HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
SABTU, 26 JULI 2014
16 HALAMAN NOMOR 118 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Mantan Kajari Praya Divonis 10 Tahun Mataram (Suara NTB) Drama sidang dengan terdakwa mantan Kajari Praya, Subri,SH,MH (52) berakhir, Jumat (25/7). Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram mengganjar Subri dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp 250 juta. Putusan ini lebih ringan dua tahun dari tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas putusan ini, kubu terdakwa maupun JPU menyatakan pikir-pikir. Amar putusan setebal 439 halaman dibacakan bergilir Ketua Majelis Hakim, Dr.Sutarno, SH,MH,dan hakim ad hoc Fathurrauzi, SH dan Muh. Amin M. Idris, SH. Subri hadir dengan kain batik warna cerah, duduk di kursi terdakwa didampingi tim kuasa hukumnya Pieter Sahanaya. Menjelang pembacaan vonis, hakim meminta Subri berdiri. ‘’Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Subri, SH, MH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama – sama. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/ars)
EKSPRESI - Ekspresi Subri saat mendengar putusan hakim Tipikor yang mengganjarnya 10 tahun penjara. Subri dipeluk istrinya usai mendengar putusan hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram (kiri).
Gelar Rapat Terbatas
Gubernur Rasionalisasi Program-program SKPD Tahun 2015 Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi melakukan rasionalisasi dan perubahan-perubahan terhadap program-program masing-masing SKPD tahun 2015 mendatang. Gubernur menekankan, program-program yang disusun dan dilaksanakan SKPD harus mengacu pada program-program unggulan dan program prioritas pemerintah daerah yang menyentuh langsung masyarakat. ‘’Apa-apa yang dilaksanakan tahun 2015 yakni program-program nyata. Ini penting karena anggaran kita tidak terlalu banyak sehingga program-program itu harus masuk akal dan memenuhi kaidah efisiensi dan efek-
TO K O H
tivitas,” kata gubernur saat memimpin rapat terbatas dengan Pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, Jumat (25/7) sore kemarin. Dalam rapat terbatas itu,gubernur didampingi Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH. Bertindak sebagai modertor dalam rapat itu Sekda NTB. Ia mempersilakan SKPD-SKPD dengan pagu anggaran terbesar menyampaikan programprogram tahun 2015. Rapat tersebut diadakan karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum mampu menjelaskan secara detil programprogram SKPD tahun 2015. Bersambung ke hal 5
Cermin Dua Spektrum GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi menyatakan shalat dan zakat merupakan dua perintah Allah SWT yang mencerminkan dua spektrum. Shalat mencerminkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta (hablumminallah). Sementara zakat mencerminkan hubungan manusia dengan manusia (hablumminannas). Zakat itu adalah perintah Allah tidah hanya berlaku bagi umat Nabi Muhammad tetapi juga umat sebelumnya. Shalat dan zakat adalah dua hal yang sangat penting. ‘’Dua ibadah ini mencerminkan dua spektrum. Zakat adalah simbol hablumminannas. Bersambung ke hal 5 TGH. M.Zainul Majdi
Berkaitan dengan Hari Raya Idul Fitri 1435 H, SUARA NTB Senin - Selasa (28 - 29/7) tidak terbit. Kami akan terbit kembali Rabu (30/7). Untuk itu kepada pembaca dan relasi iklan agar maklum. Terima Kasih Penerbit
(Suara NTB/nas)
RAPAT TERBATAS - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi (tengah) memimpin rapat terbatas didampingi Wagub, H.Muh. Amin dan Sekda NTB, H.Muhammad Nur, kemarin.
Jangan hanya Bicara BUPATI Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan, memberikan motivasi agar umat Islam bangkit dari keterpurukan. Model dakwah jangan hanya bil lisan, yakni bicara-bicara saja. Namun harus dititikberatkan pada dakwah bil hal, Bersambung ke hal 5 H. Moch. Ali Bin Dachlan (Suara NTB/dok)
05:01
05:11
12:24
15:45
18:15
19:29
SETELAH mendengar putusan Pengadilan Tipikor, yang mengganjar mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya, Subri 10 tahun penjara, Jaksa KPK Dian Haminesa tidak langsung bersikap. Selain menyatakan piker-pikir, Jaksa mempertimbangkan untuk menindaklanjuti putusan itu, terkait dengan penyertaan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana putusan Hakim Pengadilan Tipikor Dr.Sutarno, SH,MH, dari tiga dakwaan primair yang bisa dibuktikan, diantaranya terdapat pembuktian Pasal 5 ayat 1 Undang - Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang - Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dalam pasal itu, hakim membuktikan keterlibatan sejumlah pihak lain, salah satunya Bambang W. Soeharto selaku Direktur PT.Pantai Aan. Hakim juga menyebut sejumlah nama lain. JPU KPK menjawab Suara NTB usai sidang mengatakan, akan membawa putusan itu ke meja ekspose di KPK. ‘’Saya akan segera sampaikan putusan ini ke unsur pimpinan (KPK),” katanya. Dipastikan, putusan itu akan dibedah dalam ekspose bersama penyidik yang menangani kasus Subri sebelumnya. Dari ekspose itu, akan ditentukan untuk menerbitkan surat perintah penyidikan (sprintdik) baru KPK, dalam kasus suap tersebut. Bersambung ke hal 5
Tidak Terbit
(Suara NTB/nas)
KO M E N TTAA R
Bidik Tersangka Baru
Anggota DPRD KLU Divonis 2 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jasman Hadi divonis dua tahun penjara, Jumat (25/7) kemarin di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram. Ia dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi dana Bansos Tahun 2008 saat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD Lobar. Ketua Majelis Hakim, Dr.Sutarno, SH,MH menyebut, terdakwa terbukti bersalah dan melanggar dakwaan primair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Selain dihukum penjara dua tahun, terdakwa dikenakan ganti kerugian negara Rp 500 juta. Putusan ini sedikit lebih ringan dari tuntutan JPU, Ema Muliawati, SH sebelumnya. Dimana tuntutan saat itu dua tahun dan enam bulan penjara, ganti kerugian negara Rp 628 juta. Atas putusan ini, JPU dan kuasa hukum terdakwa Zainul Musfi, SH menyatakan pikir-pikir. Dalam putusan itu, terdakwa Jasman terbukti bersalah karena tidak menyalurkan dana bansos sebesar Rp 628 juta Tahun 2008. Modusnya terdakwa mengajukan dana bansos saat itu melalui Bendahara Agung Purnomo Nugroho.
Namun dana itu tidak disalurkan ke masyarakat. Atas kasus yang membelitnya itu, terdakwa sempat beritikad baik dengan mengembalikan kerugian negara. Nilai yang dikembalikan saat itu mencapai Rp 110 juta. Karena tidak cukup, terdakwa hendak menutupi kerugian negara itu dengan menyerahkan tanah di KLU seluas 48 are di Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung. Tanah itu juga diajukan Jaksa sebagai ganti kerugian negara, dengan taksiran harga Rp 2,5 juta per are. Namun hakim memutuskan, tanah itu dikembalikan ke terdakwa. Bersambung ke hal 5