkembang biaknya mikroorganisme.

• Gunakan dental floss, agar lebih maksimal.

• Pakailah obat kumur yang tidak mengandung alkohol.

• Upayakan tetap berkonsultasi dengan dokter gigi, untuk mengetahui apakah gigi kita dalam kondisi sehat.

Umat Muslim Punya Tanggung Jawab Majukan Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H Ahyar Abduh menggelar safari ramadhan keempat di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan. Dikatakannya, kegiatan Safari Ramadhan ini merupakan kegiatan rutin Pemkot Mataram untuk langsung bertatap muka dengan warga setempat. Selain sebagai ajang silaturahmi, Safari Ramadhan juga menjadi wadah untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Menurutnya, saat ini jumlah penduduk di Kota Mataram mencapai sekitar 427 ribu jiwa didominasi oleh umat Muslim, sehingga umat Muslim memiliki tanggung jawab besar terhadap kemajuan pembangunan di Kota Mataram. Walikota juga mengajak umat Muslim untuk memanfaatkan bulan Ramadhan sebagai bulan peningkatan iman dan taqwa, karena bulan puasa merupakan bulan pendidikan bagi jasmani dan rohani. “Artinya pendidikan untuk menjaga diri dari hal yang dapat membatal puasa dan membatalkan pahala puasa,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, walikota menyerahkan bantuan 150 zak semen dan uang tunai Rp 5 juta kepada pengurus Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan.

“Semoga bantuan ini bisa membantu proses pembangunan masjid, agar Masjid Nurul Hikmah bisa rampung dalam satu tahun ke depan,” ujarnya.

Pada kegiatan Safari Ramadhan Walikota datang bersama rombongan SKPD lingkup Pemkot Mataram. Harapannya, masing-masing SKPD dapat melakukan evaluasi terhadap kondisi kelurahan yang dikunjungi. Walikota mengatakan, bantuan itu merupa-

kan bentuk dukungan dan perhatian pemerintah kota terhadap masjid-masjid yang dalam proses pembangunan.

Sementara dalam ceramah Ramadhan yang di sampaikan oleh Ust Ali Syahbanah mengurai tentang keistimewan silaturrahmi, karena dengan mendekat silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memperpanjang umur. “ Dalam Islam juga diajarkan, agar mau berbagai dengan orang lain, berbagi dalam hal ini bukanlah dengan harta namun dengan ilmu dan tindakan mulia dapat memberikan kebaikan baik bagi yang memberi dan menerima,” tuturnya. (fit)

Lebaran Semakin Dekat

Siswa SMKN 4 Mataram Produksi Kue Lebaran

Trik mencegah bau mulut saat berpuasa: • Hindari makan makanan seperti bawang putih, petai, jengkol atau durian.

• Perbanyak makan makanan berserat.

• Perbanyak minum air putih saat sahur. Minum air putih 8-10 gelas ketika sahur dan berbuka, dapat membantu mencegah bau mulut di siang hari, karena air putih akan meningkatkan produksi air liur, sehingga mulut tetap bersih dan lembap.

• Minumlah teh hijau tanpa gula, karena teh hijau mengandung zat polyphenol yang berfungsi untuk membersihkan bakteri pada mulut dan saluran pernafasan.

• Konsumsi vitamin c untuk mencegah timbulnya sariawan.

• Jika suka, bisa mengunyah tumbuhan seperti daun ketumbar, ekaliptus, atau tarragon.

• Kurangi merokok saat sahur dan berbuka.

• Hindari makan makanan yang lengket dan manis.

• Tetaplah berolahraga, karena olahraga bisa membuang zat beracun dalam tubuh termasuk penyebab bau mulut.

• Tidur secukupnya saja. Tidur terlalu lama akan memicu bau mulut.

Gangguan pada mulut juga bisa disebabkan oleh faktor lain dari dalam tubuh, seperti maag, gangguan pernapasan, diabetes atau penyakit dalam lainnya. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

Sate Ayam Madura

SETELAH sebelumnya kami menyajikan sate khas NTB, tidak ada salahnya kita mengetahui resep sate dari daerah lain. Apalagi, makanan tersebut sering kita beli di pinggir jalan, khususnya di Kota Mataram. Salah satu resep sate yang akan kami sajikan adalah resep sate ayam Madura.

Bahan : · Ayam 1 kg, buang kulit dan tulangnya · Kecap manis 150 ml · Jeruk limau 2 buah · Tusuk sate 40 buah Resep : · Kacang tanah 250 gram, goreng · Bawang putih 4 siung · Bawang merah 5 siung · Cabai merah 2 buah · Air 500 ml · Daun jeruk 2 lembar · Garam secukupnya · Kecap manis 100 ml Pelengkap Sate Ayam Madura : · lontong atau ketupat Cara membuat Sate Ayam Madura : 1. Potong daging ayam bentuk dadu, lalu tusuk-tusuk dengan tusuk sate dan lakukan hingga habis, sisihkan.

2. Haluskan semua bahan bumbu kacang kecuali kecap, daun jeruk dan air hingga lembut, lalu campur dengan kecap, air, daun jeruk dan masak hingga berminyak dan matang, angkat.

3. Lumuri sate ayam dengan kecap yang telah ditambahkan sedikit bumbu kacang hingga permukaannya rata.

4. Bakar sate hingga matang sambil dibolak-balik dan dilumuri sis bumbu kecap, angkat.

5. Sajikan sate ayam dengan bumbu kacang, jeruk limau dan lontong. (berbagai sumber)

(Suara NTB/ist)

SAFARI RAMADHAN - Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh menggelar Safari Ramadhan di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Kebon Sari Kecamatan Ampenan, Rabu (24/7) malam.

SERAHKAN - Sekda NTB H. Muhammad Nur saat menyerahkan paket pada perwakilan anak yatim dan dhuafa di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Rabu (24/7) sore.

Penyaluran Zakat Baznas Tidak Hanya Bersifat Konsumtif Mataram (Suara NTB) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi NTB tidak hanya konsen menyalurkan zakat yang sifatnya konsumtif. Baznas memberikan bantuan bergulir pada warga yang berhak menerima dengan harapan bisa meningkatkan kesejahteraannya. ‘’Dari Rp 1 miliar yang kami salurkan setiap periode, kami tidak hanya menyalurkan zakat yang sifatnya konsumtif. Tapi kami memberikan bantuan permodalan bagi masyarakat yang sifatnya produktif,’’ ungkap Ketua Harian Baznas Provinsi NTB Dr. TGKH. M. Anwar MZ, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (25/7).

Sebelumnya, pihaknya sudah menyalurkan zakat sebesar Rp 1 miliar di bulan April lalu. Sementara pada periode kedua akan disalurkan setelah lebaran, yakni tanggal 12 Agustus hingga September nanti. Dai jumlah

Rp 1 miliar itu, katanya, Rp 800 juta disalurkan yang bersifat konsumtif, sementara Rp 200 juta untuk produktif.

Penyaluran zakat yang sifatnya produktif ini, katanya, lebih difokuskan pada pedagang bakulan yang ada di Pulau Lombok. Di mana, pedagang yang menerima diseleksi tidak berdasarkan proposal yang masuk, tapi pada pedagang-pedagang yang masuk dalam binaan kelompok pengajian dari jemaah taklim di satu daerah. ‘’Kalau pedagang bakulan, mereka tidak bisa membuat proposal. Makanya, kita prioritaskan bagi mereka. Tapi tetap melalui seleksi di kelompok pengajian masingmasing,’’ ujar pimpinan Pondok Pesantren Darunnajah Duman Lingsar Lombok Barat ini.

Diakuinya, para pedagang bakulan menerima dana bergulir sebesar Rp 500 ribu dengan tempo pengembalian se-

lama 10 bulan dan tanpa bunga. Jika mereka mampu mengembalikan dana bergulir yang dipinjamkan, Baznas akan memberikan tambahan modal sebesar Rp 1.000.000. ‘’Alhamdulillah, mereka cukup disiplin mengembalikan uang pinjaman. Dan banyak di antara mereka yang diberikan tambahan modal,’’ klaimnya, seraya menambahkan, setiap 20 pedagang bakulan ada 1 orang yang bertugas sebagai juru pungut.

Sebelumnya, pada Rabu (24/7) sore pihaknya bekerjasama dengan Baznas Pusat, BNI Syariah dan Metro TV membagikan santunan pada 1.000 anak yatim dan dhuafa di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB. Acara ini dihadiri Sekda NTB H. Muhammad Nur, SH, MH, dan pejabat lainnya. Selain mendapatkan uang sebesar Rp 100.000 per anak, mereka juga menerima paket lain berupa tas dan makanan ringan lainnya. (ham)

Mengungkap Rahasia Puasa (1) Belasan hari sudah umat islam yang beriman menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Selama itu, tidak terdengar ada kisah seseorang yang menjalankan ibadah puasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan terbaring lemah, sakit karena tidak makan selama 14 jam sehari. Malah sebaliknya, ada sebuah jaminan, puasa itu menyehatkan. Benarkah?

TUAN Guru Haji Ishaq Abdul Ghani mencoba menguraikannya kepada Suara NTB melalui sebuah wawancara Kamis (25/7). Mengutip sebuah dalil yang menyebut, “shaumu tashihhu..” yang bermakna berpuasa supaya sehat.

Meski terlepas dari dalil hadis Nabi tersebut, orang-orang yang menjalankan ibadah puasa dilihat dari ilmu kesehatan ternyata bisa dibuktikan dalam kondisi sehat. Logikanya, diterangkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Kabupaten Lotim ini, dalam sudut pandang kesehatan orang-orang yang berpuasa ini sedang memperistirahatkan perut. Organ-organ perut seperti usus dan lainnya yang bekerja mengolah makanan sedang diistirahatkan.

“Usus ini juga kan pasti capek mengolah makanan,” terangnya. Ketika mesin dalam tubuh manusia ini diistirahatkan, tidak jauh beda dengan mesin kendaraan saat diistirahatkan. Jelas ada jaminan, kendaraan yang terpakai ter-

Mataram (Suara NTB) Momentum Ramadhan, menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan bagi siswa-siswi jurusan tata boga SMKN 4 Mataram. Saat Ramadhan seperti sekarang ini, siswa-siswi disibukkan dengan permintaan kue kering yang semakin meningkat.

Aroma harum aneka kue langsung menusuk hidung ketika Suara NTB bertandang ke SMKN 4 Mataram, Kamis (25/ 7). Di salah satu ruangan praktik inilah, siswa-siswi kelas X dan XI sedang sibuk membuat aneka macam kue kering. Berbagai kue kering khas lebaran seperti butter cookies, kastangel, nastar, putri salju dan kreasi kue kering lain seperti kenari palm sugar dan makaroni kelapa juga diproduksi.

Meski harga yang dibandrol lebih mahal dari harga di pasaran, namun untuk urusan rasa dan kualitas bahan, kue-kue kering buatan siswa SMKN 4 Mataram patut mendapat acungan jempol. Bahkan produksi kue kering ini telah mendapat pengakuan dari BPOM, karena terbukti bersih, bebas pewarna buatan dan bebas bahan pengawet.

Menurut Supik Astuti Marketing penjualan kue kering SMKN 4 Mataram, hingga saat ini permintaan masyarakat terhadap kue kering mulai meningkat. Terutama beberapa kue kering, seperti butter cookies, yang laris manis terjual. Harga yang ditawarkan beragam mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 80.000 per toples.

“Sehari bisa 14-20 toples terjual. Omzetnya pun mencapai Rp 2 juta per hari,” terangnya.

Sementara untuk produksi kue kering, siswa-siswi kelas X dan XI SMKN 4 Mataram melakukannya secara bergiliran. Proses pembuatan yang masih dilakukan secara manual, usaha kue kering SMKN 4 Mataram mampu memproduksi kue kering hingga 28 toples setiap harinya.

Selain itu, hasil produksi ini akan dijual siswa-siswi secara bergiliran. Sebagian akan membuat kue kering dan mengemasnya ke dalam toples, sementara siswa lainnya menjual kue kering secara door to door di beberapa perkantoran, instansi dan beberapa permukiman warga. Dari hasil penjualan kue ini, para siswa mendapatkan imbalan sebesar 5 persen. (nia)

(Suara NTB/nia)

BUAT KUE - Beginilah kesibukan siswa-siswi Jurusan Tata Boga SMKN 4 Mataram saat menjelang lebaran. Mereka membuat kue kering dan mendapat sambutan baik dari konsumen.

Puasa Itu Menyehatkan

us dengan yang istirahat jauh lebih baik yang diistirahatkan.

Dilihat dari bukti sejarah, kegiatan peperangan yang dilakukan acap kali pada bulan puasa. Dari konteks tersebut, menunjukkan yang berperang itu dalam keadaan sehat.

Tidak saja fisik ansih sebenarnya yang disehatkan, jiwa juga dipastikan sehat. “Secara dzhahir sehat, secara bathin juga sehat,” ucapnya.

Menahan lapar, merasakan apa yang diderita para fakir miskin. Rasa sakit yang diderita orang-orang miskin akan turut dirasakan. Pada saat itu, diyakini akan muncul perasaan senang dan bahagia yang jelas akan berpengaruh pada kesehatan jiwa. Orang menjadi lebih penyantun dan penyabar.

Bukti orang berpuasa itu sehat juga ditunjukkan TGH Ayudin. Selama 11 bulan lam-

bung dan usus-usus dalam tubuh manusia bekerja, sehingga dipandang penting untuk diistirahatkan. Ia menjelaskan berpuasa bisa memberikan perasaan tenang dan keseimbangan jiwa, karena saat berpuasa, orang akan lebih dekat dengan sang pencipta.

Segala bentuk pikiran negatif akan sirna. Muncul kemudian adalah pikiran positif.

Perasaan tenang dan bahagia.

Ketika kondisi ini dialami, maka berdampak pada kondisi fisik dan kesehatan. “Puasa ini kan menahan diri atau imsak dari segala bentuk yang membatalkan puasa,” imbuhnya.

Salah satu pikiran positif yang dilahirkan bagi imsak ini adalah terbentuk jiwa yang penuh kesabaran. Sabar dari musibah, sabar dari perbuatan maksiat dan sabar dalam menjalankan ketaatan.

“Karenanya bulan puasa ini disebut juga syharu shabru..” bulan sabar. Segala hal yang tidak mengenakkan diterima sebagai ujian. Hadapi cobaan dengan penuh ketabahan.

Sabar yang telah tercipta itu akan menimbulkan jiwa-jiwa yang tenang. Kesabaran dalam menjalankan ketaatan, menerima risalah Allah dengan penuh ikhlas dan rasa cinta. Dalil nash juga mengingatkan, bagi yang puasa dengan penuh keimanan ini akan diharamkan jasadnya dari api neraka.

Logikanya, jiwa yang dekat dengan api neraka itu identik dengan jiwa yang penuh dengan kebingugan dan kesusahan. Karenanya, neraka ini sebenarnya dapat dilambangkan dengan penderitaan. Sedangkan kesenangan dan ketenangan merupakan surga, yakni lambang kebahagiaan. (rus)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

Halaman 11

(ant/bali post)

WAKIL Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Brigadir Jenderal Polisi Sudjarno menegaskan pihaknya akan menjadikan wilayah Jakarta sebagai “neraka” bagi para pelaku kejahatan.

“Jelas, kami akan ambil langkah tegas terhadap pelaku kejahatan dengan menjadikan Jakarta sebagai neraka bagi penjahat,” kata Brigjen Polisi Sudjarno di Markas Polda Metro Jaya, Kamis.

Pernyataan Sudjarno itu disampaikan terkait peningkatan jumlah kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas di wilayah hukum Polda Metro Jaya selama Ramadhan dan jelang Idul Fitri.

Sudjarno menjelaskan yang dimaksud dengan menjadikan Jakarta “neraka” adalah membuat ibu kota Indonesia itu “pintu gerbang kematian” bagi pelaku perampokan maupun kejahatan lainnya.

Sudjarno berharap langkah tegas tersebut, dapat berdampak positif terhadap kondisi keamanan bagi masyarakat Jakarta.

Pada awal Juli 2013, Polda Metro Jaya bersama jajaran Polres Metro/Kota menggelar Operasi Cipta Kondisi dan Patuh Jaya.

Selanjutnya, jajaran kepolisian akan menggelar Operasi Ketupat selama dua pekan mulai 2 - 15 Agustus 2013. (ant/bali post)

Banjir Terjang Lima Kecamatan di Tasikmalaya Tasikmalaya (Suara NTB) – Lima kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diterjang banjir akibat hujan deras yang berlangsung lama dan luapan air sungai menyebabkan rumah penduduk terendam air.

“Ada lima kecamatan yang diterjang banjir tadi malam (Rabu), jumlah rumah yang kebanjiran masih pendataan,” kata Kepala Badan Penanggu-

Sudjarno

Presiden: Hormati Ramadhan, Jangan Ada Kekerasan Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan semua komponen masyarakat untuk menjaga kesucian bulan Ramadhan dengan tidak melakukan tindak kekerasan.

“Saya beberapa kali serukan agar semua memuliakan dan hormati Ramadhan sekaligus menjaga jangan sampai ada kekerasan, konflik, perusakan, apalagi tindakan anarkis,” kata Presiden saat membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden Jakarta, Kamis.

“Mari kita semua melibatkan diri dalam, pertama, menghormati bulan Ramadhan, dan kedua menolak atau mencegah tindakan-tindakan yang tidak semestinya,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan dan setiap pelanggar hukum harus ditindak.

“Hanya dengan cara itu akhirnya kita bisa betul-betul memuliakan dan hormati Ramadhan. Ini mari kita jadikan tekad kita, ke depan situasinya harus lebih baik dari sekarang,” kata Presiden.

Kepala Negara meminta semua pihak menjaga keamanan dalam negeri supaya semua umat beragama dapat menjalankan ibadah tanpa gangguan.

“Tidak semua umat Islam memiliki kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa dengan tenang, misalnya Mesir, Syiria, Irak, Afganistan, Pakistan, dan banyak di negara lain tidak begitu tentram menjalankan ibadah puasa, mari kita jaga keadaan negara kita yang baik seperti ini,” katanya. (ant/bali post) Susilo Bambang Yudhoyono

Polisi Jatuh ke Jurang Bersama Tersangka Pembunuhan Magelang (Suara NTB) – Kanit Resmob Polda Jawa Tengah AKP Yahya R Lihu meninggal dunia setelah terseret seorang tersangka pembunuhan dan penggandaan uang, Munjaroh, yang menjatuhkan diri ke jurang di Desa Ngemplak, Kabupaten Magelang, Kamis.

Munjaroh yang diminta menunjukkan tempat penguburan korban Yolanda, tiba-tiba melompat ke jurang dan AKP Yahya, yang mengawal dengan memasukkan tangannya ke lengan tersangka, ikut terseret.

Menurut laporan tertulis yang dibuat Kasubdit III Jatanras Polda Jateng Kompol Arman Asmara, AKP Yahya bersama tim yang dipimpin Kompol Arman tiba di Magelang sekitar pukul 03.30 WIB. Mereka kemudian langsung ke Polsek Windusari sekitar pukul 04.00 WIB dan meminta bantuan ditunjukkan salah satu pelaku atas nama Aspani dan tim menangkapnya.

Sekitar pukul 05.00 WIB, tim dari Polda Jateng itu bersama anggota unit Reskrim Polsek Windusari meminta tersangka Munjaroh menunjukkan tempat penguburan korban Yolanda.

Sesampainya di lokasi, Munjaroh kemudian menunjuk serumpun pohon pisang di area bibir tebing sebagai tempat dimana ia menguburkan korban Yolanda.

Belum sampai dilakukan penggalian untuk membuktikannya, Munjaroh langsung melompat ke jurang dan AKP Yahya yang mengawalnya ikut terseret masuk ke jurang.

Kompol Arman bersama anak buahnya kemudian langsung mencari jalan untuk memberi pertolongan.

AKP Yahya sempat sadar selama dua jam sebelum dibawa ke Puskesmas Windusari dan kemudian dirujuk ke RSU Tidar Magelang.

Tim dokter RSU Tidar Magelang lalu menyampaikan bahwa AKP Yahya telah meninggal dunia.

Setelah disemayamkan di kamar jenazah RSU Tidar, korban kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Semarang.

Istri AKP Yahya, Asni, menuturkan bahwa AKP Yahya berpulang meninggalkan tiga orang anak dan ia tidak tahu jika suaminya tengah menjalankan tugas di Magelang. (ant/bali post)

langan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tasikmalaya, Kundang Sodikin melalui telepon seluler, Kamis.

Ia menyebutkan, lima kecamatan itu yakni Pancatengah, Sukaresik, Pagerageung, Ciawi, dan Rajapolah dengan ketinggian air dalam rumah sekitar 50 cm sampai 2,5 meter.

Menurut dia, banjir cukup besar terjadi Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaresik den-

gan ketinggian air hampir merendam seluruh bangunan rumah warga.

“Banjir Sukaresik yang sangat parah, kalau di empat kecamatan lainnya tidak parah dan malam itu juga surut, kalau di Sukaresik sekarang belum surut,” katanya.

Ia mengatakan, bencana banjir tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, hanya kerugian materi yang belum

dapat diprediksi besarannya.

Petugas BPBD, relawan bencana, Polri dan TNI, kata Kundang, masih melakukan upaya penanggulangan membantu warga korban banjir di tempat pengungsian.

“Kita sekarang masih memantau situasi banjir di Sukaresik, karena sebagian warga masih ada yang bertahan di rumahnya di lantai dua,” kata Kundang yang mengim-

bau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan ketika turun hujan deras dan lama, karena khawatir terjadi longsor dan banjir.

Daerah Tasikmalaya, kata Kundang, merupakan peringkat kedua rawan berbagai bencana alam di Jawa Barat, sehingga kewaspadaan masyarakat akan bahaya bencana harus ditingkatkan. (ant/bali post)

Brimob Jateng Serang Markas Sabhara Bentrok Sabhara dengan Brimob

Delapan Orang Terluka Jakarta (Suara NTB) – Delapan orang anggota kepolisian terluka dalam insiden “penyerangan” Brimob Polda Jawa Tengah ke kantor Direktorat Sabhara Polda Jawa Tengah. “Delapan orang terluka, empat dari Brimob dan empat orang dari Sabhara,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, Kamis.

(ant/bali post)

(ant/bali post)

Neraka bagi Pelaku Kejahatan

Dia merinci para korban dari pihak Sabhara yakni Bripda Irham (21) dengan luka sobek 3 cm di kaki kiri, Bripda Aditya (19) dengan luka 2 cm di kaki kanan, Bripda Anugrah Dwi (20) dengan luka sobek sepanjang 10 cm pada tangan kanan dan Bripda Fajar Gunanto (20) dengan luka memar pada wajah akibat pukulan benda tumpul.

Sementara para korban dari Satbrimobda yakni Bripda L. Lukita dengan memar pada paha kanan, Bripda Setia Aji dengan luka kaki kiri, Bripda M. Nur Solihin dengan memar pada bahu kanan dan Bripda Pundi Lingga Pratama dengan luka lecet pada kaki kanan.

Ronny menjelaskan kejadian tersebut berawal dari pengiriman “BlackBerry Messenger” (BBM) yang mengakibatkan kesalahpahaman. Seh-

ingga Rabu (24/7) sekitar pukul 22.30 WIB sebanyak 30 anggota Satbrimobpolda Jateng menyambangi kantor Direktorat Sabhara Polda Jateng yang beralamat di Jalan Hadi Subeno, Mijen, Semarang.

Mereka menanyakan perihal isi BBM yang diduga bernada menghina salah satu anggota Satbrimobpolda Jateng. Pesan BBM tersebut dikirim oleh salah satu anggota Sabhara yakni Bripda Fahri. Sementara penerima pesan BBM, menurut Ronny, belum diketahui. Saat itu, adu mulut pun terjadi dan berlanjut dengan aksi perkelahian fisik, sehingga mengakibatkan delapan orang luka-luka.

Ronny membantah adanya senjata tajam yang digunakan dalam pertikaian ini. “Tidak ada penggunaan senjata tajam, mereka datang meng-

gunakan kendaraan, terjadi pemukulan, ada beberapa kaca yang pecah,” ucapnya.

Menurut Ronny, insiden ini merupakan masalah individu sesama anggota kepolisian dan tidak terkait dengan Satbrimob maupun Direktorat Sabhara sebagai sesama satuan di instansi Polri. “Ini masalah pribadi, masalah kenakalan, guyonan yang sepertinya ditanggapi serius,” tuturnya.

Dia menambahkan Kapolda Jateng langsung turun menyelesaikan insiden tersebut. Hingga saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan (Div Propam) Polda Jateng masih memeriksa 30 anggota Satbrimob tersebut, dan beberapa anggota Sabhara yang terlibat pertikaian dengan status sebagai saksi dan terperiksa untuk kasus pelanggaran disiplin. (ant/bali post)

Naik Pangkat KAPOLDA Jawa Tengah Inspektur Jenderal Dwi Priyatno mengatakan Pimpinan Unit Kejahatan dan Kekerasan Ditreskrim Umum Polda setempat AKP Yahya R. Lihu yang tewas saat bertugas akan memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat.

“Yang bersangkutan memperoleh kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Komisaris Polisi Anumerta,” kata Kapolda usai melayat di rumah duka di Banyumanik, Semarang, Kamis.

Menurut dia, AKP Yahya tewas ketika menjalankan tugas mengawal tersangka kejahatan pada Kamis dini hari di Desa Petung, Kecamatan, Windusari, Kabupaten Magelang.

Ia menjelaskan tangan tersanga diborgol ke tangan AKP Yahya sebagai antisipasi agar tidak melarikan diri.

“Ternyata tersangka melompat ke jurang, sehingga almarhum ikut terjatuh,” katanya.

Kapolda menilai AKP Yahya sangat berdedikasi terhadap tugasnya.

“Tersangka diborgol di tangannya agar tidak kabur,” katanya.

Kapolda menyampaikan belasungkawa dan duka yang sedalam-dalam kepada keluarga yang ditinggalkan.

Sementara itu, Galang Aksel, salah seorang putera AKP Yahya mengatakan terakhir bertemu dengan almarhum pada Rabu malam sebelum berangkat tugas.

“Saya sempat larang papa berangkat ke Magelang,” katanya.

Ketika ayahnya menghubungi lagi pada Rabu tengah malam, dirinya tidak sempat mengangkat telepon tersebut. (ant/bali post)

Polisi Selidiki Unsur Penghinaan Presiden oleh FPI Jakarta (Suara NTB) – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membentuk tim penyelidik untuk mengkaji adanya unsur penghinaan terhadap Presiden dari pernyataan Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq sebagai tindak lanjut atas perintah Kapolri.

“Kabareskrim membentuk tim penyelidikan atas perin-

tah Kapolri. Pasal apa yang bisa dikenakan bergantung dari fakta tim penyelidik nanti,” kata Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Ronny F. Sompie di Jakarta, Kamis.

Penyelidikan tersebut, menurut dia, telah berjalan dan tidak menunggu pelaporan Presiden terlebih dulu.

“Apa delik aduan atau delik

biasa, Polri langsung bergerak, tidak menunggu laporan karena ini menyangkut pimpinan tertinggi,” katanya.

Menurut dia, pernyataan yang dimuat melalui media massa termasuk media cetak, media online bahkan kicauan di jejaring sosial akan menjadi bahan penyelidikan bagi tim. (ant/bali post)

Bukti Polri Tak Solid

Jakarta (Suara NTB) – Bentrokan antara Sabhara dan Brimob di Polda Jawa Tengah (Jateng) menunjukkan tak solidnya internal Kepolisian RI. “Ya memang jelas mempermalukan Polri. Dengan yang lain saja tidak boleh bentrok, kok sesama Polri malah bentrok, ini memalukan dan tindakan yang bodoh. Ini menandakan tidak adanya hubungan kerja yang bagus antara kesatuan di Polri,” kata anggota Komisi III DPR RI, Taslim Chaniago di Jakarta, Kamis.

Ia menyebutkan, pihak-pihak yang terlibat harus diberi hukum berat dan tegas atas kebodohan dan kejadian yang memalukan itu.

“Dan saya melihat kalau sudah ada saling menyerang antar kesatuan di tubuh Polri maka perlu diwaspadai dan teliti betul kemungkin ada yang salah dalam hal pendidikan atau penerapan rasa kesatuan itu. Ini membahayakan persatuan dan kesolidan Polri secara menyeluruh,” kata Taslim.

Bentrokan itu, tambah politisi PAN itu, kepercayaan masyarakat sebagai pengayom akan hilang.

“Kejadian ini pasti akan membuat masyarakat bertambah tidak percaya kepada Polri. Kalau masyarakat sudah tidak percaya pada Polri maka

(ant/bali post)

Taslim Chaniago

sangat membahayakan sekali bagi penegakan hukum dan masyarakat akan semakin tidak nyaman,” katanya.

Bentrokan terjadi antara anggota Brimob Srondol dan Sabhara Kepolisian Daerah Jawa Tengah semalam.

“Dari Srondol mereka (Brimob) datang, tujuan utamanya mau menanyakan pesan BBM maksudnya apa. Sampai sini malah ada beberapa yang gesekan. Tidak semua,” tutur Kapolda Jeteng, Irjen Pol Dwi Priyatno. (ant/bali post)

Kapolda Jateng Diminta Tindak Tegas Pelaku Bentrokan Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR RI Aboe Bakar Alhabsy mendesak Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng), Irjen Pol Dwi Priyatno agar menindak tegas pelaku bentrokan antara Kesatuan Sabhara dan Brimob yang terjadi semalam.

“Kapolda Jateng harus segera mengambil tindakan tegas, jangan sampai kejadian serupa terulang. Harus ada pengkodisian yang maksimal supaya tidak terjadi aksi balasan,” kata Aboe Bakar di Jakarta, Kamis.

Di sisi lain Kapolda juga

harus melakukan penyidikan, apa penyebab dari aksi tersebut. “Reward and punishment haruslah diberikan agar memberi efek jera pada pelaku tindakan indisipliner,” ungkap dia.

Atas peristiwa bentrokan itu, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu sangat menyesalkan karena bentrok sesama polisi namun beda kesatuan.

“Saya sangat menyayangkan insiden ini, seharusnya kejadian seperti ini tidak boleh terjadi, masak aparat dalam satu kesatuan saling serang,” ujar dia. (ant/bali post)

Pimpinan DPR Minta Pemerintah Umumkan Bendera Aceh Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso meminta pemerintah secepatnya mengumumkan hasil dan penilaian terhadap bendera Aceh yang tengah dikaji.

“Khusus untuk Menteri Dalam Negeri karena sudah diperintahkan presiden, untuk segera mengumumkan hasil dari penilaian dan kajian dari pemerintah RI mengenai masalah ini.

Memperlama ini hanya akan buat terkatung-katung,” kata Priyo di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

“Saya yakin Menkopolhukam, Mendagri, dan jajaran

akan segera mengumumkan soal bendera Aceh,” kata Priyo.

Sebagai pimpinan DPR RI yang kebetulan membawahi desk Aceh dan Papua, dirinya menganjurkan kepada semua pihak untuk mengedepankan kearifan lokal dan nasional.

“Sekarang kan sudah ada kesepakatan bahwa Kemendagri atas perintah DPR RI akan mengkaji dan segera mengumumkan hasil dari Qanun mengenai bendera karena hasil dari Qanun kemarin juga telah menimbulkan gesekangesekan, ada masyarakat yang silang sengketa,” kata Priyo. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Jumat, 26 Juli 2013

AS Kembali Desak Rusia Serahkan Snowden Washington Amerika Serikat pada Rabu mengulangi permintaannya agar Rusia menyerahkan buron inteleijen AS, Edward Snowden, untuk diadili.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menghubungi timpalannya dari Rusia Sergei Lavrov setelah mendengar laporan bahwa pihak berwajib di Rusia memberikan izin kepada Snowden untuk meninggalkan ruang singgah di Bandara Moskow dan secara resmi masuk ke negara tersebut, demikian dilaporkan AFP. “Dia mengulangi keyakinan kami bahwa Snowden harus dipulangkan ke AS untuk menghadapi peradilan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Jen Psaki.

“Semua langkah yang bisa membuatnya meninggalkan bandara akan sangat mengecewakan,” katanya kepada wartawan.

Sebelumnya, juru bicara Gedung Putih, Jay Carney mengatakan kepada wartawan yang berada di pesawat kepresidenan, Air Force One, “Kami mencari kejelasan dari pihak Rusia mengenai keadaan Snowden dan segala perubahan yang terjadi.”

“Snowden telah didakwa melakukan pelanggaran berat, yaitu membocorkan informasi tingkat tinggi,” katanya.

“Snowden harus diusir dan dipulangkan ke AS,” kata Carney. Ia berbicara di tengah laporan mengenai kemungkinan Moskow mengizinkan Snowden meninggalkan wilayah singgah di bandara Sheremetyevo.

Snowden telah terkatung-katung selama sebulan di bandara itu dan membuat pergolakan internasional dalam hal tarik-menarik mengenai kedudukannya sebagai pembocor rahasia intelijen AS. Media Rusia melaporkan bahwa pemerintah mereka memberi sebuah surat pernyataan yang bisa digunakan oleh pakar teknologi informasi itu untuk meninggalkan ruang transit bandara dan menyeberang ke perbatasan Rusia, tetapi pengacara yang menolongnya membantah kabar tersebut.

Pengacara Snowden mengatakan warga negara AS itu belum menerima izin untuk memasuki Rusia. Para awak media bergerombol di bandara Sheremetyevo Moskow setelah adanya laporan bahwa Snowden, yang telah mengajukan permintaan suaka di Rusia, sudah mendapatkan dokumen yang memungkinkannya meninggalkan wilayah peralihan bandara tersebut dan secara resmi bisa melewati perbatasan Rusia.

Namun, pengacara pro-Kremilin, Anatoly Kucherena — yang membantu warga AS itu dalam pengajuan permintaan suaka dan bertemu Snowden pada hari Rabu, muncul di depan para wartawan tanpa disertai buronan paling terkenal di dunia itu.

“Sampai hari ini, dokumen (yang memungkinkannya untuk meninggalkan bandara) belum diserahkan kepadanya,” kata Kucherena kepada para wartawan. Kebingungan soal belum diterimanya dokumen oleh Snowden muncul di saat hubungan Moskow dan Washington berada pada situasi yang sensitif.

Amerika Serikat ingin mengadili bekas pegawai kontrak Badan Keamanan Nasional AS (NSA) itu atas tuduhan melakukan kegiatan mata-mata karena telah mengungkapkan program pengintaian rahasia AS. (ant/bali post)

Walikota Terpilih Ditahan Karena Palsukan Kematiannya Oaxaca Seorang walikota terpilih di kota kecil Meksiko ditahan setelah diketahui telah memalsukan kematiannya sendiri guna menghindari pengadilan atas kasus pemerkosaan.

Leninguer Raymundo Carballido telah dinyatakan menang tipis dalam pemilihan walikota pada 7 Juli lalu di San Agustin Amatengo, sebuah kota miskin berpenduduk 1.300 orang di negara bagian Oaxaca.

Lima hari kemudian otoritas setempat melakukan penyelidikan terhadap barang bukti yang menunjukkan bahwa dia telah menggunakan akta kematian palsu bertahun 2010 guna menghindari kasus kriminal perkosaan yang menimpanya pada 2004 lalu.

AFP melaporkan, Carballido Morales sebelumnya dicurigai saat saat melakukan kampanye, muncul di depan publik dan melakukan wawancara dengan wartawan.

Padahal dua hari sebelum pemungutan suara, harian lokal Tiempo de Oaxaca melaporkan bahwa pengacara kandidat tersebut telah memberikan sertifikat kematian palsu kepada pihak berwenang pada 2010.

Dokumen yang dilegalisir oleh seorang dokter itu, menyatakan bahwa Carballido Morales meninggal secara wajar karena koma akibat penyakit diabetes, demikian dikutip koran tersebut.

Jaksa penuntut umum setempat mengatakan bahwa Carballido telah ditangkap pada Selasa malam atas tuduhan menghindari putusan pengadilan dan menggunakan dokumen palsu serta sejumlah pelanggaran lainnya.

Polisi juga menangkap mantan pegawai catatan sipil Abel de la Rosa, yang membantu Carballido memalsukan kematiannya. Carballido maju sebagai calon wali kota sebagai pemimpin partai oposisi setempat.

Ketua partai sayap kiri Partai Revolusi Demokratik (PRD) tingkat provinsi Rey Morales Sanchez yang menjadi bagian dari koalisi pengusung kandidat tersebut mengatakan kepada AFP bahwa jika wali kota terpilih itu terbukti melakukan tindakan kriminal maka ia harus diganti oleh orang lain.

Carballido Morales sekali lagi membuktikan bahwa ia masih hidup dan dalam kondisi baik pada malam menjelang pemungutan suara, dengan menulis status di akun Facebook bahwa ia telah mengunjungi kantor kejaksaan “untuk meminta informasi mengenai insiden yang terkait dengan saya, yang sama sekali keliru.” (ant/bali post)

(ant/bali post)

SISA KECELAKAAN - Petugas memeriksa puing – puing sisa kecelakaan kereta api di pinggiran kota Santiago de Compostela di Spanyol utara.

56 Tewas Akibat Kereta Tergelincir Madrid Sekurang-kurangnya 56 orang tewas ketika satu rangkaian kereta api tergelincir di pinggiran kota Santiago de Compostela di Spanyol utara.

Kabar ini dipastikan oleh kepala wilaya otonomi Galicia, Alberto Nunez Feijoo, kepada

Television de Galicia.

Dia juga mengatakan 70 orang terluka yang 20 diantaranya luka parah. Seorang juru bicara pemerintah setempat berkata kepada Reuters bahwa jumlah korban itu adalah sementara.

Berdasarkan catatan Reuters, ini adalah salah satu kecelakaan

kereta terburuk di Eropa dalam tiga dekade terakhir.

Pada 2000, sebuah kecelakaan kereta di Austria telah menewaskan 155 orang, sementara pada Januari 2006 sebanyak 46 orang meninggal dunia akibat kecelakaan kereta di luar kota Podgorica, Montenegro.

Namun, kecelakaan itu kemungkinan dipicu oleh laju kereta yang jauh melampaui batas kecepatan yang diperbolehkan. Salah seorang pengendara mengungkapkan bahwa kereta itu melaju di tikungan dengan kecepatan sekitar 190 kilometer perjam, menurut

laporan sejumlah media lokal yang mengutip sumber yang dekat dengan investigasi kecelakaan tersebut. Padahal, menurut ketentuan, batas kecepatan yang diperbolehkan maksimal mencapai 80 kilometer perjam pada tikungan tersebut. (ant/bali post)

Dunia Hadapi Krisis Pengungsi Suriah Suriah Dimulai dari turunnya ribuan orang ke jalan raya di Suriah, kini pergolakan di negara timur tengah itu telah melahirkan krisis baru. Krisis pengungsi Suriah kini menjadi beban bagi dunia menyusul membengkaknya angka pengungsi negara itu.

Saat ini, seperti dilansir situs the guardian, sudah ada jutaan orang yang mengungsi dari negara tersebut. Dua tahun setelah pergolakan dimulai, negara itu telah memproduksi angka pengungsi yang berkembang menjadi krisis pengungsi dan melanda dunia.

Bahkan, angka pengungsi yang mencapai hampir dua juta jiwa disebut – sebut sebagai salah satu krisis pengungsi terburuk sepanjang generasi. Angka itu belum lagi ditambah dengan mereka yang kehilangan tempat tinggal dan menggelandang di Suriah.

Sementara itu, Pemerintah Lebanon, Selasa, memberlakukan izin masuk baru kepada warga Suriah dalam upaya untuk mengurangi gesekan warga lokal dengan 600 ribu pengungsi yang telah menyeberang.

Para menteri mengatakan, mereka tidak berniat menutup perbatasan bagi pengungsi, yang melarikan diri dari konflik yang telah berlangsung selama 28 bulan yang menghancurkan di tanah air mereka, dengan memberlakukan peraturan baru itu.

Tetapi mereka mengatakan bahwa di masa depan hanya yang melarikan diri dari kawasan Suriah yang dilanda aksi kekerasanlah yang diakui sebagai pengungsi. “Ada kecenderungan (masuknya pengungsi) yang tidak dimotivasi oleh kebutuhan kemanusiaan,” kata Menteri Ekonomi Nicolas Nahas.

“Pasukan keamanan akan mulai memeriksa apakah mereka yang tiba di perbatasan berasal dari daerah yang dilanda perang sebelum menganggap mereka sebagai

pengungsi. Mereka yang tidak berasal dari daerah konflik akan diberi izin masuk sebagai pengunjung biasa.”

Menteri Sosial Wael Abu Fawr mengatakan bahwa mulai pekan depan tim khusus akan mulai menutup usaha tanpa izin yang dilakukan warga Suriah yang kini menjamur, khususnya di bagian timur lembah Bekaa yang dekat dengan perbatasan. “Sebuah tim keamanan mencatat terdapat 377 bisnis ilegal di enam desa di Bekaa,” katanya.

“Setiap pengungsi yang melarikan diri dari pembunuhan, kelaparan dan kehancuran diterima tetapi mereka harus menghormati hukum Lebanon.” “Mereka memiliki hak untuk bekerja untuk mencari makan di lokasi konstruksi atau lainnya tetapi bukan di sektor perdagangan atau

(Suara NTB/ist)

Pengungsi Suriah beraktifitas di Kamp Pengungsian Zaatari di Mafraq, Yordania. bisnis yang membutuhkan izin.”

Banyak pengungsi Suriah terpaksa tidur di jalanan karena mereka tidak mampu untuk menyewa tempat tinggal.

Namun kehadiran 600 ribu pengungsi di kawasan dengan populasi hanya empat juta orang telah memicu terjadinya

gesekan.

Sebuah jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 54 persen responden percaya Lebanon harus menutup pintu bagi para pengungsi. Sekitar 82 persen mengatakan bahwa para pengungsi mencuri pekerjaan dari warga Lebanon. (ant/bali post)

Istana Mesir Sambut Seruan Militer untuk Demo Besar Kairo Istana Presiden Mesir menyambut seruan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Abdel Fatah Al Sisi pada Rabu agar rakyat turun ke jalan pada Jumat depan.

“Semua rakyat hendaknya turun ke jalan pada Jumat untuk demo besar menentang teroris,” kata Juru Bicara Presiden, Ahmed Al Mosalamany, beberapa saat setelah seruan Jenderal Al Sisi. Jenderal Al Sisi dalam pidatonya pada Rabu menyerukan seluruh rakyat supaya turun ke jalan untuk apa yang disebutnya memperkuat tentara dan polisi dalam memberantas teroris.

“Semua rakyat Mesir hendaknya turun ke jalan pada Jumat untuk memberi saya mandat dan perintah untuk menindak tegas aksi kekerasan dan terorisme,” kata Al Sisi merujuk pada aksi demo berhari-hari oleh Ikhwanul Muslimin pendukung presiden terguling

Mohamed Moursi.

Ibarat gayung bersambut, seruan Al Sisi itu diamini oleh oposisi pendukung kudeta militer yang melengserkan Presiden Moursi pada 3 juli silam. Pelengseran Moursi itu diawali dengan demo besar pada 30 Juni oposisi antipemerintah yang oleh militer dianggap sebagai “mandat” untuk melengserkan Presiden Moursi.

Gerakan Tamarrud (Pemberontak) yang mengorganisasi demo 30 Juni tersebut juga menyambut baik anjuran militer dan menyerukan pendukungnya di seantero negara untuk turun ke jalan pada Jumat. Menanggapi seruan militer itu, Ikhwanul Muslimin dalam pernyataannya menyebut seruan itu sebagai ancaman untuk perang saudara.

“Seruan Al Sisi itu sangat berbahaya. Itu tak ubahnya sebagai ancaman untuk perang saudara,” demikian pernyataan Ikhwanul Muslimin.

Partai Al Nur, sayap politik

Salafi yang mendukung kudeta, menolak seruan Al Sisi tersebut, dan mengimbau pendukungnya agar berdiam di rumah pada Jumat.

Sebaliknya, Ikhwanul Muslimin, yang telah 26 hari berunjuk rasa, menyerukan semua pendukungnya untuk turun memenuhi jalan-jalan di Kairo dan seluruh kotakota provinsi mulai Rabu hingga seterusnya. Tuntutan utama demo Ikhwanul Muslimin adalah pengembalian keabsahan Presiden Moursi.

Aliansi Pendukung Keabsahan Presiden Moursi yang merupakan gabungan dari 30 partai berhaluan Islam juga menganjurkan demo pada Jumat. Para pengamat mengkhawatirkan demo dua kubu berseberangan itu yang memungkikan terjadi bentrokan berdarah. Bentrokan sporadis di Kairo dan berbagai provinsi dalam sebulan terakhir diperkirakan telah menelan korban tewas lebih dari 150 orang. (ant/ bali post)