SUARA NTB 27 APRIL 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SABTU, 27 APRIL 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

12 HALAMAN NOMOR 45 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ombudsman Kirim Bukti Rekaman ke Pusat Mataram (Suara NTB) Penelusuran ke arah dugaan bocornya soal Ujian Nasional (UN), masih intens dilakukan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Bahkan salah satu bukti yang dikirim, berupa rekaman percakapan dengan siswa yang membeli soal ke Ombudsman Pusat. Selanjutnya, tinggal menunggu keputusan untuk dikeluarkan rekomendasi.

Ketua Ombudsman NTB, Adhar Hakim, SH membenarkan pengiriman bukti rekaman itu. Bahkan itu sudah dilakukan sejak Kamis (25/4) lalu. Ini sekaligus sebagai bukti keseriusan pihaknya mengusut kasus ini.

“Kami sudah kirim bukti rekaman itu ke Ombudsman Pusat. Karena Ombudsman Pusat juga sedang menelusuri kasus sama di 11 provinsi yang terlambat menerima distribusi soal UN,” kata Adhar, didampingi Asisten Ombudsman, Ridho Rasyid menjawab Suara NTB, Jumat (26/4).

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

TO K O H

H. L. Sujirman

Mahasiswa – Polisi Bersitegang

VISI-MISI - Empat pasangan Cagub-Cawagub NTB 2013 hadir dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD NTB menyampaikan visi misi, Jumat (26/4).

Komunikasi Sehat

Visi Misi Pasangan Cagub-Cawagub NTB

PARA cagub/cawagub yang tampil di Pilkada NTB 2013 memperlihatkan gaya berkomunikasi yang sehat meski juga dibumbui oleh aksi sindiran – sindiran halus. Demikian terlihat dalam Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Visi Dan Misi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur NTB periode 2013 – 2018 di DPRD NTB, Jumat kemarin.

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman yang memimpin rapat tersebut Bersambung ke hal 5

Dari Resep Masakan hingga Klub Sepak Bola Dunia

Mataram (Suara NTB) Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2013 – 2018 di DPRD NTB Jumat (26/4) diwarnai dengan adanya ketegangan antara sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bersambung ke hal 5

Mataram (Suara NTB) Masa kampanye pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) NTB telah dimulai Jumat (26/4) kemarin. Masa kampanye diawali dengan agenda penyampaian visi misi pasangan calon gubernur (cagub)-calon wakil gubernur (cawagub) dalam sidang paripurna istimewa di ruang sidang DPRD NTB. Sebelum menyampaikan visi misi, masing-masing pasangan mempunyai prolog yang menarik. Begitu juga setelah membacakan visi misi dan program-

programnya, beberapa pasangan calon menutupnya dengan epilog berisi pesan untuk mengedepankan Pilkada damai.

Berdasarkan nomor urut,

pasangan pertama yang mendapatkan giliran menyampaikan visi misinya adalah Dr. TGH. M. Zainul Majdi, MA-H. M. Amin, SH, M.Si (TGB-Amin).

Bersambung ke hal 5

Karut Marut UN di NTB

(Suara NTB/aan)

BERSITEGANG - Seorang orator dari kelompok mahasiswa dan pemuda yang berorasi tengah bersitegang dengan aparat kepolisian di sela berlangsungnya Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2013 – 2018 di DPRD NTB Jumat kemarin.

Kepala Sekolah Minta Mendikbud Beri Kebijakan Khusus Mataram (Suara NTB) Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA dan SMK Kota Mataram meminta kebijakan dalam bentuk toleransi kepada Kemendikbud untuk menentukan kelulusan peserta UN di NTB. Kepala sekolah meminta ko-

mpensasi terhadap nilai UN, karena karut-marut yang terjadi telah berimbas besar pada psikologis para siswa. ‘’Hasil UN tahun 2013 kami harap Kemendikbud punya kebijaksanaan khusus. Paling tidak ada kompensasi pada nilai ujian siswa,” terangnya

Ketua MKKS SMA Kota Mataram Drs. Abdurrosyidin R. M.Pd, Jumat (26/4) kemarin.

Kompensasi nilai ini menurut Abdurrosyidin perlu dipertimbangkan pemerintah pusat karena bagaimanapun, beberapa kali penundaan jadwal ujian serta carut-marut keterlam-

batan distribusi soal yang terjadi pada UN 2013 sangat berdampak pada psikologis siswa peserta ujian. Kepala sekolah berharap ada kompensasi 25 persen dari nilai hasil UN. Dari perbandingan nilai kelulusan yaitu, 40 persen nilai ujian sekolah dan 60 persen nilai

UN pihaknya berharap ada kompensasi sebesar 25 persen dari nilai UN yang didapat siswa.

Jumlah ini dinilai wajar, karena paling tidak dengan adanya tambahan nilai ini bisa menjadi ganti rugi atas kisruh yang terjadi pada UN kali ini.

Bersambung ke hal 5

Bappeda NTB Masuk Nominasi Juara Pangripta Nusantara 2013 Mataram (Suara NTB) Provinsi NTB di bawah kepemimpinan Gubernur, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Wakil Gubernur, Ir. H. Badrul Munir, MM, terus mendapatkan apresiasi dan penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilannya dalam berbagai bidang pembangunan. Keberhasilan itu, tidak salah satunya didukung oleh aspek perencanaan pembangunan daerah, karena perencanaan menjadi salah satu penentu keberhasilan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah NTB sendiri di bawah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang dikomadoi, Dr. H. Rosiyadi H Sayuti, MSc juga mendulang prestasi di tingkat nasional.

Bersambung ke hal 5 PRESENTASI Suasana ketika Kepala Bappeda NTB, Rosiadi H. Sayuti melakukan presentasi dihadapan tim penilai Pangripta Nusantara 2013.

H. Rosiadi H. Sayuti

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

’’Launching’’ Kampung Lele SEKTOR perikanan di Kota Mataram terus menggeliat. Tak hanya pengembangan dan budidaya ikan air tawar dan ikan nila, kini di Kota Mataram juga tengah digalakkan pengembangan ikan lele.

Oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluh Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kota Mataram (BP4K), H. Mutawalli, budidaya dan pengembangan ikan lele memiliki prospek yang sangat bagus. Untuk itu, BP4K Kota Mataram juga berusaha turut membantu pengembangannya bekerjasama dengan instansi terkait.

Ditemui diruangannya, Jumat (26/4) kemarin, Mu(Suara NTB/smd) H. Mutawalli tawalli mengatakan, sejauh ini satu daerah yang dijadikan sentra pengembangan ikan lele adalah Lingkungan Kebon Daye Indah di Kelurahan Pagutan Barat, Mataram. Di lokasi tersebut, setidaknya ada 30 warga yang terbagi menjadi tiga kelompok yang menjalankan usaha tersebut. “Sistem budidaya mereka menggunakan terpal dan terbilang cukup modern,” katanya.

Dalam budidaya ikan lele itu, BP4K Kota Mataram juga memiliki andil besar dalam upaya pengembangannya. Dikatakan Mutawalli, pihaknya terus melakukan pembinaan terhadap para kelompok perikanan tersebut termasuk juga rutin memberikan bantuan seperti terpal dan pakan ikan. “Selain itu, kita juga terus melakukan pemantauan melalui penyuluh kita,” tambahnya.

Ditambahkan Mutawalli, Sabtu (27/4) hari ini, ketiga kelompok di kawasan itu akan di launching oleh Walikota Mataram menjadi Kampung Lele. “Besok (Hari ini, red) akan di launching oleh pak Walikota. Termasuk juga panen perdananya,” ungkapnya.

Mantan Kepala BLH Kota Mataram itu mengatakan, keberadaan Kampung Lele di Kelurahan Pagutan Barat diharapkan bisa turut membantu perbaikan sector perekonomian masyarakat. “Dengan keberadaan kampung lele ini, kami berharap kesejahteraan masyarakat lebih mengalami peningkatan,” tandasnya. (smd)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Pertumbuhan Ekonomi Belum Dinikmati Semua Lapisan Masyarakat Mataram (Suara NTB) – Pertumbuhan ekonomi Kota Mataram yang mencapai 10,52 persen pada tahun 2012, rupanya masih menjadi milik lapisan masyarakat tertentu saja. Masyarakat lapisan bawah nyatanya belum bisa ikut merasakan meroketnya pertumbuhan ekonomi di Mataram. Salah satu indikatornya, masih banyak masyarakat yang mendambakan bantuan finansial dari pemerintah seperti raskin.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib kepada Suara NTB, Jumat (26/4) kemarin mengatakan, pertumbuhan ekonomi 10,52 persen, seharusnya diimbangi dengan realisasi pendistribusian. Menurut dia, peningkatan dari sisi ekonomi memang penting, tetapi kalau pendistribusian ke masyarakat belum maksimal, hal itu tidak akan berarti apaapa. Hal inilah, lanjut dia, yang mestinya diperhatikan oleh Pemkot Mataram. Artinya, supaya peningkatan pertumbuhan ekonomi itu benarbenar memberikan dampak positif kepada masyarakat.

Tidak hanya sekadar laporan tetapi tidak ada hasil yang

didapatkan oleh masyarakat.

Meskipun pertumbuhan ekonomi, misalnya tidak bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, tetapi setidaknya bisa merata dalam skup yang memang benar-benar membutuhkan bantuan. ‘’Jangan hanya pada titik-titik tertentu saja yang mendapatkan santunan dari Pemkot Mataram. Namun di sisi lain yang notabene sangat membutuhkan, justru tidak kebagian,” terangnya.

Dewan, kata dia, perlu mengingatkan kepada Pemkot Mataram bahwa pertumbuhan ekonomi yang begitu tinggi di Mataram belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh masyarakat. ‘’Ada memang saya lihat di kelurahan-kelu-

rahan yang memberikan data yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan,” ujarnya.

Ia mengimbau kepada Pemkot Mataram untuk tidak terlalu memaksakan diri mencatatkan data-data yang menjadi indikator pertumbuhan ekonomi di Mataram sementara kondisi yang senyatanya di lapangan, belum menunjukan pertumbuhan ekonomi yang dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Saat ini, lanjut dia, banyak masyarakat yang mengeluhkan bantuan-bantuan Pemkot Mataram masih ada yang tidak tepat sasaran. Pendataan dan pendistribusian harus seim-

Abdul Malik Thalib bang. Karena memang pendistribusian yang sering tidak merata. Sehingga masyarakat yang seharusnya diintervensi kesejahteraannya akhirnya gigit jari. Sehingga persentase pertumbuhan ekonomi itu terkesan dibuat-buat.

Masyarakat, kata dia, mendambakan pendistribusian yang merata, yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Untuk itu,

Pemkot Mataram perlu melakukan pendataan ulang supaya data-data yang disampaikan adalah data yang riil, bukan data yang dibuat-buat.

Ia mengimbau supaya jangan dipaksanakan ada peningkatan tapi justru masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. ‘’Jangan dibuat-buatlah supaya hanya pihak-pihak tertentu saja yang senang,” tandasnya. (fit)

Utus Lima Pejabat ke PIP

Pemkot Ekspose Rencana Pinjaman Rp 60 Miliar di Jakarta

Ekstrakurikuler Menembak SELAIN ingin menanamkan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, tahun ini SMPN 13 Mataram akan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Diharapkan melalui kegiatan ini, akan muncul bibit-bibit muda yang unggul dalam cabang olahraga menembak.

“Untuk kegiatan ekstranya nanti akan kita coba mengadakan ekstrakurikuler, saya utamakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak,” terang Kepala SMPN 13 Mataram Dodik S. Wibowo.

Menurut Dodik, kegiatan ekstrakurikuler menembak (Suara NTB/nia) ini merupakan permintaan Dodik S.Wibowo dari Wakapolri, yang sekaligus digunakan untuk mencari bibit-bibit muda yang mahir di bidang menembak. Diakuinya ekstrakurikuler menembak ini sudah ada sejak tahun 2012 lalu, namun sayangnya peminatnya kegiatan ini masih minim.

Padahal di SMPN 13 Mataram telah ada 4 orang siswanya yang sudah masuk dalam kegiatan prima. Yaitu para atlet yang ditanggung oleh pemerintah, termasuk biaya hidup dan biaya pendidikannya. Apalagi sekolah telah menyiapkan pelatih dan lapangan yang digunakan untuk kegiatan ekstrakurikuler menembak.

Atas dasar itulah pihaknya ingin terus mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler menembak. Dalam waktu dekat akan menyusul 14 anak dari SMPN 13 Mataram untuk turut serta dalam event menembak. Kedepan ia ingin SMPN 13 Mataram menjadi salah satu sekolah yang mencetak bibit unggul untuk cabang olahraga menembak.

“Mau saya NTB ini sebagai pilot project kegiatan menembak untuk seluruh Indonesia, tidak hanya sebatas di NTB saja,” pungkasnya. (nia)

”

Jangan dibuatbuatlah supaya hanya pihakpihak tertentu saja yang senang

(Suara NTB/dok)

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

(Suara NTB/smd)

LOANG BALOQ - Taman Hiburan Rakyat (THR) Loang Baloq ini nantinya akan dikembangkan menjadi sebuah objek wisata yang fantastis. Rencananya, di tempat ini akan dibangun hotel berlantai 11, Mall serta pusat wisata untuk publik.

Rencana MMS Bangun Hotel 11 Lantai

Pemkot Diminta Sosialisasi ke Masyarakat Mataram (Suara NTB) Rencana PT Mas Murni Sejahtera (MMS) yang akan membangun hotel berlantai sebagai bagian dari pengembangan Taman Hiburan Rakyat (THR) di Loang Baloq mendapat dukungan penuh dari DPRD Kota Mataram. Namun demikian, pihak eksekutif diminta untuk melakukan sosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara yang ditemui Suara NTB, Jumat (26/4) kemarin mengharapkan, pemerintah

dalam hal ini Pemkot Mataram lebih mengedepankan sosialisasi ke masyarakat terkait keberadaan hotel yang akan dibangun tersebut. Bagaimana pun, masyarakat harus tahu sehingga merasa dihargai dan diperhatikan oleh pemerintah.

Winantara mengatakan, keberadaan hotel serta sarana hiburan lainnya di Loang Baloq akan sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dia berharap agar investor dalam hal ini PT. MMS tidak hanya fokus berinvestasi, tetapi juga diharapkan bisa membangun Kota Mataram dari berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi, serta soal ketenagakerjaan. “Intinya banyak hal positif yang diperoleh oleh masyarakat. Oleh karena itu, kami juga berharap agar pemerintah lebih getol dalam melakukan komunikasi dengan investor tersebut,” imbuhnya.

Winantara menjelaskan, sejak awal pengembangan wisata di Loang Baloq sudah banyak menyedot anggaran. Hal itu disebabkan karena investor sebelumnya tidak mampu memberi kejelasan. “Untuk investor yang sekarang ini, kita justru yakin akan serius dalam melakukan pembangunan dan pengembangan,” ungkapnya.

Dasar keyakinannya terhadap PT. MMS itu, kata politisi dari PDI Perjuangan itu, sejauh ini pihak investor bersangkutan tidak memberikan impian pembangunan yang

muluk. Pun kata dia, progres perencanaan yang sudah disampaikan ke Pemkot Mataram sangat jelas. “Kami merasa sangat memungkinkan pembangunan itu bisa berjalan dengan baik,” tambahnya.

Ia menambahkan, dari segi kewilayahan, keberadaan hotel dan tempat hiburan wisata di Loang Baloq juga sangat mendukung. Loang Balok dengan lokasi di wilayah lingkar selatan merupakan jalur transportasi baik itu menuju Bandara Internasional Lombok maupun menuju ke objek wisata Senggigi di Lombok Barat.

Kendati demikian, Winantara juga berharap baik buruknya harus menjadi perhitungan bagi Pemkot Mataram maupun PT. MMS tersebut. Khusus untuk PT. MMS, dia berharap agar investor tersebut terlebih dahulu memperhatikan soal analisis dampak lingkungan (Amdal). Amdal itu harus benar-benar diperhatikan baik saat akan memulai pembangunan hingga selesai. “Jangan sampai nanti pada pelaksanaannya justru mengganggu masyarakat sekitar,” tegasnya.

Seperti disampaikan Direktur PT.MMS, Ir. Agung Laksamana, rencana pembangunan hotel 11 lantai itu telah mendapat persetujuan dari DPRD Kota Mataram.

Selain hotel, Grup Helindo ini juga akan membangun mall berlantai III dimana desain tersebut diberi nama Mataram Ecowalk Loang Baloq. (smd)

Mataram (Suara NTB) – Pascamengajukan surat permohonan pinjaman Rp 60 miliar untuk membiayai perbaikan jalan lingkungan se-Kota Mataram sekitar dua minggu yang lalu, Jumat (26/4) kemarin Pemkot Mataram melakukan ekspose rencana tersebut ke Jakarta. Demikian disampaikan Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menjawab Suara NTB. Untuk ekspose rencana pinjaman di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) di Jakarta itu, Pemkot Mataram mengutus Kepala Bappeda, Lalu Martawang , Kepala Dinas PU Kota Mataram, Ir. H. Mahmudin Tura, Asisten II Setda Kota Mataram, Ir. H. Effendi Eko Saswito, MM., dan Kabag Keuangan Setda Kota Mataram, Yance Hendra Dirra.

Dikatakan Makmur Said, setelah melayangkan surat permohonan pinjaman Rp 60 miliar itu, oleh PIP, Pemkot Mataram diminta segera melakukan ekspose.

Salah satunya peruntukan pin-

jaman Rp 60 miliar itu nantinya.

Mengenai opsi yang diwacanakan Pansus Pinjaman Daerah DPRD Kota Mataram yang mengharapkan Silpa bisa menggantikan posisi pinjaman Rp 60 miliar itu, Ditegaskan Sekda, tidak memungkinkan. Rencana pinjaman Rp 60 miliar di PIP itu, kata dia, akan tetap berjalan. Pasalnya silpa Rp 103,86 miliar itu sudah digunakan untuk kegiatan yang lain. ‘’Silpa ini tinggal 15 miliar,” cetusnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Zaini mendorong eksekutif untuk mempercepat proses pinjaman Rp 60 miliar itu.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, kalau memang Pemkot Mataram serius ingin meminjam di PIP, maka prosesnya harus digenjot. Kemudian, apapun perkembangannya harus disampaikan kepada Dewan. Dalam hal ini, sambung Zaini, harus ada komunikasi yang intens antara eksekutif dan legislatif. (fit)

Nyaleg Lewat Partai Lain

Baru Satu Anggota DPRD NTB Mengundurkan Diri Mataram (Suara NTB) Sekitar delapan sampai sembilan orang anggota DPRD NTB dikabarkan menjadi calon legislatif (caleg) dari parpol lain. Selain, karena kendaraan politik mereka yang tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014, ada juga yang pindah ke parpol lain. Sesuai dengan ketentuan, maka calon legislatif yang maju lagi sebagai calon wakil rakyat melalui parpol yang berbeda dari sebelumnya maka harus mengundurkan diri menjadi anggota DPRD. Sekretaris DPRD NTB, H. Rahmat Radjendi, SH yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut tak menampik bahwa beberapa anggota DPRD NTB yang partainya tidak lolos menjadi peserta pemilu 2014 banyak yang menjadi caleg dari parpol lain. Namun, hingga saat ini, katanya baru satu anggota DPRD NTB atas nama TGH. Husnuddu’at yang sebelumnya menjadi politisi PBB menjadi caleg Partai Demokrat. Sehingga ia mengajukan surat pengunduran diri menjadi anggota DPRD. “Sampai dengan hari ini baru satu orang anggota dewan yang mengajukan surat pernyataan pengunduran diri atas nama

TGH. Husnudduat karena menjadi caleg dari Partai Demokrat,” ungkapnya jetika dikonfirmasi di sela-sela acara penyampaian visi misi cagub-cawagub NTB periode 2013-2018 di gedung DPRD NTB, Jumat (26/4) kemarin.

Ia menejelaskan, beberapa anggota DPRD NTB yang belum mengajukan surat pernyataan pengunduran diri tersebut lantaran Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2013 yang diperbaiki dalam peraturan KPU nomor 13 tahun 2013 tentang pencalonan anggota legislatif masih menuai persoalan. “Belum ada suatu keputusan yang pasti terkait itu,” jelasnya.

Untuk itu, katanya, Sekretariat DPRD, komisi I Bidang Politik dan Pemerintahan bersama dengan tim dari Pemprov NTB lainnya dalam pekan ini akan mempertanyakan tersebut ke Kementerian dalam negeri (Kemendagri). ”Berkaitan dengan peraturan KPU tersebut terkait dengan pengunduran diri anggota dewan yang jadi caleg karena parpolnya tidak lolos menjadi peserta pemilu. Bagaimana mengimplementasikan dan merealisasikan hal itu karena ini dari sisi hukum harus jelas dan tegas,” pungkasnya. (nas)

Wakil Walikota Nilai GLMB Wanprestasi Mataram (Suara NTB) Tarik ulur soal pengembangan Ampenan Harbour oleh PT. Gunung Lawoe Mercu Buana (GLMB) mulai menemui titik terang. Menurut Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, investor bersangkutan direncanakan akan memberi kejelasan investasinya pada pertengan Mei mendatang.

Ditemui di ruangannya, Jumat (26/4) kemarin, Mohan menegaskan, keputusan untuk melanjutkan kerjasama antara PT. GLMB dengan Pemkot Mataram merupakan kewenangan penuh dari Walikota Mataram.

Atas dasar itu, dia mengatakan akan membicarakannya secara khusus dengan Walikota Mataram. “Kalau masih saja tidak ada kejelasan, kita akan turunkan Buldozer,” ancamnya.

Menurut dia, ketidakjelasan

kelanjutan investasi yang dilakukan oleh pihak Gunung Lawoe sedikit tidak menghambat perencanaan pengembangan yang telah disusun oleh Pemkot Mataram. Padahal, kata dia, pihaknya sudah merancang pengembangan eks pelabuhan di Ampenan tersebut.

“Karena menunggu kejelasan dari mereka (PT. GLMB, red) , perencanaan kita jadi mandek,” katanya seraya menambahkan bahwa dari kontrak yang telah disepakati, sudah melewati waktu atau sudah masuk wanprestasi namun masih diberikan perpanjangan waktu lagi.

Mengenai alasan dari pihak Gunung Lawoe yang menghilang pascapeletakan batu pertama, Mohan mengatakan, bahwa dari informasi yang diperoleh, pihak investor masih mempersiapkan hal-hal teknis. “Jadi

(Suara NTB/smd)

H. Mohan Roliskana

kita berpikir positif saja, mungkin benar ada hal teknis yang dipersiapkan,” katanya.

Terkesan masih melemahnya Pemkot Mataram terhadap investor, Wakil Walikota ini mengatakan, pada dasarnya Waliko-

ta selaku kepala daerah memberikan kesempatan kepada investor untuk berinvestasi di Kota Mataram ini. Namun tentunya, sambung Mohan, Walikota akan segera menentukan sikap setelah mendengarkan penjelasan dari pihak Gunung Lawoe pada Mei mendatang. “Pada dasarnya kita tidak ingin mendengar hal-hal yang fantastis, karena kita ingin kejelasan. Masalah desain nanti bisa dibicarakan lebih lanjut,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kota Mataram, I Gusti Made Winantara menilai, investor yang rencananya mengembangkan Ampenan Harbour terkesan tidak serius. “Dengan kondisi seperti ini kita justru dibuat khawatir. Jangan sampai mereka seperti broker dan menjual izin yang sudah mereka peroleh,” ujarnya. (smd)

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

SUARA PULAU LOMBOK Penyampaian Visi Misi

Alkhaer Tak Hadir

Selong (Suara NTB) Pasangan H.M. Ali bin Dachlan dan H. Khaerul Warisin (Alkhaer) memilih tidak hadir dalam rapat paripurna istimewa penyampaian visi misi Calon Bupati (cabup) dan (cawabup) Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) di Gedung DPRD Lotim, Jumat (26/4). Ketua DPRD Lotim, Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang memimpin rapat tersebut menyatakan pasangan Alkhaer telah mengabaikan haknya sendiri.

(Suara NTB/kir)

TANDA TANGAN - Wabup Loteng H.L. Normal Suzana, menandatangani MoU penerapan elektronik audit, disaksikan Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Eldy Mustafa (kiri) dan Asisten I Setda Loteng, Ir. L. Moh. Amin, Jumat (26/4) kemarin.

Loteng Siap Terapkan Elektronik Audit Praya (Suara NTB) Langkah maju diambil Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Di mana mulai tahun, Pemkab Loteng siap menerapkan elektronik audit. Sehingga nantinya bisa memudahkan dalam proses audit keuangan daerah oleh Badan Pemerikasan Keuangan (BPK) RI. Kesiapan penerapan elektronik audit tersebut ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) pelaksanaan Elektronik Audit antara Pemkab Loteng dengan BPK Perwakilan NTB, Jumat (26/4) sore kemarin. Ditandatangani oleh Ketua BPK RI perwakilan NTB, Eldy Mustafa dan Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana.

Pada kesempatan itu, Ketua BPK RI Perwakilan NTB, Eldy Mustafa mengungkapkan, penerapan elektronik audit tersebut, merupakan intrusksi langsung dari BPK pusat.

Dimana nantinya seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, diharapkan bisa segera menerapkan program tersebut. Harapannya nanti proses audit keuangan dari tidak lagi secara manual, tapi secara elektronik.

Dengan menerapkan elektronik ini, ada banyak manfaat yang bisa diperoleh. Baik itu oleh BPK sendiri maupun pemerintah daerah. “Sistem elektronik audit ini bisa mempermudah dan mempercepat proses audit pengelolaan keuangan daerah oleh BPK. Jika dibandingkan dengan pola manual yang diterapkan saat ini,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Wabup menyambut baik penerapan elektronik audit di Loteng. Karena dengan begitu proses pengawasan dan audit keuangan daerah ke depannya bisa lebih cepat dan akurat. Sehingga pengelolaan keuangan daerah juga bisa menjadi lebih baik lagi. Pada akhirnya, target Loteng untuk bisa memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa tercapai. (kir)

Rapat paripurna DPRD Lotim dijadwalkan mulai 8.30 Wita, Jadwal sedikit molor karena menunggu kehadiran semua pasangan calon. Meski belum lengkap hadir, sekitar 09.17 Wita, Rapat Paripurna DPRD Lotim akhirnya dimulai. “Sangat kita sayangkan pasangan Alkhaer mengabaikan haknya untuk sampaikan visi misi untuk program jangka panjang dan jangka pendek apabila ia terpilih nantinya,” ungkap Sitti Rohmi.

Wakil Ketua DPRD Lotim, Daeng Paelori yang dikonfirmasi usai rapat digelar mengatakan kegiatan pembacaan visi misi merupakan amanat undang-undang. Ketidakhadiran salah satu kandidat ini dituding tidak menghargai amanat undang-undang tersebut. Aturan menyatakan, proses kampanye diawali dengan pembacaan visi misi di DPRD. Diakui, penyampaian visi misi merupakan hak dari pasangan calon tidak ada pengaruhnya.

Namun sedianya, melalui penyampaian visi misi masyarakat bisa mengetahui apa saja yang menjadi program kerjanya.

Ketua KPU Lotim, Khaerul

(Suara NTB/rus)

TIDAK HADIR - Kursi yang seharusnya diduduki oleh pasangan Alkhaer terlihat kosong karena pasangan perorangan itu tidak hadir dalam acara sidang paripurna penyampaian visi misi pasangan calon di Gedung DPRD Lotim, Jumat kemarin.

Anwar ketika ditanya soal ketidakhadiran salah satu kandidat tidak memiliki pengaruh.

Pasalnya, penyampaikan visi misi ini merupakan hak dari masing-masing pasangan calon.

Secara terpisah, Ketua Tim Sukses Alkhaer, Sukardi Malik ia tidak mau menjawab dengan alasan yang kesannya dibuatbuat. “Saya tidak mau banyak alasan yang kesannya dibuatbuat, yang jelas mereka tidak mau hadir,” ungkapnya.

Ketidakhadiran pasangan nomor urut satu (1) itu dinyatakan Sukardi bukan karena adanya penilaian acara DPRD Lotim tersebut penting atau tidak penting. Bagi pasangan Alkhaer, penyampaian visi misi tidak harus melalui Rapat Paripurna DPRD Lotim seperti kemarin. ” Visi misi itu kan bisa nanti disampaikan, tidak harus disini. Di tempat lain seperti melalui Musrenbang kan bisa dibahas,” tandasnya. (rus)

Cabup Lotim Dicopot dari Posisi Ketua Partai Selong (Suara NTB) Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Lombok Timur (Lotim) H. Abdul Wahab dikabarkan telah dicopot dari jabatannya. Salah satu kandidat Calon Bupati Lotim itu dipandang tidak mematuhi mekanisme partai dalam penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Tidak saja H. Abdul Wahab, Sekretarisnya Saparudin juga mengalami nasib sama.

Informasi ini dibenarkan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura NTB, Mudahan. Saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (26/4) kemarin, ia mengatakan berdasarkan mekanisme partai, penetapan DCS di tingkat Kabupaten ditetapkan oleh DPD, untuk tingkat provinsi ditetapkan melalui keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Keputusan pencopotan H. Abdul Wahab ini terhitung sejak Selasa (23/4) lalu. Ketua dan Sekretaris DPC di Lotim tidak mematuhi ketentuan tersebut, sehingga keputusan DPD terpaksa mencopot jabatan ketua DPC Hanura Lotim. Diketahui, DCS yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) diluar dari daftar nama yang telah direkomendasikan DPD. Sejumlah nama kader-kader militan di Hanura yang masuk dalam DCS, namun dilengserkan oleh nama-nama baru. Salah satu nama kader terbaiknya yang tidak ada dalam DCS adalah Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Hanura Lotim sendiri, Padil Na’im.

Ditanya soal pencalonan H. Abdul Wahab sebagai salah satu kandidat cabup? Mudahan memastikan secara tidak akan memiliki pengaruh. “Sedikit tidak memang akan berpengaruh, tapi tidak kita permasalahkan,” ucapnya. Abdul Wahab diberikan wewenang untuk terus memperjuangkan menjadi calon orang nomor satu di Lotim.

Hal senada disampaikan Ketua Wantim Hanura, Padil Na’im yang coba dikonfirmasi di sela sidang paripurna DPRD Lotim, kemarin. Katanya DPC tidak mau menuruti DPD. DCS yang disampaikan DPC Hanura di bawah pimpinan H. Abdul Wahab itu sebagian banyak dari luar kader Hanura.

Sedikitnya tujuh kader Hanura yang militan dilengserkan.

Dikatakan Padil yang juga Ketua Tim Penetapan dan Persetujuan Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) Provinsi NTB, DPD sudah menunjuk dirinya sebagai plt Sekretaris DPC dan H. Rumaksi sebagai Plt Ketua DPC Hanura Lotim. Terhadap DCS yang diusulkan namanya, Hanura akan mengkonsultasikan upaya pergantian dan perubahan nama-namanya. Diyakini, DCS pasti bisa dirubah.

Sementara itu, Saparudin yang coba dikonfirmasi via ponsel membantah telah dicopot dari jabatannya sebagai sekretaris. Begitupun jabatan Ketua DPC Hanura, H. Abdul Wahab dinyatakan masih sah, karena masih memegang Surat Keputusan (SK) yang terbaru. (rus)

Halaman 3

Enam Pejabat di KLU Belum Serahkan LHKPN Tanjung (Suara NTB) Pascapengumpulan berkas Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) pertama medio September 2012 lalu, hingga kini masih ada sejumlah pejabat lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang terkesan malas menyerahkan berkasnya ke KPK. Meski pejabat-pejabat itu sudah disurati beberapa kali oleh Inspektorat KLU, namun yang bersangkutan sepertinya ngeyel, dan belum menyetorkan berkasnya.

“Sampai dengan batas waktu penyerahaan dokumen LHKPN ke KPK selesai, maka sejumlah pejabat eselon di beberapa SKPD akan mendapat sanksi sesuai dengan UU Disiplin PNS,” ungkap Kepala Inspektorat Kabupaten Lombok Utara (KLU), H. Zainal Idrus, SH, Jumat (26/4).

Zainal enggan menyebut nama pejabat dimaksud. Namun ia mengisyaratkan sedikitnya ada 6 pejabat eselon II dan III yang ada di dua SKPD

lingkup Pemerintah KLU yang belum bersedia menyerahkan maupun belum melengkapi kekurangan berkas LHKPN ke KPK. Kedua SKPD tempat bernaung pejabat tersebut antara lain, Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga (Dikbudpora) KLU dan Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishubparkominfo) KLU. Inspektorat mengharapkan kerjasama yang baik dari pejabat bersangkutan. Selain surat resmi, Inspektorat KLU juga mengimbau agar Kepala SKPD bersangkutan memberikan arahan kepada bawahannya untuk segera melengkapi berkas.

Mungkinkah ada indikasi penggelembungan harta kekayaan yang dimiliki pejabat - pejabat bersangkutan?

Zainal enggan mengomentari lebih jauh. Dirinya juga tidak mengetahui persis kendala hingga menyebabkan 6 pejabat SKPD KLU itu tidak juga menyetorkan berkasnya ke KPK. (ari)

Bayan Wakili KLU Lomba Permata Tingkat Provinsi Tanjung (Suara NTB) Masyarakat Desa Bayan untuk kedua kalinya mendapat kepercayaan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam Lomba Perlindungan Sumber Mata Air (Permata) tingkat Provinsi tahun 2013. Pada lomba di ajang yang sama tahun 2011 lalu, Desa Bayan dengan Hutan Adat Bangket Bayan mendapat juara I, kini masyarakat setempat berharap dapat melenggang hingga memperoleh penghargaan Kalpataru.

Ketua Panitia persiapan lomba, Raden Wikto, SH., Jumat (26/4), merasa tersanjung dengan kepercayaan yang diberikan kedua kalinya ini.

Tidak hanya penghargaan,

lomba ini disadarinya memberi manfaat bagi masyarakat dalam menjaga kebersamaan melestarikan hutan adat menurut adat yang tertanam di masyarakat.

Kepala Desa Bayan, Raden Madikusuma,tak menyangkal jika pihaknya mendapat apresiasi atas kepercayaan ini.

Masyarakat Desa Bayan dalam hal ini, tetap mengedepankan eksistensi pengelolaan Hutan Adat Bangket Bayan.

Luasnya diketahui 57,4 hektar, dengan dikelola secara adat. Dalam bahasa adat, pengelolanya disebut Mak Lokak Perumbak Daya dibantu Inan Aik, serta partisipasi masyarakat adat Desa Bayan. (ari)

Pembagian DBH-CHT, Pemprov Dinilai Tidak Proporsional (Suara NTB/her)

PADAMKAN API - Petugas pemadam sedang berupaya memadamkan api yang membakar gudang penggilingan padi di Mendagi Lobar, Jumat.

Gudang Penggilingan Gabah Terbakar Giri Menang (Suara NTB) Sebuah gudang penggilingan hasil bumi di Desa Mendagi dekat Bundaran Giri Menang Square dilalap si jago merah. Peristiwa kebakaran itu terjadi sekitar pukul 12.30 ketika kondisi sepi, karena semua pekerja dan buruh gudang sedang shalat Jumat. Sontak peristiwa ini mengundang perhatian pengendara kendaraan yang melintas di daerah itu, karena lokasi TKP dekat dengan jalan raya. Bahkan arus transportasi sempat terganggu, karena banyaknya warga yang menonton.

Peristiwa terjadi sekitar pukul 12.30 pada waktu semua buruh sedang melaksanakan Shalat Jumat. Pekerja yang tersisa hanya buruh perempuan. Awalnya, asap mengepul dari gudang persis di bagian pabrik penggilingan padi, lama kelamaan kepulan asap itu disertai jilatan api.

Jilatan api itu kian membesar dan menyambar bangunan di sekitar. Karena didalam bangunan itu banyak plastik, bahan yang cepat terbakar menyebabkan api kian membesar. Bahkan, api juga membakar beberapa kuintal gabah dan tiga unit mesin penggilingan.

Ditemui di TKP, pemilik gudang, Islahuddiny menyatakan, ia menerima informasi kebakaran gudangnya dari pekerja ketika ia mau berangkat Shalat Jumat. Setelah menerima informasi itu, ia langsung menghubungi pemad-

am kebakaran yang kantornya tidak jauh dari TKP. Setelah ditelepon beberapa menit kemudian pasukan pemadam tiba di lokasi. Berkat kesigapan petugas, api bisa dipadamkan hanya beberapa menit kemudian.“Saya menduga api itu berasal dari aki mesin penggilingan,” ungkapnya.

Setiap hari Jumat, lanjutnya, dirinya meminta minta semua karyawan pabrik untuk mengecek mesin karena hampir setiap hari mesinnya dioperasikan. Ia mau mencari tahu, apakah ada kesalahan dari operator mesin atau aki tidak dicabut, sehingga memicu arus pendek. Ia menyebutkan, api membakar beberapa kuintal gabah senilai Rp 100 juta lebih ditambah mesin untuk penggerak satu unit, mesin untuk produksi empat unit. “Total kerugian mencapai Rp 300 juta,” klaimnya.

Sementara itu, Kasi Manajemen Pemadam Kebakaran Lobar, I Nyoman Lilir menyampaikan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.40. Anggota pemadam langsung berangkat dan 2 menit sudah tiba di lokasi.

Petugas langsung melakukan memadamkan api. “Kami kerahkan sekitar satu regu pasukan, sejumlah 9 orang, mobil sebanyak 2 unit,”sebutnya. Pihaknya belum berani memastikan penyebab kebakaran, namun dugaan sementara disebabkan arus pendek. (her)

Praya (Suara NTB) Proses pembagian jatah atau alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di NTB, khususnya antara Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dengan Lombok TImur (Lotim), dinilai tidak proporsional. Hal itu, dikarenakan alokasi dana yang diberikan kepada Lotim terlalu timpang dengan alokasi yang diperoleh Loteng. Padahal produksi tembakau Loteng tidak kalah besar dengan Lotim.

Demikian diungkapkan Kasubdit Dana Bagi Hasil Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkua), Lisbon Sirait, Jumat (26/4) kemarin. Ditemui sesuai rapat koordinasi dengan Pemkab Loteng, ia mengakui tidak proporsionalnya pembagian alokasi DBH-CHT antara dua daerah penghasil tembakau ini, bisa dilihat dari besarnya perbedaan alokasi yang diberikan oleh Pemprov NTB. Lotimi, katanya tahun ini memperoleh alokasi DBHCHTsebesar Rp 50 miliar lebih. Sementara Loteng hanya kebagian Rp 19 miliar saja. Di satu sisi, tingkat produksi tembakau kedua daerah hampir berimbang. Bahkan dari laporan yang diterima dari Pemkab Loteng, produksi tembakau Loteng justru jauh lebih tinggi

ketimbang Lotim.

Padahal sesuai aturan yang ada, pembagian jatah alokasi DBH-CHT harus didasari pada tingkat kontribusi produksi tembakau masing-masing daerah.

Tapi pada kenyataanya, alokasi yang diberikan untuk Loteng jauh lebih kecil. Jika dibandingkan dengan alokasi yang diberiken kepada Lotim. Selaku daerah penghasil tembakau.

Untuk itu, apa yang menjadi hasil pertemuan dengan Pemkab Loteng kali ini lanjutnya, akan menjadi bahan rekomendasi pemerintah pusat ke depan.

Terkait pembagian alokasi DBH-CHT khusus untuk di NTB. Pihaknya pun, tambahnya juga akan segera melakukan verifikasi ulang besaran aloksi DBH-CHT di NTB. Data yang diperoleh Suara NTB menyebutkan, tahun 2013 ini NTB memperoleh alokasi DBH-CHT sebesar Rp 176 miliar. Di mana 30 persen di antaranya menjadi hak pemerintah provinsi. Kemudian 40 persen dialokasikan bagi daerah penghasil tembakau, seperti Lotim dan Loteng. Sisanya sebanyak 30 persen, dibagi rata kepada daerah non penghasil tembakau.

Alokasi DBH-CHT yang diterima tersebut, jauh lebih tinggi dari jatah tahun 2012 lalu yang hanya sebesar Rp 152 miliar. (kir)

Suksesi Lobar (6)

Munajib Jajaki Sejumlah Figur TGH. Munajib Khalid menjadi salah satu sosok alternatif yang pencalonannya cukup banyak menjadi perbincangan dalam suksesi kepemimpinan di Lombok Barat (Lobar). Ia sendiri mengaku kini tengah melakukan penjajakan dengan sejumlah figur di Lobar.

PENGAKUAN itu disampaikannya saat dikonfirmasi Suara NTB usai Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB periode 2013 – 2018 di DPRD NTB, Jumat (26/4). Munajib mengaku berniat mencalonkan diri di Pilkada Lobar yang akan dihelat September mendatang.

Munajib mengaku sudah cuk-

up banyak tokoh masyarakat yang mendatanginya untuk digandengkan dengan sejumlah figur. Namun, dirinya sedang menimbang–nimbang figur yang akan ia ajak berpasangan di Pilkada Lobar nanti. “Kita sedang siapkan proses untuk mencari pendamping yang pas. Tokoh – tokoh Lobar sudah berupaya untuk mencarikan siapa kira– kira yang pas itu untuk jadi pendamping,” tandas Munajib.

Menurut Munajib, faktor pendamping yang tepat bisa menjadi pendorong elektabilitas pasangan calon untuk mendulang dukungan yang massif dari masyarakat.

Karenanya, ia tampak cukup cermat dalam persoalan ini.

Selain aspek kapasitas dan kemampuan figur pendampingnya, ia juga menimbang aspek lain yaitu keterwakilan geopolitik.

Karena ia merupakan tokoh yang berasal dari daerah Lobar bagian utara (Sesela), maka dengan per-

timbangan geopolitik, ia pun tentu harus mengambil pendamping yang berasal dari daerah selatan.

“Memang harus perpaduan utara – selatan. Itu yang memang sudah kita rintis,” tandasnya.

Saat diminta untuk menyebutkan siapa saja figur dimaksud, ia menyebutkan beberapa nama antara lain, Hj. Baiq Sumiatun yang kini merupakan anggota DPRD Lobar serta H. L. Takdir Mahdi yang pernah menjadi Ketua DPRD Lobar periode sebelumnya. Menurutnya, kedua tokoh ini memiliki kelebihan sendiri-sendiri.

Munajib saat ini merupakan salah satu kader Partai Demokrat. Ia juga menduduki salah satu posisi strategis di kepengurusan Partai Demokrat di tingkat Provinsi. Dengan posisinya tersebut, ia berharap Partai Demokrat bisa menjadi parpol pendukung utama dalam pencalonannya. “Kita sangat ber-

(Suara NTB/aan)

TGH. Munajib Khalid

harap dengan Demokrat. Karena kita termasuk pengurus tingkat provinsi,” ujarnya.

Munajib juga berharap parpol-parpol lainnya bisa ikut mendukungnya, sehingga menghasilkan sebuah dukungan politik yang cukup besar. Persoalan ini, menurutnya memang telah ia komunikasikan dengan Partai Demokrat. “Dengan teman-teman di Demokrat memang sudah kita bicarakan. Tinggal bagaimana nanti tindaklanjutnya,” tandas Munajib. (aan)

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

PARLEMENTARIA

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB

Dewan Pertanyakan Komitmen Pemerintah Lindungi Kawasan Hutan Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu mempertanyakan komitmen pemerintah dalam mengawal dan menjaga kawasan hutan dari perambahan hutan atau illegal logging. Bila pemerintah memiliki komitmen untuk menjaga, penambahan tenaga polisi kehutanan (Polhut) dan biaya pengawasan tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah juga diminta segera menyelesaikan persoalan kehutanan di Tanju, karena bisa memicu instabilitas daerah.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat dan evaluasi Komisi II DPRD Dompu dengan Dinas Kehutanan (Dishut) Dompu terkait LKPJ Bupati Dompu tahun 2012, Jumat (26/ 4). Rapat yang dipimpin Ir Nursyamsu dan didampingi Ilham Yahyu, S.Pd dan Abdullah,

S.Kel itu hanya dihadiri para kepala bidang di Dishut Dompu.

Sekretaris Komisi II DPRD Dompu Abdullah, S.Kel, mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjaga kawasan hutan dari perilaku penjarahan hutan dan tindakan illegal logging. Bila pemerintah memiliki komitmen, mestinya pos pengawasan bersama di beberapa titik rawan pencurian kayu harus dibangun seperti di tanjakan Ndahu (perbatasan Huu – Pajo) dan beberapa titik rawan lainnya. “Orang mengambil kayu dari kawasan ini (kawasan hutan di Teka Ndahu) hampir setiap hari dan terkesan tidak ada upaya pencegahan dilakukan oleh pemerintah. Bila ada pos pengawasan dibangun di situ, pencurian kayu mungkin bisa ditekan,” kata Abdullah.

(Suara NTB/ula)

RAPAT - Rapat evaluasi dan dengar pendapat Komisi II DPRD Dompu terkait LKPJ Bupati Dompu tahun 2012, Jumat (26/4).

Ilham Yahyu, S.Pd anggota Komisi II lainnya mengungkapkan, banyaknya perangkat yang bergantung pada hutan. Baik untuk mendapatkan dukungan politik, keuntungan finansial dan lainnya. Perangkat ini tidak hanya masyarakat biasa, tapi juga merambah pada oknum

anggota Dewan, oknum aparat Kepolisian dan TNI, maupun aparat pemerintah daerah termasuk di Kehutanan. Karenanya harus ada niat baik dari semua pihak untuk menjaga hutan. “Jangan sampai kita baru tersadar ketika arus banjir membawa kita, karena hutan

sudah gundul,” kata Ilham.

Selain itu, Ilham juga mengingatkan Dinas Kehutanan untuk menyelesaikan persoalan lahan di Desa Tanju Kecamatan Manggelewa. Di area pembangunan dam Tanju sebagai bagian dari mega proyek Rababaka Kompleks terdapat 65 ha

milik 61 orang warga yang sudah disertifikat, tetapi diklaim masuk dalam kawasan sehingga tidak bisa dibebaskan pemerintah. “Jangan sampai persoalan ini tidak selesai justru menjadi masalah dalam pembangunan Rababaka Kompleks.

Tapi yang pasti, saya akan menjadi penggerak aksi bila ini tidak diselesaikan. Karena saya juga memiliki lahan,” kata Ilham.

Ketua Komisi II DPRD Dompu, Ir Nursyamsu yang memimpin rapat, mengungkapkan, persoalan kekurangan tenaga Polhut dan penyuluh kehutanan menjadi masalah utama dalam menjaga kawasan hutan yang luasnya 139.892,98 ha atau 60,2 persen wilayah Kabupaten Dompu. Tenaga polhut yang ada saat ini 21 orang dan penyuluhnya 19 orang. Selain itu

persoalan pendanaan dan infrastruktur juga menjadi kendala dalam pengawasan hutan.

“Masalah ini akan menjadi catatan khusus kami untuk disampaikan dalam koreksi LKPJ Bupati,” kata Nursyamsu.

Selain rapat dengar pendapat dengan Dishut, Komisi II DPRD Dompu juga mengadakan rapat dengar pendapat dengan Dinas Perkebunan Kabupaten Dompu. Dari Dinas Perkebunan juga hanya dihadiri oleh kepala bidangnya. Kepada Perkebunan, Komisi II mengingatkan pentingnya program yang terencana dalam setiap tahun dan terukur untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Selama ini kita belum melihatnya, sehingga program yang muncul selalu dadakan dan terkesan pesanan saja,” kritik Ilham Yahyu. (ula/*)

Mundur, 12 Siswa SMP Tak Ikut UN Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 12 siswa SMP sederajat di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) ternyata tak mengikuti Ujian Nasional (UN) yang telah tuntas dilaksanakan selama 4 hari terakhir. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) 12 siswa yang berasal dari sekolah berbeda itu tak hadir di seluruh jadwal UN, karena sebelumnya telah menyatakan mengundurkan diri.

(Suara NTB/ula)

TANDATANGANI - Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Arifuddin (dua dari kanan), diikuti Kapolres Dompu Benny Basir Warmansyah, Kasi Pidsus mewakili Kajari Dompu menandatangani MoU pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dompu yang disaksikan Bupati Dompu, H. Bambang M Yasin bersama Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, dan Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, Jumat (26/4) kemarin.

Panwaslu Dompu Bentuk Sentra Gakkumdu

“Jadi ke-12 siswa itu sejak hari pertama memang tidak pernah ikut ujian sampai hari terakhir, karena memang sudah mundur sebagai siswa,” kata Kepala Bidang Pendidikan Menengah Tinggi (Dikmenti ) KSB Drs. Saifullah kepada media ini, Jumat (26/4).

Menurut Saifullah, mundurnya ke-12 siswa tersebut telah diketahui masing-masing sekolah dan dapat memastikan tidak akan ikut UN. Namun

karena nama-nama siswa bersangkutan telah masuk dalam DNT sehingga, seluruh siswa tersebut tetap tercatat sebagai peserta UN tahun ini. “Kalau sudah masuk dalam DNT kan tidak bisa dihapus nama-nama mereka, makanya ketika UN dilaksanakan nama-nama siswa itu tetap muncul sebagai peserta,” terangnya.

Ditanya soal alasan siswasiswa tersebut mengundurkan diri di saat-saat mendekati pel-

aksanan UN. Saifullah mengaku, secara umum alasan masing-masing siswa beragam, mulai dari siswa bersangkutan tak lagi mau melanjutkan sekolah hingga siswa pindah dan tak lagi berada di tempat.

“Tentu masih banyak alasan lainnya dari para siswa, namun yang jelas di saat pelaksaan UN mereka sudah menyatakan mengundurkan diri,” ujarnya.

Selain mengundurkan diri, terdapat pula 1 siswa yang tidak

ikut UN sesuai jadwal regular karena mengalami sakit.

Saifullah memaparkan, siswa yang tidak ikut ujian akibat sakit itu bersekolah di SMP Brang Ene. Terhadap siswa bersangkutan akan mengikuti ujian susulan pada hari Senin (30/4) mendatang yang menjadi jadwal resmi ujian susulan yang telahg ditetapkan. “Jadi hanya satu siswa saja yang akan mengikuti ujian susulan dan di sekolah lainnya semuanya sudah tuntas pada saat UN jadwal serempak kemarin,” ujarnya.

Jumlah peserta UN SMP sederajat di KSB tahun ini tercatat sebanyak 1.676 siswa.

Dari keseluruhan jumlah itu, pihak Dinas Dikbud KSB berharap dapat meluluskan 100

(Suara NTB/bug)

Saifullah

persen untuk melanjutkan tren peningkatan kelulusan di daerah setiap tahunnya. (bug)

Istana Dalam Loka Direvitalisasi Sumbawa Besar (Suara NTB) Penataan bangunan Istana Dalam Loka, nilai fisik Rp 1,1 miliar dari pagu dana Rp 1,4 miliar mulai dilakukan tahun ini. Jenis pengerjaan, pengerasan batu alam, kresdok dan koral sikat.

Akses jalan yang ada ditutup.

Gerbang antara masjid dengan Dalam Loka akan dibuat lurus.

Terkait pembangunan ini, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, meminta dukungan seluruh masyarakat Sumbawa dalam merevitalisasi Istana Dalam Loka dan perluasan Pantai Goa. “Kesulitan kita saat ini masih Dalam Loka.

Target kita akan kita satukan dengan Masjid Agung. Seperti sejarah yang terjadi selama ini,” katanya, Jumat (26/4).

Diharapkan nantinya, tidak

ada bangunan lain di tempat tersebut selain Istana Dalam Loka dengan masjid. Artinya jalan kecil yang ada di lokasi itu, tidak lagi menjadi jalan umum, tetapi menyatu dengan halaman masjid dan istana. “Kita sudah mencoba memberikan alternatif, rumah yang ada kita bangun di tempat lain dengan bentuk yang sama persis, atau kita ganti dengan uang. Mudahan akan tercapai kesepakatan, sehingga itu menjadi kawasan pariwisata budaya,” harapnya.

Selain itu, lanjutnya, pihaknya berupaya membenahi kawasan Batu Gong setelah bangunan kafe yang ada di wilayah tersebut diratakan. Dalam hal ini, pihaknya memberikan tawaran kepada pengusaha membangun di lokasi itu sesuai peruntukannya. (arn)

Dompu (Suara NTB) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang akan menangani pelanggaran pada Pilkada NTB 2013 dan Pemilu 2014 sudah terbentuk. Pembentukan Sentra Gakkumdu ini ditandai dengan penandatanganan kesepahaman bersama (MoU) antara Panwaslu, Polres dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Dompu.

Penandatanganan MoU pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Dompu di Aula Panwaslu Kabupaten Dompu, Jumat (26/4) antara Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin, Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah, dan perwakilan Kajari Dompu, Joko Suryanto, SH. Hadir dalam acara penandatanganan MoU tersebut Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin, Ketua DPRD Dompu, Rafiuddin H Anas, SE, Sekda Dompu, H Agus Bukhari, MSi, Ketua KPU Dompu, Erfan Taufan, SE dan Kasdim 1614 Dompu.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam sambutannya, mengungkapkan, pemilu merupakan ajang pesta demokrasi. Pesta konotasinya berhura-hura, tetapi bukan berarti tidak memiliki rambu-rambu pembatas dan itulah fungsi lembaga pengawas untuk menyelesaikan setiap pelanggaran.

PENGURUS Pembentukan Sentra GakGERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI kumdu yang dibentuk untuk menyelesaikan setiap pelang(GEMA CITA NTB) garan pemilu yang ditandai dengan penandatanganan berSekretariat: Jl. Raya Pejanggik Kota Mataram sama antara Panwaslu, Kapolres dan Kejaksaan diharapkan bisa diterapkan bersama dalam mencapai pemilu damai.

Terkait dengan harapan Panwaslu Dompu soal keterbatasan anggaran fasilitas pendukung, H. Bambang mengatakan, pihaknya siap mendukung selama bisa dibantu.

“Saya sengaja mengajak H. Rasyidin (Kepala Dinas PPKAD-red) hadir pada acara ini agar bisa langsung menyelesaikan permintaan Panwaslu tadi,” ujarnya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Drs. Arifuddin, menjelaskan, menjelang Pilkada NTB dan Pemilu 2014 yang sudah memasuki tahapan pendaftaran bakal calon anggota, suhu politik semakin memanas. Namun paradigm pengawasan pemilu saat ini lebih mengedepankan pencegahan ketimbang penindakan. Karenanya, upaya persuasif melalui pendekatan komunikasi dan edukasi untuk menyadarkan masyarakat agar sama-sama mengawal pemilu secara aktif.

Selain itu, lanjutnya, penandatanganan bersama, Kepolisian dan Kejaksaan, sebagai upaya dalam menyamakan persepsi dalam setiap penanganan pelanggaran.

Dalam hal ini, Sentra Gakkumdu berfungsi menangani pelanggaran pidana pemilu hingga ke persidangan, tetapi untuk pelanggaran administrasi calon diarahkan ke KPU dan keterlibatan PNS kepada Bupati untuk menindaknya.

“MoU pembentukan sentra penegakan hukum terpadu antara panwaslu dengan Kapolres dan Kejari ini untuk menyatukan pemahaman atas strategi penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu,” kara Arifuddin. (ula/*)

HIMBAUAN PEMILUKADA DAMAI :

DENGAN PERSATUAN DAN KESATUAN, KITA MAMPU MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI, BERKUALITAS, DAN DEMOKRATIS. MARI GUNAKAN HAK PILIH ANDA MEMILIH PEMIMPIN YANG TERBAIK DEMI UNTUK KESEJAHTERAAN KITA BERSAMA. MEWUJUDKAN PEMILUKADA DAMAI BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA (KPU, PANWASLU DAN APARAT), TETAPI TANGGUNG JAWAB KITA BERSAMA UNTUK MEMILIH PEMIMPIN YANG BERKUALITAS DAN BERMARTABAT, TANPA POLITIK UANG”.

INGAT, PEMILUKADA 13 MEI 2013!!!

GERAKAN MASYARAKAT CINTA DAMAI (GEMA-CITA NTB)

(Suara NTB/arn)

BATU PERTAMA - Bupati Sumbawa H. Jamaluddin Malik saat meletakkan batu pertama, RTH Kota Sumbawa Besar, didampingi pejabat lingkup Pemkab Sumbawa, Jumat (26/4).

Dicanangkan, RTH Pusat Kota Sumbawa Besar (Suara NTB) Pada tahun ini, Pemkab Sumbawa mendapatkan bantuan anggaran APBN untuk pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pusat Kota. Pencanangannya dilakukan, Jumat (26/4) kemarin.

Kepala Bappeda Sumbawa, L. Suhardmaji saat pencanangan kegiatan tersebut, menjelaskan, pagu anggaran RTH Kota Sumbawa Besar yang terletak di samping kantor bupati eks rumah dinas tersebut sebesar Rp 1,5 miliar.

Nantinya, RTH ini berfungsi sebagai filter terhadap karbondioksida yang ada di kota. ‘’Fungsi sosial, sejauh ini dikenal sebagai tempat wisata dan tempat bermain. Fungsi pelestarian, menjaga kelestarian pohon-pohon yang langka, sehingga bisa menambah pelajaran lingkungan bagi anak-anak kita,” terangnya.

UU Nomor 26 tahun 2007, lanjutnya, mengamanatkan, 30 persen dari luas perkotaan harus tersedia RTH. Baik RTH publik dan privat. Sejauh ini, Sumbawa masih mengacu pada RTH publik,karena privat belum didata secara keseluruhan.

Sumbawa Besar dengan luas 5.631 hektar harus tersedia RTH seluas 1.689 hektar. Sampai 2010, sesuai dengan SK Bupati nomor 114 tahun 2010, luas RTH yang ada di Sumbawa 19 pesen

yang sudah disiapkan dengan lokasi sebanyak 24 titik. Namun pada 2011, lanjutnya, terjadi penambahan luas RTH, seluas 17.365 meter persegi, yang ada di 8 lokasi, sehingga total luas RTH menjadi 58.046 meter persegi.

Adanya penambahan itu, lanjutnya, pusat menginisiasi Pemkab Sumbawa melalui program P2KH, yang titik desainnya sudah ada di Lapangan Kerato. “Disini, ada keberanian kita untuk mengajukan Lapangan Kerato, karena itu ada di pusat kota,”jelasnya.

Penambahan yang cukup besar ada di jalan by pass, Simpang Moyo dan tanah 525, termasuk RTH Kerato. Dari komitmen Pemkab itulah, , maka Dirjen Tata Ruang Kementerian PU menggelontorkan dana untuk pengembangan program di maksud melalui program P2KH. Sementara untuk revitaslisasi atau pembangunan RTH Pusat Kota Sumbawa Besar, lanjutnya, nilai kontraknya Rp 1,2 miliar dengan pagu Rp 1,5 miliar. Jenis kegiatan yang akan dilakukan, pengerasan dengan batu alam, kresdok dan koral sikat. ‘’Di lokasi ini, ada penyediaan untuk area PKL, yang baru tersedia 10 unit. Pembuatan tempat duduk dari beton, bangunan tempat informasi pariwisata, dan lainnya,” ujarnya. (arn)

PT. MDB Bersedia Kompensasi Keterlambatan Pencairan Dividen 2011 Taliwang (Suara NTB) Tak kunjung tuntasnya pencairan dividen saham tahun 2011 di PT Multi Daerah Bersaing (PTMDB), membuat perusahaan patungan bentukan PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing (PTDMB) - perusahaan konsorsium pemerintah tiga daerah NTB, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Sumbawa itu memberikan janji baru kepada para pemegang sahamnya.

Kabar terbaru, jika perusahaan yang mengakuisisi 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) melalui proses divestasi itu bersedia memberikan kompensasi kepada pemerintah tiga daerah selaku pemegang saham di PTDMB atas keterlambatan pecairan dividen yang hingga detik ini belum juga terealisasi.

“Kita sudah ketemu dengan tim PTMDB dan mereka setuju untuk memberikan semacam kompensasi kepada daerah atas keterlambatan pencairan dividen itu,” terang Direktur PT. DMB Drs. Nurdin Nur, Jumat (26/4) kemarin.

Kompensasi yang akan diberikan oleh salah satu anak perusahaan Bakrie Group itu belum ditetapkan. Menurut Nurdin saat bertemu dengan tim PTDMB, tim tersebut menyatakan terkait bentuk kompensasi itu akan dibahas di internal perusahaan sebelum akhirnya ditetapkan bentuk kompensasi seperti apa yang tepat bagi pemerintah tiga daerah. “Kita tidak bisa bilang dana kompensasi itu sebagai bunga dari deviden yang selama ini belum kita terima, karena memang kita bukan lemba-

ga keuangan,” sambung Nurdin yang juga menjabat sebagai Asisten II Sekretariat Daerah (Setda) KSB ini.

Meski ada komitmen akan memberikan kompensasi, tujuan utama pertemuan PTDMB sekaligus mewakili pemeritah tiga daerah selaku pemegang saham dengan tim PTMDB, yakni untuk mendapat kepastian waktu pencairan sisa deviden saham 2011 itu dapat terealisasi tidak tercapai. Nurdin mengatakan, tim PTMDB belum berani memberikan kepastian waktunya karena sejumlah alasan.

“Mereka tidak berani berjanji soal waktunya, tapi kembali mereka berkomitmen untuk menuntaskannya termasuk nanti kompensasi atas keterlambatan penyaluran sisa dividen saham itu,” urainya.(bug)

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

Ombudsman Kirim Bukti Rekaman ke Pusat Dari Hal. 1 Menguatkan apa yang menjadi temuannya itu, dijelaskan, potensi bocornya soal itu sangat besar. Logika terbalik disampaikannya, bahwa ketika soal UN terlambat, justru itu menjadi peluang kebocoran terjadi. Bertolak belakang dengan pernyataan Kepala Dinas Dikpora NTB, Drs.HL Syafi’I, MM sebelumnya yang menegaskan, tidak ada kebocoran karena soal itu terlambat tiba di daerah. “Justru logika berpikir saya, diperkuat hasil penelusuran itu, soal yang terlambat malah akan membuka peluang untuk kebocoran terjadi,” tegasnya.

“Keterlambatan ini karena sistem UN tahun ini yang amburadul. Nah, di dalam proses amburadul itu justru berpeluang besar ada penyimpangan berupa kebocoran soal,” tegasnya. Namun terkait ini, ia tidak ingin berpolemik, apalagi memanggapi sikap pesimis dari pihak Dikpora.

Ia tidak mau berpolemik, sebaliknya ingin mengajak semua pihak untuk memahami, bahwa siswa menjadi korban penyelenggaran UN yang amburadul. Siswa pun menjadi korban kebocoran soal UN ini.

“Jangan melihat siswa ini sebagai pelaku penyimpangan, tapi sesungguhnya mereka korban. Dalam situasi UN yang amburadul, sehingga langkah yang ditempuh dengan cara menyimpang ini,” tegasnya.

Sementara Ridho menambahkan, ada dua persolan yang dilaporkan ke pusat terkait UN di NTB. Pertama, terkait proses pendistribusian. Dari awal, harusnya soal diterima H – 4, namun baru diterima H – 2. Bahkan di dalamnya melibatkan pihak swasta dan TNI AD. Dalam proses pendistribusian itu, PT Pos tidak menerima jadwal pengiriman soal.

“Pos tidak diberikan data berapa soal yang datang, tiba tiba sudah tiba sekian ratus dus,” terangnya.

Kedua, laporan pelaksanaan UN yang tidak serentak. Di Mataram, UN SMA, MA sederajat serentak siang, hanya SMK yang pagi. Di Lotim serempak, juga Bima namun terlambat sehari.

Belum Ada Kebocoran Soal UN Sementara pihak Kepolisian sementara ini belum menemukan indikasi kebocoran soal UN. Selain temuan sendiri, laporan dari masyarakat juga belum ada.

Demikian penjelasan Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs Sukarman Husein, Jumat (26/4), menjawab indikasi kebocoran UN sesuai temuan Ombudsman RI Perwakilan NTB. Menurut Sukarman, sementara ini pihaknya yakin bahwa naskah UN sudah dijamin kerahasiaannya. Sebab dalam proses pendistribusian, dijaga ketat aparat kepolisian, diawasi pengawas independent, juga melibatkan banyak pihak untuk memantau proses distribusi itu. “Jadi kalau disebut bocor, saya kira tidak mungkin. Penjagaan sudah sedemikian ketatnya hingga di daerah,” tegasnya.

Sehingga ia berkesimpulan sementara ini, UN masih murni tanpa ada kebocoran. Akan tetapi, pihaknya tentu saja tidak menutup mata jika memang ada indikasi kebocoran itu mengarah ke fakta.

Jika itu memang jadi temuan, maka tentu wajib untuk diproses hukum karena memang hal itu pelanggaran pidana. Disisi lain, jika memang ada pengaduan, maka pihaknya juga akan tindaklanjuti.

“Tapi sampai sekarang belum ada laporan terkait itu, sehingga kami belum bisa tindaklanjuti,” tutup Sukarman. (ars)

Dari Resep Masakan hingga Klub Sepak Bola Dunia Dari Hal. 1 Cagub Zainul Majdi dalam prolognya menyampaikan pesan untuk menjadikan Pilkada NTB 2013 sebagai Pilkada damai. Pilkada menurut pasangan ini adalah pesta demokrasi sebagai ajang masyarakat untuk memilih pemimpin. Semangat dan pondasinya adalah NTB rumah kita bersama.

“Semangat dan pondasi yang kedua adalah seluruh proses ini kita lewati dan ikuti dengan baik dengan semangat persaudaraan,” ujarnya. Pria yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyampaikan siapapun nanti yang memenangkan Pilkada pada tanggal 13 Mei mendatang, itulah pemimpin yang memang dipilih oleh masyarakat NTB. TGB mengatakan bahwa ia dan pasangannya menganggap tiga pasangan lainnya adalah saudaranya yang sudah saling mengenal satu sama lain. Menurutnya yang lebih seru dan tegang dalam proses Pilkada adalah para tim sukses dan pendukung masing-masing pasangan.

“Tapi kami sesungguhnya bersaudara dan tetap ada komunikasi-komunikasi. Insya Allah setelah 13 Mei persaudaraan kami tetap kokoh dan insya Allah semakin kokoh,” tegasnya.

Sementara itu cagub Suryadi Jaya Purnama yang berpasangan dengan Johan Rosihan (SJP-Johan) mengatakan, penyampaian visi misi dianalogikan sebagai ajang beradu resep masakan. Karena kompetisi racikan, ia menyampaikan kadang-kadang racikan calon yang lain dianggap lebih asin, lebih pedas sehingga ada nuansa kritikan. ‘’Bukan berarti salah. Biarkan masyarakat memilih resep mana yang kira-kira sesuai dengan selera,’’ ujarnya.

Ia menyampaikan seharusnya dia sebagai tuan rumah dalam agenda penyampaian visi misi tersebut karena biasanya ia duduk sebagai Wakil Ketua DPRD NTB dan biasa memimpin sidang di kursi para pimpinan. Namun sejak sebulan lalu ia cuti dari aktivitas sebagai pimpinan dewan karena pencalonannya dalam Pilkada.

Ia pun menyampaikan setelah Pilkada, ia akan datang kembali ke Gedung DPRD NTB tetapi ia berkelakar kemungkinan kursinya akan pindah ke tempat dimana biasanya kepala daerah duduk ketika mengikuti sidang paripurna. “Makanya saya tadi mulai membiasakan diri untuk duduk di sebelah sini (kursi Gubernur NTB),” kelakarnya disambut sorak

sorai tim kampanye SJPJohan.

Pasangan Drs. Harun Al Rasyid, M.Si-TGH. Lalu Abdul Muhyi Abidin (Harum) mengawali prolognya dengan ungkapan cinta. Harun Al Rasyid menyampaikan bahwa ia merasakan suasana yang semarak dan keharuman luar biasa. Dengan kedatangan pasangan Harum, ia berharap bisa memberikan kedamaian bagi masyarakat NTB. “I love you so much. I love you full. Saya mencintai daerahku, saya mencintai rakyatku, saya mencintai semuanya, maka saya akan membangun untuk semuanya,” serunya.

Mantan Gubernur NTB ini mengatakan, keempat pasangan calon adalah yang terbaik. Tinggal masyarakat yang memilih mana yang paling baik dari yang terbaik tersebut.

Menurutnya semua pasangan berkeinginan untuk menang, namun itu semua harus dilandasi dengan mengedepankan sportivitas dalam berkompetisi. Ia menganalogikan Pilkada seperti kompetisi di lapangan hijau.

“Disini ada Barcelona, Real Madrid, MU, Chelsea. Kita bertanding mana yang bisa menggoal-kan, mana yang bisa memenangkan NTB ini,” ujarnya. Ia pun berpesan kepada para pendukung untuk mengedepankan kedamaian dan tidak saling menjelekkan dan menghina. “Jangan. Semua ini saudara kita. Teman kita,” pesannya.

Sementara itu pasangan dengan nomor urut empat, Dr. KH. Zulkifli Muhadli-Prof. Dr. Ir. H. M. Ichsan, MS (Zul-Ichsan) sebelum pemaparan visi misi, Cagub KH. Zulkifli Muhadli atau Kyai Zul menganalogikan visi misi yang dipaparkan oleh ketiga pasangan lainnya dengan jenis masakan.

Visi misi pasangan TGBAmin dianalogikan seperti masakan khas Yogyakarta, gudeg. Gudeg adalah masakan dari nangka muda dengan cita rasa manis. Untuk visi misi pasangan SJP-Johan dianalogikan seperti pelecing kangkung yang pedas namun enak. Sementara untuk pasangan Harum dianalogikan seperti masakan dengan cita rasa asam pedas. “Kalau yang nomor empat ini kira-kira gabungan dari semua itu,” ujarnya yang disambut tawa dari para tamu undangan yang hadir. (yan)

RAGAM Kompak Satu Paket MAYORITAS Fraksi di DPR RI sepakat untuk tidak memilah pemilihan Kepala Daerah dengan Kepala Daerah. Duet kepemimpinan di daerah ini, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota hampir dipastikan akan tetap dipilih dalam satu paket pemilihan. Hanya saja, DPR dan Pemerintah terbelah soal mekanisme pemilihannya.

Demikian diutarakan Anggota Komisi II (Bidang Aparatur dan Pemerintahan Daerah), Ir. H. Nanang Samodra KA, M.Sc, yang dikonfirmasi Suara NTB usai Rapat Paripurna Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2013 – 2018 di DPRD NTB Jumat (26/4).

Seperti diketahui, dalam draft RUU Pilkada yang sedang dibahas oleh DPR RI saat ini, konsep pemilihan kepala daerah tidak digabungkan dengan pemilihan wakil kepala daerah. Dengan kata lain, duet kepemimpinan ini dipilih dengan mekanisme yang terpisah.

Namun, seiring berjalannya pembahasan di internal DPR RI, arus besar yang mencuat tampaknya lebih menginginkan

(Suara NTB/ist)

H. Nanang Samodra KA

agar pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap dipilih dalam satu paket. “Jadi kalau soal pasangan satu paket, semua (mayoritas) DPR setuju,” ujar mantan Sekda NTB ini.

Hanya saja, DPR masih terbelah dalam memandang bagaimana sebaiknya mekanisme pemilihan yang digunakan.

Apakah tetap akan menggunakan mekanisme pemilihan langsung, ataukah dipilih oleh DPRD. “Pemerintah usul, Bu-

pati dan Walikota dipilih langsung (oleh rakyat), Gubernur dipilih oleh DPRD. Tapi mayoritas fraksi tetap menghendaki pemilihan langsung seperti sediakala,” ujarnya.

Ia menambahkan, Fraksi Partai Demokrat yang merupakan pendukung pemerintah tentu saja tetap akan mendukung formulasi yang diajukan oleh pemerintah.

Faktor lain yang masih jadi pembahasan adalah adanya keinginan untuk meminimalisir tren politik dinasti. Dimana, seorang kepala daerah yang sudah tidak bisa mencalonkan diri lagi, seringkali mengarahkan salah satu keluarga intinya untuk melanjutkan kepemimpinannya.

Saat ini, ujarnya, sedang berkembang wacana untuk tidak membolehkan ayah-ibu, anak, adik dan kakak kandung dari kepala daerah untuk tampil melanjutkan dinasti politiknya.

Nanang tak menampik wacana ini memang berpotensi untuk berbenturan dengan hak dasar setiap warga negara untuk memilih dan dipilih. “Makanya sekarang kita konsultasikan dengan MK,” ujarnya. (aan)

Halaman 5

Sembilan Anggota DPRD NTB Jadi Caleg di Partai Lain Mataram (Suara NTB) Sedikitnya sembilan anggota DPRD NTB mendaftar menjadi calon legislatif (caleg) di parpol yang berbeda. Namun hingga saat ini baru satu anggota dewan yang sudah mengajukan surat pengunduran diri dari anggota dewan.

Sekretaris DPRD NTB Rachmad Radjendi Jumat (26/4) mengatakan, ia bersama Komisi I Bidang Pemerintahan dan Politik akan melakukan konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti aturan KPU terkait dengan pencalegan.

Ia mengatakan, meskipun aturan yang menyebut caleg pindah parpol harus mengundurkan diri dari keanggotaannya di DPRD, tetapi pihaknya tidak mau menerjemahkan sendiri, sehingga perlu berkonsultasi ke Kemendagri.

“Sampai dengan hari ini, baru satu orang yang mengajukan surat pernyataan pengunduran diri atas nama Tuan Guru Husnudduat. Namun persoalan peratu-

ran KPU No.13 yang menyangkut aturan main pengunduran diri ini, ini masih menjadi persoalan. Belum ada suatu keputusan yang pasti” kata Radjendi.

Rachmad Radjendi mengatakan, tujuh orang dari sembilan anggota DPRD NTB yang menjadi caleg di parpol lain berasal dari parpol yang tidak lolos pemilu 2014. Dua orang lainnya merupakan anggota DPRD NTB yang parpolnya termasuk 12 parpol peserta Pemilu 2014, namun memilih pindah ke parpol lain.

Sebelumnya, Ketua KPU NTB Fauzan Khalid mengatakan, pihaknya menunggu penyerahan surat pengunduran diri bagi anggota DPRD dari suatu parpol yang berpindah ke parpol lain kemudian menjadi bakal caleg untuk Pemilu 2014. Fauzan mengatakan, pihaknya sudah mengingatkan bakal caleg yang berpindah parpol itu saat mendaftar dan menyerahkan berkas pencalonan di KPU NTB. (ris)

Proses Pemindaian LJUN Kampanye, Gubernur NTB Tak akan Rugikan Siswa

Cuti Dua Pekan

Mataram (Suara NTB) Memasuki masa kampanye terhitung sejak tanggal 26 April9 Mei 2013, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah mengantongi izin cuti dari presiden yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selama masa kampanye tersebut, roda pemerintahan provinsi akan dikendalikan oleh Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang menjadi calon incumbent dalam Pilkada NTB 2013 ini mengatakan bahwa izin cutinya untuk ikut kampanye sudah keluar . Terhitung sejak tanggal 26 April sampai dengan 9 Mei mendatang dirinya sudah cuti alias tidak menjalankan roda pemerintahan selama dua pekan tersebut.

“Sudah keluar izin cuti, sejak hari ini (kemarin, Red) sudah mulai cuti,”jelasnya ketika dikonfirmasi usai penyampaian visi misi calon Gubernur-calon Wakil Gubernur NTB periode 2013-2018 di Gedung DPRD NTB, Jumat (26/4) kemarin.

Dikatakan, secara otomatis pelaksana tugas sementara akan diemban oleh Wakil Gubernur NTB, Ir. H. Badrul Munir, MM.”Yang jadi pelaksana tugas sementara Wakil Gubernur NTB. Otomatis seperti itu,”ungkapnya.

Terkait dengan kampanye pasangan calon selama dua pekan mendatang, dirinya sebagai salah satu kandidat meminta supaya proses pilkada berjalan damai. Menurutnya, NTB adalah ruang bersama, artinnya siapapun yang terpilih nantinya itulah yang dipilih oleh rakyat untuk memimpin NTB lima tahun mendatang.

Ditempat yang sama, Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang dikonfirmasi terkait dengan izin cuti gubernur tersebut mengatakan rentang waktu selama dua pekan tersebut merupakan hak yang diberikan kepada calon incumbent untuk ikut dalam kampanye. Dengan adanya izin cuti tersebut maka semua hak yang melekat pada gubernur terkait dengan protokoler dan fasilitas negara untuk sementara waktu tidak

akan diperoleh.

Dikatakan, cuti kampanye tersebut guna memenuhi ketentuan Pasal 79 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menegaskan, roda pemerintahan dipastikan akan tetap berjalan dan tidak akan terganggu dengan proses pelaksanaan Pilkada NTB 2013 ini.”Roda pemerintahan tidak akan terganggu, saya jamin,”yakinnya. (nas)

Dari Hal. 1 Pemuda Peduli NTB dengan aparat Kepolisian.

Ketegangan berlangsung di luar gedung DPRD NTB saat sejumlah mahasiswa menaiki tembok Gedung DPRD NTB dan berdiri berjajar di atas tembok tersebut. Puncaknya adalah saat pimpinan massa yang memegang komando aksi meminta salah seorang untuk masuk ke areal kantor DPRD NTB dan berorasi.

Dua mahasiswa kemudian turun dan berorasi sembari

menghampiri barisan aparat kepolisian yang memang sudah bersiaga sejak awal. Untungnya, aksi ini tidak sampai menimbulkan bentrokan.

Mahasiswa tersebut kemudian digiring dengan setengah memaksa untuk kembali ke barisannya.

Massa yang dipimpin oleh Kordum, Lalu Sulaen yang juga merupakan Ketua BEM Unram tersebut sebelumnya sempat berorasi menyampaikan keinginan mereka untuk masuk dan ikut terlibat dalam penyampaian visi misi. (aan)

Kepala Sekolah Minta Mendikbud Beri Kebijakan Khusus Dari Hal. 1 Selain meminta kompensasi nilai ujian, MKKS meminta ujian nasional tetap dilaksanakan karena dinilai masih urgen untuk diteruskan. Tentu dengan perubahan-perubahan yang mendasar, terutama keberpihakan pada peserta didik. Untuk itu MKKS menawarkan tiga alternatif untuk perbaikan UN kedepan.

“Pertama, UN semestinya dilaksanakan dua kali dalam satu tahun. Ini untuk memberikan pilihan kepada anak-anak untuk bisa memilih kapan kesiapannya. Apakah di periode pertama misalnya di akhir semester ganjil atau di akhir semester genap yang sekarang ini,” terangnya.

Sehingga dengan pilihan-pilihan ini mereka bisa melakukan persiapan yang lebih baik untuk mengikuti UN. Selain itu

pihaknya juga menyarankan agar UN dilaksanakan secara online. Karena dengan infrastruktur yang sudah ada saat ini ditambah dengan keakraban siswa dengan teknologi yang sudah semakin tinggi, UN sudah bisa dilaksanakan secara online.

“Dengan menggunakan ujian online kami berpandangan tingakat kebocoran dan isu-isu yang miring selama ini bisa dieliminir. Kemudian hasilnya lebih cepat diketahui,” jelasnya.

Alternatif seperti inilah yang dianggap pro siswa, karena siswa diberikan pilihan. Tidak seperti sekarang dimana jadwal dan waktu telah ditentukan.

Sehingga pemikiran dan ketegangan dalam menempuh UN dibentuk secara tidak langsung dari kebijakan yang ada. Pada prinsipnya MKKS setuju UN tetap ada, dengan catatan ada perbaikan yang harus dibenahi dalam pelaksanaannya. (nia)

Komunikasi Sehat Dari Hal. 1 memberikan apresiasi terhadap seluruh kandidat yang tampil. Menurutnya, masing – masing kandidat memang memperlihatkan karakteristiknya masing – masing, sesuai dengan apa yang mereka sampaikan.

“Saya bersyukur baik materi penyampaian maupun ekspresi empat kandidat cenderung kondusif. Tidak jarang kita lihat mereka saling sanjung,” ujar Sujirman.

Ia berharap, apa yang dipertontonkan para kandidat itu akan membuat Pilkada NTB ini berakhir manis. Ke-

pada pendukung masing – masing pasangan calon, Sujirman berharap apa yang dipertontonkan dalam penyampaian visi misi ini bisa dicontoh. “Semoga ini bisa menjadi guidance untuk dijalankan.

Termasuk dengan seluruh tim. Sehingga kondusivitas daerah kita tidak terganggu,” tandasnya.

Sujirman tak menampik adanya sejumlah kalimat – kalimat sindiran yang bersambut dengan tepuk tangan dan seruan pendukung yang hadir. Namun, menurutnya, semua itu masih berada dalam batasan – batasan yang baik. (aan)

gan cara diseleksi, mecocokan dan membuka amplop per mata pelajaran, hingga LJUN siap untuk dipindai. Setelah dipindai LJUN ini kembali di packing untuk disimpan selama satu tahun sebagai dokumen Negara.

Semenatara untuk LJUN yang telah terekam datanya oleh mesin pemindai, selanjutnya akan dikirim ke puspendik untuk proses lebih lanjut. Pihaknya optimis, proses pemindaian akan selesai sebelum tanggal 3 Mei 2013. Untuk ujian susulan yang baru berlangsung 29 April mendatang, pihaknya akan berupaya agar proses pemindaian bisa selesai sesuai jadwal.

“Untuk jurusan bahasa kita upayakan satu hari bisa terkejar, sehigga semua siswa yang susulan itu bisa selesai tanggal 29 Mei terpindai. Sedang diupayakan, yang paling penting adalah laporan tidak boleh lewat hingga 3 Mei” pungkasnya.

Dengan demikian, jadwal pengumuman UN yang rencananya akan diumumkan tanggal 24 Mei 2013 bisa berjalan sesuai jadwal. (nia)

Bappeda NTB Masuk Nominasi Juara Pangripta Nusantara 2013 Dari Hal. 1

Mahasiswa – Polisi Bersitegang

Mataram (Suara NTB) Proses pemindaian Lembar Jawab Ujian Nasional (LJUN) masih terus berjalan hingga Jumat (26/4) kemarin. Selain berusaha selesai tepat waktu, Universitas Mataram (Unram) sebagai tim pemindai pun berusaha agar jawaban yang ada di LJUN terbaca mesin scanner.

Menurut Rektor Unram Prof.

Sunarpi Ph.D Jumat kemarin, sampai saat ini tim pemindai telah berupaya mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Termasuk hilangnya informasi di dalam LJUN karena kesalahan siswa pada saat merobek kertas soal ujian dengan LJUN. Jangan samapai kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan selama proses pelaksanaan UN mempengaruji hasil UN siswa.

“Yang paling penting adalah siswa-siswi peserta UN itu tidak boleh dirugikan,” tegas rektor.

Dengan delapan mesin scanner yang dimiliki Unram, proses pemindaian dilakukan secara bertahap. Mulai dari tahapan pemisahan yang dilakukan den-

Bappeda NTB masuk nominasi peraih juara Pangripta Nusantara. Apa saja tahapan dan upaya yang dilakukan Bappeda NTB sehingga masuk nominasi juara?

Saat itu menunjukkan pukul 20:35 Wita, Senin (4/3), Bappeda NTB menerima email tim seleksi nasional yang menangani penghargaan Pangripta Nusantara tahun 2013. Tim ini dibentuk oleh Kementerian Bappenas. Penghargaan Pangripta yang dikabarkan melalui email tersebut menggambarkan bahwa NTB masuk nominasi penilaian tahap II seleksi nasional Pangripta Nusantara tahun 2013. “Tentu saja prestasi ini menunjukkan kalau Bapppeda mampu berprestasi di tingkat nasional,”ungkap Kepala Bappeda NTB, Rosiyadi H Sayuti, Jumat (26/4).

Baginya, berita ini amat menggembirakan dan menjadi spirit bagi Bappeda dalam melaksanakan proses perencanaan pembangunan tahunan lebih baik lagi di tengah sedang berprosesnya musrembang kabupaten / kota maupun menjelang pramusrembang provinsi dan musrembang provinsi. Dalam penilaian tahap II ini tim seleksi nasional melakukan site visit datang bertemu multi stakeholder dalam rangka validasi proses dan dokumen merencanakan pembangunan yang telah di susun sesuai dokumen rencana kerja pembangunan daerah (RKPD 2013) yang telah di sampaikan awal tahun 2013 sebagai bahan penilaian deks study pada seleksi tahap 1.

“Dan alhamdulilah setelah melalui serangkaian penilaian tahap II tidak lama pada hari Jumat (29/3) kembali tim seleksi independen penghargaan ini mengabari bahwa NTB masuk nominasi penilaian tahap III yang merupakan tahap akhir sebelum diumumkan pemenang nasional dalam Musrembang Nasional tahun 2013 nanti pada tanggal 29 April 2013, yang disampaikan 8 April 2013 sesuai undangan tim seleksi melalui Kementerian Bappenas,’’paparnya.

Ia sendiri telah memaparkan proses perencanaan membangun di daerah, background kebijakan pembangunan yang diambil sampai kepada inovasi dalam proses perencanaan hingga bagaimana menjaga konsistensi rencana pembangunan tersebut ke dalam dokumen RAPBD. Rupanya persentasi ini bukan saja menilai tingkat kualitas dokumen perencanaan. Tapi juga melihat sejauh mana penguasaan Kepala Bappeda untuk melihat isu-isu strategis yang berkembang kemudian bagaim-

ana dijawab dalam dokumen perencanaan tahunan maupun dalam lokasi APBD provinsi.

Sehingga saat ini pihaknya sedang menunggu pengumuman akhir dari seluruh proses penilaian ini apakah NTB mendapat juara 1,2,atau 3. “Mudahmudahan dengan doa kita semua di tahun 2013 Provinsi NTB mendapat juara dan ini artinya mampu sejajar dengan provinsi –provinsi yang lebih dulu maju seperti Jawa Barat,dan Jakarta ,Sulawesi Selatan ,Jawa Timur ,Kalimantan Timur maupun Sulawesi Selatan yang juga ikut dalam seleksi tahap III ini,”tukasnya.

Apa sesungguhnya yang menarik dari penghargaan Pangripta Nusantara ini ? Pangripta Nusantara dari kata sansekerta berarti “perencanaan yang tertata” dari makna ini dapat dipahami bahwa penghargaan Pangripta Nusantara 2013 merupakan ajang apresiasi tingkat nasional. Atau boleh dikatakan penghargaan pemerintah nasional terhadap kualitas proses perencanaan berikut dokumen perencanaan pembangunan (RKPD) yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Penghargaan ini dihajatkan mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencana pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif,terukur dan dapat dilaksanakan. Terpilihnya NTB sebagai salah satu nominator penerima anugrah atau penghargaan pangripta tahun 2013 berita menunjukkan bahwa dokumen rencana kerja pembangunan daerah bersifat tahunan (RKPD 2013) yang merupakan turunan RPJMD 2009-2013 telah dinilai baik kualitasnya sesuai standar nasional oleh pemerintah pusat.

Standar yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen RKPD ini terdiri dari paramenter pertama keterkaitan. Sejauh mana strategi dan arah kebijakan RKPD provinsi terkait dengan visi dan misi RPJMD provinsi 2009-2013 serta seberapa besar keterkaitan antara strategi dengan arah kebijakan RKPD provinsi dengan tujuan dan sasaran RKLP Nasional 2013. Parameter ke dua, konsistensi, dimana yang menjadi penilaian adalah seberapa konsisten evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dengan isu strategis pembangunan tahun berikutnya. Seberapa konsistennya isu strategis dengan prioritas pembangunan maupun dengan alokasi pagu belanja SKPD dalam APBD provinsi.

Parameter ke tiga, kedalaman dan kelengkapan, dimana

dinilai apakah di dalam RKPD itu sudah tertuang kerangka ekonomi daerah dan pendanaan, kerangka kebijakan keuangan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi, maupun tersedianya strategi dan kebijakanpembanngunan yang pro poor, pro job, pro growth, pro envir0nment dab MDGs. Parameter ke empat, keterukuran apakah dalam RPKD tersedia rumusan sasaran pembangunan dan indikator kinerja pembangunan berikut pendanaan masing-masing kegiatan dan apakah tersedia perkiraan maju anggaran tahun berikutnya.

Parameter kelima, proses bottom up planning yang menilai proses Musrenbang dari desa sampai provinsi, seberapa besar partisipasi masyarakat. Parameter keempat, proses top down planning, seberapa sinkron prioritas pembangunan dalam RKPD provinsi dengan prioritas RKP Nasional, sinergitas program RKPD provinsi dengan RKP Nasional.

Parameter ketujuh, teknokratis, dinilai kelengkapan dan kapasitas tim penyusun RKPD 2913. Dan parameter ke delapan, politik sejauhmana berbagai usulan dari masyarakat maupun usulan DPRD yang diperoleh dari hasil-hasil penyerapan aspirasi dalam reses terakomodir dalam RKPD 2013. Kedelapan parameter inilah yang didalami oleh tim seleksi pada proses mulai seleksi tahap 1 sampai 3.

Memperhatikan kriteria penilaian tersebut, besar harapannya terhadap kualitas perencanaan yang telah dilakukan. Berbagai inovasi dalam rangkaian proses perencanaan mulai dari rapat kerja Kepala Bappeda se NTB, pra musarenbang provinsi dan pascamusrenbang provinsi telah lebih dahulu diselenggarakan dari pemerintah pusat.

Tentu saja pemantapan setiap proses perencanaan, fokus dalam memilih dan memilah program atau kegiatan pembangunn dan keterlibatan seluruh pihak termasuk masyarakat dalam setiap perjalanan perencanaan pembangunan berkontribusi positif terhadap perwujudan perencanaan daerah yang lebih baik ,akomodatif dan tepat sasaran berbagai capaian pembangunan yang telah dirasakan manfaatnya sebagai hasil kerja bersama semua pihak.

“Segalanya tentu tidak sempurna, namun mendekati kesempuraan itu adalah sebuah ikhtiar. Masih banyak tugas yang harus dilakukan dan tentu saja membutuhkan dukungan dan kebersamaan kita semua. Insyallah,”tutup Rosiadi. (her/*)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

Polisi Harus Lakukan Penyelidikan KARUT marut pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013 berlanjut. Setelah penundaaan UN hingga beberapa kali membuat shock siswa, kini muncul informasi soal UN bocor. Informasi yang diperoleh Ombudsman RI Perwakilan NTB bahwa soal UN yang bocor kemudian diperjualbelikan.

Indikasinya, soal UN untuk 20 paket dijual secara ilegal seharga Rp 8 juta. Informasi tersebut konon sejak awal telah tercium dan Ombudsman memang sejak awal membuka akses pengaduan penyimpangan UN. Ombudsman memperoleh informasi itu, setelah menyerap keterangan dua siswi salah satu sekolah di Mataram.

Lebih dalam terkait jual beli soal itu, pengakuan dua oknum siswi tersebut berdasarkan serapan Ombudsman, diperoleh secara urunan. Per siswa mengeluarkan dana antara Rp 60 ribu sampai Rp 100 ribu, sehingga terkumpul biaya untuk membeli soal UN tersebut. Setelah soal UN diperoleh, secara terorganisir dibedah dan dijawab.

Proses itu terjadi sebelum hari H pelaksanaan UN..

Para oknum siswa ini memilih membeli soal, dengan konsekwensi risiko lebih kecil daripada membeli kunci jawaban. Untuk kunci jawaban, rawan diketahui orang lain, dan rentan terjadi kesalahan jawaban yang tercantum. Juga setiap soal yang berbeda beda.

Temuan yang diserap Ombudsman NTB ini diragukan Kepala Dinas Pendidikan dan Olahraga (Kadisdikpora) NTB, Drs.H.L.Syafi’i,MM. Kadisdikpora tetap yakin tidak ada kebocoran soal pada UN kali ini. Menurutnya, keterlambatan soal ditambah kekurangan naskah soal yang menyebabkan penundaan jadwal UN di NTB, bisa menjadi acuan siswa untuk tidak mempercayai isu-isu kebocoran soal dan kunci jawaban ujian yang beredar.

Selain itu, tingkat pengamanan pendistribusian soal ujian dari percetakan menuju NTB hingga pendistribusian soal sampai ke kabupaten/kota, telah dijaga ketat oleh pihak pengawas Unram dan Kepolisian.

Terlepas dari bantahan soal UN bocor, Ombudsman NTB kini ditantang untuk membuktikan temuannya.

Bentuk tindak lanjut Ombudsman tidak saja menuntaskan temuannya, semestinya juga berkoordinasi dengan aparat berwajib dalam hal ini Kepolisian. Sehingga polisi bisa menindaklanjutinya dengan melakukan penyelidikan.

Dengan pelibatan aparat Kepolisian untuk menelusuri kebenaran informasi soal UN bocor bias dibuktikan. Benar kata Kadisdikpora NTB, informasi yang disampaikan Ombudsman NTB harus dibuktikan, sehingga terkuak siapa dalang pembocornya. Yang lebih penting lagi, informasi yang disampaikan Ombudsman NTB benar-benar falid dan tidak hanya sekadar melempar isu. (*)

Halaman 6

Otonomi Daerah, Pilkada dan Momentum Kebangkitan esentralisasi dan otonomi daerah pada dasarnya adalah dua istilah berbeda namun saling berkaitan.

Belakangan kedua istilah ini disamaartikan oleh sebagain besar masyarakat baik itu politisi, akademisi, maupun orang awam. Desentralisasi adalah pembagian wewenang dari pusat ke daerah. Sementara otonomi seperti yang tersirat dari makna leksikal kata otonom adalah kemandirian satu daerah untuk menentukan arah-arah kebijakan pembangunannya tanpa ada intervensi dari pemerintah pusat. Oleh karena itu praktik desentralisasi akan memberikan otonomi kepada daerah.

Sebagai buah gerakan reformasi, otonomi daerah selayaknya tidak dipandang sebagai a final destination sehingga menjadi akhir dari perjuangan. Namun sebaliknya, otonomi daerah adalah awal bagi proses demokratisasi terutama dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sehingga terjadi keseimbangan kewenangan di antara keduanya. Pemerintahan yang sentralistik terbukti menjadikan rezim orde baru (orba) korup dan otoriter.

Pemerintah daerah hanya menjadi sapi peras pusat. Jakarta mendikte semua apa yang harus dilakukan pemerintah daerah sehingga daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pemerintahan sentralistik mengakibatkan tidak meratanya pembangunan. Pembangunan pada masa orde baru menjadi Jawa sentris sehingga daerah-daerah lain diabaikan. Padahal pada saat bersamaan kekayaan daerah banyak yang dikeruk oleh pusat namun tidak ada timbal balik dari pusat. Ini kemudian memunculkan riak-riak gerakan separatis di beberapa daerah semisal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Nanggroe Aceh Darussalam, Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, maupun Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku.

Akhirnya program otonomi daerahpun dilahirkan sebagai upaya pemerataan pembangunan sekaligus mendekatkan pelayanan public kepada masyarakat. Daerah memiliki kewenangan yang besar untuk mengelola daerahnya. Kepala daerah berhak merancang rencana pembangunan sesuai dengan potensi dan preferensi daerah masing-masing. Dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintah daerah juga diharapkan lebih tanggap merespon kebutuhan masyarakat di daerah. Daerah juga berwenang mengelola kebijakan fiscal masing-masing melalui proses penganggaran yang melibatkan se-

Oleh :

Ahmad Aprillah

(Pemimpin Umum Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Pena Kampus FKIP Unram) mua stakeholder di daerah.

Agar semua hal di atas tercapai menurut Mawhood (dalam Rozali:2001) ada beberapa pra syarat yang harus dipenuhi. Di antara pra syarat tersebut adalah pemerintah daerah harus memiliki territorial kekuasaan yang jelas (legal territorial of power); memiliki pendapatan daerah sendiri (local own income); memiliki lembaga perwakilan daerah sendiri (local representative body); serta dengan adanya kepala daerah yang dipilih sendiri oleh masyarakat daerah melalui pemilu daerah (local leader executive by election).

Keempat pra syarat di atas saat ini jelas telah dimiliki oleh setiap daerah otonom di Indonesia. Provinsi atau Kabupaten/Kota menjadi teritorial kekuasaan yang jelas. Setiap daerah juga memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Bahkan beberapa daerah yang kaya dengan potensi tambang yang besar menjelma menjadi daerah kaya raya semisal Kabapaten Kutai Kerta Negara di Kalimantan Timur maupun Kabupaten Sumbawa Barat di Nusa Tenggara Barat. Sementara itu masing-masing daerah telah memiliki Ekskutif dan legeslatif yang dipilih secara langsung. Legesatif (DPRD) dipilih secara langsung melalui pemilu regular sementara ekskutif dipilih langsung melalui pagelaran pilkada.

Di era otonomi daerah pemerintah daerah memegang posisi yang sentral dalam upaya pembangunan daerah.

Bupati/walikota memiliki wewenang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah. Mereka dituntut menjadi pemimpin yang kreatif dan inovatif untuk mampu membawa kemajuan bagi daerahnya.

Otonomi daerah juga diikuti dengan desentralisasi fiscal yang memungkinkan kepala daerah untuk melakukan pengelolaan anggaran.

Berbagai pendapatan daerah baik itu pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan dari pusat ditentukan alokasinya oleh ekskutif di daerah (Pemda) dengan pertimbangan dan pengawasan dari legeslatif daerah (DPRD). Ini dimaksudakan agar pelayanan public yang dihasilkan dari anggaran benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan rakyat.

Posisi sental kepala daerah bisa dilihat pula dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) ini. APBD disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJMD) yang disusun dengan durasi 20 tahun dan merupakan turunan dari RPJP nasional. Pertimbangan APBD yang kedua adalah visi dan misi kepala daerah (gubernur, bupati/ walikota) yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dengan durasi lima tahun. Dahulu RPJMD ini dikenal dengan istilah rencana strategis daerah (Renstrada).

RPJMD disusun oleh pemerintah daerah atas visi dan misi pembangunan yang dibawa oleh kepala daerah. Di dalam RPJMD inilah bisa dilihat keseriusan kepala daerah merealisasikan semua janji-janji politik yang diumbar kepada konstituennya pada saat kampanye. Rencana-rencana dalam RPJMD itulah kemudian yang diterjemahkan ke dalam program-program dengan alokasi-alokasi anggaran masing-masing yang tercantum di dalam dokumen APBD. Itu artinya kepala daerah benar-benar memiliki kewenangan yang besar menentukan arah pembangunan daerah masing-masing.

Momentum untuk Bangkit Berangkat dari pemberlakuan otonomi daerah diatas maka diadakanlah Pilkada langsung untuk memilih sosok pemimpin daerah otonom baik itu provinsi maupun kabupaten/kota.

Mengingat kewenangan strategis yang dipegang kepala daerah maka sudah selayaknya pilkada mampu melahirkan sosok pemimpin yang kreatif, inovatif, fan visioner untuk membangun daerahnya. Pilkada juga harus mampu melahirkan pemimpin yang konsisten dan amanah dengan janjijanji yang diumbar pada saat kampanye. Janji-janji tersebut harus mampu direalisakan karena kepala daerah memiliki kewenangan fiscal dalam penganggaran sehingga APBD bisa dialokasikan ke sector-sektor yang telah dijanjikan.

Pilkada seharusnya mampu menjadi momentum kebangkitan bagi daerah. Lahirnya pemimpin baru diharapkan akan membawa perubahan dan kebangkitan kepada legal territorial yang mereka pimpim. Gubernur baru diharapkan membangkitkan kondisi provinsinya. Begitu pula bupati dan walikota baru diharapkan akan mampu membangkitkan kabupaten dan kota yang mereka pimpin.

Untuk dapat menjadi sebuah momentum kebangkitan, pilkada sudah barang tentu harus mampu melahirkan pemimpin berkualitas. Kualitas pilkada tidak semata diukur dengan

barometer keberhasilaan prosedur penyelenggaraan. Namun kualitas pilkada harus diukur dari sejauh mana kualitas pemimpin yang dihasilkan. Pilkada bukanlah sebatas ritus pesta demokrasi lima tahunan semata. Jika hanya sukses penyelenggaraan menjadi ukuran kualitas pilkada maka sungguh sia-sia modal besar yang diambil dari uang rakyat.

Disinilah dibutuhkan pendidikan politik bagi masyarakat agar cerdas dalam memilih pemimpin.

Masyarakat harus memilih berdasarkan rasionalisasi mereka atas figur dan program kerja yang ditawarkan.

Sudah bukan zamannya memilih hanya karena kedekataan ikatan emosional kerabat, organisasi, maupun ikatan daerah dan kesukuan.

Pola-pola seperti ini harus ditinggalkan agar nantinya benar-benar lahir pemimpin daerah yang berkualitas.

Pertanyaannya kemudian, mampukah Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB pada 13 Mei mendatang menjadi momentum kebangkitan bagi NTB? Jawabannya bisa “ya” bisa pula “tidak”. Ini tergantung pada stakeholders yang terlibat dalam pilgub baik itu para calon yang berkompetisi, tim sukses calon, penyelenggara pilkada, parpol, media massa, maupun masyarakat. Apakah stakeholders ini sudah punya komitmen untuk menjadikan pilgub tahun ini sebagai momentum NTB untuk bangkit menjadi NTB lebih baik? Kita tunggu saja.

Pasangan CagubCawagub NTB sampaikan visi misi Rakyat harus cerdas memilih

*** Kecil, angka kunjungan wisatawan Jepang ke NTB Perbanyak promosi

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Jelang Kenaikan Harga BBM Berlakukan Tarif Baru PENGUSAHA taksi telah menyepakati untuk memberlakukan tarif baru. Kesepakat ini mengingat tingginya biaya operasional armada. Hal ini beberapa waktu lalu telah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dishubkominfo sebagai pemberi kewenangan. Namun demikian, belum ada keputusan resmi yang diberlakukan.

Wakil Ketua DPD Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB, Antonius Z Mustafa Kamal di Mataram, Jumat (27/4) kemarin mempertegas, para pengusaha taksi mendesak pemberlakukan tarif baru. Beberapa pertimbangan rencana pemberlakukan tarif baru ini, karena meningkatnya harga onderdil armada taksi. Selain itu, terjadinya perubahan atau naiknya Upah Minimum Provinsi (UMP) , ditambah lagi jika pemerintah benar-benar akan menaikkan harga BBM. “Organda sebagai organisasi tempat berkumpulnya para pengusaha taksi hanya memfasilitasi. Para pengusaha sudah kukuh akan menaikkan tarif, sesuai dengan kenaikan biaya operasional, tetapi kepastiannya setelah Pilkada, karena tidak mungkin ditetapkan sekarang,” demikian Anton kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (27/4).

Beberapa pertimbangan desakan menaikan tarif, di beberapa daerah lain di Indonesia sudah dilakukan perbandingan. Sehingga disimpulkan tarif taksi yang diberlakukan di NTB terbilang paling rendah. Indikatornya, untuk flag fall (dari buka pintu) Rp 4.500, menyusul ketentuan tiap kilometernya (drof) sesuai Argo sebesar Rp 2.750, dan waktu tunggu sebesar RP 20.000. sementara beberapa daerah lainnya, Palembang, Batam, Pekanbaru, Cilegon, Manado, Semarang, Bali, Surabaya dan Medan tarif flag fallnya pada kisaran Rp 5.000 sampai Rp 7.000, sementara drof-nya dari kisaran Rp 3.000 sampai Rp 4.000. Sementara waktu tunggunya dibebankan dari Rp 25 ribu hingga Rp 40 ribu.

“Diusulkan oleh para operator taksi, dinaikkan menjadi Rp 7 ribu untuk flag fall, Rp 6 ribu untuk perjalanan/kilometernya dan Rp 45 ribu untuk waktu tunggunya. Kalau angkutan umum lainnya belum bisa disesuaikan, karena pendapatan hariannya sudah menyesuaikan,” jelas Anton. Keinginan untuk menyesuaikan tarif taksi, menurutnya karena taksi merupakan transportasi yang strategis untuk mengembangkan pariwisata daerah.

Sehingga, kedepan sudah di rencanakan basis operator taksi. Tidak saja di Pulau Lombok, tetapi harus dibuka layanan langsung di Pulau Sumbawa, untuk mendukung wilayah yang sudah menjadi sasaran wisata dan bisnis. (bul)

Pemda Diminta Jaga Ketersediaan Stok Sembako Mataram (Suara NTB) Menjelang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), kekhawatiran banyak pihak adalah timbulnya inflasi yang dianggap sebagai momok yang paling menakutkan untuk kesetabilan perekonomian.

Untuk itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi gejolak ekonomi, setidaknya dengan menyiapkan ketersediaan stok yang cukup. “Ada kecenderungan sangat besar pemeritah pusat akan menaikkan harga BBM, itu tidak bisa kita hindari. Untuk mengimbanginya, harus kita jaga ketersediaan stok kita, khususnya sembako,” demikian Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, L. Anas Amrullah kepada

Suara NTB di Mataram, Jumat (26/4) kemarin.

Dikatakan Anas, inflasi secara umum bisa ditekan dengan tercukupinya stokstok bahan baku yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Dengan begitu, kenaikan harga barang bisa ditekan. Persentase kenaikan harga barang yang akan berlaku biasanya akan besar, tetapi jika bahan baku melimpah, secara otomatis akan mengendalikan harga tersebut.

“Harus dipertahankan hu-

kum pasar, kalau ketersediaan barang cukup, maka apapun yang terjadi harga tetap akan stabil, ini yang perlu kita jaga,” cetusnya.

Oleh karena itulah menurutnya, tidak saja pemerintah daerah yang menjadi pemeran utama, tetapi semua pihak sekaligus dapat berjalan berbarengan untuk menjaga ketersediaan stok. Baik yang terlibat langsung untuk sandang, pangan dan papan.

Karena kenaikan harga BBM seperti diketahui, akan berimbas pada efek berantai.

(Suara NTB/dok)

Diduga Ada Permainan

LPG 12 Kg di Lobar Dijual Rp 100 Ribu Lebih

GARAM - Para pedagang garam tradisional tetap bertahan ditengah maraknya imbauan penggunaan garam beryodium. Harga garam tradisional yang tak begitu tinggi terkadang menyebabkan para pedagang di pasar tradisional menjual garam-garam tradisional dalam kemasan eceran terpaksa dijual dalam waktu lama.

Dewan Minta Status Direktur Loteng Bersatu Dikaji Ulang HUB. 085792598281

Anas Amrullah (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/bul)

Antonius Z Mustafa

Dimana seluruh aspek yang menjadi kebutuhan akan ikut terkena dampaknya. Ditengah menggeliatnya perekonomian dalam daerah yang sedang tumbuh saat ini, sedini mungkin dijaga stabilitasnya. Kadin sendiri dalam hal ini, terang Anas, akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir para pengusaha yang ada untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menekan laju inflasi. (bul)

Praya (Suara NTB) Belum genap dua bulan ditunjuk Bupati Lombok Tengah (Loteng) H. Suhaili FT, SH, posisi Direktur Perusda Loteng Bersatu , L. Martadinata, S.E., sudah digoyang. Pasalnya, yang bersangkutan dikabarkan memegang jabatan rangkap. Kalangan DPRD Loteng pun meminta Pemkab Loteng dalam hal ini Bupati segera mengkaji ulang status Direktur Loteng Bersatu (perusda) tersebut.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Jumat (26/4) kemarin, menyebutkan, selain sebagai Direktur Loteng Bersatu (perusda), L. Martadinata juga tercatat sebagai salah

HILANG STNK R2 DR6731AH MERK HONDA TH 2000 NOKA/ NOSIN: MH1KEV212YK053709/KEV2E-1054939 AN.I MADE PASTIKA.BA HILANG DISEKITAR JL.PANJI TILAR NEGARA

satu tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Mataram. Dan, sudah menyandang status pegawai negeri. Pihaknya Unram kabarnya pun sudah melayangkan surat teguran sekaligus mempertanyakan status L. Martadinata.

“Kalau memang benar yang bersangkutan memegang jabatan rangkap dan secara aturan itu tidak dibenarkan, maka saya minta Pemda segera mengambil sikap. Dengan meninjau kembali keputusan penunjukan (L. Martadinata) sebagai Direktur Perusda,” ujar anggota DPRD Loteng, Mahdi, S.H., kepada wartawan.

Menurutnya, sebelum memutuskan siapa yang akan jadi Direktur Pemkab Loteng hendaknya lebih teliti dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. “Tidak ingin pemerintah salah langkah dalam mengambi kebijakan. Jadi atas persoalan ini harus ada tindakan segera,” kritik poli-

tisi PDI Perjuangan ini.

Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Loteng, Ahmad Ziadi, yang dikonfirmasi terpisah. Diakuinya, dalam proses penetapan Direktur Perusda tersebut, pihaknya tidak pernah dilibatkan oleh Pemkab Loteng. Padahal dalam Perda tentang perusda tersebut, didalamnya mengatur harus ada keterlibatan DPRD Loteng. Sementara itu, Wabup Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, yang dikonfirmasi terkait persoalan itu belum berani memberi komentar. Karena keputusan ada di tangan bupati. Pihaknya hanya menerima saja. “Terkait rangka jabatan yang diemban, saya sendiri belum tahu,” kilahnya. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Adanya rencana kenaikan harga bahan bakar solar dan bensin serta LPG oleh pemerintah pusat, mulai Mei mendatang mulai berdampak terhadap daerah. Di Lombok Barat, dampak rencana kenaikan itu berdampak terhadap kenaikan harga LPG khusus tabung isi 12 kilogram non subsidi. Di Lobar, harga LPG ini mencapai Rp 100 ribu ke atas. Diduga, melonjaknya harga LPG sebelum kebijakan kenaikan harga diberlakukan akibat ulah dan permainan agen dan distributor LPG. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum agen untuk menjual LPG dengan harga tinggi untuk meraup keuntungan.

Hal ini dibenarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lobar, Joko Wiratno, dikonfirmasi Jumat (26/4).

Menurut joko, rencana kenaikan yang berskala nasional memang seringkali dimanfaatkan oknum tertentu untuk mencari keuntungan. “Dari temuan lapangan, harga LPG khusus 12 kilogram itu minggu lalu Rp 90 ribu tapi sekarang naik mencapai Rp 100 ribu keatas,” ungkap Joko.

Dikatakan Joko, rencana kenaikan LPG itu bersamaan dengan solar dan bensin. Kebijakan itu diambil atas pertimbangan pemerintah secara matang. Kebijakan yang itu juga mengatur kenaikan BBM untuk kendaraan umum menurutnya tidak bisa ditangani secara lokal daerah karena bersifat nasional. Namun jelasnya, daerah dalam hal ini terus mengontrol dan memantau pelaksanaan program ini di lapangan. Hal ini untuk mengontrol dan mengantisiapsi gejolak di tengah masyarakat. Kenaikan harga ini jelasnya tidak terlalu berdampak, pasalnya LPG yang mengalami kenaikan adalah non subsidi, sementara subsidi tetap pada harga semula. Artinya masyarakat tetap bisa membeli LPG non subsidi dengan hargaterjangkau.

Untuk mengawal kebijakan nasional itu, Disperindag sudah melakukan persiapan kontol dan monitoring kegaiatan di lapangan. Hal ini dilakukan tidak ada kenaikan harga signifikan sehingga sesuai dengan standar. Namun dilapangan, pihaknya tidak bisa mengendalikan sepenuhnya karena mekanisme pasar bebas. Pihaknya hanya bisa mengawasi sampai tingkat agen, sedangkan distribusi di tingkat distributor LPG dan pengawasan. Karena itu, ia berharap peran semua pihak untuk membantu. “Jumlah agen kita mencapai ratusan, resmi dan tidak resmi,” ujarnya. Seringkali ada temuan, rantai distribusi dari distributor ke pengecer inilah rentan terjadi permainan harga. Menurutnya, hal ini tidak bisa dideteksi karena mekansme pasar itu bebas.

Disebutkan, stok untuk Lobar yang dsimpan di SPBE di Lembar mencapai 31 ton atau 3000 tabung lebih setiap hari. Jumlah ini melebihi kebutuhan Lobar, sehingga didistribusikan ke daerah lain. (her)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

PETS SHOP

DIJUAL

SANGGAR SENAM

FINANCE ANDA PERLU DANA TUNAI HARI INI * Beli Mobil * Biaya Pendidikan * Modal Usaha * Renovasi Rumah, DLL

HUBUNGI : Intensife Intensif Multi Finance Finance Jl. Selaparang No 71 B Cakranegara Telp. 0370 - 621526, 642267

TRUSS

BATIK

ACCESORIES

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

Liga Eropa

Chelsea dan Fenerbahce Menang Basel David Luiz, yang beruntung masih bisa berada di lapangan setelah melakukan pelanggaran keras pada Philipp Degen mencetak gol melalui tendangan terakhir pada pertandingan untuk memberi Chelsea kemenangan 2-1 atas tuan rumah FC Basel pada pertandingan pertama semifinal Liga Eropa.

Pada pertandingan Jumat dini hari WITA, Victor Moses membawa Chelsea unggul pada menit ke-12 melalui sepakan lemahnya. Tetapi Basel, yang tampil tidak begitu baik pada awal pertandingan, bang-

(Suara NTB/ist)

Kasdiono Tak Persoalkan Komposisi Pengurus KONI

PENENTU David Luiz melakukan selebrasi dengan gayanya sendiri menjadi penentu kemenangan dramatis Chelsea 2-1 atas tuan rumah Basel pada leg pertama semifinal Liga Eropa, Jumat (25/4) dinihari.

kit setelah turun minum untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1 dan terlihat akan mendapat hasil imbang.

Namun pemain Chelsea asal Brazil melepaskan tendangan bebas dari jarak 25 meter pada menit ke empat babak tambahan waktu.

Gol itu membungkam publik St Jakob Park yang masih bergemuruh karena merayakan gol penalti Fabian Schaer untuk tuan rumah. Semula gol ini diharapkan akan membuat Basel dapat menjadi tim Swiss pertama yang mencapai final kompetisi Eropa.

Pada pertandinga lain, tandukan pemain bertahan

Egemen Korkmaz di babak kedua membawa tuan rumah Fenerbahce meraih kemenangan 1-0 melawan Benfica. Sebelumnya Fenerbahce, klub Turki ini, gagal mencetak gol melalui eksekusi penalti dan sepakan yang membentur mistar gawang Benfica. Namun tandukan Korkmaz pada menit ke-72 yang nyaris memantul keluar garis gawang memberi mereka keunggulan tipis untuk dibawa ke Lisbon, Portugal, markas Benfica, pada pekan depan.

Fenerbahce berpeluang unggul menjelang turun minum namun eksekusi penalti Cristian, yang dihadiahkan setelah pemain Benfica John melanggar Hokhan Gonul, membentur tiang gawang.

Benfica juga memiliki beberapa peluang, namun salah satunya yang dimiliki kapten Luisao gagal dimaksimalkan. (ant/bali post)

Casillas Yakin Madrid ke Final Madrid Kiper Real Madrid Iker Casillas mengatakan pada Kamis bahwa ia masih percaya timnya dapat melaju ke final Liga Champions, meski ditaklukkan 1-4 pada pertandingan pertama semifinal melawan Borussia Dortmund.

Pada pertandingan semifinal, Robert Lewandowski menjadi pahlawan bagi Dortumud, tim Jerman, ketika ia menjadi orang pertama yang mencetak hat-trick ke gawang Real di Liga Champions, dengan keempat golnya pada malam itu.

Namun Casillas mengatakan dirinya percaya Si Putih memiliki senjata-senjata untuk mencatatkan kebangkitan di Santiago Bernabeu pada Se-

lasa (30/4), bahkan meski banyak pihak telah mencoret mereka dari daftar finalis. “Keyakinan bahwa kebangkitan itu dapat terjadi,” ucapnya pada konferensi pers di ibukota Spanyol, seperti diberitakan AFP. “Saya pikir terdapat kesempatan besar. Kami bermain di kandang sendiri, para penggemar akan termotivasi dan apa yang kami butuhkan adalah meminta dukungan mereka.”

Mengenai kualitas-kualitas individual dan kolektif, Madrid memiliki pemain-pemain untuk mampu bangkit pada pertandingan ini. Hal yang ideal, tanpa meremehkan Dortmund, adalah unggul 2-0 saat turun minum. ‘’Saya yakin kami memiliki lebih banyak kualitas

Mataram(Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. NS. Kasdiono, SH, tidak akan mempersoalkan jumlah komposisi kepengurusan KONI NTB. Pimpinan KONI NTB terpilih itu mengatakan jumlah komposisi kepengurusan KONI NTB periode sebelumnya cukup ramping dibanding priode sebelumnya, sehingga ia tidak tak akan persoalkan. Bagi Kasdiono yang harus dipikirkan adalah kinerja pengurus harus efektif. “Kita tidak boleh terpancing dengan masukan beberapa cabor. Bagi saya gemuk atau kurusnya kepengurusan bukan sebuah ukuran. Karena ini lembaga sosial, jadi yang harus kita pikirkan efektif atau tidaknya kinerja kepengurusan,” ucapnya menjawab Suara NTB di Mataram, Jumat (26/4) kemarin.

Pengusaha PJTKI NTB ini menjelaskan sah-sah saja bila ada beberapa pihak pengurus cabor mengkritik jumlah kepengurusan KONI NTB sebelumnya. Namun baginya personalia kepengurusan KONI NTB yang dipimpinnya jauh lebih ramping dibanding kepengurusan KONI NTB yang sebelumnya. Untuk itu, dirinya tak akan mempersoalkan jumlah kepengurusan KONI NTB sebelumnya.

Bagi Kasdiono, lembaga KONI NTB adalah sebuah organisasi sosial, sehingga semakin banyak orang yang mau berbuat untuk membina olahraga maka akan semakin baik pula perkembangan prestasi olahraga ke depan.

Menurutnya, yang dilakukan KONI Mataram (Suara NTB) NTB ke depan adalah memilih orang-orRencana Pengprov Kodrat NTB menggelar seleksi daerah ang yang betul-betul teruji dan mau dia(Selekda) atlet tarung derajat disambut baik sejumlah Pengjak kerjasama dalam hal membangun cab Kodrat Kabupaten/kota di NTB. Pencab Kodrat Kabupatprestasi olahraga NTB, sehingga orangen Dompu misalnya siap mengikuti selekda Mei mendatang. orang yang masuk di jajaran KONI NTB Ketua Umum Pengcab Kodrat Dompu, Abdul Khair, yang adalah orang yang mau bekerja sosial. dihubungi Suara NTB via ponselnya, Jumat (26/4), menjelasDalam hal ini pengurus KONI NTB tidak kan, secara pribadi dirinya menyambut baik niat baik Penguntuk mencari popularitas dan uang. prov Kodrat NTB menggelar selekda. Apalagi tujuannya, Dalam hal ini, ia bersama dua angmenjaring atlet-atlet muda terbaik mengikuti event nasional. gota tim formatur yang sudah dibentuk Menurut Khair upaya Pengprov menggelar selekda atlet di Musorprov KONI NTB baru-baru ini, harus didukung oleh Pengcab, pasalnya tak semua cabor yakni Ketua Umum PASI NTB, H. Armampu menggelar selekda lebih awal, karena menyangkut syad Gani NTB dan Sekretaris KONI pembiayaan dan anggaran yang dikeluarkan relatif besar.

Mataram, Mansur SH segera meramNamun pihak pengurus Kodart NTB siap menyelenggarapungkan susunan personalia KONI kan kegiatan tersebut guna mencari atlet terbaik.

NTB. Rencananya susunan personalia Sebelum mengirim atlet, pihaknya menyarankan pada KONI NTB 2013-2017 akan rampung setelah pilkada 13 Mei nanti. (fan)

individual daripada mereka.

Kami tinggal selangkah dari final. Dengan hasil sebelumnya yang sangat merugikan, kami sadar bahwa untuk dapat melewati semifinal merupakan hal yang sangat sulit,’’ ujarnya.

Casillas harus menyaksikan pertandingan Rabu dari bangku pemain cadangan ketika ia terus ditepikan pelatih Jose Mourinho, yang lebih memilih memainkan Diego Lopez.

Kapten Spanyol yang membawa negaranya dua kali menjadi juara Eropa dan satu kali juara Piala Dunia itu tidak bermain sejak Januari, setelah mengalami patah tangan dan penampilan Lopez membuat dirinya kesulitan mendapat kesempatan bermain.

Atlet Tarung Derajat Dompu Siap Ikut Selekda pengurus tarung derajat NTB agar bersurat secara resmi ke masing-masing Pengcab Kodrat, sehingga atlet tarung derajat kabupaten/kota bisa lebih siap menghadapi event tersebut. “Saran kami, tiga bulan sebelum menggelar selekda ada baiknya Pengprov Kodarat NTB bersurat secara resmi ke Pengcab. Sehingga kami (Pencab Kodrat) dapat persiapkan atlet secara maksimal,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni menginginkan Selekda atlet tarung derajat dapat digelar secepat mungkin, karena pada tahun 2013 PB Kodrat akan menggelar berbagai macam kejuaraan nasional. Salah satunya Kejurnas Tarung Derajat Piala Presiden.

Rusni tak ingin atletnya berdiam diri saja, sehingga ia pun mengupayakan selekda atlet dapat dilaksanakan secepatnya, sehingga para atlet tarung derajat NTB bisa menjalani pemusatan latihan lebih awal, sehingga persiapan atlet tarung derajat NTB bisa maksimal menghadapi event tingkat nasional. (fan)

Iker Casillas Casillas mengakui bahwa ia dan Mourinho tidak memiliki hubungan yang hangat, namun ia mengatakan yang terbaik untuk klub menjadi keutamaan bagi mereka berdua. “Mourin-

(Suara NTB/ist)

ho jujur. Hubungan profesional kami saling menghormati dan pada sisi personal sudah jelas bahwa kami tidak memiliki hubungan yang sama,” tambahnya. (ant/bali post)

Singkirkan Bucks, Heat Butuh Satu Pertandingan Milwaukee Juara NBA Miami Heat tinggal membutuhkan satu pertandingan lagi untuk menyingkirkan Milwaukee Bucks pada perempatfinal Wilayah Timur playoff NBA ketika menutup pertandingan dengan kemenangan 10491, di BMO Harris Bradley Center, Milwaukee, Kamis malam.

LeBron James menyumbang 22 angka, Chris Bosh melakukan “double-double” dan Ray Allen menambah 23 angka serta membuat rekor lemparan tiga angka pada ko-

mpetisi usai musim regular itu, menyebabkan Miami menang 3-0 dalam pertandingan mencari tim terbaik dari tujuh pertandingan babak pertama.

Sebelumnya, tidak ada tim NBA yang mampu bangkit lagi setelah mengalami kekalahan 0-3 dalam laga seri tujuh terbaik (best-of-seven series).

Miami mengawali permainan dengan lamban, tapi lambat laun menekan Bucks dengan angka 56-41 pada paruh waktu kedua saat memenangi pertandingan itu. (ant/bali post)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 27 April 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Sabtu, 27 April 2013

Halaman 10

PT. Dasar Ilham Sakinah Siapkan Perumahan Tanpa Uang Muka

Mataram (Suara NTB) Perusahaan real estate, PT Ilham Sakinah terus berupaya memberikan penawaran yang berbeda pada produk-produknya, khususnya perumahan. Sebagai upaya menyiapkan tempat tinggal yang layak huni dan berkualitas kepada masyarakat luas, pembebanan uang muka kini murni dihapus, alias DP nol persen. Artinya, masyarakat yang berminat tinggal memilih type perumahan

yang diingingkan, baik yang komersil maupun subsidi, tersedia dari type 27 hingga type 100.

“DP nol persen ini, diberlakukan kepada semua konsumen yang berminat, tidak pada kalangan-kalangan tertentu.

Artinya siapa saja yang mau, kami tetap layani,” demikian Direktur Utama, PT. Dasar Ilham Sakinah, H. Ahmad Rusni, MM kepada Suara NTB. Sebanyak 5.000-an unit rumah akan dibangunnya, tepat di jalan TGH. Ali Batu, Lingkar Selatan Mataram, bersebelahan dengan Kantor DPRD Kota Mataram. Saat ini yang sudah terealisasi sekitar 1.000-an unit. Selain layanan spesial tanpa uang muka ini, untuk cicilan kreditnyapun diberikan

dalam jangka waktu yang panjang dan cukup ringan.

Area perumahan berada di tengah jalur utama di kota Mataram, sangat dekat dengan fasilitas-fasilitas umum dan perkantoran pemerintah maupun swasta. Lingkungan perumahan didesain dengan konsep tata kota yang hijau dan asri. Karena 30 persen lahan pembangunannya dititikberatkan untuk pohon buah.

Pondasi rumah dibuat tinggi, sehingga terhindar dari banjir, dengan saluran drainase yang memadai.

“Pembangunannya dari awal sampai finish, bisa diawasi langsung oleh konsumen.

Bahkan desain rumahnya tergantung keinginan konsumen. ‘’Kita bebaskan bagi yang pu-

nya gambar sendiri tetapi berlaku bagi pesanan rumah yang belum dibangun pondasi dan fisiknya,” terang Ketua Pengprov Keluarga Besar Tarung Derajat Provinsi NTB ini.

Selain itu, jalan utamanya dibuat lebar sampai 10 meter, sehingga lalu lalang kendaraan cukup leluasa. Kawasan perumahan inipun didesain dengan kelengkapan semua fasilitas olahraga. Bahkan lahan utamanya akan dibangun langsung hotel 700 kamar, sekaligus dilengkapi mall sebagai pusat perbelanjaan.

Disediakan Rumah Khusus untuk Atlet Berprestasi Sebagai bentuk kecintaannya untuk menumbuhkan semangat olahraga di Nusa

Tenggara Barat, PT. Dasar Ilham Sakinah memberikan penawaran khusus kepada atlet NTB yang berprestasi, khususnya di ajang PON. Untuk atlet-atlet yang sudah berlaga dan mendapatkan juara pada perhelatan olahraga nasional di Riau belum lama ini, diberikan kesempatan untuk memiliki rumah bebas uang muka hingga Rp 80 juta pada type-type besar.

Hal ini dipandang sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang sudah memperjuangkan nama daerah di tingkat nasional, terlebih kondisi di Indonesia, tidak jarang atletatlet yang berprestasi di tingkat dunia, justru tak mendapatkan perhatian khusus. “Saya siapkan peru-

mahan ini juga untuk atletatlet di NTB yang berprestasi, ada beberapa kemudahan yang diberikan khsus. Beberapa atlet dan pelatih sudah banyak yang memesan. Semoga ini bisa menjadi penyemangat semua atlet untuk berprestasi,” ujarnya.

Terlibat Langsung di Agro Bisnis Selain menyasar bisnis properti, H. Ahmad Rusni juga terlibat langsung pada usaha agro bisnis, ada ratusan hektar lahan dibeberapa kabupaten di NTB ini dikelolanya langsung, sekaligus sebagai Komisaris Utama di PT. Agro Bisnis Dasar . Ratusan lahan tersebut terbagi untuk lahan jagung, buah-buahan berupa area po-

hon buah Durian Montong, Manggis, Rambutan, Kelengkeng dan Jambu Jamaika. Setidaknya dapat memberi sumbangsih tersedianya komoditi-komoditi tersebut di dalam daerah.

Hanya saja, pada komoditi jagung yang saat ini memasuki musim panen, justru harga relatif anjlok di tingkat penjualan, hanya pada kisaran Rp 1.000/kilogramnya. Untuk itu diharapkan, agar hal ini tidak berdampak pada kerugian di tingkat petani. Setidaknya pemda tetap mendukung terealisasinya mesinmesin industri alternatif untuk memberi nilai tambah bagi pendapatan petani. (bul)

Tipe tipe perumahan yang ditawarkan oleh PT. Dasar Ilham Sakinah yang masih dalam proses penyempurnaan.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Direktur PT DAS H. Ahmad Rusni, MM (kiri) bersama pelatih Kodrat NTB ,Yong.

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Minim, Angka Kunjungan Wisatawan Jepang ke NTB Mataram (Suara NTB) Angka kunjungan wisatawan Asia Timur khususnya Jepang ke NTB relatif kecil jika dibandingkan dengan wisatawan mancanegara dari negara lainnya. Jepang tidak termasuk dalam 10 besar negara penyumbang wisatawan yang berkunjung ke NTB. “Jepang berada di urutan 15-an, kira-kira 2,5 persen kontribusinya terhadap wisatawan mancanegara yang berkunjung ke NTB,” terang Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si ditemui di gedung DPRD NTB, Jumat (26/4).

Dengan diselenggarakannya ASEAN-Japan Dialogue Tourism di NTB menjadi kesempatan untuk mempromosikan potensi-potensi pariwisata NTB ke negeri matahari terbit tersebut. Dipilihnya NTB menjadi lokasi pelaksanaan acara tersebut kata Gita dipilih oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan permintaan Jepang.

Menurutnya Lombok telah mulai dikenal oleh wisatawanwisatawan Jepang sehingga mereka memilih penyelenggaraan disini

untuk melihat langsung keindahan pulau Lombok. Dialog tersebut dihadiri oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia, parlemen Jepang yang membidangi pariwisata, lembaga penelitian Jepang Eria, pimpinan dan beberapa anggota organisasi biro perjalanan Jepang. Dalam kesempatan tersebut dibahas bagaimana meningkatkan angka kunjungan Jepang ke Indonesia. “Termasuk kita ingin manfaatkan kesempatan yang baik itu untuk meningkatkan kunjungan mereka ke NTB,” ujarnya.

Gita bersyukur dipilihnya NTB sebagai lokasi penyelenggaraan acara dialog tersebut. Kesempatan tersebut juga dijadikan ajang untuk berpromosi. Pihak Jepang juga berkomitmen bagaimana mengarahkan warga Jepang agar berkunjung ke NTB dan memberi masukan mengenai fasilitas-fasilitas pariwisata apa saja yang perlu dibenahi.

Pihak Jepang juga memberi lampu hijau jika pemerintah provinsi NTB dan para pelaku wisata berpromosi secara langsung ke Jepang.

“Memang Jepang adalah salah satu pasar potensial dan pada kesempatan kemarin kita katakan dari Asia Timur baru akan ada Chatay Pacific yang akan mencoba membuka rute Lombok-Asia Timur, Hongkong,” terangnya. Selama ini lanjutnya salah satu kendala adalah aksesibilitas. Dengan adanya penerbangan langsung BIL-Hongkong akan menjadi potensi besar untuk menggaet kunjungan wisatawan dari kawasan Asia Timur seperti Jepang dan China. (yan)

Pemerintah Jepang Kagumi Potensi Pariwisata NTB

Mataram (Suara NTB) Pemerintah dan pelaku pariwisata Jepang sangat mengagumi potensi pariwisata NTB. Hal tersebut dikatakan salah seorang anggota Parlemen Jepang dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia, dalam acara “Dialog ASEAN Tourism” di Hotel Sheraton Senggigi Lombok Barat, Kamis (24/4) petang.

Dubes Jepang untuk Indonesia, Yoshinori Katori mengatakan dialog tentang pariwisata ASEAN tersebut merupakan peluang psromosi bagi Jepang dan Indonesia untuk mempromosikan berbagai destinasi-destinasi unggulan yang dimiliki. Dengan adanya acara tersebut maka potensi pariwisata Indonesia, khusunya Lombok akan lebih dikenal lagi di kawasan Asia Timur dan dunia.

Ia mengungkapkan, jumlah wisatawan Indonesia yang ke Jepang masih relative sedikit sekitar 100 ribu orang pertahun. Sebaliknya, jumlah wisatawan Jepang yang berkunnung ke Indonesia ratarata sebesar 450 ribu orang pertahun.”Ini merupakan peluang yang besar bagi pariwisata Jepang dan Indonesia khususnya Lombok untuk lebih dikenal lagi,”ujarnya.

Salah seorang anggota parlemen Jepang yang hadir dalam acara tersebut mengaku sangat kagum melihat keindahan pulau Lombok. Mereka merasa sangat bahagia, karena selama ini mereka hanya mendengar keindahan pariwisata Lombok, NTB lewat para turis Jepang yang pernah berkunjung ke Indonesia.

“Wisata Lombok memang sangat indah sesuai dengan yang diceritakan orang lain yang pernah datang ke sini. Destinasi pulau Lombok ini tetap membanggakan. Pulau Lombok ini adalah saatu destinasi potensial pariwisata di Indonesia,’ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si yang mewakili Gubernur memberi sambutan dalam acara tersebut mengatakan Kami juga berkomunikasi juga dengan pelaku pariwisata Jepang yang saat ini sedang menjadikan kawasan Tawun Sekotong untuk wisatawan dari Jepang. Untuk meningkatkan angka kunjngan wisatawan jepang ke Lombok kami masih mengharapkan dukungan agar kegiatankegiatan pariwisata travel agen, travel writer dari jepang

lebih banyak lagi diharapkan datang ke Lombok. Karena berdasarkan data yang kami miliki angka kunjungan wisatawan Jepang masih relative kecil berkisar 3 persen. Kemudian travel agen yang bermain untuk Jepang kurang lebih 10 persen, sehingga kami mohon dukungan dari kementerianariwisata dan ekonomi kreatif.

Tahun 2012 target 1 juta wisatawan terlampaui, wisatawan mancanegara sebesar 40 persen dan wisatawan dari jepang maish relative kecil. Kami tawarkan, kami memiliki 15 kawasan pariwisata, 65 persen wisata pantai dan bahari diantaranya gili trawangan, kawasan Senggigi, kawasan kuta Mandalika dan kawasan wisata pulau Moyo dan panati Lakey. Siap menerima investor. Kemudian gunung rinjani dengan konsep ecotourism.

Menyoingsong tibanya ASEAN komunita 2015, Lombok bersiap menjadi pintu gerbang pariwisata nasional sehingga pemerintah berupaya membangun poros-poros penerbangan dari kawasan ASEAN seperti Singapura, Malaysia dan Australiadan dalam penajajakan dengan maskapai penerbangan Cathay Pacific Hongkong. (nas)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Sabtu, 27 April 2013

KPU akan Tindak Tegas Nama Caleg Ganda Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum akan menindak tegas nama calon legislatif ganda yang ada pada dua atau lebih partai politik maupun di dua atau lebih daerah pemilihan.

“Yah nanti kalau dalam proses perbaikan masih ada nama ganda, maka akan kami coret,” kata anggota KPU Sigit Pamungkas di Kantor KPU Pusat, Jakarta, Jumat. Dia mengatakan syarat undang-undang menyatakan bahwa caleg hanya boleh dari satu parpol yang diajukan untuk mengikuti pemilu. Selain itu menurut dia, caleg hanya boleh dicalonkan dari satu daerah pemilihan.

“Tidak boleh satu orang dicalonkan oleh dua partai, dan tidak boleh satu orang ada di lebih dari satu dapil,” ujarnya. Menurut dia, saat ini KPU masih memverifikasi bakal caleg, sehingga belum bisa diambil kesimpulan persyaratan mana saja yang banyak belum dipenuhi. Sebelumnya, Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (FORMAPPI) menerbitkan 14 nama bakal caleg yang terindikasi sebagai caleg ganda. Dari 14 nama tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa menempati posisi teratas penyumbang bakal caleg ganda terbanyak.

Berikut daftar nama bakal caleg ganda yang dirilis FORMAPPI: Tabrani Syabirin = PDI Perjuangan (Dapil Jawa Barat VII) dan Partai Gerindra (Dapil Banten II); Nuriyanti Samatan Mag = Partai Hanura (Dapil Sulawesi Tengah) dan Partai Gerindra (Dapil Sulawesi Tengah); Eka Susanti = PKB (Dapil Kalimantan Barat, Dapil Sumatera Utara III dan Jawa Tengah VI); Hasniati = PKB (Dapil Riau II dan Dapil Kalimantan Barat); Karina Astri Rahmawati = PKB (Dapil Jawa Barat IX dan Dapil Nusa Tenggara Barat).

Nurhidayati = PKB (Dapil Sumatera Selatan I dan Dapil Sumatera Selatan II); Marda Hastuti = PKB ( Dapil Bengkulu dan Dapil Jawa Barat V); Luluk Hidayah = PKB (Dapil Kalimantan Timur juga Dapil DKI Jakarta III); Rien Zumaroh = PKB (Dapil Jawa Tengah IV dan Dapil Jawa Timur V); Euis Komala = PKB (Dapil Jawa Barat III dan Dapil Maluku); Abdul Rahman Sappara = Partai Hanura (Dapil Sulawesi Selatan I) dan Partai Nasdem (Dapil Sulawesi Selatan I).

Nur Yuniati = PBB (Dapil Aceh I dan Dapil Jawa Barat II); Sri Sumiati = PBB (Dapil Jawa Tengah VIII dan Dapil Jawa Timur VII); Kasmawati Kasim = PBB (Dapil Sulawesi Selatan I dan Dapil Sulawesi Tenggara). (ant/bali post)

KPK akan Eksekusi Putusan Miranda Goeltom Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengeksekusi putusan Mahakamah Agung atas penolakan kasasi mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Miranda Swaray Goeltom dalam kasus suap terhadap sejumlah anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004. “Memang sejak awal kami berpendapat dan berkeyakinan bahwa Miranda terlibat dalam kaitan dengan kasus dugaan suap traveller cheque pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, atas kasasi (ant/bali post) yang telah diputus, tentu Miranda Swaray Goeltom kami akan eksekusi segera,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Jumat.

Artinya menurut Johan, Miranda yang tadinya ditahan di rumah tahanan KPK akan dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Tentu akan ke LP kalau vonis sudah inkracht,” tambah Johan. Mahkamah Agung (MA) pada Kamis (25/4) menolak permohonan kasasi mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda sehingga ia tetap harus menjalani hukuman pidana selama tiga tahun penjara.

“Ada fakta hukum yang membuktikan ada rangkaian perbuatan terdakwa dengan pemberian traveller cheque ke anggota DPR sampai terpilihnya terdakwa menjadi Deputi Gubernur Senior BI,” kata Ketua Majelis Kasasi perkara Miranda, Artidjo Alkostar pada Jumat. Artidjo menyatakan bahwa judexfactie (pengadilan tingkat pertama dan banding) telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan benar. Putusan kasasi dijatuhkan dengan suara bulat oleh majelis hakim yang dipimpin Artidjo dan beranggotakan Hakim Agung Mohammad Askin dan MS Lumme pada Kamis (25/4). (ant/bali post)

BPK RI Perlu Audit Pelaksanaan UN Jakarta (Suara NTB) Ujian Nasional (UN) 2013 tidak sah karena tidak bisa dilaksanakan serentak. Selain itu, BPK RI perlu melakukan audit investigasi dengan tujuan tertentu untuk pelaksanaan Ujian Nasional. Demikian yang mengemuka dalam rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh di Jakarta, Jumat kemarin. Usulan agar dilakukan audit pelaksanaan UN itu disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Zulfadli. “Mulai penganggaran, tender, pelaksanaan, distribusi,” kata Zulfadli. Politisi Partai Golkar itu juga menyatakan Komisi X DPR RI tidak pernah membintangi anggaran untuk pelaksanaan UN 2013.

Sementara, Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati menyatakan pelaksanaan ujian nasional telah melanggar undang - undang. “UN secara nasional tidak sah secara hukum, karena dalam UU dinyatakan, bahwa UN harus dilakukan serentak. Tidak boleh ada penundaan,” kata Reni.

Dalam kesempatan itu, Reni memprotes sikap dan pernyataan dari Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang menyatakan bahwa DPR RI tak bereaksi dan diam saja soal penundaan UN. “Pihak-pihak lain seperti Pak Dipo, jangan perkeruh suasana. Komisi X DPR RI perlu melakukan protes kepada Dipo Alam yang turut memperkeruh keadaan dengan statement-nya tentang UN 2013,” kata Reni.

Politisi PPP itu juga meminta kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menertibkan pembantu-pembantunya.

“Saya dengan hormat meminta kepada Presiden SBY agar menertibkan pembantunya untuk fokus pada masing-masing tugasnya. Jangan perkeruh suasana dengan mencipratkan tangannya kemana-mana,” ungkapnya. Ia juga meminta kepada Dipo Alam untuk mengakhiri dan tidak lagi memperkeruh suasana. “Kepada pimpinan Komisi X DPR RI agar usulkan protes kepada Dipo.

Kita tidak tenang-tenang saja. Kita bekerja,” kata Reni.

Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Eko Patrio menyatakan Dipo Alam “lebay”. “Dipo Alam lebay yang menyatakan bahwa Komisi X DPR RI tak bekerja. Itu namanya lebay. Pimpinan Komisi X diminta kirim surat kepada Presiden SBY untuk mengingatkan orang lebay ini,” kata Eko. Terkait tidak sahnya UN secara hukum, Eko menyarankan agar peserta UN 2013 tingkat SMA itu diluluskan semuanya. “Karena tidak sah, maka berikan saja kelulusan kepada seluruh siswa baik yang ujian serentak atau tidak,” kata Eko. (ant/bali post)

(ant/bali post)

RAPAT UN - Ketua Komisi X, Agus Hermanto (kiri), menyambut Menteri Pendidikan Nasional, Mohammad Nuh, saat rapat dengar pendapat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/4). Rapat tersebut membahas kekisruhan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) 2013.

Halaman 11

PERSIAPAN - Petugas memperkenalkan papan petunjuk saat ujicoba penerapan kebijakan subsidi dua harga di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Cikini, Jakarta, Jumat (26/4).

(ant/bali post)

Kebijakan BBM Mengerucut pada Dua Opsi

Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan beberapa pilihan kebijakan pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang akan diputuskan dalam waktu dekat, mengerucut pada dua opsi.

“Ini bukan sekadar putuskan saja apa yang a dan b, saya tahu konsekuensi bagi saudara kita yang tidak mampu, secara moral saya wajib pastikan apa pun pilihan dalam waktu dekat rakyat yang tidak mampu harus kita bantu dan lindungi,” kata Presiden dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta,

usai rapat terbatas, Jumat.

Presiden mengatakan opsi yang pertama adalah kebijakan dua harga BBM, satu yang mendapat subsidi penuh dan harga lainnya disubsidi sebagian.

“Laporan dari menteri ESDM atas yang dilakukan beberapa hari terakhir ini menguji upaya pengurangan subsidi BBM, kenaikan

harga BBM pada batas tertentu, saya kira rakyat sudah ketahui apa dan bagaimana.(pengujian dilakukan meliputi-red) apakah memungkinkan untuk sistem dua harga,” kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan sistem dua harga dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mampu masih bisa meng-

gunakan BBM bersubsidi, sementara masyarakat yang mampu menggunakan BBM yang tidak disubsidi sepenuhnya, untuk keadilan.

“Kebijakan yang adil subsidi BBM hanya diberikan pada yang tidak mampu, yang mampu dan kaya mesti dikurangi (sementara harga BBM subsidi-red) yang tidak mampu sementara dipertahankan sampai daya beli memungkinkan,” tutur Presiden.

Sementara opsi lainnya adalah pilihan satu harga, menaikkan harga BBM dengan memastikan

rakyat miskin mendapatkan bantuan untuk menjamin agar tidak terkena imbas kenaikan harga BBM. “Meski ada opsi dengan satu harga, yang dilaporkan ke saya, meski satu dua hari lagi laporan lengkap apakah memungkinkan secara teknis di lapangan dua harga, bila risiko terlalu besar dan tidak bisa dijalankan dengan bertujuan menjaga kesehatan fiskal, dan mengurangi subsidi BBM, dan harus menaikkan harganya maka rakyat yang tidak mampu harus mendapatkan bantuan langsung,” kata Presiden. (ant/bali post)

Susno Diklaim Berada Dibawah Perlindungan LPSK Jakarta (Suara NTB) Pengacara Komjen Pol Susno Duadji, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di Jakarta.

“Pak Susno di Jakarta, di LPSK, tapi saya enggak tahu di mananya,” kata Fredrich saat dihubungi di Jakarta, Jumat. Dia mengaku tidak lagi berkomunikasi sejak Susno meminta perlindungan ke LPSK. Dia juga mengatakan keluarga besar kliennya hanya meminta dukungan atas kasus yang menjerat Susno.

“Dari pihak keluarga bilang, bapak sehat, itu saja. Mereka minta doa atas kasus ini,” katanya. Anggota LPSK Lili Pintauli, dalam pesan singkatnya, membenarkan bahwa Susno masih dalam perlindungan karena kapasitasnya sebagai whistleblower, namun tidak melakukan kontak lagi setelah Susno melapor Kamis dini hari lalu.

Sebelumnya, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai men-

yatakan bahwa lembaga itu memperpanjang perjanjian perlindungan Susno selama tiga kali dengan alasan peran Susno sebagai whistleblower dalam kasus korupsi penggelapan pajak. “Sejak Februari 2013 kita kita perpanjang perlindungan terhadap yang bersangkutan,” jelas Abdul.

Sementaraitu,KejaksaanAgung memperkirakan Susno Duadji ada di antara Jakarta dan Bandung.

Wakil Jaksa Agung Darmono di Jakarta, Jumat kemarin menegaskan pihaknya sampai sekarang masih mencari Susno dan optimistiseksekusidapatdilakukan.Menurut Darmono, kejaksaan telah mengevaluasi kegagalan mengeksekusi putusan Susno di Bandung, Rabu lalu. “Kita akan mencari jalan yang terbaiklah,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memerintahkan Kapolri dan Jaksa Agung memastikan proses hukum berjalan dengan adil dalam kasus hukum Susno Duadji. “Dari apa yang dilaporkan baik Jaksa Agung dan Kapolri instruksi saya tegakkan

Dahlan Iskan Atur Lalu Lintas Bandara Jakarta (Suara NTB) Menteri BUMN Dahlan Iskan kembali menjadi “petugas lalu lintas” dadakan yang kali ini ikut mengatur kemacetan di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta.

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Faisal Halimi, Jumat siang di Bandara Soekarno Hatta mengatakan, kemacetan panjang kendaraan terjadi ketika akan memasuki jalan layang tanjakan menuju Terminal 2F. Aksi spontanitas Dahlan turun mengatur lalulintas sudah kerap dilakukan seperti mengatur kendaraan masuk pintu tol, dan di sejumlah lokasi terjadinya kemacetan panjang kendaraan.

Kali ini, Dahlan berangkat dari Istiqlal menuju Bandara Soekarno-Hatta usai menunaikan sholat Jumat, dan rekaman di sana untuk pengambilan gambar rekaman acara Seruni episode Ramadhan salah satu media televisi. Ketika itu Dahlan juga ikut menyolatkan jenazah almarhum Ustad Jefry Al Buchori (Uje) yang kebetulan disholatkan di Masjid Istiqlal.

Perjalanan dari Istiqlal menuju bandara lancar, namun ketika memasuki Terminal 2F terjadi antrian panjang kendaraan, dan jarak 500 meter ditempuh hingga sekitar 10 menit. Dahlan pun geram dan langsung menelepon Dirut PT Angkasa Pura II Tri Sunoko.

“Tolong dievaluasi, selama ini sudah berlaku khusus taksi dan bus mulai 03.00-07.00

dilarang naik keatas. Karena ini macet panjang sekali, kasihan orang-orang yang buru-buru mau berangkat,” ujar Dahlan.

Usai menelepon Dirut AP II, Dahlan pun turun dari kendaraan untuk mencari penyebab kemacetan sekaligus mengaturnya. Dahlan melihat sebuah kendaraan mewah mercy berwarna hitam yang parkir di sisi jalan tanpa sopir. Saat itu pula Dahlan meminta petugas parkir untuk mencari si sopir yang baru muncul lima menit kemudian.

Dahlan sempat menanyakan kepada sopir siapa pemilik mobil mewah tersebut, dan seorang pengusaha terkenal.

“Anda (sopir) jangan parkir sembarangan, kasihan kan orang yang macet hanya karena anda parkir pada tempat yang tidak benar,” ujar Dahlan.

Setelah itu mantan CEO Jawa Pos Group ini langsung ikut mengatur lalu lintas, mengarahkan kendaraan, dan taksi agar lancar. Sekitar 10 menit di bawah terik matahari Dahlan rela ikut mengatur agar kendaraan lancar. Aksi yang dilakukan Dahlan itupun sempat menarik perhatian para pengguna jasa bandara.

Setalah dipastikan lancar, Dahlan masuk ke dalam bandara untuk terbang menuju Semarang meninjau pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX di Kudus, dan pada esok harinya (Sabtu, 27/4) meninjau lahan PT Perhutani. (ant/bali post)

hukum dengan adil dan sebenarbenarnya,” kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta, Jumat usai rapat terbatas.

Presiden mengatakan rakyat menginginkan penegakan hukum yang adil dan benar sehingga Kepolisian dan Kejaksaan Agung harus memperhatikan keinginan masyarakat tersebut. “Rakyat ingin hukum ditegakkan, rakyat in-

gin negara dan pemerintah termasuk kepolisian dan kejaksaan berfungsi dan jalankan tugas dengan baik,” kata Presiden.

Susno diganjar hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kabareskrim saat menangani kasus Arowana dengan menerima hadiah Rp 500 juta untuk mempercepat penyidikan kasus itu.

Susno juga terbukti memangkas

Rp 4,2 miliar dana pengamanan Pilkada Jawa Barat saat menjabat Kapolda Jabar pada 2008.

Susno mulai ditahan Polri pada 10 Mei 2010 dan dikeluarkan saat masih proses persidangan di Pengadilan Negeri Jaksel 18 Februari 2011 karena masa perpanjangan penahanannya sebagai terdakwa berakhir. Pihak Susno bersikukuh putusan MA itu tidak memerintahkan penahanannya. (ant/bali post)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA

HIMBAUAN NOMOR :

/KPU-Kota-017.433903/2013

Berdasarkan ketentuan BAB VIII LARANGAN DALAM KAMPANYE Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (5) dan Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2010, dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor : 11/Kpts/KPU-Kota017.433903/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 21/Kpts/KPU-Kota-017.433903/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013, bahwa tahapan kampanye dilaksanakan mulai tanggal 26 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dengan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Bima menghimbau kepada Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang memperhatikan dan mengindahkan hal-hal sebagai berikut : 1. Pasangan Calon dan Tim Kampanye serta Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan kampanye pada masa : a. sebelum dimulai masa kampanye; b. dalam masa kampanye, yaitu apabila di luar jadwal yang telah ditentukan untuk pasangan calon; c. 3 (tiga) hari sebelum tanggal dan hari pemungutan suara.

2. Segala kegiatan pasangan calon, termasuk tim kampanye dan pelaksana kampanye yang dilakukan sebelum tanggal dimulainya kampanye, antara lain ulang tahun, kegiatan sosial/kebudayaan, perlombaan, olah raga, kegiatan keagamaan, dan kegiatan lain dengan nama apapun yang bersifat mengumpulkan masa di suatu tempat dapat dikategorikan kampanye.

3. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

4. Pejabat Negara, Pejabat Struktural dan Fungsional dalam jabatan negeri serta Pegawai Negeri lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan atau pemberian barang kepada Pegawai Negeri dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.

MARI KITA WUJUDKAN BERSAMA Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima yang JUJUR, ADIL, DAMAI dan BERMARTABAT.

Kota Bima, 5 April 2013 Ketua, TTD Dra. Nurfarhati, M.Si. Alamat : Jalan Gajah Mada Kel. Penatoi Kec. Mpunda Kota Bima, Kode Pos 84113 Telp. (0374) 44865, Fax. (0374) 43074 E-mail: kpu_kobi@yahoo.com, Website: www.kpu-bimakota.go.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sabtu, 27 April 2013

Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2013 – 2018 DPRD NTB sukses menggelar Rapat Paripurna Istimewa Penyampaian Visi Misi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2013 – 2018. Kegiatan yang merupakan salah satu tahapan penting dari Pilkada NTB terse-

but berlangsung dengan lancar.

Empat kandidat tampil memaparkan visi misi masing – masing sesuai nomor urutnya, mulai dari pasangan TGB Dr. H. M. Zainul Majdi, MA – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB Amin), Suryadi Jaya Purna-

ma, ST – Johan Rosihan, ST (SJP Johan), Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA (Harum) dan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM – Prof.Dr.Ir.H.Muhammad Ichsan, MS (Zul Ichsan).

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman berharap, suasana

yang kondusif antar kandidat dalam penyampaian visi misi ini bisa melahirkan proses Pilkada yang kondusif pula. “Mari kita sukseskan Pilkada NTB dengan santun dan damai,” tandasnya.

Anggota DPR dan DPD RI bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Pasangan TGB Dr. H. M. Zainul Majdi, MA – H. M. Amin, SH, M.Si (TGB Amin) memaparkan visi misinya.

Pasangan Suryadi Jaya Purnama, ST – Johan Rosihan, ST (SJP Johan) memaparkan visi misinya.

Empat pasangan calon duduk bersama.

Pasangan Drs. H. Harun Al Rasyid, M.Si – Dr. H. LL. Abd. Muhyi Abidin, MA (Harum) memaparkan visi misinya.

Pasangan Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM – Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ichsan, MS (Zul Ichsan) memaparkan visi misinya.

Para Anggota DPRD NTB.

Ketua DPRD NTB, Drs. H. L. Sujirman diapit oleh Wakil Ketua DPRD NTB, L. A. Khalik Iskandar dan H. L. M. Syamsir, SH dan Sekretaris DPRD NTB, H. Rachmat Radjendi, SH, MH, di belakangnya.

Biaya Pemakaman Thatcher Rp 54 Miliar London Uang para wajib pajak Inggris diperkirakan habis sebanyak Rp 54 miliar atau 3,6 juta poundsterling (1 poundsterling = Rp15.000) untuk membiayai pemakaman mantan perdana menteri Margaret Thatcher.

Data itu dikeluarkan oleh Downing Street, Kamis, dengan rincian 2 juta poundsterling untuk para polisi yang memang bertugas dan 1,6 juta poundsterling untuk membayar seluruh pengeluaran di luar itu.

Meskipun data yang disebut pemerintah menyebut angka 3,6 juta, perhitungan kasar total uang yang dihabiskan untuk pemakaman pekan lalu itu menelan biaya sebesar 10 juta poundsterling atau Rp 150 miliar. Besarnya biaya yang dikeluarkan membuat para aktivis sayap kiri jauh meradang.

Mereka mengkritik pengeluaran para titan konservatif di tengah-tengah keputusan pemotongan belanja publik yang ditujukan untuk menekan defisit anggaran belanja Inggris. Dari dana 1,6 juta pounsterling, sekitar 1,1 juta poundsterling digunakan untuk petugas keamanan dan polisi, kata Downing Street.

Sisanya 500 ribu poundsterling digunakan untuk biaya seremonial seperti St Paulus Katedral, resepsi setelah pemakaman dan undangan. Keluarga Thatcher mem-

bayar biaya bunga dan biaya pelaksanaan, yang angkanya tidak diumumkan.

Thatcher, yang berkuasa pada periode 1979-1990, terbukti menjadi tokoh yang paling dibenci oleh kelompok kiri jauh baik saat hidup atau setelah meninggal dunia. Didorong oleh isu biaya sebesar 10 juta poundsterling yang diperlukan untuk pemakaman, beberapa demonstran meneriakkan kata-kata “buang-buang uang” selama prosesi pemakamannya, sementara yang lain mengacungkan spanduk dengan tulisan besarnya dana itu.

Thatcher adalah satu-satunya perdana menteri perempuan Inggris dan terlama di abad ke-20. Dia meninggal dunia pada 8 April setelah terkena serangan stroke. Tokoh berusia 87 tahun itu memperoleh pemakaman seremonial dengan penghormatan militer penuh di Katedral St Paul di London pada 17 April.

Dua kepala negara, 11 perdana menteri, 17 menteri luar negeri, dan pejabat yang mewakili 170 negara turut menghadiri upacara pemakaman.

Menteri Luar Negeri William Hague menjadi tuan rumah

pada satu dari dua resepsi untuk perwakilan dari negaranegara asing.

Resepsi yang kedua diperuntukkan untuk sahabat dan keluarga Thatcher serta perwakilan lembaga Inggris. Perdana Menteri David Cameron dan menteri senior lainnya menghadiri keduanya. Downing Street mengatakan total biaya akan diterbitkan pada waktunya, dan berharap angka itu akan mendekati estimasi total.

Inggris telah nyaris mengalami resesi putaran ketiga, meskipun masih mengalami defisit anggaran yang besar dan kuat, serta menambah tumpukan rekor utang, menurut data resmi pekan ini. Inggris terhindar dari jatuh ke resesi ketiga sejak krisis keuangan global pada 2008 setelah ekonomi tumbuh sebesar 0,3 persen pada kuartal pertama.

Sementara itu pinjaman bersih sektor publik mencapai 120,6 juta poundsterling dalam 12 bulan sampai akhir Maret. Utang bersih sektor publik Inggris mencapai rekor 1,186 triliun poundsterling pada Maret, setara dengan 75,4 persen produk domestik bruto. (ant/bali post)

(ant/bali post)

PEMAKAMAN THATCHER – Prosesi pemakaman mantan Perdana Menteri Inggris, Margareth Thatcher yang diperkirakan menelan biaya sekitar 3,6 juta poundsterling.

Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh diantara jajaran kepala daerah dan wakil kepala daerah.