Snt27022015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

16 HALAMAN

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

JUMAT, 27 FEBRUARI 2015

NOMOR 294 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kepala Dinas PU NTB Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) belum berhenti. Setelah menetapkan tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), LHG serta rekanan pelaksana IS dan pengawas proyek DS beberapa waktu , saksi- saksi lain disasar tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTB yang diketuai oleh Eli Rahmawati, SH,MH. Kamis (26/2), penyidik meminta keterangan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTB, Ir. H.Dwi Sugiyanto.

Pemeriksaan Dwi Sugiyanto berkaitan erat dengan jabatannya sebagai Kepala Dinas, karena proyek TPA senilai Rp 6,7 miliar tersebut memang menjadi tanggung jawab Dinas PU NTB. Diketahui, Dwi diperiksa sejak sekitar pukul 09.00 Wita, di lantai dua ruang Pidsus Kejati NTB. Pemeriksaan berlangsung hingga pukul 12.00 Wita dan penyidik memberi kesempatan kepada Dwi untuk istirahat. Pemeriksaan pada sesi pertama ini, berlangsung sekitar tiga jam.

Pukul 14.00 Wita, Dwi Sugiyanto kembali datang ke Gedung Kejati, untuk menjalani peDIPERIKSA -Kepala Dinas PU NTB, Dwi Sugiyanto saat diperiksa di Kejati NTB, Kamis (26/2) kemarin.

(Suara NTB/ars)

1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 SIKAP Pemerintah Australia yang 1234567890123456789012345 menunjukkan keberatan terhadap In1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 donesia terkait eksekusi terpidana mati 1234567890123456789012345 gembong narkoba Bali Nine, dikhawat1234567890123456789012345 irkan berdampak pada situasi keaman1234567890123456789012345 an. Gangguan, bahkan potensi ancaman 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 asing, mengharuskan TNI mengeluar1234567890123456789012345 kan pesawat Shukoi untuk menjaga 1234567890123456789012345 wilayah udara. Tapi Pangdam IX Uday1234567890123456789012345 ana Mayjen TNI Torry Djohar Bangun1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 toro menjamin, apapun bentuk anca1234567890123456789012345 man itu, pihaknya tidak gentar.

1234567890123456789012345 ‘’Ada atau tidak ada (ancaman, red), 1234567890123456789012345 kami TNI selalu siap menjaga kedaul1234567890123456789012345 atan negara kita, jadi tidak perlu gen1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 tar,” jawab Torry ditanya wartawan soal 1234567890123456789012345 potensi ancaman gangguan asing sete1234567890123456789012345 lah pemindahan Andrew Chan dan 1234567890123456789012345 Myuran Sukumaran, dua terpidana 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 mati dalam kasus narkoba asal Aus1234567890123456789012345 tralia, dari Lapas Krobokan, Bali ke 1234567890123456789012345 Cilacap, Nusakambangan.

1234567890123456789012345 Menurut Pangdam, sejauh ini situasi 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 keamanan Indonesia, khususnya wilayah 1234567890123456789012345 Kodam IX Udayana, Bali, NTB dan NTT 1234567890123456789012345 dipastikannya kondusif. Tiga wilayah 1234567890123456789012345 yang memang relatif berdekatan dengan 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Australia ini memang ikut dijaga, ben1234567890123456789012345 tuknya dengan mengerahkan pesawat 1234567890123456789012345 Shukoi yang terbang di langit NTB dua 1234567890123456789012345 hari terakhir. “Situasi keamanan secara 1234567890123456789012345 umum kondusif,” ujarnya memastikan.

1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Sistem keamanan terus diperbaiki.

1234567890123456789012345 Meski kondusif, tapi harus tetap 1234567890123456789012345 waspada. Dia mengibaratkan Indone1234567890123456789012345 sia saat ini sebagai sebuah rumah. Ke1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 tika yang tinggal di dalamnya menge1234567890123456789012345 tahui ada atap bocor, tentu pemiliknya 1234567890123456789012345 harus memperbaiki. Demikian juga 1234567890123456789012345 sistem keamanan saat ini, terus dieval1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 uasi untuk diperbaiki jangan sampai 1234567890123456789012345 masuk gangguan dari luar.

1234567890123456789012345 Ditanya soal pengamanan secara 1234567890123456789012345 khusus, diakui Pangdam, pola penga1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 manan khusus ini dilakukan, 1234567890123456789012345 Bersambung ke hal 15 1234567890123456789012345

meriksaan lanjutan. Dikonfirmasi Suara NTB, Dwi tak menjawab terkait materi pemeriksaannya. ‘’Cuma pemeriksaan biasa kok,’’ jawab Dwi sembari berlalu. Namun dia sedikit mengungkap, materi pemeriksaannya seputar tupoksinya sebagai Kepala Dinas. Selebihnya, soal tanggung jawabnya sebagai Kepala Dinas PU, dia enggan berkomentar. ‘’Saya ditanya-tanya soal tupoksi saja,’’ terangnya.

Lebih jauh mengenai teknis pekerjaan proyek yang akhirnya berujung masalah itu, Dwi mengklaim tidak ada masalah. ‘’Sebenarnya proyeknya sudah selesai. Sudah sesuai kok,’’ jawabnya, kemudian masuk ke ruang pemeriksaan.

Kurang lebih empat jam Dwi Sugiyanto di ruang pemeriksaan tersebut, Bersambung ke hal 15

TNI Tak Gentar

TO K O H MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata akan memprioritaskan pembangunan jaringan Teknologi Informasi dam Komunikasi (TIK) pada daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata andalan di masing-masing daerah.

Bersambung ke hal 15

Rudiantara

(Suara NTB/nas)

Prioritaskan Destinasi Andalan

KO M E N TTAA R

Mataram (Suara NTB) Sertijab Komandan Korem 162/ WB dari pejabat baru kepada pejabat lama, berlangsung Kamis (26/ 2) kemarin. Prosesi itu dipimpin Pangdam IX Udayana, Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro, yang mengamanatkan kepada pejabat baru agar benar- benar menjaga

NTB, baik dari konflik sosial maupun gangguan dari luar.

Pelantikan di Lapangan upacara Markas Korem 162/WB Jalan Lingkar Selatan itu, dihadiri Wakil Gubernur H.Muh.Amin, SH,M.Si, Kapolda NTB Brigjen Pol Drs. Sriyono, M.Si, petinggi TNI, pejabat yang tergabung dalam FKPD Provinsi

NTB, tokoh adat serta sejumlah pejabat dari kabupaten/kota.

Dalam amanatnya, Pangdam masih menyoroti gangguan keamanan NTB yang masih saja dilanda konflik sosial. Ini tidak lepas dari keragaman pemahaman, yang berujung perpecahan.

Bersambung ke hal 15

Sukseskan Tambora Menyapa Dunia Mataram (Suara NTB) Transportasi udara menuju Bima saat ini masih terbatas. Bima merupakan salah satu akses menuju lokasi peringatan Tambora Menyapa Dunia yang akan dilaksanakan pada 11 April 2015 mendatang. Untuk suksesnya kegiatan tersebut, Pemprov NTB meminta kepada maskapai penerbangan nasional Garuda

Indonesia Airlines untuk menambah penerbangan (extra flight) menuju Lombok maupun Bima.

“Saya sudah bersurat, dalam rangka mendukung Tambora Menyapa Dunia kita antisipasi sejak awal untuk terutama Garuda untuk melakukan extra flight tanggal 7-11 untuk Jakarta- Lombok. Tentunya juga kepulanga-

nnya untuk extra fligh Bima – Denpasar,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (26/2) siang.

Saat ini, katanya, frekuensi penerbangan ke Bima hanya dua kali sehari. Sehingga menurutnya hal itu sangat terbatas, terutama menjelang puncak

kegiatan Tambora Menyapa Dunia. Supaya para peserta yang diprediksi sebanyak 15 ribu orang tidak jauh-jauh datang dari Dompu maka penerbangan menuju Bandara Bima, baik dari Lombok maupun Denpasar harus ditambah.

Agung menambahkan, surat permintaan kepada maskapai Garuda untuk menambah frekuensi penerban-

gan menjelang puncak dan setelah peringatan Tambora Menyapa Dunia itu telah dikirim pada dua minggu lalu.

Surat itu ditembuskan juga ke Kementerian Perhubungan.

Terkait dengan penambahan frekuensi penerbangan itu, lanjutnya, tentu pihak maskapai mempunyai estimasi, terkait perlu tidaknya pengajuan extra flight. (nas)

Penanganan Kasus Proyek ’’Trekking’’ Rinjani Dipertanyakan

(Suara NTB/dok)

H. L. Gita Ariadi

Pangdam IX Udayana Amanatkan Danrem Jaga NTB

Pemprov NTB Minta Maskapai Ajukan ’’Extra Flight’’ Menuju Bandara Bima

Jangan Takut Rapat di Hotel ASISTEN II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si mengatakan, SKPD dan Kementerian agar tak takut melaksanakan rapat di hotel. Jika kapasitas ruangan pertemuan di gedung pemerintah tak mencukupi, pihaknya siap memberikan surat keterangan.

“Setiap membuka kegiatan saya selalu memprovokasi teman-teman dari Kementerian, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

SALAM KOMANDO - Mantan Danrem 162/WB Kuat Budiman SIP salam komando bersama Pangdam IX Udayana Mayjen TNI Torry Djohar Banguntoro (tengah) bersama Danrem yang baru, Kolonel CZI. Lalu Rudy Irham Srigede (kiri).

(Suara NTB/ist)

RUSAK - Inilah kondisi jalur trekking Rinjani yang rusak dan dilaporkan Formapi NTB ke Kejaksaan.

Mataram (Suara NTB) Proyek jalur trekking Rinjani di dua jalur, Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Lombok Timur, sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Pelapor dari Formapi NTB, Kamis (26/2) kemarin mempertanyakan perkembangan penanganan kasus itu, setelah beberapa orang saksi diperiksa.

Ihsan Ramdani selaku Ketua Formapi, datang langsung ke Gedung Kejati NTB, hendak bertemu dengan Kasi

Penkum dan Humas, Made Sutapa, SH. Namun Ihsan diarahkan langsung ke Kasi Penyidik Yonnie E. Mallaka, SH. Namun saat hendak bertemu dengan Kasi Penyidik, Ihsan Ramdani keluar dengan wajah kecewa. ‘’Katanya Kasi Penyidik lagi sibuk. Saya kecewa. Jauh-jauh datang ke Kejati, tapi tidak bisa mendapat informasi yang saya cari,’’ sesal Ihsan, kemudian berlalu meninggalkan gedung Pidsus. Sementara Yonnie E Mal-

laka saat itu memang tidak sempat menemuinya, karena sedang ada pertemuan dengan jaksa lain. Made Sutapa, SH selaku Juru Bicara Kejati NTB juga belum memberi penjelasan terkait sejauh mana perkembangan penanganan kasus ini.

Sementara, Ihsan Ramdani mengaku, laporannya itu terkait pengerjaan proyek dari Sembalun Lawang Lombok Timur senilai Rp 1,5 miliar.

Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Harga Beras Melambung Nelayan Jangan Dibohongi BANTUAN Mobil Fish dari Kementerian Kelauatan kepada nelayan di Lingkungan Pondok Perasi Kelurahan Bintaro, dinilai sebagai langkah positif untuk mengedukasi masyarakat tentang kondisi cuaca dan harga ikan di pasar. Sehingga, nelayan tidak dibodohi oleh pengepul yang hanya menguntungkan diri sendiri. Hal tersebut disampaikan Lurah Bintaro, HL. Muksin yang ditemui usai menghadiri peluncuran aplikasi M – Fish, Kamis (26/2).

Ia mengakui selama ini nelayan hanya mengan(Suara NTB/cem) dalkan peralatan tradisionHL. Muksin al untuk menangkap ikan seperti jaring, kain dan sebagainya. Artinya, penghasilan nelayan tidak tentu bahkan terkadang merugi. “Mereka (nelayan, red) cuma pakai jaring, itu kalau ada yang didapat,” tuturnya. Dengan bantuan peralatan mobil fish (m-fish) yang diberikan dari Kementerian kepada 50 nelayan,masyarakat bisa mengetahui kondisi gelombang, kondisi ikan di lautan serta harga ikan di pasaran.

Yang paling penting menurut Mukhsin, harga ikan di pasaran harus diketahui oleh nelayan, sehingga pengepul tidak lagi membodohi nelayan. Yang dialami nelayan selama ini, sering merasa rugi dengan hasil melimpah kemudian tidak sebanding dengan harga yang didapatkan. Terkait mekanisme penggunaan mobil fish, nantinya secara bertahap nelayan diberikan pelatihan oleh pendamping sehingga bisa mengetahui tata cara penggunaan alat tersebut. Nelayan di Kelurahan Bintaro sebutnya, sebanyak 650 orang.

Nantinya, akan diberikan pelatihan dan alat yang sama kepada nelayan secara bertahap. Kendati demikian, pihaknya akan mengusulkan serta membantu nelayan agar bisa memaksimalkan peralatan yang dimiliki, sehingga kelurahan Bintaro bisa menjadi pilot project penggunaan alat m– fish di Mataram.

Dengan peralatan modern itu, ia berharap hasil tangkap nelayan bisa lebih melimpah sehingga berdampak pada kesejahtraan masyarakat. Mukhsin berperan agar mobil fish digunakan sebaik – baiknya bukan untuk dijual. “Saya ingatkan supaya ketika diberikan bantuan, jangan sampai dijual,” pesannya. (cem)

Diskoperindag Kota Mataram Koordinasi dengan Pemprov NTB Mataram (Suara NTB) Harga beras belakangan ini terus melambung dan bahkan mencapai Rp 12 ribu per kilogram. Untuk menyikapi naiknya harga beras ini, Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram akan berkoordinasi dengan Pemprov NTB. Hal ini disampaikan Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH. Ia mengatakan pihaknya belum membahas persoalan ini di internalnya, karena pihaknya masih menunggu seperti apa hasil koordinasi dengan Pemprov NTB. “Saya mau koordinasi dulu dengan Pemprov NTB karena Pemprov yang akan mengkoordinasikan kita dengan pihak Bulog. Kita perlu membahas ini dulu dengan Pemprov,” jelasnya.

Pentingnya koordinasi dengan Pemprov ini disampaikan Wartan karena melambungnya harga beras ini merupakan fenomena nasional dimana tidak hanya terjadi di Kota Mataram, tapi di seluruh daerah di Indonesia. Hal ini juga berkaitan dengan koordinasi antara Pemprov NTB dengan Bulog Divisi Regional (Divre) NTB yang wilayah kewenangannya lebih luas. “Karena stok beras Bulog itu juga untuk wilayah NTB. Jadi saya harus melalui tingkatan sekretariat dulu, dalam hal ini Pemprov NTB,” ujarnya.

Upaya koordinasi ini juga dihajatkan untuk mengendalikan harga beras. Jika nanti akan diadakan operasi pasar khusus untuk beras, Wartan

mengatakan hal itu juga tergantung dari hasil koordinasi pihaknya. Selain itu, koordinasi ini juga perlu dilakukan untuk mengetahui apa penyebab melambungnya harga beras.

Sementara itu, pantauan Suara NTB, Kamis (26/2) di Pasar Kebon Roek, Ampenan, harga beras tertinggi masih di kisaran Rp 12 ribu. Pedagang beras di Pasar Kebon Roek, Hj. Syifaiyah menerangkan melambungnya harga beras mulai sejak sepekan lebih. Harga beras yang mencapai Rp 12 ribu per kilogram adalah beras dengan kualitas tertinggi. Sementara untuk kualiats sedang dihargai Rp 10 ribu dan Rp 9 ribu per kilogram.

“Harga beras ini naik sudah seminggu ini,” cetusnya. Sebelumnya harga beras yang sekarang menjadi Rp 12 ribu harga normalnya Rp 10 ribu. “Naiknya perlahan, mulai naik menjadi Rp 11 ribu terus menjadi Rp 12

(Suara NTB/ynt)

BERAS - Menyikapi melambungnya harga beras, Diskoperindag Kota Mataram akan segera berkoordinasi dengan Pemprov NTB apakah nanti akan ada kebijakan operasi pasar atau tidak. Salah satu pedagang beras di Pasar Kebon Roek, Ampenan, Kamis (26/2). itas paling baik.

Menurut Syfaiyah, harga beras ini akan terus mengalami kenaikan dalam beberapa hari ke depan. Bahkan menurut prediksinya, harga beras akan mencapai Rp 13

ribu,” terangnya. Syfaiyah mengungkapkan banyak pembeli yang mengeluhkan kenaikan harga beras ini.

Namun meski demikian, beras yang paling banyak dibeli adalah beras dengan kual-

Dianggarkan Tiap Tahun

Bangun Akses Jalan Pinggir Pantai

MARAKNYA aksi curanmor (pencurian kendaraan bermotor) di Kota Mataram, mengundang keprihatinan Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta.

Menurutnya, tingginya intensitas kejahatan di Mataram, terutama yang menyasar kendaraan bermotor, patut menjadi perhatian dan kewaspadaan bersama.

Keberadaan bimaspol di tiap-tiap daerah, menurut Sudiarta, sangat membantu. Hanya saja, agar bimaspol bisa melaksanakan tugasnya dengan (Suara NTB/fit) maksimal, bimaspol I Gede Sudiarta harus dilengkapi dengan peralatan pendukung. Sehingga, ketika terjadi tindak kejahatan, seperti curanmor dan lain sebagainya, bisa diatasi dengan segera. ‘’Jangan nanti malingnya sudah lari, baru sibuk cari alat,’’ ujarnya kepada Suara NTB kemarin.

Membekali bimaspol dengan peralatan seperti polisi pada umumnya, sangat penting mengingat wilayah cakranegara merupakan salah satu wilayah yang rawan aksi kejahatan. Ia mencontohkan di Kelurahan Cakra Utara. ‘’Disana tidak ada pamswakarsanya. Sehingga, untuk keamanan, masyarakat sangat bergantung kepada bimaspol,’’ terangnya.

Selain bimaspol, masyarakat juga perlu menggalakkan kembali poskamling (pos keamanan lingkungan).

Namun terkait banyaknya poskamling yang tidak aktif, Sudiarta enggan berkomentar. ‘’Itu bukan ranah kami. Itu ranahnya Satpol PP,’’ ujarnya. (fit)

BKD dan Asisten III Penuhi Panggilan Komisi ASN Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Asisten III bidang Administrasi Setda Kota Mataram memenuhi panggilan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Pemanggilan tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan tersebut terkait kisruh mutasi Pemkot Mataram, Rabu (4/2) lalu.

Komisioner ASN pada Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB), Dr. Nuraida Mukhsen mengatakan, laporan pengaduan mutasi Pemkot Mataram telah ditangani bahkan ditindaklanjuti oleh komisioner. Kepala BKD Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany dan Asisten III Hj. Evi Ganevia dipastikan telah diperiksa dan dimintai klarifikasi oleh komisioner terkait proses mutasi. “Banyak tuh diperiksa di ruangan Pak Waluyo. Kemungkinan salah satunya BKD dan Asisten III Kota Mataram,” kata Nuraida dikonfirmasi lewat ponselnya, Kamis (26/2).

Ia memastikan pemanggilan kedua anggota Baperjakat itu sesuai dengan hasil laporan yang diterima oleh KASN. Kaitannya dengan pemeriksaan tersebut, Nuraida tidak bisa mengurai bahkan menjelaskan dengan pasti karena penanganan itu diserahkan ke Dr. Waluyo. Apakah kedatangan Kepala BKD dan Asisten III terkait dengan konsultasi untuk proses mutasi tahap dua menjelang pilkada calon incumbent? Ditegaskan, pemanggilan baperjakat ke KASN difokuskan terhadap laporan pengaduan yang diterima oleh KASN. Kalaupun Pemkot berasalan konsultasi tidak menjadi persoalan.

Secara aturan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perppu) nomor 1 tahun 2014 pasal 71 ayat 2 mengatakan petahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Kecuali mutasi dilakukan karena ada jabatan yang lowong, pensiun atau meninggal sehingga menghambat pelayanan di birokrasi. “Aturan Perppu kan sudah jelas 6 bulan sebelum masa jabatan berakhir, kecuali ada pejabat meninggal atau lowong,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL Makmur Said membantah keberangkatan BKD dan Asisten III bukan memenuhi panggilan KASN, melainkan untuk mengkonsultasikan apakah masih dibenarkan melakukan mutasi kembali di sisa masa jabatan. Kalaupun kaitannya dengan pemanggilan sejauh ini belum ada surat resmi diterima dari KASN. “Kita ke sana konsultasi, apakah dibolehkan melakukan mutasi lagi. Makanya diarahkan ke Kemendagri,” kata Sekda. (cem)

Perbaikan Terminal Tak Kunjung Rampung

Pemkot Harapkan Bantuan Pusat Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram berencana membangun akses jalan pinggir pantai sepanjang 9 kilometer. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat menopang pengembangan pariwisata Kota Mataram ke depan. Untuk itu, Pemkot Mataram mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat dan difasilitasi Komisi X DPR RI pada saat pembahasan anggaran bersama kementerian. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Mataram, Drs. H. Abdul Latif Nadjib pada saat pertemuan dengan Komisi X DPR RI. Latif menyampaikan akses jalan ini tidak hanya berdampak pada pengembangan pariwisata, tapi juga dalam pengembangan industri kreatif. “Jalan ini akan memberi peluang lebih dalam mendorong sektor

tersebut,” ujarnya.

Pusat juga diharapkan memberi perhatian lebih karena Kota Mataram atau Pulau Lombok telah terpilih masuk ke dalam 16 kota yang menjadi tujuan wisata MICE (meeting, incentive, conference, exhibition). Untuk pengembangan destinasi MICE ini, fasilitas yang dimiliki masih kurang. Untuk itu menurut Latif hal ini perlu terus didorong. “Kami harap Kementerian Pariwisata bisa memberikan dukungan untuk rencana kami ini,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi X DPR RI, Dr. Hj. Leni Marlinawati menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui apakah usulan itu bisa terakomodir pihaknya. Karena harus diketahui terlebih dulu apakah jalan tersebut adalah jalan nasional, jalan provinsi, atau jalan kabupaten/ kota. “Kalau jalan nasional, itu akan menjadi kewenan-

gan pemerintah pusat dan kalau jalan provinsi akan menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” ujarnya. Jika dilihat dari aksesnya untuk pariwisata, kemungkinan besar itu adalah jalan provinsi.

Seharusnya menurut Leni masukan yang diberikan kepada para Anggota Komisi X DPR RI ini dilengkapi dengan data yang memadai dan lengkap. Sehingga pihaknya bisa mempunyai pandangan yang jelas dan selanjutnya bisa diperjuangkan pada saat pembahasan anggaran. Leni menyarankan pemerintah daerah harus konsentrasi terhadap pembangunan infrastruktur. Pemerintah pusat disebutkan politisi PPP ini mengalokasikan untuk infrastruktur adalah alokasi terbesar yang ada di beberapa kementerian. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Perbaikan Terminal Mandalika dikeluhkan kalangan anggota Komisi III DPRD Kota Mataram. pasalnya, meski setiap tahun dianggarkan, namun perbaikan terminal itu tidak kunjung rampung. Keluhan itu disampaikan anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, Drs. HM. Husni Thamrin, MPd. Padahal, lanjut politisi PPP ini, wajah Kota Mataram salah satunya tercermin dari penataan terminal. Apalagi sebagai cikal bakal kota metropolis, keberadaan terminal dipandang sangat penting. Ditambah dengan daerah penyangga seperti Gunungsari Lombok Barat, mobilitas warga cukup tinggi dari dan ke Mataram. ‘’Tiap tahun dianggarkan untuk perbaikan terminal tapi tidak tuntas juga,’’ cetusnya. Belum lagi kondisi di dalam area terminal, dimana banyak ruko yang tidak terurus. Kondisi terminal yang ada di Kota Mataram, ini kata Husni cukup memalukan. ‘’Kita malu dengan orang luar yang datang ke Mataram,’’ ujarnya.

Ia meminta Dishubkominfo Kota Mataram merinci berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk membenahi kondisi terminal Mandalika, sehingga tampilannya bersih dan mampu memberi rasa aman dan nyaman bagi penggu-

DAK Satpol PP dan PMK Dikelola BPKAD Mataram (Suara NTB) – Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berikan oleh pemerintah pusat kepada dua instansi yakni, Satpol PP dan Kantor Pemadam Kebakaran (PMK) senilai Rp 4,5 miliar hingga kini pengelolaan anggarannya dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan tersebut pun dinilia tidak menjadi persoalan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menegaskan, pengelolaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak menjadi persoalan.

Pasalnya, peruntukan DAK tersebut berkaitan dengan aset pemerintah daerah.

“Tidak jadi masalah, kan di DAK itu tidak menjelaskan ke instansi ini, tapi ke pemerintah daerah,” kata Sekda dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/2).

Diketahui, pemerintah pusat memberikan bantuan anggaran kepada Satpol PP Kota Mataram sebanyak Rp 2,1 miliar, sedangkan kantor pemadam kebakaran Rp 2,4 miliar. Anggaran itu digunakan untuk operasional kedua instansi tersebut.

Sekda menjelaskan, anggaran itu diusulkan untuk membangun kantor Pol PP dan gudang mobil pemadam kebakaran di lingkar selatan. Pol PP tidak memiliki kantor dan

selama ini menempati gedung di Pendopo. Sehingga, Pemkot berinisiasi dengan anggaran tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan gedung kantor.

“Pol PP kan berkantor di pendopo selama ini,” sebutnya.

Apakah tidak menyalahi aturan nantinya kalau anggaran itu dipergunakan di BPKAD? Sekda kembali menegaskan, dalam peraturan DAK tidak ada klausul maupun penjelasan yang mengatakan bahwa anggaran tersebut diberikan ke instansi terkait. Sehingga, tidak menjadi persoalan dikelola oleh BPKAD karena ada korelasi terkait dengan aset.

Misalnya, DAK untuk jalan tidak mungkin dikelola oleh sekretari-

HL. Makmur Said

at, tetapi diberikan kepada instansi terkait seperti Dinas Pekerjaan Umum dan lain sebagainya. “DAK – nya untuk jalan, masak kita yang kelola,” ujarnya.Kini lanjutnya, sedang dilakukan perencanaan terhadap pembangunan gedung kantor Satpol PP dan gudang mobil pemadam kebakaran. (cem)

na jasa terminal.

Dihubungi terpisah, Kamis (26/2), Kepala Dishubkominfo Kota Mataram, Drs. H. Khalid mengaku sudah mendapat laporan dari Kepala Bidang Perhubungan Darat, Laut dan Udara Dishub Kota Mataram, Mahfuddin Noor yang menghadiri rapat kerja dengan Komisi III. Terkait belum rampungnya penataan terminal, ia membantah kalau pembangunan terminal itu dianggarkan setiap tahun.

Yang benar, menurut Khalid, baru dua tahun terakhir ini, pembangunan terminal dianggarkan. Masing-masing tahun 2014 dan tahun 2015 ini. Itupun hanya Rp 200 juta per tahun. Angka ini, lanjutnya, jauh dari kebutuhan. Kendati demikian, Khalid mengaku pihaknya sangat mengapresiasi apa yang menjadi harapan Dewan untuk melihat terminal yang aman dan nyaman.

Pembangunan di terminal Mandalika, kata Khalid, untuk menunjang penilaian Adipura karena memang beberapa waktu lalu, terminal menjadi sorotan tim penilai Adipura. Kondisi terminal yang belum bisa menjawab harapan Dewan, tidak terlepas dari minimnya anggaran yang ada. Tetapi, Khalid mengatakan, pihaknya akan merinci kebutuhan anggaran untuk membenahi terminal. (fit)

16 Kelurahan Belum Bebas BAB Sembarangan

(Suara NTB/doc)

Bekali Peralatan

ribu per kilogram. Stok beras yang dijual juga semakin berkurang dan pihaknya masih kesulitan untuk memasok beras. “Stok sudah habis, kita mau beli lagi tapi sudah ndak ada,” ujarnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 16 kelurahan di Kota Mataram belum bebas dari perilaku warga yang buang air besar (BAB) sembarangan atau Open Defecation Free). Sementara 34 kelurahan lainnya telah terbebas dari perilaku ini.

Demikian disampaikan Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi. “Sebanyak 16 kelurahan belum bebas BAB karena belum terbiasa,” ujarnya.

Usman mengatakan untuk menghilangkan kebiasan BAB sembarangan ini harus dipacu dengan secara aktif mengajak masyarakat menerapkan pola hidup bersih. Kebiasaan ini juga menurutnya berkaitan dengan perilaku masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat itu cukup sulit. Dikes Kota Mataram juga kerap melakukan sosialisasi melalui berbagai penyuluhan di setiap kelurahan.

“Melalui penyuluhan itu kami ajak masyarakat untuk tidak menghentikan kebiasaan BAB sembarangan,” ujarnya.

Untuk mencegah warga BAB di sembarang tempat seperti kali dan saluran, Dikes Kota Mataram setiap tahun juga memprogramkan pembangunan jamban komunal. Jamban komunal yang dibangun ini tersebar di beberapa lingkun-

gan. Dan sebelum jamban dibangun, pihaknya turun ke lapangan dan melihat lingkungan mana saja yang ingin dibangunkan jamban komunal.

“Kita lihat dulu mana saja yang mau dibangunkan jamban komunal ini. Karena percuma kita bangun kalau tidak dimanfaatkan,” ujarnya. Pihaknya juga terus melakukan penyuluhan untuk mengubah perilaku masyarakat ini, khususnya di kelurahan yang belum terbebas dari kebiasaan ini.

Salah satu kelurahan yang belum bebas dari kebiasaan BAB sembarangan ini adalah Dasan Cermen. Menurut Lurah Dasan Cermen, Henny Suyasih, S.STP, ratusan rumah di wilayahnya belum memiliki fasilitas MCK. Jumlah KK di Kelurahan Dasan Cermen sebanyak 1.307 dan 80 persen dari jumlah itu belum memiliki fasilitas MCK di rumah masing-masing.

Salah satu penyebab banyak warga yang belum memiliki fasilitas MCK karena keterbatasan lahan. Disamping itu juga pemukiman padat penduduk juga menjadi kendala lainnya. “Kalau lahannya luas keinginan untuk memiliki WC itu pasti ada,” ujarnya. Untuk mengatasi hal ini, pembangunan jamban komunal dilaksanakan setiap tahun di beberapa titik. (ynt)

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

NTB akan Bangun Kerjasama Dagang dengan Tiongkok Mataram (Suara NTB) Konsulat Jenderal Tiongkok yang ada di Bali sudah menggagas terbangunnya kerjasama dagang dengan Indonesia, Provinsi Bali Nusra. Gubernurpun direncanakan akan melakukan promosi ke negara tersebut.

Asisten II Setda NTB, Drs. L. Gita Aryadi, M. Si memperjelas ketertarikan Konjen Tiongkok itu didasari atas banyaknya potensi yang bisa dikerjasama dengan provinsi-provinsi yang berada di garis Indonesia Timur ini.

Seminar telah diinisiasi dengan mempertemukan pengusaha-pengusaha yang ada di Bali - Nusra, dan masing-masing Gubernur akan diperkenankan untuk melakukan persentasi di hadapan para pengusaha-pengusaha tersebut nantinya.

“Setelah itu, bersama konusulat jenderal juga, akan diadakan promosi dagang dan peluang investasi di masing-masing daerah ke Tiongkok. Dan harapannya akan terbangun komunikasi antara provinsi NTB khususnya dengan salah satu provinsi yang ada di Tiongkok berdasarkan kesesuaian potensi dan prospek pengembangan kedepan. Ranahnya adalah promosi dagang dan peluang investasi,” demikian Gita.

Tentunya kesempatan ini dianggap sebagai peluang bagi Gubernur untuk menawarkan potensi-potensi yang ada di daerah. Salah satunya yang akan dipromosikan adakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resot dengan fasilitas investasi di 1.200 hektar.

Beberapa kemudahan juga akan ditawarkan, diantaranya soal kepabeanan kemudian fasiliats keluar masuk barang. Fasilitas-fasilitas tersebut secara konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 2009, tentang berbagai kemudahan investor yang masuk berinvestasi di dalam KEK tersebut. Sekain itu, lanjut Gita tentu banyak potensi lainnya yang akan dipaparkan Gubernur bersama seluruh instrumen pengusaha yang ada di daerah.

Muaranya, bagaimana terjalinnya kerjasama bisnis dengan provinsi yang ada di Tiongkok dengan Provinsi NTB. (bul)

KERAJINAN KAYU - Kerajinan kayu jadi salah satu kerajinan khas NTB, dan berkembang di Lombok Barat.Tantangan yang dihadapi, pasar lesu, dan terbatasnya sistem pemasaran menghadapi pasar global. Dituntut inovasi dan kreativitas untuk bisa eksis, dan karenanya intervensi pemerintah dipandang mutlak.

(Suara NTB/bul)

KETUA Bidang Ekonomi Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi NTB, Dr. Firmansyah, SE, M. Si mengingatkan perlunya dilakukan pembenahan di sektor keuangan, menyusul makin dekatnya pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

Kendati untuk persaingan bebas antarperbankan efektivitasnya dimulai pada lima tahun mendatang (2020), tetapi rentang waktu lima tahun tersebut tidaklah begitu panjang untuk mempersiapkan diri menghadapi perbankan luar negeri.

Salah satu yang harus dibenahi, kata dosen pascasarjana Unram ini adalah suku bunga perbankan masih jauh di atas rata-rata bank di negara ASEAN lainnya.

Ditemui di Mataram, Kamis (26/2), Firmansyah melihat, masih relatif tingginya bunga bank umum nasional, tidak mustahil akan berimplikasi terhadap pembiayaan keuangan di sektor riil akan diserap oleh bank asing, sehingga bankbank nasional menjadi “kering likuiditasnya”.

Sementara Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau yang saat ini dikenal dengan Bank NTB juga belum begitu bisa diharapkan berperan lebih jauh untuk menopang pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah karena masih berada dalam sistem bank umum kegiatan usaha (Buku) I, yaitu modal inti di bawah Rp 1 triliun yang kegiatannya dibatasi.

“Salah satu pembatasan itu adalah tidak diperbolehkannya transaksi elektronik dan dengan valuta asing,” terangnya.

Sementara era perdagangan bebas lintas negara, dua jenis transaksi itu menjadi pasar dalam hubungan bisnis. Menjadi pertanyaan juga, produk apa yang bisa dijual Indonesia di era MEA yang mulai diberlakukan secara resmi pada akhir 2015? Terlebih lagi bagi NTB. Sementara negara ASEAN lainnya, seperti Malaysia sudah mampu memasarkan produknya ke Indonesia, seperti mobil Proton. Malaysia bahkan terang-terangan menggandeng pemerintah Indonesia untuk meningkatkan penjualan, sementara di negaranya sendiri mobil Proton mengalami kelesuan permintaan.

“Produk Indonesia saja masih belum ada satu pun yang diangkat dan dibesarkan pemerintah sebagai produk asli unggulan Indonesia,” katanya.

Oleh sebab itulah ia tekankan, pemerintah harus terus berupaya mempromosikan produk pelaku usaha dalam negeri, sehingga tergugah rasa nasionalisme cinta produk Indonesia.

“Walaupun mungkin sangat jarang konsumen nasionalis, yaitu membeli dan lebih mencintai produk nasional walau berharga mahal dan kurang berkualitas, setidaknya dengan diperkenalkan, dipromosikan terus menerus oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan nasionalisme dalam berbelanja itu ada,” demikian Firmansyah. (bul)

Lobar Tak Jual Pasir untuk Reklamasi Teluk Benoa Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Zaini Arony menegaskan tetap tidak mengizinkan investor untuk mengeruk pasir di Sekotong untuk memenuhi kebutuhan reklamasi Teluk Benoa, Bali. Kendatipun harga pembelian yang ditawarkan tinggi.

Bupati, Rabu (26/2) mengatakan, sudah melakukan kajian dari berbagai sisi, termasuk lingkungan dan ekologi.

Kesimpulannya masih tetap sangat tidak menguntungkan meskipun harga penawaran investor relatif tinggi.

Ia mengaku sudah beberapa kali didatangi investor agar diperkenankan untuk mengambil pasir di Sekotong, sebagai wilayah terdekat dari Benoa. Beberapa kali ditolak, bahkan pihak investor tetap berkamuflase menggunakan nama perusahaan lain.

Dalam proposal yang diajukan para investor yang di-

maksud, pasir-pasir di wilayah Pantai Sekotong ingin diambil untuk diangkut guna memenuhi kebutuhan reklamasi di Teluk Benoa.Tapi menurut Bupati, tidak akan ada satu izin pun yang dikeluarkan untuk pengambilan pasir laut di wilayah pemerintahannya.

“Jangan sampai kita yang tenggelam, di sana (di Benoa) enak,” tarangnya.

Ditegaskannya, dampak lingkungan yang akan ditimbulkan jika memberikan izin mengeruk pasir di daerahnya jauh lebih besar daripada keuntungan sesaat.

Oleh sebab itu, masalah tersebut sudah disampaikan pada rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kabupaten Lombok Barat, terkait dengan upaya pengawasan wilayah pantai dari aktivitas ilegal.

Sampai sejauh ini, patroli pengawasan di kawasan perairan Sekotong melibatkan anggota TNI Angkatan Laut (AL) dan aparat Kepolisian untuk mengantisipasi aktivitas pengerukan pasir secara ilegal.

Pelarangan aktivitas pengerukan pasir di wilayah perairan di Kecamatan Seko-

tong. Pelarangan itu dilakukan karena berkaitan langsung dengan destinasi wisata andalan Kabupaten Lombok Barat di masa depan, selain Pantai Senggigi.

Penolakan yang disampaikan kepada investor pengincar pasir Sekotong ini ditegaskannya sehubungan dengan pelanggaran Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 2 tahun 2002 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Barat.

Bupati memberikan jaminan tetap menjaga situasi wilayahnya dari aktivitas pengerukan pasir secara siluman. (bul)

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/dok)

Sektor Keuangan Perlu Pembenahan

Nelayan Ampenan Dibantu Peralatan Pendeteksi Ikan Mataram (Suara NTB)Kampung nelayan Ampenan, Mataram, secara nasional dijadikan pilot project pengguna sistem Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK) pendeteksi ikan. Sistem teknologi ini diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas nelayan.

Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Dr. Gellwyn Jusuf mengakui bahwa kerap biaya operasional para nelayan lebih besar dibanding hasil tangkapnya. Apalagi pada saat musim-musim tertentu

yang notabenenya waktu sulit mendapatkan ikan tangkap.

Dengan sistem digital, mFish yang diperbantukan oleh PT. XL. Axiata sebanyak 50 unit kepada kelompok nelayan di Ampenan, Kamis (26/ 2), setidaknya nelayan lebih terbantu. mFish ini semacam semacam teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan oleh nelayan untuk mendeteksi di mana titik berkumpulnya ikan, bahkan mampu mendeteksi jenis ikan. Dengan demikian, nelayan lebih terarah dalam melakukan penangkapan.

Tidak saja menjadi radar bagi para nelayan untuk mengetahui keberadaan ikan, bahkan peralatan ini bisa mendeteksi dan melaporkan kapal-kapal tangkap nelayan yang tidak berizin dari luar negeri. Sehingga memudahkan kerja pemerintah untuk menekan praktik-praktik illegal fishing.

Wakil Presiden Direktur XL, Dian Siswarini juga menjelaskan, m-Fish adalah aplikasi berbasis teknologi selular yang akan membantu memaksimalkan produktivitas nelayan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem laut.

XL mengenalkan program ini untuk pertama kalinya di Pantai Pondok Perasi Ampenan, Lombok, di hadapan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Rudiantara dan Wakil Gubernur NTB, H. Muh Amin dan Wakil Presiden Direktur XL,

(Suara NTB/bul)

BANTUAN - Penyerahan bantuan peralatan sistem pendeteksi ikan berbasis digital kepada nelayan Ampenan oleh Menkominfo Rudiantara di Kampung Nelayan Pondok Prasi Ampenan, Kamis (26/2).

Dian Siswarini.

Aplikasi m-Fish akan bisa membantu masyarakat nelayan Indonesia dalam meningkatkan produktivitas, menjaga ekosistem wilayah tangkapan, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup nelayan.

Pada tahap awal, mFish masih berbasis pada sistem operasi android dengan teknologi jaringan 3G, yang dapat diadaptasi ke jaringan 4G. Fitur pada aplikasi mFish

HILANG STNK R2 HONDA DR4302BW NOKA/NOSIN: MH1JF9110BK575571/JF91E-1569399 AN. FARIZ HARIAN HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM STNK R2 HONDA DR3897CA NOKA/NOSIN: MH1JF8114CK502246/JF81E-1499595 AN. I WAYAN MARDANA HILANG DISEKITAR JL. GAJAH MADA PAGESANGAN KOTA MATARAM SERTIFIKAT TANAH HAK MILIK NO.335 AN. NI WAYAN SUPITHA ALAMAT DS. PERAMPUAN LABUAPI LOBAR HILANG DISEKITAR CEMARA KOTA MATARAM SERTIFIKAT INI TIDAK DIJAMINKAN DI BANK / PIHAK LAIN HUB. 087865577170

ini menyediakan akses informasi yang dibutuhkan oleh para nelayan seperti kondisi prakiraan cuaca, info ketinggian pasang surut, peta permukaan laut secara lebih tepat dan akurat, lokasi pencarian ikan dan plankton, nilai komersial dari ikan yang akan ditangkap. Secara real time, aplikasi ini mendapatan data dari NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) untuk mendeteksi data keberadaan plankton yang sekaligus bisa menjadi cara mendeteksi keberadaan ikan.

Selain itu, mFish juga memiliki sejumlah fitur, antara lain e-wallet, panduan menjaga

lingkungan, dan juga Social Media di dalamnya.

Sebagai langkah awal dan pilot project, untuk sementara lokasi penerapan mFish baru akan mencakup beberapa wilayah perikanan di Indonesia, yaitu antara lain Lombok, Karimun Jawa, Demak, serta Tegal.

Dalam jangka waktu enam bulan kemudian, Kendari di Sulawesi Tenggara juga akan menjadi tempat penerapan.

Selanjutnya, cakupan wilayah penerapan akan terus diperluas. mFish yang telah diinstalasi, kartu perdana prabayar XL, paket data 1GB per bulan, solar charger, device charger, dan panduan aktivasi manual. (bul)

RUPA-RUPA

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

Halaman 4

Atasi Persoalan Pupuk

Distannak Lotim Dukung Pembentukan Pansus

DINAS Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur menyiapkan perangkat-perangkat sumber daya untuk merealisasikan terbentuknya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas. Dalam prosesnya, Dikes Lotim ini melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Hal ini dijelaskan Kepala Bidang Promkes Dikes Lotim, H. Suherman. BPKP selama beberapa hari terakhir telah memberikan pelatihan kepada petugas puskesmas di Lotim yang dipersiapkan menjadi BLUD. Menurutnya, pelibatan BPKP ini untuk memberikan pelatihan mengenai sistem pelayanan minimal (SPM) pembuatan laporan keuangan dan indikator lainnya. Tidak diinginkan Dikes pasca beroperasi menjadi BLUD, layanan di puskesmas ini tidak berjalan dengan baik.

Ia katakan, semua BLUD diberikan pelatihan demikian dari BPKP. Pasalnya, pihak BPKP inilah yang paling mengerti bagaimana materi neraca keuangan, sehingga laporan keuangannya tidak menjadi temuan di belakang hari.

Pasca-BLUD, ke depan puskesmas diketahui mengelola cukup besar anggaran. Anggaran bersumber dari dana kapitasi pogram Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Petugas puskesmas oleh BPKP diajari teknik pembukuan keuangan.

“Mana yang dinamakan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) maka yang lainnya itu kita perlu bimbingan oleh BPKP. Toh yang memeriksa juga BPKP,” ucapnya.

Bimbingan terhadap puskesmas yang akan menjadi BLUD itu akan digelar selama 16 hari ke depan. Diharap hasilnya, petugas puskesmas bisa mengerti tentang keuangan, manajemen, perancangan program dan lainnya Ditegaskannya, Dikes berkeinginan BLUD Puskesmas ini ke depan bisa berdiri sendiri. Melalui bimbingan dengan cara bagus biar bisa berjalan baik, karena BLUD tergolong baru, sehingga bisa jadi bayi yang kuat dan berkualitas dalm memberikan pelayanan di tingkat bawah. (rus)

Dana Kapitasi Tak Kunjung Cair

Tenaga Kesehatan Loteng Ancam Mogok Kerja Praya (Suara NTB) Puluhan tenaga kesehatan lingkup Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mengancam bakal melakukan aksi mogok kerja, jika Pemkab Loteng tidak segera mencairkan dana kapitasi. Ancaman tersebut disampaikan para tenaga kesehatan tersebut, saat menggelar aksi di gedung DPRD Loteng, Kamis (26/2).

Para tenaga kesehatan tersebut kesal lantaran sampai saat ini Pemkab Loteng tidak kunjung mencairkan sisa dana kapitasi yang belum dibayar mulai dari bulan Januari sampai April 2014 lalu. Padahal sebelumnya, pihak Dikes Loteng sendiri sudah menjanjikan segera mencairkan dana kapitasi paling lambat pertengahan bulan Februari 2015.

“Kita sudah berkali-kali dijanjikan. Tetapi tidak ada satupun janji dari pemerintah daerah tersebut yang terealisasi sampai sekarang ini,” ujar koordinatir aksi, M. Awali.

Ia mengakui, jika dibandingkan dengan daerah lainnya, hanya Loteng yang belum mencairkan dana kapitasi untuk Bulan Januari sampai April 2014. Sedangkan daerah lain hampir semuanya sudah disalurkan.

Pihaknya pun mendesak pemerintah daerah segera mencairkan dana kapitasi sesuai tuntutan para tenaga kesehatan tersebut. Jika tidak segera dilakukan, maka jangan salahkan kalau kemudian para tenaga kesehatan sampai melakukan aksi mogok kerja. “Kita sudah lelah menunggu dan hanya diberikan janji. Karena kita sudah setahun lamanya menunggu tanpa ada kejelasan yang pasti,” tambahnya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setda Loteng, Koriatmaja, mengaku kalau anggaran dana kapitasi sudah ada. Hanya saja, pemerintah daerah hingga kini belum berani mengeksekusi anggaran tersebut. Pihaknya masih sedang berkonsultasi dengan pihak BPKP, terkait status dan pola pencairan dari anggaran yang ada.

Konsultasi dilakukan, ujarnya, supaya pemerintah daerah tidak salah melangkah. Mengingat, regulasi tentang dana kapitasi pada bulan Januari sampai April belum ada. Terlebih, aturan dana kapitasi baru keluar akhir bulan April.

“Sehingga kita perlu berkonsultasi dengan BPKP. Jangan sampai kita salah mengeksekusi anggaran,” terangnya.

Sayangnya, penjelasan dari pihak pemerintah daerah tersebut tidak kunjung memuaskan para tenaga kesehatan.

Mereka tetap mendesak supaya anggaran dana kapitasi sesegera mungkin dicairkan. “Setelah ini kita akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah. untuk menyelesaikan persoalan yang ada,” ujar Wakil Ketua DPRD Loteng, M. Nasip, coba menengahi.

Pertemuan antara petugas kesehatan dengan unsur pemerintah dan Dewan yang digelar di ruang Banmus DPRD Loteng sempat memanas. Lantaran pihak pemerintah daerah maupun para tenaga kesehatan, sama-sama ngotot dengan argumennya masing-masing. Tidak puas, para tenaga kesehatan lantas mendatangi kantor Bupati Loteng.

Setelah sempat mendatangi sejumlah ruangan. Termasuk ruang kerja Wabup Loteng, para tenaga kesehatan tersebut akhirnya diterima Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si, di ruang rapat utama Bupati Loteng.

Pada kesempatan itu, Nursiah meminta para tenaga kesehatan untuk bersabar, karena pemerinatah daerah sedang melakukan konsultasi terkait status dana kapitasi. Menurutnya, anggaran untuk pembayaran dana kapitasi yang masih kurang sudah disiapkan pada APBD Loteng 2015, sebesar Rp 2,4 miliar. ‘’Tapi untuk mengeksekusinya harus hati-hati. Sehingga pemerintah daerah merasa perlu untuk berkonsultasi dengan pihak BPKP. Supaya baik yang menerima maupun yang menyalurkan dana tersebut, tidak salah,” tegasnya.

Ia menjelaskan, aturan tentang dana kapitasi baru keluar pada akhir Bulan April 2014 dengan keluarnya Perpres Nomor 32 tahun 2014. Sebelum itu, yakni mulai Bulan Januari sampai April 2014, tunjangan yang diterima tenaga kesehatan sebagai imbalan atas jasa layanan pasien BPJS, menggunakan pola klaim dan itu sebenarnya sudah dibayar.

“Jadi supaya tidak salah, kita tunggu hasil konsulitasi dengan BPKP. Seperti kebijakan nantinya, nanti pihak BPKP yang akan menjelaskan,” terangnya. (kir)

Selong (Suara NTB) Persoalan pupuk di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih belum mendapatkan solusi. Tiap musim tanam, pupuk ini selalu dikeluhkan petani. DPRD Lotim pun siap mengambil sikap dengan membentuk panitia khusus (pansus) yang akan menginvestigasi persoalan pupuk.

(Suara NTB/rus)

(Suara NTB/rus)

Siapkan BLUD Puskesmas

Adanya pembentukan Pansus Pupuk ini mendapat dukungan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Zaini. Ditemui di Selong, Kamis (26/2) Zaini, mengatakan dalam upaya mengatasi persoalan pupuk ini pemerintah saat ini tidak saja melibatkan aparat kepolisian dalam pengawasan, namun juga telah menerjunkan TNI. Bentuk pelibatannya, yakni proses distribusi mulai dari produsen sampai ke tingkat kel-

Polres Lotim AKP. I Komang Samia, SIK, praktik sistem tebus terhadap barang curian masih marak terjadi di tengahtengah masyarakat itu disebabkan ketakutan masyarakat terhadap tidak kembalinya sepeda motornya dari tangan para pelaku. Padahal, tindakan masyarakat atas ketakutannya melapor ke pihak kepolisian itu hanya menguntungkan para pelaku curanmor.

“Sistem tebus ini juga bagian dari fokus perhatian aparat penegak hukum di Polres Lombok

sangat mencukupi untuk kebutuhan empat bulan ke depan.

Masalah dugaan kelangkaan yang terjadi beberapa bulan terakhir semata, karena sejumlah persoalan lain yang bukan karena keinginan dari produsen dan distributor.

Menurutnya, kelangkaan terjadi akibat masalah waktu yang kuang tepat. ‘’Kerap terjadi molor saat mau bersandar di Pelabuhan Lembar untuk bongkar,’’ ujarnya.

Zaini juga tidak menampik, salah satu penyebab yang diduga pemicu kelangkaan, karena tingkat kebutuhan masyarakat Lotim yang cukup besar pada musim tanam ini. Bahkan, data kebutuhan diakui belum valid. Menurutnya, masih banyak dalam catatannya kawasan pertanian, seperti kawasan Hutan Kemasyarakatan (HKM) juga melakukan pemupukan. (rus)

Masih Banyak Perusahaan Belum Daftar Karyawannya di BPJS Kesehatan Selong (Suara NTB) – Kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting.

Begitu juga bagi perusahaan.

Kesehatan karyawan tidak boleh diabaikan. Jika ini diabaikan, maka akan berpengaruh besar terhadap kinerja dan keberlangsungan perusahaan. Meski demikian, banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya jaminan kesehatan bagi karyawannya.

Seperti di Lombok Timur (Lotim), baru 26 badan usaha yang sudah mendaftarkan karyawannya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Staf Pemasaran pada BPJS Kesehatan Cabang Selong, Fatoroni, SE, mengaku, di Lotim dan Lombok Tengah masih banyak badan usaha belum mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk menindaklanjuti

hal itu, BPJS Kesehatan Cabang Selong terus melakukan sosialisasi ke masyarakat dan bekerjasama dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama dan instansi terkait lainnya.

Pihaknya mengharapkan kepada para manajemen badan usaha, baik kecil sampai besar supaya mendaftarkan karyawannya di BPJS Kesehatan untuk kebaikan di masa mendatang. Supaya karyawannya di masing-masing badan usaha itu bisa tercover dan terigestrasi sebagai anggota BPJS Kesehatan, karena batas waktu untuk melakukan registrasi kepesertaan itu sampai 30 Juni 2015 mendatang. Jika melebihi batas waktu yang sudah ditentukan, ia mengatakan harus menunggu regulasi baru lagi dari pemeritah pusat. (yon)

Koalisi Pilkada KLU

(Suara NTB/rus)

KERJASAMA – Sebagai salah satu upaya melakukan promosi kesehatan, Dikes Lotim melakukan kerjasama dengan media. Tampak salah satu pimpinan media di Lotim sedang menandatangani kerjasama dengan pihak Dikes, Kamis (26/2). Utun Supria (insert).

Promosi Kesehatan

Demokrat Santai, Hanura Kepala Dikes: Peranan Media Sangat Besar Mulai Menggelitik Tanjung (Suara NTB) Bakal calon bupati incumbent pada Pilkada 2015, H. Djohan Sjamsu, SH, mengakui belum ada perkembangan signifikan terkait koalisi tambahan sejumlah parpol. Koalisi yang ada masih mengacu pada dua parpol pemenang Pileg 2014 lalu, yakni antara Demokrat dan Golkar.

“Koalisi parpol pendukung masih di tataran komunikasi, belum ada yang berubah. Sampai saat ini masih dua dulu, Demokrat dan Golkar,” kata Djohan Sjamsu, Kamis (26/2).

Dikatakannya koalisi selain dua parpol tersebut belum secara resmi dapat diklaim sebelum SK dari DPP Parpol masing-masing sudah turun ke daerah. Oleh karena itu, pihaknya belum bersedia mendahului keputusan DPP parpol lain dengan klaim sepihak.

Bagi Djohan, ia dan pasangannya, Mariadi, S.Ag, tidak begitu dipusingkan dengan koalisi, terlebih untuk memenuhi syarat. Sebab dengan syarat jumlah kursi di DPRD yang dikantongi saat ini, 9 kursi (5 kursi Demokrat, 4 kursi golkar), catatan tersebut telah melampaui syarat 20 persen (6 kursi DPRD) untuk pengajuan bakal calon.

“Kita memiliki 9 kursi, sedang yang dibutuhkan hanya 6 kursi. Jadi dengan kursi Demokrat dan Golkar, kita tidak ada masalah di KPUD,” sebutnya.

Kendati demikian, kemungkinan parpol lain untuk ber-

gabung dengan Demokrat – Golkar bukan lantas ditolak. Ia bahkan mengajak, agar parpol lain bisa bergabung dan tidak sekadar sebagai penggembira dalam Pilkada mendatang.

Sebelumnya, sejumlah anggota DPRD yang notabene bagian dari kader dan Pengurus parpol, hingga kini belum dapat memastikan apakah akan mendukung Djohan atau Najmul. Salah satu yang ditunggu-tunggu adalah Hanura.

Kader Hanura yang juga Ketua Komisi I DPRD KLU sekaligus Ketua Fraksi Hanura, Ardianto, SH., mengakui hingga kini tidak berani mengambil langkah politik sebelum ada keputusan dari DPP Hanura. Menurutnya, finalisasi dukungan politik Hanura belum bisa ditebak.

“Bisa saja Hanura mendukung timur (Djohan – Maradi), bisa ke barat (Najmul Syarif), bisa juga mencari calon sendiri atau bisa juga Hanura justru akan menjadi pasangan calon dari Najmul.

Kita masih belum tahu,” kata Ardianto, via telepon.

Kendati demikian, Ardianto tidak ingin memancing spekulasi sekaligus reaksi dari kedua kubu, untuk mengklaim Hanura sudah pasti menjatuhkan dukungan ke salah dari dua calon kuat saat ini. Pun demikian, Hanura juga belum tentu mengusung calon jika DPP tidak mengizinkan. “Ya kita tunggu saja keputusan DPP,” imbuh Ardianto. (ari)

Motor Hilang, Masyarakat Lebih Pilih Sistem Tebus Selong (Suara NTB) – Maraknya aksi pencurian kendaraan bermotor (curanmor) membuat masyarakat di Lombok Timur (Lotim) gelisah. Namun, maraknya aksi curanmor ini belum dibarengi kesadaran masyarakat melaporkannya ke aparat berwajib. Alasannya, melaporkan musibah yang menimpanya itu tidak akan bisa mengembalikan sepeda motor miliknya tersebut. Mereka lebih memilih sistem tebus dengan pelaku curanmor.

Menurut Kasubbag Humas

ompok tani. Diakuinya, selama ini cukup banyak pengaduan dari sejumlah pihak tentang persoalan pupuk, khususnya menyangkut dugaan kelangkaan ataupun indikasi adanya permainan dari sejumlah pihak.

Distannak Lotim mempersilakan siapapun untuk melaporkan persoalan pupuk dan memberikan data. Selama ini, pihaknya hanya menerima laporan secara lisan dan belum ada bukti tertulis dari dugaan pelanggaran. ‘’Kalau ada bukti pelanggaran secara tertulis, Distannak Lotim siap memberikan tindakan tegas,’’ tegasnya.

Menurutnya, indikasi-indikasi pelanggaran distribusi pupuk di lapangan, yakni mahal dan harga pupuk melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

Kondisi ini merugikan petani, karena adanya indikasi permainan dari para pengecer tidak resmi. Pasanya, jika diketahui ada pengecer tidak resmi menjual, maka bisa diberikan sanksi tegas.

Zaini menegaskan, HET itu berlaku saat kondisi masih tersegel bukan diecer. Harga Rp 180 ribu/kuintal itu berlaku untuk karung yang masih utuh. Ketika sudah dibuka dan diecer per kilogram, maka harganya bisa jauh berbeda, karena mengantisipasi terjadinya susut.

"Saat ini tidak ada yang menjual harga terlalu tinggi,” ungkapnya.

Kondisi stok saat ini dikatakan Zaini sebenarnya masih

Timur dan juga bagian dari target Timsus Polres Lotim yang sudah dibentuk beberapa waktu lalu,’’ terangnya, Kamis (26/2).

Selain itu, pihaknya sedang mengungkap kemungkinan dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam pengungkapan kasus itu. Adanya dugaan aparat yang bermain pada sistem ini didalami jajaran Polda NTB dan Polres Lotim.

Pada kasus ini, pihaknya menyesalkan sikap warga yang enggan melaporkan peristiwa tersebut ke aparat dan lebih

memilih memberikan uang tebusan kepada pelaku hingga berpuluh-puluh juta. Untuk itu, pihaknya berharap kepada masyarakat supaya tidak terlalu mudah percaya dengan perkataan maupun ancaman dari para pelaku yang terkadang memfitnah dan menjatuhkan nama aparat kepolisian di mata masyarakat. “Berdasarkan informasi, korban sering diancam oleh para pelaku, dengan mengatakan bahwa motornya tidak akan kembali jika melapor ke pihak kepolisian,” terangnya. (yon)

Selong (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menggandeng sejumlah media massa di untuk kegiatan promosi kesehatan (promkes). Media cetak termasuk di dalamnya Harian Umum Suara NTB melakukan penandatanganan nota kerjasama antara media dengan pihak Dikes Lotim, Kamis (26/2).

Kepala Dikes Lotim, dr.

Utun Supria, M.Kes, menyebut peranan media sangat besar menyukseskan program kesehatan. Melalui media massa diharapkan akan bisa mensosialisasikan program kesehatan. Lewat media diharap bisa merubah perilaku masyarakat dan makin mengerti tentang kesehatan.

Meski dengan anggaran yang tidak seberapa, ia mengharapkan program-program di

lingkup Dikes ini bisa tersampaikan ke tengah masyarakat, sehingga perubahan ke arah yang lebih baik bisa terealisir.

Dijelaskannya, moto Dikes Lotim, ikhlas, profesional dan keteladanan. Moto tersebut selama dua tahun terakhir telah mampu memberikan spirit kekuatan bagi jajaran Dikes dalam menjalankan tugas.

“Terlebih di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ini, kita butuh keikhlasan,” ucapnya.

Seluruh jajaran Dikes diminta Utun agar betul-betul bekerja, khususnya di tingkat pelayanan di puskesmas. Ia mengharapkan ada pelayanan yang baik. Pasalnya masyarakat saat ini sudah menuntut untuk diberikan pelayanan optimal. Selain itu, ujarnya, JKN juga merupakan era bersaing. ‘’Salah satu cara untuk bisa tampil bersaing adalah tingkatkan kualitas

layanan,’’ terangnya.

Program-program kesehatan yang ingin dilakukan pemerintah pusat sekarang banyak di promkes. Lotim diharap bisa menerjemahkan dan sesuai harapan masyarakat.

Kepala Bidang Promosi Kesehatan Dikes Lotim, H. Suherman menambahkan, kerjasama dengan media ini, selain Suara NTB ada juga Selaparang TV, Radar Lombok, Post Kota NTB dan Radio Hamzanwadi. Termasuk provider turut dilibatkan dalam proses sosialisasi kesehatan.

Melalui kontrak kerjasama yang dibangun diharap terjalin hubungan harmonis media dengan Dikes. “Kita harapkan bisa kerjasama dengan baik.

Program kesehatan kita bisa terpublikasi dengan benar meski anggaran kita masih terbatas,” ucapnya. (rus)

Tapal Batas Selesai

Bupati KLU Bantah Mengalah Demi Lobar Tanjung (Suara NTB) Problem tapal batas wilayah antara dua Pemda – Lombok Utara dan Lombok Barat, dapat dikatakan telah selesai. Hal ini setelah Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, turun tangan menangani polemik. Meski demikian, Bupati KLU membantah jika dirinya “mengalah” demi memuluskan langkah solutif dalam penyelesaian tapal batas di kawasan hutan lindung Pusuk Pas. “Soal tapal batas sudah selesai. Saya sendiri sudah tanda tangan, dan saya pikir itu adalah kesepakatan terbaik,” kata Djohan Sjamsu, dikonfirmasi wartawan usai menerima kunjungan Asdep Kemenkum HAM, Kamis (26/2).

Menjawab pertanyaan terkait kabar, dirinya menyetujui permintaan Bupati Lombok Barat, H. Zaini Arony, yang meminta 15 meter ke utara dari gapura saat ini, Djohan membantahnya. Sebaliknya kesepakatan yang ia buat adalah, tetap berpedoman pada

gapura dan tapal batas yang ada saat ini.

“Awalnya, Lombok Barat meminta gapura ke utara sedikit sampai 17 meter, tetapi saya tidak mau. Titik yang kita sepakati tetap di gapura itu,” katanya lagi.

Djohan tak menyangkal Lombok Barat lebih condong meminta batas lebih ke utara.

Dengan pertimbangan, beberapa bangunan di sekitar Pusuk Pas, seperti restoran dan beberapa tempat peristirahatan publik yang menjadi bagian Lobar. Atas hal itu, Bupati memberi jalan tengah di mana sejumlah fisik tersebut menjadi milik Lobar.

“Bagi saya, asalkan di sepanjang Gunung Pusuk itu bukan emas, saya tidak masalah.

Saya tidak ingin ribut terusterusan soal tapal batas, sebaliknya kita ingin bekerja dengan tenang,” ujarnya bijak.

Berbeda dengan tapal batas yang ada di kawasan Pantai Malimbu, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Bu-

pati mengklaim titik koordinat setempat tidak memiliki masalah. Batas kedua daerah pada titik koordinat yang disepakati sejak awal, tetap menjadi acuan. Oleh karena persoalan tapal batas Pusuk sudah selesai, Bupati KLU pun mengakui kesepakatan bersama itu langsung ditindaklanjuti ke Kementerian Dalam Negeri.

Sebaliknya, klaim Lombok Barat terhadap sejumlah aset yang ada di KLU, Djohan enggan mengomentari. Ia pun sepakat dengan Komisi I DPRD KLU, aset Lobar yang diklaim melalui media, tidak akan diserahkan ke Lobar.

“Masalah aset banyak yang kita belum sepakat. Tapi saya optimis akan segera bisa diselesaikan asalkan ada kesepahaman. Dalam UU 26 tahun 2008 sudah jelas, apapun yang ada jadi milik daerah pemekaran. Jangankan aset, daun kering pun kalau jatuh di KLU, jadi milik KLU,” tegas bupati. (ari)

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Tahu Data dan Malas

Bupati Lobar Tegur Kepala SKPD Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, menegur keras sejumlah kepala SKPD yang tak tahu data pada bidangnya. Bupati juga kecewa dengan para kepala SKPD yang berlaku easy going (semau-maunya) menghadiri rapat, termasuk pada saat kegiatan Pra-musrenbang Penyusunan RKPD 2016.

Padahal rapat itu penting dihadiri pimpinan SKPD, sebab menyangkut perencanaan pembangunan ke depan. Untuk itu, ia menekankan agar kepala SKPD aktif mengikuti kegiatan semacam

itu. “Seorang kadis itu harus tahu data, kalau tidak tahu bagaimana buat perencanaan?” tegur bupati pada pembukaan Pra-musrenbang di Aula Kantor Bupati, Kamis (26/2).

Rancang Perda Minuman Beralkohol PEMKAB Lombok Barat (Lobar) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berencana menarik pendapatan dari izin penjualan minuman beralkohol. Bagi yang menjual minuman beralkohol harus mengurus izin SIUP minuman beralkohol. Hal ini tengah dirancang, seperti apa mekanismenya.

“Kalau tidak punya izin itu, maka tidak boleh jual. Akan diatur pula di mana lokasi yang dibolehkan dan tidak untuk menjual miras,” tegas Kepala Disperindag Lobar Hj. Lale Prayatni, Kamis (26/2).

Menurutnya, mengacu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015, kandungan alkohol yang bisa beredar itu sudah diatur, sehingga minuman beralkohol yang dapat diedarkan berkadar 0 sampai 5 persen. Termasuk di Supermarket tidak lagi diberikan izin untuk menjual minuman beralkohol alias miras.

Larangan itu, ujarnya, mulai berlaku setelah April 2015. ‘’Bagi, supermarket yang ditemukan masih menyediakan minuman beralkohol, Dinas Perdagangan dan Perindustrian bakal memberikan sanksi. Setelah April ini mulai berlaku. Kalau masih ada supermarket jual minuman beralkohol, kita akan tarik dan ambil,” tegasnya.

Ia menjelaskan, suprmarket dan toko-toko kecil tidak lagi diperboleh menjual minuman beralkohol, meski kadar minuman itu nol persen. Menurut dia, mereka yang bisa menjual minuman keras hanya diberikan pada hotel. Kendati demikian, hotel tidak dibenarkan menjual ke luar hotel. “Hotel bias, tapi minum di tempat. Begitu juga dengan tuak. Bisa digunakan untuk acara budaya. Dia boleh produksi tuak tapi tidak boleh jual di luar kabupaten. Itu kita atur semua,” tambahnya.

Mengenai miras berkadar alkohol tinggi di Senggigi, dia menegaskan, satu-satu yang memiliki izin menjual miras yakni Kafe Marina. Mereka satu-satunya distributor yang berada di Sengigi. Untuk hotel, lanjut dia, hanya diperbolehkan minuman di dalam areal hotel saja.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, guna mengatur pengawasan peredaran miras, pihaknya sudah mengusulkan rancangan peraturan daerah (raperda). Saat ini, usulan itu sudah masuk di Bagian Hukum untuk dikoreksi. Ia menambahkan, ada beberapa draf rancangan perda yang diusulkan.

Salah satunya pengawasan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan miras ini tidak hanya dari Disperindag, tapi Perizinan dan Bagian Ekonomi ikut mengusulkan. (her) Hj Lale Prayatni (Suara NTB/her)

Indikasi Kerugian Negara Menguat

Maret, Penyelidikan Kasus RTH Barabali Tuntas Praya (Suara NTB) Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) optimis penyelidikan dugaan korupsi pada proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Barabali Kecamatan Batukliang tidak akan lama. Bahkan, pada Bulan Maret mendatang penyelidikan kasus tersebut diyakini sudah bisa tuntas.

Demikian disampaikan Kasi Pidsus Kejari Praya, A.A. Raka Putra Dharmana, SH, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (26/2).

Menurutnya, jumlah saksi yang akan diperiksa dalam kasus tersebut juga tidaklah banyak, yakni hanya sekitar lima (Suara NTB/dok) A.A. Raka Putra Dharman orang saja. Masing-masing tim pelaksana teknis kabupaten, kemudian PPK proyek, rekanan, kontraktor pengawas dan pelaksana teknis provinsi selaku pelaksana proyek bersangkutan. “Hari ini (Kamis kemarin), kita sudah memeriksa dua saksi. Pelaksanaan teknis kabupaten serta PPK proyek. Jadi tinggal tiga saksi lagi,” terangnya.

Untuk tiga saksi lainnya baru akan diperiksa pada hari Jumat hari ini. Dimulai dari pemeriksaan kontraktor pengawas.

Sementara dua saksi lagi, dari kontraktor proyek serta ketua tim teknis proyek, akan diperiksa Senin mendatang, sehingga ditargetkan pecan depan semua saksi selesai diperiksa.

Setelah itu, baru kemudian pihaknya akan menyusun kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan untuk dilakukan ekspose bersama guna menentukan status kasus, apakah bisa ditingkatkan ke proses penyidikan atau tidak.

Disinggung dugaan kerugian negara, Raka mengaku cukup kuat. Berdasarkan hasil kajian dari tim teknis Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan ESDM Loteng sebelumnya. Ia mengungkapkan, salah satu item pengerjaan proyek yang diguna bermasalah ialah terkait pengerjaan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Di mana bagian proyek tersebut dinilai dikerjakan asal-asalan. Bahkan, ada bagian proyek yang justru tidak dikerjakan, termasuk beberapa bagian proyek, tidak dikerjakan maksimal.

Adapun untuk urusan perhitungan kerugian negara sepenuhnya akan diserahkan ke tim teknis Dinas PU dan ESDM Loteng dan tidak ada rencana meminta audit BPK maupun BPKP. Pasalnya, proyek tersebut berkaitan dengan proyek fisik, sehingga yang lebih paham ialah tim teknis itu sendiri.

Pembangunan RTH Barabali sendiri merupakan proyek milik Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Keswan) NTB tahun 2014. Proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut dikerjakan CV. Anggita Mataram dengan kontraktor pengawas, CV. Eksakta.

Proyek mulai dikerjakan sekitar pertengahan tahun 2014 dan sudah dilakukan PHO atau serah terima proyek dari rekanan ke pemilik proyek, per tanggal 16 Desember 2014 lalu. Artinya, dengan telah dilakukannya PHO tersebut maka seluruh anggaran proyek sudah dicairkan sepenuhnya. Padahal pada kenyataannya, banyak bagian proyek yang justru belum tuntas dikerjakan. (kir)

Diakuinya, hal-hal yang tak diketahui SKPD ini mendasar terkait data sesuai bidangnya. Seperti data jumlah ternak, data surplus beras. Ketika dirinya bertanya pada kepala SKPD bersangkutan,

jawabannya salah dan tidak sesuai fakta di lapangan.

Selain itu, ujarnya, SKPD lain yang kurang menguasai data adalah Dinas Pariwisata. Ditanya terkait jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, kepala dinasnya tidak diketahui. Menurutnya, SKPD yang tak tahu data pada bidangnya sangat mengecewakan dan mempertanyakan dasar SKPD melakukan perencanaan. “Hal yang

normal (dasar) pada bidangnya saja tidak tahu,” sindirnya, seraya menekankan agar dalam membuat prencanaan tetap mengacu data eksisting atau kondisi terkini.

Bupati juga kecewa terhadap banyaknya kepala SKPD yang tidak menghadiri rapat pra-musreanbang. Padahal rapat itu menyangkut perencanaan pembangunan ke depan. Bupati menyebut satu per satu kepala SKPD yang

tidak hadir tersebut, yakni Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Badan Penyuluh, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kepala Dinas Koperasi dan UMKM. Menurutnya, sejumlah kepala SKPD ini tidak hadir dengan alasan beragam, ada yang keluar daerah, sakit perut dan pergi ke lapangan.

Jika kepala dinas tidak hadir dari awal, ujarnya, bagaim-

ana mau memahami perencanaan pembangunan ke depan. Apalagi dalam perencanaan ada surat edaran dari KPK dan BPK untuk ikut mengawal pembahasan perencanaan tersebut. Dalam hal perencanaan, katanya, tidak boleh ada semacam perbedaan mulai dari RPJMD, RPKD dan Renja SKPD. “Semua harus sinkron satu sama lain,” ujarnya mengingatkan. (her)

Dikbud Lobar Dorong SMK Lebih Inovatif Giri Menang (suara NTB) Lomba Kompetisi Siswa (LKS) tingkat Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tahun 2015 diselenggarakan di SMKN 1 Kuripan dari tanggal 23-25 Februari 2015. Acara ini ditutup Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar, H. Ilham, SPd. Dalam kesempatan ini, Kepala Dinas Dikbud H. Ilham mendorong SMK lebih inovatif agar mampu mencetak peserta didik yang berkualitas.

Menurutnya, ada 3 poin dalam tugas dunia pendidikan saat ini. Yang pertama, mengubah mindset cara pandang, pola pikir ini merupakan perubahan pertama tugas dari pada pendidikan dari level manapun.

Menurutnya seseorang tidak akan bisa berubah pola pikirnya tanpa memiliki pengetahuan dan wawasan yang cukup. Untuk itu, transformasi ilmu pengetahun yang terjadi di semua level pendidikan itu semua hanya mengubah mindset cara berpikir, cara memandang sesuatu dan melihat sesuatu. ‘’Transformasi pendidikan yang diterima oleh siswa dari bapak guru dari berbagai pendekatan itu yang bisa mengubah pola pikir atau mindset yang dimaksud,’’ terangnya.

Poin yang lain, lanjut mantan Kepala Perpustakaan Daerah Lobar ini adalah mengubah. Dalam hal ini, bagaimana mengubah sikap. Di mana, perubahan ini tidak bisa ditransformasikan langsung atau diajarkan oleh guru begi-

(Suara NTB/her)

INOVASI SISWA - Kepala Dinas Dikbud Ilham melihat inovasi anak-anak SMK saat penutupan LKS tingkat Kabupaten Lobar di SMKN 1 Kuripan, Kamis (26/2). tu saja. Selain diajarkan harus diberikan contoh oleh guru.

Hal ketiga, katanya, mengubah skill atau keterampilan dari yang tidak bisa apa-apa menjadi bisa, seperti keterampilan memecah persoalan, baik secara personal, keluarga dan lingkungan luas bahkan

bisa menyelesaikan masalahmasalah besar yang dihadapi. ‘’Selain itu juga berani bersaing menghadapi kehidupan dunia kerja,’’ jelasnya Untuk itu, pihaknya bangga dengan kreasi siswa yang banyak muncul hal-hal baru, meski itu kecil dan sederhan.

Ia menambahkan, kegiatan LKS tingkat SMK Lobar ke depannya dapat ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, sehingga menghasilkan kualitas-kualitas peserta didik yang jauh lebih baik rapi dan menghasilkan.

Pada kesempatan yang

sama Kepala SMK 1 Kuripan Makbullah sangat mendukung kegiatan LKS yang tahun 2015 menjadi tuan rumah kegiatan Lomba LKS tingkat kabupaten. Menurutnya, tahun depan akan diadakan di bencingah dengan yang lebih besar acaranya. (her)

Pansus Nilai Pemda Tidak Serius Satpol PP Loteng Tertibkan Pedagang Usulkan Penghapusan Aset Giri Menang (Suara NTB) Meski Panitia Khusus (Pansus) Penghapusan Barang Milik Daerah DPRD Lombok Barat (Lobar) telah memberi persetujuan terhadap usulan eksekutif menghapus aset senilai Rp 42 miliar, pansus tetap mempertanyakan beberapa hal yang dianggap janggal. Beberapa di antaranya, belum lengkapnya surat keterangan terkait aset yang rusak dan hilang. ‘’Selain itu, banyaknya data yang tidak sinkron antara data usulan eksekutif dengan yang ditemukan di lapangan. Atas dasar itu, pansus menilai pemda kurang serius mengusulkan penghapusan aset tersebut,’’ ungkap anggota Pansus Penghapusan Barang Milik Daerah Hj. Nurul Adha belum lama ini.

Menurutnya, setelah melalui tahap pembahasan pansus dan di tingkat fraksi ada beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian Pemda. Di mana, data aset yang diajukan untuk dihapus banyak sekali ditemukan data yang akan dihapus tidak berwujud dan tidak bernilai. Hal ini disebabkan pengadaannya sangat lama di bawah tahun 1980.

Ia menyebut, data hasil temuan di lapangan memiliki perbedaan dengan yang ada di eksekutif, sehingga terdapat gap (selisih) nilai aset tersebut. Hal ini menimbulkan pertanyaan, sehingga perlu ditindaklanjuti Pemda. Di samping itu, belum ada data pendukung uang lengkap berupa berita acara pendukung barang milik daerah yang dihapus, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, seperti berita acara kehilangan, surat keterangan kerudakan dan lain-lain.

Pansus juga menilai pemda kurang mengawasi dalam hal pengadaan barang milik daerah serta penghapusan barang milik daerah, sehingga banyak barang yang tidak lay-

ak, namun masih dimasukkan dalam daftar barang milik daerah.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menyatakan, masalah bukti pendukung aset seperti berita acara hilang dan rusak sudah lengkap, namun kemungkinan karena dewan tidak punya waktu mengecek semua bukti tersebut, karena semua data pendukung sudah dilengkapi.

Pada bagian lain, Bupati Lobar H. Zaini Arony hilang kesabaran, sebab jajarannya kurang merespon upaya meraih opini WTP dari BPK. Alasannya, selama bertahuntahun dipersiapkan, tapi lobar tetap saja gagal meraih WTP. Menurutnya, satu persoalan Lobar untuk meraih WTP masalah aset sedikit berkurang dengan persetujuan penghapusan aset. Aset ini termasuk sudah rusak dan hilang tetap tercatat dalam neraca. “Sebab untuk meraih WTP, salah satunya pengelolaan aset harus baik. Jelas tempatnya dan alamatnya,” jelasnya.

Ia membeberkan, aset yang dihapus ini merupakan aset yang sudah lama, seperti gambar presiden. Kala itu, ujarnya, gambar presiden dan wakil presiden dan meubeler tercatat sebagai aset . Aset ini arus dihapus, karena masih masuk di neraca. Zaini menegaskan, usulan penghapusan itu tidak termasuk aset berupa tanah. Pihaknya juga sudah menyampaikan perihal itu kepada dewan. Kendati demikian, nilai aset yang dihapus ini cukup besar dan mencapai angka puluhan miliar.

Adanya penghapusan aset yang lama ini dapat menjadi pertimbangan BPK dalam memberikan penilaian laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan begitu, tambah dia, Lobar diharapkan bisa meraih status WTP. (her)

Durian

Praya (Suara NTB) Belasan pedagang durian yang menjajakan dagangan di Lapangan Muhajirin Praya serta pertokoan baru ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Lombok Tengah (Loteng), Kamis (26/2). Penertiban dilakukan sebagai langkah penataan kota, khusus di sekitar lapangan Muhajirin Praya yang terkesan semrawut, setelah munculnya para pedagang durian.

Kepala Satpol PP Loteng, Murti, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, mengaku penertiban yang dilakukan oleh pihaknya bukan menutup atau melarang para pedagang untuk berjualan. Pihaknya hanya melakukan penertiban, karena dinilai merusak keindahan kota sekaligus mengganggu kenyamanan pengguna jalan. Peda-

gang diminta tidak berjualan di trotoar jalan, tapi masuk ke area lapangan dengan catatan, para pedagang juga tetap menjaga kebersihan sekitar taman.

Pemerintah daerah kata Murti, tidak melarang warganya untuk membuka usaha, karena bagian yang menumbuhkan perekonomian masyarakat. Tapi tentunya dengan cara-cara yang baik tanpa harus mengganggu kenyamanan orang lain. “Ini yang kita inginkan. Sehingga penertiban pun dilakukan,” tegasnya.

Ia pun berharap para pedagang bisa memahami keinginan pemerintah daerah. Pasalnya, apa yang dilakukan pemerintah daerah itu juga demi kepentingan masyarakat banyak. “Jangan hanya kita saja yang mau dipikirkan. Sementara orang lain terganggu,” timpal Murti. (kir)

(Suara NTB/kir)

TERTIBKAN - Sejumlah anggota Satpol PP Loteng, menyisir para pedagang durian musiman di sekitar lapangan Muhajirin Praya, Kamis (26/2).

Kejari Praya Bidik Bantuan Ternak Loteng Praya (Suara NTB) Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal semakin sibuk, karena makin bertambahnya jumlah laporan kasus dugaan korupsi yang masuk. Setelah kasus rehab saluran irigasi BWS NTB serta pembangunan RPH Barabali, kini giliran kasus dugaan korupsi bantuan ternak bagi kelompok tani Loteng tahun 2013 lalu yang jadi bidikan Kejari Praya.

Kepala Kejari Praya, Feri Mupahir, SH, MH, melalui Kasi Pidsus, A.A Raka Putra Dharmana, SH, yang dikonfir-

masi wartawan, Kamis (26/2), mengaku pihaknya sudah menerima laporan terkait kasus tersebut. “Laporannya sudah masuk. Tapi baru berupa laporan lisan saja. Belum secara tertulis,” ungkapnya.

Adanya laporan itu, maka pihaknya tentu punya kewajiban untuk menindaklanjutinya. Namun, pihaknya meminta pihak pelapor mengajukan laporan secara tertulis dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung, sehingga ada dasar bagi Kejari Praya untuk bertindak.

Informasi yang diterima Suara NTB menyebutkan, bantuan ternak bagi kelompok

tani tersebut merupakan program dari Dirjen Peternakan Kementerian Pertanian tahun 2013 lalu. Dimana ada dana sekitar Rp 4,4 miliar yang masuk ke Loteng. Salah satunya, berupa bantuan ternak bagi kelompok tani.

Program tersebut diduga bermasalah, lantaran proses penentuan penerima bantuan tidak dijalankan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, sehingga yang menerima hanya kelompok-kelompok tani tertentu saja. Sementara kelompok tani yang semestinya memperoleh bantuan justru tidak dapat.

Selain itu, spesifikasi ternak yang diberikan juga terindikasi tidak sesuai spesifikasi yang ada, sehingga dalam proses pengadaan ternak bantuan bagi petani berpotensi menimbulkan kerugian negera.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. H. Ibrahim, membenarkan perihal program tersebut. Hanya saja program tersebut, sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah provinsi bukan ditangani Dispertanak Loteng. Pasalnya, untuk program pusat di bidang perter-

nakan, leading sektor-nya ada di provinsi. “Kita hanya ketempatan lokasi saja,” tegasnya.

Sementara untuk urusan administrasi, pengadaan hingga proses penyalurannya sepenuhnya ditangani pemerintah provinsi. Kalaupun ada, peran pemerintah kabupaten dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi saja kebutuhan pihak provinsi. “Jadi kalau dikatakan ada keterkaitan dengan Dispertanak Loteng, tidak ada.

Karena memang urusan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Selaku pelaksanaan program bersangkutan,” tegasnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6 (Suara NTB/bug)

Kelompok Tani di Sumbawa Dapat Bantuan Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Pertanian telah mengevaluasi luas areal tanam yang masuk dalam rencana 2015. Termasuk rencana optimalisasi lahan, pengembangan jaringan irigasi dan program lainnya.

Dengan memberikan bantuan kepada ratusan kelompk tani.

Kepala Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, Ir. Thalifuddin M.Si, kepada Suara NTB, Kamis (26/2) mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kabupaten, luas tanam padi sampai sekarang 66.628 hektar dari target 101. 763 hektar sampai akhir Desember 2015. Kemudian, luas areal jagung 43.775 hektar dari target 56. 352 dari MK I sampai MK 2.

Luas panen sampai hari ini baru 182 hektar, yang tersebar di Lunyuk, 100 hektar, Rhee 40 hektar, Labuan badas, 15 hektar dan kecamatan Unter Iwes 27 hektar.

Pada tahun ini ada pula program optimalisasi lahan seluas 9.000 hektar yang ditempatkan di 22 kecamatan, 77 desa dan 329 kelompk. Pengembangan jaringan irigasi untuk 8.000 hektar tersebar di 20 kecamatan, 105 desa dan 228 kelompok. Selanjutnya program GPTT Padi, terdapat di tiga kecamatan, 13 desa dan 100 kelompok, GPTT Jagung di Utan, untuk 8 desa dan 47 kelompok. Ada pula program GPTT jagung pada non kawasan di Empang untuk enam desa dan 15 kelompok. Sedangkan kedelai pada kawasan seluas 600 hektar di sembilan kecamatan, 35 desa dan 212 kelomok. Serta penambahan areal tanam seluas 2000 hektar di empat kecamatan, 14 desa dan 78 kelompok.

Hal ini, kata Thalif, sudah berdasarkan data kelompok yang ada dan pemetaan kondisi di lapangan. Saat ini, sedang dalam proses pembukaan rekening oleh setiap kelompok yang akan diberikan bantuan. Dengan total nilai Rp 46 miliar dari APBN 2015.

“Belum yang dari APBN Perubahan DAK senilai Rp 21 miliar ditambah dengan perluasan areal jagung 21.000 hektar,” terangnya.

Sekitar 104 hektar sawah petani yang terendam akibat banjir di Tarano juga akan diakomodir dalam program ini. Pada MH mendatang mereka masuk dalam pengembangan areal jagung. Jadi, bukan sekadar pengganti sawah yang terendam, tetapi memang program yang sudah direncanakan. “Alhamdulillah ada program ini. Tinggal anggarannya direalisasikan,” tukas Thalif. (arn)

Thalifuddin (Suara NTB/arn)

Inspektorat Siap Bantu Desa Gunakan ADD

Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa masih melakukan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan dana sekolah untuk SD, termasuk penggunaan dana BOS. Berikutnya akan berlanjut untuk dana SMP dan SMA. Disisi lain, Inspektorat kini juga tengah fokus melakukan pengawasan terhadap dana desa. Serta siap membantu dan membina desa, ketika ingin berkonsultasi soal dana desa yang mulai tahun ini anggarannya cukup besar.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Sumbawa, Arahim S.Sos, kepada Suara NTB, Kamis (26/2) mengatakan, pemeriksaan dana sekolah kini masih berlangsung di tingkat SD. Setelah itu, baru berlanjut ke tingkat SMP dan SMA se-Kabupaten Sumbawa.

Terkait semua dana yang masuk ke sekolah, termasuk BOS dan bentuk bantuan lainnya bagi penyelenggaraan pendidikan.

Saat ini pula, Inspektorat akan mengawasi penggunaan dana desa. Sementara ini untuk Alokasi Dana desa (ADD) yang sudah cair. Seiring dengan adanya perubahan penerimaan desa yang jauh lebih besar dari APBN, Inspektorat siap membantu desa. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

“Kami akan memfasilitasi desa, apabila ada konsultasi dalam pengunaan dana desa. Agar dana yang ada bisa digunakan sesuai ketentuan. Tentu diawali perencanaan tingkat desa,” jelas Arahim untuk bersama SKPD terkait melakukan pembinaan. (arn) Arahim (Suara NTB/arn)

Mustakim Ambil Formulir Pendaftaran di Nasdem KSB

Taliwang (Suara NTB) Niat politik Mustakim Patawari, STP untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) Desember mendatang mulai dibuktikan. Kabarnya, ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demkorat KSB ini telah resmi mengambil formulir pendaftaran untuk penjaringan yang dibuka Partai Nasional Demokrat (Nasdem).

Informasi telah diambilnya formulir pendaftaran itu dibenarkan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPC Nasdem KSB, Masadi, SE. Kepada wartawan, Kamis (26/2) kemarin, ia mengatakan, Mustakim menjadi orang pertama yang mengambil formulir pendaftaran dalam penjaringan yang dibuka partainya.

“Di daftar kami, Mustakim adalah pengambil formulir pendaftar pertama. Ia beserta timnya datang hari Rabu lalu mengambil formulir pendaftaran penjaringan yang kami buka,” paparnya.

Selain Mustakim, dalam proses penjaringan yang dibuka oleh Partai Nasdem sejumlah nama lain juga turut mengambil formulir pendaftaran. Masadi mengakatan, masih di hari pertama, tim Andi Azisi Amin telah mengambil formulir pendaftaran dan berjanji akan segera mengembalikannya. “Sementara sudah ada dua orang. Dan kita perkirakan akan ada pendaftar lainnya, karena kami juga sudah dihubungi hanya saja belum datang,” katanya.

Dalam proses penjaringan ini, Nasdem tidak menetapkan persyaratan secara spesifik bagi para pendaftar. Masadi mengaku, persyaratan yang disyaratkan masih sebatas normatif sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. “Kalau mungkin yang spesifik nanti. Namun yang jelas kriteria kita tentu mereka yang sefaham dengan kami yang mengusung semangat restorasi di dalamnya,” tegasnya.

“Sekarang ini KSB butuh figur pemimpin yang ikhlas bekerja untuk sepenuhnya kemaslahatan rakyat. Dan orang seperti itulah yang kami cari dalam proses penjaringan ini,” tukas Masadi.

Dengan satu kursi yang dimilik Partai Nasdem di DPRD KSB, partai ini memang tak bisa berbuat banyak untuk memainkan dukungannya. Namun demikian, pengurus partai yang baru berkiprah di Pemilu 2014 lalu ini optimis akan mampu memberikan warna tersendiri di Pilkada KSB Desember mendatang. “Kami memang terbatas secara dukungan. Tapi kami punya kekuatan dan itu akan menjadi pembeda kami dengan partai lainnya sehingga tetap patut diperhitungkan di Pilkada nanti,” pungas Masadi. (bug)

GOSOK BATU AKIK - Wakil Bupati KSB, H. Mala Rahman, menyaksikan dari dekat peserta lomba gosok batu akik di Taliwang, Rabu malam.

Taliwang (Suara NTB) Moment gandrung batu akik di masyarkat dijadikan objek hiburan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Ini dibuktikan dengan digelarnya lomba menggosok (membentuk) batu alam tersebut.

Kegiatan lomba itu dimulai sejak Rabu malam lalu dan akan berakhir pada Minggu (1/ 3) mendatang. Ada pun para pesertanya dibagi menjadi dua kategori, yakni kategori senior dan junior. “Lomba ini hanya ada dua kategori. Senior dan junior,” terang ketua panitia lomba, Ir. H. Muslimin. HMY dalam laporannya saat pembukaan, Rabu malam lalu.

Ia menyatakan, tujuan perlombaan gosok batu akik ini untuk mencari para perajin profesional dan kreativitas tinggi.

Bagi mereka yang dinyatakan menang selanjutnya oleh Pemda KSB akan dijadikan duta perajin batu akik KSB dan akan diturutsertakan dalam berbagai kegiatan pameran yang akan diikuti pemda baik di dalam maupun luar daerah.

“Lomba ini ajang seleksi. Karena kita akan cari duta perajin batu akik KSB,” timpalnya.

Pada malam pertama lomba ini, puluhan peserta baik kategori seinor maupun junior saling bersaing. Untuk menjadi yang terbaik dalam lomba ini ternyata cukup sulit. Sebab penilaian panitia tidak saja dalam hal keindahan hasil tetapi juga kecepatan peserta

KSB Perlu Regulasi Pertambangan Batu Akik Taliwang (Suara NTB) Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Drs. H. Mala Rahman nampaknya mulai mewanti-wanti dampak negatif pertambangan batu akik bagi lingkungan.

Wabup meminta kepada dinas teknis untuk segera membuat regulasi untuk mengatur pencarian batu yang saat ini tengah digandrungi masyarakat.

“Sepertinya harus segera dibuat regulasi untuk mengatur pertambangan batu akik ini. Jadi saya meminta kepada dinas teknis agar segera menyusunnya,” kata Wabup di sela sambutannya saat membuka kegiatan lomba gosok dan ukir batu permata KSB, Rabu malam lalu.

Ia memahami, saat ini minat dan permintaan masyarakat akan batu alam sangat tinggi. Namun demikian, bukan berarti untuk memenuhi kebutuhan tersebut penambangan dilakukan secara se-

rampangan sehingga merusak lingkungan. “Jadi buat aturan supaya ada batasan sehingga masyarakat bisa tetap menikmati batu akik hasil perut bumi kita dan di sisi lain kita bisa tetap menjaga kelestarian lingkungan untuk keberlanjutan anak cucu kita nantinya,” tandasnya.

Selama ini memang ada pemikiran di masyarakat, gandrung batu akik di pasaran sedikit dapat meredam kegiatan penambangan emas tradisional. Di mana penambangan tersebut cenderung banyak merusak ekosistem alam dalam proses pengelolaannya.

“Penambangan batu akik yang dilakukan masyarakat selama ini memang cenderung aman. Tapi aktivitas itu tetap menimbulkan perubahan di alam, terlebih lokasinya banyak dilakukan di dalam hutan.

Jadi perlu diatur agar ada batasan jelas bagi masyarkat penambang,” tegas Wabup.

Wabup mengakui, aktivitas penambangan batu akik, berikut proses pengolahannya yang saat ini banyak di-

geluti masyarakat telah turut serta menggeliatkan ekonomi daerah. Karenanya, ia kembali meminta agar segera dibuatkan regulasi di bagian hilir terutama dalam rangka proteksi produk yang dihasilkan para penambang dan perajin batu akik. “Yang mereka hasilkan kan adalah batu lokal. Untuk menjaminnya perlu dibuat aturan juga. Jadi saya minta dinas teknis yang punya gawe soal produksi kerajinan masyarakat buat regulasinya juga,” tegasnya.

Ia juga menyatakan, untuk mengenalkan produk batu akik daerah diperlukan promosi yang gencar.

Ia pun setuju kemudian untuk lebih banyak menggelar kegiatan dan ikut serta dalam berbagai pameran yang digelar baik di dalam maupun di luar daerah. “Kegiatan ini (lomba menggosok batu akik) saya nilai sangat bagus.

Karena ini bagian dari promosi,” imbuh Wabup. (bug)

dalam menyelesaikan satu batu akik berbentuk permata cincin. “Untuk waktu tiap peserta hanya diberikan waktu selama 40 menit,” kata Fauzi, anggota tim juri.

Dengan dibatasi waktu, banyak peserta yang merasa kewalahan. Terutama mereka yang memiliki peralatan terbatas, di detik-detik akhir terkadang nampak kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaannya karena panitia telah melakukan hitungan mundur. “Wah sulit juga karena kita dikejar waktu,” cetus Andi salah seorang peserta dari Kelurahan Bugis.

Penyuluh Agama Islam Diharapkan Terdepan Bangun Umat Sumbawa Besar (Suara NTB) Dalam acara pembinaan penyuluh agama Islam se-Kabupaten Sumbawa, Kamis (26/ 2), Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik berharap penyulu menjadi garda terdepan dalam membangun umat.

Menurut Bupati, masyarakat sekarang ini sering salah menyangka dan menduga, segala pimpinan umat, pimpinan masyarakat merupakan tugas pemerintah dan pemerintah sering disalahkan. Sementara tanggung jawab pendidikan agama merupakan tanggung jawab kita semua seluruh masyarakat. Untuk itu, Bupati berharap para penyuluh bisa menjadi garda barisan terdepan dalam mambantu umat dan membangun umat.

Kepada pihak – pihak terkait agar terus bekerja, terus berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, sehingga kedepan dapat dihasilkan masyarakat yang religius, beragama dan tak akan goyah ketika mendapat ujian dan ber-

“Isu yang berhembus itu kemungkinan kalau ada, itu pernyataan personal,” cetusnya.

Sama seperti partai lainnya, Masnurung memaparkan, PPB juga memiliki prosedur yang harus dilalui sebelum partai menjatuhkan dukungannya kepada calon tertentu. Dalam hal ini mekanisme penjaringan berlaku di PBB untuk membuka ruang bagi para tokoh yang berminat menjadikan PBB sebagai kendaraan politiknya di Pilkada nanti. Dan terkait penjaringan itu sendiri PBB kini tengah menjalankan mekanismenya.

“Sekarang kita sedang melakukan penjaringan dan membuka pendaftaran secara tertutup. Jadi saya menekankan kepada seluruh pengurus partai agar berhati-hati dalam berkomentar dan jangan berspekulasi sendirisendiri,” tandas Masnurung.

Ia kembali menegaskan, pihaknya perlu meluruskan isu yang terlanjur beredar di tengah masyarakat saat ini. Mengingat dalam momen politik seperti ini, sesuatu hal sekecil apapun akan dapat menjadi fitnah dan ber-

potensi memecah belah silaturahmi. “Kita berpolitik secara santun. Makanya saya meminta bagi kader dan pihak mana pun jangan memanfaatkan momen politik ini untuk kepentingan pribadi,” pintanya tegas.

Selanjutnya ia menyatakan, dalam sistem organisasi PBB keputusan yang diambil di tiap tingkat kepengurusan bersifat kolektif kolegial. Di mana setiap hal yang akan menjadi keputusan partai harus ditetapkan melalui rapat pleno internal. “Jadi kalau ada keputusan yang diambil tidak melalui mekanisme pleno. Maka keputusan itu tidak sah,” urainya.

Untuk diketahui, PBB di KSB menjadi salah satu Parpol yang banyak digandrungi oleh figur yang ingin maju di Pilkada Desember mendatang. Betapa tidak, sebagai partai pemenang kedua di Pemilu 2014 lalu di KSB, partai besutan Yusril Ihza Mahendra ini punya tiga kursi di DPRD setempat. Yang artinya secara politis, partai ini memiliki tingkat dukungan yang besar untuk memuluskan calon minimal melaju dalam bursa Pilkada. (bug)

syukur ketika dapat lebih.

Apapun yang dilakukan untuk kebaikan umat, lakukan yang lebih baik dan dapat menjadi contoh bagi umat umat yang lain. ”Penyuluh harus menyampaikan dengan menyenangkan, menyampaikan ke audiens dengan bahasa yang santun dan dapat dimengerti dan mempertajam bahasa agar ada kebersamaan dalam Ukhuwah Islamiah,” terangnya.

Sementara Kepala bagian Pemerintahan Setda Sumbawa, Sahabuddin S,sos, M.Si menyampaikan tujuan diadakan kegiatan tersebut, menyatukan visi misi para penyuluh agama Islam dalam wilayah Sumbawa. Tersampaikannya syiar - syiar agama Islam kepada masyarakat dan terciptanya penyuluh agama Islam yang profesional dan memberikan pencerahan agama Islam kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat maupun Majlis Ta’lim, tempat pendidikan Al Qur’an dan lain sebagainya. (arn)

Program Bantuan Pertanian Harus Dikawal

PBB KSB Bantah Sudah Finalkan Calon Taliwang (Suara NTB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membantah isu yang beredar terkait telah finalnya bakal calon (Balon) yang akan diusungnya di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) KSB yang akan diselenggarakan Desember mendatang.

Bagi partai ini, kabar telah adanya komitmen PBB dengan figur tokoh tertentu untuk diusung di Pilkada tidak benar dan sejauh ini partai belum mengambil sikap apapun terkait kepentingan Pilkada. “Penegasan ini perlu kami kemukakan karena beredar kabar di tengah publik saat ini kami sudah resmi mengarahkan dukungan kepada figur tertentu,” tegas ketua Badan Kehormatan DPC PBB KSB, H. Masnurung, Kamis (26/2).

Ia menyatakan, PBB secara resmi belum menentukan sikap.

Karenanya, jika pun saat ini berkembang isu telah mengarahkan dukungannya kemungkinan sementara ini dicuatkan oleh pernyataan personal.

Ada yang unik dalam perlombaan menggosok batu akik ini. Para peserta memiliki masing-masing supporter, sehingga ketika lomba dimulai, meski panitia meminta agar penonton tidak masuk dalam arena pertandingan, tetap saja para penontong mengabaikannya. Demi memberikan semangat bahkan bantuan, penonton tetap merangsek dalam arena. Alhasil lokasi lomba penuh dengan penonton bahkan tak jarang para peserta merasa kesulitan bergerak, karena ruang geraknya dibatasi penonton. (bug)

(Suara NTB/arn)

Salman Al Faridzi Sumbawa Besar (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Salman Al Faridzi meminta Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura berserta jajarannya di tingkat kecamatan mengawal program bantuan pertanian yang bersumber dari APBN. Termasuk program Paket Penanaman Pola Terpadu melalui kelompok tani. Agar bantuan yang diberikan dapat mengakomodir petani kecil yang lahannya terbatas.

“Sekarang ada indikasi pro-

dusen varietas komoditi pertanian, seperti produsen bibit yang berupaya mengarahkan kelompok tani untuk membeli produk miliknya. Dengan mengatakan, dia (produsen) melalui distributor dan agennya sebagai pemenang tendernya. Seolah-olah ingin mengarahkan kelompok tani untuk membeli vaietas produk miliknya. Padahal ini kan bantuan langsung tunai yang masuk rekening kelompok, bukan tender atau apalah. Kalau ini yang terjadi, maka bisa mematikan pengusaha lokal,” tandasnya Kamis (26/2).

Untuk itu, pihaknya meminta kepada KUPT pertanian yang berada di kecamatan untuk mengawal program ini sampai lapangan. Sebagai contoh di kecamatan Utan, ada bantuan bagi kelompok Paket Penanaman Pola Terpadu, jagung padi dan Palawija, Utan seluas 1.500 hektar.

“Pihak UPT dan pihak Badan Penyuluh juga mesti selektif melihat luas lahan agar jangan tumpang tindih. Sebab syaratnya Luas lahan baku persawahan, hanya maskimal 2 hektar yang bisa disubsidi.

Sementara di Utan banyak yang memiliki lahan di atas luas itu. Kalau ini tidak dikawal, maka bisa mematikan petani kecil,” pungkasnya. (arn)

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Dinas Dikpora Dompu dengan Harian Suara NTB

Ajarkan Pendidikan Pemilu, Dinas Dikpora Kerjasama dengan KPU Dompu Dompu (Suara NTB) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu menandatangani kesepakatan bersama (MoU) dengan KPU Dompu dalam rangka sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU akan bersinergi dengan sekolah saat pemilihan OSIS sehingga menjadi miniatur pemilu. Sosialisasi dan pendidikan pemilih akan memanfaatkan waktu upacara serta jam imtaq.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/ 2) mengungkapkan, kesepakatan bersama dengan KPU Dompu dalam rangka sosial-

isasi dan pendidikan pemilih.

Karena di SMA/sederajat, pemilih pemula jumlahnya cukup banyak, termasuk dewan guru.

“Pemilih pemula di SMA/sederajat dan mereka membutuhkan pemahaman dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih,” katanya.

Sosialisasi dan pendidikan pemilih, lanjut H. Ichtiar, tidak akan mengganggu proses kegiatan belajar mengajar.

Karena akan memanfaatkan waktu – waktu pembinaan di sekolah. Seperti saat upacara bendera setiap Senin pagi dan waktu pembinaan imtaq setiap Jumat. “Ketika ada anggota KPU yang turun sosialisasi, langsung memanfaatkan waktu upacara dengan

menjadi pembina upacara atau memanfaatkan waktu pembinaan Imtaq setiap Jumat,” jelasnya.

Pendidikan pemilih di sekolah, lanjut H. Ichtiar, diharapkan bisa diterapkan dalam mekanisme pemilihan pengurus OSIS. Sehingga siswa tidak hanya mengetahui, tapi juga dapat menerapkan dengan menggunakan hak pilihnya secara bertanggungjawab. “Ketika menggunakan hak pilihnya di pemilu, pemilih pemilu ini dapat menggunakan secara bertanggungjawab,” terangnya.

Namun kerjasama ini diharapkan dapat terwujud pada siswa SMA/sederajat dan para dewan guru. Sekolah

yang menerima kunjungan dari KPU diharapkan bisa memberi ruang dan layanan bagi pemberi materi. “Kita minta agar sekolah dapat menerima dan melayani setiap petugas yang akan menyampaikan sosialisasi dan pendidikan pemilih,” katanya.

Ketua KPU Dompu, Rusdianto, ST yang dihubungi terpisah mengatakan, MoU KPU dengan Dinas Dikpora terkait sosialisasi dan pendidikan pemilih. KPU akan turun ke sekolah-sekolah untuk memberikan pemahaman tentang pemilu dan demokrasi dengan sasaran para siswa sebagai calon pemilih pemula. “Pelaksanaan pemilihan OSIS, kita akan bersinergi dengan sekolah men-

jadi minatur pemilu dalam bentuk yang sederhana,” katanya.

Jumlah siswa yang ada di masing-masing sekolah yang cukup banyak serta para dewan guru, dikatakan Rusdianto, menjadi media yang cukup besar untuk pelaksanaan sosialisasi. Dengan harapan, para siswa ini dapat memperoleh pemahaman yang benar fungsi pemilu dan dapat memberikan pemahaman yang benar bagi keluarga serta lingkungannya. “Siswa dan guru ini banyak jumlahnya. Itu merupakan media yang cukup besar untuk dilakukan sosialisasi. Pada saatnya, para siswa ini menjadi agen sosialisasi minimal di lingkungan sekitarnya,” jelasnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

H. Ichtiar

Diduga Banyak Motor Bodong Dikirim ke NTT

Tuntut Penegakan Supremasi Hukum

Mapolres Bima Kota Didemo Kota Bima (Suara NTB) Massa yang menamakan diri Aliansi Pejuang Integritas (API) melakukan aksi unjuk rasa di halaman Mapolres Bima Kota, Kamis (26/2). Selain menuntut keterbukaan proses supremasi hukum, para pendemo ini juga menolak pejabat baru Kapolres Bima Kota.

Aksi API yang dikoordinir Taufan ini berlangsung sekitar pukul 10.00 Wita. Para pendemo ini lantas melakukan orasi setibanya di depan halaman Mapolres Bima Kota. Burhanudin dalam orasinya menyebutkan, aksi ini dilakukan guna menuntut keterbukaan proses supremasi hukum dari aparat Kepolisian. Pasalnya setiap proses hukum yang ditangani oleh penyidik Polres terkesan tertutup.

Keterbukaan tersebut terlebih berkaitan dengan kasus tindak pidana umum, konflik maupun tindak pidana korupsi. Selama ini, kasus-kasus tersebut khususnya dugaan korupsi maupun pidana umum yang ditangani terkesan dipetieskan. Penanganan tersebut, lanjutnya, harus jelas. Jangan sampai orang yang sudah ditetapkan sebagai saksi maupun tersangka hanya dipanggil namun tidak dituntaskan. Seperti kasus dugaan korupsi pengadaan kapal fiber glass, misalnya. Kasus tersebut sudah dinyatakan adanya kerugian negara dari BPKP Perwakilan NTB, namun hingga kini belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

Tidak hanya itu, keharmonisan Kapolres Bima Kota dengan pimpinan daerah juga disorot oleh API. Pasalnya, keharmonisan tersebut dicurigai akan menutupi kasuskasus yang melibatkan kepala daerah. “Kami juga meminta agar Polres Bima Kota terbuka kepada media dalam memberikan informasi,” ujarnya.

Aksi unjuk rasa ini sempat diwarnai ketegangan dengan aparat. Di mana, saat aksi berlangsung, sebuah mobil dinas milik Pemerintah melintas di halaman Mapolres. Melihat mobil dinas ini, pendemo pun berusaha mendekati namun dihadang oleh aparat. Ketegangan juga terjadi ketika anggota Polres Bima Kota menanyakan terkait izin para pendemo. Tidak hanya berorasi, para pendemo juga menuntut agar Kapolres Bima Kota meninggalkan Kota Bima. Hal ini terlihat dari tulisan di poster berisi menolak kehadiran Andi Syahril sebagai Kapolres Bima Kota.

Sementara itu Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol Noendra Wdw yang dikonfirmasi membantah tudingan para pendemo. Penyidik di Polres, katanya, tidak ada yang sengaja tak dituntaskan. Berkaitan dengan permasalahan yang belum bisa terselesaikan tersebut, katanya, lantaran permasalahan yang ditangani oleh Polres Bima Kota sangat banyak. Sehingga harus diselesaikan satu per satu.

Apalagi, untuk perkara yang ditangani butuh bukti yang harus dikumpulkan. “Untuk mengumpulkan bukti itu perlu waktu,” jawabnya. (use)

(Suara NTB/ula)

Rusdiyanto

Kota Bima (Suara NTB) – Pengiriman motor bodong ke sejumlah daerah melalui Pelabuhan Bima untuk dibawa ke daerah NTT, belakangan ini marak terjadi. Motor diduga bodong tersebut diduga dikirim dengan tujuan kota Ende, Reo dan Sumba, dan motor itu sering terlihat di kapal yang menuju ke daerah tersebut.

(Suara NTB/uki)

TAK NAIK – Pedagang beras di pasar tradisional Kota Bima, Kamis (26/2). Berbeda dengan daerah lain, harga beras di sini tak naik, bahkan warga dari kabupaten Dompu dating belanja ke Bima.

Harga Beras di Bima Stabil Kota Bima (Suara NTB) – Akibat cuaca yang tidak bersahabat dan bencana beberapa beberapa waktu lalu, di sejumlah wilayah di Bima terjadi harga beras yang melambung. Namun hanya sepekan setelah itu, harga beras stabil.

Pantauan Suara NTB, Kamis (26/2), melambungnya harga beras di sejumlah daerah di NTB nampaknya tidak berpengaruh yang berarti di Bima. Harga beras di daerah ini tidak mengalami kenaikan seperti daerah lain, seperti daerah Dompu dan sekitarnya. Para pedagang beras di Bima menuturkan, banyak pedagang dari Dompu yang membeli beras ke Bima dengan harga biasa, yakni Rp 10.000/kg untuk dijual ke wilayah Calabai dan Kempo Kabupaten Dompu.

Di pasar tradisional Bima

yang terletak di jalan Tongkol Kota Bima, tidak ada kenaikan harga beras di sana. Hal itu diakui oleh pembeli di pasar tersebut. Ramlah, warga Paruga Kota Bima, mengakui selama seminggu ini tidak ada kenaikan harga beras seperti di daerah-daerah lain. Hanya saja saat banjir di kota Bima kemarin ada kenaikan sedikit, dari harga biasa Rp 10.000 saat banjir harganya bisa mencapai Rp 11.000/kg. “Tidak ada kenaikan sih, kecuali saat banjir itu saja, sudah biasa di mana-mana,” kata Ramlah.

Sementara itu, penjual beras di pasar setempat, Sumarni mengatakan tidak ada kenaikan harga beras yang dia jual dan dia tahu, persediaan di penggilingan tempat dia beli untuk dijual lagi di pasar masih bany-

ak, “Tidak ada kenaikan kok, harganya biasa dari sebelumnya, lagipula saya beli di penggilingan hanya Rp 9.000 per kilo kemudian dijual Rp 10.000. Untungnya Rp 1.000 per kilo, belum lagi transportasi, bisa dibilang relatif lah,” ujarnya.

Dikatakannya, selama empat hari belakangan ini banyak warga Dompu yang membeli di tempatnya dengan ukuran puluhan kilo dan juga menjual dengan harga yang biasa dijual kepada pembeli yang lainnya, Suharni mengaku rata-rata pembeli dari Dompu tersebut membeli untuk dijual lagi ke wilayah Calabai dan Kempo Kabupaten Dompu.

“Kemarin banyak yang datang dari Dompu yang beli, ada yang 50 sampai 100 kiloan,” pungkasnya. (uki)

Pencairan Dana BOS

Sekolah Harus Lampirkan Data Aset Dompu (Suara NTB) Anggaran operasional dan program di lingkup Dinas Dikpora Kabupaten Dompu hingga saat ini belum bisa dicairkan karena masih adanya sekolah yang belum menyampaikan laporan data aset. Dinas Dikpora pun mensyaratkan sekolah untuk menyelesaikan data aset untuk pencairan dana BOS triwulan pertama.

Kepala Dinas Dikpora Dompu, H. Ichtiar, SH kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/2), mengaku hingga saat ini anggaran di lingkup Dinas Dikpora Dompu belum bisa dicairkan. Karena syarat pengajuan tambahan uang (TU) harus merampungkan laporan keuangan dan data aset tahun sebelumnya. “Ketika salah satu sekolah saja belum menyampaikan laporan keuangan atau data aset, maka seluruh anggaran di Dikpora terganggu,” katanya.

H. Ichtiar mengatakan, laporan keuangan tahun sebelumnya di Dinas Dikpora maupun pada masing-masing sekolah telah rampung dikerjakan.

Tetapi masih ada beberapa sekolah yang belum menyampaikan laporan data aset, sehingga mengganggu pencairan keuangan di seluruh jajaran Dinas Dikpora. “Kalau laporan keuangan semua sudah rampung, tapi data aset masih ada beberapa sekolah yang belum menyampaikan,” jelasnya.

Ia pun mengeluarkan kebijakan untuk tidak memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk triwulan pertama.

Terhadap sekolah yang sudah merampungkan laporan keuangan dan data aset tetap diberikan rekomendasi. “Imbas dari belum rampungnya

Seorang penumpang kapal yang kerap bolak-balik pelabuhan Bima – NTT, Sidik, Kamis (26/2) menuturkan, beberapa lalu saat berpergian menggunakan kapal penumpang Perintis yang juga memuat barang, dilihatnya beberapa motor yang diduga tidak memiliki surat-surat lengkap, seperti STNK dan BPKB. Motor-motor tersebut dinaikkan di Pelabuhan Bima menuju pelabuhan Reo, NTT. Dituturkan, Sidik pernah menanyakan kepada salah seorang penumpang kapal lainnya yang kebetulan mempunyai sepeda motor. Dia mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-suarat lengkap. Sidik diberi tahu bahwa motor tersebut untuk dijual ke daerah NTT, seperti Ende, Reo dan Sumba. “Saya ingat betul saat ke Reo dulu, banyak sekali motor yang dimuat dan diduga tidak memiliki surat lengkap,” kata Sidik.

Dia mengharapkan agar kepolisian serta petugas di wilayah pelabuhan Bima agar menelusuri dan memeriksa sebelum kapal diberangkatkan dari pelabuhan Bima menuju Pelabuhan Reo, Sumba dan Ende. “Kita berharap pihak berwenang tidak kecolongan,” katanya.

Sementara itu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) urusan Lalu Lintas Angkatan Laut, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bima, Nasrullah kepada Suara NTB, Kamis (26/2), mengaku untuk urusan pemeriksaan dokumen terkait masalah muatan itu

(Suara NTB/uki)

Muhammad Saleh

termasuk kendaraan bermotor merupakan wewenang pihak kepolisian. Syahbandar tidak melarang kapal memuat barang apapun jenisnya. “Saya kira tugas kami sudah jelas hanya izin pelayaran saja,’’ katanya, seraya menjelaskan, kalaupun dokumen sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, maka kapal diizinkan berlayar.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Bima, Muhammad Saleh, SH yang mengaku baru satu bulan menjabat, membantah dugaan itu karena selama ini menurutnya pelabuhan Bima dalam keadaan baik-baik saja. ‘’Kalau masalah dokumen dan surat-surat perizinan, semuanya lengkap.

Apalagi motor harus ada STNK, BPKB dan KTP yang bersangkutan berupa fotokopi sebagai laporan dan arsip kami,” pungkasnya. (uki)

Proses Verifikasi K2 Jadi CPNS Dikeluhkan

(Suara NTB/ula)

JUARA MEWARNAI - Kepala Dinas Dikpora Dompu, H Ichtiar, SH foto bersama dengan siswi TK peraih juara mewarnai beberapa waktu lalu. data aset ini tidak hanya pada operasional dan program di Dikpora, tapi juga pada sekolah. Karena dana subsidi pendidikannya juga tidak bisa dicairkan,” ungkapnya.

Selain memberikan ketegasan soal laporan data aset, H. Ichtiar juga mengungkapkan, tengah menyiapkan peng-

isian beberapa kepala sekolah yang lowong serta rolling beberapa kepala sekolah. Mutasi kepala sekolah ini ditargetkan paling lambat pekan depan. “Untuk kepala SMA/ SMK dan SMP sudah rampung, tinggal kepala SD yang masih dalam tahap penyusunan,” kata H. Ichtiar. (ula)

Bima (Suara NTB) – Meskipun ratusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jalur kategori II (K2), sudah dilantik secara resmi oleh Bupati Bima, H. Syafrudin H.M. Nur, M.Pd, beberapa waktu lalu, namun kini masih ada sejumlah pihak yang menilai proses pengangkatan tersebut cacat karena tidak melalui proses verifikasi yang matang.

Salah satu tenaga honorer daerah K2 asal Kecamatan Woha mengatakan, pihaknya kecewa terhadap proses verifikasi, validasi dan pemberkasan yang dilakukan Pemkab Bima.

Saat ini 598 tenaga honorer yang kini sudah diangkat sebagai PNS dari yang ditetapkan oleh BKN sebelumnya 601 orang.

Dikatakannya, banyak honorer K2 yang lulus diduga pegawai siluman. Proses verifikasi dan validasi yang dilakukan BKD selama ini tidak matang, karena banyak tenaga honorer yang dinyatakan lulus, namun diragukan keabsahan sebagai tenaga K2.

Pemkab Bima tetap memproses berkas kelulusan 598 orang tenaga honorer yang sebelumnya ditetapkan oleh BKN sebanyak 601 orang.

Dia menyebutkan, tenaga honorer yang diduga siluman itu dinyatakan lulus atas nama AS warga Kecamatan Woha. Dia menyebutkan nomor listing nominasi yang diterbitkan oleh BKN, yang diduga bermasalah. “Oknum tersebut merupakan salah satu, kemu-

ngkinan ada nama-nama yang lain juga,’’ imbuhnya.

Selama ini beberapa kelompok masyarakat termasuk Honda K2 sudah bersuara membeberkan sejumlah data terkait honorer bodong. Namun tidak direspon serius, padahal BKD bisa menverifikasi dan menghimpun data di masyarakat. “Ingin melawan pemerintah kami tidak berdaya, segala aksi yang dilakukan pun hanya dianggap angin lalu. Ribuan tenaga honorer yang benar-benar mengabdi harus merelakan nasib yang tidak jelas hingga saat ini,” ungkapnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bima, M. Antonius, S.STP ketika dihubungi mengisyaratkan, akan membuka dan mengecek kembali berkas (file) terkait honorer K2 yang lulus CPNS. “Coba kita buka kembali file-nya, saya mau lihat kalau ada keberatan seperti itu,” katanya Dipastikannya, meskipun saat ini sudah ada SK pengangkatan PNS bagi honorer yang dinyatakan lolos verifikasi dan validasi. Namun BKD akan tetap menampung setiap gugatan atau laporan masyarakat. Bukan saja terkait CPNS dari Woha namun terkait pegawai lain. “Kalau yang menganulir itu bukan kami BKD, tapi itu BKN terkait NIP dan sabagiannya, protes dan masukan masyarakat tetap kita terima.

Nggak mungkin kita nggak terima, harus kita terima,” pungkasnya. (uki)

SUARA NTB

Jumat, 27 Februari 2015

Halaman 8

Dipantau BPKP

Pemkab Lobar Gelar Pra Musrenbang Penyusunan RKPD 2016 Giri Menang (suara NTB) Pemkab Lombok Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Pra Musrenbang untuk menyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) tahun 2016. Pra musrenbang ini dilaksanakan sebagai tindaklanjut dari Musrenbang kecamatan yang telah dilaksanakan pada tanggal 9-17 Februari 2015 yang lalu. Pada pelaksanaan Musrebang mulai di tingkat desa dan kecamatan berjalan lancar, antusias, progresif dan sangat dinamis bahkan ada perpanjangan waktu sehari. Hal ini menjadi energi positif untuk perbaikan hubungan komunikasi, konsolidasi, dan konsultasi bersama dalam mufakat menyusun kebutuhan pembangunan tahun 2016 mendatang.

Berbeda pada Musrenbang sebelumnya, kali ini dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran berkoodinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan NTB. BPKP pun ikut memantau jalannya musrebnangCam. Hal ini dikatakan Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Baehaqi S.Si, Mpd, MM dalam laporannya pada Pra musrenbang penyusunan RKPD tahun 2016, Kamis (26/2) kemarin di Aula Kantor Bupati Lobar. “Pra Musrenbang ini penyusunan RPKD 2016 ini sebagai tindaklanjut dari Musrebang kecamatan dan Alhamdulillah pelaksanaan Musrenbang berjalan lancar, antusias, progresif dan dinamis,” beber Baehaqi.

Sebagai tindaklanjut rekomendasi BPKP bekerjasama

dengan BPK tentang koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi, terkait pengendalian risiko bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran harus tertib, terpadu dan linier mulai dari Musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten, penyusunan dan penetapan RKPD, pemufakatan KUA PPAS, pembahasan RAPBD sampai dengan penetapan APBD. Untuk itu, pihaknya telah berkoordinasi dengan BPKP perwakilan NTB dan ikut memantau jalannya MusrenbangCam beberapa waktu lalu. Bahkan pada kesempatan forum SKPD (pra musrenbang) ini hadir pihak dari BPKP NTB sebagai pemantau dan narasumber. “Koordinasi semacam ini akan terus dilakukan sebagai bentuk pembinaan dan pendampingan dalam pengendalian resiko,” kata Kepala Bappeda ini. Terkait program dan kegiatan usulan aspirasi desa/ kecamatan hasil Musrenbang yang tidak dapat diakomodasi ke dalam Renja SKPD harus mendapatkan pertimbangan, telahaan dan alasan penyebabnya yang dituangkan dalam berita acara sesuai diatur dalam Perbup nomor 51 tahun 2014.

Beberapa tujuan diadakan Pra Musrenbang jelasnya untuk mensinkronisasi usulan dan aspirasi dari desa sebagai hasil musrenbang kecamatan untuk ditelaah, verifikasi dan klarifikasi berdasarkan pertimbangan teknis, kewenangan, prioritas dan arah kebijakan RPJDM serta kapasitas fiskal daerah oleh SKPD. Menyusun dan menyepakati renja SKPD secara pratifikatif yang memuat hasil forum SKPD sebagai bahan Musrenbang kabupaten penyusu-

Dr. H. Zaini Arony, M.Pd Bupati Lombok Barat

Dr. H Baehaqi S.Si, Mpd, MM Kepala Bappeda

H. Fauzan Khalid, S.Ag., M.si Wakil Bupati Lombok Barat

nan RPKD 2016. Selain itu, untuk pembukaan pra Musrenbang di- gunan nasional, Uu nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahmemperkuat koordinasi dan sin- lanjutkan klinis,” katanya.

Baehaqi menjelaskan, beber- an daerah, PP nomor 3 tahun ergi SKPD dengan stakeholder pembangunan, terutama desa dan apa dasar pelaksanaan Pra 2007 tentang LPPD kepala pekecamatan dalam menghasilkan Musrenbang ini, antara lain UU merintahan, LKPKD kepada kebijakan pemerintahan melalui nomor 25 tahun 2004 tentang DPRD dan informasi LPPD kepenetapan penyusunan peren- sistem perencanaan pemban- pada masyarakat. Selan itu ada Perda nomor 9 canaan serta setahun 2011 tenbagai media tang pembentukonsultasi publik untuk kan organisasi menyamakan perangkat daerpersepsi seluruh ah Kabupaten stakeholder Lobar, perbup pembangunan nomor 51 tahun daerah dalam 2014 tentang memahami pedoman tahapan penypenyelengausunan dokuraan Musrenmen perenbang 2016 dan canaan daerah. dokumen pelPara pesertanaksanaan angya, SKPD,pimpgaran Bappeda inan DPRD dan tahun 2015. camat serta Ditambahkan (Suara NTB/ist) kades. “Kegia- Bupati Lobar Dr H. Zaini Arony didampingi Wabup Lo- kegiatan ini tan ini selama bar Fauzan Khalid bersama Wakil Ketua DPRD Lobar, setelah dilakusatuhari,setelah HM. Nursaid dan Perwakilan BPKP saat pra Musrenbang. kan verifikasi

dan klarifikasi atas dasar berbagai pertimbangan dapat melahirkan sinkronisasi dan kepaduan draf bahan musrenbang kabupaten. Disepakati Renja SKPD yang aspiratif dengan memadukan aspirasi desa dan kecamatan dengan program SKpD. Beberapa hasil yang diharapkan, tersosialisasinya rancangan isi RKPD kepada stakeholder.

Ditambahkan, sebagai upaya akseleratif, implementasi program terobosan dan inovatif RPJMD 2014-2019, telah diterbitkan dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB). Dokumen operasional ini memuat delapan area perubahan dalam bentuk penataan, penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tersusun sistematis berupa 11 inovasi program dari 11 SKPD dalam naungan 6 misi RPJMD. Pada kesempatan itu pula ditandatangani langsung komitmen Pemda terkait pemyelengaraan RMRB tersebut.

Sementara itu, dalam arahannya Bupati Lobar, Dr H. Zaini Arony menekankan perlunya kepala SKPD mengikuti kegiatan tersebut karena menyangkut penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah ke depan.

Menurutnya, ada empat tujuan dan fungsi perencanaan, yakni dengan membuat perencanaan berarti ada arah yang dituju, apakah menyangkut programnya, waktu, target tahapan dan strateginya. Perencanaan itu kata Bupati merupakan sebuah arah yang dituju. “Jadi kalau membuat perencanaan sama artinya membuat arah dalam organisasi,” jelasnya. Tujuan kedua, mengurangi ketidakpastian, jika bek-

erja tanpa perencanaan serba tidak pasti apakah akan direalisasikan dalam jangka waktu mingguan, sebulan atau tahunan. “Bayangkan kalau SKPD tidak ada perencanaan, pasti SKPD meraba-raba padahal Lobar telah menentukan arah tujuan,” imbuhnya. Selain itu, tujuan perencanaan mengurangi tumpang tindih, umpanya ada Bapeluh, Dispertanakbun dan Badan Ketahanan ini satu sinergi. Artinya antara program SKPD dengan program SKPD lain supaya saling sinergi. Terakhir, tentunya setiap perencanaan yang dilakukan harus ada perubahan.

Kalau tidak mengacu ini maka SKPD bekerja hanya melewati waktu, tidak bekerja secara sistemik. Karena mengacu UU nomor 25 tahun 2004 telah jelas dalam perencanaan pembangunan nasional disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 25 tahun, lalu diturunkan menjadi RPJMD 5 tahun RPKD berlaku 1 tahun. Hal ini penting diketahui, sebab kalau ada yang tidak memahami ini maka tentu menjadi pertanyaan besar. Ia menambahkan, setelah tahu arah tujuan yang dicapai maka uraikan tahapan pelaksanaan pertahap triwulan, jika ini tidak buat maka bekerja hanya sekadar melewati waktu. Kalau tahu sasarannya maka susun indikator keberhasilan. Bupati menambahkan, dalam perencanan harus ada empat dimenasi, yakni rencana blue print, lebih detail menjadi roadmap dan grand desain. (her)

(Suara NTB/ist)

(Suara NTB/ist)

Kepala Bappeda Lobar, Dr. H Baehaqi S.Si, Mpd, MM., menyampaikan laporan pra Musrenbang.

Bupati Lobar Dr H. Zaini Arony bersama kepala SKPD menandatangani komitmen Pemda terkait road map reformasi birokrasi.

(Suara NTB/ist)

Sekda Lobar, HM Uzair bersama SKPD lain saat kegiatan pra Musrenbang di Aula Kantor Bupati Lobar.

(Suara NTB/ist)

Rapat klinis antara SKPD dengan kecamatan pada saat pra Musrenbang.

Langgar Aturan, Pol PP Tertibkan Lapak PKL Mataram (Suara NTB) – Sejumlah lapak pedagang kaki lima (PKL) di arena buah serta Granada ditertibkan oleh SatPol PP Kota Mataram. Penertiban tersebut dilakukan, karena bangunan lapak disinyalir melanggar aturan. Penertiban berlangsung sekitar pukul 11.30 wita. Petugas sempat marah dan terjadi adu mulut antara pedagang dan petugas.

Keributan tersebut dipicu karena pedagang ngeyel ketika diminta untuk memundurkan lapak miliknya yang sudah menggunakan trotoar. Satpol PP bersama Lurah Cilinaya dan kepala

lingkungan setempat nyaris membongkar lapak tersebut, tetapi keinginan tersebut diurungkan karena pedagang berjanji akan membongkar sendiri lapaknya.

Lurah Cilinaya, I Ketut Parditha W mengaku sudah beberapa kali memberikan peringatan kepada pedagang agar membongkar lapak miliknya yang melanggar aturan. Akan tetapi, peringatannya dianggap angin lalu oleh para pedagang. Padahal sudah diberikan batas waktu untuk memundurkan atau membongkar sendiri lapaknya. “Sudah saya peringati, tapi ndak didengar,” katanya saat mengikuti op-

erasi penertiban, Kamis (26/2).

Dikatakan, karena sudah tidak bisa diperingati pihaknya berkoordinasi dengan Sat. Pol PP Kota Mataram untuk dilakukan penertiban. Kabid Trantibum Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati menyebutkan, sasaran penertibannya ada di dua lokasi yakni Lapak PKL di samping Hotel Graha Ayu dan arena buah. Khusus lapak di samping hotel Graha Ayu menyalahi aturan karena membangun di atas saluran serta bangunannya dinilai mengganggu pihak hotel. Setelah dilakukan mediasi antara pemil-

ik lapak bersama managemen Hotel Graha Ayu. Pemilik lapak mau membongkar lapak miliknya. “Empat kali kita mediasi, pemilik warung berjanji mau bongkar lapaknya,” kata Bayu.

Sedangkan lapak di arena buah memanfaatkan bahu jalan sebagai lapak. Padahal dalam aturan undang – undang tentang jalan, pedagang bisa dikenakan sanksi pidana dan denda Rp 1,5 miliar. Ia pun memberikan batas waktu kepada para pedagang untuk membongkar lapaknya sendiri. “Sampai hari Sabtu kita minta bongkar sendiri,” tegasnya. (cem)

Seorang Pengendara Sepeda Motor Jatuh ke Jurang Selong (Suara NTB) Sungguh naas nasib seorang pengendara Sepeda dengan Nomor Polisi (Nopol) DR 2962 KP. Sekitar pukul 08.00 Wib kemarin, dia dan sepeda motor yang ditungganginya jatuh ke dalam jurang sedalam 15 meter lebih.

Jatuhnya sepeda motor jenis Jupiter Z beserta pengendaranya itu cukup menghebohkan masyarakat setempat.

Kejadian itu membuat kemacetan panjang karena para pengendara sepeda motor yang melintas berhenti untuk melihat korban yang terjun bebas ke dasar jurang dan menghantam pohon bambu hingga membuat pengendara sepeda motor tak sadarkan diri. Sampai berita ini

dikonfirmasi, alamat dan identitas korban belum diketahui karena korban yang mengenderai sepeda motor sendirian itu mengalami patah kaki dan luka di beberapa bagian tubuhnya itu langsung dilarikan ke RSUD. R. Soedjono Selong untuk mendapatkan perawatan medis, Kamis (26/2).

Salah satu saksi membantu mengangkat korban dari dasar jurang, Omang saat dikonfirmasi Suara NTB mengatakan, korban yang masuk ke jurang itu melaju kencang dari arah timur dengan membawa satu trai telur.

Pada saat mendekati jembatan sekaligus tikungan di jalan Gadjah Mada itu, tibatiba saja korban tetap melaju

kencang dan keluar dari jalan raya hingga terjun ke jurang dan langsung menghantam pohon bambu yang tumbuh di dasar jurang.

Diakuinya, pada saat melakukan evakuasi korban, ia bersama masyarakat lainnya kesulitan karena jurang yang cukup dalam dan menggunakan alat seadanya. Alhasil, korban yang belum diketahui identitasnya itu berhasil dievakuasi ke atas dan dibawa ke RSUD.R Soedjono Selong sekitar 15 menit.

“Kita bersama-sama mengangkat korban yang sudah tidak sadarkan diri terjepit di pohon bambu yang ada di dasar jurang, sehingga kami agak kesulitan mengangkat korban, setelah

kita potong-potong bambunya, barulah kita bisa evakuai korban untuk dinaikkan ke atas dan langsung di bawa ke Rumah Sakit. Sedangkan untuk motor pelaku diangkat oleh tim Rescue dari Gema Alam,” tuturnya.

Saksi lainnya, Taufik menuturkan terjunnya sepeda motor ke dalam jurang yang berada di bawah jembatan Sekarteja itu bukanlah kejadian pertama kali yang menghebohkan masyarakat Lotim pada umumnya. Beberapa sepeda motor maupun mobil sudah pernah terjun ke dalam jurang tersebut. Untuk penyidikan lebih lanjut, kasus itu saat ini ditangani oleh Unit Laka Lantas Polres Lotim. (yon)

(Suara NTB/cem)

TERDUGA PSK - Delapan terduga PSK saat dinaikan ke mobil Dalmas Sat. Pol PP Kota Mataram.

Beroperasi di Pasar Cakra dan Terminal Mandalika

Delapan Terduga PSK Terjaring Razia Mataram (Suara NTB) Satpol PP Kota Mataram berhasil menjaring delapan terduga pekerja seks komersil (PSK) pada operasi penyakit masyarakat (pekat) Kamis (25/2) malam, yang diduga sering melakukan praktik prostitusi di lapak seputar pasar di Cakranegara dan terminal Mandalika.

Pantauan Suara NTB tim yang terdiri dari Satpol PP, Polres Mataram dan Lurah Cakra Timur bergerak sekitar pukul 21.30 wita menuju Pasar Cakra. Dari Pasar Cakra tepat di Jalan Umar Maya, petugas yang menggunakan mobil dalmas dan mobil patroli berhasil mengamankan empat orang PSK diduga sedang menunggu pelanggannya. Setelah berhasil mengamankan dan memasukan keempat PSK ke Dalmas, tim bergerak ke Terminal Mandalika.

Kedatangan petugas ternyata diketahui sehingga beberapa terduga PSK berhamburan mengamankan diri.

Petugas sempat saling mengejar, namun berhasil kabur karena wanita diduga WTS menggunakan motor. Petugas

hanya berhasil mengamankan empat orang yang tidak bisa menunjukan identitas penduduk.

Kasat Pol PP Kota Mataram Chaerul Anwar melalui Kepala Bidang Trantibum, Bayu Pancapati mengatakan, operasi penyakit masyarakat (pekat) yang dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah terhadap aktivitas PSK yang memanfaatkan gerobak dan lapak sebagai tempat praktik prostitusi. Ironisnya, bekas alat kontrasepsinya ditinggalkan di atas gerobak milik pedagang. “Pedagang pada ngomel, bekas kondom bahkan celana dalamnya ditingalkan di lapak orang. Bagi pedagang itu kan bikin sial,” kata Bayu dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (25/2) malam.

Disebutkan, jumlah PSK yang berhasil diamankan dari kedua lokasi yakni Pasar Cakra dan Terminal Mandalika sebanyak delapan orang.

Modus yang digunakan para WTS dengan berjualan kopi.

Terkait tindaklanjutnya, delapan PSK yang terjaring akan diserahkan ke Panti Sosial Budi Rini untuk mendapatkan pembinaan. An salah seorang diduga PSK yang mengaku berasal dari Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ini saat diintrograsi oleh petugas mengaku, pekerjaan sebagai PSK sudah diketahui oleh suaminya bahkan suaminya yang mengantarnya ke lokasi tersebut untuk transaksi dengan pelanggan. “Suami saya tahu dan dia yang ngater saya,” kata An ketika ditanya petugas. (cem)

SUARA NTB

Jumat, 27 Februari 2015

Halaman 9

Kreativitas Adalah Mata Uang Baru

Madonna Jatuh Saat Tampil di Brit Awards Jakarta (Suara NTB) Madonna terjatuh dari tangga saat menyanyikan single terbaru “Living For Love” di Brit Awards Inggris, Rabu malam waktu setempat.

Rekaman video menunjukkan bahwa Madonna jatuh akibat kesalahan kostum. Dia terhempas ke bawah melewati tiga anak tangga saat jubah - yang seharusnya lepas dari bahunya - ditarik darinya. Meskipun demikian, dia segera berdiri dan kembali naik ke panggung.

Insiden jatuh saat tampil di

Jakarta (Suara NTB) Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEK) Triawan Munaf mengatakan kreativitas adalah mata uang baru.

Pernyataan itu disampaikan Triawan saat pembukaan Indonesia Fashion Week 2015 di Jakarta, Kamis (26/2). Menurut Triawan, kreativitas adalah mata uang yang stabil dan busana adalah salah satu pemain utama dalam bidang tersebut. Ia mengapresiasi para perancang yang menerjemahkan ramalan tren dalam bentuk busana dan mengatakan mereka ibarat pabrik uang.

Potensi busana Indonesia pun cukup besar sehingga perlu dijaga dengan regulasi. Terkait hak kekayaan intelektual para perancang, ia mengatakan BEK harus mencari cara yang efektif agar hak cipta bermanfaat dan menghasilkan bagi kreator.

Ia menambahkan dunia busana Indonesia juga perlu pendampingan dari pemerintah. “Pemerintah tidak bisa hanya hadir dan mengganggu, tapi membantu,” katanya.

Sektor busana di Indonesia menempati urutan kedua dalam kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) pada sektor ekenomi kreatif, setelah kuliner. “Fashion menyumbang Rp 200 triliun,” kata Menteri Pariwisata Arief Yahya saat pembukaan Indonesia Fashion Week di Jakarta, Kamis (26/2).

Ekonomi kreatif menyumbang tujuh persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sekitar Rp 600 triliun. Kuliner menyumbang 30 persen terhadap ekonomi kreatif. Setelah busana adalah kerajinan, percetakan dan disain.

Menurut Arief, Indonesia bisa bersaing dengan negara lain dalam sektor busana, khususnya dalam baju muslim, atau yang ia sebut dengan modest fashion. Ia mengusulkan pada Badan Ekonomi Kreatif untuk membuka outlet perdagangan busana Indonesia di luar negeri dalam rangka memperkenalkan busana Indonesia.

Busana berkaitan erat dengan pariwisata, untuk itu Menpar Arief Yahya berharap acara Indonesia Fashion Week dapat menarik 100.000 wisatawan. IFW diadakan di Jakarta Convention Center pada 26 Februari hingga 1 Maret 2015. Direktur IFW 2015 Dina Midiani mengatakan ada 747 label yang berpartisipasi tahun ini. (ant/bali post)

(ant/bali post)

IFW - Model berjalan di catwalk dalam pembukaan Indonesia Fashion Week (IFW) 2015 di Balai Sidang Jakarta, Jakarta, Kamis (26/2). IFW 2015 menghadirkan 747 brand lokal, 230 desainer, 2.552 fashion outfit dan 32 pagelaran busana.

siaran langsung kerap terjadi, pada 2009 Jennifer Lopez juga jatuh saat tampil di American Music Awards. Namun, momen ini menjadi perhatian baru untuk Madonna yang memiliki album baru “Rebel Heart” sebagai gebrakan di industri musik.

Usai insiden, Madonna tetap bangkit dan menyelesaikan tugasnya di atas panggung. Di sebuah post Instagram, dia menulis, “tak ada yang bisa menghentikanku.”

Demikian seperti dilansir Time. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TENUN SASAK - Seorang perempuan Sasak tengah menenun benang untuk dijadikan kain tenun Sasak. Sejumlah daerah di Lombok, masih mempertahankan tradisi menenun atau yang biasa disebut nyesek sebagai salah satu kekayaan budaya setempat.

Tradisi Menenun di Sukarara Masih Dipertahankan Mataram (Suara NTB) Tradisi menenun masih dipertahankan sebagai warisan budaya turun temurun di Desa Sukarara, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah. Bahkan gadis di desa tersebut tidak diperbolehkan menikah selama dirinya belum bisa merajut kain tenun atau yang dalam bahasa Sasak disebut Nyesek.

Hal itu disampaikan Hamdi Wardani, seorang warga Sukarara saat mengikuti pameran di Hotel Santika, Kamis (26/2).

Hamdi yang datang memamerkan kain-kain tenun khas Sasak yang diproduksi di Sukarara bersama Mariati menjelaskan, seorang gadis pantasnya harus mahir membuat kain tenun sejak dirinya beranjak dewasa. Meski tidak dijelaskan secara rinci apa dasar ketentuan hal tersebut, nanum ia mengakui bahwa aturan itu masih berlaku hingga saat ini.

“Kalau ada yang menikah

dan perempuan itu diketahui tidak bisa Nyesek maka mempelainya akan dikenakan sanksi adat berupa denda atau lainya,” tuturnya sembari memperlihatkan produk berupa kain dan alat serta cara pembuatannya.

Dikatakan bahwa ketentuan itu telah berlaku secara turun temurun dan menjadi warisan tradisi dari para leluhur. Itu sebabnya, hampir seluruh perempuan di desa itu mahir membuat kain tenun dengan segala jenis motif. Terkadang, gadis yang lahir di desa itu diberikan pemahaman tentang kain tenun sejak dini.

Sejak Usia Sembilan Tahun Mariati, yang duduk berselonjor sembari melanjutkan proses pembuatan kain tenun sekaligus menjadi objek dalam pameran itu mengaku mulai menenun (Nyesek) sejak dirinya berusia sembilan tahun. Ia diajarkan oleh sang ibunya sehingga dirinya tekun

membuat kain hingga saat ini.

“Sejak kecil saya sudah rajin membuat kain tenun, karena saya diharuskan oleh ibu saya untuk mempelajarinya.

Dalam sebulan, saya hanya mampu membuat satu lembar kain tenun dengan, menggunakan alat tradisional ini,” tuturnya.

Kain tenun yang diproduksinya itu biasanya laku terjual dengan harga Rp 500.000 per lembar. Meski demikian, ia mengaku gemar membuat kain itu sebab dirinya mendapat semacam kepuasan tersendiri ketika menciptakan kain tenun.

Ketika ditanya mengenai order, wanita paruh baya ini mengaku sering menerima pesanan dari warga asing. Tetapi, jumlah pesanan yang didapatnya tidak seberapa, paling tidak ia hanya mendapat order untuk memproduksi lima sampai enam lembar kain pesanan dari warga yang tertarik terhadap kain tenun khas Sasak itu. (met)

(Suara NTB/ist)

TERJATUH - Madonna terjatuh saat tampil dalam anugerah musik BRIT di Arena O2, Greenwich, London, Rabu (25/2).

Lady Gaga Main di Serial TV Jakarta (Suara NTB) Lady Gaga bergabung dengan jejeran bintang “American Horror Story: Hotel” sebagai pemeran tetap di serial televisi itu.

Pelantun “Applause” tersebut mengonfirmasi keterlibatannya itu di Twitter, Rabu waktu setempat. “Make your reservation now. #GagaAHSHotel” tulis Gaga di akun Twitter miliknya.

Seperti dilansir dari Digital Spy, Entertainment Weekly telah mengonfirmasi bahwa Gaga akan mendapat peran besar di Hotel, tidak hanya sekadar cameo. “American Horror Story: Hotel” akan ditayangkan sekitar Halloween sebanyak 13 episode.

Gaga selama ini dikenal sebagai penyanyi pop, tapi dia juga sudah unjuk akting di “Muppets Most Wanted”, “Machete Kills” dan “Sin City: A Dame to Kill For”.

“American Horror Story”

Lady Gaga

(ant/bali post)

pernah menampilkan berbagai selebritis papan atas seperti Zachary Quinto, Joseph Fiennes, Neil Patrick Harris dan Stevie Nicks. Serial tersebut mendapatkan 18 nominasi Primetime Emmy Award selama empat tahun penayangan. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Bangga ke Malaysia PERASAAN bahagia dan bangga dirasakan oleh Made Agus Sumayasa Asdiaputra. Pasalnya, beberapa waktu lalu, siswa yang kini duduk di bangku kelas V SDN 37 Ampenan ini mendapatkan kesempatan tampil di Malaysia pada kegiatan IKONDE di Kuala Lumpur, Malaysia.

Saat itu, Agus panggilan akrabnya bersama dengan belasan temannya dari sejumlah sekolah di Kota Mataram yang tergabung dalam Sanggar Purnama Ria Mataram terpilih sebagai satu-satunya sanggar di NTB untuk tampil di kegiatan bergengsi bidang seni dan budaya di Malaysia itu.

Terpilihnya Agus dan Sanggar Purnama Ria untuk pentas di Malaysia bukan datang tiba-tiba. Melainkan melalui perjuangan cukup panjang para pengasuh sanggar tentunya juga oleh Agus serta para pemain sanggar lainnya.

Dikatakan Agus, pada saat tampil, ia bersama dengan rekan satu tim lainnya membawakan seni drama Bulan Lantek. Drama ini, katanya, menceritakan tentang cinta, perjuangan, permainan, nilai dan moral serta persahabatan. Selain aktif berdrama dan berlatih menari di sanggar, Agus mengaku juga aktif di kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Klaimnya, bakat menari dan drama Agus didapatkannya dari sanggar dan sekolah.

Dirinya pun mengaku akan memperdalam kemampuannya dalam bidang tari dan drama terlebih orang tua memberikan dukungan penuh terhadap keinginannya tersebut. (dys)

Made Agus Sumayasa Asdiaputra (Suara NTB/dys)

Radio Kampus Jadi Alternatif Pilihan Mataram (Suara NTB)Keberadaan Radio Kampus (Radius) 107,5 FM di Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram) merupakan wadah bagi mahasiswa belajar dalam mengembangkan bakat yang dimiliki. Adanya fasilitas yang dimiliki ini membuat mahasiswa dituntut ambil bagian di dalamnya. Termasuk menjadikan radio yang dikelola mahasiswa ini berbeda dengan radio komersil di NTB. Demikian disampaikan Ketua Umum Radius 107.5 FM Fakultas Teknik Unram Lalu Alfian Wahyudi pada Suara NTB, Kamis (26/2). Mahasiswa semester 6 ini, menjelaskan, radio yang dikelola mahasiswa ini memiliki tagline Simple, Since, Smart dan Social memiliki jangkauan siaran sekitar 3 kilometer. “Karena masih terbatas fasilitas, jadi apa adanya dulu, yang penting wadah ini ada untuk berproses,” terangnya.

Sebagai radio yang ada di bawah naungan Unram, organisasi keradioan ini memiliki tanggung jawab mengembangkan keilmuan yang ada dalam universitas sebagai alternatif pilihan bidang keahlian mahasiswa, khususnya Fakultas Teknik. “Sebagai radio kampus kami mengusung nama radio kampus itu sendiri. Di mana segala aktivitas di dalam maupun di luar kampus juga menjadi pusat perhatian kami,” katanya. “Kami juga mengharapkan agar radio menjadi keahlian khusus bagi kami, selain dalam bidang perkuliahan,” tambahnya. (rai)

(Suara NTB/rai)

RUANG SIARAN - Inilah ruang siaran Radio Kampus Fakultas Teknik Unram. Radio ini dijadikan mahasiswa untuk mengasah bakat dan kemampuan selain di bidang pendidikan.

(Suara NTB/dys)

LIHAT KOLEKSI - Sejumlah anggota Komisi X DPR RI bersama Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB H. Imhal sedang melihat koleksi buku-buku perpustakaan saat berkunjung ke Badan Perpustakaan dan Arsip, Kamis (26/2).

Dari Kunjungan Komisi X DPR RI

Kepala Perpustakaan Keluhkan Minimnya Mobil Keliling Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB Drs. H. Imhal mengaku pihaknya hingga kini baru mempunyai empat mobil keliling. Padahal, untuk menjangkau seluruh tempat di NTB, dibutuhkan lima belas mobil keliling yang akan beroperasi setiap saat sesuai dengan lokasi yang ditetapkan.

Harapan ini disampaikan Imhal di hadapan anggota Komisi X DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Kamis (26/2).

Imhal mengaku pihaknya setiap minggu melakukan pelayanan mobil keliling bagi masyarakat. Namun demikian, terbatasnya biaya operasional masih menjadi kendala. Per tahun, kunjungan mobil keliling menjangkau 72 lokasi-lokasi yang dianggap

strategis. Ke depan kata Imhal, target kunjungan mencapai 140 lokasi jika biaya operasional mencukupi. “Tapi problemnya biaya operasional, kebutuhan 15 mobil sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain permasalahan biaya operasional yang minim, kendala lainnya yaitu jumlah komputer dan jaringan dalam rangka untuk melengkapi perpustakaan berbasis digital yang saat ini

tengah dikerjakan dan menjadi salah satu program unggulan Perpustakaan NTB. Selain itu, ujarnya, pihaknya melakukan digitalisasi terhadap seluruh koleksi agar masyarakat dapat segera mengakses dengan cepat. Selain itu, pihaknya melakukan koleksi seluruh koleksi perpustakaan di daerah. Termasuk memperluas jaringan internet dengan komputer yang ada dan memperluas jangkauan agar masyarakat leb-

ih cepat mengakses. ‘’Program prioritas lainnya yaitu koneksi jaringan dengan seluruh perpustakaan dan seluruh SKPD secara perlahan termasuk dengan sejumlah perguruan tinggi,” terang mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini.

Diakuinya, semua program unggulan yang disusun pihaknya itu dalam rangka menggenjot tingkat kunjungan, sehingga berpengaruh terhadap minat baca masyarakat NTB. Tahun 2014 lalu, jumlah kunjungan melampaui target mencapai 954.107 dari target 950.000 orang. Sementara di tahun 2015 ini, target kunjungan kembali ditingkatkan menjadi 965.000 orang dengan

Maret, UAMBN Digelar Mataram (Suara NTB) Bulan Maret mendatang, sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Kementerian Agama akan mengikuti Ujian Akhir Madrasah Bertaraf Nasional (UAMBN). Sekarang ini, semua sekolah menyelenggarakan try out secara mandiri pada siswanya.

“Kesuksesan pelaksanaan UAMBN bagi siswa madrasah sangat bergantung dari sinergi dan kerjasama antar semua pihak mulai dari kepala madrasah, guru mata pelajaran UN, orang tua siswa, pengawas dan stakeholders madrasah,” ungkap Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/2).

Ditegaskannya, UAMBN dan Ujian Madrasah adalah agenda penting dan rutinitas yang mesti disuk-

seskan. Penguatan akan nilainilai keagamaan yang selama ini dibekali di internal madrasah juga harus diperhati-

H. Burhanul Islam

Perpustakaan Bisa Tingkatkan IPM NTB

kan, karena menjadi dasar ke depan buat siswa. “Rencananya UAMBN ini akan dilaksankan bulan Maret mendatang untuk tingkat MA dan bulan April untuk tingkat MTs dan MI,” jelasnya.

Terkait pelaksanaan ujian nasional (UN) untuk madrasah akan digabung dengan sekolah yang bernaung di bawah Dinas Dikpora Mataram.

Pihaknya berharap semua madrasah segera mempersiapkan mental siswa melalui pembinaan keagamaan dan menambah pelajaran di luar proses KBM untuk dilakukan pengayaan. “ Jadi untuk semua sekolah perkuat pengayaannya,” tambahnya.

Meski UN tidak lagi menjadi standar, tapi ini penting dilakukan, karena akan menjadi evaluasi kompetensi siswa ke depannya. (rai)

ANGGOTA Komisi X DPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono mengaku, keberadaan perpustakaan di NTB dapat menjadi solusi atas persoalan rendahnya indeks pembangunan manusia (IPM) NTB yang masih bercokol di urutan dua dari bawah. Hal itu aku putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dapat terwujud, jika keberadaan perpustakaan mendapatkan pembinaan maksimal dari pemerintah.

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat ini mengaku, perpustakaan menjadi solusi bagi penuntasan angka buta aksara di NTB. “Kehadiran perpustakaan dan pengembangannya yang bagus bisa jadi solusi untuk meningkatkan rendahnya IPM NTB. Ini juga bisa jadi solusi pemberantasan buta aksara di NTB,” ujarnya di selasela kunjungan Komisi X DPR RI ke Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Kamis (26/2).

Di tengah kun-

(Suara NTB/rai)

bahkan itu dari dulu bukan cuma SD, semua sekolah yang menurut kami masih kurang tetap dilakukan.

Sampai sekarang masih kami tunggu alias responnya belum ada,’’ terangnya pada Suara NTB di ruang kerjanya, Kamis (26/2).

Selain itu, pihaknya tetap menganalisa potensi kerja guru di Mataram, seperti berapa guru honor, berapa PNS di semua sekolah. Data ini dikumpulkan sebagai bahan kajian.

Berdasarkan rekap data

Desember 2014 dari Sekertaris Dinas Dikpora Kota Mataram.

Jumlah guru PNS Kota Mataram dari TK hingga SLTA sebanyak 3.006 guru, guru non PNS sebanyak 2.829 guru dan jumlah sekolah dari TK hingga SLTA sebanyak 345.

Kondisi senada juga diakui Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mataram Drs. H. Burhanul Islam. Ditegaskannya, sumber daya guru madrasah di Mataram perlu ada pelatihan khusus untuk penguatan potensinya. Sebab di Mataram hanya ada 8 ma-

drasah yang negeri, sementara sebanyak 46 madrasah swasta dari 54 madrasah di Kota Mataram. “Jadi wajar saja, kalau khusus sekolah madrasah 85 persen dari Madrasah Ibtidaiyah sampai Madrasah Aliyah statusnya swasta, sisanya 15% negeri,” terangnya.

Didominasi sekolah swasta, ujarnya, bukan berarti pihaknya akan membiarkan tanpa sentuhan. Malahan pihaknya berterima kasih kepada pengelola yayasan yang telah membangun sekolah-

sekolah keagamaan. “Untuk itu kami upayakan ada pelatihan semacam penguatan madrasah dan SDM-nya,” lanjutnya.

Sejauh ini dalam hal pengembangan sumber daya, pihaknya tetap melakukan koordinasi dengan Dinas Dikpora.

Sebab tidak bisa dipungkiri kemitraan antara Kemenag dengan Dinas Dikpora sangat diperlukan dalam pembangunan sumber daya guru dan sekolahsekolah. (rai)

(Suara NTB/dys)

Kekurangan Guru SD Jadi Prioritas Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram berupaya memenuhi kekurangan guru di sekolah, khususnya di sekolah dasar (SD). Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram, H. Sudenom, mengaku, pihaknya sudah berupaya semaksimal mungkin menutupi kekurangan guru, namun belum direspons pusat.

“Setiap tahun kami sudah mencoba mengusulkan formasi guru ke pusat,

koleksi buku berjumlah 95.239 koleksi dengan 309.453 judul buku.

Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengaku jika kunjungan Komisi X ke NTB untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan yang mendesak dari masyarakat.

Salah satunya kebutuhan terhadap perpustakaan. Dari kunjungan ini nantinya dapat memperkuat keberadaan perpustakaan nasional. “Artinya dalam hal ini perpustakaan dalam hal ini di daerah akan menjadi bahan rapat kerja. Sehingga penguatan terhadap kemampuan minat baca kita akan dukung terus,” pungkas politisi Partai Demokrat ini. (dys)

jungannya tersebut, Ibas meminta Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip NTB agar menjadikan suasana perpustakaan seperti layaknya perpustakaanperpustakaan yang ada di luar negeri yang di satu sisi dapat menjadi wisata sejarah bagi masyarakatnya.

Cara itu, ujarnya, keberadaan perpustakaan akan mempunyai nilai jual tersendiri bagi masyarakat.

Untuk itu, perpustakaan harus tetap dilestarikan meski dihimpit oleh berbagai produk digital saat ini.

Tidak hanya itu, Ibas juga meminta agar pengurus perpustakaan aktif membuat kreativitas guna mengundang daya tarik masyarakat untuk membaca.

“Buku harus di-update t e r u s , jangan sampai b u k u koleksi sejarah lama tapi harus diupdate,” sarannya. (dys)

Edhie Baskoro Yudhoyono

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

Hakan Calhanoglu Taklukkan Atletico Leverkusen Gol semata wayang yang dicetak gelandang serang Bayer Leverkusen, Hakan Calhanoglu, sukses membawa timnya menang 1-0 atas Atletico Madrid dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di BayArena, Kamis pagi WIB. Gol tersebut dicetak Calhanoglu dengan kaki kanannya setelah menerima umpan dari Karim Bellarabi dan menaklukkan penjaga gawang Miguel Angel Moya pada menit 57. Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim besutan Roger Schmidt kala menyambangi Vicente Calderon demi melakoni laga kedua, dua pekan mendatang.

Sepanjang laga, Leverkusen memang tampil dominan, bahkan Opta mencatat mereka memiliki 66 persen penguasaan bola dan melepaskan sedikitnya 13 kali tembakan yang empat di antaranya tepat sasaran dan satu menghantam tiang gawang.

Sementara di kubu Atletico, meskipun tertinggal dalam urusan penguasaan bola mereka bermain lebih terbuka walau gagal mengkonversi 12 kali percobaan tembakan mereka menjadi gol. Kartu kuning kedua yang diterima Tiago Mendes pada menit 76 juga sedikit banyak berpengaruh terhadap upaya Atletico mengejar ketertinggalan.

Masuknya Fernando Torres, yang pernah mencicipi trofi Liga Champions kala membela Chelsea, tak banyak membantu Atletico untuk keluar dari kebuntuan, dan kini pelatih Diego Simeone memiliki tugas berat untuk mencari cara melewati tantangan defisit satu gol pada pertemuan kedua mendatang. (ant/bali post)

Wenger Kecam Penampilan Arsenal London AS Monaco berhasil mempermalukan Arsenal di hadapan publik sendiri dengan skor 3-1 dalam laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di Emirates, Kamis pagi WIB. Penampilan buruk ini membuat Arsene Wenger meradang.

Tiga gol Monaco dicetak oleh Geoffrey Kondogbia, Dimitar Berbatov dan Yannick Ferreira-Carrasco masing-masing pada menit 38, 53 dan 94, sementara pemain pengganti Alex Oxlade-Chamberlain mencetak gol pada menit 90 yang memperkecil kekalahan Arsenal.

Hasil tersebut membuat Monaco hanya membutuhkan hasil seri kala melakoni laga kedua di Stade Louis II dua pekan mendatang. Arsenal sebetulnya lebih menguasai jalannya permainan dan memiliki penguasaan bola sebanyak 57 persen, namun ujung serangan mereka tumpul dan dari 14 kali percobaan tembakan hanya empat kali menemui sasaran.

Berbanding terbalik, Monaco justru bermain efektif dan selalu mengancam gawang Arsenal tiap berkesempatan melakukan serangan, terlihat dari tujuh tembakan tepat sasaran dari 10 kali percobaan yang akhirnya berbuah tiga gol.

Penampilan itu tampaknya membuat Pelatih Arsenal, Arsene Wenger sangat kesal.

“Ini sangat mengecewakan dan ketika tidak dalam performa, maka Anda akan dihukum karena tim-tim lain punya kualitas,” ujarnya.

Wenger juga mengecam

mentalitas pemainnya dan menyindir mereka tidak cukup tajam dalam serangannya.

“Kami kehilangan akal sehat dan ketenangan di lapangan dan emosi telah menguasai akal pikiran.”

“Di level ini, hal seperti itu tidak mempan. Secara mental kami memang tidak siap.

Kami tidak cukup tajam untuk memainkan pertandingan dan kami membayarnya,” ujar manajer asal Prancis itu.

Sejak awal Arsenal berusaha tampil menyerang namun percobaan tembakan pertama yang dilepaskan Danny Welbeck pada menit ke-2 masih melambung dan menyamping di sisi kanan atas gawang Monaco. Penyerang Chile, Alexis Sanchez, hampir membawa Arsenal unggul pada menit ke-33, bila saja bola tendangannya tidak melambung tipis di atas mistar gawang Danijel Subasic.

Tiga menit berselang, umpan tarik Hector Bellerin dari sisi kanan juga gagal diselesaikan dengan baik oleh Olivier Giroud dan tuan rumah lagi-lagi belum mampu memanfaatkan penguasaan penuh permainan yang mereka miliki demi mencetak gol.

Namun, di bawah tekanan

(Suara NTB/ist)

TERTUNDUK – Para pemain Arsenal tertunduk saat mereka dikalahkan AS Monaco dengan skor 3-1 di laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di Emirates, Kamis pagi. mengirimkan umpan pada Berbatov yang berdiri bebas dan memiliki ruang tembak terbuka lebar serta sukses menaklukkan Ospina.

Bernafsu mengubah keadaan, sejumlah peluang tak jua berujung gol bagi Arsenal, hingga akhirnya pelatih Arsene Wenger memutuskan menarik Giroud dan menurunkan Theo Walcott pada menit 60.

Namun butuh dua pergantian lain, Alex Oxlade-Chamberlain untuk Francis Coquelin dan Tomas Rosicky untuk Santi Cazorla, sebelum akhirnya Arsenal memperoleh gol mereka dalam laga tersebut, itu pun baru terlahir di menit terakhir waktu normal lewat tendangan Oxlade-

yang deras mengalir, Monaco justru mencuri gol pertama laga tersebut pada menit 38 lewat tendangan jarak jauh Kondogbia yang sempat membentur Per Mertesacker sehingga berubah arah dan mengecoh penjaga gawang David Ospina.

Memasuki babak kedua, Arsenal kembali terlihat menggebu-gebu untuk keluar menyerang, hasilnya dua peluang terbuka dibuang percuma Olivier Giroud pada menit 46 dan 52. Tuan rumah justru dikejutkan dengan sebuah serangan balik yang membuat keunggulan Monaco berganda pada menit 53.

Gol tersebut berawal dari skema serangan balik sebelum Joao Moutinho akhirnya

Simpati Buffon untuk Parma

(Suara NTB/ist)

Kejurnas Menembak Antar Klub Dimajukan Mataram (Suara NTB) Kejurnas Menembak antar klub akan dimajukan menjadi tanggal 13-20 Maret 2015. Meski pelaksanaan event itu dimajukan, namun hal itu tak mempengaruhi persiapan atlet menembak NTB. Keenam atlet menembak NTB siap tampil di event yang akan berlangsung di Lapangan Senayan Jakarta itu.

Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono kepada Suara NTB di Mataram, Kamis (26/2) kemarin mengatakan pihak PB Perbakin semula menjadwalkan Kejurnas Menembak antar klub tanggal 22-29 Maret 2016, namun atas pertimbangan Seleknas atlet Pelatnas SEA Games 2015, pihak PB Perbakin memajukan pelaksaan event bergengsi tersebut.

“Kejurnas Menembak antar Klub dimajukan, alasannya event itu akan mempertandingkan semua kelas (33 nomorred) sekaligus dijadikan ajang Seleknas atlet SEA Games,” ucapnya.

Meski pelaksnaaan event itu akan dimajukan dari jadwal sebelumnya, namun hal itu tak banyak berpengaruh pada kesiapan atlet menembak NTB. Dalam hal ini kata Andik pihak Perbakin NTB akan tetap menurunkan atletnya di event bergengsi tersebut. Pasalnya event itu akan dijadikan ajang try out atlet dalam persiapan mengikuti PON Jabar 2016. Selain itu event itu akan dijadikan ajang evaluasi prestasi empat atlet menembak Pelatda Sentralisasi NTB yang dimulai sejak Januari 2015 lalu.

Menurut Andik pihak Perbakin NTB memastikan akan menurunkan enam atlet di kejurnas yang mempertandingkan 33 nomor pertandingan itu. Enam atlet itu terdiri dari empat atlet Pelatda, Dimas Restu Arindra Putra, Ni Wayan Yuliarthi, Liza Rizna Widjajanti. Sementara dua atlet luar Pelatda, I Kadek Yogi Permana dan Bima Eka Putra Kusuma Wardana. Keenam atlet itu akan ambil bagian di enam nomor pertandingan, yakni 10 meter air rifle youth putri, 10 meter air rifle youth putra, 10 meter air pistol youth putra, 10 meter air pistol youth putri dan 10 meter air pistol beregu youth putra.

Pihak Perbakin NTB mematok target satu medali emas di nomor 10 meter air pistol beregu youth putra, sementara untuk nomor perorangan tidak memasang target, sebab persiapan atlet belum pada tahap puncaknya. “Apabila nomor beregu air pistol dipertandingkan, kita optimis bisa menyumbang satu emas, sementara di nomor perorangan kita tidak pasang target, sebab persiapan anak-anak belum pada tahap puncak,” jelas Andik.

Menurut Andik, target satu medali emas di 10 meter air pistol beregu putra cukup beralasan, pasalnya kemampuan menembak ketiga atlet menembak NTB, I Kadek Yogi Permana dkk cukup merata, selain itu mereka merupakan atlet yang menempati rangking tiga besar nasional. (fan)

Raker KONI NTB

Cabor Diminta Aktif Beri Masukan Mataram (Suara NTB) Para pengurus cabang olahraga diminta lebih aktif untuk memberikan masukan dalam kegiatan rapat kerja KONI NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Sabtu (28/ 2) besok.

Demikian disampaikan Ketua Panitia Rapat Anggota KONI NTB, H. Mufti Murad dalam Rapat pemantapan kegiatan Rapat Anggota KONI NTB yang digelar di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (26/2) kemarin.

Rapat itu fokus pada pemantapan persiapan panitia dalam melaksanakan rapat anggota yang akan digelar KONI NTB di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, 28 Februari 2014 mendatang.

Panitia menginginkan

masing-masing cabor provinsi dan KONI kabupaten/kota mengirim maksimal dua orang anggota.

Sementara itu Mufti Murad yang biasa disapa Ayik mengingatkan semua bidang kepanitiaan agar mempersiapkan semua kebutuhan dan fasilitas rapat sehingga acara rapat kerja dapat berjalan dengan baik. Terlebih lagi pada panitia sidang kata Ayik harus menyiapkan materi dengan baik, sehingga peserta rapat bisa fokus pada pembahasan materi program meraih target 15 medali emas di PON XIX Jabar 2016.

“Konteks pembicaraan nanti tidak boleh melebar ke hal lain, kalau sampai terjadi hal itu pimpinan sidang harus segera mengingatkan mereka,” tegasnya.

Ayik menginginkan peserta rapat yang terdiri dari 46

cabor dan 10 KONI kabupaten/kota lebih aktif memberikan masukan terkait program kerja cabor KONI NTB dalam meloloskan atlet di PON 2016.

Dalam hal ini KONI NTB bersama peserta rapat harus dapat menentukan kriteria khusus untuk atlet yang dapat mewakili NTB di PON Jabar 2016.

Atlet yang dapat mewakili NTB di PON Jabar 2016 kata Ayik harus memiliki prestasi yang memuaskan di Pra-PON, bukan lolos karena jatah.

Di tempat yang sama, Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandhu menjelaskan rapat kerja KONI NTB lebih fokus pada pembahasan program KONI NTB dalam meraih target 15 medali emas di PON Jabar 2016. (fan)

Milan Kiper Juventus Gianluigi Buffon menyampaikan rasa simpatinya untuk mantan klubnya yang sedang dibelit masalah keuangan, Parma, yang akan menghadapi sidang kepailitan pada bulan depan setelah tidak mampu membayar gaji para pemainnya sepanjang musim.

Klub juru kunci Parma tidak mampu membayar para petugas keamanan stadion pada pekan lalu, sehingga pertandingan liga mereka menjamu Udinese harus ditunda.

Klub itu telah mengalami pemotongan satu angka oleh para ofisial liga karena gagal membayar gaji para pemain sejak Juli 2014, dan tanda tanya masih menggelayuti terkait lawatan mereka ke Genoa pada akhir pekan ini.

Buffon, yang menghabiskan beberapa tahun membela Parma saat klub itu mengalami masa kejayaan pada 1990-an ketika mereka memenangi dua Piala UEFA dan finis pada peringkat kedua di Liga Italia, menuliskan pesan pada halaman pribadi Facebooknya yang berbunyi, “Saya setiap hari membaca berita yang semakin janggal dan makin janggal mengenai Parma.”

“Untuk apa yang telah terjadi, saya ingin mengekspresikan solidaritas penuh saya kepada semua orang yang bekerja di klub,” katanya seperti dikutip AFP. Para ofisial dari Liga Italia dan Federasi Sepak Bola Italia (FIGC) telah dimintai tolong untuk membantu Parma keluar dari masalah, bagaimanapun klub itu berpeluang dinilai pailit oleh pengadilan Parma ketika dilangsungkan

Liga Yunani Diskors Menyusul Kerusuhan Penonton Athena Pemerintah Yunani menskors semua pertandingan Liga Yunani menyusul perkelahian-perkelahian di antara para pendukung.

“Kekerasan di olahraga pada beberapa tahun terakhir tidak dapat diterima dan tidak dapat dibayangkan untuk menoleransinya,” kata wakil menteri olahraga Stavros Kontonis setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Alexis Tsipras yang meminta skors tersebut dijatuhkan, lapor AFP. Kerusuhan antar penonton memuncak dalam laga antara dua tim yang merupakan musuh bebuyutan asal Athena, yakni Olympiakos, pemuncak klasemen Liga Yunani, dan Panathianikos. Sebelumnya, ofisial dari kedua klub berseteru pada pertemuan

(Suara NTB/ist)

Alexis Tsipras

Liga Super yang berniat untuk menyatukan kedua kubu.

Skors ketiga pada musim ini akan diterapkan untuk setidaknya pada akhir pekan ini, sedangkan pendekatan-

pendekatan keamanan juga diambil, kata wakil menteri.

Pemerintah menginginkan kamera-kamera keamanan dipasang, penggunaan tiket elektronik yang lebih luas oleh para penggemar untuk membantu mengidentifikasi para pengacau, dan kontrol yang lebih besar terhadap para penggemar.

Kontonis mengatakan pemerintah akan melakukan pertemuan pada Rabu pekan depan, untuk menentukan durasi skors ini.

Para penggemar memasuki lapangan pada pertandingan Minggu di markas Panathianikos, menyalakan kembang api, dan melemparkan kursi dan benda-benda lain. Sebelum apa yang dijuluki sebagai derby musuh-musuh abadi, kembang api, petasan, dan batu dilemparkan kepada presiden Olympiakos Vangelis Marinaikis. Ia tidak mengalami cedera.

Sebelum babak kedua dimulai, kembang api yang dilemparkan penonton mengenai bahu gelandang Olympiakos asal Swiss Pajtim Kasami.

Sebuah kursi dilemparkan kepada pelatih Olympiakos yang berasal dari Portugal Vitor Pereira, yang tidak mengenai dirinya. Sekitar 50 penggemar Panathianikos kemudian berlari ke lapangan untuk mengejarnya.

Polisi huru-hara menembakan gas air mata untuk memulihkan ketertiban. Dua orang mengalami cedera sepanjang bentrokan yang berlangsung setidaknya selama lima menit, demikian dilaporkan media. Olympiakos bereaksi dengan marah terhadap skors ini. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SEMATA WAYANG –Hakan Calhanoglu, mencetak gol semata wayang yang memenangkan timnya atas Atletico Madrid di laga pertama babak 16 besar Liga Champions Eropa di BayArena, Kamis pagi.

Chamberlain.

Gol cantik itu berasal dari situasi sepak pojok yang berusaha dihalau para pemain Monaco, namun bola jatuh ke kaki Oxlade-Chamberlain di luar kotak penalti, yang sempat mengendalikan bola sejenak sebelum melepaskan tendangan melengkung yang jelas sulit dijangkau penjaga gawang Danijel Subasic.

Wasit Deniz Aytekin memutuskan memberi waktu tambahan selama satu menit, namun ternyata laga terus berlangsung bahkan sampai Monaco memperoleh gol ketiga mereka pada menit 94, lewat Carrasco yang baru masuk menggantikan Berbatov pada menit 75. (ant/bali post)

Gianluigi Buffon

persidangan pada 18 Maret.

Sementara itu, para penggemar - dan klub rival Genoa - telah berjanji untuk membantu agar pertandingan pada akhir pekan ini dapat dimainkan. Sekelompok penggemar Parma mengatakan mereka akan membayari bus untuk membawa tim ke Genoa, sedangkan laporanlaporan di Italia berkata bahwa Genoa FC akan membantu biaya hotel bagi calon tim lawannya itu.

Kapten Parma Antonio Lucarelli terlihat menyarankan agar pertandingan pada akhir pekan ini dapat dimainkan, namun ia berkata kepada ParmaToday bahwa para pemain - yang menyaksikan para juru sita mengangkut peralatan kebugaran milik klub pada pekan lalu - sekarang tidak memiliki fasilitas-fasilitas klub untuk mencuci seragam-seragam mereka yang kotor. “Seperti kemarin bajubaju kotor dicuci di rumah, kami tidak lagi memiliki binatu,” kata Lucarelli.

“Untuk Genoa, saya tidak berpikir kami memiliki masalah terkait (bus) pelatih namun kami akan melihat apakah tawaran untuk hotel itu bisa terwujud. Namun kami telah mengaturnya.”

Parma disebutkan memiliki utang sebesar 100 juta euro dan berutang sebesar 17 juta euro untuk pajak-pajak yang belum terbayar. Mantan pemilik Tomasso Ghirardi menjual Parma pada Desember kepada pengusaha Albania, namun kesepakatan itu hanya berlangsung kurang dari dua bulan, sebelum klub itu dijual kepada Giampietro Manenti, yang kini kesulitan menjaga klub untuk tidak semakin terpuruk.

Jika Parma dinyatakan pailit, semua hasil dari pertandingan-pertandingan yang melibatkan tim itu pada musim ini akan tetap berlaku, dan tim-tim yang akan bertanding melawan Parma pada pertandingan-pertandingan berikutnya akan mendapatkan kemenangan 3-0. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 27 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Jumat, 27 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

Cabut, Larangan Rapat di Hotel DAMPAK dari dikeluarkannya surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengenai larangan menggelar rapat di hotel bagi instansi pemerintah akhir 2014 lalu berpengaruh besar pada dunia pariwisata di seluruh Indonesia, termasuk di NTB. NTB yang mengandalkan Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) dalam mengembangkan pariwisata ikut merasakan dampaknya. Terlebih, sejumlah hotel berbintang telah membangun ballroom atau ruang pertemuan yang mampu menampung lebih dari 1.500 peserta.

Jika pada tahun-tahun sebelumnya, agenda MICE di NTB cukup banyak dan memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ekonomi, baik di bidang pariwisata dan sektor lainnya. Namun, sejak surat edaran dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi keluar, sejumlah manajemen hotel di Kota Mataram, Lombok Barat maupun Lombok Utara terpaksa merumahkan sementara karyawannya. Mereka akan dipanggil bekerja lagi, jika hotel sudah mulai menerima pesanan tempat meeting atau kamar banyak terisi.

Kondisi ini juga diakui anggota Komisi X DPR RI Hj. Reni Marlinawati saat melakukan kunjungan kerja di Mataram. Menurutnya, dampak keluarnya surat edaran tersebut, perekonomian pariwisata menurun 30 persen dibandingkan sebelumnya. Sebuah kondisi berbeda dibandingkan visi misi Presiden Joko Widodo dan H. M. Jusuf Kalla yang ingin memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya di berbagai bidang dan sektor.

Sebagai wakil rakyat yang berhubungan langsung dengan pemerintah pusat, aspirasi rakyat ini tidak boleh diendapkan. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat, jika di masa kepemimpinan kepala negara yang dikenal merakyat dan keputusan yang memihak kepada masyarakat ini justru lebih buruk dari kondisi pemimpin sebelumnya. Persoalan-persoalan inilah yang harus dicarikan solusinya oleh para pemimpin di negeri ini, sehingga masyarakat tidak lagi merasa kesusahan.

NTB sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia dan masih mengandalkan MICE sangat bergantung dari perubahan regulasi ini. Bahkan, Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, terang-terangan menolak surat edaran larangan bagi instansi pemerintah menggelar rapat di hotel. Mereka menyadari, adanya keputusan pemerintah pusat itu dinilai merugikan pengusaha hotel dan menimbulkan banyak pemutusan hubungan kerja pada karyawan hotel, karena tidak mampu menggaji karyawannya.

Namun, belakangan, meski Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara belum mencabut surat edaran larangan rapat di hotel, sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di NTB mulai menggelar acara di hotel. Misalnya, acara rapat koordinasi Kebudayaan dan Pariwisata di Hotel Lombok Raya, rapat koordinasi peningkatan keamanan di Hotel Lombok Garden.

Bagi SKPD yang menggelar acara di hotel menilai lebih efektif, murah dan efisien. Dalam arti, ketika acara digelar di ruang rapat masing-masing SKPD dinilai tidak mampu menampung tamu dalam jumlah besar. Begitu juga, ketika menggelar acara di ruang rapat di Kantor Gubernur NTB membutuhkan waktu dan dana yang hampir sama dengan pengeluaran dibandingkan dengan di hotel. Atas dasar itu, mereka lebih setuju menggelar acara yang berskala besar di hotel, karena selain efisien, juga memberikan pemasukan bagi pengelola hotel di NTB. Untuk itu, jika pemerintah ingin memulihkan kembali perekonomian pariwisata yang menurun 30 persen, maka kebijakan larangan menggelar rapat di hotel harus dicabut. Dalam hal ini, pemerintah harus memikirkan dampak yang lebih besar di masa mendatang. Di satu sisi ingin efisien, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Pengeluaran yang dikeluarkan menjadi lebih besar. (*)

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Guru Perlu Melengkapi Diri dengan Ilmu Marketing UH pendidikan dan pembelajaran kita terletak pada hubungan ilmu pengetahuan yang intens antara guru dengan siswa. Karena itu, daya tarik seorang pendidik dalam bingkai transformasi nilai dan ilmu pengetahuan di mata siswa menjadi hal yang harus ada dalam setiap waktu dan ruang pembelajaran.

Judul di atas mungkin terkesan janggal. Sebab, istilah marketing selalu dekat dengan dunia perdagangan atau bisnis. Penulis menggunakan istilah ini untuk mempermudah pemahaman semata. Tidak ada maksud menyamakan pendidikan dengan bisnis.

Dalam dunia bisnis, seorang pedagang yang menguasai market (pasar) adalah orang yang akan tampil sebagai pemenang. Dari itu, tidak berlebihan jika ilmu pasar terus diburu oleh para pebisnis dengan berbagai cara. Bahkan sebuah perusahaan rela mengeluarkan biaya besar hanya untuk mengetahui keadaan sebuah pasar. Pengetahuan tentang pasar sangat berguna bagi pebisnis mengingat dengan itu akan mempermudah penguasaan terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Marketing identik dengan penguasaan terhadap pasar. Penguasaan terhadap pasar sangat penting mengingat barang yang hendak diperjual-belikan dan perilaku konsumen menjadi salah satu faktor sukses tidaknya penjualan sebuah barang (produk).

Lebih jauh, orang yang bisa menguasai pasar dianggap orang yang bisa melayani dan membaca selera konsumen sehingga barang yang diperdagangkan bisa laku dan disukai oleh konsumen.

Menurut penulis, dalam dunia pendidikan pun terjadi hal yang sama. Kita pernah mendengar dan mengenal istilah guru favorit dan guru galak. Cara membedakannya cukup mudah: guru favorit akan selalu dinanti kehadirannya oleh siswa, sedangkan guru galak dihindari bahkan dijauhi siswa. Jika dilihat lebih jauh, tentu ada alasan mengapa pada satu profesi terdapat perbedaan persepsi?

Guru favorit tentu memiliki

Oleh:

Abd. Hayyi Akrom

(Dosen dan Peneliti di Institut Agama Islam Hamzanwadi Pancor)

Untuk mencapai kualitas yang baik antara murid dan guru memerlukan pemahaman yang komprehensip.

Podasi marketing bagi guru adalah dengan terus belajar dan berinovasi dalam melaksanakan tugastugas mulia mengajar sehingga muncul keteladanan yang menjadi daya tarik bagi siswa. Keteladanan tersebut bisa berupa: pertama, metode yang selalu baru dalam mengajar, kedua, model pembelajaran yang pas untuk karakteristik siswa, dan ketiga, ilmu pengetahuan yang baru bagi siswa, keempat, penampilan yang rapi dan pantas dalam melaksanakan tugas. Bukan asal berpakaian. kelebihan. Sehingga disukai oleh peserta didik. Kelebihannya bisa berasal dari keahliannya mengajar, penguasaan ilmu pengetahuan dan perilakunya yang baik terhadap peserta didik. Semua daya tarik itu adalahn pondasi-pondasi market dari seorang guru. Sosok-sosok yang melengkapi diri dengan market tersebut adalah figur-figur yang mampu menjadi pemenang dalam dunia pendidikan. Sebaliknya, mereka yang ditakuti dan dijauhi oleh peserta didik adalah orang-orang yang gagal dalam menempatkan diri di dunia pendidikan.

Dunia pendidikan kita selama ini terkesan terlalu konsen menggarap kebijakan-kebijakan yang selalu berorientasi pada perubahan sistem.

Padahal, faktor paling mendasar di dunia pendidikan kita adalah mutu atau kualitas interaksi antara seorang guru dengan peserta didik.

Intraksi inilah yang akan melahirkan wajah asli dunia pendidikan di Tanah Air. Bukan fasilitas yang serba mewah, namun mengandung kekeringan makna pendidikan dan pembelajaran. Terbukti para pemikir besar dunia bukan lahir dari sekolah-sekolah yang dilengkapi dengan aneka fasilitas pendidi-

kan yang serba lengkap. Tapi sebaliknya, berada pada sarana dan prasana yang terbatas, tetapi terjadi interaksi yang sangat intens antara murid dan guru. Sebut saja kisah kesuksesan didikan Almagfurullah TGKH. Muhammad Zaenuddin Abdul Majid dengan muridmurid beliau. Dengan keterbatasan yang ada pada zamannya, mampu mencetak murid-murid beliau sehingga menjadi tokoh-tokoh penting di masyarakatnya.

Selama ini para pengambil kebijakan terjebak dalam pandangan ekonomi ketika melihat dunia pendidikan. Tidak berpijak pada landasan hubungan antara manusia.

Seolah-olah persoalan pendidikan kita melulu persoalan kekurangan sarana dan prasana. Padahal yang paling penting dalam dunia pendidikan adalah hubungan yang berkualitas antara pendidik dan murid.

Untuk mencapai kualitas yang baik antara murid dan guru memerlukan pemahaman yang komprehensip. Podasi marketing bagi guru adalah dengan terus belajar dan berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas mulia mengajar sehingga muncul keteladanan yang menjadi daya tarik bagi siswa. Kete-

ladanan tersebut bisa berupa: pertama, metode yang selalu baru dalam mengajar, kedua, model pembelajaran yang pas untuk karakteristik siswa, dan ketiga, ilmu pengetahuan yang baru bagi siswa, keempat, penampilan yang rapi dan pantas dalam melaksanakan tugas.

Bukan asal berpakaian.

Dari itu, seorang guru harus memiliki daya tarik bagi siswa dalam menjalankan profesinya. Inilah yang penulis sebut dengan “ilmu marketing” dalam dunia pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Dengan adannya keahlian marketing dalam diri pendidik, maka besar kemungkinan sosok guru akan selalu dinanti oleh peserta didik sehingga pesan-pesan pendidikan akan mudah dicerna dan diterima oleh seorang siswa.

Sehingga siswa akan selalu rindu dengan kelas dan pembelajarannya.

Bukan senang mendengar informasi libur seperti yang banyak terjadi saat ini. Mudah bukan?

Lobar tak jual pasir untuk reklamasi Teluk Benoa Hindari PAD dari merusak lingkungan

***

Penanganan kasus proyek ’’Trekking’’ Rinjani dipertanyakan Kejaksaan harus transparan

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 27 Februari 2015

(Suara NTB/ist)

RAKOR - Wagub NTB H. Muh. Amin didampingi Kepala Satpol PP NTB Ibnu Salim saat menghadiri Rakor Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di Hotel Lombok Garden, Kamis (26/2).

Pembinaan Kamtibmas

Wagub Minta Satpol PP Maksimal Peran di Masyarakat Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur (Wagub) NTB H. Muh. Amin, SH, M.Si, membuka secara resmi kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dalam rangka Pembinaan Perlindungan Masyarakat di Hotel Lombok Garden Kamis (26/2). Rakor yang melibatkan peserta dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi dan Kabupaten/kota se- NTB ini, akan dilaksanakan selama dua hari, dari 26-27 Februari 2015.

Dalam sambutannya, wagub menilai, kegiatan ini sangat strategis, karena berkaitan dengan pembinaan kamtibmas. Atas dasar itu, ujarnya, Satpol PP diminta lebih memaksimalkan perannya di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dan mengedepankan aturan-aturan yang berlaku.

Selain itu, lanjutnya, adanya rakor ini merupakan salah satu bentuk pembinaan kepala daerah terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat (linmas) agar pengorganisasian dan pemberdayaan linmas yang mencakup tugastugas pembantuan, seperti penanggulangan bencana, keamanan, ketertiban, kegiatan sosial, pengamanan pemilu, pertahanan bisa dilaksanakan dengan baik.

Tidak hanya itu, peran satlinmas dalam penanganan bencana diharapkan dapat mengurangi dan memperkecil dampak akibat bencana, baik itu bencana alam maupun sosial, seperti yang diamanahkan dalam Permendagri No 84 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Linmas.

Wagub menyebut, saat musim hujan rawan memicu banjir dan bencana alam lain. Untuk itu, ia berharap peran dan tanggung jawab linmas bisa dioptimalkan. Menurutnya, salah satu point dalam tugas pengamanan adalah melakukan pembinaan dan pemberdayaan anggota satlinmas di tengah masyarakat. ‘’Moment ini sangat strategis karena ada dua hal yang menjadi perhatian kita saat ini di manamana terjadi terjadi bencana alam dan lebih-lebih akan diadakannya pilkada,” ujarnya.

Pihaknya berharap, melalui rapat koordinasi perlindungan masyarakat ini dapat lebih mengoptimalkan peran satlinmas di masyarakat. Satlinmas diminta memberikan totalitas pengabdiannya, bagi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat NTB dalam mewujudkan NTB yang beriman, berbudaya, berdayasaing dan sejahtera.

Hal senada disampaikan Kepala Satpol PP NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si. Menurutnya, rapat koordinasi ini diselenggarakan berkaitan tugas kelinmasan, seperti salah satunya dalam hal penanggulangan bencana. Selain itu, juga untuk meningkatkan koordinasi dan persiapan menghadapi pilkada secara serentak yang akan digelar di sejumlah daerah di NTB. (ham)

Prioritaskan Destinasi Andalan Dari Hal. 1 Pembangunan jaringan TIK itu termasuk juga akan dilakukan di Lombok, NTB karena merupakan salah satu daerah tujuan wisata nasional dan dunia. ‘’Pengembangan ekonomi kepariwisataan merupakan tujuh fokus program pemerintah pusat selain kemaritiman. Dalam kepariwisataan kami lakukan koordinasi dengan Kementerian Pariwisata.

Lokasinya nanti dimana , nanti bersama operator kami akan address,” kata Rudiantara dikonfirmasi usai menghadiri penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dan PT. XL Axiata di Graha Bhakti Praja Kompleks Kantor Gubernur, Kamis (26/2) siang.

Ia mengatakan, dengan luasnya daerah di seluruh Indonesia maka tentu tak bisa dilakukan sekaligus penyediaan jaringan TIK tersebut. Namun, itu akan dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan pada daerah-daerah yang memang menjadi tujuan wisatawan. ‘’Prioritas ini dilakukan oleh

sektor kepariwisataan. Berdasarkan prioritas yang diberikan sektor kepariwisataan itu kita bahas di industri TIK. Kita address mana yang prioritas,”tambahnya.

Terkait dengan pemberian layanan informasi dan telekomunikasi merupakan salah satu hak setiap warga negara. Untuk itu, katanya, tugas pemerintah baik pusat dan daerah untuk memberikan pelayanan. Sehingga, pemerintah sesuai tingkatannya mempunyai kewajiban masingmasing. ‘’Pemerintah daerah menyiapkan lahan, operator membangun BTS, Kominfo mensubsidi transmisi satelitnya. Jadi, semuanya bergerak,’’ imbuhnya. Tahun 2019 mendatang, kata Rudiantara, pemerintah pusat menargetkan angka kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 20 juta orang.

Angka ini meningkat dua kali lipat jika dibandingkan angka kunjungan wistawan pada 2014 yang mencapai 9 juta orang lebih. (nas)

Jangan Takut Rapat di Hotel Dari Hal. 1 jangan telalu takut dengan SE Menpan RB tentang pelaksanaan rapat di kantor dan sebagainya,’’ katanya saat membuka rapat kerja kebudayaan dan pariwisata NTB tahun 2015 di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (26/2). ‘’Apabila kapasitas ruang rapat kita tak mencukupi, kegiatan ini semestinya dilaksanakan di hotel-hotel. Kami siap memberikan surat keterangan,” kata Gita. Dikatakan, akibat larangan rapat di hotel, tidak hanya berdampak pada perhotelan yang mengurangi atau merumahkan karyawannya. Namun juga telah berdampak pada industri kreatif lainnya yang mendukung pariwisata. Menurut Gita, Gubernur dan Wakil Gubernur komitmennya sudah jelas meminta agar surat edaran itu ditinjau ulang atau direvisi. ‘’Tugas Kepala Dinas Budpar dan BPPD NTB bereaksi sekeras-kerasnya agar surat edaran itu dicabut,’’ imbuhnya.

Menurut Gita, situasi yang dihadapi saat ini sama dengan tahun 2008 lalu. Dimana, sektor perhotelan merumah-

kan karyawannya akibat krisis global.

Menurutnya, alasan efisiensi yang ditekankan dalam surat edaran Menpan RB itu masih bisa diperdebatkan. Pasalnya, ketika melaksanakan pertemuan di gedung pemerintah, misalnya acara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional akhir tahun lalu di Graha Bhakti Praja kompleks kantor Gubernur. Justru panitia menjadi lebih ribet. Selain menjadi stering commite, juga harus menjadi organizing commite yang menyiapkan alat-alat yang mendukung acara tersebut.

Bahkan, untuk tamu luar daerah yang menginap di hotel harus disiapkan transportasi lagi untuk menuju lokasi kegiatan (acara). Sehingga, ia melihat dari sisi biaya justru menjadi tak efisien. “Demi efektivitas seharusnya dilaksanakan di hotel. Karena kalau menginap di hotel maka mereka butuh transportasi lagi menuju lokasi acara di SKPD,”pungkasnya. (nas)

RAGAM Kongres PAN Jadi Pertaruhan Ali Achmad di Bima

Halaman 15

Mataram (Suara NTB) Sekretaris DPW PAN NTB, Drs. H. Ali Achmad mengaku optimis calon Ketua Umum PAN yang didukungnya, Ir. Hatta Rajasa akan kembali terpilih dalam Kongres PAN yang digelar di Bali, akhir pekan ini. Jika jagoannya menang, ia yakin Hatta akan mendukung dirinya untuk bertarung di Pilkada Kabupaten Bima.

Kepada Suara NTB, Kamis (26/2) kemarin, Ali Achmad menilai dukungan terhadap Hatta Rajasa terus mengalami peningkatan. Hingga kemarin, ujar Ali, dukungan terhadap Hatta Rajasa sudah

mencapai 375 dari total 592 pemilik suara di kongres PAN. Menurutnya, dukungan ini akan terus bertambah karena ada sejumah pemilik suara yang akan bergabung ke kubu mereka.

Ali Achmad juga optimis tiket dukungan sebagai calon bupati Bima dari PAN akan dikantonginya jika jagoannya terpilih dalam kongres nanti.

“Ya, tentu biasa saja, ke mana arahnya kita ini, ke sanalah Pak Hatta ini karena kitalah orangnya di NTB ini,” ujar Ali Achmad. Ali memang menaruh minat untuk tampil di Pilkada Kabupaten Bima.

Sayangnya, keinginannya me-

nemui batu sandungan karena sejumlah pengurus PAN lain juga ingin maju. Misalnya, Ketua PAN Kabupaten Bima, Adi Mahyudi.

Persaingan ini menemui momentumnya di kongres PAN di mana mayoritas pengurus PAN di NTB, berafiliasi ke Zulkifli Hasan sementara Ali Achmad sendiri mengikuti poros Hatta Rajasa. Saat dikonfirmasi Suara NTB belum lama ini, ia mengakui hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Ia memaklumi jika siapa yang jagoannya terpilih, tentu akan memperoleh kesempatan yang lebih baik dalam Pilkada nanti. Sementara yang kalah, juga

akan berada dalam posisi terancam.

Kongres yang akan memilih pucuk pimpinan partai berlambang matahari itu memang akan menghadirkan persaingan ketat antara Hatta Rajasa dengan Zulkifli Hasan.

Kedua figur itu beberapa waktu lalu telah menggelar konsolidasi untuk meneguhkan dukungan masing-masing.

Untuk wilayah Indonesia timur, Hatta Rajasa menggelar konsolidasi pemenangannya di Manado sementara para pendukung Zulkifli Hasan berkumpul di Lombok, NTB yang kebetulan mayoritas pengurusnya juga men-

dukung figur Ketua MPR itu.

Ketua DPW PAN NTB, H. M. Muazzim Akbar, SIP, mengutarakan bahwa konsolidasi pemenangan yang digelar di Lombok, telah berhasil menghimpun jumlah dukungan mayoritas pengurus dan pemilik suara kongres PAN di kawasan timur Indonesia.

Menurutnya, jumlah pemilik suara di kawasan timur Indonesia kurang lebih 220 orang. Dari angka itu, total pemilik suara yang hadir dalam konsolidasi itu sudah mencapai 75 persen. Karenanya, ia pun optimis, Zulkifli Hasan nantinya akan menang dalam suksesi tersebut. (aan)

Dialog Publik WNTDC

Meretas Radikalisme Massa dalam Pilkada Loteng

(Suara NTB/ist)

BERKUNJUNG - Anggota Bidang Perizinan dan Struktur Sistem Penyiaran KPI Pusat, Drs.H.Amirudin MA (ke dua dari kiri), Rabu (25/2) lalu berkunjung ke Radio Global FM Lombok diterima Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino (tengah). Didampingi Ketua KPID NTB, Sukri Aruman (paling kiri) dan anggota Bidang Kelembagaan KPID NTB Arwan Syahroni, SE (paling kanan), mereka melihat dari dekat Studio Radio Global FM Lombok.

Pemprov Upayakan Terminal Haji BIL Beroperasi Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) mengupayakan proses pembangunan Terminal Haji di Bandara Internasional Lombok (BIL) dapat tuntas tahun ini. Sehingga, dapat beroperasi atau digunakan oleh para Jemaah Calon Haji (JCH) asal NTB. “Insya Allah tahun ini bisa difungsikan. Namun masih ada kekurangan beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi,” kata Kepala Dishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ketika dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis (26/ 2) siang.

Ia mengatakan untuk infrastruktur atau bangunan-

bangunan utama yang besar sudah rampung pada tahun 2014 lalu. Begitu juga akses jalan dari terminal haji menuju terminal penumpang BIL. Namun, kata Agung, ada beberapa fasilitas pendukung seperti meubeler, jaringan listrik, jaringan air bersih dan pendingin ruangan yang perlu diadakan. ‘’Fasilitas yang dibutuhkan dilengkapi sekarang. Kan baru selesai kemarin infrastrukturnya yang besar-besar, tinggal yang kecil-kecil saja. Tinggal sedikit baru rampung terminal haji ini,”tambahnya.

Ketika ditanya, apakah untuk penyiapan fasilitas pendukung tersebut akan diajukan dalam pembahasan APBD Perubahan 2015?

Agung mengatakan bahwa memang hal itu akan diajukan dalam APBD Perubahan ini.

“Untuk melengkapi berbagai fasilitas yang kurang,”tandasnya.

Pengalokasian anggaran pembangunan Terminal Haji BIL sejak 2011 yakni sebesar Rp 7,672 miliar lebih, setelah ada penambahan anggaran sebesar Rp 400 juta, terkait spesifikasi pekerjaan lapangan yakni proyek bangunan terminal. Pada 2012 pemprov mengalokasikan lagi sebesar Rp 1,4 miliar untuk peralatan dan fasilitas pendukung terminal haji itu. Pada 2013 dialokasikan lagi sebesar Rp 1,7 miliar untuk pembangunan mushala, dan gudang penyimpanan bagasi. (nas)

Mataram (Suara NTB) West Nusa Tenggara Development Centre (WNTDC) kembali mengadakan dialog publik tentang radikalisme massa menjelang Pemilukada 2015. Kali ini diadakan di Aula MUI kota Praya dengan mengambil tema “Meretas Gerakan Radikalisme Massa dalam Konflik Pemilukada di Lombok Tengah”, Rabu (25/2) lalu. Hadir sebagai peserta OKP di Lombok Tengah, Ormas, LSM dan badan eksekutif mahasiswa.

Heriyanto, selaku ketua panitia dialog publik dalam sambutannya menjelaskan, tujuan dialog publik untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang segala hal mengenai gerakan radikalisme massa. Meliputi teori dan gerakan radikalisme, tahapan pemilu yang rawan menimbulkan radikalisme.

“Termasuk macam-macam pelanggaran pemilu dan sanksinya sampai dengan persiapan kepolisian dalam mengantisipasi gerakan yang tidak diinginkan menjelang Pilkada Bupati tahun 2015 ini,” kata Heriyanto.

Widian Sucipto, mewakili Kepala Bakesbanglinmas sekaligus sebagai salah satu narasumber dalam sambutannya membuka acara, mengapresiasi positif kegiatan yang dilaksanakan oleh Lalu Athari dan kawan-kawannya di lembaga WNTDC. Dia juga menekankan pentingnya memelihara nilai kebersamaan, kekeluargaan dan gotong royong sehingga semangat persatuan dan kesatuan bisa terus terpelihara.

Sebagai narasumber, Widian Sucipto juga membeberkan

secara umum potensi konflik di daerah Lombok Tengah baik itu karena Pilkada, konflik lahan, SARA, konflik industrial.

Secara khusus dia menjelaskan potensi konflik dalam Pilkada di Loteng sekaligus langkah- langkah yang menjadi perhatian bagi pemda sesuai UU No 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial.

Hadir sebagai narasumber dari KPU Loteng Selaku komisioner Sansuri, SH, MH yang memaparkan tahapan-tahapan krusial yang seringkali menyebabkan terjadinya gerakan massa. Dia menjelaskan tentang manajemen Pilkada, tahapan tahapan Pilkada sampai dengan potensi konflik dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pilkada.

I Nyoman Sumantara, Kasat Intelkam Polres Loteng sebagai narasumber dari Polres Loteng membeberkan kesiapan Polres Loteng dalam mengawal Pilkada 2015. Kasat Intel juga memaparkan konsep pencegahan konflik sosial, gejala konflik, tahapan konflik, teori penyebab konflik, penanganan konflik termasuk strategi penanganan konflik dengan pola 4P (pelayanan, pengendalian, penanggulangan, dan penindakan). Nyoman Sumantara juga memberikan rekomendasi dan kesimpulan kepada peserta untuk dilaksanakan di lingkungan masing masing.

Diakhir acara L. Athari berharap, semoga setelah selesai dialog ini elemen masyarakat yang hadir tersebut bisa menjadi katalisator dan problem solver terhadap adanya potensi gerakan radikalisme di lingkungan masing-masing. (ars/*)

Kepala Dinas PU NTB Diperiksa Kejaksaan Dari Hal. 1 dicecar seputar tanggung jawabnya sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan proyek.

Proyek TPA berlokasi di Desa Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) itu diketahui dananya bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Jenderal Cipta Karya. Sehingga sepenuhnya proyek itu menjadi tanggung jawab pengelola anggaran dari pu-

sat. Pusat juga mengeluarkan SK untuk PPK. Nilai proyek awalnya Rp 7,9 miliar, namun setelah di addendum senilai Rp 7,091 miliar. Sementara di NTB, tanggung jawab pelaksana proyek ini ada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pengembangan Penyehatan Lingkungan Pemukiman (PPLP) Dinas PU NTB. Dalam kasus ini, Kejaksaan baru menetapkan tiga orang tersangka, yakni Koordinator PPLP, LHG, rekanan pelaksana IS dan

pengawas DS. Ditanya soal pemeriksaan ini, juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH hanya menjawab singkat, dengan memastikan saksi memang sedang dimintai keterangan.

“Pemeriksaan saksi (Kadis PU) masih berlangsung. Nanti setelah selesai pemeriksaan, kami akan jelaskan,” kata Sutapa singkat, sambil berlalu. Namun setelah saksi benar benar selesai dimintai keterangan pukul 17.00 Wita, Made Sutapa belum bisa dihubungi. (ars)

Pangdam IX Udayana Amanatkan Danrem Jaga NTB Dari Hal. 1 Potensi ini kemudian menurut Pangdam melahirkan perpecahan. “Sehingga perang kampung pecah, perkelahian antar kelompok terjadi,” sorotnya.

Masalah ini akan diperparah dengan konflik yang semakin meluas. Semakin mengkhawatirkan dirinya, ketika konflik dirasuki provokator yang pada akhirnya menyebabkan konflik semakin tak terkendali. Di lain pihak, ia menyoroti juga soal ancaman gerakan radikalisme berwujud terorisme. ‘’Ini harus diantisipasi Komandan Korem yang baru dan saya percaya Danrem bisa melakukannya,’’ amanat Pangdam IX/ Udayana.

Tapi Komandan Korem diyakininya tidak akan mampu sendiri menjaga stabilitas daerah ini, tanpa bantuan dari kesatuan atau instansi lain.

Sehingga dalam fungsinya sebagai lembaga keamanan yang mem back up Polri, dia berharap Danrem 162/WB tetap menjaga koordinasi yang

baik dengan Polri. Berada tetap di belakang dan siaga setiap saat ketika tenaga diperlukan. Komunikasi dengan pemerintah daerah juga diharapkan terjalin dengan sangat baik.

Dalam rangka itu, satu hal yang diminta Pangdam, cara efektif mencapai itu adalah, memperkuat kemampuan sistem pertahanan dan keamanan. Melibatkan satuan paling tinggi, sampai dengan paling bawah di tingkat Babinsa. Dengan penguasaan sistem ini, maka dia sangat yakin, daerah ini akan kondusif. Sekali lagi, dia sangat yakin Danrem yang baru, bisa melakukannya. “Tapi tetap meningkatkan kerjasama dengan pemerintah dan Polri, tentu tujuan akhirnya dalam rangka meningkatkan stabilitas keamanan daerah,” harapnya.

Jendral TNI bintang dua ini juga sangat berterimakasih kepada Kolonel Arh. Kuat Budiman, SIP, yang sudah mengabdi di NTB sebagai Danrem 162/WB sela-

ma satu tahun. Segala pengabdian Kuat Budiman yang kini pindah ke Mabes TNI, diyakininya sudah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas keamanan daerah dan membantu pemerintah.

Khususnya dalam program TNI menjaga ketahanan pangan dan masalah sosial lainnya, termasuk bencana alam.

Model pelantikan pagi kemarin itu benar benar berbeda dari tradisi yang diinternal Korem 162/WB. Suasana dibuat meriah dan sakral, terlihat sejak awal kedatangan Pangdam yang disambut tokoh adat, diiringi musik tradisional Sasak. Sementara di pinggir lapangan, sejumlah alat utama sistem pertahanan (Alutsista), diantaranya Tank Anoa parkir di beberapa sudut, yang khusus didatangkan dari Kodam IX Udayana, termasuk rudal, senjata tempur Minimi dan speed boat tempur lainnya.

Pada bagian lain, dihadirkan atraksi bela diri khas TNI, atraksi Barongsai dan atraksi pertandingan Presean. (ars)

(Suara NTB/ist)

DIALOG- Dialog publik yang diadakan WNTDC, Selasa lalu di Gedung MUI Loteng, tentang upaya meretas potensi konflik Pilkada di Loteng.

TNI Tak Gentar Dari Hal. 1 bahkan diperketat. Pihaknya mengerahkan personel dan kompartemen peralatan tempur untuk menjaga wilayah darat, laut dan udara. “Untuk pengamanan secara khusus, semua sudah disiapkan. Patroli laut, patroli udara dan darat. Kemarin lihat (pesawat) Shukoi kan?,” ujar Pangdam memas-

tikan kepada wartawan, patroli udara sudah dilakukan dengan mengerahkan Shukoi.

Mengulas soal situasi, dipastikannya kondusif, belum ada potensi gangguan atau ancaman dari pihak asing. Kendati demikian, dalam situasi kondusif sekalipun, pihaknya tetap siaga. ‘’Dalam keadaan kondusif sekalipun, kami harus siaga,’’ pungkasnya. (ars)

Penanganan Kasus Proyek ’’Trekking’’ Rinjani Dipertanyakan Dari Hal. 1 Item kedua yang dilaporkan, jalur trekking Senaru KLU ke Danau Segara Anak Rinjanji senilai Rp 1 miliar. Secara fisik proyeknya sesuai nomenklatur dalam bentuk rabat jalan, dengan pengerasan beton. Dua item proyek itu bersumber dari APBN tahun 2013, melalui program Pengembangan Destinasi pada Dinas Pariwisata NTB Bidang Destinasi.

Menurut Ihsan Ramdani, Kejaksaan sudah menindaklanjuti laporannya, dengan meminta keterangan kepala desa dan pelaksana lapangan proyek. Dia juga sudah melakukan penelusuran proyek itu, namun tidak menemukan fisik sesuai dengan kontrak. ‘’Tidak ada pekerjaan rabat jalan. Saya sudah naik dan

mengeceknya langsung,’’ kata Ihsan Ramdani, sembari menunjukkan foto foto hasil penelusurannya. Kalau pun ada, pekerjaan rabat hanya di pintu masuk Sembalun, itu pun hanya 200 meter.

Selebihnya, kata dia, tidak ada pekerjaan apa – apa kecuali yang terlihat kerikil hingga lumpur di permukaan jalan, yang diperkirakan mencapai 10 kilometer hingga Segara Anak itu.

Guna menunjukkan keseriusan laporannya, Ihsan Ramdani mengaku siap mensupport Kejaksaan data atau bukti tambahan jika diminta.

Namun selama ini diakuinya data – data itu sudah diserahkan, namun perkembangan penanganannya belum signifikan. ‘’Ibaratnya saya sudah kasih Kejaksaan nasi, tinggal disuap saja,’’ sindirnya. (ars)

Jumat, 27 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kerjasama Humas dan Protokol KLU dengan Harian Suara NTB Kunjungan Kerja di Lombok Utara

Menkum HAM Puji Kondusivitas KLU, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Ajak ”Jihad” Ekonomi KONDUSIVITAS keamanan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat pujian dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkum HAM). Sebagai daerah dengan tingkat kriminalitas terendah di NTB, KLU dinilai memiliki fondasi penting dalam proses pembangunan daerah dan masyarakatnya. “Saya diinformasikan oleh Pak Bupati, tahun 2011 saja, keamanan KLU terbaik ke 4 di NTB dengan tingkat kriminalitas sangat rendah, 0,06 persen. Sekarang persentase kriminalitasnya lebih rendah dari itu,” kata Asisten Deputi Bidang Koordinator Masyarakat Kawasan Tertinggal, Kemenko Hukum dan HAM RI, Brigjen TNI Wawan Kustiawan, di Aula Kantor Bupati KLU, Kamis (26/2).

Menurutnya kondusivitas keamanan di masyarakat mutlak dijaga. Melihat Lombok Utara, dirinya cukup terkejut karena kondusivitas keamanan amat terjaga.

Sebelum ini ia banyak mendengar KLU dari informasi lisan dan melalui media massa nasional (televisi). Namun setelah terjun langsung ke KLU, ia pun tak ragu dan memuji KLU. “Luar biasa,” imbuhnya.

Kendati demikian, Wawan Kustiawan mengingatkan bahwa terkait ancaman kondusivitas keamanan, tidak bisa hanya melihat keamanan secara kasat mata kondisi di masyarakat. Sebab ancaman – sebagaimana ia kutip dari pernyataan Presiden, Joko Widodo, tidak hanya bersifat fisik tetapi juga non fisik.

“Ancaman jangan dilihat dari kondisi aman, aman

dan aman saja, tapi waspadai ancaman non fisik seperti degradasi mental. Umumnya degradasi mental terjadi akibat mengikisnya 4 hal, yaitu rendahnya wawasan keideologi dan politik,” pesannya.

Dalam programnya, Kemenkum HAM RI melalui koor- bangsaan, rendahnya kerukunan kebangsaan, rendahdinasi program dengan lintas Kementerian terkait, me- nya kewaspadaan nasional serta pemahaman bela nargetkan sejumlah perbaikan pada capaian RPJM Na- negara yang juga rendah.

Pada kesempatan itu, Asdep Brigjen TNI Wawan Kussional (2014-2019). Sejak 2010 hingga 2014, dari target capaian jumlah daerah tertinggal yang dientaskan se- tiawan disambut langsung Bupati KLU, H. Djohan Sjambanyak 50 kabupaten dari 183 kabupaten yang ada, te- su, SH., Wakil Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar, MH, lah tercapai (tertangani) sejumlah 70 kabupaten. Dalam Danramil Tanjung, Kapten Inf. R. Sugondo, Kapolres (Permengukur keberhasilan pengentasan daerah tertinggal, siapan) KLU, AKBP Rifa’i, SH., serta pejabat eselon II Menkumham RI menggunakan 27 indikator, termasuk dan eselon III Lingkup Pemda KLU. Menyikapi KLU sebagai daerah tujuan wisata internakonflik di masyarakat. Namun dari aspek ekonomi, Menkumham menargetkan sejumlah capaian dengan meng- sional, Asdep menekankan pentingnya pengamanan tiga intervensi indikator yang ada, termasuk promosi potensi pulau kecil (Gili Trawangan, Meno dan Air) agar tidak daerah tertinggal, pemenuhan kebutuhan pelayanan menjadi pintu peredaran narkoba. “Narkoba sudah pasti dasar publik, hingga pengembangan ekonomi untuk menjadi ancaman juga, dan jangan sampai peredaran narkoba terjadi. Narkoba di tiga gili, jangan sampai mamendukung peningkatan Sumber Daya Manusia.

“Daerah tertinggal, domainnya terletak pada kualitas suk ke Lombok Utara. Tetapi pemerintah juga tegas, apabila ditemukan kasus, SDM yang rendah. Di beberapa daerah yang Target Program Kemenkum HAM RI di Daerah Tertinggal: akan dihukum berat,” tegasnya. terisolir, mudah sekali Sebelumnya, Menteri terjadi konflik,” katanya.

Sasaran Daerah Tertinggal Target 2019 Desa, PDT dan TransmiIa mengajak agar sePertumbuhan Ekonomi 7,24 persen grasi, H. Marwan Ja’far., luruh stakeholder yang Penurunan Angka Kemiskinan 14 persen juga sempat menyambanada di KLU, turut mengi KLU sembari menghajaga generasi muda Indeks Pembangunan Manusia 69,59 (sekarang 61,37) diri Kongres NU ke II di agar tidak mengalami

Ponpes Baiyinul Ulum, Santong, Kecamatan Kayangan.

Senada Asdep Menkumham, Marwan Ja’far juga mengaku bangga terhadap dinamika perkembangan KLU. Sebagaimana cikal bakal lahirnya NU yang bermula dari Nahdlatul Tujjar (gerakan ekonomi) yang berasal dari NTB, menjadi kebanggaannya karena ikatan emosional dengan warga KLU tetap terjaga.

“Yang paling utama adalah, mari kita bangun NTB ini dari pinggiran, desa-desa dan daerah-daerah. NTB walaupun dikatakan daerah tertinggal tapi lebih cocok disebut sebagai daerah yang siap untuk maju,” katanya memotivasi.

Ia pun mengajak, agar keamanan senantiasa terjaga dan terhindar dari perpecahan. Upaya oknum untuk memecah belah umat dengan gerakan radikal, agar dihadapi bersama-sama, sehingga stabilitas terjaga secara utuh.

Di hadapan kedua jajaran Kementerian itu, Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., memberi gambaran perkembangan yang dialami KLU selama 6 tahun berdiri sejak 2008. Di mana pemerintah bersama masyarakat, mampu bekerjasama menurunkan angka kemiskinan, perbaikan infrastruktur dan pembangunan SDM, serta pembangunan sektor perekonomian.

“Semua ini berkat kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah,” puji Bupati atas partisipasi masyarakat KLU. (ari/*)

Asdep Kemenkum HAM, Brigjen TNI Wawan Kustiawan diapit Bupati KLU, Wabup KLU, Kapolres (Persiapan) KLU dan Danramil Tanjung.

(Suara NTB/ari)

Asdep Kemenkum HAM melakukan roadshow ke KLU terkait Polhukam

Bupati dan Wakil Bupati KLU menyambut kedatangan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi beberapa waktu lalu di Kecamatan Kayangan dan Bayan

Bupati KLU menerima kunjungan Asdep Kemenkum HAM di ruang kerjanya

Bupati menerima cinderamata berupa modul pemantapan wawasan kebangsaan dari Asdep Kemenkum HAM.

Pimpinan KPK Terus Koordinasi dengan Polri Jakarta (Suara NTB) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan Polri, termasuk dengan Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) pada Rabu (25/2) malam. ‘’Pak TR (Taufiquerachman Ruki) bersama pimpinan lain—tidak sendiri, acaranya koordinasi lanjutan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (26/2).

Pada Rabu (25/2) malam, Ruki diberitakan datang dengan menggunakan mobil Lexus warna hitam bernomor polisi B 2023 BP yang di parkir di tempat yang biasa digunakan Kabareskrim Komisaris Jenderal Pol Budi Waseso, namun kedatangannya tidak diketahui oleh awak media.

“Koordinasi tentang kerja sama KPK-Polri bersama dengan Pak (Adnan) Pandu, Pak

Indriyanto (Seno Adji),” tambah Johan.

Indriyanto menjelaskan bahwa pertemuan itu bertujuan untuk membangun kembali komunikasi penegak hukum dengan Polri.

“Rapim KPK memang memberikan persetujuan bahwa saya dan Pak Pandu bersama mendampingi Pak Ruki ke Bareskrim, yang memang bertujuan untuk menindaklanjuti dan membangun kembali komunikasi penegak hukum dengan Polri,” tambah Johan. Perkembangan komunikasi tersebut menurut Indriyanto positif.

Pascapertemuan antara Ruki dengan Jaksa Agung HM

Prasetyo, calon Kapolri, Wakapolri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti dan Presiden Joko Widodo, KPK mengaku berkonsolidasi, sinergi, dan koordinasi dengan Polri dan Kejaksaan Agung.

“Untuk itu KPK, Polri, dan Kejaksaan agar melakukan konsolidasi ke dalam, sinergi dan koordinasi serta saling membantu. Caranya dapat dibahas secara teknis oleh masing-masing instansi, prinsipnya masyarakat harus mempercayai bahwa kami bukan hanya serius memberantas korupsi tapi betul-betul sangat serius,” ungkap Ruki pada Rabu.

Namun Ruki tidak menjelas-

Kubu Djan Faridz Minta Semua Pihak Hormati Putusan PTUN Jakarta (Suara NTB) Ketua DPP PPP hasil muktamar Jakarta Akhmad Gojali Harahap meminta semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

PTUN Jakarta Timur menerima gugatan dari kubu Djan Faridz (Ketua Umum PPP muktamar Jakarta) terhadap SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan PPP yang diketuai oleh Romahurmuziy atau Romi.

“Kami meminta kepada semua pihak untuk mematuhi putusan PTUN dan pihak yang

dikalahkan supaya tidak melakukan banding. Karena kita sudah capek berkonflik dan menghabiskan energi yang luar biasa selama berkonflik,” kata Gojali di Jakarta, Kamis (26/2).

Ia juga meminta pihak Romy untuk legowo dan sesuai dengan janjinya yang “kalah bergabung ke yang menang”.

“Kita tentu meminta pihak Romy untuk bergabung ke DPP PPP dibawah kepemimpinan Djan Faridz. Dengan dengan demikian, kepeminpinan PPP hanya satu di bawah Kepemimpinan Ketua Umum Djan Faridz,” katanya

Gojali menambahkan, pihaknya mengapresiasi keputusan Hakim PTUN yang sudah memenangkan gugatan kubu Djan Faridz. Menurutnya, kemenangan ini adalah kemenangan semua kader.

Hakim, katanya, tidak terpengaruh terhadap intervensi dari pihak manapun, tetapi sudah memutus berdasar faktafakta di persidangan dan sudah melihat kebenaran. “Ke depan kita akan konsolidasi secara massif sampai ke tingkat bawah., Dan semua pengurus dan kader tenang dan mematuhi keputusan PTUN.,” demikian Gojali. (ant/Bali Post)

kan mengenai bagaimana menyelesaikan sejumlah masalah antara KPK dan Polri.

Masalah-masalah tersebut, pertama, langkah hukum lanjutan dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait transaksi-transaksi mencurigakan dengan tersangka Komisaris Jenderal Pol Budi Gunawan, khususnya pascaputusan praperadilan yang menyatakan status tersangka Budi Gunawan tidak sah.

Kedua adalah kelanjutan kasus-kasus kriminalisasi penyidik di KPK terkait dengan kepemilikan senjata tanpa izin 21 orang penyidik asal Polri sejak 2011 serta masalah ketiga mengenai penetapan tersangka pimpinan KPK non-aktif yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto.(ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

AKSI UNJUK RASA NELAYAN - Nelayan dari berbagai daerah mengikuti aksi di depan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Kamis (26/2). Aksi yang diikuti ribuan nelayan itu menuntut pemerintah mencabut Peraturan Menteri Nomor 2/2015 yang mengatur penggunaan alat cantrang oleh nelayan tradisional karena dianggap dapat merusak kelestarian ikan di bawah laut.