Snt26092015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 167 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 26 SEPTEMBER 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

PENGAMANAN PILKADA Pasukan Dalmas Polda NTB menggelar latihan, Jumat (25/9) untuk pematangan persiapan diterjunkan pada pengamanan Pilkada serentak.

Bersama sedikitnya 2 SSK pasukan akan di BKO ke Sumbawa dan Dompu.

Pemkot Mataram Siapkan Teguran Administratif

Koreksi BPKP Dilaksanakan di APBDP

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM, menanggapi santai sejumlah catatan dan empat poin saran dari BPKP NTB menyusul turunnya hasil supervisi APBD Kota Mataram 2015. Dikonfirmasi Suara NTB usai menghadiri gotong royong Jumat Bersih di Kekalik, Jumat (25/9) Sekda yang juga Ketua TAPD Pemkot Mataram membenarkan adanya beberapa koreksi nilai APBD Kota Mataram 2015 dari sisi pendapatan, pembiayaan dan juga belanja.

TO K O H

HL. Makmur Said

Sekda mengklaim beberapa saran maupun koreksi dari BPKP sudah ditindaklanjuti.

Seperti penyertaan modal di PDAM Giri Menang.

Bersambung ke hal 15

Usut Hibah Bawaslu Rp 13,5 Miliar

Harus ’’Overestimate’’ TIDAK henti-hentinya Kapolda NTB Brigjen Pol. Drs.Umar Septono,SH,MH mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga kondusivitas daerah, jelang Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2015 mendatang. Tapi Kapolda tidak berani mengungkapkan keyakinannya bahwa situasi jelang, saat dan pascapilkada akan aman.

Keyakinannya justru pasti ada kejadian, sebagai bentuk sikap overestimate. ‘’Saya overestimate, pasti ada kejadian. Tapi kita berdoa, ya Allah, jangan sampai ada kejadian,’’ kata Kapolda, Jumat (25/9).

Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

’’

Sudah dibuatkan teguran, nanti ditanditandatangani Bu Wali

(Suara NTB/dok)

Polda NTB Tunggu Laporan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Proses audit dana hibah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB sebesar Rp 13,5 miliar masih macet di Inspektorat NTB. Tapi tidak menutup peluang kasus itu diusut Kepolisian, sepanjang ada laporan masyarakat. ‘’Bisa saja kami usut, tapi tunggu laporan masyarakat.

Supaya ada dasar,” kata Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH ditemui usai shalat Jumat di Mesjid Babussalam Komple-

ks Mapolda NTB, Jumat (25/ 9) kemarin.

Pihaknya perlu tahu lebih jauh terkait penggunaan dana tersebut, apalagi anggaran itu kaitan hibah Pemilihan Gubernur Tahun 2013, waktu yang cukup lama. Sehingga jadi alasan butuh proses setelah menerima laporan dan pengkajian.

Dia juga perlu mengecek kemungkinan dana itu sudah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Termasuk soal informasi dana itu sudah

diaudit Inspektorat dan dihentikan sementara, juga jadi pertimbangannya. “Kalau sudah diaudit (Inspektorat), biar kan disana dulu yang kerja,” pungkasnya.

Dana Rp 13,5 miliar di Bawaslu NTB memang sempat menjadi sorotan. Awalnya landai ketika Inspektorat NTB memproses awal audit, dengan mendatangi Kantor Bawaslu Jalan Udayana, Mataram. Banyak dokumen diperiksa.

Bersambung ke hal 15

Jamin Seleksi Terbuka SEKDA NTB yang juga Ketua Panitia Seleksi (Pansel), H. Muhammad Nur, SH, MH mengungkapkan, penjaringan tiga pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB akan bekerja sesuai dengan mekanisme yang ada. Beredar kabar di kalangan PNS jika orang yang akan menduduki jabatan tiga pimpinan SKPD tersebut telah ada, sehingga kerja Pansel hanya bersifat formalitas saja.

Bersambung H. Muhammad Nur ke hal 15 (Suara NTB/dok)

Pengerukan Pasir di Lotim

Jika Gubernur Keluarkan Izin, DPRD NTB Ancam Gunakan Hak Interpelasi sangat dimungkinkan,” kata Wakil Ketua DPRD Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB meminta Gubernur NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm dikonfirmasi, NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi untuk menutup Jumat (25/9) siang kemarin.

Politisi Gerindra ini mengatakan, sebelumnrapat pemberian izin kepada PT. Diya gubernur sangat getol menolak rencana namika Atria Jaya yang berencana pengerukan pasir daratan di Pringgabaya melakukan pengerukan pasir laut di yang juga akan dipergunakan untuk merekLombok Timur (Lotim) yang akan lamasi Teluk Benoa. Namun, belakangan, digunakan untuk mereklamasi gubernur terlihat melunak dan memberiTeluk Benoa, Bali. Jika Gubernur kan pintu masuk kepada PT. Dinamika NTB memberikan izin maka Atria Jaya yang akan melakukan pengeruDewan mengancam akan mengkan pasir laut di wilayah Lotim. gunakan hak interpelasi.

Investor tersebut telah mendapatkan izin “Kalau Pak Gubernur tak menpenanaman modal dari Badan Koordigambil tindakan sementara kerunasi Penanaman Modal dan Perizsakan lingkungan di depan inan Terpadu (BKPMPT). mata maka itu kita anggap Tahapan selanjutnya, pempembiaran. Bisa saja kita rakarsa (investor) akan ajukan hak interpelasi, mengajukan dokumen kita tanya, kenapa Analisis Mengenai Damanda berikan (izin). pak Lingkungan (Amdal) Penggunaan hak inBersambung terpelasi itu sangat ke hal 15 dimungkinkan, Mori Hanafi (Suara NTB/dok)

Enggan Komentari Temuan BPKP PENJABAT Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si enggan mengomentari temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB terkait adanya indikasi kejanggalan terhadap APBD Kota Mataram 2015. Dikonfirmasi Suara NTB Jumat (25/9) seusai melakukan gotong royong Jumat Bersih di Kelurahan Kekalik Jaya, Selly mengarahkan langsung untuk menanya-

kan persoalan ini kepada Sekda Kota Mataram.

“Ke Pak Sekda saja langsung,” cetusnya singkat sambil naik ke kendaraannya. Seperti diberitakan sebelumnya, BPKP NTB menemukan adanya beberapa indikasi kejanggalan setelah sekitar sebulan melakukan supervisi terhadap dokumen APBD Kota Mataram 2015.

Bersambung ke hal 15

Kemenag Pastikan Tak Ada Jemaah Haji NTB Korban Musibah Mina Mataram (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) NTB memastikan tak ada jemaah haji NTB yang menjadi korban musibah Mina. Setidaknya, 717 jemaah haji meninggal dan 805 orang luka-luka karena terinjak-injak saat melakukan lontar jumroh di Mina, Kamis 24 September 2015. Dari jumlah korban itu, sebanyak tiga orang jemaah haji asal Indonesia meninggal. Sementara itu, semua je-

maah haji asal NTB selamat dari peristiwa tersebut.

“Info terakhir itu ada tiga jemaah haji Indonesia yang wafat akibat peristiwa itu.

Tapi yang jelas tidak ada jemaah haji asal NTB yang jadi korban musibah Mina,” terang Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag NTB, Drs. H. Maad Umar, M.Pd ketika dikonfirmasi Jumat (25/9) siang kemarin.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Bangunan Liar di Bantaran Sungai Ancar Dibongkar Masyarakat Ikut Menikmati PADA saat musim haji, banyak muncul pedagang kaki lima (PKL) dadakan di kawasan Lingkar Selatan atau di depan Asrama Haji NTB baik pada saat pemberangkatan sampai saat kepulangan para jamaah haji ke daerah. Ramainya para pengantar maupun penjemput haji ini menjadi sasaran utama para PKL. Hal ini pun menjadi berkah bagi warga setempat.

Menurut Lurah Jempong Baru, H. Taswir, S.Sos, untuk kebersihan kawasan dan (Suara NTB/ynt) pengaturan parkir, dilibatkan H. Taswir warga sekitar asrama secara bergiliran setiap lingkungan. Uang kebersihan dan parkir yang dibayarkan para pedagang dikelola oleh warga. “Jadi perlu orang tahu bahwa masyarakat yang mengelola dan menikmati hasilnya,” cetusnya.

Hasil yang didapatkan biasanya disumbangkan untuk dana pembangunan masjid di lingkungan tersebut. Hal ini menurutnya cara yang cukup ideal agar masyarakat bisa menikmati dampak dari ramainya kawasan Lingkar Selatan pada saat musim haji. Ramainya kawasan ini memberikan dampak ekonomis bagi warga sekitarnya. “Wilayah kami terdapat Asrama Haji NTB. Kita dapat parkir dan bisa menambah nilai ekonomis dan tambahan untuk membeli isi dapur warga,” jelasnya.

Terkait kebersihan di kawasan tersebut, Taswir mengatakan telah dibentuk petugas kebersihan dari penduduk setempat.

Setiap pagi maupun malam para petugas ini membersihkan kawasan tersebut dan mengumpulkan sampahnya kemudian dibawa oleh kendaraan Dinas Kebersihan. Para pedagang yang berjualan membayar iuran kebersihan setiap harinya.

Setiap tahun, beberapa lingkungan yang ada di sekitar Asrama Haji NTB secara bergiliran dilibatkan dalam pengelolaan kebersihan maupun parkir pada saat musim haji. Ada empat lingkungan yang ada di sekitar asrama haji yaitu Mapak Indah, Mapak Belatung, Geguntur, dan Mapak Dasan.

Tahun ini merupakan giliran Lingkungan Geguntur.(ynt)

Gedung Serbaguna Tetap Dianggarkan ANGGOTA DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH., angkat bicara soal pembangunan gedung serbaguna di belakang Kantor Lurah Kekalik Jaya yang diduga mangkrak. Ia membenarkan pembangunan gedung serba guna itu berasal dari program aspirasi miliknya yang dititipkan di Dinas PU Kota Mataram. Ia menegaskan, gedung serbaguna itu tidak mangkrak sama sekali.

Terkait program aspirasi, 40 anggota DPRD Kota Ma(Suara NTB/dok) taram memiliki program asSyamsul Bahri pirasi yang pagunya sama tiap anggota Dewan. Anggota Dewan diberikan kewenangan untuk menyalurkan program aspirasi itu kepada konstituennya di masing-masing dapil. ‘’Usulan gedung serbaguna ini bukan setahun dua tahun. Sejak zaman mantan Lurah Pak H. Asbah sampai beberapa Lurah tidak pernah namanya usulan-usulan itu diakomodir oleh Pemkot Mataram,’’ terang anggota Dewan dari Partai Nasdem ini.

Gedung serbaguna itu, lanjut Syamsul merupakan aspirasi masyarakat Kekalik Jaya. Kebetulan, di belakang Kantor Kekalik Jaya terdapat lahan kosong, sehingga apa yang menjadi keiginan masyarakat yakni membangun gedung serbaguna, dapat terjawab. Namun demikian, pembangunan serbaguna tentu tidak bisa sekaligus, mengingat pembangunan gedung membutuhkan dana yang cukup besar. ‘’Ndak mungkin saya bisa membangun sekaligus. Makanya saya harus bertahap,’’ pungkas Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini. Mengenai teknis pembangunan gedung serbaguna itu, Dinas PU, katanya, yang paling mengetahuinya. Syamsul menyesalkan penilaian mangkrak yang dialamatkan kepada pembangunan gedung serbaguna itu.

Mestinya, pihak-pihak yang ingin mengetahui bagaimana pembangunan gedung serbaguna itu, bertanya langsung kepada Dinas PU Kota Mataram agar tidak memunculkan pernyataan-pernyataan tanpa dasar yang jelas. Syamsul menyatakan dirinya siap kalau memang Inspektorat Kota Mataram akan melakukan audit atas pembangunan gedung serbaguna itu.

Yang jelas, pembangunan gedung serbaguna itu sudah sesuai anggaran dan perencanaan.

Syamsul menyebutkan, dari program aspirasi miliknya, gedung serbaguna miliknya dianggarkan sekitar Rp 180 juta. (fit)

Mataram (Suara NTB) Puluhan bangunan milik warga di bantaran Sungai Ancar, Kelurahan Kekalik Jaya, Sekarbela dibongkar, Jumat (25/9) pagi. Pembongkaran ini dilakukan Pemkot Mataram dalam rangka penataan kawasan bantaran sungai. Selain itu pembongkaran juga bertujuan agar kawasan bantaran sungai tidak terkesan kumuh.

Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menegaskan bahwa tidak boleh ada bangunan di bantaran sungai.

Bangunan yang didirikan di bantaran sungai disebutnya ilegal. “Tapi memang di bantaran tidak boleh ada pembangunan, tidak boleh ada bangunan liar,” tegasnya.

Terhadap bangunan yang sudah ada, menurutnya sudah ada izin dari Dinas Takowasbang (Tata Kota dan Pengawasan Bangunan) Kota Mataram. Terkait apakah akan ada penertiban lagi, Selly mengatakan akan mengkoordinasikan hal tersebut dengan Dinas Takowasbang. “Saya lihat memang sudah ada bangunan, kalau ada bangunan mungkin sudah ada izinnya.

Kalau untuk ditertibkan insya Allah, saya akan tanya (Dinas)

Tata Kota dulu,” cetusnya. Ia menambahkan jika bangunan-bangunan yang ada tak berizin atau ilegal, maka pihaknya akan melakukan penertiban.

Pembongkaran bangunan bantaran sungai ini juga dimaksudkan agar warga yang tinggal di bantaran sungai bisa tertib. Setelah lingkungan mereka tertata, mereka diharapkan bisa menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih akan berdampak pada kesehatan warganya.

Terkait rencana penataan secara spesifik di bantaran Sungai Ancar, Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Provinsi NTB ini mengatakan akan memasang lampu-lampu atau Penerangan Jalan Umum (PJU). “Nanti akan kita siapkan lampu-lampu biar terang,” imbuhnya.

(Suara NTB/ynt)

DIBONGKAR - Bangunan di bantaran Sungai Ancar, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela dibongkar pada Jumat (25/9).

Sebelum pembongkaran dilakukan, warga pemilik bangunan telah diberitahu melalui kelurahan. Sehingga pembongkaran tidak dilakukan secara tiba-tiba. Pembongkaran ini juga dilakukan dalam rangka gerakan Jumat bersih.

“Sudah ada pemberitahuan dari lurah. Namanya bersih-

Jumat Bersih

Warga Masih Jadi Penonton Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si mencanangkan gerakan Jumat bersih yang dilaksanakan secara bergiliran di berbagai kelurahan. Dalam gerakan ini, semua pimpinan SKPD turun melakukan gotong royong bersih-bersih kota. Namun selama ini Selly menilai dalam gerakan gotong royong ini, belum banyak warga yang terlibat. Bahkan warga dinilai masih jadi penonton.

Gerakan ini menurutnya untuk memancing warga agar ikut terlibat dalam kegiatan gotong royong. “Kita lakukan gerakan gotong royong. Mereka (warga) masih kaget. Kadang-kadang mereka masih jadi penonton,” cetusnya usai melakukan gerakan Jumat bersih di Lingkungan Kekalik Gerisak, Kelurahan Kekalik Jaya, Jumat (25/9).

Selly mengatakan pihaknya tak gentar dan tetap berupaya untuk mengajak warga. Apa yang dilakukan pemerintah diharapkan bisa menjadi contoh bagi warga dan mereka bisa

(Suara NTB/ynt)

TINJAU - Penjabat Walikota saat meninjau kawasan bantaran Sungai Ancar setelah melakukan gotong royong, Jumat (25/9). melakukan gerakan sendiri untuk membersihkan lingkungan masing-masing. “Saya mengajak semua bersinergi, dan masyarakat harus ikut bantu.

Masa’ masyarakat nggak mau terlibat,” ujarnya.

Dengan gerakan ini, Selly mengatakan Kota Mataram akan menjadi bersih. Wilayah yang tidak pernah tertangani bisa bersih dalam sehari dengan gerakan gotong royong ini.

“Mendadak kota jadi bersih.

Kotor yang sudah tahunan bersihnya sekali,” imbuhnya.

Sejak dilantik menjadi Penjabat Walikota Mataram pada pertengahan Agustus lalu, kebersihan menjadi program dan fokus utama Selly bersama jajarannya di lingkup Pemkot Mataram. Ia ingin menjadikan kota ini menjadi kota yang bersih dan asri. Kota yang bersih dan asri diinterpretasikan Selly sebagai kota yang bebas dari persoalan sampah dan pusat kotanya sejuk dengan rimbunan pohon-pohon di pinggir jalan. Dengan demikian, warga pun bisa dengan senang hati berjalan kaki.(ynt)

Cacing Hati Ditemukan di Empat Titik Pemotongan Hewan Kurban Mataram (Suara NTB) Tim dari Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (PKP) Kota Mataram menemukan cacing hati di empat titik pemotongan hewan kurban. Empat titik ini disebutkan Kepala Dinas PKP, Ir.H. Mutawalli berada di Kantor Walikota Mataram, Ampenan, dan dua kasus di Cakranegara. “Hasil temuan teman-teman tim pengawasan hewan kurban menemukan di empat lokasi terkena cacing hati, termasuk di kantor walikota sendiri,” cetusnya, Jumat (25/9).

Organ hati sapi yang terkena cacing hati ditemukan di Kantor Walikota Mataram tersebut kemudian diambil dan tidak boleh dibagikan. Hewan kurban yang kondisinya terparah ditemukan di Ampenan dimana organ hati sapi tersebut sangat parah penyakitnya.

“Itu diambil dan dimusnahkan,”

ujarnya.

Untuk temuan di titik pemotongan kawasan Cakranegara, Mutawalli mengatakan selain ditemukan cacing hati, satu ekor hewan kurban ditemukan sakit pilek. “Sakit pilek tidak boleh dipotong. Syarat untuk hewan kurban harus yang sehat.

Kalau masih sakit tetap tidak boleh dipotong,” ujarnya.

Hewan yang sakit ini kemudian dibawa tim pengawas untuk diobati. Sebelum sembuh tidak boleh dipotong. “Ditahan temanteman tim, tidak boleh disembelih, diobati dulu,” imbuhnya.

Mutawalli menyebutkan jumlah tim pengawas dari Dinas PKP sebanyak 15 orang.

Selain itu ada juga tim dari Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) sehingga totalnya sekitar 30 orang. Tim dari Dinas PKP dan UNTB tetap melakukan koordinasi selama pemantauan. Ia mengatakan

pemantauan pemotongan hewan kurban dilaksanakan mulai hari Rabu (23/9) lalu sampai Jumat (25/9).

Tim ini melakukan pemantauan di 100 titik pemotongan hewan kurban. Jumlah ini jauh berkurang dibandingkan tahun sebelumnya. “Hasil pantauan teman-teman jumlah hewan yang dikurbankan berkurang, angka pastinya tunggu data masuk sampai hari ini (Jumat, 25/9),” terangnya. Tahun lalu, jumlah hewan kurban yang dipotong di Kota Mataram berjumlah 3.800 ekor. Penurunan jumlah hewan kurban tahun ini tak diketahui pasti alasannya, tapi menurut Mutawalli kemungkinan merupakan dampak dari melemahnya perekonomian nasional. Harga hewan kurban tahun ini juga meningkat tajam dibandingkan tahun sebelumnya. (ynt)

bersih tidak perlu pemberitahuan, kalau sudah ada gerakan begini langsung kita lakukan. Kita kan punya gerakan Jumat bersih. Kalau lewat pemberitahuan, atau rapat dulu nggak jadi semuanya,” tegasnya.

Selly juga menegaskan warga yang bangunannya di-

bongkar tidak diberikan kompensasi karena mereka membangun di lahan yang ilegal. “Mereka membangun di atas lahan ilegal dan kita bersihkan,” jelasnya. Pembongkaran ini tak bisa dilaksanakan hanya satu kali, dan rencananya akan dilanjutkan hari ini, Sabtu (26/9). (ynt)

Terancam Molor, Pembangunan Kantor Satpol PP dan PMK Mataram (Suara NTB) Proyek pembangunan gedung Kantor Pemadam Kebakaran dan Satpol PP di jalan Dr. Soejono Lingkar Selatan terancam molor.

Proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekitar Rp 6 miliar lebih itu, progres fisik diklaim 50 persen.

Pantauan Suara NTB, gedung Kantor Pol PP dibangun persis disamping Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Rabu (23/9) tidak terlihat aktivitas pembangunan.

Dari fisik bangunan terlihat baru rampung tiang dan pondasi bagian lantai satu dan dua. Justru aktivitas pembangunan terlihat di gedung PMK. Diketahui, gedung PMK dikerjakan oleh PT. Jaya Raharja dengan nilai kontrak Rp 2.842.656.000 dari pagu Rp 3.130.083.000.

Sedangkan, gedung Kantor Pol PP dikerjakan oleh CV. Limbu Indah nilai kontrak Rp 1.953.801.000 dari pagu anggaran Rp 2.393.028.000. Seyogiyanya, keduanya mulai dikerjakan Bulan April lalu.

Kenyataan proyek fisik mulai dilaksanakan Agustus dengan masa kerja 160 hari kalender.

Kepala Badan Pengelo-

laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Mataram, Yance Hendra Dira mengklaim progres fisik pembangunan gedung PMK dan Pol PP mencapai 50 persen. Meski diakui, bagian paling berat yakni pengecoran. “Siapa bilang baru 20 30 persen. Laporan terakhir saya terima progres fisik sudah 50 persen,” klaimnya belum lama ini.

Dipastikan, kedua proyek itu bisa tuntas sesuai kontrak atau akhir November mendatang. Disinggung gedung Pol PP hanya rampung tiang dan pondasinya saja? Yance berkilah khusus Pol PP baru selesai pengecoran.

Tetapi kembali ditegaskan, progresnya sudah mencapai 50 persen. Hanya tinggal penembokan dinding - dinding bangunan saja dan dipastikan proyek tidak akan molor. “Kalau sudah penembokan sudah tuntas,” ujarnya.

Disisi lain kata Yance, telah meminta pendampingan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait persentase anggaran. Pendampingan dimaksud, agar progres keuangan dan fisik anggaran DAK terealisasi 100 persen. “Hari Senin, saya diminta persentase di BPKP,” ujarnya. (cem)

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Mataram (Suara NTB) Memanfaatkan lumbung pangan atau menyimpan gabah/padi di lumbung untuk mempersiapkan cadangan pangan masih belum membudaya. Itulah salah satu alasan mengapa beras menjadi salah satu pemicu peningkatan angka kemiskinan di NTB yang dirilis belum lama ini oleh Badan Pusat Statistik.

Jika Badan Ketahanan Pangan (BKP) menyebut cadangan beras di masyarakat tercukupi, hal tersebut bertolak belakang dengan hasil survei yang dilakukan BPS, hingga angka kemiskinan di provinsi ini dinyatakan meningkat.

Masyarakat menurut Kepala BPS Provinsi NTB, Drs.

Wahyudin, MM masih enggan menyimpan beras ataupun gabahnya. Persoalannya mungkin saja karena faktor tak adanya lumbung pangan, atau makin tergerusnya kebiasaan menyimpan beras. Bahkan mungkin saja karena kekhawatiran cadangan pangan tersebut akan dicuri.

Ketika budaya mencadangkan pangan tak juga dilestarikan, akibatnya petani kerap dimanfaatkan oleh pengusaha (dipermainkan harga). Penjelasan Wahyudin, kebiasaan para petani gabah maupun beras yang dipanen, selalu dijual kepada pengusaha, meskipun harga jualnya rendah.

Bayangkan, petani hanya menjual mentok Rp 4.300/Kg gabahnya. Setelah proses penggilingan, pengusaha kemudian menjual beras di pasaran seharga Rp 9.000 hingga 11.000/ Kg (harga berlaku saat ini).

“Petani produksi padi, kemudian dijual kepada pengusaha dengan harga murah.

Kemudian petani lagi yang membelinya di pasar dalam bentuk beras. Artinya, sedikit saja harga beras dipermainkan, bisa memicu kenaikan angka kemiskinan,” terangnya.

Yang harus dilakukan un-

tuk menekan angka kemiskinan berdasarkan indikatorindikator perhitungan BPS, masyarakat harus terbiasa tak menjual seluruhnya cadangan pangannya, hingga datang waktu panen lagi.

Jikapun tak sepenuhnya disimpan, setidaknya setengah dari total produksinya. Dengan catatan, setengah cadangan pangan yang disimpan masyarakat, diperkuat dengan alokasi raskin setiap bulan.

Alokasi raskin inipun tak boleh dipotong, besarannya harus diterima Rumah Tangga Sasaran

(RTS) sebesar 15 Kg. “Minimal dalam sebulan, satu orang konsumsi 11 Kg beras. Jika tak memiliki cadangan, tidak bisa konsumsi ideal itu terpenuhi. Belum lagi jatah Raskin juga tidak sepenuhnya diterima,” demikian Wahyudin.

Sebelumnya, Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Hj. Hartina memastikan cadangan beras di masyarakat tersedia hingga panen mendatang.

Bahkan, Hj. Hartina menyebut tak ada persoalan meskipun terjadi kekeringan yang melanda tahun ini. (bul)

Wahyudin

Pemberian Izin Pengerukan Pasir di Lotim Tidak Gampang

(Suara NTB/dok)

Perluas Jaringan Kerjasama

Indra Manthica

PT. PENJAMINAN Kredit Daerah (Jamkrida) NTB Bersaing tengah melakukan lobi kepada lembaga-lembaga pemberi kredit. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya milik Pemprov NTB ini bertekad menjadi raja di rumah sendiri.

Direktur Utama PT. Jamkrida, Indra Manthica mengemukakan, baru-baru ini telah membangun kerjasama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) di bawah Kemente-

rian Koperasi dan UKM RI. Harapannya, semua kredit yang disalurkan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah, dan kredit kepada koperasi bisa dijaminkan langsung oleh PT. Jamkrida. Termasuk kerjasama yang sudah disepakati dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NTB, meskipun oleh beberapa pihak Non Performing Loan (NPL) atau kredit macet BPR masih tinggi.

Sejak keberadaan Jamkrida, penjaminan diakui lebih banyak atas kerjasama dengan Bank NTB sebagai Perusahaan daerah yang menjadi saudara kandungnya. Secara perlahan, kerjasama dengan lembaga penyalur kredit bisa dilakukan. Meskipun disadari ada perusahaan-perusahaan penjaminan kredit lainnya yang juga memiliki visi misi yang tentu tak jauh beda dengan Jamkrida.

“Kami juga memohon dukungan agar OJK bisa menjembatani Jamkrida bisa menjaminkan KUR (Kredit Usaha Rakyat ) di BRI, BNI dan Mandiri, termasuk yang kemungkinan besar disalurkan juga oleh PT. Bank NTB,” harap Indra Manthica.

Jamkrida tanpa terkecuali siap mem-back up penjaminan kredit berbagai sektor, Pertanian, Kelautan Perikanan, Perkebunan hingga Peternakan, Perdagangan selain Dinas Koperasi dan UMKM. Ia juga mengharapkan ada database masing-masing dinas untuk mempermudahnya mendatangi langsung binaan masing-masing dinas dimaksud. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 YAMAHA DR3108AH NOKA/NOSIN: RXK-104481K/STS-04392K AN. YUSTAMIDIN HILANG DISEKITAR MATARAM

Mataram (Suara NTB) Pemberian izin pengerukan pasir di Lombok Timur (Lotim) tidak gampang. Beragam izin yang harus dikeluarkan oleh sejumlah lembaga pun harus dilalui. Dinas Kelautan Perikanan NTB tidak sendiri dalam hal ini.

Pengajuan izin rencana pengerukan pasir di perairan Lombok Timur oleh PT. Dinamika Atri Jaya dan PT. Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) masih harus berhadapan dengan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), yang akan difinalkan paling cepat tahun 2017 mendatang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTB. Seperti diketahui, perusahaan gabungan tersebut hingga saat ini ngotot ingin menambang pasir laut di salah satu kawasan perairan Lombok guna mereklamasi Teluk Benoa, Bali. Kepala Dinas KP Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si menyebut tidak serta merta DKP single fighter menentukan nasib izin pengerukan pasir tersebut. Tetapi keluarnya melalui satu pintu di gubernur, jika wilayah yang diminta menjadi kewenangan tata ruang provinsi.

Diizinkan atau tidaknya, tentu setelah ada hasil kajian bersama, DKP Provinsi NTB, Dinas Pertambangan Provinsi NTB, BKPM-PT Provinsi NTB, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi NTB, bersama dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi NTB. Aminollah menggarisbawahi, bahwa pemanfaatan perairan 0-12 mil laut, memang menjadi kewengan pemerintah provinsi sesuai amanat UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah.

“Siapa saja boleh mengajukan izin apapun, tidak ada larangan. Tapi izin-izin tersebut harus disesuaikan dengan tata ruang di provinsi, setelah penyesuaian tata ruang yang sudah disusun di kabupaten/ kota,” ujar Aminollah.

Menyangkut pengajuan izin penambangan pasir itu, kemungkinan prosesnya masih lama.

Sebab harus melalui tahapan Feasibility Study (FS) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). RZWP3K saat ini masih berproses, selanjutnya tahun 2017 diperkirakan rampung dan diterbitkan Perdanya.

RZWP3K ini mengatur penataan dan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga tak sembarang dimanfaatkan.

Jika RZWP3K ini telah rampung, barulah dapat di-

pastikan apakah izin-izin yang diajukan sesuai dengan tata ruangnya atau tidak. Jika spekulasi kemudian muncul, izin penambangan pasir di Lombok Timur oleh dua perusahaan tersebut melobi Kementerian, menurut Aminollah tak masalah. Sebab Permen juga akan mengacu pada kesesuaian RZWP3K. “Kalaupun ada izin dari Kementerian, tentu akan kita ikuti. Tapi Permen biasanya disesuaikan dengan kondisi daerah. Karena Perda juga kita konsultasikan ke pusat.

Sepertinya tidak mungkinlah, Permen akan berbenturan dengan Perda, kalaupun ada Permennya nanti,” tegas Aminollah menjawab spekulasi yang berkembang.

“Gubernur adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Jadi gubernur juga berhak mengatur sesuai kewenangannya, selama itu sesuai dengan rel-rel yang diperbolehkan aturan dan hukum. Cuma untuk saat ini, sebelum rampung RZWP3K, kita diminta tak vakum dan kami tetap lakukan koordinasi dengan pihak – pihak terkait,” tambah Aminollah.

Soal peluang diizinkan atau tidaknya rencana penambangan pasir tersebut, sesuai kewenangan di DKP, tentunya harus menunggu RZWP3K-nya rampung, sebagai acuan untuk diselaraskan dengan berbagai rencana investasi. (bul)

(Suara NTB/bul)

TOMAT - Pasar tradisional Paokmotong, Lombok Timur, menjadi sentra penjualan tomat di Pulau Lombok. Tomat di pasar ini datang dari berbagai wilayah di Pulau Lombok, kemudian didistribusikan ke pasar di Pulau Lombok, bahkan ke Pulau Sumbawa. Tapi produk hortikultura ini masih dijual dengan harga murah, maksimal Rp 5.000/kg.

Sertifikat Nelayan Diharap Luluhkan Perbankan Mataram (Suara NTB) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai leading sector diharapkan mampu menggerakkan semua perbankan agar tak memandang sebelah mata keberadaan nelayan. Warga pesisir bahkan kini disenjatai oleh sertifikat tanah dan bangunannya agar mudah mengakses modal bank.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Ir. Aminollah, M. Si. Mengatakan, OJK yang telah hampir dua tahun keberadaannya di Provinsi NTB diharapkan memberi angin segar untuk mengupayakan pemerataan kredit oleh perbankan.

Kementerian Kelautan Perikanan di tingkat pusat telah melakukan kerjasama untuk memberikan sertifikat gratis kepada nelayan. Sejak tahun 2009 hingga 2015 ini, total jumlah sertifikat yang terbit melalui program SeHAT Nelayan sebanyak 5.482 sertifikat.

Di Bima 800, Kota Bima 300, Dompu 800, Sumbawa 950, Sumbawa Barat 400. Selanjutnya Lombok Timur terbit sebanyak 750 sertifikat, Lombok Tengah 382, Lombok Tengah 382, Lombok Barat 400, Lombok Utara 400 dan Kota Mataram sudah diterbitkan 300 sertifikat.

Dari sebanyak hampir 5, 5 ribu sertifikat yang telah terbit tersebut, DKP mendata hanya 18,81 persen yang sudah mendapatkan kredit (dijadikan agunan), atau masih sebanyak 1.031 sertifikat yang sudah menembus perbankan.

Itupun sebagian besar karena kepercayaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi dan BSK. Total kredit yang sudah cair dengan kekuatan sertifikat tersebut hanya sebesar Rp 8,4 miliar lebih, sejak tahun 2009 hingga 2015 ini. Nilainya masih minim sekali menurut Aminollah. Jika mengacu pada pendapatan nelayan, ia yakin secara ekonomi masyarakat

pesisir itu tak miskin.

Tetapi, hanya saja keuangannya tak bisa dikelola dengan baik, semata-mata karena keterbatasan SDM. Tetapi jika perbankan bisa masuk dan melakukan pembinaan, baginya keterbatasan SDM terutama menyangkut pengelolaan keuangan ini bisa diatasi.

Dalam lingkup yang lebih luas, Aminollah juga mengharapkan peran Dikpora agar lebih fokus memperhatikan sarana dan sarana pendidikan di kawasan pesisir. Bahkan jika memungkinkan, sekolah unggulan tidak hanya ada di kota-kota.

“Bagaimana tidak SDM nelayan begitu, sekolah saja mereka harus menempuh jarak yang jauh, bahkan ada yang harus sampai menggunakan perahu untuk nyeberang. Jika perhatian sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dengan baik, mungkin nelayan jauh lebih maju dibanding lainnya,” demikian dikatakannya. (bul)

CCAI Donasikan Hewan Kurban di Area Pabrik Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Raya Idul Adha 1436 H, 24 September 2015, Coca-Cola Amatil Indonesia (CCAI) berpartisipasi mendonasikan hewan kurban sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat setempat di seluruh wilayah operasi CCAI. CCAI secara keseluruhan mendonasikan sebanyak 174 ekor kambing dan 16 ekor sapi yang didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar pabrik dan sales office CCAI di seluruh Indonesia.

Di Kota Bali dan Nusra, CCAI penyerahan donasi hewan kurban secara simbolis diserahkan oleh Regional Corporate Affairs Manager CCAI untuk Indonesia Timur, Indah Triyanti, diterima langsung oleh para pimpinan desa dan tokoh masyarakat setempat hari Rabu (23/9).

Di antaranya di Masjid AT- Taqwa Polda Bali, TPQ Tunas Mulya, Masjid Nurul Maqbullah & Al Falah Sumbawa, Masjid Kembar Menara Tunggal Banyu Malek Mataram, kegiatan berbagi ini mendapat respon baik serta apresiasi positif. Donasi hewan kurban merupakan agenda rutin CCAI sejak pertama kali memulai bisnisnya di Indonesia lebih dari 23 tahun silam.

“Pada kesempatan ini, kami ingin turut merayakan semangat Idul Adha bersama masyarakat sekitar melalui partisipasi dalam

bentuk donasi kurban, sebagaimana kami telah dan akan terus berbagi serta bertumbuh bersama mereka,” ujar Head of Corporate Affairs, CCAI, Wilson Siahaan.

Selain memberikan dukungan rutin terkait perayaan hari raya, CCAI juga senantiasa berusaha membantu dalam pengembangan masyarakat sekitar melalui berbagai macam aktivitas membangun. Misalnya pengembangan bakatbakat muda di bidang sepak bola melalui Coke Kicks, penyediaan layanan kesehatan secara cuma-cuma di setiap poliklinik CCAI, pemberian bantuan pendidikan bagi anak-anak berprestasi di sekitar pabrik CCAI, penyelenggaraan sales training untuk meningkatkan peluang penjualan bagi pelanggan, serta menggelar berbagai aktivitas ramah lingkungan di wilayah operasi CCAI seperti Coca-Cola Forest, Bali Beach Clean Up, dan Water for Life. (bul)

(Suara NTB/bul)

Masyarakat NTB Belum Manfaatkan Lumbung Pangan

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Tak Berikan Keuntungan

Bupati Lotim Ancam Bubarkan BUMD Selong (Suara NTB) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mendatangkan keuntungan buat daerah. BUMD didirikan untuk mendatangkan pendapatan buat daerah. Bagi perusahaan yang tidak mendatangkan keuntungan bagi daerah terancam dibubarkan.

Demikian penegasan Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch. Ali Bin Dachlan di Selong, Kamis (24/9) lalu.

Bupati mengaku, salah satu BUMD yang sudah mendatangkan keuntungan bagi daerah adalah PT. Selaparang Finansial (SF). BUMD yang Mohammad Sabrun

bergerak di bidang finance itu sudah bisa memberikan keuntungan sebesar Rp 4 miliar buat daerah.

Menurut Bupati, inilah cara mencari uang untuk daerah. Karena itulah dirinya akan marah kepada jajaran Direksi BUMD yang dilihat hanya

gaya-gaya saja. Di mana, mereka menggunakan dasi dan duduk manis di kantor tanpa melakukan upaya pengembangan perusahaan.

Sebagai bupati, dirinya tidak senang dengan sikap dan gaya petinggi direksi seperti itu. Bupati mengaku akan

senang, jika perusahaan yang didirikan memberikan keuntungan buat daerah. “Tujuan perusahaan didirikan itu harus ada uang masuk sebagai sumber pendapatan,” katanya.

Begitu juga dengan pemerintah, ujarnya, merupakan salah satu perusahaan besar. Di mana pejabat-pejabat di dalamnya mengelola semua produksi. Dalam struktur anggaran, pemerintah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Angga-

(Suara NTB/yon)

Pengidap HIV/ AIDS di Lotim Didominasi Mantan TKI

Dampak Faktor Kemiskinan MINIMNYA lapangan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjadi salah satu penyebab dari tingginya angka kemiskinan di Lotim. Pasalnya, berdasarkan data Penerima Manfaat Iuran (PBI) yang diusulkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim per bulan Agustus 2015 ada 638.952 masyarakat miskin.

Data ini berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011 yang sudah diverifikasi dan divalidasi, sehingga diusulkan berkaitan dengan bantuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sehjahtera (KKS).

Kepala Bidang Bina Organisasi dan Bimbingan Sosial (BOBS) pada Disosnakertrans Lotim, Mohammad Sabrun, S.Sos, mengaku, berdasarkan pandangan pihaknya, penyebab tingginya angka kemiskinan tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja dan penduduk. Belum lagi, masih banyaknya warga yang kawin muda maupun kawin cerai. ‘’Sejumlah faktor tersebut sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan khususnya di Kabupaten Lotim,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (25/9).

Selain itu, ungkapnya, terkait dengan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Lotim secara umum, pihaknya mengaku belum menerima data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Lotim.

“Setelah kita tanyakan, katanya masih dalam proses dan pengolahan. Kita tanya jumlahnya saja, pihak dari BPS tidak berani ngasih tahu,” akunya.

Untuk itu, pihaknya mengusulkan 638.952 masyarakat miskin di Lotim menerima bantuan KIS, KIP dan KKS berdasarkan data PBI itu. Pihaknya berharap supaya dapat dipertimbangkan kembali oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat Lotim yang hingga saat ini benar-benar membutuhkan. (yon) (Suara NTB/rus)

Panwaslu Temukan Data DPS Banyak yang Janggal Tanjung (Suara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwslu) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menemukan Daftar Pemilih Sementara (DPS) banyak yang janggal. Mulai dari nama yang salah cetak, tidak sesuai Nomor Induk Kependudukan/ Nomor Kartu Keluarga (NIK/NKK), nama pemilih ganda hingga nama pemilih yang diduga fiktif.

Ketua Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Panwaslu KLU, Adi Purmanto, mengaku, kejanggalan data DPS itu akan direkomendasikan kembali ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) KLU untuk diperbaiki sebelum ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Adi menyebut, jajaran Panwaslu mulai dari tingkat desa dan kecamatan telah melakukan klarifikasi dan verifikasi faktual data sesuai jadwal, yakni pada rentang 10 sampai 19 September lalu. Panwaslu pun menemukan banyak masalah dalam DPS tersebut.

“Temuan kami misalnya, ada nama calon pemilih yang sudah dicoret di PPDP, tetapi masih tercantum dalam DPS. Ada juga data yang tidak sesuai dengan sebenarnya misalnya nama salah dengan digit NIK serta NKK yang tidak ada.

Yang tidak lengkap digit NIK ini ada 1.000 orang dan 5.000 orang tidak punya NKK,” ujar Adi. Sejumlah data lain yang ia nilai janggal, adalah adanya nama yang diduga merupakan pemilih fiktif sebanyak 60 orang di 4 kecamatan, masing - masing Kecamatan Tanjung, Gangga, Kayangan dan Bayan. Sedangkan Kecamatan Pemenang, karena datanya belum masuk, sehingga masih diragukan apakah terjadi hal serupa. Sementara DPS yang tergolong masih tercatat sebagai pemilih ganda tidak kurang dari 2.000 orang di 4 kecamatan yang disebutkan itu.

Pihak Panwas lantas mempertanyakan apakah KPU KLU menggunakan data dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) selaku ujung tombak KPU dalam melakukan pemutakhiran data. Jika verifikasi faktual adalah PPDP, maka kecil kemungkinan adanya ribuan data yang bermasalah.

“Kami meragukan KPU menggunakan data PPDP, karena setelah mengklarifikasi kepada tim PPDP apa yang menjadi temuan Panwaslu ternyata itu dibenarkan PPDP. Dan PPDP mengaku jika temuan tersebut sudah disampaikan ke KPU,” sebutnya.

Dari pengakuan PPDP itu pula, sambung dia, nama-nama ganda temuan Panwaslu KLU itu langsung dicoret. Namun hingga kini, KPU ternyata belum merespons kinerja PPDP atas data dimaksud. Terkait data secara umum, Adi menyimpulkan segera berkoordinasi dengan KPU. Pihaknya pun akan menyodorkan data hasil verifikasi Panwaslu sebagai pertimbangan, sehingga tidak muncul nama yang diduga ganda atau fiktif.

“Secara lisan sudah kami sampaikan ke KPU apa temuan kami, nanti setelah hasil verifikasi faktual kami lengkap di lima kecamatan akan kami sampaikan data lengkapnya ke KPU,” demikian Adi Purmanto. (ari)

DIAMANKAN - Kasat Satreskoba Polres Lotim, AKP Arjuna W, menunjukkan barang bukti sabu-sabu yang ditangkap dari tangan tersangka seorang IRT berinisal R yang turut dihadirkan saat jumpa pers, Jumat (25/9).

Diduga Pengedar Sabu, IRT Ditangkap Polisi Selong (Suara NTB) Aparat Polres Lombok Timur (Lotim) menangkap seorang ibu rumah tangga (IRT) berinisial R (43), warga Dusun Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim. IRT ini diduga kuat merupakan pelaku pengedar narkoba jenis sabu-sabu bersama dengan suaminya berinisial S yang sampai saat ini menjadi buronan.

Kepala Satuan Reserse Narkoba (Satreskoba) Polres Lotim, AKP. Arjuna W, SIK, mengungkapkan, pihaknya berhasil menangkap pelaku bersama barang bukti sebesar 7,65 gram narkoba jenis sabu-sabu. Selain itu, pihaknya juga mengamankan barang bukti lainnya, seperti uang tunai sebesar Rp 750 ribu, 2 timbangan digital, bong besar yang digunakan untuk menghisap sabu, tas warna hitam, kotak warna hitam.

Arjuna menjelaskan, R ditangkap sekitar pukul 23.00 Wita Rabu (23/9) lalu. Aparat Satresko-

ba bersama tim elite Sabara di bawah komando Bripka Rico melakukan penggeledahan di rumah tersangka yang diketahui merupakan buruan polisi.

Sasaran utama pelaku berinisial S berhasil melarikan diri. Sedangkan sang istri, R mencoba mengelabui petugas dengan berusaha menyembunyikan barang bukti yang disimpan sebelumnya di lemari. Barang bukti hendak dibuang jauh, namun berhasil dibaca aparat dan langsung menciduknya dan digelandang ke Mapolres Lotim.

Menurutnya, barang haram ditemukan aparat ditaruh pelaku di dalam kotak hitam. Sedangkan bukti lainnya terbongkar seteah petugas melakukan penggeledahan tas. Penangkapan kali ini terbilang terbesar selama tahun 2015 ini.

Pengakuan dari tersangka sudah 5 bulan lamanya menggeluti bisnis penyalahgunaan narkoba itu.

Dibekuknya sang IRT ini, karena diy-

akini turut terlibat dalam permainan bisnis penyalahgunaan narkoba itu. “Dia berusaha menyembunyikan berarti dia tahu perbuatan suaminya,” ucap Arjuna.

S diketahui juga merupakan residivis pelaku curanmor. Polisi tegaskan tetap memburu suami R yang punya dua anak ini. Terungkapnya kasus IRT, warga Dusun Sepit ini menunjukkan jaringan peredaran narkoba sudah makin menjamur.

Jaringan sudah sampai ke daerahdaerah terpencil. Lotim menjadi daerah yang sangat diwaspadai sebagai sasaran para pebisnis barang yang dilarang keras peredarannya itu. Pasalnya, ancamannya dapat merusak generasi penerus bangsa.

Ditambahkan, tersangka R dijerat pasal 114 subsider pasal 127 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Ancaman hukuman minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun kurungan. (rus)

Perayaan HUT Loteng

Slank dan Cita Citata Siap Menghibur Warga Praya (Suara NTB) Rencana panitia perayaan HUT Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menghadirkan grup band Noah, dipastikan batal. Namun grup band lainya, yakni Slank dipastikan tampil pada puncak perayaan HUT Loteng tanggal 15 Oktober mendatang.

Menurut Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng Drs.L. Herdan, MSi, kepada Suara NTB, Jumat (25/9), menjelaskan, jika dari hasil konfirmasi dengan pihak manaje-

men artis, hanya Slank yang siap hadir. ‘’Kalau grup band Noah, tidak jadi hadir,” jelasnya.

Menurutnya, Slank, tidak akan sendiri. Masih ada beberapa penyanyi terkenal lainnya yang juga hadir.

Salah satunya penyanyi dangdut yang sedang naik daun, yakni Cita Citata.

Kehadiran grup band dan penyanyi terkenal tidak murni dari panitia perayaan HUT Loteng. Tetapi merupakan kerjasama dengan sejumlah pihak dan sponsor pendukung.

“Jadi artis ini didatangkan atas kerjasama dengan Pemkab Loteng pihak sponsor kegiatan. Bukan murni atas inisiatif dan biaya dari pemerintah daerah,” terangnya.

Kehadiran Slank dan Cita Citata, ujarnya, murni untuk menghibur masyarakat dan tidak ada muatan politik. “Perayaan HUT Loteng ini ada pestanya masyarakat Loteng.

Jadi semua kegiatan digelar murni untuk menghibur masyarakat,” klaimnya. (kir)

Kemenag Pastikan Jemaah Haji Asal Lobar Selamat na mengalami kelelahan.

Dalam hal ini, Muslim meminta keluarga jemaah haji di daerah tidak khawatir, karena jemaah haji asal Lobar dalam kondisi baik. ‘’Mereka baik-baik saja,’’ ujarnya, Jumat (25/9).

Sementara salah satu anggota keluarga jemaah haji di Lobar Juni merasa khawatir dengan kondisi orang tuanya yang sedang melaksanakan ibadah haji. Begitu menge-

Selong (Suara NTB) – Kasus Human Immunodeficiency Virus (HIV)- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) semakin memprihatinkan.

Setiap tahunnya jumlah masyarakat Lotim yang terkena kasus penyakit HIV/ AIDS terus meningkat. Dalam kasus itu didominasi mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diikuti wiraswasta yang sering keluar masuk suatu daerah maupun negara serta ibu rumah tangga yang suaminya pernah menjadi TKI dan sejumlah penyebab lainnya.

Kepada Suara NTB, Jumat (25/9), Kepala Seksi (Kasi) Pengamatan Penyakit dan Penanggulangan Bencana (P2PB) pada Dinas Kesehatan Lotim, H. Supardi, SKM, menjelaskan, berdasarkan data bulan Juni 2003, pengidap HIV/ AIDS, sebanyak 46 persen di antaranya sudah meninggal dan 54 masih bertahan hidup. “Yang masih bertahan hidup ini adalah masyarakat yang rutin melakukan pengobatan,” jelasnya..

Menurutnya, perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang mengalami HIV/AIDS itu di antaranya, untuk lakilaki HIV sebanyak 60 dan AIDS 69 orang. Sementara untuk perempuan, HIV sebanyak 29 dan AIDS-nya 39. Selain itu, penemuan terhadap masyarakat yang mengalami HIV/AIDS ini ketika yang bersangkutan sudah terjangkit HIV. Hal itu disebabkan minimnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan penyakit yang dideritanya itu kepada Dikes Lotim maupun instansi-instansi terkait lainnya. “Terkait dengan penyakit yang sudah mematikan ini, kita di Lotim banyak menemukan ketika masyarakat itu sudah mengalami HIV,” keluhnya.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi kasus tersebut, pihak dari Dikes Lotim tetap menjalin koordinasi dengan Komisi Perlindungan AIDS (KPA), sehingga penemuan dini serta peningkatan penemuan terhadap masyarakat yang mengalami penyakit HIV/AIDS dapat terlaksana dengan baik. Bahkan, ia mengajak kepada semua elemen masyarakat terus berperan aktif mencegah dan mewaspadai serta mengetahui lebih mendalam tentang virus HIV/AIDS itu. (yon)

H. Supardi (Suara NTB/yon)

Insiden Mina

Giri Menang (Suara NTB) Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat (Lobar), Drs. H. Muslim, menegaskan, kondisi 310 jamaah haji asal Lobar dalam kondisi selamat. Jemaah haji asal Lobar tidak ada masuk dalam jemaah haji yang meninggal saat melempar jumrah di Mina Arab Saudi.

Meski demikian, ujarnya, ada beberapa jemaah haji asal Lobar yang dirawat, kare-

ran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN). ‘’Disebutkan kata pendapatan lebih dulu baru kemudian menyebut belanjanya,’’ terangnya.

Kabupaten Lotim memiliki sejumlah BUMD, antara lain Perusahaan Daerah Air Mineral (PDAM), Perusahaan Daerah Agro Selaparang yang bergerak di bidang agro industri, PT Selaparang Finansial yang bergerak di bidang finansial. Terbaru PT Selaparang Energi yang bergerak di bidang sumber daya energi. (rus)

tahui ada insiden Mina yang menimbulkan banyak korban jiwa, Juni langsung mengontak orang tuanya, karena khawatir menjadi korban.

Setelah mengetahui, bapaknya dalam kondisi baik, dirinya tenang. Dari keterangan bapaknya, insiden itu terjadi di lantai dasar, sedangkan bapaknya melontar jumrah di lantai 3. “Kalau jamaah dari Lombok tidak ada yang terkena insiden

itu,” terangnya mengutip keterangan bapaknya.

Diketahui, jumlah jamaah haji asal Lobar yang berangkat tahun ini sebanyak 310 orang dari kuota 345.

Beberapa di antaranya tidak bisa berangkat, karena belum melunasi BPIH. Untuk itu, jemaah haji asal Lobar digabung dengan Kota Mataram dan Kabupaten Dompu untuk mencukupi kuota. (her)

H. Muslim

Polisi Ringkus Pencuri Alat Elektronik Selong (Suara NTB) Aparat Polsek Sambelia Lombok Timur (Lotim) meringkus tersangka Mahnur alias Bapak Mul (40) warga Dusun Puluh Desa Labuhan Pandan Kecamatan Sambelia. Mahnur langsung digelandang ke Mapolsek Sambelia bersama barang bukti alat-alat elektronik yang dicurinya.

Kapolsek Sambelia, Iptu Ahyar Assakofi saat dikonfirmasi Jumat (25/9) membenarkan kejadian tersebut. Pelaku diketahui kesehariannya adalah seorang nelayan. Ia diketahui sebagai pelaku pencurian setelah aparat kepolisian melihat sejumlah barang bukti di rumahnya.

Kronologis kejadian, yakni pada hari Selasa (22/9) sekitar pukul 18.00 Wita, aparat kepolisian mendapatkan informasi dari Kepala Desa Labu Pandan, Sahnan, jika di rumah pelaku Mahnur sedang berlangsung pesta minuman keras.

Mengetahui informasi itu, aparat Polsek Sambelia pun langsung terjun ke lokasi didampingi Kades Labu Pandan.

Ditemukan di tempat kejadian perkara, pelaku ini tengah menenggak miras bersama menantunya.

Saat proses pemeriksaan itu, aparat Polisi ini menemukan 1 unit TV LCD 32 inch merk Polytron berwarna hitam, 1 buah digital receiver merk Enco, 1 buah amplifier merk Manggo, 2 unit salon merk Polytron warna hitam.

Saat diinterogasi, pelaku mengakui barang-barang tersebut merupakan hasil curiannya. Ia mengaku bersama rekannya. Korban adalah warga Dusun Peteran Desa Labu Pandan Kecamatan Sambelia atas nama Muhammad Supriadi alias Amaq Tora.

Korban kehilangan barang-barangnya Senin lalu, sekitar pukul 03.00 Wita. Kedua pelaku mencongkel jendela rumah korban. (rus)

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Seleksi Pejabat Sepi Pendaftar

Pemkab Lobar Berencana Turunkan Spesifikasi Persyaratan Giri Menang (Suara NTB) Sekretariat penerimaan pendaftaran pejabat yang ikut seleksi pengisian empat jabatan eselon II yang lowong di Lombok Barat (Lobar) masih sepi.

Sampai saat ini, baru dua pejabat yang mendaftarkan diri ikut tes. Minimnya pejabat yang mendaftar menyebabkan Pemkab Lobar berencana menurunkan spesifikasi persyaratan, terutama golongan pejabat yang boleh mendaftar.

Pasalnya, persyaratan golongan ini dinilai terlalu berat bagi kalangan pejabat khususnya yang masih eselon III. Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, Jumat (25/9) menyampaikan, jika tidak ada yang mendaftar, maka masa pendaftaran tidak akan diperpanjang yang habis tanggal 5 Oktober mendatang. “Berapapun yang mendaftar masa pendaftaran tidak akan diper-

panjang, tetap ditutop tanggal 5 Oktober,” tegasnya.

Dijelaskan, masa pendaftaran dibuka sejak 14 September hingga 5 Oktober. Berapapun pejabat pada kurun waktu itu, pansel akan tetap mengumumkan. Jika paling fatal tidak ada yang

mendaftar, maka tentunya akan dirumuskan langkah selanjutnya.

Dari jadwal yang ada pergeseran pada tahapan tes wawancara, seharusnya dilaksanakan tanggal 7-9 Oktober, namun karena tabrakan dengan provinsi, maka diundur ke

tanggal 12 Oktober. “Tapi pendaftaran tidak dierpanjang, tetap sampai tanggal 5 Oktober,” imbuhnya.

Menurutnya untuk bisa diseleksi, pejabat minimal 4 orang yang mendaftar, sehingga pada empat jabatan lowong itu, total pejabat yang mendaftar 16 orang. Jika para pejabat tidak memenuhi syarat,maka para pejabat tidak akan dites. ‘’Penempatan pejabat untuk mengisi empat jabatan tersebut tidak boleh dilakukan dengan cara penunjukan langsung.

Namun tetap melalui proses pansel,’’ tegasnya.

Langkah yang bisa dilakukan, yakni menurunkan spesi-

fikasi teknis khususnya dari sisi golongan pejabat. Sesuai persyaratan pejabat yang boleh ikut tes adalah yang sudah golongan 4 B. Golongan ini akan diturunkan dari 4 B ke 4 A. Ia menyebut, jumlah pejabat yang menenuhi syarat dari sisi golongan hanya 91 pejabat.

“Jadi kemungkinan menurunkan spesifikasi syarat dari sisi golongannya,” ujarnya.

Ia menampik jika persyaratan itu sengaja dberatkan untuk menjegal para pejabat khususnya yang asli Lobar.

Menurutnya, jka tidak memenuhi syarat, maka aturan yang akan menjegal. Pemda katanya hanya menjalankan

regulasi sesuai yang ditentukan pemerintah. Karena dalam hal pengisian pejabat tidak lagi langsung diisi, namun berlakunya UU ASN mengharuskan melalui pansel.

Sementara salah seorang pejabat eselon III di lingkup Pemkab Lobar mengaku persyaratan yang dicantumkan pada seleksi pejabat eselon II sangat berat. Ia tidak memenuhi syarat itu, sehingga diminta diturunkan syaratnya. Ia mempertanyakan penjenjangan karier di Pemda Lobar, pasalnya ia sendiri menduduki jabatan eselon III tujuh tahun lamanya dengan golongan IV A. Seharusnya

(Suara NTB/dok)

H. M. Taufiq sesuai ketentuan, secara berjenjang golongannya bisa naik ke IVB. (her)

Direspons Kemendagri PELAKSANA Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, berhasil melobi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjadikan Lobar sebagai salah satu lokasi pembangunan Sekolah Tinggi Pemadam Kebakaran. ‘’Lobi ini disampaikan langsung oleh PT Bupati kepada Dirjen Bina Admin(Suara NTB/her) istrasi Kewilayahan KemenSutiadi terian Dalam Negeri. Sehingga direspons oleh Dirjen Otda dengan menurunkan tim ke Lobar untuk mengecek lokasi pembangunan sekolah tinggi tersebut,’’ ungkap Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar, Sutiadi, Jumat (25/9).

Menurutnya, salah satu faktor dipilihnya Lobar sebagai lokasi pembangunan Sekolah Tinggi Pemadam Kebakaran, karena tinginya intensitas kebakaran di daerah ini. Dari catatan pihak Damkar Lobar, sebanyak tiga kali kebakaran di setiap bulannya. ‘’Karena itu, pihak pusat merespons dengan berencana membangun sekolah tinggi damkar tersebut,’’ ujarnya.

Atas rencana ini, ungkapnya, menyalakan optimisme dengan kinerja damkar. Sebab, petugas damkar selama ini merupakan PNS yang ditempatkan dan dilatih menjadi petugas pemadam. Selain Lobar, harus bersaing dengan dua daerah lainnya di Indonesia, yakni Provinsi Kepulauan Riau dan salah satu provinsi di Sulawesi. ‘’Namun menurut tim Kemendagri Lobar, paling berpeluang,’’ klaimnya.

Dalam pembangunan sekolah tinggi ini, lanjutnya, Pemda Lobar, diminta untuk menyiapkan lahan. Pemkab Lobar, ujarnya, sudah menyiapkan tiga lokasi lahan yang telah dicek tim Kemendagri yakni di wilayah Lingsar, Labuapi dan Gapuk.

Namun, dua daerah berpeluang, yakni Lingsar dan Gapuk.

Sementara Gapuk kemungkinan besar tidak bisa, karena lokasinya rawan banjir. (her)

Panen Tembakau

Bahan Bakar Alternatif Langka Praya (Suara NTB) Persoalan yang mendera para petani tembakau di Pulau Lombok, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tak kunjung selesai. Memasuki musim panen tembakau tahun ini, petani tembakau harus dihadapkan pada persoalan kelangkaan bahan bakar alternatif untuk keperluan omprongan tembakau. Akibatnya, tidak jarang petani tembakau beralih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif pengganti.

Sekretaris Himpunan Petani Tembakau Lombok (HIPTAL) NTB, Samsul Hakim, Jumat (25/9), mengungkapkan, dua jenis bahan bakar alternatif yang banyak digunakan petani tembakau untuk keperluan omprongan tembakau, yakni cangkang kemiri serta sawit, mulai sulit diperoleh.

Lantaran stoknya yang mulai langka.

Padahal dua jenis bahan bakar alternatif itulah yang menjadi bahar bakar andalan petani tembakau untuk keperluan omprongan tembakau. Lantaran langka, petani pun akhirnya mencari bahar bakar alternatif lainnya untuk keperluan omprongan. Salah satu yang banyak digunakan adalah kayu bakar.

“Dari pada daun tembakau tidak bisa diomprong, akhirnya petani memilih menggunakan bahan bakar kayu,” ujarnya.

Menurutnya, petani tembakau tidak bisa disalahkan, karena bahan bakar alternatif yang dalam beberapa tahun terakhir menjadi andalan untuk keperluan omprongan tembakau sudah mulai langka dan sulit diperoleh.

Kalau pun ada, lanjutnya, harganya pun sudah naik tinggi.

Dimana kalau pada kondisi normal, satu kilogram cangkang kemiri dan sawit bisa diperoleh dengan harga maksimal Rp 1.350. Tapi sekarang dengan kelangkaan yang terjadi, harga cangkang kemiri maupun sawit mencapai Rp 1.700 hingga Rp 2.000 per kg. “Bayangkan dengan kenaikan harga bahan bakar alternatif tersebut, berapa besar biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani tembakau,” tanyanya.

Hal ini, ujarnya, membuat petani tetap merugi, meski kualitas dan kuantitas produksi tembakau tahun ini cukup bagus. Apalagi faktor cuaca yang sangat mendukung. ‘’Tapi akan sama saja hasilnya, karena bahan bahar untuk melakukan omprongan langka dan mahal,’’ keluhnya.

Di satu sisi, pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun Pemkab Loteng terkesan tanpa ada upaya, sehingga petani tembakau harus berusaha mencari bahan bakar untuk kebutuhan omprongan tembakau tanpa ada bantuan dari pemerintah daerah.

Padahal kalau dilihat sumbangsih petani tembakau bagi daerah, begitu besar. Lihat saja berapa miliar Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang masuk ke NTB tahun ini. “Tahun ini saja ada sekitar Rp 150 miliar DBHCHT yang masuk ke NTB. Sementara petani tembakau justru dibiarkan tanpa ada bantuan. Lalu kemana dana tersebut?,” tanyanya.

Andaikan sebagian DBHCHT dialokasikan untuk penyediaan bahan bakar alternatif omprongan tembakau, mungkin petani tembakau tidak akan mengalami kesulitan seperti sekarang ini. Justru dana tersebut dialokasikan terindikasi banyak yang diperuntukan bagi hal-hal yang tidak jelas dan tidak menyentuh kepada kepada kebutuhan petani tembakau. Seperti yang dihajatkan oleh pemerintah pusat ketika mengalokasikan DBHCHT dulu. (kir)

(Suara NTB/bul)

JALUR - Inilah jalur BIL II yang sedang dalam proses pengerjaan. Pemkab Lobar berencana membangun 140 PJU di jalur ini dengan perkiraan dana lebih dari Rp 5 miliar.

Bangun 140 PJU di Jalur BIL II

Lobar Butuh Dana Rp 5 Miliar Giri Menang (Suara NTB) – Tahun 2016 mendatang Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan (TKPK) berencana membangun 140 titik Penerangan Jalan Umum (PJU) di jalur Bandara Internasional Lombok (BIL) II. Untuk membangun 140 titik PJU ini, Dinas TKPK memerlukan dana segar Rp 5 miliar lebih.

Kepala Dinas TKPK Lobar, H. L. Winengan, SP, menjelaskan, pemasangan PJU

disesuaikan dengan penyelesaian proyek jalan BIL II dari Patung Sapi sampai ke Mataram. Setelah proyek jalan itu rampung, barulah pihaknya memulai pengerjaan proyek PJU itu.

Pihaknya sudah melakukan pengkajian terkait penataan BIL II. Dari hitungannya, kebutuhan PJU di jalur itu sebanyak 140 titik. Menurut rencana, model PJU dan taman di jalur itu akan dibangun kembar dengan BIL I. “Jadi akan dibuat kembar dengan

BIL I,” terangnya.

Terkait tunggakan PJU, lanjutnya, hingga bulan September masih terdapat tunggakan yang belum dibayar sekitar Rp 8,7 miliar. Tunggakan ini disebabkan, pemda menganggarkan untuk pembayaran tagihan sampai bulan April, sedangkan sisanya untuk bulan Mei-September belum dianggarkan. Rencananya, untuk pembayaran tunggakan itu akan dianggarkan pada APBDP sebesar Rp 5,4 miliar. Sisanya akan dilunasi

Lobar Tak Dapat Jatah Program RTLH dari Provinsi Giri Menang (Suara NTB) – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat (Lobar), Ramadan Haryanto menyebut, tahun ini Lobar belum memiliki kepastian memperoleh program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Pemprov NTB. Alasannya, sampai saat ini provinsi belum mengalokasikan programnya ke Lobar.

“Kayaknya tidak ada dari provinsi program RLTH untuk Lobar,” ungkapnya pada Suara NTB belum lama ini.

Pihaknya mempertanyakan alasan Lobar tak diberikan program RLTH. Padahal, jika dilihat dari jumlah rumah tidak layak huni di lobar sangat banyak, ada sekitar 21 ribu rumah

(Suara NTB/dok)

Ramadan Hariyanto kumuh. Tingginya rumah kumuh ini, jika dibandingkan ratio penanganan masih perlu diitingkatkan. Jika per tahun saja ditangani 1.000 unit – 2.000 unit, maka butuh waktu 10-20

tahun untuk menangani RTLH di Lobar, sehingga perlu intevensi dari provinsi yang lebih besar.

Diakuinya, sejak tahun 20122014 proyek RLTH yang diperoleh Lobar sebanyak 3.489 unit.

Di mana, tahun 2012 sebanyak 1.619 unit. Dari ribuan TLTH ini masing-masing bantuan dari APBN 1.159 unit, APBD Provinsi sebanyak 395 unit dan APBD kabupaten 65 unit. Tahun 2013 925 unit, dengan rincian pembiayaan dari APBN 425 unit, APBD Provinsi 425 dan APBD Kabupaten 75 unit. ‘’Sedangkan pada tahun 2014 sebanyak 945 unit. Tahun bersangkutan, pihak provinsi tidak memberikan bantuan RLTH. Bantuan hanya berasal dari APBN 870 unit dan APBD kabupaten sendiri 75 unit,’’terangnya. (her)

Lahan Bermasalah di Kawasan Mandalika Segera Diselesaikan Praya (Suara NTB) Lahan bermasalah yang ada di dalam kawasan Mandalika Resort Pujut Lombok Tengah (Loteng) bakal segera diselesaikan. Dengan begitu, persoalan lahan di dalam kawasan tersebut bisa segera tuntas.

Demikian disampaikan Bupati Loteng, H.M. Suhaili FT, SH, saat dihubungi Suara NTB, Jumat (25/9). Saat ini, jelasnya, masih ada sekitar 135 hektar lahan di kawasan Mandalika yang belum selesai, karena masih dalam sengketa antara masyarakat pemilik lahan dengan pihak Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) selaku pengelola kawasan.

“Persoalan inilah yang diselesaikan oleh pemerintah provinsi bersama dengan Pemkab Loteng dan pihak terkait lain-

nya,” terangnya.

Untuk itu, ujarnya, Senin depan Pemprov NTB akan menggelar pertemuan dengan semua pihak terkait dalam persoalan lahan dalam menentukan penyelesaiannya persoalan lahan. “Dengan finalisasi ini diharapkan persoalan lahan tidak jadi masalah lagi,” ujarnya.

Jika masalah lahan sudah selesai, ujarnya, pihak ITDC tidak bisa lagi menjadikan persoalan lahan sebagai alasan menunda-nunda pengembangan kawasan Mandalika. Mengingat selama ini, persoalan lahan yang belum tuntas sering dijadikan tameng bagi pihak ITDC menunda pengembangan kawasan Mandalika.

Padahal luas lahan yang sudah clear and clean jauh lebih banyak ketimbang lahan yang

masih bermasalah, karena masih ada sengketa. “Dengan selesainya persoalan lahan tersebut, kita berharap rencana pengembangan kawasan Mandalika bisa lebih mudah dan cepat,” ujar calon petahana ini.

Disinggung rencana pengalokasian anggaran Rp 1,8 triliun oleh pemerintah pusat, Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini, menegaskan tetap akan terus diupayakan. Semua kemampuan akan dikerahkan, agar anggaran bisa terealisasi. Karena anggaran itu sendiri sudah dijanjikan oleh presiden saat berkunjung ke Loteng beberapa waktu lalu.

Selain itu, ujarnya, pemerintah provinsi maupun anggota DPR asal NTB, termasuk anggota DPD sudah berkomitmen mengawal anggaran yang dijanjikan pemerintah pusat. (kir)

tahun depan.

Dijelaskan, tunggakan tagihan PJU itu belum terbayar lantaran anggaran yang dialokasikan pada APBD 2014 hanya cukup untuk membayar sampai bulan April. Sedangkan dari Mei-September belum dianggarkan, sehingga pihaknya mengusulkan dianggarkan pada APBDP. Selain disusahkan dengan tunggakan sampai September, pihaknya juga memikirkan pembayaran tagihan PJU sampai Oktober-Desem-

ber. Ia pun mengusulkan tambahan pada APBDP sebanyak Rp 5,4 miliar. “Jika tidak dianggarkan maka akan dibayar pada APBD murni tahun depan,” ujarnya.

Diakuinya, tagihan PJU ini bisa ditekan dari Rp 1,9 miliar per bulan menjadi Rp 1,7 miliar. Bahkan pada bukan November mendatang, pihaknya menargetkan hanya membayar Rp 1,4 miliar. “Tahun 2016 kami targetkan hanya membayar PJU Rp 1 miliar per bulan,” umbarnya. (her)

Protes Raperda ITPMB

Pengusaha Hiburan Khawatir Timbulkan Gejolak di Bawah Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan pengusaha hiburan menilai retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) yang sedang digodok di DPRD Lombok Barat (Lobar) dinilai sangat memberatkan pengusaha hiburan. Pasalnya, retribusi yang dipatok untuk ITPMB terlalu besar, sehingga memberatkan para pengusaha kafé dan hiburan. ‘’Penetapan retribusi ini dinilai sepihak karena belum melibatkan pihak pengusaha.

Dikhawatirkan, jika pemerintah memberlakukan aturan ini tanpa pelibatan kalangan pengusaha akan menimbulkan gejolak di bawah. Karena dengan mahalnya biaya reteribusi izin ini, akan banyak pengusaha yang tak mengantongi izin, namun berjualan miras,’’ ungkap Sekretaris Asosiasi Pengusaha Hiburan (APH) Senggigi, Zahar Mahmud, pada wartawan, Jumat (25/9).

Seharusnya dalam pembahasan berkaitan dengan retribusi dilibatkan pihak pengusaha, karena pengusaha sebagai pelaksana di bawah. Pengusaha memiliki konsumen, jika itu terganggu, maka tentunya akan berdampak ke daerah.

Kondisi hiburan saat ini jelas pengelola Kristal Café ini sangat susah, sehingga jika dari sisi retribusi terlalu besar nilainya, pengusaha tidak mampu membayarnya.

Di sisi lain akan menimbulkan persoalan lain, karena beratnya retribusi izin kemu-

ngkinan akan banyak pengusaha yang tak memiliki izin, namun membuka tempat minuman atau berusaha menjual minuman.

Jika Pemda menerapkan raperda ini maka harus memperhatikan kondisi yang dialami pengusaha di bawah. Selain itu, pemda jangan hanya menerapkan di pengusaha saja, namun juga di luar hiburan yang banyak menjamur juga harus ditertibkan.

Karena itu, APH meminta agar pemda mengoreksi jumlah retribusi, karena jangan sampai memberatkan pengusaha. Para pengusaha pada intinya akan menjalankan aturan itu, namun jangan terlalu memberatkan.

Sebab di satu sisi, para pengusaha juga akan kesulitan mencari keuntungan untuk menutupi retribusi itu.

Sebelumnya, dalam Raperda Retribusi ITPMB yang disusun pemda terdapat besaran tarif bagi hotel dan hiburan. Khusus hotel, dibagi menjadi tiga, yakni hotel bintang 3 dipatok retribusi Rp 10 juta, hotel bintang 4 Rp 12 juta dan hotel bintang 5 dipatok Rp 15 juta lebih. Sedangkan khusus bar dan klub malam serta diskotik dipatok lebih tinggi mencapai Rp 16 juta. Selain di lokasi ini, di dalam raperda juga disebut restoran juga dikenakan retribusi dengan ketentuan jangka waktu selama tiga tahun. Setelah izin habis, maka wajib diperpanjang. (her)

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Program Rumah Kumuh di Sumbawa Disosialisasikan

(Suara NTB/ind)

USUT TUNTAS - Umar Hasan Alamudy sesaat setelah menjalani pemeriksaan di Mapolres Sumbawa, Jumat (25/9), meminta kepada polisi untuk mengusust tuntas kematian istrinya.

Umar Harapkan Polisi Usut Tuntas Peristiwa Kematian Istrinya Sumbawa Besar (Suara NTB) Suami almarhumah Nurtinah (45), Umar Hasan Alamudy berharap polisi dapat mengusut tuntas kasus penganiayaan yang dilakukan EGA(39), menantunya yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. Ia memastikan penganiayaan tersebut tidak hanya dilakukan EGA, namun ada pelaku lain yang ikut terlibat.

Umar mengaku saat turun dari rumahnya, ia sempat melihat beberapa orang yang dikenalnya berlari setelah kejadian.

“Pelakunya bukan cuma menantu saya (EGA) tapi ada yang lainnya. Saat turun dari rumah, saya sempat lihat mereka lari. Kemudian saya teriak dan mencaci mereka,” imbuhnya.

Kepada wartawan usai diperiksa Polisi, Jumat (25/ 9), Umar menuturkan, saat kejadian ia tengah menonton televisi di atas rumah. Sementara istrinya (korban) berada di rumah makan miliknya yang berada di depan rumah. Mendengar adanya keributan, ia pun bergegas turun melihat apa yang terjadi. Dalam hal ini ia sempat melihat para pelaku (beberapa orang yang dikenalnya) berlari yang diduga kuat melakukan penganiayaan.

“Saya berteriak dan memaki mereka,” ujarnya seraya menyebutkan beberapa nama pelaku dimaksud.

Nama-nama para yang diduga pelaku sudah dibeberkan kepada polisi. Nama yang terlibat selain EGA, juga sempat disebutkan oleh istrinya yang sempat sadar ketika dirawat di rumah sakit. Keterangan tersebut sambung Umar, tidak hanya didengarkannya, namun juga didengarkan oleh dua orang lainnya termasuk iparnya yang pada saat itu ikut menjenguk. Bahkan kedua saksi ini siap memberikan kesaksian. Tak hanya itu, ia juga menyebutkan saksi lain yaitu seorang tukang ojek asal Moyo Hilir yang kerap mangkal di sekitar (TKP) melihat aksi para pelaku. “Selama ini saya sembunyikan, tapi karena Tina (istrinya) sudah meninggal, ini saya beberkan semuanya,” terangnya.

Umar mengaku, banyak yang tidak menyetujui pernikahannya dengan Tina. Sehingga tak jarang mendapat ancaman dan dimusuhi. Ia pun mencoba menenangkan bahwa hal tersebut tidak akan terjadi. Namun apa yang dikhawatirkan istrinya akhirnya terjadi. Tetapi penganiayaan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Kini penganiayaan kembali terjadi yang menyebabkan istrinya meninggal dunia. “Saya harap polisi mengusut tuntas kasus ini dan siap yang terliat dapat ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena perbuatan mereka sangat keji,” tukasnya.

Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Sumbawa kepada Suara NTB menyebutkan, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan rekonstruksi untuk mereka ulang kejadian. Dalam hal ini bertujuan untuk mensingkronkan keterangan saksi dengan yang ada di BAP. Dalam hal ini pihaknya akan menghadirkan pelaku, saksi-saksi, dan alat bukti yang digunakan pada saat kejadian.

Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di KM 3 depan SPBU atas Sumbawa, pada Minggu (13/9) sekitar pukul 02.00 dinihari. Berawal dari cekcok mulut antara EGA (39) dan mertua tirinya, Nurtina (45). Tak terima dengan perkataan Nurtina, EGA pun menganiaya Nurtina dengan memukulnya dengan menggunakan kursi lipat.

Saat ini polisi terus mengusut kasus ini, mengingat ada dugaan keterlibatan orang lain selain EGA. Termasuk salah satunya menghadirkan suami korban, Umar Hasan Alamudy untuk dimintai keterangan sebagai saksi. (ind)

Ekspedisi Bahari Dilanjutkan ke Wilayah Barat Sumbawa

(Suara NTB/arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Setelah dilaksanakan di wilayah timur, ekspedisi bahari dilanjutkan kembali ke wilayah barat Sumbawa. Melihat dan menggali potensi pulau pulau kecil, seperti Pulau Keramat, Bedil dan Tomudung. Sekaligus hasilnya nanti akan diekspos ke Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana disampaikan Kabag Humas Setda Sumbawa, Rachman Ansori, M.E, kepada wartawan, Jumat (25/9), sama seperti ekspedisi bahari jilid I, kali ini juga langsung dipimpin Bupati Sumbawa, bersama SKPD teknis terkait yang digawangi Dinas Kelautan dan Perikanan Sumbawa. Nantinya tim ekspedisi akan mampir di sejumlah pesisir dan dermaga. Mulai dari Pulau Keramat, Pulau Bedil, Pulau Tumodong, Pulau Panjang dan lainnya di sepanjang wilayah barat.

Hasil kajian tim ekpedisi nantinya akan diekspos ke Kementerian Perikanan dan Kelautan. Seperti ekspedisi bahari di wilayah timur, sudah diekspos Bupati sewaktu pertemuan dengan Kementerian di Bali beberapa waktu lalu. Diharapkan pulau-pulau kecil di wilayah barat juga akan masuk destinasi perikanan dan pariwisata. “Seperti tiga pulau kecil berdekatan, Keramat, Bedil dan Tumodong yang memiliki keindahan garis pantai dan pasir putihnya bakal menjadi destinasi pariwisata baru di Sumbawa,” terang Ansori.

Rencananya ekspedisi bahari kedua ini dilaksanakan 23 Oktober mendatang. Selain SKPD terkait, juga melibatkan pemerhati perikanan dan pariwisata. Bahkan kalau memungkinkan dari sisi waktu dan cuaca juga akan dilakukan snorkeling di sekitar Pulau Bedil. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun 2015 ini, selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang anggarannya bersumber dari APBN, juga ada program rumah kumuh perdesaan sebanyak 830 unit yang tersebar di 24 kecamatan dari APBD Kabupaten Sumbawa.

Kini gencar dilakukan sosialisasi, mengingat pencairan tahap pertama sedang berproses.

Sebagaimana disampaikan Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, tim Kabupaten sedang melakukan sosialisasi di semua desa penerima bantuan sesuai SK penerima yang ditetap-

kan Bupati. Anggarannya kini dalam proses pencairan dan tengah berproses di DPPK. Dari DPPK akan langsung masuk ke rekening kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tinggal KSM yang nantinya melakukan pencaiaran di Bank NTB terdekat.

Sebelum masyarakat melakukan pelaksanaan fisik di lapangan, tim turun melakulan sosialisasi agar tujuan program, item pekerjaan dan proses pencairan dapat diketahui seluruh penerima bantuan. Dalam sosialisasi tersebut juga langsung diserahterimakan buku pedoman pelaksanaan, baik kepada desa maupun kepada Ketua KSM. Sebagai acuan bagi mereka bekerja di lapangan. “Sosialisasi sudah dilakukan pada sebagian

besar kecamatan. Tinggal menyisakan Orong Telu, Ropang dan Lantung,” kata Tarunawan didampingi Kabid TTG dan SDA, Wayan Rusmawaty.

Masyarakat penerima bantuan menerima masing-masing sebesar Rp 5 juta. Dicairkan dalam dua tahap. Pecairan kedua baru bisa dilakukan setelah pekerjaan fisik 50 persen. Dari anggaran Rp 5 juta per rumah tersebut, penerima bantuan menerima Rp 4.850.000. Dipotong Rp 150 ribu untuk biaya pengurusan administrasi yang dikelola pengurus KSM. Administrasi dimaksud untuk biaya proposal, transportasi pencairan, pembukaan rekening kelompok, stempel dan lainnya. Program ini direncanakan berakhir

30 November mendatang.

Sementara untuk program BSPS dari Kementerian PUPR kini sedang berlangsung proses pencairan juga. Dengan alokasi 500 rumah program BSPS kategori Peningkatan Kualitas masing-masing penerima bantuan mendapatkan Rp 10 juta dari APBN. Ada pula program Pembangunan Baru (PB) untuk 174 rumah yang lokasinya sama dengan BSPS PK di empat desa di kecematan Alas. Dengan biaya per rumah Rp 30 juta, yang kini masih dalam tahapan survei.

“Kita dipercaya pusat, karena pekerjaan kita bagus,” tandas Tarunawan. (arn/*) Tarunawan (Suara NTB/arn)

Karyawan Diharap Tenang

Izin Ekspor Konsentrat Newmont Belum Turun Taliwang (Suara NTB) Hingga kini izin ekspor konsentrat PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang berakhir pada 19 September lalu belum kunjung diperpanjang oleh pemerintah pusat. Khawatir kondisi tersebut akan menimbulkan keguncangan di internal perusahaan, khususnya karyawan, pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengimbau karyawan agar tetap tenang.

“Harapan kami seluruh karyawan Newmont termasuk karyawan perusahaan Subkont (sub kontraktor, red) untuk tetap tenang dan bekerja seperti biasa,” kata Kepala Disosnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, MPd kepada media ini, Jumat (25/9).

Menurut dia, penting bagi seluruh karyawan tetap tenang sehingga dapat menjalankan aktivitas kerjanya secara baik.

Ia pun percaya, manajemen PT NNT saat ini pastinya tengah berupaya agar izin pengiriman hasil tambangnya itu dapat diperpanjang lagi oleh pemerintah pusat. “Persoalan ini memang di level atas, tapi imbasnya sampai ke bawah.

Tapi kalau saja karyawan

tidak tenang pastinya akan mempengaruhi proses di atas,” timpalnya.

Diakuinya sejauh ini belum ada keluhan dari karyawan perusahaan tambang yang mengelola Blok Batu Hijau itu.

Baik secara personel maupun organisasi, karyawan belum satu pun datang mengadukan kondisi mereka ke pemerintah karena dampak habisnya waktu izin ekspor (SPE) PT NNT itu. Namun demikian kata Hamid, selaku pemerintah pihaknya merasa perlu mengimbau kepada seluruh karyawan untuk tetap tenang sambil menunggu proses lobi perusahaan untuk memperoleh perpanjangan izin dari pusat.

“Sekarang memang belum

keluhan karena proses produksinya masih berjalan. Biasanya mulai ada keluhan kalau gudang penampung konsentrat Newmont penuh yang artinya harus berhenti mereka produksi.

Nah sebelum itu terjadi kita antisipasi lebih dulu,” ujar Hamid.

Pemda KSB percaya jika PT NNT akan saat ini tengah berupaya keras untuk memperoleh perpanjangan izin ekspornya tersebut demi keberlanjutan kegiatan pertambangannya di Batu Hijau. “Dalam kondisi seperti ini tugas karyawan yang terbaik adalah dengan cara bekerja sebaikbaiknya,” pintanya.

Sementara itu ketua Pengurus Unit Kegiatan (PUK) Serikat Pekerja Tambang (SPAT) Samawa,

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Abdul Hamid

Yoesrawan Galank

Yoesrawan Galank yang dikonfirmasi terpisah mengaku saat ini para karyawan tetap bekerja normal seperti biasanya. “Kami (karyawan, red) di sini tenang-tenang saja sejauh ini,” terangnya.

Terkait kondisi yang dihadapi perusahaan, ia pun mengungkapkan, manajemen ter-

us memberikan informasi kepada para karyawan. Hal ini yang membuat para karyawan tetap tenang dan fokus bekerja. “Terbaru kami dapat memo dari perusahaan yang menyatakan akan segera selesai dalam waktu dekat,” ujarnya singkat. (bug)

Lambat, Pengembalian Kerugian Daerah di KSB

(Suara NTB/ind)

DIHUKUM - Tiga terdakwa penyerobotan lahan, saat menjalani proses sidang di PN Sumbawa, Jumat (25/9).

Serobot Lahan

Tiga Warga Labangka Dihukum Sumbawa Besar (Suara NTB) Tiga warga Kecamatan Labangka dinilai terbukti bersalah melakukan penyerobotan lahan milik PT Samawa Bangkit Sejahtera (SBS) di Blok Mentingal kecamatan Labangka. Mereka masingmasing Sadriyudin alias Jeddup, Menyeng alias Amaq Sastra, dan Ismail alias Bangking, pada persidangan Tindak pidana ringan (Tipiring) yang digelar di Pengadilan Negeri Sumbawa, Jumat (25/ 9), divonis enam bulan kurungan dengan masa percobaan 12 bulan oleh hakim tunggal Aunul Rafiq, SH dan dihadiri Aiptu Sumarlin, Penyidik Polres Sumbawa selaku Kuasa Penuntut Umum.

Fakta yang terungkap di persidangan menyebutkan, sebelumnya penyerobotan tanah bermula ketika tahun 2000 silam. Awalnya 201 warga desa Plampang mengajukan izin pembukaan lahan

kepada Bupati Sumbawa yang saat itu dijabat Drs. H. A. Latief Majid. Setelah survei lokasi, Bupati menyetujui dan membebaskan lahan seluas 402 hektar. Setiap orang mendapat jatah seluas 2 hektar yang tersebar di empat blok yaitu Blok Lepu, Blok Kokar Udang, Blok Borang dan Blok Mentingal. Pada saat itu warga tidak langsung menggarap lahan melainkan hanya dibersihkan. Izin Bupati ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) oleh Kades setempat, Ikhsan, SH pada tahun 2009.

Empat tahun berlalu, tepatnya tahun 2013 investor datang dan berniat menggarap lahan tersebut. Dalam hal ini PT Samawa Bangkit Sejahtera (SBS). PT tersebut menggelar pertemuan dengan warga, sehingga muncul kesepakatan untuk PT SBS menggarap lahan itu dengan memberikan ganti Rp 30 juta

per orang. PT SBS juga memberikan uang lelah kepada orang yang merintis lahan yang akan digarap.

Setelah itu PT SBS mengajukan izin ke Bupati Sumbawa untuk penanaman sisal pada empat blok. Bupatipun menerbitkan izin pada tahun 2013. Tetapi saat memasuki Blok Mentingal, tiga orang terdakwa (tidak termasuk dalam 201 warga itu) menguasai lahan setempat yang luasnya mencapai 300 hektar. Dalam hal ini PT SBS berupaya menyelesaikannya secara kekeluargaan, namun tak ada hasil. Sehingga penyerobotan ini dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses hukum.

Perbuatan para terdakwa terbukti setelah adanya putusan hakim Pengadilan Negeri Sumbawa. Nampaknya dua dari tiga terdakwa juga masih menjalanai proses hukum.

Lantaran sebelumnya melakukan pengancaman terhadap pihak PT SBS. (ind)

Taliwang (Suara NTB) Proses Pengembalian kerugian daerah yang disebabkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) nampaknya belum maksimal. Sebelumnya Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP TP-TGR) secara tegas meminta agar seluruh SKPD yang tercatat dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera melakukan pengembalian atas kerugian daerah yang ditimbulkannya, tetapi faktanya masih banyak yang belum merealisasikannya.

“Sekarang BPK sedang turun melakukan pemeriksaan. Saya tanya apa masih ada temuan? Katanya masih banyak dan termasuk yang sebelum-sebelumnya,” kata sekretaris MP TP-TGR, H. Ady Mauluddin, M.Si kepada media ini.

Terhadap proses pengembalian kerugian negara oleh masing-masing SKPD itu, Ady mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mewanti-wanti. Bahkan agar SKPD memiliki beban untuk segera menyelesaikannya, dalam berbagai forum pertemuan tim MP TPTGR selalu mengingatkannya. “Ini kita lakukan sekaligus untuk mengingatkan agar SKPD lainnya tidak melakukan hal yang sama ke depannya,” timpalnya.

Bahkan lanjut Ady, saat berakhirnya masa jabatan bupati, tim kepada penjabat bupati yang baru telah menyampaikannya.

Harapannya agar bupati yang baru bisa melakukan

percepatan pengembalian kerugian negara yang disebabkan oleh masing-masing SKPD itu. “Terakhir kami sampaikan semua ke bupati yang baru (penjabat, red). Kami laporkan bahwa ada sejumlah SKPD yang memiliki kewajiban pengembalian kerugian daerah,” tukasnya.

Pemerintah KSB memang harus mengejar penuntasan pengembalian kerugian daerah oleh sejumlah SKPD itu. Sebab jika tidak, upaya untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan keuangan tahun 2014 oleh BPK akan menjadi misi mustahil bagi pemerintah KSB pada tahun ini.

Terlebih hutangan SKPD yang harus dituntaskan itu sebelumnya sudah masuk dalam catatan hasil pemeriksaan BPK. Dan karenanya tidak ada pilihan bagi Pemda KSB untuk menuntaskannya pada tahun ini juga. “Persyaratan untuk mendapat WTP setiap tahun demikian ketat. Bahkan untuk tahun ini, selisih seribu rupiah saja dalam temuan BPK, maka predikat WTP tidak akan kita dapatkan lagi,” imbuh Ady. Untuk diketahui, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tahun 2014 tercatat sebanyak sebelas SKPD yang diharuskan melakukan pengembalian kerugian daerah. Jumlah kerugian yang disebabkan masing-masing SKPD pun bervariasi mulai yang nilainya kecil hitungan jutaan rupiah hingga miliaran pun ada. (bug)

Tiga Kecamatan di Sumbawa Dapat Program PIE Sumbawa Besar (Suara NTB) Tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan program Pembangunan Infrastruktur Ekonomi (PIE) untuk tiga kecamatan. Yakni kecamatan Batulante, Kecamatan Orong Telu dan Kecamatan Ropang.

Khusus di Batulante, PIE bakal dipusatkan di desa Baturotok.

Sebagaimana disampaikan Kepala BPMPD Sumbawa, Tarunawan, S.Sos, PIE merupakan program pengganti dari PNPM Mandiri Pedesaan (MP).

Yang baru dilakukan mulai tahun ini, sehingga masih mencari bentuk. Kini program dimaksud sedang dalam tahap perencanaan. Pelaksanaannya nanti oleh UPK di tiga kecamatan. Berupa kegiatan fisik in-

frastruktur pendukung ekonomi masyarakat. Seperti pembangunan jalan desa, pasar tani, tempat pengolahan hasil dan lainnya. “Pokoknya semua yang berkaitan dengan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat,’’ jelasnya.

Khusus di kecamatan Batulante, bakal dipusatkan di desa Baturotok. Sesuai persyaratan khusus, bagi desa

yang jumlah penduduk miskinnya di atas 500 jiwa, maka program ini bisa ditempatkan hanya di satu desa. Mengingat Baturotok jumlah penduduk miskinnya di atas 500 jiwa, untuk itulah program ini dipusatkan di desa dimaksud.

Tidak harus menyebar ke desa lainnya. Nantinya anggaran sekitar Rp 2 miliar per kecamatan dari program ini bisa

membiayai seluruh kegiatan fisik pendukung ekonomi masyarakat. Salah satunya jalan desa dan lantai jemur kopi. Baturotok juga merupakan salah satu daerah penghasil kopi di Sumbawa. Sedangkan untuk dua kecamatan lain, Orong Telu dan Ropang, program ini akan menyebar pada sejumlah desa. (arn)

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Bupati Lanjutkan PAW Anggota DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin telah melanjutkan proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Dompu dari PBB. Berkas Kurniawan Ahmadi dikirim ke Gubernur bersamaan dengan calon penggantinya.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs. Mustakim Ali kepada Suara NTB, Jumat (25/9) mengungkapkan, proses PAW Kurniawan Ahmadi anggota DPRD Dompu dari PBB yang mencalonkan diri sebagai wakil Bupati mendampingi H. Mulyadin, SH, MH telah dilanjutkan ke Gubernur. Berkas PAW Kurniawan Ahmadi dikirim bersamaan dengan calon penggantinya, Drs. Wildan Haris. “Berkas PAW-nya sudah kita kirim ke Gubernur,” terangnya.

Dikatakan Mustakim, pihaknya pada prinsipnya hanya melanjutkan apa yang sudah diproses oleh partai asal, Dewan dan KPU. Karena semua tahapan proses itu sudah ada, sehingga pihaknya langsung melanjutkan. “Kita hanya melanjutkan proses, karena dari DPRD dikirim ke Gubernur melalui Bupati, sehingga kita langsung melanjutkan saja,” ungkapnya.

Pergantian antarwaktu Kurniawan Ahmadi ini menindaklanjuti pengunduran dirinya dari anggota DPRD sebagai syarat maju mencalonkan diri menjadi wakil kepala daerah. Namun keputusan pemberhentian ini harus diserahkan kepada KPU paling telat 60 hari setelah penetapannya sebagai calon wakil Bupati Dompu, 24 Agustus 2015 lalu.

Selain Kurniawan Ahmadi, Arifuddin, SH calon wakil Bupati pendamping Drs. H. Bambang M. Yasin juga masih berproses pengunduran dirinya sebagai PNS. Ia merupakan kepala bidang promosi wisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dompu. (ula) Mustakim Ali

(Suara NTB/aan)

PAKAIAN ADAT – Sejumlah perempuan mengenakan pakaian adat Bima dalam acara pengundian nomor urut pasangan calon di Pilkada Kabupaten Bima, belum lama ini. Penggunaan pakaian adat sebagai simbol kekayaan budaya setempat kini tengah digalakkan, termasuk dalam sejumlah kegiatan politik.

Enggan Lepas Lahan, Warga Terancam Diproses di Pengadilan Dompu (Suara NTB) Proses pembangunan lanjutan pasar induk Dompu terancam tertunda karena masih ada warga yang enggan menjual lahannya karena ditawari dengan harga jauh di atas batas ketetapan. Bila warga tetap bertahan dengan harganya, bakal diproses di Pengadilan untuk penetapan harga. Sinyalemen ini membuat warga khawatir dan meminta kepastian akan kembali mendapatkan jatah tempat penjualan setelah pembangunan pasar baru.

(Suara NTB/ula)

Lagi, Kayu Hutan Diamankan Petugas

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Dompu, Drs. Mustakim Ali kepada S u a r a NTB, Jumat (25/9) membenarkan

rencana diproses di pengadilan bila warga tetap bertahan dengan harganya untuk penjualan tanah dan bangunan di kompleks pasar Dompu. “Memang, kalau mereka tetap bertahan dengan harganya, kita bisa membawanya ke Pengadilan untuk mendapat penetapan harga penjualan,” ungkapnya.

Namun mereka meminta jaminan direlokasi untuk tempat usahanya dan kepastian mendapat bagian tempat usaha saat pasar rampung dibangun. “Ada yang sudah melunak karena tidak ingin diproses di pengadilan. Tapi mereka meminta jaminan ketika pasar jadi, mereka mendapatkan bagian tempat,” terangnya.

Tapi masih ada juga yang bertahan dengan harganya.

Ketika pemilik lahan tetap bertahan dan pemerintah tidak bisa membeli dengan harga yang ditawarkan pemerintah, maka proses penjualannya akan dilanjutkan di pengadilan. “Karena tidak mungkin karena 1-2 orang, kepentingan umum dikorbankan,” katanya. (ula)

(Suara NTB/dok)

Bima akan Bangun Pemkab Bima Segera Tindaklanjuti Dugaan Perobatan Palsu Tanaman 41 Tower BTS Bima (Suara NTB) Dinas Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Bima memastikan tower atau Base Transceiver Station (BTS) telepon selular (Ponsel) akan dibangun di seluruh titik tanpa sinyal (blankspot area) secara bertahap. Pembangunan 41 BTS sudah diusulkan Bupati Bima sejak Juni 2015 lalu.

Kabid Kominfo Dishubkominfo Kabupaten Bima, Muhammad Irfan, ST., M.Eng, Jumat (25/9) mengatakan, setelah mendapat informasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, pembangunan 41 BTS akan dilaksanakan secara bertahap.

Diakuinya, tim Kominfo pusat sudah melaksanakan survei lokasi pada tiga titik selama tiga pekan. Untuk tahap awal kegiatan itu akan

dilaksanakan hingga akhir September tahun ini. “Pada seluruh titik blankspot itu akan dibangun. Itu sudah disampaikan ke Kementerian Kominfo dan pihak Kementerian merespons positif, itu akan dibangun secara bertahap,” ujarnya Setelah survei rampung, pembangunan fisik ditargetkan mulai dilaksanakan pertengahan Desember mendatang. “Itu info terakhir dari Kementerian. Intinya kita sudah bergerak. Kita bekerja, sejak Juni Bupati Bima mengirimkan proposal untuk dibangunkan pada 41 titik itu,” katanya Irfan berharap dengan adanya pembangunan 41 BTS tersebut, area tanpa jaringan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat bisa dimanfaatkan dengan baik. (uki)

Sapi di Bima Dikembangkan Melalui Inseminasi Buatan Bima (Suara NTB) Untuk mendukung program swasembada daging sapi di NTB, sebanyak 150 sapi di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dikembangkan melalui Inseminasi Buatan (IB) program gerakan serentak (Gertak) Birahi.

Pengembangbiakan dilaksanakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Peternakan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima pada kelompok ternak Karya Abadi Desa Doro O’o.

Kepala UPT Dinas Peternakan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, Ir. Sunarto, Jumat (25/9) mengatakan, IB atau kawin suntik bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ternak di Kabupataen Bima khususnya di Kecamatan Langgudu. “Mudah- mudahan melalui program ini populasi ternak semakin meningkat. Kelompok ternak juga

sangat antusias mengikuti program ini,” ucapnya, Sunarto menyebutkan, sejumlah desa yang menjadi target program IB yaitu kelompok ternak Doro Oo dengan target populasi 110 ekor, Waworada lima ekor, Karumbu 20 ekor, dan Rupe 15 ekor. “Program ini kami gratiskan sehingga alhamdulillah masyarakat cukup antusias,” katanya Selain UPT Dinas Peternakan, sejumlah pihak terlibat dalam melaksanakan program tersebut yaitu pimpinan pusat kesehatan hewan, dokter hewan, para medis dan seorang inseminator. Program pengembangbiakan hewan buatan ini diharapkan menjadi salah satu alternatif guna menambah produktivitas dan meningkatkan populasi sapi di wilayah Langgudu. (uki)

Bima (Suara NTB) Kadis Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Bima, Ir. M. Thayeb mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan dugaan perobatan tanaman bawang yang beredar di kecamatan Monta, kabupaten Bima. ‘’Belum ada laporan.

Tetapi kami segera akan turunkan tim untuk mengecek ke lapangan,’’ katanya kepada Suara NTB, Jumat (25/9).

Dikatakan, laporan atas dugaan perobatan palsu pada tanaman juga pernah dilaporkan warga di kecamatan Sape, Agustus lalu. ‘’Kami pun turun ke sana, namun tidak menemukan bekas botol atau

pun tanaman yang rusak dan tidak bias berkembang karena dugaan perobatan palsu itu,’’ katanya. Dinas Pertanian setempat tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak TNI dalam program swasembada pangan di daerah ini.

Dalam persoalan ancaman gagal panen atas tanaman yang tidak tumbuh, kata Thayeb, kerap terjadi lantaran pemahaman petani masih belum optimal dalam bercocok tanam, khususnya pemupukan. ‘’Seringkali tangki penyemprot tanaman tidak dicuci bersih sebelum memasukkan kembali jenis obat tanaman yang lain,’’ katanya.

Dia memahami hal itu menjadi tugas pihaknya bersama dengan institusi lain untuk terus-menerus memberikan sosialisasi kepada petani.

Tim yang direncanakan turun ke kecamatan Monta, Sabtu hari ini akan mengambil sampel perobatan diduga palsu tersebut, untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Kabag Humas Setda Kabupaten Bima, M. Chandra Kusuma AP menyebutkan, pemkab Bima akan proaktif menindaklanjuti laporan dugaan perobatan palsu tersebut. ‘’Kalau laporannya cepat, sampel obatnya ada, maka aparat pasti akan memprosesnya segera,’’ ucapnya. (038/ars)

Amankan Pilkada, Dompu Libatkan 1.280 Linmas Dompu (Suara NTB) Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2015 di Dompu akan melibatkan 1.280 personel perlindungan masyarakat (Linmas) untuk pengamanan tempat pemungutan suara (TPS). Anggota Linmas akan dilengkapi seragam dan insentif.

Kepala Sat Pol PP Kabupaten Dompu, A. Halik, BA kepada Suara NTB, Jumat (25/9) mengatakan, sebanyak 1.280 orang anggota Linmas yang akan melakukan pengamanan pada saat pemungutan suara.

Linmas menjadi pengaman utama di TPS selain anggota Polri. “Ada 1.280 orang anggota Linmas yang akan mengamankan TPS saat pencoblosan. Kita sudah siapkan,” ungkapnya.

A. Chalik mengatakan, anggota Linmas ini akan dilengkapi seragam. Namun anggota Linmas yang bertugas di TPS, insentifnya akan dibayarkan oleh KPU dan yang berjaga di Desa serta Kecamatan akan disiapkan di Sat Pol PP. “Setelah APBD Perubahan,

kita akan langsung siapkan seragamnya,” terangnya.

Ia mengaku, akan mempersiapkan anggotanya dalam pengamanan TPS. Termasuk mensinkronkan dengan pengamanan oleh aparat Kepolisian. Simulasi pengamanan TPS dan kotak suara akan dilakukan pihaknya menjelang hari pencoblosan, sehingga anggota langsung bertugas. (ula)

(Suara NTB/ula)

Sumbawanto

Muhammad

(Suara NTB/dok)

Taliwang (Suara NTB) Aksi pembalakan liar di kawasan hutan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih terus terjadi. Buktinya, pada Kamis lalu, dalam operasi bersama antara TNI dan Polisi Hutan (Polhut) kembali ditemukan puluhan batang kayu di kawasan hutan Batu Melik, Desa Seminar Salit KPH Brang Rea. Penemuan kayu yang diduga keras hasil pembalakan liar itu terjadi pada Kamis malam lalu. Saat itu tim gabungan TNI dan Polhut melakukan penyisiran di kecamatan Brang Rea dan tanpa sengaja menemukan kayu-kayu tersebut telah dalam kondisi ditebang. “Jadi posisinya sudah ditebang,” jelas kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. IGB Sumbawanto, M.Si kepada wartawan, Jumat (25/9).

Berdasarkan data Dishutbuntan, total kayu yang ditemukan dalam kawasan hutan KPH Brang Rea itu berjumlah 90 batang. Kayu-kayu itu pun saat ini sudah diamankan petugas di gudang penyimpanan milik Dishutbuntan KSB bersama dengan puluhan kubik kayu lainnya hasil temuan sebelumnya. “Kita amankan saat itu juga. Sekarang posisinya di gudang kita,” terang Sumbawanto.

Penemuan kayu diduga hasil pembalakan liar ini merupakan kali kedua dalam rentang waktu sebulan terakhir.

Menurut Sumbawanto, salah satu penyebab masih rentannya kawasan hutan KSB dijarah oleh tangan-tangan tak bertanggungjawab karena sejauh ini masih minim petugas pengamanan. “Kita akui salah satu penyebabnya kita masih minim petugas sehingga berpengaruh pada upaya pengamanan di lapangan,” timpalnya.

Saat ini Dishutbuntan KSB hanya memiliki tiga orang personel Polhut. Bahkan ketiganya sementara ini tidak bertugas karena sedang mengenyam pendidikan di Kupang, NTT. Padahal luas kawasan hutan yang perlu diawasi mencapai 120 ribu hektar lebih dan terdiri dari tiga KPH, yakni KPH Brang Rea, KPH Sejorong dan KPH Mataiyang. “Kalau personel pengamanan, kita benar-benar sangat kekurangan,” ujarnya.

Beruntung sejauh ini Dishutbuntan menjalin kerjasama dengan aparat TNI. Meski kerjasama dengan TNI pada dasarnya hanya dalam program Upaya Khusus (Upsus) pertanian, namun dalam perkembangannya TNI oleh Dishutbuntan turut membantu dalam pengamanan kawasan hutan. “Semua pihak kita ajak bekerja sama, TNI, Polri dan masyarakat semua kami libatkan. Karena hanya dengan seperti itu kita menyiasati jumlah petugas yang minim,” urainya.

Ditanya soal modus yang kerap digunakan para pembalak liar? Sumbawanto mengatakan, para pelaku pembalakan liar, kerap berlindung di balik izin penebangan kayu kebun. Di mana proses penerbitannya menjadi kewenangan kepala desa.

Tetapi pihak desa saat menerbitkan izin tersebut biasanya tidak melakukan pemeriksaan ke lapangan untuk mengecek tegakan yang akan ditebang.

Akibatnya izin tersebut disalahgunakan dengan melakukan penebangan di dalam kawasan hutan. “Kita bisa dengan gampang mengetahui jika kayu itu berasal dari hutan, karena saat ini kualitas kayu kebun sudah terbilang langka yang bagusbagus,” imbuhnya. (bug)

Hingga saat ini, diakui Mustakim, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi terkait tanah di pasar. Namun informasinya, empat warga yang bertahan dengan harga jauh di atas ketetapan pemerintah dan kajian lembaga apresal mulai melunak. Tapi mereka menuntut jaminan relokasi tempat usahanya dan disediakan tempat usaha setelah pasar rampung dibangun. “Informasi ini belum mendapat konfirmasi dari Kepala Koperindag Tamben,” ungkapnya.

Kepala Dinas Koperindag Tamben Kabupaten Dompu, Muhammad, ST, M.Si yang dihubungi terpisah, membenarkan dari empat orang warga pemilik lahan di pasar mau menjual lahannya dengan harga ketetapan pemerintah.

A.Halik

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

Halaman 8

Diduga Tabung Gas Meledak BANJIR PEMINAT - Sejak diluncurkan Selasa (22/9), SIM online kebanjiran peminat. Ini tampak pada tingginya animo masyarakat membuat SIM di Satlantas Polres Mataram, Jumat (25/9) kemarin. Pemohon SIM hanya perlu menjawab 30 pertanyaan di layar komputer dengan durasi 15 menit.

Jika lulus dilanjutkan dengan ujian praktik dan pencetakan SIM. Tampak pemohon SIM sedang melakukan proses registrasi pembuatan SIM.

Giri Menang (Suara NTB) Dua unit rumah milik warga masing-masing bernama Nursilah dan Rajabdi Dusun Gunung Sari, Desa Jembatan Kembar terbakar, sekitar pukul 9.45 Wita, Jumat (25/9) kemarin. Diduga kebakaran itu disebabkan tabung dan kompor gas yang meledak, sehingga menyambar bangunan rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta. Kasus kebakaran ini pun tenah ditangani oleh aparat dari Polsek Lembar.

Hal ini disampaikan Kabid Pemadam Kebakaran BPBD Lobar, Sutiadi kemarin di kantornya. Mantan Kasatpol PP ini menyatakan, pihaknya memperoleh laporan dari Kades Jakem, L. Sutrawan bahwa terjadi kebakaran di dusun setempat. Pihaknya lalu langsung ke lokasi. Sesampai di lokasi sekitar pukul 10.00 Wita, pihaknya menemukan api sudah berkobar membakar dua unit rumah warga.

Dijeaskan, informasi yang diperoleh bahwa kebakaran bermula dari rumah Nursilah yang saat itu kondisi sepi. Kebakaran berawal dari adanya ledakan dari tabung gas elpiji. Ledakan gas elpiji itu pun menyambar bangunan rumah warga, sehingga kebakaran pun tak terhindarkan. Api yang membakar rumah warga pun terus merembet ke rumah warga lain, Rajab. Mengetahui rumahnya kebakaran, wargapun langsung meminta tolong ke warga lain. Warga pun berhamburan membantu memadamkan api tersebut.

Untungnya, api bisa dipadamkan tim Damkar dibantu oleh Aparat, PMI. Aksi pemadaman api itu jelasnya, sempat mengalami kendala karena sulitnya medan ke lokasi kejadian.

Rumah warga yang terbakar berada di tengah pemukiman warga, sehingga petugaspun menggunakan sistem pipa dan selang untuk bisa menembus ke lokasi rumah warga yang terbakar. “Mobil Damkar tidak bisa masuk ke lokasi, sehingga petugas menggunakan selang untuk bisa memadamkan api,” ujarnya.

Setelah melakukan upaya selama satu jam lebih, barulah api bisa dipadamkan sekitar pukul 11.00 Wita. Menurutnya, kebakaran itu disebabkan ledakan tabung elpiji. Karena berdasarkan temuan timnya, ada tabung gas di lokasi kebakaran. Namun pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran tersebut. (her)

TERBAKAR - Dua unit rumah di Lembar terbakar akibat tabung gas elpiji meledak

Diaudit Inspektorat, SKPD Anggap Hal Wajar Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mengaudit enam SKPD yakni, Dikpora, Budpar, Dikes, Dishub, RSUD dan Dinas PU, Selasa (22/9). Audit dilakukan oleh lembaga internal Pemkot Mataram itu dianggap hal yang wajar.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Budpar) Kota Mataram, H. A. Latief Najib mengaku, audit dilakukan oleh Inspektorat sifatnya rutinitas dilakukan tiap tahunnya. Tidak dipersoalkan pemeriksaan itu karena hal itu dianggap wajar. “Polannya kan hanya pembinaan saja. Dan ini rutin dilakukan tiap tahun,” terangnya Rabu (23/9).

Bagian diperiksa sebutnya, program dan keuangan tahun 2014 - 2015. Secara spesifik tidak diketahui apa saja akan diperiksa, karena tim dari Inspektorat terdiri dari empat orang itu sedang mengumpulkan data dan lain sebagainya. “Kalau tidak salah Rp 3,2 miliar dari APBD dan program dilaksanakan,” sebutnya.

Hal senada dikatakan, Direktur RSUD Kota Mataram, dr.HL. Herman Maha Putra. Dikatakan, pemeriksaan ini justru dianggap hal wajar dan pembinaan sebelum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) masuk.

Pihaknya kata dr. Jack sapaan akrab Direktur RSUD, akan kooperatif memberikan data atau apapun dibutuhkan tim auditor internal Pemkot tersebut. “Jadi pemeriksaan ini hanya mengulang audit yang dulu saja,” ujarnya.

Secara progres lanjutnya, proyek fisik sudah mencapai 50 persen. Mengenai persentase serapan keuangan dan berapa jumlah anggarannya, tidak diketahui secara pasti. “Kalau berapa dari APBD, ndak saya hafal,” tuturnya.

Kepala Dishubkominfo, Drs. Khalid menyebutkan ada empat orang dari Inspektorat memeriksa 20 kegiatan. Apapun hasil pemeriksaan baik hitam atau putih, tergantung rekomendasi dari Inspektorat. Yang jelas lanjutnya, pihaknya sudah bekerja sesuai standar.

Ia menyebutkan, bagian diperiksa yakni APBD dan program senilai Rp 13 miliar. “Pemeriksaan ini bukan hal baru. Jadi kami menganggap ini hal yang wajar,” ujarnya. (cem)

(Suara NTB/fit)

Dua Rumah Warga Terbakar

Kualitas Pengamanan BIL Disorot Kapolda Mataram (Suara NTB) Sabu-sabu 2,7 kilogram yang nyaris lolos dari Bandara Internasional Lombok (BIL) jadi sorotan. Jika saja lolos pantauan X-Ray, terbuka peluang narkoba golongan satu dari Malaysia itu beredar di Indonesia. Inilah yang disoroti Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH, MH, soal kualitas pengamanan di bandara yang baru empat kali menggagalkan penyelundupan narkotika itu.

Sebagaimana diketahui, MA (26), asal Aceh, ditangkap Jumat pekan lalu saat berusaha melewati pintu masuk kedatangan Internasional BIL. Di dinding kopernya disembunyikan 2,7 kilogram sabu – sabu.

Menurut Kapolda, beruntung petugas saat itu jeli. “Jika tidak, bisa masuk itu barang,” sebutnya. Dia mengaku terkejut dengan masuknya sabu-sabu dalam jumlah besar di BIL tersebut, apalagi barangnya dari Malaysia, pelakunya dari daerah lain. Sehingga harus ada yang dievaluasi dari proses pengamanan di internal manajemen Angkasa Pura (AP).

“Saya imbau kepada PT Angkasa Pura, agar kualitas pengamanannya diperketat, terutama yang kedatangan internasional. Jangan sampai ada sembarangan orang masuk,” tegasnya. Diminta tidak boleh ada

orang lain sembarang masuk, termasuk aparat kepolisian sekalipun, harus dilengkapi dengan ID Card khusus. “Harus sesuai ketentuan. Jangan ada yang sembarangan masuk, nanti kacau,” harapnya.

Belum lagi kasus -kasus lain yang terjadi di kompleks bandara dan pesawat. Seperti kehilangan barang di kabin, juga kehilangan barang lainnya di bagasi. “Ini kan bisa merusak citra daerah kita,” sorotnya.

Soal nyaris lolosnya narkoba 2,7 kilogram itu, Kapolda melihat ada upaya dari jaringan narkotika internasional untuk menembus penjagaan Indonesia. Karena berusaha masuk melalui pintu – pintu masuk lainnya di berbagai daerah di Indonesia, namun gagal, sehingga NTB dijadikan pintu masuk percobaan.

“Setelah dicoba, tembus

juga, tapi untungnya petugas bea cukai kita jeli dan menangkap pelaku,” sebutnya.

Dalam rangka memperketat pengamanan di BIL, pihaknya sudah menyiapkan bantuan. selain personel yang ditugaskan khusus, juga anjing pelacak akan di-stand by kan di pintu masuk atau kedatangan internasional.

“Bukan hanya narkoba, tapi barang-barang selundupan lain, seperti barang elektronik juga kami pantau,” pungkasnya.

Status Kurir Sementara hasil penyidikan Ditresnarkoba Polda NTB memastikan AM sudah ditetapkan sebagai tersangka. Statusnya sebagai kurir penyelundup narkoba. Hanya saja, siapa pemilik barang bukti itu, belum bisa dipastikan. “Dia statusnya sudah jadi tersangka.

Tapi hanya menemukan peran-

(Suara NTB/ars)

DIBEKUK - AM (26), penyelundup 2,7 kilogram sabu dijaga dua petugas Bea Cukai Mataram bersenjata, beberapa waktu lalu. nya sebagai kurir saja,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra.Tribudi Pangastuti, MM, Jumat kemarin.

Pengakuan tersangka, barang bukti itu aman selama dibawa dari Malaysia. Tujuannya ke Lombok hanya transit, lantas barang terlarang itu akan dibawa melalui jalur

darat untuk menghindar dari endusan aparat. Kenapa masuknya melalui Lombok? “Pengakuan tersangka, dari beberapa daerah, mereka mencoba masuk melalui Lombok, dengan harapan akan lengah.

Tapi setelah upaya penyelundupan, untung digagalkan,” pungkas Tribudi. (ars)

Inspektorat Audit Gedung Serbaguna Kekalik Jaya Mataram (Suara NTB) Inspektorat Kota Mataram mulai mengaudit proyek pembangunan gedung serbaguna di belakang Kantor Lurah Kekalik Jaya, yang diduga mangkrak. Proyek dari program aspirasi Dewan dititipkan di Dinas Pekerjaan Umum bersumber dari APBD 2015 senilai Rp 200 juta itu, diketahui dikerjakan April lalu.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, H. Makbul Ma’shum dikonfirmasi di ruang kerja mengungkapkan, pihaknya telah menerjunkan tim untuk mengaudit proyek bersumber dari APBD 2015 itu.

Fokus pemeriksaan tim nantinya, selain persoalan anggaran dipastikan mengecek

fisik bangunan. Makbul tidak menyebutkan kapan tim turun melihat fisik proyek senilai Rp 200 miliar itu. Tapi ditegaskan, rangkaian kegiatan pemeriksaan tetap mengarah pada fisik bangunan.

“Yang jelas fisik bangunan akan kita lihat juga,” terangnya.

Audit gedung serbaguna itu, include pada proses pemeriksaan komprehensif Dinas PU. Sesuai surat perintah yang ditandatangani langsung oleh Penjabat Walikota, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si meminta mengaudit enam SKPD. “Audit proyek itu kita gabung sekaligus,” paparnya.

Mantan Kepala Dinas Pertamanan ini, belum berani menyimpulkan apa

hasil pemeriksaan. Karena tim berjumlah empat orang itu sedang melangsungkan pemeriksaan. “Apa hasil temuannya, kita tunggu hasilnya,” katanya seraya menambahkan pemeriksaan akan digelar selama 20 hari. Lamanya audit itu dikarenakan pemeriksaan secara komprehensif dan Dinas PU memiliki program. “Pemeriksaan gedung serbaguna itu, salah satu program yang akan kita periksa nanti,” ujarnya.

Nantinya kata Makbul, apapun hasil pemeriksaan akan diserahkan ke kepala daerah. Pihaknya berusaha bekerja dan menjalankan tugas seprofesional mungkin.

Sementara informasi dihimpun Suara NTB, selain tim dari Inspektor-

at melakukan pemeriksaan. Tim Tipikor dari Kejaksaan juga mulai melirik bahkan Selasa (22/9) dikabarkan turun mengecek bangunan itu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si usai gotong royong di Sungai Ancar terkejut melihat gedung serba guna diduga mangkrak. Anggaran Rp 200 juta dari APBD 2015 dan merupakan program aspirasi dari Anggota Dewan dari Komisi III itu, baru rampung tiang dan pondasi saja.

Selly mencurigai proyek itu sengaja dikerjakan secara bertahap untuk menghindari tender. Sehingga, Inspektorat diminta segera melakukan audit. (cem)

Diserang Kampanye Hitam Suhaili Santai Praya (Suara NTB) Upaya black campaign atau kampanye hitam yang muncul sejak sepekan terakhir, ditanggapi santai Bupati Lombok Tengah (Loteng) yang juga calon incumbent pada Pilkada Loteng tahun ini, H.M. Suhaili, FT. S.H. Kampanye hitam tersebut akan dijadikan pemacu dan pendorong semangat baginya untuk bisa berbuat lebih baik di masa-masa yang akan

datang bagi Loteng.

“Biarkan saja. Itu (black campaign) hal yang biasa. Karena itu juga bagian dari dimanika perpolitikan,” ujar Suhaili, saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (25/9). Kendati demikian, ia sangat menyayangkan munculnya upaya-upaya kampanye hitam yang menyudutkan dirinya.

Mantan Ketua DPRD NTB ini pun meminta semua elemen masyarakat di daerah ini tetap

menjaga kondusifitas dan stabilitas politik daerah. Jangan sampai ada upaya-upaya mendiskreditkan salah satu calon kepala daerah. Karena hal itu bisa menciderai politik itu sendiri.

“Mari kita berpolitik yang baik dan santun,” ajaknya.

Masyarakat lanjutnya, hendaknya juga tidak cepat terpengaruh dengan praktik-praktik kampaye hitam yang dilakukan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi sampai terprovokasi untuk melakukan hal-hal di luar kewajaran. Kalau masyarakat terpengaruh, maka itu artinya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut, berhasil memperdayai masyarakat.

“Kendati ada upaya black campaign, masyarakat dan semua pihak harus tetap tenang. Jangan sampai mereka justru berhasil mempengaruhi kita,” tambah Ketua DPD II Partai Golkar Loteng ini.

Disinggung apakah ada rencana untuk menempuh jalur hukum, terkait black campaign tersebut, Suhaili menegaskan tidak ada rencana ke arah itu.

Dirinya lebih memilih untuk berkonsentrasi kepada hal-hal yang lain yang penting demi kepentingan masyarakat dari pada memikirkan kampanye hitam.

Memang akunya, jika dilihat dari aturan Pilkada kampanye hitam merupakan tindak pidana pemilu. Dan, sanksi hukumnya cukup berat. “Untuk apa juga kita memikirkan black campaign. Lebih baik kita memikirkan hal lain yang jauh lebih penting dan bermanfaat,” timpal Plt. Ketua DPD I Partai Golkar NTB versi Aburizal Bakrie ini. (kir)

(Suara NTB/ist)

PEMOTONGAN - Pemotongan hewan kurban di depan Kantor BNN NTB.

BNN Berbagi Daging Kurban Mataram (Suara NTB) Tidak hanya aksi preventif dan represif, Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi NTB memanfaatkan momen perayaan Idul Adha untuk berbagi dengan masyarakat. Daging sapi kurban dibagi-bagi ke masyarakat lingkar kantor BNN, Kelurahan Jempong Baru, Mataram.

Proses pemotongan sapi berlangsung Pukul 09.00 Wita, disaksikan sejumlah pegawai BNN. Setelah pemotongan, daging kemudian dikemas dalam kantong plastik untuk dibagi ke masyarakat yang tinggal diradius Kantor BNN Lingkar Selatan.

“Tujuannya, kita ingin tingkatkan silaturahmi antara masyarakat dengan anggota BNN,” kata ketua panitia kurban BNN NTB, AKBP Bunawar, SH, Jumat (25/9).

Pihaknya ingin memprerat silaturahmi dengan masyarakat, melalui momen hewan kurban. Ini merupakan kedua kalinya BNN berbagi hewan kurban ke masyarakat dan akan diupayakan setiap setahun sekali.

“Kita akan gelar bagi daging kurban ini setiap tahun dengan masyarakat. Semua anggaran berasal dari internal. Ini supaya lebih familiar dengan masyarakat,” terang Bunawar, yang juga menjabat sebagai Kabid Pemberantasan BNN NTB. (ars/*)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

Halaman 9

Rumah Rosa Ismawati As-Saofy “Kau seharusnya seperti kakakmu. Ia sudah punya anak.

Anaknya juga laki-laki. Seharusnya kamu yang lebih cantik yang lebih dulu punya anak. Kau lebih cantik dari siapapun di rumah ini. Seharusnya kau yang lebih dulu ...” Kata-kata itu terhenti. Seperti ada yang ditahan. Ibu tertunduk kemudian pergi tanpa suara sedikitpun.

ROSA yang sedari tadi mendengarkan mulai sadar bahwa dirinya adalah beban sejak dulu dalam keluarganya.

Tidak hanya memalukan, ia juga bodoh dan lemah. Kata orang, wanita bodoh dan lemah lebih disenangi oleh laki-laki kaya yang tampan. Tapi Rosa, telah genap 22 tahun. Jangankan ada yang melamar, yang menanyakan saja tidak ada.

Satu hari ada mobil sedan yang terparkir di depan rumah keluarga kecil itu. Ibu sangat senang dan berdebar. Anaknya yang belum menikah hanya Rosa.

Rosa yang cantik dan bodoh.

Ibunya sangat yakin bahwa mobil itu bertandang ke rumahnya untuk menanyakan Rosa.

Karena kata orang wanita cantik dan bodoh lebih disukai oleh lelaki tampan dan kaya.

Dugaan ibu benar, lelaki tampan yang memarkir mobilnya di muka rumah Rosa menanyakan keberadaan Rosa. “Saya dengar dari tetangga di sekitar rumah saya, ibu punya seorang anak gadis yang sangat cantik” Pemuda berumur kira-kira tigapuluh awal tersebut menyampaikan maksud awalnya pada ibu Rosa. Tentu saja ibu sumringah. Dikeluarkannya semua roti dan kue kering yang ada. Gelas-gelas kaca yang semula hanya pajangan di dalam rak kaca di ruang tamu akhirnya keluar juga. Ia dibersihkan sangat cemerlang hingga jika kau bercermin, mukamu akan terlihat bening.

“Mari duduk dulu. Rosa sedang bersiap-siap. Anggap saja rumah sendiri, Nak. Jangan canggung di sini. Saya yakin kau akan sering berada di rumah ini.” Ibu tersenyum manis sambil membungkuk-bungkuk dan menunjukkan tempat duduk.

Laki-laki itu duduk tanpa terlihat tegang sedikit pun. Ibu sibuk mendandani Rosa yang terlihat bingung memilih baju.

“Bu, sebaiknya saya memakai baju yang sederhana saja.

Kedatangan laki-laki itu belum tentu untuk melamar saya.

Meski kata orang wanita seperti saya akan cepat mendapatkan laki-laki kaya yang tampan seperti di depan, tapi saya tidak punya firasat apapun tentang kedatangan laki-laki itu.” Rosa lemas di tempat tidur. Aneh rasanya jika bersolek untuk orang yang belum tentu akan melamarnya.

“Kalau benar dia tidak kemari memintamu menjadi istrinya, setidaknya kamu harus mencuri start. Siapa tahu niatnya berubah. Bukankah tidak berdosa bersolek untuk tamu?”

“Saya tidak tahu apakah berdosa, Bu. Tapi saya rasa ini berlebihan.”

“Ibu rasa jika kau tetap di rumah ini seumur hidupmu, itu juga berlebihan.” Suara ibu tidak terdengar lagi. Hanya bantingan

pintu yang sangat keras yang ia tinggalkan. Rosa lunglai, ia tahu jika tak apa bersolek untuk siapapun, tapi ia tidak yakin bahwa laki-laki itu datang untuk melamarnya.

Sementara Rosa menangis sambil memakai gincu, di luar terdengar suara Ibu membuatbuat tertawanya. Rosa bergidik, tapi ia pikir mestinya ia bersukur karena sebentar lagi ia akan dipersunting. Belum lagi gincunya habis dipoles, Ibu datang lagi dengan geram dan kacau.

“Sudah kukatakan anak bodoh! Dia kemari menginginkanmu. Ia khusus kemari untuk mempersuntingmu. Kau tak bisa lagi menolak. Aku tak bisa lagi memasak beras berlebih untukmu. Kau harus segera punya suami.”

Rosa tahu, ini bukan masalah menanak lebih banyak beras.

Ada yang lebih dalam lagi yang dipikirnya. Saat ibunya dan setiap orang mengatakan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang mutlak dan sangat sakral terutama untuk wanita, ia hanya menganggap itu sebagai usaha penyingkiran dirinya dari keluarga yang telah dicoreng namanya.

Tidak ada yang tahu apa yang dirasakannya. Tetangga hanya tahu bahwa Rosa adalah anak yang cantik dan bodoh. Itu saja.

Mereka tak tahu bahwa dulu Rosa telah mengecewakan semua orang. Saat itu, lelaki kaya semacam pria di teras rumahnya pernah datang. Kala itu Rosa 20 tahun. Tentu saja sebagai wanita, umur 20 tahun umur yang baru. Umur ketika pinggul dan pinggang wanita sempurna bertumbuh.

Ibu sangat senang ada yang datang melamar anak gadisnya.

Lagipula, tak baik menyimpan anak gadis berlama-lama untuk dinikahkan. Kala itu Rosa juga sumringah. Ia berpikir bahwa rumah tak lagi aman untuknya, jadi apa salahnya jika ia menikah di umur ketika dia memiliki tubuh barunya yang sempurna.

Pria itu tak memakai mobil.

Namun motor yang ia pakai ke rumah Rosa tentu bukan milik orang sembarangan. Besar dan sombong. Motornya selalu mengaum berlebihan ketika terparkir di luar rumah.

Semua orang menyambutnya dengan antusias. Rosa bersolek untuk menemui laki-laki itu.

Kakak Rosa yang tak terlalu cantik dan di mukanya terdapat lubang-lubang bekas jerawat hanya berdandan seadanya. Ia tak terlalu tertarik berdandan.

Ia hanya tertarik belajar dan membaca. Rosa juga tidak, hanya saja ibunya mengatakan bahwa berdandan akan mengikat laki-laki.

Hari itu semua berbahagia.

Tentu saja laki-laki yang datang akan memilih Rosa. Tapi takdir

(Brenda Goodman-Almost a Bride, 2015 - www.hyperallergic.com)

tak berkata demikian. Saat lakilaki kaya itu melihat sang kakak yang sederhana, pintar dan berkacamata tebal. Ia langsung menjatuhkan pilihan padanya.

“Saya butuh seorang wanita yang pintar. Saya mau anak saya pintar, sekalipun ia tak terlalu cantik,” begitu kata laki-laki itu.

Air mata Rosa tak ingin tumpah. Hanya saja semua tahu, ada luka yang menganga di teras rumah saat itu. Luka itu tumbuh di seluruh hati keluarga Rosa.

Kecuali kakaknya. Keluarga tentu saja menyembunyikan aib memalukan tersebut. Imbas dari rahasia itu adalah rasa dendam ibu dan keluarga lainnya terhadap Rosa. Seharusnya Rosa lah yang menikah. Bayarannya mungkin bisa mencapai ratusan juta. Ia cantik dan bodoh. Ibunya pikir cantik dan bodoh cukup untuk seorang istri. Tapi ibunya salah.

Sejak kejadian itu, Rosa selalu menjadi kambing hitam masalah keluarga. Hal-hal yang tak ada hubungannya dengan kegagalan pernikahan Rosa juga tak luput menjadi masalah Rosa. Ibu selalu menyalahkan Rosa dengan semua hal, “Coba saja dari dulu kamu bergaul.

Kamu belajar. Kamu bersolek.

Pastilah kamu akan diminati laki-laki kaya,” itu adalah katakata tersopan yang ibunya katakan padanya.

“Rosa, keluar, Nak. Ada lakilaki beritikad baik kemari kok kamu malah sembunyi,” suara ibu dipaksakan demikian. Rosa yang telah siap dengan solekannya keluar kamar juga akhirnya.

Laki-laki yang duduk di samping ibu Rosa berdiri dan mengangguk sopan. Rosa sungguh terlihat cantik. Ia memang gadis yang dianugerahi kecantikan yang tak biasa.

“Ibu tak salah berkata. Rosa memang gadis yang sangat cantik.” Laki-laki kaya itu melihat semua sudut tubuh dan wajah Rosa. Rosa berdiri tegap dan pasrah. Ia juga tak terlihat sedih. Tatapannya lurus dengan senyuman tak terdefinisikan.

“Apa ibu bilang. Rosa ini adalah anak ibu yang paling cantik. Tidak akan rugi laki-laki yang akan menikahinya,” ibu Rosa mempromosikan putrinya.

Rosa masih mematung. Tak tersenyum dan tak berkata apapun.

“Saya tidak bisa berlamalama. Mungkin kita harus segera atur pertemuan semua keluarga.” Laki-laki itu berkata dengan cepat. Ibu Rosa tentulah senang.

Ia segera saja mengatakan bahwa anaknya akan sangat senang segera dipinang. Lakilaki itu membalas dengan senyum yang sangat manis.

“Tapi tidak apa-apa kan duda?”

Kata laki-laki tersebut.

“Ah, jangankan duda. Masih punya istripun tak apa. Rosa pastilah sangat senang. Perempuan sekarang harus rela berbagi dengan perempuan lainnya. Dunia sebentar lagi mau kiamat. pastilah lebih banyak perempuan di dunia ini, Nak. Jangan khawatir. Rosa penurut.”

Rosa tetap mematung. Ia tahu tak akan ada gunanya mencela omongan ibu. Ia juga sudah pasrah dengan hidupnya.

Baginya, tak ada yang lebih baik dari segera keluar dari rumah ibu.

“Ibu seperti juru bicara Rosa saja. Saya tetap ingin mendengar kesiapan Rosa. Dia yang akan menikah. Jadi saya rasa ia yang harus memutuskan, Bu,” timpal laki-laki kaya itu.

“Ya. Ibu benar. Saya pastilah ingin segera menikah. Saya perempuan dan tak baik lamalama tidak menikah. Saya juga harus berbagi dengan perempuan. Meski duda sekalipun.

Perempuan memang harus seperti itu,” kata-kata itu keluar dengan sendirinya. Siapapun yang mendengar kata-kata itu pasti tahu bahwa yang mengatakannya sangat emosional. Tapi siapa yang peduli dengan perasaan. Kita tidak sedang di forum yang membahas perasaan.

Mereka tengah berada dalam forum jual beli selangkangan.

“Baik. Berarti tidak ada

masalah, Bu,” senyum mengembang di bibir laki-laki itu.

“Sudah Ibu katakan. Pastilah Rosa senang. Jadi bagaimana selanjutnya?” Ibu terlihat sangat tak sabar menunggu kelanjutan rencana laki-laki itu.

“Secepatnya akan saya datangkan ayah saya kemari, Bu. Dia tentulah ingin segera melihat Rosa.”

“Wah, itu ide yang sangat bagus. Cepatlah bawa ayahmu kemari. Ia pasti akan senang mempunyai menantu seperti anak Ibu.” Laki-laki itu terlihat kebingungan mendengar kata-kata terakhir ibu Rosa. Ia sekarang tahu bahwa maksudnya tak tersampaikan sedari tadi.

Dengan pelan laki-laki itu mengatur napas dan merangkai kata. Ia tak ingin ada yang tersakiti dan salah paham dengan kejadian itu.

“Yang ingin menikah dengan anak Ibu bukan saya. tapi Ayah saya, Bu.” Sriwijaya, 2015

Ismawati As-Saofy lahir di Kota Ampenan, 18 September 1993.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah FKIP Universitas Mataram.

Nazar Shah Alam I’tiqad Rindu

Peta

I’tiqad Kampung Luka

Daun jatuh rinduku tua Rindu melenguh di pangku Bunda

Bibir kekasihmu adalah jalan pulang yang sahih susuran fasih menuju permukaan pintu tasbih

Menjadi Asarlah kita sebentar lagi terang dibenamkan terbenam segala yang terlihat nyata Menjadi Maghriblah kita pada kemudiannya meramu kenyataan menjadi mimpi tanpa kama Maka kemudian menjadi Isya Menerima kelam yang tekun Mengirimkan doa-doa Menyaksikan luka-luka

Matari pinang masak tak pernah lupa mengabarkan perihal usia Yang makin bertubuh khatam.Kamu memungut pisau di laci bangka Dengan kuasa Musa kau belah lautan yang selalu mengabarkan Kepulangan.Lalu kau persembahkan pada tamu di sebuah pesta malam Islanyan Sembari menerka-nerka seberapa umurmu sakit dihimpit lahir dan kematian Daun tua rindu melenguh Di pangku Bunda rinduku jatuh Kamu berdiri di sudut mati.Aku di sudut hidup Kamu sembunyi dari pergi. Pergi yang takut. Takut yang akut

Suara kekasihmu adalah lafaz ibadah tanpa pamrih kesebentaran yang selalu membunuh yang melulu letih merintih Nanar kekasihmu adalah permulaan atas segala penyerahan diri kepada yang awal dan yang akhir yang hak dan yang kamil Alue Naga, Februari 2015

Dengan kuasa Nuh kau rakit perahu Lari dari kematian menuju pangku Ibu

Myna

Alue Naga, 2015

Kamu bukan rubah atau domba: hanya sapi betina yang selamat dari nubuat Musa

*Islanyan: Senin

Alue Naga, 2014

: Ernayati Zaifah

Abdya, 2015

Nazar Shah Alam, pegiat taat di Komunitas Jeuneurob, Banda Aceh.

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Antisipasi Pengaruh Globalisasi Bangga Jadi Juara SEKOLAH Dasar (SD) Negeri 1 Cakranegara bangga dengan prestasi yang diraih siswanya dalam lomba dokter cilik yang diadakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) NTB belum lama ini. Sekolah yang diwakili Ida Ayu Ari Nitiyasa meraih juara II pada event ini.

Sebelum melaju ke tingkat provinsi, Ayu – nama panggilannya mengikuti lomba di tingkat Kota Mataram dan menjadi juara di tingkat kota sekaligus mengantarkannya ke tingkat provinsi.

Kepada Suara NTB belum lama ini, Ayu mengaku, dalam lomba, dirinya harus mampu melewati beberapa bagian lomba, seperti wawancara, ujian dan menulis.

Untuk menulis, Ayu menulis tentang bahaya napsa dengan judul, “Bahaya perokok berat”. Dalam tulisan tersebut ia menceritakan tentang bahaya perokok bagi kesehatan manusia, termasuk bagi orang lain yang ada di dekatnya. Dengan waktu diberikan 60 menit, Ayu berhasil menyelesaikan tulisannya.

Berada pada posisi II sudah membuatnya puas. Namun, bagi Ayu yang lebih penting adalah dapat menimba ilmu kesehatan dari sekolah. “Apa yang kita dapat ini harus kita syukuri,” terang Ayu. Siswa kelas V ini masuk dalam kegiatan ekstrakurikuler (ekskul) dokter kecil di sekolah.

Atas keaktifan bergelut di kegiatan ini, dirinya mendapat pengalaman dalam menghadapi lomba. Termasuk, menampilkan tarian yang dikuasai saat perl o m baan. (dys)

Siswa Diingatkan Tidak Diatur Teknologi Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan mengingatkan semua siswa di Kabupaten Lotim untuk tidak diatur oleh teknologi. Hal itu didasarkan pada perkembangan teknologi dewasa ini yang sudah memberikan dampak negatif yang cukup signifikan.

“Kita jangan mau diatur oleh teknologi, orang yang mau diatur oleh teknologi,” sindir bupati saat memberikan pencerahan di MA Muallimat NW Pancor belum lama ini.

Ali BD-sapaan akrabnya menyebutkan sekitar 70 juta masyarakat Indonesia memiliki akun facebook. Kondisi itu jauh berbanding terbalik dengan orang Amerika Serikat, namun tidak melakukan hal demikian. Adapun, sejumlah dampak negatif bagi pelajar yang mau diatur oleh teknolo-

gi seperti maraknya penggunaan facebook di kalangan pelajar akan berdampak pada siswa menjadi malas belajar.

Selain itu, ungkapnya, lebih banyak waktu yang terbuang sia-sia dan menjadi ketergantungan. Ironisnya kondisi ini akan memicu terjadinya pergaulan bebas tanpa batas, karena namanya dunia maya merupakan dunia tanpa batas, sehingga siswa bisa menjelma menjadi siapa saja dan berbuat apa saja,

baik ataupun buruk.

Untuk itu, ujarnya, perubahan zaman dan perubahan lingkungan yang begitu signifikan itu merupakan salah satu alasan dari para orang tua cepat-cepat menikahkan anaknya. Pasalnya, keterbukaan informasi yang mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja itu menjadi kekhawatiran sendiri bagi para orang tua. “Kekhawatiran orang tua adalah perubahan zaman. Sehingga, itulah alasan mereka ingin-in-

(Suara NTB/dok)

Libur Usai Idul Adha

Dikpora Lotim Klaim Berdasarkan Kalender Pendidikan

Ida Ayu Ari Nitiyasa

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ist)

NTB Jadi Fokus Penuntasan Buta Aksara Kemendikbud Jakarta (Suara NTB) Angka buta aksara di Indonesia semakin menurun, bahkan sudah melampaui target yang ditetapkan UNESCO. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraaan Kemendikbud, Erman Syamsuddin mengatakan, angka buta aksara di Indonesia saat ini sebesar 3,7 persen dari total populasi, yaitu sekitar 5,9 juta orang. Angka itu telah melampaui target yang ditetapkan UNESCO, yaitu maksimal 5 persen dari jumlah penduduk suatu negara di tahun 2015.

Erman mengatakan, dari angka buta aksara nasional tersebut, ada enam provinsi yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam mengatur strategi dan kebijakan untuk penuntasan buta aksara.

“Enam provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Papua, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat. Total ada 25 kabupaten,” ujar Erman sebagaimana dikutip dari laman www.kemendikbud.go.id, Jumat (25/9).

Ia mengakui, pemberantasan buta aksara semakin sulit mengingat daerah yang menjadi fokus pemberantasan terletak di pelosok dan usia penduduk yang menjadi target juga semakin tua dan tidak lagi usia produktif. Untuk mengatasinya, Kemendikbud telah menyiapkan program yang disebut Pendidikan Keaksaraan Dasar.

“Setelah kita dapatkan angka atau data beberapa orang di suatu daerah atau kelompok, kita dorong untuk belajar memberantas buta huruf. Kemudian mereka belajar untuk membebaskan dirinya dari buta huruf. Ada tutor dari dinas pendidikan dan tutor keaksaraan ada dari PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat), SKB (Sanggar Kegiatan Belajar), atau majelis taklim. Elemen masyarakat yang ada juga kita ajak, kita dorong,” tutur Erman.

Kemendikbud juga menerapkan program lanjutan berupa Keaksaraan Usaha Mandiri untuk membantu masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak dari segi ekonomi setelah bebas dari buta aksara. Erman menuturkan, hampir semua warga belajar yang tuna aksara bisa melanjutkan upaya peningkatan mutu kehidupannya melalui program keaksaraan lanjutan, salah satunya dengan mengembangkan usaha produktif.

“Artinya dia belajar pendidikan keaksaraan sekaligus belajar usaha mandiri yang sesuai dengan kondisi daerahnya. Misalnya tukang sayur, petani, atau batu akik. Kita bantu arahkan. Potensi daerah harus digali. Di sinilah peran pemerintah daerah dan perusahaan setempat, supaya penduduk dan masyarakat tidak pergi ke mana-mana dan kemudian bisa membina keluarga di tempat asalnya,” kata Erman.

Ia menambahkan, salah satu hal yang penting dalam pemberantasan tuna aksara adalah koordinasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Misalnya dengan memberikan data yang benar dan target pencapaian yang signifikan, hingga sinkronisasi dengan program lain. (ant/bali post)

gin cepat-cepat menikahkan anaknya,”ungkapnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan kepada siswa dan masyarakat Lotim pada umumnya menjadi konsumen yang lebih cerdas dari produsen. Sehingga, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan tetap belajar dan tidak pernah berhenti dalam menuntut ilmu. “Saat ini kita sedang menjalankan ibadah kurban, oleh sebab itu jadilah konsumen yang lebih cerdas dari produsen.

Jangan sampai orang-orang luar menjadi kaya di momen kita ini,” pesanH. Moch. Ali Bin Dachlan nya. (yon)

PERMAINAN TRADISIONAL - Pesatnya perkembangan teknologi membuat anak-anak sekarang ini tidak mengenal permainan tradisional. Tampak salah satu bentuk permainan tradisional NTB yang mulai dilupakan anak-anak sekarang.

Segera Disusun, Buku Cerita Daerah dan Permainan NTB Mataram (Suara NTB) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Mataram, Drs. H. Ramiun dalam waktu dekat segera menyusun buku cerita daerah masyarakat NTB. Menurut Ramiun, cerita-cerita daerah masyarakat NTB sangat banyak. Tapi sayang, dokumentasi atas ceritacerita terssebut masih sangat terbatas.

“Cerita darah kita sangat banyak, tapi sayang tidak tersusun dengan baik dan masih sangat minim yang mau menyusunnya,” terang Ramiun pada Suara NTB belum lama ini.

Menurutnya, keinginannya menyusun buku cerita daerah masyarakat NTB didasari oleh keprihatinannya terhadap perkembangan budaya yang sudah mulai luntur di tengah-tengah masa-

yarakat. Lunturnya budaya di tengah masyarakat ditengarai hilangnya kesadaran masyarakat tentang budaya leluhur mereka.

Akibatnya, sikap berbudaya mereka hilang, luntur dan berimplikasi pada tidak adanya sikap yang dilandasi oleh budaya-budaya yang selama ini menjadi landasan mereka dalam bertindak dan berbuat. “Masyarakat tidak lagi berpegang pada budaya leluhur mereka, karena tidak tahu budaya mereka sendiri,” tambahnya.

Melalui penulisan buku cerita daerah, banyak pesan moral yang nantinya akan didapat oleh para pembaca, terutama masyarakat NTB tentang ajaran dan budaya leluhur mereka. Dalam cerita daerah, banyak juga menga-

ndung nilai-nilai adat istiadat yang berlaku normal di tengah masyarakat, mengajarkan etika, logika yang baik dan benar bagi masyarakat.

Diakuinya, keinginannya menyusun buku cerita daerah sudah lama, namun nampaknya baru-baru ini mempunyai kesempatan menyusun buku cerita, lantaran kesibukannya selama ini. Ia berharap agar penulisan buku cerita daerah yang akan ditulis tidak mengalami kendala.

Selain menyusun buku cerita-cerita daerah, Ramiun juga berencana menyusun buku kumpulan permainan tradisional masyarakat. Tujuannya untuk mempopulerkan kembali bentuk-bentuk permainan tradisional masyarakat agar kembali dimainkan kembali oleh generasi saat ini. (dys)

Selong (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim tambahan libur sekolah yang dinikmati semua siswa, SD,SMP maupun SMA di Lotim pasca Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriyah berdasarkan kalender pendidikan tahun ajaran 2015-2016. Sejak libur umum tanggal 24 September, semua siswa khususnya di Kabupaten Lotim mendapatkan libur tambahan sampai dengan hari Sabtu dan kembali masuk sekolah Senin (28/9).

Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas) melalui Kasi Kurikulum, H. Lalu Muham-

mad Nursalim, SPd,MSi, menjelaskan kebijakan Dinas Dikpora Lotim meliburkan semua sekolah mulai dari tingkat SD/SMP maupun SMA itu sesuai keputusan bupati dan sudah diedarkan kepada semua sekolah tentang libur khusus untuk peringatan Idul Adha.

Menurutnya, kalender pendidikan yang ditembuskan Dinas Dikpora Provinsi kepada semua instansi pendidikan kabupaten/kota di NTB akan diverifikasi kembali oleh masing-masing daerah sesuai dengan kondisi lingkungan di sana. ‘’Akan tetapi, penyesuaian kalender pendidikan itu tetap mempertimbangkan jumlah minggu efektif pada saat itu,’’ ujarnya.

Dicontohkannya, seperti di Kabupaten Lombok Barat (Lobar), saat kegiatan Lebaran Topat, sekolah di Lobar diliburkan. Begitu juga dengan usai Idul Adha, sekolah di Lotim diliburkan sesuai dengan kebijakan yang ada di daerah masing-masing. (yon)

H. M. Nursalim (Suara NTB/dok)

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Syarat Mutlak Lanjutkan Pendidikan

Dikpora Lotim Pastikan Semua Lulusan Sudah Terima Ijazah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memastikan semua sekolah di Lotim sudah menerima ijazah atau surat tanda tamat belajar (STTB). Alasannya, ijazah merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus diselesaikan siswa dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.

KEPALA Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda,S.Pd mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi di bawah dalam percepatan proses penerbitan ijazah, karena tidak validnya data yang diberikan siswa maupun sekolah. Selain itu, terganggunya jaringan internet dalam pengiriman data siswa via email ke pusat dan sejumlah permasalahan lainnya.

“Masalah yang sering dihadapi di bawah terkait lam-

batnya pengambilan ijazah itu dikarenakan data siswa yang terkadang tidak valid.

Namun, untuk siswa yang lulus tahun ajaran 2014-2015 baik itu SMA/SMK maupun MA sudah menerima ijazahnya dan terealisasi semuanya,” ungkapnya.

Sementara, Kabid Dikdas melalui Kasi Kurikulum, H. Lalu Muhammad Nursalim, S.Pd, MSi, mengungkapkan jika data siswa sudah valid jauh sebelum pelaksanaan Ujian Nasional (UN). Karena, salah satu persyaratan untuk

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Wirno Bambang Karmeda

Adnan Muchsin

bisa mengikuti UN itu adalah sudah terdaftar dan masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud RI. ‘’Khusus untuk bidang Dikdas, proses penerimaan ijazah

oleh siswa SD/SMP itu tendernya ada di Dikpora provinsi Bidang Dikdas,” ujarnya, seraya menambahkan, untuk nilai siswa pihak sekolah yang mengisinya.

Sementara di Kota Mataram, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram (DPKM) mengingatkan agar sekolah tidak menahan ijazah siswa.

Menurutnya, penahanan terhadap ijazah siswa adalah tindakan tidak tepat, karena secara tidak langsung telah menghadang anak melanjutkan sekolahnya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. “Kalau ada sekolah sampai menahan ijazah, apapun alasannya. Itu artinya sekolah menghambat anak untuk melanjutkan

sekolah,” kritiknya.

Menahan ijazah siswa, ujarnya, menghambat anak untuk tidak sekolah, sehingga menambah angka putus sekolah anak di Kota Mataram. Padahal perjuangan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah merupakan perjuangan dan tugas setiap orang.

Untuk itu, ia berharap agar sekolah-sekolah yang melakukan penahanan terhadap ijazah segera memberikannya demi terwujudnya hak anak untuk sekolah.

Adnan menilai, pembayaran gedung atau bangunan tidak ada kaitannya dengan hak anak untuk melanjutkan sekolah. Itu merupakan dua hal yang berbeda yang harus dipahami oleh sekolah.

“Pungutan tidak boleh dikait-kaitkan dengan penerimaan ijazah, karena itu hak siswa untuk melanjutkan sekolah. Apakah itu termasuk pungutan untuk bangunan tergantung sekolahnya,” terang Adnan.

Meski demikian, ujarnya, untuk pendidikan menengah dibolehkan untuk melakukan pungutan uang pembangunan, tapi harus wajar dan tidak memberatkan siswa dan orang tua murid. Adapun untuk pendidikan dasar sama sekali tidak diperbolehkan ada pungutan yang ada hanya sumbangan sukarela. (yon/dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

(Suara NTB/dok)

Menguji Reaksi Nyonya Tua Fadlin

Tak Berani Sesumbar PELARI Jarak pendek NTB, Fadlin sepertinya bakal kesulitan mempertahankan medali emas yang diraihnya di nomor 200 meter putra pada PON Riau 2012 lalu. Atlet asal Kota Bima ini pun tak berani sesumbar menghadapi PON Jabar 2016, lantaran hasil pertandingan di nomor 100 dan 200 meter di Pra-PON Atletik di Jakarta, 1-5 September lalu cukup ketat.

Fadlin yang sebelumnya berhasil menyumbangkan medali emas di nomor 200 meter putra di PON Riau 2012 hanya mampu finis di peringkat ketiga di 200 meter putra pada Pra-PON Atletik beberapa waktu lalu. Di nomor 100 meter Fadlin masih tetap meraih medali perak. Sementara medali emas di nomor 100 meter diraih oleh pelari muda NTB, Sudirman Hadi.

Fadlin yang ditemui Suara NTB, di Mataram, Kamis (24/ 9) kemarin, mengatakan prestasi dirinya pada Pra-PON Atletik di Jakarta belum lama ini boleh dikatakan masih sesuai rencana. Meski gagal meraih medali emas di nomor 200 meter, namun dia masih bisa mempertahankan medali perak di 100 meter dan menyumbangkan medali emas untuk tim estefet 4x100 meter putra NTB. Menurutnya kegagalannya meraih medali emas di nomor 200 meter pada Pra-PON atletik belum lama ini karena persiapannya di event itu hanya difokuskan meningkatkan catatan waktu di nomor 100 meter, selanjutnya nomor 200 meter dia lepas karena hanya mengejar target lolos limit PON. Dan hasilnya dia berhasil lolos PON di dua nomor jarak pendek itu.

Meski berhasil meraih tiket PON atlet NTB ini tak lantas cepat puas karena kompetsisi sesunguhnya ada di PON Jabar 2016. Dia pun tak berani sesumbar karena dia melihat persaingan di nomor jarak pendek terus meningkat.

Hampir semua daerah memiliki sprinter terbaik, khususnya sprinter dari Jatim, Sumbar dan Papua menjadi momok tersendiri bagi Fadlin.

“Peluang kita (atlet NTB-red) meraih medali emas di nomor jarak pendek ada di nomor estafet 4x100 meter putra. Sementara untuk nomor sprinter perorangan masih imbang. Dan saya tak berani mematok terget emas karena sangat banyak sekali atlet yang punya peluang emas,” ucapnya.

Menurut Fadlin kekuatan pelari jarak pendek secara nasional hampir merata. Sedikitnya ada 11 atlet nasional yang memiliki catatan waktu yang sama di nomor 100 meter dan 200 meter tersebut. “Kita sebelas orang itu hanya selisih 0,01 satu detik saja. Bayangkan bila sedikit saja kesalahan yang kita lakukan saat lari maka sulit kita meraih juara,” akunya.

Rencananya, sebelum bertandang ke PON Fadlin akan mengikuti Pelatnas jangka panjang di Jakarta awal Oktober, sekaligus persiapan PON Jabar 2016. (fan)

Turin Setelah ditahan imbang tim semenjana Frosinone, tengah pekan ini, Si Nyonya Tua, Juventus harus tercecer di posisi 13 klasemen sementara Liga Italia.

Reaksi para punggawa Juventus akan diuji saat mereka melawat ke markas Napoli, Minggu (27/9) pukul 02.45 Wita.

Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri yakin hasil buruk yang diperlihatkan para pemainnya di laga melawan Frosinone takkan mereka ulangi di Naples nanti. Hasil positif pun jadi incaran mereka.

“Saya percaya kami takkan berbuat kesalahan di kandang Napoli. Saya sudah mengatakan kepada para pemain untuk segera memperbaiki performa mereka,” kata Allegri seperti dikutip Forza Italian Football dan dilansir bolanet.

“Kami tak boleh grogi. Kami harus menampilkan performa bagus di Naples. Selain itu, kami juga harus memikirkan Liga Champions,” imbuhnya.

Meski memendam optimisme, namun Juventus harus mendapat pukulan telak menyusul cidera yang menimpa bek andalan mereka.

Dikutip dari republika online, Juventus mengumumkan secara resmi bahwa full back Stephan Lichtsteiner tidak akan turun di laga melawan Napoli. Pemain internasional Swiss ditarik saat babak pertama melawan Frosinone di Juventus Arena, Kamis (24/9) dini hari WIB. Sebuah pernyataan klub menyampaikan sang pemain tidak akan membela La Vecchia Signora saat melawat ke Stadion San Paolo di Italia

Tanjung ( Suara NTB) Gaung prestasi atlet atletik anak usia dini di Lombok Utara tidak sebanding dengan fasilitas latihan yang dimiliki.

Hingga kini, calon pelari potensial yang berasal dari anak-anak usia dini belum dibekali dengan lintasan atletik yang

Selatan.

“Setelah mengalami sesak nafas saat melawan Frosinone, Lichtsteiner langsung di larikan ke Rumah Sakit Mauriziano untuk tes kesehatan.

D i a tetap berada di pengawasan dokter olahraga Juve hingga saat ini,” bunyi pernyataan Juventus di laman resmi klub, disadur Football Italia, Kamis (24/9).

Dalam beberapa hari ke d e p a n kondisi kesehatan pemain berusia 31 tahun akan terus dipantau.

Saat ini mantan penggawa

memadai.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga (PLSPO) p a d a Dinas Dik-

Marek Hamsik (depan) dan Paul Pogba.

Lille dan Lazio absen dalam sesi latihan Juventus. (ant/bali post)

FIFA Beri Akses Surel Valcke kepada Jaksa Swiss Zurich Para jaksa penuntut Swiss yang memeriksa korupsi di dunia sepak bola mendapat janji dari FIFA pada Kamis, bahwa para penyelidik akan mendapatkan askses terhadap surat-surat elektronik (surel) sekretaris jenderal Jerome Valcke yang sedang diskors, jika berbagai persyaratan dapat dipenuhi.

Jaksa Agung Swiss Michael Lauber meminta akses terhadap semua surel Valcke sebagai bagian dari penyelidikannya terhadap proses pencalonan tuan rumah (ant/balipost) Piala Dunia 2018 dan Jerome Valcke 2022.

Lauber menerima banyak dokumen elektronik yang terkait dengan kasus itu, namun koresponden Valcke - mantan tangan kanan ketua FIFA Sepp Blatter - sejauh ini telah diblok.

Namun pada Kamis, “FIFA menginformasukan kepada Kantor Jaksa Agung Swiss bahwa FIFA akan memberikan akses terhadap akun-akun surel Tuan Jerome Valcke jika berbagai persyaratan dapat dipenuhi,” kata pernyataan yang dikirim kepada AFP oleh Andre Marty, juru bicara Lauber.

Janji dari FIFA itu terjadi ketika komite eksekutif bertemu di Zurich, di mana para pejabat papan atas menerima pembaruan-pembaruan seputar krisis di sekitar badan sepak bola dunia yang sedang terhantam skandal itu.

Blatter siap menghadapi media pada Jumat, di mana ia akan disambut pernyataan-pertanyaan mengenai investigasi Swiss, yang terpisah dari penyelidikan kubu AS yang mencari kasus korupsi di dunia sepak bola, serta pemberhentian mendadak Valcke.

Valcke meninggalkan posisinya pada pekan lalu di tengah tudingan bahwa ia setuju agar tiket-tiket Piala Dunia dijual pada harga-harga yang meningkat dengan cepat. Pria asal Swiss itu menepis tudingan dirinya telah melakukan kesalahan.

Para jaksa penuntut Swiss, yang meminta akses kepada koresponden Valcke sebelum ia dipecat, tidak memberi indikasi mengenai persyaratan yang diminta FIFA sebagai pertukaran untuk membuka blokir terhadap surel. FIFA pada Kamis pagi menegaskan pihaknya “berkomitmen” untuk membantu penyelidikan apapun.

Jaksa agung sebelumnya mengatakan aset-aset termasuk flat-flat di Swiss Alps telah disita sebagai bagian terhadap penyelidikannya, di mana ia memperingatkan bahwa pihaknya bahkan belum mencapai masa turun minum.

Lauber tidak menyebut nama-nama lain yang dapat menghadapi dakwaan kriminal di Swiss, dan dengan demikian masih belum jelas apakah Valcke merupakan target utamanya.

Namun, sebelum pemecatannya, mantan sekretaris jenderal itu telah berada di bawah ancaman setelah terlibat dalam dugaan penyuapan oleh Afrika Selatan terkait dengan hak mereka menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010. (ant/bali post)

Dikbudpora Dambakan Sarana Atletik untuk Atlet Usia Dini

budpora Kabupaten Lombok Utara (KLU), Rusli Hamdi, SE, MM, Jumat (25/9), mengungkapkan bahwa bibit-bibit atlet cabang atletik dari Lombok Utara sangat potensial untuk diorbitkan sebagai pelari profesional.

Beberapa even yang diadakan di Provinsi melalui gelaran O2SN, pelari cilik asal KLU mampu meraih medali meski tergolong tampil untuk pertamakalinya.

“Sudah dua kali anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah dasar, meraih medali.

Pertama tampil di atletik tingkat provinsi, langsung dapat perunggu. Luar biasanya, mereka hanya kalah dari pelari dari Kabupaten Bima dan Dompu yang secara fisik postur tubuhnya lebih tinggi,” ungkap Rusli Hamdi di ruang kerjanya.

Menurut evaluasinya, pelari

potensial KLU ini hanya perlu dipoles dengan fasilitas-sarana dan prasarana yang standar dengan event resmi. Tidak berarti fasilitas itu harus mewah, melainkan mendukung pengenalan atletik yang sesungguhnya bagi calon atlet lari anak usia dini.

Rusli menyebutkan, andaikata atlet usia dini memiliki lintasan atletik, yang berpadu dengan sarana cabang atletik lain seperti lompat, lempar dan tolak, maka pembinaan kepada atlet usia dini bisa difokuskan. Sayangnya, sejauh ini bakat-bakat atlet cabang atletik belum dapat dipoles meskipun telah memiliki bakat alami.

“Saya menyaksikan sendiri, atlet usia dini kita sangat cepat saat lari tanpa alas kaki.

Tapi, begitu kita belikan sepatu khusus, dia justru tidak bisa lari cepat menggunakan sepatu,” selorohnya.

Usut punya usut, anak-anak usia dini calon atlet rata-rata berasal dari anak kurang mampu dan tinggal di kaki bukit.

Akses ke sekolahnya setiap hari berjalan kaki sehingga secara fisik mereka sudah terlatih secara natural. Umumnya anak pedalaman, jarang mengakses transportasi. Sehingga hal ini juga menjadi kendala tersendiri dalam proses pencetakanbakal atlet.

“Waktu akan berangkat ke Mataram untuk bertanding, saya sudah siapkan bis milik Dinas Perhubungan. Tetapi yang jadi masalah, saat diangkut menggunakan mobil dari Kayangan/Bayan ke Tanjung, mereka mabuk duluan. Akhirnya terpaksa sebagian atlet ada yang kita antar di ojek gurunya,” selorohnya lagi.

Kendati demikian, hal teknis seperti dimaksud masih dapat disiasati. Sebaliknya, sambung Rusli, untuk mencetak atlet atletik di KLU berbeda dengan atlet cabor lain. Dibandingkan dengan Cabor Sepakbola misalnya, biaya yang dikeluarkan berbeda jauh. Sepakbola untuk menggondol medali memerlukan biaya yang besar karena banyaknya sumberdaya yang harus diakomodir. Sedangkan atletik usia dini, hanya perlu menyiapkan atlet dengan didampingi guru kelas namun dengan peluang medali yang jauh lebih besar.

“Untuk itu, kita berharap agar pembinaan atlet atletik usia dini bisa dimulai dengan menyiapkan sarana sehingga kita bisa fokus,” ujarnya. (ari)

Kejurda Taekwondo NTB

UTI Pro Bima Optimis Borong Medali (Suara NTB/fan)

PEMUSATAN LATIHAN - Atlet dansa NTB pasangan Jamaluddin dan NI Putu Windi Mulyani (kanan) bersama pasangan atlet dansa lainnya sedang menjalani pemusatan latihan di Mataram, Rabu (23/9) lalu.

14 Atlet Dansa Mulai TC Pra-PON Mataram (Suara NTB) Cabang olahraga dansa menyiapkan sebanyak 14 atlet yang akan mewakili NTB di Pra-PON Dansa di Bandung, Jawa Barat (Jabar) 16 Oktober mendatang. Belasan atlet itu dijaring lewat Kejurda Lombok Dansa di Mataram 13 September lalu.

Sejumlah atlet itu menjalani pemusatan latihan atau Training Center (TC) di Mataram, Rabu (23/9) malam lalu.

Mereka latihan tiga kali seminggu di Perumahan Crystal Regency Mataram.

Pelatih Utama Olahraga Dansa NTB, Marcel De Rijk yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet di kediamannya di Perumahan Crystal Regency Mataram, Rabu (23/9) lalu mengatakan sebanyak 14 atlet itu merupakan atlet yang menempati rangking satu hingga enam besar Kejurda Lombok Dansa di Mataram belum lama ini.

Usai kejurda dansa, 13 September lalu para atlet itu langsung dipanggil untuk menjalani TC persiapan Pra-PON yang digelar IODI NTB di Mataram sejak 15 September lalu.

“Kita siapkan mereka untuk mengikuti Pra-PON dansa di Bandung. Mereka akan ikuti kategori hip-hop dan latin,” ucap Marcel yang saat itu didampingi Wakil Ketua Ikatan Olahraga Dansa Indonesia

(IODI) NTB, Bujana. Saat itu Bujana juga ikut memantau persiapan atlet dansa yang mengikuti TC. Menurut Marcel, dua atletnya L. Indra dan Fandi dipersiapkan di pertandingan dansa kategori hip-hop. Sementara sisa 12 atlet lainnya akan mengikuti pertandingan dansa kategori latin, yakni pasangan Jamaludin dan Windi, Abdurrahman-Bintang, JokoLaras, Anto-Arin, Farhan-Putri dan Adity- Rani (usia di bawah 14 tahun).

Untuk diketahui pada kategori latin para atlet akan memantapkan latihan dansa cha-cha, samba, rumba dan jave di solo (perorangan), couple (pasangan), tiga dance dan 4 dance putra/putri. Selanjutnya nomor hip-hop akan menjadi bagian tersendiri di event Pra-PON nanti.

Sedangkan peluang NTB meraih medali event tersebut kata Marcel ada di semua kategori. Namun demikian semuanya kembali lagi kepada pribadi masing-masing atlet, bila atlet benar-benar maksimal latihan sang pelatih yakin tim dansa NTB bisa membawa pulang masing-masing satu medali emas di kategori latin dan hip-hop.

“Semua atlet punya peluang meraih medali emas, namun demikian tergantung lagi pada atlet. Apakah mereka mau bek-

erja keras latihan atau tidak.

Kalau malas latihan saya rasa tidak bisa,” ucap pelatih pria kelahiran Belanda itu.

Untuk kategori hip-hop NTB akan diperkuat atlet yang pernah juara nasional.

Dimisalkannya, Lalu Indra pernah meraih medali emas di kejuaraan dansa level nasional. Harapan Marcel atlet dansa NTB bisa menyumbangkan dua medali emas di Pra-PON, yakni lewat kategori latin dan hip hop. (fan)

Bima (Suara NTB) – Universal Taekwondo Indonesia (UTI) Profesional Kabupaten Bima, optimis memborong medali pada ajang kejuaraan daerah (Kejurda) Taekwondo tingkat Pelajar SeNTB yang akan digelar pada tanggal 26 sampai 27 september di Gelanggang Pemuda Kota Mataram.

Dalam even tersebut, Klub UTI Pro Kabupaten Bima mengirim 9 Atlet yang diwakili oleh Dojang Taekwondo Pesisir Bima Club. Diantaranya lima orang pelajar SMA, satu orang pelajar SMP dan tiga orang tingkat pelajar SD. Ketua Dojang Taekwondo pesisir, Fachrunnas kepada Suara NTB, Jumat (25/9) mengatakan atlet dari UTI Pro Kabupaten Bima yang mewakili perguruannya umumnya sudah diseleksi. “Kita optimis Dojang bisa memborong medali, karena memiliki pengalaman prestasi saat mengikuti

kejuraan yang sama di Taliwang KSB beberapa waktu yang lalu,” katanya.

Diakuinya, kejuaraan UTI Pro NTB yang akan digelar di gelanggang pemuda Kota Mataram tersebut, diikuti para atlet taekwondo tingkat pelajar di seluruh kota dan kabupaten di NTB. Mereka akan diseleksi untuk nantinya mewakili NTB di kejuaraan tingkat nasional, November mendatang.

Oleh karena itu dengan kemampuan yang teruji serta latihan rutin dilakukan, Fahrunnas optimis para atlet Taekwondo dari Bima bisa meraih hasil yang maksimal dengan memborong semua medali di berbagai tingkatan. “Apalagi yang memimpin kontingen yang dikenal DAN 1 merupakan pelatih terbaik yang kami miliki yang pernah meraih berbagai kejuaraan ditingkat lokal, regional maupun nasional,” pungkasnya. (uki)

Sabtu, 26 September 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 26 September 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Oikonomia Kebudayaan Penertiban Bangunan Liar Harus Menyeluruh PULUHAN bangunan milik warga di bantaran Sungai Ancar, Kelurahan Kekalik Jaya, Sekarbela dibongkar, Jumat (25/9) kemarin. Pembongkaran ini dilakukan Pemkot Mataram dalam rangka penataan kawasan bantaran sungai. Selain itu pembongkaran juga bertujuan agar kawasan bantaran sungai tidak terkesan kumuh.

Langkah yang dilakukan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, patut diapresiasi. Langkah tegas ini, menunjukkan keseriusan penjabat kepala daerah wanita pertama di NTB untuk menata kawasan khususnya bantaran sungai yang selama ini belum tersentuh. Tidak tersentuhnya bangunan liar di bantaran sungai mengindikasikan seakan-akan ada pembiaran.

Akibatnya, dari waktu ke waktu bangunan liar di bantaran sungai terus bertumbuh.

Maraknya bangunan liar di wilayah bantaran sungai khususnya di wilayah Kota Mataram, tidak saja ditemukan bantaran Sungai Ancar. Di wilayah bantaran sungai lainnya, masih banyak ditemukan bangunan liar yang juga mendesak ditertibkan sebelum keberadaannya terus bertumbuh. Penertiban bangunan liar harus dilakukan secara menyeluruh.

Sebenarnya tidak saja bangunan liar di bantaran sungai yang menjadi fokus Pemkot Mataram. Banyak juga Daerah Aliran Sungai (DAS) yang seharusnya bebas dari bangunan, justru kini di atasnya berdiri bangunan-bangunan permanen. Hal ini juga harus menjadi perhatian Pemkot Mataram, apalagi ada dugaan bangunan yang berdiri di wilayah DAS, dilengkapi sertifikat hak milik.

Terkait dengan penertiban bangunan di bantaran sungai, Pemkot Mataram juga harus memikirkan dampak bagi warga yang sebelumnya mendirikan bangunan secara ilegal itu.Harus ada solusi, ketika mereka ‘’terusir ‘’, alternatif penggantinya harus disiapkan. Karena langkah berupa penertiban, tanpa solusi akan menimbulkan persoalan baru. Seperti diketahui bahwa penertiban bangunan ini, ternyata warga yang bangunannya dibongkar tidak diberikan kompensasi karena mereka membangun di lahan yang ilegal.

Penjabat Walikota Mataram menegaskan, pembongkaran bangunan bantaran sungai ini dimaksudkan agar warga yang tinggal di bantaran sungai bisa tertib.

Setelah lingkungan mereka tertata, mereka diharapkan bisa menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih akan berdampak pada kesehatan warganya.

Sebelum pembongkaran dilakukan, warga pemilik bangunan telah diberitahu melalui kelurahan. Sehingga pembongkaran tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Pembongkaran ini juga dilakukan dalam rangka gerakan Jumat Bersih. (*)

Oikonomia adalah asal kata dari ekonomi. Atau oikos (rumah-tangga) dan nomos (mengelola). Oikonomia berarti hal-ihwal tentang pengelolaan rumah-tangga untuk meningkatkan nilaipakai (use value) bagi semua anggota rumahtangga dalam kurun waktu yang panjang. Aristoteles membedakan oikonomia dengan chrematistics, yang merupakan ekonomi-politik yang berkaitan dengan manipulasi harta-milik dan kekayaan untuk mencapai nilai tukar uang yang maksimal dalam kurun waktu jangka pendek bagi pemiliknya (Salim, 1991). ikonomia memperhitungkan cakupan waktu jangka panjang. Tidak sekadar untuk perorangan tapi untuk seluruh anggota rumah-tangga atau komunitas.

Dengan kata lain, oikonomia diterapkan sebagai suatu sistem yang menolak dominasi dan hegemoni perorangan. Sehingga distribusi kesejehteraan dapat tersebar dengan merata.

Kebudayaan membutuhkan oikonomia. Sebagai hasil penciptaan akal-budi manusia, kebudayaan berkembang secara dinamis. Adat istiadat, kepercayaan, kesenian, termasuk bagaimana mengelola ekonomi. Etika hadir sebagai kontrol atas bergeraknya kebudayaan.

Dengan landasan moral tertentu kebudayaan berjalan di garis yang sama dengan agama. Agama adalah aturan, yang membatasi tindakan dan perbuatan agar tidak melanggar nilai-nilai, terutama nilai kemanusiaan. Tetapi itu khususnya berlangsung di ‘Timur”.

Pada kenyatataannya posisi kebudayaan sering mengalami penyempitan. Bahwa semua yang berhubungan dengan kebudayaan hanya ada dalam slot kesenian.

Kebudayaan sering disamakan dengan kesenian. Padahal kita tahu posisi kesenian sendiri sering terabaikan sebagai suatu unsur yang punya peran tak sedikit untuk membentuk karakter manusia.

Dengan penyempitan itu kebudayaan sering pula luput dari perhatian yang spesifik, meskipun kenyataannya semua gerakan pembangunan ditopang oleh model kebudayaan tertentu.

Polemik tentang model kebudayaan ini sudah berlangsung sejak 80 tahun lalu. Ketika dua tokoh yang berseberangan pendapat mel-

Oleh:

Kiki Sulistyo (Penyair)

As

"Pada muaranya oikonomia menumbuhkan bukan cuma alur distribusi yang pantas, tetapi juga memicu kreatifitas, yang sesungguhnya merupakan jalan keluar dari efek populasi dan masalah yang ditimbulkannya. Dengan begitu kebudayaan akan ditempatkan pada posisi yang seharusnya, melingkupi dan dilingkupi oleh manusia dan kemanusiaan yang ada di dalamnya." ontarkan masing-masing gagasannya. Sutan Takdir Alisyahbana secara umum mengajak kita menoleh pada kemajuan yang berlangsung di luar. Belajar pada dunia di luar sana, terutama pada negara-negara berkembang yang kerap disebut sebagai ‘negara barat’. Sementara Sanusi Pane mengajak kita kembali ke akar ketimuran. Kembali ke jati diri, dimana yang harus kita lakukan adalah menggali warisanwarisan kebudayaan masa lalu sebagai kekayaan intelektual dan sistem yang adiluhung.

Sampai hari ini saya kira perdebatan tersebut masih relevan. Pada praktiknya sesungguhnya kita tidak pernah benar-benar mengamini atau menolak salah satu di antaranya. Kita masih menggenggam kepercayaan dan ketakziman pada sejumlah model kebudayaan masa lalu, tetapi kita juga tidak menolak arus kebudayaan baru yang datang dari luar. Akibatnya tumbuh kebudayaan mutan, kebudayaan campuran yang tidak memiliki kiblat.

Suatu kebudayaan pasca-modern yang mungkin menjadi ciri dinamisasi dari apa yang disebut sebagai negara berkembang.

Jika kita mau melihat kebudayaan secara luas, kita bisa menemukan bahwa sebagai spasi yang menghubungkan setiap gerak peradaban, kebudayaan memiliki peluang untuk menjadi jembatan bagi suatu model karakter manusia.

Karena kebudayaan melingkupi manusia, maka kebudayaan berperan membentuk karakter manusia tersebut. Untuk itu kebudayaan juga perlu dikonstruksi, disusun, dan digerakkan secara simultan. Untuk itu pula oikonomia lebih dimungkinkan sebagai sistem pengelolaan yang menempatkan semuanya dalam suatu tatanan rumah-tang-

ga. Agar kebudayaan tidak dipakai sebagai kendaraan untuk penumpukan kapital secara perseorangan.

Pada titik ini mau tidak mau kita kembali harus merujuk pada peran pemerintah.

Meskipun kerja birokrasi belum mengalami reformasi berarti. Tetapi tetap saja regulasi berada di tangan birokrasi untuk menata semua konstruksi pada sendi kehidupan. Termasuk perihal kebudayaan.

Jika kebudayaan tidak dikelola dengan regulasi yang tepat ia tetap akan berkembang secara natural.

Masalahnya, karena kebudayaan berhubungan pula dengan persoalan-persoalan lain, posisinya mengalami pelemahan jika terjadi tindakan-tindakan yang melanggar prinsip rumah-tangga. Dalam hubungannya dengan lingkungan misalnya. Kebudayaan tidak berdaya menghadapi bencana serupa pembakaran hutan, penyempitan lahan pertanian, pengelolaan limbah, buruknya sanitasi dan sebagainya. Sebagai hasil cipta akalbudi dan sebagai bukti keunggulan rasionalitas manusia sebagai makhluk hidup, kebudayaan terbukti dapat dengan mudah tereduksi di hadapan kepentingan tertentu.

Dengan kata lain, chrematistics sebagai sebuah sistem, saat ini, bergerak lebih ofensif ketimbang oikonomia.

Chrematistics mengacu pada kapitalistik. Overdevelopment negara industri yang menyebabkan underdevelopment negara berkembang.

Dan pangkal dari keduanya terdapat pada budaya konsumsi berlebihan negara industri dan budaya kemiskinan negara berkembang (Salim, 1991). Sayangnya, saat ini, disebabkan ‘mutanisasi’, kita kehilangan arah atau timbangan yang tepat untuk meletakkan semuanya

secara equal. Dan landasan serta arah pembangunan menjadi medan pertarungan yang tak seimbang antara kebudayaan warisan dengan kebudayaan yang datang kemudian.

Akibatnya kebudayaan warisan berubah menjadi sesuatu yang eksotis. Dan yang eksotis akan berasa asing. Maka tempatnya kemudian adalah pada fiesta-fiesta, seremoni-seremoni. Itu hukum yang akan berlaku dalam perkembangan dan dinamika peradaban. Dimana industrialisasi seakan menjadi jalan satu-satunya untuk mengatasi pergerakan populasi. Karenanya yang penting kemudian adalah bagaimana kebudayaan itu bisa menumbuhkan kesejahteraan yang merata dalam kehidupan komunitas atau rumah-tangga.

Oikonomia yang mencakup kurun waktu jangka panjang, perhitungan biaya dan manfaat bagi keseluruhan, serta memusatkan perhatian pada nilai pakai yang nyata perlu digunakan sebagai sistem pengelolaan kebudayaan. Untuk menghindarkan kebudayaan dari cengkeraman pengelolaan yang chrematistics, yang arahnya pada industri dan akhirnya konsumerisme. Pada muaranya oikonomia menumbuhkan bukan cuma alur distribusi yang pantas, tetapi juga memicu kreatifitas, yang sesungguhnya merupakan jalan keluar dari efek populasi dan masalah yang ditimbulkannya. Dengan begitu kebudayaan akan ditempatkan pada posisi yang seharusnya, melingkupi dan dilingkupi oleh manusia dan kemanusiaan yang ada di dalamnya.

Masyarakat NTB belum manfaatkan lumbung pangan Peran instansi terkait dipertanyakan

*** Usut hibah Bawaslu Rp 13,5 miliar, Polda NTB tunggu laporan masyarakat Pemberitaan media bisa jadi referensi

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 26 September 2015

Kemenag Pastikan Tak Ada Jemaah Haji NTB Korban Musibah Mina Dari Hal. 1 Maad menjelaskan, mendengar adanya kejadian di Mina tersebut, pihaknya langsung berkomunikasi dengan para ketua kloter jemaah haji asal NTB. Jumlah kloter jemaah haji NTB tahun ini sebanyak 11 kloter. Hasil koordinasi dan komunikasi yang dilakukan, lanjut Maad kepada ketua kloter 6, 8, 9 dan 10 yang melaksanakan lontar jumroh pada waktu itu, kondisi jemaah haji NTB dalam kondisi aman.

“Jadi sudah kita coba menghubungi. Sumber resmi itu, untuk jemaah haji Indonesia ada tiga orang yang wafat.

Karena memang jalur itu adalah tempat pemondokannya orang-orang dari Afrika dan Mesir,” terangnya.

Dikatakan, semua jemaah haji asal NTB sudah melakukan lontar jumroh. Setelah jemaah haji melaksanakan lontar jumroh, maka bagi mereka yang kuat akan langsung ke Mekkah untuk melaksanakan tawaf dan sa’i. Namun, bagi yang jemaah yang tidak kuat, mereka menyelesaiakn lontar jumroh sampai tanggal 13 Zulhijjah, baru kemudian menuju Mekkah untuk melaksanakan tawaf dan sa’i.

Maad menceritakan kronologi musibah yang terjadi di Mina berdasarkan informasi

yang diterima dari Kemenag pusat. Musibah Mina terjadi pada Kamis, 24 September 2014 pukul 7.30 waktu Arab Saudi. Peristiwa tersebut terjadi di jalan Arab 204 pada saat jemaah akan melaksanakan lontar jumroh aqabah. Jalan Arab 204 adalah jalan yang tak biasa digunakan jemaah haji Indonesia yang tinggal di Mina Jadid.

Jalan yang biasa mereka gunakan adalah Jalan King Fahd yang terletak di sebelah kiri. Sehingga lokasi kejadian bukan berada di jalur yang biasa ditempuh jemaah haji Indonesia. Jemaah haji Indonesia di Mina terbagi dalam 52 maktab. 45 maktab di Harratul Lisan, Mina dan 7 maktab di Mina Jadid.

Jemaah yang tinggal di Harratul Lisan tidak akan melalui Jalan Arab 204 tapi melalui terowongan muashimketika akan ke Jamarat. Peristiwa diduga terjadi karena adanya jemaah yang akan melakukan jumroh aqabah tibatiba terhenti, jemaah yang berada di belakang mendorong yang di depan sehingga berdesakan dan banyak perempuan dan orang tua yang jatuh menjadi korban. (nas)

Koreksi BPKP Dilaksanakan di APBDP Dari Hal. 1 ‘’Itu sudah ada MoU nya dan sudah kami laporkan ke BPKP,’’ akunya. Mengenai saran agar TAPD meneliti ulang penambahan belanja Rp 21 miliar, Makmur Said membeberkan arah penggunaan anggaran itu.

Selain untuk penyertaan modal di PDAM Giri Menang Rp 6 miliar, juga di Bank NTB. Sementara itu, dari sisi pendapatan, diakui Sekda bahwa Pemkot Mataram memang berencana melakukan pinjaman di Bank NTB sebesar Rp 10 miliar. Namun belum pinjaman itu disetujui pihak bank, Pemkot Mataram sudah memasukkannya sebagai bagian dari pendapatan. ‘’Itu yang disebut belum sesuai dengan ketentuan oleh BPKP. Demikian juga dengan Bansos,’’ tambahnya.

Terhadap kelalaian TAPD, Sekda tidak menampik adanya sanksi. Namun katanya, sanksi itu hanya bersifat administratif berupa teguran administratif kepada TAPD. Bahkan ia mengaku surat teguran itu sudah rampung tinggal ditandatangani oleh Penjabat Walikota Mataram dan selanjutkan disampaikan kepada pihak-pihak yang masuk dalam TAPD Kota Mataram. ‘’Sudah dibuatkan teguran, nanti ditandatangani Bu Wali,’’ imbuhnya.

Kejanggalan itu, katanya lagi, bersifat administratif, tidak ada unsur pidananya.

Sekda berjanji, koreksi BPKP itu akan dilaksanakan dalam APBDP. ‘’Teguran itu kan ada yang bersifat ringan, sedang dan berat. Kalau berat bisa sampai penurunan pangkat dan jabatan. Kalau yang ini sifatnya teguran ringan tapi tetap tidak boleh kita abaikan,’’ tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberapa indikasi kejanggalan ditemukan BPKP NTB, setelah sekitar sebulan melakukan supervisi dokumen APBD Kota Mataram tahun 2015. Letak indikasi kejanggalan pada penambahan alokasi anggaran sampai pada penetapan APBD yang disinyalir melompati aturan. Atas temuan itu, auditor menyerahkan sepenuhnya perbaikannya ke Pemkot Mataram.

Kepala BPKP NTB, Dr. Bonardo Hutauruk, AK, MM melalui Kabag Tata Usaha, Wakhidin, AK yang dikonfirmasi Suara NTB, membenarkan temuan itu. Tapi ketika diminta rincian adanya temuan itu, Wakhidin menyarankan Suara NTB mengkonfirmasi pihak Pemkot Mataram sebagai entitas yang mengajukan supervisi. ‘’Karena yang meminta supervisi itu Pemkot Mataram, ya dokumennya kita serahkan ke sana.

Bisa konfirmasi pihak Pemkot,’’ saran Wakhidin Rabu (23/9).

Terkait dengan temuan itu, pihak BPKP hanya bisa memberi saran agar dilakukan perbaikan. ‘’Karena apa yang menjadi temuan kami tidak bersifat paksaan jika itu (saran) tidak dilaksanakan,’’ kata Wakhidin. Semua diserahkan kepada Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang sebelumnya bersurat untuk meminta supervisi. ‘’Yang jelas, saran itu untuk perbaikan administrasi, agar tidak ada kesalahan penggunaan anggaran. Kalau dilaksakan, itu yang kita harapkan,’’ paparnya.

Tapi berdasarkan dokumen yang diperoleh Suara NTB, ada enam temuan berdasarkan hasil supervisi dan empat saran perbaikan kepada Pemkot Mataram. BPKP mulai supervisi

berdasarkan surat tugas tanggal 20 Agustus 2015 lalu.

Pada angka “1” poin “a” BPKP menyebut, penetapan APBD 2015 mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya disetujui dengan dipaksakan demi memenuhi syarat formalitas. Konsekwensinya, terdapat dua tahapan dari tujuh tahap.

Seharusnya ini berakibat tidak diterimanya APBD yang disampaikan ke gubernur. Ada juga lima tahapan pada penetapan APBD yang terdokumentasi dalam sehari, yakni tanggal 22 Desember 2014. Padahal dalam waktu normal, itu tidak mungkin terjadi.

“Hal ini menunjukkan bahwa penetapan APBD 2015 tanggal 22 Desember hanya formalitas agar APBD tepat waktu,”demikian dikutip dari temuan BPKP itu.

Poin “b”, penganggaran penambahan penerimaan daerah Rp 16 miliar tidak sesuai aturan, dari total tambahan Rp 78 miliar lebih. Rinciannya, Rp 6 miliar untuk penyertaan modal PDAM Giri Menang Mataram yang dianggap tidak layak dan penerimaan pinjaman dari bank sebesar Rp 10 miliar, belum ada ikatan perjanjiannya.

Poin ‘c”, terdapat penerimaan Rp 6 miliar untuk penyempurnaan nilai pendapatan total Rp 78 miliar lebih. Penerimaan atas pendapatan itu dikhawatirkan tidak dapat terealisasi.

Poin “d” terdapat penambahan anggaran belanja sebesar Rp 45 miliar lebih untuk belanja langsung dan tak langsung, tidak diyakini kelayakannya. Rinciannya, belanja tak langsung sebesar Rp 7,6 miliar lebih merupakan penambahan dari dana aspirasi DPRD bersumber hibah dan Bansos yang tidak dilengkapi proposal dan verifikasi tim, serta belanja tak langsung Rp 37 miliar, seluruh rincian, programnya dan jenis belanjanya tidak ada korelasinya dengan capaian kinerja program.

Atas temuan itu, empat poin saran BPKP. Pertama, memberikan sanksi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) atas kelalaiannya menganggarkan penerimaan daerah tidak sesuai ketentuan. Kedua, BPKP meminta Pemkot Mataram berkoordinasi dengan DPRD agar penyusunan APBD sesuai ketentuan berlaku. Ketiga, menginstruksikan kepada Sekda Kota Mataram selaku Ketua TPAD untuk meminta kepastian secara formal kepada Kementerian Keuangan atas pendapatan Rp 6 miliar.

Menginstruksikan kepada Sekda Kota Mataram selaku Ketua TPAD untuk melakukan pengurangan penerimaan daerah berupa bagian laba atas penyertaan modal PDAM Giri Menang Rp 6 miliar dan penerimaan pinjaman Rp 10 miliar. Kelima, menginstruksikan kepada Sekda agar meneliti ulang kelengkapan dokumen dan proposal atas penambahan belanja Rp 7,8 miliar.

Keenam, menginstruksikan kepada Sekda Kota Mataram agar meneliti ulang penambahan belanja Rp 21 miliar lebih dengan mempertimbangkan peningkatan kinerja program. (fit/ars)

Halaman 15

Kampus STAH Mencegah KDRT Dorong PeningkatanKualitas Generasi Melalui Seminar Gender Pengabdian kepada Masyarakat STAHN Gde Pudja Mataram

Muda-Mudi Hindu Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram (Jurusan Dharma Acarya) melaksanakan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2015 kali ini bertempat di tiga pasraman di Kota Mataram. Yakni di Pasraman “Danghyang Sidhimantra” beralamat di Lingkungan Batu Dawa, Pasraman “Saraswati” beralamat di Karang Bedain dan Pasraman Swasta Pranawa beralamat di Abiantubuh, dimulai tanggal 30 Agustus 2015 dan ditutup pada hari Minggu kemarin tanggal 20 September 2015 .

Ketua Tim Panitia Pengabdian Dr. I Nyoman Sueca, S.Ag., M.Pd. menerangkan, pendidikan formal bukan solusi pendidikan karakter yang tepat. Maka pendidikan yang lebih mendesak adalah pendidikan di masyarakat. Betapapun manusia tak dapat hidup sendiri, sebab ia akan membutuhkan masyarakat untuk mendukungnya.

Dikatakan, pendidikan di masyarakat yang bersifat membangun karakter dan berbentuk pendidikan nonformal khususnya di Mataram bagi Umat Hindu adalah pasraman. Pasraman adalah lembaga pendidikan khusus bidang Agama Hindu.

CINDERAMATA: Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (P3M) STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ir. I Wayan Wirata, A.Ma, S.E., M.Si memberikan cindramata kepada Pengurus Pasraman berupa patung Ganesa.

Ia berbentuk pendidikan nonformal berbasis Budaya Hindu Bali yang bergerak di bidang tradisional dan adat istiadat .

Namun demikian pasraman di Kota Mataram bergerak kebanyakan dengan swadaya sendiri atau mandiri. Tujuan pasraman adalah untuk membelajarkan anggotanya di bidang seni budaya Bali khususnya dan sosial budaya pada umumnya.

Melalui kesempatan ini Tim Pengabdian STAHN Gde

Pudja Mataram memberikan pembelajaran terhadap anak didik pada pasraman yaitu belajar Aksara Bali, Seni Tari, Baca Puisi, belajar menjadi MC dan yang paling digemari oleh peserta didik adalah belajar Yoga.

Selain itu STAHN Gde Pudja Mataram memberikan sedikit bantuan berupa barang sebagai pendukung proses pembelajaran pada pasraman, dengan total nilai barang Rp 5 juta untuk setiap pesaraman. (adv)

Dapat Bantuan 40 Bus, NTB Kembangkan Transportasi Massal Mataram (Suara NTB) Mulai tahun 2016 mendatang, Pemprov NTB akan mengembangkan transportasi massal untuk mempermudah akses masyarakat dalam pelayanan transportasi. Pengembangan angkutan massal ini mulai dikembangkan di Kota Mataram dan sekitarnya.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan bantuan sebnayak 40 bus pada tahun ini.

“Angkutan umum massal untuk Mataram dan sekitarnya, sudah disiapkan perencanaannya beberapa tahun lalu. Dan sharing pemerintah pusat berbuat apa, provinsi apa dapat dukungan dari Kementerian untuk tahun 2015 bantuan bus 40 unit. Sekarang sedang dalam karoseri dan mudahan bias dilaunching pada HUT NTB dan bisa dioperasionalkan tahun 2016,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr di

Mataram, kemarin.

Agung menjelaskan, pengembangan angkutan massal ini akan bersinergi antara Pemkab Lombok Barat (Lobar), Kota Mataram dan Pemprov NTB. Artinya, fasilitas-fasilitas pendukung dalam pengembangan angkutan massal itu ada sharing pembiayaan. “Ada pembuatan akses penunjang, halte, marka jalan, rambu termasuk IT,” tandasnya.

Sehingga pada simpangsimpang tertentu tak akan terjadi hambatan akibat lampu merah. Untuk tahap awal, kata Agung, pengembangan angkutan massal itu hanya di jalan nasional saja. Namun, kedepan semua rute yang dilalui akan didorong menggunakan IT. Ketika ditanya apakah keberadaan angkutan umum massal ini justru akan mengganggu angkutan perkotaan seperti bemo? Agung mengatakan justru angkutan umum massal ini dengan angkutan perkotaan akan bersinergi.

Disebutkan, pada tahun 2016 mendatang, sebanyak

empat koridor yang akan dikembangkan. Diantaranya, rute Senggigi-Ampenan, Mataram-Bertais, Mataram-Narmada dan lainnya.

“Jadi rutenya dalam satu kawasan bisnis, pemerintahan dan pendidikan. Warga masyarakat yang mau bersekolah, berekreasi, wisatawan berkunjung pun bisa memanfaatkan angkutan massal ini,”terangnya.

Dari sisi biaya yang dikeluarkan, kata Agung jauh lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan taksi. Ia mencontohkan, seperti angkutan pemandu moda dari Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mataram-Senggigi yang hanya Rp 25-30 ribu per orang.

Sementara jika menggunakan taksi, biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 150 ribu per orang.

“Artinya semakin rasional dan kenyamanan juga cukup bagus,” pungkasnya. (nas)

Enggan Komentari Temuan BPKP Dari Hal. 1 Letak indikasi kejanggalan terdapat pada penambahan alokasi anggaran sampai pada penetapan APBD yang disinyalir melompati aturan.

Atas temuan itu, auditor BPKP menyerahkan perbaikannya ke Pemkot Mataram.

Pekan lalu pada saat rapat koordinasi di Ruang Rapat Kenari, di hadapan seluruh pimpinan SKPD Kota Mataram, Selly menyampaikan bahwa BPKP NTB meminta kepada

Pemkot Mataram untuk segera membahas APBD Perubahan 2015. Permintaan ini disampaikan setelah dilakukan supervisi terkait APBD Murni 2015 yang akan dijadikan dasar dalam pembahasan APBD Perubahan 2015.

Selly menyampaikan pada tanggal 15 September pagi, ia sudah berada di Kantor BPKP NTB untuk berkoordinasi dengan BPKP terkait hasil supervisi tersebut. Berdasarkan permintaan BPKP, ada juga beberapa hal yang perlu dira-

sionalisasi. “Ada hal-hal yang perlu dirasionalisasi dan itu permintaan dari BPKP,” terangnya.

Lebih jauh Selly enggan membeberkan apa saja rekomendasi dari BPKP terkait hasil supervisi APBD Murni 2015 tersebut. “Nggak ada. (Diminta) Cepat segera bahas APBD Perubahan 2015,” cetusnya. Ia pun menargetkan pembahasan APBD Perubahan dapat selesai dalam sepekan untuk melaksanakan rekomendasi BPKP NTB tersebut. (ynt)

Polda NTB Tunggu Laporan Masyarakat Dari Hal. 1 Tapi belum genap berumur dua pekan audit, Wakil Gubernur NTB H.Muh. Amin, SH, M.Si mengeluarkan pernyataan menghentikan sementara proses audit itu di tengah jalan. Pertimbangan karena atmosfer daerah sedang konsentrasi dengan tahapan Pilkada serentak. Sehingga dengan audit, dikhawatirkan mengganggu.

Sikap wabug ditanggapi kalangan akademisi dan pe-

giat antikorupsi. Mereka menilai Wagub NTB punya pretensi sehingga menghentikan audit Inspektorat. Seharusnya menurut mereka, untuk mendorong transparansi, akuntabilitas anggaran, serta mencegah tindak pidana korupsi, Wagub membiarkan Inspektorat tetap bekerja.

Dihubungi terpisah Jumat kemarin, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol. Prasetijo Utomo juga mengisyaratkan sama dengan

Kapolda, menunggu laporan dari masyarakat. “Sampai sekarang kami masih tunggu laporan masyarakat dulu,” kata Prasetijo.

Berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya, ada keinginan untuk mengusut dana hibah tersebut, tanpa harus menunggu laporan masyarakat. Juga soal keinginan sama tanpa harus menunggu Inspektorat selesai audit, karena kepentingan lembaganya berbeda, untuk bahan penyelidikan. (ars)

Jika Gubernur Keluarkan Izin, DPRD NTB Ancam Gunakan Hak Interpelasi Dari Hal. 1 yang akan dikaji oleh Komisi Amdal Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) NTB. “Karena kemarin itu kita kira Pak Gubernur, kalau sudah mengeluarkan imbauan (menolak) kita pikir stop, ternyata terus berlangsung. Kita bisa dengan melakukan interpelasi, karena itu melanggar UU,” tambah Mori.

Sebelum wakil rakyat benarbenar menggunakan hak interpelasi, ia meminta Pemprov NTB dalam hal ini SKPD terkait seperti Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben)

serta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB untuk menutup peluang dikeluarkannnya izin untuk pengerukan pasir laut yang direncanakan sekitar 15 juta meter kubik tersebut.

“Jangan diberikan peluang.

Kita harus stop, karena apapun itu, apapun ujungnya pasti kita akan rugi. Pendapatan yang diterima tak seberapa, kerusakan lingkungan yang akan kita tanggung selama belasan tahun. Bagaimana kita bertanggung jawab terhadap para nelayan yang selama ini hidup di pinggir pantai,”ucapnya.

Kalangan DPRD NTB mela-

lui Komisi IV yang membidangi infrastruktur dan lingkungan hidup akan diminta untuk memanggil SKPD terkait, yang berkaitan dengan pemberian izin pengerukan pasir laut tersebut.

Dewan berpandangan, jika pengerukan pasir laut ini dilakukan maka kerusakan lingkungan di pesisir pantai Lotim tinggal menunggu waktu.

“Jadi kita tetap meminta itu segera dihentikan. Pemerintah daerah harus menutup rapat peluang pengambilan pasir laut itu. Karena dampaknya luar biasa. Ini kita coba mau rapatkan barisan,” tandas Mori. (nas)

Mataram (Suara NTB) Kampus Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram berupaya mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) melalui seminar gender. Diikuti puluhan mahasiswa lintas jurusan dari STAH, seminar tersebut diisi oleh tiga orang pemateri yakni Kepala BP3AKB, Dra. T. Wismaningsih Rajadiah, Kasubdit Penanganan dan Perlindungan Perempuan BP3AKB, I Gusti Ayu Aditi, serta Ketua Pusat Studi Kajian Gender STAH Negeri Gde Pudja Mataram, Luh Apriani,M.Pd. Kepala BP3AKB memaparkan, KDRT tidak serta – merta hanya dapat menimpa kaum perempuan dan anak semata. Melainkan, laki – laki sebagai individu yang terlibat dalam organisasi keluarga juga memiliki hak yang setara dengan istri dan anak untuk meraih perlindungan.

Sebab, studi tentang gender tidak hanya terfokus pada perempuan dan anak – anak. Tetapi, secara umum kajian gender menyangkut kesetaraan elemen laki – laki dengan perempuan dan anak.

“Kekerasan rumah tangga itu juga bisa terjadi antara isteri terhadap anak. Suami terhadap isteri, atau bahkan kekerasan antara anak terhadap kedua orang tuanya,” jelas Wismaningsih, Jumat (25/9) di Aula Rektorat STAHN Gde Pudja Mataram.

Ia merumuskan, kasus – kasus KDRT yang terjadi selama ini seringkali dianggap sebagai masalah internal keluarga sekaligus menjadi aib bagi mereka. Dengan demikian, banyak aksi – aksi kekerasan yang tidak terungkap kemudian terlampau berlalu begitu saja. Kasus KDRT yang tidak terungkap selesai tanpa adanya penega-

kan hukum dan pemberian sanksi terhadap pelaku.

Kepala BP3AKB ini merekonstruksi kembali pemahaman masyarakat tentang gender. Ia menilai selama ini pemahaman masyarakat tentang gender masih keliru dan harus diperbaiki. Katanya,gendertidakhanyamengedepankan hak – hak perempuan dan anak. Gender hanya hadir untuk menyetarakan posisi antara laki – laki dengan perempuan. Dengan demikian, menyangkut hak – hak individu antara laki – laki dan perempuan tidak timpang.

“Seringkali UU KDRT itu disebut hanya melindungi perempuan dan anak, padahal tidak. Dalam kajian gender, posisi laki – laki dengan perempuan serta anak memiliki porsi yang setara. Jadi dalam penegakan UU KDRT tersebut perempuan dan laki – laki memiliki hak yang setara,” bebernya.

Ia menilai, civitas akademika di STAHN Gde Pudja Mataram telah memiliki kepekaan dan sensitivitas yang lebih dalam menanggapi isu – isu soal gender.

Selain karena di kampus ini telah berdiri pusat studi kajian gender, sensitivitas tersebut juga dinilainya melalui peserta seminar yang tidak hanya diikuti oleh kelompok perempuan seperti bagaimana biasanya. Seminar tersebut banyak diikuti oleh kaum laki – laki dan perempuan sehingga pemahaman tentang kesetaraan gender dilingkungan tersebut dinilainya telah terbangun.

Selain melibatkan para mahasiswa, seminar tersebut dihadiri olehpejabatWakilKetuaIIISTAHN Gde Pudja Mataram, Dr.Drs. I Nyoman Murba Widhana,M.Ag Direktur Pasca Sarjana (S2) STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. I WayanArdhi Wirawan,M.Si serta pejabat lainnya. (met/*)

(Suara NTB/met)

NARA SUMBER - Para nara sumber dalam Seminar Gender di STAHN Gde Pudja Mataram.

Harus ’’Overestimate’’ Dari Hal. 1 Keyakinan akan adanya kejadian yang mengganggu kamtibmas, bukan menjadi alasan untuk bersikap lemah, apalagi menyerah dengan keadaan. Justru sikap itu ditunjukkan Kapolda, untuk lebih meningkatkan kewaspadaan, kesiapan kekuatan personel, jangan sampai Pilkada di tujuh kabupaten dan kota di NTB Desember mendatang, terjadi rusuh meluas.

Kuncinya adalah kesiapan mental dan peralatan personel, baik ditingkat Polres maupun Polda NTB yang menerjunkan pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO).

Tapi pihaknya tidak akan merasa mampu jika hanya berperan tunggal sebagai penjaga

keamanan. Paling berperan adalah masyarakat. Harus berusaha menjaga agar tidak sampai terprovokasi, terpecah belah kepentingan politik. Dukungan ke salah satu pasangan calon memang bagian dari pilihan politik. Tapi bagi Kapolda, terpenting tidak sampai dihasut untuk bertindak kriminal.

Masyarakat diharapkan waspada untuk situasi ini. “Utamakan silaturahmi, jangan sampai mudah dihasut,” ajaknya.

Tapi dalam situasi tak terkendali, maka pihaknya sudah meyakini dibalik kejadian itu ada koordinator lapangan (korlap), pihak yang dianggapnya paling bertanggungjawab atas kejadian tersebut. Atas itu, Kapolda memastikan akan bertindak tegas. ‘’Kuncinya ada di korlap,’’ pungkasnya. (ars)

Jamin Seleksi Terbuka Dari Hal. 1 ‘’Ada mekanismenya. Pokoknya ada mekanismenya, ada persyaratan yang harus dilewati (calon pimpinan SKPD),’’ kata Muhammad Nur ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (25/9) siang kemarin.

Diketahui, Pansel telah mengumumkan pendaftaran secara online bagi para calon pimpinan SKPD sejak pekan lalu. Sampai dengan Rabu, 23 September 2015, jumlah pejabat yang mendaftar memperebutkan tiga jabatan pimpinan SKPD tersebut sebanyak 36 orang. Tiga jabatan SKPD yang dilakukan seleksi terbuka yakni Kepala Dinas Dikpora NTB, Kepala Dinas Perkebunan NTB dan Kepala Biro Humas dan Protokoler Setda NTB. Dari puluhan pendaftar tersebut, dua orang mantan pimpinan SKPD Pemprov NTB, yakni Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc yang sebelumnyamengundurkandiridariKepala Dinas Dikpora NTB, kembali mendaftar untuk ikut berkompetisi memperebutkan posisi tersebut.

Sementara, satu mantan pimpinan SKPD lainnya adalah Ir. H. Mokhlis,M.Siyangsebelumnyamengundurkan diri sebagai Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mendaftar untuk ikut berkompetisi menjadi Kepala Dinas Perkebunan.

Sekda mengatakan, Pansel tak akan tahu siapa nantinya yang akan menjadi pimpinan tiga SKPD tersebut. Dari hasil seleksi terbuka yang dilakukan, tiaptiap jabatan yang dilakukan seleksi terbuka, Pansel menyerahkan tiga buah nama kepada Pejabat

Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur.

“Wallahua’lam siapa di antara yang itu (diseleksi terbuka), ndak tahu kita. Karena jelas berproses terbuka. Kalau kata orang seperti itu (calon pejabatnya sudah ada), tanya saja orang yang berkata seperti itu,’’ kata Sekda.

Artinya, seleksi terbuka yang dilakukanPanselmengacupadarambu-rambuatauaturanyangberlaku.

Begitujugaorang-orangyangduduk di Pansel cukup lengkap. “Sesuai denganukuran-ukuranyangadadi sana, terukur semuanya. Tim (Pansel) juga komprehensif. Saya pikir kalau ada kata orang, saya minta ditanyakan kepada orang yangberkata,” pungkasnya.

Sesuai dengan jadwal yang telah disusun, pengumuman dan pendaftaran secara online mulai 11-25 September 2015. Penyerahan berkas persyaratan administrasi mulai 14-28 September 2015. Kemudian seleksi administrasi dilaksanakan tanggal 29 September-2 Oktober 2015. Baru kemudian, pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan pada 3 Oktober 2015.

Setelah seleksi administrasi, selanjutnya dilakukan seleksi kompetensi manajerial/psikologi mulai 5-10 Oktober. Seleksi kompetensi keahlian tanggal 12-17 Oktober. Penelusuran rekam jejak calon pimpinan SKPD tanggal 19-23 Oktober. Kemudian penetapan hasil seleksi dilakukan tanggal 27 Oktober. Selanjutnya, pengajuan nama calon pimpinan SKPD kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini gubernur tanggal 28-30 Oktober 2015. (nas)

Sabtu, 26 September 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(ant/Bali Post)

KORBAN MINA - Petugas pertahanan sipil Arab Saudi berusaha menyelamatkan korban desak-desakan saat lempar Jumroh, di Mina, Arab Saudi, Kamis (24/9). Direktorat Pertahanan Sipil Arab Saudi menyebutkankan korban musibah tersebut mencapai 220 orang.

Tragedi Mina, Terburuk dalam 25 Tahun Terakhir Mina, Saudi Arabia Setidaknya 717 jemaah dari berbagai belahan dunia tewas dalam tragedi di Mina, Kamis, dan menurut pejabat Arab Saudi, musibah tersebut adalah yang terburuk dalam 25 tahun terakhir.

Dalam musibah tersebut, sekitar 863 mengalami lukaluka akibat terinjak-injak saat ribuan jemaah akan melakukan ritual melempar jumrah.

Tragedi paling buruk terjadi pada musim haji Juli 1990 ketika 1.426 orang jemaah tewas akibat kehabisan oksigen saat berdesakan di terowongan Mina.

Beberapa foto yang diunggah di media sosial Twitter memperlihatkan para jemaah yang berbaring di atas tandu, sementara pekerja yang lain mengangkat mereka ke atas ambulans.

Sementara foto-foto lainnya memperlihatkan beberapa jemaah laki-laki dengan pakaian ihram saling tindih dan penuh luka.

Ibadah haji yang merupakan ritual keagamaan terbesar dunia, sebelumnya sering ditandai dengan terjadinya berbagai insiden, seperti kebakaran, kerusuhan, serta kondisi berdesak-desakan yang menimbulkan korban terinjak-injak.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, PemerintahArab Saudi mengucurkan miliar dolarAS untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi pengendalian arus jemaah.

Keamanan pelaksanaan ibadah haji merupakan isu politik sensitif bagi dinasti Kerajaan Arab Saudi yang secara internasional menyatakan diri mereka sebagai penjaga kemurnian ajaran Islam serta tempat suci di Mekah dan Madinah.

Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan, Pemerintah Arab Saudi harus bertanggungjawab atas tragedi tersebut. Lebih 100 jemaah Iran ikut menjadi korban.

“Pemerintah Arab Saudi harus menerima tanggung

jawab atas tragedi menyedihkan ini. Mismanajemen serta tindakan yang tidak tepat merupakan penyebab malapetaka ini,” kata Khamenei dalam sebuah pernyataan yang dirilis melalui lamannya.

Raja Saudi Arabia, Salman, telah menyampaikan ucapan berduka cita atas peristiwa tersebut.

“Kami telah menginstruksikan semua pihak berwenang untuk meninjau kembali rencana operasi untuk meningkatkan layanan untuk memastikan agar para tamu Allah bisa menjalankan ibadah dengan secara mudah dan nyaman,” kata Raja Salman.

Sementara Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri Mansour Turki mengatakan, penyelidikan akan dilakukan untuk mencari penyebab mengapa jemaah berdesakdesakan di lokasi terjadinya insiden.

“Belum diketahui apa penyebabnya,” katanya dalam sebuah jumpa pers di Mina.

Ucapan belasungkawa disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, pemimpin negara dengan jumlah umat Islam terbesar di dunia.

Melalui akun resmi Twitter miliknya, Jokowi menyatakan bahwa harus ada perbaikan pengelolaan haji supaya peristiwa ini tidak terulang lagi.

Paus Francis yang berbicara dari New York menyampaikan ucapan berduka cita yang mendalam terhadap umat Islam atas terjadinya tragedi tersebut.

Sekjen PBB Ban Ki-moon dan pemerintah AS juga menyampaikan ucapan yang sama.

“Amerika Serikat menyampaikan ucapan belasungkawa yang mendalam kepada keluarga para jemaah haji yang tewas dan ratusan lainnya yang cedera akibat berdesak-desakan di Mina, SaudiArabia,” kata Ned Price, juru bicara Gedung Putih.

Tasnim dan Fars, kantor berita Iran melaporkan bahwa sebanyak 125 jemaah Iran tewas dalam tragedi tersebut.

Pelaksana tugas Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga menyampaikan ucapan duka kepada keluarga para korban dan pemerintahnya saat ini menunggu informasi mengenai jemaah yang berasal dari negaranya.

Jalan 204, tempat peristiwa terjadi, merupakan satu dari dua terowongan dari Mina ke Jamarat, tempat dimana jemaah melaksanakan ritual melempar jumrah.

Pada musim haji 2006, setidaknya 346 jemaah tewas saat berdesak-desakan di Jamarat.

“Saat ini berlangsung pembangunan untuk memisahkan kelompok jemaah dan mengarahkan mereka menuju rute alternatif,” demikian disampaikan Kementerian Pertahanan Sipil Arab Saudi melalui akun Twitter.

Lebih dari 220 mobil ambulan dan 4.000 petugas penyelamat dikerahkan untuk membantu mereka yang terluka. Sebagian jemaah yang cedera dievakuasi dengan helikopter.

Seorang jemaah asal Arab Saudi yang tidak bersedia ditulis namanya mengatakan bahwa ia semula berniat untuk menjalankan ritual melempar jumrah pada sore hari, tapi merasa takut untuk melakukannya setelah insiden tersebut.

“Saya sudah terlalu lelah dan setelah ini saya tidak bisa berangkat. Saya akan menunggu sampai malam dan jika masih belum bisa, saya akan meminta orang lain untuk melakukannya,” katanya.

Usaha untuk meningkatkan keamanan di Jamarat termasuk memperbesar tiga tiang dan membangun jembatan bertingkat tiga sekitar tiang tersebut untuk memperluas area dan menambah pintu masuk dan keluar bagi jemaah.

Hanya berselang dua minggu sebelumnya, 110 orang jemaah tewas di komplek Masjidih Haram di Mekah ketika sebuah crane terjatuh akibat dihantam angin kencang dan menimpa jemaah yang berada di bawahnya. (ant/Bali Post)

Raja Arab Harus Libatkan Negara Lain Soal Haji KETUA DPR, Setya Novanto, akan menyampaikan langsung kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, bahwa pengelolaan ibadah dan jemaah haji harus melibatkan negara-negara di dunia, khususnya negara berpenduduk Islam terbesar seperti Indonesia.

“Saya akan mengutarakan langsung pendapat saya ini kepada Raja Arab Saudi, Raja Salman, yang mengundang saya dalampertemuanhariinipukul13.30waktu setempat,”kataNovanto,dalampernyataannya, yang diterima www.antaranews.com, Jakarta, Jumat (25/9).

Novanto dan wakilnya, Fadli Zon, dan istri masing-masing tengah beribadah haji di Arab Saudi atas undangan resmi Raja Salman.

Sebelumnya, Presiden Jokowi dianugerahi bintang dan gelar kehormatan dari Raja Salman, saat berkunjung resmi ke sana, hanya beberapa saat setelah musibah crane terjadi di Masjidil Haram dan menewaskan sekian banyak jemaah haji Indonesia.

Lebih lanjut, perusahaan minyakArab Saudi, Aramco, diberi kesempatan berinvestasi pengolahan minyak dalam kilang minyak yang dibangun di TanahAir.

“Agar seluruh permasalahan haji berikut langkah-langkah penyelesaiannya, dapat meminimalisasikan insiden seperti yang terjadi di Mina kemarin,” kata Novanto.

Ia juga mendesak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam Dunia (OKI) mengambil tindakan penanganan yang diperlukan dalam merespons insiden Mina.

“Apalagi kita ketahui bahwa Sekjen OKI saat ini, Iyad bin Amin Madani, berasal dari Arab Saudi,” kata Novanto.

“Saya juga mendesak negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Ekonomi Dunia, The Group of Twenty (G-20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,” kata dia.

“Karena kita tahu, ritual tahunan Ibadah Haji merupakan ritual besar yang memiliki dampak ekonomi yang tidak sedikit bagi negara-negara berkembang,” kata pejabat negara ini, yang pernah hadir dalam jumpa pers resmi calon presiden Amerika Serikat, Donald

Trump, di Amerika Serikat, itu.

Ia juga meminta Jokowi memberikan solusi dan kontribusi terkait peristiwa yang terjadi di Mina, Arab Saudi.

“Saya harap dan yakin jika beliau (Presiden Jokowi) akan ikut menyuarakan dan berkontribusi penuh dalam permasalahan ini, sekaligus ikut memberikan solusi bagaimana penyelesaian permasalah Mina agar tidak terulang pada musim haji berikutnya,” katanya.

Sebagaimana kita ketahui, insiden Mina bukanlah insiden yang pertama kali. Bahkan, kejadian ini yang terbesar sejak 1990 yang menewaskan kurang lebih 1.400 jamaah.

“Oleh karena itu, kita tentu menyayangkan insiden ini dan mendesak seluruh otoritas yang terkait pelaksanaan ibadah haji mengambil langkah-langkah strategis demi mengakomodasi seluruh kepentingan jemaah,” katanya.

“Baik yang meninggal dunia maupun mereka yang terluka. Langkahlangkah penanganan juga diperlukan kepada seluruh keluarga jamaah yang dilanda musibah,” demikian Novanto. (ant/Bali Post)

257 Rumah Rusak, 39 Terluka Akibat Gempa di Papua Manokwari (Suara NTB) Sebanyak 257 rumah warga Kota Sorong Provinsi Papua Barat, rusak akibat guncangan gempa bumi berkekuatan 6,8 Skala Richter pada Jumat dinihari pukul 01.06 WIT dan 39 orang terluka.

“Dari 39 orang terluka itu, terdiri dari 4 orang mengalami luka berat dan 35 orang mengalami luka ringan akibat gempa tersebut,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat Derek Abner di

Manokwari, Jumat.

Dia mengatakan, tidak ada korban jiwa namun kerugian material bangunan rusak akibat gempa bumi tersebut mencapai miliaran rupiah.

“Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Papua Barat dan Kota Sorong sudah menurunkan tim untuk menangani korban bencana alam gempa bumi itu,” katanya.

Dia mengatakan, tim membuka posko darurat bencana di beberapa titik di Kota Sorong dan sekitarnya untuk melayani kebutuhan korban yang mengalami musibah gempa itu.

Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)

Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, Deny Putirai yang memberikan keterangan terpisah mengatakan lokasi gempa berkekuatan 6,8 SR itu berpusat di timur laut Kota Sorong.

“Lokasi gempa 0.59 LS dan 131.27 BT yang berjarak 31 kilometer di timur laut Kota Sorong. Kedalaman gempa 10 km yang guncangannya terasa di beberapa kabupaten terdekat termaksud Kabupaten Manokwari,” ujarnya.

Gempa itu, kata dia, tidak berpotensi tsunami namun masyarakat di sekitar pusat gempa diminta untuk waspada kemungkinan terjadinya gempa susulan. (ant/Bali Post)

Perencanaan Impor Sapi Dimulai Awal 2016 Jakarta (Suara NTB) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan perencanaan impor sapi untuk pengadaan pasokan dalam setahun akan mulai dilakukan sejak awal tahun.

“Hal itu berlaku mulai 2016,” kata Darmin seusai rapat koordinasi membahas impor sapi di Jakarta, Jumat (25/9).

Paling lambat awal tahun, lanjut dia, impor sapi akan dihitung dan diumumkan untuk satu tahun. “Ini agar perencanaannya (untuk impor) lebih baik,” ucapnya.

Salah satu alasan keputusan impor dalam setahun diumumkan pada awal tahun, kata Darmin, sebagai upaya mempermudah pengadaan transpor-

tasi kapal dan menekan biaya logistik yang selama ini membebani importir.

“Setelah diumumkan, silakan membuat perencanaan sendiri-sendiri agar bisa dapat (biaya) kapal yang lebih murah sehingga harganya juga lebih murah. Tidak seperti tahun ini, (keputusan impor) per kuartalan, akhirnya lebih mahal,” ujarnya.

Terkait dengan keputusan negara asal impor, pemerintah akan memberlakukan sistem zona, bukan lagi spesifik dari negara tertentu, asalkan daging sapi yang diimpor bebas dari penyakit berbahaya kuku dan mulut.

Dalam kesempatan yang sama, Darmin memastikan

dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan impor 10.000 ton daging sapi untuk pengadaan pasokan dari Selandia Baru, paling cepat sebelum berakhirnya tahun 2015.

“Memang kelihatannya harus dijaga betul agar tidak kekurangan, akan ada impor daging dari New Zealand sebanyak 10.000 ton. Itu untuk bulan depan agar cukup, tetapi untuk bulan-bulan berikutnya akan dibicarakan lagi,” katanya.

Selain itu, pada Triwulan IV 2015, pemerintah juga akan mengimpor 200.000 ekor sapi bakalan dan rekomendasinya sudah ditandatangani oleh Menteri Pertanian serta perizinannya oleh Menteri Perdagangan. (ant/Bali Post)