Snt26082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 141 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 26 AGUSTUS 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Tak Dialokasikan dalam RAPBN 2016

Presiden Perintahkan Menteri BUMN Alokasikan Dana untuk Kawasan Mandalika PMN 2016 tidak ada. Beliau terkejut dan akan menyampaikan akan segera menyampaikan ke Menteri BUMN,” tutur gubernur ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (25/8).

Orang nomor satu di NTB ini tetap optimis pemerintah pusat tetap berkomitmen menuntaskan pembangunan infrastruktur dasar KEK Mandalika.

“Jangan berandai-andai, Presiden telah ngomong,” imbuhnya.

Diakuinya, saat berkesempatan bertemu secara langsung dengan Presiden Jokowi, dirinya meminta presiden mengawal janji yang telah disampaikan kepada masyarakat NTB sebagaimana presiden mengawal daerah-daerah lainnya. “Kami juga di NTB meminta juga supaya dikawal. Salah

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengaku telah melaporkan secara langsung kepada Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan tidak dialokasikannya anggaran sebesar Rp 1,8 triliun dalam RAPBN 2016. Dalam kesempatan tersebut, kata gubernur, presiden terlihat terkejut mendengar laporan tidak dialokasikannya Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebesar Rp 1,8 triliun tersebut.

“Beliau tetap komit dan akan menyampaikan kepada Menteri BUMN. Saya akan ingatkan kata beliau. Saya sampaikan arahan bapak itu, Rp 1,8 triliun ternyata dalam perencanaan

satu diantaranya adalah KEK Mandalika. Karena apa yang telah bapak janjikan Rp 1,8 triliun yang akan dialokasikan oleh negara melalui ITDC untuk mengembangkan seluruh infrastruktur Mandalika itu bisa terwujud,” terangnya mengutip apa yang disampaikannya pada presiden.

Tidak adanya pengajuan dari Menteri BUMN terkait dengan PMN untuk ITDC sebesar Rp 1,8 triliun itulah yang dipertanyakan Pemprov NTB. Padahal presiden sudah menjanjikan secara langsung kepada masyarakat NTB untuk mengalokasikan itu pada tahun 2016.

Bersambung ke hal 15

TGH. M. Zainul Majdi (Suara NTB/ist)

Dugaan Kelebihan Bayar Proyek KTC

BPK Serahkan ke Penegak Hukum Mataram (Suara NTB) Dugaan kelebihan bayar pada proyek Kemuter Telu Center (KTC) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih jadi sorotan. Jika temuan itu dipastikan sebagai tindak pidana, maka sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum (APH) untuk

memproses.

Ranah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), menurut Subauditorat II BPK NTB, Aris Asmono, hanya sampai pada audit. Dugaan temuan Rp 6 miliar kelebihan pembayaran oleh PT. Trilion Glory Nusantara itu, Bersambung ke hal 15

SAHAJA Dijadwalkan Daftar Ulang

Pilkada Kota Mataram Masih Belum Aman

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Salah seorang lurah di Kota Mataram turun ke lantai satu gedung Kejati NTB usai diperiksa di gedung Pidsus dalam kasus DBHCHT 2011, Selasa (25/8).

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram akan mengembalikan berkas persyaratan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota H. Salman, SH dan Drs. Jana Hamdiana (SAHAJA). Pada tanggal 3 Agus-

Enam Lurah di Mataram Diperiksa

DBHCHT Diduga Mengalir ke Proyek Rehab Rumah Mataram (Suara NTB) Setiap hari, ada saja yang terungkap dari proses penyidikan kasus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Setelah dana di Badan Koordinasi Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB selesai diselidiki, muncul informasi ada aliran dana ke proyek rehab rumah. Enam lurah di Kota Mataram pun diperiksa.

TO K O H

Siap Audit BI KETUA BPK RI, Dr. Harry Azhar Aziz, mengaku siap melakukan pemeriksaan atau audit terhadap Bank Indonesia (BI), jika sudah ada permintaan resmi dari DPR RI. Hal ini terkait dengan terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika yang menembus angka Rp 14.000 per dolar.

“Kita tinggal tunggu surat resmi dari DPR dan kalau sudah ada surat resminya pemeriksaan. Jadi tak bisa hanya dari statemen di koran, tidak bisa.

Bersambung Harry Azhar Aziz ke hal 15 (Suara NTB/ist)

Informasi dihimpun Suara NTB, enam lurah diperiksa marathon di gedung Pidsus, sejak Senin (24/8) hingga Selasa (25/8). Lurah dari sejumlah kecamatan di Kota Mataram itu, diperiksa terkait ditemukannya dokumen yang menyebut, DBHCHT tahun 2011 dipakai untuk rehab rumah warga kurang mampu.

Masing masing kelurahan mendapat jatah 20 rumah untuk direhab.

“Ada enam saksi dari kelurahan kita sudah mintai keterangan sejak Senin kemarin,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjawab Suara NTB, Selasa (25/8).

Namun, Sutapa tak menyebut lurah mana saja yang diklarifikasi.

Juga terkait berapa anggaran untuk rehab rumah, total penerima bantuan, belum dia peroleh peroleh infor-

masi detail dari penyidik, karena pemeriksaan masih akan terus berkembang. Tapi menurutnya, sebagaimana diungkapkan Aspidsus Suripto Irianto, SH, MH, beberapa waktu lalu, bahwa dana DBHCHT sejak 2010 sampai 2014, itemnya sangat banyak. Di luar yang sudah diusut sebelumnya dan naik ke penyidikan seperti dana saluran irigasi desa, yang sedang ditelisik terbaru, yakni untuk rehab rumah tersebut.

Disebutkan, total anggaran untuk DBHCHT tahun 2011 mencapai Rp 45 miliar. Peruntukannya cukup banyak, salah satunya ditemukan untuk rehab rumah warga kurang mampu dimaksud, hanya anggarannya, Sutapa mengaku belum tahu persis.

Bersambung ke hal 15

tus lalu, pendaftaran pasangan ini ditolak KPU Kota Mataram sesuai nomor 289/ KPU-Kota-017.433892/VIII/ 2015. SAHAJA dijadwalkan daftar ulang pada hari pertama pembukaan pendaftaran 28 Agustus ini.

Bersambung ke hal 15

Gubernur : Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan penyelenggara pemilu baik KPU dan Bawaslu/Panwaslu supaya berintegritas. Penyelenggaraan Pilkada serentak, termasuk di NTB harus sesuai dengan aturan yang ada.

“Penyelenggaraan pilkada itu harus sesuai aturan. Kan penyelenggara pemilu itu adalah KPU dan Bawaslu.

Kalau di sini Panwaslu kabupaten/ kota. Adapun pemerintah daerah adalah fasilitator. Partai politik adalah peserta pemilu,” ujarnya ketika dikonfirmasi di Mataram, Selasa (25/8).

Ketua DPD Partai Demokrat NTB ini mengatakan, penyelenggaraan Pilkada serentak supaya berjalan sesuai aturan yang ada dipercayakan kepada KPU dan Panwaslu.

Bersambung ke hal 15

Reklamasi Teluk Benoa

Investor Pengerukan Pasir Laut Ajukan Izin ke Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Setelah gagal mendapatkan perizinan untuk melakukan pengerukan pasir laut di wilayah Lombok Timur (Lotim), karena faktor kewenangan pemerintah kabupaten, PT. Dinamika Atria Jaya mengajukan permohonan perizinan ke Pemprov NTB. Perusahaan ini bekerjasama dengan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) dalam menyediakan material untuk mereklamasi Teluk Benoa, Bali.

“Baru bulan Agustus ini dia ngajukan. Mohon izin pengerukan pasir ke provinsi.

Karena kemarin mereka salah

meminta izin ke kabupaten.

Diulanglah permintaan izin ke provinsi,” ungkap Kepala Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB, Ir. Herry Erpan Rayes, MM, di Mataram, Selasa (25/8).

Ditanya mengenai persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan izin, mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB ini, mengaku belum bisa memastikan sebelum ada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Erpan menjelaskan, dulunya PT. Dinamika Atria Jaya mengajukan permohonan perizinan ke kabupaten yang tak mempunyai ke-

wenangan mengeluarkan perizinan.

“Sekarang bagaimana kita menolak, orang dia belum mengajukan ke kita. Sekarang dia sudah mengajukan. Ini yang sedang diproses. Apakah ditolak atau tidak? Harus ada koordinasi lintas SKPD. Baru bulan Agustus ini dia mengajukan permohonan pengerukan pasir,” sebut Erpan.

Menurutnya, boleh tidaknya investor itu melakukan pengerukan pasir di wilayah Lotim, kata Erpan tergantung hasil kajian amdal.

Rekomendasi amdal dari provinsi bisa keluar, lanjutnya, jika me-

menuhi beberapa persyaratan, apakah sesuai tata ruang provinsi dan izin prinsip. Dalam tata ruang provinsi, lanjutnya, tak dikenal adanya wilayah tambang di laut.

“Kalau peluang pasti ada. Karena dia baru sekarang mengajukan izin kemudian dibahas.

Dari pembahasan itu baru bisa kita lihat layak atau tidak. Selama ini belum,” terangnya.

Bersambung ke hal 15

Hery Erpan Rayes (Suara NTB/dok)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Mutasi Sebelum Pilkada

Rangkul Pemuda Lintas Etnis MASUK katagori 14 besar di tingkat nasional lomba Karang Taruna, menjadi bahan koreksi bagi kelurahan, indikator apa saja yang belum terpenuhi.

Dari segi persiapan teknis, administrasi dan kondisi lapangan dinilai maksimal.

Namun disadari secara keanggotaan masih belum sepenuhnya, sehingga berencana akan merangkul pemuda lintas etnis dan agama bergabung di karang taruna.

Demikian disampaikan, Lurah Mataram Timur, H. Mustaal, (Suara NTB/cem) H. Mustaal Selasa (25/8).

Seluruh pemuda etnis dan agama dilibatkan. Jika timbul persoalan antara pemuda, karang taruna, maka merekalah yang menyelesaikan masalah. Karena ia menilai muara kekuatan dan pemecahan masalah ada pada generasi muda. “Ya, kalau ada persoalan kan mereka yang selesaikan,” ujarnya.

Sedangkan, tokoh masyarakat dan agama berperan memberikan masukan dan nasihat.

Mustaal mengulas, indikator sehingga masuk 14 besar tingkat nasional terkendala persoalan kebersihan. Selain itu, pemanfataan drainase sebagai tempat budidaya ikan.

Tim juri menganggap itu tidak layak dan seharusnya ada kolam khusus. Minimnya lahan dianggap penyebab gagalnya Karang Taruna masuk 10 besar tingkat nasional.

Sungai ujarnya, alternatif dijadikan budidaya ikan. Tapi perlu kajian teknis dari instansi terkait. “Rencananya sungai kita jadikan tempat budidaya, tapi harus mendatangkan tenaga teknis bagaimana konsepnya,” paparnya.

Alasan sebelumnya kenapa menggunakan saluran itu, sebab drainase tidak digunakan. Agar tidak sia - sia, maka dijadikan tempat budidaya.

Ia bersyukur karang taruna di wilayahnya tetap berinovasi dan berlatih mengembangkan seni tradisi cilokaq. Sebagai kesenian tradisional harus tetap dijaga eksistensi di tengah masyarakat. Kedepan diharapkan, bergabungnya pemuda lintas etnis dan agama memberikan warna baru dan membantu pemerintah menyelesaikan masalah. Selain itu diharapkan karang taruna mendapatkan juara 1 tingkat nasional. (cem)

Penjabat Walikota akan Geser Pejabat Tak Bisa Kerja Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si memastikan akan melakukan mutasi sebelum pelaksanaan pilkada serentak pada tanggal 9 Desember mendatang. Hal ini disampaikannya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/8). “Sebelum Pilkada saya akan lakukan mutasi, penyegaran. Itu pasti. Assesment itu ada,” jelasnya.

Mulai Bulan September mendatang, Selly mengatakan pihaknya akan mulai melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di lingkup Pemkot Mataram. Jika kinerja dinilai buruk dan tidak mampu menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masingmasing, maka menurut Selly percuma dipertahankan mengisi jabatan tertentu.

“Kalau nggak bisa diajak kerja dengan Penjabat, ngapain kita ajak kerja,” cetusnya. Mutasi yang akan dilakukan ini ditegaskannya bukan

berdasarkan suka dan tidak suka (like and dislike), tapi berdasarkan penilaian terhadap kinerja masing-masing apakah sudah sesuai dengan kriteria atau belum.

Setelah dipercaya Gubernur NTB untuk menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram, Selly mengatakan tidak serta merta dirinya langsung melakukan mutasi. Tapi dirinya perlu mempelajari terlebih dulu bagaimana kinerja jajarannya. “Kita perlu lihat dulu.

Orang ini mampu tidak di sini (SKPD), sesuai tidak dengan

ilmu yang dimiliki. Harus itu,” tegasnya. “Jangan nanti ada yang diinjak. Pangkat sudah tinggi tapi masih di bawah. Kita nggak boleh menzalimi. Ada penilaian. Ada Pansel (Panitia Seleksi),” sambungnya.

Ia kembali menegaskan bahwa mutasi yang akan dilakukan sesuai dengan kinerja. Selain itu Selly juga menegaskan PNS yang terbukti terlibat dalam aktivitas politik, mendukung secara terbuka pasangan calon kepala daerah akan dimutasi. “Lurah, camat yang nggak bisa diajak

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha memaklumi pro kontra yang muncul terhadap kehadiran Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi. Apalagi Penjabat Walikota Mataram hadir dengan sejumlah program. Mulai dari kebijakan memangkas jam kerja PNS dari enam hari kerja menjadi lima hari kerja. Kemudian kebijakan pemberlakuan TKD (Tunjangan Kinerja Daerah), rencana pembentukan (Suara NTB /fit) I Wayan Sugiartha Perusda parkir dan pasar serta mengubah pasar Panglima Cakranegara menjadi lokasi pembangunan perkantoran.

Menurut Wayan Sugiartha, terkait beberapa kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani yang berhubungan dengan kewenangan, pasti sudah diketahuinya. ‘’Mengenai kewenangan, saya rasa beliau tahu dirilah kewenangan beliau sampai di mana, batasan beliau sampai di mana saya rasa beliau tidak usah diajar,’’ tuturnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Selasa (25/8).

Kalau dilihat dari latar belakang Penjabat Walikota Mataram adalah seorang birokrat, tentunya sudah memahami aturan. Mengenai beberapa program, saat rapat koordinasi sudah disampaikan. Di mana sebelum program itu dilaksanakan, tentu harus ada kajian dari segala aspek. Baik aspek yuridis, sosiologi dan ekonomi.

Untuk itu, politisi PDIP ini mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Penjabat Walikota Mataram untuk melakukan kajian - kajian bersama timnya.

Dewan pun, lanjutnya akan meminta dilakukan pemaparan di parlemen. Kalau nantinya hasil kajian tidak memungkinkan untuk melaksanakan program dari Penjabat Walikota Mataram, tentu tidak akan disetujui. ‘’Untuk itu kasihlah kesempatan dulu untuk menyusun program yang lebih baik,’’ pintanya. Saat pemaparan di DPRD Kota Mataram nantinya, seluruh anggota Dewan berkesempatan bertanya seluas-luasnya kepada eksekutif. Dalam mewujudkan program yang diajukan Penjabat Walikota Mataram, demikian Wayan Sugiartha, diyakini akan ada kajian mendalam.

Apakah dilaksanakan secara keseluruhan atau secara bertahap. Mengenai wacana yang dilempar kepada publik, Wayan Sugiartha yakin ada alasannya. ‘’Bisa jadi itu untuk mendapatkan masukan dari masyarakat,’’ pungkasnya. Kalau ada pihak yang mempertanyakan anggaran untuk program itu, menurutnya, itulah pentingnya dilakukan kajian. ‘’Kalau anggaran tidak memungkinkan, kan kita bisa menolak. Tidak dipaksa untuk menerima,’’ tandasnya. (fit)

kerjasama untuk melayani masyarakat, berpolitik, sudah (pasti dimutasi),” tegasnya.

PNS adalah alat negara dan harus mengabdi untuk rakyat.

Terminal Mandalika Diambil Pusat

Penjabat Walikota Minta Dikaji Ulang

(Suara NTB/ynt)

RAPUH - Jembatan kayu ini cukup rapuh dan berbahaya jika tidak dilewati dengan hati-hati.

Jembatan ini sebagai penghubung Pantai Penghulu Agung, Kelurahan Ampenan Selatan dan Pantai Muara Jangkuk, Kelurahan Banjar dan menjadi salah satu akses bagi warga setempat.

Beri Kesempatan

(Suara NTB/ist)

Hj. Putu Selly Andayani

Jika ikut terlibat dalam politik, sebaiknya berhenti jadi PNS dan masuk jalur politik.

“Kalau mau jadi orang politik, silahkan keluar dari PNS. Jangan bermain di dua kaki,” cetusnya. Selly menambahkan jangan hanya dirinya yang dituntut untuk netral dan tidak bermain politik. Ia mengajak semua PNS untuk tidak berpolitik. “Siapa pun yang menang sudah tercatat di Lauhul Mahfudz. Kerja yang baik, kita dibayar dan digaji rakyat,” ujarnya.

Terkait peluang terlaksananya Pilkada serentak di Kota Mataram, Selly menyatakan tidak ada persoalan. Ia bersyukur dengan berlangsungnya Pilkada maka pejabat definitif bisa segera bekerja dan ia bisa menyelesaikan tugasnya sebagai Penjabat Walikota. (ynt)

Soal Jalan Menuju TPA Kebon Kongok

Pemkot Mataram Anggarkan Bantuan Hibah di APBDP Mataram (Suara NTB) Kendaraan pengangkut sampah milik Pemkot Mataram terancam tak akan diberikan izin melewati jalan di sekitar Banyumulek menuju TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kebon Kongok jika jalan di wilayah tersebut tak segera diperbaiki. Kerusakan jalan ini disebabkan oleh proyek pembukaan jalan baru Mataram-BIL. Masyarakat kemudian memberikan tenggat waktu jika dalam waktu dua bulan jalan tak diperbaiki, maka kendaraan Dinas Kebersihan Kota Mataram tak boleh lagi melintasi jalan tersebut.

Kaitannya dengan persoalan ini, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani telah bertemu dengan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat untuk membahas bagaimana solusi ke depannya. Selly mengatakan

persoalan rencana penutupan jalan tersebut telah dikomunikasikan pihaknya. Pemkot Mataram juga telah menganggarkan bantuan hibah untuk perbaikan jalan melalui APBD Perubahan Kota Mataram 2015 yang masih dalam pembahasan.

“Persoalan penutupan jalan sudah dikomunikasikan. Bantuan hibah dianggarkan di APBD Perubahan dan APBD Perubahan sedang dalam pembahasan. Setelah pengesahan dan evaluasi di provinsi, Insya Allah cair sebelum Desember,” jelasnya, Selasa (25/8). Terkait teknis bagaimana nanti pelaksanaannya, akan dibicarakan lebih lanjut oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram dengan Dinas Kebersihan Lombok Barat.

Selly mengatakan pihaknya juga membahas persoalan jembatan yang ada di sekitar Kebon Kongo yang merupakan akses menuju Gunung Pengsong.

Terkait persoalan jembatan ini, Selly mengatakan dirinya sudah membicarakan hal ini dengan Sekda NTB dan akan segera dicarikan solusi. Sesuai kesepakatan jembatan tersebut akan dibiayai oleh Pemprov NTB namun dalam APBD Pemprov NTB belum dianggarkan. “Itu dianggarkan Rp 6 miliar tapi belum tercantum di APBD Provinsi. Nanti tinggal dibicarakan dengan Gubernur bagaimana solusinya,” jelasnya.

Plt Bupati Lombok Barat juga disampaikan Selly sanggup memperpanjang kontrak kerjasama pemanfaatan Kebon Kongo sebagai TPA dengan Pemkot Mataram. Sejalan dengan perpanjangan tersebut, akan dilakukan pembenahan terhadap pengelolaan sampah di tempat tersebut. “Ini sampai 2017 dan rencana akan diperpanjang sambil membenahi sistemnya,” jelasnya. (ynt)

Penghapusan Aset Kewenangan Dewan Mataram (Suara NTB) Penghapusan aset milik Pemkot Mataram hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, rencana penghapusan aset senilai Rp 40 miliar itu telah dipersiapkan sebelum berakhirnya masa jabatan Walikota H. Ahyar Abduh. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menyebut penghapusan tersebut menjadi kewenangan Dewan.

Kepala BPKAD, Yance Hendra Dirra menjelaskan, penghapusan aset telah diajukan sudah lama ke DPRD Kota Mataram. Dari sebelumnya Rp 40 miliar lebih dan setelah dikoreksi berkurang Rp 19 miliar.

Aset nilai Rp 19 miliar inilah untuk dilakukan penghapusan

Dewan. “Itu kan urusannya di Dewan, kita sudah menyerahkan data - datanya,” kata Yance.

BPKAD akunya, telah menyelesaikan data - datanya tinggal Dewan menyetujui saja. Sepengetahuannya, ia telah dua kali melayangkan surat ke DPRD Kota Mataram. Tidak disebutkan secara pasti tanggalnya, tapi seingatnya sebelum ramadhan.

“Pertama ini koreksi aset Rp 40 miliar kemudian disusul surat kedua. Kalau pastinya ndak ingat saya, yang jelas sebelum puasa,” ujarnya.

Yance berdalih, perhargaan wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tidak ada sangkut pautnya dengan peng-

hapusan aset. Menurutnya, nilai aset Rp 19 miliar itu tetap berjalan dan akan dikomunikasikan dengan Dewan.

Malahan katanya, perolehan WTP selanjutnya bakal berat sebab harus mempertahankan capaian tersebut.

Kepastian penghapusan aset paling lambat sebelum akhir tahun 2015, sehingga tidak lagi menjadi temuan.

Seperti diketahui, aset yang akan dihapuskan tersebut tersebar di seluruh SKPD lingkup Pemkot Mataram. Paling dominan berada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) berupa buku - buku pelajaran. Selain itu, meja, kursi serta kendaraan dinas yang telah rusak. (cem)

Mataram (Suara NTB) Pengelolaan Terminal Mandalika rencananya akan diambil alih oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perhubungan. Namun demikian, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani meminta agar rencana tersebut dikaji ulang.

Ditemui Senin (24/8), Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi menjelaskan, sidak ke Terminal Mandalika untuk melihat sejauhmana tingkat kebersihan dan keamanan calon penumpang. Sebab, Pemerintah Pusat berencana mengambilalih pengelolaan Terminal Mandalika.

Dari hasil pantauannya, kesadaran masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah (PR), padahal sudah disiapkan bak sampah tapi tidak dimanfaatkan. “Saya perhatikan itu soal kesadaran masyarakat saja,” katanya.

Selly menyayangkan, terbitnya Peraturan Pemerintah kemudian mengambil alih pengelolaan Terminal Mandalika.

Dengan operasional minim dan PAD kecil, sebaiknya pengelo-

laan diserahkan saja ke pemerintah daerah. Kecuali, ujarnya, operasional besar dan PAD kecil baru dievaluasi atau ada kesalahan dilakukan daerah.

“Iya, mending dikembalikan ke daerah saja, kan bisa menambah PAD,” terangnya.

Kebijakan ini menurutnya, perlu dipertanyakan apa yang menjadi alasan pemerintah pusat. Apakah ada rencana meminta Kementerian Perhubungan untuk mengkaji hal itu?

Selly mengatakan, nanti akan menjadi tanggungjawab dari Walikota definitif. “Biarlah Walikota definitif yang punya kerjaan. Bunda fokus urus kebersihan kota saja,” timpalnya.

Seperti ketahui, Terminal Mandalika bakal dikelola langsung Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat. Pengelolaan ini berdasarkan hasil keputusan rapat koordinasi nasional di Jakarta, seluruh terminal tipe A akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Pengambilan itu berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 dan paling lambat pengambilalihan tahun 2016 mendatang. (cem)

Lima Hari Kerja Pemkot Mataram Dimulai 1 September Mataram (Suara NTB) Sejak dilantik menjadi Penjabat Walikota Mataram pada tanggal 10 Agustus lalu, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, MSi merencanakan untuk mengubah jam kerja PNS lingkup Pemkot Mataram dari enam hari kerja menjadi lima hari kerja. Rencana ini akan mulai dilaksanakan tanggal 1 September mendatang. Demikian disampaikan Selly saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (25/8).

Sebelum kebijakan lima hari kerja diterapkan, pihaknya telah meminta Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Setda Kota Mataram untuk melakukan telaah staf.

Penerapan lima hari kerja pada awal September mendatang sekaligus sebagai tahap uji coba. Jika efektif maka akan dilaksanakan seterusnya. “Kita akan terus pantau nanti,” jelasnya.

Penerapan lima hari kerja ini mengikuti apa yang telah dilaksanakan di Pemprov NTB dan beberapa kabupaten lainnya seperti Lombok Barat, Lombok Utara dan bahkan pemerintah pusat juga telah menerapkan lima hari kerja. Jika lima hari kerja diterapkan maka akan DPRD Kota Mataram akan melakukan perubahan tata tertib (tatib), menurut Selly hal tersebut tidak masalah jika DPRD Kota

Mataram tetap enam hari kerja karena berkaitan juga dengan pelayanan kepada masyarakat. Jika nantinya ada rapat penting yang harus dilaksanakan di hari Sabtu, eksekutif bisa tetap hadir.

“Dulu Provinsi juga begitu.

Kalau diundang rapat juga tetap hadir,” jelasnya.

Alasan itu menurutnya tidak harus dijadikan persoalan untuk menggagalkan penerapan lima hari kerja.

Terpenting adalah koordinasi antar dua lembaga ini. Penerapan lima hari kerja juga demi efisiensi. “Enam hari kerja itu pemakaian listriknya besar sekali. Dikurangi satu hari itu efisiensinya cukup besar,” jelasnya.

Hari Sabtu disampaikan Selly bisa dimanfaatkan untuk kegiatan gotong royong membersihkan Kota Mataram dari sampah. “Jadi tidak mengganggu jam kerja untuk gotong royong. Gotong royong telah kita agendakan untuk dilaksanakan tiap hari Sabtu,” jelasnya.

Pernyataan perubahan jam kerja dari enam hari menjadi lima hari ini akan disampaikan pada saat HUT Kota Mataram dan uji coba disebutkan Selly akan dilaksanakan selama tiga sampai enam bulan. “Jika efektif maka akan berjalan terus dan sambil tetap dipantau. Nanti BKD, Satpol PP akan turun memantau,” jelasnya. (ynt)

BPM Cek Aliran Dana Rp 2,6 Miliar untuk RTLH di Mataram Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB terus menelisik aliran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diduga menyimpang. Selain anggaran puluhan miliar digunakan untuk perbaikan irigasi, sebagian juga disebut sebut mengalir untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kelurahan Dayan Peken, Kecamatan Ampenan Kota Mataram.

Pemkot Mataram dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) mendapatkan bantuan dari Pemerin-

tah tahun 2011 sebanyak 400 unit dan 2012 sebanyak 136 unit. Masing - masing kepala keluarga saat itu diberikan Rp 5 juta. Jika dikalkulasikan Pemprov NTB dalam kurun waktu dua tahun memberikan anggaran Rp 2,6 miliar.

Kejelasan apakah anggaran ini berasal dari aliran dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), tidak diketahui secara pasti dan akan dicek ke lapangan. “Kalau persoalan anggaran itu dari mana saya tidak tahu.

Karena pengelolaannya ada di provinsi. Tapi nanti akan saya

(Suara NTB/cem)

H. Syaiful Mukmin cek,” kata Kepala BPM Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin

dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (25/8).

Syaiful menjelaskan, anggaran sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi.

Kabupaten/kota diundang rakor (rapat koordinasi) membahas juklak - juknis. Selain itu, BPM melakukan pendampingan dan membuat kelompok. Intervensi perbaikan rumuh kumuh ini sebutnya, sebagian ada dari Dinas PU, Bazda dan BPMPD Provinsi.

Pengelolaan anggaran tidak langsung ke dinas, melainkan diserahkan langsung ke rekening kelompok. BPM

ujarnya, sama sekali tidak mengelola atau melihat uang dari Pemprov dan hanya sebatas mengawasi pekerjaan.

“Uangnya itu langsung masuk ke rekening kelompok,” sebutnya.

Intervensi rumah kumuh ini, satu kelurahan ada yang mendapat 10, 15 bahkan 20 unit.

Seingatnya, Pemprov di tahun 2013 dan 2014 sudah tidak lagi mengintervensi perbaikan RTLH di Kota Mataram. Syaiful tidak mengetahui secara pasti alasan Pemerintah Provinsi NTB. (cem)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

(Suara NTB/bul)

HARGA TEMBAKAU - Di tengah kelesuan ekonomi global, petani tembakau Virginia Lombok berharap harga pascapanen lebih bagus ketimbang musim tembakau tahun lalu. Apalagi petani tahun ini lebih banyak mengeluarkan biaya ekstra karena kekeringan yang melanda tanaman tembakau di beberapa sentra tembakau di Lombok. Seorang petani tembakau di kecamatan Sakra, Lombok Timur baru saja memeriksa tanamannya yang baru berumur dua pekan, Selasa (25/8).

NTB Tidak Siap Hadapi MEA Mataram (Suara NTB) NTB masuk peringkat delapan dari sepuluh besar provinsi dengan daya saing yang masih lemah secara nasional. Indikator itu juga menunjukkan kian tertinggalnya NTB jika dibandingkan lagi dengan provinsi di negara-negasa Asia Tenggara lainnya yang akan berkompetisi di pasar Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) akhir tahun ini.

Rilis Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapura, disampaikan oleh Asisten Direktur Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Wahyu Yuwana Hidayat dalam kegiatan Edukasi Publik MEA yang digelar oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB di Mataram, Selasa (25/8).

Dalam kegiatan tersebut, dihadirkan seluruh asosiasi pengusaha di NTB, pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), perbankan, termasuk instansi terkait. Wahyu mengatakan, mengacu pada indikator tersebut, sesungguhnya masih besar PR yang harus dituntaskan di provinsi ini kaitannya dalam menyiapkan manusianya menghadapi persai-

ngan bebas setingkat Asia Tenggara.

“Intinya, tingkatkan kualitas,” ujar Wahyu. NTB masuk di peringkat delapan terendah sumber dayanya, dilihat dari kualitas tenaga kerja, infrastruktur dan berbagai penilaian lainnya. Oleh karenanya ia tetap tekankan bahwa peningkatan standar kualitas menjadi hal yang mutlak.

Sementara itu, dalam kegiatan edukasi kemarin, para pelaku IKM, termasuk pelaku eksportir diberikan pandangan bagaimana MEA, peluang serta tantangannya. Pematerinya juga didatangkan langsung dari Kementerian Perdagangan RI. Kepala Dinas Perindag Provinsi NTB, Ir. Husni Fahri, MM dalam kesempatan tersebut juga mengemukakan besarnya potensi yang dimiliki di NTB ini. Ia menyadari perlunya peningkatan SDM para pelaku usaha lokal dalam menghadapi MEA. Oleh karenanya, sosialisasi semacam itu tetap dilaksanakan agar palaku IKM mengetahui kelemahan dan

kekurangannya.

Selain melakukan sosialisasi, pemerintah juga menurutnya tetap mendukung mutu dan kualitas produk olahan dan kerajinan di NTB. Di antaranya dengan tersedianya rumah kemasan dan UPP Pijar yang sekarang ini sudah direinkarnasi.

“Hanya saja memang, dukungan anggaran untuk meningkatkan kualitas dan mutu produk lokal kita juga masih perlu ditingkatkan. Kita punya 9.500-an IKM, mereka juga tetap diberikan pelatihan dan bimbingan selain bantuanbantuan langsung,” demikian Ir. Husni Fahri. (bul)

Gubernur Dorong Ekonomi Syariah Kuasai NTB Mataram (Suara NTB) Mungkin ironis bagi gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, provinsi dengan mayoritas masyarakatnya yang dikenal religius ini masih menganggap ekonomi syariah sebagai sesuatu yang asing.

Padahal, ekonomi syariah ini menjadi salah satu kunci mempertahankan diri dari guncangan krisis ekonomi.

Hal ini ia tegaskan dalam pidatonya pada International Conference and Ph. D Colloqulum on Islamic Economics & Finance di Mataram, Selasa (25/8). Dalam kegiatan tersebut, hadir perwakilan institut dan berbagai element lainnya.

Gubernur menginginkan NTB dengan masyarakatnya yang homogen benar-benar membanggakan prinsip-prinsip ekonomi secara syariah.

Pada kondisi di lapangan, ekonomi masih menjadi kajian-kajian bagi segelintir orang. Ekonomi syariah dalam pandangannya seperti hal baru.

Bahkan ekonomi syariah ini dianggap sebagai konsumsi studi bagi kalangan pesantren.

Padahal, jika ekonomi syariah ini diterapkan secara luas, ia meyakini kemajuan bersama yang diharapkan bisa terwujud. “Ekonomi syariah ini sepertinya hanya menjadi bahan kajian untuk penajaman

konsep, serta gagasan studi.

Mestinya ini diimplementasikan juga dalam kehidupan nyata,” ujar gubernur. Ia mengajak, agar sebanyak mungkin masyarakat dapat terlibat dan mempraktikkan ekonomi syariah ini hingga ke lapisan terendah sekalipun.

Di lain pihak, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri juga mengharapkan sistem syariah ini berkembang secara utuh, khususnya di Provinsi NTB. Sebab, segala perangkat pendukungnya dinilai telah cukup tersedia hingga ke pelosok-pelosok.

Asuransi, serta lembagalembaga keuangan lainnya telah menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sangat mudah untuk mengaksesnya.

Ekonomi syariah ini bagi Yusri menjadi hal yang sangat penting sebenarnya. Sebab dalam konteks implementasi riil, perbankan syariah misalnya menjadi satu-satunya yang paling tahan terhadap krisis global yang terjadi pada tahun 1998 silam.

Terbukti dengan tidak adanya satupun perbankan syariah yang dicabut izinnya pada waktu itu.

“Masyarakat harusnya memanfaatkan seluruh perangkat yang ada untuk men-

(Suara NTB/ist)

EKONOMI SYARIAH - Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyampaikan sambutan pada International Conference and Ph. D Colloqulum on Islamic Economics & Finance, mendorong tumbuhnya ekonomi syariah, di Mataram, Selasa (25/8). jalankan ekonomi syariah di NTB,” harap Yusri.

Meski demikian, selain masyarakatnya yang harus dipacu untuk menerapkan polapola syariah ini, dia katakan lembaga-lembaga keuangan

ataupun seluruhnya yang menganut sistem syariah juga harus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat. Salah satunya dengan memperbanyak sosialisasi.

“Perbankan syariah misalnya,

harus makin mendekatkan diri, dan masyarakat juga kami imbau untuk semaksimal mungkin memanfaatkan seluruh sarana dan prasarana yang tersedia kaitannya dengan ekonomi syariah ini,” demikian Yusri. (bul)

SIAP tidak siap, harus siap hadapi MEA. Kata-kata ini yang sering dilontarkan oleh Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, MH dalam setiap kesempatan. Terlepas dari sejauh mana kesiapan NTB menghadapi persaingan global ini, masyarakat memang harus termotivasi.

Wagub kembali menekankan ini kepada 100-an undangan yang terdiri dari asosiasi pengusaha dan pelaku Industri Kecil Menengah (IKM), perbankan dan beberapa instansi terkait pada Edukasi Publik tentang MEA yang dilaksanakan di Mataram, Selasa (25/8).

Menurutnya, menjadi hal yang penting dalam menyongsong MEA, agar seluruh lapisan masyarakat di provinsi ini semakin siap menghadapi tantangan dengan kerja, dan inovasi serta optimisme.

Dunia usaha menjadi salah satu fokus yang harus diperhatikan untuk menghadapi gempuran persaingan di MEA. Oleh karenanya, disadari perlunya kerjasama semua pihak yang berkaitan langsung dengan implementasi kebijakan, seperti pemerintah, pelaku usaha sendiri, perbankan dan masyarakat.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini menurut Wagub, yakni kualitas SDM. Untuk itu dibutuhkan optimalisasi lembagalembaga pelatihan dan pendidikan guna menciptakan kualitas SDM yang kompeten, produktif dan berdaya saing.

“NTB daerah yang sangat membutuhkan dukungan pusat, khususnya Kementerian Perdagangan untuk meningkatkan kualitas barang dan jasa. Sehingga pelaku usaha yang ada di daerah ini juga memiliki daya saing di pasar dalam negeri maupun Asean,” demikian Wagub. (bul)

Pelaku Usaha Mengeluh Tidak Diakses Perbankan Mataram (Suara NTB) Tidak sedikit pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM) yang mengeluh karena tak didukung perbankan. Mereka berharap otoritas mendorong kalangan perbankan agar berpihak kepada seluruh pelaku usaha.

“IKM selama ini tak pernah dipercaya oleh perbankan, kami minta kebijakan atasi semua ini,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Eksportir (Apex) Provinsi NTB, H. Anhar Tohri pada forum edukasi tentang MEA, Selasa (25/8) di Mataram.

Terlepas dari kriteria calon nasabah yang diberikan kredit oleh perbankan, menurut H. Anhar tanpa dukungan perbankan kepada seluruh pelaku usaha, baginya akan sangat berat bertumbuh, apalagi dalam konteks untuk menghadapi persaingan pasar global.

Saat ini pengusaha sedang menghadapi situasai yang cukup berat. Di tengah melejitnya nilai tukar dolar terhadap rupiah, pengusaha ingin mengambil peluang untuk memperbanyak ekspor.

Namun tentunya keinginan tersebut tak lepas dari dukungan permodalan.

Perbankanlah yang satusatunya paling diharapkan oleh untuk mendukung penguatan modal tersebut.

Namun selama ini justru perbankan dianggap tak begitu berpihak kepada pengusaha. “Seandainya perbankan juga mendukung pelaku usaha, kami optimis ekspor kita non tambang mampu ditingkatkan,” demikian H. Anhar. (bul) H. Anhar Tohri (Suara NTB/bul)

HPI Berharap Regulasi Soal Pramuwisata Mataram (Suara NTB) Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB hanya mengandalkan Pergub sebagai salah satu senjata untuk memberangus peran para pramuwisata atau guide ilegal, yang ditengarai banyak pihak telah meresahkan lantaran mematok fee hingga 60 persen kepada art shop.

“Mudah-mudahan bisa diterbitkan Pergubnya, drafnya sudah kami susun,” kata Ketua HPI Provinsi NTB, Ainuddin, SH, MH di Mataram, Selasa (25/8).

Belum lama ini HPI NTB melakukan pertemuan dengan Asosiasi Travel Agen (Asita), pembahasannya adalah menyepakati besaran fee guide sebesar 15 sampai 20 persen.

Jika dalam implementasi di lapangan terdapat guide yang mengambil fee hingga 60 persen, dari harga jual barang pemilik art shop kepada wisatawan yang diantarakan oleh guide tersebut, menurutnya itu ulah oknum.

Menurut pengacara ini, HPI

sendiri sebenarnya sudah sering mendengar permainan oknum guide ilegal tersebut. Setelah dilakukan penelusuran, oknum-oknum mengaku guide tersebut biasanya mangkal di art shop-art shop. Dan merekalah yang menarik keuntungan dari kunjungan wisatawan yang dibawa oleh guide yang menjadi anggota HPI. “Permainan fee di luar anggota kami, kami tak bisa intervensi. Kecuali ada Pergub, kami bisa berbuat dengan menertibkan mereka,” kata Ainuddin. Ia juga keberatan jika guide selalu disalahkan, padahal permainan fee ini hanya ulah oknum. Di Provinsi NTB, terdapat sebanyak 600an jumlah anggota HPI. Hampir seluruhnya adalah guide yang sudah mendapatkan pelatihan dan bersertifikasi.

Oleh karenanya, ia berharap Pergub segera diterbitkan, dan sesegera mungkin HPI bersama polisi pariwisata dan Dinas Pariwisata akan melakukan sweeping terhadap guide. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR3605CA NOKA/NOSIN : MH1JF8115CK511960/ JF81E-1509399 AN. AHMAD, S HILANG DISEKITAR JL. SULTAN KAHARUDIN HILANG STNK R2 HONDA DR3046CB NOKA/ NOSIN:MH1JFB117CK279925/ JFB1E-1280927 AN. SUARNI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM HILANG STNK R2 NOPOL DR2010AI NOKA/NOSIN: MH1NFGC18YK022467/NFGCE-10226014 AN. I MADE PUTRA ALIT HILANG DISEKITAR PANDAN SALAS CAKRANEGARA MATARAM

SELASA, 25/08/15

(Suara NTB/dok)

Harus Siap Hadapi MEA

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Pansus DPRD KLU Dinilai Mubazir

Masalah Neofeodalisme Butuh Pendamping ADD PEMDA Kabupaten Lombok Utara dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana dan Pemerintahan Desa (BPMD, PPKB dan Pemdes) KLU berharap Pemerintah Provinsi bisa secepatnya mengirimkan tenaga pendamping ADD dan DD. Keberadaan tenaga tersebut dibutuhkan oleh desa – desa di KLU untuk mempercepat proses pencairan maupun pertanggungjawaban anggaran oleh Pemdes.

“Informasi yang kita terima dari Provinsi, pendamping ADD untuk pemerintah desa sedang (Suara NTB/ari) dalam proses rekrutmen. HaraH. Jayadi N pan kita, tenaga pendamping ini dapat dikirim ke Kabupaten lebih cepat karena sumber daya di desa sangat memerlukan adanya pendampingan itu,” ungkap Kepala BPMD PPKB dan Pemdes, Drs. H. Jayadi N, kepada wartawan, Selasa (25/8).

Ia menjelaskan, sumber daya di tingkat Desa yang mengerjakan proposal ADD sejatinya tersedia dan rata-rata diantaranya bisa mengoperasikan komputer (laptop). Namun demikian, proses penyelesaiannya yang harus disesuaikan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan belum begitu dipahami secara detail.

Jayadi menyebut, sejumlah persoalan yang masih dihadapi dalam realisasi ADD tidak hanya mencakup penyelesaian proposal. Tetapi secara teknis, seperti perencanaan fisik (gambar), volume pekerjaan maupun rencana kebutuhan tenaga kerja dan biaya masih mengalami kendala.

“Kadang dari fisik atau gambar proyek yang direncanakan, desa masih banyak yang meraba perbandingan untuk kebutuhan tenaga kerja dan biayanya. Kita banyak menemukan, Pemdes banyak mengalami kekeliruan khususnya pada kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana,” katanya.

Mantan Asisten III Setda KLU ini menilai, langkah pendampingan ADD oleh pemerintah pusat melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi cukup tepat. Setidaknya, dengan pendampingan di lapangan, aparatur desa bisa lebih mengenal secara detail konsep perencanaan maupun pertanggungjawaban yang tepat dalam Alokasi Dana Desa (APBD) maupun Dana Desa (APBN).

“Sebelumnya, kami sampai menyarankan tenaga yang ditunjuk dari desa untuk membawa RKP ke kantor (BPMD), dan membawa Laptop. Bila perlu proposalnya tidak usah dijilid dulu, sehingga kalau ada perbaikan, gampang merubahnya,” sambung Jayadi.

Hingga awal pekan ini, katanya, masih tersisa empat desa yang belum merampungkan proposal pencairan ADD karena adanya perbaikan-perbaikan. Keempat desa itu meliputi, Desa Loloan (Kecamatan Bayan), Desa Sesait dan Pendua (Kecamatan Kayangan) dan Desa Genggelang (Kecamatan Gangga). Ia berharap, dalam waktu dekat keempat desa itu bisa segera mencairkan ADDnya di Bendahara Daerah sehingga proyek yang direncanakan di desa dapat direalisasikan lebih cepat. (ari)

Ali BD : Kita Didominasi Syahwat Kekuasaan Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan memandang bangsa Indonesia saat ini sedang dihadapi masalah besar. Masalah neofeodalisme yang menghantui para penyelenggara pemerintahan. Menurut Ali BD -- sapaan akrabnya, saat ini para penyelenggara pemerintahan ini didominasi syahwat kekuasaan daripada syahwat untuk bertanggung jawab.

Peryataan Ali BD ini dikemukakan di Pendopo dalam acara pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Selong yang lama, Aviantara kepada pejabat baru Hisbullah Idris, Selasa (25/8).

Dikatakan, jika syahwat kekuasaan lebih ditonjolkan dari syahwat bertanggungjawab, maka akan menimbulkan kohesi negatif. Masalah besar inilah yang menjadi pemicu terpuruknya kehidupan masyarakat di segala bidang.

Termasuk dalam bidang sosial, ekonomi dan dan politik.

Tergambar saat ini, semua orang berkomentar menggunakan nafsu. Para pihak yang mengatasnamakan diri pengamat selalu menyalahkan.

Diminta di Kabupaten Lombok Timur, tidak terprovokasi dengan masalah tersebut. “Kita di Lotim, kita tidak ter(Suara NTB/dok)

provokasi, kita harus kompak,” pintanya.

Diingatkan agar tidak menajamkan kesalahan-kesalahan kecil. Hal ini demi kemajuan bangsa. Pancasila katanya harus tetap bisa dijadikan acuan dasar negara. Dengan demikian, masalah ekonomi dan sosial bisa diatasi. Hal inilah kata Ali BD sebenarnya yang dimaksudkan Presiden Jokowi mencetuskan revolusi mental. Yakni adanya gerakan radikal perbaikan moral yang harus dicermati oleh setiap Bangsa Indonesia.

Menyinggung acara pisah sambut, Bupati, ALI BD menuturkan, sejak periode sebelumnya 2003-2008 menjadi Bupati, ia mentradisikan kegiatan tersebut. Kegiatan itu dipandang penting guna memberikan pesan dan kesan kepada pejabat. Kegiatan itu perlu dilestarikan guna membangun suasana keakraban dan koordinasi yang baik. (rus) Ali BD

LSP2M NTB Ajak Perangi Praktik ”Human Trafficking” Selong (Suara NTB) Lembaga Studi Pengkajian dan Pengembangan Masyarakat (LSP2M) NTB mengajak untuk memerangi praktik kejahatan perdagangan manusia (human trafficking).Ajakan Lembaga yang konsen di bidang sosial, politik dan keagamaan ini diramu dalam Fokus Group Diskusi (FGD) yang digelar pada Rabu (26/8) hari ini.

Diskusi LSP2M kali ini mengangkat tema “Antisipasi Maraknya Kasus Human Trafficiking di Lombok Timur, Melalui Peningkatan Kesadaran Dan Peran Aktif Masyarakat Serta Seluruh Stake Holder Dalam Memeran(Suara NTB/rus) gi Praktik Human Trafficking”.

Widiyanto Direktur LS2PM NTB, Widiyanto, S.Sos dalam rilisnya mengutarakan, praktik human trafficking merupakan perbuatan yang melanggar Hukum. Melanggar konstitusi yang berlaku. Kejahatan human trafficking itu merupakan tindak kejahatan yang harus diperangi. Dalam upaya memeranginya, peranan penting dari penentu kebijakan dan tak bisa lepas dari bantuan masyarakat luas.

Lombok Timur sebagai kantong TKI, bahkan terakhir di sebut sebagai daerah kabupaten terbanyak mengirim TKI tentu menjadi daerah yang rawan. Jumlah TKI asal Lombok Timur mencapai 29 ribu lebih. Dimana, fakta sebanyak 20 persen dari kasus kejahatan penjualan orang merupakan TKI. Sebanyak 70 persen dari TKI yang berangkat secara ilegal. Upaya memberantas praktik human trafficking ini adalah tugas kita bersama seluruh elemen masyarakat bersinergi dengan aparat penegak hukum.

Melalui kegiatan ini diharapkan bisa dilakukan Pemetaan penyebab dan factor terjadinya human trafficking di Lombok Tmur.

Memberikan edukasi positif terhadap masyarakat agar bisa membantu memerangi praktik human trafficking. Serta, membangun kesadaran kolektif masyarakat dan pemangku kepentingan untuk terus berkonsolidasi dalam membangun komitmen bersama mencegah praktik human trafficking.

Dihadirkan dalam acara FGD ini, Ketua Lembaga Advoksi Buruh Migran Indonesia (ADBMI), pihak Polres Lotim, Kepala Dinas Sosial tenaga Kerja dan transmigrasi serta pembicara dari akademisi.

Acara akan digelar di Hotel Pondok Bambu Sekarteja Selong dengan mengundang peserta dari elemen-elemen masyarakat. Seperti elemen mahasiswa, penyalur TKI, tokoh agama, LSM yang menjadi pemerhati persoalan TKI dan sejumlah tokoh masyarakat. (rus)

(Suara NTB/yon)

DISTRIBUSI AIR BERSIH - Jajaran Polda NTB saat mendistribusikan air bersih. Tampak masyarakat di Kecamatan Jerowaru sangat bahagia melihat air bersih.

Selong (Suara NTB) Polda NTB, tiga hari terakhir ini menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Lotim yang berada di wilayah selatan. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari sejak tanggal 24 sampai tanggal 26 Agustus 2015 itu disambut baik oleh masyarakat Lotim yang berada di wilayah bagian selatan. Betapa tidak, masyarakat yang berada wilayah tersebut ketika musim kemarau tiba selalu menganggap air bersih bagaikan sebuah berlian. Sehingga, di tengah sulit mendapatkan air bersih itu, aparat Polda NTB mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Kabid Humas Polda NTB, AKBP. Dra. Tri Budi Pangastuti, MM mengatakan penyaluran air bersih itu se-

bagian besar difokuskan di Lotim bagian selatan, khususnya di Kecamatan Jerowaru.

Selain dampak kekeringan yang meluas, banyaknya kepala keluarga di Kecamatan Jerowaru juga menjadi salah satu faktor tingginya distribusi air di wilayah tersebut. Sehingga, kondisi ini harus menjadi atensi semua pihak dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan air bersih dalam memenuhi kebutuhan seharihari. Termasuk melihat kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut selalu kekurangan air bersih setiap tahunnya. Baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun yang lainnya. Dengan demikian, itulah yang membuat jajaran Polda NTB memilih Kecamatan Jerowaru sebagai lokasi dalam pendistribusian air bersih.

“Kegiatan ini bekerjasama

Berpeluang Jadi Sumber PAD Terbesar

WAKIL Ketua DPRD Lotim, Fadil Naim Selasa (25/8) kemarin mengutarakan, persoalan anggaran yang terbatas di Lotim sejauh ini memang menjadi kendala pengembangan sektor pariwisata di Gumi Selaparang ini. Pariwisata diakui bisa menjadi prioritas untuk dikembangkan.

Fakta selama ini, tuntutan memajukan sektor wisata ini tidak bisa diimbangi dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki Lotim. Mengandalkan APBD, katanya, jelas tidak bisa. Harapannya adalah investasi dan bantuan dana lain.

Melihat kondisi anggaran sekarang dirasa perlu penambahan.Akan tetapi, penambahan dana haruslah rasional. Tidak bicara omong kosong soal pariwisata.

Pembenahan fasilitas-fasilitas di objek-objek wisata harus terpadu.

Misalnya Wisata Trekking Gunung Rinjani. Fakta selama ini, aktivitas trekking yang terjadi menuai banyak protes. Persoalan kebersihan menjadi kendala utama ketidaknyamanan para pendaki Gunung setinggi 3.762 meter dpl.

Mengelola Rinjani disarankan Fadil, eksekutif belajar ke Cina.

Pengelolaan kawasan pegunun-

Masyarakat Pertanyakan ”Ending” Pansus CPNS 2010 Tanjung (Suara NTB) Rencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) terhadap Perda Pembangunan di DPRD KLU tahun 2015 ini mendapat tanggapan dari tokoh masyarakat. Keberadaan Pansus yang dianggap hanya alibi untuk menghamburhamburkan uang rakyat, ending kebanyakan Pansus bentukan Dewan KLU diduga tak pernah jelas. Seperti halnya Pansus CPNS 2010 dan Pansus Penyelesaian sengketa lahan PT. WAH, diketahui tak jelas juntrungnya.

Tokoh masyarakat Tanjung, Datu Rahdin Jaya Wangsa, SH., kepada Suara NTB, Selasa (25/ 8), mengemukakan rencana pembentukan Pansus oleh DPRD harus jelas, terkait tujuan Dewan KLU membentuk dan menganggarkan Pansus. Ia tidak memungkiri, keberadaan Dewan merupakan representasi harapan masyarakat terhadap upaya kontrol eksekutif, mempercepat pembangunan dan bermuara pada kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, rencana dalih pembentukan Pansus semata-mata mencari-cari kesalahan, maka menurutnya langkah tersebut mengalami misorientasi.

“Arah Pansus harus jelas, jika mencari-cari kesalahan individu maka itu masuk ranah kepentingan pribadi (bukan Pansus). Lagi pula, kinerja SKPD yang umpanya tersangkut kasus hukum, ada aparat yang 24 jam siap menangani,” kata Rahdin.

Sebaliknya, menurut Ketua DPC Nasdem KLU ini, produk DPRD KLU berupa Pansus CPNS 2010 yang notabene sudah terungkap ke publik beberapa tahun lalu, kini justru tenggelam.

Padahal ketika itu, indikasi adanya dugaan “permainan” kotor di tingkat oknum yang mencuat di media sangat kentara. Ironinya, akibat rekrutmen CPNS tahun 2010 itu, sampai mengorbankan masa depan putra daerah KLU. Di mana lebih dari 80 persen CPNS yang terekrut ketika itu, merupakan masyarakat dari luar Lombok Utara.

Sebagaimana diketahui, rumor yang berkembang di media saat itu, sejumlah indikasi, kejanggalan maupun dugaan kecurangan terkait rekrutmen CPNS 2010 yang mengemuka meliputi, dugaan pemalsuan umur pelamar CPNS, pelamar yang berasal dari oknum Guru diluluskan meskipun

tidak memenuhi syarat Akta IV, hingga dugaan pemusnahan naskah di Universitas Indonesia (UI) yang dilakukan oknum yang mengatasnamakan LSM dari Lombok Utara.

“Hasil yang kami temukan saat melakukan investigasi lapangan sangat mengejutkan.

Kami temukan ada oknum – oknum di KLU berinisial Srd dan HS yang mengatasnamakan diri sebagai LSM datang ke UI dan meminta berkas salah satu pelamar. Itu yang kami herankan, padahal kita tidak tahu ada nama itu sebagai LSM di KLU ini,” ungkap Ketua Pansus CPNS 2010, Zarkasi, S.Ag., dikonfirmasi terpisah terkait kejanggalan yang ditemukan Pansus ketika itu.

Zarkasi mengakui, sejumlah dugaan permainan yang dilakukan oknum pejabat di Lombok Utara memang banyak ditemukan oleh Pansus. Sayangnya sampai hal tersebut terhenti sebagai produk rekomendasi, tidak satu pun output Pansus yang ditindaklanjuti oleh lembaga DPRD kepada eksekutif.

Menyikapi hal itu, Datu Rahdin mengatakan, perlunya dewandewan di KLU mempertegas arah Pansus. Ia pun mendorong agar Dewan KLU, kembali bersuara terkait Pansus-Pansus lama yang dihasilkan.

Ia menyarankan, dewan KLU khususnya yang pernah mengawal dan mengetahui duduk perkara Pansus CPNS 2010 yang merugikan putra-putri KLU itu, diusut tuntas. Hal tersebut sebagai upaya untuk mencegah dan menghindari kemungkinan terjadinya alibi Pansus untuk menghamburkan uang rakyat, maupun lahirnya produk Pansus tapi tak bertaring. Ibarat kentut, cetus, Datu Rahdin, bunyinya tidak ada tetapi bau kecurangan tercium oleh publik se Lombok Utara.

Maka wajar baginya, agar Dewan KLU memiliki kewajiban moril untuk mengulas kembali persoalan lama yang sempat mengendap.

“Dicuatkan media ketika itu, apa yang menjadi temuan Pansus tidak digubris, bahkan dari mereka yang diterima jadi PNS sekarang sudah dimutasi ke daerah asal. Mereka hanya numpang saja di KLU, tetapi dampaknya justru menghilangkan lapangan kerja bagi masyarakat,” cetusnya.

Datu Rahdin juga berharap, individu-individu yang ada di DPRD KLU saat ini mestinya bisa lebih kritis menyikapi hal tersebut. (ari)

Polda NTB Ingatkan Masyarakat Jaga Kondusivitas

Dominasi Investasi Pariwisata

Potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Lombok Timur (Lotim) tidak ada yang meragukan. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya investor yang cukup banyak mengincar daerah-daerah yang menjadi objek-objek wisata.

Fakta ini bisa menjadi peluang besar untuk bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kabupaten Lombok Timur.

Halaman 4

gan di Cina ini luar biasa. Pariwisata pegunungan benar-benar dipoles. Hasilnya, ribuan wisatawan berkunjung ke sana.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan di pariwisata, Bupati hendaknya menempatkan orang-orang yang berkualitas.

Mengelola pariwisata harus betul-betul. Tidak asal pasang.

Dewan siap memberikan dukungan anggaran. Politisi Partai Hanura ini tidak menafikan, sektor pariwisata bisa jadi sektor utama untuk dikembangkan.

“Kita akan berupaya diskusikan tingkatkan anggaran,” paparnya.

Hal lainnya yang dinilai menjadi kendala pengembangan pariwisata ini adalah, para penentu kebijakan di bidang pariwisata kurang kreatif. Guna menunjang kreatifitas sudah pasti harus didukung dengan tenaga-tenaga yang berpengalaman di bidang pariwisata.

Kepala Dinas Pariwisata

(Kadisbudpar) Lotim H. Khaeril Anwar Mahdi mengakui keterbatasan Disbudpar. Selain dukungan anggaran yang lemah, konsep induk pengembangan pariwisata pun dikatakan selama ini belum tersusun.

Minimnyaanggaranselalumenjadi alasan pembenar saat kritik dari sejumlah pihak terkait lemahnyasektorpariwisataini.Sektorjasa ini katanyanya tidak bisa digerakkan sendiri oleh Disbudpar. Akan tetapiharuspulamelibatkansemua pihak terkait. Keterlibatan Dinas PUdalammenyediakanfasilitasinfrasrtrukturpendukungmenujuobjek-objek wisata.

Pariwisata dalam pandangan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim Widiyanto, tidak saja bicara alamalam yang indah. Tapi juga budaya-budaya yang melekat. Sektor pertanian unik dan menjual yang sejatinya memiliki daya tarik juga bagi wisatawan. (rus)

dengan Dinas Sosial Provinsi NTB. Dipilihnya Kabupaten Lotim khusus Kecamatan Jerowaru sebagai lokasi pendistribusian air karena masyarakat disini memang sangat membutuhkan,” jelasnya di Jerowaru, Selasa (25/8).

Sementara, Kepala Desa Sekaroh, Muhammad Mansur sangat berterima kasih kepada Polda NTB yang telah berperan aktif dalam menjawab kebutuhan masyarakat terutama dalam pendistribusian air bersih kepada masyarakatnya. “Dengan adanya bantuan tersebut tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Salah seorang masyarakat, Inaq Mahnim mengaku sangat terbantu dengan adanya droping air yang dilakukan oleh Polda NTB. Sejak musim kemarau tahun 2015, ia mengaku selalu membeli air bersih minimal dengan harga Rp 2.000 per jeriken tergantung dari ukuran jeriken yang dipakainya. (yon)

(Suara NTB/ari)

BERSAMA - Datu Rahdin Jaya Wangsa, (kiri) berdampingan dengan anggota DPR RI Kurtubi.

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Kisruh TPA Kebon Kongok

Penjabat Walikota Mataram ’’Sowan’’ ke Pemkab Lobar (Suara NTB/her)

Giri Menang (Suara NTB) – Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani sowan atau silaturahmi ke Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, di ruang kerjanya, Selasa (25/8). Kedatangan Penjabat Wali Kota ini untuk membahas kisruh yang ramai diberitakan terkait kontrak kerjasama Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok.

H. L. Supratman

Antisipasi Kebakaran Hutan DINAS Kehutanan (Dishut) Lombok Barat (Lobar) mencatat sejumlah kejadian kebakaran yang terjadi di hutan Lobar tidak boleh terulang lagi. Tercatat dua lokasi kebakaran hutan, antara lain Hutan Mareje dan Bukit Gunung Sasak.

Untuk mengantisipasi kebakaran hutan ini, pihak Dishut melibatkan BPBD, pihak aparat dan petugas Lang-Lang.

Selain itu, dinas terkait juga bersurat ke camat untuk ikut melakukan antisipasi.

Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dishut Lobar, H. L. Supratman kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (25/ 8), mengaku siap mengantisipasi kebakaran hutan. ‘’Kami libatkan semua unsur, termasuk kami bersurat ke camat,” kata Supratman.

Mantan Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Dishut Lobar ini, memasuki musim kemarau ini sudah dua laporan kejadian kebakaran. Antara lain di Hutan Mereje dan Gunung Sasak. Ia pun langsung turun ke lokasi mengecek kondisi di sana.

Di lokasi ini, terdapat 25 are lahan hutan yang terbakar.

Lahan yang terbakar ini ditumbuhi jambu mete dan ilalang.

Terkait kasus kebakaran ini, pihanya belum tahu siapa pelakunya. Saat ini pihaknya terus melakukan penyelidikan terhadap kasus pembakaran tersebut. “Kami tarus selidiki siapa pelakunya,” ujarnya.

Sedangkan pada malam minggu lalu, bukit di Gunung Sasak juga terbakar seluas sekutar 25 are. namun lahan ini bukan termasuk kawasan hutan lindung, namun milik masyarakat. akan tetapi pihaknya terus melakuan pengawasan di lokasi tersebut, karena lokasi ini hampir tiap tahun terjadi kebakaran.

Untuk mengetahui dan memantau lokasi hutan, pihaknya akan menggunakan sistem GPS, selain itu turun langsung ke lokasi. Pihaknya juga akan meningkatkan peranan petugas Lang-Lang dan koordinasi dengan aparat terkait untuk penanganan kebakaran.

Sementara pelaksanaan program reboisasi tahun ini lokasinya di Desa Mareje dengan luas 100 hektar. Pendanaan reboisasi berasal dari DAK. Saat ini pihaknya sedang mempersiapkan segala sesuatu, termasuk petugas pengawas. Dari 100 hektar itu dibagi mejadi 25 hektar diawasi masing-masing pengawas. “Kami akan mulai reboisasi saat musim hujan nanti,” ujarnya. (her)

Lamban Ajukan Proposal

Sebagian Besar Desa Belum Bisa Cairkan Dana Desa Giri Menang (Suara NTB) – Dari 119 desa di Lombok Barat (Lobar) yang menerima aliran dana desa tahun ini, baru 21 desa direkomendasikan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk mencairkan dana desa. Sedangkan 99 desa sisanya belum bisa mencairkan dana desa. Kendalanya, semua desa itu belum mengajukan proposal.

“Baru 21 desa yang kami rekomendasikan bisa cairkan dana desa. Sedangkan sisanya berproses,” terang Kepala BPMPD, Ramadhan Haryanto kepada wartawan, Selasa (25/8).

Dijelaskan lebih jauh, ke 21 desa yang direkomendasikan itu telah mengajukan proposal, sehingga pihaknya pun merekomendasikan ke Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Keuangan Daerah (PPKD) untuk mencairkan dana ke 21 desa terkait.

Sementara 99 desa belum bisa direkomendasikan, karena belum mengajukan proposal. Terkait pengajuan proposal ini masih proses di desa. Pembuatan proposal ini memerlukan waktu, karena banyak item perlu dimasukkan sesuai ketentuan penggunaan dana desa.

Dana desa yang dicairkan tersebut merupakan termin pertama 40 persen, selanjutnya termin II 40 persen, sedangkan termin III 20 persen. “Sekarang dicairkan termin I 40 persen,” terangnya.

Mengenai target penyelesaian penyaluran dana termin I, menurutnya kecepatan pencairan dana ini tergantung dari desa. Jika desa cepat mengusulkan proposal, maka tentunya proses pencairan akan cepat. Jika lamban , maka tentunya pencairan juga lamban.

Di Lobar alokasi dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat mencapai Rp 37 miliar lebih. Dana ini dialokasikan kepada 119 desa yang ada di daerah ini, alokasi per desa bervariasi tergantung dari beberapa kajian teknis pengalokasian dana ini. Berdasarkan Dipa yang diterima untuk dana desa mencapai Rp 21,6 miliar lebih, namun ada penambahan Rp 16 miliar lebih pada APBNP, sehingga total menjadi Rp 37 miliar. Dana ini berasal dari transfer APBN ke daerah untuk desa.

Di lapangan, program dana desa ini begitu menyita perhatian. Lantaran dalam sejarahnya, desa pertama kali akan mengelola dana besar, bahkan mencapai di atas Rp 1 miliar. Akan tetapi dalam implementasi di lapangan, program dana desa ini justru mengundang masalah. Alasannya, juklak dan juknis penggunaan dana ini belum dipahami, karena belum turun dari pusat.

Para kades di Lobar banyak mempertanyakan halhal teknis menyangkut pengelolaan dana desa tersebut. Seperti dikatakan, Kepala Desa Babussalam Kecamatan Gerung, M Zaini. Menurutnya, banyak kades belum memperoleh penjelasan lebih rinci terkait, juklak dan juknis pelaksanaan dana ini di desa. “Sejauh ini, juklak dan juknis dana desa ini belum ada sehingga para kades bingung menggunakan dana ini,”jelas HM Zaini.

Sementara dalam sosialisasi Pemda sendiri ke desadesa hanya memberikan gambaran umum terkait dana desa ini. Pemda melalui BPMPD dan dinas terkait tidak menjelaskan secara rinci bagaimana pengelolaan dana desa ini, terutama terkait masalah pertanggung jawabannya. “Banyak kades yang belum paham juga,” katanya. (her)

Selly yang ditemani Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum H. Mahmudin Tura dan beberapa pejabat lainnya diterima Plt Bupati di ruang kerjanya, didampingi Sekda H. M. Uzair, Asisten I Setda Lobar Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih dan Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan H. L Winengan bersama sejumlah pejabat lainnya.

Usai pertemuan, Penjabat Walikota Mataram, mengatakan kedatangannya hanya sebatas silaturahmi dengan Plt. Bupati Lobar. Namun ia tidak menutupi kedatangannya berkaitan dengan situasi TPA Kebon Kongok. “Kami bahas masalah TPA itu, soal

itu kami sudah berkomunikasi tinggal sekarang tindak lanjutnya ke desa dan kecamatan,” kata Selly yang juga Kepala Dinas Pendapatan Daerah NTB ini.

Mengenai kerjasama pengelolaan TPA Kebon Kongok itu, Selly menegaskan pihaknya masih membicarakan pada tahap jangka pendek. Pihaknya melakukan pembahasan terkait langkah yang akan diambil baik dalam jangka pendek dan jangka panjang ke depan. Terkait hal mendetail lainnya, Selly menegaskan itu akan dibahas oleh dinas teknis ke dua belah pihak.

Sementara itu, Sekda Lobar, Drs. H.M. Uzair menyatakan pembahasan kerjasama akan dilakukan sesuai

kondisi yang ada saat ini. Terkait masalah jalan, Pemkab Lobar dan Pemkot Mataram mengharapkan adanya uluran tangan dari Pemprov NTB .

Mengenai masukan dewan untuk menghentikan kerjasama terkait pengelolaan TPA itu, Uzair hanya mengatakan kemungkinan itu bisa saja terjadi. Namun demikian semua itu butuh proses dan pembahasan.

Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan H. L. Winengan menambahkan, adanya upaya koordinasi yang dilakukan penjabat Wali Kota bersama jajaran direspons positif. Menurutnya langkah ini sangat perlu ditunggu-tunggu oleh pihaknya.

“Saya apresiasi kedatangan

(Suara NTB/her)

KEBON KONGOK - Inilah gunungan sampah di TPA Kebon Kongok. Pemkot Mataram membahas kelanjutan kontrak TPA Kebon Kongok yang akan segera berakhir. ibunda (Penjabat Walikota Mataram red),” ujarnya.

Pihaknya sangat mengapresiasi adanya perhatian terhadap aspirasi masyarakat dua desa, terkait perbaikan jalan.

Terkait masalah ini, Penjabat Walikota bersedia untuk

menghadap gubernur guna menyampaikan tuntutan masyarakat Desa Banyumulek dan Lelede. Ia berharap respons positif Pemprov setelah Penjabat Walikota Mataram dan Plt Bupati Lobar bertemu soal masalah TPA Kebon Kongok. (her)

KPU Loteng Undi Nomor Urut Pasangan Calon Praya (Suara NTB) Sebanyak lima pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), resmi mengantongi nomor urut masing-masing.

Sehari sebelumnya, mereka ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon kepala daerah oleh KPU Loteng.

Penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah tersebut dilakukan dengan cara diundi, dalam rapat pleno terbuka KPU Loteng, bertempat di Aerotel Praya, Selasa (25/8).

Kegiatan itu dihadiri langsung Komisioner KPU NTB, Yan Marli dan disaksikan ratusan pendukung dan simpatisan pasangan calon kepala daerah.

Pengundian nomor urut dibuka langsung Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH, MH. Awalnya, pasangan calon mengambil nomor urut undian pencabutan nomor urut.

Baru setelah itu mengambil nomor urutnya. Hasilnya, pasangan H.L. Wiratmaja – H. Badrun Nadianto (JADI) memperoleh nomor urut 1.

Kemudian calon incumbent, H.Moh. Suhaili FT dan pasanganya, L. Fathul Bahri, mendapat nomor urut 2 serta nomor urut 3 diperoleh pasangan TGH. L. Gede Sakti – H.L. Achmad Wirajaya. Adapun nomor urut 4 diperoleh pasangan H. Suharto – Hj. Lale Widare, S.H. Terakhir pasangan H.L. Suprayatno - Zainul Aidi, SP., di nomor urut 5.

“Hasil dari penetapan nomor urut ini selanjutkan akan menjadi bahan bagi KPU Loteng, untuk kegiatan sosialisasi, pencetakan alat peraga

(Suara NTB/kir)

NOMOR URUT - Lima pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng memperoleh nomor urut saat pengundian nomor urut di Aerotel Praya, Selasa (25/8). kampanye sampai pencetakan surat suara,” terang Ari. Bawa Senpi Sementara itu, kegiatan penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah Pilkada Loteng itu sendiri sempat diwarnai kericuhan.

Menyusul adanya simpatisan atau pendukung salah satu pasangan calon kepala daerah yang kedapatan membawa senjata api (senpi) lengkap dengan peluru tajam di

dalamnya dan membawa senjata tajam (sajam). “Kita memang ada amankan warga yang membawa sajam serta senpi,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, SH, kepada wartawan.

Meski demikian, kejadian tersebut tidak sampai mengganggu jalannya proses penetapan nomor urut pasangan calon kepala daerah.

Kedua warga yang diamankan tersebut masing-masing Puji (40) warga Ampenan Ma-

taram, kedapatan membawa senpi serta H. Sahirman, asal Desa Jago Praya, membawa senjata tajam. Keduanya pun sempat diamankan dan menjalani interogasi aparat kepolisian.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, kedua warga tersebut diamankan aparat kepolisian saat akan masuk ke arena kegiatan. Kepada polisi, Puji mengaku bukan sebagai pemilik senpi tersebut. Tapi milik

salah satu calon kepala daerah. Dirinya hanya ditugaskan untuk membawa saja. “Siapapun yang punya tetap akan kita proses,” tegas Nurodin.

Diakuinya, terhadap kepemilikan senpi buatan Amerika tersebut pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait status dan izin kepemilikan senpi bersangkutan. “Informasinya, senpi tersebut sudah ada izinnya. Nah itu yang akan kita lihat,” tambah Kapolres Loteng. (kir)

Dugaan Penjualan Aset Daerah

Warga Terong Tawah Pertanyakan Penolakan Laporan

(Suara NTB/yon)

BERANGKAT - Bus pembawa CJH kloter pertama Lotim siap berangkat menuju Asrama Haji Mataram Selasa kemarin.

Hari Ini, Kloter Pertama JCH Lotim Berangkat ke Madinah Selong (Suara NTB) – Sebanyak 258 jamaah haji (JCH) untuk kloter pertama Kabupaten Lotim dan merupakan kloter keempat untuk NTB, Selasa (25/8) kemarin resmi diberangkatkan dari Kantor Kemenag Lotim menuju asrama haji di Mataram untuk siap diberangkatkan ke Madinah, Saudi Arabia, Rabu (26/8) 15.00 Wita.

Kepala Kemenag Lotim, Nasrudin mengatakan, pemberangkatan JCH untuk kloter pertama ini memang sudah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan tanpa adanya hambatan apapun. Di Asrama Haji Mataram atau Loang Baloq, para JCH tersebut akan dita-

mpung selama 24 jam dengan tiga kali makan. Sementara, terkait dengan JCH asal Lotim sebanyak 696 setelah dikurangi karena dua diantaranya meninggal dunia, semuanya dipastikan sudah siap berangkat.

Sebelumnya, Kepala Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur, Drs. Saipun Nasri, M.Pd mengungkapkan, langkah-langkah persiapan sejak awal sudah dilaksanakan oleh pihak panitia termasuk dengan jadwal pemberangkatan semula sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihaknya terus men-

jalin koordinasi dengan Kantor Wilayah di Mataram. Terkait soal permasalahan visa yang terjadi di sejumlah daerah lain di Indonesia termasuk di NTB, JCH asal Lotim dipastikan tidak akan ada penundaan.

Secara keseluruhan JCH asal Lombok Timur (Lotim) terbagi dalam empat kelompok terbang (kloter), yakni kloter 4, 5, 6 dan kloter 10 yang penerbangan pada kloter terakhir pada Bulan September mendatang. “Hingga saat ini tidak ada informasi penundaan maupun masalah keterlambatan penerbitan visa, dijamin perjalanan JCH kita berjalan mulus dan kita juga berharap seperti itu,” katanya. (yon)

Giri Menang (Suara NTB) – Warga Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Lombok Barat (Lobar) telah melaporkan seorang oknum yang diduga menjual tanah pemda yang menjadi aset desa ke Polres Lobar. Namun, beberapa kali melapor, pihak polres tidak menindaklanjuti laporan itu.

Kepala Desa Terong Tawah, Sahirpan, mengaku, dua kali melaporkan soal dugaan kasus penjualan aset di Desa Terong Tawah. Untuk menelusuri dugaan ini, pihaknya membentuk tim pengaduan desa yang beranggotakan kepala dusun dan tokoh masyarakat. Hasil penelusurannya ke polsek, kecamatan hingga bawah bahwa diduga lahan ini dijual oleh oknum. “Kan jelas bahwa lahan ini kas desa, mengacu SK asli penyerahan dari bupati,” ujarnya, Selasa (25/8).

Hal senada dikatakan, tokoh masyarakat Desa Terong Tawah, Ihsan juga menyampaikan bahwa pihak warga telah melaporkan dugaan penjualan aset itu ke Polres.

“Aset ini dijual oleh oknum ke salah seorang warga,” ujarnya. Namun anehnya, justru pihak polres tidak menindaklanjuti laporan itu.

Laporan pertama dimasukkan tahun 2014, namun dua kali melapor ke Polres, dua kali pun laporan ini di SP3 kan. Penghentian kasus ini, dinilai tanpa alasan yang jelas. Bahkan warga menuding aparat kepolisian “masuk angin” menangani lap-

oran warga perihal aset tersebut.

Padahal, katanya, dasar laporan warga sangat kuat, terdiri dari SK dari Bupati Drs. H. Iskandar, SPPT asli dari warga dan SPPT yang digunakan oknum membuat sertifikat, surat pernyataan dari Kepala Kantor Aset Daerah, Mahnan yang mengakui bahwa lahan itu memang kas desa setempat. “Bahkan pihak BPN meminta polres menelusuri ini,tapi tidak jalan,” kata mantan kepala dusun ini mempertanyakan.

Pihak desa, katanya, telah menelusuri perihal dugaan penjualan aset tersebut, alhasil ternyata ditemukan akte notaris bukti jual beli. Dokumen sebagai dasar penjualan aset ini sendiri diduga dipalsukan, sebab menggunakan surat keterangan dari pejabat hasil foto copy. Selain itu, bukti penerbitan sertifikat atas nama oknum ini diduga menggunakan SPPT lahan berbeda. Seolah-olah SPPT yang dikeluarkan atas lahan itu, namun SPPT lahan yang lain. SPPT ini pun diajukan ke BPN untuk dijadikan syarat pembuatan sertifikat.

Menanggapi hal ini, Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto menyatakan pihaknya belum menindaklanjuti laporan masyarakat dari Desa Terong Tawah. Alasannya, polisi kesulitan karena lahan yang dimaksud tidak berada di desa itu, namun di lokasi berbeda.

“Jadi tidak sesuai SK aset itu, makanya kami kesulitan,” aku Kapolres. (her)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Dana BOS Triwulan Ketiga Dicairkan

(Suara NTB/arn)

Sekolah Diminta Serahkan SPJ Triwulan Pertama dan Kedua

Badron

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) triwulan ketiga telah dicairkan sejak Selasa 18 Agustus lalu. sejauh ini sudah ada sekitar 25 persen sekolah yang telah melakukan pencairan. Sebelum pencairan dilakukan, Tim Manajemen BOS Kabupaten meminta Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) pelaksanaan BOS dua trwulan sebelumnya. Meski tidak wajib, hal ini sebagai kontrol dalam pengelolaan dana BOS di Sumbawa.

Sebagaimana disampaikan Kasi Manajemen Mutu Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Badron kepada Suara NTB, Selasa (25/8), mulai 18 Agustus lalu dana BOS sudah masuk ke rekening sekolah. Sekarang tinggal persiapan pencairan. Dalam hal ini, Dik-

Paslon Kepala Daerah Dikawal Khusus Sumbawa Besar (Suara NTB) Begitu mendapatkan nomor urut, tiga pasangan calon (paslon) kepala daerah langsung mendapatkan dua orang pengawal khusus dari Kepolisian. Sebagai jaminan keselamatan dan kenyamanan setiap calon kontestan Pilkada Sumbawa.

Ketiga pasangan calon A.Saat-Jaya nomor urut 2, HusniMo Nomor urut 3, dan Jack Morsa- H Irwan (JIWA) nomor urut 1 harus mendapat jaminan keamanan, kenyamanan dan keselamatan. Untuk itu, KPU telah meminta bantuan aparat kepolisian untuk bertanggung jawab atas jaminan tersebut. Makanya begitu seremoni pengundian penarikan nomor urut selesai, Kabag Ops Polres Sumbawa yang mewakili Kapolres, AKP Syafruddin, menugaskan enam anggota Brimob Subden A Den 2 Sumbawa untuk mengawal dan mengamankan para pasangan calon. Satu anggota akan mengawal satu orang calon.

Menurut Syafruddin, penugasan anggota yang tergabung dalam Tim Pengamanan VIP itu untuk melaksanakan tugas pengamanan dan pengawalan (menjadi ajudan pribadi) masing-masing calon. Pengamanan dan pengawalan pasangan calon berjangka waktu cukup panjang mulai dari masa kampanye sampai penetapan terakhir. Bagi pasangan yang memang Pilkada akan dikawal dan diamankan sampai pelantikan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa.

Mengenai strategi pengamanan, ungkap AKP Syafruddin, dilaksanakan sesuai prosedur pengamanan VIP. Seperti simulasi yang sudah dilakukan terkait pengamanan dan pengawalan terhadap Cabup dan Cawabup selama berlangsungnya tahapan Pilkada. Untuk memberikan pengamanan dan pengawalan dan keselamatan kepada pasangan calon. Agar tidak ada hambatan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai calon, dan memberikan pengamanan tanpa diskriminasi dan profesional. (arn)

KSB Sita Kayu Diduga Ilegal Taliwang (Suara NTB) Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyita puluhan batang kayu didugal hasil kegiatan illegal logging di kawasan hutan di kecamatan Brang Rea. Kayu-kayu tersebut ditemukan secara tidak sengaja pada Sabtu lalu, saat rombongan penjabat Bupati KSB melakukan kunjungan di lokasi proyek pembangunan bendungan Bintang Bano. “Saat ditemukan, pak bupati turut serta karena saat itu beliau dalam agenda kunjungan ke Bintang Bano,” jelas kepala Dishutbuntan KSB Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada wartawan, Selasa (25/8).

Menurut Sumbawanto, kayu-kayu tersebut sudah diamankan pihaknya. Setelah dilakukan pendataan pihaknya langsung mengangkut kayu-kayu tersebut ke gudang bersama kayu temuan lainnya. “Sudah kita pindahkan untuk tujuan pengamanan,” cetusnya seraya menyampaikan jika pihaknya masih terus mencari informasi seputar pemilik kayu tersebut. “Kayu itu posisinya di kawasan lindung. Tapi tentu kayu itu tidak tumbang begitu saja dan pasti ada yang menebangnya,” sambungnya.

Masih maraknya aksi pembalakan hutan di wilayah KSB, diakui Sumbawanto, salah satunya dikarenakan masih minimnya personel polisi hutan yang dimiliki Pemda KSB. “Ini persoalan yang kita hadapi. Personel Polhut kita masih sangat sedikit,” katanya.

Sejauh ini jumlah Polhut yang bertatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dimiliki Pemda KSB baru sebanyak tiga orang. Sementara kebutuhan ideal personel untuk mengamankan seluruh wilayah hutan di KSB sebanyak 22 orang. “Kita sudah melakukan kajian kebutuhan personel Polhut. Dan hasilnya untuk mengamankan seluruh wilayah hutan, kita butuh 22 personel,” urai Sumbawanto.

Selama ini ungkap Sumbawanto, guna mengatasi kekurangan personel Polhut tersebut memberdayakan masyarakat.

Warga yang bermukim di sekitar hutan dikaryakan untuk turut menjaga hutan.

“Kalau saja tidak kita libatkan masyarakat mungkin akan lebih banyak kasus lagi. Makanya mudah-mudahan ke depan rekrutan pegawai (PNS) kita bisa tambah personel Polhut,” harapnya. (bug)

nas memberikan syarat berupa adanya rekomendasi pencairan bagi sekolah dari Tim Manajemen BOS Kabupaten. Meski tidak wajib, namun sebaiknya sekolah menyampaikan SPJ penggunaan BOS triwulan pertama dan triwulan kedua. Sebelum melakukan pencairan triwulan ketiga.

Rekomendasi ini inisiatif Tim Manajemen BOS kabupaten, untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BOS dua triwulan sebelumnya. “Bukan wajib, tetapi sebaiknya sekolah menyampaikan dulu SPJ triwulan sebelumnya. Sebagai alat bagi kami melakukan pengawasan,” terang Badron.

Sejauh ini, Badron memperkirakan baru ada sekitar 25 persen sekolah yang melakukan pencairan.

Dari 366 jumlah SD dan 101 jumlah SMP se-Kabupaten Sumbawa. Dengan total penerima BOS untuk SD sebanyak 48.864 siswa dan penerima BOS untuk SMP se-Kabupaten Sumbawa sebanyak 19.292

siswa. Untuk pindahan siswa baru akan dihitung nanti pada pencairan BOS triwulan keempat.

Sebelumnya, Badron telah menjelaskan, Inspektorat juga secara reguler melakukan pemeriksaan turun ke sekolah. Tim BOS Kabupaten pada triwulan keempat, juga turun melakukan pemantauan secara langsung. “Kalau ada kekurangan administrasi atau lainnya kita minta lengkapi sebelum pencairan berikutnya,” terang Badron.

Dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS 2015, pengawasan program BOS meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya. Baik di tingkat pusat, provinsi, Kabupaten/Kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam program BOS adalah pengawasan yang dilakukan SKPD Kabupaten/Kota kepada sekolah.

Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Alas, H. Agusman S.Pd, mendukung upaya rekomendasi yang dikeluarkan Tim Manajemen BOS Kabupaten terkait syarat penciaran BOS triwulan ketiga, harus menyertakan SPJ dua trwulan sebelumnya. Sebagai alat kontrol bersama supaya pelaksanaan kegiatan di sekolah termasuk di sekolahnya berjalan lebih baik. Bahkan dalam presentasenya sewaktu mengikuti lomba tata kelola BOS tingkat nasional, NTB yang diwakili SMPN 1 Alas, pihaknya juga menyampaikan di hadapan dewan juri yang terdiri dari unsur KPK, ICW, Inspektur Jenderal dan Direktorat Pendidikan Dasar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terkait adanya syarat rekomendasi dari Tim Manajemen BOS Kabupaten dimaksud sebagai alat kontrol dan pengawasan. “Dewan Juri mengaku salut dan bangga kepada Sumbawa yang telah menerapkan sistem tersebut,” pungkasnya. (arn/*)

Meriah, Penarikan Nomor Urut Paslon Bupati Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menggelar rapat pleno terbuka penarikan nomor urut tiga pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati, Selasa (25/8), di gedung Darma Wanita. Acara tersebut berlangsung meriah, diwarnai gegap gempita dan sorak sorai massa pendukung dalam suasana aman dan kondusif.

Hasilnya, nomor urut 1 untuk pasangan calon Jack Morsa, S.Adm dan H. Irwan Rahadi, S.T (JIWA), nomor urut 2 pasangan H. Asaat Abdullah S.T dan Chandra Wijaya Rayes S.T (A.Saat-Jaya) dan nomor urut 3 pasangan H. M. Husni Djibril, BSc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (Husni-Mo).

Sebagaimana Surat Keputusan KPU Sumbawa soal penetapan nomor urut dimaksud yang dibacakan Sekretaris KPU, Lahmuddin, S.H. nomor urut digunakan untuk pencetakan surat suara, keperluan kampanye dan lainnya. Setiap kali Lahmuddin menyebutkan nama pasangan calon, langsung disambut sorak dan teriakan yel-yel massa pendukung calon yang tampaknya telah menyiapkan nomor urut masing-masing. Apalagi saat setiap pasangan calon mulai membuka kertas undian nomor urut, tampak massa pendukung yang memadati gedung Darma Wanita langsung menyambutnya dengan gegap gempita.

Namun tetap terkontrol dalam pengawalan ketat aparat kepolisian.

Ketua KPU, Syukri Rakhmat S.Ag, yang memimpin rapat pleno terbuka tersebut, menyatakan hari itu sebagai sejarah guna melahirkan pemimpin terbaik yang diinginkan seluruh Tau dan Tana Samawa. Tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bu-

(Suara NTB/arn)

NOMOR URUT - Ketiga pasangan calon peserta Pilkada Sumbawa saat mengangkat nomor urut sesuai hasil undian, Selasa (25/8).

pati seperti halnya daerah lain sudah berlangsung sejak launching Pilkada 9 Mei lalu. Ada tiga pasangan calon yang mendaftar dan telah melalui proses verifikasi dan lain sebagainya hingga telah ditetapkan secara resmi sebagai pasangan calon pada 24 Agustus lalu.

“Hari ini, kita melaksanakan penarikan nomor urut dan mari kita melaksanakan setiap tahapan Pilkada sesuai aturan yang berlaku,” tukasnya.

Proses Pilkada menurut Syukri, tidak hanya pergantian kepemimpinan. Tetapi harus mampu melahirkan pemimpin

Satu Tewas Ditikam

Pasar Malam di Lunyuk Ricuh Sumbawa Besar (Suara NTB) Kericuhan sekelompok pemuda terjadi saat kegiatan pasar malam menyambut HUT RI di lapangan sepak bola depan Kantor Camat Lunyuk, pada Senin (24/8) malam sekitar pukul 20.00 Wita. Satu pemuda diserang sekelompok warga dan jatuh bersimbah darah. Diketahui pemuda tersebut bernama Naen (19) warga dusun Sukajaya desa Lunyuk Rea, kecamatan Lunyuk. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Lunyuk, namun luka bekas tikaman di tubuhnya menyebabkan korban tewas.

Pihak Polsek Lunyuk terjun ke Lokasi untuk melakukan pengamanan.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, korban pada saat itu bersama adiknya dan kedua rekannya menuju lapangan sepak bola depan kantor Camat Lunyuk untuk menikmati hiburan pasar malam. Di tempat tersebut korban dan rekannya berpisah dan mengatakan kepada salah satu temannya untuk mencari pacarnya di sekitaran lokasi. Sekitar satu jam lamanya, salah satu temannya mendengar suara keributan dan melihat korban tengah dianiaya oleh tiga pemuda yang diketahui berasal dari desa Jamu kecamatan Lunyuk. Korban sempat mencoba melarikan diri, namun tetap dikejar oleh para pelaku sehingga korban jatuh dan tak sadarkan diri. Setelah itu teman-teman korban datang untuk melerai, sehingga ketiga pemuda yang diduga sebagai pelaku melarikan diri.

Melihat korban yang sudah bersimbah darah, rekannya pun membawa korban ke Puskesmas Lunyuk. Korban pun tak bisa bertahan, dan meninggal dunia.

Polsek Lunyuk berhasil mengamankan enam pemuda yang diduga melakukan penganiayaan. Keluarga korban beserta warga dusun Suka Jaya, sempat melakukan sweeping serta memeriksa Polsek Lunyuk untuk mencari para terduga pelaku. Sehingga untuk membantu anggota Polsek yang jumlahnya terbatas, anggota Sabhara Polres Sumbawa bererta Brimob Sub Den 2 Den A terjun ke lokasi yang dipimpin langsung Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, SIK MM. Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman, S.IK, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (25/8), menyatakan, pihaknya telah mengamankan enam orang yang diduga sebagai pelaku untuk dimintai keterangan. Untuk sementara, pihaknya belum bisa menyampaikan penyebab terjadinya perkelahian. Selain itu jumlah pelaku utamanya juga belum bisa dipastikan, mengingat pihaknya masih melakukan pemeriksaan terkait kasus ini. “Untuk sementara kami belum bisa memastikan jumlah pelaku utamanya, karena masih dalam proses,” imbuhnya.

Dipaparkannya situasi di Lunyuk saat ini sudah aman.

Dan masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum untuk menangani kasus ini. Pihaknya kini tengah melakukan pendalaman dalam kasus ini. (ind)

yang mampu mengabdi kepada daerah ini. Dengan tetap menjaga situasi aman, damai dan penuh persaudaraan, untuk menghasilkan Pilkada yang jujur, bersih dan berintegritas. Seraya menitipkan Pilkada dalam setiap doa semua masyarakat Sumbawa. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Selain dihadiri anggota KPU Sumbawa lainnya, Sudirman, Yurun Nurul Azmi, Nurkholis dan Aryati, pleno terbuka penarikan nomor urut juga disaksikan pasangan calon, tim kampanye, Panwas, Camat, PPK, unsur

Sekretariat KPU dan media massa.

Terhadap nomor urut yang diperoleh, calon Bupati nomor urut 2, H. Asaat Abdullah, berujar singkat semua nomor baik. Namun Nomor 2 adalah idaman yang melambagkan victori atau kemenangan. Sektretaris Tim Pemenangan Nomor 3 pasangan Husni-Mo, A.Rafik berkata nomor hanyalah simbol. Yang penting ukuran kinerja dalam memenangkan pasangannya. “Masalah nomor bisa saja. Bagi kami tim pemenangan, kinerja yang penting. Kami telah berkerja dari awal dan mudah-mudahan hasilnya maksimal,” pungkasnya. (arn)

KSB akan Beri Sanksi PNS Terlibat Politik Praktis Taliwang (Suara NTB) Penjabat Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM menegaskan akan memberikan sanksi tegas bagi pegawai yang selama ini terlibat mendukung pasangan calon di Pilkada KSB. “Karena PNS tidak boleh berpolitik, maka saya pastikan mereka yang terbukti akan kita berikan sanksi,” cetus Abdul Hakim kepada wartawan, Selasa (25/8).

Ia mengungkapkan, pihaknya telah menerima rekomendasi Panwaslu tentang oknum PNS yang terlibat mendukung pasangan calon saat pendaftaran beberapa waktu lalu. Dalam suratnya, Panwaslu mengajukan delapan orang oknum PNS agar diberikan sanksi atas pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukannya. “Kita akan pelajari masing-masing tingkat pelanggarannya untuk memutuskan apa saja sanksi yang akan kita berikan,” katanya.

Pemberian sanksi kepada masing-masing oknum pegawai, Hakim menyebutkan,

(Suara NTB/arn)

tetap akan mengacu pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam aturan tersebut berbagai macam sanksi bisa diberikan kepada pegawai sesuai dengan tingkat pelanggarannya, mulai dari teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat hingga yang terberat pemecatan terhadap pegawai. Tak hanya itu sanksi lain pun dapat menjadi pilihan seperti dicopot dari jabatan yang didudukinya

melalui proses mutasi.

“Kalau sanksinya jelas diatur dalam UU ASN. Nah kalau mutasi bisa juga iya, bisa tidak, tergantung nanti kita lihat seberapa besar tingkat pelanggarannya,” kata Hakim.

Tak hanya rekomendasi Panwaslu, pemerintah sejauh ini terus mengawasi tindaktanduk pegawai dalam ajang Pilkada kali ini. Karenanya Hakim mengatakan, pihaknya mengantongi sejumlah bukti tentang keterlibatan sejumlah oknum PNS dalam mendukung pasangan calon tertentu. “Kita ada bukti sampai foto oknum PNS sedang berbicara mendukung calon tertentu,” klaimnya seraya menambahkan saat ini telah beredar surat pernyataan yang harus ditandatangani oleh seluruh pegawai di lingkup Pemda KSB guna menjaga netralitasnya.

“Ada Surat Pernyataan Kebulatan Tekad (SPKT) netralitas PNS. Ini harus ditandatangani oleh seluruh pegawai tak terkecuali honorer dan tenaga sukarela,” paparnya. (bug)

Sumbawa Siap Ikuti MTQ Tingkat Provinsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Asisten Pemerintahan Setda Sumbawa mewakili Bupati Sumbawa membuka Training Centre (TC) Kafilah Qori/ Qoriah Sumbawa dalam rangka MTQ XXVI tingkat Provinsi NTB tahun 2015 yang akan dilaksanakan di Kota Bima di Hotel Harapan Sumbawa, Senin (24/8).

Dalam laporannya, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan, Sahabuddin, menyampaikan TC tahap I bagi pelatih dan Qori/Qoriah Kabupaten Sumbawa dalam rangka MTQ Ke 26 tingkat Provinsi NTB tahun 2015. Dalam rangka pelaksanaan MTQ ke 26 tingkat Provinsi NTB tahun 2015 yang diselenggarakan di Kota Bima tanggal 12 – 19 September 2015

yang akan datang. Sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dan teknis kepada kafilah – kafilah Sumbawa dan menghasilkan kafilah – kafilah yang berbobot serta mampu bersaing pada MTQ ke 26 di Bima yang akan datang.

Peserta TC terdiri dari 46 orang yang terdiri dari pelatih sebanyak 11 orang dan Qori/Qoriah 35 orang. Training Centre ini dilaksanakan pada dua tahap, tahap pertama dilaksanakan tgl 24 – 30 Agustus 2015 dan tahap dua dilaksanakan tanggal 4 – 11 September 2015.

Asisten Pemerintahan, Dr.H. Muhammad Ikhsan, M.Pd, berharap seluruh peserta, pelatih dan panitia agar berupaya semaksimal mu-

ngkin dengan segala daya dan kemampuan untuk dapat meningkatkan prestasi kafilah kabupaten Sumbawa. Mengingat beberapa tahun terakhir daerah kita belum ada yang mampu mewakili NTB di tingkat nasional untuk tilawah. Kepada 35 orang calon peserta MTQ, berpesan agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan tekun dan hikmat, menyimak seluruh rangkaian materi yang nantinya disampaikan oleh para pelatih dengan sungguh-sungguh, sehingga diharapkan setelah mengikuti pelatihan ini para peserta benar-benar siap fisik dan mental untuk mengikuti MTQ tingkat provinsi NTB mewakili kabupaten Sumbawa. (arn)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula/uki)

NOMOR UNDI - Empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bima (kiri) dan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu memperlihatkan nomor urut pasangan calon usai pengambilan nomor urut di KPU, Selasa (25/8).

KPU Bima dan Dompu Undi Nomor Urut Paslon Bima (Suara NTB) – KPU Kabupaten Bima di Bima dan KPU Dompu di Dompu, Selasa (25/ 8), menggelar rapat terbuka untuk mengundi nomor urut pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati Bima dan Dompu.

Di Bima, pasangan perseoragan (Independen) Khaer Hamid ada di nomor urut 1, nomor urut 2 jatuh pada pasangan Adi – Zubair, kemudian Urutan 3 diisi H. Syafru – H. Masykur. Sementara nomor urut 4 jatuh pasangan Indah – Dahlan.

Proses pengambilan nomor dilakukan sebanyak tiga kali.

Pengambilan nomor pertama untuk nomor urut kursi yang telah disediakan oleh KPU, kemudian pengambilan nomor

kedua nomor urut pencabutan untuk sebelum penetapan.

Dan selanjutnya pengambilan nomor untuk menentukan nomor urut tetap yang tersimpan di dalam gulungan tertutup dan tersusun di meja lima orang komisioner KPU. Setelah semua pasangan mengambil gulungan yang berisi nomor, mereka kemudian naik di atas mimbar untuk menunjukkan nomor masing-masing.

Aparat kepolisian tampak siaga di KPU, sedang pem-

Jelang Pengundian Nomor Paslon, Kantor KPU Dompu Terbakar Dompu (Suara NTB) Kantor KPU Kabupaten Dompu terbakar akibat daya listrik yang tidak mampu menampung beban penggunaan listrik. Kejadian ini justru terjadi menjelang pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu. Kejadian ini cepat diantisipasi oleh pegawai KPU yang sedang mempersiapkan acara pengundian nomor urut.

Kebakaran kantor KPU Dompu ini terjadi sekitar pukul 11.30 wita, Selasa (25/8) kemarin atau sesaat sebelum acara pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu yang dijadwalkan sekitar pukul 14.30 wita.

Namun kebakaran kantor KPU Dompu ini tidak sampai menyebar, karena kebakaran yang terjadi di Kwh meter listrik pada bagian depan kantor. Pada sekitar meteran juga tidak ada bahan yang mudah terbakar seperti kayu dan lainnya, sehingga tidak menjalar ke daerah lain. Api yang keluar dari meteran listrik juga baru bisa dipadamkan setelah pegawai dan pengunjung KPU menyiramnya.

Insiden kebakaran pada meteran listrik ini langsung dihubungi PLN untuk segera memperbaikinya. Karena tidak ada kerusakan berarti selain pada meteran, pihak PLN langsung membongkar meteran dan mengganti beberapa perangkat di dalamnya. Kebakaran ini terjadi diduga akibat kapasitas daya listrik yang tidak mampu ditampung daya yang digunakan.

Sekretaris KPU Dompu, H. Irham, SH mengatakan, daya listrik pada meteran yang terbakar 5.000 watt lebih dan saat ini tengah diproses penambahan dayanya hingga 13.000 lebih. “Daya listriknya 5.000 lebih. Kita sudah ajukan penambahan dayanya menjadi 13 ribu lebih. Dalam 2 – 3 hari kedepan, mungkin akan pasang penambahan dayanya,” jelas Irham.

Ia pun mengatakan, ada tiga meteran listrik di KPU Dompu. Dua meteran di kantor dan satu meteran di rumah penjaga. Daya listrik di kantor yaitu 5.000 lebih dan 4.000 lebih. Meteran listrik yang terbakar, jaringannya tidak sampai di ruang aula pengundian nomor urut. (ula)

batasan jumlah simpatisan yang hadir diberlakukan. Masing-masing paslon, hanya boleh membawa 50 simpatisan saja.

Setelah mengundi nomor urut, KPU juga menggelar ikrar kampanye damai yang dibaca kemudian ditandatangani oleh masing – masing pasangan calon.

Selain itu, empat pasangan calon tersebut juga diberikan masing – masing empat orang pengawal pribadi dari aparat Polres Kabupaten Bima. Dan

akan melakukan pengawalan dan pengamanan selama proses pelaksanaan pilkada.

Nomor Keberuntungan Sementara itu di KPU Dompu, masing-masing paslon merasa mendapat nomor keberuntungan untuk meraih kemenangan.

Rapat pleno dipimpin Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST dan dihadiri oleh semua pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Dompu.

Pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi (Mulya) hadir lebih awal sekitar pukul 14.10 wita, disusul pasangan Drs. H. Bambang M. Yasin – Arifuddin, SH (HBY – Arif)

hadir sekitar pukul 14.47 wita.

Pasangan Syafruddin Yasin, S.Ap – Rafiuddin H. Anas, SE (Syafir) hadir sekitar pukul 15.00 wita dan pasangan H. Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH (OK) hadir sekitar pukul 15.15 wita.

Pasangan HBY – Arif memperoleh nomor 1, pasangan SYAFIR mendapat nomor 2, pasangan MULYA memperoleh nomor 3, dan pasangan OK mendapat nomor 4. “Tidak ada target (mendapat nomor berapa). Cuman saya apresiasi calon wakil Bupati, sudah dari rumah tadi menyatakan akan mendapat nomor 1,” kata H. Bambang M. Yasin.

Demikian juga dengan

pasangan Syafruddin Yasin – Rafiuddin yang mendapat nomor urut 2. Pasangan ini merasa yakin dengan nomor yang didapat akan mengantarkannya memenangkan Pilkada Dompu. “Nomor (dua) ini sudah dirahmati oleh Allah.

Insya Allah akan menang,” kata Rafiuddin H. Anas yang didampingi Syafruddin Yasin.

Pasangan H Mulyadin – Kurniawan Ahmadi mengaku sudah memprediksikan akan memperoleh nomor 3 sejak sehari sebelum pengundian dilakukan bersama timnya.

Apalagi nomor 3 dinilai sebagai nomor keberuntungan.

“Saya yakin dengan nomor 3 bisa meraih kemenangan,

karena ini nomor keuntungan,” ungkap H Mulyadin, SH, MH. Pasangan H Abubakar Ahmad, SH – Kisman, SH juga merasa yakin dengan nomor urut 4 yang diperoleh pasangannya. “Ada kursi nggak yang tiga kaki? Ada kursi ngak yang dua kaki? Semua kursi itu empat kaki, yaitu nomor 4,” kata H Abubakar Ahmad.

Ketua KPU Dompu, Rusdyanto, ST mengatakan, nomor urut ini berguna bagi pasangan calon dan menjadi nomor urut untuk surat suara. Nomor urut ini juga digunakan untuk kepentingan kampanye selama masa kampanye dan ditempel di TPS saat masa pencoblosan dilakukan. (uki/ula)

Pilkada Bima Diharap Berlangsung Damai Bima (Suara NTB) – Masyarakat Kabupaten Bima diajak oleh penjabat Bupati Bima, Drs, H. Bachrudin M.Pd untuk bersama menyukseskan Pilkada yang damai, aman dan demokratis. Hal itu dikatakan saat memberikan sambutan usai pengundian nomor pasangan Calon Bupati (Cabup) dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Bima, di halaman Kantor KPU Kabupaten setempat, Selasa (25/8).

“Kepada segenap masyarakat di kabupaten Bima, mari kita sukseskan pilkada

ini dengan aman dan damai menuju Bima yang hebat,” ujarnya.

Menurut Bachrudin, pasangan calon (Paslon) yang sudah ditetapkan oleh KPU, yang akan meramaikan Pilkada nanti merupakan orang – orang pilihan. Dan pemenang nanti adalah orang yang benar – benar dipilih oleh masyarakat untuk menjadikan Bima yang hebat. Pilkada ini jangan kita cederai, mari kita jaga bersama dengan damai,” katanya.

Untuk itu Bachrudin mengharapkan doa kepada masy-

akarat agar proses pelaksanaan pilkada bisa berjalan sesuai aturan yang ada. Selain itu, Bachrudin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat, karena pada tahapan awal pilkada yakni pengundian nomor urut dilaksanakan dengan tertib dan lancar.

Sementara itu, Sekretaris KPU Provinsi NTB mengatakan, penetapan calon dan pengundian nomor urut merupakan titik awal untuk melaksanakan kondisi yang aman.

“Dukungan semua lapisan, lebih - lebih masyarakat

Kurang, Kesadaran Masyarakat Urus Akta Kematian Kota Bima (Suara NTB) Kesadaran masyarakat akan berbagai data kependudukan dinilai masih kurang, seperti halnya penerbitan akta kematian. Biasanya masyarakat baru membuat akta kematian apabila berurusan dengan pihak asuransi, per-

(Suara NTB/dok)

bankan dan urusan perkawinan.

Padahal akta kematian sama pentingnya dengan dokumen kependudukan yang lainnya.

Sekda Kota Bima, Ir. Muhamad Rum saat membuka acara peningkatan kepemilikan akta kematian dan pemanfaatannya, di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Selasa (25/8), mengatakan akta kematian ini sangat penting selain bagi ahli waris, juga untuk akurasi data kependudukan.

Seringkali saat anggota keluarga meninggal, masyarakat tidak melaporkan ke Disdukcapil, sehingga data keluarga yang meninggal tersebut tetap ada di kartu keluarga dan di database kependudukan. “Hal ini tentunya akan mengurangi akurasi data kependudukan,” terang Rum. Permasalahanakanbertambah seperti ketika pelaksanaan pemilu karena masih terdaftar sebagai pemilih padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Di sisi lain, sejak tahun 2014 Pemkot telah menganggarkan santunan kema-

tian bagi masyarakat yang tidak mampu sebesar Rp. 1.000.000,(satu juta rupiah).

Salah satu prasyarat pencairan dana santunan kematian dari Pemerintahadalahdengandibuktikan melalui KTP dan KK juga dengan akta kematian. Untuk itu, Pemerintah dalam hal ini Disdukcapil terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnyakelengkapandatakependudukan seperti KTP, akta kelahiran dan akta kematian tersebut. Berbagai sarana prasarana serta peningkatan pelayanan terus dilakukan.

Diharapkannya dengan adanya kegiatan peningkatan Kepemilikan Akta Kematian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai prosedur dan manfaat akan pentingnya pelaporan akta kematian.Sertamendorongkesadaran masyarakat dalam pelaporan akta kematian dan melengkapi data kependudukan lainnya. Sehingga pada akhirnya nanti tertib administrasikependudukanyangakuratdan tepat sasaran dapat diwujudkan.

Acara tersebut diikuti oleh 20 orangpesertadiantaranyadariPengadilan, Polres Bima Kota, Kesehatan, perwakilan RT, Petugas Registrasi Tingkat Kota, BPMPK, Bagian Kesra Setda Kota Bima, PKK, Jasa Raharja, PT. Taspen dan Perwakilan Asuransi. (use)

mampu menciptakan pilkada yang damai,” katanya.

Dirinya menilai demokrasi yang berada di Kabupaten Bima merupakan salah satu wilayah Kabupaten/Kota di NTB yang sukses berdemokrasi, mengingat semangat atau atensi masyarakat yang cukup tinggi. “Untuk itu harus memelihara agar demokrasi di Bima sesuai dengan harapan kita bersama,” pungkasnya. (uki) H. Bachrudin (Suara NTB/dok)

BAP Kasus Tanah Empat Kali Dikembalikan Kejaksaan Kota Bima (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima akhirnya mengembalikan berkas berita acara pemeriksaan (BAP) Syahrullah, SH, MH, tersangka dugaan mark up pengadaan tanah Pemkot seluas 27 are ke penyidik Sat Reskrim. Pengembalian ini dilakukan setelah dipelajari oleh pihak Kejari.

“Setelah ditandatangani oleh Kajari, minggu ini kita kembalikan (P-19) ke penyidik,” terang Kasi Pidsus, Dipo Iqbal saat dikonfirmasi Selasa (25/8). Seperti yang telah disebutkan, pengembalian berkas ini lantaran masih adanya petunjuk yang belum dipenuhi oleh penyidik. Petunjuk tersebut yakni keterangan ahli mengenai harga tanah.

Diterangkannya, selama tiga kali P-19, penyidik belum juga memenuhi petunjuk tersebut. Bahkan, berkas tersebut masih sama seperti berkas awal. Sehingga, jauh hari sebelumnya pihaknya pun mengungkapkan akan mengembalikan berkas dimaksud. Disebutkannya, keterangan ahli dari lembaga resmi BPKP Perwakilan Provinsi NTB sudah dipegang pihaknya. Sesuai dengan isi berkas, kasus yang menjadi

fokus penyidik yakni mengenai mark up harga tanah.

Sehingga negara diduga kelebihan membayar harga tanah. Namun pihaknya membutuhkan keterangan ahli lainnya sebagai pembanding.

Sebelumnya diberitakan, perkara ini sudah tiga kali dikembalikan oleh Kejaksaan. Bahkan dalam minggu ini berkas tersebut kembali akan diP-19. Belakangan, diketahui perkara ini juga telah ada hasil audit umum dari Inspektorat maupun Bawasda yang menyatakan tidak adanya temuan. Sehingga dengan adanya beberapa audit ini, kejaksaan tak ingin mengambil resiko dengan memberikan petunjuk untuk dilengkapi oleh penyidik.

Anggaran pengadaan tanah tersebut masuk dalam anggaran untuk kepentingan umum sebesar Rp 900 juta.

Khusus untuk pengadaan tanah dari adik mantan Asisten I Syahrullah, SH, MH, sebesar Rp 685 juta untuk 22,7 are. Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Provinsi NTB, ditemukan adanya kerugian dalam pengadaan dimaksud yakni sebesar Rp 685 juta. (use)

Diduga Meninggal Tak Wajar

Polisi Bongkar Makam Warga Kota Bima (Suara NTB) Tim gabungan Polres Bima Kota, Forensik Polda NTB dibantu tim dokter Universitas Mataram (Unram) membongkar makam salah seorang warga Kelurahan Lelamase Kecamatan Rasa NaE Barat.

Makam almarhum M. Nor (70) dibongkar setelah keluarga menduga kematinnya tidak wajar.

Pembongkaran makam tersebut dilakukan Selasa (25) sekitar pukul 10.00

Wita. Pembongkaran tersebut disaksikan oleh puluhan warga. Jenazah almarhum yang meninggal sekitar empat bulan lalu tersebut langsung diotopsi. Proses otopsi pun dilakukan hingga siang hari.

Kapolres Bima Kota melalui Kaur Bin Ops Ipda Masdidin menyebutkan pembongkaran ini dilakukan menyusul adanya laporan dari keluarga pasca meninggalnya korban. Salmah (33), anak almarhum curiga ayahnya yang ditemukan tergele-

tak di sawah meninggal tak wajar. “Keluarga mengadukan sekaligus meminta untuk diotopsi,” terang Masdidin.

Sesuai informasi awal, korban meninggal setelah terjatuh dari pohon di areal kebun miliknya. Jenazah almarhum kemudian dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan setempat. Selanjutnya, untuk hasil otopsi belum bisa disebutkan karena masih dalam proses. (use)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Kasus Parsel Lotim

Periksa 114 Instansi

Mataram (Suara NTB) Total 114 instansi yang diduga menerima paket sandang pangan dari APBD Lombok Timur 2014 sudah diperiksa penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. Demikian juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sudah diklarifikasi. Tahap berikutnya, kasus ini segera diekspos untuk ditentukan bisa ditingkatkan ke penyidikan atau masih ada kekurangan dokumen.

(Suara NTB/rus)

BERIKAN KENANGAN - Bupati Lotim, H. Moch Ali BD memberikan kenang-kenangan kepada mantan Ketua PN Selong, Aviantara saat acara pisah sambut di Pendopo Bupati, Selasa kemarin.

Hakim Jangan Pernah Takut Selong (Suara NTB) Para Hakim diingatkan Bupati Lombok Timur, H. Moch Ali BD agar tidak pernah takut dalam mengambil keputusan hukum. Dia menuturkan, beberapa waktu lalu sempat didatangi Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Kepada hakim tersebut, Bupati Ali BD ini mengaku telah mengingatkan bahwa hakim yang baik itu adalah hakim yang berani memutuskan dengan berdasarkan kebenaran.

“Kalau tidak benar, katakan tidak benar,” katanya mengutip kembali pernyataannya saat di depan hakim tipikor itu pada pertemuan pisah sambut Ketua Pengadilan Negeri Selong di Pendopo Bupati, Selasa (25/8) kemarin.

Sebagai hakim katanya tidak bisa dipengaruhi oleh teriakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Putusan hakim juga tidak bisa pengarui oleh teriakan massa di perempatan jalan. Tanggungjawab hakim langsung kepada Tuhan.

Selama ini, katanya ada kecenderungan hakim memberikan vonis yang lebih berat. Menaikkan hukuman pada terdakwa. Sudah dapat putusan satu tahun ditambah jadi tiga tahun.

Hakim juga tidak bisa dipengaruhi oleh opini-opini. Vonis hakim harus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Mantan Ketua PN Selong yang juga pernah menjadi hakim Tipikor, Aviantara yang dikonfirmasi Suara NTB secara terpisah mengatakan, dalam mengeluarkan vonis tidak bisa diintervensi oleh teriakan LSM. Ataupun oleh opini-opini yang berkembang.

Putusan hakim semuanya berdasar pada fakta persidangan yang ada. Hanya fakta persidangan yang dijadikan pertimbangan untuk mengeluarkan vonis. Apapun kata teriakan di luar tidak digubris oleh hakim.

Sedangkan Ketua PN Selong yang baru, H. Hisbullah Idris menyatakan, pada prinsipnya dalam mengambil putusan hakim selalu memberikan dibawah tuntutan jaksa. Misalnya jaksa menuntut 1 tahun, maka hakim memvonis bisa delapan bulan dan lainnya.

Dalam mengambil keputusan hukum yang akan menjadi yurisprudensi ini, hakim menggunakan pertimbangan kemanusiaan. Semuanya dapat terbaca dalam fakta-fakta persidangan. Khusus untuk kasus pidana umum, lanjutnya pertimbangannya juga mengacu pada terpidana, apakah ada fakta melakukan tindak pidana berkali-kali. “Hakim kan dalam memberikan putusan harus mengedepankan hati nuraninya,” tegasnya. (rus)

Peringati Hari Polwan Ke-67

Polda NTB Gelar Baksos Selong (Suara NTB) Dalam rangka memperingati Hari Polisi Wanita (Polwan) yang ke-67 tahun 2015, Polda NTB bekerjasama dengan Dinas Sosial dan Transmigrasi Provinsi NTB, Selasa (25/8) kemarin menggelar bhakti sosial di Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Kegiatan bhakti sosial (baksos) yang dilakukan oleh Polda NTB tersebut disambut baik oleh masyarakat sekitar.

Dalam kegiatan baksos dalam rangka Hari Polwan ke-67 yang kegiatannya dilaksanakan di SDN 7 Pemongkong itu, Polda NTB melaksanakan sejumlah kegiatan seperti pendistribusian air bersih, pengobatan gratis, serta pemberian bantuan alat-alat sekolah terhadap siswa di SDN 7 Pemongkong Kecamatan Jerowaru. Kegiatan baksos dilakasanakan karena Polwan ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakat umumnya serta lebih mendekatkan diri dengan masyarakat.

“Jumlah masyarakat yang datang untuk mengikuti pengobatan gratis diperkirakan sebanyak 300 orang, sementara pemberian bantuan alat tulis sekolah sebanyak 254 paket buku dan alat tulis. Terkait pengobatan gratis, ini merupakan tindakan yang pertama. ‘’Hingga saat ini hanya masalah penyakit ringan. Kalaupun nanti ada masyarakat yang dirujuk ke RS, nanti kita akan komunikasikan dulu dokter yang melakukan pemeriksaan,” terang Kabid Humas Polda NTB, AKBP. Dra. Tri Budi Pangastuti, MM. Kepala SDN 7 Pemongkong Kecamatan Jerowaru, Muhammad Nasir, S.Pd, mengatakan, dengan adanya baksos yang dilakukan oleh Polda NTB ini, tentunya para siswa sangat terbantu. Sehingga kedepan para siswa tidak beralasan untuk tidak menulis lantaran tidak punya buku maupun alat tulis lainnya. “Tentunya sangat terbantu, mudahmudahan ada instansi lain yang melakukan kegiatan yang sangat mulia ini,” harapnya.

Salah satu siswa di SDN 7 Pemongkong, Tuti Silawati berjanji akan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan oleh Polda NTB berupa alat-alat tulis. Dari Sembilan mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa khususnya di kelas 4, ia mangaku akan lebih rajin lagi sekolah dan belajar. (yon)

(Suara NTB/yon)

BANTUAN - Tim dari Polda NTB saat memberikan bantuan secara simbolis berupa buku dan alat tulis serta melakukan pengobatan gratis.

Pemeriksaan saksi terakhir Sabtu (22/8) pekan lalu. “Semua saksi yang 114 orang sudah kita periksa,” kata Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Andy Hermawan, SIK, Selasa (25/8).

Para saksi dari 114 instansi itu mengakui menerima paket parsel dari Pemda, mencapai

ratusan paket per instansi.

Selain memeriksa instansi tersebut, Kabag Kesra Setda Lotim, H. Syahmad yang menjabat tahun 2014 lalu, sudah dimintai keterangan kaitan dengan nomenklatur pengadaan. Karena ada indikasi perbedaan antara juklak juknis dengan pelaksanaan. Se-

harusnya bantuan parsel lebaran itu diberikan kepada fakir miskin, tapi justru disalurkan kepada PNS. “Mantan Kabag Kesra sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, keterangannya sudah kita dapatkan,” terangnya.

Selain juklak juknis, penganggarannya juga sudah diklarifikasi. Karena diketahui, kucuran APBD Lotim tahun 2014 mencapai Rp 2,7 miliar untuk pengadaan paket sandang pangan atau parsel lebaran. Saksi KPA juga ditanya soal tender yang dimenangkan salah satu perusahaan lokal, sampai pada pelaksanaannya. Dimana,

dengan anggaran Rp 2,7 miliar itu, Bagian Kesra membeli 13.500 paket berisi sembako, kemudian dibagi bagikan kepada PNS di 114 instansi tersebut. Padahal menurut Andy, dalam ketentuan, parsel itu berjudul “program bantuan sandang pangan untuk kesejahteraan sosial” yang peruntukannya fakir miskin dan masyarakat biasa. Total anggaran sebenarnya mencapai 15,1 miliar. Dengan anggaran itu, dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama 12, 4 miliar, sudah disalurkan sesuai ketentuan kepada masyarakat biasa. Di tahap dua, sebesar Rp 2,7 miliar yang

terindikasi menyimpang.

Dengan pemeriksaan saksi dari 114 instansi dan KPA itu, menandai berakhirnya permintaan keterangan para saksi. Tahap berikutnya adalah gelar perkara yang direncanakan pekan ini. Gelar perkara menurut Andy, untuk menentukan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan atau tidak. “Kalau memenuhi unsur tindak pidana korupsi, kita tingkatkan ke penyidikan.

Kalau belum, berarti masih harus ada dokumen dan keterangan saksi yang dilengkapi, maka segera kita lengkapi untuk ekspos berikutnya,” pungkas Andy. (ars)

Bripka YA Terancam Dipecat

(Suara NTB/ari)

DITERTIBKAN - Baliho salah satu pasangan calon di KLU ditertibkan Satpol PP.

Penyelenggara Pilkada dan Pemda KLU Tertibkan Atribut Calon Tanjung (Suara NTB) Usai ditetapkannya dua pasangan calon, yakni paket H. Djohan Sjamsu, SH – Mariadi, S.Ag, dan Paket Dr. H. Najmul Akhyar, MH – Sarifudin, SH., Senin (24/8) lalu, KPU Kabupaten Lombok Utara bersama Panwaslu dan Pemda KLU, mulai menertibkan atribut kampanye yang dipajang Tim Pemenangan di sejumlah lokasi. Hampir sebagian besar titik yang memampang baliho, poster, spanduk dan atribut lainnya, disasar Penyelenggara Pilkada bersama lintas SKPD Pemda KLU. Dari Pemda KLU, terlibat menertibkan alat peraga atau atribut kampanye seperti Satpol PP KLU, Kesbangpol, Bagian hukum, serta petugas Kantor Pertamanan dan Kebersihan Lombok Utara. Sementara di tingkat KPU dan Panwaslu, Ketua Komisioner di kedua lembaga itu terlihat terjun langsung ke lapangan.

Ketua KPU Lombok Utara, Fajar Marta, Sos., kepada wartawan, Selasa (25/8), mengutarakan penertiban alat peraga kampanye ini telah sesuai dengan tahapan dan petunjuk yang tertuang pada PKPU 7/ 2015. Di mana, sebelum ditetapkannya jadwal kampanye, seluruh

atribut pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, harus disterilisasi dari lokasi pemasangan. Untuk selanjutnya, atribut tersebut akan dikembalikan kepada tim pemenangan.

“Untuk alat peraga kampanye pasangan calon, nanti akan disiapkan dan dipasangkan oleh KPUD sesuai dengan petunjuk yang ada di PKPU, baik menyangkut jumlah maupun ukuran besarannya,” kata Fajar.

Ia menjelaskan, sebelum ditertibkannya alat peraga pasangan calon, KPUD terlebih dahulu bersurat kepada kedua Tim Pemenangan. Sesuai jadwal, KPUD bersama Panwaslu KLU dan lintas SKPD mulai bergerak menyisir areal sepanjang jalan mulai dari Kecamatan Pemenang hingga Kecamatan Bayan. Penertiban oleh sejumlah sumber daya yang dimiliki, mulai dilakukan sejak pukul 08.00 wita.

Fajar mengisyaratkan, seluruh atribut dapat diturunkan dari lokasi pemasangan pada hari ini (kemarin) diselesaikan. Oleh karena itu, pihaknya akan bekerja maksimal untuk menurunkan seluruh atribut yang ada, baik di jalur jalan provinsi maupun jalan kabupaten.

“Kita baru menyelesaikan atribut di dua kecamatan, yakni Tanjung dan Pemenang. Ini saja sudah terkumpul ratusan atribut.

Kalau selesai sampai Bayan, atribut pasangan calon bisa mencapai ribuan unit,” paparnya.

Lebih lanjut, menyangkut PKPU 7/2015, sejumlah ketentuan yang mengatur pemasangan atribut yang dibolehkan dan tidak dibolehkan sudah disosialisasikan kepada Tim Pemenangan masing-masing calon.

KPUD dalam hal ini, membolehkan pasangan calon mencetak alat peraga kampanye yang tidak disediakan oleh KPUD seperti kaos, topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoin, payung dan stiker (paling besar 10x5 cm). Sedangkan atribut yang dibuat oleh KPUD sendiri meliputi, baliho/ billboard/videotron maksimum 4x7 m dan paling banyak 5 unit di kabupaten, spanduk paling besar 1,5x7 m paling banyak 2 unit tiap desa, dan umbul-umbul, paling besar 5x1,15 m maksimum 20 unit per kecamatan.

Selain itu diatur pula alat peraga seperti selebaran (flyer) maksimum 8,25 x 21 cm, brosur (leaflet), pamflet, poster (maksimum 40x60 cm) yang dibuatkan oleh KPUD. (ari)

Panwaslu Ingatkan Pasangan Calon Soal APK Praya (Suara NTB) Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng) memberikan warning bagi semua pasangan calon kepala daerah untuk segera menurunkan alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang.

Jika tidak, Panwas Pilkada Loteng akan turun langsung untuk menertibkan APK-APK yang ada tersebut, secara paksa.

“Surat peringatan sudah kita kita layangkan ke semua pasangan calon kepala daerah. Jika tidak diindahkan, maka kita bersama pemerintah daerah yang akan menurunkan secara paksa,” ujar Ketua Panwas Pilkada Loteng, L. Darmawan, kepada Suara NTB, Selasa (25/8) kemarin.

Dari hasil pemantauan yang dilakukan pihaknya, lanjut Darmawan, APK seperti baliho, spanduk,

pamflet dan lainnya masih banyak ditemukan terpasang di sejumlah titik di Loteng.

Terutama di wilayah Kota Praya. Padahal sesuai aturan Pilkada yang ada, pasangan calon yang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah oleh KPU daerah tidak diperkenakan memasang APK. Terlebih di luar masa kampanye.

Ia menjelaskan, aturan pemasangan APK pada Pilkada kali ini jauh lebih ketat. Dimana jumlah APK yang boleh dipasang untuk masing-masing pasangan calon sudah ditentukan. Seperti untuk baliho ukuran besar, masingmasing pasangan calon hanya dijatah 5 baliho. Dan, tidak boleh lebih.

Kemudian untuk spanduk hanya 2 untuk masing-masing pasangan calon perdesa.

Ditambah satu umbul di masing-masing kecamatan.

Proses pencetakan sampai pemasangan APK tersebut pun dilakukan oleh KPU. Tidak oleh pasangan calon.

“Pasangan calon dalam hal ini hanya menerima saja,” terangnya.

Jika dikemudian hari ditemukan, ada APK yang menyalahi aturan. Misalnya, tidak dicetak oleh KPU. Dalam hal ini dicetak oleh pasangan calon kepala daerah itu sendiri, maka Panwas memiliki kewenangan untuk menurunkan paksa APK tersebut. Tentunya setelah melalui proses peringatan dan sebagainya.

“Jadi memang aturan membatasi betul, jumlah APK yang boleh dipasang.

Tujuan supaya pasangan calon bisa lebih hemat dalam mengeluarkan anggaran. Tidak kemudian jorjoran menghabiskan dana besar untuk membuat APK dan sebagainya,” timpalnya. Karena memang pemerintah pusat telah menargetkan gelaran Pilkada tahun ini sebagai Pilkada berbiaya murah, efektif dan efisien. (kir)

Praya (Suara NTB) Polres Lombok Tengah (Loteng) memastikan proses penyelidikan terhadap salah satu anggotanya, Bripka YA yang diciduk saat diduga mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu, tetap berlanjut. Bahkan, anggota Polsek Janapria tersebut terancam sanksi berat, berupa pemecatan jika terbukti sebagai pengedar narkoba.

Penegasan tersebut disampaikan Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.SH., kepada Suara NTB, Selasa (25/ 8) kemarin. “Tetap diproses. Tidak ada yang dihentikan,” ujarnya. Meski yang bersangkutan berstatus sebagai anggota Polres Loteng.

Penyelidikan saat ini masih difokuskan pada status oknum anggota polisi tersebut. Apakah hanya sebagai pemakai atau malah sekaligus sebagai pengedar. Karena itu akan menentukan ancaman hukuman yang bisa dijatuhkan.

Kalau hanya sebagai pemakai, ancaman hukumannya maksimal sekitar 2 tahun. Tetapi jika terlibat sebagai pengedar, maka ancaman hukuman jauh lebih berat. Statusnya sebagai anggota polisi juga terancam.

Karena bisa sampai pemecatan secara tidak hormat.

“Tapi jika melihat proses penyelidikan sampai sejauh ini, oknum anggota bersangkutan masih sebagai pengguna.

Belum mengarah sebagai pengedar,” timpalnya.

Ia menjelaskan, proses hukum terhadap anggota polisi yang terlibat kasus hukum berbeda dengan masyarakat umum. Pasalnya, anggota tersebut selain harus berurusan dengan proses hukum, juga harus berurusan dengan proses hukum di internal kepolisian. Berupa sidang disiplin dan kode etik kepolisian.

Seperti diberikan sebelumnya, Bripka YA, diciduk Jumat (21/8) saat diduga melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu di depan Pegadaian Janapria sekitar pukul 11.00 Wita. Ketika transaksi berlangsung, pelaku langsung diamankan oleh salah seorang Kadus desa setempat. Tidak lama berselang, anggota Provost Polres Loteng datang setelah mendapat laporan perihal penangkapan oknum anggota Polres Loteng tersebut.

Ketika digeledah dari kantong celana pelaku ditemukan dua poket narkoba jenis sabu. Dengan berat total sekitar 0,75 gram, seharga Rp 300 ribu.

Poket sabu-sabu tersebut tersimpan kotak berwarna hijau. Setelah memperoleh barang bukti, pelaku bersama temannya langsung digelandang ke Polres Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. (kir)

Polres Lobar Siap Tertibkan Tambang Liar Sekotong Giri Menang (Suara NTB) Kapolres Lombok Barat, AKBP Yulianus Yulianto menegaskan pihaknya siap melakukan penegakan hukum masalah pertambangan liar di wilayah Sekotong. Polres pun siap memback up Pemkab Lobar untuk melakukan penertiban lokasi tambang liar yang banyak memakan korban jiwa.

“Dari sisi penegakan hukum kami (Polres) siap melakukan penegakan hukum terkait pertambangan di Sekotong, dari sisi penertiban tambang juga kami siap back up Pemda,” tegas Kapolres di ruang kerjanya Selasa (25/8) kemarin.

Yulianus menyampaikan, dalam hal penegakan hukum dan penertiban di wilayah tambang tersebut perlu pertimbangan masak-masak. Perlu dilakukan pengkajian menyeluruh supaya upaya itu tidak kontra produktif dengan masyarakat.

Perlu dipertimbangkan lokasi dan medan serta masyarakat setempat.

Menurut Kapolres, akan lebih bagus sebelum dilakukan upaya tersebut Pemkab Lotim melakukan pendekatan ke masyarakat dulu. Pemkab Lobar perlu memberi sosialisasi dan pemahaman tentang bahaya tambang serta mercury terhadap kelangsungan

hidup masyarakat setempat.

“Karena bahaya mercury ini memilii risiko tinggi terutama menyebabkan kanker kulit dan macam-macam jenis penyakit yang berisiko pada kematian,” terangnya.

Hal ini jelasnya perlu dijelaskan secara menyeluruh kepada masyarakat. berrsama-sama aparat dan Pemkab Lobar. Pertimbangan lainnya, karena di wilayah Sekotong termasuk banyak persoalan yang menyebabkan konflik antar kelomplik maupun dari masyarakat dengan aparat dan penegak hukum. “Ini yang perlu dihindari, karena itu perlu tindakan persuatif dulu,” imbuhnya.

Sulit Temukan Peredaran Mercury Terkait peredaran mercury pihaknya sudah melakukan pengawasan di pintu masuk Pelabuhan Lembar. Namun selama ini pihaknya kesulitan menemukan secara langsung baik yang membawa maupun mengedarkan. Dalam hal penegakan aturan ini, tambah Yulianus, terkendala aturan karena tidak ada Perda terkait pembagian dividen dan royalti. Pihaknya mengalami kesulitan, karena perlu mengecek asal usul dari barang izin dan ke mana. (her)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Kiki Sulistyo Ajak Pelajar Ciptakan Puisi Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya regenerasi dengan mentransformasi pemahaman tentang kesusastraan, penyair yang telah mempublikasikan sekitar 500 judul puisi di media massa, Kiki Sulistyo mengajak para pelajar untuk menciptakan karya sastra puisi, Selasa (25/8).

Menurut Kiki, puisi merupakan salah satu karya sastra yang berupaya meminimalisir penggunaan kata. Puisi sangat jauh berbeda dengan prosa atau karya sastra lainnya.

Bekal utama dalam menciptakan puisi adalah keberadaan kata, baik secara verbal maupun nonverbal.

“Puisi adalah jenis karya sastra yang sangat padat.

Menggunakan sedikit kata untuk menyampaikan makna yang luas. Itulah yang membedakanya dengan prosa,” ujar Kiki ketika menjadi narasumber dalam workshop sastra yang diikuti oleh pelajar.

Dijabarkan, puisi memiliki dua unsur pembentuk yang tidak bisa dipisahkan. Kedua unsur tersebut yakni unsur intrinsik (dalam) serta unsur ekstrinsik (luar). Adapun Unsur intrinsik yang menjadi kandungan puisi meliputi kata, larik, bait, bunyi dan makna. Sementara unsur – unsur ekstrinsik puisi atau karya sastra berupa personal (Pengarang atau penulis puisi) dan juga sosial atau latar belakang keterbentukan puisi (tema dan topik puisi).

“Tanpa kata tentu seseorang tidak mampu menciptakan puisi. Kemudian, bait adalah sekumpulan larik yang menjadi batang tubuh dari puisi itu sendiri,” jelasnya.

Sedangkan, makna yang tersusun sebagai kandungan usur intrinsik puisi dinilainya cukup abstrak. Kemudian, struktur yang terkandung dalam puisi tersebut juga barang tentu berisi amanat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya.

“Karya sastra puisi menempatkan pembacanya setara dengan pengarang. Pemaknaan serta amanat yang dipetik pembaca yang satu dengan lainnya dalam kandungan puisi pasti tidak akan sama,” tuturnya.

Setiap pembaca memiliki kekebasan untuk merumuskan serta menginterpretasikan pesan atau bahkan arti dari puisi yang disampaikan. Hal itulah yang menjadi kelebihan karya sastra (puisi) tatkala dibandingkan dengan karya – karya tulis lainnya.

“Kelebihannya, Karya sastra ini mampu menempatkan pembaca sehingga setara dengan pengarang atau penulisnya. Ini ditandai dengan adanya ruang kebebasan pembaca saat menginterpretasikan puisi atau karya sastra itu sendiri,” tandasnya. (met)

DPR Ajukan Hak Inisiatif RUU Kebudayaan Jakarta (Suara NTB) Wakil ketua komisi X DPR RI Ridwan Hisyam mengatakan dewan secara resmi mengunakan Hak Inisiatif untuk mengajukan kembali RUU Kebudayaan dalam program legislasi nasional untuk dibahas pada masa sidang kali ini.

“Jadi sejak tanggal 17 juni 2015 RUU Kebudayaan sudah masuk ke badan legislasi untuk dilakukan harmonisasi. Dan ini menjadi hak inisiatif DPR mengajukan RUU Kebudayaan,” kata Ketua panja RUU Kebudayaan Ridwan Hisyam dalam diskusi Forum Legislasi di Senayan Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan bahwa RUU Kebudayaan sudah dibicarakan sejak tahun 2007/2008. Dan berlanjut pada Juli 2014 melalui usul inisiatif dewan, namun sayangnya baru sampai pembahasan tingkat II sudah habis waktunya.

“Makanya pada periode Dewan kali ini masuk lagi, tetap menjadi hak inisiatif DPR,” kata Ridwan.

Lebih lanjut Ridwan menjelaskan diperlukan waktu sekitar satu bulan untuk harmonisasi.

“Saat ini memang kita sudah punya UU Film, UU Cagar Budaya dan UU Pariwisata tetapi justru UU Kebudayaannya belum ada,” kata Ridwan.

Sementara sejarawan UI Bondan Kanumoyoso, justru memperingatkan jangan sampai RUU Kebudayaan ini justru membuat kebudayaan terkungkung.

“Saya justru mempertanyakan pasal soal pembentukan komisi kebudayaan, saya kawatir ini malah seakan kebudayaan terkungkung,” kata Bondan.

Bondan mengingatkan bahwa kebudayaan dikembalikan kepada masyarakat. Dengan demikian bukan bertumpu kepada peran pemerintah.

“Kebudayaan jangan hanya dikelola, tetapi juga dibudidayakan agar masyarakat aktif lagi. Kembalikan kebudayaan kepada peran aktif masyarakat,” kata Bondan. (ant/ bali post)

ADA Band Siapkan Album Baru Bogor (Suara NTB) Grup musik ADA Band kini tengah mempersiapkan single terbarunya setelah bergabung dengan ABM Entertainment dan berharap lagu-lagunya dapat diterima kembali di masyarakat.

“Semua orang pasti butuh rumah yang bikin nyaman dan support dari segala sisi. Dengan ABM Entertainment kita merasa sangat senang karena dianggap keluarga,” kata Bassis ADA Band Dika, di Sirkuit Sentul Bogor, Selasa.

Ketika ditanya bagaimana konsep dari single terbarunya, Dika mengaku ingin karya-karyanya tentunya akan menginspirasi masyarakat.

“Jadi akan ada yang baru dari ADA Band, bukan sekedar lagu melow tapi juga akan ada lagu yang semangat salah satunya ‘ngomongin’dunia balap,” katanya. “Kita ingin lagu-lagu ADA Band ke depan dapat semakin menginspirasi para fans dan juga masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Selain rencana album baru, rupanya ADA Band mendapat dukungan penuh untuk segera melakukan konser besarnya dalam waktu dekat ini.

“Pihak Management kami sangat mendukung kami dalam menciptakan berkarya di blantika musik Indonesia.

Tahun depan ADA Band genap berusia 20 Tahun, jadi kami sangat didukung untuk membuat konser,” ujar Donnie sang vokalis. Konser rencananya akan digelar pada 2016.

Untuk mencari inspirasi untuk single terbarunya, ADA Band berpacu adrenalin di Acara Balap Indonesian Sentul Series of Motorsport (ISSOM) 2015 seri ke3 di Sentul Bogor Jawa Barat.

“Seru banget di sini, selain mencari inspirasi kita juga mendukung salah satu keluarga besar kita dari ABM Enterprise yaitu ABM Motorsport,” kata Dika sang Bassis ADA Band. (ant/bali post)

(Suara NTB/met)

BUKA WORKSHOP - Kadisbudpar NTB didampingi Kepala Museum Negeri NTB saat membuka Workshop Sastra Rangkaian BBLS, Selasa (25/8).

Generasi Muda Diminta Tekun Menggali Nilai Kearifan Lokal Mataram (Suara NTB) Generasi muda umumnya para pelajar di tiap – tiap sekolah diminta tekun menggali nilai – nilai kearifan lokal yang ada di daerah ini. Hal ini dalam rangka menguatkan jati diri sekaligus melestarikan segala kearifan – kearifan yang ada.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB dalam rangka memeriahkan Bulan Budaya Lombok Sumbawa, Selasa (25/8) menyelenggarakan workshop Sastra di Museum Negeri NTB. Pagelaran workshop tersebut diikuti oleh puluhan siswa – siswi dari kalangan SMA/Sederajat.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) NTB, H.L.Mohammad Faozal, S.Sos., M.Si usai membuka workshop kesusastraan terse-

but menerangkan, penguatan ilmu pengetahuan generasi muda tentang nilai – nilai kearifan tradisi dapat dilakukan melalui workshop semacam ini.

Para pelajar dinilai dapat memperdalam pemahaman mereka tentang kearifan tradisi dan budaya di daerah ini melalui kegiatan dan kajian ilmiah dalam workshop.

“Pendalaman – pendalaman nilai kearifan itu dapat dilakukan melalui bedah buku sastra dan juga work-

shop. Hal ini untuk memperkaya pamahaman generasi muda kita tentang kesusastraan,” tuturnya.

Dikatakan, rangkaian perayaan BBLS yang tidak bersifat pertunjukan semacam itu dimaksudkan untuk meinciptakan ruang – ruang kreativitas di tengah kelompok pemuda. Sebanyak 120 siswa dilibatkan sebagai peserta dalam agenda yang akan berlangsung selama dua hari itu.

“Dalam BBLS ada berag-

am jenis kegiatan, pertama ada yang pertunjukan, kemudian ada kegiatan yang bersifat akademis salah satunya ya workshop ini,” imbuhnya.

Usai penyelenggaraan workshop, setidaknya berbagai nilai kearifan tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal dapat mengendap dalam benak pemahaman para generasi muda.

Seyogiyanya, generasi muda merupakan generasi yang diandalkan sebagai penerus selanjutnya. Untuk itu, penanaman nilai – nilai dan transformasi pemahaman tentang kearifan tradisi di daerah ini penting dilakukan sehingga segala warisan kekayaan tradisi tidak tenggelam begitu saja.

“Ada banyak nilai – nilai dan kearifan tradisi kita yang perlahan mulai tenggelam. Jika kita tidak mencoba untuk mempertahankannya, maka jelas semuanya akan hilang begitu saja,” tandasnya.

Selanjutnya, untuk menyambung kemeriahan perayaan BBLS tahun ini, pihaknya akan menggelar berbagai situs permainan rakyat. Situs – situs permainan rakyat tersebut dinilai mengandung daya tarik di hadapan wisatawan.

Untuk itu, permainan rakyat semacam Gasing, Selodor, Barapan Ayam dan juga Presean dimasukkan sebagai pengisi rangkaian perayaan bulan budaya di daerah ini. (met/*)

Andien Samakan Konser dengan Pernikahan Jakarta (Suara NTB) Sebagai seorang perfeksionis, Andien mengatakan persiapan konser tunggal “Metamorfosa” yang berlangsung di Plenary Hall Jakarta Convention Center pada 15 September mendatang sama berat dengan mempersiapkan pernikahannya beberapa waktu silam.

Andien menyamakan konser dengan pernikahan karena keduanya baru bisa dilaksanakan saat dirinya merasa sudah siap.

“Konser itu seperti menikah, saya juga nggak tahu kenapa sekarang, sebenarnya tawarannya sudah ada dari empat tahun lalu,” kata Andien di Jakarta, Selasa.

Awal tahun ini, penyanyi yang semula dikenal sebagai pelantun lagu jazz itu menyadari karirnya sudah menginjak usia ke-15. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk menggelar konser tahun ini.

“Awalnya ragu (membuat konser tahun ini) karena mau nikah, tapi saya berpikir ulang, mungkin ada berkah setelah menikah. Jadi ini kerja berat tapi menyenangkan karena persiapannya sama berat dengan menikah,” tutur pemilik nama panjang Andini Aisyah Hariadi itu.

Murid Elfa Secioria tersebut akan menyajikan metamorfosa dirinya selama 15 tahun di industri musik lewat kolaborasi kreativitas lima music director, yakni Nikita Dompas, Ali Akbar, Aghi Narotama, Dandy Lasahido dan Rishanda Singgih.

Ada pula lima perancang yang menggarap busana serta konsep visual konser Andien, yaitu Didi Budiarjo, Sapto Djojokartiko, Mel Ahyar, Danjyo Hiyoji dan Tri Handoko serta Nefrin Fadlan sebagai perancang sepatu serta Rinaldi sebagai perancang aksesori rambut.

Andien juga akan menggandeng lima bintang tamu, yakni G.A.C, The Cash, Yovie Widianto, Teza Sumendra dan Llyod Pop + Jevin Julian. (ant/bali post)

Andien (Ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Joe Taslim

Inspirasi Karir Joe Taslim Jakarta (suara NTB)Aktor Joe Taslim mengaku inspirasi terbesar dalam karirnya adalah ayahnya yang selalu mendidik dan mendorongnya untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa.

“Ayah saya selalu mendidik saya dan mengatakan bahwa kita harus menjadi yang terbaik. Oleh karena itu kita harus membeeikan usaha yang lebih dibanding yang lain dan jangan pernah menyerah,” kata Joe Taslim dalam panggilan video conference dalam acara peluncuran kampanye Garnier Men: Urban Hero Hunt di Jakarta, Selasa.

Joe Taslim yang ditunjuk sebagai duta Urban Hero produk pencuci muka pria itu berhalangan hadir dalam peluncuran karena masih harus melakukan syuting film terbarunya: Star Trek Beyond di Vancouver, Kanada.

Aktor film The Raid (2011) itu mulai “go international” dengan Fast and Furious 6 (2014). Prestasinya tersebut, rupanya didapat atas kedisiplinan tinggi dan kerja kerasnya selama ini.

“Posisi saya sekarang ini merupakan hasil perjuangan yang konsisten, setiap hari saya bertekad menjadi Joe Taslim yang lebih baik dibanding Joe Taslim yang kemarin.

Semua ini karena saya disiplin mengikuti pesan dari Ayah saya,” katanya.

Garnier Men Urban Hero Hunt sendiri merupakan sebuah kontes pencarian sosok pria inspiratif bagi lingkungan sekitar melalui pendaftaran online melalui website www.urbanhero.co.id. Cerita inspiratif yang memiliki “like” dan “view” terbanyak akan menjadi duta Garnier Men Urban Hero selanjutnya. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Santri Gagal Bersaing

ICMI NTB Minta Ponpes Berbenah

Bekali Materi Kebahasaan SEBANYAK 100 peserta calon duta bahasa 2015 mendapatkan pembekalan tentang wawasan kebahasaaan dari Kantor Bahasa Provinsi NTB. Pembekalan tersebut merupakan rangkaian kegiatan pemilihan duta bahasa 2015.

Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Syarifudin, M.Hum, menjelaskan materi kebahasaan diberikan agar para peserta yang merupakan calon-calon duta bahasa tersebut mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang kebahasaan.

Adapun materi kebahasaan yang disampaikan yaitu penulisan karya tulis ilmiah dan kaidah-kaidah berbahasa. Materi tersebut, kata Syarifudin, disampaikan agar para calon duta bahasa benar-benar memahami bahasa yang baik dan benar.

Rangkaian selanjutnya setelah menerima materi kebahasaan, para peserta akan mengikuti tes Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk mengetahui sejauhmana kemampuan berbahasa Indonesia para calon duta bahasa.

“Itu salah satu rangkaian tes untuk memenuhi persyaratan administratif para peserta,” ujarnya menjelaskan.

Selain itu, tahapan selanjutnya yang harus dilewati oleh para peserta, yakni menyampaikan visi misi di depan tim penilai dalam rangka memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik ke tengah-tengah masyarakat.

Dari 100 peserta, nantinya diambil 30 finalis dan akan dipilih dua orang sebagai duta bahasa tahun 2015. Ia pun berharap pemilihan duta bahasa dapat membawa manfaat terutama untuk memasyarakatkan penggunaan Bahasa Indonesia. “Kita ambil 30 peserta yang masuk finalis, lalu diambil dua orang duta bahasa,” jelasnya.Syarifudin (dys) (Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Gagalnya para santri pondok pesantren memenuhi lima kuota di Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) dan Seleksi Masuk Bersama Perguruan Tinggi Negeri (SMBPTN) Universitas Mataram (Unram) 2015 harus dijadikan pelajaran.

(Suara NTB/dys)

MATERI - Wakil Dekan II Bidang Keuangan Unram Syafrudin sedang memberikan materi ke tengah mahasiswa baru di Arena Budaya Unram, Selasa (25/8).

Dari Masa Ospek

Mahasiswa Harus Hindari DO Mataram (Suara NTB) Sebanyak 1.200 mahasiswa baru pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram (Unram) mengikuti kegiatan Orientasi Pengenalan Kampus (Ospek) yang berlangsung di Arena Budaya Selasa (25/8). Kegiatan Ospek dimanfaatkan pihak kampus untuk memberikan pemahaman terkait aturan-aturan yang harus diikuti mahasiswa di kampus.

Wakil Dekan I FKIP Unram, Zulkifi, mengingatkan kepada mahasiswa baru agar senantiasa rajin belajar selama masa studi. Hal itu untuk menghindari drop out jika mahasiswa telah melewati batas maksimum perkuliahan. Oleh karena itu ia berharap agar setiap mahasiswa baru dapat menjalani proses belajar dengan baik, karena memiliki korelasi dengan tingkat indeks prestasi (IP) seseorang.

Sementara itu, nilai IP yang tinggi akan memudahkan mahasiswa untuk memprogramkan mata kuliah lebih banyak lagi, sehingga dapat mempercepat masa studi dari 4 tahun bisa menjadi 3,5 tahun.

Sementara itu, Wakil Dekan II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian, Dr. Syafrudin mengingatkan kepada mahasiswa baru agar tertib administrasi saat membayar SPP ke bank yang telah ditunjuk oleh kampus secara online. Pengalaman selama ini banyak mahasiswa yang telat membayar SPP. Di samping itu, Syafrudin juga memberikan penjelasan tentang proses cuti jika sewaktu mahasiswa tidak mampu bayar SPP. Sementara untuk kepentingan objektivitas penentuan grade uang kuliah tunggal (UKT), Syafrudin meminta agar mahasiswa baru tidak berbohong saat mengisi form UKT. Karena pengalaman tahun lalu saat verifikasi faktual banyak yang berbohong dan tidak sesuai. “Kita lalukan kroscek ke alamat mahasiswa, ternyata ada yang berbohong. Mengaku anak miskin, padahal tidak. Mudahan mengabulkan dia jadi miskin,” ujarnya mengingatkan. (dys)

Menurut Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Provinsi NTB, Prof. Ir. H. Sunarpi, P.hD meminta agar pengelola pondok pesantren (ponpes) melakukan pembenahan serius terhadap internal kurikulum ponpes. Selama ini, kata Sunarpi, paradigma yang digunakan ponpes masih terjadi dikotomi antara materimateri agama dan umum.

“Problem mendasarnya ialah terpisah-pisahnya materi ilmu agama dan umum.

Kalau dulu tidak pernah dipisahkan, tidak ada dikotomi ilmu agama dan umum. Di Indonesia beda, institusi yang mengurus pendidikan agama dan umum beda,” jelas Sunarpi yang juga Rektor Unram ini.

Ketidakseimbangan dalam pemberian materi terhadap santri yang lebih didominasi oleh materi agama, membuat para santri tidak mampu bersaing dengan lulusan dari sekolahsekolah umum. Hal itu terbukti dari kegagalan para santri dalam bersaing memperebutkan lima kuota di FK saat mengikuti program santri berpestasi Pemerintah Provinsi NTB. “Kegagalan tersebut sebagai bukti santri masih belum bisa bersaing dengan lu-

lusan yang umum. Padahal passing grade yang kita tentukan tidak terlalu tinggi, saya juga heran”, kata Sunarpi menjelaskan.

Ia pun secara khusus meminta agar para pengelola ponpes melakukan pembenahan serius dan lebih memperhatikan keseimbangan materi ilmu agama dan umum. Tidak hanya itu, ponpes juga harus memperbaiki dan menambah fasilitas pendukung seperti laboratorium untuk kemajuan umat.

Di NTB, ujarnya, saat ini lebih dari separuh anak-anak mengikuti pendidikan di lembaga ponpes. Artinya bisa dibayangkan jika saja mutu ponpes tidak baik akan melahirkan generasi yang juga kurang baik.

“Generasi ke depannya seperti apa, pendidikan umum itu harus diperkuat, kajian-kajian saintifik lebih diperdalam menjadi satu kesatuan pendidikan agama,” ujarnya.

Meski jalur penerimaan SNMPTN dan SBMPTN telah lama berakhir, Unram kini secara khusus kembali membuka penerimaan mahasiswa baru jalur program santri berpestasi pemerintah Provinsi NTB pada Fakultas Kedokteran (FK).

Pendaftaran dibuka mulai tanggal 25-28 Agustus 2015. (dys)

Universitas 45 Mataram Dies Natalis Ke-32 Mataram (Suara NTB) Universitas 45 Mataram menggelar Dies Natalis ke 32, Selasa (25/8). Rangkaian acara Dies Natalis ini, Universitas 45 Mataram menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya upacara bendera, kunjungan ke makam pahlawan. Selain itu, kunjungan ke panti asuhan dan lomba memasak yang diikuti seluruh civitas akademika Universitas 45 Mataram, Selasa (25/8).

Dalam acara tersebut dihadiri langsung Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram Brigjen TNI (Purn) H. Abdul Kadir, S.IP, Rektor Universitas 45 Mataram Ir. I Made Sunantra, MP. Selain itu juga hadir, tenaga pengajar dan kalangan civitas akademika Universitas 45 Mataram.

Ketua Dewan Pembina 45 Mataram H. Abdul Kadir mengharapkan dalam waktu dekat akan merubah wajah kampus secara fisik dan akademik di Universitas 45 Mataram untuk bisa lebih baik ke depannya.

Sementara Rektor Universitas 45 Mataram I Made Sunantra, mengatakan saat ini Yayasan 45 Mataram menyelenggarakan acara Dies Natalis yang diikuti siswa SMA 45 Mataram, siswa SMK Perhotelan 45 Mataram dan mahasiswa Universitas 45 Mataram. Mereka merupakan kebanggaan dari Yayasan 45 Mataram, karena merupakan penerus harapan bangsa.

(Suara NTB/ist)

SAMBUTAN - Ketua Dewan Pembina Yayasan 45 Mataram H. Abdul Kadir didampingi Rektor Universitas 45 Mataram I Made Sunantra saat memberikan sambutan pada upacara bendera serangkaian Dies Natalis ke 32, Selasa (25/8).

Dalam acara tersebut rektor juga me-launching Buletin Kampus 45 yang ditujukan untuk mengetahui perkembangan kampus pada khususnya.

Sunantra mengatakan terobosan yang akan dilakukan ke depan adalah untuk meningkatkan sumber

daya manusia (SDM) tenaga pengajar sesuai bidang ilmu yang dimiliki. Tenaga pengajar akan diberikan kesempatan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sehingga bisa mencerdaskan kehidupan masyarakat. (r)

17 Ribu Pelajar Kota Mataram akan Pecahkan Rekor MURI Mataram (Suara NTB) Sekitar 17 ribu pelajar di Kota Mataram akan pecahkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia) akhir pekan ini sebagai rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.

Ribuan pelajar ini akan melakukan lukisan jari di atas bentangan kain putih sebagai tanda dan ajakan untuk menghentikan aksi kekerasan terhadap anak.

Demikian disampaikan Pembina Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pembina Dewan Anak Mataram (DAM), Nyayu Ernawati, Selasa (25/8).

“Dalam rangka Hari Anak Nasional, anak-anak ingin mempersembahkan hadiah untuk HUT

RI ke-70 tahun dan HUT Kota Mataram ke-22 tahun dengan mempersembahkan penghargaan MURI yang akan dipecahkan tanggal 30 Agustus,” jelasnya ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Aksi ini disampaikan Nyayu sebagai bentuk kemirisan hati anak-anak Kota Mataram terhadap semakin maraknya kasus kekerasan terhadap anak.

“Lukisan jari tangan yang menandakan stop kekerasan terhadap anak ini sebagai gerakan moril sekaligus untuk memecahkan rekor MURI yang pertama di Kota Mataram,” terangnya.

Selain melibatkan para pelajar se-Kota Mataram, aksi ini juga akan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan bersama-sama melukiskan jari mereka sebagai bentuk komitmen dalam menyuarakan penghentian terhadap kasus kekerasan anak-anak. Diharapkan gerakan ini bisa menyebar ke seluruh penjuru negeri, sehingga tidak ada lagi kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia.

Apalagi kasus kekerasan yang menimpa anak-anak kebanyakan dilakukan

oleh orang-orang terdekat.

Bentuk kekerasan paling ringan yang sering dialami anak-anak adalah dibentak atau kekerasan secara verbal melalui kata-kata kasar. “Itu kekerasan psikologis yang tidak berhak diterima anakanak,” ujar politisi PDI Perjuangan ini. “Kekerasan fisik ada juga dan sebagian besar dilakukan orang-orang terdekat,” sambungnya.

Anak-anak juga kerap tidak mengetahui pelecehan yang menimpa dirinya. Dalam kesempatan ini, anak-anak juga akan diberikan sosialisasi bentuk-bentuk pelecehan yang kerap dialami anakanak. “Itu akan kita beritahu ke mereka agar mereka bisa jaga diri agar tidak diperlakukan seperti itu,” jelasnya.

Selain memecahkan rekor MURI dengan lukisan tangan, Nyayu mengatakan LPA juga akan menggelar talk show yang bertema stop kekerasan terhadap anak dan bagaimana menyukseskan Kota Mataram sebagai kota layak anak tahun 2018. Sebagai pembicara dalam talk show ini akan dihadirkan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait. “Beliau sangat merespons positif apa yang dilakukan anak-anak Kota Mataram,” demikian Nyayu Ernawati. (ynt)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

(Suara NTB/ist)

GRAFIK - Grafik persentase alokasi anggaran per kegiatan KONI NTB tahun 2015.

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengatakan alokasi anggaran tahun 2015 akan diprioritaskan pada program peningkatan prestasi atlet dalam rangka mewujudkan target meraih 15 medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) Jabar 2016. Besar anggaran untuk peningkatan prestasi mencapai 67.68 persen atau sekitar Rp 5 miliar dari total anggaran Rp 8,5 Miliar yang diterima KONI NTB tahun 2015.

Demikian disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto saat diwawancara wartawan di Sekretariat KONI NTB, Selasa (25/8) kemarin. “Kita sudah berkali-kali menyatakan bahwa fokus program KONI NTB di tahun 2015 adalah peningkatan prestasi atlet dalam rangka meraih target meraih 15 medali emas di PON, jadi bukan lagi berbicara pembinaan atlet non unggulan,” ucapnya.

Alokasi anggaran pembinaan atlet berprestasi yang dimaksud Direktur PT. DMB ini adalah penggunaannya dimaksimalkan untuk peningkatan prestasi atlet-atlet yang sukses meraih medali emas, perak, perunggu di level nasional, PON 2012 hingga SEA Games 2015. Hal itu harus dilakukan dalam rangka meningkatkan prestasi atlet unggulan NTB dalam rangka mewujudkan target meraih medali emas di PON Jabar 2016.

Kebijakan KONI NTB meningkatkan prestasi atlet tersebut tidak saja menjadi ide KONI NTB, namun hal itu sudah menjadi komitmen anggota KONI NTB bersama semua pengurus cabor provinsi. Pasalnya kebijakan tersebut didasari hasil Rapat Anggota KONI NTB dengan pengurus cabor provinsi dan KONI kabupaten/kota di Mataram tahun 2014 lalu. “Kok bisa cabor mempertanyakan lagi, padahal kita sudah mengundang semua pengurus cabor dalam rapat anggota itu,” tanyanya. lanjutnya, rapat anggota yang digelar di Gedung Sangkareang Gubernur NTB tahun 2014 lalu membahas sedikitnya 13 poin penting yang menjadi program KONI NTB dalam rangka meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016.

Diantaranya pelaksanaan Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) atlet berprestasi dan persiapan pelaksanaan Pra-PON, penetapan jumlah alokasi bantuan dana stimulan yang harus di terima oleh cabor yang mengikuti Pra-PON dan lainlain.(fan/*)

(Suara NTB/ist)

GEMILANG - Petr Cech menepis bola yang dilepaskan dari jarak dekat oleh penyerang Liverpool, Christian Benteke dalam laga lanjutan Liga Primer Inggris, Selasa (25/8).

Start Sempurna Liverpool Dihentikan Arsenal London Start 100 persen Liverpool pada musim ini terhenti saat mereka bermain imbang tanpa gol melawan rival empat besarnya Arsenal di Stadion Emirates, Selasa dini hari kemarin.

Arsenal berutang kepada kiper Petr Cech - yang bersalah saat mereka kalah 0-2 dari

West Ham pada akhir pekan pembukaan - pada babak pertama, setelah ia melakukan

Bayern Tak Tertarik De Bruyne Berlin Bayern Muenchen tidak berencana menawar gelandang serang VfL Wolfsburg Kevin De Bruyne yang lama menjadi bidikan Manchester City, kendati Bayern bisa saja mengajukan tawaran untuk mendapatkan pemain itu, kata klub juara Bundesliga ini seperti dikutip Reuters.

Pemain Timnas Belgia berusia 24 tahun yang kontraknya bersama Wolves akan habis pada 2019 itu disebutsebut akan pindah ke City.

Klub Liga Utama Inggris itu dan direktur olah raga Wolfsburg Klaus Allofs membenarkan minat klub Inggris itu.

Bayern, yang dulu meminati De Bruyne mengatakan tidak ada rencana mengontrak pemain ini.

“Kami jelas tidak akan menjadi pihak yang aktif dalam perkara De Bruyne,” kata juru bicara Bayern Markus Hoerwick. “Ini adalah hal yang sudah diputuskan dewan direksi.”

Wolfsburg berusaha mem-

(Suara NTB/ist)

Kevin De Bruyne

pertahankan pemain terbaik liga Jerman tahun lalu itu.

“Saya ingin menegaskan bahwa kami tengah melakukan berbagai cara untuk meyakinkan dia agar bertahan,” kata Allofs.

Jendela transfer musim panas akan ditutup pekan depan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Ayu Siap Rebut Medali Emas Karim Benzema

Benzema Kembali Berlatih Madrid Penyerang Real Madrid Karim Benzema kembali berlatih pada Senin setelah tiga pekan absen karena cedera paha, demikian dikonfirmasi oleh klubnya.

Benzema absen pada sebagian besar pramusim karena cedera dan kehadirannya begitu dinantikan, ketika Real hanya mampu bermain imbang 0-0 di markas Sporting Gijon pada pertandingan kompetitif perdana di bawah asuhan Rafael Benitez pada Minggu.

Pemain internasional Prancis itu diperkirakan akan kembali bermain ketika “Si Putih” menjamu Real Betis di Santiago Bernabeu pada Sabtu. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Atlet tolak peluru NTB, I Dewa Ayu Ita Aryanti tak akan melewatkan kesempatan untuk tampil terbaik di Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) yang akan berlangsung di Jawa Barat (Jabar), 10-18 September mendatang. Atlet tolak peluru asuhan I Wayan Gunaksi ini siap merebut medali emas di ajang multi event tingkat pelajar nasional itu.

Kesiapan Ayu merebut medali emas di event bergengsi itu disampaikan langsung oleh Pelatih Tolak Peluru NTB, Gunaksi saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Selasa (25/8) kemarin. “Kalau melihat prestasi Ayu di kancah nasional dan Internasional saya optimis Ayu bisa meraih medali emas,” ucap

Gunaksi.

Siswa kelas 2 SMA Negeri 2 Mataram itu memang selalu sukses mengukir pretasi n a sional di tingkat

pelajar. Belum lama ini dia berhasil meraih medali emas di Pekan Oalahraga Pelajar (PON) Remaja di Jatim bulan Desember 2014. Oleh karena itu sangatlah wajar bila pelatih atletik NTB tak meragukan kemampuannya.

Tak hanya berhasil mengukir prestasi di level nasional, namun tolakan terakhir atlet unggulan NTB itu juga telah melampau limit mengikuti PON 2016. Menurut Gunaksi, tolakan terbaik yang dicatat oleh atlet kelahiran Suranadi 1998 itu sejauh 12.60 meter. “Tolakan tersebut sudah melampaui limit kualifikasi PON 2016,”ucapnya.

Menurut Gunaksi, bila Ayu mampu mencatat kembali tolakan sejauh 12.60 meter di Popnas 2015 nanti maka medali emas di nomor tolak peluru putri di Popnas sudah pasti milik NTB. (fan)

serangkaian penyelamatan untuk menahan gempuran Liverpool, lapor Reuters.

Arsenal memperbaiki penampilan dan tampil lebih baik pada babak kedua, namun tidak mampu mematahkan pertahanan Liverpool yang belum kemasukan gol dari tiga pertandingan musim ini.

Liverpool menghuni per-

ingkat ketiga dengan tujuh angka - tertinggal dua angka dari Manchester City - sedangkan Arsenal, yang dipertimbangkan sebagai kandidat kuat untuk menjuarai musim ini, menghuni peringkat keenam dengan koleksi empat angka. (ant/bali post)

PASI NTB Akhirnya Siap Kirim 19 Atlet di Pra-PON Atletik Mataram (Suara NTB) Pihak PASI NTB akhirnya memutuskan untuk memberangkatkan sebanyak 30 kontingen di Pra-PON atletik yang akan berlangsung di Jakarta 2-5 September 2015.

Jumlah kontingen yang berangkat tersebut terdiri dari 19 atlet dan 11 pelatih/ofisial.

Wakil Ketua PASI NTB, H. Suhaimi SH, yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (25/8) kemarin mengatakan jumlah atlet yang diberangkatkan di Pra-PON ini lebih banyak dibanding keterlibatan atlet atletik NTB di Pra-PON atletik Maret lalu.

Jumlah atlet sengaja diperbanyak pasalnya pihak PASI

NTB berharap kontingen atletik NTB dapat meraih tiket PON sebanyak mungkin di event bergengsi tersebut .

“Tak hanya mengejar tiket PON namun semua atlet harus bisa mencatat waktu maksimal, pasalnya PraPON tersebut sebagai tolok ukur PASI NTB dalam memprediksi peluang cabor atletik meraih medali emas di PON Jabar 2016,”ucap Kepala Pelatih Atletik NTB, H. Muhdar yang saat itu mendampingi Suhaimi.

Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa cabor atletik mematok target 7 medali emas di PON Jabar 2016. Itu artinya untuk me-

realisasikan target tersebut kontingen atletik harus mampu membawa pulang minimal 7 medali emas di event tersebut dan mencatat waktu terbaik di event tersebut.

Menanggapi soal target itu pihak PASI NTB tak berani sesumbar, Suhaimi berharap para atlet atletik NTB bisa tampil maksimal sehingga bisa meraih hasil maskimal. Untuk diketahui sebanyak 19 atlet yang akan memperkuat kontingen NTB itu terdiri dari 12 atlet Pelatda Sentralisasi dan 7 atlet di luar Pelatda. Mereka akan bertandang ke Jakarta 31 Agustus 2015. (fan)

Balotelli Dilaporkan ke Milan sebagai Pemain Pinjaman Milan Penyerang Liverpool Mario Balotelli akan kembali ke AC Milan sebagai pem a i n pinjam a n selama semus i m , demikian kata laporanlaporan yang

muncul di Italia pada Senin.

Karir pemain internasional Italia Balotelli menemui jalan buntu sejak bergabung dengan klub Liga Utama Inggris itu menyusul Piala Dunia tahun lalu, dan sejak itu ia belum pernah lagi memperkuat Italia, lapor AFP. Namun dengan akan bergulirnya Piala Eropa di Prancis pada musim panas mendatang, penyerang 25 tahun ini siap kembali ke klub yang ia tinggalkan setahun silam.

Laporan di situs Gazzetta dello Sport mengatakan Balotelli a k a n m e n jalani pemeri k -

(Suara NTB/ist)

Alokasi Anggaran Olahraga Tahun 2015 Diprioritaskan pada Peningkatan Prestasi Atlet

Mario Balotelli

saan medis di lapangan latihan Milanello Milan pada Selasa. Jika semuanya berjalan lancar, ia akan dapat memperkuat Milan pada pertandingan kandang perd a n a

musim ini melawan Empoli.

Laporan itu menambahi bahwa tidak ada klausa dalam kesepakatan yang akan mengizinkan Milan membeli Balotelli secara langsung pada akhir musim.

Meski demikian, mayoritas penggemar Milan terlihat menentang kembalinya Balotelli.

Pada jajak pendapat yang dilakukan situs Gazzetta pada pekan lalu, 74 persen pembaca meyakini bahwa itu merupakan “langkah keliru” bagi klub, di mana hanya 26 persen yang setuju dengan kembalinya Balotelli.

Bagaimanapun, para petinggi klub, termasuk ketua Adriano Galliani, mendorong terwujudnya hal ini.

Galliani mengindikasikan pada pekan lalu bahwa ia dan presiden klub Silvio Berlusconi mendukung kembalinya Balotelli ke klub.

“Sebagian orang yang dicintai pergi dan kemudian mereka kembali: presiden dan saya memiliki jiwa-jiwa romantis,” kata Galliani kepada Sky Sport.

Balotelli memulai karir profesionalnya di bawah asuhan Roberto Mancini di Inter Milan, ketika pelatih Milan saat ini Sinisa Mihajlovic merupakan asisten pelatih di sana, pada 2007.

Ia menghabiskan tiga tahun penuh masalah di Manchester City dari 2010 sampai 2013, periode yang ditandai dengan sikap eksentrik di luar lapangan dan rekor disiplin yang buruk yang membuat dirinya bersitegang dengan pelatih City saat itu Mancini.

Balotelli kembali ke Italia, memperkuat rival sekota Inter, Milan, pada Januari 2013, namun dijual ke Liverpool pada musim panas 2014. (ant/bali post)

Rabu, 26 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Rabu, 26 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

Harus Inovatif PENANGANAN sampah di Kota Mataram seolah menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja jika tidak ada langkah strategis penanganannya. Sampah menjadi masalah yang sangat serius di Kota Mataram. Mataram dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik terkait persoalan sampah.

Selain kontrak pemanfaatan lahan TPA Kebon Kongok dengan Kabupaten Lombok Barat akan berakhir tahun 2017 mendatang, saat ini Pemkot Mataram juga dihadapkan pada ancaman warga Banyumulek yang bakal melarang truk sampah milik Pemkot Mataram melewati jalan tersebut menuju TPA Kebon Kongok kalau permintaan mereka tidak dipenuhi.

Kerusakan jalan yang dituntut kompensasinya oleh warga Banyumulek itu diklaim akibat proyek pembukaan jalan baru Mataram-BIL. Masyarakat pun memberikan tenggat waktu dua bulan kepada Pemkot Mataram untuk memperbaikinya. Beruntung Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., segera mengkomunikasikan hal itu dengan Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid.

Setidaknya, dari hasil pertemuan antara Penjabat Walikota Mataram dengan Plt Bupati Lombok Barat ada angin segar bagi Kota Mataram. Perbaikan jalan di Banyumulek itu, telah dianggarkan dalam APBDP. Hanya saja, persoalannya sekarang, pembahasan APBDP Kota Mataram, mandek. Sehingga, anggaran perbaikan jalan di sekitar Banyumulek menuju TPA Kebon Kongok terpaksa belum bisa terlaksana.

Kondisi ini sebaiknya dikomunikasikan oleh Pemkab Lobar kepada masyarakat di sekitar Banyumulek agar tidak muncul persepsi yang bukan-bukan di kalangan masyarakat yang menuntut perbaikan jalan itu. Masyarakat perlu sedikit bersabar menunggu jalan tersebut diperbaiki.

Setelah persoalan tersebut, Kota Mataram juga sudah harus mulai memikirkan kontrak pemanfaatan lahan TPA Kebon Kongok yang bakal habis kontraknya tahun 2017 mendatang. Pasalnya, sampai saat inipun Pemkot Mataram masih dalam tahap mencari lahan pengganti TPA. Kota Mataram dengan luasnya yang hanya 61,30 kilometer persegi menjadi kesulitan tersendiri bagi Pemkot Mataram mendapatkan lahan untuk pembuatan TPA layaknya Kebon Kongok.

Mataram sebagai ibukota Provinsi NTB, masyarakatnya memiliki karakter yang berbeda dengan kabupaten/kota lainnya.

Jangankan untuk pembangunan TPA, sekadar ditempatkan TPS (Tempat Pembuangan Sementara) saja, kerap mendapat penolakan dari warga sekitar. Alasannya, sudah pasti karena terganggu bau menyengat dari sampah itu. Sehingga sekarang masalah lahan ini menjadi tugas berat bagi Pemkot Mataram.

SKPD terkait harus mampu menyiasati kondisi itu kalau akhirnya TPA terpaksa harus dibangun di wilayah Kota Mataram.

Dinas Kebersihan Kota Mataram perlu punya inovasi pola pengelolaan sampah bagaimana agar pembusukkan sampah tidak terlalu menimbulkan bau yang mengganggu masyarakat sekitar. Dinas Kebersihan Kota Mataram mencari referensi ke daerah lain yang mungkin sudah menerapkan teknologi penanganan sampah. Selain itu, perlu juga dipikirkan bagaimana mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA agar TPA dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. (*)

Halaman Halaman 14 14

Rupiah Melemah, Indonesia Harus Tetap Bergairah KU cinta rupiah.

Kalimat itu mungkin pernah terdengar di telinga kita.

Sampai sekarang pun, kita sebagai masyarakat Indonesia harus setia dengan rupiah. Rupiah adalah mata uang resmi Indonesia. Mata uang ini dicetak dan diatur penggunaannya oleh Bank Indonesia dengan kodeISO 4217 IDR (Sumber: Wikipedia, Ensiklopedia Bebas).

Berbicara mengenai mata uang kita, rupiah, tidak terlepas dari isu perekonomian global. Yang menjadi sorotan di sini tentu tentang nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika. Rupiah mulai melemah sejak tahun 1998. Kita tentu sudah merasakan hal tersebut. Hal tersebut bermula saat krisis ekonomi di Indonesia terjadi. Sistem perbankan waktu itu juga mengalami masalah.

Pemerintah tidak bisa mengawasi pertumbuhan sektor perbankan secara efektif dan tidak memiliki hukum yang kuat terhadap pelanggaran di sektor perbankan. Sektor perbankan juga dinilai terlalu berlebihan saat memberikan pembiayaan terhadap grup bisnisnya dengan menggunakan dana dari utang dalam mata uang asing. Krisis tersebut berimbas pula pada situasi politik dan pemerintahan Indonesia.

Melemahnya rupiah terus berlanjut. Seiring waktu, memang hal tersebut sudah menjadi biasa di kehidupan masyarakat Indonesia.

Masyarakat mungkin sudah biasa dengan istilah krisis. Hingga kini, rupiah juga sempat melemah. Melemahnya nilai rupiah terjadi karena beberapa hal. Perekonomian Indonesia hingga kini sepertinya masih belum mapan. Rupiah termasuk mata uang yang mudah berfluktuasi, karena perekonomian negara kita relatif kurang mapan. Mata uang negara-negara berkembang umumnya adalah mata uang yang berfluktuatif. Sedangkan mata uang negara maju, seperti Amerika Serikat, merupakan mata uang yang mampu mempengaruhi nilai mata uang yang lebih lemah.

Para investor asing juga menjadi tokoh yang ikut mempengaruhi nilai rupiah. Kepercayaan investor asing terhadap prospek bisnis di Indonesia sangat penting. Rupiah bisa menguat kalau para investor asing mau menanamkan modalnya di dunia perbisnisan Indonesia. Se-

Oleh:

Gede Agus Bramanta

Melemahnya rupiah tidak seharusnya menggentarkan negara kita Indonesia.

Terbukti sejak bertahun-tahun kita melewati masa krisis ekonomi, kita masih bisa bertahan dan berjalan hingga kini. Meski masalah demi masalah ekonomi selalu ada.

Melemahnya rupiah saat ini seolah menegur kita semua untuk semakin kuat di tengah gempuran persoalanpersoalan global, tidak hanya ekonomi tapi juga politik makin baik iklim bisnis Indonesia, maka akan semakin banyak investasi asing di Indonesia. Dengan demikian rupiah akan semakin menguat. Dari dalam negeri sendiri, suasana politik seharusnya tetap kondusif, karena ketidakstabilan politik bisa menyebabkan para investor ragu untuk berbisnis dan berusaha di Indonesia.

Kabar memperihatinkan kita dengan akhir-akhir ini, bahwa rupiah kembali melemah, apalagi tembus di atas Rp 14.000. Nilai lemahnya cukup mengejutkan banyak pihak. Nilai tukarnya menyentuh sekitar tiga belasan ribu rupiah.

Membaiknya perekonomian Amerika Serikat ternyata melemahkan rupiah kita. Permintaan terhadap dollar Amerika Serikat untuk membayar utang, terutama pihak swasta, juga turut menekan rupiah. Kita bisa sedikit berpikir. Ternyata dengan membaiknya keadaan perekonomian Amerika, berimbas kurang menggembirakan pada negara kita.

Ini sangat terlihat, kekuatan negara maju sangat besar sehingga bisa menggoyahkan Indonesia.

Melemahnya rupiah tidak seharusnya menggentarkan negara kita Indonesia. Terbukti sejak bertahun-tahun kita melewati masa

krisis ekonomi, kita masih bisa bertahan dan berjalan hingga kini.

Meski masalah demi masalah ekonomi selalu ada. Melemahnya rupiah saat ini seolah menegur kita semua untuk semakin kuat di tengah gempuran persoalan-persoalan global, tidak hanya ekonomi tapi juga politik. Sebagai masyarakat biasa atau orang awam pastinya kita tidak bisa langsung bergerak sebagai penyelamat. Hanya saja kalau kita masing-masing punya kesadaran dan peduli, walaupun yang kita lakukan hanya sederhana, tentu akan membantu.

Cinta produk dalam negeri sendiri, itu hal yang paling mudah kita lakukan. Banyak produkproduk dengan merek internasional beredar. Terkadang kualitas mereka memang lebih bagus. Tapi, produk dalam negeri sekarang ini juga mulai mendapat perbaikan dan tidak kalah. Batik negara Indonesia bisa jadi senjata andalan untuk bidang fashion. Pihak luar negeri pun kagum dengan karya anak bangsa yang satu ini. Jadi, sebenarnya kita bisa bangga akan hal itu. Selain itu, taat membayar pajak juga suatu hal yang bisa kita lakukan. Pajak tersebut bisa san-

gat berguna untuk perkembangan pembangunan Indonesia.

Para putra putri negeri sendiri yang berusaha mengembangkan usaha dalam negeri juga menjadi penolong disaat rupiah mulai melemah. Mereka bisa kita jadikan contoh. Anak-anak bangsa yang berusaha mengembangkan usaha sendiri, mereka menjadi aset berharga negeri kita. Banyak industri kecil ataupun rumahan diharapkan bisa mendukung perekonomian negeri. Industri kerajinan tradisional, industri makanan khas daerah, ataupun industri bahan-bahan perlengkapan rumah tangga merupakan contoh aset yang perlu dikembangkan untuk membantu rupiah Indonesia. Dengan tetap berkembangnya industri dalam negeri, paling tidak perekonomian Indonesia bisa tetap terjaga dengan baik dan nilai rupiah tidak jauh melemah. Perbaikan memang tidak mudah dilakukan. Namun, dengan memulai hal sederhana, itu bisa menjadi awal yang cukup optimal. (*)

Enam Lurah di Mataram Diperiksa Yang lain juga bisa diperiksa

*** NTB tidak siap hadapi MEA Bisa ketinggalan kereta

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 26 Agustus 2015

Penggunaan Jaminan Sosial Harus Sesuai Peruntukan Trenggalek (Suara NTB) Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat penerima kartu jaminan sosial dapat menggunakan anggaran yang ada sesuai dengan peruntukannya.

“Saya titip, gunakan uang yang ada untuk hal-hal yang produktif, jangan buat beli pulsa,” kata Presiden Jokowi saat mengunjungi Desa Prambon, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, Selasa (25/8) petang.

Kepala Negara mengatakan, bagi penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan kartu jaminan penyandang disabilitas berat agar menggunakan sesuai peruntukannya.

Presiden menekankan bagi penerima KIS agar memanfaatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, yaitu pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan ke rumah sakit setelah mendapat rujukan.

Untuk Kabupaten Trenggalek, menurut Presiden, secara keseluruhan ada 4.186 KIS yang dibagikan.

Presiden berharap, dengan adanya bantuan pemerintah, maka masyarakat dapat merasakan kemudahan di bidang kesehatan, pendidikan dan hal lainnya.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Presiden didampingi antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Mensos Khofifah Indar Parawansa, Seskab Pramono Anung, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Bupati Trenggalek Mulyadi WR. Rombongan Presiden dari Trenggalek kemudian menuju Pangkalan Udara Iswahyudi Magetan untuk kemudian kembali ke Jakarta. (ant/bali post) Joko Widodo (ant/Bali Post)

Investor Pengerukan Pasir Laut Ajukan Izin ke Pemprov NTB Dari Hal. 1 Ditambahkan, soal amdal reklamasi Teluk Benoa Bali dan pengambilan pasir laut di wilayah NTB itu sampai saat ini masih dalam proses di pemerintah pusat. Amdal itu tak akan bisa selesai, jika tak ada rekoemndasi dari provinsi.

“Sehingga sampai sekarang amdal pusat itu tak bisa jalan, karena tidak ada rekomendasi dari provinsi,” terangnya.

Setelah adanya pengajuan permohonan dari PT. Dinamika Atria Jaya, maka izin prin-

sip nantinya direspons Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB. Namun sampai saat ini, BLHP NTB mengusulkan supaya mereka membuat amdal tersendiri, bukan digabung dengan amdal reklamasi Teluk Benoa.

“Dalam amdal itu, ada tiga direkomendasikan bahwa itu sesuai lingkungan, ditolak atau dengan catatan. Di sana baru kita tahu boleh tidaknya mengeruk pasir,” tegasnya. (nas)

Presiden Perintahkan Menteri BUMN Alokasikan Dana untuk Kawasan Mandalika Dari Hal. 1 Mengenai adanya persoalan lahan seluas 135 hektar yang belum clear and clean, lanjut gubernur tak boleh menjadi alasan ITDC tidak mengembangkan kawasan itu.

Pasalnya, di luar itu ada 995 hektar lahan yang sudah clear and clean dan sudah dipegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) nya oleh BUMN yang bergerak dalam pengembangan pariwisata tersebut.

“Apakah kurang 995 hektar itu. Cari di mana tanah seluas itu. ITDC itu tidak boleh lagi beralasan ada 135 hektar yang belum clear and clean, sehingga yang 995 hektar tak mau digarap,” pintanya.

Gubernur menjelaskan, lahan seluas 135 hektar yang sebelumnya bermasalah, Pem-

prov sudah membentuk tim untuk memfasilitasi penyelesaiannya. Dari lahan seluas 135 hektar tersebut, ada sebagian yang sudah clear and clean dan ada sebagian yang belum dibayar berdasarkan saksi-saksi dan dokumen-dokumen yang ada.

Pada Senin, 24 Agustus 2015 presiden mengundang seluruh gubernur dan Kepala Kejaksaan Tinggi se-Indonesia di Istana Bogor terkait dengan percepatan serapan anggaran. Kesempatan tersebut dimanfaatkan gubernur untuk melaporkan secara langsung kepada Presiden Jokowi mengenai PMN Rp 1,8 triliun yang dijanjikan pada saat kunjungan kerja ke NTB pada April lalu. (nas)

Siap Audit BI Dari Hal. 1 Jadi tinggal nanti pimpinan DPR mereka mengirim surat kepada kami, tentu kami tindaklanjuti,” kata Harry Azhar Aziz dikonfirmasi di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (25/8).

Ia menjelaskan, BPK tak bisa melakukan pemeriksaan terhadap BI atas inisiatif sendiri. Pasalnya, berdasarkan UU kinerja BI tak bisa diperiksa oleh BPK, kecuali ada permintaan dari DPR RI. Selama ini yang diperiksa oleh BPK adalah laporan keuangan BI. “Kalau laporan keuangan tiap tahun kita periksa. Tapi kalau laporan kinerja BI kita tidak bisa periksa, kecuali ada pemrintaan dari DPR. Jadi kalau DPR menyatakan permintaannya, maka tinggal diformalkan saja, baru kita bisa melakukan pemeriksaan,” terangnya.

Harry Azhar Aziz menambahkan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika BI adalah lembaga independen yang mengelola kebijakan moneter. Saat ini, situasi moneter di Indonesia sedang riskan.

“Nah itu sampai sejauhmana tanggung jawab BI terhadap situasi ini,” imbuhnya.

Berdasarkan hasil perte-

muan antara Presiden dengan Gubernur dan Kejaksaan Tinggi se Indonesia di Istana Bogor pada Senin, 24 Agustus 2015 terungkap melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dolar Amerika disebabkan 60 persen situasi internasional dan 40 persen dari dalam negeri. 40 persen pengaruh dari dalam negeri itu, antara lain adanya ketidakberanian pejabat di seluruh lapisan pemerintahan, termasuk pemda untuk membelanjakan danadana belanja modal untuk investasi. “Kalau itu terperbaiki, mudahan bahagian fiskal kita semakin baik.

Dan kita boleh diizinkan memeriksa kinerja moneter apabila ada permintaan dari DPR,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR, Setya Novanto meminta BPK mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap BI, terkait terus merosotnya nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang mencapai Rp 14.000 maka sudah saatnya Komisi XI DPR mengundang BPK mengaudit dengan tujuan tertentu terhadap BI. (nas)

Halaman 15

Selama 60 Hari

Temuan BPK Soal Kesalahan Administratif Tidak Diintervensi Penegak Hukum Mataram (Suara NTB) Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz, mengungkapkan, jika Presiden Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan kepada aparat penegak hukum supaya jangan mengintervensi temuan BPK, khususnya masalah kesalahan administrasi selama 60 hari terhitung sejak penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

“Setelah itu, silakan kalau pejabat yang bertanggung jawab di tempatnya masingmasing tidak menindaklanju-

ti (rekomendasi, red) dalam 60 hari,” terangnya di Pendopo Gubernur NTB, Selasa (25/8).

Azhar mencontohkan, ada

hibah kepada masjid sebesar Rp 100 juta dari pemerintah daerah. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK, ter-

nyata uang yang masuk ke masjid hanya Rp 70 juta.

Artinya, ada uang Rp 30 juta yang harus ditindaklanjuti atau dikembalikan ke kas daerah. “Kalau sebelum 60 hari, misalnya hari ke 59 dibayar oleh kepala dinas itu, maka kita bisa perpanjang tambah menjadi 90 hari,” imbuhnya.

Sementara itu, kata Har-

ry Azhar Azizi, jika dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK menemukan ada unsur tindak pidana, maka BPK akan langsung memberitahukan ke aparat penegak hukum. “Yang ditindaklanjuti aparat penegak hukum itu di luar persoalan adminsitrasi.

Yang saya bicarakan masalah administrasi,” tandasnya. (nas)

(Suara NTB/kmb)

BERBINCANG - Terdakwa Bupati Lombok Barat, Dr. H. Zaini Arony berbincang bersama salah satu keluarga yang hadir pada sidang seusai menjalani sidang yang menghadirkan keterangan saksi ahli dalam sidang dugaan korupsi dan pemerasaan pengadaan lahan pengembangan kawasan wisata di Lombok Barat, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jalan Tantular, Renon, Denpasar, Bali, Selasa (25/8).

Seorang Karyawan Dipolisikan

Diduga Gelapkan Ratusan Juta Uang Perusahaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Warih Anggrestuwi (45) karyawan sebuah perusahaan yang tinggal di RT 3 RW 2 kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, nampaknya harus berurusan dengan kepolisian.

Pasalnya ia dilaporkan oleh Nurhasanah (48) warga BTN Olat Rarang, Blok E/12 RT 2 RW 5 desa Labuan Sumbawa

Kecamatan Labuan Badas.

Dia diduga menggelapkan uang perusahaan dengan cara memanipulasi slip setoran ke Bank.

Kejadiannya pada 26 Februari hingga 3 Agustus lalu.

Di mana Warih Anggrestuwi diduga menggelap uang uang CV Lancar Jaya Prima dengan cara memanipulasi slip setoran bank. Atas kejadian tersebut perusahaan men-

galami kerugian sebesar Rp 721.331.530. Hal ini kemudian dilaporkan ke Polres Sumbawa untuk ditindaklanjuti.

Kapolres Sumbawa melalui Kasubag Humas IPTU Waluyo membenarkan adanya laporan tersebut. Dalam hal ini, terkait laporan tersebut akan ditangani pihak Reskrim Polres Sumbawa untuk proses lebih lanjut. (ind)

Pilkada Kota Mataram Masih Belum Aman Dari Hal. 1 Metode pengembalian berkas, menurut Komisioner KPU Kota Mataram, Bedi Saparwadi, pasangan SAHAJA harus menyertakan surat permohonan pencabutan berkas, selanjutnya dibuatkan berita acara pengembalian. Selain itu, KPU tidak pernah mempersulitkan siapapun mengambil berkasnya dengan catatan sesuai prosedur.

“Analoginya, handpone dititipkan ke saya. Ini bukan punya saya jadi harus saya jaga baik-baik. Ndak mungkin saya kasih orang kalau tidak ada bukti. Bisa-bisa saya dituntut,” ungkapnya saat di ruang kerjanya, Selasa (25/8).

Putusan Panwaslu agar mengkaji dan memverifikasi persyaratan dibenarkan Bedi, tapi KPU Kota Mataram tidak bisa mengambil keputusan, sehingga harus dikonsultasikan ke KPU Pusat. Hasil konsultasi serta sesuai salinan putusan, KPU RI mengeluarkan surat nomor 502 salah satu point-nya khusus Partai Golkar harus mendaftar ulang dan tidak akan menerima pendaftaran dari parpol lain.

Selain itu, ujarnya, dukun-

gan Partai Golkar terhadap AMAN (H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana) akan dicoret disaksikan oleh parpol pendukung AMAN dan Panwaslu. “Kita kan eksekutor, regulatornya itu di KPU RI,” tandasnya.

Terhadap tahapan pilkada, ia belum berani menguraikan tahapan dimulai dari mana.

Sebab harus ada kesepakatan dengan parpol, karena seluruh tahapan ditunda. Yang jelas, tes kesehatan bakal calon walikota dan wakil walikota segera digelar. Sementara terkait kampanye dipastikan akan dipangkas dan disesuaikan untuk efisiensi anggaran.

Dihubungi terpisah, H. Salman, SH tidak mempersoalkan daftar ulang ke KPU. Pendaftaran nantinya dijadwalkan ketika berkas sebelumnya ditolak kemudian ditarik, saat itulah pihaknya akan mendaftar. “Begitu kita pencabutan, saat itu pula pas hari pertama pembukaan, kita daftar ulang. Dan saya pikir itu tidak ada masalah,” ungkapnya. Salman menambahkan, masih menunggu hasil dari KPU sementara persyaratan yang kurang akan dilengkapi.

Belum Aman Sementara Komisioner KPU NTB Yan Marli yang dikonfirmasi di Praya Lombok Tengah, Selasa (25/8), menjelaskan, meski pendaftaran di Kota Mataram kembali dibuka, bukan berarti Pilkada Kota Mataram sudah bisa dinyatakan aman sepenuhnya. Menurutnya, potensi untuk kembali ditunda masih terbuka.

Alasannya, jika saat verifikasi yang dilakukan KPU Kota Mataram ada berkas persyaratan yang dianggap tidak memenuhi syarat oleh pasangan SAHAJA, maka kemungkinan penundaan Pilkada Kota Mataram bisa terjadi.

“Jika kemudian nantinya, setelah dilakukan verifikasi, ternyata pasangan SAHAJA tidak memenuhi syarat, maka otomatis akan dicoret,” tegasnya.

Itu artinya, pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Kota Mataram tetap satu dan Pilkada Kota Mataram tetap akan ditunda hingga tahun 2017 mendatang. “Jadi mesti kembali dibuka tahapannya, Pilkada Kota Mataram belum aman sepenuhnya. Tergantung status pasangan SAHAJA nanti,” ujarnya. (cem/kir)

BPK Serahkan ke Penegak Hukum Dari Hal. 1 disebut berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

“Tapi kalau itu dianggap penyimpangan, menjadi ranah APH. Itu di luar kewenangan kami,” kata Aris Asmono kepada Suara NTB di acara International Conference on Islamic Economic di Hotel Lombok Raya, Selasa (25/8).

Kejaksaan maupun Kepolisian, disebutnya punya otoritas penuh mengusut, jika di balik temuan ini dianggap ada unsur tindak pidana korupsi.

Sebagai bagian dari lembaga yudikatif, tentu pihaknya punya persepsi yang sama ketika ini diusut. Bentuk dukungan pihaknya, jika ada per-

mintaan atas audit penggunaan anggaran itu, maka pihaknya mempersilakan.

“Toh, audit itu kan dokumen publik. Kalau mau dipakai sama APH, silakan,” ujarnya, seraya mengisyaratkan semua akan tergantung sejauhmana keinginan kejaksaan atau kepolisian untuk mengusut.

Sisi lain soal kelebihan pembayaran itu, diungkap Aris, sudah ada sikap kooperatif dari rekanan pelaksana tersebut. Dari hasil pantauannya, sudah ada pengembalian, namun jumlahnya masih kecil. Berapa jumlah itu, dia mengaku belum melihat data pastinya. “Tapi yang jelas sudah ada proses pengembalian. Jumlahnya masih

kecil,” terang dia.

Hanya, terkait pengembalian kerugian keuangan negara itu, menjadi wewenang Pemda KSB. Pihaknya hanya bisa mendorong agar temuan segera diselesaikan. Sesuai rekomendasi dalam temuan BPK, jangka waktu pengembalian 60 hari setelah temuan. Artinya, September mendatang,PT.Trilion harus segera mengembalikan total dana Rp 6 miliar untuk pemulihan kerugian keuangan negara.

Tapi jika tidak, pihaknya juga tak bisa menyimpulkan, sebab akan tetap tercatat sebagai temuan kerugian negara. “Kalau itu sih ranahnya APH, kalau memang ada indikasi melanggar hukum,” tegasnya. (ars)

Investor Diminta Perhatikan Eks Penghuni Gili Sunut Selong (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Timur (Lotim) meminta investor PT Ocean Blue Resort Indonesia (OBRI) memperhatikan masyarakat eks penghuni Gili Sunut. Sebanyak 109 Kepala Keluarga (KK) eks penghuni Gili Sunut itu kini sudah berkebang menjadi 141 KK mendiami lokasi dekat Pantai Teanjah-anjah Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lotim.

Kepala Bidang Konservasi Pengembangan Pesisir dan pulau-pulau Kecil DKP Lotim, H. Masyhur yang ditanya Senin (24/ 8) mengatakan, Gili Sunut siap dikembangkan oleh investor asal Singapura tersebut. Informasi dugaan penjualan pulau tersebut sama sekali tidak benar.

Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah diklarifikasi langsung Jumat (21/8) lalu.

“Iya, kita sudah turun ke lapangan. Kementerian juga sudah datang klarifikasi. Kita

sudah ketemu Kades Sekaroh dan Kadus setempat,” akunya.

Kementerian juga mengundang OBRI datang mengklarifikasi langsung di tempat. Seluruh warga akan dikumpulkan.

Pengakuan warga, OBRI memberi perhatian serius. Semua permintaan warga dipenuhi. Masing-masing warga diberikan 14 x14 meter dengan ukuran rumah 6 x 7 meter.

Relokasi warga beberapa tahun lalu dibiayai. Terakhir ada biaya pemindahan kubur Rp 500 juta. Ditambah lagi 2 ekor sapi dan 6 kwintal beras untuk acara selamatan. Rencananya, Oktober mendatang mulai investasi.

“Saat ini katanya ada Izin belum dilengkapi pusat,” Soal tudingan penjualan pulau, dibantah. Tidak ada pulau dijual.

Aturan ke investor hanya diberikan hak pengelolaan. Itupun tidak semua kawasan. Lotim sangat mendukung rencana investasi demi kemajuan daerah. (rus)

Gubernur : Penyelenggara Pemilu Harus Berintegritas Dari Hal. 1 “Karena kalau penyelenggara tidak berintegritas itu akan menghancurkan sistem politik kita,” imbuhnya.

Ditanya mengenai apakah perlu pemberian sanksi kepada parpol yang tak mengusung calon kepala daerah, pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengatakan parpol itu tak bisa berdiri sendiri. Apalagi, jika pimpinan parpol juga menjabat sebagai kepala daerah. Yang paling penting, menurutnya, dalam penyelenggaraan Pilkada adalah bisa berjalan dengan kondusif dan stabilitas

keamanan terjaga.

“Apalagi Kota Mataram yang merupakan ibukota NTB. Kan saya sudah bekerja selama tujuh tahun. Kita tata, kita undang orang datang ke sini. Jangan sampai karena Pilkada, ada anarkisme, friksi, bentrokan, ada intimidasi.

Itu sebabnya kenapa ada langkah seperti itu,” tandasnya.

Yang dimaksud TGB dengan hal tersebut adalah tidak jadinya pasangan Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dan H. MNS. Kasdiono, SH (RIDO) ikut mendaftar dalam Pilkada Kota Mataram beberapa waktu lalu, karena pertimbangan kondusivitas dan stabilitas di Kota Mataram. (nas)

DBHCHT Diduga Mengalir ke Proyek Rehab Rumah Dari Hal. 1 Menurut Sutapa, belum ada kesimpulan, apakah sudah ada temuan indikasi penyimpangan dari penyelidikan dana rehab rumah, karena pemeriksaan masih terus berjalan. Tapi soal kemungkinan akan ada saksi dari kelurahan lain yang diperiksa, akan tergantung kebutuhan penyidik. Sebab mereka yang diperiksa adalah kelurahan yang mendapat gelontoran anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan tersebut. “Kalau soal saksi saksi tambahan, nanti tergantung kebutuhan penyidik,” pungkas Sutapa.

Sementara Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Mataram, H. Syaiful Mukmin mengaku, belum tahu pasti adanya anggaran dari DBHCHT. “Kalau

persoalan anggaran itu dari mana saya tidak tahu. Karena pengelolaannya ada di provinsi. Tapi nanti akan saya cek,” terangnya di ruang kerjanya, Selasa (25/8).

Syaiful menjelaskan, anggaran sepenuhnya dikelola oleh pemerintah provinsi.

Kabupaten/kota diundang rakor (rapat koordinasi) membahas juklak - juknis. Selain itu, BPM melakukan pendampingan dan membuat kelompok. Intervensi perbaikan rumuh tidak layak huni ini sebutnya, sebagian ada dari Dinas PU, Bazda dan BPMPD Provinsi.

Pengelolaan anggaran tidak langsung ke dinas, melainkan diserahkan langsung ke rekening kelompok. BPM ujarnya, sama sekali tidak mengelola atau melihat uang dari Pemprov dan hanya sebatas mengawasi pekerjaan. (ars/cem)

Rabu, 26 Agustus 2015

(Suara NTB/met)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sejumlah penari berbusana kain tenun tampil dalam agenda penutupan Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif di Taman Mayura, Senin (24/8) malam.

Desainer muda, Dian Pelangi menyambut kedatangan Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi di Taman Mayura, Senin (24/8) malam.

MENUTUP - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi menutup Pagelaran Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif di Taman Mayura, Senin (24/8) malam.

Meriah, Penutupan Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif Motif kain tenun dari Bima yang diaplikasikan dalam hasil desain Dian Pelangi yang ditampilkan dalam New York Fashion Week beberapa waktu lalu.

Busana bermotif tenun dari NTB yang sempat dipamerkan di New York saat diperagakan di atas panggung penutupan Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif di Taman Mayura, Senin (24/8) malam.

Mataram (Suara NTB) Penutupan Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif serangkaian perayaan Bulan Budaya Lombok Sumbawa (BBLS) di Taman Mayura Mataram berlangsung meriah, Senin (24/8) malam.

Perayaan penutupan dimeriahkan dengan peragaan busana berbahan dasar kain tenun asal daerah ini. Busana–busana yang diperagakan merupakan hasil kreativitas tiga desainer terbaik di negeri ini, yakni Dian Pelangi, Zaskia Sungkar serta Barli Asmara.

Adapun, hasil kreativitas ketiga desainer tersebut yang diperagakan malam itu merupakan tampilan yang pernah dipamerkan dalam New York Fashion Week bertemakan From Lombok to New York.

Desainer Barli Asmara dan Zaskia Sungkar mengaplikasikan kain tenun khas dari Pulau Lombok. Sementara Dian Pelangi mengangkat kain tenun dari Bima sebagai bahan utama busana yang dirancangnya. Ketiga desainer tersebut dinilai telah berkontribusi yang banyak terhadap perjuangan mempromosikan kain tenun asal NTB di hadapan pangsa pasar. Lebih–lebih, kain tradisional yang khas dari NTB ini sedang beranjak naik daun untuk melaju dan merambah pasar global.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bersama sang istri Hj. Erica Zainul Majdi yang hadir dalam agenda penutupan pekan tenun itu mengapresiasi karya – karya desainer andal tersebut. Menurut gubernur, ini merupakan langkah awal untuk memajukan daerah ini. Ia mengimbau agar masyarakat terus berseman-

gat dan percaya diri, terutama dengan kekayaan yang dimiliki daerah ini.

“Untuk bangkit kita perlu memiliki rasa percaya diri. Maka saya katakan sukses selalu untuk tenun NTB. Terus maju dan mari kita bangga menjadi NTB,” tutupnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB H. L. Moh. Faozal, S.Sos.,M.Si, mengaku optimis produk kain tenun dari NTB ini tidak akan kalah saing jika bersanding dengan produk dari tempat lain.

Hanya saja yang patut diingat saat ini adalah bagaimana mempertahankan keberlangsungan produksi serta jaminan kualitas produk yang tidak menurun. Dua hal ini merupakan aspek terpenting sebagai komitmen bersama untuk mendorong kain tenun dari daerah ini agar tetap berjaya “di panggung” pasar global.

“Yang perlu kita ingat itu adalah kontinyuitas serta bagaimana menjamin kualitas produk. Sebenarnya, untuk pasar dalam negeri saja sekuat apapun kita produksi itu tidak akan pernah cukup untuk kita penuhi. Kalaupun sampai diekpor, pangsa pasar terdekat kita adalah Malaysia,” tandasnya.

Kain tenun yang khas dari daerah NTB ini merupakan jenis yang tidak ditemukan di wilayah lain. Bahkan, teknik pembuatannya yang masih manual yakni kolaborasi tangan manusia dengan alat yang cukup tradisional juga menjadi daya tarik yang memikat perhatian. Teknik pembuatan kain tenun di NTB telah diapresiasi oleh masyarakat dari berbagai penjuru dunia. (met/*)

Ketua Dekranasda NTB Hj. Erica Zainul Majdi mengapresiasi hasil kreativitas tiga desainer muda Indonesia yang ikut andil memperjuangkan tenun NTB hingga tingkat internasional.

Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi didampingi Kepala Disbudpar H. L. Moh. Faozal tiba di lokasi penutupan Pekan Tenun dan Pameran Ekonomi Kreatif, Senin (24/8) malam.

Ganti Rugi untuk Korban Lumpur Sidoarjo Selesai September Sidoarjo (Suara NTB) – Presiden Joko Widodo mengatakan pembayaran ganti rugi bagi warga korban lumpur di Sidoarjo Jawa Timur (Jatim) selesai pada akhir September.

“Target saya akhir September selesai semuanya,” kata Presiden saat mengunjungi tanggul titik 25 di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Selasa.

Presiden mengatakan dana ganti rugi berasal dari anggaran pemerintah sebesar Rp767 miliar dan sudah disetujui DPR RI. “Jadi sampai hari ini total yang dikeluar Rp767 miliar yang sudah dibayar Rp155 miliar, besok Rp164 miliar semoga tidak ada masalah,” kata Jokowi.

Presiden pun masyarakat dan pemangku kebijakan terkait agar bersama-sama menyelesaikan proses ad-

ministrasi itu dengan benar.

“Saya selalu menyampaikan ke menteri, kepala BPLS, gubernur dan ke bupati, segera jangan ditunda jangan dihambat, tapi memang kan semua harus diversifikasi dengan baik,” katanya menegaskan.

Sementara itu, khusus kepada masyarakat, presiden berpesan agar uang ganti rugi yang telah diterima digunakan untuk hal-hal yang produktif.

“Rata-rata satu keluarga dapat Rp 300 juta, besar itu, jangan sekali lagi jangan beli hal yang konsumtif, gunakan untuk hal yang bermanfaat,” kata Kepala Negara.

Usai mengunjungi Porong, Sidoarjo, Presiden kemudian menuju Kabupaten Trenggalek dengan menggunakan helikopter. (ant/bali post)

Cabai di Pekanbaru Tembus Rp 60 Ribu Pekanbaru (Suara NTB) – Harga jual cabai merah di sejumlah pasar tradisional di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau menebus Rp 60.000 per kilogram (kg) dari harga normal berkisar Rp 24.000 per kg.

Kepala Bidang Pedangangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman di Pekanbaru, Selasa, menilai aneh adanya kenaikan harga.

Padahal harga sejumlah kebutuhan pokok, termasuk daging sapi mengalami penurunan.

“Tapi untuk harga cabe merah melonjak capai Rp60.000 per kg, padahal normalnya cuma Rp24.000 per kg.

Kenaikan harga cabai merah itu, juga diikuti harga cabai di sejumlah daerah lain di Indonesia,” bebernya.

Ia mengatakan sedangkan stok cabai merah yang dipasarkan pada sejumlah pasar tradisonal di Pekanbaru cukup tersedia dengan jumlah yang besar, seperti dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat atau Medan, Sumatera Utara.

Secara umum, dia mengakui, harga berbagai kebutuhan pokok di daerah tersebut berfluktuasi, karena pasokan dari sentra pertanian seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara atau Jawa

(ant/bali post)

DIALOG - Presiden Jokowi (kanan) berdialog dengan warga korban lumpur Lapindo di tanggul titik 25 Porong Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (25/8).

berkurang akibat peralihan cuaca.

“Memang pengaruh cuaca sekarang ini, sangat berdampak. Seperti musim kemarau panjang disertai dampak El Nino yang terjadi pada sejumlah provinsi, mengakibatkan para petani banyak gagal panen,” katanya.

Irba memprediksi, kondisi tersebut masih akan berlangsung sampai Idul Adha. “Bisa jadi mahalnya cabai merah itu, akan berlangsung hingga Idul Adha. Karena kondisi saat ini masih relatif sama dan belum ada perkembangan ke arah yang lebih baik untuk kebutuhan pokok,” jelasnya.

Berdasarkan pantauan sementara Disperindag Kota Pekanbaru hingga Selasa (25/8), menyebutkan harga berbagai kebutuhan pokok masih relatif stabil seperti ayam potong Rp 26.000 per kg dan daging sapi Rp 110.000 per kg.

Selain itu, bawang merah asal Bukit Tinggi seharga Rp 24.000 per kg, bawang putih seharga Rp 20.000 per kg, ikan tongkol seharga Rp 35.000 per kg dan beras belida seharga Rp11.000 per kg.

Lalu minyak goreng curah seharga Rp 10.000 per kg, gula pasir seharga Rp 13.000 per kg, telur ayam ras seharga Rp 2.000 per butir dan telur itik seharga Rp 3.000 per butir. (ant/bali post)

Kabareskrim Tetap Proses Laporan OC Kaligis Jakarta (Suara NTB) – Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso menegaskan pihaknya akan tetap memproses kasus yang dilaporkan pengacara senior Otto Cornelis Kaligis, meski permohonan praperadilan Kaligis telah ditolak PN Jakarta Selatan.

“Masih (diproses), kan yang dilaporkan dugaan penculikan dan penyalahgunaan wewenang penyidik KPK. Sekarang (kasus tersebut) masih dalam tahap evaluasi,” ujar Kepala Bareskrim Polri Komjen Budi Waseso di Mabes Polri, Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya kini masih menunggu jawaban surat permohonan pemeriksaan Kaligis yang telah dilayangkan ke pengadilan. “Surat sudah (dikirimkan), tapi belum ada jawaban,” ujarnya.

Sebelumnya tim kuasa hukum pengacara Otto Cornelis Kaligis melaporkan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Bareskrim Polri atas

tuduhan penculikan dan penyalahgunaan wewenang dalam penangkapan dan penahanan Kaligis.

KPK telah resmi menahan OC Kaligis pada 14 Juli 2015 terkait kasus dugaan tindakan pidana korupsi dan penyuapan di PTUN Medan, Sumatera Utara, setelah dilakukan penjemputan paksa di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat di hari yang sama.

Penahanan tersebut dilakukan KPK usai melakukan pemeriksaan terhadap OC Kaligis selama kurang lebih lima jam sejak pukul 15.50 WIB hingga pukul 21.00 WIB, dan selanjutnya KPK membawa tersangka ke Rutan KPK cabang Pomdam Guntur, Jakarta.

Penahanan tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang dilakukan penyidik KPK di kantor OC Kaligis dan menemukan petunjuk yang mengarah pada keterlibatan pengacara tersebut pada kasus di PTUN Medan. (ant/bali post)