Snt27012016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

RABU, 27 JANUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 268 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Cuaca Ekstrem

NTB Siaga Bencana Banjir dan Longsor

Mataram (Suara NTB) Cuaca ekstrem yang memicu hujan deras disertai angin kencang akan terjadi sampai Februari mendatang. Untuk itu, NTB telah menetapkan siaga bencana banjir dan tanah longsor. Bencana banjir dan tanah longsor berpotensi terjadi di Desa Guntur Macan Lombok Barat dan eks lahan tanaman jagung di Dompu.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/yon)

ROBOH - Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejak Senin (25/1) lalu mengakibatkan sejumlah bangunan di Pondok Pesantren Nurul Iman Kecamatan Keruak ambruk. Berita selengkapnya di halaman 10.

Kejati Fokus Usut Dua Bendungan di Raba Baka Mataram (Suara NTB) Di luar indikasi pelanggaran pemanfaatan hutan lindung untuk pembangunan Bendungan Raba Baka Kompleks (RBK) Kabupaten Dompu, bidikan Kejaksaan Tinggi NTB juga terkait pembangunan fisik dua bendungan.

Kedua bendungan itu, Bendungan Tanju dan Mila.

Dasar diusutnya mega proyek yang dimulai pembangunannya 2012 itu, berdasarkan laporan masyarakat. Di mana laporan itu, bersamaan dengan pengaduan soal proyek multi years RBK. ‘’Dua bendungan ini

TO K O H Kecewa Bandar Kakap KEPALA Badan Nasional Narkotika (BNN) NTB Drs. Sriyanto, M. Si mengakui, kinerjanya di bidang penindakan masih belum sesuai ekspektasi. Upaya strategis pun ditempuh, untuk menangkap bandar narkoba kakap. Langkah ini diawali dengan identifikasi sampai ke kabupaten dan kota. ‘’Kalau hasil pengungkapan narkoba 2015 terus terang saya masih kecewa.

Barang bukti masih ‘’nol koma’’,’’ kata Sriyanto kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (26/1). Menurut dia, untuk ukuran BNN skala regional, ukurannya harus mampu mengungkap bandar kakap.

Bersambung ke hal 15

dilaporkan bersamaan dengan beberapa proyek lainnya di Raba Baka Kompleks,’’ jelas Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (26/1).

Mendalami laporan itu, pihaknya kini tengah melaku-

kan tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) terhadap dua item proyek yang mulai dikerjakan pada Juni 2012 itu. ‘’Sekarang tahapannya masih pulbaket dan pul-

MEGA proyek Raba Baka Kompleks yang di-launching pengerjaannya akhir 2013 lalu dengan nilai proyek Rp 316 miliar, fisiknya baru 10,6 persen. Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB sedang menyelidiki mega proyek ini karena diduga bermasalah. Pihak PT Nindya Karya (NK) selaku kontraktor pelaksana juga telah memenuhi panggilan Kejati NTB. Kepala Proyek PT.NK, Farid kepada Suara NTB saat ditemui

di kantornya Kelurahan Bali 1 Dompu, Selasa (26/1) kemarin, mengakui ada panggilan dari Kejati NTB untuk PT.NK selaku kontraktor pelaksana proyek Raba Baka Kompleks, Dompu. Panggilan tersebut juga telah dipenuhi Kamis (21/1) lalu. Ia ditanya terkait izin kawasan hutan, dan realisasi anggaran APBN pada proyek Raba Baka Kompleks. ‘’Masalah izin. Masalah yang sudah dibayar berapa? Kronologis, semua sudah saya ceritakan,’’ ujarnya.

Farid mengungkapkan, mega proyek Raba Baka Kompleks terbagi dalam dua proyek yaitu proyek untuk pembuatan saluran suplesi, Bendungan Tanju dan Mila.

Pembuatan saluran suplesi, terowongan termasuk bendungan pengalih di Saneo, Kecamatan Woja dengan nilai proyek Rp 316 miliar dan dikerjakan oleh PT Nindya Karya sejak 2013 lalu.

Bersambung ke hal 15 Farid

Pejabat Tak Berintegritas

Patuhi Prosedur BELUM lama ini Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi mengungkapkan ada pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB yang tak berintegritas.

Pimpinan SKPD yang tak berintegritas tersebut ada indikasi meminta uang kepada masyarakat atau mempermainkan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik.

Apa komentar Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, sebagai pimpinan tertinggi di birokrasi terkait hal ini? ‘’Pak gubernur itu adalah pimpinan tertinggi bagi saya. Apapun arahan, pandangan, saya tidak boleh memperbincangkannya atau memberikan pandangan apa,’’ H. Muhammad Nur Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Posisi Ketua DPRD NTB yang kini dijabat H. Umar Said, S.Ag terancam. Menyusul rencana perombakan yang akan dilakukan oleh DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie (ARB), terhadap komposisi fraksi di DPRD NTB, yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

Terancam digusurnya posisi Ketua DPRD NTB itu semakin menguat setelah Umar Said tidak diakomodir dalam komposisi kepengurusan DPD Golkar NTB kubu ARB. Selain itu, Umar Said juga kabarnya tidak ikut mengahadiri Rapimnas Partai Golkar di Jakarta Senin (25/1) lalu.

Terkait kabar tersebut, Sekretaris DPD Partai Golkar NTB, yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, SH, MH yang dikonfirmasi Suara NTB, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ula)

’’Virus’’ Birokrasi yang Harus ’’Diamputasi’’

Posisi Ketua DPRD NTB Terancam?

(Suara NTB/dok)

Kejati NTB sebelumnya diketahui membidik proyek RBK yang di dalamnya terdapat dua item pekerjaan, Bendungan Tanju dan Bendungan Mila, yang sebelumnya dialokasikan anggarannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Nusa Tenggara 1.

Kabupaten Dompu ditunjuk sebagai lokasi.

Bersambung ke hal 15

PT.NK Sudah Penuhi Panggilan Kejaksaan

Kubu ARB akan Rombak Komposisi Fraksi

Sriyanto

data, semua pihak yang berkaitan dengan proyek ini pastinya akan dimintai keterangannya,’’ ujar Sutapa.

Terkait dengan laporan dugaan penyimpangan lain dalam paket proyek RBK untuk rehabilitasi jaringan irigasi tahun 2015, Sutapa mengaku belum mengetahuinya. ‘’Kalau item pengerjaan yang itu (irigasi, red), saya belum tahu, nanti kami cek dulu, ‘’ jawabnya.

Ahyar Fadli

Mataram (Suara NTB) Pemerhati Masalah Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si menanggapi pernyataan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi terkait laporan masyarakat bahwa ada pejabat atau pimpinan SKPD yang tak berintegritas.

Ahyar mengatakan, prinsip birokrasi adalah melayani masyarakat. Karena itu, pejabat yang tak berintegritas seperti ‘’virus’’ birokrasi yang harus segera ‘’diamputasi’’. ‘’Ada birokrasi yang mau di-

layani. Itu artinya kan belum satu visi bahwa birokrat itu melayani. Berarti ada ‘’virus’’ di sana yang perlu segera diobati kalau menurut orang kesehatan. Sebab kalau sudah virusnya menyebar, bisa membahayakan organ tubuh sehingga diamputasi saja,’’ kata Ahyar Selasa (26/1) siang kemarin menanggapi, ada indikasi pejabat meminta uang kepada masyarakat atau mempermainkan masyarakat atas pelayanan publik.

Bersambung ke hal 15

Peserta AUYS 2016

Peserta AUYS 2016 Kunjungi SDN Penyaring, Perah Susu Sapi hingga Nonton Pacuan Kuda

(Suara NTB/ist)

Setelah seharian mengikuti kegiatan konferensi sehari sebelumnya, peserta Asean University Youth Summit (AUYS) 2016, Selasa (26/1) kemarin, diajak mengunjungi Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa. Mereka mengunjungi salah satu sekolah dasar, melihat proses pemerahan susu sapi, membuat permen susu hingga menonton pacuan kuda di arena Angin Laut. Seperti apa aktivitas dan kemeriahan mereka?

Berikut catatan Suara NTB sebagai media partner AUYS 2016 yang ikut mendampingi peserta AUYS. PESERTA AUYS dari berbagai negara Asean tersebut masuk ke semua ruangan kelas di SDN 1 Penyaring. Berbaur dengan siswa mengenal dari dekat praktik pendidikan dasar di Sumbawa khususnya dan Indonesia umumnya.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/arn)

INTERAKSI - Interaksi peserta AUYS dengan siswa di SDN Penyaring

(Suara NTB/arn)

PERAH SUSU- Salah seorang peserta AUYS memerah susu lembu

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

SUARA MATARAM

Halaman 2

Khawatir Banjir Kiriman Pegawai Mulai Disiplin AWAL Januari seluruh satuan kerja perangkat daerah hingga kelurahan lingkup Pemkot Mataram, sudah memberlakukan absensi sidik jari. Penggunaan absensi sidik jari ini nantinya akan berpengaruh terhadap tunjangan kinerja daerah (TKD) yang didapatkan aparatur sipil negara.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Karang Baru, Muhammad Nur, Selasa (26/1) menjelaskan, absensi sidik jari berpengaruh besar terhadap kedisiplinan ASN hingga pegawai kontrak.

Sebab, ASN tidak bisa main - main bahkan merapel absensi karena akan mudah terdeteksi. Oleh karena itu, pegawai berlomba - lomba datang datang lebih awal dan pulang secara bersamaan. “Dari awalnya mereka datang jam 08.00 wita, sekarang 07.30 sudah ngantor,” aku Nur. Keterlambatan bahkan ketidakhadiran ASN, berpengaruh terhadap tunjangan kinerja. Tentu hal itu tidak diinginkan oleh pegawai. Tetapi, Pemkot memberikan keringanan tiap Hari Senin untuk masuk jam 08.00 Wita- 08.30 Wita, karena ASN apel ke Kantor Walikota.

Rencananya, alat ini oleh Pemkot akan pasang secara online sehingga terkoneksi ke Badan Kepegawaian Daerah Kota Mataram. Artinya, Pemkot lebih mudah mendeteksi dan mengetahui mana pegawai yang rajin dan malas.

Tolak ukur kinerja pegawai tambah Nur, selain dilihat dari absensi melainkan bagaimana kecepatan dan ketepatan menyelesaikan pekerjaan. Sehingga, pelayanan di kelurahan lebih maksimal dan masyarakat puas dengan kualitas pelayanan.

Persoalan kedisiplinan ini, Nur tetap mengingatkan stafnya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah bahwa harus memberikan yang terbaik serta contoh ke masyarakat. Dengan harapan, tugas dan tanggung jawab bersama dapat terselesaikan dengan baik kemudian berimplikasi terhadap kualitas pekerjaan.

Dia menyebutkan, ada 14 pegawai di kelurahan dengan formasi delapan ASN dan enam tenaga kontrak. Dengan ketersedian SDM ini, jika dikelola dengan baik maka akan menghasilkan kualitas pekerjaan yang baik pula. Dengan catatan harus bekerja profesional, bertanggungjawab, disiplin sesuai tupoksi masing - masing. “Insya Allah, kalau mereka bekerja sesuai tupoksi akan menghasilkan kualitas pekerjaan y a n g bagus,” ujarnya. (cem) (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

ANGKAT SAMPAH - Petugas BPBD Kota Mataram saat mengangkat sampah yang menyumbat aliran air di saluran, sehingga memicu terjadinya banjir.

Lagi, Dua Kelurahan Terendam Banjir Mataram (Suara NTB) Tingginya curah hujan yang terjadi Senin (25/1) malam hingga Selasa (26/1) siang, mengakibatkan dua kelurahan di Kota Mataram lagi-lagi terendam banjir. Dua kelurahan itu yakni, Kelurahan Tanjung Karang tepatnya di Lingkungan Batu Ringgit Selatan dan Lingkungan Karang Buaya Kelurahan Pagutan Timur.

Pantauan Suara NTB di dua titik tersebut, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa. Bahkan air masuk ke pemukiman warga.

Kepala Lingkungan Batu Ringgit Selatan Muhammad Aenudin menuturkan, banjir terjadi saat ini tidak terlalu parah dari banjir sebelumnya.

Sebab, ketinggian air masih sekitar 60 - 70 centimeter. Namun tetap dikhawatirkan ketinggian air bertambah mengingat cuaca belum berubah.

Dibagian timur 80 kepala keluarga sudah diungsikan lebih awal ke rumah tetangga dan kerabatnya. Dia mengkhawatirkan banjir susulan terjadi.

Menurut Aenudin, banjir ini merupakan langganan tiap tahunnya tetapi tidak diantisipasi bahkan tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Salah

satu contoh, keberadaan jembatan serta rendahnya talud menjadi penyebabnya. Namun hingga kini, tidak ada realisasi dan kesannya pemerintah membiarkan serta mementingkan proyek lain. “Berapa kali kita usulkan di MPBM Kelurahan, tapi ndak pernah ada buktinya. Masyarakat tiap tahun was - was terus,” protesnya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram memberikan bantuan 200 karung dan dibagikan ke warga, dengan harapan dijadikan tanggul sementara.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram Ir. H. Supardi menyebutkan dari 27 titik yang dipantau, ada dua lokasi paling parah yakni Kelurahan Pagutan Timur di Lingkun-

gan Karang Buaya dan Kelurahan Tanjung Karang di lingkungan Batu Ringgit. Ketinggian air di dua lokasi itu sekitar 50 - 60 centimeter. “Saya sudah keliling di 27 titik. Yang paling parah itu di Batu Ringgit dan Karang Buaya,” sebut Supardi.

Penyebab banjir ini yakni masalah sampah serta kondisi saluran. BPBD katanya, tidak bisa mengintervensi karena tugas utamanya adalah pencegahan.

Maka hal ini dikomunikasikan dengan dinas atau instansi teknis yakni Dinas Pekerjaan Umum.

Masyarakat ujarnya, diminta berhati - hati terutama pada cuaca ekstrem seperti saat ini.

Disisi lain, masyarakat diharapkan tidak membuang sampah ke sungai karena tumpukan sampah jadi pemicu banjir di Mataram. (cem)

Pasar Tradisional akan Dilengkapi Ruang Laktasi Harus Mundur SEMBILAN kelurahan yang terserang DBD (Demam Berdarah Dengue) menjadi sorotan Komisi IV DPRD Kota Mataram. Ketua Komisi IV DPRD Kota Mataram, H. Muhir, S.Kep., mengatakan, apabila jumlah kasus DBD terus bertambah, itu menandakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, telah gagal sebagai kepala dinas. ‘’Kalau gitu, segera membuat surat pernyataan. Kalau dia tidak bisa mengatasi sekian kasus maka harus segera mundur. Seperti dr. Lania (mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram) memberikan pernyataan seperti itu. Harus memberikan komitmen. Dr. Lania dulu memberikan pernyataan seperti itu,’’ terang Muhir kepada Suara NTB di Mataram.

Dinas Kesehatan, lanjur Muhir harus memiliki komitmen dan tanggungjawab kepada masyarakat. ‘’Masalahnya ini kan penyakit. Penyakit itu kan harus dicegah,’’ cetusnya. Politisi Golkar ini tidak menyangkal memang selama ini sudah ada upaya yang dilakukan oleh Dikes Kota Mataram. Seperti fogging, pembagian abate serta sosialisasi. Sayangnya, upaya yang dilakukan Dikes Kota Mataram itu dianggap tidak efektif. ‘’Saya lihat ini petugasnya adem ayem. Untuk itu, ia meminta kepada Kepala Dikes Kota Mataram untuk betul-betul melaksanakan upaya-upaya penanggulangan DBD dengan baik. ‘’Harus serius. Karena ini DBD. Kalau terjadi wabah, kalau terjadi KLB, siapa yang bertanggungjawab,’’ ujarnya.

Apalagi pada perubahan cuaca seperti sekarang ini. Pada musim pancaroba, demikian Muhir, banyak penyakit yang rentan menyerang masyarakat. Tidak hanya penyakit DBD, tetapi juga penyakit-penyakit lainnya. Karenanya, ia meminta kepada Dikes Kota Mataram untuk lebih serius menangani DBD. ‘’Kalau tidak mampu, silahkan buat surat komitmen. Kalau tidak mampu ya silahkan mundur,’’ katanya. Memang, katanya, masyarakat juga harus berperan aktif untuk turut mencegah penyakit yang media penularannya itu melalui gigitan nyamuk aedes aegpty, tetapi tetap saja itu menjadi tanggung jawab Dikes Kota Mataram.

Agar penyebaran DBD tidak meluas, Muhir meminta Dikes Kota Mataram segera bergerak melakukan antisipasi. ‘’Anggaran juga mereka yang pegang dan itu sudah ada,’’ pungkasnya. Ia memastikan anggaran untuk penanganan DBD di Kota Mataram sudah cukup. ‘’Cukup kok, kita sudah tanya kok Kadikesnya,’’ tandasnya. (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pasar-pasar tradisional di Kota Mataram akan dilengkapi dengan ruang laktasi atau ruangan khusus bagi ibu-ibu untuk menyusui bayinya. Penyediaan ruang laktasi ini menindaklanjuti masukan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) yang berkunjung ke Mataram beberapa bulan lalu. Demikian disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi kepada Suara NTB, Selasa (26/1).

Alwan mengatakan Pemkot Mataram melalui Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram telah menganggarkan pembangunan ruang laktasi tahun ini. Ada tiga pasar yang akan dijadikan percontohan pembangunan ruang laktasi yaitu Pasar Induk Mandalika, Pasar Cakranegara, dan Pasar Kebon Roek.

Pembangunan ruang laktasi di tiga pasar tradisional ini akan dilakukan secara bertahap tahun ini dan akan dimulai di Pasar Cakranegara. Alwan mengatakan penyediaan ruang laktasi ini dalam rangka memberikan kemudahan bagi ibu-ibu baik para pedagang yang masih memiliki bayi agar tetap bisa mengurus anaknya sembari berjualan. Selain itu, para pembeli juga bisa

(Suara NTB/ynt)

PERCONTOHAN - Tiga pasar tradisional di Mataram akan dijadikan percontohan untuk penyediaan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Salah satu pasar yang akan dijadikan percontohan adalah Pasar Kebon Roek ini. memanfaatkan ruang tersebut untuk menyusui bayinya.

Hal ini sebagai salah satu upaya Pemkot Mataram dalam rangka menjadikan kota ini sebagai kota layak anak atau ramah anak dan juga kota yang ramah bagi para perempuan khususnya ibu-ibu. Selain penyediaan ruang laktasi, Menteri P3A juga menyoroti pentingnya menyediakan ruang bermain untuk anak-anak di pasar-pasar tradisional. Hal ini juga akan ditindaklanjuti Pemkot Mataram

melalui instansi terkait.

Dalam kunjungannya beberapa bulan lalu, Menteri P3A, Prof.Dr. Yohana Susana Yembise juga berkunjung ke Pasar Cakranegara dan mengimbau kepada Pemkot Mataram pentingnya menyediakan ruang khusus laktasi. “Tahun ini akan dibuat percontohan di Pasar Cakranegara khusus ruang laktasi. Kemudian juga ada harapan dari Ibu Menteri supaya menyediakan permainan anak-anak di pasar tradisional,” ujarnya.(ynt)

Mataram (Suara NTB) Pada saat musim hujan yang diprediksi akan berlangsung sampai Bulan Maret mendatang, Kota Mataram masih rawan banjir dan genangan. Khususnya yang disebabkan oleh banjir kiriman dari daerah hulu. Inilah persoalan yang mengkhawatirkan pada saat musim hujan ini. Demikian disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi, MT kepada Suara NTB, Selasa (26/1).

“Yang kita khawatirkan itu banjir kiriman dari hulu, karena kita berada di hilir. Di hilir salurannya yang berbelok-belok itu menyebabkan daerah ini berpotensi banjir,” jelasnya.

Pada saat hujan melanda Mataram sejak Senin (25/1) malam sampai kemarin siang, Supardi mengatakan pihaknya turun memantau ke berbagai titik. Tapi tak ada daerah yang sampai dilanda banjir, hanya muncul genangan di beberapa titik. Bahkan titik genangan pun diklaim menurun dibandingkan pekan lalu saat beberapa kelurahan terdampak banjir. “Hasil pantauan kami tidak ada genangan yang terlalu besar (tinggi).

Agak menurun titik genanga-

nnya,” ujarnya.

Titik yang tergenang yaitu di wilayah Babakan dan Batu Ringgit. Kedua wilayah ini selalu menjadi langganan banjir maupun genangan saat musim hujan. “Di sana tetap tergenang,” katanya. Khusus di kawasan Batu Ringgit, genangan disebabkan oleh adanya turbulensi air di saluran atau sungai. “Air yang mengalir nggak berbelok-belok, lurus saja. Begitu juga di Babakan,” ujarnya.

Selain di dua titik itu, muncul juga genangan di beberapa titik tapi sifatnya hanya genangan kecil. “Genangan-genangan kecil banyak tapi tidak lama,” ujarnya. Selain karena elevasi atau kemiringan saluran, genangan ini juga disebabkan karena sampah yang menumpuk di saluran sehingga air tak bisa mengalir lancar.

Berdasarkan koordinasi BPBD Kota Mataram dengan BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika), musim hujan diperkirakan akan berlangsung sampai Maret mendatang. Supardi mengimbau kepada warga Kota Mataram untuk tetap berhati-hati dan waspada.

Apalagi saat ini intensitas hujan cukup besar disertai dengan petir dan kilat. (ynt)

Tak Jelas, Kelanjutan Rencana Pembangunan Gedung Evakuasi Mataram (Suara NTB) Pembangunan gedung evakuasi di Kota Mataram direncanakan sejak tahun 2014 lalu. Tapi hingga saat ini belum ada tanda-tanda kapan pembangunan akan mulai dilaksanakan. Terkait hal ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, Ir. H. Supardi, MT menyampaikan sampai saat ini rencana pembangunan tersebut belum ada kejelasan.

Rencana awal, lokasi pembangunan gedung evakuasi akan dilaksanakan di Bagek Kembar, Ampenan yang dekat dengan wilayah pesisir. “Pembangunan gedung evakuasi di Bagek Kembar tidak ada tindak lanjut,” cetusnya kepada Suara NTB, Selasa (26/1).

Supardi mengatakan pihaknya tak tahu pasti kendalanya sehingga sampai saat ini pembangunan tersebut belum terlaksana. Kemungkinan adalah faktor anggaran di pemerintah pusat karena pembangunan ini merupakan program pemerintah pusat khususnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Mungkin karena faktor keuangan negara atau bagaimana. Kita tidak ada informasi,” cetusnya.

Dalam pembangunan gedung evakuasi ini Pemkot Mataram hanya menyiapkan lahan. Supardi menyebutkan lahan yang disiapkan pihaknya sekitar 10 are. Sebelumnya Pemkot Mataram menyediakan dua lokasi; Penghulu Agung dan B a g e k Kembar.

Sebelum menen-

tukan lokasi, tim dari BNPB datang ke Mataram untuk melakukan survei dan kemudian dipilih Bagek Kembar.

Pembangunan gedung evakuasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Setelah pembangunan selesai baru diserahkan ke pemerintah daerah. Sebelum dioperasikan, akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkot Mataram dengan pemerintah pusat terkait operasional gedung tersebut. Setelah resmi diserahkan, biaya operasional gedung tersebut akan dibebankan kepada Pemkot Mataram.

Supardi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi lagi dengan BNPB terkait kelanjutan rencana ini. Apakah akan berlanjut atau batal dibangun. “Nanti kami akan koordinasikan lagi,” ujarnya.

Kota Mataram sangat butuh dengan adanya gedung evakuasi tersebut. Apalagi dibangun di kawasan yang dekat dengan pesisir, menurutnya itu sangat tepat. Kawasan pesisir Kota Mataram seperti di Ampenan maupun Sekarbela sangat rawan gelombang pasang. Hal yang paling dikhawatirkan adalah bencana skala besar seperti tsunami.

Gedung itu akan sangat bermanfaat sebagai tempat tanggap darurat jika terjadi bencana. (ynt)

(Suara NTB/dok)

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212

” Penyakit ” Lama Tak Kunjung Sembuh

Delapan Tahun Warga Dihantui Banjir Matahari tidak memancarkan sinarnya sejak pagi di Kota Mataram. Langit mendung dibarengi hujan. Tak banyak aktivitas warga terlihat. Anak - anak kecil bertelanjang dada duduk dan asyik bergelut dengan air hujan. Sedangkan, orangtua mereka sibuk memasang tumpukan karung agar air tidak masuk ke rumah mereka.

SELASA (26/1) kemarin, adalah kedua kali masyarakat di Lingkungan Batu Ringgit Kelurahan Tanjung Karang Kecamatan Sekarbela, pada Bulan Januari ini dilanda banjir. Musibah ini mungkin tak separah kejadian sebelumnya. Meskipun demikian, warga tetap dihantui ketakutan luar biasa.

Musibah ini merupakan persoalan klasik yang terus terjadi setiap tahun. Batu Ringgit identik dengan sebutan langganan banjir. Ratusan bahkan ribuan logistik serta karung telah didistribusikan tiap tahun.

Ini seperti penyakit lama yang tidak kunjung sembuh. Jika melihat secara administratif Kota Mataram memiliki luas daratan 61,30 km dan 56,80 km perairan laut, terbagi atas 6 keca-

matan, dengan jumlah penduduk sekitar 402 ribu lebih.

Artinya, Kota Mataram memiliki luas wilayah administratif sangat kecil, dibandingkan dengan kabupaten lain di NTB. Ironisnya, persoalan banjir tidak bisa terselesaikan hingga saat ini meskipun telah berulang tahun kedelapan. Di tahun 2015 lalu, Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., meninjau lokasi tersebut dan mengintervensi dengan melakukan normalisasi. Tak cukup dengan normalisasi saja, rendahnya jembatan penghubung batu Ringgit Selatan serta talud adalah penyebab.

Meskipun sudah tahu dengan kondisi tersebut, hingga kini tak ada intevensi lagi.

Yanti salah seorang warga

Batu Ringgit mengaku banjir hal yang biasa terjadi tiap tahunnya. Sudah berapa barang elektronik dan lainnya rusak, tapi bencana banjir ini masih saja terjadi. Seingatnya, sudah delapan tahun rumahnya terendam meskipun demikian, tak ada solusi.

Pemerintah hanya datang meninjau, tak tak berbuat apa - apa. Padahal akunya, warga pada musim hujan seperti saat ini tidak tenang. “Delapan tahun saya tinggal di sini tapi gini - gini terus. Gak ada solusinya,” keluhnya Selasa (26/1).

Tak ingin kecolongan, dia berinisiatif mendesain letak barang elektronik seperti kulkas dan TV di tempat yang lebih tinggi. Apakah trauma dengan kondisi saat ini? Trauma diakui sudah menghilang sejak tiap tahun mengalami hal sama. Yanti mengaku pasrah dengan kondisi saat ini.

Tidak dipungkiri pemerintah tetap turun memberikan bantuan seperti indomie, selimut bahkan makanan lainnya. “Memang dikasi bantuan, tapi bukan itu yang diinginkan warga,” kritiknya.

(Suara NTB/cem)

MELINTAS - Salah Satu Warga melintas diantara banjir terjadi di Batu Ringgit.

Warga menginginkan per- Ridwan. Dia mengatakan, baikan jembatan serta tanggul. kondisi saat ini terjadi tiap Rendahnya jembatan dan tang- tahun tapi tak ada solusi. Pegul jadi penyebab. Pemkot Ma- merintah terkesan menutup taram diharapkan fokus dan mata padahal banjir mengmemperhatikan masyarakat. hantui warga. “Ini tiap tahun Bukan dijanjikan dengan pro- terjadi,” sebutnya.

Ketinggian banjir saat ini, gram yang tidak menyelesaikan masalah. “Paling tidak warga tidak terlalu parah seperti sediperhatikanlah. Jangan belumnya. Tapi diharapkan proyek ini itu, tapi warga di sini pemerintah segera menindaklanjuti dan masyarakat tidak tetap kebanjiran,” ujarnya.

Hal senada disampaikan dibiarkan begitu saja. (cem)

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Cuaca Tak Normal

Distribusi Barang Berpotensi Tersendat

Mataram (Suara NTB) Cuaca tidak menentu berpotensi mengganggu distribusi barang. Kondisi demikian perlu diantisipasi dengan mengawasi langsung proses distribusi barang. Sehingga tidak menimbulkan dampak langsung terhadap inflasi.

Mengenai perilaku masyarakat yang lebih konsumtif saat musim hujan dan cuaca tak menentu, menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Drs. Wahyudin, MM, tak memberi pengaruh besar terhadap inflasi. Yang paling memungkinkan rawan adalah tesendatnya pengiriman barang.

Barang yang tidak terdistibusi lancar, alurnya akan mempengaruhi ketersediaan stok.

Dalam kondisi seperti inilah yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga barang.

“Pemerintah daerah harus tetap melakukan pemantauan

ketersediaan stok barang. Jangan sampai saat cuaca tidak menentu ada pihak-pihak yang mengambil momen untuk mengatur barang,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Saat ini terdapat beberapa jenis kebutuhan penting yang mengalami kenaikan harga.

Meskipun banyak juga kebutuhan lainnya yang mengalami penurunan harga. Jangan sampai terjadi lagi kenaikan harga barang akibat pasokan yang tidak terdistribusi dengan baik. “Biasanya saat hujan kiriman barang tersendat.

Terutama yang dikirim dari luar daerah. Pastikan stoknya aman,” tambahnya.

Sementara itu, Analis Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama mengatakan, yang memungkinkan risikonya besar adalah komoditas hasil tangkap laut. Harga ikan berisiko terdampak akibat cuaca buruk karena terkendala angin untuk melaut.

Pantauan dan hasil survei Bank Indonesia, harga ikan saat ini mengalami kenaikan di Bulan Januari, terutama jenis ikan tongkol, meskipun

tidak besar. Yang diperkiarakan menyumbang inflasi di Bulan Januari adalah bawang merah, tomat dan cabai rawit.

“Biasanya kalau stoknya kurang, bisa memicu inflasi, terutama tiga jenis komoditas ini,” jelasnya.

Meski demikian, Bulan Januari inflasi masih bisa ditahan oleh deflasi akibat penurunan harga bahan bakar minyak di awal bulan. Baru-baru ini, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mematangkan strategi untuk menekan inflasi yang mengancam di awal tahun. Menyusul adanya indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok.

Ditengah adanya indikasi kenaikan harga ini, TPID menargetkan inflasi Januari 2016 sebesar 1 persen. Biasanya inflasi bulanan di awal tahun-tahun sebel-

umnya, berkisar antara 1,3 persen sampai 1,4 persen. Tahun 2015, inflasi NTB mencapai 3,41 persen. Targetnya TPID, tahun 2014, 2015 dan 2016, inflasi NTB maksimal 4 persen.

Beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan untuk memenuhi target inflasi NTB, diantaranya harus membangun komunikasi yang baik antara semua pihak. Terutama antar TPID di kabupaten/kota dengan provinsi.

Ketersediaan kebutuhan masyarakat harus tercukupi.

Sehingga tidak ada celah untuk kenaikan harga barang. Optimalkan operasi pasar jika terdapat indikasi kenaikan harga kebutuhan pokok. Selain menggelar kegiatan pasar murah.

Kelangsungan distribusi barang ke semua wilayah juga

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Miftahudin Hanif harus terjamin. Mengatur pola tanam, sehingga tidak menimbulkan persoalan produksi di waktu-waktu tertentu. Menja-

Wahyudin ga terjadinya kesenjangan harga. Perbaikan infrastruktur distribusi barang dari pelabuhan hingga ke masyarakat. (bul)

Pelanggan Jenuh dengan Pemadaman Listrik

PLTD Tanjung Karang Ampenan Mataram (Suara NTB) Pelanggan telah merasa jenuh dengan pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT. PLN Persero. Banyak pihak yang telah dirugikan. Perusahaan milik negara inipun diminta lebih terbuka.

Tak cukup mengulas satu persatu jika diangkat keru-

(Suara NTB/bul)

gian materil yang dirasakan oleh pengusaha-pengusaha kecil, akibat pemadaman listrik belasan jam pada awal pekan ini. Rata-rata meminta PLN menghentikan pemadaman, yang dalam beberapa waktu terakhir intensitasnya telah berkurang sebenarnya.

Mantan Ketua Himpunan

Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB, H. Yudistira Capriyadi belakangan menyatakan kegembiraannya karena geliat usaha kecil di NTB. Sayang jika usaha level bawah yang telah tumbuh itu, terganggu (merugi) akibat pemadaman listrik yang dilakukan oleh PLN. “PLN lebih baik terbukalah,

kasian pedagang kecil. Kalau sekiranya ada kepastian pemadaman masih saja terjadi, karuan, pedagang-pedagang kecil bisa siapkan genset.

Bagaimana bisa berkembang mereka, kalau pemadaman listrik terjadi dari pagi sampai malam. Rata-rata mereka bergantung listrik PLN,” terangnya.

Manajer Sektor Lombok PLN Wilayah NTB, A. Hadi menjelaskan perihal kondisi listrik hingga dilakukan pemadaman panjang pada Senin kemarin. Akibat angin kencang, jaringan listrik yang ada di Lombok Tengah dihantam pohon. Sehingga mengakibatkan system Lombok terganggu seluruhnya.

Sistem pengaman atau Cirkuit Breaker (CB) di PLTD Ampenan tak sanggup memproteksi arus listrik cukup besar saat gangguan terjadi. “Sebenarnya bisa diatasi dengan waktu yang tak lama. Cuma CB-nya rusak total lagi sehingga harus diganti. Mesin seluruhnya harus star dari awal setelah perbaikan, prosesnya lama karena harus menunggu masuk dari PLTD Taman Baru lagi,” papar Hadi.

Pemadaman yang terjadi murni karena gangguan non teknis. Hadi mengatakan, selama

jaringan listrik tidak mengalami gangguan akibat cuaca, ia meyakinkan tidak terjadi pemadaman panjang. Terkait daya, saat ini beban puncak berkisar di 215 Megawat (MW).

Daya yang dihasilkan pembangkit listrik hampir sama dengan kebutuhan tersebut.

Menjawab kebutuhan listrik yang terus meningkat, PLN, kata Hadi akan melakukan penambahan mesin pembangkit di PLTD Taman Baru.

Sehingga kebutuhan listrik saat puasa bisa diantisipasi.

PLTD Taman Baru Mataram berkapasitas 6 MW, rencananya PLN akan menambah mesin pembangkitnya hingga menghasilkan daya 19 MW. Saat ini PLTU Jeranjang telah masuk sistem Lombok, setelah tuntas masa pemeliharaan. “Dengan penambahan mesin pembangkit baru di PLTD Taman Baru dan masuk sistem Lombok PLTU Jeranjang, kebutuhan listrik bisa terjawab. Setidaknya PLN akan memiliki cadangan yang cukup.

Kami meminta maaf, pemadaman bukan akibat gangguan teknis, tetapi murni karena gangguan non teknis secara tiba-tiba,” ujarnya. (bul)

Perusahaan Sekuritas Masuk NTB

Mataram (Suara NTB) Pasca mogoknya sejumlah jagal di rumah potong hewan (RPH) Majeluk, Senin (25/1), berimbas pada sepinya pembeli daging di pasar.

Pantauan Suara NTB di Pasar

Cemara Kelurahan Monjok Timur Kecamatan Selaparang, dari lapak pedagang daging hanya beberapa lapak yang terisi. Disisi lain, pedagang mengurangi daging dijual karena dibatasi.

Salah seorang pedagang dag-

ing, Lihan misalnya, mengaku mengalami penurunan omzet dari 15 kilogram menjadi 10 kilogram. Penurunan ini, selain karena sepinya pembeli juga di RPH dibatasi semenjak mogok kemarin. “Kalau seperti kami

yang jualan kecil ini dibatasi.

Ndak kayak pembeli besar - besar itu,” tuturnya Selasa (26/1).

Aksi mogok para jagal di RPH Majeluk, terpaksa dia harus beralih mengambil daging di tempat lain dengan hargaa sama. Yang membedakan, sebelumnya pembeli leluasa membeli daging sementara di tempat lain dibatasi. Untuk daging kelas dua biasa dibeli dari jagal Rp 100 ribu per kilogram dan dijual Rp 110 ribu.

Dia tidak berani mengambil daging seperti biasanya. Lantaran langganannya tidak berani dengan harga saat ini.

Hal senada disampaikan Nurhayati. Dia mengeluhkan mogoknya para jagal di RPH Majeluk.

Sebab, memicu sepinya pembeli di tingkat pengecer. Tiap hari bisa menjual 30 kilogram daging dengan harga Rp 115 ribu per kilogram. Saat ini, pembeli tidak berani karena harga mahal juga stok terbatas. “Ndak ada yang motong, kita mau apa. Harga jual mahal,” keluhnya seraya meminta harga stabil dan pemotongan berjalan seperti biasa.

Kepala Bidang Peternakan pada Dinas PKP Kota Mataram, drh. H. Diyan Riyatmoko, M.Si., yang ditemui di RPH Majeluk

mengaku pemotongan sapi di RPH kembali berjalan normal.

Tapi terjadi pengurangan dari sebelumnya 20 - 25 ekor tiap hari menjadi 13 ekor. Berkurangnya jumlah sapi yang dipotong karena antara jagal, pembeli dan pengecer belum ada kesepakatan kenaikan harga. “Hari ini (kemarin, red) kembali normal. Cuman sapi dipotong ada 13 ekor,” sebutnya.

Aksi mogok para jagal ini menurutnya, strategi saja agar harga daging di pasaran mengalami peningkatan. Diakui, 60 70 persen kebutuhan daging paling banyak adalah pengusaha bakso. Dan sekitar 30 - 40 persen pengusaha katering dan kebutuhan rumah tangga. “Dagang bakso ini yang teriak kalau daging dinaikkan,” ujarnya.

Informasinya harga daging di Mataram lebih rendah dibandingkan dengan KLU, Lobar, Loteng dan Lombok Timur. Hal ini dijadikan patokan oleh para jagal agar harga daging sama. Untuk harga daging kelas I di RPH dijual Rp 100, sedangkan daging kelas II dan III dijual dengan borongan biasa diambil pengecer Rp 95 ribu. Harga ini tidak pernah naik dari tahun - tahun sebelumnya sementara dikeluhkan jagal harga sapi naik.(cem)

(Suara NTB/bul)

Pedagang Daging di Pasar Sepi Pembeli

PERUSAHAAN efek atau yang biasa disebut perusahaan sekuritas dalam waktu dekat akan membuka cabang di NTB. Dengan demikian, masyarakat akan diberikan pilihan lebih banyak lagi untuk berinvestasi.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB, Yusri menerangkan, sekitar Bulan Maret 2016 ini, PT. OSO Securities hampir pasti akan membuka layanan di Mataram dalam hal investasi di pasar modal.

“Tiga hari lalu, pimpinannya sudah bisik-bisik ke saya, akan masuk ke NTB,” kata Yusri kepada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Sejauh ini, di NTB hanya Sinarmas sekuritas yang menjadi perusahaan efek pertama yang membuka cabang. OJK berharap akan lebih banyak lagi perusahaan sekuritas hadir di NTB. Investasi di pasar modal sebenarnya memberikan banyak keuntungan yang belum dipahami oleh masyarakat.

Keuntungannya lebih baik bahkan dari deposito, karena bunga yang ditawarkan sebesar 14 sampai 16 persen. Beragam produk invesatasi yang ditawarkan di bursa efek diantaranya, saham, yakni tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perusahaan terbatas. Wujud saham berupa selembar kertas yang menerangkan siapa pemiliknya.

Sekarang ini, sistem tanpa warkat sudah dilakukan di bursa efek Jakarta dimana bentuk kepemilikan tidak lagi berupa lembaran saham yang diberi nama pemiliknya tapi sudah berupa account atas nama pemilik atau saham tanpa warkat. Jadi penyelesaian transaksi akan semakin cepat dan mudah karena tidak melalui surat, formulir dan prosedur yang berbelit-belit. produk lainnya adalah obligasi, merupakan surat berharga (berupa surat utang) jangka panjang yang diterbitkan oleh lembaga tertentu dan memiliki nilai nominal serta masa jatuh tempo. Walaupun tidak memiliki pamor sementereng saham, namun obligasi menjanjikan nilai investasi tertentu yang diminati oleh investor dalam pasar bursa efek.

Produk terakhir adalah reksadana, salah satu bentuk produk BEI yaitu investasi alternatif yang dapat menjadi pilihan bagi yang memiliki modal kecil, dan tidak mempunyai banyak waktu serta keahlian dalam membaca risiko serta tren market.

Di NTB, investasi di pasar modal masih sangat minim. Oleh karenanya, menurut Yusri, masih perlu proses untuk terus mensosialisasikannya kepada masyarakat. “Pasar modal memberikan keuntungan yang lebih besar untuk berinvestasi.

Inilah yang terus kita sosialisasikan kepada masyarakat.

Pilihannya juga ada. Ada konvensional dan ada yang syariah,” demikian Yusri. (bul)

Anggota REI Kesulitan Membangun Hunian Berimbang Selasa, 26/1/2016

Mataram (Suara NTB) Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, Miftahuddin Ma‘ruf mengaku developer merasa berat membangun hunian berimbang di NTB. Terutama di Kota Mataram Hunian berimbang menerapkan konsep 1:2:3. Dalam satu kawasan, harus dibangun satu rumah mewah, dua rumah menengah dan tiga rumah sederhana. Bahkan di NTB konsep itu belum dilaksanakan sama sekali meskipun itu diamanatkan dalam undang-undang.

Dalam UU No 1 tahun 2011 pasal 5 ayat 1, disebutkan bahwa negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang pembinaannya dilaksanakan oleh pemerintah. Pembinaan oleh pemerintah ini dijelaskan lagi dalam pasal 6 ayat 1 meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan.

Dalam kedua UU ini juga disebutkan bahwa setiap badan hukum maupun perorangan harus merealisasikan konsep hunian berimbang. Hal ini ada dalam pasal 34 hingga 37 UU no 1 tahun 2011. Di pasal 37 keten-

tuan skala besar, dan kriteria jumlah hunian berimbang diatur dengan Peraturan Menteri.

Bahkan di dalam UU dijelaskan secara detail bagaimana kewajiban dari pengembang untuk menerapkan hunian berimbang ini. Misalnya dalam UU No 1 tahun 2011 pasal 34 ayat 2 disebutkan pengembang yang membangun perumahan skala besar harus membangun hunian berimbang dalam satu hamparan.

“Aneh juga, bagaimana membangun rumah berimbang di lahan yang sempit, harga lahan juga tinggi. Membangun perumahan itu kewajiban pemerintah. Pengembang hanya menjalankan kebijakan pemerintah,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Artinya, pemerintah idealnya menyiapkan lahan, atau mempermudah izin-izin membangun perumahan jika ingin developer membangun hunian berimbang.

Lombok Barat saja, lanjutnya, pengembang merasa cukup kesulitan membangun perumahan, karena terkait dengan tata ruang dan alih fungsi lahan.

Yang paling mungkin bisa

(Suara NTB/bul)

RUMAH SUBSIDI - Salah satu perumahan subsidi yang dibangun pengembang di Mataram. dikembangkan oleh pengembang yakni program sejuta rumah yang masih diamanatkan oleh pemerintah melalui Kementerian PU Pera. Tahun ini, anggota REI NTB menargetkan 4.000 unit rumah subsidi.

Ma‘ruf menyebut tidak menutup kemungkinan seluruh kabupaten/kota akan menjadi sasaran program ini. Tahun lalu,

yang mampu direalisasikan hanya 1.500 unit. Alasannya karena mepetnya waktu melaksanakan program tersebut.

“Rumah subsidi atau FLPP (fasilitas Liquiditas pembiayaan perumahan) yang mungkin bisa dilaksanakan. Karena potensi property yang berkembang ada di perumahan menengah ke bawah,” katanya. (bul)

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Lewati ”Deadline” Godok 12 Raperda TAHUN 2016 ini sebanyak 12 rancangan peraturan daerah (raperda) digodok Bagian Hukum Setda Lombok Timur (Lotim). Beberapa di antaranya adalah Raperda Perangkat Desa, pengelolaan parkir, reklame, pajak parkir, perubahan perda retribusi, perizinan tertentu, retribusi jasa usaha dan organisasi perangkat daerah.

Kepala Bagian Hukum Setda Lotim, Lalu Dhedi Kusmana, pada Suara NTB, Selasa (26/1), menjelaskan, raperda yang diusulkan pembahasannya di dewan ini sebagian besar merupakan raperda perubahan. Adanya sejumlah tambahan, karena dipandang prinsip. Seperti perda pengeolaan parkir, dimana selama ini hanya mengatur retribusi saja.

Ada juga pajak parkir diusulkan, karena banyak areal parkir yang tidak dikelola pemerintah daerah. Seperti parkirparkir yang ada di rumah sakit swasta atau tempat umum lainnya yang dikelola swasta. Terhadap hal ini dikatakan perlu diatur soal pajak dari parkirnya. “Kalau retribusi parkir dari swasta itu kan kita tidak ambil, tapi pajaknya nanti akan masuk ke daerah,” ujarnya.

Sementara Perda Pajak Reklame. Selama ini hanya besaran pajak diatur. Untuk itu pada raperda perubahan akan disesuaikan seperti yang berkembang pada sekarang ini.

Terhadap perda perangkat desa, lanjutnya, perlu kehatihatian dalam pembuatannya. Pasalnya, ada gelagat protes dari sejumlah perangkat desa tentang Permendari Nomor 83 tahun 2015, sehingga dalam membuat rancangan draf Raperda Perangkat Desa ini perlu ekstra hati-hati. Seperti ketentuan umum mengenai usia 20-42 tahun yang bisa diangkat dan jenjang pendidikan minimal SMA. Namun dalam faktanya, sudah banyak perangkat desa yang ada sekarang ini sudah melampaui usia syarat umum.

Sejumlah daerah, katanya ada menggunakan syarat khusus dengan pertimbangan kondisi sosial masyarakat sekitar.

Penggunaan syarat atau ketentuan khusus ini yang kemudian membolehkan pengangkatan dengan tidak mengacu pada ketentuan yang tertuang dalam Permendagri.

Agar tidak salah tafsir, diperlukan konsultasi lebih intensif agar tidak salah tafsir ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri. “Sekarang ini kan banyak yang minta didefinitifkan saja semua,” tuturnya.

Ditambahkan, jika tidak hati-hati maka bisa menimbulkan pro dan kontra. Perda yang nantinya jadi dasar hukum Pemkab Lotim harus bisa jadi solusi. Di samping itu, berdasarkan aturan pusat ini juga banyak yang akan dilakukan penyesuaian di tingkat desa, seperti nama-nama perangkat desa.

Termasuk keberadaan dari kepala dusun. Diketahui sebelumnya mekanisme pengangkatannya melalui proses politik.

Melalui perda nantinya, mekanisme itu akan coba diatur dengan ketentuan ada tambahan bukti dukungan dari wilayah masingmasing calon kadus, sehingga kewibawaan kadus tetap terjaga. (rus)

KKTK Lotim Antisipasi Pohon Tumbang Selong (Suara NTB) – Memasuki musim penghujan tahun 2016, Kantor Kebersihan dan Tata Kota (KKTK) Lombok Timur (Lotim), gencar melakukan pemangkasan pohon. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam, seperti pohon tumbang yang kerap terjadi ketika hujan deras disertai angin kencang datang.

Kepala KKTK Lotim, Mulki, menjelaskan, pemangkasan dilakukan terhadap pohon-pohon yang sudah rapuh, tua maupun yang sudah menjalar ke badan jalan. Harapannya, kejadian-kejadian yang bisa membahayakan masyarakat atau pengguna jalan dapat dihindari. “Langkah ini kita lakukan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Pohon-pohon yang tua dan keropos harus secepatnya di pangkas karena sangat membahayakan. Termasuk pemangkasan terhadap pohon-pohon yang menyentuh kabel PLN,” ujarnya, Selasa (26/1).

Untuk terus menjaga keamanan dan kenyaman terhadap masyarakat, Mulki juga mengimbau kepada masyarakat aktif dan tanggap dalam menyikapi segala persoalan yang terjadi khususnya di musim penghujan ini. Pasalnya, segala informasi dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam menekan dan mengantisipasi sejak dini kemungkinan-kemungkinan yang bisa membahayakan masyarakat seperti pohon tumbang maupun bencana yang lain. “Kalau ada laporan dari masyarakat, kita segera respons, baik di desa maupun di dalam kota terutama dalam melakukan pemangkasan pohon-pohon yang membahayakan,” tambahnya.

Meski demikian, dalam melakukan pemangkasan, pihaknya tidak sembarang dan gegabah. Melainkan, beberapa hal harus diperhatikan seperti usia pohon itu apakah hanya dilakukan pemangkasan atau penebangan langsung, jenis pohon apakah mudah rapuh atau tidak dan beberapa pertimbangan lainnya.

Dalam mengantisipasi bencana alam-bencan alam yang kemungkinan terjadi, Mulki mengaku tetap menjalin koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lotim. Adanya koordinasi ini, persoalan bencana alam bisa teratasi dengan baik, jika antara pihak-pihak terkait dapat bekerjasama dan saling mendukung. (yon)

(Suara NTB/yon)

PEMANGKASAN - Petugas KKTK Lotim melakukan pemangkasan pohon di Muhajirin Selong. Tindakan ini dilakukan untuk mengantisipasi pohon tumbang di musim hujan tahun 2016 ini.

Ratusan Perusahaan Belum Lengkapi Dokumen Lingkungan

Tanjung (Suara NTB) Meski pemerintah pusat sudah memberi perpanjangan waktu hingga 31 Desember 2015 bagi perusahaan untuk mengurus dokumen lingkungan, rupanya tidak sedikit dari para pengusaha yang mengindahkannya. Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mencatat, hingga Januari ini, tercatat sekitar 224 perusahaan saja yang memiliki dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL/UKL) dari 500 lebih perusahaan.

“Data terakhir, hanya 224 perusahaan yang sudah mengantongi dokumen UPL/UKL, sedangkan batas waktu kelengkapan dokumen sudah berakhir sampai Desember 2015,” ungkap Kepala KLH KLU, Drs. Rusdianto, saat menghadiri rapat Tim Perizinan di Hotel Mina, Selasa (26/1).

Perubahan jumlah kegiatan usaha maupun jumlah perusahaan yang melengkapi dokumen lingkungan, sebutnya, mengalami dinamika seiring perubahan kondisi perekonomian. Namun dibandingkan perusahaan merugi dan tutup usaha, ia meyakini perusahaan lebih berpeluang mengalami kemajuan.

Akhir Juni 2015 lalu, Rusdianto kepada wartawan juga menyinggung sekaligus meng-

ingatkan agar perusahaan segera melengkapi rekomendasi dimaksud. Ketika itu disebutkan, jumlah kegiatan usaha yang mengantongi dokumen sebanyak 150 usaha. Hingga akhir tahun, perubahan jumlah hanya mencapai 224 usaha.

Artinya, 50 persen lebih kegiatan usaha masih belum patuh pada anjuran pusat untuk melengkapi usahanya dengan UPL/ UKL yang disyaratkan.

Rusdianto menegaskan, perusahaan tanpa dokumen lingkungan itu dominan berdiri sebelum KLU terbentuk. Berbeda dengan kondisi sejak KLH dan KPPT KLU terbentuk, dokumen UPL/UKL berada pada syarat mutlak ketiga yang harus disiapkan sebelum pengusaha memperoleh IMB.

(Suara NTB/why)

MAGNET INVESTOR - GiliTrawangan merupakan salah satu magnet investor untuk berinvestasi. Namun, sayang setelah mendapatkan izin, mereka banyak yang tidak melengkapi dokumen lingkungan.

Adapun izin atau rekomendasi yang diperoleh calon investor, berturut-turut, rekomendasi BKPRD, rekomendasi IPPT, rekomendasi UPL/UKL dan terakhir rekomendasi IMB. “Potensi sanksi bagi perusahaan yang belum mengantongi izin ini jelas ada. Mereka di-

Proyek Irigasi Diduga Banyak Tak Memenuhi Syarat Selong (Suara NTB) Proyek-proyek irigasi yang dibangun di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) disinyalir banyak yang tidak memenuhi syarat teknis. Kualitas proyek yang dibangun ini terkesan asal-asalan karena kualitasnya buruk.

Pengakuan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan sebelumnya menyebut kerap menemukan kualitas campuran bahanbahan yang digunakan untuk membangun irigasi yang tidak sesuai standar. Pihak-pihak pemborong diduga kebanyakan mencari untung dengan memperbanyak campuran yang tidak sesuai standar kualifitasi.

Kepala Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Lotim, Nurul Sa’adah yang dikonfirmasi Selasa (26/1) mengatakan akan berusaha ke depan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya.

Sinyalemen yang dikemukakan bupati, katanya, dari segi campuran tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Dalam RAB disebut satu zak semen berbanding lima bak pasir namun ditemukan satu ber-

Nurul Sa’adah banding delapan bahkan lebih.

Menyikapi hal itu, Bidang Pengairan ini rencana ke depan akan membentuk tim pengawas khusus. Diakui sudah ada pengawas dalam setiap proyek, termasuk proyek irigasi. Namun ditegaskan, tim kecil yang dibenttuk ini akan melakukan pengawasan di atas pengawas.

Oleh tim pengawas yang dibentuk khusus ini, katanya, akan mulai melakukan pengawasan seara detail mulai dari pemasangan fondasi hingga proses finishing. Pengawasan juga lebih dititikberatkan pada peaksanaan yang bersifat

swakelola, yakni pelaksana oleh kelompok tani atau P3A. Tahun 2016 disebut total dana untuk proyek irigasi Rp 9 miliar lebih. Terbagi ke dalam dua bentuk. Masing-masing, swakelola sebanyak 26 paket yang alokasi anggarannya berkisar Rp 100-170 juta per paket dan yang tender sebanyak 8 paket. Pengerjaan proyek irigasi primer dan skunder ini tersebar di seluruh kecamatan.

Dikemukakan, sejauh ini katanya proyek-proyek irigasi yang ada di PU belum ada laporan mengenai kualitas. Seperti sudah laporan mengalami kerusakan belum pada waktunya. “Saya rasa belum ada laporan, terkait kualitas ini sesuai dengan amanah bupati Insya ke depan Allah kita tingkatkan,” paparnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lotim Ir. Zaini juga akan meningkatkan pengawasan terhadap adanya indikasi pembangunan irigasi yang tidak memenuhi standar. Pihaknya tidak menampik ada saja pihak ketiga yang kurang bagus pelaksanaannya di lapangan. (rus)

Dilema Percepatan Investasi

Kebijakan Investor Pelanggar Usaha Belum Diperkuat Regulasi KABUPATEN Lombok Utara (KLU) terus menjadi buruan bagi para pemodal dalam dan luar negeri untuk berinvestasi. Awal Januari 2016 ini saja, tak kurang dari Rp 200 juta retribusi yang masuk dari IMB, minuman beralkohol (minol) dan Izin Gangguan (HO). Namun siapa sangka, kabupaten yang digadang-gadang menjadi pusat kemajuan di NTB ini justru belum dilengkapi oleh instrumen regulasi, khususnya mengatur terkait investasi.

Hal tersebut, diakui Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. M. Sumadi, SH, sebagai dilema di tengah dorongan percepatan investasi yang dilakukan Tim Perizinan. KLU baru memiliki Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan belum memiliki Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Perda RTRW pun, setidaknya masih harus diubah seiring perubahan RTRW yang dilakukan Pemprov NTB menyangkut batas roi pantai.

Dalam jangka panjang, kedua Perda ini juga setidaknya harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan investasi khususnya menyangkut mega proyek Global Hub, Pertamina dan PLTU. “Jujur saja kita mengalami dilema, menyangkut izin di BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah). Kita akui masih ada izin-izin yang direkomendasikan tetapi belum dilengkapi dengan rekomendasi BKPRD,” ungkap Sumadi dalam rapat Tim Perizinan di Hotel Mina, Selasa (26/1).

Status kantor yang menaungi KPPT hingga kini, berimp-

likasi pada koordinasi lintas dinas menjadi semakin panjang. Mencuat pada pertemuan kemarin, masih ada Kepala Dinas yang tidak mengetahui ada izin yang keluar, karena tidak dilapori bawahannya selaku anggota Tim Perizinan.

Kepala Disperindag KLU, Drs. Abdul Hamid, mengatakan terkait izin minuman beralkohol yang keluar dari kantornya, tidak pernah ia tandatangani. Hal ini karena izinizin itu seolah cukup sampai di meja Kepala Seksi (Kasi).

“Saya juga bingung, karena tidak pernah menandatangani rekomendasi izin minol.

Kasi selaku Tim, tetapi SK tim pun tidak pernah saya lihat. Agar tidak tumpang tindih, rekomendasi harusnya disampaikan ke kadis, karena bagaimanapun apabila terjadi sesuatu, kadis yang selalu disalahkan,” papar Hamid.

Awal mula diketahuinya izin Minol tersebut adalah ketika Kepala KPPT berkoordinasi dengan Kepala Disperindag perihal minol Hotel Oberoi. Dasar inilah, Hamid pun mengambil kesimpulan bahwa ke depannya, rekomendasi izin minol oleh Kasi tidak melangkahi wewenang kepala dinas. Ia juga tegas, untuk kepengurusan minol ke depan ia akan turun tangan. Umpama sibuk, maka dirinya akan meminta kepala bidang dengan pelimpahan wewenang.

Kepala Dinas Pariwisata, H. Muhadi, SH., di sisi lain meminta agar lintas SKPD di Tim Perizinan memiliki kesepahaman dalam mengeluarkan TDUP (Tanda Daftar Perusahaan). Bahwa di satu manajemen perhotelan, terda-

pat beberapa unit usaha, seperti restoran, SPA, akomodasi, jasa hiburan, hingga travel.

“Tahun 2016 ini, supaya kita mengeluarkan 1 TDUP untuk 1 manajemen hotel. Kecuali manajemennya tidak mampu mengelola dan unit usaha itu disubkan, baru kita terbitkan TDUP berbeda,” ujar Muhadi.

Alasan lain diungkap mantan Kabag Hukum ini, supaya data TDUP yang dikeluarkan oleh KPPT dan Dispar seragam.

Sebagaimana 2015 lalu, KPPT disebutkan mengeluarkan TDUP sejumlah 106, sedangkan versi Dispar, TDUP yang dikeluarkan kurang dari 106.

Sementara, Kepala Bidang Fisik Bappeda, Gatot Sugiharto, mengisyaratkan adanya gerak cepat dari KPPT untuk menyiapkan draf regulasi yang mengatur keluarnya izin-izin.

Pada kasus TDUP misalnya, 3 tahun terakhir dikeluarkan namun selama itu belum tertuang di regulasi. Setidaknya, regulasi dibutuhkan dalam rangka evaluasi terhadap izinizin yang diberikan. “Perbup yang mendukung perizinan harus sudah dibuat, karena sejak sebelum 2015, belum ada Perbup,” sebutnya.

Gatot juga meminta agar Tim Perizinan bekerja sesuai hirarki rekoemndasi izin. Bahwa, izin lain harus mengikuti rekomendasi BKPRD sebagai izin awal sehingga ketika ada masalah, izin turunan dari BKPRD tidak menjadi masalah. Ia menjamin, Tim Pokja BKPRD yang ada di Bappeda akan mengkaji usulan pemohon sesuai Perda. Dasar ini kemudoan, Tim Pengendali BKPRD di KPPT melanjutkan ke rekomendasi izin yang lain. (ari)

wajibkan untuk melewati audit oleh lembaga yang ditunjuk perusahaan, bisa juga dikenakan sanksi teguran hingga usahanya ditutup,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Rusdianto juga kembali menyinggung jika dirinya telah 3 kali didatangi oleh aparat penegak hukum ter-

kait keberadaan pengusaha yang tak mengantongi rekomendasi UPL/UKL. Sebagaimana alur pemberian informasi, KLH pun memberikan data dimaksud usai aparat penegak hukum melampirkan surat resmi permohonan data dari pimpinan lembaga dimaksud. (ari)

PT. BAL Diserahkan ke Provinsi, Isyaratkan PDAM Masuk Tiga Gili Tanjung (Suara NTB) Kasus PT. Berkat Air Laut (BAL) yang menggali air bawah tanah di Gili Trawangah dilimpahkan Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) ke Pemprov NTB. Hal ini tidak lepas dari adanya kebijakan terbaru, bahwa menyangkut penggunaan air bawah tanah diambilalih oleh Pemprov.

Sehingga terhadap penertiban atas “transaksi” air bawah tanah di pulau kecil itu, KLU menunggu sikap tegas Pemprov NTB. “Masalah PT. BAL, kita serahkan ke provinsi, selaku pemegang kewenangan menyangkut air bawah tanah. Tinggal PR kita, bagaimana dengan bangunan yang melanggar roi pantai,” ujar Asisten III Setda KLU, H. Zulfadli, SE, yang memimpin rapat Tim Perizinan di Hotel Mina, Tanjung, Selasa (26/1).

Sekilas flashback pada persoalan investasi BAL di Trawangan, sebut Zulfadli, pihaknya izin BAL di Trawangan adalah untuk mengolah air laut menjadi air tawar. Membuat jajaran Pemda KLU tersentak, karena ternyata aktivitas BAL justru menggali air bawah tanah dan mengolahnya menjadi air tawar. Praktik ini sekaligus menegaskanm bahwa BAL telah melakukan aktivitas sesuai ketentuan izin yang diberikan Pemda KLU pada kurun waktu 2011 dan 2012 lalu.

Asisten lll di sisi lain, mengakui lemahnya pengawasan yang dilakukan Tim Perizinan pascapemberian 3 rekomendasi, masing-masing IPPT, UPL/UKL dan IMB. Idealnya, setelah diberikan izin, maka Tim Perizinan sedianya memantau perkembangan aktivitas calon investor se-

cara berkala, atau bisa juga memantau melalui laporan perkembangan aktivitas yang harusnya diberikan ke Pemda.

“Setahu kita, di tempat lain, mengolah air laut menjadi air tawar bianya mahal dan harus dengan peralatan lengkap. Seperti di Arab itu, pemerintah setempat sampai membuat hujan buatan darinair laut untuk mengurangi kadar garamnya,” sambungnya.

Meski melanggar, namun hingga kini Pemda KLU belum bisa mengambil sikap tegas terhadap operasional BAL yang melanggar aturan tersebut. Hal ini dikarenakan kondisi sosial masyarakat Trawangan selaku konsumen PT. BAL yang belum memiliki alternatif pengganti suplai air tawar.

“Saran saya, kita harus bisa pastikan kapan PDAM bisa mensuplai air bersih ke Trawangan dan Gili Meno, sehingga BAL nantinya akan undur diri. Tentunya, kalau BAL masuk, harga air juga harus lebih murah dari penjualan PT. BAL saat ini,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), H. M. Sumadi, SH., mengakui izin PT. BAL di Gili Meno ditarik oleh manajemen bersangkutan usai ditolak oleh KPPT. Dasar penolakannya ketika itu, KPPT mengisyaratkan agar persoalan legalitas BAL di Trawangan di”clear”kan.

Selain itu, BAL juga diminta untuk mengganti redaksi pengajuan permohonan pemohon dari “pengolahan air laut dan atau pemanfaatan air bawah tanah” menjadi pengolahan air laut saja. Sebab dengan redaksi permohonan pertama, KPPT menilai bahasanya ambigu. (ari)

Polindes UKBM

Desa Harus Paling Banyak Berperan Selong (Suara NTB) Polindes merupakan Unit Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang ada di tingkat desa. Karenanya, desa harus meningkatkan peranannya terhadap keberadaan Polindes. Selama ini suplai tenaga yang ada di polindes dari Dinas Kesehatan (Dikes). ‘’Di masa mendatang, melihat perkembangan anggaran yang dikelola desa, pemerintah desa bisa merekrut tenaga kesehatan yang ditempatkan di polindes,’’ ungkap Kepala Dikes Lotim, drg. Asrul Sani pada Suara NTB belum lama ini.

Keberadaan polindes yang ada sekarnag ini dikatakan perlu penataan hingga lebih baik ke depan. Untuk itu, pihaknya sedang menggodok konsep yang akan diterapkan. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan uji coba satu desa per kecamatan.

“Kita baru lontarkan ide, tapi ada desa yang sudah siap menggaji ini sangat bagus,” kata Asrul.

Dikes Lotim, katanya, saat ini sedang mempersiapkan regulasinya. Meski nantinya ada kewenangan yang diberikan kepada kepala desa, namun tentunya akan dibatasi dengan aturan. Selain itu, pihaknya mengingatkan desa, agar proses pengangkatan dan pemberhentian tidak dilakukan

seenaknya. “Pak kades nanti jangan sampai seenaknya ganti bidan dan mengangkat sembarangan. Harus cek dulu pengalaman dan pengetahuannya,” ujarnya mengingatkan.

Prinsipnya, dalam bidang kesehatan ini akan terus diupayakan peningkatan pelayanan. Semua sistem pelayanan yang dijalankan saat ini tidak saja di tingkat polindes akan dievaluasi. Sistem kerja dan jumlah ketenagaan yang sebelumnya tidak sebanding dengan kondisi yang ada juga tengah dilakukan penataan.

Pada tingkat puskesmas diketahui ada yang memiliki tenaga kesehatan berlebihan sedangkan pasien sedikit. Sebaliknya, ada yang pasiennya banyak, namun tenaga kesehatannya sedikit. Secara umum dari segi jumlah, tenaga kesehatan yang ada di Lotim ini secara umum sudah cukup.

Diperlukan hanya penataan kembali, sehingga bisa lebih merata sebarannya. Kepada puskesmas, pihaknya berharap tetap melakukan pembinaan.

Selain itu pihaknya memberikan kewenangan sepenuhnya kepada Puskesmas untuk improvisasi dalam penataan manajemen kerja. Asalkan apa yang dilakukan di puskesmas tidak bertentangan dengaan prinsip manajemen dan pelayanan. (rus)

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

Buat Akte Kelahiran Dipermudah PEMKAB Lombok Tengah (Loteng) mengeluarkan kebijakan mempermudah persyaratan untuk keperluan pengurusan akte kelahiran. Apalagi banyaknya keluhan yang disampaikan masyarakat, terkait sulitnya persyaratan untuk memperoleh akte kelahiran.

Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, yang dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Selasa (26/1), mengaku, salah satu persyaratan yang dirasa paling sulit bagi masyarakat saat mengajukan usulan pembuatan akte kelahiran yakni keharusan untuk melampirkan akte nikah. ‘’Dan, sesuai UU No 1 Tahun 1974, akte nikah wajib dilampiri,’’ ujarnya.

Di satu sisi, hampir sebagian besar pasangan suami istri di Loteng belum memiliki akte nikah. “Ini persoalan yang banyak dialami masyarakat kita, ketika akan mengusulkan pembuatan akte kelahiran bagi anaknya. Sementara akte kelahiran sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” sebutnya.

Selain untuk keperluan pendidikan dan lainnya. Akte kelahiran juga merupakan salah satu hak indentitas dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Terkait persoalan, mulai tahun ini Pemkab Loteng sudah mengeluarkan kebijakan, jika pasangan suami istri yang memiliki anak usia 0 sampai 18 tahun boleh tidak melampirkan persyaratan akte nikah. Cukup dengan surat keterangan nikah dari pemerintah desa setempat. “Tapi dengan catatan, pasangan tersebut diberikan waktu enam bulan untuk mengurus akte nikahnya,” terangnya.

Kalau pun setelah enam bulan, akte nikah tidak diurus bukan berarti akte kelahiran nantinya tidak sah lagi. Tetap sah statusnya, tapi tetap diharuskan membuat akte nikah.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak inginkan terkait status hukum anak yang bersangkutan.

Pasalnya, surat keterangan nikah dari desa saja belum memiliki kekuatan hukum. Beda dengan akte nikah. Karena kalau sudah memiliki akte nikah, maka secara hukum pasangan tersebut sah sebagai pasangan suami istri dan telah tercatat oleh negara. Dan, segala hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari pasangan tersebut juga sah secara hukum.

Ia menjelaskan, untuk memperoleh akte nikah pasangan suami istri bisa mengajukan isbat nikah (sidng nikah) ke pengadilan agama, sehingga nantinya, bisa langsung tercatat secara hukum. Untuk menjalani isbat nikah tidak mesti, pasangan suami istri tersebut hadir keduanya. Walaupun satu orang, tetap bisa mengikuti sidang isbat. Asalkan saksi dan persyaratannya lengkap.

Selain persoalan persyaratan pengajuan akte nikah, lanjut Amin, biaya yang dikeluarkan untuk mengurus akte kelahiran juga dikeluhkan cukup mahal.

Terhadap persoalan tersebut, ia mengatakan bahwa pengurusan akte kelahiran tidak dipungut biaya apapun alias gratis.

Untuk itu masyarakat diharapkan supaya mengurus sendiri akte kelahiran bagi anak-anaknya. Jangan menggunakan jasa calo. Karena kalau menggunakan calon, pasti akan dikenakan biaya. Dan, itu di luar kewenangan pemerintah daerah. (kir) (Suara NTB/kir)

Bau Nyale Ditargetkan Jadi Festival Terbesar di Asia

Praya (Suara NTB) Perayaan Bau Nyale merupakan salah satu festival budaya terbesar bukan hanya di Indonesia tetapi di Asia. Alasannya, titik perayaannya yang tidak hanya terpusat di satu lokasi saja, tapi menyebar di belasan lokasi, di sepanjang garis pantai selatan Lombok Tengah (Loteng).

“Ada 17 lokasi perayaan Bau Nyale di Loteng, yakni di sepanjang pantai selatan. Sehingga menjadikan Bau Nyale sebagai salah satu festival budaya terbesar dan terunik di Asia,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudar) Loteng, H.L. Putria, SPd, MPd, Selasa (26/1).

Selain itu, dari hasil serapan Kementerian Pariwisata, hanya Bau Nyale yang lokasi perayaannya begitu luas. Setiap kali perayaan, pasti akan menyedot perhatian masyarakat dalam jumlah yang begitu banyak. Dari total lokasi perayaan, ada dua lokasi yang selama ini menjadi pusat perayaan terbesar. Masing-masing Desa Selong Belanak dan kawasan Pantai Seger Kuta. Kendati demikian, untuk pusat perayaan Bau Nyale sendiri tetap diadakan di Pantai Kuta, karena asal muasal legenda Putri Mandalika berawal di kawasan pantai tersebut, khususnya Pantai Seger.

Menyinggung status Bau Nyale, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat secara tidak langsung telah mematenkan Bau Nyale sebagai festival budaya milik masyarakat Loteng. Dengan ditetapkan perayaan Bau Nyale yang tahun ini bernama Pesona Bau Nyale, digelar di Loteng, karena di daerah lain, festival serupa dengan nama yang berbeda juga ada.

Meski demikian, bukan berarti masyarakat daerah lain dilarang menggelar kegiatan serupa. Hanya saja, status dan penamaan festival budaya yang telah turun temurun tetap menjadi ikon masyarakat Loteng. “Walaupun Bau Nyale sudah dipatenkan menjadi milik Loteng, masyarakat di daerah lain tetap kita dukung menggelar kegiatan yang sama.

Dan, tidak ada laparang untuk menggelar kegiatan Bau Nyale,” ujarnya.

Justru dengan semakin banyaknya lokasi perayaan Bau Nyale akan semakin menambah besar gaung dan gema event ini, sehingga event Bau Nyale benar-benar menjadi festival budaya terbesar di Asia. Untuk itu, dukungan dari seluruh elemen masyarakat demi suksesnya perayaan tersebut sangat diharapkan. (kir)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tentukan Cawabup, Golkar Harus Segera Menentukan Sikap Giri Menang (Suara NTB) Golkar Lombok Barat (Lobar) diminta segera berembuk menyepakati siapa yang diusung sebagai calon wakil bupati (cawabup) untuk mendampingi H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, pada sisa jabatan hingga tahun 2018 mendatang. Menurut fungsionaris pusat Partai Golkar Chris Parangan, SE, langkah ini perlu diambil oleh Golkar lantaran kader parpol berlambang beringin itu berpotensi disalip dan ditelikung oleh parpol pengusung lain, jika tak segera menentukan sikap.

Diakuinya, di masyarakat muncul sejumlah figur yang diusung mendampingi Fauzan Khalid. Seperti adanya kabar H Mahalli Fikri disiapkan Ketua DPD Partai Demokrat NTB mendampingi H. Fauzan Khalid. Begitu pula Fauzan Khalid dikabarkan menyiapkan Dirut PDAM H. L. Ahmad Zaini sebagai wakilnya. ‘’Apalagi, dika-

barkan pengurus Golkar di Lobar pecah soal siapa yang akan diusung menjadi calon wabup.

Kondisi ini akan dimanfaatkan oleh parpol lain untuk bergerak cepat menyatukan suara,’’ ujarnya, pada Suara NTB via ponselnya, Selasa (26/1).

Menurut Chris, berbicara soal cawabup, Golkar memiliki hak kesulungan artinya pal-

ing pertama berhak menentukan calon, sehingga tidak perlu lagi kader dan pengurus parpol di DPD malu-malu menyatakan diri berminat menjadi calon. Tidak perlu juga para pengurus di Lobar pecah pendapat atau terbelah soal calon yang akan diusung. “Tinggal sekarang Golkar harus segera berembuk dan sepakati siapa

calon yang akan diusung. Sebab jika tidak begitu, apalagi terbelah maka kader Golkar bisabisa akan disalip dan ditelikung parpol pengusung lain,’’ ujarnya mengingatkan.

Selain itu, tambahnya, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, Gubernur dan Wakil Gubernur H. Muh. Amin perlu diajak berunding, karena posisinya sebagai orang nomor 1 di NTB. Apalagi, pengisian jabatan wabup ini bukan hasil pilkada, sehingga perlu dirundingkan dengan gubernur.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Ketua DPD II Golkar Lobar, Hj. Sumiatun membantah Golkar terbelah soal cawabup. Ia mene-

gaskan partainya tetap solid.

Terkait nama siapa yang akan diusulkan, tentu akan dibahas di internal partai berlambang pohon beringin itu. “Tidak benar ada perpecahan,kami tetap solid kok,” bantahnya.

Informasi yang diserap di lapangan, sejauh ini, di internal Golkar Lobar muncul tiga nama yang diduga bersaing untuk menjadi pendamping H. Fauzan Khalid. Ke tiga nama itu adalah anggota DPRD Lobar Lalu Hermayadi, putra H. Zaini Arony yakni Nauvar Furqan Farinduan, serta Dirut PT Tripat Lalu Azril Sopandi. Terkait nama-nama itu, nampaknya, Sumiatun enggan untuk menanggapinya. (her)

Hari Ini, DPRD Usulkan Fauzan Khalid sebagai Bupati Definitif Giri Menang (Suara NTB) Rabu (27/1) ini, DPRD Lombok Barat (Lobar) akan mengusulkan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, M.Si sebagai bupati definitif ke Gubernur NTB, selanjutnya dari gubernur mengusulkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ‘’Pengusulan bupati definitif ini menyusul putusan inkracht Dr. H. Zaini Arony, MPd, telah diserahkan Sekda Lobar, H. M. Taufiq ke DPRD Lobar,’’ ungkap Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun usai menerima putusan inkracht kasus H. Zaini Arony di DPRD Lobar dari Sekda Lobar H. M. Taufiq, Selasa (26/1). Dalam penyerahan ini dihadiri Sekretaris DPRD Lobar H. L. Saswadi, Kabag Pemerintahan Setda Lobar, Hamka dan Kabag Hukum Setda Lobar, Bagus Dwipayana.

Politisi Golkar ini menerangkan, langkah dewan setelah menerima putusan inkracht akan berkoordinasi dengan semua unsur pimpinan di dewan.

Saat ini, unsur pimpinan sedang mengadakan reses, sehingga belum masuk kantor.

Pihaknya akan mengadakan rapat bersama unsur pimpinan lainnya untuk mem-

bahas langkah selanjutnya.

Pembahasan pengusulan bupati defintif ini sendiri cukup dibahas di tingkat pimpinan.

“Baru kami (dewan, red) bersurat ke gubernur untuk mengusulkan Pak Plt Bupati menjadi bupati definitif, sekaligus diusulkan pemberhentian permanen Pak Zaini. Surat usulan itu akan kami kirim besok (Rabu ini), setelah dibahas dengan unsur pimpinan lainnya,” terang Sumiatun.

Dijelaskan, dalam surat usulan itu berisi pengajuan pemberhentian permanen H. Zaini Arony dan mengusulkan pengangkatan H. Fauzan Khalid sebagai bupati definitif.

Surat usulan ini juga dilampirkan putusan inkracht H. Zaini Arony.

Menurutnya, surat usulan dari dewan hanya bersifat pengantar dengan melampirkan putusan inkracht sebagai bahan pertimbangan gubernur untuk mengusulkan pemberhentian H. Zaini Arony dan pengangkatan Plt Bupati Lobar menjadi bupati ke Kemendagri.

Keputusan Mendagri terkait usulan, kemungkinan akan bersamaan, artinya keputusannya ada di dalam satu surat keputusan Mendagri. Setelah direspons Mendagri, barulah

(Suara NTB/her)

SERAHKAN - Sekda Lobar H. M. Taufiq (kanan) menyerahkan putusan inkracht kasus H. Zaini Arony ke Ketua DPRD Lobar Hj. Sumiatun di DPRD Lobar, Selasa (26/1). keputusan akan turun melalui provinsi dilanjutkan ke Pemkab Lobar dan DPRD. Atas dasar keputusan Mendagri itu, selanjutnya dewan akan mengagendakan untuk paripurna pelantikan

Sejumlah Rumah Warga di Penimbung Terancam Longsor Giri Menang (Suara NTB) Sejumlah rumah warga di Dusun Penimbung Desa Penimbung Kecamatan Gunung Sari yang berlokasi di tebing sungai terancam terkena longsor. Pasalnya, talud penahan tebing sungai mengalami longsor, Selasa (26/1) pagi. Untuk mengantisipasi adanya korban jiwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lobar turun ke lokasi untuk melakukan penanganan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan pada BPBD Lobar, L Guntur Gagarin melalui Kasi Kesiapsiagaan, Tohri , menjelaskan, pihaknya menerima laporan dari warga Dusun Penimbung Timur sekitar pukul 10.30 Wita. Saat itu, terjadi longsor di tebing sungai sekitar pemukiman warga pada pukul 08.00 pagi. “Akibat longsor itu, dua rumah warga dihuni 7 jiwa terancam, makanya kami turun untuk mengimbau supaya warga waspada. Pihak desa juga kami minta siaga merelokasi jika terjadi hujan lebat untuk mengantisipasi jatuhnya korban,” kata Tohri.

Dijelaskan, setiba di lokasi warga sedang melakukan gotong royong memperbaiki tebing. Pihak BPBD langsung turun membantu. Di lokasi tebing itu, lanjut Tohari, terdapat talud yang longsor. Talud sepanjang 20 meter dengan kedalaman 6,5 meter ini dibangun oleh desa untuk menahan tebing supaya tidak longsor. ‘’Persis di atas tebing itu, terdapat dua rumah warga. Sekitar beberapa meter dari lokasi longsor itu berada,’’ akunya.

Selain membantu warga, pihaknya juga memberi imbauan terkait bahaya longsor.

Pihaknya meminta pihak desa untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa. Warga yang membangun rumah di bibir tebing agar direlokasi ke rumah warga yang lain ketika hujan lebat. “Kami sampaikan ke warga untuk mencegah korban jiwa maka warga harus direlokasi sementara waktu,

(Suara NTB/her)

TERANCAM - Dua unit rumah milik warga di Desa Penimbung Gunung Sari terancam terkena longsor. jika hujan lebat,”katanya.

Ia menambahkan, sampai saat ini pihaknya belum memetakan daerah Penumbung masuk daerah rawan bencana. Pihaknya hanya memetakan daerah Bukit Tinggi masuk daerah rawan. Namum demikian warga diminta tetap waspasa. Ia menambahkan, selain ada kejadian longsor, beberapa titik di daerah Pusuk Gunung Sari juga ada pohon tumbang akibat hujan. Beberapa lokasi pohon tumbang, antara lain di Desa Kekait. Pihaknya sudah membersihkan pohon tersebut bersama penduduk setempat. Dua titik lainnya, berlokasi di Desa Pusuk Lestari. Pepohonan yang tumbang dibersihkan supaya tidak mengganggu arus lalu lintas di jalur tersebut. (her)

Warga Keluhkan Molornya Penyaluran Raskin Giri Menang (Suara NTB) Warga Desa Sekotong Barat Kecamatan Sekotong mengeluhkan penyaluran beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang kerap kali molor. Jatah raskin untuk tahun lalu pun diduga belum selesai disalurkan. Warga pun mempertanyakan penyebab molornya pendistribusian raskin tersebut. Jika tak segera disalurkan, warga mengancam akan menggelar aksi ke Bulog.

Ditemui di Gerung, Selasa (26/1), warga Dusun Batu Kijuk Sekotong barat, Sahnil mengaku, jatah raskin tahun ini belum disalurkan ke masyarakat.

“Pendistribusian raskin kerap terlambat ke masyakarat di Sekotong Barat, bahkan jatah tahun lalu belum semua diterima oleh masyarakat. Itu yang dikeluhkan warga,” akunya.

Dijelaskan, dalam setahun di desa setempat didistribusikan sebanyak 15 kali.

Namun tahun lalu, distribusinya kurang.

Awal tahun ini pun pendistribusian raskin belum dilaksanakan oleh Bulog. Warga i sudah menanyakan ke pihak dusun, namun jawaban pihak dusun kurang memuaskan. Jika kendalanya masalah pembayaran, menurutnya warga tak pernah terlambat membayar, karena pola pembayaran raskin ini cash and carry, artinya ada uang ada barang.

Menanggapi hal ini Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lobar H. M. Syukran mengakui pendistribusian raskin ke daerah Sekotong belum dilaksanakan, karena masih menunggu giliran. Saat ini, pihaknya masih melakukan persiapan pendistribusian raskin ke daerah di Lobar. “Belum didrop karena masih proses persiapan, tunggu giliran,” kata Syuron. Pihaknya berjanji, pendistribusian akan dilakukan dalam jangka dua-tiga hari ke depan.(her)

bupati. Cepat atau tidaknya proses pengusulan ini kata Ketua DPD II Golkar ini sangat tergantung dari proses di provinsi ke Kemendagri.

Sementara Sekda Lobar, H. M. Taufiq, menyatakan pem-

da resmi menyerahkan putusan inkracht H. Zaini Arony ke Ketua DPRD Lobar. Selanjutnya, pembahasan pengusulan bupati definitif ke Mendagri melalui gubernur ada di ranah DPRD. (her)

Proyek SPAM di Gunung Sasak Diduga Dipaksakan Giri Menang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Lombok Barat (Lobar), H. M. Nursaid menyayangkan proyek SPAM bernilai miliaran rupiah yang mangkrak di Gunung Sasak Kecamatan Kuripan. Ia menilai, pemerintah dan PDAM hanya menghamburhamburkan dana untuk membangun proyek, namun tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Untuk itu, ia selaku dewan yang tinggal di dusun dekat lokasi pembangunan proyek ini mendesak pemda dan PDAM segera memfungsikan SPAM. Pasalnya, air yang disuplai dari SPAM ini sangat diperlukan oleh warga sekitar yang ada di Kuripan dan Gerung. “Kami sangat sayangkan proyek SPAM itu mangkrak, tidak difungsikan.

Padahal dana yang dihabiskan sangat besar. Karena itu kami minta supaya PDAM segera memfungsikan SPAM tersebut,” tegasnya pada wartawan, Selasa (26/1).

Nursaid mengaku, sedikit tidak mengetahui perihal pembangunan SPAM ini. Semenjak selesai dibangun, proyek itu tak pernah dimanfaatkan. Masyarakat banyak menyambut baik proyek ini, namun karena tak kunjung tak bisa difungsikan warga mempertanyakannya. Ia mengaku kerap ditanya perihal proyek ini oleh warga sekitar.

Pihaknya menindaklanjuti dengan menanyakan ke Pemda dan PDAM. Pihaknya mengkritik Direktur Utama PDAM Giri Menang H. L. Ahmad Zaini, karena tahu suplai air yang minim, namun terkesan me-

maksakan dibangun di daerah itu. Ia menilai, pemerintah hanya bisa membangun proyek, namun tak bisa ditindaklanjuti dengan memfungsikannya. Menurutnya hal ini sangat mubazir, ketika masyarakat Lobar butuh air. Karena itu, pihak PDAM perlu mengurus dan mencarikan solusi agar proyek ini bisa dimanfaatkan.

Sementara itu pengurus kelompok HKm di Gunung Sasak, L. Tamrin mengaku proyek tak pernah difungsikan sejak dibangun tahun 2010 lalu. Selain itu, proyek itu dibangun di atas lahan di kawasan hutan lindung Gunung Sasak. Anehnya proyek ini tetap saja berjalan, meski tak ada izin dari Kementerian Kehutanan. Informasi dari pihak Dinas Kehutanan Provinsi untuk menggunakan lahan itu sebagai lokasi proyek seharusnya meminta izin ke Kementerian Kehutanan. Sebab saat itu, kawasan itu belum masuk diusulkan sebagai lahan HKm, sehingga termasuk lahan hutan.

Sementara Dirut PDAM H. L. Ahmad Zaini, menjelaskan, proyek dibangun menggunakan dana APBN, bukan dana oleh PDAM. Diakui, kendala bak penampungan tak difungsikan, karena debit air yang disuplai dari Lembah Sempage kurang besar, sehingga airnya tidak bisa naik ke lokasi bak. ‘’Dulunya pada perencanaan 10 tahun lalu, debet air dari Lembah Sempage sebanyak 200 liter per detik namun sekarang hanya 80 liter per detik. Hal ini dikarenakan masalah alam. Karena sumber air debitnya turun maka solusinya mencari sumber baru,’’ ujarnya. (her)

(Suara NTB/her)

DIDUGA MANGKRAK - Inilah proyek SPAM di lahan Gunung Sasak yang diduga mangkrak, karena debit air ke lokasi ini kurang besar, sehingga tidak bisa digunakan.

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Sejumlah Rekomendasi Lahir dari Konferensi AUYS 2016 Sumbawa Besar (Suara NTB) Konferensi mahasiswa se ASEAN dalam kegiatan ASEAN University Youth Summit (AUYS) 2016 melahirkan rekomendasi penting terkait beberapa persoalan mendasar di tingkat regional ASEAN. Baik itu menyangkut masalah sosial, pendidikan hingga pangan (pertanian), usaha ekonomi lokal dan lainnya.

Apalagi mengingat negara negara ASEAN menjadi basis agraris dunia.

Beragam persoalan tersebut dilontarkan peserta AUYS dalam diskusi yang dibagi dalam tiga sesi. Mulai dari mengiddentifikasi dan memetakan persoalan di negara masing-masing. Hampir semua perwakilan negara menyampaikan persolan yang mirip, terutama soal perhatian terhadap dunia pendidikan.

Kemudian masalah kesenjangan sosial dan pertanian. Sesi kedua, menjadikan masalah tersebut sebagai masalah bersama untuk kemudian diselesaikan se-

cara bersama sama. Dikaitkan dengan era MEA yang mulai diberlakukan 2016 yang penuh tantangan dan peluang.

Perwakilan dari Filipina misalnya, mengemukan soal hantaman industrialisasi yang bisa menghantam industri lokal. Persoalan yang sama juga dihadapi negara negara lain di ASEAN. Harusnya keberadaan industri lokal ini bisa didukung MEA agar mampu bersaing, bukan semakin tergilas.

Diskusi sesi terakhir terse-

SDN 1 Penyaring Butuh Tambahan Kelas

but yang menarik adalah ajakan dari delegasi Malaysia untuk membuat misi sosial bersama. Seperti membuat sebuah bersama yang bukan hanya untuk perkaya diri tapi juga harus membantu orang tidak mampu. Disamping melibatkan masyarakat lokal.

Bahkan keahlian yang dimiliki bisa ditularkan sehingga masyarakat lokal juga bisa menjalankan bisnisnya.

Solusi lainnya adalah membuat gerakan sosial tingkat mahasiswa. Meningkatkan up-

aya pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian dengan turun membantu memberikan skill kepada petani atau menciptakan terobosan baru teknologi pertanian bagi mahasiswa jurusan pertanian. Selama ini pertanian lokal semakin digilas oleh industri besar karena minimnya tingkat pendidikan SDM yang bergerak di bidang pertanian.

Makanya menurut Pimpinan Konfrensi, Akbar Nikmatullah Dahlan, melalui AUYS ini diharapkan, negara-negara ASEAN konsen terhadap sektor pertanian dengan cara memberikan pendidikan pada petani agar bisa bersaing dan mampu menghasilkan nilai tambah dari usahanya. Negara-negara ASEAN juga harus memiliki standarisasi di sektor pertanian yang sama. Se-

(Suara NTB/ind)

KONFERENSI - Suasana konferensi mahasiswa se ASEAN lama ini Indonesia memiliki standar nasional (SN) yang tidak sama dengan SN di Ma-

laysia atau Singapore.

“Standar level pendidikan di negara ASEAN dibuat se-

rupa agar bisa bersaing dengan Eropa, dan Amerika,” pungkasnya. (ind)

(Suara NTB/bug)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Proses belajar mengajar sejumlah siswa di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, belum optimal. Hal ini disebabkan masih kurangnya ruangan kelas. Sehingga diharapkan kedepannya ada tambahan ruang kelas untuk siswa.

Kepala SDN 1 Penyaring, Marwan S.Pd, kepada Suara NTB, Selasa (26/1) kemarin mengakui masih membutuhkan ruangan kelas untuk proses belajar (Suara NTB/ind) siswa. Dimana satu ruaMarwan ngan kelas masih digunakan bergantian oleh siswa kelas satu dan kelas dua. Saat kelas satu selesai belajar, baru kemudian siswa kelas dua belajar.

“Dipakai bergantian ruang kelas. Waktu pulang kelas satu, baru siswa kelas dua masuk kelas,” jelasnya.

Menurutnya, siswa kelas dua harus menunggu hingga kelas satu pulang sekolah. Supaya siswa tidak bermain dulu kelas dibuatkan sekat atau pemisah. Dan kelas yang digunakan merupakan ruang kosong. Ia berharap supaya ada bantuan dari pemerintah dalam hal penambahan ruang kelas. “Supaya dia tidak main dulu kita manfaatkan ruang ini dulu. Kalau bisa supaya ada tambahan ruang kelas. Supaya siswa dapat belajar dengan optimal,” jelasnya.

Pihaknya sudah berupaya guna mendapatkan ruang kelas dimaksud. Termasuk tahun lalu sudah mengajukan proposal ke Dinas Diknas terkait hal dimaksud. Tahun lalu sempat ada rencana revitalisasi. Namun sampai saat ini diakuinya belum terealisasi. (ind)

Petani Optimalkan Hujan Genjot Angka Tanam Taliwang (Suara NTB) Intensitas hujan yang turun dengan stabil dalam sepekan terakhir ini dimanfaatkan para petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) untuk memulai kegiatan tanamnya.

Tidak hanya sawah irigasi teknis, tetapi sawah tadah hujan pun mulai didorong untuk mempercepat proses tanamnya mengingat kebutuhan air untuk membasahi areal pertanian sangat mencukupi.

“Penyuluh kita di lapangan sudah menyarankan seluruh petani untuk memulai proses tanamnya. Karena kita lihat hujannya sudah mulai stabil,” jelas kepala Badan Ketahanan Pangan Penyuluh Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Kehutanan (BKP5K) KSB Ir. Mansyur Sofyan kepada Suara NTB, Selasa (26/1).

Diakuinya, sejak memasuki musim tanam Oktober – Maret (Okmar) sempat dikhawatirkan target angka tanam di KSB tidak akan tercapai. Pasalnya hingga memasuki awal Januari tahun ini, cuaca kurang mendukung akibat curah hujan tidak stabil. Akibatnya hanya sebagian petani yang disarankan untuk memulai proses tanam terutama yang lahannya masuk dalam sistem irigasi dan berada di areal hulu.

“Tapi kalau sekarang tidak khawatir lagi karena petani kita sudah hampir seluruhnya disarankan proses tanam,” katanya.

Ia menjelaskan, untuk mengejar angka tanam yang ditargetkan sampai 14 ribu hektar di musim tanam pertama ini, Pemda KSB melakukan berbagai upaya untuk membantu petani. Selain memaksimalkan fasilitas irigasi, untuk mendapatkan air petani juga dibantu dengan peralatan mesin. Seperti misalnya mesin sedot air dan sumur bor dengan memanfaatkan air permukaan untuk mengairi sawah petani.

“Target kita 14 ribu tapi kalau tidak tercapai lahan sawah produktif kita yang 11 ribu bisa ditanami. Dan saya optimis dengan kondisi hujan seperti sekarang ini angka tanam kita bisa tercapai,” klaim Mansyur.

Meski gembira dengan intensitas hujan saat ini, Mansyur di sisi lain, mengaku menaruh kekhawatiran. Ia khawatir curah hujan kali ini berlebih hingga saat tanaman petani tidak memerlukan air lagi. “Kita kan ada pengalaman di beberapa wilayah misalnya terjadi banjir dan tanaman padi petani turut tergenang di saat tidak membutuhkan air lagi. Nah harapan kami mudah-mudahan tidak seperti itu lagi,” tukasnya.

Tidak hanya itu, hal teknis pun akan mempengaruhi keberhasilan musim tanam pertama tahun ini. seperti misalnya ketersediaan pupuk di tangan petani pada waktu yang tepat. “Kalau misalnya target tanam kita tercapai tentu juga harapan kita hasilnya bagus. Nah soal hasil ini ada pengaruh eksternal juga seperti ketersediaan pupuk di waktu yang tepat.

Karena kalau pupuk tidak ada saat petani membutuhkannya, otomatis akan mempengaruhi produksi hasil panen petani nantinya,” imbuh Sofyan. (bug)

Pemda KSB Sidak Ketersediaan Pupuk di Tingkat Distributor Taliwang (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) melalui Komisi Pengawas Distribusi Pupuk dan Pestisida (KPDPP), Selasa (26/1), menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke gudang distributor pupuk yang ada di daerah.

Agenda ini bertujuan untuk mengetahui persiapan dan ketersediaan pupuk menghadapi musim tanam pertama tahun 2016 ini. Tim ini pun langsung menyasar UD Populer selaku perusahaan distributor tunggal yang selama ini dipercaya Pemda KSB menyalurkan kebutuhan pupuk petani se KSB. “Kita memang melakukan sidak ke distributor langsung guna melihat ketersediaan pupuk kita,” jelas anggota KPDPP Ir. Lalu Azhar usai mengikuti sidak kepada media ini.

Dari hasil pemantauan langsungnya, KPDPP KSB tidak menemukan adanya stok pupuk yang tersedia di gudang UD Populer. Berdasarkan penjelasan pihak UD Populer, sementara ini pupuk untuk memenuhi kebu-

(Suara NTB/bug)

(Suara NTB/ist)

SIDAK - Tim KPDPP KSB saat melakukan sidak ke gudang UD Populer, Selasa (26/1) kemarin. tuhan petani itu sudah dipesan kepada produsen dan saat ini sedang dalam proses pengiriman menuju KSB. “Keterangan mereka seperti itu. Tapi saat kita ke gudang tadi, kami tidak menemukan adanya stok pupuk di sana,” ujar Azhar.

Masih berdasarkan keterangan pihak UD Populer, selaku distributor mereka sebelumnya telah menyalurkan pupuk kebutuhan petani sebanyak 520 ton sejak awal Januari.

Dan untuk menyokong kebutuhan pupuk pada musim tanam pertama ini, UD Populer tengah menunggu pengiriman sebanyak 90 ton.

“Katanya yang sedang di perjalanan itu jumlahnya sekitar 90 ton,” urai kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) ini.

Kosongnya stok pupuk di gudang UD Populer itu, menurut Azhar menyalahi ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) tentang distribusi pupuk bersubsidi. Di mana ketersediaan pupuk oleh distributor itu harus terus tersedia di

gudang untuk kebutuhan petani selama dua minggu.

“Artinya harus tetap ada stok di gudang distributor untuk mengantisipasi kebutuhan petani yang setiap saat. Terutama di musim tanam seperti sekarang ini,” cetusnya.

Karena itu, Azhar menyatakan, KPDPP sudah meminta kepada UD Populer untuk memastikan ketersediaan pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani. Terutama memastikan kehadiran pupuk yang saat ini mereka tunggu sampai tepat pada waktunya.

“Kita sedang tunggu komitmennya apakah mereka bisa secepatnya mendatangkan pupuk yang katanya sedang dalam perjalanan itu. Karena bagaimana pun, petani kita sebentar lagi akan butuh banyak pupuk,” tegasnya.

Untuk diketahui, UD Populer menjadi distributor pupuk satu-satunya di KSB. Sejak beberapa tahun lalu, DPRD KSB sempat mendorong pemerintah agar menambah jumlah distributor agar ketersediaan pupuk selama musim tanam bisa lebih terjamin. Sayangnya saran DPRD itu tampaknya belum juga terealiasi. (bug)

Sistem SIAK Online Jamin Tak Ada Dokumen Ganda Taliwang (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) saat ini telah menerapkan Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) online.

Penerapan sistem ini pun menjamin terjadinya dokumen ganda kependudukan yang kerap menjadi masalah selama ini.

Kepala Disdukcapil KSB Drs. Alwi mengatakan, penerapan SIAK online ini merupakan sistem yang terintegrasi dengan penggunaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) saat ini. “Jadi satu orang sekarang ini dipastikan hanya memiliki satu dokumen kependudukan yang ditandai dengan satu Nomor Induk Kependudukan (NIK),” paparnya kepada Suara NTB, Selasa (26/1) kemarin.

Menurutnya, sistem ini secara ketat mengolah data setiap penduduk. Sebab dalam pendataannya tidak hanya data bersifat administrasi yang tertera tetapi juga dokumen data fisik penduduk seperti sidik jari dan foto retina mata. Dengan demikian, jika ada penduduk yang akan membuat data kependudukan baru sistem akan secara otomatis menolak.

“Jangankan untuk sampai membuat KTP, untuk isi data saja akan menolak. Karena bukti fisik seperti print sidik jari dan retina mata tidak bisa ganda di dalam sistem,” tegasnya.

Apalagi kata dia untuk melakukan pencetakan EKTP yang saat ini sudah mulai

digunakan secara nasional.

Alwi mengatakan, hal tersebut sangat mustahil dilakukan.

Sebab meski prosesnya dilakukan di daerah, namun datadata penduduk harus terkonfirmasi di pusat data nasional yang berada di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kita tidak sembarangan mencetak KTP-el di sini. Terlebih dahulu harus ada konfirmasi dari pusat bahwa benar data penduduk itu hanya ada satu. kalau kemudian ditemukan ganda, maka akan ditolak,” paparnya.

Ia pun menjamin, selama pelaksanaan pendataan penduduk secara online hingga pencetakan E-KTP sejauh ini belum ada penduduk yang terdata memiliki identitas ganda. “Kita pernah dapat permohonan pembuatan identitas baru seorang pendatang dari Jawa. Tapi begitu kita proses, sistem langsung menolak karena datanya duplikasi dan saat ini data yang sama telah tercetak. Nah kita pun menolaknya,” katanya.

Ia menyampaikan, sistem SIAK online ini data penduduk yang telah masuk dalam data base akan dapat diakses secara nasional. Dengan begitu di mana pun penduduk bersangkutan akan mencoba membuat kartu identitas baru tidak akan berhasil. “Kalau sekarang masih ditemukan dobel KTP misalnya. Kita harus lihat dulu apakah duaduanya benar masuk dalam sistem SIAK online. Karena saat ini masih ada penduduk yang pakai KTP manual dan kita tahu saat itu data kita juga masih berbasis manual,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

Halaman 7

Kemiskinan di Dompu Meningkat pada 2016 Dompu (Suara NTB) Data masyarakat miskin calon penerima program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2016 meningkat dibandingkan tahun 2015. Pada tahun sebelumnya, penerima JKN di Dompu hanya 202.638 jiwa meningkat jadi 110.129 jiwa tahun 2016.

Kepala UPTD Jakkad Kabupaten Dompu, drg Yuni kepada Suara NTB di Dompu, Selasa (26/1) kemarin, mengungkapkan, masyarakat miskin di Kabupaten Dompu sebagai calon penerima program JKN tahun 2016 sebanyak 110.129 jiwa. Jumlah ini bertambah banyak dibandingkan tahun sebelumnya 102.638 jiwa. “Kita tidak tahu kenapa penambahannya sebesar itu,” ungkap Yuni.

Namun ia mengatakan, data 110.129 jiwa warga miskin penerima JKN tahun 2016 hasil pendataan oleh Kementerian Sosial tahun 2015. Sementara data penerima JKN tahu 2015 berdasarkan data kemiskinan tahun 2011.

“Yang berkurang dari peserta JKN tahun sebelumnya memang ada 700an jiwa. Itu karena meninggal, sudah mampu dan pindah. Tapi dari

data terbaru justru mengalami kenaikan,” terangnya.

Terkait tingginya klaim layanan kesehatan dari RSUD pada Jakkad sekitar Rp 600 juta perbulan, menurut drg Yuni, itu disebabkan adanya perubahan tarif yang ditetapkan Kementrian Kesehatan. Saat ini tarif jasa klaim di RSUD sistemnya paket dan mengacu pada INA CBGs, sehingga mengalami kenaikan antara 100 – 200 per-

sen dari sistem tarif sebelumnya. “Itulah sebabnya klaim RSUD untuk pasien Jakkad tinggi dibandingkan 3 tahun yang lalu,” ungkapnya.

Ia juga menjamin tidak akan ada klaim ganda pelayanan dari RSUD antara program Jakkad dan JKN. Selain karena ada petugas verifikasi di RSUD, juga terdapat Piker sebagai aplikasi BPJS untuk pelayanan peserta JKN di fasilitas kesehatan. “Kalau nama pasien di-input ke sistem, bila peserta JKN atau BPJS kesehatan, maka akan muncul namanya dan itu tidak bisa double pembiayaan,” ungkapnya.

drg Yuni juga mengatakan, mulai 2016 ini sistem jaminan persalinan (Jampersal) dalam rangka menekan angka kematian bayi dan ibu melahirkan di NTB tidak lagi ditanggung BPJS Kesehatan. Pemerintah Provinsi NTB akan langsung membayar klaim sesuai kuota masing – masing daerah.

Kabupaten Dompu sendiri mendapat kuota 3 ribu pasien dengan kelahiran normal dan 119 jiwa kelahiran tidak normal di RSUD. “Ketika kuotanya habis, maka petugas tidak bisa menklaim dengan sistem ini dan akan dikenakan sistem pasien umum,” katanya. (ula)

Yuni (Suara NTB/ula)

Banjir, SMAN 1 Woha Lumpuh Total Bima (Suara NTB) – Dampak bencana banjir membuat sekolah di Kecamatan Woha Kabupaten Bima tidak bisa melaksanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar (KBM), Salahsatu sekolahnya yakni SMAN 1 Woha. Pasalnya ruang kegiatan belajar (RKB) di sekolah itu dipenuhi lumpur.

Kepala Sekolah SMAN 1 Woha, Drs. Mansyur, M.Pd kepada Suara NTB, Selasa, (26/1) mengatakan, akibat adanya hal itu, pihaknya terpaksa memulangkan siswa lebih awal. Mengingat ruangan sedang dilakukan pembersihan lantaran dipenuhi lumpur. “Kondisi RKB yang masih kotor akibat banjir sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan proses KBM,” ujarnya.

Kata dia, aktifitas KBM lumpuh total karena pihak sekolah tidak bisa memberikan pelajaran. Pasalnya para guru tengah berkosentrasi melakukan gotong royong untuk membersihkan RKB yang kotor.

Namun sebagian siswa ikut membantu guru dan penjaga membersihkan sisa lumpur yang berada dalam ruangan kelas masing-masing.

“Kondisi seperti ini merupakan musibah bagi kita semua, karena mengorbankan pendidikan,” katanya.

Menurutnya, sejak dua hari, sekolah meliburkan aktifitas KBM. Proses KBM akan kembali aktif, apabila semua ruangan sudah bersih dan tidak ada lumpur. “Tidak ada ruangan yang bisa ditempati, makanya kita pulangkan dan liburkan,” akunya.

Sementara itu, Ia mengaku penyebab bencana banjir yang melanda sekolah tersebut lantaran jebolnya pagar sekolah akibat derasnya banjir kiriman Dam Ncera Kecamatan Belo. “Derasnya air yang datang dibagian timur sekolah membuat pagar sekolah roboh,” tuturnya.

Selain itu beberapa tanggul sungai yang tidak jauh dari sekolah tersebut jebol sehingga mempermudah air mengalir ke arah sekolah. “Rencananya besok, Rabu (27/1) baru aktif kembali proses belajar mengajar seperti biasa,” pungkasnya. (uki)

(Suara NTB/uki)

MENGAMUK - Keluarga korban pembunuhan mengamuk di PN Raba Bima, Selasa (26/1).

Keluarga Korban Pembunuhan Tuntut Pelaku Dihukum Mati Kota Bima (Suara NTB) – Sidang kasus pembunuhan Anwar (32) warga Desa Tangga Kecamatan Monta, kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima, Selasa, (26/ 1). Sidang itu mengendakan penyampaian keterangan saksi ahli dari dokter RSUD Bima, dr Diah Nirmalasari.

Pantauan Suara NTB, seperti sidang sebelumnya, sidang kemarin pun berlangsung ricuh. Pasalnya pihak keluarga korban mengamuk dan meminta agar pelaku pembunuhan, atas nama Sahlan (27), warga kelurah-

Usai Banjir, BPBD Kota Bima Hitung Kerugian Kota Bima (Suara NTB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bima kini mendata, jumlah kerugian materi yang diderita korban banjir. BPBD mencatat enam Kelurahan digenangi banjir akibat hujan yang melanda Kota setempat pada akhir pekan kemarin. “Masih didata jumlah kerugiannya. Hasilnya akan diketahui dua atau tiga hari yang akan datang,” ucap Kepala BPBD Kota Bima, Ir. H. Sarafuddin, MM, menjawab Suara NTB, Selasa, (26/1).

Menurut dia, banjir tersebut merupakan banjir kiriman yang datang dari arah utara, selatan dan timur Kota Bima, rata - rata daerah pegunungan Wawo. Kata dia, banjir telah menggenangi beberapa wilayah pemukiman di Kota Bima pada akhir pekan kemarin. Banjir tersebut berlangsung sehari, kini air telah surut sehingga warga kembali melakukan aktivitas seperti biasanya. “Banjirnya sudah surut, dan tidak ada lagi wilayah yang tergenang,” katanya.

Safaruddin menyebutkan, wilayah yang tergenang banjir sebanyak enam kelurahan. Diantaranya Kelurahan Paruga, Tanjung, Dara Kecamatan Rasanae Barat. Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda dan dua Kelurahan yang berada di Kecamatan Rasanae Timur yakni Rabadompu dan Kumbe. “Enam kelurahan ini merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk,” sebutnya.

Sejauh ini, lanjutnya, kerusakan akibat banjir tersebut kebanyakan infrastruktur publik seperti Jalan, jembatan, talut dan sebagian lahan pertanian warga. “Mengenai hal ini, kita sudah berkoordinasi dengan SKPD terkait, yakni Dinas PU dan Pertanian,” sambungnya.

Dia mengatakan selama musim penghujan, pihaknya sudah mendeteksi beberapa wilayah yang rawan bencana.

Mengingat selain Banjir, di kota setempat rawan longsor.

“Sudah kita petakan dan deteksi wilayahnya,” tuturnya.

Disamping itu, Safaruddin menambahkan BPBD setempat telah menyiagakan para relawan yang yang berada di kelurahan dan kecamatan untuk mendampingi masyarakat pra dan pasca terjadinya bencana. “Apabila ada bencana, masyarakat bisa melaporkan ke Posko yang sudah dibangun juga ke tenaga relawan untuk ditangani dengan cepat,” pungkasnya. (uki)

an Tanjung Kota Bima divonis hukuman mati.

Keluarga korban tiba di pengadilan sekitar pukul 09.00 wita. Pihak keluarga korban pembunuhan tersebut kerap kali memadati ruang sidang.

Sementara pengamanan yang dilakukan pun cukup ketat oleh aparat Polres Bima Kota.

Sidang tersebut dimulai pukul 11.59 wita dan berakhir pukul 12.34 wita, dan berlangsung selama 35 menit.

Sidang itu dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Dedi Haryanto, SH. Pada kesempatan itu, Dok-

ter selaku saksi ahli diberikan beberapa pertanyaan seputar hasil visum terhadap korban. Pertanyaan tersebut datang dari Majelis Hakim, Kejaksaan dan juga Penasehat Hukum (PH) pelaku pembunuhan.

Salah satu pertanyaannya adalah jenis luka yang ada pada tubuh korban. Apakah luka tersebut karena tusukan atau sayatan. Saat itu dokter Diah menjawab, luka tersebut karena tusukan. Sehingga mengakibatkan korban langsung meninggal dalam seketika.

Setelah mendengarkan

keterangan saksi ahli, akhirnya sidang tersebut ditutup.

Rencananya sidang akan kembali digelar pada Selasa (2/2) minggu depan. Dengan agenda mendengarkan keterangan pelaku pembunuhan tersebut.

Di luar ruang sidang, terlihat sejumlah keluarga korban mengaku kecewa dengan sikap Kejaksaan dan Pengadilan. Pasalnya pelaksanaan sidang tersebut kerapkali ada kejanggalan dan prosesnya berbelit - belit.

“Kami inginkan agar sidang kasus ini dilakukan

dengan cepat, sehingga vonis terhadap pelaku bisa segera diketahui,” ucap keluarga Korban pembunuhan, Iwan kepada Suara NTB. Iwan mengingatkan kepada hakim agar mengeluarkan putusan hukuman yang berat.

Pasalnya, pihak keluarga akan bertindak dengan sendiri apabila vonis yang diberikan ringan. “Kami inginan pelaku harus divonis hukuman mati. Kalau Pengadilan tidak berani memberikan hukuman itu, kami yang akan menghukumnya sendiri,” pungkasnya. (uki)

Tiga Pelajar Kota Bima Ikut Pelatihan di Amerika Serikat

(Suara NTB/uki)

KE AMERIKA - Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin dan tiga orang pelajar yang akan ikut pelatihan ke Amerika Serikat (AS), Selasa (25/1).

Kota Bima (Suara NTB) Berhasil lolos seleksi sebagai peserta program pelatihan kepemimpinan yang ber-

judul Youth Leadership Program in Our Ocean. Tiga pelajar Kota Bima akan mengikuti pelatihan kepemimpinan di

negara bagian Nevada dan Washington, Amerika Serikat, pada 5 hingga 26 Maret 2016 mendatang.

“Menjelang keberangkatannya, ketiga pelajar ini berkunjung ke kantor Walikota Bima, dan diterima langsung Walikota, M. Qurais H. Abidin di ruang kerjanya Selasa, (26/1),” ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkot Bima, Ihya Ghazali S. Sos. Menurut Ghazali, program pelatihan tersebut merupakan kerjasama pendidikan bahasa Inggris antara Pemerintah Kota Bima dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat perwakilan Surabaya. “Sedianya pelatihan akan digelar pada Maret mendatang,” katanya.

Dia menyebutkan ketiga pelajar tersebut yakni Edo Abdurrahim Fatah, siswa kelas 3 Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Al-Husainy.

Nona Arlita Yuningsih, siswi kelas 3 MAN 1 Kota Bima dan Muhammad Bimansyah Pu-

tra, siswa kelas 3 SMAN 1 Kota Bima. “Ketiganya nanti akan didampingi oleh mentor, Nining Suryani, S. Pd,” sebut Ghazali.

Pada kesempatan itu, Direktur Foreign Language Institute (FLI) Kota Bima, Drs. Syahruna, mengaku segala pembiayaan bagi tiga pelajar dan satu mentor tersebut akan ditanggung oleh Pemerintah Amerika Serikat, melalui Konsulat Jenderal Amerika Serikat perwakilan Surabaya.

Sementara Walikota Kota Bima, H. Qurais H. Abidin mengaku bangga prestasi yang didapat oleh ketiga pelajar itu. “ Walikota juga berharap, ketiga pelajar ini memanfaatkan masa pelatihan di Amerika untuk menimba ilmu dan pengalaman sebanyak-banyaknya,” pungkasnya. (uki)

Pemkot Bima Teken MoU dengan Garuda

(Suara NTB/uki)

H. Safaruddin

Kota Bima (Suara NTB) Pemerintah Kota (Pemkot) Bima kembali melanjutkan kerja sama tahunan dengan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Hal itu ditunjukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara kedua belah pihak.

Penandatanganan MoU berlangsung di ruang kerja Walikota Bima, Selasa, (26/1).

“Dalam teken nota kesepahaman tersebut. Pemkot Bima langsung diwakili oleh Walikota, H. Qurais H. Abidin. Sementara pihak Garuda, diwakili General Manager Garuda Indonesia Cabang Bima, Rinaldi,” ucap Kabag Humas dan Protokol Setda Bima, Ihya Ghazali S. Sos. Kata dia, poin penting dalam MoU itu, yakni penunjukan

Garuda sebagai perusahaan penerbangan untuk melayani pelayanan jamaah haji Kota Bima tahun 2016 via Bima - Mataram.

“Baik keberangkatan dan kepulangan jemaah haji asal Kota Bima akan menggunakan pesawat Garuda,” katanya.

Menurut Ghazali, pihak Garuda Indonesia juga bersepakat akan memberikan fasilitas korporasi bagi para penumpang yang merupakan pegawai Pemerintah Kota Bima berupa harga khusus.

Pegawai yang bersangkutan, lanjutnya, akan didata untuk mendapatkan nomor identitas. “Setiap pembelian tiket atas nama nomor identitas ini akan otomatis masuk dalam basis data Garuda serta mendapatkan bonus poin

atau diskon 10 hingga 15 persen,” sambungnya.

Pada kesempatan tersebut, Walikota Bima, H. Qurais H. Abidin juga mengajukan permintaan pembukaan rute penerbangan via Bima Denpasar.

Hanya saja, permintaan tersebut sedang dibahas oleh Direksi Garuda Indonesia di kantor pusat. “Rencana rute Bima Makassar dalam akan kembali dibuka dalam waktu dekat ini,” pungkasnya. (uki) MOU - Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkot Bima dengan manajemen Garuda Indonesia, di Kantor Walikota Bima, Selasa (26/1).

(Suara NTB/uki)

SUARA NTB

Rabu, 27 Januari 2016

Halaman 8

OPTIMALISASI KAPASITAS FISKAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MENCAPAI TARGET RPJMD 14.

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

15.

16.

17.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 241 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD pada tanggal 6 Nopember 2015; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembara negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan:

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp.3.606.520.815.258,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp. 3.576.520.815.258,00 2. Belanja Daerah Rp. 3.575.495.994.258,00 Surplus / Defisit Rp. 1.024.821.000,00 3. Pembiayaan : a. Penerimaan Rp. 30.000.000.000,00 b. Pengeluaran Rp. 31.024.821.000,00 Jumlah Pembiayaan netto Rp. (1.024.821.000,00) Pasal 2 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 1.384.517.817.450,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.565.970.193.808,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sejumlah Rp 626.032.804.000,00 2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) terdiri dari . a. Pendapatan Pajak Daerah sejumlah Rp. 1.015.124.279.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 27.218.391.100,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah sejumlah Rp. 114.508.661.900,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah Rp. 227.666.485.450,00 3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (b) terdiri dari : a. Bagi Hasil Pajak Bukan Pajak sejumlah Rp. 192.824.364.808,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 1.117.691.709.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 255.454.120.000,00 4. Lain-Lain Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf (c) terdiri dari : a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 14.241.004.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 611.791.800.000,00 Pasal 3 1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.946.919.425.608,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 1.628.576.568.650,00 2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 648.449.200.450,00 b. Belanja Hibah sejumlah Rp. 749.481.363.000,00 c. Belanja Sosial sejumlah Rp. 33.648.890.000,00 d. Belanja Bagi Hasil kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 477.787.961.238,96 e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov./Kab/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah Rp. 26.621.050.919,04 f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 10.930.960.000,00 3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 131.099.471.300,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 809.514.110.149,86 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 687.962.987.200,14 Pasal 4 (1). Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp. 30.000.000.000,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp. 31.024.821.000,00 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Rp. 30.000.000.000,00 b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp. 0,00 d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 e. Penerimaan Kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 f. Penerimaan Piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : a. Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 b. Penyertaan modal (investasi) pemda sejumlah Rp. 31.024.821.000,00 c. Pembayaran pokok hutang sejumlah Rp. 0,00 d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00 Pasal 5 Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I : Ringkasan APBD; 2. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD. 3. Lampiran III : Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 4. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan keterpaduan Urusana Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;; 6. Lampiran VI : Daftar jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan; 7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah 8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lain-lain; 11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ; 12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah ; dan 13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daearah.

Pasal 6 Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7 (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran; (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sekurangkurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut: a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya; b. tidak diharapkan terjadi secara berulang; c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup: a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; Pasal 8 (1) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara: a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD. (4) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

Pasal 9 (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

(2) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.

(3) Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh kepala daerah, kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD selaku BUD; b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; c. pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; d. penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana; e. kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya; dan f. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

(4) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

(5) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan sekretaris daerah.

(6) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) terlebih dahulu diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram. pada tanggal, 28 Desember 2015 GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. M. ZAINUL MAJDI Diundangkan di Mataram pada tanggal, 28 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

H. MUHAMMAD NUR LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 11 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (11/2015)

Rabu, 27 Januari 2016

SUARA NTB

Halaman 9

OPTIMALISASI KAPASITAS FISKAL DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN UNTUK MENCAPAI TARGET RPJMD Gubernur NTB Menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2016

Perkembangan APBD Provinsi NTB (2011-2016)

Perbandingan Belanja Langsung Antara Tahun 2015 dan 2016

Komponen Pendapatan pada APBD NTB Tahun 2016 Perbandingan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan

Gubernur NTB Menyerahkan Nota Keuangan RAPBD 2016 Kepada Ketua DPRD NTB

Komponen PAD NTB Tahun 2016

Peranan Dana Perimbangan Terhadap APBD Provinsi NTB Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi

Dana Perimbangan pada APBD NTB Tahun 2016

Komposisi Antara Pendidikan Kesehatan dan Non Pendidikan Wakil Gubernur NTB Memberi Jawaban Atas Pertanyaan Fraksi-Fraksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pada APBD NTB Tahun 2016

Suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB

Komposisi Antara Belanja Kesehatan dan Non Kesehatan Perbandingan Belanja Tidak Langsung Antara Tahun 2015 dan 2016

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

PENDIDIKAN

Halaman 10

Hujan Deras dan Angin Kencang

Bangunan Sekolah di Ponpes Nurul Iman Roboh Selong (Suara NTB) Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejak Senin (25/1) lalu membuat sejumlah bangunan sekolah di Pondok Pesantren (Ponpes) Nurul Iman Kecamatan Keruak roboh. Pihak sekolah menduga, ambruknya bangunan sekolah berupa ruang guru, seperti kantor MA NW Nurul Iman dan MTs Nurul Iman NW Keruak itu disebabkan hujan deras yang disertai angin kencang.

(Suara NTB/ron)

Apip Sutardi

Motivasi untuk Anak Disabilitas PRESTASI terbesar seorang anak disabilitas saat mengikuti rehabilitasi atau pendidikan adalah saat kondisi fisiknya mengalami peningkatan. Tidak hanya sekadar mendapatkan piala atau piagam penghargaan. Memotivasi mereka untuk terus berprestasi itulah yang sangat penting untuk dilakukan.

Demikian disampaikan Ketua Yayasan LombokCare, Apip Sutardi, ditemui di ruang kerjanya, akhir pekan lalu. Yayasan LombokCare memberikan rehabilitasi dan edukasi secara gratis bagi anak-anak penyandang disabilitas fisik.

Selain memberikan rehabilitasi fisik, Apip secara khusus juga membuat lagu anak-anak bagi mereka. “Anak-anak lebih terbiasa dengan lagu bertema cinta. Dengan lagu-lagu bertemakan anak-anak ini dapat melatih mereka juga,” katanya, yang memang memiliki latar belakang musisi.

Sebelum aktif menjadi ketua di Yayasan LombokCare, ia aktif bermusik dengan tergabung dengan sebuah grup band. Dengan kemampuan bermusiknya itulah, Apip membuat satu album musik yang terdiri dari 11 lagu. Album musik yang dibuat itu, dianggapnya dapat melatih penyandang disabilitas. Lagu-lagu itu memperdengarkan suara seperti kodok, suara bebek, tepuk tangan. Serta lagu yang dapat memotivasi orang tua untuk mengantarkan anakanak mereka yang penyandang disabilitas untuk direhabilitasi.

Apip juga membuat dua video klip, dengan menjadikan anakanak yang diasuh LombokCare sebagai pemeran dalam video klip. “Itu sekaligus memotivasi orang tua yang awalnya beranggapan anaknya tidak bisa apa-apa. Tapi karena melihat anaknya bisa tampil di video klip, orang tua melihat anaknya dapat berguna. Itu dapat membuat orang tua termotivasi dan bersemangat untuk terus memacu anaknya,” jelas Apip.

Menurutnya, dengan memacu anak penyandang disabilitas melalui lagu, anak-anak itu dapat terus bersemangat untuk berubah lebih baik. “Dengan mereka dapat berubah, dan percaya diri, membuat mereka bisa hidup di tengah masyarakat,” pungkasnya. (ron)

Dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/1), Pembina Ponpes Nurul Iman NW Keruak, Firdaus menuturkan, kejadian roboh atau ambruknya beberapa bangunan sekolah terjadi sekitar pukul 21.00 WITA. Saat itu, katanya, intensitas

curah hujan yang mengguyur, khususnya di Kecamatan Keruak cukup tinggi, bahkan disertai angin kencang. Atas dasar itu, pihaknya menduga penyebab ambruknya bangunan sekolah oleh kedua faktor alam tersebut.

Honor Guru PAUD di Lotim Memprihatinkan Selong (Suara NTB) Sebagai seorang tenaga pendidik, kesejahteraan guru yang mengajar di lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sudah sepatutnya diperhatikan oleh pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini honor yang diterima oleh sebagian besar guru PAUD di Lombok Timur (Lotim) cukup memprihatinkan. Padahal, peran guru PAUD sangat besar dalam mencerdaskan anak bangsa.

Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, H. M. Nursalim, Selasa (26/1) mengatakan, secara umum kesejahteraan guru PAUD di Kabupaten Lotim cukup memprihatinkan.

Kondisi itu terlihat dari honor yang diterima oleh para guru yang mengajar dengan penuh keihklasan itu berkisar antara Rp 150.000 dan Rp 200.000 tergantung dari lembaga PAUD tempat mereka mengajar. “Ada yang diberikan satu bulan dan per tiga bulan. Kondisi ini tentunya tidak bisa kita pungkiri dan cukup memprihatinkan,”

ungkapnya.

Disebutkannya, dari 842 PAUD yang ada di Lotim hanya 696 PAUD yang sudah mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Di mana, PAUD yang mendapatkan BOP ini adalah PAUD yang sudah terdaftar dalam Dapodik PAUD. Dari dana BOP itu, katanya, lembaga PAUD mengarahkan sebagiannya untuk honor guru. Oleh sebab itu, ia sangat berharap kepada lembaga PAUD yang belum terdaftar agar secepatnya mendaftar lembaganya dalam dapodik PAUD agar bantuanbantuan yang disalurkan dari pusat dapat secara merata dinikmati oleh lembaga PAUD di Lotim, karena syarat utama untuk mendapatkan BOP itu harus terdaftar dalam Dapodik.

Namun, Nursalim mengaku sangat prihatin atas kondisi itu dan sangat berharap ada kebijakan pusat agar para guru PAUD, baik yang ada di lembaga pendidikan formal maupun nor formal tunjangan yang diberikan disamaratakan. (yon)

“Kemarin hujannya dari siang disertai angin kencang dari arah barat. Pada malam hari intensitas hujan semakin tinggi, sehingga sekitar pukul 09.00 malam bangunan sekolah kita ini ambruk. Kedua kantor yang ambruk ini temboknya bergandengan dan berada di tengah-tengah antara ruang kelas,” tuturnya.

Akibat insiden itu, sejumlah fasilitas yang ada di dalam ruang guru, seperti meja, kursi dan sejumlah fasilitas sekolah lainnya mengalami kerusakan karena tertimpa sejumlah bahan material dari atap bangunan yang roboh. Akibatnya, para guru yang akan melakukan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM)

sangat terkendala, karena sejumlah alat pendukung berupa referensi dan lainnya terhimpit oleh bahan-bahan material yang terjatuh. “Beberapa yang rusak, seperti meja guru, kipas angin, dan beberapa referensi guru banyak yang tertutup oleh atap maupun tembok yang ambruk,” terangnya.

Melihat situasi seperti itu, pihak yayasan dalam pelaksanaan KBM Selasa (26/1) mengambil kebijakan untuk mengarahkan siswa pulang lebih awal. Karena, pihak guru juga masih bingung harus berkantor di mana, baik guru yang ada di MA maupun di MTs. Kini, pihak dari Ponpes Nurul Iman NW Keruak sangat ber-

harap sentuhan dari pemerintah untuk kembali menata bangunan yang ambruk agar proses KBM bisa berjalan dengan normal seperti biasanya.

“Sampai sekarang belum ada pihak dari pemerintah daerah yang dating, termasuk dari instansi terkait,” kritiknya.

Berbicara mengenai usia bangunan, lanjut Firdaus, tidaklah terlalu tua, karena dibangun sekitar tahun 1996.

Bahkan, tidak ada ciri-ciri bangunan kantor tersebut yang menandakan akan mengalami kerusakan bahkan sampai ambruk seperti itu. “Sama sekali tidak ada tanda-tanda kerusakan sampai ambruk seperti ini,”akunya. (yon)

Tingkatkan Kualitas Pendidik

Dikpora Lotim Berdayakan Guru PAUD Non PNS Selong (Suara NTB) Untuk lebih meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lombok Timur (Lotim) gencar melakukan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap guru PAUD Non PNS melalui program Revitalisasi Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD. Langkah itu dilakukan, karena jumlah guru PAUD di Lotim masih banyak yang mengantongi ijazah SMP maupun SMA-sederajat.

Kepala Bidang PLS pada Dikpora Lotim, H.M.Nursalim, kepada Suara NTB, Selasa (26/1), menyebutkan, dari 842 lembaga PAUD di Lotim, hanya 696 yang sudah masuk dalam Daftar Pokok Pendidikan (Dapodik) PAUD. Dari keseluruhan jumlah PAUD tersebut, hanya 51 guru PAUD di Lotim yang hingga saat ini menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya non PNS yang

(Suara NTB/dok)

H.M. Nursalim kualifikasi pendidikannya didominasi SMP dan SMA. Oleh karena itu, kata Nursalim, melalui kegiatan pemberdayaan tenaga pendidik bagi Non PNS ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan PAUD yang ada di Lotim.

“Saat ini kita terus melaku-

kan sosialisasi dan pemberdayaan terhadap guru PAUD non PNS terutama tamatan SMP dan SMA. Dengan demikian, maka kualitas pendidikan PAUD ke depan terus mengalami peningkatan. Sementara, bagi PAUD yang belum terdaftar di dapodik agar secepatnya mendaftarkan lembaganya,” ujar mantan Kasi Kurikulum Bidang Dikdas pada Dikpora Lotim ini.

Pelaksanaan Revitalisasi KKG bagi Guru PAUD berdasarkan keputusan bersama antara masing-masing Kepala Unit Dikpora Kecamatan, pengawas dan penilik dalam rakor yang dilaksanakan, Sabtu (23/ 1) lalu. Tujuannya KKG PAUD disegarkan kembali sebagai wadah dalam meningkatan kualitas tenaga pendidik di lembaga PAUD. “KKG PAUD ini akan kita segarkan dan nanti akan dibuatkan SK yang ditandatangani langsung oleh pihak kabupaten atau Kadis Dikpora Lotim,”sebutnya. (yon)

STIE AMM Teliti Peranan Usaha Tani Tembakau dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Petani di Lombok Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram)

TIDAK dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan pokok negara yang sangat vital keberadaannya. Oleh karena kondisi negara kita yang bersifat agraris, maka peran pemerintah baik dalam bentuk koperasi dan pembinaan usaha kelompok tani lainnya perlu mendapatkan perhatian khusus dan pembinaan yang berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Bila kita perhatikan secara seksama, jika saja beberapa upaya program pemberdayaan sektor pertanian yang dilakukan pemerintah dapat dijalankan dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat ekonomi yang sangat potensial. Antara lain yaitu dapat mengisi dan memperluas pasar, baik pemenuhan permintaan dalam negeri maupun ekspansi ke luar negeri. Sehingga pendapatan devisa negara dari pertanian juga dapat memberikan kontribusi yang besar dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Selain itu program pemerintah dalam upaya membuka lapangan kerja dan kesempatan usaha dapat ditingkatkan melalui sektor pertanian. Sehingga akan berdampak positif dalam peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan sosial ekonomi petani dan masyarakat umum lainnya.

Dengan mengetahui potensi luar biasa yang dapat kita hasilkan tersebut, tentu kita tidak ingin bila hasil pertanian kita kalah bersaing dengan negara tetangga lainnya. Di era MEA saat ini sudah tentu hasil pertanian negara-negara ASEAN kian bersaing ketat, saling mengungguli dalam menghasilkan kualitas produknya. Bila sudah seperti ini tentu kita tidak boleh menjadi negeri pengimpor dan tempat para konsumen berkumpul saja. Karena negara kita telah dianugerahi wilayah geografis yang jauh lebih luas dari pada negara ASEAN lainnya, maka sudah seharusnya

swasembada di segala jenis produk pertanian dapat diwujudkan.

Namun apakah upaya pemerintah maupun swasta untuk memajukan sektor pertanian telah disertai dengan perhatian peningkatan kesejahteraan ekonomi para petani itu sendiri? Untuk menjawab hal tersebut marilah kita ambil terlebih dahulu lingkup kecil dari para kesejahteraan petani kita yang berada di wilayah kabupaten di Pulau Lombok.

Berbicara mengenai pertanian yang berada di Lombok, maka usaha tani tembakau menjadi sektor primadona, setelah padi dan palawija. Menurut sejarah, awal mula kehadiran tembakau di Indonesia bermula ketika Cornelis de Houtman tiba di Banten pada tahun 1556 hingga pada akhirnya diperkenalkan ketika pemerintah kolonial Hindia Belanda menanam tanaman tembakau di berbagai daerah mulai dari Deli (Sumatera) hingga wilayah Jawa Timur.

Usaha tani tembakau di Lombok telah dirintis sejak tahun 1969 oleh PT. Faroka, dan hingga perkembangan di tahuntahun berikutnya nama-nama besar perusahaan tembakau seperti PT. Tresno Bentoel, PT. Djarum dan PT. HM Sampoerna ikut ambil bagian di sektor ini. Dengan kehadiran beberapa perusahaan pengelola tembakau tersebut maka muncul kegairahan baru dalam usaha tani tembakau di Lombok. Tentu dalam hal ini usaha tani tembakau tersebut telah mendapat pengelolaan dari pihak swasta. Tembakau yang dimaksud adalah varietas tembakau Virginia.

Hal ini terlihat dari wilayah tani tembakau Virginia di Lombok seluas 20 ribu ha, dengan cakupan wilayah konsentrasi di Lombok Barat 20%, Lombok Tengah 5%, dan Lombok Timur 75%.

Bila dilihat dari aspek pendapatan yang diterima negara yang berasal dari industri tembakau pada tahun 2015, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) menyatakan bahwa persentase kontribusi penerimaan negara dari Industri Hasil Tembakau(IHT) relatif lebih besar yaitu 52,7 persen dari besaran industri. Sementara industri dan BUMN hanya mampu berkontribusi senilai 8,5 persen.

Dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, target penerimaan negara dari cukai rokok direncanakan sebesar Rp148,9 triliun atau 95,8 persen dari total target penerimaan cukai yang dipatok Rp155 triliun.

Selain itu, pendapat mengenai peran industri rokok dalam meng-

hasilkan dan membuka lapangan kerjapun juga masih kental, dan menjadi pertimbangan tersendiri bagi pemerintah mengapa industri rokok masih sangat diberdayakan. Hal ini juga jelas terlihat dari hasil-hasil Sensus Pertanian 2013 yang menunjukkan bahwa total jumlah rumah tangga tembakau mencapai 817 ribu rumah tangga.

Berdasarkan besar potensi pendapatan negara yang telah diuraikan di atas tentu akan menjadi perhatian dan diskusi yang menarik apabila hal tersebut dibarengi dengan pertanyaan “berapa besar jumlah biaya yang juga harus dikeluarkan oleh negara untuk dampak buruk yang diakibatkan oleh mengkonsumsi rokok?”

Data yang diperoleh dari koran Tempo 13 Oktober 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ke empat dunia sebagai konsumen rokok terbesar yakni sebesar 240 miliar batang setelah Cina (2,57 triliun batang), Rusia (321 miliar batang), dan Amerika Serikat (281 miliar batang).

Pada saat yang sama, biaya kesehatan yang dikeluarkan untuk berbagai penyakit yang dikaitkan dengan penggunaan tembakau mencapai Rp. 11 triliun setiap tahun. Sementara itu, data Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan menunjukkan meski penerimaan cukai rokok mencapai 55 triliun pada 2010, pengeluaran makro akibat rokok justru mencapai Rp. 245,41 triliun, yang mencakup pembelian rokok dari masyarakat (Rp138 triliun), hilangnya produktivitas akibat cacat di usia muda (Rp105,3 triliun), dan pengeluaran untuk perawatan medis (Rp2,11 triliun).

Fakta ini sejatinya memberi konfirmasi bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh rokok lebih besar ketimbang manfaat ekonomi yang dihasilkan.

Selain itu angka kecendrungan dan kebiasaan merokok pada masyarakat miskin ternyata ditemukan juga sangat tinggi. Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui bahwa pengeluaran untuk rokok terhadap garis kemiskinan menempati posisi kedua setelah pengeluaran untuk beras. Hal ini jelas terlihat dari tingginya pengeluaran penduduk miskin yang digunakan untuk merokok.

BPS mencatat, pada Maret 2015, kontribusi pengeluaran untuk rokok terhadap garis kemiskinan mencapai 8, 24 persen di perkotaan dan 7, 07 persen di pedesaan. Hal ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan kontribusi pengeluaran yang dapat dialokasikan ke bidang pendidikan yang tercatat hanya sebesar 2, 46 persen di perkotaan dan 1, 39 persen di pedesaan.

Di satu sisi, Pemerintah telah mengeluarkan kebijakannya dalam PP No. 109 tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan untuk mengatur dan mengawasi penggunaan rokok.

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan di mana dalam Bagian Ketujuh Belas (pasal 113 - 116) tercantum mengenai Pengamanan Zat Adiktif dan sebagai penyempurnaan PP No. 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Hal ini dinilai perlu karena di dalam PP tersebut telah dijelaskan pertimbangannya bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan masyarakat, oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan.

Dalam PP Nomor 109 tahun 2012 Pasal 36 – 37 juga dijelaskan mengenai pengaturan periklanan untuk industri rokok.

Namun sampai sekarang bila kita amati banyak sekali tayangan olah raga di berbagai media baikcetakmaupunelektronikyang disponsori oleh perusahaan rokok.

Hal ini menjadi “iklan terselubung” karena akan muncul pertanyaan: “apa kaitannya kesehatan kita dengan berolahraga, namun dibarengi dengan rokok sebagai sumber penyakit?” Pertanyaan yang cukup aneh bila kita lihat beberapa rumah sakit di kota besar juga disponsori dan mendapat bantuan kerja sama dari perusahaan rokok. Selain itu juga hal yang menjadi perhatian adalah image salah satu perusahaan rokok sebagai kontributor penyedia dana beasiswa yang dibungkus rapi dalam wadah tanggung jawab sosial perusahaan.

Hal ini terkesan sangat kontra produktif bila kita perhatikan dengan baik kebijakan dan peraturan pemerintah yang terdapat di dalamnya terkait dengan kepedulian akan kesehatan masyarakat karena di satu sisi pemerintah juga mengupayakan pertumbuhan ekonomi dari sektor tembakau. Namun bila saja peraturan dan kebijakan pemerintah dalam membatasi tembakau dan rokok benar-benar dijalankan maka bagaimana dengan keberlangsungan hidup para petani tersebut yang menggantungkan hidupnya dari hasil tani tembakau?

Berdasarkan fenomena tersebut, maka lembaga pendidikan khususnya perguruan tinggi sudah seharusnya dapat memberikan pandangan dan jalan keluar dengan cara terjun melakukan penelitian untuk dapat mengkaji masalah pada objek yang terkait. Hal ini erat kaitannya dengan peran lembaga pendidikan tinggi dalam men-

jalankan fungsi Tri Dharma yang meliputi 1) Pendidikan dan Pengajaran, 2) Penelitian dan Pengembangan, dan 3) Pengabdian Kepada Masyarakat.

Dalam hal ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram hendak melakukan penelitian terkait yang bertujuan untuk mendapatkan solusi pemecahan masalah yang terjadi dengan menggunakan kajian metode ilmiah yang pada akhirnya akan mendapatkan jawaban yang bersifat rasional, sistematis, maupun empiris.

Selain itu juga kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan STIE AMM Mataram sangatlah penting dalam memajukan ilmu pengetahuan.

Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 1 (11) yang menyatakan bahwa Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. Selain itu pada Pasal 43 (2) dinyatakan bahwa hasil penelitian di perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berdasarkan Permendikbud RI yang telah dipaparkan di atas, sudah sangat jelas sekali bahwa penelitian dapat digunakan sebagai salah satu alat peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karenanya STIE AMM Mataram dalam hal ini akan memberikan kontribusi melalui bentuk hasil penelitian dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi petani di kabupaten yang berada di pulau Lombok. Adapun judul penelitian yang dilaksanakan adalah: “Peran Usaha Tani Tembakau Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Petani di Kabupaten Lombok.”

STIE AMM Mataram juga memperhatikan kualifikasi penelitinya sebagaimana tercantum dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Selain itu kemampuan peneliti dapat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka para peneliti yang dipersiapkan oleh STIE AMM Mataram sudah dipastikan memiliki tingkat kompetensi di bidangnya masing-masing.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Perguruan tinggi sejatinya dapat memberikan solusi terhadap masalah yang diangkat. Untuk itu penelitian harus disusun secara sistematis sehingga jawaban dari pemecahan masalah tersebut tidak melebar dan menjadi ambigu. Oleh karenanya peneliti harus terlebih dahulu menentukan batas penelitiannya dimulai dari identifikasi masalah, merumuskan masalah, dan menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian tersebut. Serta manfaat apa yang diharapkan dengan diimplementasikannya hasil penelitian tersebut.

Pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana negara dapat memfasilitasi para peneliti untuk melakukan penelitian? Bagaimana cara meningkatkan gairah para sivitas akademisi untuk melakukan penelitian? Padahal kita tahu, bahwa dengan penelitian yang bersifat inovatif dan berkelanjutan masalah sosial ekonomi dan teknologi yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan.

Negara kita masih sangat jauh tertinggal oleh negara berkembang dan negara maju lainnya dalam hal penelitian.

Data yang dikeluarkan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indone-

sia (LIPI) pertahun 2015 menjelaskan bahwa jumlah peneliti di Indonesia hanya berjumlah 90 peneliti dari 1 juta penduduk. Sedangkan India berjumlah 160 peneliti dari 1 juta penduduk, Brasil 700 peneliti dari 1 juta penduduk, Cina 1.020 Peneliti dari 1 juta penduduk, Rusia 3.000 peneliti dari 1 juta penduduk, dan Korea 5.900 Peneliti dari 1 juta penduduk.

Indikator lainnya juga dapat dilihat dari Total belanja nasional terhadap rasio PDB untuk kegiatan penelitian dan pengembangan IPTEK di negara kita yang belum mencapai 0,1%. Padahal di negara tetangga kita Malaysiahampir mencapai 2%, Cina di atas 2 %, Amerika Serikat mendekati 3% dan Israel 4% dari PDB-nya.

Tidak heran bila negara-negara tersebut memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan teknologi yang sangat baik.

Oleh karenanya penelitian tidak boleh lagi dianggap hal yang sepele. Karena dengan penelitian maka masalah kesejahteraan ekonomi sosial seperti yang terjadi pada usaha tani tembakau di Kabupaten yang berada di pulau Lombok dapat dipecahkan dan didapatkan solusinya secara ilmiah untuk meningkatkan taraf hidup para petani. (*)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Capital One Cup Kamis, 28 Januari 2016 02:45 Liverpool vs Stoke City @SCTV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal juga dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

Silat akan Tarik Dua Atletnya dari Pelatnas

Gervinho Ucapkan Selamat Tinggal untuk AS Roma

Mataram (Suara NTB) Keikutsertaan dua atlet silat NTB, Milasari dan Mariati dalam Pelatnas Persiapan Asean Games 2018 di Jakarta bulan Desember lalu kembali dikaji oleh IPSI NTB. Rencananya pihak IPSI NTB akan menarik dua atlet andalannya tersebut dari Pelatnas di Jakarta agar diberi kesempatan mengikuti Pelatda Desentralisasi di daerah.

(Suara NTB/ist)

Para kandidat Presiden FIFA

Lima Calon Presiden Baru FIFA

Zurich FIFA memberikan konfirmasi lima kandidat final untuk pemilihan presiden badan sepak bola dunia itu, satu bulan sebelum pemungutan suara dilakukan, Selasa (26/1).

Komite pemilihan FIFA mengatakan Pangeran Ali bin Al Hussein, Syekh Jalman bin Ebrahim al Khalifa, Gianni Infantino, Tokyo Sexwale, dan Jerome Champagne masuk daftar kandidat final.

Pemungutan suara, yang dilakukan karena Sepp Blatter memutuskan mundur di tengah berkembangnya skandal pada organisasi pimpinannya, akan diselenggaran di Zurich 26 Februari nanti, demikian AFP. Pemilihan Presiden FIFA ini terus berlangsung seiring dengan kemajuan dalam proses penyelidikan terhadap dugaan korupsi di tubuh otoritas sepakbola dunia ini.

Korupsi FIFA yang menyelimuti pemberian hak tuan rumah Piala Dunia 2006 kepada Jerman bahkan disinyalir akan melebar setelah sebuah laporan mengatakan bahwa FBI juga tengah menyelidiki kasus ini.

Koran Sueddeutsche Zeitung, mengutip sumber-sumber FIFA, menyatakan bahwa FBI juga menyelidiki pemberian hak tuan rumah putaran final Piala Dunia itu pada 2000 ketika Jerman menang tipis suara saja dari Afrika Selatan.

Pada jantung penyelidikan itu adalah pembayaran misterius sebesar 6,7 juta euro yang diberikan Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) kepada FIFA. Baik Franz Beckenbauer, ketua komite penyelenggara Piala Dunia 2006, maupun Wolfgang Niersbach, mantan presiden DFB yang mengundurkan diri karena skandal itu, telah membantah melakukan pelanggaran dan bekerja sama dengan pihak berwajib Jerman dan Swiss. Baik FBI maupun FIFA tidak bisa dimintai komentar menyangkut soal ini, demikian AFP. (ant/bali post)

“Kita akan berusaha menarik kembali dua atlet kami. Kita akan bersurat kepada PB IPSI agar dua atlet kami bisa diberikan kesempatan untuk melaksanakan pelatnas desentralisasi di daerah,” ucap pelatih silat NTB, Dedi S. Darere saat dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Alasan pelatih silat NTB menarik kembali dua atlet andalannya itu untuk kepentingan daerah. Pasalnya kedua atlet itu akan dipersiapkan mengikuti PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016. Dalam hal ini Dedi menginginkan program latihan kedua atletnya lebih difokuskan pada persiapan PON karena memang persiapan mengikuti ASEAN Games masih jauh.

“Puncak performa program latihan mereka menghadapi dua event besar itu tidak sama, sehingga dengan alasan kepentingan daerah, kita akan fokuskan kedua atlet kami untuk latihan persiapan PON,” jelas Dedi seraya menambahkan bahwa dua pesilat NTB itu harus menjalani latihan di daerah mulai bulan Maret. Di bulan April mendatang pihak IPSI NTB akan mempersiapkan atlet untuk mengikuti try out.

“Kami punya program try out di bulan April, sehingga saya berharap dua atlet itu juga bisa dipersiapakan mengikuti try out,”

ucapnya.

Dijelaskannya, untuk persiapan Asean Games 2018, persiapan atlet saat itu masih dalam persiapan umum. Sementara mengikuti PON 2016 kedua atlet silat NTB itu sudah harus masuk dalam persiapan khsusus. Oleh karena itu Dedi akan berusaha untuk menarik dua atletnya dari pelatnas di Jakarta, agar dua atletnya bisa diberikan kesempatan pelatnas desentralisasi di daerah. Tentunya, penarikan dua atlet itu lewat jalur resmi. Dalam hal ini pihak IPSI NTB akan bersurat ke PB ISPI agar atletnya diberikan kesempatan mengikuti Pelatnas di daerah.

“Kemungkinan kita akan bersurat ke PB IPSI setelah atlet kami mengikuti tes fisik akhir bulan Februari . Kita akan melihat selama di Pelatnas kondisi mereka seperti apa. Kalau hasil tes mereka menurun, itu menjadi alasan kita untuk menarik atlet kami mengikuti Pelatnas di daerah. Dan kalau pun hasil tesnya bagus, tetap kita akan menarik mereka, karena kedua atlet itu akan diprioritaskan mengikuti PON lebih dahulu,” terangnya. (fan)

Pra-PON Sepak Bola Dilaksanakan di Bandung Mataram (Suara NTB) Setelah sempat batal dipertandingkan, kini Prakualifikasi PON Sepak Bola ditetapkan akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat (Jabar), Maret mendatang. Dan pihak Asprov PSSI NTB akan mengirim 24 atlet termasuk ofisial untuk ambil bagian di ajang seleksi tim sepak bola mengikuti PON XIX /2016 itu.

Hal itu dikatakan Sekum Asprov PSSI NTB, Muhazam Fadly ketika dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Selasa (26/1) kemarin. “PraPON sepak bola akan dilaksanakan di Bandung, dan kita diberi jatah mengirim 24 orang. Jumlah itu termasuk atlet, pelatih dan ofisial,” ucapnya.

Dikatakannya, terkait pelaksanakan Pra-PON sepak bola di Bandung tersebut, Asprov PSSI NTB akan menarik kembali puluhan atletnya untuk kembali melaksanakan pemusatan

latihan di Mataram dalam waktu dekat ini. Namun sebelum memanggil atletnya, pihaknya akan melaksanakan rapat internal pengurus guna membahas kesiapan atlet menghadapi Pra-PON. “Yang pasti kita sudah punya pemain hasil seleksi Pra-PON tahun 2015 lalu. Tinggal kita panggil kembali, mungkin dari sejumlah pemain itu akan ada tambal sulam. Artinya ada beberapa orang saja yang diganti, dan sebagian besar lagi masih dari pemain Pra-PON hasil seleksi tahun lalu,” jelasnya.

Menurutnya, rencana pertandingan Pra-PON sepak bola di Bandung sudah pasti. Pasalnya, pihaknya sudah menerima undangan atas keikutsertaan NTB di ajang Prakualifikasi PON itu. Rencananya pertandingan nanti akan dibagi dalam beberapa grup. NTB belum tahu akan masuk dalam grup mana, karena masih belum ada putusan resmi dari panitia Pra-PON sepak bola terkait format pertandingan.

Dipastikan format pertandingan PraPON sepak bola tahun ini bakal berbeda dengan Pra-PON sepak bola sebelumnya.

Bila sebelumnya pertandingan dibagi masing-masing wilayah, namun untuk Pra-PON sepak bola tahun ini akan dipusatkan di Bandung. Itu artinya semua daerah akan mengikuti pertandingan secara terpusat di Bandung. Semua biaya akan ditanggung panitia pelaksana. (fan)

(ant/bali post)

Para pemain Atletico Madrid

Atletico Madrid Resmi Ajukan Banding Madrid Atletico Madrid, Senin waktu setempat, mengajukan banding atas larangan satu tahun tidak boleh transfer pemain yang diterapkan FIFA setelah klub ini mempekerjakan para pemain di bawah umur.

Larangan itu diterapkan mulai jendela transfer Juli tahun ini sampai pasar transfer Januari 2017. Real Madrid sudah terkena hukuman sama dari FIFA. Atletico juga didenda 900.000 franc Swiss, sedangkan Real Madrid 360.000 franc Swiss. Namun kedua klub masih dibolehkan membeli pemain sampai akhir bulan ini.

Dalam pernyataan tertulisnya, Atletico mengumumkan

bahwa mereka “telah mengajukan banding atas keputusan komisi disiplin FIFA”. Badan sepak bola dunia FIFA mengatakan pengawasan ditingkatkan kepada kedua klub oleh Sistem Penyepadanan Transfer FIFA dan komite disiplinnnya telah menuntaskan penyelidikan.

Menurut aturan sepak bola internasional, pemain di bawah 18 tahun tidak bisa ditransfer ke negara lain, kecuali pada keadaan-keadaan tertentu. Semua transfer membutuhkan persetujuan komite khusus FIFA. Juara Eropa Barcelona sudah menyelesaikan hukum larangan satu tahun dengan alasan serupa, demikian AFP. (ant/bali post)

Gervinho

Milan Penyerang asal Pantai Gading Gervinho selangkah lebih dekat dengan pintu keluar AS Roma setelah mengucapkan selamat tinggal kepada rekanrekan setimnya menjelang kepindahannya ke klub Tiongkok Hebei Fortune, demikian disampaikan berbagai laporan.

Gervinho dicoret dari tim Roma untuk lawatan mereka ke markas Juventus pada Minggu, ketika sang juara Liga Italia itu mengamankan kemenangan 10 untuk membuat Roma menghuni peringkat kelima, dengan tertinggal 12 angka di bawah pemuncak klasemen Napoli, lapor AFP. Sebelum kekalahan pada Minggu, direktur olahraga Roma Mauro Baldissoni mengionfirmasi bahwa Gervinho meminta ditransfer.

“Saya dapat mengonfirmasi bahwa saat ini kami mengadakan beberapa pembicaraan, kami telah menerima sejumlah tawaran menarik dan ketika seorang pemain menginginkan untuk meninggalkan klub, tidak banyak yang Anda dapat,” kata Baldissoni.

“Itu dapat ditentukan dengan sangat cepat.” Pada Senin, Sky Sport Italia melaporkan bahwa Gervinho mengucapkan selamat tinggal kepada semua rekan setimnya di markas lapangan latihan Trigoria, di mana laporan-laporan lain mengklaim bahwa Hebei Fortune, yang bermain di Liga Super Tiongkok, merupakan tujuan selanjutnya.

Gervinho hanya mengemas enam gol di liga untuk Roma musim ini dan keraguan mengenai masa depannya di klub membesar, ketika pelatih Rudi Garcia dipecat dua pekan silam.

Garcia, yang membawa Gervinho ke Liga Italia pada 2013 juga merupakan sosok yang mendatangkannya ke Lille, di mana sang penyerang menjuarai Liga Prancis dan Piala Prancis pada 2011 sebelum pindah ke Arsenal, digantikan oleh mantan pelatih Luciano Spalletti. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Louis van Gaal Diminta Mundur dari MU Manchester Manajer Manchester United (MU) Louis Van Gaal diminta agar segera hengkang dari Old Trafford setelah tim asuhannya menelah kekalahan dari Southampton akhir pekan lalu.

Menurut laporan yang dimuat dalam harian Guardian, wakil ketua eksekutif MU Ed Woodward meminta kepada pelatih asal Belanda itu agar mendiskusikan masa depannya bersama keluarganya ketika Van Gaal pulang kampung ke Belanda lebih dua hari lalu.

Baik Woodward maupun Van Gaal akan menggelar pertemuan kembali pada Selasa waktu setempat ketika sang meneer itu kembali memimpin latihan Wayne Rooney dan kawankawan. Van Gaal kembali ke Belanda untuk hadir dalam ulang tahun putrinya, sebagaimana dikutip dari laman ESPN. Setelah tim asuhannya kalah 0-1 dari Southampton, Van Gaal mengatakan bahwa

fans kubu Old Trafford “bertindak benar dengan mencibir” karena penampilan skuad Iblis Merah itu benar-benar mengecewakan.

Itu merupakan kekalahan keempat pasukan Red Devils dalam sepuluh laga terakhir di Liga Inggris (Premier League) musim ini.

Kekalahan ini membuat MU terdepak dari zona empat besar klasemen sementara, tertinggal lima poin dari peringkat keempat Tottenham Hotspur dan sepuluh poin di belakang pimpinan klasemen Leicester City.

Ketika digelar Boxing Day, Van Gaal menjawab pertanyaan mengenai masa depannya di MU dengan mengatakan, “Dengan kemauan sendiri, saya dapat mengundurkan diri.”

Kemudian pekan ini, The Times melaporkan bahwa Woodward telah berbicara kepada pelatih 64 tahun itu agar mengundurkan diri. Permintaan itu diajukan selama dua kali, antara 19 Desember 2015 dan 2 Januari 2016. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

EJEKAN SUPORTER – Louis Van Gaal mendapatkan ejekan dari suporter usai dipermalukan Southampton di kandang sendiri akhir pekan lalu. Situasi ini membuat Van Gaal kian tersudut.

SUARA NTB

Rabu, 27 Januari 2016

Halaman 12

Sepekan ke Depan NTB Diprediksi Diguyur Hujan Deras Mataram (Suara NTB) Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang Stasiun Klimatologi Kediri mengungkapkan dalam satu pekan ke depan, seluruh wilayah NTB diprediksi akan diguyur hujan deras. BMKG memprediksi hujan deras mengguyur daerah ini dengan intensitas tinggi mulai 24-30 Januari mendatang.

Hal tersebut dikatakan Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Kediri, Wan Dayantolis, S.Si, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/1) disela-sela rapat di Kantor Gubernur NTB kemarin. Dijelaskan, sebenarnya sejak akhir Desember 2015 lalu angin barat yang biasa membawa hujan melemah. Hal tersebut terjadi lantaran adanya anomaly tekanan udara di sebelah barat Indonesia.

Sehingga, angin barat yang semula membawa hujan pada akhir Desember menjadi terganggu. Sementara saat ini, angin barat sudah mulai kuat

berhembus ke timur. Sehingga menyebabkan hujan lebat yang terjadi beberapa hari terakhir.

Dayan menjelaskan, selain angin barat, The Madden-Julian Osilasi (MJO) juga menyebabkan terjadinya hujan deras yang mengguyur wilayah Indonesia termasuk NTB. MJO adalah pola perjalanan yang menyebar ke arah timur sekitar 4 8 m / s (14-29 km / jam, 9-18 mph), melalui atmosfer di atas bagian hangat dari Samudera Hindia dan Pasifik. Pola ini sirkulasi keseluruhan memanifestasikan dirinya paling jelas sebagai anomali curah hujan.

‘’Ada dua faktor yang menyebabkan hujan deras yang meningkat seluruh Indonesia termasuk NTB. Tetapi MJO ini dia tiga sampai tujuh hari berlalu. Nah angin baratan yang masih tetap konsisten. Sesudah tujuh hari kita masih hujan tapi intensitasnya berkurang. Sekarang lagi di atas Indonesia. Dia bergerak itu bertahan sampai tujuh hari. Sesudah ini awal Februari, yang bertahan itu tinggal angin barat, dan akan ada penurunan intensitas hujan,”terangnya.

Dayan menjelaskan ada potensi gangguan dari sela-

tan. Inilah yang berpotensi memicu angin kencang meskipun tak serta merta diikuti hujan deras. Pihaknya memprediksi hujan akan terus mengguyur daerah ini sampai Februari mendatang. ‘’Jadi kondisi saat ini kembalinya angin baratan yang hilang di Desember lalu. Kemudian

masih ada efek el nino juga.

Hujan yang sekarang merata di NTB ini. Itu sudah kami prediksi sejak tanggal 22 Januari. Akan ada peningkatan mulai dari tanggal 24 Januari sampai 30 Januari, selama seminggu,’’ imbuhnya.

BMKG memprediksi awal musim kemarau akan terjadi

di daerah ini sekitar akhir April atau awal Mei mendatang. Dengan adanya pengaruh dari MJO tersebut, kata Dayan, maka bisa memicu hujan deras yang mendadak disertai angin kencang. Untuk itu, pihaknya mengimbau masyarakat supaya tetap waspada.

‘’Jadi dengan ini masyarakat waspadai terhadap ancaman longsor dan bisa saja naiknya genangan akibat drainase tak mampu menampung air. Potensi angin kencang akibat awan yang tinggi oleh faktor MJO. Kalau baratan yang memicu hujannya merata,”tandasnya. (nas)

Berkurang, Penderita Gizi Buruk di Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Tahun lalu, jumlah penderita gizi buruk di Kota Mataram mencapai 25 balita (bawah lima tahun). Namun jumlah itu berkurang sebanyak 20 balita. Hanya tersisa lima balita yang masih dalam penanganan tim medis. ‘’Sebelumnya memang ada 25 orang, tapi sudah ditangani dan 20 orang sudah dinyatakan sembuh dan bisa pulang. Sisanya masih kita upayakan agar bisa sembuh juga,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya penderita gizi buruk ditangani, karena adanya penyakit bawaan sejak lahir. Misalnya kelainan pada usus, kepala dan sebagainya. Sementara untuk penderita yang disebabkan oleh penyakit yang menyertai dan pola asuh yang kurang baik cenderung lebih mudah untuk diatasi.

“Untuk penderita gizi buruk di sini itu rata-rata disebabkan oleh tiga hal. Pertama kelainan sejak lahir, penyakit bawaan dan pola

asuh dari orang tua yang kurang baik. Misalnya ketika anaknya tidak mau makan kemudian dibiarkan begitu saja, sehingga asupan gizinya menjadi kurang,’’ imbuhnya.

Pada peringatan Hari Gizi Nasional kemarin setidaknya da 247 balita NTB yang terkena gizi buruk, dan 25 orang diantaranya berasal dari Kota Mataram.

Penyebab banyaknya balita menderita gizi buruk masih sama, selain faktor pola asuh juga karena orang tua selalu enggan membawa anaknya ke Posyandu. Ini merupakan permasalahan yang terjadi pada masyarakat yang memiliki balita gizi buruk yaitu kurangnya kesadaran melakukan pemeriksaan. Padahal pemeriksaan sejak dini dapat mengurangi risiko berkelanjutan.

Apalagi jika bayi sudah memiliki kelainan penyakit sejak lahir.

Semestinya orang tua lebih aktif memeriksakan kondisi kesehatan bayinya. Terlebih saat ini banyak fasilitas kesehatan gratis yang disediakan oleh pemerintah. ‘’Balita yang mengalami gizi kurang itu bisa ditangani apabila sudah diketahui oleh petugas, nanti akan diberikan formula dan makanan tambahan untuk mencukupi asupan gizinya. Tapi orang tua kadang malas untuk

(Suara NTB/ynt)

GIZI BURUK - Salah satu balita di Kota Mataram yang menderita gizi buruk saat dikunjungi oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yonanna S. Yambise beberapa waktu lalu. membawa anaknya ke Posyandu. Padahal petugas selalu siap di sana,’’ kata Usman Hadi.

Terkait masalah sanitasi yang masih dianggap kurang baik di beberapa lokasi di Kota Mataram. Dinas Kesehatan Kota Mataram juga mengusulkan agar Bappeda memberikan bantuan bedah rumah. Sehingga sanitasi dan kebersihan lu-

ingkungan di sekitar rumah itu menjadi semakin baik. ‘’Berbagai upaya sudah kita lakukan, mulai dari petugas yang selalu jaga di Puskesmas dan Posyandu, pemberian makanan tambahan dan kami juga sudah mengusulkan untuk dilakukan bedah rumah agar sanitasinya bisa diperbaiki,” tutupnya. (lin)

Penderita Kusta Jangan ke Dukun Mataram (Suara NTB) – Hari ini, Rabu (27/1) merupakan peringatan Hari Kusta Internasional. Penyakit kusta yang selama ini masih dianggap sebagai penyakit yang mengerikan karena ada unsur mistis dibantah oleh pihak medis. Sebab penyakit ini disbabkan oleh bakteri Mycobacterium Leprae. Namun oleh masyarakat penyakit ini masih dianggap penyakit kutukan dan penderitanya harus benar-benar dihindari. ‘’Terkadang itu yang membuat penderita penyakit kusta

ini telat ditangani. Karena lebih dulu dibawa ke dukun daripada ke dokter. Padahal kalau dibawa ke dokter itu bisa diperiksa di laboratoriaum, jenis bakterinya apa sehingga bisa diberikan antibiotik. Pengobatannya mudah, asalkan penderita segera periksa,” kata Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram dr. Angelica Fanini W. Taufik, Sp.KK kepada Suara NTB, di Mataram, Selasa (26/1) kemarin.

Secara medis penyakit ini

merupakan penyakit kronis yang telah lama selama bertahuntahun dibiarkan. Penularannya melalui kontak langsung dalam jangka waktu yang lama dengan penderita lainnya, sebab penularannya dapat melalui udara dan pernapasan. ‘’Gejala awalnya itu bercak dikulit, ada bintik-bintik tapi tidak merasakan apapun, tidak merasakan gatal. Kebanyakan orang kalau begini pergi ke dukun. Padahal pemeriksaannya harus dilakukan menggunakan mikroskop, baru ketahuan bakterinya,” kata Angelica.

Secara nasional jumlah pendrita sebanyak 17.723. Sebanyak 247 orang diantaranya merupakan warga NTB. Penyakit yang dapat ditularkan melalui napas ini merupakan salah satu penyakit langka yang sangat ditakuti oleh masyarakat karena dianggap sangat mengerikan.

Menurut Angelica jumlah itu merupakan sebagian kecil dari jumlah sebenarnya. Sebab masih banyak penderita kusta yang belum dijangkau, dan si

penderita pun tidak datang memeriksakan kesehatannya. ‘’Kadang kita terima pasien yang kondisinya sudah lanjut.

Banyak sekali yang datang dengan keadaan begitu, karena tidak langsung diperiksa secara medis tetapi malah ke dukun.

Meskipun tidak sedikit juga yang langsung datang periksa ke rumah sakit,’’ kata Angelica.

Pengobatan untuk penyakit ini cukup mudah, hanya dengan melakukan kontrol dan minum obat secara teratur. Sebab penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang antibiotiknya sudah ada. Masyarakat harus mengenali gejala awal penyakit ini, sebab tidak dapat sembuh dengan sendirinya tanpa meminum obat dan melakukan kontrol. ‘’Masyarakat harus tahu gejala awal kusta, setelah ada gejala awal segera periksa ke dokter agar dapat ditangani lebih dini. Sebab jika tidak, bisa mengalami kelumpuhan dan paling parah bisa menyebabkan kematian,’’ tutup Angelica. (lin)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Rabu, 27 Januari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

RUPA-RUPA

BEKAM

SUARA NTB Rabu, 27 Januari 2016

POLHUKAM

Halaman 14

Percepat Tender SEDIKITNYA, delapan proyek yang dibiayai dari APBD 2015, hingga akhir tahun, pengerjaannya masih belum tuntas. Salah satu penyebabnya karena proses tender paket proyek bersangkutan selalu terlambat.

Untuk itu, Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin HM Noer, SH., meminta kepada SKPD terkait agar segera melakukan tender proyek lebih awal. Sehingga pengerjaan proyek bisa selesai tepat waktu. Jika tidak, maka proyek-proyek di tahun 2016 ini, juga akan bernasib sama (Suara NTB/dok) dengan proyek sebelumnya.

Wahidin HM Noer “Makanya kita minta pada kepala SKPD-SKPD itu, agar melakukan tender lebih awal. Apa lagi yang harus ditunggu. Seharusnya Januari ini sudah mulai tahapannya, sehingga awal Februari proyek-proyek itu sudah bisa langsung mulai dikerjakan,” katanya menjawab Suara NTB, Selasa (26/1).

Menurut Wahidin, agar tidak terus mengulang kejadian di tahun 2015, pihaknya berjanji akan lebih aktif mengawasi berbagai proyek yang sudah dianggarkan dalam APBD 2016.

Dengan begitu, proyek-proyek tersebut tidak akan bernasib sama dengan proyek di tahun 2015.

“Kita tidak ingin proyek di 2016 ini terulang lagi seperti proyek sebelumnya yang tidak tuntas. Makanya mulai sekarang ini kita akan lebih aktif untuk melakukan pengawasan terhadap proyek-proyek itu,” kata Wahidin.

Wahidin juga meminta Gubernur NTB agar melakukan evaluasi pimpinan SKPD yang kinerja dinilai kurang. Karena bagaimanapun, banyaknya proyek-proyek yang tidak selesai tepat waktu itu, sehingga tidak dapat difungsikan. Tidak lepas dari kinerja kepala SKPD terkait.

“Kita juga minta kepada Bapak Gubenur agar mengevaluasi kinerja bawahanya. Karena banyak proyek yang tidak selesai tepat waktu itu. Tidak lepas dari kinerja para bawahan Gubernur. Untuk itu, kalau memang sudah tidak mampu lagi, diganti saja sama Gubernur. Kan Gubernur juga sudah mengatakan ada beberapa SKPD yang kenerjanya di bawah setandar. Ya tunggu apa lagi, ganti saja,” demikian Wahidin. (ndi)

NTB Kekurangan Notaris SEKRETARIS Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH, M.Kn menyebut jumlah notaris yang ada di NTB belum memadai jika dibandingkan dengan luas wilayah provinsi ini.

Dari jumlah anggota INI Provinsi NTB, terdaftar sebanyak 150 anggota. Oleh karenanya, mengikuti perkembangan perekonomian yang begitu baik di NTB, jumlah notaris harus sebanding dengan potensi berkembangnya ekonomi daerah.

“Jika berbicara luas wilayah, (Suara NTB/bul) masih sangat kurang sebeMuhammad Ali narnya notaris kita. Tapi konteksnya tetap masih bisa meng-cover kebutuhan masyarakat,” katanya kepada Suara NTB di Mataram, Senin (25/1).

Notaris memiliki kedudukan yang strategis, menjalankan suatu fungsi yang bersifat publik. Diangkat oleh Pemerintah dan bertugas menjalankan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum, dengan demikian ia menjalankan salah satu bagian dalam tugas negara.

Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat suatu akta memiliki suatu nilai pembuktian yang sempurna dan spesifik. Oleh karena kedudukan notaris yang independen dan tidak memihak, maka akta yang dihasilkannya merupakan simbol jaminan hukum yang pasti.

Terlepas dari itu, di NTB tingkat kebutuhan masyarakat terhadap notaris sudah demikian tinggi. Menyusul potensi menggeliatnya perekonomian masyarakat yang berdampak langsung munculnya berbagai jenis dan bidang usaha.

“Munculnya berbagai jenis bidang usaha ini, tentu masyarakat butuh notaris untuk melegalkan usahanya. Namun sejauh perkembangan ekonomi di NTB, kebutuhan masyarakat masih bisa ditangani dengan jumlah notaris yang ada,” katanya.

Sebagai gambaran, notaris di NTB lebih banyak disibukkan untuk mengurus akta jual beli tanah dan perumahan.

Kondisi ini menurut Muhammad Ali, karena tingkat kebutuhan masyarakat akan kebutuhan tersebut terus berkembang.

“Di Kota Mataram, akta jual beli tanah paling banyak pengajuannya masuk. Masih seputar itu saja yang mendominasi pengajuan jasa notaris dari masyarakat,” kata Muhammad Ali. (bul)

Jaga Kondusivitas Pesisir Selatan Mataram (Suara NTB) Aparat kepolisian sudah mendeteksi kantong-kantong rawan kejahatan pencurian dengan kekerasan di kawasan wisata pesisir selatan Lombok. Meski saat ini kamtibmas masih kondusif, namun kewaspadaan tetap diberlakukan.

Direktur Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda NTB, Kombes Pol Drs. Ruslan, SH, MH, mengungkapkan, Polda NTB memberi perlakuan khusus terhadap upaya pengamanan di daerah tersebut yang selama ini cenderung akrab dengan aksi begal. Salah satunya dengan menambah sarana prasarana penunjang patroli rutin.

“Kemarin Pak Kapolda sudah nambah lima motor trail untuk kebutuhan patroli di sana,” terangnya kepada Suara NTB saat ditemui di Masjid Baitussalam Polda NTB beberapa waktu lalu. Khusus untuk pengamanan puncak perayaan HPN di KEK Mandalika, Ditpamobvit Polda NTB mengerahkan personel Bawah Kendali Operasi (BKO) sebanyak belasan orang untuk menambah kekuatan ratusan personel dari Polres Lombok Tengah, berikut BKO Polda NTB dari sejumlah fungsi kepolisian lainnya. “Kita plot di kawasan wisata alam Gunung Tunak,” jelasnya.

Sepanjang patroli yang digelar rutin selama ini, kata Ruslan, pihaknya mengidentifikasi sejumlah modus begal yang beberapa kali melukai para wisatawan. “Kalau siang anak mudanya yang keluar (beraksi). Nah kalau malam, orangorang tuanya giliran keluar,” terangnya.

Namun, untuk memastikan itu, pihaknya masih terus berupaya melakukan patroli untuk menelusuri individu-individu yang dicurigai tersebut. Meski demikian, kepolisian tidak serta merta menerapkan upaya represif tanpa terlebih dahulu memberi penyuluhan dengan menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda.

Ia juga mengimbau kepada para wisatawan untuk tetap waspada dan mawas diri ketika bepergian ke tempat wisata manapun di seantero NTB. “Biasanya bule-bule itu kan senangnya ke tempat yang baru yang masih sepi, karenanya tak jarang mereka yang jadi korban. Kita untuk pengamanan tetap berusaha optimal,” tegasnya. (why)

(ant/bali post)

GELEDAH - Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri melakukan penggeledahan di salah satu rumah tersangka teroris di Indramayu, Jawa Barat, Selasa (26/1). Dalam penggeledahan di kedua rumah tersangka teroris AH dan WF, Tim Densus 88 menemukan barang bukti milik tersangka yang diduga terkait dengan bom Thamrin.

Usut Dugaan Pelanggaran Penerbitan IUP Timah Hitam PT AMG

Polda NTB akan Klarifikasi Bupati Dompu Terpilih Mataram (Suara NTB) Polisi akan mengklarifikasi Bupati Dompu terpilih, H. Bambang M Yasin terkait dugaan pelanggaran penerbitan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Timah Hitam PT Anugrah Mitra Graha. Yang bersangkutan akan dimintai keterangan perihal keabsahan penandatangan IUP yang diterbitkan pada tahun 2009 tersebut.

“Kita akan klarifikasi mantan Bupati Dompu (Bupati terpilih pada Pilkada Serentak 2015) dalam waktu dekat. Kita akan sampaikan surat untuk kita mintai keterangan di sini (Mapolda NTB),” terang Kepala Subdirektorat IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB, AKBP Jon Wesly Arianto, SIK kepada Suara NTB saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (26/1).

Klarifikasi yang dimaksud adalah mengenai dugaan pemalsuan dokumen dalam penerbitan Surat Keputusan Bu-

pati Dompu nomor 546/351/ Disperindagtamben/2014 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha keapda PT Anugrah Mitra Graha tertanggal 31 Desember 2014.

Dalam pengusutan kasus berdasarkan laporan Forum Solidaritas Petani (Fortani) Dompu yang kini sedang pada tahap penyelidikan itu, polisi juga akan memanggil pihak perusahaan untuk diklarifikasi terkait hal yang sama.

Pekan lalu, Polda NTB menerjunkan tim penyidik ke Dompu untuk mengumpulkan bahan keterangan dari sejumlah pihak. Salah satunya pengelola Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Pajo terkait klasifikasi tata kelola kawasan hutan tersebut.

“Apakah kegiatan pertambangan itu IUP-nya masuk kawasan hutan. Kita temukan bahwa memang masuk kawasan hutan, tetapi hingga kini belum ada kegiatan (pertambangan) di sana. Akan kita cek dan dalami lagi mengenai

Izin Pinjam Pakai dari Menteri Kehutanan untuk kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutan,” ungkapnya.

Sejumlah ahli, kata Jon Wesly, juga akan dimintai keterangan terkait kewenangan kepala daerah, baik itu Bupati ataupun Gubernur dalam penerbitan IUP kegiatan tambang. “Kita akan minta keterangan ahli dari Dinas terkait,” ujarnya.

Dalam laporan Fortani Dompu disebutkan adanya dugaan tumpang tindih penerbitan surat keputusan Bupati Dompu tentang IUP eksplorasi mineral timah hitam PT Anugrah Mitra Graha dengan IUPHkm yang sebelumnya telah diberikan kepada warga Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Dompu yang tertuang dalam SK Bupati nomor 298 tahun 2012 tentang IUPHKm kepa-

da Gapoktan HKm Desa Ranggo tertanggal 27 Juni 2012.

Sementara belakangan terbit pula SK bupati tentang persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi Mineral Logam Timah Hitam di Kecamatan Pajo seluas 4.624 Ha kepada PT Anugrah Mitra Graha, dengan nomor 546/351/disperindagtamben/2014 tertanggal 31 Desember 2014. Fortani Dompu juga menduga adanya tindak pidana kehutanan atas kegiatan kawasan hutan tanpa izin pinjam pakai dari Menteri Kehutanan. Selain itu disebutkan pula mengenai dugaan adanya penyalahgunaan wewenang oleh Pemerintah Dompu dalam proses perpanjangan IUP tersebut. Sebab, persetujuan perpanjangan IUP Eksplorasi bukan lagi menjadi wewenang bupati. (why)

Terbukti Korupsi BOS

Mantan Kepala SDN 1 Ampenan Muhammad Hindari Konflik Fisik Divonis Setahun

Mataram (Suara NTB) Mantan Kepala SDN 1 Ampenan, H Raah Timanudin divonis satu tahun penjara. Sebelumnya, ia dituntut JPU satu tahun enam bulan.

Majelis hakim yang diketuai AA Putu Ngurah Rajendra, SH, MH, dalam amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti secara berkelanjutan dari tahun 2010 hingga 2013 melakukan tindak pidana korupsi dana BOS. Mantan bendahara sekolah, yang juga berperan sebagai bendahara dalam menajemen dana BOS SDN 1 Ampenan, Hj Theresia Suratmini, divonis sama, yaitu satu tahun. Selain itu masing-masing terdakwa juga harus membayar denda sebesar Rp 50 juta.

“Apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara dua bulan,” ujar Rajendra dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin (25/1) lalu.

Berdasarkan dakwaan subsidair, terdakwa H. Raah Timanudin dan Hj theresia Suratmini terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersamasama melakukan tindak pidana korupsi yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 juncto pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan amar putusan yang dibacakan, sejumlah fakta hukum di persidangan menunjukkan beberapa unsur pidana korupsi Dana BOS SDN 1 Ampenan yang dikucurkan per triwulan selama tahun 2010 hingga 2013 itu terpenuhi. Diantaranya, sikap melawan hukum ditunjukkan dengan memanip-

(Suara NTB/why)

DENGARKAN PUTUSAN - Mantan Kasek SDN 1 Ampenan, H. Raah Timanudin saat mendengarkan putusan majelis hakim dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dana BOS SDN 1 Ampenan 2010-2013. ulasi dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana.

Ditambah dengan sejumlah pengeluaran fiktif atau tidak sah.

“Pembelian sejumlah barang dan alat dari UD Raudah milik kepala sekolah. Sementara UD Raudah tidak menjual alat-alat seperti yang tercantum di kuitansi,” terang Rajendra. Terdakwa H. Raah yang menjabat sebagai Kasek SDN 1 Ampenan sejak 6 September 2004 itu pernah diprotes oleh wali murid dan guru yang menuntut adanya transparansi dalam pengelolaan dana BOS. Manajemen dana BOS 20102013 bersumber dari APBN dengan nilai total Rp 927.312.164,00 itu, kata Rajendra membacakan amar putusan, cenderung tertutup dan sebatas diketahui oleh orang-orang kepercayaan Kasek saja, tidak pernah diumumkan secara terbuka mengenai tata kelolanya. Sejumlah guru bersaksi bahwa tidak pernah sama sekali menerima uang seperti tertera dalam kuitansi laporan pertanggungjawaban. Ada pula yang menerima uang tapi dengan nomi-

nal yang berbeda dengan di kuitansi. Serta guru yang menerima uang tanpa diberi kuitansi.

“Pembuatan kuitansi dibuat agar sesuai dengan RPU. Sesuai dengan pengakuan bendahara bahwa ada kuitansi fiktif. Fakta ahli di persidangan menyebutkan adanya bukti yang tidak diakui oleh penerima mengenai pengeluarannya,” kata Ketua Majelis Hakim. Ia menambahkan, ada sejumlah uang yang dimarkup atau sebagian tidak diakui penerima.

Majelis hakim menimbang bahwa bukti pada LPJ yang ditandatangani para terdakwa tidak sesuai dengan RPU dan adanya pengeluaran fiktif sehingga memenuhi unsur perbuatan melawan hukum.

JPU, Ida Ayu Putu Camundi Dewi, SH, saat dikonfirmasi Suara NTB mengatakan masih pikir-pikir untuk menentukan langkah selanjutnya dalam menanggapi putusan majelis hakim. Penasihat Hukum terdakwa, Edi Kurniadi, SH juga mengatakan hal senada. (why)

Mataram (Suara NTB) Ketua DPW PPP NTB versi Djan Faridz, H. Muhammad, SH, menegaskan dirinya tidak akan melakukan upaya pengambilalihan kembali Sekretariat DPW PPP NTB. Menurut Muhammad, pihaknya akan mengalah demi menghindari terjadinya konflik fisik antarpendukung PPP. Muhammad yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/1) kemarin menerangkan bahwa pihaknya merasa sejak dicabutnya SK pengesahan kepengurusan PPP kubu Romahurmuziy oleh Menteri Hukum dan HAM maka secara otomatis kubu Romahurmuziy tidak lagi berhak menggunakan dan memanfaatkan aset serta atribut PPP. Karena itulah pihaknya ingin mengambilalih Sekretariat DPW PPP NTB itu.

Namun, upaya Muhammad dan kawan-kawan rupanya mendapatkan perlawanan dari kubu DPW PPP NTB pimpinan Hj. Wartiah, M.Pd yang berada di kubu Romahurmuziy. Kubu Wartiah bahkan mengerahkan pendukungnya untuk mengamankan sekretariat tersebut.

Merasakan adanya potensi konflik fisik, Muhammad pun menegaskan pihaknya tidak akan memaksakan pengambilalihan tersebut.

“Nggak enak kita ributribut lagi. Kita sedang perjuangkan dulu (pengesahan) Menkumham baru kita ambilalih,” ujar Muhammad.

Ia menegaskan tidak ingin melihat adanya konflik antarpendukung yang berpotensi menjatuhkan korban. “Kalau terjadi pertumpahan darah kan nggak enak. Kalau saya perintahkan, tumpah darah pasukan saya,” ujarnya.

Bagi Muhammad, upaya

pengambilalihan nantinya tetap akan bisa dilakukan jika legalitas kepengurusan PPP benar-benar sudah disahkan oleh Menkumham. Ia pun menilai perkembangan terkini di tingkat pusat memperlihatkan angin segar bagi kubu Djan Faridz yang sudah menyatakan dukungannya untuk pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla.

Menurut Muhammad, rencana untuk bergabung dalam koalisi parpol pendukung pemerintah itu memang tidak terlepas dari upaya memperoleh SK Pengesahan dari Menkumham seperti yang sudah dilakukan oleh Golkar yang nasibnya sama dengan PPP. “Bedanya, tidak ada Muktamar di kami. Hanya pernyataan sikap saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris DPW PPP NTB kubu Romahurmuziy, M. Akri telah mengingatkan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam terkait upaya Muhammad Cs untuk merebut kantor mereka. Akri dan rekan-rekannya pun bertekad mempertahankan kantor tersebut sampai titik darah penghabisan.

“Sementara ini mereka belum memiliki kelengkapan administrasi, sedangkan kita punya legalitas untuk menduduki kantor ini. Kalau mau datang kekantor silahkan, kita akan tetap memepertahankan kantor ini sampai titik darah penghabisan,” kata Akri, pada wartawan di kantor PPP, Senin (25/1).

Akri mengatakan bahwa keputusan Mahkamah Agung yang telah terbit atas sengketa kepengutusan PPP tidak berkaitan dengan Kemenkum HAM. Sehingga itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menduduki kantor mereka. (aan)

SUARA NTB

Rabu, 27 Januari 2016

Desa Dilarang Lakukan Pungutan Praya (Suara NTB) – Pengalokasian Dana Desa oleh pemerintah pusat, salah satunya dihajatkan untuk bisa mendorong percepatan pembangunan di tingkat desa sekaligus memenuhi kebutuhan dana operasional pemerintah desa. Dana ini terkait honor dan tunjangan aparatur desa, sehingga tidak ada alasan lagi bagi pemerintah desa melakukan pungutan dengan alasan biaya operasional pemerintah desa.

Demikian ditegaskan Asisten I Setda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/1).

Menurutnya, semua kebutuhan biaya operasional sudah ditanggung oleh pemerintah melalui alokasi dana desa tersebut. Hal ini membuat desa tidak ada celah yang bisa dijadikan alasan untuk memungut dana kepada warganya. Terkecuali untuk pelayanan yang memiliki aturan yang mengatur ada biaya di dalamnya. “Misalnya untuk pengurusan suratsurat desa, itu sudah tidak boleh lagi ada pungutan. Tapi kalau untuk pengurusan surat jual beli dan hal-hal lain yang memang punya aturan tersendiri, tetap dibolehkan sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.

Dalam hal ini, pemerintah pusat menyalurkan dana desa harapanya untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan di tingkat desa. Dengan begitu, beban biaya yang mesti dikeluarkan atau ditanggung oleh masyarakat untuk memperoleh layanan pemerintah bisa diminimalisir.

“Kalau dulu sebelum ada dana desa, pemerintah desa memungut biaya pengurusan terhadap masyarakat yang dilayani. Tapi sekarang tidak lagi. Dengan adanya dana desa tersebut,” tambahnya.

Jika masyarakat menemukan ada desa yang masih melakukan pungutan, diharapkan bisa segera melapor ke pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum, karena termasuk pelanggaran hukum. “Pungutan tanpa dasar hukum yang jelas, termasuk pungutan liar (pungli). Dan, itu melanggar hukum. Sehingga bagi desa yang melakukan pungli bisa dikenakan sanksi berat,” tandas Amin.

Pihaknya, lanjut Amin bukan berarti menganjurkan masyarakat untuk melapor ke penegak hukum. Tapi dengan adanya laporan ini diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah desa untuk tidak melakukan pungli. Karena bagaimana pun juga, pungli sangat merugikan masyarakat. (kir)

Bangun Daerah, Peran Wanita Cukup Strategis Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin SH, Msi, menilai peran wanita bagi pembangunan daerah selama ini cukup strategis, karena kapasitas dan kapabilitas wanita saat ini sangat berbeda dengan yang terjadi pada zaman-zaman sebelumnya.

“Wanita merupakan unsur terpenting bagi pembangunan daerah. Organisasiorganisasi wanita yang tumbuh berkembang saat ini telah memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan dan

Dari Hal. 1 Tidak hanya pengedar dengan barang bukti relatif sedikit.

Tapi setidaknya, jajarannya sudah bekerja maksimal ditunjukkan di banyak kesempatan melakukan penggerebekan dan penangkapan.

Untuk itu, evaluasi di jajarannya terus dilakukan. Belajar dari tahun 2015 lalu, tahun 2016 ini, pihaknya sedang merancang strategi identifikasi target operasi (TO). Di mana, upaya identifikasi ini melibatkan Badan Narkotika Kabupaten dan Kota di NTB yang sudah terbentuk. ‘’Nanti di BNK Mataram ada TO-nya, di KSB ada juga TO-nya.

Demikian juga di Bima, kita minta identifikasi,’’ kata Sriyanto.

Sehingga tidak ada alasan menurutnya masing-masing daerah tidak mengidentifikasi TO di maksud. Karena jaringan narkoba menurutnya tidak hanya di pusat pemerintahan, tapi sudah menjalar ke daerah-daerah. Kerja Intelijen juga diminta dimaksimalkan. Bahkan tidak hanya dengan cara manual sebagaimana diterapkan selama ini, tapi juga memanfaatkan teknologi. ‘’Intelejen teknologi juga kita libatkan,’’ sebutnya.

Perubahan Strategi Sriyanto juga membeberkan kinerja di bidang lain. Dia mencatat, di Bidang Pember-

dayaan Masyarakat, sudah merangkul perbankan, bahkan baru -baru ini KNPI NTB akan terlibat dalam kampanye antinarkoba.

Sementara di Bidang Rehabilitasi, masih fokus dengan merangkul pengguna narkoba untuk direhabilitasi. Dalam waktu dekat, akan dibangun rumah damping untuk mereka yang direhabilitasi selama tiga bulan. ‘’Ini untuk rawat inap yang kecanduan parah,’’ sebutnya.

Karena ini menjadi fokus tempat rehabilitasi, maka akan menjadi pusat aktivitas malam hari, setelah pecandu itu diberi kesempatan bekerja sesuai profesinya siang hari. Setelah selesai di proses rehabilitasi, ada tahapan pascarehab. ‘’Mereka dikasi modal, agar bisa kembali ke masyarakat,’’ terangnya.

Sedangkan Bidang Pencegahan, dimintanya lebih kreatif dalam kampanye antinarkoba. Memang diapresiasinya terkait keberadaan Pojok Konseling, yang sudah dirasakan efektif untuk kampanye anti penyalahgunaan narkotika. ‘’Ke depan saya berharap, lebih banyak dilibatkan sekolah sekolah, kampus-kampus, organisasi pemuda. Agar semakin banyak yang dilibatkan dalam upaya pencegahannya,’’ harapnya. (ars)

NTB Siaga Bencana Banjir dan Longsor Dari Hal. 1 Demikian dikatakan Kepala BPBD NTB, Ir. M. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/1) siang kemarin. ‘’Kita tetap selalu siaga bahkan kita sudah mulai apel siaga bencana pada 11 Januari lalu. Untuk NTB memang sampai Februari akan terjadi cuaca ekstrim. Akhir Januari sampai dan Februari itu puncaknya. Saat ini petugas kami baik BPBD provinsi dan kabupaten/kota sedang siaga,’’ kata Azhar.

Akibat hujan deras yang mengguyur wilayah NTB beberapa hari terakhir, kata Azhar pada sejumlah tempat terjadi pohon tumbang. Ia mencontohkan seperti Kota Mataram dan daerah Pusuk Lombok Utara. Begitu ada pohon tumbang, katanya, petugas BPBD Lombok Utara langsung ke lokasi untuk melakukan pembersihan ranting-ranting pohon. ‘’Yang kita khawatirkan longsor. Mudah-mudahan tak ada di tempat kejadian di Guntur Macan. Karena potensi di situ sekitar 100 rumah yang sama posisinya yang sebelumnya longsor. Di tempattempat lain juga perlu diwaspadai seperti di Dompu. Eks tanaman jagung-jagung itu.

Mudah-mudahan tak terjadi yang ekstrim,’’ harapnya.

Azhar menambahkan, mengantisipasi bencana longsor di eks lahan tanaman jagung di Dompu, para petugas BPBD sudah standby di loka-

si. ‘’Ada petugas yang kita kirimkan ke lokasi, mengingatkan masyarakat. Kemudian di KSB (Kabupaten Sumbawa Barat), juga kemarin siaga. Karena cuaca kita di sini sama dengan di Sumbawa Barat,’’ imbuhnya.

Berdasarkan citra satelit, kata Azhar, langit NTB tertutup awan. Sehingga, pihaknya mewaspadai terjadinya banjir dan longsor di daerah ini. Disebutkan hampir seluruh wlayah di NTB rawan terjadi banjir dan longsor. ‘’Sekarang tertutup awan semua NTB ini. Jadi kita memang siaga. Bahkan kita antisipasi dengan apel siaga bencana,’’ tambahnya.

Namun Azhar mengatakan, belum tentu daerah yang mengalami longsor tahun lalu akan mengalami longsor tahun ini. Pasalnya, terus dilakukan upaya pengurangan risiko bencana dari tahun ke tahun. Sementara itu, untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bencana, pihaknya bersama BMKG, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) serta dua provider telekomunikasi yakni Telkomsel dan XL bekerjasama dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Masyarakat akan diberikan informasi melalui SMS mengenai perkembangan kondisi cuaca di NTB. (nas)

miliki tujuan mulia, yaitu berpartisipasi dan berjuang untuk kemaslahatan umat,” jelasnya.

Untuk itu, wakil gubernur berharap peran wanita bagi pembangunan daerah tersebut terus berlanjut.

Sementara itu, Ketua Wanita Muslimat NW, Hj. Muhsinatin, pihaknya ingin bersilaturahmi dengan wagub dan jajaran pimpinan daerah.

Termasuk memperkenalkan pengurus dan program kerja Wanita Muslimat NW yang telah disusun selama ini. (r)

Baperjakat Pastikan Pengisian Jabatan Eselon III dan IV Bebas Uang ”Pelicin” Giri Menang (Suara NTB) Ketua Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tengah mempersiapkan mutasi jilid II yang kemungkinan akan digelar bulan Februari mendatang. Pada mutasi kali ini, tidak saja eselon III dan IV, namun pejabat eselon II juga bisa saja terkena untuk mengisi jabatan eselon II yang lowong. Dalam hal mengisi jabatan eselon II yang lowong, pihaknya akan berkoordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan kemendagri. Sedangkan pengisian jabatan pejabat eselon III dan IV baperjakat yang melakukan penggodokan.

Sekda menjamin dalam proses pengisian jabatan eselon III dan IV bebas dari praktik uang pelican, seperti yang selama ini diduga terjadi. “Baperjakat berkomitmen untuk tidak menerima apapun dalam proses mutasi tersebut,saya jamin bebas dari main bayaran,” tegas Sekda Lobar H. M. Taufiq, Selasa (26/1).

Dijelaskannya, untuk pengisian jabatan eselon II lowong pihaknya perlu berkoordinasi den-

gan KASN untuk meminta rekomendasi KASN. Apakah hasil evaluasi yang lalu bisa menjadi dasar melakukan mutasi, ataukah perlu dibentuk pansel untuk melakukan penjaringan seperti yang dilakukan sebelumnya. Menurut Taufiq, mutasi eselon II, III dan IV akan dilakukan satu paket. Terkait pengisian jabatan eselon III dan IV, pihak baperjakat dalam menentukan pejabat mengisi jabatan akan mempertimbangkan masalah lamanya dalam posisi jabatan, rekam jejak, tanggapan kepala SKPD dan kinerjanya.

Dalam mutasi kali ini pihak baperjakat juga mengevalusi pejabat yang sudah menjabatan lebih dari 5 tahun. Untuk diketahui, sejumlah posisi jabatan di Pemkab Lombok Barat saat lowong pascamutasi yang dilakukan Plt Bupati akhir tahun lalu. Beberapa jabatan yang lowong antara lain, dua jabatan eselon II seperti Kepala Kesbangpol dan Staf Ahli. jabatan eslon III yang lowong, Sekretaris Dinas TKPK, Camat Sekotong. Sejumlah jabatan lowong ini untuk sementara waktu diisi oleh Plt kecuali jabatan Sekdis TKPK kosong. (her)

’’Virus’’ Birokrasi yang Harus ’’Diamputasi’’ Dari Hal. 1

Kecewa Bandar Kakap

pembangunan daerah. Jadi, peran wanita saat ini tidak boleh dikesampingkan,” ungkapnya saat menerima kunjungan Wanita Muslimat NW NTB di ruang kerjanya, Selasa (26/1).

Wagub menegaskan, perbedaan organisasi bukanlah halangan untuk berbuat lebih bagi daerah. Justru, perbedaan itu harus menjadi motivasi untuk terus berkontribusi, baik bagi daerah maupun bangsa dan negara. “Meskipun berbeda visi dan misi, namun semua organisasi wanita me-

Dosen IAIN Mataram ini mengatakan, prinsip utama dalam birokrasi adalah melayani. Artinya birokrat itu melayani masyarakat. Bukan justru sebaliknya, birokrat yang dilayani masyarakat.

Jika ada pejabat yang terindikasi tak berintegritas, kata Ahyar maka mereka termasuk orang yang mmebalikkan logika dalam birokrasi.

Sehingga mereka layak untuk dievaluasi. ‘’Persoalan dia diganti atau tidak itu wewenang gubernur.

Tapi perlu dievaluasi. Pertanyaannya benar ndak dia seperti itu. Tentu Pak Gubernur harus mencari data yang valid, yang betul-betul bahwa betul tidak itu terjadi. Jangan sampai gubernur mengganti orang apalagi ada desakan dari Dewan, pimpinan SKPD tertentu tak berintegritas,’’ imbuhnya.

Menurut Ahyar, gubernur jangan hanya murni menerima laporan dari masyarakat kemudian melakukan pergantian. Namun harus dibuktikan

dulu, apakah benar laporan tersebut atau tidak. ‘’Sehingga pergantian pimpinan SKPD yang terjadi itu tidak terkesan pesanan, tetapi betul-betul hasil evaluasi, termasuk hasil penilaian integritas itu menjadi penting,’’ tambahnya.

Dikatakan, persoalan seorang pejabat atau pimpinan SKD diganti atau tidak tentu ada proses atau mekanisme yang harus dilalui. Jika benar hasil seorang pejabat terindikasi tak berintegritas maka cocok untuk diganti. ‘’Cocok diganti, itu sudah melanggar logika birokrasi bahwa birokrat itu melayani bukan dilayani. Tetapi kasus yang terjadi, Pak Gubernur misalnya bisa mengumpulkan data. Kalau betul terjadi ya sudah diganti saja. Itu kan dianggap sudah tak berintegritas,’’ ucapnya.

Mengenai evaluasi 12 SKPD yang saat ini dilakukan tim evaluasi kinerja pimpinan tinggi pratama yang dibentuk gubernur, Ahyar mengapresiasi. Namun, hasil evaluasi tersebut harus ditindaklanjuti. Jangan sampai Pemprov

hanya melakukan evaluasi tanpa tindak lanjut. Ditambahkan, evaluasi merupakan budaya yang harus dikembangkan. Lebih bagus lagi jika evaluasi itu dilakukan tiap triwulan.

Artinya, target-target kinerja pembangunan bisa dipantau dengan evaluasi berkala. Dari hasil evaluasi tersebut juga akan diketahui mana SKPD yang memiliki rapor merah, kuning dan hijau. Dengan evaluasi per triwulan itu maka bisa dilakukan pembenahan untuk triwulan berikutnya. ‘’Evaluasi itu bisa dilihat kinerja, integritas, serapan anggaran juga bagus. Kalau tiga bulan dia tak bisa kerja apa-apa, ndak bisa menjalankan program apa-apa. Kenapa dipertahankan. Itu standar tinggal dilakukan evaluasi per triwulan. Sehingga target dalam RPJMD bisa dicapai.

Yang penting antar SKPD harus bersinergi. Jangan satu jalan yang lain tidak jalan.

Karena program masing-masing SKPD ada keterkaitan,’’ pungkasnya. (nas)

PT.NK Sudah Penuhi Panggilan Kejaksaan Dari Hal. 1 Pembangunan Bendungan Tanju, Kecamatan Manggelewa dan Bendungan Mila, Kecamatan Woja paket proyek tersendiri yang dikerjakan oleh PT NKHK sebagai konsersus KSO. ‘’Kami mengerjakan saluran suplesi, bendungan pengalih dan terowongan. Termasuk akses jalan masuk (ke lokasi proyek),’’ jelasnya.

Proyek Raba Baka Kompleks yang dikerjakan PT.NK, diakui Farid, hanya tiga persen berada di luar kawasan hutan dan sisanya 97 persen berada dalam kawasan hutan. Sejak 2013, PT.NK hanya mengerjakan pekerjaan di luar kawasan hutan, termasuk pembangunan jalan sepanjang 13

kilometer di Desa Saneo, Kecamatan Woja. Pada Agustus 2015 izin dispensasi untuk pemanfaatan hutan dari Kementrian Kehutanan RI ke luar, sehingga 27 Agustus 2015 pekerjaan proyek dalam kawasan mulai dilakukan.

Sementara izin penggunaan 5 hektar dalam kawasan hutan yang diberikan Gubernur NTB termasuk dalam 180 hektar kawasan hutan yang dikeluarkan Kementerian Kehutanan. Sehingga tidak bisa masuk melakukan aktivitas karena melewati kawasan hutan. ‘’Sejak itu belum termanfaatkan.

Saya takut karena legal formal untuk masuk ke sini ini (izin kawasan hutan) melanggar,’’ ungkap Farid.

Paket proyek untuk PT.NK senilai Rp 316 miliar direncanakan hingga 2016. Karena izin memasuki hutan lindung molor hingga 2 tahun, menurut Farid, harus ada penambahan waktu pengerjaan. Namun harus diawali dengan audit oleh pihak independen.

Karena pihaknya tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan dalam sisa waktu. Apalagi kondisi cuaca yang tidak menentu, ikut memengaruhi kemajuan proyek. Sehingga pihaknya masih memperhitungkannya dan diperkirakan hingga 2018 atau akhir 2017 baru bisa rampung. ‘’Saat ini sudah mulai pengerjaan terowongan. Kita baru sekali melakukan peledakan,’’ ungkapnya. (ula)

Posisi Ketua DPRD NTB Terancam?

Dari Hal. 1 melalui telepon mengatakan bahwa ia tidak memiliki kapasitas untuk berbicara terkait dengan rencana perombakan Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB tersebut.

“Saya sudah tahu informasinya, bahwa memang akan ada perombakan di fraksi. Tapi saya tidak memiliki kapasitas untuk berbicara itu, karena posisi saya sebagai Sekretaris Partai dan Ketua Fraksi saat ini, hanya menjalankan kebijakan partai saja. Akan tetapi untuk komposisi fraksi di DPRD NTB, memang akan selalu tetap ada penyegaran, termasuk saya sebagai Ketua Fraksi sekarang ini,’’ ujarnya.

Ditanya terkait dengan jabatan Ketua DPRD NTB yang dipegang oleh Golkar, juga akan kena perombakan. Isvie menjawab, bahwa hal itu kemungkinan bisa saja terjadi.

Mengingat semua kebijakan ada di tangan partai. Menurutnya, jika kebijakan partai akan melakukan perombakan komposisi di tubuh Fraksi Golkar di DPRD NTB. Sebagai kader partai, Isvie akan tetap mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh partainya.

‘’Untuk Ketua DPRD NTB, jika memang betul akan dilakukan perombakan fraksi itu, juga berkemungkinan.

Karena berbicara kemungkinan merupakan sesuatu yang belum bisa dipastikan. Namanya kita manusia ya pasti tetap ada kemungkinan. Tapi kita lihat saja nanti seperti apa kebijakan partai,’’ ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Isvie, terkait dengan tidak terakomodirnya empat anggota DPRD NTB dalam kepengurusan partai. Ia mengatakan bahwa posisinya terlalu riskan untuk menjelaskan hal tersebut. Karena dalam penyusunan komposisi kepengurusan merupakan kewenangan dari Ketua DPD, dalam hal ini H. M. Suhaili FT. ‘’Terkait dengan komposisi itu, bukan kapasitas saya untuk menjawab. Karena itu ada koordinator yang menyusunnya, dalam hal Ketua DPD. Jadi, saya sebagai kader hanya menjalankan perintah partai. Posisi saya terlalu riskan untuk bicara itu. Saya dengan Pak Umar Said berteman dan sama-sama sebagai anggota partai. Dan kami akan selalu siap melaksanakan perintah partai. Dalam Rapimnas kemarin memang Pak Umar

Said tidak hadir,’’ ujarnya.

Ketua DPRD NTB, H. Umar Said yang dihubungi Suara NTB via telepon, belum bisa menjawab. Akan tetapi, beberapa waktu lalu saat ditemui wartawan, Umar Said mengaku masih bingung untuk menghadiri atau tidak undangan Rapimnas yang digelar kubu ARB, di Jakarta Senin lalu. Umar mengatakan, dalam situasi partai sedang terpecah ini, ia tidak mau sampai salah dalam mengambil langkah, karena akibatnya akan sangat berisiko, lebihlebih dalam posisinya sebagai Ketua DPRD NTB dari kader Golkar.

Sementara itu, kader golkar yang kini menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD NTB, Wahidin HM Noer, yang juga tidak terakomodir dalam kepengurusan DPD Golkar NTB mengatakan, belum mengetahui rencana akan ada perombakan di tubuh Fraksi Partai Golkar di DPRD NTB. Lebih lanjut ditanya, jika rencana perombakan itu benarbenar terjadi, Wahidin hanya menjawab tidak mau berbicara soal itu. “Saya belum tahu informasinya, jadi tidak mau berbicara hal itu dulu,’’ ujarnya. (ndi)

Halaman 15

Patuhi Prosedur Dari Hal. 1 kata Sekda dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/1) siang kemarin.

Jika memang ada indikasi pejabat daerah seperti itu maka tentu yag paling tahu adalah gubernur. Termasuk pemberian sanksi yang akan diberikan kepada pejabat tersebut. ‘’Kalau mencari tahu bagaimana (tindakan) tentu kepada beliau, nanti terkesan menilai,’’ tandasnya.

Terhadap seluruh pejabat dan pimpinan SKPD lingkup Pemprov NTB, Muhammad Nur mengingatkan supaya bekerja sesuai aturan. Fungsi Aparataur Sipil Negara (ASN) adalah melaksanakan kebijakan publik. Semua program dan kegiatan yang dilaksanakan harus dipastikan sesuai aturan.

“Karena ada aturan yang jadi rujukan maka dua hal yang dipastikan. Patuhi prosedur yang ditetapkan dan penuhi persyaratan. Kalau itu selesai, saya kira clear,”ucapnya.

Fungsi ASN lainnya adalah memberikan pelayanan publik.

Pelayanan publik bisa disebut transparan, cepat dan akuntabel jika jelas siapa yang berwenang dan tahapan yang dilalui. Menurutnya, tidak boleh ditetapkan

suatu prosedur yang mengatur mengenai yang dilayani saja.

Tetapi juga harus ada prosedur tentang yang melayani.

“Demikian juga persyaratannya. Persyaratan itu, apa yang harus dipenuhi oleh yang dilayani dan apa yang harus dipenuhi oleh yang melayani. Kalau ini ketemu, baru apa yang menjadi kewajiban dasar penyelenggara negara dalam hal ini ASN, itulah yang menjadi hak dasar masyarakat,’’jelasnya.

Sementara itu mengenai pembinaan yang dilakukan kepada pimpinan SKDP yang ke luar daerah tanpa izin pimpinan, ia mengatakan pimpinan SKPD harus taat pada aturan.

Jika ke luar daerah harus seizin pimpinan dalam hal ini gubernur dan wakil gubernur, maka mereka harus taati ketentuan tersebut. Menurutnya, pimpinan SKPD harus mampu memberikan keteladanan kepada bawahannya. ‘’Bagaimana saya menegur samping kiri, kanan, bawahan saya kalau saya jam 07.00 belum ada di kantor. Itu sesuatu yang berat. Begitu juga dalam ketepatan waktu, tinggal tunaikan dengan sebaik-baiknya. Segala sesuatu itu ada limit, ada waktunya, kapan dimulai dan diakhiri,”terangnya. (nas)

Kejati Fokus Usut Dua Bendungan di Raba Baka Dari Hal. 1 Catatan diperoleh Suara NTB, untuk dua bendungan itu, pemerintah telah menganggarkan dana senilai Rp 330,26 miliar. Dengan rincian, untuk Bendungan Tanju dan Mila Rp 198 miliar. Target dua bendungan ini selesai tahun 2018 mendatang. Dua item pada mega proyek RBK itu, digarap oleh dua perusahaan besar, PT NK dengan PT HK. Selebihnya, anggaran itu merupakan bagian dari pengerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi di RBK, namun sebagian diduga dalam kondisi rusak. Inilah yang kemudian menjadi bagian laporan masyarakat, termasuk dua item pekerjaan bendungan tadi.

Proyek RBK ini diketahui digarap sejak Kepala BWS dijabat Ir. Marsono,MM.MT. Terdiri dari dua item pekerjaan, yakni Bendungan Tanju dan Bendungan Mila, tujuannya untuk peningkatan intensitas tanam daerah irigasi Raba Baka seluas 1.689 hektar. Pengembangan Daerah Irigasi Raba Baka Kompleks seluas 2.250 hektar, penyediaan air baku di wilayah Kabupaten Dompu sebesar

0,154 m3/det.

Humas BWS Nusa Tenggara I, Hanan yang dikonfirmasi terkait penyelidikan proyek ini, menyerahkan sepenuhnya ke Kejaksaan. “Penegak hukum tetap harus kita hargai, apapun proses yang dilakukan,” katanya dikonfirmasi Kamis (21/ 1) sore lalu. Tapi pada dasarnya, versi pihaknya, proyek itu sudah tidak ada masalah.

Karena memang sangat dibutuhkan masyarakat, maka tetap dilanjutkan meski dalam proses penyelidikan lembaga Adhyaksa itu.

Hanan menjelaskan, mega proyek di atas lahan 400 hektar itu untuk dua kontrak, yaitu Bendungan Tinju dan Bendungan Mila. “Progress pengerjaan dua item ini sudah sesuai dengan kontrak,” jelasnya.

Memang diakuinya sempat ada masalah, yakni terkait izin pemanfaatan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Ini yang kemudian sempat membuat proyek multi years tersebut tertunda, sejak dimulai 2013 lalu. ‘’Tapi izin pemanfaatan hutan sudah ke luar dari Kementerian Kehutanan Oktober 2014. Jadi tidak ada masalah. Makanya kami lanjutkan pekerjaannya,” tegasnya. (ars)

Peserta AUYS 2016 Kunjungi SDN Penyaring, Perah Susu Sapi hingga Nonton Pacuan Kuda Dari Hal. 1 Berbagi sedikit pengalaman dan tukar budaya. Termasuk memberikan pengetahuan dasar kepada siswa SD sambil mengenalkan Bahasa Inggris. Penyampaian dalam Bahasa Inggris yang dibantu diterjemahkan oleh pendamping panitia tidak mengurangi antusiasme pesrta AUYS ataupun siswa. ‘’Program seperti ini sangat hebat.

Kita juga ingin tahu cara anakanak di Indonesia belajar,’’kata salah seorang peserta AUYS, Noppawan Weeraprasit dari Rangsit University Thailand.

Pada kesempatan yang sama, sebagian peserta AUYS yang lain juga mengunjungi lokasi pengolahan permen susu.

Sebagai salah satu usaha kecil yang berkembang di desa setempat. Peserta terutama dari luar sangat mengapresiasi usaha seperti ini yang mungkin sangat jarang ditemui di negara mereka. Seperti dilontarkan peserta, Lara Mae S. Espanola, De La Salle University, Dasmarinas, Philipina yang terkesan dengan upaya masyarakat desa mencari penghasilan melalui home industry. Bahkan, Lara mengaku baru pertama kali melihat pembuatan permen secara tradisional. Memang di tempat asalnya ada permen serupa, bernama Yama. Bahan-bahannya cukup sederhana. Hanya susu segar dan gula. Tapi di Sumbawa ada tambahan sejumlah bahan-bahan lainnya.

Lebih terkejut lagi, ketika peserta juga diajak memerah langsung susu sapi hisar (lembu), di lokasi penampungan sapi. Peserta diberikan penjelasan secara detail bagaimana cara memerah susu segar dengan baik dan benar. ‘’Ini pengalaman baru bagi saya. Tidak hanya melihat cara membuat produk permennya, tetapi juga bisa langsung memerah susu,’’kata Lara yang akan bercerita tentang pengalaman ini di negaranya nanti.

Menurut para peserta, program seperti ini sangat menyenangkan. Pengalaman soal kesederhanaan perjuangan dan usaha dalam merubah hidup.

Bagaimana keterikatan sosial dan usaha skala kecil yang tetap terpelihara untuk saling membantu satu sama lain.

Inilah salah satu maksud dari kegiatan ini, seperti dikatakan Panitia AUYS dari UTS (Universitas Teknologi Sumbawa) yang mengkoordinir kunjungan di Penyaring, Realita Noviatul Ula. Kunjungan ini diharapkan peserta memperoleh pengalaman tentang cara mendekatkan diri dan bergaul dengan masyarakat. Menghargai setiap upaya sehingga peserta nantinya terbiasa dengan pola pikir dan pendekatan kekeluargaan yang sangat ditonjolkan di Sumbawa. Untuk kemudian menjadi bekal bagi mahasiswa Asean dalam membangun pergaulan dan jaringan yang lebh luas di tingkat global.

Kepala SDN 1 Penyaring, Marwan S.Pd, bangga dengan kedatangan peserta AUYS di sekolahnya. Untuk memotivasi dan menginsprasi para siswanya untuk belajar lebih giat. Terutama untuk mulai mengenal Bahasa Inggris dasar dalam memudahkan mereka berinteraksi nantinya ketika menempuh pendidikan lanjutan. Selain belajar dari pengalaman para mahasiswa berbagai negara dengan latar belakang sosial dan budaya. ‘’Mudah-mudahan anak-anak kami bisa seperti mereka (peserta AUYS),’’harapnya.

Usai mengikuti program tersebut, peserta diajak sejenak menikmati keindahan Pantai Ai Loang dengan pemandangan yang langsung menghadap ke Pulau Moyo, sebelum menuju ke arena Pacuan Kuda Angin Laut. Tak kalah menarik bagi peserta yang begitu asyik dan menikmati perlombaan pacuan kuda dengan kelincahan joki ciliknya. Pacuan kuda mungkin banyak ditemui di Negara-negara lain di Asean. Namun, joki cilik (kecil) mungkin hanya bisa ditemui di Sumbawa. ‘’Pacuan kuda memang ada di Malaysia.

Tapi hanya di Sumbawa yang jokinya adalah anak-anak. Asyik dan seru,’’ tukas Nurhayati, dari University Utara Malaysia yang terlihat kegirangan menyaksikan para joki cilik beraksi di atas kuda. (arn/*)

Rabu, 27 Januari 2016

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ist)

Suasana Honda Student Olympic 2016 di atrium mall Lombok City Center. Tema event tahun ini adalah “Be a Superhero with HONDA OLYMPIC STUDENT 2016”

Honda Student Olympic 2016 di Lombok City Center (LCC) Lombok Barat, 23 Januari 2016 Mengulang kesuksesan di tahun-tahun sebelumnya, Honda Motor Nusa Tenggara Barat (NTB) berkolaborasi dengan Lombok City Center (LCC) mengadakan Honda Student Olympic 2016 di atrium mall Lombok City Center. Tema event tahun ini adalah “Be a Superhero with HONDA OLYMPIC STUDENT 2016” dan mendap-

at sambutan yang luar biasa dari banyak sekolah di Nusa Tenggara Barat. Mulai dari audisi di tanggal 16 Januari 2016 di atrium mall LCC sampai grand final pada tanggal 23 Januari 2016. ‘’Kami berterima kasih kepada Astra Motor NTB dan kepada seluruh peserta Honda Student Olympic tahun ini.

Dengan diadakan event ini, kami semakin optimis bahwa Lombok City Center adalah wadah untuk seluruh kalan-

gan di Nusa Tenggara Barat, berapapun umurnya. Kami sangat welcome untuk semua masyarakat untuk datang ke mall LCC. Kami akan terus melanjutkan kerjasama yang baik ini dengan Astra Motor NTB. Acara ini adalah acara yang sangat positif bagi kawula muda se-Pulau Lombok.

Saya mewakili LCC dengan rendah hati terus mendukung untuk acara-acara yang dapat memajukan kreatifias anakanak muda se-NTB”, ujar

Daniel Budiono selaku GM Lombok City Center.

Acara ini di ikuti oleh 35 sekolah yang ada di NTB, setelah melalui babak penyisihan terpilihlah 10 sekolah yang terbagi di beberapa kategori seperti Band, MC, Dance, Fotografi, dan Video. Untuk kategori dance dimenangkan oleh Poesaka Crew 2 - SMA 2 Selong, juara dua The Smakerz Revolution - SMAK Kesuma, dan juara tiga Indrakila Dance - SMA 1 Selong. Kate-

GARIS POLISI Polisi memasang garis polisi sebagai tanda demi menjaga keamanan warga yang melintas di jalan yang menghubungkan Desa Sesaot dengan Desa Pakuan di perbatasan Dusun Gontoran dan Dusun Pesantek, Selasa (26/1).

(Suara NTB/ist)

Badan JalanTergerus

Akses Warga Desa Sesaot dan Pakuan Terganggu Mataram (Suara NTB) – Jalan yang menghubungkan Desa Sesaot dengan Desa Pakuan, Kecamatan Narmada nyaris lumpuh. Badan jalan di perbatasan Dusun Gontoran, Desa Sesaot dan Dusun Pesantek, Desa Pakuan selebar tiga meter terkikis setengahnya disebabkan tingginya curah hujan selama tiga hari terakhir hingga Selasa (26/1) siang.

Kasubbag Humas Polres Mataram, AKP I WayanSuteja, SH, menyebutkan, pihak Polsek Narmada langsung terjun ke lokasi untuk menandai sisi jalan tersebut dengan garis polisi dan papan peringatan, berkordinasi dengan BNPB Kabupaten Lobar dan Dinas PU Lobar.

“Pengguna kendaraan roda empat diimbau untuk melewati

jalur alternatif. Tanda-tanda khusus sudah dipasang mengingat tanah di sekitar jalan itu tergolong labil dan untuk mencegah adanya korban ketika melintas.

Situasi saat ini terkendali,” ujarnya, Selasa (26/1) sore.

Disebutkan, pihak desa sudah menghubungi Dinas PU untuk meminta perbaikan untuk mencegah kerusakan jalan semakin me-

lebar. Kapolsek Narmada, AKP SetyaWijatono, SH, mengatakan, peristiwa itu diharapkan menjadi atensi pemerintah karena jalan tersebut merupakan akses vital masyarakat DesaPakuan dan Desa Lebah Sempaga, Narmada dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Warga pun diimbau untuk berhati-hati ketika berkendara melewati jalan tersebut. (why)

Kurangi Volume Sampah

Penjabat Walikota Imbau Warga Lakukan Pemilahan Mataram (Suara NTB) Setiap tahun di Kota Mataram terjadi tren peningkatan volume sampah. Berdasarkan data Dinas Kebersihan Kota Mataram, pada tahun 2015 lalu volume sampah di Mataram mencapai 1.396 meter kubik per hari. Sedangkan pada 2014, volume sampah mencapai 1.350 meter kubik per hari.

Untuk mengurangi volume sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melalui Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokol Setda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, S.Pi mengimbau kepada warga Kota

Mataram untuk mulai melakukan pemilahan sampah di rumah tangga masing-masing.

Pengelolaan sampah yang dimulai dengan pemilahan ini juga sebagai salah satu upaya mencegah banjir. Mengingat masih banyak warga yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sungai dan saluran. “Masyarakat Kota Mataram silahkan melakukan pemilahan di masing-masing lingkungan, sampah plastik dikumpulkan dan jangan dibuang sembarangan,” jelasnya kepada Suara NTB, Selasa (26/1). Pemilahan sampah ini disampaikan Alwan juga memiliki nilai ekonomis, karena sampah plastik mau-

pun kertas bisa dijual kembali. Selain itu sampah organik juga bisa diolah menjadi pupuk kompos yang bisa dimanfaatkan di pekarangan rumah warga.

Selain itu Penjabat Walikota juga menegaskan pelarangan bagi warga Kota Mataram untuk tidak membuang sampah di saluran dan sungai. Karena saat ini telah disediakan TPS (tempat pembuangan sementara) dan petugas siap mengangkut sampah warga ke TPS. Sampah yang dibuang ke sungai dan saluran ini menjadi pemicu genangan dan banjir, apalagi di musim hujan sekarang ini, genangan bahkan banjir masih terjadi di beberapa titik di Kota Mataram.

Penjabat Walikota juga mewacanakan pemberlakukan sanksi bagi warga Mataram yang membuang sampah sembarangan.

Untuk mengantisipasi banjir dan genangan, Pemkot Mataram sejak beberapa waktu lalu telah menggencarkan gotong royong dan pembersihan sungai maupun saluran. Meski demikian banjir dan genangan tak bisa terhindarkan karena tingginya volume air yang masuk ke Kota Mataram dari daerah hulu. Menghadapi musim hujan ini, Penjabat Walikota juga meminta kepada camat maupun lurah se-Kota Mataram untuk aktif memantau wilayah masingmasing. (ynt)

gori band dimenangkan oleh Smansa - SMA 1 Mataram, juara 2 The Blessing - SMAK Kesuma, juara 3 High Five SMA 5 Mataram. Kategori MC, juara 1 Nadya Arifta SMA 1 Mataram, juara 2 Widya Wijayanti - SMA 5 Mataram, juara 3 Saifan Hidayat - MAN 1 Praya, Best Photo SMKN 1 Selong, Best Video SMA 1 Selong, Best Supporter SMA 1 Selong. Selamat kepada SMA 2 Selong yang telah menjadi Juara Umum dari

Honda Student Olympic tahun ini dan juga selamat kepada seluruh pemenang yang telah memenangkan hadiah dengan total puluhan juta rupiah.

“Kami berharap event ini dapat menjadi trend baru di NTB khususnya di segmen youth. Semoga Honda Student Olympic ini dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi NTB dalam menyalurkan bakat dan kreativitasnya dalam bentuk sebuah kompetisi yang berkualitas. Melalui produk

New Sonic 150R dan New CB150R, kami Honda Motor NTB percaya dan yakin bahwa event ini dapat menjadi lebih besar lagi di masa yang akan datang. Terima kasih untuk LCC dan sekali lagi selamat kepada para pemenang. Untuk yang belum menang, terus berlatih dan sampai jumpa di Honda Olympic Student tahun depan!”, ujar Wendy Tenario selaku Marketing Manager Astra Motor. (*)

16 Titik Aset Pemkot di Cilinaya Diusut Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Dugaan penjualan aset berupa tanah dan ruko di kompleks pertokoan Cilinaya Mataram, tidak hanya jadi bidikan Polres Mataram. Kejati NTB juga turun tangan, bahkan sudah mengantongi data awal terkait indikasi penjualan aset diduga secara tidak sah itu. ‘’Sprint gas (Surat Perintah Tugas) untuk mengusut penjualan aset ini sudah turun.

Sekarang tim sedang bekerja,’’ kata Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Selasa (26/1).

Data yang sudah dikantongi, ada 16 titik di deretan ruko, terletak di selatan Mataram Mall. Aset itu tercatat sudah bersertifikat atas nama PT. PCF dan dijual ke perorangan, mulai kurun waktu 1997, 1998, 1999, 2001, 2010, bahkan ada jualbeliterbaru,Agustus2015.‘’Tim juga sudah cek langsung ke lapangan, untuk melihat fisik aset itu,” kata Sutapa.

Digambarkannya, penyelidikan dugaan penjualan aset secara ilegal ini sudah dipantau sejak 2015 lalu. Informasi liar yang berkembang, bahkan beberapa kali disinggung DPRD Kota Mataram, jadi bahan kajian penyelidik Kejati NTB. Bahkan sebelum ada pernyataan terbuka dari Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si yang memintaAparat Penegak Hukum (APH) turun, pihaknya sudah mulai pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

Materi penyelidikan awal, terkait dugaan penjualan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT. PCF.

“Ada HGB yang diduga diperjualbelikan, itu yang diusut,’’ tegas Sutapa. Contoh, di salah satu titik areal itu, ruko di atas tanah 108 meter persegi , masuk dalam Akta Jual Beli (AJB), dari PT.PCF kepada pembeli berinisial EH. Ada lagi di areal yang sama ditemukan AJB terbaru, per tanggal 26Agustus 2015, yang dijual kepada pembeli berinisial MH. Bukti jual beli juga sudah dikantongi.

Dipastikan Sutapa, datadata awal sudah dikantongi.

Sementara pendalaman bukti berlangsung, tim juga sedang mengkaji indikasi pelanggaran pidananya.

Saling Klaim Diusutnya kasus ini oleh Kejaksaan dan Kepolisian, berawal dari kisruh antara pihak Pemkot Mataram dengan PT. PCF yang mengkalim sudah memiliki dokumen sah dan hanya menyewakan aset itu.

Sementara Pemkot Mataram mengklaim, pernah ada perjanjian antara Pemkot Mataram dengan PT. PCF dimulai sejak tahun 1996 dan luas tanah dikerjakansamakan 39.900 meter persegi. Penyempurnaan perjanjian tanggal 11 Juli tahun 2002 dengan nomor

16/KPTS/2002 dan nomor 792/ VII/2002 ketentuan pasal 5 ayat 1 dan ayat 2. Dengan perjanjian penggunaan lahan selama 30 tahun atau berakhir tahun 2026.

Tapi belakangan, ada dugaan pemindahantanganan hak guna bangunan oleh PT. PCF dengan menjual HGB tanpa mengantongi izin atau rekomendasi dari Pemkot Mataram.

Sememtara versi PT. PCF, telah terjadi kesalahan administrasi dalam sertifikat jual beli atas HGB itu. Kesalahan administrasi kata Manager Mataram Mall, Teddy Saputra, seharusnya yang tertuang dalam akta notaris adalah jual beli sewa bangunan bukan jual beli.

Teddy menegaskan, pihaknya adalah yang pengusaha yang bersih dan tidak ada itikad bermain di luar hukum. Disisi lain, PT. PCF disebut seolah - olah mengalihkan aset. Dia menunjukan dalam adendum atau perjanjian kerjasama dengan Pemkot Mataram.

Bahwa PT. PCF dapat menyewakan atau mengalihkan hak secara berjangka sesuai pasal 5 kepada orang atau badan hukum lainnya, dengan memakai perjanjian tersendiri setelah mendapat persetujuan tersendiri dari pihak kedua. (ars/cem)

Cuaca Buruk

Jalur Pendakian ke Rinjani akan Dievaluasi Mataram (Suara NTB) Jalur pendakin ke Gunung Rinjani yang sudah dibuka pekan kemarin, akan dievaluasi kembali hari ini (27/1). Hal ini dilakukan akibat adanya cuaca buruk berupa hujan lebat disertai angin kencang di sekitar daerah Gunung Rinjani.

Sebelumnya, mengutip surat Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani dengan nomor S.110/BTNGR-1/2016 menyatakan jalur pendakian Gunung Rinjani dibuka seperti biasa terhitung

tanggal 21 Januari 2016 pukul 00.00. Pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani ini menindaklanjuti surat dari Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, dengan nomor : 152/45/BGL.V/2016 tanggal 19 Januari 2016 perihal Penurunan Tingkat aktivitas Gunung Rinjani dari Level II (waspada) menjadi Level I (normal).

Menurut Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah II, Lombok Timur, H. Ramsjah, SH., yang dikonfirmasi Selasa (26/1), mengatakan pihak

pengelola Taman Nasional Gunung Rinjani akan melakukan evaluasi kembali pembukaan jalur pendakian Gunung Rinjani.

“Sudah dibuka, tapi kami mau evaluasi lagi. Karena dari laporan di lapangan, cuaca sedang tidak bersahabat, hujan lebat sudah merata di Sembalun dan sekitarnya. Besok (hari ini—red) akan diadakan rapat bersama semua petugas yang ada di lapangan. Kalau memang tidak memungkinkan akibat cuaca buruk, jalur pendakian akan kembali ditutup,” ujar Ramsjah.

Dikatakan, berdasarkan laporan dari petugas di lapangan, hujan lebat disertai angin kencang terjadi merata di wilayah Gunung Rinjani. Hal ini ditakutkan akan berbahaya bagi para pendaki atau pengunjung Gunung Rinjani. Karena badai angin, hujan serta kabut akan sangat berbahaya bagi pendaki. Apalagi dengan cuaca buruk seperti itu, di gunung suhu udara akan terasa sangat dingin dan membuat nafas pendaki menjadi berat.

“Itu sangat berbahaya bagi pendaki. Maka petugas intern di Taman Nasional Gunung Rinjani akan memberikan laporan dan mengambil keputusan mengenai jalur pendakian ini,” katanya Ramsjah.

Sebelumnya, pada tanggal 25 Oktober 2015 pukul 13.00 Wita tingkataktivitasGunungRinjanidinaikkan dari level I (normal) menjadi level II (waspada). Hal ini didasari atas peningkatan aktivitas berupa erupsi abu dari letusan Gunung BaruJari.Itulahjugayangmendasari penutupan jalur pendakian Gunung Rinjani sebelumnya. (ron)