Snt26112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 218 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

KAMIS, 26 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembahasan RAPBD NTB 2016

Anggota Dewan dan Pimpinan SKPD Malas Hadiri Rapat Paripurna Mataram (Suara NTB) Suasana berbeda tampak dalam rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (25/11) siang kemarin. Jika sebelumnya dalam rapat paripurna penyampaian nota keuangan Raperda APBD 2016 yang disampaikan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada Senin (23/11) lalu, rapat paripurna banyak dihadiri anggota Dewan dan hampir seluruh pimpinan SKPD Pemprov NTB. Namun dalam rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan, baik anggota dewan maupun pimpinan SKPD banyak yang malas menghadiri kegiatan tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH saat pembukaan rapat paripurna langsung menyampaikan interupsi terkait minimnya kehadiran pimpinan SKPD. Ia melihat, jika rapat paripurna dihadiri gubernur maka seluruh pimpinan SKPD Pemprov NTB hadir. Namun, ketika rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Gubernur, maka sangat sedikit pimpinan SKPD yang hadir. ‘’Ini harus menjadi perhatian Bapak Gubernur untuk menjadi perhatian agar jangan sampai di saat Wakil Gubernur menghadiri paripurna, pimpinan SKPD dan pimpinan badan tidak banyak menghadiri rapat paripurna kita,’’ tandas Isvie.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

KOSONG - Suasana rapat paripurna dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dewan tak banyak diikuti anggota dewan maupun pimpinan SKPD Pemprov NTB. Tampak sejumlah kursi anggota dewan dan pimpinan SKPD kosong.

Kejaksaan Mulai Usut Jalan Lingkar Trawangan Mataram (Suara NTB) Perlahan Kejaksaan Tinggi NTB mulai mengusut proyek Jalan Lingkar Trawangan, di Gili Trawangan, Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara (KLU). Penyelidikan diawali klarifikasi pihak terkait, salah satunya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

TO K O H Kantongi Data Awal

Prasetijo Utomo

DIREKTUR Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda NTB, Kombes Pol Prasetijo Utomo, SIK, MSi, Rabu (25/11) mengungkapkan bahwa pihaknya sudah mengantongi data awal mengenai mesin-mesin pada PLTU Jeranjang. Data awal tersebut didapatkan dari penyelidikan yang sudah dimulai beberapa waktu lalu.

“Proses penyelidikan (ProyekPLTUJeranjang) sudah kita lakukan. Sementara kita masih mengumpulkan dataBersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R ULP Tak Berpihak

H. Faurani (Suara NTB/bul)

GABUNGAN Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Provinsi NTB merasa bosan meminta kepada pemerintah daerah agar mengutamakan kontraktor lokal sebagai pelaksana proyek di daerah.

Sayangnya, permintaan tersebut tak direspons sepenuhnya.

Menurut informasi, tidak sedikit proyek pemerintah di NTB yang dimenangkan kontraktor luar daerah.

Bersambung ke hal 15

Informasi diperoleh Suara NTB, PPK dipanggil untuk diklarifikasi terkait pengerjaan proyek tahun 2014 itu.

Selain PPK, rekanan PT. Bumi Madu, panitia lelang, juga dipanggil untuk tujuan sama, klarifikasi. Sekitar lima orang yang hadir memenuhi panggilan permintaan keterangan oleh tim Seksi I Intelijen Kejati NTB, Senin (23/11) lalu.

Namun Direktur PT. Bumi Madu, H.Muhammad tidak

dapat hadir dan diagendakan ulang permintaan keterangannya Jumat (27/11).

Dikonfirmasi Suara NTB, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) proyek Jalan Lingkar Trawangan, Ahmadi membenarkan panggilan itu. Dia pun sudah memberikan keterangan apa adanya sesuai yang dibutuhkan penyidik Kejaksaan. ‘’Benar saya dipanggil untuk klarifkasi dan saya sudah jelaskan apa adanya ke

Kejaksaan,” kata Ahmadi, Rabu (25/11).

Guna memastikan pemeriksaan para pihak ini, juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi, belum memberi penjelasan lengkap. “Saya belum dapat informasi soal ini. Nanti saya cek,” jawabnya singkat.

Sementara Ahmadi merinci materi permintaan keterangannya di hadapan penyidik.

Bersambung ke hal 15

Tundukkan Atlet Spanyol

Siswa SMPN 2 Mataram Juara Dunia Karate Mataram (Suara NTB) Prestasi gemilang kembali diraih siswa SMPN 2 Mataram. Yang teranyar adalah prestasi yang diraih Faqih Karomi, siswa kelas IX C dengan menjadi juara dunia karate dalam ajang ‘‘World Karate Federation’’ Junior and Cadet yang digelar di Jakarta tanggal 12-16 November lalu.

Siswa kelahiran Mataram 10 Maret 2000 itu menjadi juara dunia karate setelah mengalahkan wakil dari negara Spanyol dengan skor 5-2. Perjuangan Karomi merengkuh juara dunia karate tidak mudah. Di babak penyisihan, Karomi harus bertarung dengan tim-tim kuat dari negaranegara Amerika latin, Eropa, Asia dan Australia.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ist)

JUARA - Faqih Karomi (dua dari kiri) , siswa SMPN 2 Mataram yang berhasil menjadi juara dunia karate tingkat junior di Jakarta beberapa waktu lalu.

Kontraktor Pemenang Proyek

KPA Punya Kewenangan Menolak Hasil Pokja ULP Mataram (Suara NTB) Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (AP dan LPBJP) Setda NTB, Ir. IGB. Sugihartha, MT mengatakan, Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memiliki kewenangan untuk menolak pemenang tender yang dilakukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP).

Dalam proses pengadaan sampai dengan penetapan (Suara NTB/dok) pemenang tender merupakan IGB. Sugihartha tanggung jawab Pokja ULP. ‘’Setelah penetapan pemenang ini, kita kembalikan ke PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PA/KPA. Hasil ini, itu tidak serta merta diterima PPK. Mereka juga mengkaji, mengevaluasi misalnya ada rekanan yang dimenangkan tetapi ternyata sudah diblacklist. Atau teruji perusahaan itu di suatu tempat wanprestasi. Itu haknya PPK untuk tidak menerima penetapan (pemenang) tersebut,” kata Sugihartha ketika dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/11) siang kemarin.

Namun, PPK tak boleh langsung menolak kontraktor yang dimenangkan tersebut. Tapi harus disampaikan dulu ke PA/ KPA untuk menimbang alasan tak menerima kontraktor yang dinyatakan menang lewat proses ULP tersebut.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

PARLEMENTARIA

SUARA MATARAM

Halaman 2

DPRD Kota Mataram Gelar Paripurna Nota Keuangan RAPBD 2016

Pendapatan Direncanakan Rp 1,309 Triliun Lebih Mataram (Suara NTB) – DPRD Kota Mataram, akhirnya menggelar rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2016, Rabu (25/11). Ini menyusul kesiapan eksekutif menyampaikan nota keuangan itu, Rabu kemarin. Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Muhtar, SH., dan I Wayan Sugiartha.

Pada pembukaan paripurna itu, Ketua DPRD mengatakan bahwa paripurna ini sudah lama dinantikan. Bahkan, tidak hanya Dewan tapi juga eksekutif sempat harapharap cemas karena nota keuangan disampaikan di ujung waktu. Namun demikian, Dewan tetap memaknai ini sebagai pertanda baik untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat.

Didi tidak menyangkal bahwa penyampaian nota keuangan kali ini menghadapi suatu persoalan yakni keterbatasan waktu. Namun demikian, Dewan akan tetap melakukan pembahasan secara optimal. Sementara itu, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., dalam pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2016 memaparkan, gambaran umum RAPBD Murni Tahun Anggaran 2016 jika dibandingkan secara head to head dengan APBD murni tahun anggaran 2015 sebagai berikut : Pendapatan Anggaran pendapatan secara keseluruhan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp 1,309 triliun lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 1,117 triliun lebih. Pendapa-

-

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

NOTA KEUANGAN - Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., menyampaikan pengantar nota keuangan RAPBD 2016 dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, Rabu (25/11)

DAMPINGI - Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., berjalan mendampingi Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., usai rapat paripurna dengan agenda pengantar nota keuangan RAPBD 2016.

tan Asli Daerah pada tahun anggaran 2016 Rp 255 miliar, sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 196,892 miliar lebih.

Sehingga terdapat peningkatan Rp 58,108 miliar lebih atau 29,51 persen.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak, DAU dan DAK pada tahun anggaran 2016 Rp 810,516 miliar lebih, sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 708,473 miliar lebih atau naik Rp 102,43 miliar lebih. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan DAU yang semula Rp 593,930 miliar lebih menjadi Rp 609,16 miliar lebih dan kenaikan dana DAK yang semula Rp 56,400 miliar lebih menjadi Rp 143,395 miliar lebih.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun anggaran 2016 meningkat karena adanya penerimaan Dana Insentif Daerah sebagai penghargaan pemerintah pusat kepada Pemkot Mataram dalam meraih Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) Rp 42,601 miliar lebih.

Belanja Anggaran belanja secara keseluruhan pada tahun anggaran 2016 Rp 1,344 triliun lebih. Sedangkan tahun anggaran 2015 Rp 1,205 triliun lebih atau naik Rp 138,760 miliar lebih dengan rincian yaitu untuk : Belanja Tidak Langsung pada tahun anggaran 2016 Rp 677,426 miliar lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 671,959 miliar lebih atau meningkat Rp 5,467 miliar lebih. . Penambahan ini, lanjut Selly, sudah termasuk rencana alokasi pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya bagi ASN termasuk guru serta acrees 2,5 persen. Belanja Langsung pada tahun anggaran 2016 Rp 667,137 miliar lebih. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 533,843 miliar lebih atau naik Rp 133,294 miliar lebih atau 24,96 persen.

Pembiayaan Penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2016 Rp 55 miliar. Sedangkan pada tahun anggaran 2015 Rp 101,521 miliar atau turun Rp

46,521 miliar. Pengeluaran Pembiayaan pada tahun anggaran 2016 adalah Rp 20,400 miliar yaitu untuk penyertaan modal pada PD. BPR. NTB, PT. Bank NTB dan PDAM Giri Menang.

Adapun Rancangan APBD Kota Mataram Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : A. Pendapatan Daerah Pendapatan Daerah dalam RAPBD ini direncanakan Rp 1,309 triliun lebih yang terdiri dari : 1. Pendapatan Asli Daerah direncanakan Rp 255 miliar terdiri dari : - Pajak Daerah Rp 102,835 miliar.

- Retribusi Daerah Rp 20,234 miliar lebih.

- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Rp 6,400 miliar.

- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar 125 milyar 530 juta rupiah 2. Dana Perimbangan direncanakan Rp 810,516 miliar lebih terdiri dari : - Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp 58,105 miliar lebih.

- Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 609,16 miliar lebih.

- Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 143,395 miliar lebih.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan Rp 244,446 miliar lebih terdiri dari :

Pendapatan Hibah Rp 9 miliar.

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp 60,909 miliar lebih.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp 131,934 lebih.

Dana Insentif Daerah Rp 42,601 miliar lebih

B. Belanja Daerah Rancangan Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2016 ini direncanakan Rp 1,344 triliun lebih yang dialokasikan ke dalam poin kebijakan penting sebagai berikut : A. Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung direncanakan Rp 677,426 miliar lebih yang terdiri dari : a. Belanja Pegawai Rp 637,610 miliar lebih yaitu untuk Gaji Pegawai, Guru dan Pejabat Negara, termasuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) pegawai dan kesra guru. b. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Rp 36,847 miliar lebih yaitu untuk Belanja Hibah kepada Organisasi/Kelompok Masyarakat/ Lembaga dan Bantuan Kepada Kelompok Masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial. c. Belanja Bantuan Keuangan Rp 912 juta lebih yaitu untuk bantuan kepada partai politik. d. Belanja Tidak Terduga Rp 2,55 miliar yaitu merupakan dana cadangan untuk menangani bencana alam dan bencana sosial.

B. Belanja Langsung Belanja Langsung direncanakan Rp 667,137 miliar lebih, yaitu untuk membiayai kegiatan-kegiatan pokok pelayanan dasar masyarakat seperti untuk pendidikan, kesehatan, keamanan dan kebersihan serta untuk peningkatan pembangunan infrastruktur daerah lainnya.

Sebagai paparan umum tentang Belanja Langsung ini beberapa program kegiatan utama yang menjadi kegiatan Pemerintah Daerah pada Tahun Anggaran 2016 adalah : 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan jembatan; 2. Pembangunan Irigasi Perkotaan; 3. Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Kurang mampu; 4. Penataan ruang Terbuka Hijau; 5. Asesories Kota; 6. Peningkatan Sarana/Prasarana Kebersihan; 7. Penataan Pedagang; 8. Sarana Prasarana pasar; 9. Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Kota Mataram; 10. Belanja Honorarium Kepala Lingkungan dan Pekasih.

Dan lain-lain kegiatan guna menjamin pelaksanaan pemerin tahan, pembangunan dan operasional pelayanan dasar masyarakat lainnya.

C. Pembiayaan Dengan adanya rencana pendapatan Rp 1,309 triliun lebih dan rencana belanja Rp 1,344 triliun lebih, maka dalam tahun anggaran 2016 RAPBD Kota Mataram defisit Rp 34,600 miliar. Ini akan ditanggulangi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2015 dengan jumlah nilai yang masih bersifat sementara Rp 55 miliar. (fit/*)

Dapat DAK Rp 40 Miliar Bangun Kesadaran Warga PADA saat musim hujan, genangan di beberapa titik di Kota Mataram masih muncul.

Salah satu penyebab munculnya genangan ini ialah rendahnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Masih ada warga yang membuang sampah di saluran maupun sungai. Untuk membangun kesadaran warga ini, Camat Ampenan Ki (Suara NTB/ynt) Agus M. Idrus menyampaikan Ki Agus M. Idrus pihaknya terus melakukan sosialisasi bekerja sama dengan SKPD lainnya. “Ini tetap kita lakukan bersama kelurahan dan Dinas Kebersihan,” ujarnya kepada Suara NTB, Rabu (25/11) ditemui di Kantor DPRD Kota Mataram. Belum lama ini pihaknya juga melakukan sosialisasi dengan melibatkan BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram.

Dalam sosialisasi tersebut ditekankan kepada warga untuk menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Sampah jangan dibuang di kali atau sungai maupun saluran tapi dibuang di tempat-tempat yang telah disediakan dan itu tetap kita anjurkan. Tapi yang namanya masyarakat kadang-kadang susah juga,” cetusnya.

Dengan sosialisasi yang terus menerus dilakukan, Ki Agus mengatakan saat ini kesadaran masyarakat sudah mulai membaik dimana tak ditemukan lagi warga yang membuang sampah di sungai maupun saluran. Pelayanan pengangkutan sampah di wilayahnya juga disebutkan terus ditingkatkan. Di semua kelurahan disiapkan kendaraan baik roda empat maupun roda tiga untuk mengangkut sampah warga.

Warga di setiap lingkungan diminta untuk meletakkan sampahnya di tempat tertentu dan akan diambil oleh petugas yang berkeliling setiap hari dengan menggunakan kendaraan yang telah disediakan. Ia mengatakan semua kelurahan di Ampenan memiliki kendaraan roda tiga, kecuali Kelurahan Pejarakan Karya. “Pejarakan Karya tidak punya roda tiga tapi roda empat,” imbuhnya. (ynt)

Pemkot Janjikan Jalan Mulus 2016

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram kembali mendapatkan kucuran Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 40 miliar dari pemerintah pusat pada 2016 mendatang. Tahun ini Pemkot Mataram mendapatkan DAK Rp 50 miliar yang digunakan untuk perbaikan jalan lingkungan.

Dengan DAK Rp 40 miliar di tahun depan, Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan pihaknya optimis pada 2016 seluruh jalan lingkungan di Kota Mataram bisa tertangani. “Seluruh ruas jalan akan mencapai kondisi seratus persen mantap pada 2016,” cetusnya, Rabu (25/11).

Dana tersebut disampaikan Selly akan diarahkan untuk penataan jalan lingkungan yang ada di kawasan Cakranegara.

Karena di kawasan pusat perdagangan dan jasa tersebut masih banyak jalan lingkungan rusak dan belum tertangani. “Itu akan diarahkan di Cakra. Sekarang tunggu DAK dulu sehingga sera-

tus persen mantap jalan lingkungan di 2016,” ujarnya.

Terpisah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir.H. Mahmuddin Tura menyampaikan untuk penggunaan DAK tersebut saat ini beberapa Kepala Bidang di Dinas PU Kota Mataram sedang mengikuti konsultasi di Makassar yang diselenggarakan pemerintah pusat. Dalam konsultasi itulah nanti bisa ditentukan berapa ruas jalan lingkungan yang akan ditangani dengan DAK tersebut.

Jalan yang bisa diperbaiki menggunakan DAK tersebut adalah ruas jalan yang telah memiliki nomor ruas jalan.

Sementara jalan yang belum

memiliki nomor ruas hanya bisa diperbaiki dengan DAU (Dana Alokasi Umum).

Mahmuddin mengatakan banyak jalan lingkungan yang belum memiliki nomor ruas.

Untuk itulah Pemkot Mataram akan membuat nomor ruas melalui SK Walikota. Penggunaan DAK Rp 40 miliar tersebut akan difokuskan untuk perbaikan jalan lingkungan yang belum bisa tertangani tahun ini.

DAK Rp 40 miliar khusus untuk perbaikan dan peningkatan kualitas jalan, bukan pembukaan jalan baru. Saat ini masih tersisa sekitar 20 kilometer jalan lingkungan yang masih rusak dengan tingkat kerusakan sedang dan parah. (ynt)

Hibah Rp 50 Juta Per Lingkungan Batal Dianggarkan

Harus Punya Jiwa Bisnis PENINGKATAN target PAD (Pendapatan Asli Daerah) harus disikapi oleh semua SKPD. Tidak terkecuali RSUD Kota Mataram.

Dengan status BLUD (Badan Layanan Umum Daerah), RSUD Kota Mataram juga menjadi salah satu SKPD penyumbang PAD. Karenanya, direktur RSUD Kota mataram harus memiliki jiwa entrepreneurship. ‘’Kami mengapresiasi ke(Suara NTB/fit) beradaan RSUD Kota Mataram I Gusti Bagus Hari sebagai BLUD, makanya pemSudana Putra impinnya harus punya jiwa bisnis,’’ kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., di ruang kerjanya Rabu (25/ 11). Artinya, sambung Gus Hari, RSUD Kota Mataram harus mampu mengakomodir masyarakat miskin, tetapi juga memberikan pelayanan prima pasien umum.

Dikatakan Gus Hari, RSUD Kota Mataram memegang peranan yang sangat strategis dalam APBD Kota Mataram.

Karena, politisi Demokrat ini mendorong RSUD Kota Mataram mencari formulasi agar masyarakat menjadikan RSUD Kota Mataram sebagai salah satu tempat mendapatkan pelayanan kesehatan.

RSUD Kota Mataram harus mampu meminimalisir apa yang menjadi keluhan masyarakat selama ini. Baik keluhan dari masyarakat miskin, maupun dari pasien umum yang notabene dari kalangan berada. Gus Hari menilai, pelayanan RSUD Kota Mataram sudah berjalan relatif baik. Hanya saja, diperlukan formula bagaimana mengelola semua hal yang berkaitan dengan RSUD Kota Mataram. (fit)

(Suara NTB/ynt)

RUSAK - Salah satu jalan lingkungan yang masih rusak di Kota Mataram.

(Suara NTB/cem)

RUSAK - Tanggul Sungai Unus rusak. Kerusakan proyek senilai Rp 2 miliar ini adalah yang keenam kali sejak tahun 2014 lalu.

Lagi, Tanggul Sungai Unus Jebol Mataram (Suara NTB) Tanggul Sungai Unus di Kelurahan Pagutan Timur Kecamatan Mataram, kembali jebol. Rusaknya tanggul ini terhitung sudah enam kali sejak tahun 2014 lalu.

Catatan Suara NTB, tahun 2014 tanggul itu jebol tiga kali. Dinas Pekerjaan Umum mengklaim kerusakan akibat tanggul tidak mampu menahan volume air. Kerusakan paling parah pada awal tahun 2015, dinding tanggul jebol sekitar 2 - 3 meter. Kerusakan kembali terjadi pada pertengahan dan akhir tahun 2015.

Proyek tanggul Sungai Unus ini dikerjakan melalui dana APBD tahun 2014, senilai Rp 2 miliar. Selanjutnya, Pemkot Mataram kembali mengalokasikan biaya pemeliharaan Rp 200 juta. Kenyataannya, hingga masa pemeliharaan oleh kontraktor selama enam bulan berakhir, tanggul tersebut kembali jebol. Dinas Pekerjaan Umum (PU) kala itu, memperbaiki dengan menyusun kembali batu - batu yang rusak serta mengubah desain dinding

tanggul. Namun, kerusakan tetap terjadi pada bagian lain.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura dikonfirmasi terkait kerusakan tanggul Sungai Unus yang keenam kali, Rabu (25/11) enggan berkomentar dengan alasan belum mengecek pada bagian mana tanggul yang rusak. “Belum saya cek,” timpalnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Rangga Danu Meinaga mencurigai, ada ketidakberesan pada pengerjaan proyek tersebut. Ketidakberesan dimaksud terkait kualitas pengerjaan proyek. Tidak mungkin kata Politisi PKPI ini, proyek senilai Rp 2 miliar rusak enam kali di usia proyek baru satu tahun.

Jika kerusakan ini akibat faktor alam lanjutnya, bisa dimaklumi. Saat ini, banjir tidak ada dan aneh proyek miliar rusak begitu saja.

Semestinya, Kadis PU harus responsif dan segera mengambil tindakan. Bukan berarti membiarkan proyek rusak begitu saja (cem)

Mataram (Suara NTB) Hibah Rp 50 juta untuk setiap lingkungan batal dianggarkan dalam RAPBD Kota Mataram 2016. Wacana pemberian anggaran Rp 50 juta per lingkungan mencuat sejak Walikota Mataram masih dijabat H. Ahyar Abduh. Beberapa waktu lalu Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si juga menyatakan dukungannya dengan pemberian anggaran Rp 50 juta untuk setiap lingkungan.

Namun dalam nota keuangan RAPBD 2016, dana Rp 50 juta untuk setiap lingkungan tersebut tak dimasukkan. Terkait hal ini, Penjabat Walikota Mataram menyampaikan jika diberikan anggaran tersebut, kepala lingkungan akan terbebani karena harus membuat laporan pertanggungjawaban.

“Rp 50 juta per lingkungan ndak jadi (dianggarkan) karena kasihan mereka untuk pembuatan pertanggungjawabannya.

Mereka harus buat SPJ dan buat SPJ itu sulit. Kalau kepala lingkungan dibebankan seperti itu kasihan juga mereka,” jelasnya ditemui usai menghadiri rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD Kota Mataram 2016, Rabu (25/11) di Kantor DPRD Kota Mataram. Ke depan Pemkot Mataram akan memberikan pelatihan dan pembelajaran bagi para kepala lingkungan terkait proses pembuatan SPJ. “Mereka akan diberikan proses pembelajaran ke depan,” imbuhnya.

Walaupun batal dianggarkan, namun mulai 2016 mendatang, upah atau gaji untuk kepala lingkungan dinaikkan. Tahun sebelumnya gaji kepala lingkungan sebesar Rp 800 ribu per bulan, dan mulai tahun depan naik menjadi Rp 800 ribu lebih. “Besarannya di atas Rp 800 ribu. Tahun kemarin dapat Rp 800 ribu dan sekarang lebih dari Rp 800 ribu,” ujarnya.

Gaji kepala lingkungan tidak disesuaikan dengan UMK.(ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

Halaman 3

Pendapatan Petani NTB Lebih Buruk dari Bali dan NTT Mataram (Suara NTB) Sejak tahun 2010 hingga terakhir 2014, Nilai Tukar Petani (NTP) atau pendapatan petani di NTB tercatat paling buruk dibanding dua provinsi pengapitnya, Bali dan NTT. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB merekomendasikan pemerintah daerah melakukan perbaikan dari hulu hingga ke hilir.

Isa

Kabid Neraca dan Wilayah dan Analisis Statistik, Isa, SE, MM dan Kabid Statistik Distribusi, Ni Kadek Adi Mandri, Rabu (25/11) menyajikan data perkembangan NTP selama empat tahun terakhir. Sejak tahun 2010 hingga 2014, NTP di Provinsi NTB tetap berada di bawah 100. Sementara NTP di Provinsi Bali dan NTT kisarannya selalu di atas 100.

Artinya selama tahun tersebut

yang digambarkan BPS, selama itulah petani di NTB merugi alias tekor. Di bawah 100, maknanya biaya yang dikeluarkan oleh petani tidak sebanding dengan biaya yang diterima setelah panen. Jika NTP di NTB 100, artinya fifti-fifti pengeluaran dengan pendapatan.

NTP ini mencakup, Nilai Tukar Petani Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan dan Perikanan. Mengapa NTP di Provinsi

NTT yang secara geografis lebih kering dari Provinsi NTB justru lebih tinggi? Beberapa persoalan dikemukakan oleh Isa. Di antaranya, biasanyakarenaproduksiyangmelimpah di NTB, justru petani yang menjadi sasaran kerugian.

Para tengkulak dengan alasan melimpahnya produksi itu, leluasa memberikan penawaran harga terendah di tingkat petani. Kebiasaan di NTB, setiap panen selalu terjadi harga rendah, bahkan merosot. Itu salah satu penyebab NTP di NTB rendah. “Lebih karena permainan para tengkulak, karena produksi kita tinggi,” ujar Isa. Kemudian yang paling krusial, distribusi benih, pupuk dan obatobatan dari pemerintah selalu terlambat. Bahkan kecenderungan-

nya, saat petani sangat membutuhkan, justru kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak tersedia.

Akibatnya, saat dibutuhkan, petani dengan sangat terpaksa harus membeli kebutuhan-kebutuhan tersebut di luar harga yang biasanya berlaku. Terjadi pembengkakan biaya di luar perhitungan petani. “Walaupun disubsidi, lihatsajapupuk,bantuanbenih.Selalu datangnya terlambat, bahkan sering terjadi gejolak saat pupuk itu sangat dibutuhkan, misalnya. Mau tidak mau, petani harus beli mahal.

Setelah tidak terlalu butuh, barulah subsidi-subsidi pemerintah itu datang,” tambah Ni Kadek.

Tahun 2015 ini, dalam beberapa bulan terakhir terlihat NTP di NTB mengalami perbaikan,

(Suara NTB/bul)

TIDAK UNTUNG – Petani di salah satu daerah di pulau Lombok sedang panen. Namun data dan fakta menunjukkan petani NTB tidak beruntung, tidak seberuntung petani di Bali dan NTT. poinnyasudahdiatas100.Halterse- nya. Serta setelah produksi, petani but harus dipertahankan oleh pe- harus diproteksi dengan kebijakan merintah daerah. Dengan menjaga tata niaga, penentuan harga minidistribusi pupuk dan benih tepat mal, misalnya. Sehingga saat terjawaktu saat petani membutuhkan- di panen, harga tidak anjlok. (bul)

(Suara NTB/bul)

KAPAL CEPAT – Sebuah kapal cepat dari Bali sedang bersandar di Teluk Nare, Gili Trawangan.

Pengusaha mendukung jalur Bali – Trawangan ditertibkan.

OJK Sosialisasi di Qomarul Huda KANTOR Otoritas Jasa Keuangan (KOJK) Provinsi NTB tak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan. Rabu (25/11), kegiatan serupa dilaksanakan di STKIP Qamarul Huda, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurut Kepala Bagian Pengawasan Bank Kantor OJK Provinsi NTB, Hj. Aprillah, HS, kegiatan kemarin dalam rangka meningkatkan pemahaman sekaligus memperkenalkan pemanfaatan berbagai produk dan layanan industri jasa keuangan syariah.

Kegiatan dilaksanakan di aula STKIP Qomarul Huda, Seluruh civitas akademi di perguruan tinggi tersebut ikut berpartisipasi. OJK menghadirkan narasumber dari industri jasa keuangan syariah.

Beberapa pemateri juga dihadirkan, di antaranya Direktur BPRS Dinar Ashri, pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Bumiputera Mataram, dan pemimpin Cabang Pegadaian Syariah Praya.

Tak kurang dari 160 peserta mengikuti kegiatan tersebut, sekaligus berinteraksi dengan seluruh narasumber setelah pemberian materi. Interaksi dua arah sekaligus sebagai kesempatan tanya jawab tentang industri Keuangan.

Tim dari KOJK Provinsi NTB yang langsung dalam kesempatan tersebut, juga menyampaikan materi tentang pengenalan OJK, pengenalan produk jasa keuangan dan waspada investasi bodong.

Urgensi materi yang disampaikan masing-masing narasumber, membuat pihak STKIP mengharapkan kehadiran KOJK Provinsi NTB kembali di waktu-waktu mendatang. (bul)

Pengusaha Dukung Rencana Penutupan Jalur Bali - Trawangan Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) memberi respons positif terhadap rencana penutupan jalur kapal cepat BaliGili Trawangan. Asalkan pemerintah daerah menjamin kesiapan infrastruktur dan keamanan jalur alternatif nantinya.

Ketua APGT, Accok Zani BazzokdikonfirmasidiMataram,Rabu (25/11) mengemukakan, pihaknya menyambut baik rencana tersebut, selama itu mendatangkan kebaikan bersama. Sebenarnya APGT dari dulu meminta jalur tersebut ditertibkan. Terlepas dari persoalan apakah lalu lalang kapal cepat berukuran besar berpengaruh terhadap ekosistem laut berupa terumbu karang dan kualitas air laut.

Jalur Gili Trawangan-Bali (Padangbai, Nusa Dua dan Sanur) sekurangnya dilalui 15 kapal cepat sehari (30 kapal bolak-balik), dengan kapasitas penumpang yang rata-rata wisatawan sebanyak 60 orang. Kapal cepatnya berukuran besar, menggunakan 5 mesin.

“Kapal bermesin lima - enam ini yang harus ditertibkan jalurnya. Sebenarnya tidak ada persoalan lingkungan kalau menurut saya. Yang paling penting jalurnya diatur saja,” demikian Accok pada Suara NTB. APGT tidak memfokuskan pada persoalan lingkungan. Tetapi lebih kepada penertiban jalur, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat, tidak saja yang ada di Gili Trawangan. Accok

HILANG (Suara NTB/ist)

CINDERAMATA - Penye rahan cinderamata OJK oleh Kepala Bagian Pengawasan Bank Kantor OJK Provinsi NTB Hj. Aprillah HS, kepada Pimpinan Qamarul Huda.

RABU, 25/11/15

HILANG STNK R2 HONDA DR2561HO NOKA/NOSIN: MH1JF8117DK856537/ JF81E-1850542 AN. AMRUNI HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

menyebut penyeberangan kapal cepat ini mestinya langsung dari Bali ke Bangsal, atau Teluk Nare.

Dengan catatan, pemerintah daerah juga memberikan jaminan, tempat sandar kapal pengangkut wisatawan itu dijamin keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

Selama ini yang menjadi keluhan wisatawan, banyaknya praktik percaloan di Bangsal. Atau menjualbarangkepadawisatawandengan yang berlipat-lipat.

“Saya pernah membawa tamu, mereka malah takut kalau melalui Bangsal, karena mereka dikenakan harga tiket yang tinggi,

atau harga obat nyamuk sampai Rp 300.000. Ini persoalan sebenarnya yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Usulan mengalihkan sandar kapal di Bangsal ini, dalam rangka mendukung keberadaan infrastruktur yang disiapkan pemerintah. “Jangan Bangsal dibangun dengan dana miliaran hanya untuk orang mancing, manfaatkan itu. Tapi dengan jaminan keamanan wisatawan dijaga. Kita juga berharap saudara-saudara kita di darat juga mendapatkan manfaat yang lebih besar dari kunjungan

wisatawan,” demikian Accok.

Seperti diketahui, pemerintah daerah berencana akan menutup jalur kapal cepat Gili Trawangan – Bali. Menyusul adanya kekhawatiran dampak lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup dan Penelitian (BLHP) Provinsi NTB bahkan telah menyiapkan timnya untuk melakukan analisis dampak lingkungan terhadap kapal-kapal cepat penyeberangan wisatawan yang menghubungkan kawasan wisata tersohor itu. (bul) Accok Zani Bazzok

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Debat Cabup KLU

Diusulkan Jadi PTU TIGA unit pasar yang ada di Lombok Timur (Lotim) diusulkan menjadi Pasar Tertib Ukur (PTU). Masing-masing pasar Tanjung, Pancor dan Masbagik. Dipilihnya tiga pasar tersebut karena dekat dengan perkotaan dan terbilang tidak pernah sepi.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM-PP) Lotim, Suwardi menjelaskan, di lokasi pasar ini direncanakan dibangun pos tempat pengukuran atau tera. ‘’Di mana pembeli bisa melakukan pengukuran ulang barang-barang yang sudah dibeli di pos tersebut,’’ terangnya pada Suara NTB, Rabu (25/11).

Diakuinya, Rabu kemarin Lotim diundang hadir di Bandung Jawa Barat untuk menerima alat secara simbolis. Namun, dirinya tidak bisa berangkat, karena terkendala dana.

Padahal usulan PTU sudah diterima oleh Badan Standarisasi Meterologi Legal (BSML). Meski demikian, pihaknya mengharapkan SK dari Menteri Perdagangan tidak batal untuk Lotim dalam menjadikan tiga pasar di Lotim sebagai PTU. ‘’Hasilnya kita sangat layak di tiga pasar itu dan ada sudah ada SK dari Menteri Perdagangan,” katanya.

Suwardi menambahkan, Lotim sudah mendapatkan Gedung Laboratorium Meterologi Legal. Akhir Desember 2015 ini, pembangunannya sudah rampung dan segera beroperasi.

Menurutnya, gedung meterologi ini dinyatakan sangat penting, karena selama ini proses tera terhadap timbangantimbangan pedagang ini dilakukan oleh pemerintah provinsi. ‘’Berdasarkan UU 23 tahun 2014, tera timbangan ini sudah menjadi kewenangan kabupaten. Semua yang menyangkut alat ukur nantinya h a r u s melalui proses tera,’’ tegasnya.

Suwardi (rus) (Suara NTB/dok)

Pengibaran Bendera Terbesar Bawah Laut Pecahkan Rekor MURI Tanjung (Suara NTB) Perkemahan Wirakarya Tingkat Nasional yang diadakan di Gili Air, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda pengibaran bendera Pramuka terbesar di dalam laut, memperoleh penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

MURI mencatat, pengibaran bendera terbesar di bawah laut itu sebagai yang pertama di Indonesia.

Direktur Eksekutif MURI, Yusuf Nasri, Rabu (25/11) di Gili Air, memberi apresiasi atas prestasi yang dilakukan Pramuka bersama Marinir TNI Angkatan Laut. Kolaborasi keduanya dalam mengibarkan bendera berukuran 22,5 m x 15 m, di bawah laut merupakan momen langka.

“MURI selalu mencatat rekor yang luar biasa. Hari ini (Rabu, 25/11), kita patut berbangga kepada Pramuka dan TNI Angkatan Laut atas keberhasilannya mengibarkan bendera di bawah laut,” katanya kepada wartawan.

Untuk diketahui, pengibaran bendera bawah laut melibatkan 40 orang penyelam andal dari unsur TNI AL dan pramuka.

Bendera berukuran raksasa itu diapit para penyelam untuk dikibarkan di kedalaman 25 meter di bawah permukaan laut.

Yusuf bahkan mengakui, momen ini merupakan yang perdana dilakukan di Indonesia dan merupakan bendera terbesar yang dikibarkan di bawah laut. Sehingga kata dia, merupakan kehormatan baginya untuk menyaksikan momen langka tersebut.

“Memang pernah ada pengibaran bendera dalam laut tetapi dalam konteks yang berbeda. Sebelumnya pengibaran bendera dalam laut hanya dibentangkan dan dikibarkan di bawah dengan menggunakan balon, tentunya pengobaran bendera terbesar kali ini berbeda dengan pencatatan rekor sebelumnya,” pungkas Yusuf.

Kepala Kwarda Pramuka NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, MSc, berharap momen yang digelar kali ini bisa menjadi motivasi bagi generasi muda khususnya mereka yang terlibat dalam gerakan Pramuka Indonesia. Terlebih lagi, menunjukkan semangat nasionalisme, cinta bahari, dapat dilakukan melalui berbagai hal positif.

Tidak hanya mengibarkan bendera di bawah laut, pihaknya juga memprogramkan pelestarian alam bawah laut. Misalnya dengan menanam terumbu karang melalui kolaborasi Pramuka dan TNI AL. Sementara itu, Danlanal Mataram Kolonel Marinir Rachmad Djunaidy, menjelaskan, acara ini telah dipersiapkan secara matang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan para penyelam. Sebelum hari pengibaran bendera, Danlanal telah menerjunkan puluhan anggotanya, dua KRI yang standby di Lembar dan Bangsal Pemenang. Satu unit helikopter rescue juga disiapkan untuk mengawasi pelaksanaan. “Menghindari hal yang tidak diinginkan, kita sudah siapkan pengamanannya dengan matang. Kegiatan ini juga berjalan lancar karena kondisi cuaca yang sangat baik,” demikian Rachmad. (ari)

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Perwakilan MURI menyerahkan penghargaan rekor MURI (kiri) pada perwakilan pengurus Kwarnas Pramuka usai pengibaran bendera terbesar di Gili Air, Rabu (25/11).

Sumber Daya Lokal Jadi ’’Jualan’’ Dua Paslon Tanjung (Suara NTB) Debat tertutup pasangan Calon Bupati (Cabup/Calon Wakil Bupati (Cawabup) Kabupaten Lombok Utara (KLU), berlangsung di hotel Medana Bay Marina, Rabu (25/11). Dari 6 segmen, dan materi yang disiapkan KPU KLU bersama Tim Pakar, seluruhnya dapat dikatakan enteng untuk dijawab oleh calon yang notabene merupakan incumbent.

Secara umum dari paparan kedua calon, sama-sama optimis mampu membangun KLU dilihat dari potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Seiring dengan itu, kedua padangan calon rata-rata memikirkan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk menggarap sumber daya yang ada.

Dimulai dari pemaparaan visi - misi, penajaman visi misi hingga terakhir “closing statement”, pasangan calon tidak menghadapi kendala dan terlihat menguasai materi.

Dimoderatori Prof. Dr. Galang Asmara, M.Hum, pasangan H. Djohan Sjamsu, SH. Mariadi, S.Ag (JADI) dan pasangan Dr. H. Najmul Akhyar, SH.MH., dengan lancar melalui tiap segmen.

Djohan Sjamsu yang mengawali pemaparan visi misi mengatakan, berkomitmen mewakafkan dirinya untuk membawa KLU sebagai daerah yang Maju, Sejahtera, Beriman dan Berbudaya. Mewu-

judkan hal itu, ia menekankan besarnya potensi sumber daya alam mulai dari sektor pertanian (umum), potensi lahan kering, pariwisata, hingga potensi KLU Kota Baru Bandar Internasional. Tentunya untuk mencapai itu, Djohan menguatkan komitmennya untuk menggarap setiap sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga fisik perumahan yang berperan besar mempengaruhi tingginya angka kemiskinan.

“KLU memiliki sumber daya lokal strategis yang harus dikembangkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Komoditas kita memiliki kualitas yang bisa diterima pasar dalam dan luar negeri, itu juga salah satu yang kita sasar,” ungkap Djohan.

Selain itu, ujarnya, KLU punya sektor andalan jangka panjang. Meski tidak punya tambang, tapi sumber daya alam bisa dijual seujung dunia jika dikelola dengan baik. ‘’Bayan dan Kayangan memiliki lahan tidur, yang jika ini dikembangkan untuk pertanian dan peternakan, kita optimis bisa mengurangi masuknya daging dari Bali maupun Australia,” sambung Mariadi.

Sementara, dalam pemaparan NASA, visi misi yang diangkat adalah mewujudkan KLU sebagai daerah yang Religius, Berbudaya, Adil dan Sejahtera. Dalam pendalaman visi misinya, NASA - sebagaimana jargon yang terpampang di

(Suara NTB/ari)

DEBAT - Dua paslon Bupati KLU JADI dan NASA menyampaikan visi dan misinya dalam debat kandidat yang digelar KPU KLU, Rabu (25/11). spanduk-spanduk, akan melakukan perubahan melalui program antara lain, menciptakan 10 ribu wira usaha baru, bantuan modal Rp 3 juta per orang, satu dokter satu desa, hingga intervensi bidang pendidikan.

NASA juga menyinggung besarnya potensi pariwisata yang jika terintegrasi dengan baik bersama usaha turunnya seperti kuliner, penyediaan bahan baku pangan kebutuhan hotel serta budaya masyarakat akan

Bupati Kritik Rendahnya Minat Baca Kepala SKPD Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan mengingatkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lotim terus belajar dan rajin membaca. Pasalnya, dalam melakukan suatu pembangunan, tidak terlepas dari ilmu pengetahuan yang didasari dengan membaca.

Dikonfirmasi usai pembukaan Book Fair 2015 yang digelar Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lotim di Gedung Wanita Selong, Rabu (25/11), bupati mengkritik, budaya baca pejabat pemerintahan saat ini sangat rendah. Padahal, jika ingin memajukan suatu daerah itu tidak terlepas dengan ilmu pengetahun yang hanya bisa didapat melalui membaca, baik membaca buku maupun membaca kondisi alam.

“Minat baca pejabat-pejabat sangat rendah. Padahal banyak buku-buku yang sangat bermanfaat untuk dibaca yang bisa menambah wawasan

baik ilmu bidang pertanian dan lainnya. Buku-buku saat ini sangat murah, namun para pejabat kita saat ini lebih berani membeli rokok daripada membeli buku,” sindirnya.

Selain itu, ia juga menegaskan kepada para pejabat lingkup Pemkab Lotim terus meningkatkan kapasitas dirinya dengan ilmu pengetahuan yang diiringi dengan suatu tindakan dan kerja keras. Karena, menjadi seorang pejabat harus memiliki kreativitas dan inovasi dalam bekerja. Tidak hanya menunggu petunjuk atau perintah dari atasan baru bisa bekerja, melainkan harus bisa bekerja dengan tetap menjalin koordinasi dengan

pemerintah daerah.

“Gemar membaca sangat penting dilakukan terutama oleh pejabat-pejabat pemerintahan.

Jangan hanya berdoa saja yang dikerjakan supaya kaya. Namun doa itu harus dibarengi dengan kerja keras,” kritiknya.

Sebagai pelayan masyarakat dan sebagai upaya dalam memajukan kabupaten Lotim. Seorang pejabat itu harus rajin membaca dan mencari informasi, karena SKPD itu merupakan tempat bertanya masyarakat. ‘’Jangan sampai, pejabat itu tidak mengetahui dan tidak faham dengan apa yang ditanya oleh masyarakat,’’ sarannya. (yon)

Guru Ditahan, Kepsek Minta Penangguhan Penahanan Selong (Suara NTB) Momentum Hari Guru Nasional (HGN) Rabu (25/11) dimanfaatkan Kepala Sekolah (Kepsek) SMPN 2 Labuhan Haji Islahul Muttaqin bersama sejumlah guru lainnya menunjukkan rasa solidaritasnya terhadap rekannya RM (35) yang saat ini berada di sel Mapolres Lombok Timur (Lotim). Islahul Muttaqin mengharapkan pada aparat kepolisian agar melakukan penangguhan penahanan kepada guru Bahasa Inggris yang sudah ditahan sejak dua minggu terakhir itu.

Diketahui, RM ditahan, karena tuduhan telah melakukan kekerasan terhadap salah seorang siswanya WD. Islahul mengutarakan, kasus yang menimpa guru RM itu, katanya, merupakan pelajaran bagi semua pendidik. Ia berharap kasus serupa tidak terjadi lagi.

Guna menghindari terjadinya kekerasan terhadap siswa, para siswa yang nakal disarankan kepada para gurunya agar disuruh pulang saja. Perintah pulang itupun, katanya, sebatas menggertak saja sifatnya. Dengan cara itu katanya sudah cukup efektif. Di mana siswa yang nakal bisa menurut dengan per-

(Suara NTB/rus)

BERTEMU - Kepala SMPN 2 Labuhan Haji Islahul Muttaqin saat bertemu dengan Kasatreskrim Polres Lotim Haris Dinzah, Rabu (25/11). Mereka berharap, guru yang ditahan dibebaskan. intah gurunya.

Soal permintaan penangguhan, ujarnya, berharap ada kebijakan dari Mapolres Lotim. Hari guru ini adalah hari yang spesial bagi guru. Terlebih untuk kasus RM ini, pihak keluarga yang melapor sudah berdamai.

Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Lotim, AKP Haris Dinzah, SIK, menjawab, masalah penangguhan penahanan sudah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar bisa

dilakukan penangguhan.

Terhadap kasus RM, Reskrim Polres Lotim akan tetap bersikap secara profesional. Melakukan penyelidikan terus. Hal ini juga sudah sesuai dengan atensi presiden terhadap kasus kekerasan terhadap anak.

RM diketahui sudah ditahan beberapa hari dan berkasnya sudah masuk tahap 1. Dalam waktu dekat sudah lengkap dan segera dilimpahkan, meski sudah ada proses damai dari pelapor dengan pelaku. “Nanti kita akan meakukan kajian lebih mendalam,” terangnya. (rus)

memberi dampak kemajuan bagi daerah.

Di sektor pendidikan, menurut Najmul, walaupun pendidikan tidak lagi menjadi kewenangan Kabupaten/ kota sebagaiman UU 23/2014 tentang Pemda, namun bukan berarti persoalan pendidikan dilepas begitu saja oleh kabupaten/kota, karena kabupaten memiliki hak otonom untuk mengurusi rumah tangganya.

Hal yang sama ditekankan

Najmul pada aspek bidang kesehatan. Bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi serta gizi buruk, maka pihaknya akan memberi peluang pelayanan kesehatan dengan menempatkan satu dokter di satu desa. Ikhtiar yang dikedepankan adalah, melalui pola preventif dan promotif dalam rangka menekan kasus kasus yang herdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat KLU. (ari)

Debat Paslon Bupati KPU Dinilai Belum Optimal Tanjung (Suara NTB) Debat tertutup pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang diadakan oleh KPU di Hotel Medana Bay Marina Tanjung, Rabu (25/ 12), berujung mengecewakan bagi massa pendukung calon.

Jangankan melihat debat dari monitor, sekadar memasuki pekarangan hotel saja, simpatisan tidak diperbolehkan.

Pantauan koran ini, 10 menit sebelum debat dibuka pada pukul 10.30 wita, ratusan massa pasangan calon NASA (Najmul Akhyar Saripudin) sudah mengular di pintu masuk Medana Bay Marina, di jalur Jalan yang menuju Hotel Oberoi. Semakin mendekati siang, massa yang terlihat sangat kecewa lantas menyasar sejumlah mobil yang lewat, baik mobil SKPD maupun mobil yang berstiker JADI (Djohan Sjamsu Mariadi).

Massa bergerombol mendekati mobil, mencegat dan memaksa penumpang di dalam mobil memperlihatkan “id card” bertuliskan “Undangan” berlogo KPU KLU. Gelagat massa lantas disikapi aparat keamanan yang berjaga di pintu masuk. Aparat berusaha mencegah massa untuk tidak menghentikan laju kendaraan, karena berpotensi menimbulkan kemacetan. Meski tidak terjadi adu fisik, namun aparat sempat adu mulut memberi klarifikasi ke massa terkait standar pengamanan yang menjadi tupoksinya.

Namun antusiasme dan kekecewaan massa, membuat sejumlah massa berkoordinasi satu sama lain dengan rekannya yang ada di dalam arena debat. “Tolong lihat di dalam, kalau ada dari SKPD itu yang masuk tapi tidak mempunyai undangan, keluarkan dia. Kalau tidak keluar, maka kami yang akan memaksanya keluar,” ancam salah seorang massa pendukung NASA melalui telepon kepada rekannya.

Sejumlah massa juga berteriak satu sama lain, mengkritik kebijakan KPU KLU. Massa simpatisan mengira, jika pun tidak menyaksikan debat secara langsung di ruangan, mereka masih bisa menyaksi-

kan melalui layar monitor.

Namun nyatanya, untuk melihat monitor saja masih harus melewati barikade ratusan aparat kepolisian.

Tim Sukses Nasa, Made Karyasa, mengakui KPU telah mempermaklumkan sekaligus telah disepakati bersama Timses, terkait batasan jumlah undangan. KPU hanya menyiapkan 300 id card (undangan) dengan rincian 100 orang untuk masing-masing pendukung paslon, dan 100 orang untuk umum termasuk SKPD. Ia membandingkan dari pengalaman debat Cabup/ Cawabup KLU sebelumnya, sebelumnya waktu penetapan calon Bupati bahwa ketika itu KPU juga membatasi undangan. Namun karena simpatisan diizinkan masuk sampai halaman hotel, mereka sudah merasa senang dan lega.

“Persiapan KPU sebenarnya sangat kurang, gladi resik saja dilakukan tadi pagi. Seharusnya itu dilaksanakan kemarin dengan menghadirkan kedua tim sukses, tapi nyatanya tidak ada undangan ke kita.”

Ia pun berharap untuk debat berikutnya, KPU bisa mengatur acara lebih baik.

Mengingat momen seperti ini dianggap bersejarah oleh masyarakat karena terjadi dalam 5 tahun. Lagipula, dengan pembatasan undangan, KPU justru tidak menyiapkan alternatif media yang menayangkan jalannya debat secara langsung, kecuali lewat radio.

Terpisah, Ketua KPU KLU Fajar Marta menjelaskan jalannya acara Debat Publik dilaksanakan sesuai dengan hasil kesepakatan yang putuskan bersama-sama. Pada H-2, kata Fajar, KPU sudah menyepakati peserta yang dibolehkan hadir. Rinciannya, 200 orang di dalam ruangan dan 100 orang yang terdiri dari 50 orang timses masing-masing calon melihat melalui monitor.

“Itu sesuai dengan komitmen kita bersama dengan Tim ses masing-masing calon.

Tidak ada masyarakat yang ingin menonton tanpa membawa undangan, karena bagi masyarakat yang ingin mengetahui jalannya debat, bisa mendengarkan melalui radio,” ujar Fajar. (ari)

Gagal Tender Tak Boleh Terulang Kembali Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin mengingatkan, agar gagal tender proyek pembangunan di Lotim tidak boleh terulang kembali. Gagalnya tender pembangunan Pasar Paokmotong yang berlokasi di belakang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Paokmotong Kecamatan Masbagik dari dana Tugas Pembantuan (TP) sebesar Rp 5 miliar Kemente-

rian Perdagangan harus dijadikan pelajaran. ‘’TP berbeda dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketika terjadi gagal pelaksanaannya maka sudah konsekuensinya harus dikembalikan,’’ ujarnya dalam rapat koordinasi dengan pimpinan SKPD Lotim, Selasa (24/11) lalu.

Menanggapi hal ini, Plt Kepala Bagian Administrasi Pembangunan (Adpem) Sekretariat Daerah Lotim, Toni Satria Wibawa, menjelaskan,

proses tender pembangunan pasar digelar sejak Oktober lalu. Tender pertama hingga ketiga tidak ada penentuan pemenangnya, sehingga dilakukan tender terakhir November ini.

Tender terakhir ini, katanya, sudah ada pemenang yakni PT ML. Akan tetapi Dinas Energi Sumber Daya Mineral Perindustrian dan Perdagangan (ESDM dan PP) menghentikannya, karena sejumlah pertimbangan. “Kalau kita di

ULP ini kan cuma melaksanakan tender saja,” terangnya.

Dalam hal ini, kewenangan mengeluarkan keputusan ada di SKPD masing-masing. Informasinya pertimbangan dari Dinas ESDM dan PP, karena persoalan waktu yang sangat mepet, sehingga tidak berani dilanjutkan. Akibat dari Karena gagal proses tender ini maka sudah pasti gagal dilaksanakan. Sesuai ketentuan uang terpaksa dikembalikan.

Kepala Bidang Perdagangan

Dinas ESDM, Suwardi yang dikonfirmasi secara terpisah enggan menyampaikan penjelasan terkait gagalnya pelaksanaan pembangunan pasar yang berada di belakang gedung pusat agribisnis yang dibangun Pemerintah Provinsi NTB. Warga sekitar pusat agribisnis ini sendiri menaruh harapan besar terwujudnya pembangunan pasar. Pasalnya, gedung pusat agribisnis sudah lama terlihat tidak ada aktivitas sama sekali. (rus)

(Suara NTB/ari)

PROTES - Pendukung salah satu pasangan calon yang tidak diizinkan masuk aparat keamanan ke lokasi area debat.

Mereka memprotes pihak KPU dan aparat keamanan yang tidak mengizinkan mereka masuk.

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Indikator Kinerja SKPD Kewalahan Verifikasi Berkas JUMLAH Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS di Lombok Barat (Lobar) yang belum menyerahkan berkas untuk Pendataan Ulang PNS (PUPNS) masih cukup besar. Hingga Selasa (24/ 11) lalu, jumlah PNS yang belum menyerahkan berkas mencapai 5.900 lebih. Data di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lobar, baru 2.400 lebih PNS dari jumlah PND 8.320 orang yang menyerahkan berkas. Kendala lambannya penyerah(Suara NTB/dok) an berkas disebabkan H. M. Syukran SKPD lelet, sehingga BKD kewalahan melakukan verifikasi berkas.

Kepala BKD Lobar H.M. Syukran, mengaku, semua PNS di Lobar sudah mendaftar PUPNS. Namun kendalanya, penyerahan berkas yang masih lambat. Apalagi, penyerahan berkas agak lelet, karena PNS mesti menyerahkan banyak berkas, seperti SK CPNS, SK PNS, SK pangkat terakhir, SK mutasi, SK jabatan, sejarah kenaikan pangkat, pendidikan, data keluarga, akte nikah dan bukti diklat. ‘’Banyaknya berkas yang dipenuhi inilah yang menyebabkan ASN agak lamban melengkapinya,’’ akunya Selasa (24/11) lalu.

Diakuinya, sampai saat ini baru 2.400 berkas ASN yang sudah masuk ke BKD. Berkas ini sudah selesai diverifikasi dan akan dikirim ke BKN Regional Denpasar. Terkait verifikasi ini ada beberapa tahapan, pertama di SKPD, lalu di BKD selanjutnya dibawa ke BKN Regional Denpasar dan ke BKN pusat. Proses verifikasi juga memakan waktu, sebab di BKD memiliki tenaga kurang memadai. “Dalam sehari kami mampu verifikasi 200 berkas, itupun sampai malam,” akunya.

Beberapa SKPD yang masih lambat menyerahkan berkas, yakni Dinas Kesehatan, karena banyak personel, seperti staf di puskesmas. Di samping itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Di Dikbud kebanyakan para guru yang belum menyerahkan berkas PUPNS. Terkait kapan batas terakhir penyerahan berkas, pihaknya belum tahu. Sebab belum ada batasan dari pusat. Ia akan berkonsultasi ke BKN apakah ada kebijakan perpanjangan waktu penyerahan berkas atau tidak. (her)

Fauzan Akui Masih Lambat malas, karena tidak mampu.

“Kalau karena malas dan ketidakmampuan itu yang akan dievaluasi,” jelasnya.

Untuk mencapai kinerja ini, ia akan melihat kondisi fakta di SKPD. SKPD yang tak mencapai target, karena malas akan diminta terus menggenjot kinerjanya. Menurutnya, evaluasi ini tidak identik dengan mutasi, namun bersifat penekanan kepada kepala SKPD. Sementara itu, Sekda Lobar Drs. H. M. Uzair menyatakan berdasarkan hasil capaian

Giri Menang (Suara NTB) Sebagian besar indikator kinerja daerah di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lombok Barat (Lobar) belum tercapai. Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2014-2019, dari 35 indikator kinerja daerah yang telah tercapai sebanyak 12 indikator dan sisanya sebanyak 23 indikator kinerja daerah masih harus dikejar.

Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, tak menampiknya. Menurutnya, rendahnya capaian indikator kinerja disebabkan target kinerja ditetapkan pada posisi ideal dengan kondisi dan anggaran yang ideal. Sehingga lum-

rah, target ini tidak tercapai.

Namun hal ini tidak saja di Lobar, namun secara nasional.

Pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap SKPD penanggung jawab dari indikator kinerja. Namun, dalam mengevaluasi jajarannya, Plt Bu-

pati tidak akan sewenangwenang. Ia mesti melihat kondisi fakta yang menyebabkan SKPD terkait tak bisa mencapai target kinerja. Apakah tidak tercapainya, karena kondisi fakta tidak memungkinkan bisa dicapai atau SKPD ini

Polres Loteng Bidik Proyek Penataan Destinasi Wisata Praya (Suara NTB) Proyek penataan destinasi wisata dan jalur trekking Rinjani milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2015 dalam bidikan Polres Loteng. Proyek ini diduga adanya penyimpangan dalam proses pengerjaannya.

Tiga orang saksi sudah dimintai keterangannya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dua rekanan proyek. “Total sudah tiga orang yang kita mintai keterangan. Tapi baru sebatas klarifikasi. Yakni PPK proyek dan dua orang rekanan proyek,” aku Kaur.

Bin Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, seizin Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK, MH, kepada Suara NTB, Rabu (25/11).

Ia pun memastikan, pihak-pihak yang akan diminta keterangan masih akan terus bertambah. Mengingat proyek melibatkan banyak rekanan, karena banyak jenis kegiatan yang dilaksanakan. “Rekanan yang sudah kita panggil baru rekanan yang mengerjakan pembangunan musala serta gerbang saja. Adapun rekanan proyek lainnya, menyusul untuk kita panggil,” terangnya.

Ery menjelaskan, proyek dibidik Polres Loteng lantaran ada dugaan penyimpangan yang terjadi. Di mana banyak pengerjaan proyek yang tidak dilaksanakan. Tetapi anggarannya justru sudah diambil. Dugaan penyimpangan diperoleh dari hasil laporan sejumlah pihak.

Kendati demikian, Ery mengatakan pihaknya belum bisa memberikan ket-

(Suara NTB/her)

Panwaslu Loteng Kawal Pencetakan Surat Suara Pengganti Praya (Suara NTB) Proses pencetakan surat suara pengganti yang rusak untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lombok Tengah (Loteng), bakal dikawal ketat. Bahkan, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) pilkada juga siap melakukan pengawalan percetakan.

“Ini semua kita lakukan, untuk meminimalisir terjadinya kesalahan maupun penyimpangan yang bisa saja terjadi pada saat pencetakan surat suara pengganti tersebut,” tegas Ketua Panwaslu Pilkada Loteng, L. Darmawan, Rabu (25/11).

(Suara NTB/dok) Saat ini pihaknya bersaL. Darmawan ma KPU Loteng sudah berangkat ke tempat percetakan surat suara di Jawa Timur. Di mana nantinya ada sekitar 3.345 lembar surat suara yang akan dicetak ulang sesuai dengan jumlah surat suara rusak yang ditemukan saat sortir dan pelipatan suara oleh KPU Loteng, Sabtu hingga Senin kemarin.

Ketatnya pengawasan dalam proses pencetakan surat suara pengganti ini bukan dibuat-buat. Tapi karena tandar dan prosedur kerjanya sudah seperti itu. Bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Loteng, harus diawasi oleh Panwaslu Loteng. “Jangankan kegiatan pencetakan surat suara. Kegiatan kecil apa saja yang dilakukan oleh KPU Loteng, harus di bawah pengawasan Panwaslu Loteng,” ujarnya.

Selama ini, ujarnya, terkesan tugas dan kerja-kerja Panwaslu Loteng tidak begitu nampak. Hanya mengawasi atau memantau saja. Tetapi sesungguhnya beban dan tanggung jawabnya begitu besar. Bagaimana tidak, selain harus mengawasi seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Loteng selaku panitia teknis pelaksanaan Pilkada. Kegiatan pasangan calon dan tahapan pilkada juga harus diawasi.

Di satu sisi, personil yang dimiliki oleh Panwaslu Loteng sangat terbatas. “Anggota Panwaslu Pilkada Loteng hanya tiga orang. Sementara yang harus diawasi begitu luas ruang lingkup dan cakupannya,” tandas Darmawan.

Meski demikian, pihaknya akan tetap berupaya semaksimal mungkin melaksanakan seluruh tugas yang ada sesuai aturan yang berlaku. “Dengan segala keterbatasan yang kita miliki, kita akan tetap berupaya maksimal menjalankan fungsi dan tugas pengawasan yang melekat,” ujarnya. (kir)

Lemah, Pengawasan Kendaraan Lebihi Tonase Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) Ir. Sakri mengeluhkan lemahnya pengawasan terhadap kendaraan melebihi tonase yang melewati ruas jalan di Lobar. Pasalnya, akibat kendaraan yang melebihi tonase mempercepat kerusakan ruas jalan. Di samping itu, ia juga mengeluh minimnya anggaran pemeliharaan jalan yang dianggarkan pada Dinas PU. “Banyak kendaraan yang lalu lalang di ruas jalan melebihi muatan 8 ton, sementara kapasitas jalan di bawah itu.

Ini yang menyebabkan jalan cepat rusak. Pengawasan kendaraan ini sendiri bukan di PU tapi di Dishub dan aparat,” kritiknya.

Saat ini, kata Sakri, pihaknya sedang membangun proyek jalan jalur Perampuan yang sempat dikomplain masyarakat setempat. Proyek pembangunan jalan ini dianggarkan Rp 3 miliar lebih dengan panjang jalan 3 kilometer lebih, meliputi jalur Perampuan- Jempong-Gunung Pengsong.

Mengantisipasi kerusakan proyek jalan, akibat lalu lalang kendaraan yang melebihi tonase pihaknya menggunakan konstruksi lebih kuat dibandingkan jalan lain. Ketebalan hotmik 5 centimeter dan konstruksi di bawahnya.

Dijelaskan, dalam hal pengawasan bukan ranah Dinas PU melainkan Dishub dan aparat kepolisian melakukan penindakan. Menurutnya, selama pengawasan kendaraan yang lalu lalang di ruas jalan masih kurang sehingga banyak kendaraan yang kapasitasnya melebihi tonase bisa lalu lalang. Hal ini, jelasnya, menyebabkan jalan cepat rusak.

Padahal, katanya, dalam hal pengawasan jalan sudah ada wadah, yakni forum lalu lintas. Di dalamnya terdapat Dishubkominfo, aparat kepolisian dari Satlantas dan dinas terkait lainnya. Tanggung jawab PU hanya membangun dan memelihara jalan, sedangkan terkait pengawasan ada di dinas terkait yang lain. (her)

BUTUH PERHATIAN - Kawasan Lombok Barat bagian selatan masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah, khususnya dari infrastruktur jalan. Seperti kondisi jalan di salah satu wilayah Sekotong ini belum dapat perhatian sama sekali. Padahal, kawasan ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan, baik pariwisata atau sektor perekonomian lainnya.

Proyek Kantor Camat Narmada Akhirnya Dibongkar Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil evaluasi Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lombok Barat (Lobar) terhadap sejumlah proyek skala besar yang dikerjakan, ditemukan beberapa proyek bermasalah dari sisi progres dan spek. Proyek yang progresnya lamban, seperti Kantor Camat Sekotong, Dinas PU mengingatkan kontraktor segera mengejar target. Sedangkan proyek yang tak sesuai spek, yakni proyek Kantor Camat Narmada senilai Rp 1,5 miliar lebih.

“Tidak perlu menunggu perintah Plt Bupati. Begitu ada temuan bagian kayu jendela tak sesuai spek, seperti di Kantor Camat Narmada, langsung saya perintahkan kontraktor bongkar dan ganti,” tegas Kepala Dinas PU, Ir. Sakri, Rabu (25/11).

Sakri menegaskan, kebijakan membongkar proyek tak sesuai spek, jelasnya, tidak saja pada Kantor Camat Narmada.

Namun jika ditemukan pada proyek lain, tak sesuai spek seperti batu bata, kayu yang dipakai, maka langsung diperintahkan untuk membongkarnya. Menurutnya, membongkar proyek ini tak perlu menunggu instruksi dari Plt Bupati dan Tim Percepatan Pembangunan.

Sedangkan khusus proyek Kantor Camat Sekotong, diakuinya dari sekian proyek yang ditangani Dinas PU proyek ini termasuk kategori terlambat.

Keterlambatan ini jelasnya bukan semata-mata karena keadaan masyarakat di daerah itu, namun ada kesalahan dari pihak pelaksana proyek. Bagian pelaksana proyek ini diduga nakal, tidak membayar material, sehingga pengerjaan proyek ini sempat terhenti dua minggu.

“Dulu sempat minus banyak, karena pekerjaan sempat terhenti, tapi sekarang progresnya lumayan,” akunya.

Beberapa pekerjaan yang belum dikerjakan, seperti atap dan plester. Melihat progress

dilapangan, ia optimis proyek ini seleesai sesuai target tanggal 26 Desember. Nilai proyek ini pada pagu Rp 1,9 miliar, namun kontraktor menurunkan menjadi Rp 1,5 miliar lebih.

Selain dua proyek, Dinas PU juga menangani proyek jalan sepanjang 68 kilometer lebih dengan total dana Rp 70 miliar. Sampai saat ini, persentase secara total pengerjaan proyek sudah di atas 73 persen. Proyek yang belum dikerjakan beberapa ruas jalan yang pendek-pendek. Pihaknya juga menangani proyek air bersih senilai Rp 3 miliar yang tersebar di semua kecamatan, antara lain di Sekotong, Narmada dan Lembar.

Pada proyek ini, pihaknya memasang instalasi air bersih dari sumber mata air sampai ke masyarakat. Proyek lain yang dikerjakan seperti MCK yang tersebar di beberapa daerah.

Proyek ini dikerjakan oleh kelompok. Proyek ini juga diberikan pengerjaannya pada pondok pesantren dengan total anggaran mencapai Rp 4 miliar lebih. (her)

erangan lebih lanjut terkait kasus ini, karena prosesnya masih sangat baru. “Kita posisinya sekarang masih dalam tahap puldata (pengumpulan data). Sehingga pihak-pihak yang dipanggil, masih sebatas klarifikasi.

Nantinya, jika memang benar ada ditemukan indikasi penyimpangan dan datanya sudah lengkap, baru bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan,” jelasnya.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, proyek penataan destinasi dan objek wisata ini merupakan program Disbudpar Loteng yang berlokasi di kawasan wisata Benang Stokel Desa Aik Berik Kecamatan Batukliang Utara dengan total anggaran mencapai Rp 2 miliar lebih.

Kegiatan penataan destinasi wisata “sengaja” dibagi menjadi 6 jenis kegiatan. Di mana 5 kegiatan di antaranya, dikerjakan dengan pola Penunjukan Langsung (PL). Seperti pembangunan musala, penata gerbang objek wisata, kios informasi serta rabat jalan dari Benang Stokel ke air terjun Benang Kelambu.

Selain itu, ada juga kegiatan penataan jalur trekking Rinjani melalui Loteng sebesar Rp 600 juta, mulai dari Benang stokel hingga Pelawangan Gunung Rinjani dengan total ada tiga pos peristirahatan yang akan dibangun. Termasuk di antaranya pembuatan penunjuk jalur.

“Selain dengan memanggil pihak-pihak yang terlibat, pengumpulan keterangan dan informasi dari pihak luar juga terus kita lakukan. Supaya data dan keterangan yang terkumpul nanti benar-benar lengkap,” imbuhnya. (kir)

Lima Tahun Kepemimpinan Suhaili-Normal (1)

Infrastruktur Diklaim Membaik, Indeks MDGs Jadi Catatan Lima tahun sudah pasangan H.M. Suhaili, FT – Drs. H.L. Normal Suzana, memimpin Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Selama itu pula, pasangan yang dikenal dengan jargon Maiq-Meres ini pun telah mampu membawa perubahan bagi daerah ini. Berbagai catatan positif mampu ditorehkan pasangan politisi-birokrat ini. Loteng pun dibuat “berlari dan melompat”. Sehingga Loteng kini sedikit tidak bisa sejajar dengan daerah lain.

USAI dilantik pada tanggal 27 November 2010 lalu, pasangan ini pun langsung bergerak melakukan pembenahan. Maklum, kondisi Loteng kala itu sangat membutuhkan pembenahan di segala sisi. Mulai dari sumber daya manusia (SDM) aparatur pemerintahannya, infrastruktur fisik daerah hingga keuangan daerah.

Diawali dari SDM aparat pemerintahannya. Pasangan Suhaili – Normal melakukan pemetaan kondisi dan kualitas aparatur pemerintahan. Salah satunya dengan mengelar fit and proper test yang diikuti oleh seluruh pejabat struktural maupun fungsional dari tingkat yang paling rendah hingga pejabat eselon II. Hasilnya kemudian dijadikan pedoman dan patokan bagi pasangan tersebut dalam menentukan komposisi pejabat yang duduk di semua jenjang jabatan.

Bersamaan dengan itu, arah dan sasaran pembangunan daerah pun disusun. Baik itu untuk jangka panjang maupun jangka menengah, selama lima tahun. Dan, ternyata kurang dari satu tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangungan Jangka Panjang (RPJP) berhasil disusun, pertengahan tahun 2011 lalu.

“Kala itu, pedoman dan arah pembangunan belum kita miliki. Sehingga penyusunan RPJMD dan RPJP menjadi prioritas utama,” aku H. M. Suhaili FT yang akan berakhir masa jabatannya, Jumat (27/11) besok.

Setelah keduanya selesai disusun, barulah kemudian pembangunan di Loteng mulai bergerak.

Suhaili mengakui, awal memimpin Loteng tidaklah mudah. Selain harus melakukan adaptasi, banyak persoalan-persoalan pembangunan yang juga harus segera diselesaikan kala itu. Termasuk memperbaiki kondisi anggaran daerah yang waktu itu tengah “sakit”, lantaran mengalami defisit hingga Rp 50 miliar lebih.

Meski harus tertatih-tatih, setelah tahun pertama memimpin, kondisi Loteng perlahan mulai membaik. Anggaran daerah yang tadinya sakit, mulai sehat.

“Tahun pertama fokus kita memang pada upaya pembenahan internal. Mulai dari aparatur pemerintahnya sampai keuangan daerah,” jelas Suhaili.

Memasuki tahun kedua, fokus pembangunan mulai mengarah pada pembenahan infrastruktur daerah. Terutama jalan dan irigasi. Jalan-jalan yang tadinya rusak, satu demi satu mulai diperbaiki. Anggaran untuk jalan yang tadinya begitu

minimalis, melonjak tajam.

Upaya perbaikan infrastruktur jalan kian mudah dengan adanya sokongan dana besar hingga Rp 90 miliar dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP), meski statusnya berutang.

Tapi nyatanya, utang besar tersebut terbayar lunas dengan membaiknya kualitas infrastruktur jalan kabupaten. Di mana selama tiga tahun sejak 2012 hingga 2014, total ada sekitar 400 km ruas jalan kabupaten yang berhasil diperbaiki. Sehingga dari 730 km lebih panjang ruas jalan kabupaten yang ada, sekitar 560 km di antaranya sudah dalam kondisi mantap.

Kondisi tersebut jauh berbeda pada awal kepemimpinan pasangan Maiq-Meres. Di mana ruas jalan kabupaten yang dalam kondisi mantap kurang dari 200 km saja. Dan, pilihan untuk mengenjot kualitas infrastruktur jalan nyatanya memberi efek positif dalam mendorong kemajuan sektor lainnya.

Perekonomian masyarakat mulai tumbuh dan berkembang dengan pesat. Industri pariwisata juga ikut merasakan dampak perbaikan infrastruktur jalan tersebut. Hal itu terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah dan angka kunjungan wisatawan. Terutama wisatawan mancanegara. Karena hampir seluruh ruas jalan yang menuju objek dan destinasi wisata unggulan Loteng, sudah dalam kondisi mantap.

Dengan menggeliatnya perekonomian daerah, perlahan tingkat kesejahteraan masyarakat Loteng mulai terdongkrak. Salah satu indikatornya, angka kemiskinan di Loteng selama lima tahun mengalami

(Suara NTB/kir)

Minimalisir Kesalahan

indikator kinerja daerah yang termuat dalam RPJMD Tahun 2014-2019. Dari 35 indikator kinerja daerah yang telah tercapai sebanyak 12 indikator dan sisanya sebanyak 23 indikator kinerja daerah belum mencapai target.

23 indikator kinerja yang belum tercapai tersebar di puluhan SKPD antara lain, Bappeda, Dikbud, BPMPD, Dinas PU, Satpol PP, Dikes, BLH, Dispertanakbun, Kantor Ketahanan Pangan, DPPKD, Dishubkominfo, Kehutanan dan Dinsos. (her)

H. M. Suhaili FT penurunan cukup signifikan.

Dari 22 persen pada tahun 2010 lalu, menjadi hanya tinggal 15 persen pada tahun 2015 ini.

Artinya selama lima tahun, terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 7 persen atau sekitar 1,4 persen per tahunnya. Walaupun secara target, belum sesuai harapan. Pasalnya, Pemkab Loteng sebenarnya menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 2 persen per tahunnya, karena diakui atau tidak, menekan angka kemiskinan bukanlah pekerjaan mudah.

Namun dibalik catatan positif tersebut, nyatanya masih banyak pula persoalan yang belum bisa diselesaikan. “Kita akui itu, masih banyak kelemahan yang kita miliki selama memimpin daerah ini. Tugas yang belum selesai juga tidak

kalah banyak,” tandas mantan Ketua DPRD NTB ini. Salah satunya yang cukup berat, ialah memperbaiki indeks Millenium Development Goals (MDGs) yang menyangkut perbaikan kualitas kesehatan dan mutu pendidikan. Di mana indeks MDGs Loteng masih jauh dari apa yang diharapkan. Bisa dilihat dari angka kematian bayi dan ibu melahirkan, yang tercatat masih cukup tinggi.

Begitu pula dalam hal kualitas pendidikan, masih jauh dari kata ideal. “Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang cukup berat bagi siapapun yang menjadi pemimpin Loteng ke depan. Bagaimana bisa memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan. Karena untuk bisa memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan, butuh kerja keras,” ujarnya. (kir)

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama Program PAUD Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB Tahun Ini Cukup Berhasil

Kurikulum PAUD Siap Diimplementasikan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB)Sepanjang tahun 2015, proses penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Sumbawa cukup berhasil. Baik dari sisi prestasi, perbaikan sarana maupun proses pembinaan. Untuk kemudian mengimplementasikan kurikulum PAUD secara menyeluruh pada setiap lembaga PAUD. Untuk gerakan PAUD bermutu di Sumbawa.

Kasi PAUD Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Sumbawa, Mukhlis, S.Pd, kepada Suara NTB, Rabu (25/11), menilai kurun waktu setahun terakhir, dari sisi prestasi PAUD cukup berhasil. Salah satu in-

dikatornya bisa dilihat dari ajang Gebyar PAUD tingkat Provinsi, Sumbawa berhasil membawa pulang dua medali, emas di lomba tari kreasi dan perunggu di lomba menyanyi solo dari hanya tiga mata lomba. Gebyar PAUD pantas dijadikan tolak ukur, karena sebagai wadah anak PAUD menunjukkan capaian perkembangannya dari sisi intelektual, sisi emosi dan lainnya dalam bentuk lomba. “Artinya, proses yang berlangsung di lembaga PAUD selama ini sudah cukup bagus,” ujarnya.

Dari sisi sarana, pada 2015 ini, Pemkab membangun satu gedung PAUD ditambah rehab

Tersangka Pencuri Kabel PLTD Dibekuk Polisi Sumbawa Besar (Suara NTB)Setelah sekian lama, akhirnya pelaku pencurian kabel di PLTD Sumbawa ditangkap polisi. Mereka adalah LS (19) dan YS (16) Warga Kelurahan Brang Biji, Kecamatan Sumbawa.

Keduanya ditangkap di rumahnya setelah diketahui terekam CCTV PLTD saat melakukan aksinya beberapa bulan yang lalu. Demikian Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim Iptu Tri Prasetiyo, Rabu (25/11).

Menurutnya sesuai rekaman CCTV pelaku pencurian berjumlah tiga orang. Dua orang sudah diamankan, sementara satu rekannya masih dalam pencarian. “Baru kita dapatkan dua orang, satu masih dalam pencarian,” imbuhnya.

Diceritakan, sebelumnya pihaknya mendapatkan informasi dari masyarakat, bahwa salah satu dari pelaku mengaku dirinyalah yang terekam CCTV, dan mengaku melakukan aksi tersebut lantaran diajak minum. Setelah dipositifkan, pihaknya menangkap keduanya dan mengakuiperbuatannya.Pihaknyakemudianmelakukanpengecekan ke TKP, di mana para pelaku telah melakukan pembakaran kabel dan hanya membawa tembaga yang berada di dalam kabel. “Jadi yang diambil itu adalah tembaga kabel yang tebal itu,” ungkapnya.

Dari hasil pemeriksaan, keduanya mengakui hanya sekali melakukan pencurian dan estimasinya tidak sampai 100 kg.

Keduanya juga bukan merupakan pihak dalam. Rencananya terhadap LS, pihaknya akan segera melakukan penahanan.

Sedangkan terhadap YS, lantaran masih di bawah umur, pihaknya akan melakukan upaya diversi.

Disinggung terkait pencurian sebelumnya, Kasat Reskrim mengaku belum bisa memastikan ada kemungkinan keterlibatan keduanya. Sebab sejauh ini, hasil pemeriksaan keduanya mengakui baru sekali melakukan pencurian di tempat tersebut. “Bisa jadi, tapi belum ada bukti yang mengarah ke sana,” tukasnya.

Pihak kepolisian telah menerima laporan sebanyak tiga kali terkait kasus pencurian kabel di PLTD Sumbawa. Kejadiannya terjadi pada Juli lalu. Laporan pertama, para pelaku mengambil kabel dengan total kerugian Rp 150 juta, laporan kedua, Rp 100 juta, dan terakhir Rp 50 juta. Kejadian tersebut terjadi di lokasi yang sama, bahkan para pelaku masuk melakukan aksinya melalui tempat yang sama. (ind)

atas gedung salah satu lembaga PAUD lainnya. Sebagai cikal bakal PAUD percontohan yang diharapkan dapat dibangun pada semua kecamatan. Mulai dicoba tahun ini dengan membangun satu gedung dan diharapkan di tahun mendatang dapat dilanjutkan. Hal ini patut dibanggkan, karena mungkin hanya Sumbawa satu-satunya yang membangun gedung PAUD dari anggaran daerah. “Kalau bantuan dari pusat sering, namun komitmen dari anggaran daerah telah kita coba mulai tahun ini. Harapannya, di masing-masing kecamatan ada PAUD dan TK Pembina, yang nantinya akan menjadi percon-

(Suara NTB/arn)

Mukhlis

tang, S.Kom kepada media ini, Rabu (25/11).

Ia mengatakan, aksi saling memprovokasi antar Paslon melalui kegiatan kampanyenya harus dihenikan. Sebab selain melanggar aturan dampak negatifnya hanya akan memunculkan kebencian antar paslon dan pendukungnya yang bermuara pada konflik. “Kalau terjadi konflik kerugian kita semakin besar terutama di sisi kondusivitas daerah,” tegasnya.

Agar tidak terus terjadi upaya provkasi dalam kegiatan kampanye, Panwaslu pun meminta kepada seluruh elemen Paslon untuk saling menahan diri. Terutama para elit politik pendukungnya agar dalam berkampanye memberikan contoh yang baik kepada masyarakat selaku pemilih.

“Kita semua punya tanggung

lum PAUD secara menyeluruh di semua lembaga PAUD pada 2016. Menjadi pemetaan awal dalam menyukseskan gerakan PAUD bermutu di Sumbawa.

Terkait hal ini pula, lanjut Mukhlis, Diknas telah menggelar pelatihan untuk sekitar 50 orang trainer PAUD. Terdiri dari penilik, pengawas dan Ketua Himpaudi. Dengan mendatangkan narasumber pusat. Trainer ini nantinya yang akan memberikan pelatihan serupa di setiap kecamatan, hingga menyentuh langsung ke lembaga. Dengan mendidik kembali para guru PAUD, agar memahami lebih dalam tugasnya. Artinya, ada penjabaran sampai ke tingkat

lembaga, dalam memudahkan penerapan kurikulum PAUD 2016 mendatang. Sesuai amanat Permendikbud No 146 tentang kurikukum PAUD, Permendikbud No. 137 tentang standar PAUD dan Permendikbud No 84 tentang pendirian PAUD yang dikeluarkan 2014 lalu. Tiga regulasi inilah yang mengawal PAUD bermutu. “Inilah langkah awal kita proaktif agar gerakan ini makin akseleratif. Tahun depan, ada tindak lanjut dalam bentuk pelatihan serupa yang sasarannya lebih langsung ke guru PAUD. Agar kurilkum PAUD bisa terimplementasi nyata di lembaga,” pungkasnya. (arn/*)

Usut Bansos Sapi

Penyidik Polres Sumbawa Turun ke Penyaring Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik dari Polres Sumbawa turun ke wilayah Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, menyusul laporan dugaan penyimpangan distribusi bantuan sosial (bansos) yang dilaporkan LSM beberapa waktu lalu. Penyidik juga memeriksa masyarakat setempat dalam hal ini kelompok ternak “Saling Beme”.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim Iptu Tri Prasetiyo kepada wartawan, Rabu (25/11) membenarkan adanya hal tersebut. “ Kita fokuskan benar atau tidaknya ada pungutan uang di situ,” imbuhnya.

Diakuinya, dari 14 masyarakat yang dipanggil, lima orang memenuhi panggilan guna dimintai keterangan.

Disinggung terkait adanya pungutan, pihaknya belum bisa memastikan kebenaran dari laporan. Meskipun demikian pemeriksaan terus berlanjut. “Yang jelas setelah periksa semua ini, biar kita gelarkan dulu, kita tetapkan apakah itu pidana atau bukan,” tandas Kasat Reskrim.

Sebelumnya pihak kepolisian sudah memanggil salah satu perwakilan LSM guna mengklarifikasi kebenaran dari

laporan. Selain itu polisi juga sudah memintai keterangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sapi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Muhammad Syukri dan rekanan dari FA. Fadjar Utama, Indra Abdul Majid, SE. Bahkan tujuh orang tim selektor pengadaan Bansos ternak dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Sumbawa juga sudah dimintai keterangan.

Aliansi LSM Menggugat (ALIM) melaporkan Bantuan Sosial (Bansos) sapi bagi masyarakat Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Rabu (4/11) lalu. Disinyalir terjadi penyimpangan dalam pendistribusian bansos dimaksud.

Dimana setiap masyarakat dipungut Rp 2 juta per ekor sapi. (ind)

Paslon dan Pendukung Diingatkan Tak Saling Provokasi Taliwang (Suara NTB) Memasuki masa kampanye umum eskalasi persaingan antar pasangan calon (Paslon) peserta Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) semakin memanas.

Upaya saling serang antar ketiga paslon melalui kegiatan kampanyenya pun mulai terjadi sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik.

Pihak Panwaslu setempat mengaku mulai melihat potensi-potensi tersebut. Aksi saling provokasi antar paslon baik oleh paslon maupun tim sukses (Timses) serta pendukungnya di tiap kegiatan kampanye pun mulai terbuka. “Kami melihat potensi itu. Makanya kami ingatkan Paslon serta elemen pendukungnya jangan saling memprovokasi,” tandas ketua Panwaslu KSB, Unang Sila-

tohan,” harapnya.

Secara keseluruhan proses pembinaan PAUD berdasarkan hasil pra akreditasi dilakukan tim Kabupaten, ada 164 lembaga yang masuk kategori terbaik (A) dan baik (B) dari 686 lembaga PAUD di Sumbawa.

Sisanya masuk kategori cukup (C) dan yang masuk great D hanya sekitar 5-10 persen saja. Yang masuk kategori A dan B inilah yang akan diusulkan ke Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk dilakukan akreditasi secara resmi. Hal ini membuktikan geliat pembangunan PAUD di Sumbawa sudah mencapai harapan. Inilah yang menjadi dasar untuk penerapan kuriku-

jawab agar demokrasi ini berjalan lancar dan sukses. Jadi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara saja,” cetusnya.

Selanjutnya ia menyampaikan, dampak provokasi sebenarnya bisa lebih dalam menjalar hingga merusak sosial kultural masyarakat. Hal ini tentunya akan sangat disayangkan jika pihak-pihak yang merusak itu adalah elit politik yang seharusnya memiliki peran besar mendewasakan masyarakat dalam kegiatan berdemokrasi. “Di Pilkada memang sangat erat dengan nuansa persaingan. Tapi bukan berarti harus menghalalkan segala cara apalagi dengan menghasut dan provokasi,” sesalnya.

Unang pun mengingatkan, sejauh ini di sisi keamanan KSB dibanding enam kabupaten/kota di NTB yang melak-

sanakan Pilkada serentak adalah yang paling aman. Terlebih selama ini KSB masuk dalam zona hijau karena zero (nol) konflik. “Kita jangan ciderai status kondusivitas kita itu melalui Pilkada ini. Dan kembali saya nyatakan tanggung jawab itu juga ada di tangan elit politik,” ulangnya.

Selanjutnya ia mengatakan, di sisi pengawasan pihaknya akan intens melakukan pemantauan lapangan. Terutama dalam agenda kampanye umum ini, pihakya akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk pelanggaran yang terjadi selama kampanye masing-masing Paslon.

“Sekarang adalah masa kritis di mana akan banyak pelanggaran terjadi. Maka dari itu kami kan pantau semaksimal mungkin,” pungkasnya. (bug)

(Suara NTB/ind)

KETERANGAN - Masyarakat penerima bansos ternak saat dimintai keterangan penyidik Tipikor Polres Sumbawa, Rabu (25/11).

ADD untuk Dompu Tembus Rp 110 Miliar Dompu (Suara NTB) Rencana anggaran untuk dana Desa dan alokasi dana Desa (ADD) tahun 2016 di Kabupaten Dompu sekitar Rp 110 miliar. Besarnya anggaran untuk desa dikhawatirkan lebih banyak untuk proyek fisik, minim pemberdayaan masyarakat bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan derajat kesehatan.

Kepala BPMPD Kabupaten Dompu, H. Supardi, S.Sos kepada Suara NTB, Senin (23/11) mengungkapkan, penyusunan RAPBDes harus mengacu pada dokumen perencanaan di Desa yaitu rencana program jangka menengah Desa (RPJMDes) dan rencana kerja pembangunan Desa (RKPDes). “Dua dokumen perencanaan ini menjadi pedoman khusus dalam penyusunan APBDes,” katanya.

Dana Desa yang bersumber dari APBN, lanjut H. Supardi, peruntukannya tidak boleh dimanfaatkan untuk pembangunan fisik kantor Desa. Dana Desa hanya boleh dianggarkan untuk program kegiatan yang bisa memberikan peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Seperti pemberdayaan kegiatan sarana non fisik, termasuk peningkatan bakulan, bantuan untuk badan usaha milik Desa (BUMDes). “Hanya ADD (yang bersumber dari APBD) saja yang bisa digunakan untuk pembangunan fisik kantor Desa,” terangnya.

Diakui H. Supardi, tahun 2015 ini belum maksimal dilakukan karena belum meratanya anggaran dan regulasi yang belum jelas.

Untuk tahun 2016, anggarannya diperkirakan akan jauh lebih besar dan pemahaman aparat serta masyarakat Desa juga akan semakin jelas. “Untuk dana Desa tahun 2016 informasinya sekitar Rp 60 miliar. Tapi untuk ADD, saya belum mendapatkan informasi,” ungkapnya.

Terkait realisasi anggaran untuk Desa tahun 2015, dikatakan H. Supardi, tinggal pencairan tahap ketiga untuk dana Desa sebesar 20 persen dan ADD sudah semuanya dicairkan. Pencairan dana Desa tahap akhir, masing – masing Desa dituntut menyelesaikan penagihan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 90 persen. (ula)

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Konflik Mereda, Sekolah di Woha Mulai Aktif Bima (Suara NTB) – Bentrok antara warga Desa Kalampa kecamatan Woha dan Warga Sie Kecamatan Monta, Sabtu (21/11) lalu, membuat siswa dan guru SMAN 2 Woha meliburkan diri. Mereka khawatir bentrok membias ke lingkungan sekolah. Kini siswa setempat sudah kembali ke sekolah untuk mengikuti KBM seperti biasanya.

Guru dan Siswa SMAN 2 Woha bukan hal baru dalam hal meliburkan diri. Setiap kali bentrok antarkelompok warga, sekolah setempat selalu menjadi korban. Pasalnya, posisi sekolah berada di te-

ngah-tengah desa yang sering konflik. Supaya tidak menjadi korban, pihak sekolahpun terpaksa meliburkan diri.

Kepala Sekolah SMAN 2 Woha, Yusuf Umar, SE, kepada Suara NTB, Rabu (25/11) me-

ngaku, sekolah kerap menjadi korban, jika ada konflik antarkampung. Hal itu bukan kemauan atau kebijakan sekolah. Mereka khawatir terkena imbas dari konflik. “Pihak sekolah memulangkan leb-

ih awal siswa Sabtu (21/11) lalu, tapi kini sudah mulai aktif, menyusul meredanya konflik dimaksud,’’ katanya. Kata dia, pihak sekolah berupaya melakukan pendekatan, baik orang tua murid dan masyarakat di sebaran siswa.

Pendekatan agar siswa kembali ke sekolah dengan pengawalan pihak kepolsian. “Siswa dan guru sudah kembali untuk mengajar dan menerima pelajaran seperti biasanya,” katanya.

Menurutnya, untuk mengembalikan siswa masuk sekolah, pihak sekolah mendatangi wali siswa ke rumahnya masingmasing. ‘’Kami memaklumi kalau para wali khawatir akan terjadi apa-apa pada anaknya. Selain itu juga, siswa merasakan trauma dengan bentrok warga.

Yusuf berharap, agar konflik yang kerap terjadi di sekitar sekolah tidak akan terjadi lagi.

“Mudahan – mudahan ini yang terakhir kali,” harapnya. (uki)

Ancaman PAW Resahkan Kader PPP di DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Ancaman pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Dompu dari PPP cukup meresahkan. Dualisme kepengurusan masih terjadi pascaputusan MA yang memenangkan kubu DPP PPP Djan Fariz. Tiga anggota DPRD Dompu dari PPP tidak ingin berada dalam polemik dan akan mematuhi kepengurusan yang sah.

“Selama ini saya diam mencoba untuk menetralisir.

Tapi saya harus menjawabnya, karena belakangan ini ada pihaknya yang mengumumkan bahwa dirinya telah di-recal (diberhentikan dari anggota Dewan),” tegas mantan Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu, Sirajuddin, SH yang juga wakil Ketua DPRD Dompu kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (24/11).

Sirajuddin menegaskan, ada dua alasan dirinya menyikapi polemik kepengurusan

PPP. Kepengurusan harus berbadan hukum dan sesuai ketentuan, pengesahan badan hukum diputuskan oleh Menkum HAM RI. Kepengurusan yang berbadan hukum hingga saat ini versi Romahurmuzi.

Sementara putusan MA sejak 20 Oktober lalu yang mengesahkan kepengurusan versi Djan Fariz, hingga saat ini belum dikuatkan melalui keputusan Menkum HAM. “Dimana pun yang berbadan hukum, di situlah kami akan mengikuti,” kata Sirajuddin.

Diakui Sirajuddin, pihaknya selaku anggota Dewan mendapat undangan untuk menghadiri silaturrahmi nasional (Silatnas) DPP PPP versi Djan Fariz di Jakarta, Minggu (22/11). Pada waktu yang sama, DPP PPP versi Romahurmuzi juga menginstruksikan untuk melaksanakan rapat pimpinan wilayah (Rapimwil) seluruh Indonesia yang diikuti oleh pengurus dan anggota DPRD pada setiap wilayah. “Karena ada dua agenda yang sama, makanya kami harus memilih mengikuti yang berbadan hukum dan yang berbadan hukum saat ini kepengurusan versi Romahurmuzi,” kata Sirajuddin.

Ia pun mempertanyakan, alasan jika pihaknya harus diPAW. Karena pemberhentian seseorang harus ada dasarnya dan tidak semudah yang dibayangkan. Semuanya membutuhkan waktu dan proses. “Apa alasan sehingga kami mau diPAW,” tegasnya. (ula) (Suara NTB/ula)

Hj. Erika Pastikan Kehadiran TGB untuk Pemenangan Mulya - Ku

(Suara NTB/uki)

AMANKAN PENYUSUP – Polisi mengamankan pemuda yang diduga sebagai penyusup di SMKN 3 Kota Bima, Rabu (25/11)

SMKN 3 Kota Bima Dilempari Kota Bima (Suara NTB) Perayaan Hari Guru di Kota Bima, Rabu (25/11), tampaknya tercoreng dengan aksi tawuran antara pelajar SMKN 3 dan pelajar sekolah tetangganya, SMAN 2 Kota Bima. Akibat tawuran itu, kaca jendela dan kantin diobrak –abrik di SMKN 3.

Kasus ini tengah ditangani Pihak Polres Bima Kota dengan mengamankan tiga orang yang diduga penyusup, yang diduga memiliki senpi dan gir rantai sepeda motor.

Kepala Sekolah (Kasek) SMKN 3 Kota Bima, Sanusin Ahmad M.Si, kepada Suara NTB mengatakan, saat itu sekolahnya tengah mengadakan siraman rohani (Imtaq), dan berkumpul di aula sekolah, dalam rangka memperingati hari Guru. “Namun, tiba - tiba ada lemparan dari arah barat, dan terkena kaca ruangan. Para siswa berhamburan keluar dari aula karena panik,” katanya.

Menurut dia, sejumlah siswanya mengalami trauma

dan pingsan sehingga dirujuk ke rumah sakit. “Jujur saja kita kaget. Setelah dicek, ternyata sejumlah ruangan pecah kaca, dan kantin diobrak - abrik oleh pelajar dari sekolah lain,” jelasnya.

Kejadian itu membuat kegiatan yang digelar di sekolah dipending, sampai suasana aman. “Saat itu saya langsung menelepon polisi,” katanya.

Setelah itu, aparat kepolisian gabungan Patmor dan Dalmas diterjunkan di dua sekolah itu, sehingga suasana pun kembali kondusif Sementara itu, Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bima, Imran S.Pd, mengaku, meskipun antara kedua sekolah bertetangga, namun ia membantah jika siswanya berbuat kegaduhan.

Kata dia, saat itu, di sekolah setempat siswanya, tengah mengikuti Imtaq, memperingati Hari Guru juga. “Yang jelas, kami tidak tahu soal itu, karena sekolah ada kegiatan,” tuturnya.

Imran menduga, ada penyusup yang sengaja memancing

KPU Bima Bagikan Bunga kepada Pengendara Bima (Suara NTB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima melakukan sosialisasi Pilkada damai dengan membagikan 100 bunga, pin dan bolpoin bersama Gemapis dan Rumah Cita di pertigaan Tente, Rabu (26/11). Kegiatan bersama itu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat datang ke TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, 9 Desember.

Kegiatan sosialisasi pembagian 100 bunga, pin dan pulpen terhadap pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Sosialisasi selama kurang lebih dua jam itu mendapat dukungan dari pemilih pemula dan pengendara.

Komisioner KPU Kabupaten Bima, Muhammad Waru, SH. MH, kepada Suara NTB menjelaskan, menjelang pemilihan serentak 9 Desember mendatang, di NTB salah sat-

unya Kabupaten Bima melakukan kegiatan dengan menggandeng gerakan masyarakat pemilih cerdas (Gemapis) dan Rumah Cita menggelar aksi damai dalam rangka pembagian bunga, pin dan bolpoin, pernak pernik itu merupakan pengadaan KPU Kabupaten Bima.

“Ini kegiatan sosial supaya bisa mendapatkan partisipasi pemilih untuk mewujudkan pilkada berkualitas,” ucapnya.

Kata dia, kegiatan ini merupakan kerjasama KPU Kabupaten Bima bersama Gemapis.

Kegiatan sosialisasi Pilkada damai ini bukan pertama kali dilakukan di wilayah Kabupaten Bima. Namun, bersama Gemapis, KPU bergandengan tangan untuk melakukan sosiasilasi baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolah. “Kita sudah melakukan sosialisasi, terakhir di SMAN 1 Wawo dan menghadirkan pemateri dari

(Suara NTB/ula)

DUKUNGAN - Istri TGB, Hj. Erika M. Zainul Majdi foto bersama sambil menunjukkan tiga jari sebagai bentuk dukungan kepada pasangan H. Mulyadin – Kurniawan di posko pemenangan jalan Manuru Bata Dompu, Rabu (25/11).

(Suara NTB/uki)

BAGIKAN BUNGA - KPU Bima bersama para aktivis Gemapis membagikan bunga kepada pengendara yang lewat di salah satu ruas jalan di Bima, Rabu (25/11). ketua Gemapis. Insya Allah kecamatan Belo dan Wera jadwal yang akan datang,” katanya.

Dengan melakukan kegiatan sosialisasi seperti itu. Waru berharap partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS semakin meningkat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima 9 Desember nanti. “30 November nanti kita jadwalkan akan sosialisasi di desa - desa,” sambungnya.

Waru mengakui, hampir semua kecamatan di kabupaten Bima Sudah melakukan sosialisasi. Hal itu merupakan program yang efektif menyentuh langsung dengan masyarakat di bawah, dengan berharap partisipasi masyarakat cukup tinggi, “Kita targetkan pemilih tradisional menjadi pemilih cerdas,” terangnya.

Menurutnya, langkah seper-

ti ini untuk menyadarkan dan mengigatkan masyarakat bahwa pada tanggal 9 Desember nanti akan berlangsung pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima. Pihaknya meminta agar masyarakat bisa meluangkan waktu sekitar lima menit untuk memberikan hak pilihnya.

Yakni kepada pasangan mana yang ingin dipilih tergantung masyarakat sesuai dengan pilihannya mereka.

“Harapan kami sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima ada peningkatan partisipasi pemilih, bukan hanya partisipasi, tapi kualitas pilihannya juga harus diperhatikan. Bukan hanya datang ke TPS, tapi pilihannya juga harus berkualitas supaya bisa mendapatkan hasil Pilkada berkualitas,” pungkasnya. (uki)

kedua pelajar sekolah itu.

“Kami bingung dan kami tidak tahu sama sekali. Saat itu, ada memang pemuda yang datang di sekolah yang meramaikan kegiatan di sekolah,” terangnya.

Kapolsek Rasanae Barat, Kompol H. Nurdin mengatakan, akibat lemparan itu, tiga orang penyusup diamankan oleh pihaknya. Kata dia, jika terbukti memprovokasi kedua pelajar itu, pihaknya akan menindak tegas.

“Ada tiga orang yang diamankan, dan kita akan selidiki,” katanya.

Menurut dia, tidak ada tawuran antara kedua sekolah itu.

“Yang jelas, tidak ada tawuran.

Namun ada pihak yang sengaja menciptakan kondisi yang tidak baik,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya mengingatkan kepada kedua sekolah.

Jika ada kegiatan, disarankan untuk memberitahu kepada pihaknya. “Sekecil apapun kegiatan, koordinasi penting dilakukan agar Polisi bisa membeikan kenyamanan dan keamanan,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) Dr. TGH. M. Zainul Majdi dipastikan akan berkunjung ke Kabupaten Dompu dalam rangka kampanye pemenangan pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi (Mulya – Ku) pada Pilkada Dompu.

Dukungan TGB pada pasangan Mulya – Ku disampaikan langsung oleh Hj. Erika M. Zainul Majdi dalam kunjungannya ke posko pemenangannya di jalan Manuru Bata Dompu, Rabu (25/11).

“TGB pastinya mendukung dan akan memenangkan pasangan yang diusung oleh Partai Demokrat. Pasangan Mulya nomor urut 3, merupakan pasangan yang diusung partai Demokrat dan kader NW, maka wajib untuk dimenangkan dalam Pilkada Dompu 9 Desember,” tegas Hj Erika M. Zainul Majdi dalam kunjungannya ke posko pemenangan pasangan Mulya – Ku di Dompu, Rabu siang kemarin.

Kehadiran dirinya pada posko pemenangan Mulya – Ku, dikatakan Hj. Erika, sebagai bentuk dukungan pihaknya. Ini juga untuk menginformasikan terkait penundaan kunjungan TGB ke Dompu dalam rangka kampanye pemenangan pasangan Mulya – Ku. “Kehadiran saya sebagai bentuk dukungan pada pasangan Mulya – Ku,” tegas istri Gubernur NTB ini.

Ia pun meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi soal dukungan dan kehadiran TGB di Pilkada Dompu. Selaku ketua partai Demokrat, beliau pastinya mendukung dan akan memenangkan pasangan yang diusung partainya.

“Jangan berspekulasi terkait kehadiran dan dukungan TGB. Itu tidak perlu, karena pasti akan datang untuk mendukung pasangan diusung partai Demokrat,” tegasnya.

Rencana kehadiran TGB dalam kampanye akbar pasangan Mulya – Ku di Pekat, 28 November ditunda pada 2 Desember. Karena pada 28 November, TGB selaku Gubernur NTB mendapat tugas kenegaraan. Ia dipanggil untuk pertemuan dengan Presiden bersama Gubernur seluruh Indonesia di Makassar. “Bapak akan datang bersama saya untuk berkampanye pada 2 Desember mendatang,” katanya.

Kunjungan Hj. Erika M. Zainul Majdi di posko pasangan Mulya – Ku ini disambut oleh Ketua Tim pemenangan, Drs. H. Sudirman Majid, Calon Wakil Bupati Dompu, Kurniawan Ahmadi, Ketua DPC Partai Demokrat Dompu, Ismul Rahmadin, S.Pd.I bersama beberapa pendukungnya.

H. Sudirman Majid mengatakan, dukungan TGB pada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati di Pilkada Dompu dijadikan spekulasi oleh pendukung pasangan calon lain. Disebutkan, TGB mendukung pasangan calon lain sehingga ia tidak akan hadir dalam kampanye pemenangan pasangan H. Mulyadin – Kurniawan Ahmadi. “Dukungan dan kehadiran TGB dalam kampanye pemenangan pasangan Mulya ditunggu para pendukung,” kata H. Sudirman. (ula/*)

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

Kematian Wanita Hamil Itu Masih Misterius Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum juga bisa mengungkap penyebab kematian perempuan hamil yang ditemukan mengambang di Teluk Awang Desa Mertak, beberapa waktu lalu. Kendati sudah dilakukan autopsi oleh tim dokter kepolisian. Pasalnya, dari hasil autopsi ternyata tidak ditemukan ada tanda-tanda kekerasan.

“Hasil autopsi menyebutkan, tidak ditemukan ada tanda-tanda kek(Suara NTB/kir) erasan pada tubuh peremEry Armunanto puan yang misterius tersebut,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., M.H., melalui Kaur. Bin. Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Ipda Ery Armunanto, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu (25/11) kemarin.

Atas hasil tersebut, maka dugaan penyebab kematian perempuan tersebut mengarah pada bunuh diri. Walaupun dugaan tersebut juga belum punya dasar yang kuat.

Sehingga pihak kepolisian juga belum bisa memberikan kesimpulan atas dugaan penyebab kematian perempuan misterius tersebut.

Saat ini, mayat perempuan tersebut sudah dimakamkan.

Atas kerjasama dengan Pemkab Loteng. Meski prihal asal usul dan keluarganya juga belum dipastikan. Karena masih harus menunggu hasil uji sampel DNA korban. “Khusus untuk sampel DNA, segera akan kita kirim untuk diperiksa di Jakarta. Baru setelah itu bisa dipastikan, apakah pihak keluarga yang mengklaim sebagai keluarga korban, memang benar-benar keluarga korban,” tambahnya.

Sebelumnya, mayat perempuan tanpa identitas tersebut ditemukan mengambang di sekitar Teluk Awang Minggu (1/ 11) lalu. Mayat perempuan berusia sekitar 25 sampai 30 tahun tersebut pertama kali ditemukan oleh nelayan Teluk Awang sekitar pukul 06.30 Wita ketika baru pulang melaut.

Bersama aparat kepolisian, nelayan yang pertama kali melihat mayat tersebut langsung mengevakuasi korban. Begitu diperiksa di rumah sakit, korban diketahui sedang hamil.

Korban diperkirakan sudah meninggal sekitar 3 sampai 4 hari. Bahkan ada kemungkinan lebih lama lagi. Karena proses pembusukan di laut lebih lama ketimbang di air tawar.

Dari hasil pemeriksaan awal tidak ditemukan ada bekas luka kekerasan dan sebagainya. Hanya di bagian tangan kiri korban, ditemukan luka lebam. Tapi penemuan luka lebam tersebut juga belum bisa mengungkap penyebab kematian korban. Karena bisa saja, luka tersebut disebabkan benturan dengan batu maupun karang.

Proses penyelidikan pun menjadi sulit, lantaran terbatasnya jumlah saksi-saksi. Karena saksi yang bisa dimintai keterangan, hanya saksi dari nelayan yang pertama kali menemukan korban. (kir)

Polda NTB Mulai Selidiki Limbah Rumah Sakit Mataram (Suara NTB) – Polda NTB menunjukkan keseriusannya dalam mengusut ketaatan pihak penyedia jasa kesehatan di NTB dalam mengelola limbah. Hari ini akan dipanggil pihak SKPD terkait untuk dilakukan koordinasi.

“Tahap awal, kita akan berkoordinasi dulu dengan BLH untuk mengumpulkan bahan keterangan,” kata Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Rabu, (25/11).

Pemanggilan pihak BLH provinsi tersebut, kata Jon Wesly, juga untuk mengumpulkan data terkait instrumen penilaian kepatuhan dan ketaatan rumah sakit dalam pengelolaan limbahnya. Salah satu poinnya, tentang bagaimana pengelolaan limbahnya yang berpotensi mengakibatkan pencemaran lingkungan. Tidak saja ketersediaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan incinerator, pun juga perizinan dalam pengelolaannya.

Secara berkala pihak BLHP NTB mulai tahun 2013 hingga 2015 ini melakukan pengecekan terhadap pengelolaan limbah di sejumlah rumah sakit dan perusahaan. Hal itu dilakukan melalui Program Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Proper). Dari sembilan rumah sakit mengikuti Proper, muncul hasil yang beragam, mulai dari yang memperoleh rapor merah hingga hitam.

Selama pelaksanaan Proper tersebut, belum ada rumah sakit maupun perusahaan yang memperoleh rapor biru, yang artinya telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan. Bagi yang memperoleh rapor hitam, akan diberi pembinaan langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dalam jangka waktu tertentu untuk berbenah.

Dikatakan bahwa jika tidak tertangani dengan baik, apalagi sampai terserap oleh tanah dan mengalir ke sumur-sumur warga. Maka dapat berakibat fatal pada kesehatan masyarakat jika digunakan terus menerus, karena dapat menyebabkan kanker, diare dan berbagai penyakit lainnya. Hal itu diungkapkan Kepala Seksi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dewa Gede Oke Wiguna beberapa waktu lalu.

Limbah rumah sakit terdiri dari berbagai jenis, diantaranya limbah benda tajam, limbah infeksius yang berasal dari pasien dengan penyakit menular. Kemudian limbah jaringan tubuh yang biasanya dihasilkan pada saat pembedahan atau otopsi.

Selain itu juga limbah sitotoksik, limbah farmasi yang berasal dari obat-obat kedaluwarsa, obat-obat yang terbuang karena batch yang tidak memenuhi spesifikasi atau kemasan yang terkontaminasi. Ada pula limbah kimia dan radiokatif. (why)

POLHUKAM

Halaman 8

Aset Tersangka Kasus BSPS Disita Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Negeri Mataram menyita aset tersangka kasus korupsi dana bantuan rumah kumuh berinisial RS. Penyitaan berlangsung pekan lalu itu sebagai jaminan untuk mengganti kerugian negara.

Dasar penyitaan, sebagaimana dijelaskan Kajari Mataram Rodiansyah, SH melalui Kasi Pidsus Herya Sakti Saad, SH, karena ada dugaan dana proyek rumah kumuh itu mengalir ke sejumlah aset RS. Bentuknya, hektaran tanah ladang dan kebun.

Setidaknya ini hasil identifikasi tim Pidsus Kejari Mataram sejak menetapkan RS sebagai tersangka, yang perannya sebagai supplier bahan bangunan ke warga empat desa penerima proyek rumah kumuh, di Kecamatan Bayan dan Akar – Akar, KLU. “Asetnya sudah kita identifikasi berupa tanah kebun, ladang dan toko bangunan dan sudah kami lakukan penyitaan,” kata Herya Rabu (25/11).

Dirinci, tanah itu seluas 400 meter persegi ditemukan di Desa Akar – Akar dan berupa toko bangunan UD Azis.

Aset lainnya ditemukan di Desa Sukadana berupa tanah kebun seluas 12,772 meter persegi. Aset itu dipastikan sudah masuk dalam pendataan dan dipasang plang penyitaan. Selanjutnya, akan ditaksir nilainya sebagai pengganti kerugian negara. “Kami sudah meminta juga penetapan pengadilan untuk penyitaan aset RS ini,” sebutnya.

Dijelaskan Herya, aset milik RS itu teridentifikasi ada setelah menerima program bernama Bantuan Subsidi Perumahan Swadaya (BSPS) tahun 2013 itu, dengan nilai total Rp 14,7 miliar itu. Ditunjuk sebagai distributor untuk mensuplai bahan bangunan, RS justru diduga mengeruk keuntungan dengan mengurangi jumlah atau volume barang yang didistribusikan. “Warga penerima bantuan selain kaget karena

menerima bantuan itu, juga menerima tidak sesuai dengan harga yang didapat per KK Rp 7,5 juta,” beber Herya. Sehingga patut diduga, dana program itu dikorup tersangka dengan nilai taksir kerugian negara Rp 1,3 miliar untuk 2.400 unit rumah sesuai jatah tersangka.

Selanjutnya akan dilihat dalam fakta penyidikan sampai ke persidangan nanti. Jika memang RS bisa membuktikan bahwa aset itu bukan hasil dugaan korupsi, maka akan dikembalikan, dengan catatan mengganti kerugian negara yang sudah timbul.

Namun jika tidak bisa dibuktikan, maka aset itu akan dijadikan jaminan pengganti kerugian negara itu akan disita permanen kemudian dilelang.

Tim teknis akan menaksir harga, yang akan dijadikan patokan pembanding kerugian nega-

(Suara NTB/ist)

SITA – Kasi Pidsus Kejari Mataram Herya Sakti Saad (paling kiri) bersama tim, menunjukkan plang yang dipasang di atas lahan milik tersangka RS di KLU. ra yang harus dibayar tersangka. Apakah nilai aset diperkirakan akan bisa menutupi kerugian negara Rp 1,3 miliar?

Menurut Herya, jika angka hitungan kejaksaan itu cocok dengan temuan BPKP, maka dipastikan tidak akan sebanding dengan aset yang sudah disita.

Maka konsekuensinya tersang-

ka harus menambal kekurangan pembayaran kerugian negara itu. Namun pada intinya, semua akan berpulang pada proses pengadilan nanti. “Soal berapa nilai aset yang akan disita, berapa kerugian negara yang harus diganti tersangka, kita lihat dari putusan pengadilan,” pungkasnya. (ars)

Pelatihan Tata Boga untuk Kelompok Rentan Penyalahgunaan Narkoba

(Suara NTB/why)

UNGKAP - Para tersangka dengan sejumlah alat bukti yang berhasil dijaring dalam operasi Antik Gatarin 2015 dalam pengungkapan yang digelar di lobi Mapolda NTB, Rabu (25/11).

Operasi Antik Gatarin 2015

Ratusan Gram dan Puluhan Butir Narkoba Berhasil Diamankan Mataram (Suara NTB) – Polda NTB dan Polres jajaran dibantu institusi terkait dan mitra Kamtibmas berhasil mengungkap 29 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dalam operasi bersandi Operasi Antik Gatarin 2015 selama satu bulan dari 23 Oktober hingga 21 November 2015.

Adapun barang bukti sabu seberat 273,3526 gram, ganja seberat 24,52 gram dan inex 30 butir juga berhasil diamankan.

Hal itu diungkapkan Kapolda NTB melalui Kabid Humas Polda NTB, AKBP Dra. Tri Budi Pangastuti, MM, didampingi Direktur Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, Kombes Pol Drs. H. Agus Sarjito dan Kasat res narkoba Polres Lotim, AKP Arjuna Wijaya, SIK dalam ekspos kepada wartawan di Lobi Mapolda NTB, Rabu (25/11).

Dalam keterangannya, Tri Budi mengungkapkan bahwa tindakan represif dalam bentuk

penangkapan tersebut menjaring 31 tersangka dari sejumlah daerah di wilayah hukum Polda NTB. 20 orang diantaranya adalah pengedar sementara 9 orang adalah pengguna. “Didominasi 26 tersangka pria, sedangkan tersangka wanita sebanyak 5 orang,” terangnya.

Pengungkapan kasus tersangka AS dan BR merupakan yang paling besar selama operasi tersebut dengan barang bukti sabu seberat 141,92 gram.

Barang bukti sabu tersebut ditemukan di rumah BR di Otak Lendang, desa Masbagik Timur, kecamatan Masbagik, Lotim.

Tersangka BR yang adalah suami dari AS saat ini masih buron dan dalam pengejaran polisi.

Pun juga yang ditemukan pada penggerebekan di Gubuk Embung, desa Masbagik, Lotim pada 22 November silam. Sebanyak 62,54 gram sabu diamankan dari tersangka BS. Didukung juga dengan

melakukan tindakan preemptif, sasarannya adalah kalangan pelajar dan mahasiswa, oknum aparatur sipil negara, oknum TNI/Polri pelaku pariwisata, kelompok preman dan pengangguran, oknum pelaku bisnis atau wiraswasta, dan wisatawan. Polda NTB berhasil mengungkap sebanyak delapan kasus, dan terbanyak berikutnya adalah jajaran Polres Lotim yang mengungkap 6 kasus.

Kasus barang terlarang tersebut banyak ditemukan di rumah-rumah, indekos, serta di jalanan dengan didominasi latar belakang tersangka yang berprofesi wiraswasta. Semua kasus tersebut adalah hasil operasi tangkap tangan sehingga saat ini masih dalam proses penyidikan. Para tersangka dikenakan pasal 112 ayat (2), 114 ayat (1) dan atau 127 (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (why)

Mataram (Suara NTB) BNN Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan peltihan Tata Boga dalam rangka pemberdayaan alternatif bagi kelompok masyarakat rentan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi NTB, Rabu (25/11).

Sasaran peserta, mayarakat yang ada di wiliyah Batu Ringgit, Karang Baru dan Abian Tubuh, Kota Mataram.

Menurut Kabid Pencegahan BNN NTB, Anggraini Ninik M, SH., MH., kegiatan dimaksudkan untuk memberi peluang usaha bagi kelompok perempuan yang belum memiliki pekerjaaan tetap. Pelatihan mendapat bimbingan dari instruktur Latihan Kerja Madya Berhitu Corneles, S.Sos., dari BLK Provinsi NTB. “Dengan begitu, diharapkan mereka bisa memanfaatkan peluang usaha dan mengembangkan potensi diri sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif seperti penyalahgunaan narkoba,” kata Anggraini Ninik.

Sebagai salah satu kelompok masyarakat yang rentan terhadap penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba, kepada para remaja putri ataupun ibu-ibu peserta itu, diminta agar selalu waspada dan jangan mudah tergiur

dengan iming-iming bisnis yang menggiurkan terutama bisnis narkoba.

Dijelaskan, melalui kegiatan pelatihan ini diharapkan para peserta dapat merintis usaha sendiri dengan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan. Karena untuk menjadi pengusaha yang sukses, harus diawali dengan usaha serius dan kerja keras. “Bila suatu usaha diawali dengan niat yang serius dan kerja keras ke depan bisa menjadi pengusaha yang sukses,” tambah Kepala BNN Kombes Pol. Drs. Sriyanto, M.Si. Dia pun berharap para remaja putri dan ibu-ibu yang mengikuti pelatihan bersama BNN saat itu, bisa menjadi inspirasi dan dapat merangkul kelompokkelompok perempuan lainnya agar bisa mengikuti jejak mereka. Ini demi menumbuhkan sikap positif dan jauh dari masalah penyalahgunaan narkoba.

Untuk menunjang pengembangan wirausaha dari pelatihan tata boga tersebut, BNN Provinsi NTB memberikan dukungan dan bantuan peralatan pembuatan roti berupa Oven dan perlengkapan lainnya.

“Semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan membuahkan hasil untuk menjadi pengusaha tata boga yang sukses,” pesan Sriyanto. (ars/*)

Lanjutan Kasus TMII

Penyidik Agendakan Panggil Rekanan Mataram (Suara NTB) Setelah terpidana Nina Fitriani dieksekusi Kejaksaan, masih ada dua tersangka tersisa dalam kasus Anjungan NTB pada Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Untuk melengka-

pi berkas dua tersangka ini, penyidik sudah mengagendakan pemeriksaan rekanan yang menyuplai material yang dipasang pada proyek itu.

Rekanan yang berasal dari Gunung Sari Lombok Barat itu akan diperiksa terkait beberapa komponen barang yang dipesan oleh rekanan. “Saksi dari supplier sudah diagendakan untuk diperiksa, dalam waktu dekat dia akan hadiri panggilan,” kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, kepada Suara NTB, Rabu (25/11).

Supplier itu diketahui mendapat pesanan beberapa produk untuk bahan tiga item kegiatan pada anjungan NTB itu. Diantaranya paket pembuatan parkir, paket penyempurnaan panggung dan pemasangan landscape, serta paket lampu anjungan.

Pengadaan material untuk tiga item kegiatan itu berdasarkan harga kontrak antara rekanan dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Pemesan dalam hal ini adalah rekanan yang ditunjuk PPK sebagai pelaksana.

Selain saksi supplier tadi, akan diagendakan juga panggilan untuk dua PNS di Kantor Penghubung NTB, masih kaitan dengan pengadaan di-

maksud. “Ada dua saksi tambahan, PNS Kantor Penghubung. Jadi total ada tiga saksi yang akan dipanggil penyidik,” kata Sutapa, setelah mendapat informasi agenda pemeriksaan itu dari Ketua tim penyidik kasus TMII Ely Rahmawati, SH, M.Hum. Digambarkan, tiga saksi ini belum pernah diperiksa sebelumnya. Mereka akan dimintai keterangan tambahan untuk melengkapi berkas tersangka PKS, rekanan pengadaan pada proyek dengan kerugian negara Rp 600 juta lebih itu. “Keterangan tambahan itu khusus untuk tersangka PKS (inisial). Sedangkan untuk tersangka BZF sudah lengkapi saksinya, tinggal pemberkasan. Hanya saja, akan bersamaan selesainya berkas ini Karena terbitnya surat perintah penyidikan bersamaan,” sebut Sutapa.

Mengenai target perampungan berkas ini, dipastikan diselesaikan dalam waktu dekat, setidaknya sebelum Desember sudah dituntaskan pemberkasannya. Semakin cepat pemberkasan, maka perkara ini akan segera disodorkan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram untuk disidangkan. (ars)

(Suara NTB/ars)

POSE BERSAMA - Peserta pelatihan tata boga untuk kelompok rentan penyalahgunaan narkoba berpose bersama.

Dugaan Penyelundupan Lobster

Berkas Tersangka Oknum Polisi Dinyatakan Lengkap Mataram (Suara NTB) – Berkas perkara BKW, oknum polisi tersangka dalam kasus dugaan penyelundupan lobster ke Singapura via BIL dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi NTB kemarin pagi. Polda NTB selanjutnya akan berkordinasi untuk pelimpahan tahap dua.

Hal itu diungkapkan oleh Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Drirektorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK kepada Suara NTB, Rabu (25/11). “Kordinasi selanjutnya tentang pelimpahan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan,” jelasnya.

Oknum polisi jajaran Polres Lombok Timur berpangkat Bripka tersebut sebelumnya ditangkap petugas bandara, Senin, 19 Oktober lalu. BKW menumpang pesawat Silk Air tujuan Singapura, sekitar pukul 19.25 Wita. Saat itu BKW membawa tiga koper berisi bibit lobster dalam kemasan sebanyak 32.516 ekor dengan

ukuran 2 – 3 centimeter.

Ketika itu, BKW sebenarnya sudah naik ke pesawat, namun dipaksa turun oleh petugas bandara karena dari kopernya terdapat barang mencurigakan.

Kasusnya sempat ditangani Balai Karantina Ikan dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas II Mataram, kemudian diserahkan ke Polda NTB untuk proses pidanannya.

Perbuatan pidana yang dikenakan, sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 tahun 2015 tentang larangan penjualan bibit lobster.

Sementara ancaman ketentuan yang dikenakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang – Undang 16 tahun 1992, mengatur tentang pengiriman ikan dari suatu area ke area lain, harus melalui pemeriksaan. Tapi dalam kasus ini, mereka sama sekali belum mengantongi sertifikat keabsahan pengiriman itu. Ancaman lain sesuai pasal 100 Jo pasal 7 ayat 2 huruf m Undang Undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. (why)

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Giri Menang (Suara NTB) Ritual religi dan budaya perang topat akan digelar Kamis (26/11) hari ini.

Event tahunan ini akan dihadiri 250 buyer dari DPD Asita se-Indonesia dan dari sejumlah negara seperti Singapura serta Malaysia. Para buyer ini akan diundang pada saat acara malean Sampi sebagai rangkaian kegiatan perang topat.

Demikian disampaikan Kadis Pariwisata, Ispan Junaidi kepada wartawan kemarin. “Pada rangkaian perang topat nanti akan hadir. 250 buyer dari DPD Asita se Indonesia dan dari luar negeri seperti Malaysia serta Singapura,” jelas Ispan saat jumpa pers kemarin.

Dijelaskan, 250 buyer ini

diundang memanfaatkan momen perang topat. Mereka hadir pada kegiatan Indonesian Travel Mart di NTB. Hal ini dimanfaatkan untuk mempromosikan dan menjual event tahunan Pemkab Lobar tersebut. Para buyer ini akan disuguhkan atraksi Malean Sampi dan disajikan suguhan makan siang. Pada atraksi di ini ada

30 peserta akan mengadakan lomba malean sampi disaksikan para buyer tersebut.

Target dari kedatangan Buyer ini diharapkan bisa menjual wisata Lobar. Sebab satu perwakilan DPD Asita saja membawahi ratusan travel. Mereka ini akan menjual paket wisata Lobar di daerah masing-masing. Belum lagi buyer dari luar

negeri. “Kita bisa jual ke mereka,” imbuhnya.

Dijelaskan, dalam event perang topat kali ini berbeda dengan sebelumnya. Karena sebelum dan sesudah event ini diadakan atraksi-atraksi. Seperti Malean Sampi dan peresean.

Event perang topat ini agenda wajib yang bertujuan untuk promosi pariwisata. Event ini adalah event masyarakat yang dilaksanakan turun-temurun dari generasi ke generasi khususnya masyarakat Lingsar.

“Perang topat ini melegenda sebagai perang membawa kedamaian bukan perang

merusak,” jelasnya. Event ini merupakan refleksi dari religius dan berbudaya antara penduduk Sasak yang beragama Islam dengan umat Hindu di daerah setempat. Hal ini jelasnya menjadi daya tarik tersendiri untuk menggaet wisatawan datang ke Lobar.

Terkait persiapan kegiatan ini sudah dilakukan. Rapat koordinsasi dengan pemangku kepentingan, camat dan kades serta aparat, tokoh budaya. Ritual budaya perang topat ini budaya suku sasak muslim di Lingsar.

Namun bukan saja orang muslin yang ikut namun masyarakat

luar dari Loteng dan Mataram Ritual budaya ini, memiliki kandungan makna, rasa syukur masyarakat sasak yang mempercayai situs kemalik sebagai salah satu makam wali di Lingsar. Lalu diwujudkan dalam bentuk upacara adat perang topat. Selain itu kandungan ritual ini, sebagai bentuk suka cita dari masyarakat setempat untuk memohon hujan.

Ritual ini sebagai pertanda akan dimulainya musim bercocok tanam. (her)

Pemerhati Budaya Tentang Larangan ’’Presean’’

(ant/bali post)

PAMERAN - Kartunis senior Pramono R. Pramoedjo di depan sebuah kartun berjudul Di Bawah Lindungan Sang Garuda, karya Mugi Suryana, pada acara pameran Kartun Santri Nusantara, di Galeri Nasional Jakarta Pusat, Rabu (25/11). Sebelumnya diadakan sarasehan bertajuk “Islam Dalam Kartun”, dengan pempicara Pramono R. Prammoedjo, Abdul Hadi WM (penyair dan akademisi) dan KH. D. Sawawi Imron (penyair), dan pameran ini akan berlangsung hingga 30 November 2015.

APGT Minta Pengelolaan Kapal Cepat Ditertibkan Mataram (Suara NTB) Ketua Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT), Sam Samba meminta agar pengelolaan jasa transportasi laut (kapal cepat) agar ditertibkan. Selain dinilai merusak terumbu karang, lemahnya pengawasan terhadap operasi kapalnya juga tak jarang dimanfaatkan oknum – oknum tertentu untuk menyelundupkan narkoba.

Keberadaan izin operasi adalah poin utama yang harus dicermati para petugas. Selain itu, analisis terhadap dampak operasi mereka terutama ketika menyandarkan kapal di pesisir pulau kecil (gili) juga penting dilakukan.

Itulah yang membuat pen-

gusaha – pengusaha di gili trawangan mendesak agar petugas segera melakukan penertiban.

“Jangan melihat banyak tamunya saja. Harus ada pihak yang berwenang untuk turun menyelesaikan persoalan ini.

Jalur penyelundupan narkoba juga banyak terjadi lewat situ.

Buktinya, penyelundup narkoba kelas internasional kemarin ketangkep membawa narkoba lewat fast boat,” jelasnya.

Ia menegaskan, setiap fast boat atau kapal cepat yang beroperasi mengangkut dan menurnkan penumpang di gili harus memenuhi standar ketentuan. Misalnya, body kapal harus berunsurkan alumini-

um. Menurutnya, orang – orang di gili sudah mulai tutup mata atas kerancuan yang terjadi sekarang ini.

“Orang – orang di sini pada tutup mata. Orientasinya yang penting banyak tamu yang datang. Tetapi tidak melihat dampak kedepannya. Utamanya, bahaya narkoba, disini sudah mencapai level berapa.

Ini kan berbahaya,” tegasnya.

Terpisah, Sekretaris Asosiasi Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) yang dihubungi Suara NTB, belum memberikan keterangan untuk menanggapi persoalan ini. Ia berjanji akan memberikan konfirmasi terkait masalah ini Kamis (26/11) hari ini. (met)

Mataram (Suara NTB) Pemerhati budaya menentang kebijakan Penjabat Walikota Mataram terkait pelarangan pertarungan presean di lapangan-lapangan yang ada di Kota Mataram.

Pemerhati dan pegiat budaya, H. Jalaludin Arzaky menyampaikan presean adalah tradisi yang tidak boleh dihapuskan. “Ini tradisi dan tradisi itu tidak boleh dihapus oleh hanya sekadar keinginan seorang pemimpin kita, ndak boleh,” cetusnya ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Jalaludin menyampaikan seharusnya tidak boleh ada pelarangan, apalagi saat ini presean telah menjadi ikon wisata budaya nasional. Tapi pemimpin boleh memberikan masukan agar sistem maupun tata cara pertarungan presean bisa diperbaiki bersama-sama. “Mari kita perbaiki sistemnya, kita perbaiki caracara penilaiannya, cara-cara mempermainkannya,” ujarnya.

Ia pun mengusulkan kepada Penjabat Walikota Mataram untuk mengajak para budayawan, pegiat seni, dan unsur lainnya untuk duduk bersama membahas hal ini. “Pemerintah sebagai penguasa dan pembuat kebijakan mari ajak kawankawan berunding seperti budayawan, para seniman, kita ngomong bagaimana aturannya. Aturan-aturannya perlu diubah, awigawig harus dibuat,” jelasnya.

Permainan presean memiliki aturan dan batas tersendiri dimana ada bagian-

bagian tubuh yang tidak boleh jadi sasaran pukulan. Misalnya tidak boleh memukul bagian bawah lutut, jika itu dilakukan maka pepadu akan dikenakan denda.

Pepadu juga dilarang menusuk bagian tubuh lawannya. Sepanjang pengetahuannya selama puluhan tahun mengenai permainan ini, Jalaludin mengatakan ia tak pernah melihat orang berkelahi karena presean. “Supporter yang memberikan dukungan untuk pepadu tidak akan berkelahi. Mereka (pepadu) malah justru habis main saling rangkul dan peluk walaupun berdarah-darah,” jelasnya.

Ia juga mengatakan anak-anak juga banyak yang jadi penonton tarung presean tapi menurutnya tidak menjadi persoalan. “Dari dulu anak-anak nonton.

Tidak ada masalah dari dulu dan tidak

ada anak-anak yang jadi brutal akibat melihat permainan itu,” katanya.

Jalaludin merasa khawatir dengan kebijakan ini masyarakat adat sebagai pemilik tradisi ini merasa keberatan.

Untuk itulah ia mengajak Penjabat Walikota untuk mendiskusikan persoalan ini. “Ibu Walikota ajak berbicara dan kita susun sama-sama dan kita berikan masukan ini yang boleh dan tidak, mana batas pukulan yang benar menurut adat.

Ini harus kita buatkan kriterianya sekarang. Kita buatkan awig-awig dan Ibu Walikota bisa beri masukan dan pencerahan,” tandasnya.

Sebelumnya Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melarang semua lapangan di Kota Mataram dijadikan arena untuk lomba tarung presean.

Kebijakan ini dikeluarkan Selly dalam rangka mendukung Mataram menjadi kota layak anak (KLA) pada 2018 mendatang.

Selly mengatakan pihaknya tidak melarang jika presean ditampilkan sebagai atraksi kesenian. Pihaknya hanya melarang pertarungan di arena. Menurutnya presean bermuatan kekerasan yang tidak boleh dilihat anak-anak. “Itu bentuk kekerasan. Anakanak yang menonton itu akan terekam di otaknya, ada perasaan emosi di situ,” terangnya. “Saya minta itu diredam dulu. Kalau untuk seni boleh karena kita punya kesenian seperti itu. Tapi tidak untuk bertarung di lapangan,” tambahnya. (ynt)

Repertoar ”Kapak Batu” Tara Basro dan Garin Nugroho Duta Sinema Kontemplasi Musikalitas Kontemporer Perancis Jakarta (Sara NTB) Aktris peraih FFI 2015, Tara Basro dan sutradara Garin Nugroho, terpilih menjadi Duta Festival Sinema Perancis 2015.

Direktur Institut Francais Indonesia, Marc Piton, di Jakarta, Rabu, menyatakan, Garin Nugroho menjadi penghubung industri film Indonesia dan Perancis sejak filmnya Daun Di Atas Bantal terpilih untuk kategori Un Certain Regard, di Festival Film Cannes 1998.

“Garin sudah sejak lama menghubungkan industri film Indonesia dan Prancis,” kata Piton.

Koordinator Festival Sinema Prancis 2015 dan Penanggung Jawab Kerja sama Audiovisual IFI-Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, Arnaud Miquel, menjelaskan Tara Basro dipilih karena penampilannya yang luar biasa di film A Copy Of My Mind, dan berhasil meraih Penghargaan Citra kategori Aktris Wanita Terbaik.

“Sebenarnya saya sudah terkesan oleh Tara Basro sejak penampilannya di film karya Ismail Basbeth berjudul Another Trip To The Moon,” kata dia.

Tara Basro senang bisa menjadi Duta Festival Sinema Prancis, karena, menurut dia,festival tersebut m e m buat penonton Indonesia mempunyai banyak pilihan.

“Penonton Indonesia dapat melihat film lain selain film Hollywood, dan tentunya film Prancis tidak kalah bagus,” kata dia.

Film Prancis kesukaan Tara adalah The Belle and The Butterfly, dia berharap sineas Indonesia bisa lebih bebas berekspresi dalam membuat cerita. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Menjebak apresian untuk memasuki lubang fanatisme bukanlah etika bermusik yang baik. Konser Repertoar “Kapak Batu” yang diprakarsai oleh Seniman Wing Sentot Irawan atau WS Irawan dalam helatan Pentas Selasa Musik pekan lalu bermula dari hasil perenungan atas gaya bermusik di era kekinian (kontemplasi musikalitas kontemporer).

WS Irawan menilai bahwa belakangan ini banyak seniman atau musisi di tanah air menjebak apresian mereka menjadi fanatik. Tak heran, di berbagai sudut kota muncul komunitas – komunitas pecinta aliran – aliran musik tertentu. Menurut dia, hal–hal semacam itu bukan merupakan sesuatu yang baik.

“Seni pertunjukan cenderung melahirkan fanatisme – fanatisme yang baru. Fanatisme yang berlebihan menurut saya mampu membutakan potensi keunikan diri kita sendiri. Dalam hidup ini kita tidak boleh memberhalakan sesuatu. Termasuk memberhalakan ide dan gagasan juga sangat tidak baik,” tuturnya Rabu pekan lalu ketika ditanya menyangkut konser yang sempat diselenggarakannya.

Ia menyebut kefanatisan seseorang terhadap sesuatu termasuk band – band tertentu dengan sebutan fanatisme banal. Orang – orang yang terjebak dalam lubang fanatisme itu kadang – kadang melupakan potensi diri dan sulit

berkembang. Mereka dibatasi hal – hal yang membuatnya fanatis sehingga tidak mampu melompat dari kunkungan nilai yang mengurungnya.

“Tidak ada satu orang pun yang boleh membatasi, atau menjadi dinding bagi keunikan orang lain. Lebih – lebih menyangkut keunikan diri terhadap kesadaran tentang Tuhannya,” lanjutnya.

Saat konser bersama dua orang dosen seni di Universitas Nahdatul Ulama (UNU) yang dirangkulnya menjadi bagian dari YoiAcoustic, ia mencoba menampilkan gaya yang baru. Ketiga pemusik mengenakan topeng yang hampir membuat wajahnya tidak mampu dikenali. Secara simbolis, ia ingin menyampaikan pesan kepada apresian bahwa apa yang ditampilkanya di atas panggung tersebut tidak lebih dari sekadar tontonan.

Lantas, tontonan yang disajikannya itu tidak boleh didewakan sehingga melahirkan fanatisme di kalangan apresian.

“Itu adalah pendekatan artistik memainkan musik. Bahwasanya, menurut saya, yang saya sajikan itu tidak lebih dari sekadar tontonan. Antara pemusik dengan apresian harus berjarak sehingga tidak melahirkan fanatisme seperti yang saya jelaskan tadi,” tandasnya. Hal tersebut merupakan bagian dari satu upaya untuk mengilhami apresian tentang cara menyikapi sebuah seni pertunjukan. (met)

(Suara NTB/dok)

250 ”Buyer” Diundang Hadiri Perang Topat

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Dari ’’Book Fair’’ 2015 KEBERADAAN komite sekolah selama ini terkesan hanya sebagai pelengkap saja. Tidak ada aktivitas yang dihasilkan, begitupun dengan tingkat keikutsertaan mereka pada pembahasan kebijakan strategsi sekolah yang masih sangat minim.

Koordinator Pengawas Kabupaten Lombok Barat (Lobar), H. Agus Sukresnayasa, mengaku selama ini pengurus komite sekolah di Lobar masih terkesan jalan di tempat dan jalan sendiri-sendiri. Hal itu diakibatkan SDM pengurus komite yang masih belum berkualitas.

“Rata-rata komite sekolah SD tidak paham tupoksi dan terkesan jalan sendiri,” terangnya pada Suara NTB usai peringatan Hari Guru Nasional di SMAN 1 Lingsar, Rabu (25/11).

Dicontohkan Agus, untuk menjadi pengurus komite sekolah SD di Lobar, pihak sekolah kesusahan mencari pengurus komite lantaran tidak ada yang mau. “Hampirhampir tidak ada yang mau jadi pengurus, padahal jadi partnernya kepala sekolah,” ujarnya.

Selain itu, ia menyebut tugas komite sangat berat berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang dimiliki komite sekolah. Untuk itu, keberadaan komite sekolah sangat penting bagi sekolah.

Hanya saja kata Agus, sejauh ini keberadaan komite sekolah masih belum terlalu dianggap penting oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Akibatnya, sebagian besar pengurus komite sekolah belum memiliki sekretariat dan plang pengurus komite di sekolah-sekolah. Hal tersebut menunjukkan keberadaan komite belum dianggap penting.

Sementara pengurus komite untuk level SMP dan SMA, Agus menegaskan sudah jauh lebih baik ketimbang pengurus komite SD. “Ke depan itu yang kita harapkan agar lebih baik, sekolah sediakan plang dan sekretariat dan pengurus komite mampu memahami Tupoksinya masingmasing,” tegas Ketua Komite SMAN 1 Lingsar ini. (dys)

Bupati Lotim Kritik Minat Baca Masyarakat Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moch. Ali Bin Dachlan mengungkapkan buku merupakan jendela ilmu pengetahuan. Melalui buku, siapapun bisa mengetahui apapun yang ada di dunia ini tanpa harus terjun langsung ke lokasi. Saat ini, buku dengan mudahnya didapatkan masyarakat, baik di perpustakaan daerah maupun di perpustakaan sekolah. Namun, bergelimangnya jumlah buku tidak sebanding dengan minat baca masyarakat.

“Buku-buku yang melimpah ini seharusnya memberikan ilmu pengetahuan bagi kita. Namun kita tidak pernah membacanya yang menyebabkan pikiran menjadi sempit. Padahal, jika dibaca sangat menguntungkan bagi kita,” kritiknya dalam pembukaan kegiatan Book Fair 2015 yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lotim, Rabu (25/11).

Rajin membaca, katanya, maka ilmu yang didapatkan itu akan menjadi pembanding bagi seseorang ketika mendengar arahan dan masukan dari siapapun, termasuk dari kalangan tuan guru. Buku-buku yang melimpah itu seharusnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan.

Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi pameran buku yang dilaksanakan KPAD Lotim sebagai gerakan kemajuan Lotim dalam upaya menumbuhkan minat baca masyarakat menuju

(Suara NTB/yon)

TINJAU - Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan didampingi Ketua PKK Lotim, Hj. Supinah Ali Bin Dachlan, meninjau sejumlah stand pameran buku dalam kegiatan Book Fair 2015 di Gedung Wanita Selong, Rabu (25/11).

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sementara, Kepala KPAD Kabupaten Lotim, Lalu Taufikkurrahman, mengatakan, kegiatan Book Fair dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan perpustakaan dan peningkatan minat dan budaya gemar membaca pada masyarakat. Karena, kondisi minat

dan budaya gemar membaca masyarakat khususnya di Lotim dewasa ini dirasakan sangat kurang memenuhi sebagaiamana apa yang diamanahkan dalam UUD 1945.

Untuk itu, sejalan dengan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lotim 2013-2015,

peran dan fungsi perpustakaan sangat penting dan strategis dalam rangka mewujudkan masyarakat Lotim yang cerdas dan berdaya saing. “Kegiatan Book Fair ini akan dilaksanakan mulai dari tanggal 25 November – 3 Desember 2015 dengan materi kegiatan berupa pameran buku, industri kreatif, TIK dan lainnya,’’ terangnya. (yon)

Guru Minta Pemerintah Perhatikan Kesejahteraan GTT Selong (Suara NTB) – Berprofesi menjadi guru menjadi pilihan seseorang.

Meski gaji kurang dari cukup, seorang guru tetap semangat membimbing dan membagikan ilmu pengetahuan kepada muridnya. Inilah yang dialami sekitar 5.000 Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Dikonfirmasi Suara NTB, Rabu (25/11), Ketua Forum Guru

Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Lotim, Arjuna mengharapkan melalui momentum Hari Guru Nasional (HGN), kesejahteraan GTT sangat penting diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang bernaung pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim. Honor yang didapatkan oleh GTT Rp 300 ribu untuk tiga bulan sangatlah sedikit dan tidaklah cukup jika dibandingkan dengan kebutu-

han GTT dalam kehidupannya sehari-hari.

Terlebih, katanya, saat ini jam mengajar para GTT tersebut banyak yang dipangkas, bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Bahkan, tidak jarang ditemukan adanya guru yang memiliki pekerjaan sampingan baik menjadi pedagang, pengojek maupun yang lainnya.

Diakuinya, hingga saat ini banyak yang sudah mengabdi-

kan dirinya bertahun-tahun.

Sehingga, ia berharap kepada pemerintah supaya mempertimbangkan kembali dan mengakomodir GTT dengan melihat masa kerjanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim, Mahsin, SPd, MM, mengaku terus berupaya membawa dunia pendidikan kearah yang lebih baik terma-

suk memperhatikan kesejahteraan para guru honor atau GTT. Ke depan, katanya, tunjangan-tunjangan akan diberikan terhadap guru honor daerah yang nilainya bisa mencapai Rp 650 ribu per bulan atau Rp 900 ribu per bulan. “Semua kita perhatikan dan semua kita akomodir, mulai dari letak guru mengajar, tunjangan guru terpencil ke depan akan terus diperhatikan,” janjinya. (yon)

SMKN 1 Lingsar Beri HGN, Momentum Satukan Persepsi Penghargaan Guru Teladan Bangun Dunia Pendidikan (Suara NTB/ist)

HARI GURU - Suasana peringatan HGN 2015 dan HUT PGRI ke 70 tingkat Kabupaten Lobar yang digelar di SMPN 2 Kuripan, Rabu (25/11).

HUT PGRI di Lobar Dipusatkan di SMPN 2 Kuripan Giri Menang (Suara NTB) Upacara hari ulang tahun (HUT) PGRI Tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) ke 70 dipusatkan di SMPN 2 Kuripan, Rabu (25/11). Apel ini juga ekaligus memperingati Hari Guru Nasional (HGN) tahun 2015. Pada kesempatan itu hadir Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, bertindak sabagai inspektur upacara, Kapolsek Kediri, kepala sekolah se-Kecamatan Kuripan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H. Ilham, MPd, Ketua PPK Lobar dan anggota PGRI Kabupaten Lobar.

Selain itu, pelaksanaan apel ini dirangkai dengan pemberian pengharagaan terhadap para guru yang berprestasi dalam menjalankan tugas dan mendidik siswa-siswi di sekolahnya. Tahun ini, salah seorang guru mendapatkan hadiah untuk berkesempatan umrah atas nama Agustinus.

Plt Bupati mengajak semua pihak untuk melakukan penghayatan terhadap prestasi dan profesi guru. “Kalau kita melihat secara umum dan makro, guru kita jasanya tidak bisa dibayar dengan apapun sehingga pada kehidupan didunia ini kita muliakan guru kita,” imbuhnya.

Menurutnya, di mana guru mengajar entah itu sebagai guru TK, SD dan SMA, peranan guru sangat penting. Bagi Fauzan, profesi guru di atas profesi lain. Kenapa hal itu terjadi? Guru mencetak generasi bangsa ke depan. Profesi guru sangatlah mulia, karena itu guru mengajak semua pihak untuk memuliakan dan menghargai guru.

“Tanpa sumbangsih para guru kita tidak bisa menjadi apa-apa. karena itulah pada kesempatan ini mengambil momentum hari Guru Nasional 2015 dan HUT PGRI. Mari kita jadikan hari guru ini sebagai pembelajaran dan menyayangi seorang guru dan secara internal,” ujarnya.

Khusus bagi para guru momentum ini dijadikan dijadikan sebagai sarana introspeksi untuk memahami sejauh mana kewajiban sebagai guru yang telah terlaksanakan. Di dalam menjalankan profesi sebagai guru ditekankan menjalan tugas dan fungsinya secara ikhlas. (her)

Selong (Suara NTB) – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Mahsin, SPd, MM, menegaskan jika momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) dan peringatan HUT Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-70 harus dijadikan sebagai momentum menyatukan persepsi. Termasuk, para guru lebih solid dan mempererat tali persatuan dalam membawa dunia pendidikan ke arah yang lebih baik, khususnya di Kabupaten Lotim.

“Kita berkomitmen secara kolektif untuk membangun dunia pendidikan Lotim ke arah yang lebih baik. Melalui momentum HGN ini, guru harus lebih berdedikasi dan semangat melakukan pengabdian yang lebih baik. Kita juga terus satukan langkah dan per-

sepsi tanpa adanya unsur komersialisasi pendidikan untuk membawa dunia pendidikan lebih baik ke depannya,” tegas Ketua PGRI Lotim ini usai upacara peringatan HGN di Lapangan Gotong Royong Masbagik, Rabu (25/11).

Mahsin mengaku optimis membawa dunia pendidikan ke arah yang lebih baik. Tentunya, target itu tidak bisa terlepas dengan adanya dukungan dan koordinasi antar semua pihak baik dari kalangan pengawas, kepala bidang, kepala sekolah, termasuk para guru.

Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Anies Baswedan dalam amanat tertulis yang dibacakan Asisten I Setda Kabupaten Lotim, Hariadi Juaeni, menyampaikan, guru merupakan salah satu faktor yang strategis

dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Terutama dalam meletakkan dasar serta turut mempersiapkan pengembangan potensi peserta didik untuk masa depan bangsa.

Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu, katanya, sejak masa penjajahan, guru selalu menanamkan kesadaran akan harga diri sebagai bangsa dan menanamkan semangat nasionalisme kepada peserta didik dan masyarakat. (yon)

(Suara NTB/yon)

HARI GURU - Pelepasan balon dalam upacara peringatan HGN dan HUT PGRI ke-70 tingkat Kabupaten Lotim di Lapangan Umum Gotong Royong Masbagik, Rabu (25/11).

IAIN Mataram Siap Menjadi UIN Mataram (Suara NTB) Transformasi akademik dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram merupakan harapan bersama keluarga besar IAIN Mataram. Jika hal itu terwujud, maka bukan tidak mungkin persaingan ke depan dapat dimenangkan lulusan IAIN Mataram.

Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli mengaku transformasi IAIN ke UIN merupakan salah satu proyek besar akademik IAIN untuk memenangkan kompetesi di dunia kerja. Dengan usaha yang kini sedang dilakukan, transformasi menjadi UIN ke depan dapat berakibat pada semakin luasnya lapangan

pekerjaan alumni. ‘’Keinginan untuk melakukan alih status atau tranformasi dari IAIN menjadi UIN Mataram sesungguhnya merupakan keinginan bersama. Bukan hanya keinginan bersama civitas akademika IAIN Mataram, melainkan keinginan pemerintah dan seluruh masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujarnya belum lama ini.

Diakuinya, upaya transformasi kelembagaan memperoleh dukungan dari pemerintah daerah (gubernur, bupati dan walikota serta pimpinan anggota DPRD NTB dan elemen lainnya.

Belum lagi, dari sisi finansial, dukungan juga datang dari Islamic Development Bank (IDB) dalam bentuk pinjaman lunak (soft loan). Menyertai bantuan

dari IDB, pemerintah pusat juga telah menyedikan dana pendamping sebanyak 20% untuk capacity building. “Semua ini merupakan bentuk dukungan nyata bagi upaya transformasi dari IAIN menjadi UIN Mataram,” ujarnya.

Guna mencapai visi ideal tersebut, IAIN Mataram tidak hanya memperkuat bangunan fisik kampus, tetapi juga memperkuat non fisik, seperti sudah mengirim sekitar 60 dosen mengambil program doktor ke dalam dan luar negeri.

Sekarang IAIN Mataram sudah mempunyai lebih 30 tenaga pengajar yang bergelar doktor dan 2 guru besar.

Selain itu yang lebih penting adalah IAIN Mataram telah menetapkan peta jalan

(road map) pengembangan kampus yang terbagi dalam tiga tahapan, yaitu tahap pertama, disebut sebagai well establish institution, tahap kedua, kampus ini akan diperhitungkan di tingkat regional Asia Tenggara (regional recognition) dan tahap ketiga, akan menjadi kampus yang mendapat pengakuan internasional international recognitions.

Di samping itu, dalam rangka alih status menuju UIN, pihak kampus IAIN Mataram juga telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan pendukung, seperti pelatihan bagi civitas akademika IAIN Mataram dan menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi besar di dalam di luar negeri. ‘’Kita telah berhasil

melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi di Australia, Malaysia, Maroko, Belanda, Jerman, Prancis, Selandia Baru dan lain-lain,’’ klaimnya.

Hal lain yang patut disyukuri sebagai bagian dari kesuksesan usaha transformasi akademik ini adalah usaha pihaknya mendorong para dosen IAIN Mataram melakukan diseminasi hasil-hasil riset akademiknya baik berupa publikasi pada jurnal ilmiah nasional dan internasional.

“Dan alhamdulillah Jurnal “ULUMUNA” kita, dipilih menjadi jurnal terbaik IAIN yang akan promosi menjadi jurnal internasional yang masuk dalam indeks database Scopus. Situs pencarian jumal ilmiah serta indeks kutipan terbesar di dunia,” klaimnya. (dys)

Giri Menang (Suara NTB) Hari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang jatuh pada 25 November 2015 dirayakan oleh seluruh guru maupun siswa. Peringatan hari ulang tahun guru ini juga dirayakan SMKN 1 Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat.

Momen peringatan ini pun digunakan oleh SMKN 1 Lingsar untuk memberikan penghargaan kepada guru teladan.

Kepala SMKN 1 Lingsar Ruju Rahman, SPd, MT, menjelaskan, penghargaan guru teladan diberikan pada tiga guru.

Mereka diberi penghargaan dengan masing-masing kategori guru pekerja keras, guru berdisiplin tinggi dan guru berkepribadian baik. Ketiga orang guru ini pun diberikan penghargaan saat pelaksanaan upacara peringatan di halaman sekolah. “Tiga orang guru ini diberikan penghargaan atas pilihan dari pada siswa dan pilihan sekolah,” terang Rahman, Selasa (25/11) siang.

Dijelaskan Rahman, pemberian penghargaan ini untuk mengapresiasi terhadap guru-guru dimaksud. Hal ini juga untuk memberikan motivasi kepada guru yang lain untuk mengikuti hal yang sama. Sebab, guru merupakan tauladan bagi para siswa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Lebih jauh lagi, Rahman berpandangan untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih maju tentunya membutuhkan orang-orang dengan tiga kategori dimaksud. Sebab, persaingan ke depan bukan lagi persaingan antarsekolah maupun antardaerah melainkan persaingan antarnegara dengan hadirnya program MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

Terkait hal ini, untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang bisa bersaing harus dimulai dari sekolah, salah satu kuncinya, yakni terletak pada guru. Guru-guru harus memiliki komitmen untuk melaksanakan kode etik guru, baik dalam memberikan pelayanan yang baik bagi murid dan masyarakat.

Sementara itu, perayaan HUT di SMAN 1 Lingsar sendiri berlangsung cukup meriah. Perayaan HUT diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan seremonial hingga upacara bendera.

Lomba yang digelar yakni lomba yang menggambarkan tentang nilai kebersamaan dan solidaritas terhadap siswa.

Sementara di SMAN 1 Lingsar, Ketua Komite SMAN 1 Lingsar, H. Agus Sukresnayasa, me-

(Suara NTB/use)

(Suara NTB/dys)

Tak Paham Tupoksi

ngaku momentum perayaan HUT guru tahun ini jauh lebih meriah bila dibandingkan dengan perayaan HUT sebelumnya.

Meriahnya perayaan HUT disebabkan peserta lomba pada sebagian mata lomba seperti sepakbola diikuti siswa di luar SMAN 1 Lingsar. Untuk pertandingan sepakbola diikuti oleh siswa-siswi SMP/MTs se Kecamatan Lingsar dan Narmada. Tujuannya adalah untuk mensosialisasikan keberadaan sekolah bagi siswasiswi SMP/MTS agar nantinya pasca mereka lulus tertarik masuk sekolah ke SMAN 1 Lingsar. “Supaya nanti kalau mereka lulus sekolah bisa masuk ke sini,” terang Agus.

Diakui Agus, sejak berdiri, SMAN 1 Lingsar cukup diminati masyarakat sekitar, bahkan pada penerimaan peserta didik baru setiap tahun tidak pernah kekurangan murid.

Hanya saja, 2-3 tahun terakhir terjadi penurunan tingkat peminat masyarakat untuk memasukkan putra-putrinya ke SMAN 1 lingsar lantaran menjamurnya sekolah di Kecamatan Lingsar seperti keberadaan SMKN 1 Lingsar.

“Setiap tahun siswa banyak, tapi 1-3 tahun aja yang menurun siswa baru setelah ada SMKN 1 Lingsar,” terangnya.

Padahal dari segi prestasi, SMAN 1 Lingsar tidak diragukan lagi mulai dari tingkat nasional dan internasional.

Terbaru salah seorang siswanya menjadi juara karate dunia dalam ajang world karate championship di Jakarta, juara LPI Tingkat Kabupaten Lobar, juara III lomba sekolah sehat tingkat provinsi, juara I renang tingkat pelajar se NTB 2015, juara bertahan futsal rektor Unram.

Ia berharap kedepan agar SMAN 1 Lingsar di usianya yang masih muda dapat menjadi sekolah nomor satu di Kabupaten Lobar. (use/dys)

Halaman 11

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

Daud Yordan Siap Bertarung Februari 2016 Semarang (Suara NTB) Juara tinju kelas ringan (62,1 kilogram) Asia Pasifik Daud Yordan akhirnya akan naik ring untuk mempertahankan gelar untuk kedua kalinya pada Februari 2016, setelah rencana Desember 2015 ini batal.

“Memang pertarungan yang dilaksanakan pada 5 Desember 2015 batal, dan saya sudah mendapat informasi dari manajemen kalau pertarungan akan dilaksanakan pada Februari mendatang,” kata Daud Yordan kepada Antara, Rabu.

Petinju Sasana Kayong Utara Kalimantan Barat itu sebenarnya mempertahankan gelar melawan petinju Australia Josh King awal November 2015, kemudian diundur 5 Desember 2015 tetapi batal. Kedua rencana pertarungan itu dimainkan di Bali.

Mengenai calon lawannya, petinju dengan rekor bertarung 34 kali menang 24 di antaranya dengan KO dan tiga kali kalah ini mengatakan kemungkinan masih petinju Asia.

“Lawan saya dari Jepang tetapi bukan Takahiro Ao,” kata Daud yang menempati penantang peringkat empat dunia.

Tempat pertarungan kemungkinan besar di Jakarta.

Daud berhasil mempertahankan gelar yang pertama kali setelah menang angka atas petinju Uganda Maxwell Akuwu di Surabaya pada 6 Juni 2015. Ia merebut gelar juara WBO Asia Pasifik setelah menang KO ronde kelima atas petinju Filipina Ronald Pontilas di Pontianak beberapa waktu lalu.

Sebelum menjadi juara kelas ringan WBO Asia Pasifik, Daud merebut gelar juara dunia kelas ringan IBO setelah menang atas petinju Argentina Daniel Eduardo Brizuela di Australia, 6 Juli 2013. Ia kemudian sempat mempertahankan gelar ini dengan mengalahkan petinju Afrika Selatan Sipho Taliwe, di Australia, 6 Desember 2013. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

KECOH - Pemain Barcelona Lionel Messi berusaha mengecoh penjaga gawang AS Roma Szczesny dalam lanjutan Liga Champions Eropa, Rabu (25/11).

Usai Bantai Madrid

Paris Juara Eropa Barcelona secara mencolok menghiasi daftar berisi 40 pemain untuk Tim Terbaik Eropa yang diumumkan pada Selasa waktu setempat.

Barca, yang meraih gelar Eropa kelimanya setelah mengalahkan Juventus dengan skor 3-1 pada final Liga Champions, memiliki delapan perwakilan, di mana sang juara Liga Italia menyumbang enam pemain, lapor AFP. Cristiano Ronaldo masuk dalam daftar itu untuk ke-12 kalinya secara beruntun, setelah masuk dalam 11 nama terakhir pada tahun lalu untuk musim ke delapan secara berturut-turut.

Gelandang Bayer Leverkusen asal Turki Hakan Calhanoglu (21) menjadi pemain termuda yang masuk daftar ini, sedangkan kiper veteran Italia dan Juventus Gianluigi Buffon menjadi yang tertua pada usia 37 tahun.

Para pengguna internet memiliki waktu sampai Januari untuk memberikan suaranya di situs resmi UEFA, di mana Tim Terbaik Eropa akan diumumkan tiga hari kemudian.

Daftar nominasi pemain: Kiper: Gianluigi Buffon (Italia/Juventus), Denys Boyko (Ukraina/Dnipro), Joe Hart (Inggris/Manchester City), Manuel Neuer (Jerman/Bayern Munich) Bek: David Alaba (Austria/Bayern Munich), David Luiz (Brazil/PSG), Diego Godin (Uruguay/Atletico Madrid), Ricardo Rodriguez (Swiss/Wolfsburg), Thiago Silva (Brazil/Paris SG), Sergio Ramos (Spanyol/Real Madrid), Gerard Pique (Spanyol/Barcelona), Jerome Boateng (Jerman/ Bayern Munich), Leonardo Bonucci (Italia/Juventus), Giorgio Chiellini (Italia/Juventus), Dani Alves (Brazil/Barcelona), Javier Mascherano (Argentina/Barcelona) Gelandang: Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Eden Hazard (Belgia/Chelsea), James Rodriguez (Kolombia/Real Madrid), Yevhen Konoplyanka (Ukraina/Sevilla), Hakan Calhanoglu (Turki/Leverkusen), Arturo Vidal (Chile/Bayern Munich), Paul Pogba (Prancis/Juventus), Ivan Rakitic (Kroasia/Barcelona), Grzegorz Krychowiak (Polandia/Sevilla), Andres Iniesta (Spanyol/Barcelona), Claudio Marchisio (Italia/Juventus), Marco Verratti (Italia/PSG) Penyerang: Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid), Robert Lewandowski (Polandia/Bayern Munich), Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Luis Suarez (Uruguay/Barcelona), Neymar (Brazil/Barcelona), Thomas Mueller (Jerman/Bayern Munich), Zlatan Ibrahimovic (Swedia/PSG), Sergio Aguero (Argentina/ Manchester City), Antoine Griezmann (Prancis/Atletico Madrid), Alexis Sanchez (Chile/Arsenal), Alvaro Morata (Spanyol/Juventus), Gareth Bale (Wales/Real Madrid). (ant/bali post)

Madrid Barcelona mendapatkan tiket ke babak 16 besar Liga Champions Eropa usai menggebuk AS Roma dengan skor telak 6-1 pada laga putaran kelima di Stadion Camp Nou, Rabu (25/11) dini hari WIB. Barcelona melaju dengan perolehan 13 poin, sementara AS Roma yang memiliki lima poin tertahan di peringkat kedua dengan satu pertandingan tersisa.

Pada jalannya laga, AS Roma sempat memiliki peluang melalui sundulan Edin Dzeko yang lolos dari perangkap offside pada menit 13.

Namun Barcelona berhasil membuka keunggulan, ketika Dani Alves yang lolos dari jebakan offside berhasil memberikan bola matang kepada Luis Suarez yang langsung menceploskan bola pada menit 15.

golnya yang memaksimalkan bola memanhtul hasil tendangan Luis Suarez pada menut 60.

Barcelona memperoleh hadiah penalti akibat pelanggaran Salih Ucan terhadap Neymar pada menit 77. Namun tendangan penalti Neymar berhasil ditepis kiper Roma kendati bola tersebut terlepas dan berhasil disontek Adriano untuk membawa Barcelona unggul 6-0.

AS Roma yang sudah tidak bersemangat mendapatkan hadiah penalti setelah Vermaelen menjatuhkan Dzeko di kotak terlarang. Namun eksekusi penalti Dzeko terlalu

Tiga menit kemudian Luis Suarez menjadi aktor terciptanya gol kedua Barcelona yang dicetak Messi dari dalam kotak penalti AS Roma.

Luis Suarez membawa Barcelona menutup babak pertama dengan skor 3-0 lewat tendangan voli dari jarak 12 meter pada di menit 44.

Tim Katalan menjauhkan skor menjadi 4-0 ketika Lionel Messi memberikan umpan pendek yang diselesaikan oleh Gerard Pique pada menit 56.

Usai mencetak gol, Pique pun digantikan oleh Marc Bartra.

Messi menambah keunggulan timnya menjadi 5-0 lewat

lemah, sehingga mampu ditepis Ter Stegen.

Dzeko akhirnya berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mencetak gol hiburan untuk AS Roma lewat sundulannya di ujung laga babak kedua, demikian UEFA. Di Jerman, raksasa Bundesliga Bayern Muenchen berhasil menekuk klub Yunani Olympiakos 4-0 di Allianz Arenna. Kemenangan ini sekaligus mengantarkan mereka lolos ke babak 16 besar Liga Champions Eropa.

FC Hollywood lolos dengan perolehan 12 poin di pucuk klasemen sementara Olympiakos tertahan di peringkat kedua dengan sembilan poin dengan satu laga tersisa.

Pada jalannya laga, Muenchen unggul cepat melalui gol Douglas Costa menyusul as-

sist Jerome Boateng pada menit ke-8.

Robert Lewandowski menggandakan keunggulan Bayern Muenchen ketika laga memasuki menit 16 setelah menerima umpan Kingsley Coman.

Arjen Robben menjadi pengumpan terciptanya gol ketiga Muenchen yang dicetak Thomas Mueller pada menit 20.

Skor 3-0 menutup babak pertama. Pada awal babak kedua, tim asuhan Pep Guardiola bermain dengan 10 pemain setelah Holger Badstubber diganjar kartu merah akibat menjatuhkan Ideye Brown pada menit 51.Namun Muenchen tetap perkasa dengan menambah satu gol yang dibukukan Kingsley Coman memaksimalkan umpan Muller pada menit 69. Skor 4-0 bertahan hingga laga usai. (ant/bali post)

Chelsea Gunduli Maccabi Tel-Aviv 4-0 London Chelsea berhasil mengalahkan klub Israel, Maccabi TelAviv, 4-0 pada laga putaran kelima Liga Champions Eropa grup G di Stadion Sammy Ofer Haifa, Israel, Rabu dini hari WIB. Tambahan tiga poin ini menjaga peluang Chelsea untuk lolos ke babak 16 besar, karena saat ini berada di pucuk klasemen grup G dengan 10 poin atau memiliki poin sama dengan FC Porto di peringkat kedua.

Peringkat ketiga ditempati Dynamo Kiev dengan delapan poin, sementara Tel-Aviv di dasar klasmen tanpa poin.

Pada jalannya laga, Chelsea mencetak gol melalui sundulan bek Gary Cahill menyusul sepak pojok yang dilepaskan Willian pada menit 20.

Mantan bek Chelsea yang kini memperkuat Tel-Aviv, Ben Haim, diganjar kartu merah akibat menjatuhkan Diego Costa pada menit 41. Ben Haim dipastikan absen melawan Dynamo Kiev pada laga putaran keenam Liga Champions 10 Desember 2015.

Tel-Aviv melepaskan tendangan pertama ketika laga mema-

suki menit 50 lewat sontekan bek sayap, Desa, namun aksi itu berhasil digagalkan kiper Chelsea.

Eden Hazard melepaskan tendangan voli pada menit 62, namun mampu ditepis kiper TelAviv Predrag Rajkoviæ.

The Blues menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui eksekusi tendangan bebas Willian pada menut 73 menyusul pelanggaran Alberman di dekat kotak penalti.

Tim London Biru menambah skor 3-0 ketika Oscar sukses menceploskan bola umpan Abdul Rahman Baba pada menit 77. Kurt Zouma menggenapkan kemenangan Chelsea menjadi 4-0 lewat golnya ketika laga memasuki menit 90, demikian UEFA. Namun, kemenangan Chelsea ini harus dibayar mahal dengan cideranya Kapten Chelsea John Terry pada pertandingan ini.

Sementara Zenit Saint Petersburg berhasil mengemas lima kemenangan tanpa kekalahan di fase grup H Liga Champions Eropa usai mengalahkan Valencia 2-0 di Stadion Petrovskiy Petersburg Rusia.

Hasil ini membuat Zenit yang sudah lolos ke babak 16 besar

GANJAL - Salah satu pemain Maccaby Tel-Aviv Gal Alberman mengganjal Kapten Chelsea JohnTerry dari belakang. Akibatnya, JohnTerry harus absen membela Chelsea pada pertandingan berikutnya.

(Suara NTB/ist)

Delapan Pemain Barca Masuk Nominasi Tim Terbaik Eropa

mengemas 15 poin hasil lima kemenangan. Adapun Valencia kini tertahan di peringkat kedua dengan enam poin atau unggul dua poin dari peringkat ketiga Gent. Gol kemenangan Zenit dibukukan Oleg Shatov memanfaatkan aksi Hulk yang menusuk dari sisi kiri kemudian memberikan bola kepada Artem Dzyuba yang meneruskan bola tersebut

kepada Oleg Shatov yang langsung menceploskan bola ke gawang Valencia.

Zenit menggandakan keunggulan menjadi 2-0 melalui sontekan Artem Dzyuba yang memaksimalkan umpan matang kapten tim, Danny, dari lini tengah pada menit 76. Valencia harus bermain dengan 10 orang setelah Ruben Vezo diusir wa-

sit akibat menjatuhkan Oleg Shatov yang sedang melakukan serangan balik pada menit 80.

Valencia pun memiliki kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan melalui tendangan bebas Andre Gomez menyusul pelanggaran Hulk pada menit 87, namun skor 2-0 kemenangan Zenit bertahan hingga laga usai. (ant/bali post)

FIFA Jajaki Hukuman Seumur Hidup untuk Platini

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

Daud Yordan

AS Roma Jadi Korban Barcelona di Liga Champions

Paris Pengawas etika FIFA menginginkan Michel Platini dilarang seumur hidup atas kasus bayaran mencurigakan yang diterimanya.

Platini menjalani hukuman selama 90 hari atas tuduhan korupsi lebih dari 2 juta dolar untuk pembayaran yang ia terima dari Presiden FIFA Sepp Blatter yang juga dijatuhi hukuman.

Pengacara Platini Thibaud dAles menjelaskan adanya permintaan larangan seumur hidup FIFA itu sebagai “skandal” dan “berlebihan”.

Perwakilan Blatter menolak untuk mengomenMichel Platini

tari apakah permintaan yang sama juga telah dilakukan terhadap pejabat Swiss.

Ruang investigasi FIFA mengumumkan Senin lalu, jika mereka telah membuka kasus ini dan keputusan diharapkan akan dijatuhkan pada bulan depan.

Sampai saat ini Platini masih dilarang untuk ambil bagian dalam kompetisi memperebutkan kursi Presiden FIFA menggantikan Blatter. Dia merupakan salah satu dari lima kandidat resmi untuk pencalonan pimpinan organisasi sepak bola yang sedang dilanda skandal dengan agenda pemilihan dijadwalkan 26 Februari. Demikian laporan AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Kamis, 26 November 2015

Halaman 12

Pemprov Tetap Tagih Lagi, 69 ASN Indisipliner Pemprov NTB Dijemur Tunggakan Dana Bergulir DBHCHT Rp 26,5 Miliar Wagub Minta Dilakukan Tindakan Tegas

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 69 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov NTB yang terindikasi indisipliner kembali dijemur dalam apel penegakan disiplin yang digelar di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur, Rabu (25/11) pagi kemarin. Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si meminta pimpinan SKPD menindak tegas pegawai yang indisipliner di SKPD masing-masing.

“Saya minta kepada para kepala dinas, sesuai ketentuan yang berlaku untuk memberikan sanksi sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan.

Kita tidak main-main. Saya minta pimpinan tegakkan aturan, supaya hal ini tidak melebar dan tidak menular kepada yang lainnya,” kata Wagub dalam arahannya pada apel penegakan disiplin ASN lingkup Pemprov NTB. Selain itu, ia juga meminta seluruh pegawai yang mengikuti apel yang terindikasi indisipliner untuk bekerja dengan baik dan memberikan pengabdian terbaik kepada negara sesuai dengan kapasitas masing-masing. Menurutnya, ketidakdisiplinan yang ditunjukkan oleh puluhan ASN Pemprov NTB itu ada kaitan-

nya dengan apa yang terjadi di rumah tangga.

“Saya ingin bertemu dengan istri dan suami bapak ibu, karena disiplin yang kita tunjukkan di lingkungan kerja, saya yakin pasti ada kaitannya dengan apa yang terjadi di rumah tangga. Ini penting, oleh karena itu saya ingin bertemu dengan suami/istri bapak ibu sekalian,’’ ujarnya.

Wagub menyesalkan sikap para pegawai indisipliner yang menurutnya lalai pada hal yang sangat sederhana. Para pegawai indisipliner seharusnya merasa malu kepada negara yang telah memberikan hak pegawai, namun sayangnya masih banyak pegawai yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada negara.

“Kita sudah memahami bahwa negara memberikan hak pada kita semua, karena itu kita berkewajiban memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran, sesuai dengan tugas kita masing-masing.

Hal ini harus dicamkan. Kita harus malu menerima hak tapi kewajiban dilalaikan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si menyebutkan berdasarkan laporan penga-

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB mengatakan tetap mengupayakan penagihan tunggakan pengembalian dana bergulir Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2010 yang mencapai Rp 26,5 miliar. Pemprov mengatakan belum ada rencana untuk melakukan pemutihan karena tak masuk kewenangan pemda.

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TERINDIKASI INDISIPLINER: Sebanyak 65 ASN lingkup Pemprov NTB Rabu kemarin terpaksa dijemur karena terindikasi indisipliner. wasan aparatur/PNS indisipliner kurun waktu bulan September-Oktober 2015, jumlah ASN indisipliner sebanyak 69 orang. Dengan kategori tidak apel pagi (TAP) sebanyak 10 orang, dan tanpa keterangan (TK) sebanyak 59 orang. Jum-

lah tersebut dinilai berkurang jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 100 orang lebih.

“Artinya, dari pengawasan aparatur yang dilakukan secara terpadu nampak efektivitasnya karena ada sanksi dan ditindak

langsung oleh BKD,” jelas Ibnu.

Ditambahkan, sebanyak 99 orang ASN telah dikenakan sanksi hukuman disiplin. Tingkat hukuman berat sebanyak 17 orang, sedang sebanyak 23 orang, dan hukuman ringan sebanyak 59 orang. (nas)

Penelitian Menunjang Profesi Dosen STAHN Gde Pudja Mataram Mataram (Suara NTB)Penelitian merupakan satu diantara dua tugas besar lembaga perguruan tinggi. Sebanyak 55 orang dosen Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Gde Pudja Mataram melakukan seminar hasil penelitian yang pernah dilakukan.

Ketua STAHN Gde Pudja Mataram, Dr. Ni Putu Listiawati, SE,Ak.,MM Selasa (24/ 11) menerangkan, selain menjalankan fungsi lembaga, penelitian yang dilakukan para dosen juga menunjang profesi. Sebagai pimpinan, pihaknya mewajibkan seluruh dosen untuk melakukan kajian penelitian setiap tahun. Para dosen meneliti sesuai bidang keilmuan dan keahlian masing – masing. ‘’Penelitian ini memang program Pusat Penelitian dan Pengabd i a n Masyarakat ( P 3 M ) .

Tahun ini penelitian ada yang bersifat kompetitif dan juga nonkompetitif. Semua dosen w a j i b melakukan penelitian,” katanya saat ditemui Suara NTB di ruang kerjanya.

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

“Saya lihat laporan terakhir itu, tetap ada upaya untuk menagih itu. Cuma saya lagi konsolidasi ke dalam juga, sebenarnya siapa yang terus menagih itu. Tetap kita tagih sesuai saran Pak Gubernur, kita tagih,” kata Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Budi Subagio, M.Si dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, kemarin.

Ditanya perkembangan pengembalian dana bergulir yang diberikan kepada ribuan petani di Lombok Timur dan Lombok Tengah pada tahun 2010 itu, Budi mengatakan ada progres. Namun ia tak menyebutkan progres pengembalian tunggakan dana bergulir tersebut. “Yang penting tetap ada itu.

Ada progresnya. Terakhir saya ndak hafal angkanya, tapi ada itu progresnya,”ucapnya.

Ditanya kemungkinan tunggakan dana bergulir tersebut dilakukan pemutihan oleh pemerintah daerah? Ia mengatakan bahwa hal itu bukan menjadi kewenangan pemda. “Pemutihan bukan kewenangan kita,”terangnya.

Soal tunggakan pengembalian dana bergulir DBHCHT ini telah menjadi te-

muan BPK RI dalam LHP atas LKPD Pemprov NTB tahun 2013. Dimana BPK mengatakan bahwa dana bergulir dari DBHCHT sebesar Rp 26,5 miliar lebih dari Pemprov NTB tahun 2010 berpotensi tak tertagih. Pasalnya, selama tahun 2013 tidak ditemukan angsuran dari ribuan petani penerima dana bergulir tersebut. Pengembalian dana bergulir itu jatuh tempo pada 31 Desember 2014.

Untuk menagih dana bergulir itu, Pemprov NTB telah membentuk tim penagihan bantuan permodalan dana bergulir DBH-CHT yang melibatkan unsur Dinas Perkebunan Provinsi NTB, PD. BPR NTB Lombok Tengah dan Lombok Timur serta DPD APTI Provinsi NTB. Besar dana bergulir DBH-CHT untuk alat omprongan tembakau tahun 2010 sebesar Rp 26,5 miliar lebih yang disalurkan kepada petani di dua sentra tembakau Virginia di Pulau Lombok. Sebanyak 2.790 petani di Lombok Tengah dan sebanyak 2.598 petani di Lombok Timur.

Masing-maisng petani mendapatkan dana pinjaman bergulir sebesar Rp 5 juta. (nas)

KPK akan Gelar Festival Antikorupsi Mataram (Suara NTB) Memperingati Hari Antikorupsi Sedunia yang jatuh Tanggal 9 Desember, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sarana publikasi akan menghelat Festival Ankarya tulis ilmiah yang didap- tikorupsi (Festa) 2015. Kegiaatkan sebagai hasil penelitian. tan mulai Tanggal 10-11 Selain itu, lembaga juga akan Desember terpusat di Kota memuat karya tulis para dos- Bandung, Jawa Barat.

Informasi ini disampaikan en itu ke dalam jurnal. Demikian juga, STAH berkeinginan Wakil Ketua Sementara KPK untuk memuat karya terbaik Johan Budi SP melalui press release yang diterima Suara dalam bentuk sebuah buku.

Terpisah, Ketua Panitia Pel- NTB Rabu (25/11). Selain acaksana Seminar, Dewi Rahayu ara utama, KPK juga bekerja Aryaningsih, S.Ag.,M,Ag meng- sama dengan Pemerintah utarakan, seminar yang dilaku- Kota Bandung dan sejumlah kan tersebut bersifat individu komunitas yang tergabung dan kelompok. Sebab, peneli- dalam sebuah konsorsium, tian yang dilakukan oleh para akan menggelar sejumlah dosen juga secara berkelompok. kegiatan pendukung yang se“Ada 11 kelompok. Diant- cara paralel di beberapa titik ara kelompok – kelompok ini di Kota Bandung.

Johan menjelaskan, festiada yang mengkaji bidang sosial, ilmu terapan dan agama. val ini akan menggemakan Ada kelompok kajian gender, dua pesan pada aspek pencedan kajian lontar. Masing – gahan korupsi. Pertama, masing jurusan dua kelom- pencegahan korupsi harus dilakukan semua pihak. Tidak pok,” pungkasnya. (met/*) mungkin hanya dilakukan KPK dan pemerintah daerah saja. ‘’Kedua, kegiatan ini diniatkan KPK untuk menguatkan pesan antikorupsi yang telah diSETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA lakukan sebelumnya, (Suara NTB/ist)

SAMPAIKAN MATERI: Direktur Pasca Sarjana STAHN Gde Pudja Mataram,Dr. I Wayan Ardhi Wirawan, S.pd, M.si (paling kanan) ketika menyampaikan materi hasil kajiannya.

Harapan lembaga lanjut dia, sebagai hasil dari proses penelitian ini adalah terciptanya aspek kemajuan ilmu pengetahuan. Pada hakikatnya, ilmu pengetahuan harus tetap dikembangkan demi mengikuti dinamika sosial.

Hasil penelitian yang telah dilaksanakan sejak awal tahun 2015 kemudian diseminarkan oleh seluruh dosen. Seminar dilakukan selama lima hari, yakni sejak Rabu – Jumat, Senin dan Selasa lalu.

“Harapan lembaga dengan proses penelitian yang dilakukan secara terus menerus ini agar ilmu pengetahuan itu tetap berkembang. Terus maju dan tidak mandeg. Ilmu pengetahuan dikembangkan supaya mampu mengikuti dinamika sosial,” tandasnya.

Seminar yang dilakukan itu

gin Belajar n i P ANIMASI ?

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

sehingga lebih terstruktur dan masif’’ katanya.

Kota Bandung sendiri terpilih, kata Johan, karena dianggap punya nilai lebih, dalam keterlibatan publik, ketersediaan infrastruktur, dan perbaikan kinerja pencegahan korupsi. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan rangkaian kegiatan di bidang pencegahan korupsi di tahun 2014, “Kota Bandung menerima penghargaan dari KPK, untuk unit pengendalian gratifikasi dan pelaporan yang tepat waktu,” katanya.

Dijadwalkan, kegiatan ini akan dibuka dan dihadiri Presiden Joko Widodo. Sementara itu, mewakili Konsorsium Komunitas, Marintan Sirait mengatakan, beberapa kegiatan pendukung juga akan digelar oleh sejumlah komunitas kreatif, antara lain Festival Kampung Kreatif di kawasan Dago Pojok, Pentas Teater Rakyat, Parenting Antikorupsi, Prung Semai Kebaikan di lima SMA/SMK di kota Bandung, Kampanye Kain Perca Integritas, istighosah di alun-alun kota, hingga Konser Musik Rakyat di lapangan Tegalega Kota Bandung. (ars)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Kamis, 26 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB

Kamis, 26 November 2015

Halaman Halaman 14 14

(Suara NTB/aan)

BAHAS RADIKALISME - Anggota DPD RI, Hj. Robiatul Adawiyah, SE dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Mereduksi Ancaman Gerakan Radikalisme Massa Guna Mewujudkan NTB Damai dan Tenteram” di Kantor DPD RI Perwakilan NTB, Rabu (25/11).

Tangkal Ancaman Radikalisme

Robiatul Adawiyah Serukan Kerjasama Semua Elemen Masyarakat dalam Menjaga Keutuhan NKRI Anggota DPD RI asal NTB, Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. menyerukan pentingnya kerjasama dan kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI guna mencegah ancaman paham radikalisme yang semakin berkembang di Indonesia, khususnya di NTB. Seruan itu disampaikannya dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) di Kantor DPD RI di Ibu Kota, Mataram, Rabu (25/11).

“TERKAIT dengan masalah radikalisme, perlu disampaikan bahwa hal ini termasuk ke dalam isu-isu strategis di bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang menjadi salah satu bidang dari tugas Komite I DPD RI. Oleh karena itulah, saya selaku Anggota Komite I DPD RI juga mengemban tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.” kata Senator Robiatul Adawiyah dalam mengawali pemaparan materinya di

depan peserta FGD yang berjumlah sekitar 60 orang itu.

Pada kesempatan itu, Hj. Robiatul Adawiyah menegaskan bahwa dalam rapat kerja Komite I bersama Menkominfo beberapa waktu lalu, ia mengemukakan rekomendasi untuk mengantisipasi maraknya kasus radikalisme di Indonesia, termasuk wilayah NTB yang sering dikatakan sebagai sarang teroris.

“Rekomendasi yang dimaksud yaitu rencana menggandeng Universitas Mataram sebagai langkah antisipasi ancaman gerakan radikalisme pada pelajar dan mahasiswa. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kalangan pelajar dan maha-

siswa seringkali menjadi sasaran propaganda untuk ikut kegiatan-kegiatan yang bermuatan radikalisme. Alhamdulilah, saat itu Pak Menteri pun sangat mengapresiasi dan mendukung atas rekomendasi yang saya sampaikan.”ujarnya.

“Dalam rapat kerja bersama Menkominfo pada April 2015 lalu itu, saya pribadi juga menyampaikan apresiasi kepada Pak Menteri sehubungan dengan upaya Menkominfo dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang sudah melakukan pemblokiran terhadap situssitus yang terindikasi adanya muatan paham radikalisme/ terorisme.”tambah Senator yang akrab disapa Dewi Rasyid itu.

Menurutnya, kelompok teroris dengan jaringan internasional memang menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan sebagai alat mencapai kepentingan kelompoknya. Oleh karena itulah, menurutnya semua lapisan masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mengantisipasi ancaman gerakan radikalisme yang berkembang di Indonesia, khususnya di wilayah NTB ini.

“Selain itu juga, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran terkait pentingnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari pihak-pihak yang berusaha mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat Indonesia.”

Menurut Robiatul Adawiyah, ada sejumlah aspek yang memang membuat NTB rentan menjadi daerah tempat tumbuhnya paham ini. Pertama, NTB terkenal dengan masyarakat

yang religius. Meski, religiusitas yang dianut bukan saja mengajarkan konsep fisabilillah atau mati sahid, tetapi juga ajaran yang menempatkan nilai keadilan tertinggi dalam kehidupan bersama umat manusia. Menurutnya, konsep penegakan keadilan tidak hanya diajarkan oleh agama Islam, tetapi juga agama lain.

“Namun, tidak berarti bahwa untuk menjunjung kedua konsep tersebut ajaran agama serta merta membolehkan perbuatan teror, bunuh diri.

Ini adalah penafsiran pribadi dan bisa jadi justru menyimpang dari konsep Islam secara komprehensif,” tegasnya.

Ada faktor lain yang memungkinkan ajaran yang menyimpang tersebut dengan mudah dijadikan prinsip hidup tertinggi yaitu kemampuan indoktrinasi dari para tokoh/pemrakarsa dan seniornya. Kondisi NTB yang bermasyarakat

religius dipergunakan dengan jitu oleh orang-orang yang tidak ingin melihat masyarakat Indonesia hidup tenang. “Bisa jadi dengan penyusup dari luar NTB sengaja mempergunakan kereligiusan masyarakat NTB sebagai sarana pengkaderan terorisme,” ujarnya.

Faktor kedua, kondisi sosial ekonomi, terutama menyangkut pendidikan yang terkungkung dan mengingkari pluralisme, serta ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Yang terakhir ini membuat tidak sedikit orang berputus asa. Robert Merton, pengembang teori normless-nya Emille Durkheim, menjelaskan bahwa bahwa jika legitimate means tidak cukup tersedia untuk menggapai sukses (material), maka orang-orang cenderung akan melakukan rebelion (pemberontakan). Hal ini terjadi di NTB, kondisi sosial-ekonomi yang menyangkut pendidikan yang masih rendah

rentan digunakan alat untuk memprovokasi dengan dalih keadilan.

Ketiga, semakin suburnya penyebaran jaringan teroris disebabkan sistem keamanan di beberapa wilayah NTB yang lemah. Celah keamanan ini dimanfaatkan untuk pembinaan kader mereka di berbagai tempat terpencil mulai dari Bima sampai dengan Kabupaten Lombok Barat (KLU).

Dalam kesempatan tersebut, Robiatul Adawiyah juga mengundang dua narasumber, yaitu Kasubdit IV Direktorat Intelkam Polda NTB, AKBP, Yunus Junaidi, S.Sos dan Akademisi Universitas Mataram, Joko Jumadi, SH, MH. Hadir pula sejumlah tokoh dan perwakilan berbagai elemen masyarakat di NTB. (*)

SUARA NTB Kamis, 26 November 2015

Seribu Warga Miskin Sekarbela Tak Dapat KIS Mataram (Suara NTB) – Kecamatan Sekarbela sebelumnya telah mendapatkan bantuan pengobatan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Kartu itu diserahklan langsung oleh Penjabat Walikota Mataram kepada semua camat. Salah satunya Camat Sekarbela. Setidaknya 4.000 lebih warga Sekarbela mendapatkan KIS dari 5.000 lebih yang diusulkan. Sehingga sekitar 1.000 lebih warga miskin yang ada tidak mendapatkan KIS. Padahal kartu itu sangat diperlukan oleh warga miskin untuk mendapatkan pengobatan gratis.

Jatah yang diberikan Pemkot kepada Kecamatan Sekarbela yang tidak dapat mencukupi semua yang diusulkan.

Sebanyak 20 persen warga miskin Sekarbela harus gigit jari karena tidak berkesempatan mendapatkan pengobatan gratis. Sementara itu kelurahan yang paling banyak menerima KIS adalah Kelurahan Jempong Baru 2.000 warga. Sementara yang paling sedikit adalah Kelurahan Tanjung Karang Permai 30 warga.

“Kita dapat jatah hanya segitu, tapi akan tetap kita upayakan. Mungkin ada yang sudah pindah, atau sudah meninggal nanti kita pindahkan ke warga ayng memang membutuhkan,” ungkap Camat Sekarbela Hariadi kepada Suara NTB, di Mataram, Rabu (25/11) kemarin.

Padahal masyarakat menanti-nanti KIS agar dapat dibebaskan dari pembayaran saat di rumah sakit. Prosedur pelayanan KIS prinsipnya sama dengan jaminan kesehatan lainnya. Mayarakat dapat mendatangi tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yaitu di Puskesmas untuk melakukan pemeriksaan. Jika kondisi penyakitnya harus mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, maka pihak puskesmas akan memberikan surat rujukan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lanjutan atau rumah sakit daerah. Namun jika sedang dalam keadaan darurat, maka peserta bisa langsung mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan.

Saat ini KIS sudah didistribusikan ke masing-masing kelurahan. Namun dalam pendistribusiannya terdapat beberapa permasalahan. Salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang protes karena merasa dirinya lebih berhak untuk mendapatkan. Padahal warga yang mendapatkan KIS merupakan warga yang sudah sesuai dan mencakupi indikator sebagai warga mikin. (lin)

KPA Punya Kewenangan Menolak Hasil Pokja ULP Dari Hal. 1 Jika alasan-alasan logis dan benar bahwa kontraktor yang dimenangkan itu sudah di-blacklist di daerah lain dan wanprestasi maka PA/ KPA bersurat kembali ke ULP untuk menolak penetapan pemenang tersebut.

“Sehingga ketika itu ditolak, langkah selanjutnya KPA meminta lagi dilakukan lelang ulang,” terangnya.

Persoalannya, kata Sugihartha, jika PA/KPA menolak pemenang maka tanggung jawab sepenuhnya berada pada PA/KPA. Sehingga harus jelas kenapa kontraktor yang menang ditolak mengerjakan suatu proyek di SKPD itu. Pasalnya, kontraktor yang dimenangkan tersebut pasti akan mengajukan klaim atau keberatan. ‘’Makanya PA/KPA itu harus betul-betul meyakini baru dia (kontraktor pemenang) digagalkan,’’ imbuhnya.

Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan ULP, lanjut Sugihartha, selain ada pemenang tender juga disiapkan cadangan I dan cadangan II. Pemenang cadangan ini dibutuhkan jika sewaktu-waktu pemang tender menolak atau tidak mau mengerjakan proyek. Jika pemenang cadangan I juga menolak untuk mengerjakan suatu proyek maka akan ditunjuk cadangan II. Namun bukan berarti ketika pemenang tender ditolak oleh PA/KPA kemudian ditunjuk cadangan I dan cadangan II. Jika pemenang ditolak oleh PA/KPA maka harus dilakukan lelang ulang.

“Apa yang ditetapkan Pokja ULP itu bisa dibantah oleh PA/KPA dengan alasan yang benar dan jelas. Penetapan rekanan itu tanggung jawab Pokja ULP. Tapi ketika menyerahkan ke PA/KPA kemudian menolak maka tanggung jawabnya sudah lepas. Sehingga PA/ KPA harus teliti, dia pastikan dulu baru mengambil keputusan untuk menolak,”ucapnya.

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, kata Sugihartha mengacu pada Perpres No. 54 ahun 2010 yang kemudian direvisi dengan Perpres No. 4 tahun 2015.

Dalam perpres tersebut, pengadaan barang dan jasa pemerintah sifatnya nasional. Artinya seluruh penyedia jasa atau kontraktor dari seluruh Indonesia dapat melakukan penawaran terhadap proyek yang ada di NTB. Mengenai kontraktor yang dimenangkan dalam proses pengadaan itu, yakni penyedia jasa atau kontraktor dengan penawaran terendah dan wajar (the lowest responsive). Ketika ada kontraktor dari luar NTB yang menawar rendah dan wajar maka memang dia punya peluang untuk dimenangkan. Sehingga kontraktor-kontraktor lokal diharapkan bagaimana berkompetisi dengan kontraktor yang berasal dari luar NTB. Karena itu, ia mengharapkan perusahaan-perusahaan atau kontraktorkontraktor dari luar itu datang ke NTB akibat dibawa oleh para pengusaha dalam daerah ini. Pasalnya, hal tersebut tak menutup kemungkinan terjadi.

Dalam Perpres yang terbaru itu, rekanan yang sudah di-blacklist di daerah lain maka tak boleh lagi ikut dalam penawaran suatu pelelangan proyek.

Jika di satu daerah cabangnya sudah di-blacklist maka seluruh kantor cabang dan kantor pusatnya juga kena blacklist. Artinya sudah tak bisa ikut dalam pelelangan. Sehingga, lanjut Sugihartha tak ada alasan ULP untuk menolak rekanan yang berasal dari luar NTB untuk ikut pelelangan di daerah ini.

“Kalau perusahaan sudah di-blacklist ada daftarnya di LKPP. Itu selalu kita pantau. Kalau dia tidak diblacklist, tidak ada alasan kita untuk tidak mengikutsertakan dalam pelelangan kita. Adapun dia perusahaan itu sudah mendapatkan beberapa kegiatan di tempat lain, itu bisa terpantau dari pengalaman kerjanya baik yang sudah dikerjakan maupun yang on going (sedang dikerjakan),”ucapnya.(nas)

Siswa SMPN 2 Mataram Juara Dunia Karate Dari Hal. 1 Babak penyisihan dengan persaingan yang cukup ketat dilakoni Karomi saat melawan Meksiko dengan skor 4-0, pertandingan kedua dilakoni melawan Perancis dengan skor 3-1, pertandingan ketiga melawan Australia dengan skor 40, dan semi final melawan Arab Saudi dengan skor 2-1. “Arab Saudi yang paling berat, otaknya main cerdas, kalau postur tubuh sama,” jelas Karomi, Selasa (24/11) lalu.

Berkat kemenangannya tersebut, Karomi akan mengikuti Pelatihan Nasional (Pelatnas) jangka panjang selama tiga tahun. “Nanti dikasih program pelatihan,

kemungkinan nanti Pelatnasnya di sini,” terang siswa yang sudah menekuni dunia karate pertama kali sejak kelas 1 SD. Sementara untuk pendidikan di sekolah, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMPN 2 Mataram, H. Abu Bakar mengaku pihak sekolah telah memberikan dispensasi dan kemudahan bagi Karomi.

Adapun bentuk dispensasi dari sekolah ialah tidak mempersulit siswa yakni dengan memberikan jam tambahan bagi setiap siswa yang mengikuti lomba di ajang-ajang nasional dan internasional untuk mengejar ketertinggalan. (dys)

RAGAM Rendah, Jumlah Penderita Kanker Serviks di NTB Dompu (Suara NTB) Kanker serviks merupakan salah satu penyakit yang mematikan pada wanita, bahkan setiap 1 jam terdapat seorang wanita yang meninggal akibat penyakit ini. PKK NTB bekerjasama dengan Dinas Kesehatan NTB melakukan gerakan deteksi penderita kanker serviks untuk mengantisipasi bahaya kanker agar bisa diantisipasi. Dari 37 ribu perempuan NTB yang dideteksi, ditemukan sedikit diantaranya menderita kanker serviks dan telah ditangani.

Ketua TP PKK NTB, Hj. Erika Zainul Majdi saat melakukan road show PKK NTB di Dompu, Rabu (25/11) kemarin, mengungkapkan, salah satu gerakan TP PKK NTB saat ini bekerjasama Dinas Kesehatan NTB melakukan deteksi dini penderita kanker serviks. Ketika penderita kanker masih stadium 1 – 2, akan mudah diobati. ‘’Ketika sudah stadium 3 – 4, maka akan sulit diobati dan proses sembuhnya membutuhkan waktu,’’ katanya.

Karena kanker serviks merupakan salah satu penya-

(Suara NTB/ula)

TINJAU : Hj Erika M Zainul Majdi ketika meninjau proses deteksi kanker serviks kit yang mematikan bagi wanita. Pada setiap 1 jam ada seorang wanita di dunia yang mati akibat kanker serviks. Di NTB, lanjut Erika, ada 37 ribu perempuan diperiksa. Ada yang sudah terpapar kanker serviks, tapi tidak signifikan. ‘’Yang terdeteksi itupun banyak yang sudah sembuh dengan terapi sederhana,’’ katanya.

Penyebab terjadinya kanker serviks, dikatakan Erika, disebabkan virus yang dipicu pernikahan di usia dini. Karena

melakukan hubungan sex di saat reproduksi belum berfungsi dengan baik, sehingga usia pernikahan itu harus didewasakan. “Gonta ganti pasangan juga.

Kurang sempurna dalam menjaga kebersihan,” terangnya.

Pada acara road show PKK NTB di halaman Kantor Kecamatan Woja ini juga dilakukan pemasangan KB secara gratis. Terdapat 400 orang ibu – ibu dipasangkan KB implan dan IUD secara gratis dari Badan PP dan KB. (ula)

Mahasiswa FKIP Tuntut Transparansi Anggaran dan Kebebasan Berorganiasi Mataram (Suara NTB) Adanya dugaan pungutan liar berupa penarikan iuran Perkumpulan Orangtua Mahasiswa (POM) dan pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul, menjadi isu yang dibawa oleh puluhan mahasiswa Aliansi Generasai Oemar Bakrie Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mataram. Mereka berunjuk rasa di Kampus FKIP Unram pada Rabu (25/11).

“Jika kita bersandar pada Permendikbud no. 55 tahun 2013 tentang Uang Kuliah Tunggal, di pasal enam menyebutkan, bahwa uang pangkal (pungutan liar) hanya bisa dilakukan maksimal 20 persen dari jumlah mahasiswa. Artinya penarikan POM itu ilegal, entah disepakati oleh siapapun,” ujar Koordinator Lapangan Aliansi Generasi Oemar Bakrie FKIP Unram, Muhammad Baidhawi Ms. Aliansi Generasi Oemar Bakrie terdiri dari seluruh elemen mahasiswa dari program studi di FKIP Unram.

Muhammad Baidhawi menuturkan, POM yang dibayarkan sebesar Rp.400 ribu per

mahasiswa. Selain itu, Sumbangan Pembangunan Istitusi (SPI) bagi reguler sore, mencapai Rp.3 juta per mahasiswa dari setiap prodi yang memiliki reguler sore.

“Jika semua pungutan liar ini tetap dibiarkan, secara otomatis mahasiswa di NTB tidak mungkin mampu untuk mengakses pendidikan tinggi di FKIP, dengan standar upah minimum sebesar Rp.1.330.000,” ujar Baidhawi, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Unram semester tiga.

Pada momentum ulang tahun PGRI yang ke-60 ini, Aliansi Generasai Oemar Bakrie FKIP Unram, menuntut pihak kampus FKIP untuk memberikan transparansi anggaran, menolak segala bentuk pungutan liar, memberikan ruang kebebasan berekspresi, berpendapat, dan berkumpul.

Selain itu, pihak kampus juga diminta untuk mengembalikan keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Unram, yang selama beberapa tahun ini tidak ada. Serta memberikan fasilitas dan pelayanan yang layak.

Menanggapai hal ini, Wakil Dekan III, FKIP Unram, Dra. Ni

Made Novi Suryanti, M.Si, di hadapan mahasiswa Aliansi Generasai Oemar Bakrie, menyatakan tidak ada pungutan selain di UKT. “Masalah penarikan iuran POM, itu urusan pengelola POM. Fakultas tidak ada urusannya.

Pengalihan IOMA ke POM hasil rapat orang tua mahasiswa.

Fakultas tidak mengelola uang POM. Kalian harus tanyakan langsung ke pengelola POM,” ujar Ni Made Novi Suryanti ke hadapan mahasiswa Aliansi Generasai Oemar Bakrie.

Ni Made Novi Suryanti menegaskan sudah melarang pihak FKIP untuk menarik iuran. Ia juga menyampaikan kepada mahasiswa Aliansi Generasai Oemar Bakrie, bersedia untuk memfasilitasi pertemuan mahasiswa dengan pengelola POM. “Kalau ada pungutan tanyakan ke pengurus POM, jangan ke saya. Nanti saya fasilitasi,” ujarnya.

Ketika ditanya mengenai BEM FKIP Unram yang tidak kunjung terbentuk, Ni Made Novi Suryanti mengatakan BEM memang akan dibentuk.

Terlebih dahulu membentuk Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), barulan ada BEM. (ron)

Kantongi Data Awal Dari Hal. 1 data awal tentang keberadaan mesin ini,” jelasnya.

Pihaknya masih akan melakukan pengecekan terlebih dahulu untuk kemudian berkoordinasi dengan pihak PLN Pusat. Sebab, kata Prasetijo, dari data awal yang

berhasil dikumpulkan, semua mesin ini didatangkan dari pusat. Namun, ia enggan memberikan jawaban ketika ditanya mengenai pihak-pihak yang dipanggil untuk diklarifikasi.

“Pokoknya masih dalam penyelidikan. Data awal sudah ada,” katanya.

PLTU Jeranjang terbagi

Mendengar interupsi dari salah salah satu politisi perempuan asal Partai Golkar itu, pimpinan sidang yakni Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengamini apa yang menjadi masukan dan usulan Isvie Rupaeda. ‘’Ini usul yang wajib dan harus kami perhatikan. Kepada pimpinan SKPD yang hadir tolong itu diperhatikan. Yang mewakili pimpinan SKPD tolong sampaikan sebagai laporan Anda kepada pimpinannya sehabis dari rapat paripurna ini,’’ pesan Mahalli.

Pantauan Suara NTB saat rapat paripurna sedang berlangsung, dari 65 anggota DPRD NTB hanya 32 orang yang menghadiri rapat paripurna. Empat pimpinan Dewan masing-masing H. Umar Said, S.Ag, Mori Hanafi, SE,

M.Comm, Abdul Hadi, SE, MM dan TGH. Mahalli Fikri tampak menghadiri rapat paripurna yang dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si tersebut. Sementara itu, dari 30 lebih SKPD lingkup Pemprov NTB, hanya tujuh pimpinan SKPD yang menghadiri rapat paripurna.

Pimpinan SKPD yang hadir antara lain Kepala BKD dan Diklat NTB, Dr. H. Muh. Suruji, Kepala Dinas PU NTB, Ir. Wedha Magma Ardi, M.TP, Kepala Distan TPH NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si, Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Budi Subagio, M.Si. Selanjutnya Kepala Distamben NTB, Ir. Muhammad Husni, Plt Kepala Dispenda NTB, Abdul Aziz dam Kepala BPKAD, Ir. H. Iswandi, M.Si. Sementara pimpinan SKPD lainnya hanya diwakilkan kepada pejabat setingkat eselon III. Wagub NTB, H. Muh. Amin,

Dorong Kreativitas Anak

’’Science’’ Film Festival Indonesia 2015 Hadir di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sumbawa Cinema Society (SCS), sebuah Komunitas Pecinta dan Pengkaji Sinema (Film) di Sumbawa berkolaborasi dengan Goethe Institut Indonesia, Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), dan didukung Pemkab menyelenggarakan Science Film Festival 2015 di Kantor Bupati Sumbawa pada Rabu (25/11) kemarin, yang dihadiri ratusan siswa SD. Wakil Bupati Sumbawa, Drs H Arasy Muhkan, saat membuka kegiatan yang dihadiri oleh 400 siswa siswi SD beserta para guru tersebut menyampaikan salut kepada SCS yang berkolaborasi dengan Goethe Institut Indonesia yang merupakan Lembaga Kebudayaan Jerman yang berkedudukan di Jakarta. Harapannya, dengan kegiatan tersebut dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk mendorong anakanak menjadi lebih kreatif dan inovatif.

“Saya merasa terhormat, Sumbawa telah dipilih sebagai salah satu lokasi penyelenggaraan Science Film Festival 2015 di Indonesia. Semoga tahun mendatang, festival ini dapat diselenggarakan kembali di Sumbawa. Kepada anakanak, mari manfaatkan kesempatan yang baik ini untuk dapat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya melalui film yang akan kalian tonton nanti. Dan kepada para guru agar dapat mengemb-

angkan kreativitasnya dalam menyajikan pelajaran sains di sekolah”,ajak H. An sapaan akrab Wabup.

Kegiatan ini dapat menggugah anak-anak untuk meningkatkan motivasi belajar di bidang ilmu pengetahuandan teknologi, serta meningkatkan wawasan siswa mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan berkembangnya teknologi informasi, dapat mempelajari tentang science dengan sangat mudah dan menyenangkan.

Salah satunya adalah melalui SFF ini.

Project Coordinator Science Film Festival, Elizabeth Sugiharto menyatakan kegiatan ini merupakan event tahunan yang diselenggarakan oleh Goethe Institut Indonesia, Lembaga Kebudayaan Jerman yang berkedudukan di Jakarta.

Dalam penyelenggaraannya yang ke – 6 SFF mengangkat tema tentang Cahaya (The Year of Lights) yang menampilkan film – film yang berkaitan dengan IPTEK khususnya bagi anak – anak berusia 9-14 tahun. Dengan pendekatan yang lebih efektif. Aksesibilitas, hiburan dan konten yang berkualitas tinggi untuk anak-anak berusia 9-14 dan serta untuk khalayak luas. Melalui pendekatan ini, Science Film Festival sekaligus menjadi media dalam menumbuhkan budaya film ilmu pengetahuan yang efektif dengan metode penggabungan unsur pendidikan dan hiburan. (arn)

(Suara NTB/arn)

Wabup dan Elizabeth Sugiharto di SFF yang digelar di Kota Sumbawa

ULP Tak Berpihak dalam tiga unit yang masing-masing memiliki mesin dengan kapasitas daya yang dihasilkan sebesar 25 MW. Belakangan ini terjadi gangguan mesin pada unit I dan unit II sehingga berpengaruh terhadap pelayanan listrik di Lombok sehingga terjadi pemadaman bergilir yang masih berlangsung hingga kini. (why)

Anggota Dewan dan Pimpinan SKPD Malas Hadiri Rapat Paripurna Dari Hal. 1

Halaman 15

SH, M.Si yang dikonfirmasi terkait minimnya kehadiran para pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB dalam rapat paripurna itu tak mempermasalahkannya. Menurutnya, pimpinan SKPD yang tidak menghadiri rapat paripurna itu sudah meminta izin. “Mereka sudah izin, ndak ada masalah.

Ada izin tadi, ada sebagian tadi yang tidak dapat menghadiri rapat paripurna untuk yang eksekutif,” kata Amin.

Wagub menjelaskan, setelah penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi dewan atas nota keuangan Raperda APBD 2016 maka eksekutif akan memberikan jawaban dalam rapat paripurna selanjutnya.

“Setelah ini saya minta untuk diberikan jawaban besok. Tapi ini (pemandangan umum fraksi-fraksi) diberikan kepada mereka semua, masing-masing SKPD,”ujarnya. ( nas)

Dari Hal. 1 Tak tanggung-tanggung ada proyek yang pemenang tendernya dari Irianjaya (Papua).

Terkait itu, Ketua Gepensi Provinsi NTB, H. Faurani sangat menyayangkannya, mengapa kontraktor lokal tak dilibatkan.

Dalam Perpres, memang menyebutkan setiap tender proyek dimanapun di Indonesia, berhak diikuti oleh seluruh kontraktor di Indonesia.

Bahkan, proyek besar yang ada di Jakarta, berhak diikuti oleh kontraktor luar negeri.

Pihaknya beberapa kali meminta kepada pemerintah daerah, untuk membuatkan regulasi agar kontraktor lokal diperhatikan dalam setiap tender di NTB. Sayangnya pemda menurut H. Faurani tak bersedia membuat kebijakan yang katanya bisa melanggar Perpres tentang lelang proyek. Gapensi sendiri bahkan pernah menyuarakannya kepada DPRD NTB terkait regulasi yang mengendepankan kontraktor lokal dimaksud. Namun tetap saja tidak ada golnya sampai saat ini. ‘’Saya selalu sampaikan kepada ULP, harus berani ambil keputusan, gunakan kontraktor lokal. Kontraktor kita sangat mampu. Meskipun ada Perpres, setidaknya ada

pengecualian,” kata H. Faurani di hubungi Suara NTB di Mataram, Rabu (25/11) kemarin.

Terkait proyek-proyek yang dilaksanakan oleh kontraktor luar daerah, menurutnya berisiko tinggi. Banyak pengalaman telah membuktikan.

Diantaranya RSUP NTB yang tahun lalu ditinggalkan kontraktornya. ‘’RSUP itu korban kontraktor luar, bahkan tidak becus mengerjakan proyeknya.

Mestinya ULP berani bersikap menolak kontraktor luar, selama kontraktor lokal masih mampu mengerjakannya,’’ tambahnya.

Banyak kemudahan bagi pemilik proyek (pemerintah daerah) jika menggunakan kontraktor lokal. Misalnya tetap bisa melakukan komunikasi dengan kontraktor selama masa pemeliharaan.

Berbeda halnya dengan kontraktor luar, yang bahkan akan sulit dihubungi walaupun proyek dalam masa pemeliharaan.

Atau setidaknya jika kontraktor luar yang melaksanakan proyek di dalam daerah, mestinya kontraktor tersebut diimbau untuk berkomunikasi dengan asosiasi kontraktor yang ada di dalam daerah. Setidaknya, proyek tersebut dapat dilaksanakan bersama-sama dengan kontraktor lokal. (bul)

Kejaksaan Mulai Usut Jalan Lingkar Trawangan Dari Hal. 1 Dia mengaku ditanya seputar anggaran, kontrak, volume pekerjaan, jangka waktu pekerjaan atas proyek bernilai pagu Rp 4,5 miliar itu.

Mulai dari total volume pekerjaan pengerjaan 2,5 kilometer dari total jalan sepanjang 5 kilometer, sesuai panjang jalan lingkar di pulau kecil seluas sekitar 360 hektar itu. Proyek yang menjadi tanggung jawabnya itu sudah clear digarap oleh Kontraktor PT. Bumi Madu, dengan nilai realisasi Rp 3,5 miliar, sesuai penawaran. Karena kontraktor berani menjamin dengan tawaran lebih rendah, sehingga disepakati kontrak. Sisa Rp

1 miliar, sebutnya, dikembalikan ke kas negara.

Titik yang dikerjakan diantaranya jalan lingkar bagian utara menjadi prioritas sebab jalannya berpasir. Titik inilah yang dipasang paving block dengan spesifikasi pengadaan produk press dari PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Kualitas paving itu dipastikannya paten karena produk dari GNE yang produksinya sama dengan pemasangan di Bandara Internasional Lombok (BIL). ‘’Banyak yang salah persepsi karena melihat ada paving block yang sudah hancur. Itu bukan kami yang kerjakan, itu tahun 2013,’’ katanya memberi klarifikasi. Ini juga jadi materi penjelasannya ke peny-

idik Kejaksaan. Titik lainnya, dari depan Masjid Trawangan, pasar seni, sampai dermaga.

Pekerjaan bervariasi, rabat atau pengerasan dan paving block. Sehingga total volume yang dikerjakan adalah 2,5 kilometer sesuai kontrak.

Kalau pun ada kerusakan, itu karena belum tersentuh proyek. Dipaparkan, mulai dari titik di depan hotel Villa Ombak, sampai ke jalan kepiting. “Itu kawasan jalan rabat yang sangat parah kerusakannya. Tapi karena anggaran belum turun, harusnya bisa kami kerjakan tahun 2015 ini,” beber Ahmadi.

Ada juga yang mengira fiktif untuk ruas di bagian utara persis di depan Hotel Dunia

Beda yang tidak ada pemasangan paving. Diklarifikasinya juga bahwa itu tidak fiktif. “Bukan fiktif.

Tapi owner Hotel Dunia Beda meminta kepada kami untuk tidak di-paving. Akhirnya kami tidak kerjakan. Akhirnya kami pindah ke tengah kampung yang dibutuhkan perbaikan jalan,” jelas dia.

Di bagian Selatan abrasi terjadi sekitar 50 meter, juga digarapnya dengan membuatkan konstruksi penahan gelombang dan tanggul panjang sekitar 75 meter.

Memang diasadarinya proyek itu sempat bermasalah karena durasi waktu melebihi kontrak, yang seharusnya tuntas tanggal 18 Desember

2014 lalu. Tapi kontratkor diberi kesempatan menuntaskan sampai Januari 2015, dengan catatan membayar denda keterlambatan.

Tapi dia berharap semua pihak berpendapat objektif, karena molornya pekerjaan karena faktor teknis dan biaya. Mengingat, untuk mengangkut material ke Gili Trawangan butuh waktu karena menggunakan speed boat. Ketika bersandar di gili, harus diangkut lagi dengan angkutan tradisional cidomo ke titik proyek, ini menurutnya menguras waktu dan biaya sehingga molor.

“Sudah tidak ada masalah, denda sudah dibayar rekanan,’’ pungkasnya. (ars)

Kamis, 26 November 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret Jasa Usaha

Perda No.4 Thn.2011 Ttg Ret Jasa Usaha

Pabrik Gula di Dompu Ditargetkan Operasional Maret 2016 Mataram (Suara NTB) Pabrik gula terbesar di Indonesia Timur yang dibangun di Desa Doropati , Kabupaten Dompu ditargetkan beroperasi perdana pada Maret-April 2016. Saat ini, konstruksi pabrik yang memerlukan luas lahan tanaman tebu sebanyak 10.500 hektar tersebut baru 95 persen. “Jadi sekarang di sana, bangunan fisik sudah 95 persen, pemasangan pipa-pipa pabrik 90 persen. Untuk pabriknya sendiri alatalatnya sudah semua datang, tinggal dirakit itu sudah 80 persen. Insya Allah nanti ditargetkan Desember selesai pembangunan fisiknya,� kata Kepala Dinas Perkebunan NTB, Ir. Budi Subagio, M.Si dikonfirmasi di Mataram, Selasa (24/11) siang kemarin.

Dikatakan, pada Januari-Februari 2016, pabrik gula tersebut sudah mulai dilakukan uji coba. “Operasional perdana dijadwalkan awal Maret-April,�ucapnya. Ia menyebutkan, tak ada kendala yang dihadapi investor dalam pembangunan fisik. Bahkan, kata Budi, tebu siap giling sudah disiapkan pada lahan seluas 2.000 hektar.

Kapasitas setiap hari pabrik gula itu nantinya akan menggiling sebanyak 5.000 ton tebu per hari.

Sedangkan luas areal untuk bangunan pabrik seluas 50 hektar, termasuk gudang. Sementara itu, untuk pengembangan tanaman tebu, saat ini dalam proses pembibitan pada areal seluas 5.000 hektar. Ditargetkan luas areal tanaman tebu ke depan bisa menca-

pai 10 ribu hektar lebih.

Mengenai harga tebu, nantinya ada kesepakatan antara petani dengan perusahaan. Pada lahan tebu yang sudah ditanami saat ini, ada yang milik perusa-

haan seluas 1.000 hektar dan ada yang milik masyarakat seluas 1.000 hektar. Saat ini, kata Budi, sudah siap ditanam benih tebu sekitar 3.000 hektar.

Pembangunan pabrik gula di

Dompu itu dilakukan oleh investor, PT. Sukses Mandiri Sejahtera (SMS). Pada 2014 lalu, investor ini sempat mau hengkang namun ber-

hasil dibujuk oleh pemerintah daerah. Mereka sempat mau hengkang pada waktu itu karena aksi protes yang berujung pembakaran kebun

bibit tebu milik PT. Sukses Mandiri Sejahtera serta fasilitas yang ada.

Insiden itu, berawal dari aksi saling klaim atas lahan oleh sekelom-

pok warga. Investor itu membangun pabrik gula pertama di Indonesia Timur dengan investasi sebesar Rp 1,6 triliun. (nas)