SUARA NTB 27 MEI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 68 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 27 MEI 2013

12 HALAMAN

(Suara NTB/ars)

PARKIR - Sejumlah perahu diparkir tidak jauh dari tembok UD. Ikan Lombok.

Perahu inilah yang diduga digunakan mencuri koral di sekitar Gili Gede.Salah satu jenis coral yang ditampung dalam aquarium, siap untuk dijual (insert).

Beroperasi di Sekotong Sejak 2008

Bisnis Koral Diduga Ilegal Giri Menang (Suara NTB) Aktivitas penjualan terumbu karang di Tembowong , Desa Pelangan, Kecamatan Sekotong Barat, Lombok Barat (Lobar) yang diduga ilegal, masih terus berlangsung lancar meski terus disorot. Bahkan aktivitas ilegal itu diawali dari pencurian di sekitar perairan Gili Gede.

Penelusuran Suara NTB di sekitar lokasi, pengambilan terumbu karang (koral) berlangsung di belakang Gili Gede. Bermacam jenis koral kelas dunia diperoleh di sana. Salah seorang nelayan, Imam yang pernah menjadi karyawan di sana, sempat menjadi

Dukung SAMOTA

(Suara NTB/ist)

Armida Salsia Alisjahbana

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Prof. Dr. Armida Salsia Alisjahbana, mendukung prog-

ram strategis yang ada di NTB, khususnya di Sumbawa. Terutama terkait dengan pengembangan Teluk Saleh, Moyo dan Tambora (SAMOTA), serta pengembangan ketahanan pangan di daerah ini.

Hal ini, menurut Armida, telah didukung oleh konektivitas antarwilayah, baik itu transportasi udara dengan beroperasinya Bandara Internasional Lombok (BIL), bersambung dengan bandara di Sumbawa dan di daerah lainnya di NTT. Kemudian transportasi darat, khususnya Sumbawa pada tahun ini 100 persen jalan nasional dalam kondisi mantap. Selanjutnya perhubungan laut, selama 24 jam kapal laut beroperasi.

Bersambung ke hal 5

KO M E N TTAA R Dialokasikan Rp 14 Triliun

(Suara NTB/bul)

Salim Segaf Al Jufri

RENCANA pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Juni mendatang diprediksi bakal mengakibatkan inflasi sekitar 7,5 persen.

Salah satu solusi mengatasi

dampak inflasi itu dengan memberikan kompensasi kepada masyarakat. Adanya kompensasi itu diharapkan, dapat mengontrol harga pangan di tengah masyarakat. “ Ketika BBM naik, terjadi inflasi 7,2-7,5 persen. Uang biasa diterima setiap bulan, sekira 300-400 ribu itu nilainya menurun, karena terjadi inflasi. Untuk menutupi kekurangan ya dibantu,”kata Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri, di Mataram, Kamis (23/5) malam.

Salim menambahkan harga BBM bersubsidi harus dinaikkan untuk mengurangi subsidi kepada orang kaya dan menengah.

Karena warga miskin yang menggunakan BBM hanya 20 persen dan 80 persennya orang kaya dan menengah.

Bersambung ke hal 5

BEROPERASINYA UD. Ikan Lombok perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan dan penangkaran biota laut, di Tembowong, Sekotong Barat Lombok Barat (Lobar), tanpa mengantongi izin mengundang perhatian se-

rius Pemkab setempat.

Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony, MPd mempertanyakan kenapa perusahaan itu bisa beroperasi tanpa izin. Karena itu, ia akan mengambil langkah tegas terkait dengan operasional perusahaan ini.

Selain mengancam menutup perusahaan itu, bupati juga menyiapkan sanski terhadap perusahaan itu karena dinilai merugikan daerah.

Bupati yang baru saja pulang dari Mekkah menunaikan ibadah umrah, Bersambung ke hal 5

‘’

Jika betul perusahaan tersebut tidak memiliki izin operasi di wilayah Lobar, pasti saya perintahkan untuk ditutup.

H. Zaini Arony

dan terumbu karang bertemu dengan sejumlah karyawan, salah satunya Junidi alias Memet. Pria asal Jawa Tengah ini menjadi tangan kanan Geofani, dan sering berhubungan dengan para calon investor.

Dalam penjelasannya, Memet mengaku terumbu karang dibeli dari para nelayan, bukan diambil langsung. Setelah diambil, kemudian dibawa ke pusat penangkaran, yang berbentuk aquarium berbagai ukuran.

Bersambung ke hal 5

Danrem Bantah Ada Prajurit Pemilik Rekening Mencurigakan

Bupati : Kami Siapkan Sanksi

(Suara NTB/dok)

TO K O H

penyelam untuk mendapatkan berbagai jenis terumbu karang, kemudian dibawa ke pusat penangkaran, UD. Ikan Lombok, perusahaan yang akhir akhir ini disorot tersebut.

Sekitar pukul 12.15 Wita, sebuah perahu motor dengan dua orang di

atasnya, melaju dari arah Gili Gede dan merapat ke tembok belakang UD. Ikan Lombok, milik Geofani Ardison, asal Italia. Tembok belakang perusahaan itu langsung berdempetan dengan Pantai Tembowong. Dua orang tersebut menurunkan box warga hijau, yang diduga isinya koral yang diambil dari sekitar Gili Gede.

Penelusuran dilanjutkan ke pusat penangkaran terumbu karang UD. Ikan Lombok. Disana Suara NTB yang mengaku sebagai pembeli ikan hias

Mataram (Suara NTB) Selain ibu rumah tangga dan PNS yang tercatat dalam temuan PPATK sebagai pemilik rekening mencurigakan, diantaranya disebut sebut unsur TNI. Kecurigaan itu berdasarkan data transaksi yang terlacak oleh lembaga tersebut.

Dikonfirmasi terkait ini, Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin tak yakin ada personelnya melakukan transaksi mencurigakan itu. Secara kasat mata, ia tidak melihat ada jajarannya yang tampil dengan kehidupan glamor sehingga layak dicurigai. “Saya yakin tidak ada itu,” ujar danrem usai olahraga bersama di Lapangan Tenis Yonif 742/SWY, Gebang Mataram, Sabtu (25/5).

Sementara ini, ia yakin personelnya tidak ada memiliki kekayaan luar biasa yang diper-

oleh dari kegiatan bisnis. Jajarannya diketahui hanya bekerja sebagai prajurit dan perwira, dan tidak ada yang mengendalikan bisnis di luar profesinya.

Kalau pun ada, ia hanya teringat dengan seorang Babinsa di Dompu yang memiliki hektaran lahan. Namun itu pun diperoleh dari hasil bercocok tanam memanfaatkan lahan kering di sana. Bintara itu bahkan disebut cenderung melakukan kegiatan sosial dari pada bisnis bidang pertanian. “Kami sedang menyiapkan penghargaan untuk Babinsa itu karena sudah mampu bermanfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Sejauh ini, danrem pun mengaku belum mendapat tembusan atau laporan dari PPATK terkait diantara jajarannya sebagai pemilik rekening mencurigakan itu.

Bersambung ke hal 5

Gelombang Pasang Terjang Pesisir Ampenan

Ribuan Warga Mengungsi

(Suara NTB/ist)

MENGUNGSI - Warga di pesisir Pantai Bagek Kembar, Ampenan terpaksa mengungsi akibat gelombang pasang. Sementara personel Polres Mataram menggotong seorang pengungsi yang sudah berusia lanjut ke tenda yang disiapkan.

Mataram (Suara NTB) Gelombang pasang yang menerjang pesisir Pantai Ampenan dan pesisir di wilayah Lombok Barat (Lobar), masih berlanjut hingga Minggu (26/5) kemarin. Akibat Terjadinya gelombang pasang itu, lebih dari 1.200 kepala keluarga (KK) terpaksa diungsikan ke tempat yang aman.

Wilayah yang diterjang banjir rob ini, kemarin ditinjau Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh. Walikota pada kesempatan itu membantah, pemukiman nelayan menjadi sasaran gelombang pasang, akibat tak berfungsinya pemecah gelombang yang dibuat Pemkot Mataram. Ditemui di Lingkungan Karang Buyuk, Kelurahan Ampenan Selatan, Minggu (26/5) kemarin, Ahyar Abduh menyatakan, pemecah gelombang yang dipasang jajarannya adalah untuk mengantisipasi terjadinya abrasi.

Bersambung ke hal 5

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA MATARAM

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Halaman 2

Lakukan Pendataan GELOMBANG pasang yang terjadi seluruh wilayah pesisir Kota Mataram terus dipantau jajaran Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kota Mataram. Memasuki hari kedua terjadinya bencana gelombang pasang yang merendam rumah ribuan kepala keluarga itu, pihak BPBD pun terus melakukan pendataan.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Mataram, Suparman yang ditemui di Pantai Penghulu Agung, Minggu (26/5) ke(Suara NTB/smd) Suparman marin mengatakan, pihaknya sejauh ini masih menyebar di seluruh titik di wilayah pesisir Kota Mataram.

“Pendataan terus kita lakukan, melihat situasi seperti ini, jadi kita harus terus waspada,” katanya.

Dia menjelaskan, untuk tujuh kelurahan yang terkena bencana gelombang pasang, pihaknya sudah menempatkan puluhan anggota untuk membantu keperluan warga, baik itu proses evakuasi maupun beberapa hal lainnya yang bersifat darurat. “Anggota sudah kami siagakan. Mereka akan bertugas membantu warga dalam beberapa hal sesuai dengan tugas dan fungsi mereka,” tambahnya.

Tak hanya itu, selain membantu warga dalam proses evakuasi, pihaknya juga sudah menyalurkan bantuan awal kepada warga, baik itu berupa tenda pengungsian, makanan maupun sarana kesehatan dengan melakukan kerjasama dengan SKPD terkait lainnya. “Kita tidak ingin masyarakat mengalami kesusahan. Yang jelas, kami tetap memberikan pelayanan maksimal dan merata,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikan Suparman, bekerjasama dengan Departemen Sosial RI, setidaknya pihaknya telah membangun tenda pengungsian di tiga wilayah seperti di Bagek Kembar Kelurahan Tanjung Karang Permai, serta di Lingkungan Gatep dan Lingkungan Karang Buyuk Kelurahan Ampenan Selatan. “Tiga tenda itu dilengkapi juga dengan dapur umum untuk konsumsi warga pengungsi,” tandasnya. (smd)

Tetap Berlatih MENUNTUT ilmu di sekolah pinggiran, bukan berarti minim prestasi.

Jumiasih (13) misalnya, salah satu siswi SMPN 19 Mataram ini diam-diam memiliki bakat dalam bidang membaca puisi.

Bahkan atas bakat yang dimilikinya, Jumiasih mampu mengalahkan 50 peserta lain dan mendapat Juara I dalam lomba baca puisi.

Berawal dari lomba tingkat RT di tempat tinggalnya, siapa sangka Jumiasih berhasil menyabet juara I dan me(Suara NTB/nia) menangkan lomba baca Jumiasih puisi tingkat kota Mataram. Lomba yang digelar salah satu sanggar seni di Kota Mataram ini digelar untuk mencari bibit penyair muda yang mahir melantunkan puisi dan syair. “Kemarin saya membawakan puisi berjudul Mawar Terjauh Karya Nirwan Dewanto dan juara I,” terangnya singkat.

Dibantu guru seni budaya di sekolahnya, dalam kesehariannya Jumiasih tetap berlatih puisi meski tidak ada lomba. Apalagi jika ada event atau perlombaan puisi, Jumiasih semakin giat dengan menambah jam latihan. Beruntung pihak sekolah mendukung penuh kegiatan yang dilakukan siswanya. Terlebih di SMPN 19 Mataram, telah menerapkan metode khusus terutama dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.

Untuk mengembangkan bakatnya, kini Jumiasi sedang belajar menulis sendiri puisinya. Tak hanya Jumiasih, siswasiswi lain di SMPN 19 Mataram pun ditantang untuk membuat puisi, dimana setiap puisi karya siswanya akan dibukukan sebagai salah satu wujud apresiasi kepada siswa. (nia)

(Suara NTB/smd)

TERENDAM - Selain merendam perumahan warga, gelombang pasang yang terjadi sejak Sabtu hingga Minggu kemarin turut merendam lahan pertanian warga di wilayah pesisir pantai Kota Mataram.

Buntut Gelombang Pasang

Petani Rugi Hingga Puluhan Juta Rupiah Mataram (Suara NTB) Bencana gelombang pasang setinggi lima meter memang tidak memakan korban jiwa. Namun, bencana alam itu menyebabkan puluhan hektar lahan pertanian warga pesisir terendam air dan bahkan terkubur pasir. Atas kejadian itu, petani dipastikan merugi hingga puluhan juta rupiah.

Abdul Hamid, petani asal Kelurahan Ampenan Selatan, Minggu (26/5) kemarin menuturkan, beberapa petak sawah miliknya yang sudah tertanami padi saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Bagaimana tidak, lahan miliknya yang sudah menghabiskan dana sekitar Rp 5 juta untuk penanaman padi itu kini

terendam air laut bahkan pasir.

“Kami yakin padi kami sudah rusak, air laut merusak semuanya,” ujarnya sedih.

Memang benar, lahan pertanian milik Abdul Hamid yang berada beberapa meter dari pantai Penghulu Agung ikut terendam air pasang. Kini, lahan pertaniannya itu sudah

dijadikan arena berenang oleh anak-anak kampung sekitar.

“Sekarang sudah menjadi kolam. Kami tidak bisa berbuat apa-apa,” katanya.

Sementara itu, petugas PPL Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram, Rumdi yang saat itu memantau kondisi lahan pertanian

Dua Kabupaten Terancam Tak Peroleh BOS Mataram (Suara NTB) – Dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima terancam tidak memperoleh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan ketiga. Tidak cairnya dana BOS ini, karena hingga kemarin dua kabupaten tersebut belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana BOS tahun 2012.

“Kabupaten/kota yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban, terancam

H. Supratman Muslim (Suara NTB/nia)

tidak akan bisa cairkan dana BOS triwulan ketiga,” terang Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, H. Supratman Muslim, M.Pd., Jumat (24/5).

Menurut Supratman, hingga batas waktu yang ditentukan yaitu 20 Januari 2013 masih ada dua kabupaten yaitu Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima yang hingga saat ini belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban BOS. Padahal masing-masing kabupaten harus sudah menyelesaikan dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban BOS dengan format K8.

Berdasarkan data terakhir y a n g diperoleh Dinas Dikpora, hingga saat ini Kabupaten Lomb o k Timur baru menyelesaikan 4 1

persen laporan pertanggungjawaban dari total anggaran Rp100,515 miliar dana BOS yang diterima pada 2012. Sementara untuk Kabupaten Bima, baru menyelesaikan 61 persen laporan dari total Rp 54 miliar lebih anggaran BOS. Tahun ini jumlah dana BOS yang akan disalurkan pada tahun 2013 sebesar Rp 436,972 miliar. Sementara itu hingga saat ini pencairan dana BOS baru sampai pada tahapan pencairan triwulan kedua sebesar Rp 107 miliar lebih. Jika hingga batas waktu pelaksanaan ajaran baru mendatang kedua kabupaten ini belum juga menyerahkan laporan, maka pihaknya akan memberikan sanksi berupa penundaan pencairan BOS. “Sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan anggaran menurut Permendikbud nomor 76 tahun 2012 batas waktu tertanggal 20 Januari bulan bersangkutan. Tapi ini sudah bulan Mei, bukan Januari lagi,” tegasnya.

Supratman menilai, keterlambatan pencairan ini disebabkan kelalaian kabupaten.

Hal ini mengingat di delapan kabupaten lain, penyelesaian laporan pertanggungjawaban telah selesai tepat waktu.

Karenanya pencairan dana BOS di kedua kabupaten ini akan ditunda hingga keduanya menyelesaikan laporan pertanggungjawaban BOS. (nia)

warga mengatakan, dari hasil pendataannya, sekitar 10 hektar lahan pertanian ikut terendam air laut. Dia pun berani memastikan bahwa tanaman padi yang sudah terendam air laut dan pasir tidak akan bisa tumbuh dengan normal. “Tapi peluang untuk hidup itu ada, tapi itu hanya untuk tanaman padi yang terendamnya hanya sedikit,” ujarnya.

Namun demikian, dia menjelaskan, di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Mataram ada dana bantuan bagi petani yang tanamannya

rusak terendam air akibat bencana. Besaran bantuan yang dimaksudkannya mencapai Rp 3 juta untuk 2 hektar lahan pertanian. “Anggaran itu memang sudah ada dari Departemen Pertanian,” tambahnya.

Dia mengatakan, pada dasarnya tanaman padi yang sudah terendam air laut bisa hidup secara normal kembali.

Hanya saja, kerja berat harus dilakukan para petani dengan jalan mencuci tanaman padi itu dengan air tawar. “Tapi untuk lahan pinggir pantai ini, kami rasa sangat sulit,” tandasnya. (smd)

Siapkan ’’Box Smoking’’

KTR akan Diujicoba di Tiga Tempat Mataram (Suara NTB) – BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Mataram menyiapkan sedikitnya tiga box smoking. Ini merupakan bentuk kesiapan Pemkot Mataram menerapkan KTR (Kawasan Tanpa Rokok) di Kota Mataram. Begitu raperda KTR diketok Dewan menjadi Perda Kota Mataram, maka KTR akan diberlakukan.

Namun demikian, menurut Kepala Bidang Pencemaran Lingkungan pada BLH Kota Mataram, Hasanuddin, ST., MM., pada rapat Pansus KTR, pada tahap awal pemberlakuan KTR tersebut baru menyasar tiga tempat. Masing-masing Kantor Walikota Mataram, RSUD Kota Mataram dan Mataram Mall. Pemberlakuan KTR di tiga tempat tersebut, kata dia, merupakan pilot project. ‘’Kita sudah menganggarkan Rp 123 juta untuk pengadaan box smoking,’’ sebutnya.

Tidak hanya box smoking, honor untuk tim sosialisasi juga telah dianggarkan sebesar Rp 17 juta. Karena masih dalam tahap ujicoba, maka pihaknya akan melakukan lokalisasi terhadap KTR. Ia menegaskan, meski banyak SKPD yang terlibat dalam tim sosialisasi raperda KTR, na-

mun anggaran hanya terdapat di BLH Kota Mataram.

Raperda KTR mengamanatkan bahwa waktu sosialisasi satu tahun sejak Perda diketok. Ditambahkan kabag Hukum Setda Kota Mataram, I Nyoman Mustika, SH., Pemkot Mataram telah membentuk tim sosialisasi. Begitu Perda KTR ini diketok nantinya, tim akan langsung turun ke lapangan guna mensosialisasikan KTR. Kepala Kantor Satpol PP Kota Mataram, Chaerul Anwar, SIP., dalam kesempatan itu menegaskan komitmen pihaknya untuk mengawal Perda KTR. Mendengar pemaparan dari pihak eksekutif, Ketua Pansus KTR DPRD Kota Mataram, Drs. Nuruddin Marzuki., menyatakan, pihaknya optimis Perda KTR bisa diterapkan di Mataram. ‘’Apalagi Mataram ini kan cuma 61,30 km persegi, masak tidak bisa dijaga,’’ ujarnya. Berbeda dengan anggota Pansus KTR, Muhtar, SH. Ia jusrtu khawatir Perda KTR ini akan menjadi Perda yang mandul seperti di daerah-daerah lain. Ia mencontohkan di DKI Jakarta. Awal penerapan Perda KTR di Jakarta, sangat dipatuhi oleh para perokok. Namun lambat laun, mereka malah merokok di sembarang tempat. (fit)

Sidak RPH

Dewan Kecewa, Temukan Ruang Potong Dialihfungsikan Mataram (Suara NTB) Setelah membaca pemberitaan di Harian Suara NTB beberapa waktu lalu terkait tidak berfungsinya rumah potong hewan (RPH) Kota Mataram, Jumat (24/5) lalu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos langsung melakukan inspeksi mendadak. Dalam sidak tersebut, ditemukan pengalihfungsian ruangan yang seharusnya dijadikan untuk ruang pemotong justru dijadikan ruang perontok daging.

Pantauan Suara NTB di RPH KotaMataram,pagi-pagibuta,pihak DinasPertanian,Peternakan,KelautandanPerikanan(PPKP)KotaMataram sudah terlihat menggelar rapatmendadakdenganseluruhjagaldi RPHtersebut.Rapatitudihadirioleh Kepala Dinas PKP, Kabid Peternakan PKP Kota Mataram serta salah seorangKabiddariDinasPeternakan ProvinsiNTB.Usutpunyausut,ternyata rapat itu adalah untuk membahas pemberitaan di media terkait takberfungsinyaRPHyangmenelan anggaran sekitar Rp 600 juta untuk pembangunan itu.

Selang beberapa saat, ditengah seriusnya pihak Dinas PKP menggelar rapat, secara tiba-tiba, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos datang dan langsung masuk ke ruang rapat. Kontan saja, kehadiran politisi yang terkenal kritis dan vokal itu membuat kaget jajaran Dinas PPKP Kota Mataram.

Terkait tidak berfungsinya se-

cara maksimal RPH itu, Kepala Dinas PKP Kota Mataram, Ir. H.L. Mahzuriadi menjelaskan, bahwa semuanya itu disebabkan tidak adanya peralatan yang memang diperlukan oleh RPH. Menurut dia, kewenangan pengadaan alat di RPH adalah milik Pemprov NTB yang sudah menjanjikan akan memberikan peralatan. “Kenapa tidakkitaanggarkandiABPDKota Mataram? itu karena kita sudah dijanjikan oleh Pemprov NTB pada tahun 2012 lalu,” ujarnya.

Mengenai pengalihfungsian ruang potong tersebut, Mahzuriadi mengatakan, karena ketiadaan alat itulah pihaknya terpaksa mempergunakan ruang potong itu sebagai ruang untuk perontokan daging. “Sembari menunggu alatalat datang, kita fungsikan dulu biar tidak mubazir,” katanya.

Menanggapi itu, salah seorang Kabid dari Dinas Peternakan Propinsi NTB, Wahyu S. Yuwana menjelaskan, pihaknya memang sudah menganggarkan untuk pengadaan alat di RPH tersebut sebesar Rp 500 juta. “Konsep peralatan sudah kita terima, tinggal realisasi saja yang belum,” ujarnya seraya menambahkan bahwa pihaknya sudahakanberangkatuntukmembeli alat tersebut, tapi karena ada pemberitaan seperti ini, pihaknya harus melakukan klarifikasi.

Takhanyaitu,dalampertemuan itu juga, muncul permintaan para tukang jagal terkait perobohan tembokpembatasantarruangan.Menu-

(Suara NTB/smd)

TAK BERFUNGSI - Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati menggelar sidak di RPH Kota Mataram dan menemukan bahwa RPH itu benarbenar tidak berfungsi secara maksimal. rut H. Zaki, salah seorang tukang jagal, keberadaan tembok itu membuatruangpotongitusangatsempit.

Para jagal bahkan berjanji, jika penyekat ruangan itu dirobohkan, maka para jagal akan memfungsikan RPH itu secara maksimal.

Mendengar semua penyampaian itu, Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos berharap, pihak Dinas PPKP harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pihak jagal. Bahkan, terkait perobohan tembok penyekat antar ruang potong itu, pihaknya di lembaga legislatif akan turut memperjuangkannya.

Tak hanya itu, Nyayu juga mengaku sangat kecewa dengan tidak

berfungsi secara maksimalnya RPH tersebut. Menurut dia, harus ada jalan keluar yang dilakukan oleh pihak Dinas PPKP Kota Mataram untuk sesegera mungkin memaksimalkanbangunanmahalitu.

“Kita ingin RPH ini segera difungsikan dengan maksimal,” harapnya.

Usai melakukan pertemuan di ruangan RPH itu, Ketua Komisi II itu pun langsung menuju ke bangunan senilai Rp 600 juta itu. Di bangunan yang dibangun tahun 2011 itu dia melihat kondisi yang sangat tidak layak, seperti lantai ruangan yang sudah mulai mengelupas, dan tingginya tembok ruangan yang memang dikeluhkan oleh para tukang jagal. (smd)

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Segera BLUD MANAJEMEN Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjung Kabupaten Lombok Utara (KLU) menargetkan, tahun ini RSUD ditargetkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Persiapan ke arah itu, pihak RSUD tengah melakukan konsultasi ke beberapa RSUD di kabupaten/kota di NTB yang telah lebih dulu memakai sistem BLUD. “Jadi BLUD kita usahakan supaya bisa tahun ini. Komunikasi sudah kita jalin dengan beberapa Rumah Sakit seperti Rumah Sakit Selong, Rumah Sakit Praya dan Rumah Sakit Kota Mataram,” ungkap Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Bahrudin, Sabtu (25/5).

Sebagaimana ditentukan, jelas Bahrudin, semua rumah sakit harus beralih ke sistem BLUD pada tahun 2014 mendatang. Meski baru beroperasi sebagaimana direncanakan pertengahan tahun ini, namun BLUD di RSUD Tanjung diharapkan lebih cepat terlaksana dari batas waktu yang ditentukan. Konsultasi yang telah dilakukan mengindikasikan, RSUD Tanjung harus memiliki konsultan BLUD. Bahrudin tak merinci detail persyaratan administratif yang harus dimiliki oleh RSUD dengan sistem BLUD. Namun demikian, ia memastikan operasional RSUD akan dikelola secara independen jika sudah beralih status. Ketergantungan terhadap APBD dapat diminimalisir, di mana RSUD yang BLUD memiliki perencanaan keuangan yang sehat. “Jamkesmas juga harus dikelola melalui BLUD. Yang berbeda, komunikasi vertikal kita langsung dengan Pusat,” imbuhnya.

Dikatakannya, dengan sistem BLUD nantinya, manajemen rumah sakit akan bertanggung jawab dengan anggaran yang dikelolanya. Meski pada kenyataannya, RSUD tidak akan lepas ketergantungannya terhadap dana Pemda KLU. Menyinggung kesiapan Sumber Daya Manusia untuk menyambut BLUD, Bahrudin mengutarakan pihaknya sudah siap untuk itu.

Meski pada beberapa tenaga teknis operasional, RSUD KLU perlu menambah SDM secara bertahap. (ari) H. Bahrudin

SUARA PULAU LOMBOK

Setahun, Pembayaran PJU di Lobar Capai Rp 13 Miliar Giri Menang (Suara NTB) Pembayaran tarif listrik khusus untuk penerangan jalan umum (PJU) di Lombok Barat (Lobar) menelan biaya lumayan besar. Per tahun mencapai Rp 13 miliar. Tahun ini diperkirakan terjadi pembengkakan pembayaran, karena tarif listrik mengalami kenaikan signifikan, mencapai Rp 400 juta.

Bulan lalu, Pemkab Lobar melalui Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan membayar sekitar Rp 800 juta per bulan, namun naik menjadi 1,2 pada bulan ini. Kenaikan pembayaran tarif listrik ini dikarenakan adanya kebijakan kenaikan tarif listrik dari PLN yang terjadi secara nasional.

Hal ini dijelaskan, Sekretaris Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Kota (KPT) Lobar, Ir. I Nengah Sugiarta MM, ditemui belum lama ini. “Pembayaran tarif listrik khusus PJU di Lobar 1,2 bulan ini, naik sekitar Rp 400 juta,” ungkap Ical panggilan akrab Sekretaris Dinas KPT ini.

Dikatakan, pembayaran tarif

listrik PJU di Lobar dilakukan per bulan. Per bulan, biaya dihabiskan Rp 800 juta sampai 900 juta. Namun, karena kebijakan kenaikan tarif listrik, pembayaran naik menjadi Rp 1,2 miliar.

Pihaknya i sudah bertemu dengan PLN terkait hal tersebut.

Diakuinya, tahun ini dana yang disiapkan tidak cukup un-

tuk membayar tarif listrik hingga akhir tahun. Alasannya, dana yang ada diperkirakan habis pada bulan Juni. Untuk menanggulangi sisa dana untuk pembayaran enam bulan berikutnya, pihaknya sudah mengusulkan tambahan sebesar Rp 6 miliar pada APBD P tahun ini. “Belum diketok, jadi tidak tahu berapa

Gugatan Sufi ke MK

Selong (Suara NTB) Pasangan calon H.M. Sukiman Azmy-H.M. Syamsul Luthfi (Sufi) Jilid II sudah melakukan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5) lalu. Saat ini, tim pengacara di bawah koordinasi Sirra Prayuna tengah melakukan legal audit terhadap sejumlah bukti yang akan dijadikan materi gugatan.

Kepada Suara NTB Minggu (26/5), Sirra Prayuna, mengungkapkan, hasil sementara verifikasi data dan sejumlah barang bukti yang disajikan tim Sufi cukup mengejutkan. Pihaknya menemukan fakta sejumlah pelanggaran yang diidentifikasi cukup signifikan.

Menurutnya, ada dua materi gugatan yang dipandang telah sesuai fakta dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lotim tidak akan bisa membantah. Pertama, ujarnya, secara kuantitatif banyak ditemukan fakta penggelembungan suara yang jumlahnya diyakini sangat signifikan akan mempengaruhi hasil perolehan suara yang dilakukan KPU. Meski demikian, dirinya tidak menyebut jumlah penggelembungannya, namun jumlah ini bisa menambah perolehan suara bagi Sufi yang cukup besar. ‘’Fakta hasil legal audit itu juga menyebut, suara untuk pemenang akan mengalami pengurangan,’’ terangnya.

Fakta kedua, lanjutnya, secara kualitatif telah terjadi pembukaan kotak suara secara masif oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebelum pleno digelar. Pihaknya menduga, tindakan pelanggaran itu dilakukan terencana. Apalagi tindakan membuka kotak suara saat tengah malam ditegaskan merupakan pelanggaran hukum.

Dari hasil temuan di lapangan, ujarnya, dalam kotak suara, semua logistik Pilkada dimasukkan. Mulai dari hasil rekapitulasi suara, jumlah suara yang tidak terpakai dan terpakai serta logistik lainnya.

Sirra Prayuna meyakini, pihak yang membuka kotak suara itu memiliki niat dan tujuan yang jelas. Salah satunya melakukan penggelembungan suara untuk salah satu pasangan calon dengan tujuan memenangkan calon tersebut. Tindakan membuka kotak suara sebelum waktunya itu jelas merupakan pelanggaran pidana. Mengenai lokasi terjadinya pelanggaran pidana membuka kotak suara, Sirra masih merahasiakannya.

Namun, itu akan menjadi bagian dari materi yang dijadikan konstruksi hukum gugatan Sufi ke MK. Hal yang paling diyakini tim pengacara Sufi ini, adalah perbedaan data cukup signifikan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan surat suara terpakai dan surat suara cadangan. Menurut Sirra, DPT itu sama dengan total surat suara ditambah dengan 2,5 persen cadangannya. Fakta, terjadi perbedaan jauh antara DPT dengan surat suara tersebut.

Ditegaskannya, semua alat bukti sudah dipegang, seperti bukti berupa data dan rekaman peristiwa sudah dikantongi. Jika diperlihatkan dalam fakta persidangan nantinya, KPU diyakini tidak akan bisa mengelak. “Kami yakin KPU yidak akan bisa bantah barang bukti dan rekaman peristiwanya,” ujarnya yakin. (rus)

yang disetujui,”ujarnya.

Tingginya dana pembayaran tarif listrik PJU itu tak sebanding dengan kondisi PJU. Paling parah, katanya, di jalur bypass mulai dari Giri Menang Square (GMS) menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Di jalur ini, terdapat sekitar 40 unit PJU tak berfungsi optimal. Sementara di daerah pariwisata seputaran Meninting terdapat empat unit tak berfungsi. Hal ini dikarenakan, aki sebagai pengganti tenaga pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) banyak dicuri. Selain itu, kualitas lampu yang dipasang pada PJU itu rendah, sehingga seringkali lampu itu hidup sebentar dan padam dalam waktu lama. (her)

(Suara NTB/her)

I Nengah Sugiarta

Lotim dan KLU Pertahankan Peringkat Kelulusan

(Suara NTB/ari)

Tim Pengacara Lakukan ”Legal Audit”

Halaman 3

(Suara NTB/her)

MANDI - Air pasang naik di pesisir Pantai Meninting Lobar. Meski demikian, sejumlah anak-anak terlihat sedang mandi di laut tanpa ada rasa takut.

Air Pasang Terjang Meninting

Sejumlah Pemukiman Terendam Giri Menang (Suara NTB) Air pasang melanda sejumlah kawasan di Lombok Barat (Lobar). Kondisi ini membuat warga yang tinggal di dekat pantai merasa khawatir. Apalagi sejumlah rumah nelayan di Meninting Batulayar terendam air pasang.

Sejak Sabtu pagi, puluhan warga Meninting terpaksa keluar rumah, karena air masuk hingga ke halamannya. “Beberapa hari terakhir ombak pasang sudah terjadi, namun hari ini yang terbesar,”ucap Ketua Kelompok Nelayan Rusman saat ditemui di kediamannya, Minggu (26/5).

Diakuinya, air pasang terjadi sejak dua hari terakhir akibat hujan disertai angin kencang.

Bahkan, nelayan pun batal melaut.

Sementara itu ketinggian ombak di pesisir diperkirakan warga hingga 2-3 meter. Banyak warga terlihat menunggu di bibir pantai untuk menyelamatkan nelayan yang turun tadi malam. Warga dan tim keamanan kampung bahu membahu membuat pembatas menggunakan karung dan pasir yang diletakkan di depan pintu rumahnya. Warga stand by tidak pergi dari bibir pantai kecuali saat ombak

menerjang, untuk memberi tahukan pada nelayan yang masih mengapung di tengah laut untuk tidak menepi terlebih dahulu.

Sementara banyak istri para nelayan ini yang cemas karena suaminya masih berada di tengah laut mengapung. Masih banyak kapal yang belum bisa naik karena tidak ada celah ombak. Warga terlihat resah dan mulai mengamankan barangbarangnya termasuk perahu, mesin perahu, jaring, dan lainnya karena takut terbawa arus.

Hal senada disampaikan Ketua Kelompok Nelayan Meninting Bangkit, Solihan. Diakuinya, sejak beberapa hari terakhir terjadi cuaca buruk, sehingga air laut pasang. Awalnya, nelayan akan melaut, namun karena melihat air pasang semakin naik hingga merendam pemukiman, mereka pun membatalkan pergi melaut.

Kades Meninting, Mahdan menyatakan, pihaknya tetap waspada kondisi dengan cuaca ekstrem. Pihaknya tetap berkoordinasi dengan pihak terkait di Pemkab Lobar untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan. (her)

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mampu mempertahankan peringkat kelulusan Ujian Nasional (UN) tahun 2013 untuk SMA/MA. Persentase kelulusan hampir sempurna, 99.93 persen. Dari 9.861 peserta, 9.854 dinyatakan lulus dengan siswa tidak lulus hanya 6 orang.

Demikian disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Lotim, H. Muhidin saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat lalu. Ditegaskan, persentase kelulusan SMA/MA tahun 2013 sama dengan tahun 2012 lalu, yakni dari 9.792 peserta, lulus 9.785 orang atau tidak lulus hanya 7 orang.

Diakuinya, persentase kelulusan SMA/MA itu menempatkan Lotim berada pada peringkat pertama persentase kelulusan dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya se-NTB. Menurutnya, keberhasilan mempertahankan peringkat itu tidak lepas dari kerjasama dan matangnya persiapan pelaksanaan ditingkat satuan pendidikan penyelenggara UN. Sementara itu, untuk SMK persentase kelulusan mencapai 99,84 persen. Terjadi peningkatan angka kelulusan UN 2013 dibandingkan tahun 2012 lalu yang hanya 99,42 persen. Tahun 2013, diikuti 2.521 peserta dinyatakan tidak lulus hanya 4 orang. Sedangkan tahun 2012 lalu 13 orang dinyatakan tidak lulus.

Di Kabupaten Lombok Utara (KLU), jumlah siswa tidak lulus UN ada 8 orang.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemu-

da dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, Drs. H. Suhrawardi, M.Pd., dari 1.634 orang siswa yang ikut UN, 1.626 orang dinyatakan lulus atau 8 peserta tidak lulus UN. KLU berada di ranking ke 9 menurut persentase, atau hanya unggul 1 peringkat dari persentase kelulusan siswa di Kabupaten Sumbawa Barat.

Di jenjang SMK, KLU berhasil meluluskan siswa 100 persen. Dari total sebanyak 542 siswa SMK Negeri dan 2 SMK swasta yang tersebar di 5 kecamatan di KLU, semuanya lulus dengan ratarata nilai 6,79, berada di urutan ketiga setelah Kota Mataram dan Sumbawa.

Di Lombok Barat (Lobar), tingkat kelulusan UN untuk SMA sederajat meningkat dibandingkan tahun lalu.

Meningkatnya tingkat kelulusan ini berpengaruh terhadap posisi Lobar di tingkat provinsi, Lobar menempati posisi ketiga se-NTB kelulusan SMA/MA dengan persentase kelulusan 99.87 persen.

“Tahun ini tingkat kelulusan SMA sederajat di Lobar meningkat, Lobar posisi ketiga seNTB,” ungkap Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lobar Drs. H. Fathurahhim, Minggu (26/5).

Sementara, usai pengumuman kelulusan siswa di Lobar tumpah ruah merayakan kelulusannya. Perayaan itu dilaksanakan dengan konvoi di jalan raya. Warga pun dibuat resah, karena siswa juga mengendarai kendaraan dengan ugal-ugalan. Jajaran Polres Lobar menempatkan petugas di sejumlah titik yang dinilai menjadi tempat kumpul dan konvoi siswa. (rus/ari/her)

Awal Juni, Mutasi Pejabat Loteng Digelar Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal menggelar mutasi pejabatnya dalam waktu yang tidak lama lagi. Wakil Bupati (Wabup) Loteng, Drs. H.L. Normal Suzana, yang dikonfirmasi, menyebutkan kalau mutasi pejabat akan dilaksanakan pada awal Juni mendatang.

“Masalah mutasi pejabat tidak akan lama lagi, segera dalam bulan Juni besok,” ungkapnya di Praya be-

lum lama ini.

Meski demikian, Wabup enggan mengungkapkan komposisi jumlah pejabat yang akan dimutasi. Ia berkilah, kalau masalah jumlah pejabat yang akan dimutasi tetap disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan daerah. Karena yang menjadi dasar pertimbangan setiap kali Pemkab Loteng menggelar mutasi.

“Intinya berapa pejabat yang akan dimutasi disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah,” tandasnya.

Menurutnya, mutasi mengutamakan pada pengisian posisi-posisi yang lowong, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses pelayanan bagi masyarakat.

Salah satu jabatan yang lowong yakni jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Di mana pejabat sebelumnya, Hj. Lale Widare, S.H., sudah menyatakan pengunduran diri. Lantaran sudah terdaftar sebagai salah satu calon anggota legislatif

di DPRD NTB dari Partai Golkar dari daerah pemilihan VIII Loteng. Termasuk beberapa jabatan setingkat eselon III. Beberapa nama pejabat yang diprediksikan bakal mengisi jabatan tersebut pun kini mulai beredar di internal pemerintah. Namun yang paling kuat beredar, yakni Kepala Kesbangpoldagri, H. M. Darwis. “Kalau komposisi pejabat saat ini tengah digodok. Jadi siapa yang akan dimutasi, kita tunggu saja nanti,” pungkasnya. (kir)

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Kepala Bappenas Resmikan ”Proyek Peradaban” di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Sumbawa beruntung dan merasa istimewa. Pasalnya, sekolah yang letaknya agak jauh masuk di dusun Karang Padak Labuan, Sumbawa ini diresmikan langsung Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Armida Salsia Alisjahbana, Jumat (24/5).

Peletakan batu pertamanya saja dilakukan oleh Gubernur NTB. Belum genap setahun, gedung SDIT sudah berdiri dan diresmikan Menteri. Entah ini bombastis atau tidak, tetapi Kepala SDIT, Sambirang Ahmadi, M.Si, menyebutnya sebagai sebuah proyek peradaban. Sebab, pada lokasi ini nantinya, juga akan dibangun SMP Islam Terpadu hingga SMA Islam Terpadu, menyatu dan terintegrasi dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di Batu Alang. “Kendati berada di lokasi yang terbilang jauh dari pusat kota, namun keberadaan SDIT adalah sebuah tunas untuk membangun sebuah peradaban,” tegasnya.

Menurut Sambirang, banyak tempat yang sebelumnya terisolir kemudian dibuka, dan setelahnya banyak orang berdatangan. Intinya, lokasi ini akan menjadi bagian dari proyek besar yang disebutnya sebagai “proyek peradaban” yang diinisiasi oleh yayasan Dea Mas. Begitu sekolah ini di-launching, pihak sekolah mensosialisasikan sedemikian rupa dengan keunggulan komparatif dan kompetitif dibandingkan sekolah reguler biasa. Mulai tahun ajaran ini, sekitar 70 siswa akan memulai proses belajar mengajar.

Dewan Pembina Yayasan Dea Mas, Dr. Zulkieflimansyah, juga mengakui banyak hal yang sudah dinisiasikan di lokasi ini. Berangkat dari tujuan meningkatkan IPM NTB, Gubernur NTB, waktu itu, meminta bagaimana caranya meningkatkan IPM NTB. Salah satunya, menciptakan satu institusi pendidikan yang baik di NTB sehingga mampu mengakomodir keinginan orang-orang NTB untuk bersekolah di sini, bahkan orang-orang pintar dari seluruh Indonesia.

Ide membangun UTS yang menjadi bagian dari Yayasan Dea Mas, mendapat respon positif dari jajaran Kementerian PPN/ Bappenas. Namun, saran Bappenas, ide membangun UTS tersebut tidak mungkin ada keberlanjutannya tanpa adanya pendidikan dasar yang baik. “Oleh karena itu, jika ingin membuat universitas yang bagus, harus punya SD yang bagus, SMP yang bagus dan SMA juga yang bagus. Kita tidak akan berhenti sampai di SDIT. Dalam waktu tidak terlampau lama, dalam waktu tiga tahun ke depan akan punya SMPIT dan lima tahun ke depan akan punya SMAIT. Kalau nanti SDIT, SMPIT dan SMAIT sudah ada di Sumbawa, maka anak-anak terbaik dari seluruh pelosok Indonesia akan tertarik untuk bersekolah di Sumbawa,” urainya.

Menteri PPN/Kepala Bappenas RI, Prof. Dr. Armida Salsia Alisjahbana, pun mengapresiasi SDIT sebagai salah satu mimpi besar Yayasan Dea Mas bisa terwujud. Mengingat hakekat pembangunan suatu daerah yang terpenting adalah SDM. Bisa dibayangkan, daerah kaya yang hanya dibangun sisi ekonominya, tetapi SDM-nya tidak dibangun, maka akan terjadi berbagai masalah yang tidak diinginkan. Menteri PPN juga menjelaskan, pada Musrebangnas belum lama, Provinsi NTB mendapatkan penghargaan sebagai yang terbaik pencapaian Milenium Development Golds (MDGs) atau pencapaian di dalam kemajuan dalam pengentasan kemiskinan, kesehatan dan lainnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA Ratusan UMKM Belum Kembalikan Dana Stimulus Taliwang (Suara NTB) Program dana stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sejak tahun 2010 silam ternyata kurang berjalan lancar sebagaimana yang diharapkan.

Setidaknya ini terbukti dari keseluruhan UMKM yang menikmati kucuran dana tersebut, hingga kini ratusan di antaranya belum melakukan pengembalian kepada pemerintah.

Berdasarkan data Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) setempat, jumlah UMKM yang tak kunjung menjalankan kewajiban pengembaliannya setelah menerima dana stimulus ekonomi tersebut sejak tahun 2010 lalu tercatat sebanyak 103 unit dari total UMKM penerima 296 unit UMKM. “Data kami menunjukkan masih ada ratusan UMKM yang belum melakukan pengembalian modal pinjaman meski mereka secara aturan sudah melampaui batas waktunya,” jelas kepala Dinas Perindagkop dan UMKM KSB Drs. Alwi kepada wartawan, Jumat (24/5).

Selama ini terhadap UMKM yang belum melakukan pengembalian, kata Alwi pihaknya terus melakukan penagihan. Bahkan untuk tahun 2013 ini Dinas Perindagkop dan UMKM menargetkan dapat mengembalikan dana pemerintah tersebut sekitar 50 persen dari yang tertunggak sekarang ini. “Kami sekarang sedang mengerahkan semua potensi yang kami

miliki untuk melakukan penagihan kepada tiap UMKM yang macet mengembalikan dana stimulus itu, agar target kami bisa tercapai di akhir tahun,” timpalnya.

Alwi mengatakan, ketidaktaatan terhadap aturan yang berlaku menjadi faktor penyebab paling besar yang membuat UMKM enggan menunaikan kewajiban pengembalian dana meski telah diberikan batas waktu tertentu. “Padahal saat program ini digelontorkan sosialisasi atas program itu gencar disuarakan, tapi nyatanya di lapangan tidak bisa berjalan baik,” pungkasnya.

Sesuai dengan kebijakan Pemda KSB, Alwi memaparkan program dana stimulus ekonomi ini akan terus berlanjut. Karenanya proses pengembalian dari masingmasing UMKM secara berkesinambungan menjadi penunjang utama keberlanjutan program tersebut. “Sistem pengelolaan dana stimulus ini kan sifatnya bergulir yang awalnya dari pemerintah kepada UMKM dan selanjutnya dana ini terus dikelola dikembalikan lagi ke UMKM lainnya,” urainya.

Berdasarkan ketentuan, besaran pinjaman yang dapat memperoleh UMKM dari dana stimulus ekonomi tersebut bervariasi sesuai dengan jenis dan besar kecilnya usaha yang dijalankan tiap UMKM. Angka miniman pinjaman yang disediakan pemerintah melalui program tersebut minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 30 juta. (bug)

Kelulusan UN di Pulau Sumbawa Tinggi

Sekolah Dilarang Tarik Uang Ijazah Sumbawa Besar (Suara NTB) Tingkat kelulusan Ujian Nasional (UN) SMA/sederajat tahun ini di pulau Sumbawa terbilang tinggi. Bahkan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), tingkat kelulusan melampaui target.

Tingkat kelulusan di kabupaten Sumbawa mencapai 99,81 persen dari jumlah peserta sebanyak 4.809 orang.

Namun, diigatkan kepada sekolah, agar jangan menarik pungutan untuk pengambilan ijazah.

Kelulusan ini dirayakan oleh para siswa dengan melakukan konvoi sepeda motor dan aksi coret baju yang seolah sudah menjadi tradisi di negeri ini. Semuanya meluapkan kegembiraan, kecuali mungkin sembilan siswa yang diyatakan tidak lulus tahun ini.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Sumbawa, Sudirman, S.Pd, kepada wartawan, Jumat (24/5) menyatakan, capaian UN kali ini tinggi, dikarenakan kesigapan guru dan siswa di tengah karut marut proses UN tahun ini. Meski kondisinya demikian, namun para siswa nyatanya siap menjalani UN. Bagi siswa yang tidak lulus, bisa mengulang satu tahun lagi.

Sudirman juga mengingatkan sekolah untuk tidak lagi menarik pungutan berkedok sumbangan sebagai syarat pengambilan ijazah bagi lulusan SMA/SMK maupun MA tahun ini. Pihaknya tak mau lagi mendengar adanya pungutan dalam bentuk apapun. “Kalaupun ada, paling itu hanya bersifat pengganti harga map atau fotokopi.

Tapi itu pun bukan termasuk sumbangan. Sehingga pihak sekolah harus transparan kepada wali murid terkait kebutuhan keuangan sekolah,” terangnya, seraya menyatakan, jika ditemukan adanya penarikan sumbangan yang memberatkan orang tua siswa, maka Diknas akan memberikan pembinaan.

Sementara terkait aksi konvoi dan coret baju, Sudirman menyayangkan aksi para pelajar tersebut. Alangkah baiknya, kalau seragam tersebut bisa disumbangkan, agar lebih bermanfaat. “Ketimbang dicoret, lebih baik disumbangkan, karena banyak anak-anak lain yang juga membutuhkan,” ujarnya.

Di KSB Sementara itu, tingkat kelulusan yang diperoleh siswa SMA/MA dan SMK di KSB melampaui target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) setempat.

Rata-rata persentase kelulusan siswa SMA/MA dan SMK mencapai 99 persen atau terpaut 4 persen dari target yang dipatok Dinas Dik-

bud sebanyak 95 persen. “Persisnya kalau SMA/MA 99,5 persen sementara SMK sebesar 95,6 persen,” jelas Kasi SMA, Mulyadi, M.Pd bersama Kasi SMK Syamsul Aematis Sarjuni, S.Pd kepada wartawan.

Untuk tingkat SMA/MA dari 947 Daftar Nominasi Tetap (DNT) tercatat sebanyak lima orang siswa dinyatakan tidak lulus. Kelima siswa tersebut, empat di antaranya berasal dari MA dan 1 orang dari jenjang SMA. Menurut Mulyadi, pada kegiatan UN tahun ini tidak seluruh siswa yang masuk dalam DNT mengikutinya, dua orang di antaranya jauh sebelum pelaksanaan UN diketahui telah menyatakan mengundurkan diri namun demikian tetap masuk sebagai peserta tetap UN. “Dua orang yang mundur itu dari sekolah MA semuanya, kalau SMA semua yang masuk dalam DNT ikut ujian,” paparnya.

Sama halnya di jenjang SMA, di tingkat SMK juga ditemukan siswa yang tidak lulus dan mundur sebagai peserta.

“Jumlah DNT untuk SMK sebanyak 497, karena mundur 1 orang jadi yang ikut 496 siswa seluruhnya,” urainya.

Pada data kelulusan UN tahun 2013 untuk jenjang SMK terjadi kesalahan input data yang disinyalir terjadi di tingkat pusat. Hal ini menyebabkan dalam daftar kelulusan itu disebutkan 1 orang siswa dinyatakan keterangan yang dapat juga diartikan tidak lulus (TL). Syamsul mengatakan setelah dilakukan penelusuran oleh pihaknya, siswa bersangkutan merupakan peserta UN yang mengulang salah satu mata pelajaran di mana sebelumnya (pada tahun 2012) dirinya tidak lulus.

“Untuk siswa ini hanya diberi keterangan strip (-) saja.

Bukal TL (tidak lulus). Nah begitu kami telusuri ternyata siswa ini hanya mengulang saja untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan di tahun ini untuk pelajaran itu yang bersangkutan sudah lulus. Jadi kita sinyalir ada kesalahan input data di atas (pusat) sehingga si anak tidak diberi keterangan TL atau lulus (L),” timpal Syamsul.

Berdasarkan evaluasi sementara Dinas Dikbud, beberapa mata pelajaran yang membuat siswa terpuruk nilainya pada kegiatan UN tahun ini sedikitnya ada empat mata pelajaran. Dua di antaranya pelajaran umum yakni Bahasa Indonesia dan Matematika, sementara untuk mata pelajaran jurusan adalah pelajaran Ekonomi dan Geografi. “Untuk siswa yang tidak lulus itu rata-rata nilai mereka jatuh pada mata pelajaran ini,” ungkap Mulyadi.

(Suara NTB?bug)

KONVOI - Konvoi kendaraan siswa SMA/MA dan SMK di KSB merayakan kelulusan mereka.

Di Bima Tingkat kelulusan UN SMA/ SMK dan MA di Kota Bima juga mencapai hasil yang memuaskan. Dari total 3.548 siswa yang ikut ujian, tercatat 14 siswa dari berbagai sekolah yang tak lulus. Meski kelulusan 99,06 %, konvoi siswa dan siswi yang merayakan kelulusan tak begitu ramai.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemudan dan Olahraga (Dikpora) Kota Bima Drs Suriadi yang dikonfirmasi di sela-sela perpisahan siswa SMK-PPN Bima, Sabtu (25/5) mengatakan, yang tak lulus tersebut yakni satu orang dari sekolah negeri (MAN 1) sementara sisanya dari sekolah swasta.

Menurut Suriadi, tidak lulusnya 14 siswa ini bukan karena menjawab soal. Melainkan karena 14 siswa tersebut tak ikut ujian karena berbagai alasan. “Tapi kita tetap menghitung peserta yang ikut ujian 100 persen,” ujarnya.

Selama pelaksanaan UN, lanjutnya, tidak ada kendala meski memang diwarnai masalah distribusi soal secara nasional. Saat itu, untuk kekurangan soal di Kota Bima mampu teratasi dan siswa melaksanakan ujian dengan tenang. Saat ujian juga, tak ada masalah termasuk mengenai kebocoran soal. Pasalnya, pola yang digunakan saat itu dengan 20 paket soal. “Jadi kami pastikan ini murni hasil kemampuan siswa,” tuturnya.

Ditambahkannya pula, ke depan dia berharap kepada semua sekolah untuk lebih mantap mempersiapkan siswa dengan tantangan pola ujian yang diperkirakan mungkin akan berbeda lagi tahun depan. “Apabila kompetensi siswa dibina dengan baik maka target kelulusan 100 persen tahun depan diyakini bisa dicapai,” tambahnya.

Di Dompu Tingkat kelulusan SMA/ sederajat di Kabupaten Dompu tahun 2013 mencapai 99,89 % dari 3.895 peserta atau han-

ya empat orang yang tidak lulus. Tingginya angka kelulusan diakui bukan sebagai indikator keberhasilan. Namun Kepala Dinas Dikpora Dompu ingin berkantor di setiap sekolah untuk menggenjot pendidikan.

Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Dompu, H Ichtiar, SH kepada wartawan di Dompu mengatakan, jumlah kelulusan SMA/MA/SMK di Kabupaten Dompu tahun 2013 mencapai 99,89 % dari 3.895 orang peserta. Yang tidak lulus hanya 4 orang atau 0,11 %.

Keempat orang yang tidak lulus yaitu 1 orang dari SMA Kosgoro, 2 orang dari MA Al Inayah Lanci Manggelewa dan 1 orang dari SMK 1 Kempo.

“Tingkat kelulusan kita berada di urutan kedua se-NTB,” katanya.

Selain itu, terdapat dua orang siswa SMKN 1 Dompu yang sempat tidak memiliki nilai Bahasa Indonesia saat proses pemindai data. Tetapi setelah dikroscek dan diproses ulang baru bisa dibaca datanya. “Kemarin sudah ada nilainya dan sudah lulus,” akunya.

Kendati kelulusan berada di urutan kedua se-NTB, H Ichtiar mengaku, bukan sebagai indikator kesuksesannya dalam memimpin Dikpora Dompu. Indikator keberhasilannya baru akan terlihat pada 2014 mendatang. “Saya ingin berkantor di setiap sekolah untuk menggenjot kemajuan pendidikan di Dompu,” terang Ichtiar.

Namun Ichtiar mengaku, semangat dan gairah kalangan pendidik dalam memajukan dunia pendidikan sudah semakin terlihat. Beberapa guru yang selama ini dilaporkan kurang rajin ke sekolah dan mengajar, setelah dilakukan sidak (inspeksi mendadak) di beberapa sekolah telah mengalami perubahan. “Saya juga terus mengevaluasi Kepala Sekolah yang ada, karena bagaimanapun keberhasilan pendidikan ada pada mereka,” jelasnya. (arn/bug/use/ula)

Halaman 4

(Suara NTB/use)

ROB – Banjir rob yang menerjang pasar dan pemukiman penduduk di sekitar areal pelabuhan Bima, Sabtu (25/5).

Pelabuhan Bima Diterjang Banjir Rob Kota Bima (Suara NTB) Banjir rob menggenangi areal pelabuhan Bima dan penduduk di sekitarnya, Sabtu (25/5). Aktivitas pedagang dan penumpang pun terganggu.

Banjjir rob mulai menggenangi areal pelabuhan dan pemukiman warga sekitar pukul 09.00 Wita. Baik pedagang dan warga tak bisa berbuat banyak dan hanya bisa pasrah. Menurut pemantauan Suara NTB, para penumpang yang hendak menggunakan kapal motor harus menuju sejumlah dermaga di Kecamatan Soromandi harus rela berbasah-basahan karena genangan air.

“Baru kali ini areal di sini tergenang, sangat terganggu rasanya,” kata Sulkarnain yang hendak menyeberang ke

Kecamatan Soromandi. Ia pun harus berhati-hati membawa beberapa barangnya agar tidak terjatuh dan basah.

Sementara itu, salah seorang pedagang, Ibu Feby yang ditemui di bagian selatan pelabuhan juga mengeluhkan hal yang sama. Menurut wanita satu orang anak ini, akibat banjir ia dan pedang lainnya tak leluasa beraktivitas. Hingga akhirnya, ia pun hanya bisa berdiam di warung dagangannya. “Kita mau turun juga becek, risih kalau turun naik,” ujarnya.

Menurut Ibu Feby, banjir rob ini memang bukan kali ini

saja terjadi. Terkadang terjadi tiga kali atau empat kali dalam setahun. Untuk Sabtu, air rob mulai naik sekitar pukul 09.00 Wita. Hingga menjelang siang, genangan air belum juga surut. Sehingga areal sekitar pun menjadi salah satu titik yang digenangi air.

Tak hanya di pelabuhan, sejumlah RT di Kelurahan Melayu juga tergenang. Bahkan ada juga yang menggenangi rumah warga. Namun warga tak bisa berbuat banyak pasalnya, wilayah setempat dan sekitarnya sudah menjadi langganan air rob. (use)

Empat Anggota DPRD Dompu Di-PAW Dompu (Suara NTB) Masa perbaikan syarat bakal calon anggota Dewan (bacaleg) di KPU sudah ditutup sejak 22 Mei 2013 lalu.

Beberapa anggota DPRD Dompu yang pindah partai masih ada belum diajukan proses pergantian antar waktu (PAW) oleh partai asalnya.

Yang baru diajukan PAW-nya oleh partai asalnya hanya empat orang.

Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si kepada Suara NTB, Minggu (26/ 5), mengaku baru memproses PAW anggota DPRD Dompu hanya empat orang yang sudah lengkap berkasnya.

Keempat orang anggota Dewan tersebut di antaranya Hj Nurlaela Chairunnisa, SE

(PNI Marhaenisme), Hj Siti Aisyah, S.Sosi (PBR), dan Dina Imayanti, S.Tp (PKNU).

Calon pengganti tiga anggota Dewan ini bahkan tengah diproses di KPU Dompu.

“Sekarang yang sedang kita proses PAW-nya Kurniawan Ahmadi anggota DPRD dari PPIB,” kata Sudirman.

Karena berkas PAW untuk Kurniawan Ahmad sudah lengkap, Sudirman mengaku, pihaknya juga telah menyiapkan surat keterangan dari pimpinan Dewan bahwa PAW-nya sedang diproses untuk kepentingannya melengkapi dokumen pencalonan. “Surat keterangan pimpinan Dewan sudah saya paraf, karena memang dokumen PAW-nya sudah lengkap,” katanya.

Untuk anggota Dewan yang pindah partai lainnya seperti Jauhar Arifin, S.Sos (Partai Barnas), Ilham Yahyu, S.Pd (PPD), Kurnia Ramadhan, SE (PPRN) dan M. Jafar H. Syarif (PMB) baru menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan Dewan bahwa pemberhentiannya sedang diproses di internal partai. “Mereka baru sebatas pemberhentian dari partainya,” katanya.

Sementara H. Didy Wahyudin, SE anggota DPRD Dompu dari Partai Merdeka dikatakan H. Sudirman, belum ada surat dari partainya. Pihaknya tidak mengetahui alasan.

“Kita tidak tahu apa alasannya. Yang pasti H. Didy sampai hari ini belum ada (surat partainya) kita terima,” jelas H. Sudirman. (ula)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN POLITEKNIK PERTANIAN NEGERI KUPANG PDD SUMBAWA Jalan Lingkar Selatan KM. 4 Sumbawa Besar Telepon/fax : (0371) 2628067, email : Website : http://ak-sumbawa.net

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU Program Studi : 1. D-II PETERNAKAN 2. D-II TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 3. D-II TEKNOLOGI PANGAN Persyaratan : 1.Mengisi dan Menyerahkan Formulir Pendafataran 2.Menyerahkan fotocopy ijazah (SMA/SMKMA/Paket C) yang telah dilegalisir (3 lembar) 3.Menyerahkan Pas photo 3 x 4 cm (3 lbr), dan 2 x 3 cm (3 lbr) 4.Menyerahkan uang pendaftaran sebasar Rp. 50.000,- per orang 5.Uang kuliah (SPP) sebesar Rp. 300.000,- per semester atau Rp. 600.000,- per tahun 6.Uang SPP dapat dibayar sekaligus/cicil.

7.Pendafataran tidak ada pembatasan usia.

Waktu dan Tempat Pendaftaran : : 3 Juni s.d 22 Juni 2013 1. Pendaftaran dilaksanakan : 24 Juni s.d 26 juni 2013 2. Seleksi administrasi : 28 Juni 2013 3. Pengumuman seleksi administrasi 4. Seleksi tertulis / Tes Potensi Akademik (TPA) : 3 Juli 2013 : 10 Juli 2013 5. Wawancara : 4-6 Juli 2013 6. Pengumuman kelulusan : 11 Juli s.d 18 Juli 2013 7. Pendaftaran Ulang : 22 Juli s.d 3 Agustus 2013 8. Matrikulasi Syarat pendaftaran ulang : a. Mengisi formulir pendaftaran ulang b. Membayar uang : - SPP semester I : Rp. 300.000,- Jas praktikum : Rp. 160.000,- Jas almamater : Rp. 160.000,: Rp. 100.000,- Matrikulasi Tempat pendaftaran di : 1. Sekretariat PDD Sumbawa / Akademi Komunitas Negeri Sumbawa (SMKN 2 Sumbawa Besar) 2. Sub Kampus Peternakan (SMKN 1 Plampang) 3. Sub Kampus Tanaman Pangan dan Hortikultura (SMKN 1 Lopok) 4. Sub Kampus Teknologi Pangan (SMKN 1 Alas) Untuk informasi lengkap dapat meng hubungi : 1. Khairiman, S.Pt., M.Si (08123701380 / 087863732372) 2. Yuyun Mardiana, S.Pd (081239477247) 3. Sekretariat : 0371-2628067 dan 4. Masing-masing sub kampus

Penanggungjawab PDD Sumbawa Ttd SAHRIL, S.Pd.,M.Pd

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Bupati : Kami Siapkan Sanksi Dari Hal. 1 mengaku belum mendapat informasi pasti dan jelas terkait keberadaan perusahaan tersebut. ‘’Jika betul perusahaan tersebut tidak memiliki izin operasi di wilayah Lobar, pasti saya perintahkan untuk ditutup dan berhenti beroperasi. Selain itu, kami akan berikan sanksi,”tegas bpati, Minggu (26/5) via telepon.

Bupati menyatakan, Senin (27/5) hari ini, ia akan mengecek langsung kebenaran informasi ini. Pihaknya akan memanggil instansi terkait untuk membahas masalah yang dinilainya serius tersebut. ‘’Jika dari

hasil cek di lapangan dan keterangan yang diperolah dari dinas terkait membenarkan informasi itu maka kami akan menyiapkan sanksi tegas dan melarang perusahaan itu beroperasi di wilayah Lobar karena dinilai telah merugikan daerah,’’ tegasnya.

Prosedurnya, perusahaan apapun yang beroperasi di Lobar harus meminta izin dari Pemkab Lobar. Karena itu, jika perusahaan itu tidak memiliki izin operasi di wilayah Lobar, pihaknya akan memerintahkan untuk mentutup dan memberhentikan perusahaan itu beroperasi. (her)

Dukung SAMOTA Dari Hal. 1 “Mudah sekali ke Sumbawa.

Saya saja kaget liat jalan bagus di Sumbawa,”katanya, saat bertemu dengan jajaran Pemkab dan tokoh masyarakat Sumbawa di Wisma Daerah, Jumat (24/5) malam.

Sekarang tinggal bagaimana Pulau Sumbawa dikembangkan. Terutama SAMOTA yang telah menjadi program nasional melalui MP3EI. Namun, tentu pengembangannya dilakukan secara bertahap. Pilih dulu yang paling penting, misalnya infrastruktur jalan. Gandeng pihak swasta dalam membangun destinasti wisata. ‘’Saya sendiri belum pernah ke sana (Teluk Saleh, Tambora maupun Pulau Moyo). Tetapi kalau mendengar paparannya, saya kira potensinya besar. Kita bantu apa yang bisa kita bantu. Na-

mun, porsi nasional juga terbatas, jadi yang lain, pemprov dan pemkab silahkan.

Kecuali itu masuk program MP3EI,’’ anji Armida, seraya menjelaskan, MP3EI kini sedang direvisi melalui Perpres tentang MP3EI agar memiliki payung hukum.

Pihaknya juga mendukung program Pijar yang dikembangkan di NTB. Apalagi MP3EI, koridor ekonomi Bali Nusa Tenggara, arah pengembangannya, selain sebagai gerbang pariwisata nasional, juga lumbung pangan nasional.

Pengembangan padi sistem SRI di Sumbawa juga sangat bagus, dengan produktivitas padi yang meningkat dua kali lipat pada luas lahan yang sama. Belum lagi pengembangan ternak di daerah ini. (arn)

RAGAM ”Quick Count” JSI dan Rekapitulasi KPU NTB Berselisih 0,53 Persen

Halaman 5

Mataram (Suara NTB) Quick Count atau perhitungan cepat yang dilakukan oleh Jaringan Suara Indonesia (JSI) hanya berselisih rata – rata 0,53 persen jika dibandingkan dengan perolehan suara pasangan calon berdasarkan hasil rekapitulasi akhir di KPU NTB. Sementara itu, quick count yang dilakukan Konsultan Citra Indonesia (KCI) – LSI Network mencatatkan selisih 0,72 persen dengan hasil rekapitulasi KPU NTB. Seperti diberitakan Suara NTB pada 14 Mei 2013 lalu, pasangan TGB-Amin, ber-

dasarkan hitung cepat JSI menjadi pemenang Pilkada NTB dengan meraih 44,63 persen. Sementara, hasil rekapitulasi KPU NTB pada 23 Mei 2013 memperlihatkan, pasangan ini meraih 44,36 persen.

Selisih absolut quick count JSI dengan KPU NTB untuk perolehan suara TGB-Amin adalah 0,27 persen.

Pasangan Zul-Ichsan berada di peringkat kedua pengumpul suara terbanyak setelah TGB-Amin. Pasangan ini meraih 25,81 persen berdasarkan quick count JSI sementara rekapitulasi akhir KPU NTB memperlihatkan pasan-

BBM bersubsidi diusulkan dinaikkan Rp 2 ribu dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.500 per liter. Selanjutnya solar diusulkan dinaikkan Rp 1.000 dari Rp 4.500 menjadi Rp 5.500 per liter.

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 14 triliun untuk kompensasi BBM bersubsidi. Kompensasi diberikan berupaya

BLSM, Bantuan Siswa Miskin (BSM), Beasiswa dan lainnya. Selain kompensasi, pemerintah juga memberi tambahan beras bagi warga miskin dengan anggaran sekitar Rp 4 triliun, tambahan anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) Rp 720 miliar dan tambahan anggaran infrastruktur Rp 6 triliun. (ozi/kmb/bul)

Danrem Bantah ada Prajurit Pemilik Rekening Mencurigakan Dari Hal. 1 Ia juga mengaku belim bisa bersikap atau melakukan tindakan pengecekan, karena dasar dari PPATK dalam bentu catatan transaksi

tidak diterimanya.

Sekali lagi, ia mengaku yakin tidak ada transaksi mencurigakan dari personelnya yang lahir dari bisnis atau kegiatan terlarang. (ars)

Bisnis Koral Diduga Ilegal Dari Hal. 1 Dari ukuran 1 x 0,5 meter, sampai ukuran paling besar 5 x 1 meter. Dipenangkaran itu, disimpan dalam hitungan bulan. ‘’Kalau sudah ada yang pesan, langsung dikirim,’’ kata Memet. Mengenai harga per biji, ia tidak tahu, karena jika sudah berbicara harga, maka bosnya yang berkomunikasi dengan investor tersebut. ‘’Kami hanya urus pengambilan koral, kemudian masukkan dalam aquarium. Kami juga siapkan kemasan pembungkusnya,’’ sebutnya. Disisi lain, empat pria yang juga karyawan perusahaan itu sedang membuat kemasan berbahan kantong plastik bening dan lapisan koran. Kantong itu kemudian dimasukkan koral per biji, kemudian dimasukkan dalam box untuk siap dikirim. ‘’Biasanya berangkat ngambil (koral, red) pagi, sekitar jam 8 (08.00 Wita), kemudian pulangnya jam 10 atau jam 12.00 Wita,’’ tutur Imam, yang mengaku sejak dua tahun terakhir tidak lagi mensuplai terumbu karang ke perusahaan itu. Salah satu alasannya, sering diperingatkan warga lain, bahwa aktivitas itu ilegal.

Keberadaan perusahaan itu memang sudah diketahui

masyarakat sekitar. Namun beberapa tahun terakhir, sudah tidak ada yang bekerja di sana.

Seluruh karyawan diketahui berasal dari Ampenan, Mataram. Pemilik perusahaan, sering tidak sepaham dengan karyawan lain. “Saya juga sudah tidak nyaman bekerja, karena izin perusahaan itu sudah kedaluarsa,” ujar salah seorang mantan karyawan UD Ikan Lombok yang tidak ingin namanya dikorankan.

Ia membocorkan, selama ini perusahaan itu memang diinformasikan ke masyarakat menjual ikan hias. Namun aktivitas utama di dalamnya adalah penangkaran terumbu karang berbagai jenis. Setelah penangkaran, jika ada yang pesan, kemudian dijual ke luar negeri.

“Sebenarnya warga juga sudah tahu aktivitas itu diduga illegal, tapi karena tidak ada yang buka suara, jadinya mereka masih lancar lancar saja aktivitas pengambilan koral dari gili,’’ ujarnya. Tapi saatnya nanti, ia meyakini warga akan berontak, apalagi setelah menyadari banyak terumbu karang yang rusak. (ars)

Ribuan Warga Mengungsi Dari Hal. 1 “Tidak ada kaitannya dengan kejadian ini,” katanya.

Menurut dia, kejadian ini merupakan peristiwa alam yang terjadinya tiba-tiba dan tidak bisa diprediksi. “Gelombang pasang ini tidak ada yang tahu, warga pesisir pun tidak mengetahui terjadinya gelombang ini,” imbuhnya.

Seperti diketahui, gelombang pasang setinggi 5 meter menghantam tujuh kelurahan di wilayah pesisir Kota Mataram. Akibat ketinggian gelombang itu, sekitar 1.200 KK terpaksa diungsikan.

Sementara itu, ombak yang menghantam pemukiman warga di tujuh kelurahan di Kecamatan Ampenan Dan Sekarbela, membuat pihak kepolisian ikut turun tangan. Di Lingkungan Bagek Kembar, ada sedikitnya 14 KK yang dievakuasi ke tenda darurat yang sudah disiapkan.

Para kepala keluarga bersama anak dan istri mereka dibawa dari sekitar pesisir pantai menggunakan mobil Dalmas.

Sebelumnya, sekitar satu peleton pasukan Sat Sabhara Polres Mataram membangun tenda di areal lapangan workshop milik PLTD Ampenan. Evakua-

si dipimpin langsung Kapolres Mataram AKBP Kurnianto Purwoko, SIK bersama Kapolsek Ampenan Kompol Eko Supriadi.

Tidak hanya warga, seluruh barang barang diangkut dengan tiga unit mobil Dalmas ke tenda pengungsian.

Bahkan ada seorang nenek yang harus digotong personel polisi karena tidak mampu berjalan. ‘’Kami hanya hadir untuk membantu Pemkot Mataram mengurangi dampak bencana dan menolong warga ke lokasi pengungsian,’’ kata Kapolres kepada Suara NTB di lokasi tenda pengungsian.

Pihaknya juga membantu logistik para pengungsi. Selain itu ada juga bantuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram yang disalurkan ke pengungsi Bagek Kembar.

Sementara itu, sore kemarin situasi di pesisir pantai tak separah sehari sebelumnya.

Gelombang tinggi yang sempat menghantam pemukiman tak lagi menghantui warga. Pihak kepolisian pun membantu pemulangan para pengungsi. (smd/ars)

KPU NTB yang memperlihatkan SJP-Johan meraih 7,85 persen suara.

Dengan hasil tersebut, rata – rata selisih atau perbedaan quick count JSI dengan hasil akhir rekapitulasi KPU NTB hanya sebesar 0,53 persen.

Capaian itu lebih akurat dibandingkan sejumlah lembaga lain seperti Konsultan Citra Indonesia – LSI Network yang juga sama – sama melakukan quick count Pilkada NTB. Hasil perhitungan LSI, TGB-Amin memperoleh 43,08 persen, berselisih 1,28 persen dengan hasil akhir perhitungan

KPU NTB. Sementara, pasangan Zul-Ichsan memperoleh 26,33 persen suara berdasarkan quick count LSI, berselisih 0,17 persen dengan perhitungan KPU NTB. Pasangan Harum meraih 22,69 persen berdasarkan quick count LSI dan berselisih 1,40 persen dengan perhitungan di KPU NTB. Sementara, pasangan SJP-Johan meraih 7,89 persen berdasarkan quick count LSI dan berselisih 0,04 persen dengan perhitungan KPU NTB. Jika dirata-ratakan, selisih quick count LSI dengan KPU NTB mencapai 0,72 persen. (aan)

Rangkaian HUT Kodam Ditutup Kegiatan Olahraga

Dialokasikan Rp 14 Triliun Dari Hal. 1

gan ini meraih 26,50 persen atau berselisih 0,69 persen dibanding perhitungan JSI. Pasangan Harum berada di peringkat ketiga dengan 22,08 persen suara berdasarkan quick count JSI, berselisih 0,79 persen dengan hasil akhir rekapitulasi KPU NTB yang memperlihatkan pasangan Harum meraih 21,29 persen.

Pasangan SJP-Johan berada di peringkat terbawah dalam rangking pengumpulan suara. Quick count JSI memperlihatkan, pasangan ini hanya meraih 7,48 persen suara, berselisih 0,37 persen dengan perhitungan akhir

(Suara NTB/smd)

KE LAPANGAN - Walikota Mataram, H.Ahyar Abduh turun ke lapangan meninjau wilayah pesisir Ampenan yang diterjang gelombang, kemarin. Berita selengkapnya di halaman 1.

Mataram (Suara NTB) Olahraga sepeda santai dan tenis lapangan Sabtu (26/5) lalu, menutup rangkaian HUT Kodam IX Udayana yang digelar jajaran Korem 162/WB. Berlangsung di lapangan tenis Yonif 742/SWY, Gebang Mataram, kegiatan itu diharapkan makin memper erat hubungan antara prajurit dengan atasan.

Rangkaian kegiatan olahraga itu dipimpin langsung Danrem 162/WB, Kolonel Inf. Zulfardi Junin. Diawali dengan sepeda santai, dilanjutkan dengan sepakbola antarpersonel TNI, diakhiri dengan tenis lapangan diikuti langsung oleh danrem.

Pada kesempatan itu, danrem mengaku cukup lega, karena rangkaian kegiatan berjalan lancar. Mulai dari kegiatan olahraga, sepak bola, voli, sepak takraw. Juga kegiatan sosial lainnya, seperti pengobatan dan sunatan massal, pelayanan KB, yang semunya diberikan gratis kepada masyarakat. Juga kegiatan anjangsana ke ponpes untuk mendekatkan kalangan TNI dengan para ulama.

Program ”HMS MENGABDI” Terus Berlanjut Giri Menang (Suara NTB) Anggota DPR RI dari Dapil NTB, H. M. Syafrudin, ST (HMS), terus melanjutkan program HMS Mengabdi yang menjadi trade mark-nya. Jumat (24/5) hingga Minggu (26/ 5) kemarin, ia mendatangi puluhan desa yang berada di Lombok Barat dan Lombok Tengah untuk menjaring aspirasi masyarakat dan membagikan bantuan berupa kursi untuk desa – desa tersebut.

Desa-desa yang dikunjungi HMS selama tiga hari tersebut adalah 16 desa di Kecamatan Gunung Sari, 5 Desa di Kecamatan Sekotong dan 9 Desa di Kecamatan Narmada, Lobar.

Sementara, di Loteng, HMS menyapa masyarakat yang di delapan desa di Kecamatan Pringgarata. Total sebanyak 40 desa ia sambangi dalam rentang waktu 3 hari tersebut.

Dengan capaian itu, kini HMS sudah hampir merampungkan rangkaian kunjungannya ke seluruh desa di Provinsi NTB. Bahkan, seluruh desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dompu, Bima dan Kota Bima, telah ia datangi. Sementara, desa – desa di enam kabupaten kota lainnya, juga hampir ia sambangi secara keseluruhan. “Yang lainnya tinggal beberapa persen. Dalam waktu dekat Insya Allah akan segera diselesaikan,” ujarnya.

Di desa – desa tersebut, HMS menemui kepala desa atau perangkat desa lain yang mewakilinya untuk menyerahkan bantuan kursi darinya. Di tiap desa, ia selalu memperoleh sambutan yang hangat baik dari kepala desa maupun masyarakat yang menemuin-

(Suara NTB/aan)

HMS MENGABDI – HMS (dua dari kiri) diapit Kepala Desa Dopang (kiri), Harun Nurasid dan sejumlah warga desa Dopang, saat berkunjung dan membagikan kursi di Dopang, Jumat (24/5). ya. Apalagi, kebanyakan desa tersebut memang hampir tidak pernah disambangi langsung oleh wakil rakyat mereka di Senayan.

Kepala Desa Dopang, Gunung Sari, Harun Nurasid mengapresiasi kehadiran HMS di desanya. Menurutnya, HMS menjadi wakil rakyat pertama yang datang ke desa tersebut.

Karenanya, kunjungan tersebut tidak ia sia-siakan dan langsung menyampaikan aspirasi warga yang sudah lama tidak tersalurkan.

Menurut Harun, sejumlah saluran irigasi, talud dan DAM untuk mengairi sawah mereka kini telah rusak oleh banjir bandang yang melanda tahun 2010 silam. Bendungan yang rusak kena banjir bandang tersebut antara lain, Bendungan Batubangka I dan Bendungan Irigasi Amaq Sal. “Kalau bisa, kami berharap Pak Syafrudin ini bisa membantu mempercepat pemban-

gunan bendungan ini karena ini bisa mengairi 70 hektar areal pertanian warga kami,” harapnya.

Menanggapi permintaan tersebut, HMS menjelaskan bahwa hampir seluruh desa yang ia kunjungi memang mengadukan persoalan serupa yang berkisar pada kebutuhan infrastruktur setempat.

“Tentu kita sebagai anggota DPR yang mewakili tidak akan tinggal diam,” ujarnya.

Menurutnya, ada sejumlah program di tingkat pusat yang bisa ia akses guna membantu kebutuhan-kebutuhan desa di NTB, meski tidak bisa seluruhnya ia salurkan. Salah satu contohnya adalah bantuan Kehutanan, yaitu program Kebun Bibit Rakyat. Selain itu juga ada bantuan Proyek Percepatan Infrastruktur Pedesaan sebesar Rp 250 juta tiap desa. Ada 61 di NTB, termasuk Dopang yang kebagian bantuan tersebut. (aan/*)

(Suara NTB/ars)

SEPEDA SANTAI - Kegiatan sepeda santai menutup rangkaian HUT Kodam IX Udayana, dipimpin langsung Danrem 162/WB Kolonel Inf. Zulfardi Junin.

“Intinya, kegiatan ini selain mendekatkan prajurit dengan atasan, juga TNI dengan masyarakat, sehingga tujuan kemanunggalan TNI itu tercapai,” terang danrem, sembari menyebut, salah satu kegiatan pokok itu adalah TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) yang dilaksanakan baru baru ini di Dompu.

Rangkaian kegiatan ini

juga berlangsung di wilayah Bali dan NTT, karena masuk wilayah hukum Kodam IX Udayana.

Dia berharap, tradisi ini terus berlangsung dan terpelihara, sebagai wujud kekompakan jajarannya. Namun demikian, tanpa melupakan tugas pokok untuk tetap menjaga teritorial NTB dan keutuhan NKRI. (ars/*)

Pengunduran Diri Wagub Belum Disetujui Dewan Mataram (Suara NTB) Pengunduran diri Wakil Gubernur (Wagub) Ir. H. Badrul Munir, MM belum disetuji DPRD NTB. Pasalnya, sidang paripurna dalam rangka pengambilan keputusan DPRD NTB terhadap pengunduran diri wagub yang berlangsung Jumat (24/5) lalu masih diskors hingga saat ini.

Sidang paripurna pada hari Jumat tersebut sedianya dimulai pada pukul 09.00 Wita. Namun sampai sekitar jam 10.00 Wita, anggota Dewan yang datang belum memenuhi kuorum sehingga sidang diskors. Sekitar pukul 11.00 Wita, Wakil Ketua DPRD NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, SH kembali memimpin sidang dan menyampaikan pada saat itu anggota dewan yang sudah hadir masih belum kuorum atau sebanyak 37 orang. Sehingga sidang belum bisa dilanjutkan untuk mengambil sebuah keputusan.

Anggota Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST dalam interupsinya menyampaikan yang akan mengundurkan diri adalah pejabat negara sehingga butuh proses dalam pengambilan keputusan tersebut. Sebelum diputuskan melalui paripurna, ia mengusulkan agar seluruh pimpinan rapat bersama Banmus untuk menetapkan mekanisme apa yang akan diambil untuk mengawali pembicaraan. “Misalnya bisa melalui Pansus atau mekanisme lainnya,” ujarnya.

Sekretaris Fraksi PPP Nurdin Ranggabarani, SH.,MH memprotes Pimpinan DPRD NTB karena tidak ada anggota Dewan yang memegang surat secara resmi yang didistribusi-

kan oleh pimpinan. Ia mengusulkan hal yang sama yaitu meminta fraksi diajak berbicara bersama dengan Banmus untuk menentukan mekanisme sehingga bisa menetapkan keputusan.

“Pimpinan bagikan kepada kami surat dari wagub apakah bentuknya tembusan yang ditujukan kepada kita ataupun surat ke Mendagri. Kami juga mendengar pimpinan DPRD bersurat ke Mendagri, apa isinya, siapa yang menandatangani kami juga tidak tahu isinya,” interupsinya.

Ranggabarani meminta pimpinan memberikan suratsurat tersebut sehingga pimpinan dan para anggota dewan mempunyai paham yang sama.

“Fraksi PPP manakala (pengunduran diri) datang dari pribadi wagub saya kira tidak ada persoalan. Tapi kalau diajak untuk membicarakan hal yang tidak kami pahami, kami tidak menerima,” pungkasnya.

Ketua Fraksi PAN, Drs. H. Ali Ahmad meminta agar kebijakan memenuhi prosedur terkait pengunduran diri wagub, ia mengusulkan agar paripurna kembali diskors untuk rapat fraksi.

Wakil Ketua DPRD NTB H. Lalu Moh. Syamsir menyampaikan agenda paripurna hari itu karena pihaknya melaksanakan agenda yang telah ditetapkan oleh Banmus. “Prosedur yang saudarasaudara sampaikan pasti kita akan tempuh. Kita akan bacakan suratnya dan kita akan distribusikan. Tentu ada proses (sebelum diputuskan),” terangnya.

Setelah meminta persetujuan anggota Dewan yang hadir, sidang pun kembali diskors sampai waktu yang belum ditentukan kembali. (yan)

Masyarakat Merasa Terbantu

Program Puskesmas Gratis Kurang Dikenal

Mataram (Suara NTB) Meski telah berjalan selama satu tahun, namun program puskesmas gratis yang menjadi salah satu program Pemkot Mataram belum banyak dikenal masyarakat.

Apa dan bagaimana program ini di lapangan?

HINGGA saat ini salah satu program Pemkot Mataram yang dihajatkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kota Mataram ini, dinilai cukup berhasil.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pasien yang da-

tang ke puskesmas setiap harinya. Meski dinilai sukses, ternyata masih ada masyarakat yang tidak tahu tentang puskesmas gratis.

Ni Nyoman Alit misalnya. Warga Gomong yang memeriksakan dirinya di Puskesmas Mataram ini ternyata tidak tahu bahwa ada program puskesmas gratis. Bahkan dirinya sempat terheran-heran, karena tidak ditarik bayaran saat periksa kesehatan beberapa waktu lalu. “Biasanya dulu kita disuruh bayar. Malah saya nggak tahu kalau grat-

is, “ terangnya.

Berbeda dengan Nyoman Alit, Nita salah satu pasien asal Sayang-Sayang merasa terbantu dengan adanya program layanan puskesmas gratis. Ia mengetahui program ini melalui tempelan pengumuman gratis yang ada di puskesmas Karang Taliwang, tempat ia biasa memeriksakan kandungannya. Pelayanan yang diberikanpun memuaskan meskipun gratis. “Kalau periksa ke bidan biasanya Rp 50.000 tapi di puskesmas nggak bayar. Lebih teliti lagi

periksanya,” terangnya.

Program puskesmas gratis menurut Kepala Puskesmas Mataram, H. Turmuji hingga saat ini tetap berjalan. Bahan tingkat kunjungan pasien yang berobat ke Puskesmas Mataram pun kian meningkat setiap harinya. “Melihat dari data sebelumnya memang ada peningkatan semenjak gratis itu,” terangnya.

Menurut Turmuji meskipun pelayanan dasar yang ditawarkan puskesmas dilayani gratis, namun pelayanan kepada masyarakat

tetap dilakukan secara optimal dengan tetap menjaga mutu pelayanan. Beberapa pelayanan dasar yang tersedia di puskesmas Mataram seperti poli umum, poli KIA, laboratorium, poli gigi dan obat, seluruhnya diberikan gratis. Sepanjang pasien berasal dari Kota Mataram.

“Kecuali penduduk luar Kota Mataram, tetap kita minta bayaran sesuai dengan perwal. Namun untuk penduduk tetap kita gratiskan dengan tidak mengurangi pelayanan,” pungkasnya. (nia)

OPINI

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Halaman 6

Mendorong Pemberdayaan TKI Purna Hentikan Aksi Corat-coret HASIL Ujian Nasional (UN) untuk SMA/SMK dan MA 2013 telah diumumkan. Beban berat yang dialami tenaga pendidik hingga peserta UN telah berakhir, akibat kekhawatiran terkait hasil UN karena amburadulnya pelaksanaan ujian akhir tersebut. Para siswa yang sebelumnya tertekan dengan pelaksanaan UN 2013 yang ditunda beberapa hari dari jadwal pelaksanaan meluapkan kegembiraannya, karena berhasil lolos dari rintangan.

Ada beberapa siswa yang lulus dengan berdoa hingga konvoi di jalan dan corat-coret baju seragam. Apa yang dilakukan siswa ini patut disayangkan, karena tidak semestinya mereka melakukan hal seperti itu.

Berbagai macam upaya dilakukan sekolah hingga pemerintah daerah mencegah tindakan serupa dianggap angin lalu. Setiap pengumuman kelulusan peserta UN untuk tingkat SMA selalu diwarnai aksi corat-coret baju seragam.

Hal ini menimbulkan keprihatinan, karena saat merayakan kelulusan diwarnai dengan pelanggaran lalu lintas dan tindakan tidak terpuji lainnya.

Sekolah memiliki peranan penting dalam mencegah aksi corat coret seragam pascakelulusan. Artinya, jika sekolah menerapkan sanksi tegas pada siswa yang melanggar aturan. Namun, sanksi yang diberikan tidak sampai menghambat siswa tersebut melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Atau yang paling baik, menanamkan kesadaran kepada para siwa bahwa aksi corat-coret tersebut tidak ada manfaatnya. Masih banyak pilihan yang bisa dilakukan untuk meluapkan kegembiraan, yang tentu hasilnya lebih postif.

Sekolah-sekolah yang mengumpulkan siswa pada saat pengumuman berlangsung patut diberikan apresiasi. Apalagi sampai pihak sekolah memberikan anjuran siswa yang akan menamatkan pendidikannya mengumpulkan pakaian seragam dan membagikan pada yang berhak.

Siswa-siswi yang melakukan aksi corat-coret seragam semestinya menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) kabupaten/kota dalam menilai kinerja kepala sekolah asal siswa bersangkutan.

Kepala sekolah yang tidak mampu mengontrol siswanya, mestinya diberi peringatan. Hal ini, paling tidak bisa meningkatkan pengawasan sekolah pada siswanya pascapengumuman UN. Meski demikian, kita harus berbangga dengan tingkat kelulusan UN tahun 2013 ini. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB Drs. H. L. Syafi’i, MM, persentase kelulusan, baik SMA/MA dan SMK meningkat. Tingkat SMK, persentase kelulusan sebesar 99,84 persen atau meningkat 0,96 persen dari tahun sebelumnya sebesar 98,88 persen. Sementara untuk jenjang SMA/MA persentase kelulusan meningkat 0,10 persen menjadi 99,65 persen. (*)

INIMNYA ketersediaan lapangan kerja di NTB adalah pendorong utama tingginya angka masyarakat NTB yang menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Sebagian besar mereka bekerja di Malaysia, Hongkong, Singapura, dan di beberapa negara timur tengah seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Mereka bekerja sebagai buruh di perkebunan kelapa sawit sementara yang wanita sebagian besar bekerja pada bidang Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT).

Para TKI dan TKW asal NTB tidak semua mengalami nasib baik di negeri orang. Beberapa memang bekerja di tempat yang bagus dengan gaji tinggi sehingga berpenghasilan tinggi. Namun tidak sedikit TKI/ TKW yang bernasib naas jangankan mendapatkan gaji layak yang mereka dapatkan, justru perlakuan tidak manusiawi dari majikan mereka.

Mereka menjadi korban kekerasan, korban pelecehan seksual bahkan tak jarang ada yang meregang nyawa di negeri orang. Namun berbagai berita tragis tentang nasib TKI tidak menyurutkan minat warga NTB untuk menjadi TKI. Sekali lagi ketidaktersediaan lapangan kerja menjadi motif utama.

Para TKI sejatinya adalah para pahlawan devisa yang memberikan kontibusi bagi negara dan daerah.

Pada tahun 2011 saja total remitansi (kiriman uang dari luar negeri) TKI asal NTB sebesar Rp 506.239.196.544,75. Angka ini hampir setengah dari APBD NTB pada tahun 2011. Remitansi paling besar dari para TKI berasal dari para TKI yang bekerja di Arab Saudi sebesar Rp 282.924.919.700,49.

Angka di atas hanya angka yang tercatat melalui transaksi perbankan sementara yang melalui jalur non perbankan jumlahnya juga tidak kalah besar.

Angka remitansi tersebut disumbangkan oleh puluhan ribu TKI yang jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 saja tercatat 10.022 TKI yang ditempatkan di Arb Saudi. Sementara jumlah penempatan TKI di negeri jiran, Malaysia empat kali lipat yang berkisar 44.585 orang. Ini menunjukkan bahwa memang menjadi buruh migran masih menjadi alternatif dari keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri.

Melihat signifikannya kontribusi TKI di atas, seharusnya pemerintah memberikan perhatian yang lebih kepada para TKI. Keberadaan mereka selain menyumbangkan devisa bagi negara juga telah mengurangi angka pengangguran baik itu pengangguran terbuka maupun pengangguran tertutup yang terakumulasi di pedesaan. Pemerintah harus memberikan jaminan hukum

Oleh :

Ahmad Aprillah

(Pemimpin Umum LPM Pena Kampus FKIP Unram) dan keselamatan bagi para TKI sehingga mereka tidak dihantui akan perlakuan-perlakuan tidak manusiawi yang akan diterima saat bekerja di luar negeri.

Namun kondisi saat ini justru masih jauh dari harapan. Berbagai kasus kekerasan yang dialami oleh TKI kurang direspon oleh pemerintah. Pemerintah tidak proaktif memperjuangkan hak-hak para TKI. Para TKI korban kekerasan seperti ayam tanpa induk yang akan melindungi. Para TKI yang tidak dibayarkan gajinya atau diupah di bawah standar banyak yang tak terurus. Bahkan para TKI yang terancam hukuman mati sekalipun sulit mendapatkan bantuan hukum dari kedutaan besar Indonesia sebagai wakil pemerintah Indonesia di negara bersangkutan.

Para calon TKI juga tidak dibekali keterampilan yang memadai sehingga kebanyakan mereka bekerja di sektor-sektor informal seperti perkebunan, konstruksi bangunan, maupun sektor domestik seperti pembantu rumah tangga. Padalah keterampilan yang memadai akan memudahkan para TKI mendapatkan pekerjaan yang layak di luar.

Upah yang diperoleh juga pasti akan lebih tinggi.

Jika memang pemerintah serius memperhatikan para TKI maka pemerintah harus menjamin perlindungan hukum bagi mereka. Pemerintah juga membekali para TKI dengan keterampilan kerja melalui pemberian serangkain pelatihan dan pengembangan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) atau melalui lembaga-lembaga lain yang sejenis. Selain itu, upaya penting yang harus dilakukan pemerintah adalah perusahaan-perusahaan jasa penempatan TKI nakal yang memberangkatkan TKI tanpa dokumen dan kontrak kerja yang jelas (ilegal).

PJTKI nakal inilah yang menyebabkan banyak TKI ilegal karena mereka mengiming-imingi para calon TKI/ TKW dengan janji kesempatan kerja dan gaji tinggi dengan ongkos untuk bekerja kecil. Praktik ini telah menjebak puluhan ribu TKI ilegal sehingga mereka bekerja tanpa adanya jaminan hukum yang jelas.

Pemberdayaan TKI Purna Ketika kontrak para TKI di luar negeri habis mereka biasanya akan pulang ke kampung halaman membawa hasil kerja mereka. Uang yang mereka dapatkan tidak bisa dikatakan sedikit, total remitansi di atas setidaknya menggambarkan berapa nominal rupiah yang dibawa pulang oleh para TKI. Namun sangat disayangkan, para TKI kebanyakan masih mempergunakan

uang tersebut untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif yang sebenarnya bukanlah kebutuhan primer. Mereka biasanya akan membeli sepeda motor mewah, mobil, maupun membangun rumah dengan biaya besar.

Memang sah-sah saja para TKI mempergunakan hasil mereka sekehendaknya, karena itu memang hak mereka. Namun melihat fenomena dimana banyak TKI yang baru pulang kemudian mendaftar lagi menjadi TKI sampai berkali-kali menggambarkan bahwa memang menjadi TKI adalah pekerjaan utama tanpa ada niatan untuk menjadikan bekerja menjadi TKI sebagai sarana untuk mengakumulasi uang sebagai modal usaha di kampung halaman.

Dengan penghasilan yang besar dari bekerja di luar negeri sebenarnya para mantan TKI (purna TKI) dapat mengembangkan itu sebagai modal usaha. Ketika mereka sudah dapat mengelola usahanya dengan baik, mereka akhirnya tidak perlu kembali lagi menjadi buruh migran di negeri orang. Mereka bisa mandiri di negeri sendiri bahkan mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi para pencari kerja. Mereka juga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup mereka secara berkelangsungan tanpa harus kembali lagi menjadi TKI. Usaha yang paling tepat untuk para purna TKI adalah dengan membuka usaha-usaha kecil menengah (UKM). Banyak bidang usaha yang dapat dijalani seperti budi daya ayam, sapi dan kambing, budi daya buah, usaha konveksi, menjahit dan bordir, pelatihan tata rias pengantin, tata boga, bengkel motor, sablon dan percetakan, maupun pengelasan. Masih banyak lagi jenis usaha lain yang dapat digeluti oleh para mantan TKI. Cerita mengenai mantan TKI yang sukses menjadi pengusaha sudah sering ditampilkan di layar kaca. Bahkan ada mantan TKW yang menjadi dosen di sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kisah-kisah inspiratif ini seharusnya insprrasi dan motivasi untuk para purna TKI yang hendak memulai usaha.

Di samping keinginan dari purna TKI, dibutuhkan juga program dan kebijakan dari pemerintah baik pusat maupun daerah kepada pemberdayaan para mantan TKI. Pemerintah bisa memberikan pelatihan usaha melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada para mantan TKI. Pelatihan-pelatihan kewirausahaan sangat mereka butuhkan agar dapat mengelola dan menjalankan usaha dengan baik.

Mereka harus diajarkan bagaimana manajemen usaha, diajarkan

membangun jaringan (networking) dan lain-lain. Diajarkan pula tentang bagaimana untuk mendapatkan pinjaman modal dari lembagalembaga keuangan legal (bank) sehingga para purna TKI tidak terjerat perangkap rentenir untuk pembukaan modal usaha.

Pemerintah diharapkan pula untuk memberikan kemudahan permodalan kepada para pelaku usaha baru ini. Pemerintah sedang gencargencarnya mencetak para wirausahawan-wirausahawan baru melalui berbagai program seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) contohnya.

Program-program seperti ini sebenarnya sangat bagus namun tidak banyak masyarakat yang tahu. Lagi pula bisanya program-program seperti ini sangat ribet dalam hal administrasi. Padahal jika bisa berjalan lancar program-progrm bantuan bagi pengusaha kecil menengah ini akan sangat positif. Termasuk akan mampu menekan jumlah pengiriman TKI ke luar negeri.

Semoga kesadaran para purna TKI untuk mulai berusaha akan tumbuh. Pada saat bersamaan pemerintah juga harus menciptakan iklim usaha yang kondusif sehingga banyak pengusaha-pengusaha baru termasuk yang merupakan mantan TKI akan bermunculan.

Dengan demikian pengiriman TKI akan berkurang sehingga martabat NTB khususnya dan Indonesia umumnya akan meningkat. NTB tidak akan dicap lagi sebagai kantung penghasil TKI dan citra Indonesia sebagai pengekspor buruh sedikit demi sedikit pudar. Amin.

Gelombang pasang terjang pesisir Ampenan, ribuan warga mengungsi Pastikan mereka dalam keadaan aman

*** Pembangunan konstruksi Mandalika Resort dimulai Juni Semoga tak sekadar wacana

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Jotun Hadir di NTB JOTUN Indonesia sebagi salah satu pionir produsen cat berkualitas, kini hadir di NTB. Jotun ingin mendekatkan diri dengan konsumen, khususnya di Mataram dengan menggelar festival bertemakan “Jotun Fun Carnival Day 2013” sejak 25 sampai 26 Mei 2013 di Mataram Mall.

Dengan festival ini, Jotun memperkenalkan berbagai produk serta visi misi PT. Jotun Indonesia.

Mengusung konsep edutainment, memperkenalkan Jotun Colour Advisor, yakni aplikasi yang memudahkan customer untuk mencoba mewarnai dinding ruangan secara virtual dengan menggunakan warna-warni cat Jotun. Jotun DecorativeJI, yang memudahkan para customer mencari solusi warna dan cat yang dikemas secara menarik, yang dapat didownload langsung melalui smartphone seperti BlackBerry, Apple dan Android.

“Masyarakatpun bisa mendapatkan informasi tentang solusi menyeluruh dari rangkaian produk Jotun untuk cat interior dan eksterior, baik bagi rumah, hunian maupun kantor,” papar General Sales Manager Decorative Segment, PT. Jotun Indonesia, Novi Christiana di Mataram, Sabtu (25/5).

Pengunjung diajak untuk melihat proses pewarnaan cat di booth Jotun Factory, atau berkonsultasi langsung di Jotun Feng Shui untuk menggali potensi dan bakat anak berdasarkan tanggal lahir, dan mengenali warna masing-masing. termasuk kompetisi dan game lainnya untuk siswa tingkat TK, SD hingga SMU, bahkan game-game untuk keluarga.

Secara umum Jotun paints digambarkan sebagai salah satu pionir manufaktur cat, pelapis dan Powder Coating. Grup ini memiliki 74 perusahaan dan 39 fasilitas produksi di 43 negara. Memiliki agen, kantor cabang dan distributor di lebih dari 80 negara.

Jotun paints hadir di Indonesia tahun 1983 dan terus berkomitmen terhadap peningkatan mutu produk dan pelayanannya, ditambah lagi pabrik-pabriknya dilengkapi dengan sertifikat ISO, sehingga semua produk cat yang dihasilkan merupakan produk ramah lingkungan.

Sebaran produknya sudah mencapai seluruh Indonesia yang didukung oleh enam kantor pemasaran di Batam,Pekanbaru, Medan, Balikpapan, Makassar dan Surabaya.

PT. Jotun Indonesia mengusung value yang berfokus pada tiga hal, yaitu People, sangat peduli dengan keamanan produk maupun proses produksi bagi para stakeholders. Profitability, berfokus pada profit sebagai indikator untuk value yang sudah diberikan kepada konsumen. Position, bertujuan untuk menjadi pemimpin pasar. Innovation, berkomitmen untuk memimpin dengan produk inovatif terdepan.

“Jotun telah banyak dipercaya untuk melindungi dan memperindah gedung-gedung, hunian maupun mahakarya arsitektur di dunia, Menara Eiffel, Paris, Burj Al Arab dan Burj Khalifa di Dubai,” demikian Cristiana. (bul)

Kegiatan Jotun di Mataram Mall

(Suara NTB/bul)

Ratusan Koperasi di NTB Mati Suri Mataram (Suara NTB) Jumlah koperasi di NTB saat ini mencapai 3.728 unit.

Dari jumlah ini sekitar 500 unit lebih dalam kondisi mati suri.

Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. Hendro Kartiko, M.Si mengatakan, seperti halnya UMKM dan BUMD/BUMN, dalam dunia perkoperasian juga ditemukan koperasi yang mati suri dan berkembang pesat. ”Yang namanya koperasi tidak seluruhnya baik. Jumlah koperasi kita 3. 728 unit, sekitar 500-an koperasi itu mati suri. Sama dengan UKM sama dengan BUMN, ada yang bagus ada juga yang terseok-seok. Padahal itu dikelola oleh orang-orang profesional semua,” ujarnya kepada Suara NTB, Sabtu (25/5).

Ratusan koperasi yang mati suri ini, kata Hendro saat ini sedang dihidupkan kembali dengan memberikan suntikan permodalan, penataan kelembagaan dan lainnya dalam rangka menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, dilakukan revitalisasi koperasi-koperasi yang ada saat ini.

Program revitalisasi koperasi terutama Koperasi Unit Desa (KUD), katanya merupakan program nasional Kementerian Koperasi dalam memperkuat posisi dan kelembagaan KUD di tengah-tengah masyarakat. ”Dalam hal penyaluran pupuk, KUD ini sudah diberikan permodalan oleh kementerian koperasi,” sebutnya.

Selain itu, koperasi-koperasi yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat melalui wadah seperti Waserda juga dibantu dalam tampilannya dengan membentuk koperasi atau UKM Mart. Dengan bantuan rehabilitasi/ renovasi gedung dilengkapi dengan peralatan-peralatan pendukung. ”Koperasi itu dibantu untuk merehab koperasi Waserda supaya tampilannnya bagus, peralatannya bagus,” tambahnya.

Sementara itu, lanjut Hendro dalam RPJMD NTB 20092013, NTB menargetkan 2.000 koperasi berkualitas. Hingga tahun 2012 lalu, realisasi jumlah koperasi berkualitas di NTB mencapai 1.633 unit koperasi.

“Sisanya diprogramkan pada tahun ini. Untuk penilaian koperasi berkualitas ini, tidak dinas koperasi yang melakukannya tetapi ada lembaga independen yang menilai. Dan itu kita tenderkan, jadi nanti ada lembaga survey itu yang menilai koperasi itu berkualitas atau tidak. Kriteria penilaian yang pokok ada dua yakni dari sisi kelembagaan dan sisi usaha. Sebanyak 48 poin yang harus dinilai,” pungkasnya. (nas)

(Suara NTB/bul)

KERAMBA - Permintaan yang terus naik terhadap ikan kolam, seiring membaiknya iklim ekonomi, membuat produsen ikan kolam pun mencari alternatif untuk budidaya ikan. Setelah petak-petak kolam dipenuhi ikan, warga di daerah aliran sungai desa Pringgasela, Lombok Timur ini pun menebar keramba di sungai desa tersebut.

Pembangunan Konstruksi Mandalika Resort Dimulai Juni Praya (Suara NTB) Proses pembangunan konstruksi berupa infrastruktur dasar berupa jalan di kawasan Mandalika Resort, Lombok Tengah (Loteng) tinggal menghitung hari.

Setelah sebelumnya pihak Bali Tourism Development Coorporation (BTDC) mengkonfirmasi bakal segera memulai pembangunan fisik di dalam kawasan, paling tidak akhir bulan Mei ini. Demikian diakui Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM., saat dikonfrmasi Suara NTB, Jumat (24/5).

Dikatakan, pihak BTDC sudah hampir merampungkan seluruh persiapan yang diperlukan untuk memulai pembangunan fisik kawasan Mandalika Resort. Sehingga hampir sudah bisa dipastikan kalau pembangunan akhir bulan ini atau paling tidak awal bulan Juni. “Pihak BTDC sudah siap, tinggal pelaksanaannya saja” ujarnya.

Sebagai pertanda dimulainya pembangunan fisik di dalam kawasan Mandalika Resort tersebut, pihak BTDC bersama dengan Pemkab Loteng bakal menggelar istighosah dan doa bersama dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah di daerah ini. Guna memohon kelancaran dalam proses pembangunan.

Bukan hanya pembangunan fisik saja, tetapi semua kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dikawasan Mandalika Resort. Terutama lagi bagi kemajuan dunia pariwisata Loteng. “Untuk kegiatan istighosahnya direncanakan pada tanggal 30 Mei besok. Sebagai tanda kalau pembangunan fisik kawasan Mandalika Resort dimulai,” sebut Sekda.

Adapun berbagai elemen yang ada di daerah ini bakal dilibatkan supaya bisa sama-sama menjadi saksi sejarah bagi Loteng ke depan.

Bahwa kawasan yang sudah begitu lama terbengkalai, kini akhirnya mulai digarap. “Sekaligus minta dukungan atas pengembangan kawasan Mandalika Resort,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Pengembangan BTDC Edwin Darmasetiawan mengungkapkan, pembangunan infrastruktur dasar berupa jalan, menjadi fokus utama BTDC sebagai tahap awal mengembangkan kawasan Mandalika Resort.

Total anggaran tidak kurang dari Rp 2,1 triliun pun bakal disiapkan untuk membangun infrastruktur dasar.

Namun anggaran tersebut akan digelontorkan dalam tiga tahap. Tahap pertama dimulai dari tahun 2013 ini sampai tahun 2016 mendatang dengan besaran anggaran DIJUAL Rp 700 miliar.

Setelah itu, DIJUAL, 2 UNIT RUKO anggaran sebe2 LT, JL.CATUR sar Rp 500 milWARGA NO.16 A+B. iar akan digelHUB. 081916730078 ontorkan pada tahap kedua tahun 2017 sampai tahun 2018 mendatang. Sedangkan pada tahap ketiga nantinya, yakni tahun 2019 sampai tahun 2021, anggaran yang disiapkan jauh lebih besar lagi, mencapai Rp 900 miliar lebih. (kir)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB JUAL MOBIL

TRAVEL

PELATIHAN

HOTEL

BATIK

ACCESORIES

FINANCE

RADIO

PETS SHOP

TRUSS

DIJUAL

SANGGAR SENAM

ADVERTISING

Halaman 8

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Tarung Derajat Total Hadapi PON Jabar 2016 Mataram (Suara NTB) Ketua Pengprov Kodrat NTB, Ir. H. Ahmad Rusni tak ingin setengah hati membina atlet tarung derajat NTB. Pemilik PT. Dasar Ilham Sakinah (DIS) ini akan total mempersiapkan atletnya, guna meraih target 3 emas di PON XIX di Jawa Barat (Jabar) 2016 mendatang. Tak tanggungtanggung, mereka akan melaksanakan pemusatan latihan daerah (Pelatda) (Suara NTB/fan) persiapan mengikuti event H. Ahmad Rusni nasional hingga PON. Demikian terungkap dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Pengprov Kodrat NTB, di kediaman Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB di Jalan Lingkar Mataram, Sabtu (25/5) lalu. “Untuk mewujudkan target tiga medali emas ini saya ingin keseriusan pengurus kabupaten/kota untuk mempersiapkan atlet,” pesan H. Rusni saat memimpin Rakerda Kodrat NTB. Pada Rakerda yang dihadiri Wakil Ketua II Pengprov Kodrat NTB, Moh. Iqbal MP dan seluruh pengurus kabupaten/kota Kodrat itu, Rusni mengingatkan semua Pengkab Kodrat kabupaten/tota agar total mempersiapkan atlet. Alasannya, dirinya ingin Pelatda atlet tarung derajat NTB dapat dilaksanakan tahun 2013 ini. Bahkan, usai lebaran atau bulan September pihaknya akan menggelar seleksi atlet daerah untuk mengikuti Pelatda di Mataram.

Soal pelaksanaan teknis Pelatda akan diserahkan sepenuhnya kepada Bidang Pembinaan Prestasi(Binpres), karena ia yakin Binpres sangat ahli dalam membuat program pelatihan jangka pendek, menengah dan panjang. (fan)

Tim Piala Sudirman akan Dapat Bonus Jakarta (Suara NTB) Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) akan memberikan bonus kepada para atlet yang tergabung dalam tim Piala Sudirman 2013 sebagai bentuk penghargaan atas jerih payah dan perjuangan mereka selama bertanding pada perebutan supremasi beregu campuran paling bergengsi tersebut. “Perjuangan tim Indonesia sangat membanggakan. Kami akan memberikan bonus kepada tim Piala Sudirman,” kata Gita Wirjawan, Ketua Umum PP PBSI, seperti dikutip dari rilis PBSI, Minggu.

Hal ini disampaikan Gita pada acara penyambutan tim Piala Sudirman di Pelatnas Cipayung, Sabtu (25/5), sepulangnya tim dari Kuala Lumpur. Pada kesempatan itu Gita juga menyampaikan bahwa PBSI akan segera bersiap diri untuk dua target besar di tahun ini yaitu Kejuaraan Dunia dan SEA Games. “Selanjutnya PBSI akan fokus pada Kejuaraan Dunia dan SEA Games, dan tahun depan juga akan ada event penting yaitu Piala Thomas dan Uber,” tutur Gita.

Tim Piala Sudirman Indonesia terhenti di babak perempat final setelah kalah oleh tim Cina yang merupakan unggulan pertama. Setelah memaksa Cina untuk bermain pada kelima partai, perjuangan tim Indonesia berakhir dengan skor tipis 2-3. “Saya mengapresiasi setinggi-tingginya perjuangan tim Indonesia, walau kalah, tapi kami kalah dengan penuh kehormatan. Kami kalah dari lawan paling tangguh di dunia. Luar biasa usahanya, saya dengar Cina juga kaget dengan penampilan tim Indonesia,” kata Menteri Perdagangan itu menyampaikan apresiasinya meskipun tim gagal mencapai target semifinal.

Ia menambahkan, Indonesia kurang beruntung saat hasil undian mengharuskan bertemu Cina di perempat final. ‘’Namun semua sudah right on track, saya tak duga ganda putra kita kalahkan andalan Cina. Kalau ganda campuran memang sudah seharusnya menang. Tiga nomor lainnya, tunggal putra dan putri serta ganda putri akan dikaji ulang dan dimaksimalkan lagi,” ujar Menteri Perdagangan ini. (ant/bali post)

London Arjen Robben mencetak gol pada menit ke-89 untuk memenangkan Bayern Munich pada final Liga Champions atas Borussia Dortmund 2-1 di Stadion Wembley, London, Inggris, Minggu dinihari.

Pemain asal Belanda itu menerima tendangan tumit Frank Ribery, menghindari Mats Hummels dan menembakkan tendangannya melewati Roman Weidenfeller untuk membawa Bayern meraih mahkota Eropa kelima.

Bayern yang juara pada 1974, 1975, 1976, dan 2001 itu telah menunggu lama momen tersebut, setelah kalah pada final 2010 dan kembali pada 2012, ketika mereka kalah melalui adu penalti dari Chelsea di kandang sendiri.

Robben membuka jalan Bayern menuju kemenangan setelah pertandingan berlangsung satu jam ketika ia membantu Mario Mandzukic mencetak gol pembuka, namun Ilkay Gun-

dogan menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti pada menit ke-68.

Kemenangan pada final Liga Champions antara tim Jerman yang pertama kali terjadi itu membuat pelatih Bayern Jupp Heynckes menjadi manajer keempat yang memenangi trofi tersebut bersama dua klub berbeda, setelah pada 1998 meraih kemenangan bersama Real Madrid.

Itu juga menjadi kado manis bagi pelatih yang akan meninggalkan klub tersebut digantikan oleh Pep Guardiola.

Setelah meraih gelar juara Jerman, Bayern selanjutnya akan berusaha meraih gelar Piala Jerman melawan Stuttgart akhir pekan depan.

Belum ada gelar kedua bagi juara 1997 Dortmund, namun tim asuhan Jurgen Klopp tidak hanya sekedar main di hadapan 86.298 penonton.

Kiper Bayern Manuel Neuer berhasil menyelamatkan usaha Robert Lewandowski, Jakub B l a s z c zykowski, Marco Reus dan Sven Bender, sebelum Bayern akhirnya mengancam lawannya ketika Weidenfeller menepis sundulan Mandzukic ke mistar gawang.

Hasil tendangan pojok disundul Javi Martinez ke atas gawang, namun peluang terbaik pada babak pertama jatuh ke Robben.

P a d a menit ke60 ia membantu

terciptanya gol pertama. Ribery melaju ke depan dan Robben menghindari jebakan offside sebelum mendorong bola melewati Weidenfeller dan mengumpan Mandzukic untuk menyarangkan bola.

Namun Dortmund segera menyamakan kedudukan.

Dante dikenai hukuman penalti setelah melakukan pelanggaran, menendang Reus di area penalti dan Gundogan berhasil mengeksekusi tendangan penalti dengan baik.

Bayern melanjutkan tekanan ketika memaksa Weidenfeller mengelakkan tendangantendangan tajam David Alaba dan Bastian Schweinsteiger, sebelum akhirnya Robben melewati pertahanan Dortmund untuk mencetak gol kemenangan, demikian seperti dilaporkan AFP. (ant/bali post)

CETAK GOL - Arjen Robben saat mencetak gol yang mengantar Bayern Munchen menang 2-0 atas Borussia Dortmund dalam final Liga Champions, Minggu pagi (WITA) di Wembley, London. (ant/bali post)

Penembak Kota Mataram Tak Boleh ’’Over Confidence’’ Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Pengcab Perbakin Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH, mengingatkan 15 atlet dan 2 pelatih menembak asal Kota Mataram yang mengikuti Kejurnas Menembak di Surabaya 28 Mei hingga 2 Juni mendatang tidak over confidence. Wakil Ketua DPRD Kota Mataram itu meminta atlet dan pelatih tetap konsisten serta menjaga ketenangan selama mengiuti pertandingan.

“Jangan over confidence, tetap konsisiten menjaga ketenagan selama pertandingan. Kalau ada yang kurang, komunikasikan dan berusaha menerima keadaan dengan senang,” pesan Didi Sumardi, saat melepas kontingen menembak NTB di Kantor DPRD Kota Mataram, Jumat (24/5) lalu. Hadir pada acara pelepasan itu, Ketua Klub Perbakin Rinjani Mataram dan Sekretaris Pengcab Perbakin Kota Mataram, Drs. Dodik Satrijo Wibowo.

Menurutnya, seorang atlet menembak membutuh ketenangan dan konsentrasi serta harus bersikap enjoy dan rileks selama mempersiapkan diri mengikuti pertandingan.

(Suara NTB/fan)

(Suara NTB/fan)

H. Didi Sumardi

Soal hasil, dirinya tidak ingin muluk-muluk, karena dia yakin bila upaya tersebut sudah dilakukan, atlet menembak akan meraih hasil yang maksimal.

Pada bagian lain, dirinya bergembira terhadap hasil yang dicapai atlet menembak asal Kota Mataram yang sukses menyumbang medali di kancah nasional. Termasuk, menaruh harapan besar pada atlet yang sukses menyumbangkan medali emas di setiap kejurnas. ‘’Yang membanggakan lagi, yakni tiga

POSE - Atlet dan pelatih menembak sedang berpose bersama Ketua Umum Pengcab Perbakin Kota Mataram, H. Didi Sumardi di DPRD Kota Mataram, Jumat (24/5). penembak Kota Mataram masuk dalam program PRIMA Pratama dan akan membela tim menembak Indonesia di kejuaraan level internasional,’’ ujarnya bangga.

Sekretaris Perbakin NTB, Dodik Satrijo Wibowo menambahkan penembak yang mengikuti kejurnas tersebut rata-rata berusia pelajar.

Mereka adalah Ni Wayan Yuliarthi, I Wayan Meta Ambara Yoga, Dimas Restu Arindra Putra, Lalu Rizal Saputra Junistiawan, Liza Rizna Wijayanti, Bima Putra Ekabu-

di Kusuma, Kadek Yogi Permana, Made Bayu Andika Wirawan, Nila Anggreni, Deby Meliana Hadiarti Wibawa, Gusti Agung Putu Ratih, Citra Putri Budi Andini, Joko Sutrisno, I Putu Bagus Jaya Baru dan Iva Rizki Pratama Putra.

Hal senada disampaikan pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono, didampingi Wawan Priyatna, mengaku, pihaknya menarget dua medali emas itu pada tiga atet, yakni L. Rizal Saputra, I Nyoman Meta Ambara Yoga dan Bima Eka Putra. Meski

demikian, ujarnya, bukan berarti atlet lainnya tidak punya peluang, namun hasil evaluasinya selama latihan dan prestasi tiga atlet tersebut di kejurnas cukup signifikan.

Baginya, meraih dua medali emas di level nasional bukan hal sulit bagi penembak asal Kota Mataram. Pasalnya dari 15 atlet yang akan berlaga di kejurnas di Surabaya merupakan atet unggulan yang pernah sukses menyumbangkan medali emas di kancah nasional. Selain itu, pihaknya sudah memiliki tolok ukur yang jelas sebelum mengumbar target.

Menurutnya, hasil kejurnas tahun 2012 dan awal tahun 2013 lalu menjadi tolok ukur yang jelas bagi pihaknya. Di mana ketiga atlet tesebut sukses menyumbang medali emas di Kejurnas. Bahkan, L. Rizal dan Bima Eka Putra berhasil menyumbangkan masingmasing medali emas di Kejurnas Kapolri Cup di Surabaya. ‘’Demikian halnya I Nyoman Meta Ambara Yoga berhasil menyumbangkan medali emas terpilih sebagai penembak terbaik di kelas air rifle man junior putra di Bali baru-baru ini,’’ tandasnya. (fan/*)

DIREKTORI BISNIS SUARANTB RUMAH MAKAN Hanya 272.500 Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BAWA PULANG MOBIL NISSAN DENGAN DP 18 JT

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

Hanya :

SIARAN TV

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

RUPA-RUPA

AC std Rp. 250.000

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Senin, 27 Mei 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB SALON

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

HP. 081 915 971 761

RUMAH MAKAN

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

PENGOBATAN

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

SUARA NTB

Senin, 27 Mei 2013

Mataram (Suara NTB) Perusahaan real estate, PT. Dasar Ilham Sakinah (PT.DIS) tetap pada komitmennya untuk menyiapkan perumahan tanpa uang muka kepada seluruh segmen masyarakat. Termasuk para atlet dan pelatih di NTB yang berprestasi.Komitmen menyiapkan perumahan dengan uang muka nol persen dengan fasilitas lengkap ini, merupakan langkah untuk menghadirkan penawaran yang beda dari yang lainnya.

Solusi cepat dan praktis b a g i

masyarakat yang berminat tinggal memilih type perumahan yang diinginkan. Baik yang komersil maupun subsidi, tersedia dari type 27 hingga diatas type 100. Sehingga konsumen diberikan pilihan secara bebas untuk menentukan type rumah yang dibutuhkannya.

Terletak di Jalan TGH. Ali Batu Nomor 1, persis di depan Kantor DPRD Kota Mataram di Lingkar Selatan, PT. DIS menyiapkan 5000-an unit perumahan di atas lahan seluas 130 hektar. Lokasi yang sangat strategis, kawasan

yang di lingkari jalan-jalan besar yang menjadi akses langsung menuju Bandara Internasional Lombok (BIL).

Perumahan elite ini didesain cukup variatif. Ketinggian dasar bangunan yang disesuaikan dengan dataran tertinggi di Kota Mataram, sehingga dipastikan akan terhindar dari banjir. Perumahan ini juga dilengkapinya gorong-gorong saluran pembuangan air.

Lingkungan perumahan dikonsep hijau, dengan 30 persen lebih kawasannya ditanamani pohon pelindung dan buahbuahan, sehingga memberi rasa nyaman dan aman bagi customer. Jalan utama perumahan selebar 10 meter, dilengkapi juga berbagai fasilitas olahraga, bahkan

pada haluan depan lahan utamanya akan dibangun hotel berkapasitas 700 kamar, sekaligus dilengkapi mall sebagai pusat perbelanjaan.

“Sebagai tempat hunian seterusnya, ataupun sebagai lahan investasi yang menguntungkan, untuk itulah kamipun menyiapkan fasilitas pusat perbelanjaan sekaligus hotel. Saya fikir ini cukup menarik untuk kami tawarkan, selain karna tanpa uang muka, cukup melengkapi persyaratan administrasi, kami akan memberikan solusi,” demikian Direktur Utama, PT. DIS, H. Ahmad Rusni, MM. Untuk saat ini, dari 5000-an unit perumahan yang disiapkan ini, baru dibangun sebanyak 1.000-an unit. Untuk itu, customer tetap diberikan peluang untuk mendesain langsung model rumah yang akan dibangun, selain dengan menawarkan desain yang sudah disiapkan. “Pem-

Halaman 10

bangunannya dari awal sampai finish, bisa diawasi langsung oleh konsumen, bahkan ketentuan campuran materialnyapun kami lebihkan dari ketentuan Dinas PU, karena biar bagaimanapun kami ingin memberikan yang terbaik kepada seluruh customer,” tambah Ketua Pengprov Keluarga Besar Tarung Derajat Provinsi NTB ini.

Atlet dan Pelatih Berprestasi Diberikan Keringanan Lebih Besar Pada bagian lain sebagai bentuk kecintaannya untuk menumbuhkan semangat olahraga di NTB, H. Ahmad Rusni secara pribadi memberikan penawaran khsusus kepada atlet dan pelatih yang berprestasi hingga di kancah nasional, mengakomodir

seluruh cabang olahraga yang ada dibawah naungan KONI NTB. “Untuk atlet-atlet yang sudah berlaga dan mendapatkan juara pada perhelatan olahraga nasional PON, diberikan kesempatan untuk memiliki rumah bebas uang muka hingga Rp 80 juta pada type-type besar,” tembahnya.

Hal ini dipandang sebagai bentuk penghargaan kepada atlet yang sudah memperjuangkan nama daerah di tingkat nasional, terlebih kondisi di Indonesia, tidak jarang atlet-atlet yang berprestasi

di tingkat dunia, justru tak mendapatkan perhatian khusus. Pemesanan langsung, melalui kontak pemasaran PT. DIS, di 0370639191, Nurul: 081805202431, Febi: 081917355113, Anik: 081805219570, atau melalui website: www.ptdasarilhamsakinah.com dan berkomunukasi langsung di kantor pemasaran di Jalan TGH. Ali Batu Nomor 1 Lingkar Selatan, Mataram. (bul)

Dirut PT. DIS, Ahmad Rusni, MM. di kantor pemasaran PT. DIS (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Senin, 27 Mei 2013

Polisi Bunuh Diri Akibat Tekanan Berat Jakarta (Suara NTB) Adanya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bunuh diri dapat dinilai sebagai mendapatkan tekanan berat dalam pekerjaan maupun persoalan kebutuhan hidup rumah tangga, kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S. Pane.

“Sejumlah polisi kerap mengeluhkan hal ini kepada kami.

Kerja keras yang tak kenal waktu dengan gaji yang kecil sering membuat konflik di rumah dengan sang istri,” ujarnnya dalam keterangan pers di Jakarta, Minggu. Neta mengomentari peristiwa aksi tembak diri anggota Unit V Subdirektorat Kejahatan dan Kekerasan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Bripka Jeremy Manurung, di rumahnya, Jumat (24/5).

Selain Jeremy, IPW mencatat telah terjadi dua kali aksi bunuh diri yang dilakukan anggota kepolisian sepanjang 2013, yakni Briptu Andre Hutabarat di Medan Sumatera Utara, dan Aiptu Joko Subandi di Magelang, Jawa Tengah. Neta menduga sebagian besar kasus polisi bunuh diri terjadi akibat persoalan rumah tangga dan beban psikologis dalam mengemban tugas dalam jajaran bawah institusinya.

Tekanan tugas selama 24 jam di lapangan menunjukkan anggota kepolisian harus memenuhi ambisi atasan dengan target cukup tinggi, ujarnya. “Meski sudah bekerja keras, sulit bagi mereka untuk bisa mengikuti pendidikan dalam rangka kenaikan pangkat,” ungkap Neta.

Di sisi lain, ia menambahkan, anggota kepolisian mendapatkan gaji yang tidak sepadan dengan beban pekerjaan yang menyebabkan konflik dalam rumah tangganya. Hal tersebut, dinilainya, dapat memicu anggota kepolisian merasa frustasi atau stres, sehingga menimbulkan kompensasi dengan cara desersi atau melakukan tindakan ekstrem dengan cara bunuh diri. (ant/bali post) Neta S. Pane

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Ganjar-Heru Unggul Telak Versi ”Quick Count” Jakarta (Suara NTB) Quick count atau hitung cepat di Pilkada Jateng yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei, Minggu kemarin memperlihatkan hasil seragam.

Pasangan cagub nomor urut 3 yakni Ganjar PranowoHeru Sudjatmoko yang diusung PDIP unggul telak dengan perolehan suara lebih dari 40 persen.

Berdasarkan quick count yang dilakukan lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang ditutup pada Minggu, pukul 15.00 WIB, GanjarHeru memperoleh 48,73 persen. Adapun dua pasangan yang lain, Bibit Waluyo-Sudijono Sastroatmojo berada di tempat kedua dengan 30,24 persen suara serta Hadi Prabowo-Don Murdono berada di tempat ketiga dengan perolehan 21,03 persen.

Wakil Direktur Eksekutif JSI Fajar S.Tamin mengatakan survei dilakukan terhadap 400 tempat pemungutan suara yang dijadikan sebagai sampel dari total sekitar 61 ribu TPS yang ada. Ia menuturkan dari perolehan suara yang masuk, Ganjar-Heru telah unggul di wilayah Surakarta dan sekitarnya. “Perolehan suara pasangan ini mencapai lebih dari 50 persen,” katanya.

Ia menjelaskan terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi keunggulan Ganjar-Heru dalam Pemilihan Kepala Daerah 26 Mei ini, antara lain elektabilitas pejabat kini Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang terus menurun. “Petahana yang mencalonkan diri ini bukanlah strong petahana,” katanya.

Selain besaran perolehan suara, survei juga mencatat angka pemilih yang tidak menggunakan haknya. Persentase pemilih yang tidak menggunakan haknya mencapai lebih dari 50 persen. Pasangan Ganjar-Heru diusung oleh PDI Perjuangan. Adapun pasangan Bibit-Sudijono diusung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, dan PAN. Sementara pasangan Hadi-Don diusung gabungan Partai Gerindra, PKS, PPP, PKB, Partai Hanura, serta PKNU. Meski hasil akhir Pilkada

(ant/bali post)

HITUNG SUARA - Petugas menghitung surat suara saat pemilihan Gubernur Jateng dan Bupati Kudus di Gribig, Kudus, Jateng, Minggu (26/5). Pasangan Cagub/Cawagub Jateng nomor urut 3 yakni Ganjar Pranowo-Heru Sudjatmoko yang diusung PDIP unggul telak dengan perolehan suara lebih dari 40 persen. tarkan Ganjar-Heru untuk duduk di kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng. Hal ini disebabkan karena selisih

Jateng baru akan diputuskan KPU nanti, namun hampir bisa dipastikan perolehan tersebut sudah bisa mengan-

perolehan suara berdasarkan quick count yang terlalu lebar dengan pasangan calon lainnya. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Pleno Rekapitulasi Suara Pilkada Bali Diwarnai Interupsi Denpasar (Suara NTB) Rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) Bali di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) provinsi itu diwarnai interupsi oleh saksi pasangan calon Anak Agung Ngurah PuspayogaDewa Sukrawan atau PAS di Denpasar, Minggu.

Saksi paket PAS, yakni Arteria Dahlan dan Made Suparta, berulang kali mengajukan interupsi mempersoalkan tata tertib KPU Bali dalam rapat pleno itu. Arteria Dahlan, Ketua Tim Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) Perjuangan, memaksa pihak KPU Bali agar memperbolehkan sembilan orang saksi mereka yang membawa data supaya bisa masuk ke ruang rapat pleno.

Ia juga meminta supaya ada perubahan mekanisme dan mempertanyakan dasar tata tertib pelaksanaan pleno. “Ada maksud apa ini KPU? Ada poin apa ini? Kami ingin meluruskan penyimpangan yang dilakukan KPU. Tolong dengarkan, jangan menutup diri,” ucapnya. Pada pembacaan hasil rekapitulasi kabupaten, Arteria juga menyebut, terjadi banyak perbedaan perolehan suara, seperti di Kabupaten Buleleng.

Oleh karena itu, ia menginginkan, supaya

dilakukan penghitungan ulang dan tidak menetapkan hasil pleno KPU provinsi. Ia sampai berulang kali membawa berkas ke depan dan berdiri menghampiri komisioner KPU Bali meminta supaya dilakukan perbaikan.

Senada dengan Arteria, Made Suparta bersikeras menanyakan dasar hukum saksi dibatasi dua. Anggota DPRD Bali itu berbicara sambil menunjukkan buku. Ia menyebut, agar dilakukan perbaikan sebelum pleno dan meminta pengecekan ulang di tingkat kecamatan.

Komisioner KPU Bali, Putu Ayu Winariati, yang membacakan tata tertib pleno berulangkali juga disanggah oleh dua saksi PAS itu. Namun, Ketua KPU Bali, Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, menegaskan yang bisa mengikuti pleno hanya dua orang saksi dan tim pemenangan yang diwakili ketua dan sekretaris. “Saya kira dengan empat orang ini sudah bisa membawa data-data,” ujar Lanang.

Lanang mengatakan, juga berhak mengeluarkan peserta pleno jika tidak memenuhi tata tertib. “Daripada bapak berdebat terus, saya anggap menghalangi proses ini,” katanya. Ia mengemukakan, kalau ada keberatan saksi bisa menyampaikan dalam formulir keberatan.

Pleno terbuka ini dihadiri oleh ketua KPU

kabupaten/kota, Ketua Panwaslu Bali, Made Wena, Ketua Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali, Jero Gede Suwena Putus Upadesha, dan Kapolresta Denpasar, Kombes Pol I Wayan Sunartha.

Selain itu, Danrem 163 Wirasatya, Kolonel Inf Anton Nugraha, saksi pasangan “Pasti-Kerta” Made Mudarta, Gede Sumarjaya Linggih dan Ketut Ngastawa, dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Bali, Komang Suarsana. Pilkada Bali diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Anak Agung Gede Ngurah PuspayogaDewa Nyoman Sukrawan (PAS) dan Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta (Pasti-Kerta).

Dari hasil rekapitulasi diketahui bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Bali Made Mangku Pastika-Ketut Sudikerta menang pemilihan kepala daerah dengan total perolehan 1.063.734 suara (50,02 persen) atau unggul 996 suara atas pesaingnya.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, menetapkan pasangan “Pasti-Kerta” sebagai pemenang pilkada dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan suara yang digelar di kantor KPU provinsi setempat, di Denpasar, Minggu. Pasangan Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga dan Dewa Nyoman Sukrawan

(PAS) yang merupakan lawan “Pasti-Kerta” suara sah untuk kedua pasangan calon yakni 2.126.472. Pada Pilkada Bali ini jumlah suara meraih 1.062.738 suara (49,98 persen).

Pasti-Kerta pada Pilkada Bali ini diusung tidak sah 32.762. Sementara jumlah keseluoleh delapan partai politik, yakni Partai Golkar, ruhan daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Bali Demokrat, Hanura, Gerindra, Partai Nasional sebanyak 2.925.679. (ant/bali post) Benteng Kerakyatan (PNBK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Perolehan suara pasangan Pasti-Kerta untuk masing-masing kabupaten/kota di Bali yakni di Kota Denpasar (104.429), Kabupaten Badung (131.978), Tabanan (123.291), Jembrana (61.816), Buleleng (220.702), Bangli (64.838), Karangasem (ant/bali post) (159.050), Klungkung INTERUPSI - Saksi dari pasangan nomor urut satu, Arte(70.490) dan Gianyar ria Dahlan, melakukan interupsi dan beradu argumen (127.140) suara. dengan saksi dari pasangan nomor urut dua saat pelakTotal perolehan sanaan sidang pleno, Minggu (26/5) di Kantor KPU Bali.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR PETIKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR Nomor :

2.PB/Kpts/KPU-Lotim/V/2013

TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013

Menimbang Mengingat Memperhatikan

: dst : dst : dst

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU

:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.

KEDUA

:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah : a.Nama Calon Bupati terpilih : H. MOCH. ALI BIN DACHLAN, SH b.Nama Calon Wakil Bupati terpilih : Drs. H. HAERUL WARISIN, M.Si

KETIGA

:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur terpilih sebagaimana dimaksud diktum KEDUA memperoleh suara sah sebanyak 272.726 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Enam) dari total suara sah sebanyak 615.899 (enam ratus lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) atau 44,28 % (empat puluh empat koma dua puluh delapan persen).

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur ; 2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Terpilih.

Ditetapkan di Selong pada tanggal 21 Mei 2013 K E T U A, ttd KHAIRUL ANWAR TEMBUSAN kepada Yth : 1.Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta ; 2.Ketua KPU RI melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat di Jakarta; 3.Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ; 4.Ketua KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ; 5.Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ; 6.Bupati Lombok Timur di Selong ; 7.Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur.

Untuk PETIKAN yang syah : SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR, ttd HAMBALI, SH NIP. 19691231 199803 1 053

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Senin, 27 Mei 2013

200 Warga Prancis Jadi Gerilyawan di Suriah Paris Sekitar 200 warga Prancis tahun lalu pergi ke Suriah untuk bergabung dengan pemberontak yang ingin mengulingkan Presiden Bashar al-Assad, kata surat kabar Le Monde.

Le Monde mengutip data itu dari badan keamanan dalam negeri DCRI dan dinas keamanan luar negeri eksternal DGSE. Sekitar 24 orang telah pulang ke Prancis, kata Le Monde yang dikutip AFP. Surat kabar itu juga mengutip pernyataan sumber keamanan yang mengatakan Prancis khawatir para veteran itu akan mendatangkan masalah keamanan.

Sumber-sumber keamanan mengatakan mereka kurang perangkat hukum untuk memantau secara efektif para bekas pejuang yang kembali ke Prancis. Le Monde memberitakan bahwa walaupun sekitar 20 anggota kelompok garis keras Prancis pulang, hanya satu yang dipenjarakan.

Sosok itu adalah warga Prancis asal Korea berusia 25

tahun bernama Flavien Moreau yang berperang bersama kelompok Islam Ahrar Al-Cham di Suriah.

Sementara itu, Raja Abdullah II dari Jordania, tempat sekitar 500.000 pengungsi dari konflik Suriah ditampung, Sabtu menyerukan solusi politik yang mendesak terhadap konflik utara perbatasan yang berkecamuk. “Di Suriah, solusi politik sangat dibutuhkan untuk menghentikan negara itu dari perpecahan berbahaya dan untuk menyelesaikan krisis pengungsi yang mengerikan,” kata raja.

“Jordania sekarang menampung 10 persen dari jumlah pengungsi Suriah dan ini dapat meningkat menjadi dua kali lipat pada akhir tahun,” dan rakyat kami “dengan murah hati berbagi air yang langka dan sumber daya lainnya”.

“Untuk negara-negara tuan rumah seperti kami dan Lebanon, bagi para pengungsi dan orang-orang Suriah yang rentan, baik di dalam maupun di luar

negara mereka, meningkatkan bantuan kemanusiaan dari komunitas global sangat penting.

Tetapi apa yang sangat dibutuhkan adalah segera mengakhiri kekerasan, sehingga semua rakyat Suriah dapat membangun kembali negara mereka.”

Raja mengimbau negaranegara penting dunia yang sedang berusaha untuk membawa rezim Suriah dan penentangnya bersama-sama dalam satu konferensi di Jenewa untuk mencari solusi politik bagi perang saudara itu. Raja juga menyerukan orang-orang untuk bekerja sama dalam “mengatasi krisis penting di kawasan kita - konflik Palestina-Israel”.

Dia juga mengatakan ekstremisme di mana-mana telah tumbuh menyuburkan krisis ini” dan bahwa “sekarang saatnya untuk berhenti memberikan bantuan pada pertumbuhan itu.” Dia memuji inisiatif perdamaian Liga Arab sebagai menunjuk jalan ke depan dalam penyelesaian krisis di Suriah, demikian AFP. (ant/bali post)

Tiga Kapal Cina Masuki Perairan Sengketa Jepang Tokyo Tiga kapal pemerintah Cina, Minggu, memasuki perairan di sekitar kepulauan yang disengketakan dengan Jepang, kata pihak penjaga pantai Jepang.

Kapal-kapal pengawas maritim Cina terlihat berada di dalam zona 12 mil laut lepas pantai Kepulauan Senkaku, yang Cina namakan Diaoyu, di Laut Cina Timur segera setelah pukul 10.00 waktu setempat (08.00 WIB), kata penjaga pantai. Perairan wilayah membentang sampai 12 mil laut dari garis pantai berdasarkan hukum internasional.

Tindakan itu merupakan hal terakhir dalam sengketa garis pantai yang panjang antara kapal-kapal resmi dari kedua negara sementara Beijing ada Tokyo bertikai menyangkut kepe-

milikan kepulauan yang kaya sumber alam dan penting dari geostrategi.

Sengketa wilayah yang berlangsung selama empat dasa warsa itu meningkat pada September 2012, ketika Tokyo menasionalisasi tiga pulau di gugusan itu, dalam apa yang disebutnya adalah perubahan administratif kepemilikan.

Tindakan pemerintah Jepang tersebut bertujuan untuk mendahului pembelian pulaupulau itu oleh pemerintah kota Tokyo yang dipimpin oleh gubernur nasionalis, Shintaro Ishihara, saat itu. Tindakan Tokyo itu memicu kemarahan dengan demonstrasi-demonstrasi anti-Jepang di seluruh Cina, yang meningkatkan klaimnya atas kepulauan yang katanya harus “dikembalikan” setelah Perang Dunia II. (ant/bali post)

Ukraina Ancam Indonesia Terkait Tuduhan Dumping Terigu Kiev Ukraina mengancam Indonesia akan membawa tuduhan dumping tepung terigu ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena menilai tidak adil.

“Silahkan saja kalau mereka mau mengajukan protes ke WTO. Nanti kita jelaskan dan layani saja,” kata Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan Gusmadi Bustami, di sela misi dagang di Kiev, Ukraina, Minggu kemarin.

Pernyataan Gusmadi itu menanggapi pernyataan salah satu direktur pada Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Ukraina Natasha, yang memprotes penyidikan dumping terigu asal Ukraina oleh Komite Anti Dumping Indonesia.

Pada pertemuan bilateral antara pejabat pemerintah Indonesia yang diwakili Dirjen PEN Kementerian Perdagangan Gusmardi Bustami dan Dubes RI untuk Ukraina Niniek Kun Naryati dengan pejabat Kementerian Pembangunan Ekonomi dan Perdagangan Ukraina, Kamis (23/5), Natasha menilai tuduhan dumping itu bersifat proteksi dan tidak sesuai prosedur.

Ia meminta pemerintah Indonesia cq KADI segera menyelesaikan penyelidikan anti dumping yang dijadwalkan selesai bulan ini. Bila hasil penyelidikan KADI menyebut Ukraina terbukti melakukan dumping, ia mengancam akan membawa tuduhan dumping terigu itu ke WTO. Gusmardi yang juga mantan Dubes Indonesia di WTO menegaskan pemerintah Indonesia tidak gentar menghadapi ancaman tersebut, karena menilai penyelidikan tuduhan anti dumping sudah sesuai prosedur. “Kalau kita melakukan re-

konsiliasi (dengan Ukraina) akan sulit, karena negara lain akan mengikuti,” ujarnya.

Selain Ukraina, kata dia, Indonesia melalui KADI juga melakukan investigasi anti dumping terhadap impor terigu dari Turki dan beberapa negara lainnya.

“Kita akan buktikan prosedur mana yang tidak benar,” katanya. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, Indonesia mengimpor terigu/meslin dari Ukraina 25.144 ton atau senilai 11,7 juta dolar dari total impor senilai 774 juta dolar AS pada 2012. Sedangkan ekspor Indonesia ke Ukraina mencapai 548,9 juta dolar AS. Kerja sama Pada pertemuan bilateral antara pejabat kedua negara, di Kiev, Ukraina, Kamis (23/5), disepakati peningkatan kerja sama perdagangan dan investasi. Pihak Ukraina melalui Director General for Investment Innovation Activity and Development of State-private Partnership Viktor Mykolayovyc, menawarkan penyelenggaraan kembali Joint Commission Meeting (JCM) tingkat Menteri yang pernah diadakan pada 2005 dan 2009 untuk merealisasikan kesepakatan tersebut.

Mereka berharap JCM tersebut dapat dilaksanakan pada Desember 2013 di Kiev, Ukraina. Namun pihak Indonesia yang diwakili Gusmardi Bustami mengatakan pada akhir tahun Indonesia cukup sibuk dengan berbagai penyelenggaraan kegiatan internasional mulai dari APEC sampai pertemuan WTO di Bali. (ant/bali post)

Gusmadi Bustami

(ant/bali post)