Snt27022016

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

SABTU, 27 FEBRUARI 2016

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 292 TAHUN KE 11 Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus PDAM

Kejaksaan Sasar Proyek Reservoir Diduga Mangkrak Mataram (Suara NTB) Diantara 43 item proyek Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Giri Menang yang dilaporkan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Lombok Barat (Lobar), salah satunya pembangunan instalasi penampung air (reservoir).

Kejaksaan sedang menyasar item ini. Sejumlah pejabat Balai Wilayah Sungai (BWS) pun dimintai keterangan.

(Suara NTB/ars)

Humas BWS Nusa Tenggara I, Abdul Hanan

Informasinya, penyidik sudah melayangkan panggilan untuk Kepala BWS Nusa Tenggara I, Ir. Asdin Juliady, MM,MT. Sebelumnya mantan Kepala BWS Ir. Marsono, MM, MT juga sudah dilayangkan panggilan. ‘’Agenda pemeriksaannya Kamis dan Jumat,’’ kata sumber Suara NTB di Kejati NTB. Namun hingga sore kemarin tidak tampak ada pemeriksaan di Intelijen Kejati NTB, tim yang ditunjuk untuk mengawali penyelidikan untuk item reservoir ini.

Proyek reservoir yang dilaporkan itu diketahui terletak di Sesaot, Kecamatan Narmada, Gunung Sasak di Kecamatan Kuripan dan di Lembar

Kecamatan Lembar.

Pelapor mengklaim, instalasi penampung air itu tak dimanfaatkan padahal negara sudah mengeluarkan dana besar untuk pembangunan proyek ini. Unit yang ditemukan diduga mangkrak, sementara setiap tahun dikeluarkan anggaran pemeliharaan.

Juru Bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH yang dikonfirmasi hanya menjelaskan bahwa pemanggilan saksisaksi terus bergulir dalam penanganan kasus PDAM ini. ‘’Banyak saksi yang harus dipanggil untuk dimintai keterangan,’’ jawabnya. Siapapun saksi itu, katanya, mereka yang berkaitan langsung dengan penanganan proyek.

‘’Pokoknya pihak – pihak yang berkaitan dengan proyek itu,’’ tegasnya.

Humas BWS Nusa Tenggara I, Abdul Hanan mengakui kepala BWS diminta hadir untuk diperiksa terkait laporan proyek reservoir dimaksud. ‘’Itu hanya dimintai keterangan. Yang mananya setiap laporan kan memang harus diproses Kejaksaan. Itu hal yang wajar,” kata Hanan ditemui di Kejati NTB. Ditanya apakah Kepala BWS baru dan mantan pejabat sebelumnya menghadiri panggilan itu, Hanan tidak berani memastikan. “Saya belum ke Kantor, jadi tidak mengetahui pasti,” jawabnya.

Tapi pada dasarnya menurut Hanan, pihaknya kapapun akan kooperatif memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan. ‘’ Kami tetap kooperatif. Kami kooperatif dengan siapapun, sebab panglima tertnggi adalah hukum,’’ tegasnya.

Menjelaskan sepintas terkait proyek itu.

Bersambung ke hal 15

TO K O H Kewaspadaan Tinggi LOMBOK salah satu daerah yang menjadi target para pelaku teror melakukan serangan di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan peringatan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia yang menyatakan bahwa teroris kemungkinan akan menyiapkan serangan pada tiga daerah di Indonesia yakni Bali, Lombok dan Jakarta. Australia mengeluarkan peringatan kepada warganya yang berada di Indonesia untuk berhati-hati.

Bersambung ke hal 15

Gubernur Instruksikan Dikpora Tak Ada Intervensi dan Kemenag Larang Siswa Penentuan Tiga Besar Bawa Ponsel Calon Sekda NTB

Mataram (Suara NTB) Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) NTB akan menggalang dukungan dari kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme di daerah ini. FKPT NTB menghadap gubernur bersama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Dr. Rosiady Sayuti, M.Sc dan Kepala Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) NTB,

(Suara NTB/dok)

Isu Utama RPJMD PEMPROV NTB meminta isu mengenai kemiskinan menjadi isu utama dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tujuh kabupaten/kota yang baru saja kepala daerahnya dilantik.

Pemprov juga akan mengevaluasi Perda APBD kabupaten/kota terkait dengan pengalokasian anggaran dalam pengentasan kemiskinan yang dianggarkan dalam APBD masing-masing. ‘’Mari rancangan teknokratik RPJMD itu jadi isu utama. Kami akan mengecek kesesuaian tema-tema yang kita hadapi.

Itu akan menjadi perhatian kami,’’ Bersambung ke hal 15 H. Chairul Mahsul (Suara NTB/dok)

H. Sulaiman Hamid, SH, MH. Pada kesempatan tersebut, gubernur menginstruksikan Kepala Dinas Dikpora NTB dan Kepala Kanwil Kemenag NTB membuat aturan tertulis mengenai larangan siswa SMA/SMK/MA membawa telepon seluler (Ponsel) ke sekolah. Hal ini sebagai bentuk menangkal penyalahgunaan Ponsel dalam mengakses berita-berita terkait paham radikalisme dan terorisme.

Bersambung ke hal 15

Terjerat Kasus Suap MA

H. Muh. Amin

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/Humas Setda NTB)

TANGKAL RADIKALISME - FKPT NTB menghadap Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi bersama Kadis Dikpora NTB, Kakanwil Kemenag, Jumat (26/2) kemarin. Silaturahmi ini, terkait rencana kegiatan apel siaga mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme di daerah ini.

Ichsan Suaidi Diberhentikan dari PT.CGA Mataram (Suara NTB) Pihak PT. Citra Gading Asritama (CGA) mengklarifikasi terkait pemberitaan tentang penangkapan Ichsan Suaidi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait kasus suap pejabat Mahkamah Agung (MA). Ich-

san dalam setiap pemberitaan disebut sebagai Direktur Utama PT.CGA. Perusahaan konstruksi kakap itu mengklaim sudah memberhentikan Ichsan sejak 2014 lalu.

Keputusan pemberhentian itu dikeluarkan sejak Ichsan

Suaidi terjerat kasus dugaan korupsi proyek Dermaga Labuhan Haji, Lombok Timur.

Karena berkaitan dengan trust dan reputasi, perusahaan sepakat untuk memberhentikan Ichsan dari aktivitas berkaitan dengan PT. CGA. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menjamin tak ada intervensi kepada Panitia Seleksi (Pansel) terkait dengan penentuan tiga besar calon Sekda NTB. Pansel telah menyerahkan tiga besar nama-nama calon Sekda NTB kepada Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Namun, hingga kini gubernur masih merahasiakan tiga nama tersebut dan belum membukanya ke publik. ‘’Siapapun (tiga besar) calon Sekda itu pasti sudah melalui proses. Ndak ada juga yang memaksakan kehendak harus ini. Gubernur juga ndak, saya juga ndak. Tidak ada intervensi gubernur, wakil gubernur. Itu kan kerja secara profesional Pansel,” tegas Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si ketika dikonfirmasi Jumat (26/2) siang kemarin.

Menurutnya, siapapun yang menjadi Sekda NTB nantinya akan membantu gubernur dan wakil gubernur dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Amin mengatakan, siapapun Sekda NTB yang merupakan hasil kerja Pansel pasti orang yang sudah mampu. ‘’Karena itu sudah melalui proses seleksi. Kita tidak mempertanyakan kepada Pansel kenapa ini, kenapa itu, ndak,’’ imbuhnya.

Ia tak mempermasalahkan kritikan dari pimpinan DPRD NTB, Mori Hanafi, SE, M.Comm yang mempertanyakan proses seleksi Sekda NTB. Menurutnya, wajar saja Dewan mempertanyakan karena itu bagian dari tugas pokok dan fungsinya untuk melakukan kontrol.

Bersambung ke hal 15

Jadi Target Serangan Teroris

Efektifkan ’’Saklar’’ Sosial, Polisi Siaga Jaga Objek Wisata Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia memperingatkan bahwa teroris kemungkinan akan menyiapkan serangan pada tiga daerah di Indonesia yakni Bali, Lombok dan Jakarta. Australia mengeluarkan peringatan kepada warganya yang berada di Indonesia untuk berhati-hati.

‘’KITA sudah waspadai dan ndak ada itu (serangan teror). Semua terdeteksi dan semua terantisipasi, dimanapun sebenarnya. Kita punya ‘’saklar’’ sosial. Saklar sosial itu, seperti listrik itu kalau korslet langsung bunyi tik (mati lampu),’’ kata Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) NTB, Drs. L. Bayu Windya, M.Si dikonfirmasi usai menghadap Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi di ruang kerjanya, Jumat (26/ 2) siang kemarin.

Pada intinya, Pemprov NTB bersama aparat keamanan telah memiliki alat deteksi dini untuk mengantisipasi tindakan-tindakan radikal dan aksi terorisme.

Bayu datang menghadap gubernur bersama pengurus Forum

Koordinasi Penanggulangan Terorisme (FKPT) meminta kehadiran gubernur pada acara apel siaga atau deklarasi menangkal paham radikalisme dan terorisme di kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar yang akan diselenggarakan pada 4 Maret mendatang.

Ketika ditanya target serangan terorisme itu mengincar tempat berkumpulnya warga asing seperti daerah wisata? Bayu mengatakan dari dulu informasinya seperti itu.

Namun ia menyangkal rencana serangan teroris itu. ‘’Dulu, pada tahun baru katanya mau ini, ndak ada.

NTB aman, Alhamdulillah. Tapi semua kita waspadai, bukan berarti kita lengah. Aparat keamanan bukan berarti dia lengah tapi menjadi bahan makin kita tingkatkan

kewaspadaan,’’tambahnya.

Dijelaskan, pihaknya mempunyai alat deteksi. Pihaknya melakukan upaya maksimal dan berpikir kemungkinan terburuk yang akan terjadi. “Kita berpikir kemungkinan yang terburuk dan bertindak maksimal. Informasi-informasi seperti ini kita serap,”tandasnya.

Jaga Objek Wisata Sementara itu, Polda NTB mengatensi terwujudnya keamanan pariwisata dengan menyiagakan sejumlah personel di sejumlah destinasi wisata unggulan di NTB. Terlebih, dikeluarkannya travel advice (saran perjalanan) dari pemerintah Australia terhadap warganya yang berlibur ke Jakarta, Bersambung ke hal 15

SETIAP lingkungan di Kelurahan Ampenan Utara rutin melaksanakan gotong royong membersihkan lingkungan sebagai salah satu antisipasi munculnya penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang merebak belakangan ini. Lurah Ampenan Utara, Saharudin mengatakan gotong royong ini dilaksanakan secara bergiliran di setiap RT di masing-masing lingkungan. “Kami mengantisipasi (DBD) bersama warga mengadakan gotong royong tiap hari Minggu di setiap RT. Gotong royong dilaksanakan secara bergiliran di masingmasing RT,” jelasnya kepada Suara NTB kemarin.

Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, ada satu warganya yang terkena DBD. Warga ini berasal dari Lingkungan Baturaja. Mengetahui warganya ada yang terkena DBD, pihaknya langsung berkoordinasi dengan petugas kesehatan dari Puskesmas Ampenan. “Warga yang terkena ini sudah ditangani dan sekarang sudah sehat,” ujarnya.

Saharudin juga mengimbau kepada warganya agar tetap melakukan antisipasi DBD dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, apalagi di musim hujan sekarang ini. Ia meminta agar tempat-tempat penampungan air yang menjadi tempat jentik nyamuk berkembang biak dibersihkan secara rutin, begitu juga tong sampah yang ada di lingkungan rumah warga. “Tong-tong sampah, tempat penampungan air harus diperhatikan dan dibersihkan,” sarannya.

Di saat kondisi cuaca seperti saat ini, dimana kadang panas dan tiba-tiba hujan mengguyur, Saharudin mengimbau agar warga menggalakkan program 3M (menguras, menutup, dan mengubur) tempat-tempat penampungan air. “Tempat-tempat dimana jentik nyamuk itu mudah berkembang biak harus dibersihkan. Program 3M itu juga kita galakkan,” jelasnya.

Kader yang ada di Kelurahan Ampenan Utara juga menurutnya cukup aktif turun ke masyarakat. Jika mendapat informasi mengenai adanya warga yang terkena DBD, mereka langsung turun dan mendatangi warga yang bersangkutan. “Kader kami sangat koordinatif,” imbuhnya.

Imbauan antisipasi DBD ini juga diserukan melalui corong masjid yang ada di setiap lingkungan setiap hari Jumat. “Tiap hari Jumat melalui corong masjid kita minta warga menjaga kebersihan bersama-sama dalam rangka antisipasi DBD ini,” ujarnya. (ynt) Saharudin

Halaman 2

Walikota Ingatkan SKPD Hati-hati Kelola Anggaran Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengingatkan pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD), agar berhati - hati mengelola anggaran. “Sudah ada pakta integritas. Jadi saya ingatkan berhati - hati mengelola keuangan daerah,” kata Walikota, Jumat (26/2).

H. Ahyar Abduh

Ahyar tidak ingin ada persoalan yang berpotensi menjadi masalah hukum. Implikasinya akan menyusahkan diri sendiri sebagai pengelola anggaran.

Di periode kepemimpinan kedua bersama Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, Ahyar menginginkan pemerintahan yang bersih.

“Malah di tiap rapat kita se-

lalu mengingatkan soal itu,” ujarnya.

Kasus telah ditangani oleh aparat penegak hukum kata Walikota, tentu itu menjadi kewenangan dan tugas Kejaksaan maupun Kepolisian.

Diyakini, APH bekerja sesuai tugas dengan menjunjung profesionalitas. Oleh sebab itu, pejabat diminta menghindari persoalan hukum. Hal ini

(Suara NTB/ynt)

DANGKAL - Kelurahan Pagutan selalu menjadi langganan banjir pada saat musim hujan. Salah satu penyebabnya adalah saluran yang sangat dangkal karena tingginya sedimentasi. Selama beberapa tahun, saluran dan sungai yang melintasi wilayah ini tak pernah dinormalisasi, seperti saluran ini.

RENCANA Pemkot Mataram melalui Dinas Kebersihan Kota Mataram yang akan membentuk Satgas atau satuan tugas kebersihan, ditentang oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat. Dia menilai Dinas Kebersihan Kota Mataram sudah tidak punya komitmen yang jelas terhadap kebersihan kota ini. Pasalnya ketika dipanggil Komisi III saat pembahasan anggaran, rencana membentuk Satgas kebersihan ini, tidak pernah disampaikan. ‘’Kebersihan ini tidak jelas. Jadi kalau seperti ini, semakin kuat kami di Komisi III ingin mendorong supaya kepala dinas kebersihan diganti,’’ kata Ismul. Menurut Ismul, tidak perlu ada Satgas. Ismul mempertanyakan Satgas seperti apa yang ingin dibentuk. Karena petugas kebersihan yang ada sekarang juga merupakan bagian dari Satgas.

Menurutnya, sebetulnya ada dua persoalan penyelesaian sampah yang tidak bisa diurus oleh Dinas Kebersihan. ‘’Apakah tidak mau mengurus atau memang tidak mampu,’’ katanya. Ini artinya bagaimana memprogramkan kegiatan sosial sampah secara massif ke masyarakat. Sebab, kecamatan dan kelurahan tidak bergerak dalam hal ini. Padahal aturannya sudah jelas, bahwa itu merupakan tanggungjawab bersama. ‘’Dan masyarakat kalau tidak digerakkan, kalau tidak disosialisasikan, ya sama saja. Meskipun Satgasnya ada 10, akan tetap saja kondisinya,’’ kata politisi PKS ini. Ismul justru mempertanyakan program tungku sampah yang pernah diajukan dinas pimpinan Dedi Supriadi ini. Pasalnya, setelah dianggarkan, tungku sampah itu justru tidak jelas juntrungannya.

Komisi III sampai saat ini belum mendapat laporan hasil ujicoba tungku sampah tesrebut. Padahal, anggaran tungku sampah itu sudah dialokasikan dalam APBD 2016. ‘’Mestinyakan hari ini sudah bisa diujicoba, sehingga kita benar-benar melihat hasilnya,’’ imbuh Ismul. Dalam rapat kerja dengan komisi yang membidangi masalah kebersihan ini, Dinas Kebersihan berupaya meyakinkan Komisi III bahwa solusi mengatasi sampah di Mataram adalah dengan pengadaan tungku sampah.

Ismul menganggap bahwa postur anggaran di Dinas Kebersihan tidak mencerminkan adanya komitmen untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Mataram. Ini terlihat dari kinerja Dinas Kebersihan yang hanya berkutat pada pola angkut buang. ‘’Tidak ada edukasi ke masyarakat,’’ sesalnya. Karenanya, Ismul berharap Dinas Kebersihan mewujudkan dulu program tungku sampah sebelum melemparkan wacana pembentukan Satgas kebersihan. (fit) Ismul Hidayat (Suara NTB/dok)

telah mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sehingga, pemerintah pusat memberikan dana insentif Rp 42 miliar.

Dalam evaluasi selama tiga bulan kata Walikota, akan dilihat postur anggaran APBD. Persoalan aset dan keuangan diatur sehingga terkelola dengan baik. Dengan mengedepankan asas transparansi. “Tiga bulan ini saya sedang evaluasi. Karena waktu tujuh bulan sangat lama.

Tapi apakah kita bisa mempertahankan WTP,” tandasnya.(cem)

Pembangunan Tungku Sampah Belum Jelas

(Suara NTB/ynt)

Ganti Kadis Kebersihan

akan mengganggu pikiran, pekerjaan terbagi dan lain sebagainya.

Sebagai bentuk pola kehati hatian dalam mengelola keuangan daerah, pejabat diberikan pembinaan, peningkatan kompetensi serta profesionalitas.

Inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah juga ikut mengawasi.

Kota Mataram tahun 2015

Awasi Kinerja SKPD

Tiap Bulan AMAN akan Turun Memantau Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengawasi kinerja jajarannya di masingmasing SKPD, Walikota dan Wakil Walikota atau lebih dikenal dengan pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana) akan rutin turun setiap bulan. Pemantauan ini juga dalam rangka menggali informasi terkait progresivitas kerja dari setiap SKPD. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana kepada Suara NTB di ruang kerjanya.

Mohan mengatakan pada periode pertama pemerintahan AMAN sempat dilakukan kegiatan kopi pagi dengan mengumpulkan semua SKPD untuk memantau program apa saja yang telah dilaksanakan.

Namun kegiatan tersebut tak berlangsung lama. “Sama konsepnya dengan coffee morning yang kemarin tapi kan kemarin berhenti dan tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan,” ujarnya.

Bulan depan, Walikota dan Wakil Walikota akan mulai turun ke SKPD secara bergiliran. Koordinasi ini akan dilak-

sanakan secara terpusat, misalnya untuk SKPD yang berada di kawasan lingkar selatan akan dilaksanakan di satu tempat, begitu juga dengan SKPD yang berkantor di lingkar utara maupun tengah kota. “Setiap bulan kami akan lakukan koordinasi sekaligus untuk bisa mengetahui progresivitas dari capaian masingmasing SKPD. Nanti akan ada pembagian SKPD di wilayah utara maupun selatan, termasuk camat dan lurah,” jelasnya.

Wakil Walikota mengatakan dirinya bersama Walikota harus tahu progres kinerja dari setiap SKPD sehingga pihaknya bisa melakukan kontrol. Hal itulah yang juga ingin difokuskan dalam tiga bulan masa awal kepemimpinannya di periode kedua ini.

“Ini sebagai bentuk pengawasan kita juga,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini Mohan mengatakan tidak hanya akan bicara soal program tapi bagaimana sistem manajerial SKPD dalam mengelola unit-unit yang dipimpin.

“Barangkali ada persoalan-

persoalan yang mereka tidak bisa tangani, seperti persoalan internal itu harus disampaikan agar dicari jalan keluarnya bersama,” jelasnya.

Selain rutin memantau SKPD, Mohan mengatakan ia juga akan rutin turun ke masyarakat, melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyerap aspirasi dan harapan-harapan masyarakat kepada pemerintah. Ia menyampaikan dalam setahun ini ia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat dalam rangka memenuhi ekspektasi masyarakat. “Harus bisa memperlihatkan kepada masyarakat sesuatu yabg lebih dibanding lima tahun yang lalu,” ujarnya.

Mohan menyadari terpilihanya kembali AMAN dalam memimpin Kota Mataram membuat masyarakat memiliki ekspektasi lebih terhadapnya dibanding pada periode sebelumnya. “Maka itu semangat kerjanya harus lebih dari yang kemarin. Itu harus.

Dan insya Allah akan saya lakukan,” tandasnya. (ynt)

Mohan Ingatkan Data Kemiskinan Jangan Tumpang Tindih Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengingatkan jangan sampai terjadi tumpang tindih data kemiskinan dimiliki oleh Badan Pusat Statistik dengan kelurahan dan kecamatan. Sebab, ketika ada kebijakan politik tidak simpang siur di lapangan. “Jangan sampai nanti dianggap tidak tepat sasaran,” kata Mohan Jumat (26/2).

Dengan pendekatan metodologi baru dari BPS, diharapkan bisa disinkronkan dengan baik. Data kemiskinan harus aktual dan faktual.

Jangan sampai ada kasus tumpang tindih, sehingga camat dan lurah akan kerepo-

tan. Di tahun 2015 lalu, tenaga sukarela dari kelurahan dan kecamatan diberikan pelatihan metodologi menentukan warga miskin. Diyakini, kelurahan sudah bekerja.

Mohan tidak mengetahui sejauh mana hasil pendataan tersebut. “Barangkali kelurahan dan kecamatan sudah bekerja. Datanya belum saya terima,” terangnya.

Mohan mengatakan, persoalan kemiskinan tetap menjadi prioritas. Bahkan, anggaran tetap dialokasikan tiap tahun dengan porsi yang realistis.

Anggaran tersebut tidak didistribusikan langsung ke masyarakat, melainakn didistribusikan ke SKPD terkait.

Intervensi kemiskinan menurutnya, tidak semata - mata

sifatnya ke fisik saja. Melainkan program sifatnya pemberdayaan.

Sejak tahun 2010, anggaran pengentasan kemiskinan meningkat kecuali tahun 2014 lalu.

Tidak disebutkan, berapa dana pengentasan kemiskinan dialokasikan di APBD. Dijanjikan, tahun 2016 akan dinaikkan. “Sekarang ini saya belum melihat. Insya Allah 2016 ini kita tambah,” cetusnya.

Rata - rata penurunan angka kemiskinan Kota Mataram mencapai satu persen tiap tahun. Pihaknya sudah merasionalkan target dua persen tersebut dan diyakini bisa terpenuhi. Dengan penurunan satu persen saja, sudah terlihat progres penurunan kemiskinan di Kota Mataram. (cem)

Mataram (Suara NTB) Wacana Pemkot Mataram membuat tungku pembakaran sampah hingga kini belum jelas. Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi menyebutkan dalam APBD 2016 sudah dialokasikan anggaran Rp 1,2 miliar untuk membangun tujuh tungku sampah. Oleh Dewan anggaran tersebut diberikan tanda bintang atau belum menjadi prioritas, sehingga kemungkinan penggunaan anggaran bisa berubah.

Satu tungku dibangun di Pasar Mandalika itu, belum diujicobakan. Dinas Kebersihan menunggu efektivitas tungku dengan kapasitas pembakaran sampah mencapai empat ton tiap dua jam. “Kita belum tahu karena belum diuji coba,” sebutnya Kamis (25/2).

Pembangunan tungku ini kata Dedi, secara otomatis akan menambah tenaga. Sementara, Dinas Kebersihan secara teknis belum berpikir ke persoalan itu.

Petugas ini akan memilah besi, kaca dan batu yang tidak boleh masuk dalam tungku pembakaran. “Posisi lubangnya kan tinggi. Berarti tanahnya harus diuruk,” bebernya.

Dia menyebutkan, dengan anggaran itu diprediksi bisa membuat tujuh tungku. Dengan kalkulasi biaya satu tungku sekitar Rp 175 juta. Yang menjadi kendala, akan ditempatkan dimana tungku - tungku tersebut. Sedangkan, Pemkot Mataram tidak menyiapkan lahan.

Ada wacana tungku ditempatkan di tujuh kelurahan. Secara detail tidak disebutkan kelurahan mana saja. Dengan alasan, dia masih belum menyetujui penempatan tersebut.

Dipertanyakan apakah kelurahan siap dan memiliki lahan.

“Ada pengajuan, tapi belum saya setujui soal itu,” katanya.

Dedi menjelaskan, wacana pembangunan tungku pembakaran sampah ini, untuk mengurangi sampah di Kota Mataram. Dengan produksi sampah tiap hari mencapai puluhan bahkan ratusan ton, harus ada alternatif mengurangi volume sampah. Dengan produksi sampah tiap harinya, Dinas Kebersihan hanya bisa mengangkut 60 persen saja.

Bagaimana soal IPAL sisa pembakaran tersebut? Dedi belum berpikir ke arah tersebut.

Dengan alasan anggaran Rp 1,2 miliar itu bisa saja berubah bahkan direvisi. “Bisa saja berubah beli truk. Kalau segitu sudah berapa saya dapat,” kelakarnya.

Kebijakan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menduplikasi penanganan sampah dilakukan di salah satu pondok pesantren di Lombok Barat. Upaya itu dinilai efektif.

Karena, sampah di Kota Mataram tiap hari bertambah. Sementara, kapasitas pengangkutan hanya 60 persen tiap harinya. Diprediksi, beroperasinya tungku itu, dipastikan Kota Mataram akan kekurangan sampah. (cem)

Tim Terpadu Stop Pantau Aktivitas Malam di Pasar Beras Mataram (Suara NTB) Tim terpadu yang dibentuk Pemkot Mataram beberapa bulan lalu untuk memantau aktivitas malam atau praktik prostitusi di Pasar Beras, Cakranegara saat ini berhenti memantau kawasan tersebut. Saat ini hanya petugas dari Linmas yang berjaga di sekitar Pasar Beras untuk mencegah kembalinya dimanfaatkan lokasi tersebut untuk transaksi prostitusi.

Berhentinya tim terpadu yang salah satu anggotanya adalah Satpol PP Kota Mataram karena belum ada anggaran untuk mengaktifkan kembali tim terpadu ini. Demikian disampaikan Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) Satpol PP Kota Mataram, Bayu Pancapati kepada Suara NTB. “Berdasarkan arahan Pak Kasat, sekarang Linmas yang berjaga di sana untuk pengamanan sementara,” jelasnya.

Bayu mengatakan sejak dibentuk sekitar September 2015 lalu, anggaran yang tersedia untuk operasional tim terpadu ini hanya sampai Desember 2015. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan patroli di kawasan Pasar Beras untuk mencegah kembalinya para wanita malam yang menjadik a n

(Suara NTB/dok)

Gotong Royong Tiap RT

SUARA MATARAM

(Suara NTB/cem)

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

lokasi itu sebagai tempat mangkal. “Tetap kami patroli di sana,” ujarnya.

Disinyalir para wanita malam kembali mangkal di kawasan Pasar Beras setelah tak lagi ada penjagaan dari tim terpadu. Mengenai hal ini, Bayu mengatakan para wanita malam tersebut memiliki informan khusus, jadi ketika ada petugas yang berjaga, mereka tak berani mangkal di kawasan itu. “Kalau kami patroli dan standby di sana itu pasti sepi dan tidak ada yang mangkal. Untuk anggota kami tetap standby di sana belum bisa karena terkendala anggaran ini,” jelasnya.

Anggota tim terpadu ini disebutkan Bayu tidak hanya dari Satpol PP Kota Mataram tapi juga dari unsur kepolisian, TNI, Dinas Sosial, kecamatan, dan kelurahan. Selama beberapa bulan tim terpadu ini turun setiap malam dan berjaga di kawasan Pasar Beras sampai pagi. Ia berharap anggaran untuk tim terpadu bisa kembali tersedia sehingga tim ini bisa aktif kembali melakukan pengawasan dan pemantauan.

Untuk menjaga kawasan itu, Bayu juga berharap partisipasi warga setempat. “Kami harapkan warga ada kepedulian juga. Kalau ada perbuatan-perbuatan negatif di sekitar lingkungannya, warga juga ikut turun bersama pemerintah dan kelurahan.

Mari kita hapuskan bersama-sama, jangan hanya mengandalkan pemerintah,” t a n dasny a . (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 3

LEMAHNYA daya beli masyarakat karena lesunya perekonomian tahun 2015 nampaknya masih berlanjut. Meski tahun ini diperkirakan daya beli bisa terdongkrak, namun masih sebatas harapan.

Direktur Insan Kamil Institut (lembaga pelatihan wirausaha), Bambang Parmadi di Mataram, Jumat (26/2) berpendapat, lemahnya daya beli masyarakat ini masih dirasakan sampai saat ini. Terbukti, kata Ketua Komunitas Tangan Diatas (TDA) Mataram ini beragam usaha yang ada khususnya di Kota Mataram, belum sesuai ekspektasi.

“Tidak jarang kawan-kawan pengusaha yang ada di mal-mal ini juga mengeluhkan sepinya pembeli. Makanya cara pengelola mal meningkatkan kunjungan, dengan memperbanyak event hingga sebulan sekali. Kawan-kawan pengusaha sebenarnya susah, karena harus bayar sewa lokasi,” ungkapnya.

Relevan dengan yang dikatakan Bambang Parmadi, hasil pantauan media ini di beberapa pasar tradisional misalnya, daya beli masyarakat benar-benar masih lemah.

Melihat dari pengakuan pedagang pasar yang mengungkap makin sepinya pembeli. Hingga kebijakan yang diberlakukan pemerintah terhadap berbagai hal menjadi pertanyaan para pedagang.

TDA menjadi salah satu lembaga yang aktif melakukan kegiatan pelatihan berwirausaha kepada generasi muda yang berminat. TDA juga menaungi sekian banyak pengusaha-pengusaha kelas mikro dan pengusaha kecil dari berbagai latar belakang jenis usaha.

Tak jarang, dalam diskusi dengan para pengusaha anggota TDA ini, pasar dikatakan masih lesu. Terkecuali untuk usaha kuliner dan kebutuhan-kebutuhan pokok. Perkembangan dunia usaha secara kasat mata benar memang agak pesat perkembangannya, khususnya di Kota Mataram.

“Tapi yang membuat usaha itu kelihatan ramai dan pesat adalah gaya hidup masyarakat yang perlahan-lahan berubah. Mal adalah gaya hidup, tempat nongkrong adalah gaya hidup, tetapi ukurannya di NTB, apa yang terlihat itu tidak bisa mencerminkan bahwa perekonomian masyarakat juga tumbuh pesat,” ujarnya. Berbeda halnya dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

“Namun kita tetap berharap, daya beli dan pendapatan masyarakat bisa terdongkrak tahun ini,” tambah Bambang.

Pesatnya pembangunan dunia usaha secara kasat mata juga belum bisa dijadikan representasi kemajuan ekonomi masyarakat. Sebab, hanya segelintir pengusaha lokal yang mengambil peran.

Masyarakat juga belum jemput bola menjadi pemain langsung dalam setiap pergerakan dunia usaha di NTB. Para calon wirausahawan dalam pandangannya masih manja. Hanya menunggu dukungan dari pemerintah. Dalam setiap pelatihan-pelatihan wirausaha yang dilakukan TDA, biasanya target peserta tak sesuai yang diharapkan.

“Bahkan saat dimintai sekadar untuk tiket dan biaya konsumsi, calon wirausaha kita mengeluh. Mereka mengatakan kenapa tidak gratis, padahal setiap pelatihan yang diberikan oleh Dinas Koperasi, peserta diberikan akomodasi dan transportasi katanya peserta,” ujar Bambang Parmadi. Ia mengatakan masyarakat begitu terkesan dimanjakan oleh program-program pemerintah.

Untuk mendongkrak pergerakan ekonomi masyarakat secara riil, kata Bambang memang harus ada gerakan secara massif melatih masyarakat berwirausaha terus menerus. Dan kepala daerah memiliki peran penting sebagai contoh sosok entrepreneur. (bul)

LESEHAN – Jumlah lesehan terus bertambah di Lombok Timur.

Lesehan dengan berugak yang dibangun di atas kolam ikan menjadi lokasi yang dicari secara khusus untuk pertemuan formal atau bisnis oleh kalangan pengusaha.

Tampak salah satu lesehan di dalam Kota Selong dengan berugak di atas kolam, sedang ikan yang berenang di kolam hanya tinggal ditunjuk untuk dimasak.

(Suara NTB/zul)

(Suara NTB/bul)

Masih Sebatas Harapan

Beras Keluar dari NTB Dipantau di Tujuh Pelabuhan Mataram (Suara NTB) Tim pemantau pelabuhan dari Pemprov NTB mulai tahun ini akan mengawasi tujuh pelabuhan jalur pengiriman beras dan gabah.

Pemantauan dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hasil produksi dalam daerah dikirim keluar.

Sebelumnya hanya empat pelabuhan yang dipantau, Pelabuhan Lembar, Badas, Sape dan Bima. Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Hj. Hartina, MM menyebut tiga pelabuhan tambahan di antaranya Labuhan Haji Lombok Timur, pelabuhan di Sumbawa dan Pelabuhan Kempo di Dompu.

“Ada pelabuhan yang terindikasi menjadi jalur keluar masuk beras. Makanya harus dilakukan pemantauan untuk mendata seberapa banyak yang

Aturan KPR Dinilai Mengada-ada Mataram (Suara NTB) Penjualan perumahan dinilai masih tak masalah di tengah tak menentunya perekonomian. Pengusaha property hanya terkendala aturan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dinilai mengada-ada.

Pandangan ini dilontarkan Owner PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, MM, Jumat (26/2). Realisasi kredit perumahan dari perbankan yang menurutnya prosesnya berbelit-belit dan panjang.

Untuk pencairan kredit perumahan dari salah satu perbankan, bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan.

Apa yang dikemukakannya tentu berdampak pada lambatnya pergerakan di bisnis perumahan. Padahal, jika hal itu dipercepat, akses masyarakat untuk memiliki rumah dapat terpenuhi dengan cepat.

“SP3K (Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit) dari bank yang lama sekali keluar. Realisasi kredit yang

nampaknya dipersulit bank,” katanya kepada Suara NTB. Persoalan lain, proses pengurusan izin membangun perumahan di pemerintah daerah dikeluhkan. Aturan membangun perumahan harus berhadapan dengan kebijakan pemerintah daerah setempat, kaitan dengan RT/RW dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Meskipun, kata H. Rusni lahan yang akan dipakai untuk membangun terhitung telah dibebaskan.

Ia juga mengkritisi kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang menyediakan program rumah subsidi. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, program tersebut sangat minim sosialisasi.

Akibatnya, banyak masyarakat (konsumen) yang tersesat tentang hak dan kewajibannya. “Yang diketahui konsumen justru hanya kewajibannya membayar. Sementara haknya mendapat berbagai subsidi tidak difahami

dengan baik. Makanya saya bilang ini program-program saja tetapi masyarakat tidak tahu program itu,” tambahnya.

H. Ahmad Rusni memastikan, lambannya masyarakat mengakses perumahan semata-mata karena kebijakan pemerintah yang demikian berbelit-belit dan lama. Ia juga menyinggung bagaimana kebijakan pajak yang demikian memberatkan. (bul)

terkirim beras dan gabah dari NTB,” kata Hj. Hartina ditemui di sela-sela kegiatan pemanfaatan pekarangan di Kantor BKP NTB, Jumat (26/2).

Yang dipersoalkan hingga kini, NTB sebagai daerah lumbung pangan justru mengalami defisit stok.

Ditengarai, salah satu persoalannya karena cukup banyak beras hasil produksi petani di NTB yang diboyong keluar. Bahkan tercatat dari hasil pemantauan tim di empat pelabuhan

pemantauan tahun 2015, sebanyak 535.000 ton beras NTB keluar daerah.

“Dengan hasil pemantauan ini dapat dijadikan gambaran bagi pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan.

Sekiranya kondisi sudah tidak memungkinkan beras kita dibawa keluar daerah,” tambah Hj. Hartina.

Lanjut dikatakan, tim pemantau sudah bekerjasama dengan Balai Karantina untuk melakukan pencatatan secara detail komoditas NTB yang keluar masuk dari pelabuhan. Soal pelabuhan-pelabuhan jalur tikus, Hj. Hartina menyebut belum sampai pemantauan ke arah sana. Yang paling diprioritaskan adalah pelabuhan-pelabuhan yang dianggap telah dijadikan jalur penyeberangan keluar daerah.

Tim pemantau juga akan mengoptimalkan pencatatan beras yang dibawa keluar daerah. Sebelumnya, pencatatan dilakukan minimal 50 Kg. Mulai tahun ini sebanyak 20 Kg beras yang dibawa keluarpun akan dicatat. Artinya berasberas yang dicatat tidak hanya milik pengusaha. Bahkan yang dibawa keluar oleh mahasiswa jika memenuhi standar 20 Kg tetap akan masuk dalam database.

Pada bagian lain, Hj. Hartina juga mengharapkan penyerapan beras dan gabah petani bisa dilakukan maksimal di tahun ini. Dan tak mesti hanya Bulog yang diandalkan melakukan penyerapan.

Perusahaan daerah, PT. GNE misalnya bisa mengambil peran itu. Sehingga peredaran dan harga jual beli beras/gabah setidaknya bisa dikendalikan. (bul)

Dukungan ke Petani Jadi Kunci Percepatan Pengentasan Kemiskinan Mataram (Suara NTB) Pemerintah daerah sedang giat-giatnya menekan angka kemiskinan. Namun yang perlu diingat, kunci percepatan penurunan angka kemiskinan tersebut ada pada sejauh mana dukungan ke petani.

Demikian Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Drs. Wahyudin, MM. Ditanya pandangannya tentang pergerakan pertumbuhan ekonomi masyarakat, ia memaparkan mengenai pertumbuhan ekonomi NTB yang mencapai 21,24 persen pada tahun 2015 dengan tambang. Sementara jika tambang dilepas, pertumbuhan ekonomi mencpai 5,62 persen. Lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2014 lalu sebesar 6,15 persen.

Dari total pertumbuhan ekonomi NTB tanpa tambang, kata Wahyudin, share terbesar adalah sektor pertanian (termasuk petani hortikultura, perikanan, peternakan, kehutanan).

Bahkan untuk pertanian ini, 42 persen dari total jumlah penduduk NTB adalah pelakunya.

Lainnya, share terhadap pertumbuhan ekonomi NTB tanpa tambang selanjutnya dari sektor konstruksi sebesar 0,72 persen. Menyusul sektor perdagangan sebesar 0,68 persen.

“Keberadaan petanilah yang sebenarnya menentukan cepat atau tidaknya pergerakan perekonomian di NTB,” tambahnya.

Oleh karenanya, mendorong percepatan penanganan kemiskinan, Wahyudin mengatakan pemerintah daerah harus mengoptimalkan dukungan pada sektor dimaksud. Dengan mendukung peningkatan produksi semaksimal mungkin.

Data terakhir BPS, jumlah penduduk miskin di NTB pada September 2015 mencapai 802 ribu orang (16,54 persen), berkurang 21 ribu orang (0,56 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2015 yang sebesar 823 ribu orang (17,10 persen).

Selama periode Maret 2015 – September 2015, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 14 ribu orang (dari 391 ribu orang pada

Maret 2015 menjadi 377 ribu orang pada September 2015), begitu pula di daerah perdesaan penduduk miskin berkurang sebanyak 7 ribu orang (dari 432 ribu orang pada Maret 2015 menjadi 425 ribu orang pada September 2015).

Sehubungan dengan upaya mempercepat penanganan kemiskinan seperti yang disampaikan Wahyudin, Kepala

Badan Koordinasi dan Penyuluh (Bakorluh) Provinsi NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, MM sebelumnya mengemukakan, sebanyak 100.000 petani di NTB tahun terancam tak mendapat jatah beragam bantuan dari pemerintah, baik APBD, maupun APBN. Pesoalannya, sejumlah petani dimaksud belum membentuk kelompok, baik petani ka-

wasan pinggir hutan, baik petani nelayan, petani pekebun, maupun petani peternak.

Terdapat sebanyak 606.700 jumlah petani yang tersebar di NTB. Yang telah membentuk kelompok sebanyak 20.000 (satu kelompok minimal anggotanya 10 orang). Menurut kepala Bakorluh, baru sebanyak 400-an ribu petani yang sudah berkelompok. (bul)

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

SUARA PULAU LOMBOK

TAMBAT PERAHU - Pantai Labuhan Haji selain dijadikan sebagai lokasi wisata warga di Lombok Timur juga dijadikan tempat nelayan menambatkan perahu setelah pulang melaut. Tentunya, kondisi kebersihan pantai harus dijaga bersama agar tidak ada lagi sampah yang menumpuk di pantai ini, karena merusak pemandangan.

Program Akta Kelahiran PROGRAM pelayanan Akta Kelahiran di tempat melahirkan mulai direspons SKPD terkait. Dinas Kesehatan KLU misalnya, mengakui jika pemberian Akta Kelahiran pada anak pascakelahiran sangat mungkin diwujudkan. Terkait hal itu, Dikes pun telah mulai melakukan sosialisasi ke lapangan.

“Kita sudah mulai sosialisasikan visi misi itu, dan insya Allah, pekan depan program itu sudah bisa di-launching,” ungkap Kepala Dikes KLU, dr. H. Benny Nugroho S., kepada wartawan, Jumat (26/2).

Ia menyebut, pelaksanaan program ini sangat bergantung pada koordinasi intensif antara Dikes KLU dengan Dukcapil KLU. Dikes yang membawahi sarana pelayanan melahirkan, memiliki tanggungjawab untuk menginventaris ibu hamil yang siap melahirkan. Hal ini selanjutnya akan dikomunikasikan dengan Dukcapil KLU selaku penerbit akta.

Menurut Benny, bukan hal mustahil untuk memberikan akta kelahiran pada anak setelah melahirkan. Asalkan orang tua anak melengkapi syarat-syarat yang memang diperkukan dalam penerbitan akta. Di antaranya, buku nikah, KTP orang tua sang bayi, kartu keluarga dan juga nama calon anak. Secara teknis terkait syarat dan proses terbit akta kelahiran akan menjadi tanggung jawab Dukcapil.

“Koordinasi intens terkait ibu yang melahirkan di sarana akan kita gunakan sistem SMS gate away,” ucap Benny menyinggung strategi yang digunakannya.

Menyikapi kebiasaan masyarakat yang menggelar acara adat dalam proses pemberian nama anak, Benny mengklaim tidak serta merta kebiasaan tersebut diubah.

Namun melalui komunikasi dan pendekatan yang nantinya melibatkan tokoh masyarakat setempat, diharapkan tidak akan menjadi kendala yang menghambat proses terbitnya akta.

Sementara, kendala lambannya informasi perihal kelahiran anak akibat proses kelahiran dilakukan di rumah, Dikes akan menyikapinya agar seluruh petugas perawatan di masing-masing desa hingga kader Posyandu di tiap dusun proaktif memberikan informasi. Pihaknya juga akan terus mengimbau agar masyarakat memprioritaskan proses kelahiran anaknya di sarana kesehatan yang disiapkan pemerintah.

“Selain mempercepat proses pembuatan akta, kelahiran di sarana milik pemerintah juga sebagai upaya untuk menjaga proses kelahiran yang aman, selamat dan menghindari kontaminasi virus yang berada di lingkungan sekitar,” demikian Benny. (ari)

H. Benny Nugroho S (Suara NTB/dok)

Ali BD Dinilai Pantas Jadi Calon Gubernur NTB

(Suara NTB/ist)

Praya (Suara NTB) Dukungan untuk H. Moch. Ali Bin Dachlan, Bupati Lombok Timur (Lotim) saat ini untuk maju sebagai salah satu kandidat calon Gubernur NTB tahun 2018 mendatang makin meluas. Setelah beberapa tokoh dari Lombok Utara (KLU) dan Sumbawa, serta Lombok Tengah (Loteng), aktivis LSM dari Loteng juga menyatakan dukungannya.

Koordinator Umum LSM Bara, Penujak, Loteng, Lalu Hadirun Haris, Jumat (26/2) mengungkapkan, sosok Ali BD – panggilan Bupati Loti mini dinilai cakap memimpin NTB. ‘’Kita semua tentu ingin NTB lebih maju dari kondisi saat ini. Dan Ali BD bisa diharapkan untuk itu,’’ katanya.

Menurut Lalu Hadirun Haris, bahwa kriteria calon gubernur NTB nantinya adalah sosok dengan ketokohan yang memiliki karakter kuat (integritas tinggi) dengan dibuktikan oleh dukungan mayoritas masyarakat riil. Hal ini bisa diukur dan dibuktikan dari pencalonannya pada saat Pilkada. Sejak tahun 2004 silam calon kepala daerah melalui jalur independen ikut serta dalam Pilkada secara langsung.

Sebanyak 10 kabupaten/kota yang ada di NTB, tercatat hanya Ali BD yang mampu memenangkan Pilkada tahun 2013 dari jalur independen. “Inilah yang saya maksud dengan dukungan mayoritas masyarakat yang riil” imbuhnya.

Kriteria yang lain, menurutnya, mengedepankan hak-hak rakyat kecil yakni (petani, buruh, nelayan, kaum fakir miskin, janda-janda tua, anak terlantar dan marbot) dan kaum marjinal lainnya. Haknya tentang kehidupan yang layak, haknya tentang kesehatan gratis dan haknya tentang pendidikan yang murah. Banyak programnya yang pro rakyat kecil. ‘’Mana ada di daerah lain khususnya NTB yang marbot dan kaum fakir miskinnya yang dapat bingkisan lebaran selain di Kabupaten Lombok Timur dan itu pada eranya Pak Ali saat ini,’’ cetusnya.

Program yang pro rakyat kecil ini sejalan dengan program yang dijalankan oleh LSM Bara.

Pemimpin yang berani dan inovatif di mana ide-ide cerdasnya serta program terobosan yang baru untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya.

Pemimpin dengan kriteria ini akan mengelola semua sumberdaya alamnya dengan baik.

Jangankan tanah atau pasir, anginpun kalau bernilai ekonomis akan dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyatnya, “Itulah pemimpin yang cerdas untuk kesejahteraan rakyatnya,” ucapnya.

Harapannya adalah agar Ali BD maju dalam pencalonan Pilgub NTB dengan berdampingan dengan tokoh dari Lombok Tengah.

(038)

Halaman 4

(Suara NTB/yon)

Dipraperadilankan, Polisi Anggap sebagai Koreksi Selong (Suara NTB) UPAYA praperadilan yang ditempuh tersangka kasus Gili Kondo HSW siap dihadapi aparat Polres Lombok Timur (Lotim). Pengajuan praperadilan Asisten II Setda Kabupaten Lotim dengan kuasa hukumnya itu dianggap sebagai bahan koreksi terhadap kinerja.

Kepala Sub Bagian Humas Polres Lotim, Iptu H. M. Efendi kepada wartawan di Mapolres Lotim, Jumat (26/ 2), menjelaskan, agenda sidang praperadilan sudah siap dihadiri tanggal 7 Maret 2016 mendatang. Para penyidik Satreskrim Polres Lotim akan didampingi Bidang Hukum Polda NTB yang bertindak selaku kuasa hukum.

Praperadilan yang dilakukan HSW ini, ungkapnya, kali pertama terjadi. “Selama saya jadi polisi ini pertama

kali,” katanya. Baginya, praperadilan juga bisa menjadi bahan peringatan buat polisi agar tidak sembarangan menangkap orang. Praperadilan ini, ujarnya, sebagai kontrol masyarakat dan tidak menjadikan aparat hukum menjadi semena-mena.

Aturan saat ini, lanjutnya, orang yang ditahan maksimal 1 x 24 jam. Jika tidak ada alat bukti yang cukup maka harus dibebaskan. Untuk kasus Mantan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi

dan Informatika (Dishubkominfo) yang dijerat atas kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu Gili Kondo dinyatakan sudah prosedural. Mekanisme yang ditempuh Satreskrim Polres Lotim sudah sesuai aturan yang berlaku. ‘’Praperadilan adalah hak dari tersangka.

Polisi pun menghormati pengajuan praperadilan tersebut,’’ ujarnya.

Jika nantinya tuntutan praperadilan dikabulkan Majelis Hakim Pengadilan

Tiga Pasang Diduga Selingkuh Diciduk Selong (Suara NTB) Sebanyak tiga pasangan selingkuh yang diduga berbuat mesum di Loang Gali Lenek Kecamatan Aikmel, Jumat (26/2) siang digerebek Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lotim. Ketiga pasangan selingkuh ini adalah SHM dan HNM alamat Suela, ZW dan SM alamat Teros, sementara pasangan ketiga berinisial LW dan N alamat Suralaga.

Ketiganya langsung digelandang ke kantor Satpol PP Lotim untuk dilakukan tindakan lebih lanjut.

Kepada Suara NTB, Kasi Opstib dan Linmas pada

Satpol PP Lotim, Lalu Abdulah Purwadi, S.STP, MM, menjelaskan, ketiga pasangan selingkuh alias bukan suami istri ini digerebek di salah satu penginapan di Loang Gali.

Ketika dilakukan penggeledehan di sejumlah kamar penginapan, ditemukan tiga pasangan selingkuh yang tengah berbuat mesum. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, kata Purwadi, ketiga pasangan mesum itu langsung dibawa ke kantor Satpol PP Lotim.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap tiga pasangan itu di kantor Satpol PP Lotim, lanjut Purwadi, mereka me-

ngakui jika mereka adalah pasangan selingkuh dan berbuat mesum di dalam kamar.

Untuk menertibkan tindakan seperti ini, pihak dari Satpol PP Lotim langsung melakukan pendataan identitas, pembinaan dan memberi efek jera terhadap masyarakat yang selingkuh dan berbuat mesum, yakni dengan membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatannya lagi.

“Mereka kita data kemudian diantar pulang ke rumahnya masing-masing. Agar mereka jera tidak mengulangi perbuatanya lagi, kita beri surat pernyataan,” pungkas Purwadi. (yon)

Sekda Minta SKPD Percepat Penunjukan PPK Tanjung (Suara NTB) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Drs. H. Suardi, MH., meminta kepada kalangan SKPD lingkup Pemda KLU mempercepat penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Hal ini dimaksudkan agar SKPD dapat merealisasikan anggaranlebih cepat, sehingga program pembangunan tidak tertunda.

“Kita minta para Kepala Dinas itu mempercepat penunjukan PPK. Harapan kita, jabatan PPK itu diberikan kepada pejabat yang tidak sibuk, sehingga tupoksinya tidak terbengkalai,” pinta Suardi, Jumat (26/2).

Meski strategis, karena menyangkut pelaksanaan angaran, namun Sekda memandang jabatan PPK hanyalah tugas tambahan. Menurut dia, lebih bijak jika SKPD menunjuk PPK pada personel SKPD yang memenuhi syarat dan tidak menganggu beban pekerjaan utamanya.

Meski demikian, Suardi

mengakui tidak mengintervensi apalagi menekan kepala SKPD terkait siapa di SKPD bersangkutan yang ditunjuk sebagai PPK. Mengingat tugas tersebut murni kewenangan Penanggung Jawab Anggaran (Kadis). “Tidak, kita tidak memberi penekanan apapun,” cetus Suardi menampik rumor yang berkembang.

Sebagaimana diketahui, dalam proses percepatan pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa. Pemerintah mengatur, untuk menyelesaikan rencana umum pengadaan barang/jasa pemerintah tahun anggaran berjalan, dilakukan paling lambat Maret tahun berjalan.

Khusus untuk pengadaan jasa konstruksi yang penyelesaiannya dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) tahun, harus dilakukan secara transparan, cermat dan akuntabel.

Terpisah, Kepala Dinas PU Tamben KLU, Drs. H. Raden

Nurjati, menyikapi belum ditunjuknya PPK di dinas PU mengakui, hal tersebut sedang dalam proses. Ia bahkan mengklaim, PPK di Dinas PU sudah bisa di-SK-kan pekan depan.

Rumor bahwa adanya tekanan oknum tertentu dalam penunjukan SK, Nurjati juga membantahnya. Ia mengakui, tidak ada intervensi pihak manapun dalam penunjukan PPK. Hanya saja, pihaknya juga memastikan tidak akan mengulang proses keterlambatan lelang proyek tahun lalu, sehingga pemilihan PPK juga dilakukan selektif.

Nurjati menjelaskan kebijakan PA untuk mengangkat PPK, dilakukan melalui proses evaluasi. Tentunya dengan melihat kinerja PPK bersangkutan. Sesuai kewenangan PA, penunjukan PPK didasarkan pada kompetensi sehingga yang menjadi PPK boleh dari unsur pejabat eselon IV ataupun eselon lll. Hanya saja, menjadi PPK harus mengantongi sertifikat. (ari)

Negeri Selong, maka polisi akan mengeluarkan tersangka dari tahanan. Namun, proses hukum dan kasus tersangka dari HSW sendiri tetap berlanjut.

Sidang praperadilan hanya menyangkut prosedur penahanan yang dilakukan Polisi.

Tidak menyentuh aspek status hukum yang sedang berjalan. Diketahui, Penyidik Polres Lotim terus mendalami kasus dugaan korupsi pembangunan tambatan perahu yang menimbulkan total kerugian negara tersebut.

Terlebih kasus dugaan korupsi yang dialamatkan ke HSW merupakan tindak pidana kriminal khusus. Aparat kepolisian melakukan tindakan penahanan disebabkan

(Suara NTB/rus)

H. M. Efendi kekhawatiran tersangka menghilangkan barang bukti. (rus)

Lotim Kejar Sisa Target Penurunan Angka Kemiskinan Selong (Suara NTB) Wakil Bupati (wabup) Lombok Timur (Lotim), H. Haerul Warisin mengakui yang bisa dicapai dari target penurunan 3 persen angka kemiskinan tercapai hanya 0,16 persen. Tersisa 2,84 persen lagi yang harus dikejar. ‘’Sisa target ini yang akan coba direalisasikan pada tahun 2016 ini,’’ ujarnya pada wartawan di Selong, Jumat (26/2).

Menurutnya, tidak tercapainya target 3 persen penurunan, karena program pengentasan kemiskinan belum menyentuh tepat sasaran. Jika pemberian bantuan kepada betulbetul tepat sasaran, maka warga miskin akan cepat pulih dari kemiskinan. Dicontohkan, bantuan program kesehatan berintegrasi dengan bidang ekonomi, pertanian, sosial dan lainnya. ‘’Seperti raskin, Kartu Indonesia Sehat (KIS), program Keluarga Harapan (PKH) maka akan sangat cepat mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat dari belenggu kemiskinan,’’klaimnya.

Selama ini diketahui, bantuan raskin diberikan saja kepada yang benar-semua miskin.

Para kepala desa mengeluarkan kebijakan bagi rata beras miskin. Termasuk yang tidak tercatat pun ikut dapat. Untuk itu, wabup meminta, ke depan tidak ada lagi kepala desa yang menggunakan pola dapat bersama.

Menurutnya, pembagian secara merata itu melanggar aturan. Langkah yang benar, orang-orang yang betulbetul miskin inilah

yang harus dipulihkan sampai betul-betul pulih dari miskin.

Wabup juga mensinyair, data orang-orang miskin ada yang tidak sesuai. Ia mengaku sudah membicarakan dengan Dinas Sosial. Termasuk, menegaskan bantuan-bantuan harus benar-benar tepat sasaran.

Mengenai adanya perbedaan data yang terjadi saat ini, pihaknya akan mencoba menyatukan. “Semua harus bicara satu data. Baik yang sumbernya statistik, sosial, kesehatan itu semua jadi satu data,” terangnya.

Akibat dari perbedaan data ini menyebabkan selama ini muncul beda penafsiran dan intervensi program pengentasan kemiskinan. Diinginkan dengan data, semua berintegrasi untuk melakukan pengentasan kemiskinan.

Harapannya, sisa 2 persen lebih kemiskinan Lotim ini bisa turun dari angka saat ini 19,07 pers e n . (rus)

H. Haerul Warisin (Suara NTB/rus)

BPN Lotim Perlu Pembenahan Selong (Suara NTB) Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Lombok Timur (Lotim) disinyalir banyak masalah. Salah satunya adanya dugaan praktik pungutan liar (pungli) pada proses pembuatan sertifikat. Proses pembuatan ribet, biaya mahal dan butuh waktu yang sangat lama baru sertifikat diterbitkan.

Kepala Kantor Wilayah BPN NTB sekaligus Plt Kepala Kan-

tor BPN Lotim, Budi Suryanto menegaskan, pihaknya saat ini sedang fokus melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan di kantor BPN Lotim.

Budi Suryanto mengaku, pihaknya sudah mengeluarkan instruksi tegas terhadap proses pelayanan pembuatan sertifikat. Semua pendaftaran harus sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) BPN. ‘’Mulai dari aspek persyaratan

dan biaya terbuka dan bisa diakses di mana-mana,’’ ujarnya, Jumat (26/2).

Jika ada warga yang komplain terhadap pelayanan BPN, ujarnya dipersilakan menemui plt Kepala Kantor BPN. Menurutnya, menyangkut biaya pembuatan sertifikat beragam.

Antara lain ditentukan dari luasan areal lahan yang akan disertifikasi. Sudah ada hitung-hitungan jelas. berdasarkan Per-

aturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010. “Biaya bisa didownload dan kita pampang juga di kantor,” tuturnya.

Mengenai status Plt BPN Lotim, Budi Suryanto meyakinkan, tanda tangannya di sertifikat tanah tidak perlu diragukan keasliannya. Apa yang ditandatangani plt itu sama dengan yang definitif. Plt juga punya kewenangan tanda tangan. Sertifikat yang dikeluarkan

pun dipastikan sah secara hukum. Karena yang tanda tangan adalah yang berhak. Terkecuali yang tanda tangan tidak berhak.

Sebelumnya, Kepala Desa Pringgabaya Utara Kecamatan Pringgabaya, Zulkarnaen menuturkan pembuatan sertifikat di BPN ini ribet dan butuh biaya besar. Ia menuturkan, pihak BPN pernah meminta biaya Rp 30 juta untuk sertifikat tanahnya. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 5

123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456

PARLEMENTARIA Kerjasama Bagian Humas Sekretariat DPRD Lombok Tengah dengan Harian Suara NTB Matangkan Persiapan Program 2016

DPRD Loteng Gelar Rapat Kerja dengan Pemerintah Daerah Praya (Suara NTB) Menyongsong kegiatan pembangunan pada tahun anggaran 2016 kali ini, seluruh Komisi-komisi yang merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejak sepekan terakhir, menggelar rapat kerja dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi leading sectornya. Tujuannya mematangkan persiapan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun anggaran kali ini. Sekaligus tahapan evaluasi awal, terhadap capaian dan kinerja pembangunan tahun 2015 lalu.

“Melalui rapat kerjanya ini, kita ingin melihat sampai sejauh mana persiapan pel-

aksanaan program pembangunan tahun ini. Untuk masing-masing SKPD yang ada,” ungkap Ketua DPRD Loteng, H. Achmad Puaddi FT, SE, Kamis (25/2).

Dengan begitu, pihaknya bisa menilai apakah program pembangunan yang sudah direncanakan pada APBD 2016, sudah siap atau tidak.

Jika dirasakan belum siap, maka dalam rapat kerjanya itulah dibahas solusi dan jalannya keluarnya supaya pelaksanaan program pembangunan nantinya benar-benar siap.

Menurutnya, kesiapan pelaksanaan program pembangunan sangat penting artinya. Karena itu bisa menjadi

Harus Utamakan Rakyat MASUKAN dan harapan masyarakat Lombok Barat yang disuarakan wakil rakyat di DPRD dan para tokoh masyarakat diharapkan menjadi bahan masukan bagi Plt Bupati H. Fauzan Khalid dalam memilih wakilnya nanti. Bupati diharapkan memilih pendamping yang mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi dan golongan. ‘’Sosok wakil yang mendamingi Fauzan menghabiskan masa jabatannya haruslah jangan disusupi kepentingan pribadi dan golongan yang bisa me(Suara NTB/her) ngorbankan kepentingan Multazam rakyat untuk mendapatkan perhatian Pemda. Karena itu, penting wakil bupati itu memiliki SDM yang memadai dan mampu bersinergi dengan semua kalangan,’’ harap Wakil Ketua DPRD Lobar, Multazam, pada Suara NTB, Kamis (25/2) lalu.

Menurutnya, terkait proses pengusulan Plt Bupati menjadi bupati definitif telah dilaksanakan oleh dewan melalui rapat pemberhentian wakil bupati dan pengusulan pengangkatan bupati. Langkah berikutnya tentunya dewan menunggu SK Mendagri untuk pelantikan bupati. Di sana, dewan akan kembali menggelar paripurna pelantikan. Setelah proses ini selesai, Lobar memiliki bupati definitif. Barulah proses selanjutnya, parpol pengusung mengusulkan kandidat calon berdasarkan rekomendasi masing-masing parpol ke bupati.

Terkait kriteria calon, tentunya yang memiliki ranah adalah parpol. Jika calon yang diusulkan lebih dari dua calon, maka bupati memiliki hak untuk memverifikasi yang dinilai pas dan cocok. Lalu bupati mengusulkan calin pendamping maksimal dua nama untuk dipilih di dewan. Ia pun berharap agar plt mempertimbangkan masukan dan harapan masyarakat terkait kriteria calon wakil yang diinginkan. “Kami menyarankan agar bupati memilih yang mampu menjaga sinergisitas antara Bupati, dewan dan semua unsur. Penting juga memiliki SDM yang baik,”jelasnya.

Harapan disampaikan salah seorang tokoh asal Gerung, Ustadz Hamzah, agar Fauzan harus berhati-hati memilih wakilnya sebab jangan sampai salah memilih. Munculnya berbagai calon menurutnya bagus, karena menjadi alternatif bagi Fauzan untuk memilih wakil mana yang dikehendaki, apakah dari kalangan birokrat, politikus ataukah pengusaha. (her)

Izin Mati Bulan Januari

Pabrik Rokok di Kediri Diduga Bodong Giri Menang (Suara NTB) Terungkapnya pabrik rokok ilegal di Kediri cukup mengejutkan pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar).Pasalnya sejauh ini aktivitas usaha ilegal ini luput dari perhatian dinas terkait. Dari data perizinan yang diperoleh Disperindag dari BPMP2T tercatat usaha ini memang ada izinnya. Namun izin yang dipegang oknum pengusaha HP bergerak di bidang pengolahan tembakau, telah mati Januari lalu.

Selain itu, menurut Kabid Industri kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) pada Disperindag Lobar, Pasihi nama perusahaan yang tertera pada izin tersebut. CV Berkat Makmur Jaya (BJM) jenis usahanya pengolahan tembakau.

“Kami baru tahu dari media, setelah itu kami rapatkan.

Ternyata itu izinnya pengolahan tembakau dan mati Januari kemarin ini. Izinnya belum diperpanjang,” kata Pasihi.

Pihaknya pun mengeluarkan data rekaputalasi perizinan di Lobar tahun 2015-2016. Berdasarkan data itu, izin usaha tersebut pengolahan tembakau atas nama pengusaha HP. Nama perusahaannya, CV Berkat Jaya Makmur.

Dari keterangan data perizinan tersebut, izin tertanggal 20 Januari 2014 lalu berlaku sama dengan 20 Januari 2016 dengan nomor 093. Nilai investasi yang diperlukan dalam usaha ini Rp 1,5 miliar. Dana ini termasuk modalnya. Jumlah tenaga kerja yang disebutkan pada data perizinan sebanyak 55 orang.

Ia mengaku, beberapa bulan terakhir tak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk perpanjangan izin atas nama perusahaan terkait. Lebih jauh ia katakan, setahunya tidak boleh mengeluarkan izin industri rokok, pengusaha yang mau buka usaha, maka harus bernaung di perusahaan induk seperti Gudang Garam dan Djarum. Ia belum berani memastikan jika usaha ini menyalahi izin, namun ia curiga mengarah kesana.

Hal senada dikatakan Kabid Perdagangan pada Disperindag Lobar, Arianta. Dirinya mengaku tidak tahu soal adanya home industri yang memperjual belikan rokok. Sejauh ini, pihaknya belum pernah mendengar ada perdagangan rokok hasil usaha di Kediri. “Saya juga tidak pernah dapat laporan dan keluhan dari masyarakat, makanya kami tidak tahu,” jelasnya. Untuk mengantisipasi adanya hal serupa, pihaknya akan intens turun memantau usaha perdagangan pengolahan tembakau. Termasuk usaha yang sama di Bengkel.

Sebelumnya diberitakan, Polres Lombok Barat membongkar pabrik pembuatan rokok diduga ilegal di daerah Dusun Sedayu Desa Kediri Selatan Kecamatan Kediri sekitar pukul 15.00 Wita Senin (22/2)lalu. (her)

salah satu penentu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan. “Dengan persiapan yang matang, maka peluang program pembangunan tersebut berhasil juga besar. Dan, kita tidak ingin hanya karena persoalan persiapan, program pembangunan tidak bisa berjalan maksimal sesuai apa yang diharapkan,” klaimnya.

Dalam hal ini, pihaknya sejak awal sebelum program pembangunan dimulai, melakukan monitoring ke semua SKPD lingkup Pemkab Loteng. “Rapat kerja ini juga bagian dari tugas pengawasan dan monitoring terhadap pemerintah daerah, selaku wakil rakyat,” tandasnya.

Tidak kalah penting,

dalam rapat kerja tersebut, Dewan dan pemerintah daerah bisa benar-benar mempertajam arah dan sasaran pembangunan supaya hasil dan capaian program pembangunan bisa benar-benar tepat sasaran dan manfaatnya bisa dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat.

Bersamaan dengan itu, Dewan juga menjadikan agenda rapat kerja tersebut sebagai wadah evaluasi awal terhadap capaian program pembangunan tahun 2015 lalu. Sebelumnya nantinya pemerintah daerah secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2015.

Itu artinya, ketika nantinya ditemukan ada program pembangunan yang tidak bisa terlaksana pada tahun sebelumnya, bisa diprogramkan kembali pada anggaran tahun ini melalui APBD perubahan atau dianggarkan tahun depan. “Jadi banyak hal yang dibahas selama rapat kerja dengan pemerintah daerah ini,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Semua itu, ujarnya, diarahkan demi kemaslahatan masyarakat Loteng pada umumnya. Karena satu target utama yang ingin dicapai Dewan dengan menggelar rapat kerja ini, program pembangunan bisa berjalan maksimal. Hasilnya pun bisa benar-

Polisi dan Jaksa Sepakat Tuntaskan Kasus Bedah Desa

Praya (Suara NTB) Ekspose bersama antara penyidik Polres Lombok Tengah (Loteng) dengan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Jumat (26/2) akhirnya menyepakati untuk tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan korupsi program bedah desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng tahun 2012, sampai tuntas. Jaksa pun memberikan catatan kepada penyidik Polres Loteng untuk memenuhi dua item tambahan lagi. Setelah berkas penyidikan kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,04 miliar tersebut dinyatakan P21 (tuntas).

“Kita sudah menggelar ekspose bersama. Dan, disepakati kasus ini tetap dilanjutkan sampai tuntas,” tegas Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., melalui Kaur.

Bin.Ops. Sat Reskrim Polres Loteng, Iptu Ery Armunanto.

Terhadap dua item yang harus dipenuhi pihak penyidik Polres Loteng, Ery mengaku tidak bisa mengungkapkanya, karena berkaitan dengan proses penyidikan. Namun demikian, pihak kepolisian akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa memenuhi dua item yang diminta oleh jaksa.

Persoalan waktu sampai kapan dua item tersebut bisa dipenuhi, Ery juga mengaku belum bisa memastikan.

“Prinsipnya kita dengan jaksa sudah sepakat menuntaskan kasus ini. Persoalan ada item yang diminta lagi, kita akan berupaya maksimal memenuhinya. Walaupun waktunya belum bisa pastikan.

Tetapi yang jelas diupayakan secepatnya,” terangnya.

Ia menjelaskan, ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar polisi dan jaksa sepakat menuntaskan kasus tersebut. Salah satu yang paling utama ialah hasil audit kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB. Di mana ditemukan ada kerugian negara cukup besar dalam proyek yang didanai oleh pemerintah pusat sebesar Rp 1,8 miliar tersebut.

Sebelumnya, berkas empat

tersangka lainnya yakni panitia pelaksanaan proyek di tingkat desa dan konsultan pengawas sudah dinyatakan tuntas. Sementara tiga tersangka lainya, masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni mantan Kepala Dishutbun Loteng, L. Is, PPK proyek dan fasilitator program masih belum tuntas. “Kedua item yang diminta oleh jaksa tersebut, berkaitan dengan berkas penyidikan terhadap KPA dan PPKnya,” tambah Ery. Dengan telah dilaksanakan ekspose bersama tersebut, nantinya berkas penyidikan kasus tersebut tidak perlu bolak-balik lagi, karena jaksa dan polisi sudah bersepakatan menyelesaikan kekurangan yang masih ada. (kir)

(Suara NTB/kir)

RAPAT KERJA - Kegiatan rapat kerja yang digelar DPRD Loteng dengan pemerintah daerah. Rapat kerja ini untuk mematangkan persiapan pembangunan di Loteng. benar optimal, sehingga bisa memberikan manfaat yang

besar bagi masyarakat Bumi Tatas Tuhu Trasna ini. (kir/*)

Plt Bupati Instruksikan Balita Gizi Buruk Dirujuk ke RSUP

(Suara NTB/dok)

H. Fauzan Khalid Giri Menang (Suara NTB) Plt Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, memerintahkan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) segera merujuk balita penderita gizi buruk yang saat ini dirawat di RSUD Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU). Fauzan meminta agar balita ini dirawat intensif di RSUP NTB. Ia menampik jika balita itu tidak dirawat dan diperhatikan oleh Lobar, namun keluarga balita ini membawanya ke KLU untuk berobat alternatif.

“Saya dua hari lalu sudah instruksikan kadikes untuk rujuk balita itu. Dikes pun sudah lebih dulu tahu. Makanya saya minta agar dirujuk saja,” tegas Plt Bupati ditemui di ruang kerjanya usai Shalat Jumat di Masjid Pemda.

Diakuinya, balita ini dari Lobar, namun pergi ke KLU untuk berobat alternatif, sehingga sempat mengalami drop, lalu

dibawalah ke rumah sakit setempat.

Menurutnya, tidak benar jika pihak puskesmas tidak menangani balita ini, sehingga keluarganya membawanya ke KLU. Menurutnya, balita itu bukan tidak diterima dan dibiarkan tidak dirawat di Lobar sehingga dibawa ke KLU. Namun balita ini dibawa keluarganya ke KLU untuk berobat alternatif. Apalagi memiliki keluarga di sana.

Mengetahui hal itu, ia pun langsung instruksikan agar Kepala Dikes Lobar membawa balita itu ke RSUP NTB untuk dirujuk saja.

Diakuinya, dari informasi yang diperoleh dari Kepala Dikes, jika Dikes Lobar ingin membawa balita dirujuk ke RSUP, namun pihak keluarga belum mau. Saat ini pihak Dikes sedang berkomunikasi dengan pihak keluarga. Menurutnya, balita ini perlu perawatan intensif, karena di RSUP memiliki alat memadai dan bagus.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Penimbung,H .L. Wirawan mengaku telah mengunjungi balita yang dirawat di rumah sakit Tanjung bersama pihak Dikes. Kondisi balita itu memang butuh perawatan intensif. Ia menampik jika pihak Dikes dalam hal ini Puskesmas lamban menangani pasien gizi buruk ini sehingga dirawat di KLU. Menurutnya, balita ini ke KLU untuk berobat alternatif bersama ibunya. Namun karena kondisinya drop, maka dibawa ke RSUD Tanjung. (her)

600 Personel Polisi Siap Amankan Bau Nyale PANGGUNG - Inilah panggung hiburan yang dipersiapkan oleh Pemkab Loteng saat perayaan Bau Nyale yang akan mulai digelar Sabtu hari ini.

(Suara NTB/kir)

Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 600 personel kepolisian bakal diterjunkan guna mengamankan pelaksanaan perayaan Pesona Festival Bau Nyale di kawasan Pantai Kuta tahun ini yang puncaknya bakal digelar pada Sabtu hingga Minggu besok.

Demikian ditegaskan Kabag. Ops Polres Loteng, Kompol.

Ketut Tamiana, saat dikonfirmasi wartawan, di Pantai Kuta Pujut, Jumat (26/2).

Personel pengamanan tersebut, ujarnya, merupakan gabungan dari satuan Sabhara Polres Loteng serta Brimob Polda NTB ditambah personel dari satuan tugas lainnya. “Jadi personel yang diterjunkan bukan hanya dari Polres Loteng.

Tetapi dibantu juga dari Brimob Polda NTB,” terangnya.

Menurutnya, fokus pengamanan dipusatkan di beberapa titik, yakni Pantai Kuta sebagai pusat kegiatan. Termasuk juga

di kawasan Pantai Selong Belanak di wilayah Kecamatan Praya Barat serta kawasan Pantai Torok Aik Beleq di wilayah Kecamatan Praya Barat Daya.

Penempatan personel di kawasan itu, karena masyarakat setempat juga menggelar perayaan yang sama. Tetapi memang tidak seramai di kawasan Pantai Kuta yang memang menjadi pusat perayaannya. “Sepanjang kawasan pantai bagian selatan, akan kita

jaga,” tambah Tamiana.

Para personel, lanjutnya, akan mulai diterjunkan pada Sabtu pagi besok (hari ini,red) dimulai dengan kegiatan gelar pasukan. Baru kemudian personel digerakkan untuk mengamankan titik-titik pengamanan yang sudah ditentukan.

Mengingat, pada Sabtu sorenya rangkaian perayaan Bau Nale sudah dimulai dengan kegiatan karnaval yang bakal diikuti ribuan perserta.

Sebelum perayaan, ujarnya, pihaknya kepolisian sudah mengelar beberapa kegiatan dalam rangka cipta kondisi jelang perayaan Bau Nyale. Di antaranya operasi atau razia minuman keras di kawasan Kuta dan sekitarnya. Termasuk razia senjata tajam. “Hasilnya, ada beberapa sajam yang berhasil diamankan. Ditambah minuman keras lainnya,” tegasnya.

Meski demikian, tentunya tidak bisa persoalan keamanan kemudian hanya dilimpahkan kepada aparat kepolisian saja.

Masyarakat juga harus ikut mendukung menjaga keamanan. Paling tidak dengan samasama mematuhi aturan, sehing-

ga tidak sampai memicu ketegangan. “Dukungan dari masyarakat dalam menjaga keamanan perayaan Bau Nyale sangat kita harapkan,” pungkas perwira menengah ini.

Sementara itu, Pemkab Loteng selaku penyelenggaraan terus melakukan berbagai persiapan jelang perayaan Bau Nyale yang diperkirakan bakal menyedot puluhan ribu pengunjung. Salah satu persiapan yang menjadi fokus, yakni penyiapan lokasi panggung utama untuk hiburan masyarakat di kawasan Pantai Kuta.

Di mana Pemkab Loteng telah membangun panggung besar yang menjorok ke laut sebagai panggung hiburan pada malam perayaan. Dipanggung itulah nantinya, grup band ibukota, Gigi bakal mentas bersama beberapa pedangdut kondang lainnya.

Termasuk tempat pengukuhan Putri Bahari dan Mandalika beberapa hiburan lainnya.

Sementara itu di kawasan Pantai Seger yang sebelumnya menjadi lokasi puncak Bau Nyale akan digelar pertunjukan wayang kulit. (kir)

Jelang Penetapan Bupati Definitif

Figur di Lobar Saling Intip Kekuatan MENJELANG turunnya Surat Keputusan (SK) penetapan Bupati Lombok Barat (Lobar) definitif dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sejumlah figur di Lobar mulai menunjukkan diri. Mereka berharap partai politik (parpol) pengusung dan bupati definitif nanti mau melirik untuk dijadikan sebagai calon pendamping.

Misalnya, sosok, Dr. H. L. Sajim Sastrawan, SH, MH. Tokoh yang kini merupakan Staf Ahli Gubernur NTB Bidang Hukum dan Politik ini menyatakan diri siap menjadi calon pendamping H. Fauzan Khalid, jika sudah dilantik Gubernur NTB Dr. TGH. M.Zainul Majdi. Sekarang ini, L. Sajim sedang menjalin komunikasi intensif dengan parpol pengusung. Komunikasi

dilakukan dengan petinggi parpol, antara lain Ketua DPD I masing-masing parpol.

Selain menjalin komunikasi dengan parpol pengusung, ia juga tengah intens berkomunikasi dengan tokoh parpol senior, seperti Drs. H. L. Serinata dan Drs. H. L. Azhar. Termasuk akan bertemu dengan Ketua DPD I Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi yang juga Gubernur NTB. Termasuk akan bertemu dengan Ketua DPD I PDIP NTB, H Rachmat Hidayat. Namun, ia belum bisa memastikan kapan waktunya.

Rencana bertemu dengan tokoh senior ini jelasnya untuk menjalin komunikasi. Selanjutnya, jika mereka bersedia para tokoh ini akan turun ke Lobar menemui Fauzan

Khalid untuk meyakinkan seperti apa calon wakil yang diinginkan Fauzan. Apakah dari kalangan politisi yang diinginkan, birokrat ataukah pengusaha.

Informasi yang diperoleh koran ini, sejumlah figur lain terus melakukan lobi-lobi politik dengan parpol pengusung entah itu di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. Upaya ini dilakukan untuk memuluskan pencalonan mereka. Seperti Nauvar Farinduan, intens menggalang dukungan di tingkat bawah, seperti desa dan para tokoh.

Sejumlah kades di beberapa kecamatan telah digalang untuk menyatakan sikap mendukung. Putra Dr. H. Zaini Arony ini juga terus melakukan lobi dengan parpol pengusung.

Lain halnya dengan H. L. Hermayadi, lebih memilih menunggu momentum pelantikan bupati. “Kami menunggu pelantikan dulu lah baru komunikasi intens,”katanya, ujarnya.

Menurutnya, jika parpol mengusungnya sebagai wabup maka ia tidak bisa menolaknya.

Sedangkan calon lain, seperti L. Azril Sopanhadi dan Mawardi, memilih melihat situasi kekuatan lawan. Azril sendiri tengah bergerilya ke tokoh senior nasional, seperti H. Akbar Tanjung dan pihak lainnya. Namun belum diketahui apakah lawatannya ke sejumlah tokoh ini sebagai bentuk untuk membangun komunikasi. Dikonfirmasi terkait langkahnya ini, Dirut PT Tripat ini mengaku belum bisa memberikan keterangan, kare-

na ia tengah sibuk. “Ini ada acara reuni bersama teman-teman, kapan-kapan sudah bertemu,” katanya lewat telepon.

Begitu pula Mawardi, mengaku tengah melihat situasi kekuatan calon lain. Ia mengaku akan beraksi ketika bupati sudah dilantik.

Sementara itu, Ketua DPC PDIP Sardian juga masih belum melakukan langkah. Hanya saja PDIP sebagai salah satu parpol pengusung sudah menyatakan mengusung Sardian. Sedangkan Indra Jaya Usman yang disebut-sebut menjadi calon wabup dari Partai Demokrat juga bungkam. Ia enggan berkomentar terkait wabup, jika belum ada kepastian dari DPD I. “Pokoknya saya tidak mau komen soal wabup,” katanya singkat. (her)

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Polres Sumbawa Rutin Latihan SAR Sumbawa Besar (Suara NTB) Guna mengasah kemampuan anggota Polres Sumbawa manakala terjadi bencana, khususnya bencana air atau di laut, Polres Sumbawa rutin menggelar pelatihan Search And Rescue (SAR). Dalam hal ini dilaksanakan anggota Satuan Sabhara di kawasan Sungai Brang Biji hingga muara Sungai Labuan Sumbawa.

Wakapolres Sumbawa, Kompol Yuyan Priatmaja, SIK memimpin langsung kegiatan ini. Menurutnya, kegiatan ini rutin dilaksanakan anggotanya. Mengingat saat ini memasuki puncak musim penghujan.

“Jadi dilakukan pelatihan menggunakan peralatan SAR. Selain itu anggota dilatih dalam mengevakuasi korban jika terjadi bencana di air atau

di laut,” imbuhnya.

Disebutkan Kompol Yuyan, tugas polisi melindungi dan mengayomi masyarakat. Termasuk membantu jika terjadi bencana. Di mana dalam program Quick Win Polri ada Satgas Sembilan yaitu Satgas Penanggulangan Bencana.

Pihaknya tetap berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial.

Meskipun diakuinya, di Sumbawa polisi belum dimintai bantuan dalam hal penanggulangan bencana dari Dinas terkait. “Terkait bencana, kita tidak perlu dimintai bantuan untuk membantu masyarakat. Tetapi apabila terjadi bencana, dengan kesadaran bersama kami akan turun untuk membantu,” tukasnya. (ind)

LATIHAN SAR Latihan SAR yang dilakukan Satuan Sabhara Polres Sumbawa di sungai Brang Biji, Jumat (26/2).

UMKM Penerima Bantuan akan Diverifikasi Ulang Taliwang (Suara NTB) Ratusan unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini telah memperoleh bantuan dari pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan diverifikasi ulang.

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) KSB, Ir. Lalu Muhammad Azhar mengatakan, verifikasi terhadap UMKM penerima bantuan tersebut bertujuan untuk pendataan sekaligus untuk mengetahui apakah bantuan yang diterima benar-benar difungsikan atau tidak. “Kita data dan meli(Suara NTB/bug) hat apa benar bantuannya Lalu Muhammad Azhar dimanfaatkan dengan baik untuk peningkatan produksi mereka,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Bagi UMKM yang nantinya diketahui tidak memanfaatkan bantuan dengan baik apalagi tidak ditemukan bantuannya. Lalu Azhar menyatakan, pihaknya akan mengambil tindakah tegas. Dan tentunya UMKM tersebut akan dipastikan tidak lagi memperoleh bantuan dari pemerintah. “Ini sanksi bagi mereka yang tidak memanfaatkan dengan baik bantuan yang telah diterimanya,” tegasnya.

Menurut dia, langkah tegas pemerintah ini sebagai upaya untuk menciptakan UMKM handal di daerah. “Jadi sanksi seperti itu saya kira bukan juga sepenuhnya punishment tapi juga dalam rangka membina UMKM kita,” ujarnya.

Upaya pemerintah dalam rangka menciptakan UMKM handal, kata Lalu Azhar sudah dilakukan dalam berbagai cara. Selain bantuan langsung, sejumlah UMKM juga telah memperoleh pelatihan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing. Namun demikian upaya tersebut dirasa belum cukup maksimal karena untuk mengubah pola pikir dibutuhkan waktu yang cukup lama. “Menciptakan UMKM handal sebenarnya bukan sekadar soal memberi bantuan dan pelatihan setelah itu selesai. Tetapi perlu proses sampai akhirnya UMKM kita bisa benar-benar mandiri,” timpalnya.

Jumlah UMKM yang tersebar di KSB sejauh ini tercatat sebanyak 4.372 unit. Dari jumlah itu sekitar 85 persennya tercatat sebagai usaha mikro. “UMKM yang kita miliki tetap produktif, namun tidak bisa berkembang pesat, bahkan terkesan stagnan atau statis,” pungkasnya. (bug)

Lampu Pengatur Lalin di Sumbawa Mulai Berfungsi Sumbawa Besar (Suara NTB) Lampu Pengatur Lalu Lintas (lalin) di tiga titik di kabupaten Sumbawa, sempat tidak berfungsi. Dari tiga titik tersebut, satu titik di antaranya sudah mulai difungsikan kembali.

Yakni di Lapangan Pahlawan atau depan Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa.

Kepala Dishubkominfo Kabupaten Sumbawa, Burhan, SH. MH, Jumat (27/2), sebelumnya di tempat tersebut terjadi kerusakan. Terjadi konslet pada modul disebabkan faktor cuaca. Dimana sempat diguyur hujan terus menerus. “Sudah mulai difungsikan yang berada di depan Dinas Peternakan,” imbuhnya.

Sementara lampu Lalin di Lawang Gali, pihaknya tengah memesan modulnya yang sebelumnya juga sempat terganggu akibat pembongkaran proyek pembuatan talut. ‘’Insya allah dalam waktu dekat akan diupayakan,’’ ujarnya.

Sedangkan yang di simpang Bingung, disebutkannya masih ada kegiatan pembangunan jalan yang masih belum selesai. Sambil mengkaji untuk titik pemasangannya, pihaknya menunggu pemberitahuan dari pihak Proyek. Mengingat nantinya dalam pemasangan, pihak proyek juga nanti akan turun tangan membantu. “Kami tetap berkoordinasi dengan pihak proyek untuk memikirkan segera untuk pemasangannya,” tukas Burhan.Rencananya, dalam waktu dekat lampu pengatur lalin akan dipasang di satu titik.

Burhan mengatakan pemasangan lampu lalin di Jalan Hasanuddin, tepatnya di Simpangan menuju Jembatan Kerangka Baja. “Rencananya akan ditambah satu lagi di Simpang ,” imbuhnya.

Disebutkannya, pihaknya sebelumnya mengusulkan ke Provinsi untuk penambahan lampu lalin pada tahun 2014 lalu. Hal ini dilakukan lantaran intensitas kendaraan di tempat tersebut semakin ramai. Penambahan lampu lalin ini bersumber dari APBD Provinsi. Untuk pemasangannya, saat ini masih dalam proses tender di Provinsi. “Tahun 2014 kita usulkan. Saat ini dalam proses tender di provinsi. Rencananya terealisasi tahun ini, antara bulan April atau Mei mendatang,” pungkasnya.

Sedangkan di simpangan Sering, pihaknya berencana menganggarkan untuk pemasangan tanda peringatan. Mengingat untuk pemasangan lampu pengatur lalin diusulkan pemasangan dilihat dari intensitas kendaraan. “Kalau volume kendaraan semakin banyak, itu baru kita atur dengan lampu pengatur,” tukas Burhan. (ind)

(Suara NTB/ind)

Musrenbang Harus Lahirkan Program Prioritas Sumbawa Besar (Suara NTB) Bupati Sumbawa, H. M. Husni Djibril, B.Sc, ingin menghapus stigma pesimis terhadap pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), seperti sinyalemen yang berkembang di dalam masyarakat, pemerintah desa, kecamatan bahkan jajaran pemerintah daerah sendiri. Kegiatan Musrenbang sering dipandang sebagai sebuah rutinitas belaka dan sebagai formalitas prosedur perencanaan bottom up semata. Pandangan minor ini harus diubah dengan menjadikan Musrenbang untuk melahirkan prioritas pembangunan.

“Pemkab Sumbawa akan melakukan keterbukaan terhadap semua pihak demi mewujudkan Sumbawa yang lebih maju dari sebelumnya,” kata Bupati Sumbawa dalam sambutannya pada pembukaan Rapat Koordinasi Pemantapan Persiapan Musrenbang Kecamatan di kantor Bupati Sumbawa, Jumat (26/2) yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Sumbawa, Sekda, Ketua DPRD, Asisten, Pimpinan SKPD Camat dan Kepala Desa.

Pandangan minor tentang Musrenbang ini disebabkan cerita yang panjang. Di mana hasil-hasil yang disepakati dalam Musrenbang sering tidak muncul di dalam APBD. Makanya ditekankan tugas Pemerintah Daerah adalah secara perlahan tapi pasti menghilangkan pandangan minor itu. “Kita harus menjadikan setiap jenjang Musrenbang sebagai suatu tahapan perencanaan yang melahirkan pri-

oritas-prioritas sebagai dasar penyusunan APBD dan sebagai dasar penyusunan usulan prioritas kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” tandas Bupati.

Beberapa hal yang menjadi tugas pelaksana Musrenbang untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan musrenbang. Di antaranya, pertama dan yang paling mendasar adalah menyatukan pemahaman tentang makna kata prioritas. Bappeda selaku leading sector dipercaya telah memiliki suatu instrumen yang menjadi alat ukur untuk menentukan tingkat prioritas suatu usulan. Output dari instrumen tersebut bisa berupa suatu nilai yang didapatkan dari akumulasi nilai beberapa indikator berdasarkan bobotnya. Nilai prioritas masing-masing kegiatan inilah yang menjadi justifkasi apa-

kah suatu usulan menjadi prioritas atau tidak. Indikator yang digunakan bisa diambil dari faktor-faktor yang sederhana, seperti jumlah penduduk yang menikmati manfaat dari kegiatan tersebut. Indikator lainnya adalah kesesuaian usulan dengan prioritas kabupaten yang tertuang dalam RPJM. Indikator selanjutnya adalah kemungkinan pengerjaannya secara teknis, kelayakan ditinjau dari aspek ekonomi, keberlanjutan dari aspek lingkungan dan tingkat penerimaan dari masyarakat.

Kedua, masyarakat harus diberikan pemahaman tentang kemampuan fiskal yang memang sangat terbatas. Sebagai gambaran, postur APBD untuk tahun 2016 terdiri dari rencana pendapatan sebesar Rp 1,523 triliun. Rencana belanja sebesar Rp. 1,527 triliun. Dari rencana belanja sejumlah itu, sebanyak Rp

Kompers Gelar Aksi Damai di Polres KSB Taliwang (Suara NTB) Sejumlah wartawan yang tergabung dalam Komunitas Pers (Kompers) Sumbawa Barat, Jumat (26/2), mendatangi markas Polres KSB. Kedatangan para awak media ini bukan untuk melakukan tugas jurnalistik, namun untuk menggelar aksi damai sebagai bentuk solidaritas atas insiden penghadangan dua wartawan oleh oknum anggota kepolisian saat kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) bupati dan wakil bupati pekan lalu.

Aksi yang dimulai sekitar pukul 09.30 wita ini dipimpin oleh ketua Kompers KSB, Khairil W. Zakariah. Dalam orasinya di depan Polres KSB, ia menyayangkan insiden tersebut telah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian yang seharusnya mengetahui aturan tentang kebebasan pers. “Kami mengecam dan menyayangkan karena yang melakukannya ada perwira yang menurut kami sudah sangat paham aturan,” cetusnya.

Menurut dia, aksi yang digelar para wartawan ini bukan dalam rangka mencari pihak yang salah atau benar. Aksi ini sebagai bagian dari upaya mengingatkan seluruh pihak bahwa kegiatan jurnalistik telah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. “Intinya kami ingin memberikan pemahaman kepada seluruh pihak bahwa kerjakerja jurnalistik diatur oleh negara. Dan supaya aksi serupa (penghadangan) tidak terulang kembali,” tegasnya.

Ia mengakui, jika dari sisi kepolisian juga memiliki aturan tersendiri dalam melaksanakan tugasnya. Hanya saja jangan sampai aturan-aturan tersebut memberangus hak-hak kebebasan pers terutama menghalangi wartawan dalam mencari berita sebagaimana aksi sebelumnya. “Kami rasa aturan yang berlaku di kepolisian dirancang tanpa harus bersinggungan den-

(Suara NTB/bug)

AKSI KOMPERS - Wartawan yang tergabung dalam Kompers KSB saat menggelar aksi damai di depan Mapolres KSB, Jumat (26/2). gan aturan lainnya,” tandasnya.

Sesaat sebelum bertemu Kaporles KSB, AKBP Teddy Suhendyawan Syarif, SIK para wartawan sempat melakukan aksi melepaskan sejumlah identitas kewartawanannya. Mereka menempatkannya di pelataran Mapolres KSB sebagai bentuk protes. Imam Taufik, wartawan Sumbawa Barat Post menyatakan, aksi ini sebagai tanda bahwa kehadiran wartawan hari ini juga dalam rangka pelaksanaan haknya sebagai warga negara.

“Sebagai warga negara kami berhak menyampaikan pendapat. Dan sebelum kami diterima Kapolres kami tidak akan menanggalkan identitas kewartwanan kami,” ujarnya.

Setelah menunggu beberapa saat, para wartawan pun langsung dipertemukan dengan Kapolres KSB. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres menyampai permohonan maaf atas insiden penghadangan tersebut.

Menurutnya, aksi tersebut bukanlah sebagai upaya pengekangan terhadap pers. “Jika memang anak buah saya salah, saya memohon maaf dan saya tegaskan bahwa apapun kesalahan yang disengaja maupun tidak oleh anggota kami di lapangan menjadi tanggung jawab saya sebagai pimpinan,” kata Kapolres di hadapan wartawan.

Kapolres pun menyambut baik rencana Kompers KSB yang

menginginkan agar terjalin sinergitas antara wartawan di lapangan dengan aparat kepolisian dibuat dalam bentuk kesepakatan bersama. Bahkan perwira yang dikenal dekat dengan awak media ini menyarankan agar kesepakatan tersebut dibuat dalam agenda lebih besar dengan melibatkan seluruh stakeholder pemegang kebijakan di daerah (Muspida). “Saya kira ini sangat bagus dan ini akan menjadi kredit poin bagi saya. Dan alangkah lebih baik lagi kalau semua jajaran Muspida bisa bersama-sama dalam kesepahaman ini,” sarannya.

Menangapi saran tersebut, Khairil W. Zakariah mengapresiasinya. Ia pun mengatakan, kesepakatan yang bertujuan untuk memberikan ruang kebebasan pers di daerah secara bertanggung jawab itu akan dibuat dengan melibatkan pemangku kebijakan. “Kami harap ini menjadi tonggak sejarah baru dalam kaitannya saling mendukung kinerja antara pers dan pemerintah,” sebutnya.

Usai bertemu Kapolres, wartawan pun langsung melanjutkan aksinya ke DPRD KSB dan kantor Kesbangpoldagri setempat. Di dua tempat itu, para wartawan meminta pemerintah memberikan komitmen serupa dalam rangka mendukung kerja-kerja jurnalistik di daerah. (bug)

990,4 miliar atau sebesar 64,83 persen adalah belanja tidak langsung yang di antaranya digunakan untuk membayar gaji pegawai dan belanja bantuan keuangan ke pemerintah desa. Praktisnya hanya 35,17 persen saja yang menjadi belanja langsung atau sebesar Rp 537,41 miliar. Di antara 35,17 persen tersebut yang menjadi belanja modal hanya Rp 238,6 miliar atau 44,41 persen dari alokasi belanja langsung, atau jika dibandingkan dengan total APBD secara keseluruhan hanya mencatat angka 15,62 persen dari total rencana belanja. Jumlah itu adalah jumlah yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi masalah-masalah krusial yang harus segera dituntaskan.

Angka 15,62 persen itulah yang digunakan untuk pembangunan jalan kabupaten, prasarana sumberdaya air dan fasilitas umum yang lain.

Di samping itu, untuk perencanaan tahun anggaran 2017 proporsi belanja modal terhadap total belanja APBD harus diusahakan meningkat minimal pada kisaran 25 persen. Angka ini akan diperoleh dengan cara menekan seefisien mungkin belanja barang dan

jasa yang termasuk dalam komponen belanja langsung, seperti belanja perjalanan dinas, honorarium, ATK dan makan minum yang dinilai Bupati jumlahnya cukup signifikan.

Ketiga, masyarakat yang hadir di dalam kegiatan musrenbang harus diberikan pemahaman yang komprehensif berkaitan dengan visi, misi, agenda prioritas, program, kegiatan dan target kinerja pemerintah daerah, sehingga apa yang diusulkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi tersebut.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kabupaten Sumbawa, Tarunawan, S.Sos dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan Musrenbang kecamatan tahun 2016 harus diakui dan diapresiasikan sebagai kegiatan yang punya nilai spesifik dan istimewa.

Musrenbang Kecamatan sebagai forum lanjutan dari musyawarah RKPDes tahun 2016 harus mampu menghasilkan output yang berkualitas, untuk itu perlu dibangun persepsi yang sama bagi seluruh stakeholder yang terlibat melalui rapat koordinasi tersebut, sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung optimal, efektif dan efisien. (arn)

Bibit Rumput Laut di KSB akan Diganti Taliwang (Suara NTB) Rencana penggantian bibit rumput laut untuk meningkatkan produksi petani di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada tahun ini tampaknya akan terealisasi. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) setempat, selaku leading sector pemerintah telah merencanakan menyiapkan pembiayaannya di APBD Perubahan tahun 2016 ini. “Kita sudah pertimbangkan dan tindaklanjutnya nanti akan kita upayakan di APBDP,” jelas Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Budidaya DKPP KSB, Zainal Arifin, SP kepada wartawan, Jumat (27/2).

Menurutnya, sesuai hasil konsultasi pihaknya dengan perusahaan yang selama ini menerima pasokan produksi rumput laut petani KSB, penggantian bibit rumput laut menjadi salah satu solusi efektif untuk meningkatkan produksi petani terutama di sisi harga. Sebab bibit yang dibudidayakan petani sekarang ini kualitasnya masih terhitung rendah dibanding jenis bibit yang akan direncanakan sebagai penggantinya. “Penggantian bibit ini sebelumnya sudah kita konsultasikan. Dan memang oleh penerima barang bahwa ada jenis bibit yang lebih baik selain dari sisi kualitas juga cocok dengan perairan kita,” timpalnya.

Adapun jenis bibit rumput laut yang akan dijadikan bibit baru untuk petani tahun ini, adalah spinusum. Rumput laut jenis ini lebih menguntungkan secara ekonomis karena dengan jumlah yang sama, namun jumlah karagenan atau gell-nya lebih banyak. “Yang spinusum ini sangat cocok juga dengan perairan kita yang dijadikan areal tanam petani terutama di perairan desa Kertasari sebagai sentra pengembangan kita,” klaim Arifin.

Ia menyampaikan, untuk penggantian bibit rumput laut itu pihaknya telah menghitung jumlah anggaran yang diperlukan. Dan anggarannya tidak terlalu besar.

Hanya saja kendala yang sejauh ini masih belum ditemukan solusinya adalah lokasi untuk memperoleh bibit tersebut. Sebab berdasarkan data DKPP, jenis rumput laut spinusum banyak ditemukan di pulau Sulawesi. “Kita sedang mencari informasi dan berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk akses mudah mendapatkan bibit jenis itu dari Sulawesi langsung,” timpalnya.

Soal kondisi rumput laut petani saat ini, Arifin mengaku, masih stabil. Sementara ini pihaknya belum memperoleh laporan dari petani. “Memang sekarang ini cuaca sedang dalam transisi dan biasanya ada gejala kerusakan. Tapi sejauh ini belum ada laporan dan saya kira petani tidak mendapatkan masalah di lapangan,” tukasnya seraya menambahkan jika DKPP saat ini juga tengah melakukan pemantauan terhadap sejumlah lokasi perairan yang kemungkinan dapat dijadikan tempat bukaan lahan baru penana- man rumput laut. (bug)

Zainal Arifin

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/ula)

DISEGEL – Pintu gerbang halaman MAN Kandai Dua, Dompu yang disegel siswa (kanan) dan siswa yang menggelar aksi menolak Kasek baru, Jumat (26/2).

Tolak Kasek Baru

Dompu (Suara NTB) Pengangkatan Drs. Amsyailan sebagai kepala MAN Kandai Dua menggantikan Drs. H. Hisam yang baru dilantik 4 Februari 2016 lalu mendapat penolakan dari guru dan siswa. Mereka lalu menyegel pintu halaman sekolah, lalu menggelar aksi demo di jalan depan sekolah. Banyak guru di Dompu dinilai lebih berkompeten, apalagi Amsyailan diduga tersangkut kasus saat menjadi guru di Bima.

M. Nur, S.Pd guru BK MAN Kandai Dua yang juga koordinator lapangan (korlap) aksi kepada Suara NTB, Jumat (26/2) menerangkan, kewenangan mutasi pejabat Kementerian Agama menjadi kewenangan kepala kantor wilayah (Kakanwil).

Tapi kewenangan itu agar arif dan bijak. Terlebih kepala Drs

Amsyailan yang dilantik, Rabu (24/2) merupakan guru di MAN Bima. “Yang kami minta agar kepala MAN Kandai Dua diangkat dari guru yang ada di Kabupaten Dompu. Banyak guru senior di Dompu yang berkompeten untuk itu,” katanya.

Selain itu, guru dari Dompu akan lebih mudah berinter-

aksi di sekolah maupun lingkungan. Karena sudah memahami karakteristik dan lingkungan di sekolah maupun lingkungan di sekitar. “Kalau didatangkan dari luar, butuh waktu untuk adaptasi. Kalau dari Dompu sendiri, mereka sudah paham soal karakter dan lingkungan sekitar,” kat-

anya. M. Nur mengaku, belum lama ini pihaknya mendapat kepala MAN baru yang dilantik 4 Februari lalu yaitu Drs. H. Hisam. Ia merupakan warga Kandai Dua dan sebelumnya sempat menjadi Kepala MAN Kandai Dua sebelum ditarik menjadi kepala seksi di kantor Kementerian Agama Dompu. “Tiba – tiba kami dikejutkan ada proses pelantikan kepala MAN baru. Itu pun diambil dari orang luar Dompu. Kondisi ini sangat mengganggu kami,” tegasnya.

Irmaniah, siswi MAN Kandai Dua mengaku, ikut melakukan aksi penolakan

Kasek baru karena tidak ingin nantinya proses kegiatan belajar mengajar (PKBM) di MAN Kandai Dua terganggu dan adanya keteladanan. “Kita tidak ingin, orang bermasalah dimasukan ke MAN Kandai Dua Dompu, karena kita ini bukan tempat sampah. Masih banyak orang yang berkompeten, dan profesional di Dompu ini yang bisa diangkat menjadi Kepala,” katanya.

Kepala Kementerian Agama Kabupaten Dompu, Drs. H. Symsul Ilyas, M.Si yang dihubungi di ruang kerjanya, meminta dewan guru, komite dan siswa untuk kembali be-

Investasi Dompu ke Bank NTB Tembus Rp 56,5 Miliar

(Suara NTB/uki)

Antonius F. Gea didampingi Dwi Ananto

Kasus BBGRM

Penyidik Bidik Calon Tersangka Bima (Suara NTB) Setelah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada Januari lalu, terkait perkara dugaan korupsi pengadaan kaos Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM) BPMDes Kabupaten Bima tahun 2014, sejumlah nama calon tersangka mencuat ke permukaan. Salah satunya menantu mantan Bupati Bima, inisial YS. “Dugaan sementara dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Nama tersangka mengarah ke yang bersangkutan,” ucap Kasat Reskrim, AKP Antonius F Gea S.Ik, didampingi Kanit Tipikor Polres Bima Kota, Dwi Ananto, menjawab Suara NTB, Jumat (26/2).

Hanya saja, kata Antonius, pihaknya belum bisa memastikan perbuatan apa yang dilanggar oleh bersangkutan.

Sebab, perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan dan pengembangan. “Jika sudah lengkap hasilnya, akan di beberkan ke publik. Jadi tunggu saja,” katanya.

Lagipula, lanjut Kasat, sebelum menetapkan calon tersangka, kedepan pihaknya akan tetap melakukan evaluasi terhadap keterangan para saksi dan siapapun pihak terkait dalam kasus tersebut. “Semua keterangan saksi, mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan akan dievalusi,” sambungnya.

Dia menjelaskan, pada saat penyelidikan, oknum tersebut telah dipanggil sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Namun pada proses penyidikan yang baru dinaikkan beberapa minggu kemarin, yang bersangkutan belum dipanggil.

Sebab, menurut Kasat, proses penyidikan, terlebih dahulu yang akan dipanggil dan dimintai keterangan awal adalah instansi yang melaksanakan program atau kegiatan tersebut. “Pokja dan ULP yang melakukan tender pengadaan yang akan kita panggil terlebih dulu,” jelasnya.

Menurut dia, perkara pengadaan kaos BBGRM, ditingkatkan dari penyelidikan naik ke tahap penyidikan pada Januari lalu. Perubahan status tersebut setelah mendapat hasil dari audit BPK Perwakilan Mataram menemukan ada kerugian negara hingga ratusan juta rupiah. “Total kerugiannya sekitar Rp 230 juta,” akunya.

Pihaknya telah memintai keterangan sekitar belasan saksi. Mulai dari Kepala BPMDes, pejabat, sampai rekanan yang mengetahui pengadaan baju tersebut. “Pokja dan ULP juga sudah diperiksa semua. Sampai sekarang tetap berjalan untuk menanggil pihak-pihak yang mengetahui kasus ini,” terang Antonius.

Dia menambahkan, selain perkara kaos BBGRM, kasus lain yang akan diprioritas dan diatensi serius oleh pihaknya, yakni pengadaan sampan Fiberglas. “Dua kasus ini, kami pastikan akan diusut tuntas sampai diproses di pengadilan,” terangnya.

Disamping itu, Antonius memastikan penanganan dua kasus tersebut, sama dengan kasus - kasus lain yang pernah ditangani oleh pihaknya. Artinya akan tetap diberlakuan sama. “Kita tetap bekerja secara professional, dan siapapun tersangkanya, kita lihat hasilnya nanti,” pungkasnya. (uki)

Dompu (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu akan meningkatkan jumlah investasinya pada PT Bank NTB dan PDAM Dompu tahun 2016.

Jumlah investasi melalui penyertaan modal tahun 2016 sebanyak Rp 7,5 miliar untuk Bank NTB dan Rp 2 miliar untuk PDAM. “Dengan adanya penyertaan modal ini diharapkan dapat bersaing dan berkembang sesuai perkembangan ekonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah untuk menunjang pelaksanaan pemerintahan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang berdaya guna dan berhasil guna secara nyata, dinamis dan bertanggungjawab,” kata Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin saat menyampaikan Raperda usulan pemerintah dalam paripurna DPRD Dompu, Kamis (25/2).

Bupati mengatakan, sesuai pasal 75 PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa pengelolaan modal pemerintah daerah baru dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Perda tentang penyertaan modal daerah.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (PPKAD) Kabupaten Dompu, Drs. H. Muhibuddin, M.Si mengatakan, penambahan jumlah investasi daerah pada PT Bank NTB tahun 2016

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN DOKUMEN - Bupati Dompu, H. Bambang M. Yasin saat menyerahkan dokumen Raperda pada Ketua DPRD Dompu untuk dibahas bersama, Kamis (25/2). sebesar Rp 7,5 miliar telah dianggarkan dalam APBD Dompu. Dengan penambahan itu, malah jumlah investasi daerah pada PT Bank NTB mencapai Rp 56,5 miliar. “Hingga tahun sebelumnya, jumlah investasi kita sebesar Rp 49 miliar. Dengan penambahan tahun 2016 ini, maka jumlahnya menjadi Rp 56,5 miliar. Itu belum termasuk penyertaan modal Pemda dalam bentuk tanah dan bangunan terminal Soriutu,” katanya. Untuk tanah dan bangunan terminal Soriutu baru akan ditambah setelah dibicarakan dalam RUPS PT Bank NTB. Sementara kepada PDAM Dompu, jumlah penyertaan modal daerah tahun 2016 sebanyak Rp 2 miliar. Ini meru-

pakan keempat penyertaan modal diberikan selama empat tahun berturut-turut sebesar Rp 2 miliar per tahun. “Kalau ke PDAM, penyertaan modal kita sudah tahun keempat. Setiap tahunnya Rp 2 miliar,” terangnya.

Selain Raperda penyertaan modal, Pemerintah juga mengajukan Raperda tentang rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi untuk mendapat rekomendasi persetujuan dari Gubernur sebagaimana amanat UU No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Sementara Raperda tentang pengelolaan dan pengawasan rumah kos serta Raperda tentang mempekerjakan orang asing akan disampaikan pada agenda sidang berikutnya. (ula)

Dua Balita Kota Bima Menderita Gizi Buruk Kota Bima (Suara NTB) Dua balita di Kota Bima, masing masing warga Kelurahan Kolo Kecamatan Asakota, dan warga Kelurahan Rabadompu Kecamatan Rasanae Timur, teridentifikasi Suspect (prakiraan kasus) menderita gizi buruk.

Hal tersebut diungkap Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Ahmad S.Sos., menjawab Suara NTB, Jumat (26/2).

Menurut dia, penyebab dan gejala awal yang dialami keduanya, disebabkan kekurangan asupan gizi serta tidak mendapatkan ASI secara eksklusif dari orang tua.

Ahmad mengaku, kedua balita tersebut saat ini masih dalam pemantauan dan pengawasan pihaknya di tingkat Puskesmas. “Dilakukan perawatan non klinis oleh Puskes-

(Suara NTB/uki)

Ahmad mas di wilayah kedua balita ini berada,” ujarnya.

Ia mengatakan, kedua balita tersebut rutin diberikan makanan tambahan (PMT) oleh pihaknya, seperti susu, gula, telor. Proses itu akan dilakukan selama tiga bulan kedepan, bahkan sampai korban pulih dan kembali nor-

mal. “Sudah diberikan PMT untuk memulihkan kondisi keduanya,” katanya.

Dia menjelaskan, gizi buruk disebabkan oleh pemberian makanan yang salah, dan keberagaman makanan yang tidak memenuhi standar gizi.

Serta pada saat umur sekitar enam bulan, anak sudah tidak lagi diberikan makanan yang bergizi, salah satunya ASI. “Ciri penderita gizi buruk radang paru - paru menipis dan berat badan semakin menurun,” jelasnya.

Ahmad menambahkan, pada tahun 2015 saja, di Kota Bima tercatat delapan warga mengalami nasib serupa.

Enam orang di antaranya warga Kecamatan Asakota dan dua orang warga Kelurahan Penanae Kecamatan Raba. “Delapan orang ini kondisinya sudah membaik,” pungkasnya. (uki)

raktivitas seperti biasa. Jangan sampai karena persoalan pengangkatan kepala MAN justru mengganggu proses KBM yang berpotensi merugikan para siswa. “Tuntutan dan aspirasinya akan kamitindak lanjuti ke Kanwil,” kata H. Syamsul Ilyas. Ia mengatakan, pengembalian Drs. H. Hisam pada jabatan fungsional sebagai Kepala MAN Kandai Dua tidak dapat dilanjutkan karena usianya tidak memenuhi syarat. Sehingga ia dikembalikan ke jabatan strukturalnya sebagai Kepala Seksi (Kasi). Tapi SK pengangkatannya belum ada dari

Kanwil. “Karena tidak bisa (Jadi Kepala MAN), pengganti H. Hisam sudah kami ajukan ke Kanwil. Tapi dilantik yang lain. Kita tidak tahu apa pertimbangannya,” ungkapnya.

Penolakan dari dewan guru, komite dan siswa atas kehadiran kepala baru, kata H. Syamsul Ilhyas, menjadi bahan pertimbangan pihaknya untuk kembali menyampaikan pertimbangan ke Kanwil. “Tadi kami sudah terima perwakilan guru dan komite yang menyampaikan penolakan kepala baru.

Kami akan tindak lanjuti ke Kanwil, karena kewenangan ini ada di Kanwil,” terangnya. (ula)

Pengelola Sarang Burung Walet Dilaporkan ke Polisi Kota Bima (Suara NTB) kan kepolisian dengan dugaan Direktur CV Aminullah, penipuan,” terangnya. rekanan pengelola sarang buKenapa merasa ditipu. rung walet (SBW) milik Pe- Sebab Direktur CV Aminullah merintah Kabupaten Bima, M. telah merayu, membujuk seAmin Camaru, dilaporkan ke cara meyakinakan kliennya Polisi oleh Edy Sabara. Ter- dengan menggerakkan tipu lapor diduga melakukan peni- muslihat. Yang pertama, lanpuan uang milik pelapor, se- jutnya, dijanjikan akan dikernilai Rp 1,350 miliar. Hal jakan secara penuh sebagai tersebut diungkap Penasehat pemodal. Namun faktanya Hukum (PH) pelapor, M. Chas- CV tersebut bekerja dengan man, S.H kepada Suara NTB, sendiri.

Jumat (26/2).

Bahkan berkali - kali kliMenurut dia, kasus terse- ennya melakukan komunikabut bermula saat Pemkab si namun tidak ada itikad baik Bima mengadakan tender dari pihak CV Aminullah. pengelolaan SBW di desa Bajo “Sudah berupaya dibicarakan Pulo Kecamatan Sape. Saat dengan baik, tapi tidak direitu dihadiri beberapa CV dan spon. Isi sms dan rekaman UD, salah satunya CV pembicaraan keduanya akan Aminullah. Setelah beberapa dijadikan bukti awal,” samhari lelang dibuka, panitia bungnya. pelelangan memutuskan CV Chasman mengaku, Kasus Aminullah memenangkan dugaan penipuan tersebut tender yang dilakukan pada resmi dilaporkan ke pihak bulan Desember tahun 2015 Polres Bima Kota tertanggal lalu.

26 Februari 2016. Selain piNamun di balik pemenan- dana, dia juga berencana gan itu, rupanya kata Chas- menggugat secara perdata. man, CV tersebut dibiayai “Kita gugat secara pidana dan dan diberikan uang oleh pihak perdata,” katanya. ketiga, salah seorang pemodal Terpisah, terlapor yang bernama Edy Sabara. Pada juga Direktur CV Aminullah, saat itu, Direktur CV Aminul- M. Amin Camaru terkejut telah meminta sejumlah uang lah dilaporkan oleh Edi ke polidengan menjanjikan usaha si. Amin dengan tegas memSBW dan keuntungannya se- bantah tuduhan tersebut. cara penuh dikuasai Edy. Na- Bahkan urusan tender kemarmun dengan syarat yang ber- in tidak ada sangkut pautnya sangkutan harus membiayai dengan Edy Sabara. Namun kebutuhan tender. “Setelah sebagai warga negara yang dilakukan pertemuan dan di- baik, dia akan mentaati prosiming - iming klien saya ber- es hukum tersebut. “Silakan sedia membantu membiayai,” dilaporkan, kita tunggu hasilkatanya. nya kedepan,” terangnya.

Menurut Chasman bantuSementara itu, Kasat an yang berikan kliennya, den- Reskrim Polres Bima Kota, gan mengirim uang sebanyak AKP Antonius F Gea membedua kali. Pertama tunai se- narkan laporan tersebut. Kata nilai Rp 1 miliar tanpa ada dia pihaknya akan menindakjanji tertulis. Dan sekali mela- lanjuti sembari memeriksa isi lui cek senilai Rp 352 juta. laporan dari pelapor terhadap Uang tersebut langsung dikir- yang dituduhkan kepada terimkan ke rekening panitia tenlapor. “Akan der yang tiada lain jajaran di ditindaklanPemkab Bima. “Bukti pengirjuti, seiman dan nilainya sudah ada mentara semua. Total keseluruhannya masih diRp 1,352 miliar,” akunya. periksa isi Seiring berjalan waktu, laporanapa yang dijanjikan itu tidak n y a , ” berjalan sesuai dengan keseppungkasnakatan. Menurut Chasman, ya (uki) Edi Sabara merasa ditipu oleh pihak CV Aminullah. Sebab, sejak memenangkan tender dan mengelola SBW, hingga kini pihak CV memutuskan komunikasi sepihak. “Maka dari itu, klien saya M. Chasman (Suara NTB/uki) melapor-

POLHUKAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 8

KASUS gizi buruk pada awal tahun 2016 ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun sebelumnya di periode yang sama. Bahkan dalam sepekan kemarin, dua anak penderita gizi buruk meninggal dunia.

Anggota Komisi V DPRD NTB yang membidangi masalah kesehatan, Hj. Nurlaela Chaerunisa, SE., mengaku kaget, ketika mendengar informasi terkait meninggalnya dua anak penderita gizi buruk tersebut.

Ditanya langkah apa akan dilakukan Komisi V dalam menangani gizi buruk di NTB, Nurlaela menjawab, dalam waktu dekat akan memanggil Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Dikes akan diminta menjelaskan kondisi kasus gizi buruk di NTB. Sehingga pihaknya bisa mengambil langkah-langkah selanjutnya.

“Kita akan panggil dan tanyakan sebenarnya ini ada apa?

Kenapa bisa seperti ini. Apa saja jadi kendala dan apa yang kurang. Kalau persoalannya masalah anggaran, komisi V siap sepenuhnya akan mendukung,” katanya.

Nurlaela juga meminta Dikes NTB agar lebih aktif berkoordinasi dengan Dikes di kabupaten/kota. Sehingga titik-titik tempat gizi buruk tersebut banyak terjadi, bisa dipetakan dengan baik. Sehingga bisa lebih fokus untuk menanganinya.

Selain itu, ia juga melihat, kasus gizi buruk di NTB erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan. Sehingga akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai sangat kurang. Terutama bagi masyarakat miskin. Untuk itu dia meminta agar masyarakat miskin diberikan jaminan untuk mendapatkan kartu BPJS. “Selain Dikes, kita juga akan panggil Dinas Sosial dan dinas-dinas yang berkaitan dengan bidang kesejahteraan masyarakat. Karena saya lihat gizi buruk ini juga dipicu oleh faktor kemiskinan, selain itu juga menjadi konsen kami di komisi V,” katanya.

Nurlaela menambahkan bahwa ia tentu tidak ingin anak-anak di NTB ini kekurangan gizi. Karena bagaimanapun, hal tersebut menyangkut SDM. Untuk itu ia menegaskan bahwa kasus gizi buruk ini akan menjadi perhatian serius komisi V dalam waktu dekat ini. “Besok juga kita akan turun ke daerah-daerah, itu mungkin akan menjadi perhatian kami, di daerah,” katanya. (ndi)

TEGAKKAN DISIPLIN – Penegakan ke dalam melalui Operasi Penegakan Ketertiban Disiplin 2016 sebagai pelaksanaan Program Enam Quick Wins Tertib Sosial di Ruang Publik. Kegiatan yang diselenggarakan Bid Propam Polda NTB pada awal tahun 2016 ini menjaring delapan pelanggar. Empat diantaranya anggota Ditintelkam dan sisanya anggota Ditresnarkoba. Jenis pelanggaran berupa tidak lengkapnya administrasi identitas diri, seperti KTA, SIM, dan KTP. (Suara NTB/ist)

Peringatan Serangan Teroris

Wakil Walikota Minta Camat dan Lurah Pantau Wilayah

Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Departement of Foreign Affair and Trade/DFAT) mengingatkan pemerintah Indonesia terkait ancaman serangan teroris. Warga negara Australia yang sedang berada di tiga dearah yaitu Jakarta, Bali, dan Lombok diingatkan untuk berhati-hati. Bahkan pemerintah Australia telah mengeluarkan saran perjalanan (travel advisory) bagi warga negaranya yang berencana ke Indonesia.

Beri Pandangan Hukum PENGACARA bagian dari pilar penegakan hukum.

Fungsinya yang menjalankan Undang – Undang Advokat dalam melakukan advokasi, juga punya peran tidak kalah penting. Bukan soal perspektif menang atau pun kalah.

Tapi ada fungsi mediasi di dalamnya untuk mendamaikan kedua pihak yang berseteru, salah satunya dalam konteks gugatan perdata.

Pandangan Nurdin, SH, ini bagian dari profesionalisme seorang pengacara, yakni memberi pandangan hukum kepada kliennya yang sedang baku gugat dengan pihak lain. “Sehingga klien bisa memahami posisinya. Ditawarkan untuk mediasi, dengan harapan perkara tuntas lebih cepat,” katanya menjawab Suara NTB belum lama ini.

Pertimbangannya adalah, energi dan biaya yang dihabiskan warga atau klien atau pihak yang dibela, meski pun menjadi hak hukumnya untuk maju di persidangan sampai proses akhir. Tapi nasihat atau masukan untuk memberi pemahaman hukum penting menurutnya, sehingga ada itikad untuk segera berdamai dengan lawannya, tentu dengan catatan sama sama dalam posisi proporsional. Kedua pihak merasa menang, tanpa ada yang merasa dikalahkan. “Karena kita memahami falsafah, yang menang selalu jadi arang, yang kalah menjadi abu,” ilustrasinya.

Penyelesaian perkara dengan berdamai, manfaatnya menurut dia jauh lebih besar. Dalam sudut pandang negara yang diwakili oleh lembaga peradilan, biaya dan waktu lebih efektif.

Energi dan uang negara tidak melulu terkuras untuk membiayai perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan berdamai lebih awal. Kedua, budaya ketimuran yang terikat nilai silaturahmi dapat terus terjalin. Bahkan dengan ending manis itu, akan ada komunikasi yang baik terus terbangun antara kedua pihak.

“Silaturahmi terus terbangun. Lagipula negara ini sudah terlalu repot untuk mengurus perkara yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan baik-baik,” kata Dino, sapaannya, yang kini sedang berusaha mencari jalan damai untuk sengketa antara mantan Wabup Lobar H. Izzul Islam dengan Anak Agung Basriah Han dalam polemik pengelolaan Kafe Lian Senggigi. (ars)

Zulkarnaen Ditemukan Tewas di Pantai Kaliantan Selong (Suara NTB) – Sesosok mayat laki-laki, Jumat, (26/2) sekitar pukul 03.00 dinihari Wita ditemukan tewas tergeletak di kawasan Pantai Kaliantan Lombok Timur (Lotim). Saat ditemukan, tubuh korban yang diketahui bernama Zulkarnaen (25) alamat Bile Kante Desa Semoyang Kecamatan Praya Timur, Loteng terdapat luka tusuk di bagian dada dan luka lebam di bagian kepala. Diduga, Zulkarnaen tewas dibunuh.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kapolsek Jerowaru, Ipda Arif Budiman mengatakan, mayat laki-laki asal Loteng ini diduga korban pembunuhan. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya sejumlah luka di bagian kepala. Termasuk luka tusuk di bagian dada. Saat ditemukan, korban tergeletak di pinggir Pantai Kaliantan dalam keadaan sudah tidak bernyawa.

Aparat kepolisian yang mendapatkan kabar tersebut langsung menuju lokasi dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Sementara, mayat korban langsung dibawa ke RSUD Soedjono Selong untuk kepentingan penyelidikan.

Meski korban diduga tewas karena dibunuh. Akan tetapi, aparat kepolisian yang melakukan olah TKP menemukan barangbarang korban masih lengkap, termasuk dompet yang berada di dalam saku celana korban dan sejumlah pakaian yang digunakan.

Sehingga, aparat kepolisian menduga jika korban tewas karena adanya perkelahian dan bukan karena perampokan. Namun, katanya, aparat kepolisian tetap melakukan penyelidikan terkait apa penyebab dan siapa pelaku pembunuhan.

Sebelum ditemukan tewas, ungkap Arif, informasinya korban keluar dari rumahnya untuk pergi ke Pantai Kaliantan dalam rangka menonton Festival Bau Nyale. Pihak keluarga tidak mengetahui siapa teman yang bersama korban berangkat ke lokasi itu. Kini, mayat korban sudah dibawa kembali ke rumah. Namun, pihak keluarga tetap menyerahkan kasus pembunuhan tersebut ditangani oleh aparat kepolisian. (yon/rus)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/dok)

Tangani Gizi Buruk

Disebutnya Lombok sebagai salah satu daerah yang harus mewaspadai ancaman serangan teroris ini juga membuat Kota Mataram mulai meningkatkan kewaspadaan. Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menyampaikan hal ini menurutnya tidak terlalu berpengaruh terhadap aktivitas warga atau wisa-

tawan yang datang ke Kota Mataram, namun demikian peringatan ini bisa menjadi acuan untuk lebih waspada dengan ancaman teroris. “Sekalipun ini ranah kepolisian, tapi kita harus samasama bertanggung jawab dalam rangka meningkatkan keamanan,” ujarnya, Jumat (26/2).

Wakil Walikota juga mem-

inta kepada camat dan lurah se-Kota Mataram untuk tetap memantau aktivitas warganya, khususnya warga pendatang yang baru masuk ke wilayah masing-masing. Hal ini sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kewaspadaan.Namun demikian menurut Mohan untuk di-

Polisi Seharusnya Bersih dari Narkoba Mataram (Suara NTB) Polisi sebagai penegak hukum seharusnya bersih dari pengaruh narkoba. Jika masih ada anggota kepolisian yang masih telibat dan bergaul dengan narkoba, maka tidak tepat untuk tetap mengemban tugas sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Demikian disampaikan Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB, AKBP Anom Wibowo, SIK, MSi seusai memimpin anggota kesatuan fungsinya mengikuti tes urine di Mapolda NTB, Jumat (26/2).

Pagi itu sejak pukul 07.00 Wita, 82 personel Ditreskrimum Polda NTB mengikuti tes urine. Hal itu dimaksudkan untuk mendeteksi kemungkinan adanya anggota yang menyalahgunakan narkoba.

Juga sebagai langkah antisipasi terganggunya kerja-kerja melindungi masyarakat sebagai tugas utama Polri.

Para personel yang mengenakan pakaian batik secara bergantian mengambil pot penampung air seni. Secara teratur, mereka kemudian meletakkan pot tersebut di meja yang sudah dipersiapkan Biddokkes Polda NTB. “Sengaja kami lakukan untuk mengecek sejauh mana kesiapan anggota untuk bersih dari narkoba. Sejauh mana mereka siap melaksanakan tugas,” terang Dirreskrimum.

Sebagai penegak hukum, lanjut dia, semestinya dapat menjadi representasi ketaatan pada hukum.

“Kami ini penegak hukum, ya jangan melanggar hukum. Kalau anggota kita masih ada

jadikan tujuan serangan, hal itu terlalu jauh. “Untuk tujuan itu saya kira terlalu jauh tapi kita tetap perlu melakukan pemantauan secara rutin,” jelasnya. Ia pun percaya jika ada indikasi bahwa Kota Mataram merupakan target serangan teroris seperti Jakarta beberapa waktu lalu, aparat kepolisian maupun TNI tentu telah lebih dulu menangkap indikasi itu dan melakukan antisipasi.

Mohan mensinyalir disebutnya NTB atau Lombok khususnya sebagai daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan untuk aksi terorisme ini kare-

na dampak dari kejadian penggerebakan teroris yang terjadi belum lama ini yang menewaskan tersangka teroris. Apa yang diungkapkan pemerintah Australia tersebut menjadi sebuah peringatan bagi pemerintah Indonesia, termasuk juga pemerintah daerah.

Mohan juga mengimbau kepada warga Kota Mataram agar tidak berlebihan dalam menanggapi peringatan dari pemerintah Australia ini.

“Tidak perlu berlebihan karena aparat baik TNI maupun Polri pasti juga berupaya untuk mencegah hal itu. Termasuk juga BIN,” tandasnya. (ynt)

Salat Jumat di Masjid Karang Taliwang

Walikota Ajak Masyarakat Berdamai

(Suara NTB/why)

TES URINE - Kabid Propam Polda NTB, Benny Basir Warmansyah (ketiga dari kiri) memantau proses tes urine di halaman depan gedung Ditreskrimum Polda NTB, Jumat (26/2). yang kotor karena masih bergaul dengan narkoba, mungkin tidak tepat berada dalam kepolisian.

Mereka harus dikeluarkan dari kepolisian,” tegas Anom.

Narkoba, sambungnya, kini sudah mulai merebak ke berbagai elemen masyarakat. Ia tidak menampik mengenai kemungkinan narkoba juga menjangkiti anggota polisi. Terbukti, dalam Operasi Antik Gatarin awal bulan ini, tiga oknum polisi turut diciduk saat mengonsumsi narkoba.

Yang terbaru, dua personel Satsabhara Polres Lombok tengah. “Ini sebagai langkah antisipasi,” ujarnya.

Hasil tes urine kemarin pagi dibawa ke Lab RS Bhayangkara. Anom mengatakan hasilnya belum dapat segera dilihat. Namun, ia memastikan bahwa ia sebagai pimpinan akan menindak tegas jika ada anggota kesatuannya yang terbukti positif me-

nyalahgunakan narkoba.

“Kalau ada, kita hadapkan pada hukum. Kita akan proses,” tegasnya. Ia menambahkan, kegiatan tes urine antisipasi narkoba tersebut akan akan terus berlanjut. “Akan dibuatkan secara rutin. Karena kita menegakkan hukum harus diawali dengan badan yang sehat dan tidak terjangkit narkoba.”

Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda NTB, AKBP Benny Basir Warmansyah, SIK, menegaskan, setiap anggota polisi yang kedapatan menyalahgunakan narkoba akan diberi tindakan disiplin.

“Ankum (penegakan hukumnya)-nya diserahkan ke pimpinan masing-masing. Jika ada yang positif, kita akan beri tindakan kepada yang bersangkutan sesuai aturan yang berlaku. Kita beri tindakan disiplin melalui sidang,” pungkasnya. (why)

Mataram (Suara NTB) Setelah sebelumnya mendengarkan permintaan warga Monjok, Jumat (26/2) kemarin, Walikota didamping Wakil Walikota Mataram melaksanakan salat jumat bersama di masjid Karang Taliwang. Walikota mengajak kedua belah pihak mengakhiri konflik dengan perdamaian secara permanen. “Mari bantu saya dan Pak Mohan untuk menjaga keamanan di Kota Mataram,” pinta Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dalam sambutannya usai salat jumat.

Persoalan terjadi saat ini, tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kemampuan dimiliki tidak jauh berbeda dengan kemampuan masyarakat. Bahkan, program kerja selama lima tahun sangat berat. Peran masyarakat kata Walikota, begitu penting mewujudkan keamanan dan ketertiban di Kota Mataram.

Setelah melakukan pendekatan dan mediasi tidak berhasil, Walikota menyerahkan sepenuhnya ke aparat kepolisian. Disampaikan Walikota, masyarakat memiliki getaran kalbu untuk mempertahankan ukhuwah islamiyah.

Walikota menyampaikan, kegiatan nasional dilaksanakan di Kota Mataram yakni Hari Pers Nasional, ADEKSI, Hari Anak Nasional serta MTQ Nasional adalah bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada Kota Mataram. Tiap event nasional tiga sukses ditanamkan. Sukses penyelenggaraan, pencitraan dan ekonomi. Karang Taliwang adalah salah satu pusat ekonomi khususnya kuliner di Mataram. Tidak mungkin kata Walikota, ratusan tamu datang menikmati makanan dengan situasi konflik seperti saat ini. Persoalan keamanan dan ketertiban harus diutamakan. “Ketika saya ditanya tamu. Pak wali dimana kita makan. Pasti saya arahkan ke Karang Taliwang.

Ndak mungkin tamu saya bawa makan dengar suara senapan sana sini,” katanya mencontohkan.

Oleh sebab itu, urusan politik dan lain sebagainya harus diselesaikan. Dia mengajak masyarakat bersama - sama, untuk bahu membahu membangun Kota Mataram yang lebih baik, sejahtera dan aman.

Salat jumat bersama tersebut juga hadir Kapolres Mataram, AKBP Heri Prihanto, SIk, Sekda Kota Mataram Ir.HL. Makmur Said dan pejabat lainnya. (cem)

Bawa Lari Anak di Bawah Umur

Warga Bagek Polak – Jagaraga Tegang Giri Menang (Suara NTB) Warga dua desa, Desa Bagek Polak Kecamatan Labuapi dan Desa Jagaraga Kecamatan Kuripan tegang.

Warga Bagek Polak tidak terima ada warganya berinsial I (15) dibawa lari oleh remaja asal Jagaraga berinsial A (16).

Pihak keluarga ingin agar pasangan kekasih itu dipisahkan karena masih dibawah umur. Kedua belah pihakpun

di mediasi oleh Polres, Polsek sehingga disepakati, si perempuan dititip di RPTC Gelogor.

Keduanya boleh berhubungan jika sudah berusia 17 tahun.

Jumat (26/2) sekitar pukul 09.00 Wita, Kepala Desa Bagek Polak, Amir Amrean dan sejumlah tokoh agama, masyarakat serta pihak keluarga besar I mendatangi Kantor Desa Jagaraga. Kedatangan mereka setelah menda-

patkan informasi bahwa ada warganya dibawa kabur oleh pacarnya, warga Jagaraga Induk. Warga dan pihak keluarga I tidak terima anaknya yang masih dibawah umur dibawa lari bermaksud mengambil paksa I. Alasannya, pihak keluarga tak setuju dengan hubungan mereka karena faktor usia dan alasan lain yang mendasar.

Kedua belah pihak pun di-

mediasi oleh kepolisian Polsek Kediri dan Labuapi serta Polres Lombok Barat. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik sosial.

Menurut Kapolsek Kediri, AKP Nuraini bahwa I dan A ini sudah beberapa kali dipisahkan. Namun keduanya tetap bertemu. Terakhir I dititipkan di RPTC Gelogor. Namun berhasil kabur dengan bantuan ibunya. Polisi hanya memisah-

kan keduanya karena keduanya di bawah umur dan melanggar peraturan pemerintah tentang pernikahan. “Kedua belah pihak selanjutnya membuat surat pernyataan,” imbuhnya. Dalam surat pernyataan itu, kedua belah pihak tidak boleh bertemu sampai umur I 17 tahun. Sementara waktu, I akan dititip kembali di RPRC Gelogor guna memulihkan psikologinya. (her)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 9

CERPEN

Dua Cerita Marlinda Ramdhani Anak Desa kecil itu gempar oleh suara teriakan seorang lelaki.

Lelaki itu juga berjoget-joget mengelilingi rumah tetangganya untuk memamerkan berita kelahiran anaknya. Tetangga-tetangganya tentu gempar, selama sepuluh tahun, akhirnya ada juga penduduk Desa A yang berhasil melahirkan anaknya dengan selamat.

Semua orang iri sekaligus berbahagia dengan kelahiran anak perempuan itu. Itu tentu pertanda baik. Penduduk Desa A yang mendiami suatu pulau kecil berisikan sembilan kepala keluarga itu tidak akan lagi terancam punah.

Sudah lama tidak ada satupun perempuan yang berhasil melahirkan anaknya dengan selamat di desa itu. Kalau tidak keguguran saat masih hamil muda, ya pasti kehilangan anak saat sedang melahirkan.

Pernah dulu seorang keluarga yang tinggal paling dekat dengan pelabuhan begitu berharap dengan kehamilan istrinya yang sudah hampir sembilan bulan. Tapi ketika malam kelahiran anaknya, angin di pesisir pantai sedang besar-besarnya. Tidak ada hujan malam itu. Tapi riuh suara daun pohon kelapa yang saling menyapu, ditambah deburan ombak yang tak kalah bisingnya, menikam kebahagiaan keluarga itu. Anak yang mereka tunggu nyatanya lahir tanpa disertai tangisan.

Anak itu mati sebelum mampu mendengar riuh di luar rumahnya.

Hampir semua orang di Desa A percaya bahwa tidak adanya anak yang lahir di desa mereka disebabkan kutukan penghuni yang dulu pernah diusir dari pulau kecil itu. Tak ada penduduk desa yang tidak tahu tentang seorang lelaki yang pernah beberapa bulan menjadi bagian dari mereka itu.

Ia adalah cucu dari Papuq Simah, salah seorang warga yang tinggal sendiri di suatu gubuk di desa itu. Anak-anak Papuq Simah sudah berkeluarga dan memilih tidak lagi tinggal di sana. Ia hidup sendiri dari membantu tetanggatetangganya. Hingga suatu hari salah seorang cucu lakilakinya memilih tinggal dan mengurus Papuq Simah.

Lelaki itu bekerja dari pagi hingga petang di pelabuhan.

Membantu memperbaiki kapal nelayan di sana dan sesekali ikut berlayar untuk sekadar mencari lauk. Jika dimintai bantuan, lelaki itu tak pernah menolak dan sangat gesit dalam bekerja. Tapi tak banyak dari penduduk desa yang mau berteman akrab dengan lelaki itu.

Kebiasaan lelaki itu yang sering bertapa di pesisir pantai setiap lewat jam dua belas malam membuat penduduk desa risih. Tak ada paham seperti itu di desa mereka. Beberapa orang yang sangat fanatik dengan agama juga pernah menegur lelaki itu. Tapi lelaki itu masih sering melakukan hal serupa setiap lewat jam dua belas malam. Karena tidak tahan dengan kelakuan lelaki yang dianggap sesat dan aneh itu, penduduk desa beramai-ramai mengusirnya. Jadi-

lah Papuq Simah tinggal seorang diri lagi.

Satu minggu setelah kepergian cucunya, Papuq Simah ditemukan tewas di pesisir pantai. Penduduk desa baru mengetahui kematiannya setelah pagi hari mayatnya ditemukan terbujur kaku dan sudah teramat dingin. Ia sudah cukup lama tidak bernyawa di sana. *** Kelahiran seorang anak membuat suasana baru di desa itu. Bapak dari anak itu tak henti-hentinya menceritakan segala hal yang sudah bisa dilakukan anaknya. Dari anaknya yang tidak lagi menyusu dengan air bekas cucian beras, sampai ketika anaknya mampu berjalan sendiri menuju teras rumah. Lelaki itu sangat bangga dengan segala hal yang dilakukan anaknya.

Sebenarnya perkembangan anaknya cukup lambat. Anak perempuan itu baru bisa berjalan saat usianya tiga tahun.

Ia juga baru bisa berbicara dengan jelas saat usianya hampir empat tahun. Tapi lelaki itu terus saja membanggakan anaknya. Ia menceritakan segala hal tentang anaknya, membawa anaknya ke setiap rumah tetangga untuk sekadar diperlihatkan saja tapi tak boleh disentuh. Ia satu-satunya anak di desa itu.

Tidak sedikit dari penduduk desa lama-kelamaan geram dengan kelakuan lelaki itu. Semakin hari ia bertambah sombong. Ia tak lagi bekerja sebagai nelayan dan memilih tinggal di rumah untuk menjaga anaknya. Sang istri sebenarnya sangat malu dengan kelakukan suaminya itu.

Tapi setiap kali disuruh bekerja. lelaki itu malah bermalas-malasan bersama anak perempuannya.

“Ah minta saja beras dan beberapa lauk dari tetangga kita. Mereka tentu senang membagi makanan untuk anak perempuan kita ini,” jawabnya jika diminta bekerja.

Sang istri yang geram dengan kelakuan suaminya akhirnya minggat dari desa itu. Ia membiarkan suaminya dengan anak perempuan yang selalu ia banggakan itu.

Penduduk desa juga muak memberi makan lelaki yang selalu membanggakan anaknya itu. Pernah suatu hari lelaki itu ribut dengan tetangganya karena tidak diberi jatah lauk.

“Cari makan sendiri saja!

Kami juga lelah bekerja hingga bisa makan seperti ini,” hentak tetangga lelaki itu.

“Kalau saya bekerja siapa yang akan mengurus anak saya, toh side juga tidak punya anak untuk diberi makan.

Bagi saja jatah makanan itu untuk anak saya.”

“Hiduplah dengan anak itu, minta makan saja padanya.

Kami tidak lagi iri dengan anak itu!”

Lelaki itu geram karena tak ada satupun tetangga yang bersedia memberinya makan. Ia mengemasi beberapa barang di rumahnya, kemudian membawa anak perempuannya minggat dari desa itu.

“Mau kemana, Pak? “Kita ke kota saja, nanti di sana dapat uang banyak. Or-

ang-orang pasti takjub melihat seorang anak yang lahir dari desa keparat ini. Semua orang di sana akan kagum padamu.” *** “Permisi, saya dari Desa A, ini anak saya.”

Lelaki itu terus mengulangi kalimat yang sama. Masuk dari satu toko ke toko yang lain dengan memegang tangan anaknya. Tapi semua orang sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Tak banyak yang menghiraukannya. Jika pun ada, mereka hanya akan mengeluarkan recehan atau lembaran seribu rupiah untuk diberikan pada anak perempuan itu.

“Pak, kenapa mereka memberi kita uang?”

“Itu karena kamu anak yang luar biasa, satu-satunya anak yang bisa lahir di Desa A, mereka yang memberi uang itu begitu kagum padamu.”

Anak perempuan itu hanya mengangguk mendengar penjelasan bapaknya. Beberapa saat kemudian ia kembali menarik-narik tangan bapaknya.

“Tapi, bukankah di sini banyak anak sepertiku, Pak? “Siapa bilang? Di sini juga tidak ada anak-anak. Hanya kau satu-satunya anak di kota ini.”

Rencana Perpisahan “Bisakah kita berpisah dengan cara ini?” tuturmu sembari memperlihatkan skrip rencana perpisahan yang kau rancang di buku tulismu.

Kubaca semua tulisanmu dengan saksama. Pada kalimat-kalimat yang kau urai, ada letupan-letupan kecil yang malah menimbulkan rasa sakit. Perasaanku yang terasa nyeri ingin mengatakan skrip itu gila. Tapi mulutku yang tak tahu malu malah berkhianat.

“Ini rencana yang sempurna,” balasku dengan pandangan yang masih mengarah pada buku tulismu. Aku tersenyum saat itu.

“Bagaimana kita bisa melakukan semua ini dalam waktu empat jam? Kita hanya memiliki waktu empat jam.”

“Mungkin dengan mulai mencabut beberapa helai rambutmu yang mulai memutih.”

“Sial, kau memang benarbenar harus melakukan itu terlebih dahulu. Bagaimana wanita lain mau mendekat jika rambut putih ini masih ada. Ayo cabutlah segera!” Kau mengarahkan kepalamu padaku saat itu.

Kucabut beberapa helai rambut putihmu saat itu. Tentu ini bagian dari rencana perpisahan yang kau rancang. Ini harus kulakukan dengan cepat, karena kita hanya memiliki waktu empat jam sebelum kita benar-benar harus berpisah. Rupanya mataku cukup lihai melihat rambut-rambut putih yang menyelip di antara rambut hitammu yang lebat.

Memang, mata tak pernah mengecewakan jika diminta mencari sesuatu yang kecil, tapi tidak sebaliknya.

“Ah selanjutnya kau harus memakan sesuatu,” ucapmu seraya berjalan ke arah dapur.

Kau tak membiarkanku menyentuh satupun barang di dapurmu saat itu. Mungkin ini

(Arthur Woodcroft - www.pinterest.com)

juga bagian dari rencana perpisahan yang tak kau cantumkan dalam buku tulismu itu.

Aku tak banyak protes dan diam saja melihatmu menggoreng sesuatu yang tampaknya cukup menyusahkanmu.

Barang-barang di dapurmu memang tak seharusnya kusentuh. Itu mungkin hanya akan menambah panjang sisa kehadiranku.

Setelah cukup lama berkutat dengan penggorangan dan sutil di tangan, kau membawakanku sepiring nasi goreng dengan telur mata sapi.

Ini pertama kalinya kau memasak untukku, rasanya memang sama sepertimu, tak pernah hambar walau kau tak pernah menaburkan garam pada telur mata sapi itu.

“Bisakah kuhabiskan sendiri nasi goreng ini?”

“Tentu kau harus menghabiskannya.”

“Bisakah kau membuatkannya lagi untukku.”

“Tidak, kita hanya memiliki waktu kurang dari tiga jam dan masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebelum kita berpisah.”

Tiba-tiba aku tertawa mendengar jawabanmu itu, ya itu masakan pertama dan terakhirmu untukku dan kita hanya memiliki waktu kurang dari tiga jam sebelum kita berpisah. Harusnya memintamu memasak kembali itu hanya sebuah lelucon. Ya itu memang lelucon, lelucon yang

malah membuat mataku perih.

“Dimana harus kucuci piring ini?”

“Letakkan saja di sampingmu, biar kubersihkan sendiri.”

“Bagaimana mungkin aku hanya diam dan hanya kau yang bekerja membersihkan sisa-sisa jejakku di rumahmu?”

“Justru jika kau membantu, itu malah akan membuat jejak yang semakin banyak di sini. Kemasi saja barangbarang yang bisa membuatku mengingatmu kembali,” ucapmu seraya membersihkan piring bekas makanku.

Kutelusuri ruang tidurmu dan mulai mengemasi barang-barang yang berhubungan denganku di sana.

Saat pertama kali masuk, mataku mengarah pada rak buku yang berada di sudut kamarmu. Kupikir ada beberapa buku yang tak harus lagi di sana.

Setelah memilah beberapa buku yang menyimpan jejakku di setiap lembarnya, satu buku bersampul kuning kecoklatan menghentikan gerakan tanganku. Itu buku Nicholas Sparks yang kupinjamkan beberapa hari yang lalu untukmu. Aku ingat setelah kau membaca habis buku itu, kau mengirim pesan singkat untukku. Kau mengatakan bahwa kau sangat menyukai semua surat-surat yang ditulis dalam buku itu, yah hanya

surat-suratnya. Selebihnya kau paksakan untuk menuntaskan buku itu.

Aku juga menyukai setiap surat yang dikirimkan lelaki itu untuk wanitanya. Tapi aku paling menyukai bagian surat terakhir yang bisa ditulis sang wanita untuk lelakinya. Ia berusaha menyimpan ingatannya melalui tulisan, di saat ingatannya akan berangsurangsur menghilang, ia menyimpan rapi kenangannya lewat surat panjang itu.

Setiap orang memang memiliki caranya sendiri untuk menyimpan kenangan. Dan setiap orang juga berhak melakukan apapun untuk segera menghapus kenangan itu. Kumasukkan segera bukubuku yang sudah kupilah ke dalam kardus kecil. Juga beberapa foto di dinding kamarmu yang memasang wajah kita berdua. Begitu juga dengan tulisan-tulisan pendek yang juga tergantung di dinding itu. Kupikir akan segera ada perempuan yang menggantikan tulisan-tulisan pendekku di sana.

“Kau sudah selesai?”

“Iya, sedikit lagi.”

“Kenapa begitu lama? Kau hanya harus membawa beberapa barang bukan?”

“Masih satu jam lagi, aku hanya tak ingin ada barang yang tertinggal,” kilahku.

Kau membantuku membersihkan kamarmu, membersihkan segala yang ber-

kaitan denganku. Membersihkan segala yang membuatmu bisa mengingatku lagi. Kemudian rencana perpisahan kita sudah semakin dekat. Semua hal yang harus kita lakukan sesuai tulisanmu di buku tulismu itu sudah hampir selesai kita kerjakan. Semua. Kecuali satu hal.

Lekas kubawa keluar kotak tempat barang-barang yang berhubungan denganku. Belum sampai pintu kamar, kau menghentikan langkahku dengan mengambil kotak itu. Kau letakkan kotak itu di samping kakimu dan kau mulai merengkuhku. Aku tak bergeming sedikitpun, tak berusaha mengelak atau sebaliknya, membalas rengkuhanmu.

Tanganku hanya gemetar memegang sesuatu di kantong celanaku.

Menit ke berapa ini? Kuharap detik tak berjalan secepat biasanya. Kutahu ini bagian dari rencana perpisahan kita, tapi ini terlalu nyaman dan membuatku tak ingin berjalan ke mana-mana. Lantas sebelum perasaan mulai membuatku lemah, kutancapkan pisau di tangan kananku tepat di ulu hatimu.*** Marlinda Ramdhani lahir di Masbagik, Lombok Timur, 26 Februari 1994.

Mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Mataram.

PUISI Mahatma Muhammad

dendeng kering

usai akad nikah

½ kg daging sapi

telah Ia berikan tawa pada orang-orang yang datang, pada keseriusan pada orang-orang yang tidak dapat tidak pulang

sesudah terbuang lemak dan urat, satu sendok makan air jeruk nipis dan garam cukup. hiduplah yang melumuri asam serta asin itu secukupnya, berjemur dibawah terik matahari hingga hitam usia. air jeruk nipis uap, garam uap. lekas saja irisan daging di batas api kecil, prasangka renyah ditiriskan. pada panas minyak, habislah keingintahuan mengapa air tak bisa akur. cermin hiduplah bila setiap pertarungan akan ada yang tersisih. akan ada yang lebih harum dari tumbukan kasar 8 bawang atau 12 cabe berwarna merah. terdamparlah air jeruk nipis atau garam dalam adukan yang merata sebelum tersaji, hidup bukan apa-apa

telah Ia berikan tangis pada orang-orang yang pergi, pada keharuan pada orang-orang yang tidak dapat tidak kembali telah Ia berikan mahar berupa seperangkat isu pada orang-orang yang berdoa dan dandan pada orang-orang yang tidak dapat tidak berceraian maha lucu Tuhan!

pertolongan pertama pada puisi pada hari yang maha puitis ketika puisi tak memuat kenangan dan harapan saat-saat puisi tak lagi mendayu rayu gombal aku pikir, alangkah cintanya kau pada penyair sebab terhimpit lama dalam timbunan aksara, kau sakit tapi terus merasa perlu membaca, terus merasa perlu menyeranah puisi setengah jadi pada kesempatan yang maha puitis ketika puisi tak hanya pamer kata dan bentuk saat-saat puisi tak lagi muntah pesan moral aku duga, kau akan bangun lebih pagi dari biasanya sebab tertidur lama dalam permainan kata, kau mimpi mati tapi melulu merasa perlu hidup, melulu merasa perlu jadi pembaca yang nabi

tidak bebas batu digalas asah! ini batu bukan sembarang batu bukan pemberian penambang yang lugu tapi pengagihan sisipus yang culas yang tahu batu kecil berguling naik yang paham batu besar berguling turun o, yang ramai membangkit batu terendam sampai-sampailah, jangan undur setengah jalan tidak dapat tidak batu, tidak beban dicari beban asah batu sembunyi tangan, sebab ota tukang asah ini batu bukan sembarang batu, ikat! untuk merintangi hati yang terbeban waktu

demi memberi pertolongan pertama pada puisi, bisikmu.

Mahatma Muhammad, menetap di Padangpariaman. Pendiri dan sutradara teater di Komunitas Seni Nan Tumpah.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 10

Waspadai Radikalisme di Kampus WAKIL Ketua MPR RI Mahyudin mengingatkan pihak kampus untuk mewaspadai masuknya radikalisme dan terorisme.

“Generasi muda memang berpotensi dan menjadi target empuk masuknya paham radikal, terorisme, Gafatar bahkan LGBT. Makanya kami di MPR sangat mewanti-wanti hal ini ke kampus-kampus agar waspada,” kata dia seusai mengikuti acara silaturahmi dengan DPD Golkar Banten, di Banten, seperti keterangan tertulis MPR, Jumat.

Merujuk pada peneliti (ant/bali post) LIPI, sambung MahyuMahyudin din, kalangan mahasiswa terbiasa berpikir logis dan inilah yang dimainkan agen pembawa pengaruh buruk itu. Apalagi, generasi muda lah yang nantinya mengisi posisi-posisi strategis di negara nanti.

Oleh karena itu, di sinilah pentingnya pemahaman yang benar soal agama dan nilai luhur bangsa seperti Pancasila. Pemahaman ini akan membentuk kepribadian generasi muda agar mampu memilih mana pengaruh baik dan mana yang buruk.

“Saya harap generasi muda harus memiliki kesadaran penuh dari hati untuk lebih memahami Pancasila, demi masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai calon pemimpin bangsa rusak oleh pengaruh negatif,” pungkas Mahyudin. (ant/bali post)

(Suara NTB/ham)

TEMPAT BERMAIN - Pendidikan anak usia dini tidak harus dibebani dengan pelajaran di kelas, tapi bagaimana mereka dikenalkan dengan suasana sekolah atau beradaptasi. Tidak hanya itu, keberadaan tempat bermain di jenjang anak usia dini, seperti TK dan PAUD penting ada, sehingga anakanak bisa betah berada di tempat pendidikan.

UNBK di Loteng

PLN Diminta Tak Lakukan Pemadaman Saat UNBK

SMA Siap, SMP Belum Pasti Praya (Suara NTB) Persiapan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini belum sepenuhnya tuntas. Meski sejumlah sekolah yang dipersiapkan untuk menggelar UNBK tahun ini sudah menyatakan kesiapannya, beberapa sekolah lainnya justru masih belum pasti.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng, Drs. H.L. Idham Khalid, MPd., kepada Suara NTB, Jumat (26/2), menjelaskan, yang sudah siap dari sisi teknis maupun non teknisnya baru untuk tingkat SMA sederajat.

Sementara untuk SMP sederajat, masih terkendala persoalan teknis, berupa peralatan ujian pendukung sampai jaringan internetnya.

Meski demikian, pihaknya meyakini karena waktu pelaksanaannya UN masih cukup panjang, pihaknya optimis persoalan kesiapan UNBK untuk SMP tersebut bisa diatasi. “Kan masih ada bebeberapa minggu lagi untuk pelaksanaan UN-nya. Jadi kita optimis semua kendala bisa diatasi,” terangnya.

Dikatakannya, karena tahun ini merupakan tahun pertama Loteng menggelar UNBK, maka tidak semua sekolah akan menggelar UNBK. Apalagi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung di masing –masing sekolah. “Hanya sekolah yang sudah dinyatakan siap dari sisi sarana dan prasarananya yang ditunjuk menggelar UN online. Selebih tetap mengelar UN seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambah Idham.

Adapun sekolah yang akan menggelar UN online, di antaranya SMAN 1 Praya, SMAN 4 Praya, SMAN 1 Jonggat serta SMAN 1 Praya Tengah. Untuk SMK masing-masing SMKN 1 Praya dan SMKN 1 Praya Tengah, SMKN 2 Praya Tengah ditambah SMKN 1 Kopang. Selain itu, seluruh persiapan di sekolah-sekolah tersebut sudah matang. Bahkan, persiapan jaringan internet juga sudah dilakukan.

Untuk mengecek kesiapan sarana yang ada, sekolahsekolah tersebut saat ini sudah mulai menerapkan untuk ujian tengah semester, sehingga kendala-kendala yang dihadapi saat UNBK bisa diketahui sejak sekarang ini. “Dari sisi keamanan soal, sudah ada garansi dari pihak kementerian. Bahwa soal aman dan potensi terjadinya kebocoran juga sangat kecil,” tegas Idham.

Sementara itu, untuk SMP hanya dua sekolah yang dipersiapkan menggelar UN online. Masing-masing SMPN 1 dan SMPN 2 Praya. Hanya saja, untuk tingkat SMP kendalanya masih pada keterbatasan sarana pendukung, sehingga pihaknya saat ini masih berupaya mencari dukungan sarana bagi kedua sekolah tersebut.

Kalaupun pada saatnya nanti, ketersediaan sarana pendukung belum sepenuhnya siap, pihaknya akan menggunakan fasilitas UN milik SMA. “Jadwal UN SMA dan SMP kan beda. Jadi kalau memang kesiapan sarana untuk SMP belum siap betul, kita gunakan sarana yang digunakan oleh SMA,” pungkasnya. (kir)

Mataram (Suara NTB) Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram Drs. H. Lalu Abdul Hamid, mengaku listrik merupakan satu-satunya kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). sung, sudah pasti UNBK akan terhenti dan membutuhkan waktu lagi untuk menyalakan genset.

Kondisi itu tentu bisa mengganggu konsentrasi peserta UNBK. “Oleh karena itu, sebelum UNBK berlangsung, Dikpora akan melayangkan surat permohonan ke PLN untuk meminta agar PLN tidak melakukan pemadaman saat UNBK

Sementara sekolah yang sudah siap melaksanakan UNBK tahun ini adalah, SMAN 1, SMAN 5, SMKN 1, SMKN 3, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan MAN 2 Mataram.

Untuk memastikan kesiapan sekolah dan peserta UNBK itu, pada tanggal 29 Februari-2 Maret akan dilakukan try out untuk jenjang SMA, sedangkan SMK dilaksanakan tanggal 1012 Maret 2016. “Sejauh ini persiapan-persiapan sekolah tersebut sudah sangat matang, tinggal kita antisipasi pemadaman listrik ketika UNBK berlangsung,” katanya. (dys)

Sekolah Pelosok Butuh Asosiasi Dosen Dikukuhkan Perhatian Pemerintah Selong (Suara NTB) Masalah pemerataan pendidikan memang merupakan masalah yang cukup serius untuk ditangani. Dalam memajukan dunia pendidikan, peran aktif pemerintah tentunya sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya, saat ini perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan lebih fokus terhadap sekolah yang berada di kota, sementara sekolah di pelosok kerap terabaikan sehingga pemerintah terkesan pilih kasih.

Kepada Suara NTB, Jumat (26/2), Kepala SMPN 4 Masbagik, Wahid, SPd, menyayangkan sikap dari pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) yang tidak pernah turun untuk memantau situasi dan kondisi sekolah-sekolah di pelosok desa. Padahal, pemerintah itu harus menaruh perhatian yang sama terhadap semua sekolah itu, baik yang berada di dalam kota maupun pelosok desa. “Dikpora sama sekali tidak pernah datang ke

Organisasi Mahasiswa Tolak Keras LGBT

sekolah kita,” keluhnya.

Padahal, kata Wahid, dirinya beberapa kali sering menginformasikan situasi dan kondisi di SMPN 4 Masbagik kepada Dinas Dikpora Lotim. Namun, pihak dari Dikpora hanya mengumbar janji dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Namun hingga kini, pihak dari Dikpora Lotim tidak pernah berkunjung untuk memantau atau silatrrahmi ke sekolah tersebut.

Oleh karena itu, sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap dunia pendidikan di Lotim. Pihaknya sangat berharap supaya kepedulian dan pemerataan pendidikan yang dilakukan oleh Dinas Dikpora selaku leading sector dunia pendidikan harus menaruh perhatian yang sama. Penggelontoran bantuan terhadap sekolah benar-benar diharapkan mengarahkan kepada sekolah-sekolah yang membutuhkan. “Jangan bantuan itu berpusat di dalam kota saja, yang sudah jelas bangunan sekolahnya sudah bagus,”pintanya. (yon)

Mataram (Suara NTB) itu, Ketua Panitia Dr. SuprapRatusan pakar dan akade- to menegaskan dalam kegiamisi dari berbagai perguruan tan pengukuhan ini juga akan tinggi negeri dan swasta di digelar dua kegiatan besar NTB dijadwalkan menghadiri yaitu seminar nasional dan pengukuhan Majelis pengurus launching buku karya para Wilayah Asosiasi Dosen Indo- dosen. nesia (MPW ADI) NTB, Sabtu Seminar bertajuk “Mem(27/2). perkuat sinergitas multidisiKetua Majelis Pengurus plin untuk NTB yang lebih Wilayah ADI NTB, Prof. Dr. baik” nantinya akan dibuka Mahyuni menegaskan ADI oleh Gu- bernur NTB, Dr. NTB merupakan wadah bagi para pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Lebih dari 200 dosen dari 52 perguruan tinggi negeri dan swasta berhimpun di ADI NTB. Selain itu, ADI NTB hadir untuk memfasilitasi dosen dan akademisi agar lebih profesional dan produktif dalam mengembangkan keilmuannya sekaligus.

Guru besar Unram ini menambahkan, dengan berjamaah di ADI NTB, peran pengabdian dosen kepada masyarakat Indonesia khususnya NTB dapat lebih dimaksimalkan.

Mahyuni Sementara

TGH. M. Zainul Majdi yang sekaligus bertindak sebagai keynote speaker.

Tujuan digelarnya seminar untuk menggali pemikiran kritis dosen-dosen anggota ADI NTB baik pusat maupun regional. “Selain pengurus MPP ADI dari Jakarta, kita juga mengundang Dirjen dan Direktur Pendidikan Tinggi Kemenag dan Kemenristek Dikti”.

Di samping itu kata Suprapto, telah menyeleksi puluhan paper tentang membangun NTB. Pada acara seminar, akan di launching sejumlah karya terbaru dosen-dosen anggota ADI. Buku-buku ini menarik lantaran ditulis.oleh berbagai pakar dari disiplin ilmu berbeda. Sebagiannya akan dibagi secara gratis kepada peserta seminar.

“Rektor dan Kepala daerah, pimpinan SKPD, BUMD, tokoh agama dan masyarakat menyatakan kesediaannya untuk hadir,” tegasnya. (dys) (Suara NTB/dok)

Menristekdikti Klaim Kualitas Kampus Swasta dan Negeri Setara

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Aliansi Cipayung Plus Mataram yang terdiri dari HMI Cabang Mataram, PMII, HIMAHBUDHI, GMNI, dan PMKRI menolak keras kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT). Mereka menilai, LGBT merupakan patologi sosial bagi bangsa Indonesia.

Ketua HMI Cabang Mataram, Khairul Fahri menegaskan kelompok LGBT merupakan sekumpulan orang yang memiliki penyakit kejiwaan, sehingga membutuhkan penyembuhan yang benar, bukan malah meminta untuk diakui negara.

Menurutnya, negara tidak boleh mengakui kelompok ini dengan alasan apapun, namun demikian, hak-hak mereka sebagai manusia harus dilindungi mengingat mereka merupakan manusia ciptaan sang pencipta.

Khusus di NTB, Fahri meminta pemerintah daerah tidak menutup mata dengan banyaknya fenomena penyakit sosial ini. ‘’Pemerintah daerah harus membuka mata dan jujur mengakui bahwa kelompok LGBT ini secara faktual ada di tengah masyarakat kita,’’ ujarnya, Jumat (26/2).

Pengakuan jujur diperlukan agar dalam penanganannya dilakukan dengan cepat, tepat dan efisien, sehingga tidak terkesan ada pembiaran terkait problem yang sedang trend ini.

Dengan pengakuan jujur itu pula, setidaknya masyarakat NTB juga dapat membentengi anak-anak mereka dari berbagai propaganda LGBT yang eksistensinya kian berani dan terang-terangan. (dys)

tidak melakukan pemadaman listrik saat UNBK berlangsung,” katanya, Jumat (26/2).

Hal itu tentu dapat mendukung berbagai kelancaran pelaksanaan UNBK, sekaligus tidak mengganggu konsentrasi siswa saat melaksanaakan ujian.

Pasalnya, kata dia, jika listrik mati saat UNBK berlang-

Oleh sebab itu, PT. PLN (Persero) Wilayah NTB diminta untuk memberikan kontribusi dalam pelaksanaan UNBK dengan tidak melakukan pemadaman listrik saat UNBK berlangsung. “Meskipun masing-masing sekolah yang sudah siap melaksanakan UNBK tahun 2016 ini sudah memiliki genset, namun kami tetap berharap agar PLN

dilaksanakan,” katanya.

UNBK ini akan dilaksanakan serentak dengan sekolah yang melaksanakan ujian nasional secara reguler, dengan jumlah peserta hingga saat ini sebanyak 7.061 orang siswa.

Dengan jumlah tersebut, ruangan ujian yang telah disiapkan sebanyak 379 ruangan, dengan 616 pengawas.

Menurutnya, UNBK untuk sekolah jenjang SMA/MA akan dilaksanakan pada tanggal 4-7 April 2016, sedangkan untuk SMK dilaksanakan 4-8 April 2016, sebab SMK memiliki mata pelajaran kejuruan tambahan.

Muhammad Nasir

Jakarta (Suara NTB) Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir mengatakan, perguruan tinggi swasta dan negeri memiliki kualitas yang sama bagus, terutama setelah ada pembinaan terhadap ratusan kampus yang dinonaktifkan.

“Dikotomi swasta dan negeri itu tidak ada sekarang. Yang ada masalah kualitas. Kompetisi dan kualitas harus didorong agar nantinya PTS bersaing tidak hanya dengan sesama PTS, tetapi juga negeri bahkan universitas luar negeri,” katanya pada Rakernas Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (BP-

PTSI) di Universitas Yarsi, Jakarta, Kamis lalu.

Nasir mengatakan, masyarakat seharusnya tidak lagi memandang perguruan tinggi swasta (PTS) memiliki kualitas lulusan yang lebih rendah dari perguruan tinggi negeri (PTN).

Kemenristekdikti berharap tim pembinaan akan menghasilkan perguruan tinggi swasta yang dapat menarik minat pasar calon mahasiswa baru dengan adanya pemeringkatan dan akreditasi.

“Ada lulusan dari PTS yang ternyata bisa dapat pekerjaan lebih baik, sedangkan dari PTN kurang baik. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita perbaiki dari kualitasnya melalui pengawasan, pengendalian

dan pembinaan,” kata Nasir.

Nasir menegaskan tidak ada pembinasaan terhadap PTS yang tidak memenuhi standar kelayakan, melainkan pembinaan untuk menata pendidikan tinggi negara.

Ia mencatat dari 243 perguruan tinggi yang bermasalah atau tidak memenuhi parameter kampus “sehat”, ada 104 perguruan tinggi yang diaktifkan kembali dengan dilakukan pembinaan, sedangkan 103 perguruan tinggi telah dicabut izinnya karena beberapa alasan.

“103 (kampus) sudah kami cabut izinnya karena permintaan dari yayasannya.

Sudah dua tahun tidak ada mahasiswanya daripada menjadi beban, mereka (pemi-

lik yayasan) meminta agar ditutup saja,” ujar mantan Rektor Universitas Diponegoro tersebut.

Asosiasi BP PTSI menyebutkan ada sembilan masalah yang menyebabkan perguruan tinggi tersebut dinonaktifkan, yakni konflik internal dan eksternal, pengessahan yayasan oleh Kemenkumham dan kelas jarak jauh tanpa izin dan rasio dosen mahasiswa dan dosen tetap yang tidak berimbang.

Selain itu, sarana dan prasarana, masalah proses belajar mengajar, masalah pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) dan masalah manajemen di dalam kampus. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Hasil Pertandingan Sepak Bola Europa League Jumat, 26 Februari 2016 02.00 Liverpool 1 vs 0 Augsburg 02.00 Athletic Bilbao 1 vs 1 Olympique Marseille 02.00 Lazio 3 vs 1 Galatasaray 04.05 Manchester United 5 vs 1 Midtjylland 04.05 Tottenham Hotspur 3 vs 0 Fiorentina 04.05 Napoli 1 vs 1 Villarreal

Jadwal Pertandingan Sepak Bola Final Carling Cup Senin, 29 Februari 2016 00:30 Liverpool vs Manchester City @SCTV Liga Premier Inggris Sabtu, 27 Februari 2016 20:45 West Ham United vs Sunderland @beIn Sport 3 23:00 Southampton vs Chelsea @Indosiar 23:00 Leicester City vs Norwich City @beIn Sport 1 23:00 Stoke City vs Aston Villa @beIn Sport 2 Minggu, 28 Februari 2016 01:30 West Bromwich Albion vs Crystal Palace @beIn Sport 1, 3 22:05 Manchester United vs Arsenal @SCTV 22:05 Tottenham Hotspur vs Swansea City @beIn Sport 1 La Liga Spanyol Sabtu, 27 Februari 2016 23:00 Real Madrid vs Atletico Madrid @RCTI Minggu, 28 Februari 2016 19:00 Villarreal vs Levante @Festival Orange TV Senin, 29 Februari 2016 03:30 Barcelona vs Sevilla @Festival Orange TV

Debut Pemain Muda MU Mencengangkan Jakarta (Suara NTB) Pelatih Manchester United, Louis van Gaal memuji debut pemain muda Marcus Rashford saat MU mengalahkan Midjtylland 5-1 dalam leg kedua babak 32 besar Liga Europa, Jumat dini hari kemarin.

“Debutnya mencengangkan. Pada babak pertama di berlari terlalu banyak di sisi lapangan,” kata van Gaal usai pertandingan di Old Trafford, Manchester, seperti dilansir laman BBC. Pemain kelahiran 31 Oktober 1997 tersebut mencetak dua gol saat MU memastikan tiket ke babak 16 besar Liga Europa dengan agregat 6-3.

“Saya mengatakan kepadanya pada jeda babak petama untuk melebar ke gawang dan Anda akan mencetak gol. Kemudia dia mencetak dua gol. Itu sangat fantastis baginya,” kata pelatih berpaspor Belanda itu.

Van Gaal juga memuji permainan MU secara keseluruhan dengan menyebutnya sebagai penampilan yang sangat baik.

“Itu adalah performa yang sangat baik. Para fans menikmati sepakbola menyerang kami. Saya harus memberikan

pujian kepada para pemain,” ujar dia.

Agregat Besar Valencia lolos ke babak 16 besar Liga Europa usai mengalahkan tim asal Austria, Rapid Wien, dengan skor 4-0 pada leg kedua babak 32 besar di Stadion Ernst Happel, Jumat dini hari WIB. Valencia melenggang dengan keunggulan agregat besar 10-0 setelah menang 6-0 pada leg pertama pekan lalu di kandang sendiri, Stadion Mestalla.

Seluruh gol pada leg kedua ini tercipta pada babak kedua. Dimulai pada menit ke-59 lewat gol Rodrigo, sebelum Sofiane Feghouli menggandakan skor lima menit berselang.

Belum puas, Valencia menambah keunggulan menjadi 3-0 lewat aksi Pablo Piatti yang kemudian dilanjutkan gol penutup dari Shkodran Mustafi pada menit ke-88 untuk menggenapkan agregat

menjadi 10-0, demikian seperti dilansir laman UEFA. Tottenham Hotspur juga melenggang ke babak 16 besar Liga Europa setelah mengalahkan Fiorentina 3-0 dalam leg kedua babak 32 besar di White Hart Lane, London, Jumat dini hari kemarin.

Spurs lolos dengan total agregat 4-1 setelah pada pekan lalu setelah ditahan imbang dalam leg pertama di Artemio Franchi.

Tim tuang rumah membuka keunggulan pada menit ke-25 lewat gol Ryan Mason usai menerima sodoran umpan Alli.

Mason kemudian menuntaskan peluang tersebut dengan melesakkan tendangan mendatar ke sudut kanan gawang yang tak mampu dihalau kiper.

Spurs menggandakan keunggulan pada menit ke-63 melalui Erik Lamela yang berhasil memanfaatkan halauan tak sempurna kiper dengan melepaskan tendangan keras

ke pojok kiri gawang.

Pada menit ke-81 Tottenham Hospur memperbesar keunggulan lewat gol bunuh diri Gonzalo Rodriguez akiba salah mengantisipasi umpan Kieran Trippier. Bola yang dicoba dipotongnya di dalam

kotak penalti justru berbelok ke gawangnya sendiri.

Kemenangan 3-0 Spurs bertahan hingga wasit meniupkan peluit panjang tanda pertandingan selesai, demikian seperti dilansir laman UEFA. (ant/bali post)

Pengurus KONI Kota Mataram Dilantik

Mataram Dukung Target 15 Medali Emas NTB di PON

Serie A Italia Minggu, 28 Februari 2016 01:00 Empoli vs Roma @beIn Sport 2 03:45 Milan vs Torino @beIn Sport 1 19:30 Palermo vs Bologna @beIn Sport 1 22:00 Chievo Verona vs Genoa @beIn Sport 2 Senin, 29 Februari 2016 03:45 Juventus vs Inter Milan @Quad Sports Orange TV Waktu siaran berdasarkan zona Waktu Indonesia Tengah (WITA), sesuai dengan di NTB dan sekitarnya. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sesuai kebijakan stasiun televisi.

207 Federasi Memilih Presiden FIFA Zurich Kuwait dan Indonesia yang sedang diskors resmi dikesampingkan saat pemungutan suara, Jumat (26/ 2) untuk memilih presiden FIFA yang baru, menyisakan 207 dari 209 federasi dalam tugas memilih pengganti Sepp Blatter.

Absennya kedua negara itu dikonfirmasi Markus Kattner, yang berperan sebagai sekretaris jenderal badan sepak bola dunia yang sedang ternoda skandal, dalam Kongres FIFA di Zurich, Jerman.

Berita itu bisa menjadi pukulan bagi kandidat Sheikh Salman bin Ebrahim al Khalifah, Kepala Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) yang mencakup dua negara yang absen tersebut, demikian seperti dilansir kantor berita AFP. Sementara itu, Federasi Sepak Bola AS mengatakan akan memberi suara untuk Pangeran Ali bin Al Hussein guna menjadi pemimpin baru FIFA. Presiden AS Soccer Sunil Gulati mengumumkan keputusan itu melalui Twitter.

“US Soccer akan memberi suara untuk Ali untuk FIFA untuk (menjadi) presiden FIFA,” cuit Gulati, setelah sebelumnya menulis di media sosial bahwa para pejabat AS “telah melewati pertemuan yang bagus dengan kelima kandidat FIFA pada malam ini di Zurich.”

Sedangkan badan sepak bola Kanada mengumumkan niatnya memberi suara untuk Gianni Infantino, sekretaris jenderal UEFA. “Dewan Direktur Canada Soccer dengan bulat memberikan suara untuk Gianni Infantino untuk (menjadi) presiden FIFA,” kata federasi Kanada.

Baik AS maupun Kanada adalah anggota CONCACAF, Konfederasi utuk Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Karibia, yang menjadi pusat krisis korupsi dalam sepak bola dunia.

Pangeran Ali, presiden federasi Yordania yang kalah dari Blatter pada pemilihan tahun lalu, mencuit rasa terima kasihnya kepada Gulati, demikian AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DUA GOL DEBUT – Selebrasi pemain muda Manchester United, Marcus Rashford mencetak dua gol dalam debutnya di laga melawan Midjtylland, di Liga Europa, Jumat dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

KAOS MESSI – Setelah menjadi sensasi di internet pada bulan lalu, Murtaza Ahmadi kini bisa mengenakan kaos asli yang dikirimkan Lionel Messi.

Messi Kirimkan Kausnya Kepada Penggemar Cilik di Afghanistan Kabul Bintang sepak bola Argentina Lionel Messi mengirimkan bukan hanya satu, namun dua kausnya kepada seorang anak berusia lima tahun di Afghanistan yang menjadi sensasi di internet pada bulan lalu, ketika dirinya difoto dengan mengenakan kantung plastik yang dibentuk menjadi baju dengan tulisan “Messi” digoreskan menggunakan spidol.

Murtaza Ahmadi terbang bersama keluarganya dari wilayah timur provinsi Ghazni ke Kabul untuk menerima hadiah dari Messi yang diserahkan melalui UNICEF, di mana ia menjadi duta niat baik (goodwill ambassador), lapor AFP. “Murtaza tidak dapat berhenti tersenyum. Ia terus mengulang: saya mencintai Messi,” kata juru bicara UNICEF Afghanistan Denise ShepherdJohnson kepada AFP. Messi menandatangani kaus-kaus itu,

menulis “dengan penuh cinta” di kaus-kaus tersebut, dan menambahi bola sepak pada harta karun, kata UNICEF. Membeli kaus Messi merupakan sesuatu yang berada di luar jangkauan keluarga Murtaza yang miskin, anggota etnis minoritas Hazara yang tinggal di Ghazni yang bergejolak, dekat Kabul.

Kakak kandungnya Homayoun (15) berimprovisasi dengan membuat kaus berwarna strip biru dan putih dari kantung plastik, dengan nama Messi ditulis menggunakan spidol, dan mengunggah fotofoto Murtaza mengenakan “kaus” itu di Facebook pada pertengahan Januari.

Gambar itu menyentuh hati banyak penggemar sepak bola di seluruh dunia, dan membuat Murtaza dijuluki “Messi kecil” di media sosial.

Federasi Sepak Bola Afghanistan mengatakan Messi telah menghubungi mereka untuk

mengatur pertemuan dengan Murtaza sesegera mungkin, di mana kedutaan Spanyol di Kabul berkata kepada AFP bahwa mereka akan melakukan upaya semaksimal mungkin untuk memfasilitasinya.

Namun sumber yang dekat dengan Messi mengatakan pada awal bulan ini bahwa pihaknya belum dapat mengonfirmasi atau menepis spekulasi mengenai kemungkinan pertemuan itu. Merencanakan pertemuan di Afghanistan, yang masih berada dalam cengkraman Taliban, menghadirkan resiko keamanan yang besar.

Sepak bola dan kriket merupakan dua olahraga terpopuler di negara yang dilanda perang itu — namun olahraga jarang dimainkan di bawah peraturan Taliban, dan stadion sepak bola merupakan arena untuk eksekusi, melakukan lemparan rajam, dan pemotongan anggota tubuh. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Setelah dipilih secara aklamasi dalam Musorkot KONI Kota Mataram bulan Desember 2015 lalu, Ketua Umum KONI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana bersama jajaran pengurus KONI Kota Mataram akhirnya resmi dilantik oleh Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, di Aula Rapat Lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (25/2) lalu.

Pelantikan pengurus KONI Mataram priode 2016-2020 itu dihadiri oleh Wali Kota Mataram, H. Ahyar Abduh, Wakil Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto, Ketua Bidang Organisasi KONI NTB, H. Mufti Murat dan sejumlah pengurus cabor Kota Mataram.

Dalam SK pengukuhan yang dibacakan oleh pengurus KONI NTB, Mufti Murad, jajaran pengurus KONI Kota Mataram periode 2020 diisi kurang lebih 40 pengurus yang terdiri dari Ketua Umum, H. Mohan Roliskana, Wakil Ketua I, H. Effendi, Wakil Ketua II, Mahmudin Tura, Wakil Ketua III, Hasmudin, Sekum, Mansur SH, Bendahara, I Gusti Ayu Sri Maha K. dan sejumlah bidang yang tak bisa disebutkan satu-persatu.

Dalam sambutannya Ketua

Umum Kota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan orang-orang yang direkrut menjadi pengurus KONI Kota Mataram yang dipimpinnya itu merupakan orang-orang yang sudah militan mengurus cabor. Dan keberadaan pengurus KONI Kota Mataram itu diharapkan mampu bekerjasama, bahumembahu serta mendedikasikan diri dalam rangka membangun prestasi olahraga di NTB khususnya di Kota Mataram.

“Kita disini ingin dedikasikan diri kami untuk kamajuan prestasi olahraga Kota Mataram di level regional hingga nasional,” ucap Mohan.

Dikatakan Mohan salah satu misi utama KONI Kota Mataram saat ini adalah bagaimana memberikan kontribusi medali emas untuk NTB di PON XIX di Jabar 2016. Diakuinya dari 118 atlet yang akan membela NTB di PON sekitar 40 persen atau separuhnya berasal dari Kota Mataram.

Dengan jumlah atlet Kota Mataram yang mendominasi itu, Mohan berharap atlet Kota Mataram bisa memberikan kontribusi sedikitnya lima medali emas. Terutama dari cabor menembak, balap sepeda BMX dan voli pantai diharapkan bisa memberikan kontribusi medali emas. (fan)

(Suara NTB/fan)

BACAKAN SK - Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto (kiri) membacakan SK pengukuhan pengurus KONI Kota Mataram di Aula Rapat Lantai III Kantor Walikota Mataram, Kamis (25/2).

BOPI Desak Pemerintah Minta PSSI Serius Reformasi Jakarta (Suara NTB) Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) mendesak Pemerintah mesti terlebih dahulu meminta PSSI serius mereformasi diri sebelum mencabut pembekuan seluruh kegiatan organisasi sepak bola nasional itu.

“Harus ada jaminan dulu bahwa reformasi tata kelola sepak bola Indonesia benarbenar akan berjalan sesuai yang dicita-citakan,” ujar Ketua Umum BOPI Noor Amman dalam keterangan tertulisnya, Jumat kemarin.

Pemerintah juga harus memastikan sanksi FIFA yang diberikan kepada Indonesia akan benar-benar ditarik, ketika PSSI diaktifkan kembali.

Noor Amman meminta pemerintah mempertimbangkan faktor perjalanan sejarah saat Surat Keputusan Menpora Nomor 01307 tahun 2015 mengenai pembekuan PSSI

pada 17 April 2015 dikeluarkan.

“Waktu itu, PSSI membangkang dan menyatakan bahwa hanya tunduk dan patuh kepada FIFA, Pemerintah sebagai penguasa negeri ini tak dianggap. Bahkan lewat surat ke FIFA, PSSI sendiri yang meminta agar sepak bola Indonesia disanksi karena tuduhan intervensi Pemerintah,” kata dia.

Noor Amman juga menyatakan mantan Sekjen PSSI Joko Driyono, yang juga CEO PT Liga Indonesia, mengakui tidak ada intervensi dari pemerintah seperti yang tertulis dalam surat PSSI ke FIFA. “Artinya, kalau benar pembekuan itu akan dicabut harus ada klarifikasi terlebih dahulu, bahwa tidak benar Pemerintah melakukan intervensi seperti yang tertuang dalam surat sanksi FIFA tertanggal 30 Mei 2015,” ujar dia. (ant/ bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 12

Tinggi, Potensi Gempa di NTB Mataram (Suara NTB) Potensi gempa di NTB tinggi. Potensi gempa yang cukup tinggi itu juga disertai dengan potensi terjadinya tsunami. Hal yang sangat perlu diperhatikan oleh masyarakat ialah perlunya pemahaman terkait adanya potensi itu.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika Mataram, Agus Riyanto, kepada Suara NTB, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (25/2) lalu.

Ia menjelaskan, dengan potensi tinggi itulah mendasari adanya Stasiun Geofisika di Mataram, yang baru berjalan tepat satu bulan ini. Agus mengatakan, potensi tinggi sumber gempa di Pulau Lombok, yaitu berada di wilayah

Utara dan Selatan dari Pulau Lombok.

“Sumber gempa berada di utara Pulau Lombok dan Selatan Pulau Lombok,” ujarnya.

Potensi itu diikuti juga dengan potensi terjadinya tsunami.

Karena NTB berada pada lempeng Eurasia, yang rentan terjadi pergerakan lempeng, menyebabkan terjadinya gempa tektonik. BMKG stasiun geofisika sendiri berwenang pada pemantauan gempa tektonik itu.

Terjadinya tsunami sangat erat kaitannya dengan magni-

tude gempa yang berada di atas 7 skala ritcher, dengan kedalaman yang dangkal.

“Bahwa potensi gempat tinggi. Pemahaman itu yang perlu ditekankan ke masyarakat. Terutama dalam hal kesiapsiagaan,” katanya.

Dikatakan juga, jika terjadi gelombang tsunami, wilayah Pulau Lombok dapat terendam seluruhnya. Oleh karena itulah dibutuhkan gedung yang kokoh sebagai tempat evakuasi yang memadai.

Di Pulau Lombok memang

sudah ada gedung Tempat Evakuasi Sementara (TES) yang berada di Lombok Utara.

Namun demikian, Agus beranggapan gedung itu belum memadai untuk menampung saat evakuasi.

Ketika ditanya mengenai gempa yang disebabkan oleh atkivitas vulkanologi, ia mengatakan itu bukan tugas dari BMKG. Karena itu merupakan wewenang badan vulkanologi.

Tetapi, ia menambahkan, aktivitas tektnonik bisa juga memberikan dampak kepada erupsi gunung berapi.

“Tetapi kalau mau dilihat korelasinya. Umumnya yang sering terjadi, aktivitas tektonik bisa mentriger erupsi gunung merapi,” katanya. (ron)

Hadapi MEA

Anggaran PHRI Digunakan untuk Pelatihan Tenaga Kerja Mataram (Suara NTB) Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB sejak tahun lalu gencar melakukan pelatihan tenaga kerja. Sebab tenaga kerja di

LOWONGAN DCRI, KSR, WAITERS, ACC, GUDANG, DAPUR, SPV, DAN ADM KRM LAMARAN KE LUMBUNG RESTO LT 2F MALL EPICENTRUM CP. 087864011613 Kehilangan Sertifikat Tanah Telah Hilang 1 Buah Buku Tanah Hak Guna Bangunan Dengan nomor : 0059 yang terbit pada tanggal 27 Mei 1996 atas Atas Nama : NURDIN Buku Tanah Hak guna Bangunan tersebut diketahui hilang di Jln. Leo I, RT.09, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram sekitar bulan Januari 2016 pada saat proses untuk ditingkatkan menjadi Hak Milik.

Bagi yang menemukan, dimohon kesediannya untuk menghubungi Bapak ALDI PAOWARTO atau keluarga yang bersangkutan.

Alamat : Jln. Leo I, RT. 0, Lingkungan Selaparang, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, No Telp 082116078992 atau dengan menghubungi Pos Polisi terdekat.

bidang perhotelan harus memiliki sertifikat. Sehingga dapat melayani tamu dengan maksimal.

Informasi yang dihimpun Suara NTB, bahwa tahun 2015 anggaran yang didapatkan PHRI dari pemerintah daerah senilai Rp 300 juta.

Selain untuk pelatihan tenaga kerja, juga digunakan oleh anggota untuk melakuakan sales mission ke luar negeri, salah satunya Australia. ‘’Kita ini tengah menghadapi MEA. Tentunya kualitas tenaga kerja kita juga harus kita tingkatkan, agar kita mampu bersaing. Oleh sebab itu kita melakukan sertifikasi terhadap hotel dan karyawan hotel,’’ kata Ketua PHRI NTB I Gusti Lanang Patra kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (26/2) kemarin.

Tahun sebelumnya PHRI mendapatkan anggaran sebesar Rp 300 juta yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja pada 300 hotel yang ada di NTB. Dari 300 itu, hanya 200 hotel

(Suara NTB/dok)

I Gusti Lanang Patra yang mampu dibantu untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja.

Selain itu, anggota PHRI juga melakukan sales mission serta membangun jaringan dan kerjasama dengan beberapa pihak yang berada di luar negeri. Tahun lalu PHRI melakukan sales mission ke Australia. ‘’Kita memang melakukan

sales mission untuk membangun jaringan kita dan kita belajar manajemen pemasaran dari mereka. Karena ini juga penting untuk meningkatkan kemajuan hotel-hotel di NTB,’’ ungkapnya.

Saat ini tenaga kerja yang berasal dari luar negeri, seperti Filipina dan Thailand tengah belajar menggunakan Bahasa Indonesia. Dan salah satu lokasi yang dianggap potensial yaitu NTB. Sebab potensi NTB pada bidang pariwisata dan perhotelan dinilai cukup besar.

Sehingga tenaga kerja yang ada di semua hotel dan restoran di NTB dirasa perlu untuk melakukan sertifikasi.

Sebab itu akan sangat diperlukan untuk memperbaiki pelayanan dan meningkatkan mutu pelayanan. ‘’Tahun ini juga akan kita adakan sertifikasi untuk tenaga kerja dan juga hotel-hotel.

Semoga saja tenaga kerja di bidang perhotelam dan restoran ini semakin baik. Sehingga tamu ingin kembali lagi,’’ kata Lanang. (lin)

(Suara NTB/lin)

SIMULASI - Suasana saat evakuasi korban simulasi pemadaman kebakaran Sheraton Hotel, Jumat (26/2) kemarin.

Sheraton Hotel Lombok Gelar Simulasi Pemadaman Kebakaran Giri Menang (Suara NTB) Sheraton Hotel Lombo, Jumat (26/2) kemarin menggelar simulasi pemadaman kebakaran untuk mengantisipasi terjadinya musibah kebakaran.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali dalam setahun. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan semua karyawan hotel demi keamanan dan keselamatan tamu dan masyarakat sekitar. ‘’Kami melakukan ini untuk melatih karyawan kami agar tahu cara memadamkan api saat terjadi kebakaran.

Meskipun hal semacam ini tidak pernah terjadi dan kita harapkan tidak akan pernah terjadi. Semua demi keamanan baik tamu, karyawan maupun masyarakat sekitar,’’ kata General Manager Sheraton Hotel Lombok, Dominique Duvivier, di Senggigi, Jumat (26/2) kemarin.

Simulasi ini dilakukan pada pukul 14.30 Wita yang diawali dengan bunyi alarm tanda kebakaran dan suara jeritan dari sebuah kamar di lantai dua. Setelah itu tim medis langsung mendatangi

ruangan itu untuk melakukan evakuasi terhadap korban yang sudah menghirup banyak asap akibat kebakaran.

Tim lain langsung mempersiapkan air melalui pompa khusus yang memang disediakan jika terjadi kebakaran. Dengan selang besar sepanjang 100 meter, air dengan deras ke luar untuk memadamkan api. Tidak lama kemudian, tim medis dari Rumah Sakit Bhayangkara Mataram datang untuk membantu dan mengevakuasi korban yang mengalami luka-luka. Setelah itu terlihat mobil pemadam kebakaran tiba dan membantu pihak hotel memadamkan api.

Simulasi ini juga terkait dengan standar keamanan yang diterapkan oleh Starwood sebagai perusahaan induk. Sebab kesadaran dari karyawan maupun tamu yang datang untuk melakukan penyelamatan perlu dilatih.

Sehingga jika di kemudian hari kejadian tersebut benarbenar terjadi, karyawan dengan sigap melakukan perannya sesuai dengan simulasi yang dilakukan.

Kegiatan ini juga didukung oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat. Terlihat tim dari pemadam kebakaran turut terlibat dalam simulasi tersebut. Sehingga karyawan hotel bisa mendapatkan pelatihan yang akurat ddari instruktur pemadam yang sudah terlatih.

“Kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Hotel Sheraton. Sebab sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 itu mewajibkan setiap gedung yang bersifat (ada pelayanan) publik harus memiliki keamanan pemadam kebakaran,’’ kata Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Lombok Barat, Sutiadi setelah memberikan arahan kepada karyawan hotel.

PR and Marketing Sheraton Hotel Lombok, Chintia Ratu menambahkan, simulasi ini rencananya akan terus dilakukan agar keamanan tetap terjaga. Sehingga para tamu yang datang dapat merasa tenang dan nyaman. Sebab semua karyawan sudah dilatih untuk menghadapi bahaya kebakaran. (lin)

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi, M. Yusrin Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi, Yoni Ariadi.

KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami, Indra Jauhari. Dompu : Nasrullah. Bima : Rafiin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./ mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 13

RUPA-RUPA

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Schizophrenia Kebudayaan Mengintegrasikan ”Perang” Melawan Kemiskinan SEGERA setelah para kepala daerah di tujuh kabupaten/kota di NTB memangku jabatannya, maka saat itu juga pengentasan kemiskinan sudah harus kembali menjadi agenda utama di daerah. Hal ini pula yang mulai disuarakan oleh Pemprov NTB melalui Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram kemarin.

Pemprov NTB tampaknya menyadari bahwa perang melawan kemiskinan memang membutuhkan tidak saja kemauan dan amunisi yang memadai. Lebih dari itu, kerjasama antar elemen – khususnya elemen pemerintahan di daerah pun sangatlah menentukan keberhasilan memerangi kemiskinan.

Karena itulah, dirasa perlu untuk mulai mendorong agar isu mengenai kemiskinan menjadi isu utama bagi kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah – khususnya yang baru memangku jabatannya, 17 Februari 2016 lalu.

Pemprov NTB menyerukan agar agenda mengentaskan kemiskinan diakomodir dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tujuh kabupaten/kota yang baru saja dilantik kepala daerah dan wakil kepala daerahnya.

Selain itu, pemprov juga akan mengevaluasi Perda APBD kabupaten/kota terkait dengan pengalokasian anggaran dalam pengentasan kemiskinan yang dianggarkan dalam APBD masing-masing.

Sepintas, data-data terkait agenda memerangi kemiskinan memang memperlihatkan gambaran yang cukup menggembirakan. Baru-baru ini, BPS NTB merilis, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode MaretSeptember 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB saat ini sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang.

Meski angka-angka sudah memperlihatkan kemajuan, namun itu belum cukup meyakinkan untuk membuat kita melompati peringkat kemiskinan daerah-daerah lain di Indonesia. Dengan kata lain, hasil yang dicapai dalam pengentasan kemiskinan masih perlu dibawa ke level yang lebih meyakinkan.

Untuk itu, memang dibutuhkan proses pemetaan yang baik terhadap faktor-faktor pendorong kemiskinan dan memastikan faktor-faktor itu menjadi variabel yang bisa dikendalikan melalui serangkaian kebijakan daerah. Jika kebijakan di tingkat daerah tidak mampu mengendalikan variabel-variabel tersebut, maka komunikasi politik dengan pemerintah pusat tentunya harus dibangun.

Terjadinya anomali harga-harga dalam mekanisme pasar yang kita anut dalam sistim perekonomian kita sudah seharusnya dicarikan jalan keluarnya. Misalnya saja, bawang merah menjadi salah satu komoditas yang menunjang tingginya inflasi di daerah tersebut. Padahal, Bima adalah daerah produsen bawang merah di NTB. “Justru di sana pengaruhnya bawang merah padahal di sana produsen terbesar bawang merah,” ucap Chairul. Anomali serupa juga sebenarnya terjadi pada komoditas beras yang harganya kerap melejit meski NTB merupakan daerah penghasil beras.

Secara umum, program-program pengentasan kemiskinan di daerah ini memang masih perlu dipoles mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dan evaluasinya. Pengintegrasian peran dari banyak pihak juga menjadi hal yang mutlak diperlukan.

Mulai dari pimpinan daerah, birokrat, akademisi, lembaga kemasyarakatan, tokoh agama dan masyarakat hingga elemen-elemen masyarakat di tingkat akar rumput.

Pemprov NTB tentunya menyadari bahwa agenda pengentasan kemiskinan hanya akan membentur tembok tebal jika dikerjakan sendiri tanpa dukungan dari kabupaten/kota dan elemen lainnya. Karena itulah, upaya untuk merajut sinergi dalam memerangi kemiskinan memang harus diprioritaskan sejak langkah pertama mulai diayunkan oleh para pemimpin di daerah. (*)

RADIO

ACANA kebudayaan terus berkembang dan tak pula dikerangkengi ideologi tertentu. Persoalan bisa muncul secara mendasar tapi kita tahu tak pernah menemui titik final. Polemik-polemik dibiarkan mengambang tanpa akhir. Pelangi wacana itu berpoperasi sebagai pijakan menjalankan strategi kebudayaan.

Di titik manakah pola wacana bergerak memunculkan polemik di antara para pemikir masa lampau hingga kiwari? Kebudayaan memiliki ruang terbuka, bisa masuk dalam setiap bidang-bidang kehudipuan. Tapi kebudayaan memiliki lintasan sendiri yang terpisah dengan sektor-sektor pragmatis. Ketika kebudayaan sebagai eksperesi niliai-nilai yang tentu saja bukan bagian dari dunia pragmatis. Cuma pada tahap aktualisasi ternyata keduanya bisa berpaut.

Semisal kebudayaan dan institusi pragmatis seperti media, pemerintah, dan wisata. Kebudayaan bukan salah satu sektor dalam dunia pragmatis tersebut. Ia berada di dalam dan terekspresai ke luar, dari sektor-sektor kehidupan. Tentu saja kebudayaan dapat dilihat sebagai produk dari sisi nilai-guna, tetapi mereduksinya ke dalam fungsi pragmatis ini akan menyebabkan pelakunya kehilangan orientasi.

Kehilangan orientasi menyebabkan berada dalam lilitan persoalan, setidaknya ketiadaan strategi kebudayaan, kata Ashadi Siregar dalam sebuah pidatonya yang kehilangan orientasi juga.

Strategi kebudayaan bisa berjalan efektif ketika konsepsi kebudayaan punya pondasi pijak masing-maing. Dalam menjalankan strategi kebudayaan butuh suatu pandangan yang utuh. Di mana para pelakunya tak terjebak ke dalam sektor pragmatis. Bila kebudayaan dibawa ke sektor tersebut maka ia bisa saja terjebak ke dalamnya dan tak bisa menjalankan strategi kebudayaan secara sehat.

Institusi pragmatis dan institusi kebudayaan tetap terpisah dalam konteks konsepsi. Meski dalam praktiknya, kedua-duanya bisa bertaut dengan prasyarat jika sektor pragmatis menjalankan nilai kebudayaan. Kedua-duanya menuntut ranah berpijak yang jelas dan tak ambigu. Karena keduanya merupakan bagian dialektika yang tepisah satu sama lain. Dunia pragmatis punya dinamika sendiri begitu halnya dengan kebudayaan punya nilai-nilai bagi kehidupan individual-sosial kemasyarakatan.

Dikotomisasi antara kedua institusi tersebut secara praksis berada di titik liminal. Jika demikian kedua institusi tersebut tak bisa lagi dipandang secara dikotomis. Dikotomisasi inilah yang menyebabkan wacana kebudayaan mengidap

Oleh:

Mohamad Baihaqi Alkawy

(Pegiat Sastra dan Penelaah Kajian Agama)

Di saat seperti itu institusi kebudayaan kadang tak punya taring untuk melawan dan menyeimbangkan bidang-bidang yang berpretensi dehumanisasi. Malah mengalir mengikuti ke mana jalan yang ditunjukkan oleh institusi pragmatis tersebut. Institusi kebudayaan makin tunduk dan tak punya daya melawan arus dominasi dan eksploitasi alam dan manusia. semacam schizophrenia bagi pelakunya. Keterpecahan diri antara dunia pragmatis dan kebudayaan yang selalu dianggap bersitegang dan tak bisa disatukan. Selanjutnya bagaimana pola konseptual yang bisa membebaskan kebudayaan dari institusi pragmatis dan bermasalahkah bila institusi kebudayaan berada dalam rahim institusi pragmatis?

Dimotomisasi Wacana Kebudayaan Instutusi pragmatis seperti politik, wisata, ekonomi, komunitas masyarakat sipil menjalin ikatan sosial dalam konteks kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam perjalanannya institusi kebudayaan sudah mencair menjadi bagian dari sektor pragmatis. Itu artinya sektor kebudayaan bisa memertahankan dan memelihara makna kehidupan dalam sektor-sektor pragmatis.

Institusi-institusi pragmatis semacam itu tak berpretensi membawa outputnya memiliki makna dalam konteks misalnya mengimplimentasikan nilai kebudayaaan dalam dunia pragmatis semisal di bidang politisi, birokrasi, bisnis dan wisata. Outputnya tidak memiliki makna bagi kehidupan sosial kebudayaan. Orang yang duduk dalam kekuasaan lazimnya hanya berkutat dengan persoalan pribadinya tinimbang mengutamakan pelaksanaan nilai-nilai.

Saya tidak tahu persis bagaimana institusi pendidikan formal beroperasi. Apakah dalam konteks ini pendidikan formal saat ini mampu mengeluarkan output yang berkebudayaan atau hanya manusia yang mengutamakan fungsionalitas tinimbang sebagai manusia berbudaya. Beberapa di antaranya bisa disaksikan bagaimana institutusi pendidikan formal telah terjebak ke dalam lingkaran institusi pragmatis tinimbang sebagai institusi kebudayaan.

Selain pendidikan, di dunia pragmatis terdapat media yang dalam praksisinya mengaktualisasikan realtas faktualitas berbagai sektor kehidupan, termasuk kebudayaan.

Media yang berfungsi memenuhi

hak masyarakat dalam mengetahui fakta-fakta dan dinamika dunia pragmatis di tingkat lokal maupun nasional. Teks (sastra) misalkan dalam format media massa juga berhubungan dalam bidang kebudayaan.

Salah satu coontoh beberapa media menampung kolom khusus sastra yang menjadi bagian penting dari budaya. Itu artinya media sebagai institusi pragmatis sekaligus menampung nilai kebudayaan di dalamnya. Sastra sebagai bagian dari ekspresi budaya berupaya melakukan penggalian atas makna kehidupan. Sastra mengandung penghayatan, pemikiran dalam sebuah tradisi masyarakat dan komunikasi manusia mulai dari kehadiran tekhnologi.

Dari contoh di atas, dunia pragmatis (media) dan institusi kebudayaan (sastra) tetap terpisah karena berhubungan dengan sektor masing-masing. Media sebagai institusi pragmatis menyediakan dan memerhatikan makna kebudayaan.

Sebaliknya sastra mengeksperesikan dunia pragmatis dalam konteks pemaknaan dalam kehidupan dan ditampung oleh media sebagai institusi pragmatis. Kedua-duanya saling mengisi dan bertemu.

Pada titik ini, proses institusionalisasi kebudayaan memunculkan manusia pragmatis yang adaptif terhadap institutsi-institusi dalam sektor kehidupan atau memiliki energi produktif dalam mengisi dunia pragmatis. Contoh yang lain semisal berdirinya Dewan Kesenian di tiap-tiap daerah. Mampukah institusi dewan kesenian ini melahirkan manusia berbudaya yang menjalankan nilai budaya terlebih menghasilkan produk kebudayaan secara tepat dalam institusi pragmatis (pemerintah).

Dengan demikian schizophrenia bisa saja disembuhkan dengan pola demikian, pola pengelabuan antara institusi kebudayaan dan institusi pragmatis. Insttitusi kebudayaan yang dinaungi institusi pragmatis: antara manusia pragmatis dan manusia berbudaya. Cuma, tak bisa dipungkiri, banyak kalangan masih mengamini dikotomi-dikotomi

RADIO

semacam ini. Dan selama dikotomi semacam ini masih diperdebatkan maka kita akan selalu menghadapi dunia yang terbelah. Dan strategi kebudayaan yang terparsialkan.

Kebudayaan berkutat dalam dua kutub wacana yang tak ambigu.

Meski bagi sebagian kalangan wacana-wacana tersebut hanya menjadi konsepsi bertendensi teoritis tanpa dimensi praksis. Hanya saja bagaimana mau menjalankan strategi budaya bila konsepsinya tak terselesaikan di kepala.

Dari lampau polemik kebudayaan tak berkesudahan berkelindan mengarungi jagad wacana. Dari kebudayaan yang linier, simultan dan atomistik. Wacana membentuk gugus-gugus ide dan keterpecahan kelompok budayawan dengan konsepsi yang beragam. Dan persoalan semacam ini bergerak dinamis sebagai wacana yang diikuti oleh ragam eksperesi kebudayaan.

Saat wacana-wacana tersebut mengambang dan dibicarakan, jaman ternyata terus melaju signifikan dalam sektor pragmatis. Tekhnologi, dunia kesehatan, pendidikan, politik dan bidang ekonomi membentuk dan menampung institusi kebudayaan. Sehingga strategi kebudayaan dirangkum untuk mendukung jalannya bidang-bidang pragmatis tersebut.

Di saat seperti itu institusi kebudayaan kadang tak punya taring untuk melawan dan menyeimbangkan bidang-bidang yang berpretensi dehumanisasi. Malah mengalir mengikuti ke mana jalan yang ditunjukkan oleh institusi pragmatis tersebut. Institusi kebudayaan makin tunduk dan tak punya daya melawan arus dominasi dan eksploitasi alam dan manusia.

‘’Travel Advice’’ Australia tak pengaruhi kunjungan wisatawan Wisatawan menyadari teror bisa terjadi di mana-mana

*** Dukungan ke petani jadi kunci percepatan pengentasan kemiskinan Yang penting dukungannya jelas dan tepat sasaran

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Februari 2016

Halaman 15

’’Travel Advice’’Australia Tak Pengaruhi Kunjungan Wisatawan Mataram (Suara NTB) Pemerintah Australia telah mengeluarkan travel advice pada warga negaranya yang akan mengunjungi Bali, Lombok, dan Jakarta. Kendati ada travel advice, namun pada kenyataannya itu tidak berpengaruh terhadap kunjungan wisatawan ke NTB. Sejauh ini, kunjungan wisatawan ke NTB justru semakin meningkat. ‘’Itu tidak masalah. Meskipun ada travel advice, wisatawan tetap datang. Bahkan wisatawan dari Australia juga banyak. Jadi sama sekalitidakberpengaruh,’’kataKetuaASITANTB, Dewantoro Umbu Joka, SH kepada Suara NTB, di Mataram, Jumat (26/2) kemarin.

Pertimbangan Pemerintah Australia mengingatkan warg-

anya disebabkan maraknya isu terorisme, baik di Jakarta, Bali dan Lombok. Menurutnya, teroris saat ini tengah mempersiapkan diri untuk melangsungkan penyerangan di tiga titik yang dianggap rawan itu. Sehingga Pemerintah Australia mengingatkan warganya yang berada di Indonesia untuk meningkat-

kan kewaspadaan. ‘’Masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia itu sudah kebal terhadap ancaman teror.

Karena sudah terlalu sering, sudah tidak ada takutnya,’’ kata Dewantoro.

Menurutnya, jika masih sebatas travel advice itu tidak akan memengaruhi jumlah

kunjungam wisatawan. Sebab wisatawan dari Australia juga tidak terlalu banyak jika dibadinglan negara lain. Namun berbeda halnya dengan travel warning. Meski hingga saat ini Lombok belum pernah mendapatkan travel warning.

Para pelaku usaha bidang pariwisata juga diharapkan dapat menjelaskan kepada tamu maupun calon tamunya bahwa NTB ini merupakan tempat yang aman dan nyaman. Sehingga para wisatawan tidak perlu takut untuk mengunjungi NTB. ‘’Paratravelagentjugaharusbisa meyakinkan tamu bahwa di sini

tidak terjadi apa-apa. Karena memang tidak ada apa-apa. Sebab ini juga akan memengaruhi tamu secara psikologis,’’ pesannya.

Meski demikian, ASITA tetap memberi catatan terhadap keamanan pariwisata NTB, khususnya Lombok. Sebab keamanan dianggap masih kurang maksimal. Terlihat dengan banyaknya tidak kriminal yang terjadi danpelakunyaadayangditangkap.

Artinya langkah preventif masih belum dapat dilakukan. Karena jika ada suatu kejadian, meskipun pelaku ditangkap namun itu akan menjadi catatan buruk bagi pariwisata di NTB. (lin)

Lagi, Sekwan Kota Mataram Diperiksa Kejaksaan Mataram (Suara NTB) Penyelidikan kasus dugaan APBD ganda Kota Mataram masih bergulir. Setelah Sekda Ir.H.L Makmur Said, giliran Sekwan Lalu Arya Dharma diperiksa, Jumat (26/2). Ini merupakan pemeriksaan ke dua untuk Sekwan, setelah Rabu (24/ 2) lalu selama satu jam dimintai keterangan oleh penyidik.

Sekwan hadir sesuai jadwal, sekitar pukul 08.30 Wita, lantas menemui tim penyidik Thailani Moeshad, SH. Hampir sama dengan Sekwan, Lalu Arya Dharma juga diklarifikasi hal sama, seputar pembahasan sampai penetapan dokumenAPBD Tahun 2014.

Usai pemeriksaan, berbeda dengan Lalu Makmur Said yang memilih menghindar, sikap berbeda ditunjukkan Lalu Arya Dharma yang langsung meladeni pertanyaan wartawan.

“Saya memang diperiksa terkait dugaan APBD ganda, kapasi-

tas saya sebagai Sekwan,” jawab Arya. Selain ditanya seputar realisasi APBD itu, Sekwan juga menyodorkan sejumlah dokumen pendukung yang dibutuhkan penyidikberkaitandenganpembahasan APBD. “Iya, saya tadi bawa dokumen seperti keputusan pimpinan, dataabsensi,adanotulenrapat,dan lain lain,” bebernya.

Bagaimana Sekwan menjawab soal tudingan indikasi APBD ganda?

Dia mengaku, tidak menjawab banyak soal ini kecuali hanya menegaskan ketidaktahuannya. Bahkan saat ditanya wartawan, pihaknya tidak ingin membahas lebih jauh soal tudingan APBD ganda. ‘’Jadi kami tidak masuk kepada versi versian itu. Yang kami sampaikan tentunya (dokumen) yang kami terima di Dewan. Itu kemudian yang kita bahas kita tindak lanjuti,’’ paparnya.

Tahapan – tahapan dalam pem-

Kejaksaan Sasar Proyek Reservoir Diduga Mangkrak Dari Hal. 1 Diakuninya memang cukup lama pihaknya kerjasama dengan PDAM Giri Menang.

Selama ini instansinya hanya sampai membangun instalasi reservoir dimaksud, dimana ditemukan titik mata air.

Pertimbangannya karena Pemda keterbatasan anggaran untuk membangun reservoir , sehingga BWS dilibatkan. ‘’Setelah instalasi dibangun, selanjutnya untuk pemasangan pipa dan mengaliri air itu jadi tugas PDAM,’’ ujarnya.

Libatkan TP4D Kejaksaan Setiap tahun BWS membangun kerjasama dengan Kejaksaan dalam bidang pengawasan kegiatan. Sejak Tim Pengawasan Pengamanan Pembangunan Pemerintahan Daerah (TP4D) terbentuk, Humas BWS Abdul Hanan mengakui, kerjasama itu sudah dibangun.

Tujuannya tidak lain untuk memaksimalkan penyerapan anggaran di instansi pelaksana proyek kakap berkaitan dengan pengairan itu. Ini sebagai tindaklanjut atas kebijakan pemerintah pusat dalam mengawal pembangunan melibatkan lembaga Adhiyaksa. ‘’Semua pembangunan daerah harus diawasi, termasuk di BWS. Sebab di dalam instruksi Presiden, rendahnya penyerapan anggaran karena aparat pemerintahan di pusat dan daerah, takut bermasalah dan diperiksa aparat penegak hukum,’’ ungkap Hanan. Dalam rangka itu, memaksimalkan

serapan anggaran dan menghindari penyimpangan pelaksanaan, pihaknya kooperatif melibatkan Kejaksaan.

Sebenarnya dalam kesempatan itu ia akan menemui Wakil Ketua TP4D Kejati NTB, Hendrik Selalau, SH, MH. Namun urung dan ditunda hingga pekan depan. Sempat dijelaskannya lebih jauh, kerjasama itu punya tujuan teknis agar pelaksanaan semua proyek di BWS berjalan lancar, jauh dari proses penyimpangan.

Ini bagian dari itikad baik pihaknya meminimalisir proyek jangan sampai bermasalah. Sebagai dasar menentukan langkah dan pegangan secara yurisis formal, guna menghindari cacat hukum dalam tender, lelang, sampai pelaksanaan. ‘’Tidak hanya satu dua proyek. Tapi semua,’’ terangnya.

Ditanya soal mega proyek Raba Baka Kabupaten Dompu yang direkomendasikan ke TP4D, tidak spesifik dijelaskannya.

“Tidak hanya soal Raba Baka, tapi semua proyek,” ulasnya.

Ditanya pada tahap mana saja akan diawasi, diyakinkannya sejak awal proyek digulirkan, mulai dari lelang, tender, dan pelaksanaan. Saat ini diakuinya menjadi waktu yang tepat karena semua proyek belum teken kontrak. ‘’Supermasi hukum tetap kita junjung tinggi, sehingga tidak ada hubungannya,’’ tegas dia. (ars)

Gubernur Instruksikan Dikpora dan Kemenag Larang Siswa Bawa Ponsel Dari Hal. 1 Pada kesempatan itu, gubernur juga meminta FKPT NTB dan pihak terkait untuk menutup jalur-jalur penyebarluasan paham radikalisme dengan membuat buku. Yang isinya mengupas secara detail pengertian dari paham radikalisme dan terorisme serta membantah kebenaran dari dalil yang mereka gunakan. ‘’Saya dukung pelaksanaan apel siaga ini, tapi kalau bisa ada bentuk lain untuk mencegah penyebarluasan paham ini, misalnya dengan membuat tulisan tentang apa itu terorisme. Sebarkan tulisan itu ke media sosial dan ke sekolahsekolah dalam bentuk buku, agar pemuda-pemuda ini bisa membacanya. Pemikiran harus dilawan dengan pemikiran, tulisan harus dilawan dengan tulisan,” ujarnya.

Dalam rangka menggalang dukungan dari kalangan pemuda, mahasiswa dan pelajar untuk mencegah masuknya paham radikalisme dan terorisme, FKPT NTB akan melakukan apel siaga. Atau deklarasi menangkal paham radikalisme dan terorisme pada 4 Maret mendatang.

Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik Dalam Negeri (BakesbangPoldagri) NTB, Drs. L Bayu Windya, M.Si menjelaskan, kegiatan tersebut atas kerjasama antara FKPT NTB, Bakesbangpoldagri, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB dan sejumlah Perguruan Tinggi serta sekolah/ madrasah se-NTB. Kegiatan ini rencananya akan dihadiri 3000 mahasiswa dan pelajar. ‘’Terkait radikalisme ini, banyak remaja di kabupaten dan kota melakukan kegiatan sendiri sebagai bentuk penolakan terhadap paham ini. Sepertinya remaja-remaja ini ingin ada dukungan dari pemerintah provinsi kita,’’ ujarnya.

Dikatakan, target sasaran dari kelompok-kelompok yang ingin menyebarluaskan paham ini ke mahasiswa yaitu melalui dakwah agama yang diadakan di kampus-kampus. Juga memanfaatkan media sosial dalam menyebar materi dan dalil yang berkenaan dengan paham tersebut yang belum diketahui kebenarannya. (nas)

bahasan sudah dilalui, termasuk evaluasi gubernur. Dalam rentetan proses itu, pembahasan hanya untuk satu dokumen yaitu Perda Nomor 10 tahun 2014 untuk postur anggaran pendapatan dan belanja APBD tahun 2015 sebesar Rp 1.117.841.861.974. Soal versi kedua untuk pendapatan dan belanja sebesar Rp 1.104.039.990.452.

“Yangkamibahashanyayang1.117.

Untuk yang 1104, kami di sekretariatdewan, tidakpernahbahas,tidak pernah,’’bantahnya.

Sehingga sampai dengan dia diperiksa kemarin, dia mengaku tidak mengenal adanya APBD versi berbeda sehingga ada tudingan timbulnya kerugian negara Rp 29 miliar, sebagai selisih atas kemunculan dua versi APBD itu.

Pendapat Sekwan sampai akhirnya muncul tudinganAPBD ganda?. Sekali lagi ditegaskannya, yang berkembang di institusinya hanya seputar APBD un-

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si mengatakan, sekecil apapun informasi yang berkembang apalagi berasal dari negara tetangga Australia akan menjadi perhatian pemerintah daerah.

Pemprov, katanya tetap dalam kewaspadaan tinggi. Namun demikian masyarakat diminta tak usah panik terkait informasi tersebut. ‘’Ndak usah kita panik lah. Tentu kita tetap dalam kewaspadaan yang tinggi. Bukan saja dari aparat keamanan, kepolisian dan TNI. Tetapi juga oleh semua kita, seluruh komponen masyarakat untuk bersatu padu menangkal terorisme dan radikalisme atau gerakan yang menjurus ke kekerasan,’’ kata Wagub ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (26/2) siang kemarin.

Wagub mengatakan, aksi terorisme adalah tindakan yang tak dapat diprediksi. Ia mencontohkan, kasus pengeboman di kawasan Thamrin Jakarta beberapa waktu lalu. Untuk itu, kata Wagub, semua kawasan atau daerah di seluruh NTB tetap akan diwaspadai, terlebih lagi kawasan wisata yang menjadi tujuan para pelancong dari berbagai negara.

(Suara NTB/ars)

DIPERIKSA - Sekwan DPRD Kota Mataram, Lalu Arya Dharma usai dimintai keterangan penyidik Pidsus Kejati NTB. tuk angka Rp 1.117 triliun tersebut. Hal ini juga dijelaskan di depan penyidik. “Saya sempat

ditanyakan, saya tidak pernah liat barangnya, tidak pernah lihat angkanya,” tegas dia. (ars)

Amin menjelaskan, pelaku teror biasanya melakukan aksinya ketika ada celah atau aparat lengah. Untuk itu, Amin mengatakan terorisme dan radikalisme ini harus dilawan. Menurutnya, tindakan terorisme ini adalah prilaku yang menyimpang dan merugikan masyarakat dan daerah. Terlebih, NTB merupakan daerah yang menjadi favorit wisata Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE) di Indonesia. ‘’Semua tempat kita waspadai dari aksi terorisme ini.

Harus diwaspadai daerah-daerah tempat wisata. Tapi tak perlu ada kepanikan. Destinasidestinasi wisata yang menjadi tujuan pelancong mancanegara kewaspadaan kita lebih lagi.

Karena di situ banyak berkumpul orang-orang barat. Dari Australia, Cina, Amerika Serikat dan Asia,’’ tambahnya.

Dikatakan, sebagai daerah tujuan wisata dunia, memang ada konsekuensi yang harus diterima yakni menjadi ancaman aksi terorisme. Daerah wisata di manapun di dunia, kata Wagub pasti akan selalu menjadi ancaman aksi terorisme. Untuk menunjukkan eksistensi dan pengaruh mereka kepada dunia. ‘’Sementara kita sangat welcome dengan warga negara

manapun. Bahkan Indonesia menerapkan 100 lebih negara bebas visa. Ini menunjukkan kita welcome. Di sisi yang lain kita menjadi ancaman. Tetapi dari itu semua, kalau kita punya tekad bersama, saya kira jangan beri ruang. Masyarakat harus bersatu melawan terorisme ini,’’ imbuhnya.

Orang dua di NTB ini mengatakan, pihaknya tak akan menyepelekan informasi tersebut. Justru informasi itu menjadi perhatian yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah. Terkait dengan peringatan yang diberikan pemerintah Australia terhadap warga negara yang ada di Indonesia khususnya di NTB, Amin mengatakan hal itu tak akan terlalu berpengaruh signifikan terhadap angka kunjungan wisatawan ke daerah ini.

Pasalnya, kata Amin, meskipun pemerintah Australia memperingatkan warga negaranya tetap saja kawasan wisata Senggigi dan Gili Trawangan ramai dari kunjungan para pelancong mancanegara. Artinya, wisatawan percaya terhadap pengamanan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada setiap warga asing yang berkunjung atau berwisata ke Indonesia. (nas)

Tak Ada Intervensi Penentuan Tiga Besar Calon Sekda NTB Dari Hal. 1 Namun, sebelum melakukan kritikan terlebih dahulu harus mempelajari aturan-aturan mengenai seleksi Sekda baru membuat kesimpulan. ‘’Kita hargai kok seperti pak Mori mempertanyakan. Tapi pelajari dulu baik-baik baru kita simpulkan. Baru kita sampaikan statemen. Dalam rangka melakukan kontrol kita hargai teman-teman itu,’’ tambahnya.

Wagub mengaku belum mengetahui tiga besar calon Sekda NTB hasil seleksi yang dilakukan Pansel. Tiga besar calon Sekda NTB itu telah ditetapkan Pansel pada 22 Februari lalu. “Wajar-wajar saja itu bagian daripada kontrol. Tetapi harus berprasangka baik, harus positive thinking, berpikir positif. Karena mereka juga

Mataram (Suara NTB) Putusan atas tiga terdakwa dalam kasus korupsi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dinyatakan incraht, setelah pihak jaksa dan terdakwa tidak ada yang mengajukan banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun mengeksekusi para terdakwa Jumat (26/2).

Surat keputusan eksekusi ini dibenarkan Kasi Penuntutan Kejati NTB, Budi Tridadi Wibawah, SH melalui Juru Bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH. “Sekarang ini sedang diproses surat eksekusinya,” kata Sutapa. Tiga terdakwa yang di eksekusi itu, David Sianturi selaku Direktur PT. Daya Asta Multi Perkasa (DAMP), Imam Santoso sebagai pelaksana pekerjaan dan PPK Lalu Rudy Gunawan.

Dari tiga terdakwa, dua orang sudah menyelesaikan kewajibannya untuk membayar denda masing masing Rp 50 juta. Tidak hanya itu, mereka sudah membayar ganti kerugian negara Rp 787 juta lebih dan sudah disetorkan ke kas daerah. Ke tiganya divonis satu tahun dan dua bulan penjara dalam proyek pembangunan

TPA di Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang KSB, dengan nilai anggaran Rp 8,7 miliar bersumber dari APBN. Sutapa mengatakan, incraht – nya putusan itu setelah pihaknya menyatakan tidak akan banding alias menerima putusan Pengadilan Tipikor Mataram. “Kami tidak mengajukan banding,” jawabnya. Para terdakwa yang memang sudah ada di dalam tahanan, tinggal di ekskeusi secara administrasi.

Sebelum eksekusi, pihaknya mengundang kuasa hukum masing masing terdakwa. Untuk Lalu Rudy Gunawan dan Imam Santoso, hadir langsung kuasa hukumnya Edy Rahman, SH,MH. Sementara David Sianturi, diwakili kuasa hukumnya Deny Nur Indra, SH. “Kami sudah menjalankan semua kewajiban membayar denda dan ganti kerugian negara. Kami juga menerima putusan Pengadilan dan klien kami sekarang siap dieksekusi,” kata Edy Rahman.

Sementara Deny Nur Indra mengaku kliennya akan segera membayar denda dimaksud sebesar Rp 50 juta. “Saya tinggal menunggu keputusan Pak David, kapan mau dibayar dendanya,” kata Deny. (ars)

Ichsan Suaidi Diberhentikan dari PT. CGA

Kewaspadaan Tinggi Dari Hal. 1

Tiga Terdakwa Kasus TPA KSB Dieksekusi

bekerja berdasarkan aturan.

Jangan cepat kita mengambil kesimpulan,” imbuhnya.

Kenapa tiga calon Sekda belum diumumkan, Amin mengatakan tinggal menungu waktu saja. ‘’Bukan karena tidak transparan,’’ katanya.

Dikatakan, jabatan Sekda adalah jabatan karir, bukan jabatan politik. Jabatan Sekda merupakan puncak karir seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yakni eselon I berdasarkan norma-norma dan kaidah-kaidah yang berlaku.

“Jabatan Sekda itu haknya PNS (ASN), bukan politisi.

Makanya dulu saya imbau seluruh pejabat yang memenuhi syarat untuk mendaftar menjadi calon Sekda,”tandasnya.

Enam orang pejabat yang berkompetisi memperebutkan kursi Sekda NTB terdiri dari lima orang pejabat Pemprov

dan satu orang pejabat Pemkab Bima. Mereka adalah Kepala Dinas Dikpora NTB, Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPMPT) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP dan Asisten I Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. H. Abdul Hakim, MM. Selanjutnya, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. Muh. Suruji dan Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Ir. Indra Jaya.

Beragam informasi beredar soal tiga besar calon Sekda NTB. Informasi terakhir, tiga calon Sekda yang sudah diserahkan Pansel ke gubernur adalah Dr. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si dan Dr. H. Abdul Hakim, MM. (nas)

Dari Hal. 1 Keputusan ini pun diterima dan dijalankan yang bersangkutan. Apalagi nama perusahaan harus tetap dijaga agar tetap dipercaya. ‘’Kami mengklarifikasi pemberitaan selama ini yang menyebut Pak Ichsan sebagai Direktur PT. CGA. Padahal sejak 2014 beliau sudah tidak menjabat, ini keputusan perusahaan,’’ kata Direktur Marketing PT. CGA cabang NTB, Lalu Rukanda menjawab Suara NTB, Jumat (26/2) kemarin.

Konsekwensi atas keputusan itu, Ichsan dipastikan tidak lagi memimpin perusahaan, terlibat dalam aktivitas tender sampai pelaksanaan atas proyek di pusat Semarang, Jawa Tengah maupun di cabang se Indonesia. Alasannya, Ichsan diharapkan akan lebih fokus mengurus perkara yang sedang dijalaninya.

Ditambahkan Lalu Rukanda, perusahaan kini dipimpin oleh Ir. Joko Supeno. Disebutnya, Joko sudah memimpin perusahaan sejak ditinggalkan Ichsan 2014 lalu.

“Sekarang Pak Ir. Joko Supeno selaku Direktur Utama,” ulasnya.

Diketahui Ichsan Suaidi ditangkap KPK beberapa wak-

tu lalu atas dugaan suap terhadap pejabat MA. Tujuan pemberian uang mencapai Rp 400 juta itu, untuk menunda turunnya salinan putusan MA sehingga berbuntut diulurnya waktu eksekusi untuk yang bersangkutan. Ichsan divonis 1 tahun dan 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta di pengadilan tingkat pertama, PN Tipikor Mataram, tanpa ganti kerugian negara.

Lantas hukumannya naik di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Mataram menjadi tiga tahun penjara dan denda Rp 200 juta. Pengadilan Tinggi bahkan membebankan kerugian negara Rp 4,46 miliar sesuai tuntutan jaksa. Jaksa pun kasasi ke MA, dan putusan Ichsan meroket menjadi 5 tahun penjara, dengan jumlah ganti kerugian negara yang sama.

Disambung Lalu Rukanda, bahwa segala aktivitas perusahaan tetap berjalan, khususnya di Cabang NTB. Proyek proyek kakap seperti pengerjaan konstruksi jalan, bendungan, tetap dikerjakan sesuai kontrak. “Tidak ada pengaruhnya, proyek tetap berjalan di Indonesia. Termasuk di NTB,” kata Rukanda yang saat dihubungi sedang di Lombok Timur untuk urusan kegiatan pengawasan proyek. (ars)

Isu Utama RPJMD Dari Hal. 1 kata Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, SH, MM di Mataram, kemarin.

Chairul mengatakan, ada tujuh bupati/walikota yang dilantik serentak pada 17 Februari lalu. Yakni Kota Mataram, Lombok Utara, Lombok Tengah, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu dan Bima. Para kepala daerah ini memiliki semangat yang besar untuk menurunkan angka kemiskinan di masing-masing wilayahnya. Untuk itu, isu kemiskinan perlu menjadi isu utama dalam penyusunan RPJMD masing-masing kabupaten/kota lima tahun ke depan.

Baru-baru ini BPS NTB merilis, angka kemiskinan di NTB menurun pada periode Maret-September 2015 sebesar 0,56 persen. Jumlah penduduk miskin di NTB sebesar 16,54 persen atau 802.029 orang. Angka tersebut berkurang 21.060 orang atau 0,56 persen dibandingkan dengan penduduk miskin pada posisi Maret 2015 yang mencapai 17,10 persen atau 823.089 orang.

Chairul menambahkan, Pemprov akan merevisi target penurunan persentase ke-

miskinan sebesar 2 persen per tahun dalam RPJMD 20132018. Saat ini, katanya, Bappeda sedang melakukan kajian terhadap kemiskinan ini termasuk strategi-strategi yang akan dilakukan untuk mempercepat penurunannya.

“Ada beberapa hal berdasarkan masukan dari BPS, Bank Indonesia dan teman-teman akademisi bahwa bagaimana menjaga garis kemiskinan itu bisa ikuti terus. Sehingga tidak ada yang di bawah garis kemiskinan,”ujarnya.

Salah satu upaya yang dilakukan seperti memperkuat ekonomi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan menjaga inflasi. Ia menyebutkan, beras berpengaruh sebesar 46 persen terhadap kemiskinan. Sehingga, jika harga beras dapat dijaga dan dikendalikan maka tak akan terjadi penambahan jumlah orang miskin.

“Setiap saat inflasi itu terjadi, komoditas pembentuknya juga. Beras, tomat, sayur, cabai, sayur. Ada yang terjadi anomali misalnya untuk inflasi di Bima. Justru di sana pengaruhnya bawang merah padahal di sana produsen terbesar bawang merah,” ucapnya. (nas)

Efektifkan ’’Saklar’’ Sosial, Polisi Siaga Jaga Objek Wisata Dari Hal. 1 Bali, dan Lombok, Kamis (25/ 2) lalu. Disebutkan bahwa serangan teroris di mana pun di Indonesia dapat sewaktuwaktu terjadi.

Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, kepada Suara NTB menegaskan, kewaspadaan mutlak dilakukan dan diwujudkan demi terjaganya keamanan dan ketertiban di daerah wisata. ‘’Kita tetap waspada karena NTB ini daerah wisata. Tanpa itu (travel advice) pun kita selalu waspada,’’ tegasnya saat ditemui di Mapolda NTB, Jumat (26/2).

Jenderal bintang satu ini telah merespons beberapa laporan sejak akhir tahun lalu mengenai kemungkinan adanya serangan teroris dengan menyiagakan sejumlah personel di lokasi pariwisata.

Khususnya yang menjadi tujuan utama wisatawan asing maupun lokal. Kesiapsiagaan tingkat tinggi atau siaga satu masih diberlakukan terhadap setiap personel kepolisian.

“Buktinya di Gili Trawangan.

BKO (Bawah Kendali Operasi, red) Brimob Polda NTB dari tahun baru saya letakkan di sana. Secara bergantian. Sampai sekarang masih saya tempatkan di sana,” ujar Kapolda.

Puluhan personel Brimob Polda NTB disiagakan. Pengamanan dilakukan secara terbuka dan tertutup. Kenyamanan wisatawan ketika berlibur tetap harus dijaga sembari fungsi mewujudkan rasa aman dilakukan. Pun juga di pintu-pintu masuk daerah seperti bandara, dan Pelabuhan Lembar yang menghubungkan Lombok dengan Bali.

Kepolisian, kata Kapolda,

selalu beranggapan kejadian terburuk agar persiapan dan penanganan diterapkan secara optimal dan maksimal.

Meski demikian, kemungkinan terburuk diharapkan tidak terjadi. “Setelah berupaya baru kita serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

Dalam pernyataan resmi melalui laman Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (Department of Foreign Affairs and Trade/DFAT), pemerintah Australia menerapkan skala peringatan tingkat tinggi di Indonesia. Dalam pernyataannya disebutkan bahwa barubaru ini, sejumlah indikasi menunjukkan teroris kemungkinan dalam tahap persiapan yang lebih matang untuk melakukan aksi penyerangan.

Sementara pemerintah Indonesia belakangan ini terus

meningkatkan keamanan di seluruh wilayahnya yang menunjukkan bahwa ancaman serangan teroris masih terus menghantui. Pemerintah Australia masih terus menerima informasi terkait yang mengindikasikan teroris tengah merencanakan aksi serangan di Indonesia.

Serangan bom di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, (14/ 1) lalu yang menewaskan delapan orang termasuk pelaku terduga teroris, menargetkan Kafe Starbucks dan pos kepolisian. Hal itu menunjukkan bahwa masih adanya ancaman terorisme di Indonesia, termasuk lokasi-lokasi yang dipenuhi oleh warga negara asing. Warga negara Australia juga dimintai untuk meningkatkan kewasapadaan ketika berada di tempat ibadah dan puncak masa liburan.

Warga negara Australia yang berlibur di Indonesia diminta agar berhati-hati dan waspada ketika berada di kawasan dengan tingkat keamanan rendah dan tempat keramaian yang dimungkinkan menjadi target dari serangan teroris. Diantaranya, tempat hiburan malam, bar, kafe, restoran, hotel internasional, bandara, dan tempat-tempat ibadah.

Para wisatawan yang berkunjung ke Indonesia, laporan resmi itu menyebutkan, khusunya di sejumlah kawasan wisata di Bali dan Lombok, sebaiknya juga mewaspadai tindak kejahatan lain, khususnya seperti perlakuan kasar tak akibat pengaruh alkohol, pembobolan, penggelapan, dan penipuan ATM atau kartu kredit, serta perampokan saat berkendara atau begal. (nas/why)

Sabtu, 27 Februari 2016

Harian Suara NTB

@hariansuarantb

@hariansuarantb

http://facebook.com/hariansuarantb

http://twitter.com/hariansuarantb

http://instagram.com/hariansuarantb

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ndi)

BERPOSE - Para pengurus DPD Golkar NTB hasil Musda Senggigi, berpose usai gelar rapat konsolidasi beberapa waktu. Tampak Sekretaris DPD M. Amin didampingi oleh Ketua DPRD NTB, Umar Said dan Wakil Ketua Fraksi Golkar, L. Darma Setiawa, dan Ketua AMPG NTB, Ahmad Rusni.

Kubu Amin akan Duduki Kantor Golkar NTB

Mataram (Suara NTB) Dualisme kepengurusan DPD Partai Golkar NTB, antara pengurus hasil musda Praya dan hasil munas Riau semakin memuncak. DPD Partai Golkar NTB hasil munas Riau berencana dalam waktu dekat akan menduduki kantor DPD Golkar NTB di Jalan Sriwijaya, yang kini ditempati oleh pengurus Golkar hasil musda Praya.

Hal tersebut ditegaskan oleh kader Partai Golkar NTB, kubu DPD hasil Musda Senggigi, H. M. Huzaini Areka, MBA. Menurutnya pihaknya dalam seminggu kedepan akan mengadakan rapat partai di kantor DPD Golkar NTB yang saat ini ditempati oleh pengurus hasil musda Praya.

“Kita tidak akan takut untuk menempati kantor DPD, karena itu hak kita. Mulai minggu depan untuk rapat selanjutnya, kita akan rapat di kantor DPD,” katanya menegaskan.

Senada dengan Areka, Sekretaris DPD Golkar hasil Musda Senggigi, M. Amin, SH,

M.Si juga menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi pihaknya untuk tidak berkantor di sana. Karena kantor tersebut menurutnya merupakan kantor DPD Golkar NTB hasil munas Riau.

“Apa alasannya kita tidak boleh rapat disana, karena itukan kantor DPD Golkar NTB hasil munas Riau. Nah kita ini pengurus hasil Munas Riau, yang dari dulu kita sudah menempati kantor itu,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua Harian DPD Golkar NTB hasil musda Praya, Ir. H. Misbach Mulyadi yang dikonfirmasi terkait keinginan dari kubu Amin

untuk menduduki kantor DPD Golkar NTB mengatakan bahwa tidak ada alasan bagi Amin dan rekan-rekannya untuk merebut kantor DPD Golkar NTB yang ditempatinya saat ini. Karena kepengurusan kubu Amin dianggapnya tidak sah.

“Tidak ada itu, tidak bisa.

Mereka tidak punya legal standing menempati kantor ini. Betul mereka itu hasil munas Riau, tapi itu dulu. Kalau sekarang kan kita yang sudah di SK-kan oleh pengurus pusat, saya kira pak Amin tahu itu, karena beliau juga datang di musda itu dan saat pelantikan kemarin,” katanya. (ndi)

Fraksi PDIP Ingatkan Golkar Tidak Kirim Surat Mentah Mataram (Suara NTB) Fraksi PDIP di DPRD NTB mengingatkan pada Partai Golkar agar tidak mengirim surat mentah ke DPRD NTB. Sebab, dari surat masuk DPD Partai Golkar NTB, terkait dengan pergantian posisi Ketua DPRD NTB yang diduga menjadi penyebab agenda rapat paripurna laporan pansus-pansus beberapa waktu lalu akhirnya harus ditunda.

Hal tersebut diitegaskan oleh Ketua Fraksi PDIP, Ir. Made Slamet, MM. Karena partainya juga merasa ikut kena batunya, atas ketidakhadiran seluruh anggota Fraksi PDIP saat sidang berlangsung, sehingga sidang paripurna tidak kourum.

“Kalau ada persoalan dalam internal partai, kan pembacaan surat partai itu sifatnya disana numpang lewat saja. Jadi jangan lempar barang mentah, yang sudah matanglah. Kan kalau barang mentah akibatnya seperti ini jadinya, semua kita yang kena salah,” katanya pada Suara NTB. Tidak hanya untuk Partai Golkar, Made Slamet juga mengingatkan pada fraksi partai lainnya, agar suatu saat jika ingin melakukan perubahan susunan fraksinya, agar diproses secara matang terlebih dahulu. Sehingga tidak melempar barang mentah, yang berujung nama DPRD NTB rusak di masyarakat.

Made juga membantah jika ada instruksi dari Ketua DPD PDIP NTB agar tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut-ikutan dalam masalah internal partai Golkar. Karena hal tersebut tidak ada hubungannya dengan partainya.

“Kita tidak ingin mengintervensi partai lain, jadi ketidakhadiran fraksi PDIP itu hanya kebetulan saja. Jadi apa hubungannya sama kita. Nah kalaupun ada sifatnya yang emergensi, baru kita laporkan ke ketua DPD,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan anggota DPRD dari dapil Kota Mataram itu, ketidakhadiran seluruh anggota fraksi PDIP itu, karena kebetulan ia dan anggotanya sedang dalam kesibukan.

“Kebetulan saya sibuk kemarin, karena hari besar itu makanya saya tidak hadir. Anggota yang lain juga sama, saya konfirmasi semuanya kebetulan sedang ada urusan yang sangat penting katanya,” pungkasnya. (ndi)

Mataram (Suara NTB) Kesadaran anggota DPRD NTB untuk melaporkan harta kekayaanya dinilai sangat rendah. Karena hingga memasuki tahun kedua menduduki kursi wakil raakyat, tak satupun dari anggota dewan yang sudah menyampaikan laporan harta kekayaanya.

Sekretaris DPRD NTB, Ashari, SH, MH, yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut mengaku sudah berkali-kali Ashari untuk mengingatkan para anggota dewan untuk segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKP)-nya. Namun sampai saat ini belum ada respon.

“Sudah tiga kali kami bersurat secara resmi untuk mengingatkannya, tapi sampai sekarang belum ada yang meresponnya,” ujar Ashari.

Akan tetapi kata mantan Plt. Penjabat Bupati Kabupaten Lombook Utara (KLU), meskipun telah diingatkan berkali-kali, sebagai bentuk tanggungjawabnya sekretariat dewan akan kembali untuk menyurati para anggota dewan itu untuk yang keempat kalinya.

“Ini surat yang keempat kalinya untuk kita ingatkan. Itu sebagai bentuk tanggungjawab kita sebagai fasilitator,” ujarnya.

Menurut Ashari, pihaknya tidak bisa mengintervensi anggota dewan untuk segera melaporkan LHKPN-nya. Karena memang di dalam aturan tidak ada klausa pemberian sanksi bagi anggota dewan jika tidak menyampaikannya. Berbeda halnya dengan birokrasi yang memiliki sanksi jika tidak melaporkan.

“Untuk melaporkan LHKPN itu bisa langsung ke KPK, tetapi biasanya secara kolektif kalau anggota dewan. Tetapi kita tidak bisa paksa dan mengintervensi agar segera dilaporkan LHKPN,” ujarnya.

Padahal kata Ashari, belanko pengisian daftar harta kekayaan sudah lama dibagikan kepada para anggota. Dan jika mereka mengalami kesulitan dalam proses pengisian, maka sekretariat dewan siap untuk membantu.

“Kita siap untuk bantu mengisi, jika beliau-beliau itu memang kesulitan. Tetapi yang paling banyak bermasalah itu adalah banyak anggota yang kesulitan untuk membuktikan harta kekayaanya, misalnya seperti ada surat-surat tanah yang masih bermasalah,” katanya. (ndi)

(Suara NTB/ist)

Sudah Dua Tahun, Anggota Dewan Belum Laporkan LHKPN