Snt27062015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500 Online :http://www.suarantb.co.id

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 95 TAHUN KE 11

E-mail: hariansuarantb@gmail.co.id

Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 27 JUNI 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Berantas Korupsi

Kajati Baru Dituntut Tahan Intervensi

Mataram (Suara NTB) Ada tuntutan besar publik terhadap kinerja Kajati NTB yang baru, Martono, SH, MH dalam hal penegakan hukum khususnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Sejalan dengan itu, ada harapan juga agar Kajati bisa tahan dengan intervensi yang berpotensi merusak kinerjanya.

Pendapat pemerhati masalah hukum Syamsul Hidayat, SH, MH, Kajati NTB sekarang diharapkan bisa menterjemahkan keinginan Pemprov NTB yang komitmen untuk clean government. Syamsul mengutip pernyataan Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi ketika acara pisah sambut Kajati NTB lama dengan baru, beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya, guber-

nur menegaskan agar Kajati garang memproses hukum pejabat mana pun yang terlibat tindak pidana korupsi.

“Kajati harus melihat ini sebagai keinginan Gubenur NTB untuk clean government. Artinya harus disambut baik dengan tindakan proaktif dari Kejaksaan, ketika ada yang diduga bersalah, maka harus segera diproses hukum,” tegas Syamsul menjawab Suara NTB, Ju-

mat (26/6) siang kemarin.

Atas komitmennya itu, Gubernur NTB juga diharapkan konsisten. Dia ingat betul bagaimana komitmen gubernur tahun 2010 lalu dengan membuat Pakta Integritas bersama Kejaksaan Tinggi NTB dan Kapolda NTB, diimplementasikan dengan penyebaran pin antikorupsi di kalangan pejabat dan pegawai Pemprov NTB. ‘’Artinya jangan sampai Pa-

’’

Untuk itu, saya sangat berharap Pak Kajati harus tahan dengan intervensi dari pejabat mana pun atau dari elite politik mana pun Syamsul Hidayat

kta Integritas dan penyebaran pin ini hanya simbolik, tapi harus diimplementasikan. Termasuk pernyataan tegas yang beliau sampaikan sebagai wujud keinginan mendukung pemberantasan korupsi, harus sampai ke tataran implemen-

tatif,’’ harap Syamsul.

Dalam penegakan hukum bukannya tanpa tantangan dan diyakini sangat dipahami sendiri oleh semua aparat penegak hukum. Ini yang diharapkan Syamsul diingat oleh Kajati Martono.

Bersambung ke hal 15

Golkar Galau di Sumbawa

(Suara NTB/ars)

MELAMBUNG - Tingginya permintaan kangkung memasuki bulan puasa, membuat harga sayuran yang satu ini melambung. Di sejumlah pasar, harga kangkung mencapai Rp 5.000 per dua ikat.

Padahal hari-hari biasa, pedagang menjualnya Rp 1.000 per ikat. Tampak seorang warga sedang memanen kangkung, di sebuah areal budidaya kangkung di wilayah Ampenan.

TO K O H

Pemohon Protes, Biaya Pembuatan SIM C Tembus Rp 400 Ribu

Persilakan Audit Investasi di BIL PEMPROV NTB tak mempermasalahkan rencana Dewan yang akan meminta BPK RI Perwakilan NTB untuk melakukan audit khusus terhadap investasi sebesar Rp 109 miliar tahun 2010 di Bandara Internasional Lombok (BIL).

Bersambung ke hal 15

H. L. Syafi’i (Suara NTB/dok)

04.57

05.07

12.19

15.39

18.08

Praya (Suara NTB) Belasan warga pemohon Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Jumat (26/6) kemarin, protes. Menyusul besarnya biaya pembuatan SIM, khususnya untuk SIM C yang mencapai hingga Rp 400 ribu lebih. Tidak hanya itu, proses pembuatan SIM juga dinilai berbelit-belit. ‘’Kita sangat sadar, SIM menjadi kewajiban yang harus dipenuhi bagi pemilik kendaraan. Tapi kalau prosesnya begitu sulit seperti sekarang, masyarakat menjadi enggan untuk membuat SIM,” aku Saeful, salah satu pemohon pembuat SIM, kepada wartawan.

Ia pun menjelaskan, proses pembuatan SIM yang harus dilalui. Mulai dari meminta surat rekomendasi kesehatan dari dokter, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/kir)

PROTES - Sejumlah pemohon pembuat SIM, memprotes rumit dan mahalnya pembuatan SIM di Polres Loteng, Jumat (26/6) kemarin.

Mataram (Suara NTB) – Dari tujuh kabupaten/kota yang akan menggelar Pilkada tahun ini, DPD Partai Golkar merasakan kesulitan dalam memainkan peranan di perpolitikan Kabupaten Sumbawa. Persoalan itu disampaikan Plt. Sekretaris DPD Partai Golkar NTB kubu Aburizal Bakrie, Ir. H. Misbach Mulyadi, Jumat (26/6) kemarin.

“Di Sumbawa ini yang paling belum ada kepastian. Khusus Kabupaten Sumbawa belum ada kepastian sama sekali. Karena sampai saat ini komunikasi kita dengan calon yang ini, dengan partai yang dia bangun komunikasinya ini belum ada kabar. Jadi kita juga agak galau dengan Sumbawa ini,” ujar Misbach saat dikonfirmasi mengenai kelanjutan arah dukungan Partai Golkar di sejumlah daerah.

Menurutnya, saat ini Golkar sudah dapat memastikan arah dukungannya di sejumlah daerah. Di Kota Mataram, Golkar dipastikan akan mendukung pasangan H. Ahyar Abduh – H. Mohan Roliskana (AMAN). Di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dukungan Golkar diberikan untuk pasangan H. Djohan Sjamsu – Mariadi.

Bersambung ke hal 15

Usulkan Penjabat Bupati/Walikota, Gubernur Surati DPRD Mataram (Suara NTB) Agustus mendatang, sebanyak empat kepala daerah di NTB habis masa jabatannya.

Sementara, Pilkada serentak di daerah ini akan dilaksanakan pada Desember mendatang. Untuk mengisi kekosongan kepala daerah, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi telah menyurati DPRD kabupaten/kota yang akan melaksanakan Pilkada untuk memproses pemberhentian kepala daerah. Selanjutnya, usulan pemberhentian kepala daerah itu akan disampaikan ke Mendagri bersamaan dengan usulan penunjukan Penjabat Bupati/Walikota.

Demikian disampaikan Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Suara

NTB, Jumat (26/6) kemarin.

Dirja mengatakan, terkait dengan itu, Mendagri telah bersurat ke provinsi yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat gubernur kepada DPRD kabupaten/kota yang daerahnya akan melaksanakan Pilkada Desember mendatang.

“Kita sudah tindaklanjuti ke kabupaten/kota surat Mendagri mengenai Penjabat Kepala Daerah yang melaksanakan Pilkada serentak tahun ini. Sesuai pasal 97 UU 23/2014 dan pasal 201 UU no 8 tahun 2013, Penjabat Kepala Daerah diusulkan berdasarkan sidang paripurna DPRD kabupaten/kota tentang pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota,”terangnya.

Bersambung ke hal 15

Diduga Tergerus Proyek

5.600 Hektar Jaringan Irigasi Pertanian di Lobar Rusak Giri Menang (Suara NTB) – Luas jaringan irigasi di Lombok Barat (Lobar) mencapai 16.000 hektar lebih, dari luas yang ada hampir 35 persen atau 5.600 hektar dalam kondisi rusak dan 65 persen atau 10 ribu hektar lebih dalam kondisi baik.

Banyaknya lahan irigasi yang rusak, diduga disebabkan tergerus pembangunan proyek. Termasuk proyek jalan BIL (Bandara Internasional Lombok) dan beberapa lokasi pembangunan proyek lainnya. ‘’Luas jaringan irigasi kita awalnya 17 ribu lebih, namun berkurang menjadi 16 ribu lebih, akibat pengurangan salah satunya proyek jalan

BIL,”terang Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, H. Chaerul Bahtiar kemarin.

Dijelaskan, luas saluran irigasi di Lobar ini yang dalam kondisi bagus 65 persen, sedangkan yang rusak itu 35 persen.

Dari total 17 ribu hektar lebih, terdapat pengurangan sehingga menjadi 16 ribu lebih.

Namun pengurangan ini jelasnya, bisa ditutupi melalui peningkatan indeks penanaman. Selain itu, lahan non sawah di luar lahan sawah yang bisa dimanfaatkan untuk ditanami padi, jagung dan kedelai ada sekitar 42 ribu hektar.

Lebih jauh ia menyatakan,

selain itu untuk menanggulangi jaringan irigasi yang rusak tahun ini pihaknya memperoleh bantuan dari APBN melaui program Upsus untuk pengembangan jaringan irigasi seluas 3.400 hektar. Masing-masing APBN untuk luas areal 900 hektar, sedangan APBNP seluas 2.500 hektar. “Kalau APBN sudah tuntas pengerjaan per 31 Mei, tinggal menunggu APBNP,”ujarnya.

Lokasi proyek jaringan irigasi ini tersebar di 10 kecamatan, dengan anggaran per hektar Rp 1,1 juta. Jika ditotal, luas lahan 3.400 hektar maka anggaran yang digelontorkan sebanyak Rp 3,5 miliar. Dana

ini langsung ditranfer ke kelompok dan langsung diekskusi oleh kelompok.

Apakah tidak rawan diselewenangkan? Menurutnya, dinas memberi kepercayaan kepada kelompok. Pengawasannya sendiri dilakukan oleh dinas.

Adanya keluhan kades yang tidak dilibatkan menurut Bahtiar, kades di masingmasing daerah tidak ada yang tak dilibatkan. Kades dilibatkan dalam hal peng u s u l a n proposal. (her)

H.Chaerul Bahtiar (Suara NTB/dok)

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Halaman 2

Awasi Eks Pelabuhan Ampenan SELAMA bulan Ramadhan ini, para pedagang yang ada di kawasan eks Pelabuhan Ampenan akan diawasi apakah ada yang berjualan di siang hari atau tidak. Hal ini disampaikan Camat Ampenan, Ki Agus M. Idrus. Agus mengatakan para pedagang di eks Pelabuhan Ampenan akan ramai berjualan pada sore hari dan biasanya konsumennya adalah para pengunjung, bukan warga setempat.

(Suara NTB/dok) Ia mengatakan tidak terlalu Ki Agus M. Idrus khawatir akan ada pedagang yang tidak menghiraukan imbauan Walikota Mataram agar tidak berjualan di siang hari selama puasa karena di eks Pelabuhan Ampenan tidak ada yang berjualan nasi, kebanyakan pedagang yang ada di sana berjualan makanan dan minuman ringan. Kecuali pada sore hari banyak pedagang makanan yang mulai berjualan.

“Kita tidak terlalu khawatir banyak yang memanfaatkan warung di sekitar eks Pelabuhan Ampenan karena di sana nggak ada yang jualan nasi,” cetusnya. Meski demikian ia mengatakan pengawasan tetap dilakukan pihaknya.

Tidak hanya di eks Pelabuhan Ampenan, Agus mengatakan pengawasan juga dilakukan di wilayah lainnya. Satlinmas yang ada di wilayah Ampenan diminta mengawasi rumah makan yang beroperasi di siang hari. Terkait jumlah rumah makan yang ada di wilayahnya, Agus mengatakan jumlahnya tidak banyak. Begitu juga dengan tempat hiburan, di Ampenan tidak ada tempat hiburan seperti di kecamatan lainnya. “Kita lebih fokus awasi rumah makan,” ujarnya.

Petasan juga menjadi perhatian pihaknya. Untuk mengawasi petasan ini, ia telah meminta lurah yang ada di wilayahnya untuk membentuk tim yang mengawasi sampai tingkat lingkungan. “Kita ingin mengurangi peredaran petasan maupun bunyi petasan,” ujarnya. Karena biasanya sering dibunyikan pada malam hari, bunyi petasan ini dinilai sangat mengganggu pelaksanaan salat tarawih. Untuk tetap menjaga kekhusyukan pelaksanaan ibadah puasa, ia mengatakan di beberapa kelurahan dan lingkungan telah dibuatkan awig-awig khusus dalam rangka menghadapi bulan puasa. (ynt)

(Suara NTB/cem)

MUBAZIR – Pembangunan trotoar di Kota Mataram kini menggunakan kombinasi keramik dan batu sikat. Praktis paving blok yang sebelumnya telah terpasang rapi menjadi mubazir dan terpaksa harus dibongkar. Tampak pekerja bangunan sedang memasang batu sikat di sepanjang jalan WR. Supratman hingga Jalan Hos Cokroaminoto depan Dinas Dispenda Kota Mataram.

Kewalahan Urus Pedagang

Diskoperindag Usulkan Relokasi Pasar Kebon Roek

Jangan Berpihak SEKRETARIS Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Nyoman Yogantara menilai kunjungan Kepala Dinas Dikpora NTB dalam rangka safari ramadhan ke sekolah-sekolah di Kota Mataram, dinilai tidak ada yang terlalu menyolok. ‘’Pak kadis merasa ndak enak saja mungkin karena ketika dari provinsi turun, tidak ada komunikasi dari kepala-kepala sekolah,’’ terangnya. Yoga menduga safari ramadhan Kadis Dikpo(Suara NTB/fit) ra NTB ke sekolah-sekolah I Nyoman Yogantara yang ada di Kota Mataram tidak terjadwal sehingga tidak ada komunikasi antara kepalakepala sekolah dengan Kadispora Kota Mataram.

Menurut Yoga, kunjungan Kadispora NTB ke sekolah, sahsah saja. Karena, kunjungan orang nomor satu di Dikpora NTB itu jelas kapasitasnya. Lagipula konteksnya adalah safari ramadhan, bukan kegiatan bernuansa politis. Politisi PDI Perjuangan ini menilai, langkah Kadispora Kota Mataram yang mengumpulkan kepala sekolah pascakegiatan safari ramadhan Kadispora NTB ke sekolah-sekolah merupakan kekhawatiran yang berlebihan. ‘’Saya rasa itu sah-sah saja, tidak ada nuansa politis,’’ cetusnya. Pasalnya, sekolah-sekolah di Kota Mataram sendiri akan segera menggelar PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru).

Dan Dikpora Kora Mataram telah memutuskan untuk mengembalikan mekanisme PPDB ke sekolah-sekolah. Sehingga dipandang wajar kalau Kadispora NTB ingin melihat kesiapan sekolah-sekolah di Mataram dalam rangka PPDB itu. ‘’Tidak ada kok motifnya yang kampanye. Terkecuali kalau memang ada kampanye di sana ya harus ditegur karena itu jelas menyalahi aturan,’’ pungkasnya. Yoga berujar, semestinya Kadispora Kota Mataram tidak perlu khawatir yang berlebihan. Sikap yang ditunjukkan Kadispora Kota Mataram justru mengesankan keperpihakannya kepada bakal calon tertentu.

Justru, sebagai PNS, Kadispora Kota Mataram harusnya mampu menunjukkan sikap netral dan tidak memihak bakal calon manapun. Yoga menganggap safari ramadhan Kadispora NTB sebagai kegiatan positif bagi sekolah. ‘’Tidak ada berbau politik. Kalau memang dia (Kadispora NTB, red) mau kampanye di sekolah, kan jelas ada atribut yang dibawa seperti spanduk dan lain sebagainya,’’ terang Yoga. (fit)

Mataram (Suara NTB) Menumpuknya pedagang di Pasar Kebon Roek, Ampenan sehingga terlihat semrawut dan berdampak macetnya kendaraan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) mengaku kewalahan melakukan penataan, sehingga diusulkan untuk dilakukan relokasi ke tempat lebih strategis.

Pembahasan rencana relokasi Pasar Kebon Roek dipimpin langsung, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir.HL. Makmur Said dihadiri lengkap dengan seluruh Asisten Setda Kota Mataram, Bappeda, BPKAD, Diskoperindag, Bagian Hukum Setda Kota Mataram, Camat Ampenan serta Lurah Ampenan Utara.

Ditemui usai rapat, Kepala Diskoperindag Kota Mataram, Wartan, SH, MH., mengaku sudah sejak lama kewalahan menata serta mengurus pedagang yang membandel berjualan di luar pasar. Padahal, lapak di bagian atas telah disiapkan, tetapi tidak dimanfaatkan maksimal. Dampaknya, terjadi kemacetan dan semrawutnya kondisi pasar. “Dari

Wartan dulu saya ribetnya ngurus Pasar Kebon Roek ini,” keluh Wartan, Jumat (26/6).

Pertemuannya dengan Sekda, hanya seputar memberikan gambaran atau keluhan yang selama ini dihadapi. Ia menduga, pasar tersebut telah kelebihan pedagang (over capacity), sehingga mau tidak mau harus segera dipindah ke tempat strategis.

Limbah Medis Dikhawatirkan Tidak Terkelola dengan Baik

Pemkot Klaim Pembangunan Tower di Selagalas Sesuai Prosedur

Mataram (Suara NTB) Limbah medis yang dihasilkan beberapa Puskesmas di Kota Mataram yang belum memiliki alat pengolahan limbah dikhawatirkan tidak terkelola dengan baik. Karena seharusnya semua fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas harus memiliki alat pengolahan limbah sendiri. Hal ini disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh kepada Suara NTB, Ju-

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram mengklaim pembangunan tower di Selagalas milik PT Solusindo Kreasi Pratama, sudah sesuai mekanisme dan prosedur, sehingga tidak ada alasan warga membawa persoalan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut disampaikan, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram, Jumat (26/6).

Ia mengatakan, sosialisasi difasilitasi oleh lurah dan camat dengan melibatkan warga. Artinya, secara prosedur sudah disetujui oleh warga karena ada tanda tangan serta pernyataan tertulis dari masyarakat. Saat itu sebutnya, masyarakat mengajukan keberatan pada tahun 2014 dan BPMP2T belum berdiri.

Penerbitan izin tower tegasnya, pihaknya selalu berhati– hati atau sembarangan menerbitkan izin. Artinya, pemohon harus melampirkan bukti sosialisasi serta berkas lainnya.

Bukti otentik dari berkas dilampirkan itu, sudah cukup dan bisa dipertanggungjawabkan.

Ia menyayangkan tindakan oknum masyarakat tiba–tiba menuntut apalagi berniat mem-PTUN-kan perkara tersebut. “Warga satu kampung setuju, nah ini cuma satu orang.

Artinya, rekomendasi itu sah,” pungkasnya.

Sikap yang diambil oleh Komisi I DPRD Kota Mataram dengan mempertemukan warga, pemerintah dan pihak perusahaan, dinilai langkah yang baik. Kalaupun masyarakat tidak puas, ia meminta agar dikomunikasikan ke pemerintah sehingga ada solusi terbaik.

Ditemui terpisah, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan mengungkapkan, yang jelas sebenarnya pembangunan tower sudah sesuai prosedur, sehingga diminta pembangunan dibiarkan berjalan. Masyarakat lanjutnya, jangan terlalu cepat membawa perkara ke PTUN, tapi harus mengedepankan musyawarah. “Jangan sedikit-sedikit dibawa ke PTUN, tapi mari kita selesaikan dengan musyawarah,” pintanya.

Persoalan itu diharapkan agar dikomunikasi kembali, agar ada solusi terbaik bagi masyarakat maupun pengusaha. (cem)

”

Dari dulu saya ribetnya ngurus Pasar Kebon Roek ini

Tapi, Pemkot belum merespon atau menanggapi dari pihaknya. “Tadi itu saya cuman keluarkan ulek – ulek selama ini, tapi belum direspon,” ujarnya.

Seandainya Pemkot Mataram merelokasi Pasar Kebon Roek, tentunya membutuhkan anggaran cukup besar. Yakni, pemerintah dibebankan untuk pembayaran pembebasan lahan.

Kedua, harus membangun konstruksi pasar. Namun demikian, Wartan tidak menyebutkan berapa anggaran dibutuhkan karena masih tahap usulan saja. “Belum mengarah ke sana,” pungkasnya.

Kalaupun nanti dipindah ke lokasi baru, diharapkan agar lokasinya lebih luas sehingga pedagang merasa nyaman dan dekat serta tidak menimbulkan kemacetan. (cem)

mat (26/6).

Seperti diberitakan sebelumnya hanya ada tiga Puskesmas di Mataram yang telah memiliki alat pengolahan limbah medis. Ketiga Puskesmas tersebut yaitu; Karang Taliwang, Tanjung Karang, dan Cakranegara. “Kalau tidak semua (memiliki alat pengolahan limbah medis) artinya limbah medis tidak terkelola dengan baik,” jelasnya.

Saleh mengatakan setiap fasilitas kesehatan harus memiliki incenerator sendiri atau alat pengolahan limbah medis.

Jika tidak memiliki, maka bisa menggunakan alat pengolahan limbah milik lembaga lain yang telah berizin.

Ia menerangkan jika sebuah lembaga atau perusahaan memiliki alat incenerator dan digunakan oleh pihak luar, maka lembaga tersebut harus memiliki izin pengelolaan limbah dari pihak luar.

“Artinya kalau limbah tersebut dibawa keluar setahu saya harus berizin. Tapi kalau untuk internal atau kalangan sendiri tidak harus ada izinnya,” ujarnya. Saleh mengatakan hal tersebut ada aturannya baik dalam undang-undang maupun Peraturan Menteri.

KhususM. Saleh n y a

terkait tiga Puskesmas di Mataram yang menerima pengelolaan limbah medis dari Puskesmas lain, Saleh mengatakan belum tahu apakah harus berizin atau tidak karena samasama lembaga yang bernaung di bawah Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram.

Untuk pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), harus dilaksanakan oleh pemrakarsa atau pengelola. Misalnya limbah rumah sakit maupun hotel, maka yang harus mengelola limbah tersebut adalah pengelola rumah sakit dan hotel. Para pengelola ini baik rumah sakit maupun hotel dan juga pusat perbelanjaan harus menyiapkan TPS (tempat pengumpulan sementara) limbah B3.

Sebelumnya Kepala Dikes Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi menyampaikan tiga Puskesmas yaitu Tanjung Karang, Karang Taliwang, dan Cakranegara telah melakukan pengolahan limbah medis berbentuk padat dan telah memasang incenerator di tiga Puskesmas tersebut. Untuk pengolahan limbah medis khusus padat yang ada di Puskesmas lainnya, Usman mengatakan limbah tersebut akan diolah di tiga Puskemas tersebut. Kenapa hanya ada di tiga Puskesmas? Usman mengatakan dipilihnya tiga Puskesmas tersebut karena memiliki lahan yang cukup luas sehingga bisa menampung incenerator. (ynt)

Realisasi PBB Baru 40 Persen Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram menetapkan target penerimaan dari Pajak Bumi Bangunan (PBB) tahun 2015 sebesar Rp 18,5 miliar. Sampai pertengahan tahun ini, realisasi PBB disampaikan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram baru 40 persen atau sekitar Rp 9,2 miliar. Realisasi ini disebutkan Syakirin di luar denda yang diterima pihaknya atas keterlambatan menyetor pajak. “Itu di luar denda. Denda sendiri ada (hitungannya),” cetusnya, Jumat (26/6).

Untuk memenuhi target, tahun ini Syakirin mengatakan akan kembali digelar Gebyar PBB. Biasanya pelaksanaan Gebyar PBB ini berbarengan dengan perayaan hari ulang tahun (HUT) Kota Mataram sekitar bulan Agustus dan diselenggarakan selama satu bulan. Animo masyarakat membayar pajak biasanya lebih besar pada saat pelaksanaan Gebyar PBB. Untuk mencapai target biasanya Dispenda Kota Mataram melakukan beberapa langkah yaitu berkomunikasi langsung dengan para wajib pajak (WP) melalui camat, lurah, dan kepala lingkungan.

Termasuk pegawai Dispenda Kota Mataram yang turun langsung mendatangi para WP. Khusus PBB, sejak 2013

Dispenda Kota Mataram mengeluarkan kebijakan pengurangan pembayaran PBB bagi warga miskin, pensiunan, maupun veteran perang. Warga yang tergolong kategori tersebut bisa mengajukan pengurangan PBB sampai 75 persen. Pengajuan pengurangan tarif PBB ini selain bisa diajukan melalui kelurahan, warga bisa datang langsung ke Kantor Dispenda Kota Mataram. Kebijakan ini mulai dilaksanakan sejak pemerintah daerah diberikan kewenangan mengelola PBB. Meski demikian Dispenda Kota Mataram tidak serta merta melakukan pengurangan pajak untuk setiap warga yang mengajukan permohonan, data pemohon ini juga akan diverifikasi langsung ke lapangan apakah memang benar berasal dari warga miskin dan apakah memang layak mendapatkan pengurangan PBB. Warga yang layak diberikan pengurangan PBB ini adalah mereka yang memegang kartu Jamkesmas sebagai bukti bahwa memang benar warga tersebut berasal dari keluarga miskin. Dispenda juga akan berkoordinasi dengan lurah untuk verifikasi data warganya. Pengurangan PBB yang bisa diberikan bisa sampai 75 persen dari yang seharusnya disetorkan ke Dispenda Kota Mataram. (ynt)

Banyak Reklame Belum Didata Dispenda

(Suara NTB/dok)

H.M. Syakirin Hukmi Mataram (Suara NTB) Secara bertahap Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram melakukan pendataan reklame yang ada di semua titik di Kota Mataram.

Sampai saat ini menurut Kepala Dispenda Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi, SE., masih banyak reklame yang belum terdata. Ia mengatakan pendataan reklame yang dilakukan pihaknya sejak pajak reklame mulai dikelola Dispenda masih dalam proses.

Khusus untuk titik-titik strategis khususnya yang ada di jalan-jalan protokol seperti Jalan Langko, Jalan Pejanggik, Jalan Panca Usaha, Jalan Catur Warga, Jalan Airlangga dan beberapa titik lainnya sudah selesai didata. “Dan masih banyak reklame lain yang belum terdata khususnya di daerahdaerah yang kurang strategis.

Kemarin kita fokus dulu di daerah-daerah strategis,” jelasnya di Kantor Walikota Mataram, Jumat (26/6).

Selain melakukan pen-

dataan di titik-titik strategis, Syakirin mengatakan Dispenda juga melakukan klarifikasi data reklame yang diterima dari Dinas Pertamanan maupun Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. “Pada saat kita turun kadang kita tidak ketemu dengan pemilik reklame dan itu kita klarifikasi. Tim tetap turun begitu juga dengan tim dari Dinas Pertamanan,” jelasnya.

Terkait potensi pajak reklame di Kota Mataram, Syakirin mengatakan belum bisa menyimpulkan berapa karena tidak semua objek pajak yang ada dalam data tersebut membayar pajak. “Misalnya ada toko yang reklamenya menempel di tokonya, itu perlu dianalisa juga,” ujarnya.

Untuk mengetahui besar potensi pajak ini, ia mengatakan perlu dilakukan analisa lebih lanjut berapa yang benar-benar membayar pajak.

Tahun ini target pajak reklame sebesar Rp 1,9 miliar. Untuk realisasi sampai bulan ini, Syakirin menyebut sekitar 6570 persen. Target pajak reklame akan dinaikkan pada APBD Perubahan 2015 menjadi Rp 2,250 miliar. Namun rencana kenaikan ini belum dibahas bersama DPRD Kota Mataram.

Dispenda bersama Dinas Pertamanan dan BPMP2T juga sedang melakukan kajian rencana kenaikan pajak reklame. Ada beberapa pilihan kebijakan terkait reklame ini apakah membiarkan reklame dengan tarif saat ini dengan beberapa pertimbangan dan aturan lainnya atau menaikkan tarif pajak reklame sehingga ke depannya pemasangan reklame di Kota Mataram lebih berkualitas. (ynt)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

TNI Sasar Lumbung Padi di Desa Mataram (Suara NTB) Mendukung Perum Bulog Wilayah NTB untuk mencapai target serap 100.000 ton setara beras hingga 16 Agustus 2015 ini, TNI melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa), akan turun ke desa-desa, menginventarisir seluruh beras dan gabah yang masih disimpan masyarakat di lumbung-lumbung penyimpanan.

Beras dan gabah yang masih disimpan tersebut, diharapkan dijual oleh masyarakat, untuk mencapai target serapan nasional sebesar 2 juta ton setara beras. Jika tidak, kemungkinan besar pemerintah akan mengeluarkan kebijakan untuk mendatangkan beras dari luar negeri (impor).

Demikian diterangkan Danrem 162/WB, Kol. CZI. L. Rudy Irham Srigede, ST, M. Si, didampingi Kepala Divisi Regional Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono, usai menggelar pertemuan dalam rangka pencapaian target 100.000 di Korem, Jumat (26/6).

“Target serapan 100.000 ton dalam waktu dua bulan

Insya Allah bisa, yang penting kita upayakan bersamasama,” tegas L. Rudy. Dalam pertemuan kemarin, dihadirkan seluruh Babinsa yang ada di Pulau Lombok, pihak terkait diantaranya dari Dinas Pertanian Provinsi NTB juga hadir, selaku penyedia data informasi potensi gabah dan beras yang ada di masyarakat.

Petani yang belum menjual gabah dan berasnya akan didata, penggilingan-penggilingan yang masih menyimpan beras dan gabahnyapun akan didata oleh masing-masing Babinsa. Demikian juga wilayah-wilayah yang dalam waktu dekat akan panen, akan didata juga. Dengan demikian, seluruh potensinya

akan dipetakan dan tergarap maksimal.

“Babinsa tidak jadi pengusaha, dan tidak boleh se senpun uang diterima dari kegiatan di lapangan. Setelah pendataan, selanjutnya dilaporkan ke Komando untuk kita sampaikan langsung ke Bulog,” ujarnya.

Secara teknis, TNI akan membuat posko di setiap gudang Bulog. Tugasnya adalah melakukan pendataan, seberapa beras yang masuk setiap hari. Sehingga riil berapa potensi dan berapa yang berhasil terserap.

Soal harga, TNI juga bersepakat dengan Bulog akan membeli beras dan gabah petani sesuai harga pasar, ken-

datipun sudah ada ketentuan harga pembelian Bulog (HPP). “Jika harga pasar Rp 3.800/Kg, sementara HPP 3.750/Kg, pembelian tetap mengacu ke harga pasar tersebut untuk mengejar target dua bulan ini,” tambahnya.

Bulog pun akan memperbantukan alat pengecek kualitas kepada Babinsa. Guna mengukur kadar air dan tingkat kerusakan beras. Sehingga harga yang diinformasikan Babinsa kepada petani, sesuai harga dan ketentuan pembelian yang digunakan Bulog.

Sementara itu, Kadivre Perum Bulog Wilayah NTB, M. Sugit Sutedjo Mulyono menegaskan, masih sangat yakin bisa mengejar target tersebut.

Sebab data dari Dinas Pertanian, masih terdapat 500.000 ton beras di lapangan.

“Kalau data Dinas Pertanian riil, kita masih optimis bisa capai serapan. Estimasinya, kalau satu Babinsa bisa

(Suara NTB/bul)

SEPAKAT - Danrem dan Kepala Divre Bulog foto bersama dengan para Babinsa seusai menyepakati komitmen mengejar target serapan 100.000 ton beras, Jumat (26/6). menyiapkan 10 ton, maka 500 Babinsa akan terkumpul

500.000 ton. Bila perlu kami beli 200.000 ton kalau data di

laporan sesuai dengan lapangan,” demikian Sugit. (bul)

Siapkan Bengkel Keliling

(Suara NTB/bul)

HARGA TURUN – Harga tomat mengalami penurunan di pasar-pasar tradisional hingga Rp 6.000/kg. Persentase penurunan harga tomat dinilai tertinggi dibandingkan dengan komoditi lainnya. Bahkan beberapa komoditi mengalami kenaikan harga.

Salah satu pedagang tomat di pasar Mandalika, Mataram, Jumat (26/6).

PLN Layani Jalur Wisata dengan Kabel Bawah Tanah Mataram (Suara NTB) PLN akan menerapkan penggunaan kabel jaringan bawah tanah, terutama di sepanjang jalur wisata dari MataramLombok Barat-KLU. Namun proyeknya masih belum dilaksanakan lantaran masih menunggu izin lokasi dari masing-masing Kabupaten/Kota.

Demikian DM PLN UIP XI wilayah Nusra, Suraji, Jumat (26/6). Dia menegaskan, kabel bawah tanah ini akan menjadi alternatif distribusi aliran listrik dari Gardu Induk (GI) di Tanjung Karang Ampenan ke beberapa Gardu Induk lainnya yang terkoneksi dalam sistem Lombok.

Koneksi GI ini diantaranya, di Ampenan, Lombok Tengah, Sambelia, dan KLU. Tetapi untuk penggunaan kabel bawah tanah ini sementara akan diberlakukan di jalur dari Ampenan Mataram hingga jalur wisata Senggigi. Rencana ini, menyusul adanya permintaan masuk ke PLN dari Kepala Daerah.

Kabel bawah tanah ini pun, lanjut Suraji, bisa saja akan menjadi alternatif pengganti tower tapak yang menyalurkan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT). Soal keamanan, ia sebutkan tentu PLN pembangunannya telah mempertimbangkan banyak hal. Termasuk yang menyangkut banyak orang.

“Sudah ada kajian dengan melibatkan tim ahli dan akademisi. Kabel bawah tanah ini aman, bahkan di daerah-daerah lain di Pulau Jawa sudah banyak diberlakukan. Kalau membahayakan, pasti tidak direkomendasikan,” sebut Suraji.

Suraji mengulas kembali rencana besar pemerintah untuk membangun pembangkit, dari 35.000 Megawatt (Mw) target pemerintah pusat selama lima tahun, NTB menerima jatah sebesar 500 Mw.

27

Terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Bagek Kembar, Ampenan sebesar 150 Mw, Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Mobile 50 Mw, PLTU Lombok II di Sambelia sebesar 100 Mw, PLTU Lombok FTV II kapasitas 100 Mw juga di Sambelia Lombok Timur. Sisanya PLTMG 50 Mw di Labuan Badas Sumbawa dan PLTMG II sebesar 50 Mw di Bima.

Dalam hal ini, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan tetap memberi dukungan. Sebab, selama ini persoalan utama pembangunan itu terkendala lahanlahan yang selalu dipermasalahkan.

“Kita sukseskanlah semua proyek-proyek ini, kalau semua mendukung, semuanya bisa berjalan sesuai rencana,” sebut Suraji. (bul)

DALAM rangka menyambut Lebaran Idul Fitri 1436 H, Astra Motor Cabang Mataram akan menyediakan sarana armada bengkel keliling, atau yang disebut Honda Mobile Service (HMS).

Fasilitas ini disiapkan untuk melayani kebutuhan pemudik ataupun konsumen selama libur Idul Fitri hingga seterusnya.

Region Head Astra Mataram, Wahyudi mengemukakan layanan bengkel keliling ini dilakukan dengan konsep AHASS Siaga.

Dengan menyiapkan layanan Service kunjung serta siaga untuk membantu konsumen jika mengalami kendala pada sepeda motornya (Road Emergeny Assistance ) bagi para pemudik sepeda motor.

Dengan contact centre di 081-917-908-000, di mana konsumen bisa juga bisa menggunakan layanan ini sebagai konsultasi teknis sepeda motor Honda, tune up dan servis ringan. “Main Dealer Astra Motor akan menyiagakan 10 Honda armada bengkel keliling HMS dari Lombok sampai Bima,” katanya ditemui di Mataram, Jumat (26/6).

Para petugas yang disiapkan ini telah dibekali berbagai peralatan standar, dan siap membantu 24 jam bagi pemudik yang

(Suara NTB/bul)

Wahyudi mengalami masalah dengan motornya di tengah perjalanan.

Service yang dilayani dari ganti oli hingga servis standar lainnya.

“Layanan bengkel keliling ini dipersiapkan untuk pemudik ataupun konsumen umumnya demi memberikan layanan terbaik serta menemani masyarakat NTB menjalankan ibadah di bulan suci Ramadhan sebelum mereka bersilaturahmi bersama keluarga di kampung halaman.” ujar Wahyudi. (bul)

NTB Bisa Jadi Basis Industri di Indonesia Mataram (Suara NTB) NTB dengan beragam potensinya, memiliki peluang untuk menjadi daerah basis industri.

Menurut ekonom Unram, Dr. Firmansyah, khususnya Kabupaten Bima menjadi pemasok bawang Nomor 2 di Indonesia setelah Brebes. Produksi bawang di Kabupaten Bima sekitar 40.000 ton. Dari fakta ini bawang perlu dijadikan sebagai komoditi unggulan lain selain jagung, sapi dan rumput laut.

“NTB telah memiliki syarat sebagai daerah industri baru di Indonesia,” ujarnya ditemui di Mataram, Jumat (26/6). Terbukti memanfaatkan komoditi jagung telah berdiri industri besar pengolahan jagung.

Syarat-syaratitumisalnyaterse-

dianyalahan,pelabuhanpetikemas untukkebutuhanekspordanimpor, jalan lintas Kabupaten/Kota yang cukup baik. Tinggal sumber daya manusia kita ditingkatkan.

Lahan pertanian untuk ditanami komoditi bahan baku industri juga menurutnya relatif memenuhi. Momentum ini harus dimanfaatkan oleh semua pihak untuk mulai fokus menjadikan NTB sebagai daerah basis industri dimaksud.

Ada fakta yang menarik terkait pertumbuhan industri NTB, khususnya industri mikro dan kecil. NTB mengalami pertumbuhan industri mikro kecil yang cukup drastis. Dengan data-data yang dimilikinya, tahun 2013 total industri mikro kecil NTB sebesar 101.178 unit, terdiri dari 33.694 industri mikro dan 7484 industri kecil. Tumbuh menjadi 107.231 unit, terdiri dari 33.645 industri mikro, dan13.586 industri kecil.

Rentang tahun 2013-2014 industri mikro-kecil bertambah 6.053 unit. Dari angka itu, NTB berkontribusi 3,06 persen dari total industri mikro dan kecil di Indonesia. “Saya kira ini adalah prestasi yang perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.

NTB harus menargetkan jumlah industri mikro dan kecil setidaknya 5 persen dari industri mikro dan kecil di Indonesia.

Salah satunya dengan meningkatkan jumlah industri pengolahan hasil pertanian seperti bawang, misalnya menjadi bawang goreng dan lain-lain.

Sehingga, ketika masuk era MEA tahun depan, NTB punya banyak produk yang akan dijual.

“Pemerintah perlu memastikan dan mendorong di setiap kecamatan bahkan kelurahan di NTB ini harus punya industri, minimal industri rumah tangga.

Insya Allah dengan capaian ini, saya yakin kemiskinan akan sukses kita tekan,” katanya. (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA SUPRA X DR6390DP NOKA/ NOSIN: MH1HB71168K254917/HB71E-1252525 AN. ISKANDAR S.Sos., SH HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Dermaga Dianggap Bermasalah

Selong (Suara NTB) Dua unit proyek pembangunan dermaga bantuan dari pusat, masing-masing Dermaga Gili Bidara dan Gili Kondo diketahui tersandung kasus hukum.

Dugaannya pembangunan dua dermaga itu ada indikasi korupsinya. Mengetahui hal itu, jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lotim menyerahkan sepenuhnya proses lebih lanjut kepada aparat penegak hukum.

H. Lalu Suandi

Gunakan Pintu Parkir Otomatis PARKIR merupakan salah satu potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terbesar untuk Lotim dari sektor parkir ini terdapat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. R. Soedjono Selong. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan PAD dan keamanan parkir Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) sudah siapkan pintur parkir otomatis.

Disampaikan Kepala Dinas (Kadis) Dishubkominfo Lotim, H. Lalu Suandi di Selong, Jumat (26/6). Menurutnya, pintu palang parkir otomatis ini sedang dalam proses setting. Untuk tahap pertama ini akan dipasang untuk kendaraan roda dua saja. Sedangkan roda empat masih pakai manual. “Kita pakai untuk roda dua saja dulu karena paling banyak,” ucapnya.

Dishubkominfo masih memberlakukan Peraturan Daerah (Perda) yang lama dengan tarif Rp 1000/kendaraan dan belum bisa menggunakan batasan waktu seperti berlaku di sejumlah pusat-pusat perbelanjaan modern.

Pintu parkir otomatis hanya terpasang kawasan menuju parkir. Sedangkan akses masuk ke RSUD Selong ini sendiri tetap terbuka lebar bagi siapapun. Pemkab Lotim tidak ingin membatasi.

Mengenai keberadaan petugas parkir, disebut saat ini dilibatkan 17 orang tenaga. Setelah mesin parkir otomatis beroperasi diakui akan ada pengurangan tenaga. Pastinya, dalam pengurusan parkir masih tetap membutuhkan tenaga untuk mengatur parkir.

Untuk para petugas, Dishubkominfo menggunakan sistem kontrak saja dengan nominal keharusan menyetor. Disebut ratarata sehari tembus Rp 400 ribu. Tenaga parkir tidak dibayar, melainkan diambil sendiri dari sisa kelebihan swtoran. Ke depan ini, belum bisa ditetapkan berapa target pendapatannya. (rus)

Kepala Dishubkominfo Lotim, Lalu Suandi kepada media di Selong, Jumat (26/6), pembangunan dua unit dermaga dilakukan tahun 2012 silam. Ia mengaku tidak bisa memberikan penjelasan banyak, karena dilakukan jauh sebelum ia menjabat. “Pembangunan dermaga itu kan pekerjaan lama,” jawabnya.

Dalam hal ini, ujarnya, pihaknya harus bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Kasus dugaan korupsi Gili Kondo di-

tangani Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lotim.

Sedangkan Gili Bidara diusut Kejaksaan Negeri Selong. Kasus Gili Bidara yang sudah menetapkan dua tersangka, salah satunya adalah pejabat di lingkup Dishubkominfo.

Melihat status pembangunan dua unit dermaga, pihaknya mengaku tidak bisa berbuat banyak selain hanya menunggu proses hukum tersebut. Termasuk untuk upaya perbaikan terhadap bangunan yang dalam penyelidikan apar-

at penegak hukum mengalami kerusakan. “Kalau sedang proses hukum kan belum bisa disentuh,” ujarnya.

Di tengah proses hukum yang sedang dialami salah satu staf di lingkup Dishubkominfo itu, Lalu Suandi memastikan tidak akan mengganggu pekerjaan secara kedinasan dan proses jalan terus.

Terkait upaya pembelaan terhadap staf yang bermasalah, Suandi mengaku belum ada permintaan untuk dibantu dari pihak terkait. Diakui salah se-

orang mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek dermaga yang ditetapkan ter-

sangka itu ditetapkan tersangka dalam kapasitas mejalankan tugas. (rus)

Jelang Pilkada

Bawaslu Minta Penyaluran Bansos Diawasi

Panwascam Pilkada Resmi Dilantik Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 15 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi dilantik, Jumat (26/5). Pelantikan disaksikan sebagian besar pejabat lingkup Pemda KLU, serta pejabat instansi teknis seperti KPUD, Kepolisian dan Bawaslu NTB. Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH, pada kesempatan tersebut berharap Panwascam yang diambil sumpahnya oleh Panwaslu dapat bekerja sesuai aturan yang ada. Sebab pada prinsipnya, gelaran Pilkada tidak untuk membelah kedua belah pihak ataupun memicu perpecahan antarkelompok.

“Kita ingin Pilkada ini berjalan dengan lancar dan keadaan daerah tetap kondusif. Semua penyelenggara Pilkada, agar berkoordinasi satu sama lain, sehingga tidak sampai menimbulkan perpecahan di masyarakat,” ungkap Djohan Sjamsu.

Pelantikan terhadap 15 orang Panwas tingkat kecamatan itu, akan ditempatkan di 5 kecamatan yang ada di KLU. Para Panwascam terpilih, langsung disuguhi Pakta Integritas sebagai wujud komitmen untuk menjaga penyelenggaraan pilkada agar berlangsung menurut asas pemilu.

Sementara itu, Komisioner Divisi Hukum Bawaslu NTB, Bambang Karyono, mengingatkan pelantikan maupun penandatangan Pakta Integritas oleh Panwascam tidak dianggap seremonial belaka. Melainkan sebuah proses awal dalam proses mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Ia mengharapkan, agar Panwascam dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan tidak terpengaruh oleh desakan dan intervensi oknum tertentu. Panwaslu sebagai sebuah institusi yang diharapkan mampu mengawasi jalannya pilkada, agar dapat bertindak profesional. “Untuk selanjutnya, Panwaslu harus segera melakukan perekrutan PPL atau pengawas di tingkat desa,” katanya.

Ia menekankan pula, bahwa Panwascam sebagai penyelenggara yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pilkada tidak luput dari pengawasan. Bahwa, Bawaslu dalam hal ini telah merekrut dan membentuk sebuah gerakan partisipatif masyarakat untuk mengawasi kinerja Panwas baik di kabupaten, kecamatan hingga desa.

“Bulan Mei lalu kami sudah merekrut dan membentuk pengawas lapangan dalam bentuk gerakan partisipatif masyarakat. Jadi bapak-bapak pengawas yang di lapangan nantinya akan diawasi oleh gerakan partisipatif ini,” ujarnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

FAVORIT - Gili Kondo merupakan salah satu favorit kunjungan wisatawan ke Lotim. Namun, keberadaan dermaga yang merupakan bantuan dari pusat di Gili Kondo dibidik aparat penegak hukum.

(Suara NTB/rus)

RAZIA - Aparat Polres Lotim saat melakukan razia petasan di sejumlah pedagang di Lotim beberapa waktu lalu.

Selama Ramadhan

Polisi Larang Keras Penjualan Petasan Selong (Suara NTB) Selama bulan suci Ramadhan 1436 Hijriah ini, aparat Polres Lombok Timur (Lotim) melarang tegas terhadap aktivitas jual beli petasan atau sejenisnya. Tiap hari aparat Polisi ini menggelar razia di seluruh wilayah di Kabupaten Lotim dan tidak memperkenankan sama sekali ada yang menjual.

Demikian penegasan Kapolres Lotim, AKBP Heri Prihanto,SIK, Jumat (26/6).

Menurutnya, selama bulan Ramadhan polisi turut menjaga kekhusyukan dalam menjalankan ibadah puasa.

Pihaknya menginginkan tidak ada bunyi ledakan petasan atau kembang api yang sangat mengganggu masyarakat saat menjalankan ibadah.

Seperti pengalaman tahuntahun sebelumnya, bunyian petasan ini semarak di sebagi-

an besar wilayah. Karena dianggap sangat menggangu ketertiban, polisi memberikan tindakan tegas. Akibat kebijakan ini, ujarnya, banyak pihak yang melayangkan protes.

“Ada yang menilai polisi membunuh pedagang kecil, tapi kita dapat dukungan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat,” urainya.

Ditegaskannya, pihak yang untung dari penjualan petasan hanya sebagian kecil dari pedagang. Namun, jika dilakukan penertiban, lebih banyak yang diuntungkan.

Selama bulan suci ramadhan ini, aparat kepolisian terus berusaha menggelar kegiatan cipta kondisi dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Di beberapa titik, Polres Lotim menempatkan sejumlah personel untuk berjaga-jaga. “Polisi berjaga saat berbuka puasa, saat shalat

tarawih di masjid-masjid yang ramai,” ucapnya.

Selain petasan, polisi juga memberikan tindakan tegas penggunaan knalpot racing.

Penggunaan knalpot racing ini menjadi incaran aparat, karena dianggap juga mengganggu.

Tidak hanya itu melanggar aturan.

Setelah operasi cipta kondisi, ujarnya, di akhir Ramadhan dan menjelang Lebaran ini Polres Lotim ini akan menggelar Operasi Ketupat. “Kita nanti akan bentuk Pos Pengamanan (pospam) dan Pos Pelayanan (posyan),” ujarnya.

Kapolres mengklaim, Lotim cukup kondusif.

Masyarakat Lotim bisa menjalankan ibadah dengan tenang. Kapolres Heri Prihanto ini mengancam akan memberikan sanksi bagi Kapolsek yang tidak melaksanakan tugas penertiban. (rus)

Tanjung (Suara NTB) Penyaluran bantuan sosial (bansos) di daerah penyelenggara Pilkada patut menjadi penekanan dalam proses bekerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sebab keberadaan bansos yang disalurkan dalam wujud program SKPD, kerap disalahgunakan untuk kepentingan politik.

“Di Lombok Utara, kami melihat terjadinya peningkatan penyaluran bansos dalam jumlah signifikan, yakni meningkat hampir 35 persen dari tahun sebelumnya. Nominal bansos di beberapa daerah di NTB ada peningkatan 30 – 40 persen. Tentu menjadi pertanyaan, kenapa pada saat musim Pilkada 2015, ada kecenderungan kenaikan angka pada bansos,” kata Komisioner Bawaslu NTB, Bambang Karyono, usai pelantikan Panwascam, Jumat (26/6).

Bawaslu NTB kata dia, akan mengawasi secara ketat penyaluran bansos yang terjadi di daerah khususnya yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2015 mendatang, termasuk KLU. Kepada Panwas KLU dan panwascam di bawahnya pun diminta, setidaknya mengetahui program dan arah program dari SKPD penyalur Bansos. Sebab jangan sampai, bansos yang dicairkan justru ditunggangi oleh kepentingan politik. “Kalender penyaluran bansos di masing-masing SKPD agar dicermati pula. Jangan sampai penyaluran bansos ini menumpuk pada saat kampanye,” ujarnya mengingatkan.

Namun Bambang mengatakan Bawaslu bukannya melarang adanya bansos dan menghilangkan hak warga untuk mendapatkan bantuan. Melainkan orientasi penyaluran bansos tidak berubah di tengah jalan. Bansos yang sedianya dihajat-

(Suara NTB/ist)

Bambang Karyono kan untuk membantu kepentingan masyarakat banyak, beralih dengan adanya kepentingan politik.

Perlu disadari kata dia, bansos sejatinya merupakan hak masyarakat bukan akibat adanya kandidat, sehingga bansos itu ada.

“Jika itu diklaim menjadi program sang kandidat tentu akan kami akan tindak,” imbuhnya.

Jika memang nanti ditemukan penyalahgunaan anggaran khususnya bansos. Maka Bawaslu dan Panwaslu akan bekerja sama dengan kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya. Serta merekomendasikannya kepada lembaga yang memiliki ranah kesana. Sebab di tingkat pusat, jalannya Pilkada di daerah telah diatensi oleh Bawaslu pusat untuk disikapi bersama aparat terkait, seperti KPK dan Ombudsman.

Oleh karenanya, ia mewanti-wanti agar calon incumbent tidak lantas menempatkan kedudukannya pada bansos yang disalurkan ke masyarakat tersebut. (ari)

Defisit Anggaran Penyelenggara Pilkada

Bupati KLU Enggan ”Berjudi” Tanjung (Suara NTB) Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH, enggan “berjudi” terkait defisit anggaran yang dialami penyelenggara Pilkada, baik KPUD dan Panwas KLU. Bupati juga tidak berupaya untuk curiga, jika kedua lembaga itu mengada-ada terkait besaran anggaran. Sebaliknya ia meyakini, bahwa kebutuhan anggaran di KPUD dan Panwas KLU tidaklah sedikit. karena banyaknya beban anggaran yang disematkan pada KPUD. “Saya tidak mau Pilkada tersendat gara-gara biaya.

Nanti akan kita lihat, kalau memang dimungkinkan, kita adu argumen,” ungkap bu-

pati saat dikonfirmasi, Jumat (26/6).

Djohan mengatakan, pihaknya tidak akan bersikap su’udzon (berburuk sangka) terhadap opini mengenai besaran anggaran Pilkada.

Baginya anggaran Rp 12 miliar yang diajukan KPUD, hampir sama dan bahkan lebih kecil dibandingkan biaya KPUD kabupaten lain.

“Saat adu argumen nanti kita akan lihat, apakah KPUD mengajukan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang demikian, maka akan kita perjuangkan untuk kita penuhi,” sebutnya.

Djohan Sjamsu menjelaskan, dalam pembahasan APBD Perubahan 2015 nantinya, biaya penyelengga-

raan Pilkada untuk KPUD dan Panwaslu akan direncanakan akan ditambah. Namun demikian, pemenuhan dari rencana itu pada akhirnya akan sangat tergantung dari keputusan politik anggota dewan yang ada di Badan Anggaran DPRD. Pada kisaran bulan Juli nanti, eksekutif dan legislatif DPRD KLU akan duduk bersama membahas Rancangan APBD Perubahan 2015.

Di mana di dalamnya, eksekutif salah satunya dikabarkan akan mencantumkan defisit anggaran sebesar Rp 32 miliar. Defisit itu sedianya diharapkan akan ditutup dari dana Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) 2014 yang tercatat sebesar

Rp 69,3 miliar lebih.

“Defisit menurut aturan dibolehkan. Untuk menutupinya, pertama sekali melihat dari dana silpa yang ada.

Sisa pembayaran defisit kita susun lagi untuk membiayai program yang belum terlaksana dari anggaran murni,” papar Djohan.

Termasuk dana tambahan untuk KPUD, sambung dia, diharapkan dapat dipenuhi proyeksi kekurangannya.

Dalam penyusunan anggaran program tentu akan disesuaikan dengan skala prioritas.

Untuk Pilkada sendiri, Djohan tampaknya menempatkan terlaksananya Pilkada dengan lancar, aman dan kondusif, sebagai prioritas.

Sebelumnya, di media ini,

Wakil Ketua II DPRD KLU, Sudirsah Sujanto, menilai permintaan tambahan anggaran Pilkada oleh KPUD Lombok Utara disertai ancaman untuk tidak menggelar Pilkada, ia anggap memaksakan kehendak. Bahkan komisioner KPUD dianggap tidak memahami postur APBD KLU. Sudirsah mengingat, Pilkada 5 tahun lalu di KLU partisipasi 4 pasangan calon dan diproyeksikan berjalan dua putaran, cukup didanai dengan Rp 9 miliar. Bahkan disinyalir anggaran itu pun tidak seluruhnya habis. Situasi saat ini, walaupun biaya Pilkada dan calon ditalangi oleh KPUD, tetapi dengan modal Rp 8 miliar, anggaran itu lebih dari cukup. (ari)

H. Djohan Sjamsu

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/rus)

Dishubkominfo Serahkan Sepenuhnya ke Aparat

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Halaman 5

Masih Ada Kekurangan Tak Ada Rekening Liar TERUNGKAPNYA temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan rekening liar di sejumlah SKPD dibantah pihak Inspektorat. ‘’Adanya temuan rekening itu hanya ada di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika dan tidak ditemukan di sejumlah SKPD,’’ ungkap Inspektur pada Inspektorat Lobar, Agus Rahmat Hidayat kepada wartawan, Jumat (26/6).

Menurutnya, temuan BPK ini hanya bersifat administrasi dan sudah ditindaklanjuti oleh dinas terkait. Hal ini jelasnya tak perlu dibesar-besarkan oleh kalangan DPRD. Dijelaskan, temuan BPK terkait rekening ini diakuinya juga terjadi tahun lalu. Namun jumlahnya jauh menurun, temuan kali ini hanya di Dishubkominfo. Terkait adanya saran Pemda perlu melakukan audit dan pengawasan terhadap SKPD lain terkait rekening tersebut, menurutnya, tidak perlu, karena hal ini bukan menyangkut pengawasan. Sebab SKPD yang mau membuat rekening melapor ke Bupati, lalu setelah itu SKPD terkait mendaftar.

Menurutnya, yang penting saat ini adalah bagaimana mempertahankan opini WTP yang diraih tahun ini. Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua DPRD Lobar, Sulhan Mukhlis mengungkap adanya dugaan rekening liar yang ada di sejumlah SKPD di Lobar. Rekening ini diduga liar, lantaran tak terdaftar dalam SK Bupati. Rekening ini pun menjadi salah satu item temuan dalam LHP BPK yang harus ditindaklanjuti Pemda.

Beberapa SKPD yang ditemukan memiliki rekening liar, antara lain Dishubkominfo, RSUD Tripat Gerung, Dinas Kesehatan (her)

Kejari Praya Kembalikan Berkas Bedah Desa

Praya (Suara NTB) Target Polres Lombok Tengah (Loteng) segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi Bedah Desa di Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2011, dipastikan tak akan terwujud dalam waktu dekat ini. Apalagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, kembali mengembalikan berkas kasus tersebut untuk dilengkapi oleh tim penyidik Polres Loteng.

Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP. Tauhid, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/ 6), membenarkan prihal pengembalian berkas kasus bedah desa tersebut. “Berkas sudah dikembalikan. Karena masih ada yang dirasa kurang oleh pihak Kejari Praya,” sebutnya.

Dalam rekomendasi pengembalian berkas kasus bedah desa, kata Tauhid, pihak Kejari Praya meminta ada penambahan berkas, berupa berita acara pemeriksaan saksi sekaligus surat pernyatanya

sumpah janji telah diperiksa sebagai saksi. Hal itu mungkin sebagai langkah antisipasi pihak kejaksaan jika seandainya para saksi tidak bisa hadir memberikan kesaksian saat proses persidangan nantinya.

Pihaknya kini sedang fokus dan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi catatan kejaksaan tersebut, mengingat, jumlah saksi yang harus dibuatkan berita acara cukup banyak.

Disinggung target penyelesaian catatan tersebut, Tauhid menegaskan secepatnya.

Pasalnya, proses penyidikan kasus tersebut sudah cukup lama, sehingga dikhawatirkan, jika tidak diselesaikan secepatnya, kasus-kasus dugaan korupsi lainnya tidak akan bisa segera ditangani. “Target kita, kasus ini bisa tuntas dalam program 100 hari Kapolri yang baru ke depan,” tegas Tauhid.

Sebelumnya, penyidik Polres Loteng telah melengkapi berkas pemeriksaan saksi ahli dari Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) zaman Presiden Susi-

(Suara NTB/dok)

AKP Tauhid lo Bambang Yudhoyono. Ditambah berkas pemeriksaan laporan kekayaan tujuh orang tersangka yang telah ditetapkan sesuai rekomendasi yang

diberikan oleh Kejari Praya.

Program bedah desa sendiri merupakan program dari KPDT yang dilaksanakan oleh Dishutbun Loteng. Dengan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar.

Dan, dari hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan NTB, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,04 miliar dalam program itu.

Penyidik Polres Loteng juga sudah menetapkan tujuh orang tersangka. Mulai dari mantan Kadishutbun Loteng, L. Is, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), panitia program kabupaten hingga pelaksanaan di tingkat desa.

“Intinya, apapun yang menjadi rekomendasi kejaksaan semaksimal mungkin akan kita penuhi. Supaya kasus ini bisa segera tuntas,” pungkas Tauhid. (kir)

(Suara NTB/dok)

Agus Rahmad Hidayat

Tenaga K2 Dilaporkan ke Ombudsman

NIP CPNS di Lobar Tertunda Giri Menang (Suara NTB) – Sebanyak delapan oknum tenaga katagori 2 (K2) yang lolos tes CPNS tahun 2014 lalu di Lombok Barat (Lobar) dilaporkan ke Ombudsman. Mereka dilaporkan gara-gara diduga memalsukan dokumen. Persoalan ini pun sempat menjadi kendala penerbitan NIP CPNS tenaga K2 dan puluhan CPNS dari formasi umum di Lobar.

Demikian disampaikan Kepala Badan Kepegawa(Suara NTB/dok) ian Daerah (BKD) Lobar H. H. M. Syukron M. Syukron, Jumat (26/6).

Meski demikian, ujarnya, setelah dicek dan diverifikasi ulang di lapangan, tim BKD tak menemukan ada indikasi pemalsuan dokumen. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan pihak kepala sekolah di masing-masing sekolah tempat mereka mengajar membuat surat pernyataan terkait kebenaran dokumen mereka. “Ada delapan orang oknum tenaga K2 dilaporkan ke Ombudsman RI oleh warga. Itu yang menjadi salah satu kendala SK CPNS,” terangnya.

Delapan oknum tenaga K2 ini, ujarnya, dilaporkan beberapa waktu lalu oleh warga atau K2 yang tak lulus tes ke Ombudsman RI. Mereka lolos tes dan telah mengikuti pemberkasan untuk penerbitan NIP. Dalam proses pemberkasan inilah, menurut yang melapor itu delapan oknum ini diduga menyerahkan dokumen palsu, sehingga dilaporkan. Ombudsman pun menindaklanjuti laporan itu dengan memanggil pihak terkait, BKD juga sempat dipanggil.

Sebelum persoalan ini selesai, NIP ke delapan oknum tenaga K2 ini ditahan dan belum bisa diterbitkan oleh BKN Regional Denpasar Bali. Akibat persoalan ini, penerbitan NIP sebanyak 258 CPNS dari tenaga K2 dan 34 orang CPNS dari formasi umum pun tertunda. “Kalau tidak bermasalah, sudah dari dulu bisa keluar,” ujarnya.

Pihaknya lalu melakukan verifikasi ulang terhadap berkas ke pihak yang bersangkutan, sekolah dan Dikbud. Setelah dilakukan verifikasi, ternyata tim tidak menemukan adanya indikasi pemalsuan. Hal ini juga diperkuat dari pernyataan para kepala sekolah tempat mereka mengajar dan Dikbud.

Setelah itu, pihaknya pun menyerahkan hasil verifikasi ulang ke BKN dan ditindaklanjut ke Ombudsman. Dalam dokumen hasil verifikasi itu, pihaknya juga menyertakan surat pernyataan Wabup bahwa berkas delapan orang tenaga K2 ini tidak bermasalah seperti diminta oleh BKN. Setelah itu dilakukan verifikasi lagi oleh BKN, akhirnya Ombudsman menyatakan tidak ada persoalan, sehingga BKN menerbitkan NIP delapan oknum ini. Pihaknya pun berangkat beberapa waktu lalu ke Kantor BKN Regional Denpasar untuk mengambil semua NIP CPNS tenaga K2 dan formasi umum. Atas dasar NIP itu selanjutnya dibuat SK di daerah yang nanti ditandatangani Wabup, H. Fauzan Khalid. (her)

(Suara NTB/bul)

TUJUAN ALTERNATIF - Lombok Tengah bagian selatan memiliki banyak objek wisata yang menarik dan belum dikelola maksimal. Salah satunya, adalah objek wisata Pantai Gunung Tunak di Kecamatan Pujut. Pantainya masih alami dan bisa menjadi alternatif pilihan untuk berwisata. Meski demikian, pemerintah daerah bersama pihak pengelola Taman Wisata Alam Gunung Tunak harus menata dan menjadikan objek ini sebagai daerah tujuan yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

(Suara NTB/kir)

BELUM SELESAI - Tampilan Masjid Agung Loteng tampak megah. Kendati belum sepenuhnya selesai dikerjakan. Saat ini, panitia pembangunan masjid terbesar di Loteng masih kekurangan anggaran hingga Rp 12 miliar untuk menuntaskan pembangunan masjid tersebut.

Ditarget Siap Saat Lebaran

Penyelesaian Pembangunan Masjid Agung Dipercepat Praya (Suara NTB) Pengerjaan fisik sejumlah fasilitas, terutama fisik utama bangunan Masjid Agung Lombok Tengah (Loteng) saat ini terus dipercepat. Tujuannya bisa memenuhi target penyelesaian sebelum lebaran tahun ini, sehingga bisa digunakan untuk menggelar Shalat Ied, pertengahan bulan Juli mendatang.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Yayasan Masjid Agung Loteng, Drs. H.L. Supardan, M.M., kepada Suara NTB, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, selain fisik bangunan utama yang

tengah diupayakan untuk diselesaikan. Ada beberapa fasilitas penunjang masjid yang juga dikerjakan bersamaan.

Salah satu area parkir masjid serta pintu gerbang utama masjid. “Pada area parkir masjid, saat ini tengah dilakukan pemasangan paving block,” jelasnya.

Kesiapan area parkir penting untuk menampung kendaraan jemaah. Mengingat selama ini kendaraan lebih banyak parkir di pinggir jalan, sehingga kerap mengganggu lalu lintas. “Khusus untuk fisik utama, pengerjaan difokuskan pada bagian bawah masjid,”

tegasnya seraya menambahkan, semua kemampuan akan dikerahkan untuk bisa menuntaskan pembangunan masjid terbesar di Loteng tersebut.

Untuk bisa menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Loteng, ungkapnya, butuh dana besar. Di mana dari perhitungan yang dilakukan pihaknya, paling tidak butuh anggaran sekitar Rp 16 miliar lagi baru bisa menuntaskan seluruh pembangunan masjid dan fasilitas pendukung lainnya.

Sementara anggaran yang tersedia sekarang baru sekitar

Rp 4 miliar yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga dan PNS. Selain itu, ada tambahan subsidi dari Pemkab Loteng pada APBD 2015 ini, sebesar Rp 2 miliar. “Jadi untuk bisa tuntas, butuh sekitar Rp 12 miliar lagi,” tambahnya.

Untuk menambal kekurangan anggaran, lanjut Sekda Loteng ini, pihaknya terus berupaya mencari sumbersumber pemasukan lain dengan terus menggalang sumbangan dari pihak ketiga. Termasuk dengan mencari sumber-sumber anggaran di pemerintah provinsi maupun pusat. “Prinsipnya, semua up-

aya akan kita lakukan. Di mana sumber anggaran yang potensi digali, di situ akan kita dicari,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya menargetkan dalam beberapa tahun ke depan pembangunan fisik Masjid Agung bisa tuntas seluruhnya. Mengingat proses pembangunan Masjid Agung Loteng itu sendiri sudah begitu lama, tapi belum juga bisa diselesaikan, karena anggaran yang dibutuhkan begitu besar. “Bisa dibayangkan, sudah 36 tahun proses pembangunannya berlangsung, Masjid Agung belum juga bisa tuntas,” akunya. (kir)

Tinggi, Jumlah Retribusi Kebersihan dari Pelanggan PDAM Giri Menang (Suara NTB) – Retribusi kebersihan yang dipungut PDAM Giri Menang dari para pelanggan terbilang tinggi. Dalam setahun, PDAM memungut retribusi hingga Rp 800 juta lebih. Retribusi ini dipotong langsung ketika pelanggan membayar tagihan air PDAM. Nilai retribusi per pelanggan bervariasi seusai golongan.

Setelah retribusi ini dihimpun di PDAM, selanjutnya disetor ke kas daerah sebagai pemasukan PAD di Dinas Tata Kota, Pertamanan dan Kebersihan. ‘’Retribusi kebersihan ini pula yang banyak menyumbang PAD sehingga realisasi PAD Dinas Tata Kota tinggi,’’ ungkap Dirut PDAM Giri Menang, H. L. Ahmad Zaini di ruang kerjanya, Jumat (26/6).

Retibusi kebersihan ini, jelasnya, masuk sebagai item target PAD Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan.

Retribusi ini dipungut, begitu masyarakat membayar air langsung dipotong lalu masuk ke kas daerah. Dalam pemungutan retribusi ini, pihak PDAM yang bekerja, sedangkan dinas tinggal mencatat

dan terima uangnya.

Dengan sistem ini, kata Zaini, siapapun kepala Dinas Tata Kota pasti diuntungkan, karena dinas tidak bekerja, namun sistem di PDAM yang bekerja. ‘’Begitu retribusi dihimpun di PDAM, langsung setor ke kas daerah selanjutnya dinas tinggal catat saja,’’ ujarnya.

Ia menyatakan, jumlah retribusi sangat ditentukan oleh banyaknya pelanggan.

Masing-masing pelanggan juga menyetor retribusi berbeda-beda, tergantung golongan.

Sampai saat ini, total retribusi kebersihan untuk Lobar belum mencapai Rp 1 miliar, namun baru Rp 800 juta.

“Retribusi ini masing-masing diberikan ke Kota Mataram dan jumlahnya tergantung jumlah pelanggan,”jelasnya.

Mengenai rencana menaikkan retribusi, Zaini mengaku, harus diatur dalam perda. Selama dalam perda belum berubah, maka pihaknya tidak berani menaikkan atau menurunkan retribusi ini. “Kalau PDAM juru pungut bukan kebijakan merubah tarif,” jelasnya.

Dalam hal ini, ketika ada

(Suara NTB/dok)

H. L. Winengan mengeluh terkait kebersihan ia berharap tidak mengarah ke PDAM, karena PDAM hanya juru pungut.

Sementara Kepala Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Lobar, H. L. Winengan, mengklaim hingga triwulan II ini telah mampu menyetor PAD ke daerah hampir 60 persen lebih atau sekitar Rp 600 juta. Dinas terkait optimis akan melampaui tar-

(Suara NTB/her)

H. L. Ahmad Zaini get yang dibebankan hingga akhir tahun ini. “Salah satu pemasukan PAD dari kontribusi PDAM,” ujarnya.

Ia mengaku pencapaian PAD ini sempat mengudang tanya ketika rapat pimpinan oleh Wakil Bupati Lobar (Wabup) H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, dan sejumlah SKPD beberapa waktu lalu. Sebab pencapaian PAD dinas terkait paling menonjol dibandingkan SKPD lain. Di

samping itu, ia juga diminta berbagi kiat-kiat, sehingga mampu mencapai PAD. Ia menjelaskan, target PAD dinas terkait Rp 1.020.000.000. Ia berani menargetkan pencapaian PAD melebihi target itu, hingga Rp 1,4 miliar. Dulunya, target PAD tidak tercapai. Namun hingga sekarang ini hampir 60 persen lebih telah tercapai. (her)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Halaman 6

Dua TKI Asal Sumbawa Dikabarkan Tertembak di Malaysia Sumbawa Besar (Suara NTB) Nasib nahas menimpa dua TKI asal Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB), yang informasinya diduga menjadi korban penembakan dalam operasi kejahatan oleh polisi setempat di Malaysia. Kini dua jenazah sedang dalam pejalanan menuju Sumbawa untuk diserahkan ke pihak keluarga.

Kabid Penta Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa, Zainal Arifin, M.,Si, Jumat (26/ 6) menjelaskan, kedua jenazah korban sedang dalam perjalanan menuju Sumbawa. Salah satunya jenazah Ilham Maulana (31) desa Mapin Rea Kecamatan Sumbawa Alas Barat Sumbawa. Diperkirakan jenazah tiba di Sumbawa sekitar pukul 03.00 Sabtu dini hari. Yang diserahkan petugas pengantar dari Malaysia kepada Disnaketrans NTB, BP3TKI Mataram dan Disnakertrans Sumbawa yang diawakili Kabid Penta Kerja. “Kita terima jenazah sekitar dini hari nanti tiba di Sumbawa,” terangnya.

Informasi yang diperolehnya menyebutkan, kedua jenazah tertembak saat polisi Malaysia menggelar operasi tindak kejahatan di wilayah Batu Gajah Malaysia. Setelah bertemu dengan kawanan tiga orang dan dikabarkan dua orang tertembak. Setelah dikonfirmasi akhirnya kedua jenazah dimasukkan ke Rumah Sakit Raja Permaisuri Baihanun. Maka teridentifikasilah identitas jenazah koban, Ilham dan Agus Bin Jafar (KSB).

“Kita (Disnakertrans Sumbawa) tidak memiliki data keberangkatan dari almarhum Ilham,” terang Arifin. (arn)

(Suara NTB/ist)

RUMPUT LAUT - Selain desa Kertasari, desa pesisir Seteluk juga menjadi kawasan penghasil rumput laut andalan di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Dua petani rumput laut di desa Seteluk tengah menanam bibit rumput laut kembali setelah panen beberapa hari sebelumnya. Mereka membudidayakan rumput laut untuk sekadar menutupi kebutuhan sehari-hari, dan tidak pernah untung besar.

KSB Tak Izinkan Proyek PLTU Bangun Dermaga di Kertasari

Zainal Arifin

(Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tidak mengizinkan pihak pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Kertasari untuk membangun dermaga jety. Pemkab berdalih fungsi pemanfaatan kawasan tidak sesuai peruntukannya.Daerah Kertasari, sesuai peruntukannya, perairan di sana disiapkan untuk zona budidaya perikanan dan priwisata

Terhambat, Ekspor Jagung Melalui Pelabuhan Badas Sumbawa Besar (Suara NTB) Lesunya pasar local, sementara produksi petani jagung terus meningkat, membuat ekspor jagung harus ditempuh sebagai salah satu upaya mempertahankan daya jual petani. Langkah itulah yang kini tengah ditempuh pembeli jagung terbesar di Sumbawa, PT. Segar dengan mengirimkan jagung ke Filipina. Namun penyandaran kapal asing di Pelabuhan Badas sedikit terhambat akibat ramainya aktivitas bongkar muat di pelabuhan dimaksud.

Menurut pimpinan PT Segar Raya Sumbawa, Frans kepada wartawan, Jumat (26/6), ekspor jagung dalam bentuk curah ke Filipina baru dicoba tahun ini dan sekarang tengah memasuki pengiriman kelima kalinya.

Namun sedikit tekendala dengan akses transpotasi di demaga Pelabuan Badas yang kini ramai dengan aktivitas bongkar muat. “Sampai sekarang kapal asing untuk ekspor belum bisa nyandar, karena ramai. Kita sudah lima kali melakukan pengiriman lewat laut ini,” terangnya, seraya berharap Pemerintah memberi kesempatan bagi kapal asing pengangkut jagung ini untuk sedikit mempercepat penyandaran di dermaga.

Kepala Dishubkominfo Sumbawa, Burhan, S.H, M.H, usai ditemui PT Segar soal ini, akan berupaya membantu soal sandaran kapal eskpor dengan menghubungi Kepala Pelabuhan Badas. “Saya hanya minta kapal ekspor diperhatikan, agar bisa nyandar. Karena barang ekspor jangan sampai rusak. Ini untuk membangkitkan pasar internasional.

Tapi di Badas itu mereka punya SOP. Jadi siapa yang order duluan, itu yang diutamakan. Tapi sudah saya minta agar ini menjadi perhatian, supaya tidak terhambat. Kita harapkan ini semua bisa berjalan baik,” tandasnya. (arn)

Bulog Sumbawa Optimis Capai Target Pengadaan

M. Syaukani

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Bulog Divre Sumbawa ditargetkan pengadaan beras 25 ribu ton dalam dua bulan. Dan pihak Bulog setempat optimis bisa mencapai target tersebut.

Kepala Bulog Sub Divre Sumbawa, Drs. Muhammad Syaukani kepada wartawan, Jumat (26/6) mengatakan, pengadaan beras tahun 2015 sudah melebihi realisasi pengadaan pada tahun 2014. Hal tersebut merupakan prestasi yang luar biasa diperoleh kantor Bulog Divre Sumbawa. Awalnya tahun 2014 pengadaan ditargetkan 30 ribu ton dalam satu tahun, ditambah 25 ribu ton, menjadi 55 ribu ton. “Insya Allah kita optimis masih ada dua bulan kedepan ini pengadaan bisa kita capai. Karena melihat pengadaan tahun 2015 ini, sebagai bukti bahwa kita bisa mencapai target itu,” imbuhnya.

Dipaparkan sebelumnya pada tahun 2014 pengadaan beras per tahunnya mencapai 30.900 ton. Sementara pada tahun 2015 sampai dengan saat ini, baru berjalan enam bulan sudah mencapai 31 ribu ton lebih. Tambahan 25 ribu ton tersebut, bukan sesuatu yang tidak mungkin dapat dicapai jika dilihat dari peningkatan tersebut.

Untuk itu dalam mencapai target dimaksud, pihaknya akan menjaga harga gabah beras tetap stabil dan jangan sampai tinggi. Salah satu caranya dengan dengan mempercepat penyaluran raskin, dengan demikian harga t i d a k akan naik. Sehingga harga beras tetap akan cocok masuk ke Bulog.

Termasuk juga pihaknya tetap mebuka gudang dalam tujuh hari kerja. “Kita optimis saja,” tukas Syaukani. (ind)

. “Dalam RTRW kita, wilayah perairan Kertasari bukan untuk aktivitas dermaga bongkar muat karena masuk zona budidaya. Makanya saya pastikan permohonannya akan kita tolak,” ujar Kepala Bappeda KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, Jumat (26/6).

Menurut dia, penolakan terhadap rencana pengajuan pembangunan Jety untuk PLTU di perairan desa Kertasari itu akan segera disampaikannya kepada pihak PLN. “Kita akan gelar rapat bersama dengan PLN. Nanti

di situ akan kita sampaikan hal ini, bahwa kita tidak bisa memberikan izin untuk membangun dermaga di sana,” tegasnya.

Sebenarnya kata Amry, Pemda KSB sudah menyiapkan solusi untuk memenuhi kebutuhan material PLTU Kertasari. Pemda KSB akan memberikan izin untuk memanfaatkan dermaga Labuhan Lalar. Untuk memenuhi syarat sesuai kebutuhan bongkar muat dermaga PLTU, Pemda KSB bersama pihak pemilik proyek akan

melakukan pembahasan teknis. “Sebenarnya sudah ada pembicaraan soal pembangunan tambahan di Dermaga Labuhan Lalar, agar aktivitas bongkar batu bara bisa dilakukan di sana,” paparnya.

Soal transportasi material batu bara nantinya, Amry menjamin tidak akan mengganggu seperti yang dikhawatirkan pihak PLN. Pasalnya perjalanan pengangkutan dari dermaga Labuhan Lalar ke PLTU Kertasari tidak akan menggunakan akses utama,

Pol PP Tutup Paksa Rumah Makan di Maluk Taliwang (Suara NTB) Tiga warung makan di Maluk ditutup paksa oleh jajaran Satpol PP Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), karena tetap buka pada siang hari ketika warga sedang menjalankan ibadah puasa.

Kepala Satpol PP KSB, Agus Hadnan, Jumat (26/6) menjelaskan, penggerebekan tiga warung makan di kecamatan Maluk itu terjadi awal pekan lalu. Saat petugas melakukan razia, ditemukan tiga warung tetap berjualan di siang hari bahkan terlihat banyak didatangi pelanggan.

“Saat petugas ke sana ada yang sedang makan. Kami langsung tutup paksa saat itu juga karena memang kebijakan kita jelas, warung dilarang buka di siang hari selama Ramadhan,” tegasnya.

Kepada pemilik warung, petugas memberikan peringatan keras. Agus mengatakan,

peringatan keras itu menjadi catatan bagi pemilik warung masing-masing karena jika kembali ditemukan tetap buka di bulan Ramadhan ini, maka konseksuensinya akan dicabut izinnya. “Mereka janji tidak akan mengulangi lagi.

Dan kami harap mereka menepati janji, karena kalau tidak, akan ada sanksi lebih berat lagi yakni pencabutan izinnya,” tegasnya.

Selain menemukan rumah makan buka di siang hari, selama melakukan razia di kecamatan Maluk petugas juga berhasil menyita ratusan petasan dan kembang api yang dijual tanpa izin. Bahkan di kecamatan yang masuk dalam wilayah lingkar tambang ini, petugas mencurigai adanya penjual dengan partai besar karena dijajakan di toko skala besar. “Totalnya 848 berbagai jenis petasan dan kembang api. Kami curiga se-

benarnya ada lebih banyak lagi, karena di salah satu tempat, dijual di sebuah toko besar. Kami pastikan stoknya banyak di situ, hanya saja yang bisa kita dapatkan haya segitu,” paparnya.

Terkait penjualan petasan dan kembang api itu, nampaknya para pedagang tidak jera.

Buktinya di kecamatan Taliwang. Walau sudah pernah dilakukan razia di hari pertama puasa, petugas Satpol-PP barubaru ini masih menemukan adanya pedagang yang berani menjajakan dagangannya.

“Rabu lalu kami razia, kami amankan sekitar 400-an buah petasan dari beberapa pedagang di dalam Taliwang ini,” ujarnya.

Untuk menjaga memberikan rasa tenang bagi masyarakat agar khusyuk menjalankan ibadah puasa, selama Ramadan ini jajaran Satpol-PP akan terus menggiatkan razia. (bug)

(Suara NTB/bug)

Amry Rakhman namun akan menggunakan jalur lingkar sehingga jarak tempuhnya lebih dekat.

“Kami sudah mempersiapkan akses jalur transportasi batu bara nantinya, di mana hanya berjarak 9 km dan aktivitas

pengangkutan batu bara tidak melintas dalam kota Taliwang,” janjinya.

Selanjutnya ia mengatakan, keputusan pemerintah tidak memberikan izin lokasi pembangunan Jety di Desa Kertasari bukan untuk menghambat proses pembangunan PLTU. Tetapi Pemda KSB tidak ingin ada pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan. “Kami sangat mendukung pembangunan PLTU, jadi masalah jety sebenarnya sudah selesai dibahas, hanya saja menunggu penetapan setelah dikoordinasikan dengan Bupati sebagai pimpinan daerah,” paparnya seraya menambahkan, pemanfaatan dermaga Labuhan Lalar tidak akan menambah beban biaya operasional PLTU kelak. (bug)

Polisi Belum Terima Hasil Uji Balistik Kasus Baharudin Taliwang (Suara NTB) Hingga kini pihak kepolisian belum menerima hasil uji balistik peluru yang menyebabkan kematian Baharudin saat terjadinya peristiwa kerusuhan di Taliwang pada bulan Mei lalu.

“Sejauh ini kita belum terima hasil uji balistiknya,” terang Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs. Umar Septono, SH., MH menjawab wartawan saat berkunjung ke Polres KSB, Kamis.

Ia mengatakan, untuk kebutuhan pengujian pihaknya telah mengirimkan 64 pucuk senjata ke Laboratorium Forensik Kriminal (Labforkrim) Polda Bali. Puluhan pucuk senjata itu adalah senjata yang digunakan oleh aparat kepolisian saat terjadinya insiden penembakan terhadap Baharudin. “Kita sudah kirimkan senjata-senjata itu untuk diuji kecocokannya,” paparnya.

Hanya saja kata Kapolda,

tetap perlu waktu untuk melakukan pengujian. Ia menjelaskan, pengujian di Labforkrim Bali hanya mampu mengevaluasi tiga pucuk senjata per hari. Prosesnya tiap senjata akan ditembakkan untuk mengidentifikasi kemungkinan kecocokan antara proyektil (peluru) yang bersarang di tubuh Baharudin dengan peluru yang dihasilkan senjata tersebut.

“Semua senjatanya sudah dikembalikan karena untuk digunakan, tapi proses ujinya belum selesai,” ujarnya.

“Belum bisa dipastikan apakah peluru itu dari salah satu senjata yang diuji sejauh ini,” cetusnya.

Untuk diketahui berdasarkan hasil uji forensik terhadap tubuh Baharuddin. Dapat dipastikan penyebab kematian warga lingkungan Pakirum kelurahan Sampir itu akibat peluru yang menembus perutnya. (bug)

Laporan Kursus Manajemen dan Industri Kerbau di Italia (1)

Kegiatan Pendahuluan Kursus DELEGASI Pemkab Sumbawa yang terdiri dari 10 orang, di antaranya, Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, Kepala Bappeda, Ir. Iskandar, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), Ir. Syafruddin Nur, Wakil Ketua DPRD, H. Ilham Mustami dan lainnya telah selesai melakukan kunjungan penandatanganan MoU di Italia. Sekaligus training kursus manajemen industri kerbau di Italia oleh sejumlah staf Disnakeswan yang ikut bersama delegasi.

Sebagaimana disampaikan Kadisnakeswan Sumbawa, Ir. Syafruddin Nur, kepada Suara NTB, Jumat (26/6), kunjungan ke Italia ini menindaklanjuti komitmen Pemkab Sumbawa yang telah menjadikan kerbau sebagai ikon Sumbawa yang potensinya masih cukup besar untuk dikembangkan. Ditunjang keberadaan UPT Pembibitan kerbau Sumbawa. Sesuai tujuan kegiatan training kursus dari aspek kebijakan, aspek teknis dan aspek scientifik. Dari aspek kebijakan, mewujudkan kerjasama di

bidang keilmiahan dan teknologi antara Pemkab Sumbawa bersama Internasional Buffalo Federation (IBF) dan lembaga riset di Italia dalam rangka mengembangkan UPT pembibitan kerbau Sumbawa sebagai unit pelaksana teknis dan lembaga riset di Kabupaten Sumbawa.

Mewujudkan adopsi kebijakan pemerintah Italia dalam pengembangan kerbau.

Dari aspek teknis, tujuannya meningkatkan pengetahuan dan SDM petugas dari aspek manajemen (budidaya dan pasca panen). Meningkatkan pemahaman secara teknis bagi petugas baik poses tata laksana, pakan, kesehatan, dan pengolahan limba kotoran ternak serta pengolahan susu kerbau. Sedangkan dari aspek scientifik, terbangunnya kerjasama antarpeneliti lokal dan negara Italia dalam pengembangan kerbau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa. Serta terlaksananya penerapan keilmuan dan teknologi pengembangan kerbau di daerah.

Lebih lanjut Syafruddin

(Suara NTB/arn)

Syafruddin Nur menjabarkan dari awal kegiatan yang dilakukan di Italia.

Sejak delegasi Pemkab tiba dan diskusi dengan Atase Pertanian KBRI Roma, Ir. Yusral Tahir, Sabtu, 13 Juni. Sekaligus menyampaikan rencana kegiatan di Italia sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama antara Pemkab Sumbawa dengan IBF dan lembaga riset lainnya pada September 2014 lalu di Sumbawa. Dalam diskusi pendahuluan tersebut disampaikan

para pihak yang terlibat dalam kerjasama /MoU tentang ilmiah dan teknologi pengembangan dan pembibitan kerbau di Sumbawa, antara lain, pihak Pemkab Sumbawa dipimpin Bupati Sumbawa, pihak IBF diwakili Prof. Antonio Borgeshe, pihak INDOBUFIC UNRAM diwakili Prof. Suhubdy, pihak lembaga CRA-PCM Animal Production Research Centre Monterotondo diwakili Dr. Remo Rosati (Dirjen CRAPCM). Kemudian pihak lembaga insitut for Animal Production System in Mediteanean and Envionment (ISPAM), National Research Council (CNR) Napoly Italia yang diwakili Dr. Andreas Caloni. Serta pihak Bull Centre Chiacchierini Perugia Italia yang diwakili Dr. Anna Chiacchierini.

Output yang dihasilkan, pihak KBRI yang diwakili Atase Pertanian RI Roma siap mendukung dan bersedia memfasilitasi kebutuhan operasional delegasi Sumbawa dari pra training kursus sampai terlaksananya training kursus sampai selesai. Termasuk bersedia membantu memfasilitasi

Bupati Sumbawa bertemu duta besar RI Italiaa serta para pihak yang akan melakukan kerjasama tersebut.

Selanjutnya Minggu, 14 Juni 2015, dilakukan pertemuan Pemkab, IBF dan Atase Pertanian KBRI Roma. Pada kesempatan tersebut, Bupati , Drs. H. Jamaluddin Malik, mengharapkan kepada pihak yang terkait baik kedutaan dan lembaga riset kerbau di Italia untuk dapat berpartisipasi mengembangkan kerbau Sumbawa melalui potensi dan sumber daya yang dimiliki dari pihak yang terlibat. Pada kesempatan tersebut, Sekjen IBF, Prof. A. Borghese bersedia menjadikan Sumbawa menjadi yang pertama dan terbaik dalam pengembangan dan pembibitan kerbau Sumbawa, melalui dukungan beberapa lembaga riset yang ada di Italia. Pihak kedutaan RI pun melalui Atase Pertanian menyampaikan apresiasinya kepada Pemkab Sumbawa yang secara mandiri mengembangkan kerbau Sumbawa. Sehingga siap memfasilitasi selama kegiatan training. (arn/*)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Parlementaria

Halaman 7

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Catatan Strategis Atas LKPJ Bupati

Penataan Aset dan Penyelesaian Masalah Honorer Jadi Sorotan Dompu (Suara NTB) Penataan aset bergerak dan tidak bergerak masih menjadi masalah di Dompu karena masih banyak yang tidak sesuai peruntukan.

Penyelesaian masalah honorer K2 hendaknya dituntaskan agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Juru bicara Komisi I DPRD Dompu, H. Mulyadin Jaya dalam rapat paripurna DPRD Dompu, Kamis (25/6) mengatakan, penyelesaian persoalan terkait penerimaan CPNS kategori 2 yang saat ini ditangai tim klarifikasi agar segera dituntaskan dan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari. Begitu juga dengan tenaga honorer yang tidak tercover pada K2 untuk diselesaikan secara bijak sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Komisi I juga meminta pemerintah untuk segera men-

aya pengembangan areal tanam agar memperhatikan ekosistem dan lingkungan hidup terutama upaya pemanfaatan area hutan. Karenanya perlu langkah serius pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan yang intens pada masyarakat serta pengawasan secara langsung. “Hasil produksi jagung masyarakat agar ada harga standar pembelian dan pemerintah daerah untuk terus menkoordinasikan kepada pihak tertentu sehingga dapat dicapai harga yang layak dan memadai,” katanya.

Komisi II juga menyoroti soal laporan pengelolaan keuangan Perusahaan daerah (Perusda) secara rutin dan berkala untuk dapat mengukur kinerja pertumbuhan postur dari sektor yang ditangani perusahaan, terutama Perusda Kapoda Rawi.

Terhadap pengelolaan PDAM agar dapat meningkatkan kin-

definitifkan dua Desa persiapan yaitu Desa Soro Barat dan Anamina. Dua desa yang dibentuk sejak 2011 tersebut telah memenuhi syarat untuk didefinitifkan. Terkait pengelolaan aset daerah, Komisi I merekomendasikan agar pemerintah secara sungguh-sungguh mengiventarisir aset tanah dan mengelola aset daerah lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. “Berbagai persoalan tanah masyarakat yang bersertifikat dan dikategorikan oleh pemerintah masuk dalam kawasan, agar tidak merugikan masyarakat untuk dilakukan penyelesaiannya secara bijak,” kata H. Mulyadi Jaya.

Komisi II DPRD Dompu dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi II, Kurniawan Ahmadi mengatakan, program unggulan PIJAR (Sapi, Jagung, Rumput Laut) khususnya jagung untuk up-

erja pelayanan air bersihnya pada masyarakat dengan tarif yang tidak terlalu membebani rakyat. “Untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung yang belum menunjukkan persentasi keseimbangan untuk tetap dipacu pada angka yang memadai sehingga komponen belanja langsung dapat mengakomudir berbagai tuntutan masyarakat terutama bagi pembangunan sarana dan infrastruktur daerah,” kata Kurniawan Ahmadi.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos dan ddampingi oleh wakil Ketua DPRD Dompu, M Amin, S.Pd ini dihadiri oleh sebagian besar anggota Dewan. Catatan strategis Komisi-komisi dijadikan rekomendasi Dewan terhadap LKPJ Bupati Dompu tahun anggaran 2014 dan lima tahunan. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

SERAHKAN - Ketua Komisi II DPRD Dompu, Kurniawan Ahmadi menyerahkan catatan strategis Komisi II terhadap LKPJ Bupati akhir tahun 2014 dalam rapat paripurna, Kamis (25/6).

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Kadis Hubkominfo Bima

BI Sosialisasi Ciri-ciri Uang Asli di Ponpes Bima (Suara NTB) Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB melakukan sosialisasi ciri-ciri keaslian uang sekaligus buka bersama dengan warga Desa Kalaki Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. Dengan bekerjasama dengan BI, yayasan Pendidikan dan Ponpes Az - Zainuddin sekaligus memberikan bantuan sebanyak Rp 13,4 juta untuk peningkatan mutu pendidikan, Jumat (26/6).

Kepala BI perwakilan NTB, Prijono mengatakan, kehadiran BI NTB di Kabupaten Bima guna untuk melakukan sosialiasasi tentang keaslian uang, mengingat dalam waktu dekat Lebaran akan tiba, di mana tingkat peredaran uang meningkat. “Kami selaku Bank yang tugasnya mengawasi peredaran uang mempunyai tanggung jawab untuk mensosialisasikan kepada masyarakat agar bisa mengenal detail tentang uang,” ucapnya.

Dikatakannya, selain melakukan sosialisasi ciri - ciri keaslian uang di Desa Kalaki kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, BI juga memberikan bantuan kepada Ponpes Az Zainuddin yang terletak didesa setempat, untuk peningkatan mutu pendidikan.

Sementara itu, Ketua Yayasan Az-Azainuddin Bima, Ihsan Iskandar mengatakan, mengingat masyarakat dusun Kalaki mayoritas nelayan dan pedagang, sangat rentan terhadap resiko dampak dari peredaran uang palsu. Maka itu melalui momentum ini berinisiatif dengan bekerja sama dengan Bank Indonesia melakukan sosialisasi untuk mengenal ciri-ciri uang asli.

“Ini kali pertama warga bisa langsung mengetahui tentang keaslian uang, lewat sosialisasi dari teman - teman BI,” imbuhnya.

Dirinya berharap dengan adanya sosialisasi ini semoga masyarakat lebih tahu dan lebih waspada lagi peredaran uang itu, apalagi menjelang hari raya yang akan tiba sebentar lagi.

Setelah sosialiasi acara ditutup dengan buka bersama di aula setempatdan melaksanakan ibadah shalat magrib berjamaah. (uki)

Kota Bima (Suara NTB) Setelah diteliti oleh aparat Kejaksaan selama sekitar 14 hari, berkas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Pemkot Bima seluas 22,7 are dengan tersangka Kadis Hubkominfo, H. Syahrullah akhirnya dikembalikan ke aparat Kepolisian dengan beberapa petunjuk. Saat ini, penyidik tengah melengkapi petunjuk dimaksud.

Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim, Iptu Yerry T Putra, SH, Jumat (26/6) menyebutkan, berkas kasus korupsi tahun 2014 ini diterima pihaknya dari Kejaksaan beberapa waktu lalu. Pihaknya diminta untuk melengkapi

beberapa petunjuk yang diberikan. “Tapi seperti apa petunjuknya tak bisa kita ungkapkan,” terang Yerry.

Dia memastikan, petunjuk tersebut akan dilengkapi secepatnya. Bahkan rencananya, berkas dimaksud segera

dikirim kembali dalam minggu ini. Sebab, Yerry memastikan jika pihaknya terus menuntaskan perkara korupsi yang ditangani. “Minggu ini rencananya kita kita limpahkan lagi ke Jaksa,” ujar Yerry.

Seperti diketahui, H Syahr-

ullah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan tanah Pemkot Bima seluas 22,7 are dengan nilai Rp 670 juta. Namun pengadaan tanah tersebut terindikasi tak sesuai dengan NJOP (nilai jual objek pajak). Hanya saja belum diketahui nilai kerugian akibat dugaan korupsi dimaksud. “Untuk hasil pemeriksaan ini kita belum simpulkan, kita gelar lagi nanti malam,” terangnya.

Yerry yang sebelumnya ditanyai mengenai tidak ditahannya tersangka menyebut-

LADANG GARAM Kabupaten Bima dikenal dengan daerah penghasil garam berkualitas tinggi, di samping daerah Pamekasan Madura. Ribuan hektar lahan garam yang bergandengan dengan tambaktambak bandeng adalah pemandangan yang menarik ketika melewati wilayah Kabupaten Bima mulai dari arah Sondosia hingga Lewa Mori.

Tampak petani garam sedang mengumpulkan garam dari tambak dan segera dimasak di atas perapian.

Pilkada Dompu

(Suara NTB/ist)

Pasangan SYAFIR Kantongi Dukungan PAN dan PKB Dompu (Suara NTB) Pasangan Syafruddin Yasin, S.Ap dan Rafiuddin H. Anas, SE (SYAFIR) mengklaim sebagai pasangan paling siap maju pada Pilkada Dompu 2015. Pasangan ini telah memiliki dukungan dari PAN (4) dan PKB (3). Pasangan ini bahkan bakal didukung PDIP dan PBB. Bakal calon wakil Bupati Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE, Jumat (26/6) mengatakan, pihaknya telah mendapat rekomendasi dukungan dari PAN dan PKB untuk maju pada Pilkada Dompu 2015. Rekomendasi dukungan PKB diterima, Jumat dini hari di Jakarta oleh bakal calon Bupati Dompu, Syafruddin Yasin. “Rekomendasi dukungan dari PAN dan PKB telah kita pegang, telah kita dapatkan untuk pasangan Syafruddin Yasin dan Rafiuddin H. Anas,” tegasnya.

Rafiuddin mengakui, selama ini ada informasi yang simpang siur soal dukungan PAN dan PKB. Bahkan Minggu (28/ 6) ini, semua pasangan calon yang didukung PKB di NTB diundang untuk zikir bersama di kantor DPW PKB. “Minggu (5/7) depannya lagi kita akan deklarasi keliling kota dengan mendatangi konstituen,” kata Rafiuddin.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW PAN NTB untuk daerah pemilihan Kota Bima, Kabupaten Bima dan Dompu, Yuliadin, S.Sos menegaskan, pasangan SYAFIR sebagai pasangan paling siap diantara pasangan calon yang akan tampil di Pilkada Dompu. Selain telah memiliki dukungan partai politik yaitu PAN (4 kursi) dan PKB (3 kursi) maupun pasangan calon Bupati dan wakil Bupati. “Insya Allah sedang berproses untuk PDIP dan PBB. Kita akan bangun koalisi besar,” tegas Yuliadin yang juga Ketua DPRD Dompu ini.

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris DPD PAN Dompu, Wawan Anggarana, SE, M.Si menegaskan, pasangan yang diusung partainya diyakini bisa memenangkan Pilkada Dompu 9 Desember 2015. Pasangan yang memiliki jargon Lamba Rasa ini hadir dari antitesis dari tesis pemerintahan saat ini. “Hadirnya Lamba Rasa sebagai antitesis dari tesis pemerintahan saat ini,” tegasnya. (ula)

Pemkot Bima Susun Kemenag Kota Bima Gelar Dialog Rencana Kontijensi Banjir Tokoh Lintas Agama Kota Bima (Suara NTB) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Bima menggelar dialog tokoh lintas agama, Kamis (25/6). Dialog dengan tujuan menguatkan kerukunan masyarakat di Kota Bima ini juga dihadiri oleh Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE. Wakil Walikota Bima mengapresiasi rencana kerja Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut sangat mulia dan perlu didukung, karena kebersamaan dan komitmen para tokoh lintas agama akan mampu menciptakan Kota Bima yang aman dan damai.

Hal ini juga dimaksudkan agar kesan yang selama ini melekat di daerah Bima yakni adanya stigma garis keras dan perkelahian antarkampung. Namun, Rahman mengaku bangga pasalnya di usia yang relatif muda, Kota Bima mampu mencatat prestasi yang membanggakan, terutama dalam pelayanan.

“Kondisi ini menjadi tantangan kita bersama. Diperlukan komitmen secara kolektif dari seluruh komponen masyarakat,” papar Rahman.

Lebih lanjut dijelaskannya, kebijakan ke depan akan diarahkan untuk percepatan pembangunan yang berimbas pada pen-

ingkatan pendapatan masyarakat. Semua ini dapat diwujudkan jika semua elemen mampu menciptakan suasana yang kondusif. ”Peranan tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah kunci terjaganya suasana kondusif,” terang Rahman.

Dialog tokoh lintas agama Kota Bima ini digelar dengan tujuan menguatkan kerukunan masyarakat di Kota Bima. Selain itu, dialog dimaksudkan untuk membangun komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban daerah dengan dibuktikan melalui deklarasi damai tokoh lintas agama. (use)

Kepala Rutan Pastikan Terdakwa Kasus Pembunuhan Membaik

(Suara NTB/ula)

SIAP MAJU - Bakal calon Wakil Bupati Dompu, Rafiuddin H. Anas, SE (baju putih berkopiah hitam) dan Ketua Bappilu DPW PAN NTB dapil Bima – Dompu, Yuliadin, S.Sos (baju hitam) saat beri keterangan pers, Jumat (26/6).

kan, hal itu belum dilakukan karena penahanan tidak mutlak dilakukan sepanjang yang bersangkutan tetap kooperatif dan ada jaminan tidak melarikan diri serta menghilangkan alat bukti. Apalagi, pemeriksaan terhadapnya belum selesai. Terlebih dalam kasus ini, tentunya Syahrullah tidak sendirian dan diperkirakan ada pihak lain yang turut serta. “Ini kan bukan satu ya, kemungkinan ada tersangka lain yang juga akan kita ungkap,” pungkasnya. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Kepala Rumah Tahanan Negara (Rutan) kelas 1B Raba Bima, Untung Cahyo S, Amd IP, SH memastikan kondisi terdakwa pembunuh, Ramat Hidayat yang sebelumnya kondisinya dinyatakan sakit, kini sudah membaik. Sehingga pada jadwal sidang selanjutnya terdakwa pembunuh Kaur Pemerintahan dan Ekonomi Desa Wane ini bisa hadir.

Menurut Untung, kondisi terdakwa mulai membaik pada Kamis sore. Namun saat

ini masih dalam pengawasan perawatan medis di Rutan Bima. Melihat kondisi terdakwa yang mulai membaik tersebut, dia berkeyakinan jadwal sidang pekan depan, Rahmat Hidayat dan Zainul Arifin siap menjalaninya. “Akan tetapi, sembari menunggu jadwal sidang, pihak Rutan Bima akan terus mengawasi kondisi kesehatan Rahmat,” terang Cahyo, Jumat (26/6).

Ditanyai mengenai adanya dugaan keluarga korban, bahwa sakitnya Rahmat hanya

bersifat mengada-ngada? Untung membantah. Menurutnya, pada Kamis Rahman memang dalam kondisi sakit. Dia pun tidak mempermasalahkan jika ada asumsi lain dari masyarakat.

Justru, akunya, saat keluarga korban mendatangi Rutan, pihaknya mempersilakan perwakilan untuk melihat langsung kondisi terdakwa. ”Bagaimana kami bisa mengada-ngada. Toh, terdakwa memang sakit seperti muntaber,” jelasnya. (use)

Kota Bima (Suara NTB) Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE membuka rapat persiapan penyusunan rencana Kontijensi Banjir Kota Bima tahun 2015, Jumat (26/ 6). Rencana kontijensi banjir ini diperlukan karena letak Kota Bima yang berada di kawasan muara sungai menjadikan Kota Bima sebagai wilayah yang rawan terkena banjir.

Acara yang digelar di aula kantor Pemkot Bima ini dihadiri oleh Dirjen Penanganan dan Pencegahan Bencana, Eni Suparni, Dandim 1608 Bima, Kapolres Bima Kota, anggota DPRD Kota Bima dan kepala SKPd lingkup Pemkot Bima.

Wakil Walikota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE menjelaskan bahwa letak Kota Bima yang berada di kawasan muara sungai menjadikan Kota Bima sebagai wilayah yang rawan terkena banjir. Kondisi ini memberikan tantangan bagi Pemkot untuk melindungi masyarakatnya dari bencana banjir. Dengan menjamin terselenggaranya perencanaan penanggulangan bencana secara terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh, dengan menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan dengan publik maupun swasta.

Dijelaskannya bagian penting lainnya yang tak ketinggalan adalah perlunya semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kederrmawanan sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Bencana harus dikelola secara menyeluruh sejak sebelum, pada saat dan setelah kejadian bencana. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah manajemen khusus untuk menanganinya. Inti dari kontijensi ini lebih kepada suatu proses yang mengarah kepada kesiapan dan kemampuan untuk memperkirakan atau berasumsi dan jika memungkinkan dapat untuk mencegah bencana itu sendiri. “Serta mengurangi dampaknya dan menangani secara efektif dan melakukan pemulihan diri dari dampak yang dirasakan,” papar Rahman.

Penghargaan dan ucapan terimakasih juga secara khusus diberikan Rahman kepada BPNPB Pusat yang telah memberikan perhatian khusus kepada Kota Bima agar menjadi salah satu Kota Tangguh Bencana yang pertama dan satu-satunya di wilayah Timur Indonesia. Selain itu, tahun ini pula mendapatkan tambahan delapan kelurahan yang ada di kota Bima akan menjadi Kelurahan tangguh. Oleh karena itu, Rahman mengharapkan kepada seluruh satuan kerja yang terlibat dan semua elemen yang ada untuk kerja keras, semangat dan keseriusan agar dapat mencapai keberhasilan dan menjadi kota tangguh terhadap bencana. “Semoga Kota Bima bisa menjadi contoh bagi Kota-kota lainnya yang ingin belajar mengenai ketangguhan bencana,” harapnya. (use)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Rangkul Gerindra dan PPP

Ahyar Abduh: Tidak Ada Paket Jadi Boneka Politik Mataram (Suara NTB) Mendekati pendaftaran bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Mataram Juli mendatang, Partai Gerindra dan PPP masih meraba–meraba calon yang akan diusungnya.

H. Abdul Karim dan Hj. Wartiah digadang–gadang ingin maju, hingga kini belum menemukan jodoh untuk melawan pasangan AMAN dan RIDO. Ketidakjelasan arah politik kedua partai ini bisa saja dimanfaatkan oleh calon lainnya termasuk pasangan AMAN, sebab posisi tawar Gerindra cukup besar di legislatif yakni lima kursi. Komunikasi dengan kedua partai itu telah intensif dilakukan baik secara personal maupun kepartaian, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya Gerindra dan PPP dirangkul oleh AMAN. Setelah saling menjajaki nantinya kemudian muncul pasangan lain, dipastikan paket itu bukan menjadi boneka politik.

Seperti diketahui, AMAN mengembalikan formulir pendaftaran ke Partai Gerindra, Kamis (25/6) malam didampingi Ketua Harian Partai Golkar H. Didi Sumardi, SH dan berkas pencalonan diserahkan langsung ke Ketua DPD NTB Partai Gerindra H. Wilgo Zainar.

Ditemui, Jumat (26/6) bakal calon incumbent H. Ahyar Abduh menjelaskan, pertemuannya dengan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, I Gde Sudiarta tidak ada kaitannya dengan urusan politik, melainkan pembahasan mengenai festival kebudayaan yang akan diikuti di Bali. Komunikasi secara khusus dengan Gerindra sejak lama dibangun bagaimana perkembangan partai, arah politik dan lain sebagainya.

Apapun hasil keputusan partai besutan Prabowo Subianto itu, akan dihormati dan dihargai sepanjang calon yang diusung itu mengikuti mekanisme sesuai ketentuan. “Saya itu sudah sejak awal berkomunikasi dengan Gerindra, malah dia paling dulu sebelum partai lain,” ungkapnya.

Ia melihat Gerindra memberikan signal politiknya kepada AMAN, sehingga pihaknya mendaftarkan diri. Kalaupun terkesan terlambat, karena memang Gerindra belum menentukan arah politiknya.

Sama halnya dengan PPP, komunikasi langsung dengan Ketua DPW NTB PPP Hj. Wartiah dilakukan meskipun agendanya silaturahmi keluarga. Komunikasi politik dibangun untuk menjajaki. Saat ini, PPP terlihat vakum tetapi hawa politik dan signal kemungkinan merapat ke AMAN. “Politik ini kan dinamis, tapi saya harap jangan lama – lamalah menentukan arah politik,” kelakarnya.

Ahyar Abduh memastikan, kalaupun ada calon lain yang muncul di luar paket AMAN dan RIDO dipastikan bukan menjadi boneka politik yang akan memecah suara.

Pada bagian lain, pendeklarasian paket H. Rosyadi H. Sayuti dan HMNS Kasdiono (RIDO) untuk maju pada Pilkada Desember mendatang, dianggap hal wajar. Kekuatan politik paket RIDO dengan backround partai pengusaha di NTB, tidak akan membuat AMAN takut bersaing. “Calon–calon ini, jangan sampai saling merugikan saja,” pintanya.

Kemungkinan turunnya TGB untuk all out memenangkan kadernya, dianggap sebagai bentuk dukungan seorang pimpinan partai untuk memenangkan kandidatnya. Ahyar tetap meyakini TGB selaku Gubernur NTB, bisa memilah dan memilih mana tugas sebagai pimpinan partai dan kepala daerah. “Pasti beliau tahu, kapan menjalankan tugas dan kapan sebagai pemimpin partai,” tandasnya.

Diusungnya paket RIDO dipastikan sudah ada hitung– hitungan, sehingga dipastikan kemunculan paket RIDO bukan menjadi pelengkap atau penghibur semata. (cem)

(Suara NTB/ars)

(Suara NTB/ars)

INTEROGASI - Pelaku berinisial RR saat diinterogasi aparat Polsek Labuapi.

Motor Dinas Kota Mataram Diduga Dipakai Mencuri Mataram (Suara NTB) Sebuah motor dinas disita aparat Polsek Labuapi Lombok Barat. Sepeda motor merek Honda Revo itu digunakan RR (18), warga Babakan Kecamatan Sandubaya, saat diduga hendak mencuri di Perumahan Lingkar Asri, Desa Bajur Kecamatan Labuapi, Lombok Barat, Jumat (26/6) pagi.

Honda Revo dengan plat Kota Mataram itu Nomor Polisi DR 4651 AK, berwarna hitam. Namun untuk memastikan motor itu milik siapa dan dinas mana, masih harus ditelusuri. “Kami telusuri dulu, ini motor dinas mana,” kata Kapolsek Labuapi Ipda Lalu Muharlan kepada

Suara NTB, pagi kemarin.

Sebab bisa jadi motor itu juga hasil curian pelaku, atau memang dipinjam untuk beraksi.

Sementara penunggang motor dinas itu, RR ditangkap dan dihakimi warga saat hendak mencuri di sebuah ruko milik H. Noar kompleks perumahan

tersebut, sekitar pukul 03.00 Wita. Modusnya, RR saat itu duduk di sepeda motor menunggu rekannnya Ili beraksi. Ili naik memanjat tembok ruko dan hendak masuk melalui jendela.

Menurut Kadus Terong Tawah Timur, Khalil Darmaji, aksi Ili dilihat warga yang ke-

betulan melintas. Warga lainnya pun meneriaki Ili. Mengetahui aksinya dipergoki, Ili melompat dan kabur. Sementara RR tidak menyadari rekannya sudah kabur lebih dahulu.

Dia pun disergap warga saat masih asik menunggu di motor dinas yang ditungganginya. RR akhirnya jadi bulan-bulanan warga, bahkan sempat direndam di selokan dekat jalan raya.

Untuk menghindari amuk warga yang lebih parah, pelaku pun diamankan dan diserahkan kepala dusun ke

Mapolsek Labuapi.

Kepada petugas yang menginterogasinya RR beberapa kali berkelit. Dia mengaku aksi pencurian itu direncanakan oleh rekannya Ili sejak siang lalu.

Sebelum beraksi, dia mengaku meminjam motor milik pamannya itu di Babakan.

Masih kepada polisi, pemuda ini mengaku baru sekali beraksi. “Ini baru sekali pak,” kelitnya. Petugas yang menggeledah jok sepeda motor menemukan obeng dan betel. (ars)

Polres Loteng Gelar Kesiapan Pengamanan Wilayah

Anak di Bawah Umur Diduga Jadi Otak Pencurian Mataram (Suara NTB) Melihat penampilannnya yang culun, badan ceking, mengherankan jika FZ (16) adalah otak kasus pencurian. Tapi pengakuannya di hadapan Polisi, setidaknya sudah empat kali mempimpin kawan-kawannya membobol rumah dan toko.

Petualangan FZ, berakhir setelah ditangkap tim Buser Polsek Ampenan, Jumat (26/6) pagi kemarin. Penangkapan berlangsung di kediamannya Kampung Bugis, Ampenan, Mataram sekitar pukul 06.00 Wita.

FZ ditangkap bersama salah seorang komplotannya MS (17), alamat sama. “Ada dua anggota kawanannya masih kami buru,” kata Kapolsek Ampenan Kompol Arief Yuswanto, Jumat (26/6) kemarin.

Sebelum ditangkap, Rabu (24/6) lalu, FZ memimpin gengnya mencuri di swalayan Barata Ampenan. Mereka diduga mencuri 30 kaleng cat tembok dengan cara membobol jendela salah satu toko di swalayan tersebut. Aksinya dilakukan saat dinihari.

Setelah mengambil 30 kaleng cat, barang bukti dibawa ke sekitar kampungnya, tidak jauh dari Depo Pertamina Ampenan. Niat mereka menyimpan barang bukti itu sementara di sebuah gudang. “Namun ada warga yang melihat tumpukan cat, kemudian melapor ke kami,” kata Kapolsek. Setelah ditelusuri, barang itu diduga hasil curian dari salah satu toko di Barata. Penyelidikan mengarah ke tersangka FZ, yang akhirnya digelandang sore kemarin. “FZ ini termasuk otak pencurian di beberapa TKP,” kata Kapolsek. Selama petualangannya, FZ merupakan spesialis pencuri televisi.

Sementara FZ mengakui semua perbuatannya. Hasil pencurian Rabu itu alasannya untuk dipakai lebaran. “Yak ku kadu beli tangkong lebaran (Untuk saya pakai beli baju lebaran,” kilahnya. Hasil Sebelum ditangkap karena mencuri cat, dia membobol rumah dan toko di beberapa TKP. Yang diingatnya, aksi membobol di Sindu Cakranegara, Meninting Ampenan, sebuah rumah tidak jauh dari simpang lima Ampenan dan sejumlah TKP lainnya. Dari beberapa TKP itu, dia mencuri televisi. Aparat pun berusaha mencari barang bukti dari kejadian kejadian sebelumnya. Petugas mendapat sebuah televisi dan telah diamankan di Mapolsek. “Barang bukti lain masih kami cari,” pungkas Kapolsek. (ars)

DIDUGA DIPAKAI MENCURI - Sepeda motor dinas yang diduga dipakai mencuri di sebuah roko di kompleks perumahan Lingkar Asri.

(Suara NTB/her0

LAPORKAN - Warga melaporkan dugaan penelantaran anak dan perempuan ke Polres Lobar

Warga Gerung Dipolisikan

Diduga Telantarkan Istri dan Anak Giri Menang (Suara NTB) Dugaan kasus penelantaran perempuan dan anak terjadi di wilayah Gerung, Lingkungan Dasan Geres Barat.

Korban bernama, Nurhayati (29) diduga ditelantarkan oleh suaminya semenjak hampir satu tahun terakhir. Korban bersama anaknya, Nia Ramadhani tak pernah diurus. Bahkan hingga korban meninggal, Minggu (20/ 6) kemarin suaminya tak pernah melihatnya.

Warga Dasan Geres yang geram dengan tindakan suami korban, melapor ke Polres Lobar. Warga melaporkan dugaan penelantaran perempuan dan anak yang dilakukan oleh suaminya RM. Pihak keluarga korban, Zakiah menuturkan awal mula persoalannya ketika Bulan Oktober 2014 lalu, suami korban yang baru masuk Islam (muallaf) berangkat ke luar daerah untuk bekerja. “Suaminya mengaku ingin berangkat ke luar daerah bekerja,” bebernya.

Setelah berada di luar daer-

ah, RM tidak pernah memberikan kabar berita ke istri dan anaknya. Korban pun mencoba mengontak suaminya, namun seringkali HPnya tak pernah aktif. Karena tak ada kabar dari suaminya, Korban sering murung dan sedih.

Selama berbulan-bulan ditinggal, suami korban tak pernah mengirim sepeserpun uang. Sementara korban dan anaknya yang baru berumur 1 tahun lebih tak memiliki biaya hidup. Kondisi ini pun berdampak terhadap kesehatan korban. “Korban mulai sakit,” imbuh Zakiah.

Warga yang tahu kondisi korban pun membantu sekdar memberi makanan. Kondisi korban semakin drop ketika mendengar isu bahwa suaminya menikah di luar daerah. Karena kondisinya parah, korban pun dibawa ke puskesmas untuk berobat. Dari hasil pemeriksaan, korban didiagnosa mengalami depresi. Karena kondisinya semakin parah, korban meninggal Minggu kemarin di rumahnya.

Sementara itu, warga yang geram dengan tindakan suami korban Minggu pagi langsung mendatangi Polsek Gerung untuk melaporkan suami korban. Namun warga diarahkan langsung melapor ke Polres, wargapun langsung ke Polres.

Infomasi yang diperoleh warga, bahwa suami korban menyerahkan diri minggu malam ke pihak kepolisian.

Keesokan hari, Senin pagi pihak keluarga korban dipanggil oleh pihak Polres untuk difasilitasi bertemu dengan pelaku. Pertemuan digelar di ruang Kasatreskrim Polres Lobar, AKP Sidik Priamursita.

Dikonfirmasi terpisah, Kapsatreskrim AKP Sidik Priamursita menyampaikan laporan warga ini akan ditindaklanjuti. Pihaknya tengah melakukan penyelidikan berupa pengumpulan bukti formil.

Bukti yang dimaksud, berupa bukti pernikahan, akta keluarga, akta kelahiran anak. Terkait dugaan penelantaran anak juga akan ditelusuri. (her)

Praya (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) mulai Jumat (26/6) kemarin hingga Minggu (28/6) besok, bakal menggelar kesiapan pengamanan wilayah. Dengan memamerkan kemampuan personel serta peralatan pengamanan yang dimiliki, kepada masyarakat luar. Melalui kegiatan pameran alat pengamanan kepolisian di halaman kantor BRI cabang Praya.

Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK., M.H., mengungkapkan, pameran peralatan pengamanan tersebut digelar untuk menunjukkan kepada masyarakat, bagaimana kesiapan aparat kepolisian dalam rangka mewujudkan stabilitas kamtibmas di Loteng. “Melalui kegiatan ini, kita ingin menunjukkan kalau polisi siap membantu menjaga keamanan wilayah,” sebutnya.

Selain menunjukkan berbagai peralatan pengamanan yang dimiliki, lanjut Nurodin, juga digelar berbagai hasil

karya masyarakat Loteng.

Yang berasal dari semua kecamatan yang ada di Loteng.

“Jadi selain menggelar kesiapan pengamanan, kita juga ingin turut serta mempromosikan hasil karya masyarakat Loteng,” tambahnya.

Dengan begitu diharapkan, potensi-potensi yang dimiliki masyarakat di daerah ini bisa lebih dikenal luas. Bukan hanya oleh masyarakat setempat.

Tetapi juga oleh masyarakat luas secara umum. Sebagai bentuk kepedulian kepolisian dalam mendukung perkembangan pariwisata di daerah ini.

Dengan kata lain, selain membantu pengembangan pariwisata melalui pengamanan wilayah. Juga membantu pengembangan pariwisata melalui promosi produk dan kerajinan daerah. “Kita ingin memberikan peran maksimal bagi daerah ini,” timpal Nurodin seraya menambahkan, kegiatan tersebut sebagai rangkaian HUT Bhayangkara tahun ini. (kir)

(Suara NTB/Kir)

ALAT PENGAMANAN - Sejumlah alat pengamanan digelar Polres Loteng, Jumat (26/6) kemarin.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Giri Menang nas Pengelolaan Pendapatan Wabup H Mahrip. Putusan oknum pejabat Lobar yang ter- serah terima kerugian nega1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 (Suara NTB) dan Keuangan Daerah (DPP- perkara SPPD Fiktif yang men- jerat kasus pidana banyak? ra, maka dana dari kerugian 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Dari sekian banyak ka- KD) Lobar, H Mahyudin ke- jerat mantan wabup diketahui Menurutnya, terkait pengem- negara itu disetor langsung 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 sus pidana yang membelit marin. “Pengembalian keru- telah memiliki kekuatan hu- balian kerugian negara tergan- ke Kasda. Dana tersebut 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 oknum pejabat di Lombok gian negara akibat dari kasus kum tetap (inkrah) sehingga tung proses di penegak hukum. tidak sepeserpun dipotong, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Barat, baru dua orang yang pidana itu baru dua orang, yak- dilakukan penyerahan keruKetika ada pengembalian “Tidak ada isitilah pemoton1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 terdata menyerahkan ni pengembalian dari mantan gian negara dari kejaksaan ke kerugian negara, maka mekan- gan, karena belum ada 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 pengembalian kerugian Wabup Lobar, H. Mahrip ter- DPPKD Lobar. ismenya lewat Kejaksaan dulu. aturannya,” jelasnya.

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 negara ke daerah. Dua kait kasus SPPD fiktif dan Sedangkan terkait kerugian Baru setelah resmi perhitunga1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Diberitakan koran ini, Ke1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 oknum pejabat itu, yakni nnya dan besarannya serta negara dari oknum mantan pengembalian dari pak Jasjaksaan menyerahkan keru1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 mantan Wabup, H. Mahrip man, oknum mantan Dewan DPRD Lobar nilainya Rp 100 sudah ada yang diserahkan gian negara akibat kasus 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 dan mantan DPRD Lobar, Lobar,” terang H . Mahyudin. juta lebih. Sehingga jika total barulah dijadwalkan penyerah- SPPD fiktif mantan Wabup, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Jasman.

Total kerugian pengembalian kerugian nega- an ganti rugi kerugian negara itu. H Mahrip. Penyerahan diDijelaskan kerugian negara 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 negara yang dikembalikan yang dikembalikan bersangku- ra ini, Rp 520 juta lebih. Men- “Jadi tergantung dari proses di lakukan pihak Kejaksaan ke 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Rp 520 juta lebih. tan masing-masing nilainya gapa pengembalian kerugian penegak hukum,” jelasnya. sekretaris PPKD, Fauzan 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Hal ini diakui Kepala Di- Rp 413 juta lebih dari mantan negara sedikit, padahal jumlah Setelah resmi dilakukan Husniadi. (her) 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121

Kerugian Negara Baru Dikembalikan Rp 520 Juta

(Suara NTB/ars)

DIAMANKAN - FZ (16) dan MS (17), komplotan diduga pencuri spesialis televisi yang diamankan aparat Polsek Ampenan.

Halaman 9

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Dari Safari Ramadhan di Kota Mataram Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, barangsiapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya di bulan Ramadhan, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan.” (Hadits Riwayat Bukhari)

Puasa: Dari Shaleh Individual Menuju Shaleh Sosial Oleh: H. Falahuddin, S.Ag, M. Ag. (Wakil Rektor IV Universitas Muhammadiyah Mataram) TAHUKAH kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang shalat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-orang yang berbuat riya. Dan enggan (menolong dengan) barang berguna (Al-Maa’uun: 1-7).

Tujuan utama menjalankan ibadah puasa adalah mendapatkan predikat takwa. Pencapaian predikat takwa ini dapat diperoleh dengan menghayati kembali arti puasa itu sendiri, yaitu menahan diri untuk tidak makan dan minum serta berhubungan seks dari terbit fajar hingga masuknya waktu magrib. Dalam tulisan ini yang perlu digarisbawahi dari definisi puasa tersebut adalah menahan diri dari makan dan minum.

Dalam konteks berpuasa, penghayatan kita terhadap kebutuhan fa’ali makan dan minum harus kita tingkatkan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan primer manusia yang harus terpenuhi. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tidak akan normal baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, agama ataupun lainnya.

Sangat logis jika kemudian sanksi-sanksi bagi orang yang melanggar hukum dalam Islam dalam bentuk memberi makan orang miskin.

Menurut Quraish Shihab, tujuan puncak puasa yang sering disebut dengan ungkapan takwa itu termanifestasi dan teraktualisasi jika manusia dapat meneladani sifat Allah (Attakhlluq bi akhlaqillah). Salah satu sifat itu adalah adalah seperti dalam surat Al-’An’am: 14: ...Dia memberi makan dan tidak diberi makan.. (wa hua yut’imu wala yut’amu).

Sifat dermawan inilah yang harus dicontoh oleh kita semua saat kita berpuasa. Nabi menjanjikan kita bahwa siapa yang memberi orang lain untuk berbuka puasa, maka ia mendapat pahala seperti orang yang puasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang puasa itu (HR. At Tirmidzi).

Karena pentingnya sifat dermawan ini, wajar Kiyai Ahmad Dahlan mengajarkan surat Al-Ma’uun di atas berulang-ulang sampai kadang para santrinya merasa terheran-heran dan bahkan ada yang bosan, karena para santri sudah merasa paham. Tetapi bukan pemahaman saja yang beliau kehendaki, sehingga setiap beliau mengajar selalu bertanya apakah surat Al-Maa’un itu sudah dilaksanakan. Di sinilah beliau mementingkan kesalehan sosial, di samping kesalehan individual. Allah mengecam orang yang hanya mementingkan kesalehan individual seperti hanya rajin sholat (termasuk puasa) sebagai orang yang celaka, tetapi tidak peduli dengan nasib sesama. Puasa kali ini merupakan media kita untuk melatih diri untuk meningkatkan kepekaan dan kesalehan sosial kita. (*) Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam (LP2I)

Asam Udang TAK terasa puasa kita sudah memasuki hari sepuluh pertama di bulan Ramadhan. Berbagai macam menu sudah kami sajikan bagi Anda di bulan Ramadhan. Jika selama ini, Anda masih kurang puas dengan menu-menu yang ada, tidak ada salahnya mencoba menu baru.

Salah satunya, resep asam-asam udang. Asam udang biasa temui di rumah makan atau restoran di Kalimantan Selatan. Namun, jika Anda ingin mencoba, berikut cara membuatnya.

Bahan - 400 gram udang pacet - 1 sdt asam jawa, larutkan dengan 50 ml air - 2 sdm minyak untuk menumis Haluskan - 6 butir bawang merah - 3 siung bawang putih - ½ sdt merica butiran - 4 butir kemiri, sangrai - 1 cm kunyit, sangrai - 1 ½ sdt garam - 1 sdt gula pasir - 2 lembar daun salam - 1 batang serai, memarkan - 2 cm lengkuas, memakan - 5 buah belimbing wuluh, potong-potong - 3 buah cabai merah besar, iris serong - 200 ml air Cara membuat - Kupas kulit udang, buang kepalanya dan kerat punggungnya. Aduk bersama air asam jawa. Sisihkan.

- Panaskan minyak, tumis bumbu halus, daun salam, serai, dan lengkuas sampai harum dan matang. Masukkan udang, aduk-aduk sampai berubah warna.

- Tambahkan belimbing wuluh, cabai merah besar, dan air. Masak sampai belimbing layu. Angkat, lalu sajikan. (berbagai sumber)

Gubernur Ajak Masyarakat Kendalikan Diri dan Bantu Sesama Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menggelar Safari Ramadhan perdana tahun 1346 H/2015 M di Masjid Nurul Anwar, Lingkungan Monjok Kebon Jaya Timur, Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Kamis (25/6) malam. Kedatangan gubernur dan rombongan disambut Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana dan jajaran Pemkot Mataram.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi menyoroti inflasi dan kenaikan harga yang terjadi menjelang dan selama bulan Ramadhan. Orang nomor satu di NTB ini mengatakan kenaikan harga terjadi karena meningkatnya konsumsi masyarakat di selama bulan Ramadhan. “Bila kita menempatkan Ramadhan pada maknanya yang benar, maka Insya Allah tidak ada yang namanya inflasi,” ujar gubernur mengingatkan.

Diakuinya, peningkatan harga yang luar biasa hanya terjadi di Indonesia menjelang dan selama bulan Ramadhan. Gubernur yang pernah menimba ilmu di Timur Tengah (Timteng) ini mengatakan, di negara-negara Islam, seperti di Timur Tengah tak terjadi peningkatan harga yang luar biasa pada bulan Ramadhan. “Karena ternyata di bulan

suci Ramadhan walaupun sebenarnya jumlah kali kita makan itu berkurang, namun yang kita makan itu jauh lebih banyak,” ujarnya.

Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini mengajak masyarakat supaya mampu mengendalikan diri serta membantu sesama.

Menurutnya, bulan Ramadhan merupakan bulan untuk menampakkan kasih sayang kepada sesama saudara. ‘’Mari tiang (saya) ajak kita semua untuk manfaatkanlah Ramadhan ini untuk mengurangi banyaknya yang kesusahan, mari kita gembirakan saudara kita,” ajaknya.

Hadir dalam kegiatan Safari Ramadhan perdana itu, Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi, Kepala Dinas Dikpora, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, pimpinan komisi V DPRD NTB, H. MNS Kasdiono, Asisten Tata Praja dan Aparatur Setda NTB, Dr. Ir. Abdul Hakim,

(Suara NTB/ist)

TAUSYIAH - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi saat memberikan tausyiah pada Safari Ramadhan di Masjid Nurul Anwar, Lingkungan Monjok Kebon Jaya Timur. Hadir pada acara ini, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana, termasuk Kepala Dinas Dikpora NTB H. Rosiady H. Sayuti.

MM, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat, Drs. H. L. Syafi’i. Kepala Bappeda NTB, H. Chairul Mahsul, S.H, M.H, Kepala Dinas Kesehatan, drg.

Eka Junaedi, Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, H. Suhaimi, S.H, beserta jajaran SKPD lingkup Pemprov NTB. Pada kesempatan itu, juga diberikan bantuan kepada kelompok masyarakat atau lembaga sosial. (nas)

400 Pelajar Ikuti Lomba Tadarus Al Qur’an

(Suara NTB/ist)

ANTRE - Puluhan orang mengantre pada acara berbagi takjil kolak W’dank Bajigur bersama Nutrisari W’dank dan Harian Suara NTB di Masjid Nurul Iman Karang Jangkong, Jumat (26/6) petang.

Pengajian Pejabat

Puasa, Rasakan Diri Jadi Orang Rendah Selong (Suara NTB) Para pejabat lingkup Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengikuti pengajian yang digelar di Masjid Al Mujahidin Selong, Jumat (26/6) pagi.

Bertindak sebagai penceramah Ustadz H. Zainul Huda, QH, SPdI. Dalam tausyiahnya, H. Zainul Huda, menjelaskan, ada tiga hal yang bisa diperoleh, yakni olah rasa, olah hati dan olah raga.

Pada olah rasa, ujarnya, puasa menjadikan semua orang merasakan jadi orang rendah atau miskin. Di mana, semua orang, baik pejabat, orang kaya maupun merasakan menjadi orang miskin, yakni merasakan lapar dan dahaga. ‘’Di hadapan sang Khalik, siapapun kita dan status apapun, yang dilihat hanyalah ketakwaan,’’ ujarnya mengingatkan.

Sementara pada olah hati, lanjutnya, Ramadhan mengajarkan semua orang berpikir untuk melakukan hal-hal kebaikan. Olah hati inilah yang diketahui bisa menentukan tingkat keberhasilan. Terakhir puasa juga mengajarkan olah raga. Disebut, kegiatan shalat tarawih yang dikerjakan 20 rakaat itu hanya dilaksanakan pada bulan Ramadhan. “Di luar Ramadhan kita tidak pernah mampu shalat sampai 20 rakaat, witir tiga rakaan dan tahajjud sampai 6 rakaat,” urainya Rutinitas menjalankan shalat tarawih, lanjutnya, diyakini bisa menyehatkan tubuh. Olahraga melalui gerakan-gerakan shalat itu merupakan

salah satu rahasia kesehatan Rasulullah SAW. “Insya Allah tidak akan kena rematik dan lemas tulang. Ini rahasia kesehatan Rasulullah,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, agar semua umat terus menjaga silaturahmi dan persaudaraan.

Hendaklah pula taat kepada orang tua. Karena pangkat setinggi apapun yang disandang, ketaatan terhadap orang tua wajib dilakukan. Alasannya, doa orang tua, sama seperti doanya nabi untuk umatnya. ‘’Ibadah itu tidak saja puasa dan shalat saja.

Kerja di kantor juga ibadah. Kita jangan terkena penyakit ginjal. Gaji pingin naik tapi kerja lamban,’’ sindirnya. (rus)

(Suara NTB/rus)

PENGAJIAN - Pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Lotim bersama sejumlah pejabat lainnya dalam acara pengajian Ramadhan di Masjid Al Mujahidin Selong, Jumat (26/6).

Mataram (Suara NTB) Sekitar 400 pelajar dari 50 sekolah tingkat SMP dan SMA mengikuti lomba tadarusan Al Qur’an yang digelar Pemkot Mataram.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Kepemudaan dan Olahraga Berprestasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram, Zarkasy mengaku, meski jumlah peserta lomba mengalami penurunan sebelumnya 528 peserta menjadi 400 orang, karena telah ada kesepakatan hanya melibatkan sekolah umum saja. “Tahun lalu sekolah yang ikut 88 sekolah sekarang menjadi 50 sekolah,” sebut Zarkasy, Jumat (26/6).

Kegiatan rutin dilakukan setiap tahun pada bulan Ramadhan ini, diharapkan melahirkan siswa yang mahir membaca Al Qur’an, sehingga mewakili Kota Mataram, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Secara teknis disampaikan, lomba dilaksanakan secara kelompok, sehingga terdaftar sejumlah 50 kelompok dari 50 sekolah peserta lomba. Setiap sekolah mengirimkan delapan utusan yang terdiri dari lima penyaji, satu guru pembina Imtaq dan dua penyimak. ‘’Penilaian dilaksanakan oleh Dewan Hakim secara objektif meliputi beberapa hal, diantaranya syair, cara penyampaian dan tajwid-nya,’’ terangnya.

Walikota Mataram H. Ahyar Abduh menegaskan, kegiatan tahunan ini selain mengupayakan suasana Ramadhan berjalan khusyuk, juga untuk melakukan pembinaan dan motivasi kepada pelajar, untuk lebih meningkatkan kemampuan serta kefasihan membaca Al Qur’an. “Untuk menanamkan kecintaan siswa-siswi kita untuk untuk terus mengkaji, mengaji, memahami, dan mengamalkan Al Qur’an,” terangnya.

Bulan Ramadhan, lanjut walikota, sudah semestinya benar-benar diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Hal tersebut, menurutnya, sebagai salah satu jawaban terhadap apa yang memang diperintahkan Rasulullah SAW untuk mengisi bulan yang luar biasa ini dan mengerti bahwa saat inilah peluang emas bagi umat Islam untuk meraup berkah dan ridho dari Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah untuk menyambut kedatangan bulan istimewa ini dengan berpuasa, memperbanyak tadarus Al Qur’an, dan melaksanakan ibadah. “Dan inilah cara kita untuk mengisi Bulan Ramadhan,” ujarnya. (cem)

Mengatasi Kantuk Saat Bekerja di Bulan Ramadhan MENGANTUK di jam kerja menjadi problem yang dihadapi hampir semua pekerja di bulan Ramadhan. Tapi, haruskah produktivitas kerja di bulan Ramadhan menurun lantaran terus-terusan menguap dan menahan kantuk di kantor? Jika seperti ini, kinerja jadi tidak optimal dan mendapat sorotan atasan. Tentunya, bagi para pekerja tidak ingin kinerjanya menurun. Jika ingin tetap segar saat bekerja, berikut sedikit tips cara mengatasi kantuk saat kerja di bulan Ramadhan.

Siasati Perjalanan Pagi Masa awal Ramadhan biasanya paling berat. Perubahan pola tidur karena harus melaksanakan sahur biasanya membuat bangun pagi terasa menyiksa. Jika perjalanan rumah ke kantor cukup memakan waktu, jika kondisinya memungkinkan, kita bisa manfaatkan perjalanan untuk melanjutkan tidur.

Jika tidak, bisa disiasati dengan datang ke kantor lebih awal. Usahakan tak tidur setelah sahur dan segera bersiap ke kantor. Sampai di kantor, kita punya cukup waktu melanjutkan tidur hingga jam kerja dimulai. Oh ya, jangan lupa pasang alarm agar tak kebablasan, ya!

Pergunakan Istirahat Makan Siang Berhubung sedang berpuasa dan tidak kenal yang namanya makan siang, manfaatkan waktu makan siang untuk benar-benar beristirahat. Membalas waktu tidur yang terpotong, karena sahur bisa dilakukan saat jam istirahat

makan siang ini. Apalagi godaan kantuk biasanya menyerang siang hari.

Tak Usah Lembur Jika biasanya kita menyelesaikan pekerjaan yang menumpuk dengan menambah jam kerja alias lembur, di bulan puasa sebaiknya kita pulang lebih cepat. Selain agar bisa menikmati berbuka puasa di rumah bersama keluarga, melaksanakan salat tarawih, kita juga punya lebih banyak waktu tidur agar tak terlambat bangun sahur.

Lalu, bagaimana dengan pekerjaan yang tertunda dan biasanya dikerjakan pada saat lembur? Tetap bawa pulang. Mengerjakannya, setelah makan sahur saja. Jika Anda sudah istirahat dan tidur cukup malam harinya, bekerja di pagi hari terasa lebih menyegarkan. Selain itu, tak perlu takut bangun kesiangan untuk kembali berangkat kerja.

Bekerja = Ibadah Hal ini pasti sudah diajarkan, setiap amalan baik di bulan puasa akan diganjar pahala. Bahkan tidurnya orang berpuasa diganjar pahala. Jika tidur saja bisa menjadi ladang pahala, bagaimana dengan bekerja?

Jadikan prinsip ini sebagai motivasi kita dalam bekerja, terutama untuk melawan rasa kantuk. Anggaplah bekerja sebagai ibadah yang kita jalankan di bulan puasa. Semakin giat bekerja, ladang pahala tentu makin banyak kita dapatkan. (berbagai sumber)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Buku Kurikulum 2013

Kelas Olahraga Kian Diminati KELAS unggulan olahraga milik SMPN 7 Mataram semakin diminati dari tahun ke tahun saat seleksi PPDB berlangsung.

Tahun ini, masyarakat yang mendaftar pada kelas unggulan olahraga diprediksi membludak seperti tahun lalu. Wajar saja, karena SMPN 7 Mataram adalah satu-satunya sekolah di Kota Mataram yang memprogramkan kelas unggulan olahraga. Selain SMP Negeri 7 Mataram, tercatat dua sekolah lain di NTB yang menyelenggarakan program kelas unggulan olahraga diantaranya yakni SMP Negeri 1 Bima dan SMP Negeri 2 Utan Rhee Sumbawa.

Kepala SMPN 7 Mataram H. Sibawaih menyebut pendaftar pada kelas unggulan pada PPDB tahun lalu mencapai 80 orang.

Jumlah tersebut melampaui kuota yang dimiliki kelas unggulan olahraga sebanyak 40 orang siswa. Keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah pusat menjadi kendala minimnya kuota siswa pada kelas unggulan olahraga yang hanya diperuntukkan untuk satu kelas saja.

Dikatakan Sibawaih, progam kelas unggulan olahraga pada SMPN 7 Mataram merupakan program unggulan yang anggarannya berasal dari pemerintah pusat. Setiap tahun, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebanyak 45 juta. Jumlah itu masih tidak mencukupi. Untuk mencukupi kekurangan itu, pihak sekolah menyiasati kekurangan anggaran dengan menggunakan dana BOS. “Anggaran pusat itu jelas tidak cukup untuk mengelola satu kelas berjumlah 40 orang siswa, tapi kita juga gunakan dana BOS. Anggaran pusat tersebut, diperuntukkan untuk biaya penyelenggaraan kompetensi kelas olahraga, biaya pelatih dari tim pelaksana, biaya makan dan minum susu. Karena fokus pengembangan olahraga di sekolah pada atletik dan voli,” jelasnya.

Saat ini, kelas unggulan olahraga milik SMPN 7 Mataram telah mampu melahirkan banyak atlet yang berjaya di tingkat Kota Mataram, Provinsi NTB dan nasional. tidak mengherankan, siswa lulusan kelas unggulan olahraga banyak direkrut sekolah-sekolah (SMA/SMK) untuk bertanding mewakili sekolah lainnya di tingkat nasional. Sementara untuk mendukung kemampuan siswa, pihak sekolah mendatangkan pelatih profesional dari induk organisasi olahraga atletik dan voli.

“Padahal mereka baru SMP tapi sudah diminta mewakili tingkat SMA. Siswa kita juga banyak yang diterima tanpa tes di sekolah-sekolah SMA/ SMK dan beberapa di antaranya kini berlatih di PPLP NTB dan mendapatkan gaji Rp 500 ribu perbulan,” terang Sibawaih. (dys)

Dikpora Minta Sekolah Tak Perlu Khawatir Selong (Suara NTB) Memasuki tahun ajaran baru tahun 2015-2016, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), meminta kepada sekolah terutama yang menjadi pilot sasaran untuk penerapan kurikulum 2013 tingkat sebanyak sembilan SD dan enam SMP itu supaya tidak perlu khawatir dan ragu.

Hal itu dikarenakan buku referensi kurikulum 2013 sebelum memasuki tahun ajaran baru akan didatangkan dari pusat. Itu berdasarkan pelelangan buku di tingkat pusat beberapa waktu lalu yang dipimpin langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Jadi, sekolah terutama yang menjadi pilot sasaran penerapan kurikulum buku 2013 tidak usah ragu, karena sebelum tahun ajaran baru, buku tersebut akan didatangkan langsung dari pusat, itu berdasarkan hasil rapat koor-

dinasi (rakor) di Denpasar Bali beberapa lalu,” kata Kepala Bidang Dikdas pada Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini, belum lama ini.

Sementara, katanya, terkait dengan sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2006 dan memakai buku BSE juga tidak perlu khawatir. Pasalnya, untuk pengadaan buku BSE tersebut akan disegerakan sesuai dengan kebutuhan pemakaian buku khususnya di Lotim. Dimana, untuk pemakaian buku BSE di Lotim, untuk SD sebanyak 705 sekolah dan untuk SMP

sebanyak 212 sekolah yang akan memakai buku BSE atau kurikulum 2006.

“Hal ini perlu kita tekankan supaya tidak ada keraguan sedikitpun tentang sekolahsekolah dalam menempatkan dirinya antara memakai kurikulum 2013 atau kurikulum 2006,” jelasnya.

Diungkapkannya, berdasarkan hasil pelelangan buku Kemendikbud itu, Zaini menegaskan bahwa pengadaan buku itu sangat mendesak untuk menghadapi tahun ajaran baru karena merupakan suatu pokok permasalahan

yang sangat prinsip.

“Ke depan, kita harapkan satu siswa itu harus memegang satu buku. Misalnya, jumlah mata pelajaran sembilan, berarti masing-masing siswa itu harus memegang sembilan buku sesuai dengan jumlah mata pelajaran tersebut,” terang Zaini.

Oleh karena itu, Lanjut Zaini, untuk memecahkan masalah itu, Dikpora Lotim sebagai badan yang berwenang mengeksekusi program tersebut telah melakukan sosialisasi tentang pengadaan buku tersebut.

Adapun, katanya, pengadaan buku itu nantinya akan memakai sumber anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Silpa anggaran buku tahun 2014.

Dengan demikian, maka

kedepannya peserta didik yang ada di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada khususnya tidak akan miskin ilmu dan semua itu harus segera ditindaklanjut i . (yon)

M. Zaini (Suara NTB/yon)

H. Sibawaih (Suara NTB/dys)

Libur Ramadhan, Sejumlah Sekolah Minim Kegiatan Agama Selong (Suara NTB) Bulan Ramadhan merupakan bulan penuh berkah, para umat Islam di dunia berlomba-lomba mencari pahala selama bulan puasa ini. Mulai dari rajin beribadah ke masjid, ikut sholat tarawih, sedekah hingga membaca Al-Qur’an selain berpuasa tentunya.

Berbeda halnya dengan dunia pendidikan di Lotim. Selama libur sekolah di bulan Ramadan ini, dunia pendidikan di Lotim lebih fokus kepada PPDB tanpa harus mengadakan pesantren kilat untuk lebih mengarahkan kegiatan siswa kepada hal yang positif pada saat libur sekolah sekaligus sebagai penambah wawasan siswa.

Seperti di SMPN 1 Masbagik, sekolah yang selalu menjadi incaran masyarakat setiap tahunnya untuk menyekolahkan anaknya ini memberikan libur total untuk siswanya pasca pembagian rapor kenaikan kelas sejak tanggal 22 Juni sampai tanggal 5 Juli 2015 tanpa mengadakan pesantren kilat atau kegiatan yang bernuansa agama lainnya di bulan Ramadan.

Saat ini, sekolah yang tergolong dalam daftar sekolah favorit tingkat SMP itu lebih fokus pada penerimaan peserta didik baru. “Selama libur sekolah di bulan Ramadhan ini, kita liburkan total anak-anak dan lebih fokus pada PPDB, nanti pas masuk sekolah tanggal 6 Juni 2015, barulah pesantren kilat kita mulaikan,” terang Kepala Sekolah SMPN 1 Masbagik, Bambang Subagiyo, Jumat (26/6).

Sementara, Kepala Unit (Kanit) Dikpora Kecamatan Sikur, Yunus mengatakan, untuk pengadaan kegiatan pesantren kilat selama libur sekolah di bulan Ramadan tergantung dari sekolah yang bersangkutan. Namun, beberapa waktu lalu pihaknya mengaku sudah mengumpulkan kepala sekolah khususnya tingkat SD untuk membahas program keagaman yang akan dilaksanakan di bulan Ramadan, terutama pada saat siswa kembali masuk sekolah.

“Untuk saat ini, untuk pengadaan pesantren kilat itu tergantung kebijakan dari sekolah itu sendiri,” katanya.

Sedangkan, Kepala Bidang Dikdas pada Dinas Dikpora Lotim, Drs. M. Zaini mengatakan, terkait dengan kegiatan selama bulan Ramadhan bagi sekolah pasca libur sekolah itu dikembalikan kepada sekolah yang bersangkutan untuk bagaiama sekolah itu memberikan dan mengisi waktu libur siswa kepada hal-hal yang positif.

Namun, katanya, pihak dari Dinas Dikpora sendiri sudah memberikan arahan kepada sekolah melalui masing-masing kepala unit (kanit) untuk menginformasikannya kepada masing-masing sekolah. (yon)

(Suara NB/yon)

MENERIMA SISWA - Baliho Penerimaan Siswa Baru di SDN 7 Terara bahwa SDN 7 Terara menerima kembali siswa sebanyak-banyaknya.

Dibangun Ulang, SDN 7 Terara Siap Bangkit Selong (Suara NTB) Pasca digusurnya SDN 7 Terara, beberapa waktu lalu, kini, sekolah yang sebelumnya memiliki segudang prestasi itu ingin bangkit kembali mengharumkan namanya.

Pasalnya, sudah beberapa bulan para siswanya belajar di aula Kantor Desa Terara pasca penggusuran itu.

Saat ini, pihak sekolah dan wali murid tampak bersemangat karena pembangunan gedung baru untuk SDN 7 Terara rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat ini atau pada bu-

lan Juli mendatang.

Komite Sekolah SDN 7 Terara, Lalu Adian Friana mengatakan, saat ini SDN 7 Terara sudah siap untuk merekrut kembali siswa sebanyak-banyaknya dan mengukir kembali prestasi di berbagai bidang. Sebelumnya, bangunan sekolah mereka telah digusur untuk dijadikan pasar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim).

Sejak awal penerimaan siswa baru sampai berita ini dikonfirmasi, jumlah siswa yang sudah mendaftar di SDN 7 Terara sudah mencapai de-

lapan orang. Sementara, katanya, target siswa yang akan diterima tahun ini sebanyak 20 siswa lebih mengingat pembangunan gedung SDN 7 Terara rencananya akan dimulai pada bulan Juli mendatang.

Dijelaskannya, ketika pembangunan gedung sekolah SDN 7 Terara positif dilaksanakan pada bulan Juli mendatang, pihak sekolah beserta wali murid akan memindahkan siswa sementara ke SDN 2 Terara dengan jadwal masuk sore hari. Kebijakan itu dilakukan untuk memberikan kenyamanan dan

Pesantren Kilat Jadi Program Unggulan SMAN 4 Mataram Mataram (Suara NTB) Pesantren kilat jadi program unggulan SMA Negeri 4 Mataram selama bulan Ramadan. Program pesantren kilat telah berlangsung setiap tahunnya dan diklaim mampu membawa perubahan efektif terhadap perilaku siswa.

Kepala SMA Negeri 4 Mataram, H. Ma’un mengungkapkan program pesantren kilat dilaksanakan setiap hari selama bulan Ramadan. Diikuti oleh

seluruh siswa-siswi kelas VII dan VIII, program berlangsung sangat khusyu’ setiap hari.

“Diharapkan melalui program pesantren kilat selama Ramadan dapat merubah sikap dan semangat siswa,” harapnya.

Ma’un menambahkan bahwa dengan digelarnya pesantren kilat sebagai program utama selama Ramadan, secara tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku

siswa meski digelar dalam waktu singkat yakni selama satu minggu mulai dari tanggal 22 sampai 27 Juni 2015.

Praktis, selama mereka masuk sekolah, tidak ada aktivitas belajar mengajar seperti biasanya dan diganti dengan program pesantren kilat. Selain program pesantren kilat yang memang sudah rutin, agenda lainnya yaitu digelar sejumlah lomba untuk mengisi kekosongan waktu para siswa pasca mereka semesteran.

“Seperti lomba basket, badminton untuk mengisi waktu setelah semester. Lomba-lomba tersebut diikuti oleh semua siswa setiap hari,” ujarnya.

Ma’un menyebut, dengan digelarnya program pesantren kilat dan lomba-lomba tersebut, setidaknya mampu menyeimbangkan antara fisik siswa dan rohani siswa.

Dengan demikian, maka secara utuh kebutuhan siswa terhadap kebutuhan rohani dan jasmani selama Ramadan dapat terpenuhi. (dys)

keamanan kepada siswa.

“Kalau sudah positif keluar dana DAK dari APBD Perubahan untuk pembangunan gedung sekolah SDN 7 Terara, maka kita akan undang wali murid untuk memindahkan siswa ke SDN 2 Terara supaya siswa bisa belajar ditempat yang lebih bagus dan nyaman,” katanya.

Sementara, Kepala Sekolah SDN 7 Terara, Hj. Marhamah mengakui bahwa ia sudah mendatangai MoU untuk pembangunan ruang kelas belajar (RKB) sebanyak enam lokal itu pada tanggal 11 Juni

2015. Target dari pembangunan RKB yang enam lokal itu ditargetkan dimulai pada bulan Juli dan selesai pada bulan September.

“Jadi, luas tanah yang menjadi tempat pembangunan gedung baru SDN 7 Terara itu 20 are dari sekolah lama hanya 10 are, sementara untuk target pengerjaannya itu tiga bulan yakni bulan Juli, Agustus, September dengan total anggaran Rp 600 Juta. Sedangkan untuk penerimaan siswa kita targetkan bisa normal seperti biasanya,” jelasnya. (yon)

Lulus PPDB Online, Belum Tentu Daftar Ulang Mataram (Suara NTB) Berkaca dari pengalaman pelaksanaan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur online tahun lalu, siswa yang dinyatakan lulus dalam seleksi PPDB jalur online belum menjamin sebagai siswa sekolah bersangkutan. Pasalnya, banyak siswa yang telah dinyatakan lulus belum tentu melakukan daftar ulang di sekolah tersebut.

Kepala SMP Negeri 11 Mataram, Hj. Zohriah, S.Pd, MH, menyebut fakta lain di balik seleksi PPDB seperti tahun-tahun sebelumnya. Diakuinya, banyak siswa lulus pada seleksi PPDB online tidak melakukan daftar ulang di sekolah tempat mereka lulus. Alhasil, sekolah-sekolah banyak yang kecewa karena kuota yang dimiliki belum terpenuhi.

Meski PPDB baru akan dimulai awal Juli mendatang, kekhawatiran tersebut kini dirasakan pihak SMP Negeri 11 Mataram.

Meski dalam seleksi PPDB jalur online tahun lalu siswa yang lulus sudah memenuhi kuota, banyak dian-

tara mereka tidak melakukan daftar ulang sehingga menyebabkan sekolah kekurangan murid.

Zohriah mengakui fenomena siswa yang tercatat lulus dalam seleksi PPDB online namun tidak mendaftar ulang cukup banyak. Hal itulah yang membuat sekolah-sekolah menjadi kekurangan kuota dari jumlah rombongan belajar yang disediakan.

Dikatakan Zohriah, sebenarnya, jumlah siswa yang lulus pada PPDB online mampu memenuhui kouta yang dimiliki sekolah. Hanya saja karena siswa banyak yang tidak daftar ulang menjadi tdak terpenuhi.

Tahun lalu, pihak sekolah menerima 192 calon siswa. Jumlah tersebut sudah cukup untuk memenuhi Rombel yang berjumlah 6 buah dengan jumlah siswa mencapai 32 sampai 33 orang perkelas.

Ia pun berharap agar tahun ini, siswa yang telah dinyatakan lulus pada PPDB online konsisten melakukan daftar ulang sesuai dengan sekolah pilihan pertama. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Rossi Melesat di Sesi Latihan Assen Pemuncak klasemen kejuaraan dunia Valentino Rossi mencatatkan waktu tercepat pada sesi latihan Jumat pagi menjelang kualifikasi untuk Grand Prix Belanda di Assen.

Pemuncak klasemen itu mengungguli rekan setimnya di Yamaha sekaligus rival utama Jorge Lorenzo, ketika ia melewati catatan waktu tercepat di trek itu yang diukir Dani Pedrosa pada Kamis.

Rossi bertekad pada akhir pekan ini dapat meraih kemenangan di Assen untuk ketujuh kalinya dan memecahkan rekor enam kemenangan yang saat ini dikuasainya bersama pebalap legendaris asal Italia Giacomo Agostini.

Hanya satu angka yang memisahkan Rossi dan Lorenzo setelah Lorenzo mengukir empat kemenangan beruntun yang membuat dirinya membayangi ketat Rossi di puncak klasemen MotoGP. Kesuksesan di Katalunya, Mugello, Le Mans, dan Jerez membuat juara dunia dua kali Lorenzo menjadi sosok incaran untuk ditaklukkan di trek legendaris Belanda ini.

Dengan Rossi yang meraih kesuksesan pada balap pembuka musim di Qatar dan juga di Argentina, gelar 2014 kelihatannya akan menjadi milik mereka, sebab para saingan terdekat yang dipimpin oleh pebalap Ducati Andrea Iannone, telah tertinggal 43 angka menjelang balap kedelapan musim ini.

Rossi menikmati Assen, The Doctor akan mencari kemenangan ketujuhnya di kelas utama dan kesembilan di semua kategori, di satu-satunya sirkuit yang setiap tahun menjadi tempat berlangsungnya kejuaraan dunia sejak didirikan pada 1949.

Namun veteran Italia ini tahu bahwa ia harus mengembangkan kecepatannya di kualifikasi untuk dapat menahan laju Lorenzo.

“Melakukan start dari baris ketiga merupakan hal yang berat, di Barcelona saya memiliki kecepatan bagus dan kami tidak kehilangan banyak waktu untuk dapat start dari baris kedua, namun Jorge telah terlalu jauh,” ucapnya pada konferensi pers Rabu.

Lorenzo, yang sedang menikmati salah satu penampilan terbaik sepanjang hidupnya, berkata, “Saya memiliki periode-periode yang sangat bagus dalam karir saya, namun mungkin kami tidak memiliki sepeda motor ini.”

“Khususnya pada balapan di mana sepeda motor kami sangat konstan dan kami dapat mempertahankan kecepatan tinggi, itulah mengapa kami harus mendominasi pada Minggu sampai sekarang.”

“Untuk saat ini, saya berada dalam kondisi fisik yang bagus, untuk pertama kalinya saya mengalahkan pelatih saya pada sepeda gunung, maka saya benar-benar bangga terhadap hal itu! Namun kami masih harus bekerja keras dan menemukan settingan yang bagus.”

Upaya juara tahun lalu Marc Marquez untuk merengkuh gelar ketiganya secara beruntun kembali mendapat hantaman di Katalunya ketika, ia memaksa sepeda motor Hondanya sampai melewati batas, untuk kemudian ia terjatuh saat berusaha mengejar Lorenzo.

Terjatuhnya ia pada tikungan cepat membuat dirinya menghadapi gunung terjal untuk meraih hattrick, di mana ia kini tertinggal 69 angka dari Rossi. (ant/bali post)

Kompetisi Dihentikan, Wasit Gigit Jari Mataram (Suara NTB) Diberhentikannya kompetisi sepak bola oleh PSSI beberapa bulan lalu ternyata tidak saja mengancam masa depan atlet. Namun masa depan para pengadil lapangan pun ikut terancam.

Pasalnya setelah kompetisi sepak bola dihentikan wasit sepak bola di NTB mengaku mulai gigit jari.

Para wasit tidak lagi mendapat honor dari hasil memimpin pertandingan.

Dalam hal ini wasit sepak bola mengaku kehilangan pendapatan tambahan aki-

bat keputusan PSSI itu.

“Dihentikannya kompetisi sepak bola tentu berdampak pada masa depan wasit. Misalnya saya sudah beberapa bulan ini menganggur, karena tak ada lagi kompetisi yang bisa saya pimpin, karena tidak ada lagi pertandingan,” ucap Wasit Sepak Bola

Nasional PSSI NTB, Ahmad Juanda Rangkuti kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (26/6) kemarin.

Dikatakan Juanda sejak kompetisi nasional dihentikan tak banyak aktifitas yang bisa dikerjakan oleh wasit.

Dia sendiri misalnya, tidak lagi menerima job memimpin

pertandingan sepak bola.

Padahal sebelumnya dia setiap dua kali seminggu selalu mendapat undangan keluar daerah untuk memimpin pertandingan Divisi satu nasional harus.

Sebagaimana disampaikan oleh Sekum PSSI NTB, Muhazam belum lama ini bahwa pihak PSSI Pusat telah mengeluarkan surat larangan buat PSSI daerah menggelar kompetisi dan liga sepak bola. Surat PSSI pusat itu diterbitkan Asosiasi PSSI

pusat menyusul dibekukannya organisasi sepak bola di Indonesia.

Keputusan PSSI Pusat itu juga berimbas dihentikannya kompetisi sepak bola Liga Nusantara yang digelar di NTB April lalu. Dalam hal ini Juanda berharap pihak Kemenpora bersama PSSI Pusat bisa membangun kemitraan dalam rangka pembinaan olahraga sepak bola di tanah air sehingga kompetisi sepak bola di Indonesia kembali digulirkan lagi. (fan)

Perkemi NTB Segera Ajukan Satu Atlet Pengganti Putri Mataram (Suara NTB) Ketua Harian Pengprov Perkemi NTB, Agus Suharian mengatakan pihaknya telah memiliki gambaran atlet yang akan menggantikan posisi Dwi Putri Kisnasari. Dan pihaknya akan segera mengusulkan satu nama atlet yang masuk dalam Pelatda Sentralisasi.

“Kita sudah melakukan seleksi atlet tahap pertama, dan kita sudah punya gambaran atlet yang akan kita usulkan intuk masuk Pelatda Sentralisasi,” ucap Agus Suharian yang dikonfirmasi Suara NTB di Mataram, Jumat (27/6) kemarin.

Ditanya soal nama atlet yang akan diusulkan masuk Pelatda itu Agus masih merahasiakan nama atlet. Alasannya pihaknya masih akan

melaksanakan seleksi tahap akhir. Meski masih merahasiakan nama atlet itu, namun Agus menjelaskan atlet yang akan diusulkan masuk pelatda nanti adalah atlet putra.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Dwi Putri Kisnasari didegradasi dari Pelatda Sentralisasi 4 Juni lalu. Pihak Perkemi NTB kata Agus sedang mencari satu atlet terbaik yang menggantikan posisi atlet itu.

Ditambahkannya seleksi atlet kempo sudah berlangsung sejak Senin (22/2) lalu.

Pihaknya telah memanggil empat atlet mengikuti Selekda atlet yang akan berakhir Sabtu (27/6) hari ini. Itu artinya pada hari itu juga pihaknya akan mengusulkan nama atlet yang masuk pelatda sentralisasi. (fan)

Cech Tes Kesehatan dengan Arsenal Don Diego dan Diego Maradona (Suara NTB/ist)

COLEK BOKONG – Gonzalo Jara kedapatan kamera tengah mencolek bokong Edinson Cavani dalam laga sarat kontroversi antara Cili dan Uruguay di Piala Amerika 2015, Cili.

Main Colek Bokong, Jara Terancam Didepak Berlin Klub Jerman Mainz 05 siap untuk mendepak Gonzalo Jara setelah pemain internasional Cili itu menimbulkan masalah di Piala Amerika, dengan mencolek pemain lawan sebelum terjatuh ke permukaan lapangan secara teatrikal ketika sang lawan membalasnya.

Gambar-gambar televisi memperlihatkan bek berusia 29 tahun itu, yang di-

ikat kontrak sampai 2016, mencolek bokong penyerang Uruguay Edinson Cavani ketika Cili menang 1-0 di Santiago pada Rabu.

Cavani bereaksi dengan sedikit mendorong Jara dengan bagian punggung tangannya, namun pemain Uruguay itu terjatuh layaknya ia mendapat pukulan.

Wasit asal Brazil memberikan kartu kuning kedua kepada Cavani di pertandingan itu, sekaligus mengusirnya keluar lapangan. “Ia mengetahui bahwa jika ada tawaran-tawaran yang masuk ia dapat pergi,” kata direktur olahraga Mainz

Christian Heidel kepada surat kabar Jerman Bild pada Jumat.

“Kami tidak mentoleransi hal itu. Bagaimanapun, yang lebih mendesak, apa yang terjadi setelahnya yang membuat saya marah. Saya membenci aksi-aksi teatrikal lebih dari apapun.”

Gambar-gambar insiden itu tersebar di media sosial dan itu merupakan titik pembicaraan utama dari pertandingan tersebut, yang mengirim Cili ke empat besar kompetisi ini untuk pertama kalinya dalam rentang waktu 16 tahun, demikian Reuters melaporkan. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Ayah Maradona Meninggal Dunia Buenos Aires Ayahanda legenda Argentina Diego Maradona meninggal dunia Kamis waktu setempat dalam usia 87 tahun karena serangan jantung dan masalah pernafasan, lapor media setempat seperti dikutip Reuters.

Don Diego membela matimatian Maradona selama turun naik karirnya yang pernah didera masalah narkoba dan alkohol.

Maradona bergegas kembali ke Argentina dari Dubai untuk menemani sang ayah begitu kondisi kesehatannya memburuk. Dia pernah menyesal tidak berada di sisi mendiang ibundanya Dona Tota yang meninggal dunia pada 2011.

Begitu sampai di Buenos Aires dia mengungkapan kepedihannya menyaksikan penderitaan sang ayah. “Saya tenang setelah pernah tidak bisa ke sini dan tidak memberikan ciuman untuk ibu saya (dulu),”

kata Maradona setelah menjenguk ayahnya belum lama bulan ini.

Don Diego, pekerja pabrik, datang ke Buenos Aires dari Provinsi Corrientes pada 1950an, membesarkan delapan anaknya di Villa Fiorito di ibu kota provinsi itu. Anak pertamanya, Diego, lahir pada 1960.

Ketika Maradona berusia delapan tahun, Don Diego menolak membiarkan sang legenda menghadiri latihan di klub Argentinos Juniors karena tidak punya cukup uang.

Namun Maradona bersinar di tim Villa Fiorito. Kemudian pencari bakat Francis Cornejo, yang menemukan bakat Maradona, membujuk Don Diego untuk menyerah.

Dikenal pendiam, Don Diego kerap memasak asados (barbekyu) untuk tim nasional Argentina, termasuk saat Argentina menjuarai Piala Dunia 1986 di Meksiko, demikian Reuters. (ant/bali post)

Galen Rupp Menangi Lari 10.000 Meter di AS

(Suara NTB/ist)

Petr Cech

Eugene Galen Rupp memenangi gelar 10.000 AS Nasional untuk ketujuh kalinya berturutturut pada Kamis waktu setempat, dan sekaligus menyabet tiket untuk bisa berlomba di kejuaraan dunia di Beijing.

Pemegang medali perak Olimpiade itu sempat dibayang-bayangi tuduhan terhadap pelatihnya Alberto Salazar yang dianggap telah memberikan testoteron kepada Rupp pada 2002, ketika itu Rupp masih berusia 16 tahun.

Namun Salazar dan Ruppp keduanya menyangkal tentang hal itu, dan pada Kamis itu atlet yang kini berusia 29 tahun Rupp mampu menunjukkan keperkasaannya.

Dia melaju untuk memimpin pada tiga lap sisa dan memastikan memenangi lomba dalam waktu 28 menit dan 11,61 detik.

Salazar juga melatih atlet peraih medali emas Olimpiade Mo Farah yang tidak mendapat tuduhan apapun. (ant/bali post)

Galen Rupp

(ant/bali post)

London Kiper Chelsea Petr Cech akan menjalani tes medis dengan Arsenal pada Jumat, demikian laporan media Inggris, setelah klub menyetujui biaya perpindahan untuk kiper berusia 33 tahun itu.

BBC mengatakan Cech, yang digantikan posisinya sebagai pilihan pertama kiper Chelsea oleh kiper Belgia Thibaut Courtois pada musim lalu, telah menyetujui persyaratan secara pribadi dengan Arsenal dan mereka akan segera menandatangani kontrak untuk musim mendatang.

Cech, yang bergabung dengan Chelsea pada 2004 dari klub Prancis Stade Rennais. Ia menjadi salah satu elemen penting dalam pencapaian-pencapaian besar yang sudah diraih oleh Chelsea selama lebih dari satu dekade. Cech turun lebih dari 300 pertandingan dan ikut meraih juara Liga Primer empat kali, tiga Piala Liga, satu kali Piala Champions, serta juara Liga Eropa juga satu kali.

Sayangnya, setelah kedatangan kiper asal Belgia, Thibaut Courtois, Cech hanya turun dalam 16 pertandingan untuk Chelsea dalam musim lalu. Manajer Jose Mourinho memilih Courtois sebagai kiper utama namun mengatakan ingin Cech tetap berada di Stamford Bridge dengan sisa kontrak satu tahun lagi.

Bagaimanapun agen Cech diperkenankan oleh Chlesea untuk berbicara dengan kub-klub kain. Adapun juara Piala FA, Arsenal, saat ini memiliki dua kiper yang diturunkan secara bergantian, Wojciech Szczesny dan David Ospina. (ant/bali post)

Sabtu, 27 Juni 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juni 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan

081 917 475 999 081 933 154 919

gin Belajar

Pin

ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

KOMPUTER

SALES

SALON

RUPA - RUPA

SALON

RUPA - RUPA

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

Halaman Halaman 14 14

Dimensi Sosial Puasa Oleh:

Waspadai Dampak Limbah Medis BELUM semua fasilitas kesehatan khususnya Puskesmas yang ada di Kota Mataram memiliki alat pengolahan limbah medis. Menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram, dr.H. Usman Hadi, hanya ada tiga Puskesmas di Mataram yang telah memiliki alat pengolahan limbah medis. Ketiga Puskesmas tersebut yaitu; Karang Taliwang, Tanjung Karang, dan Cakranegara.

Informasi ini tentu mengangetkan. Karena pembuangan limbah medis secara sembarangan bisa berdampak negatif pada masyarakat.

Limbah medis yang tidak dikelola dan dibuang sembarangan sangat berbahaya karena bersifat infeksius. Misalnya dari jarum suntik bekas yang dibuang sembarangan jika tertusuk ke kulit manusia dapat menularkan penyakit. Selain itu pembuangan limbah medis secara sembarangan juga dapat merusak kualitas air dan tentunya berbahaya bagi kesehatan.

Kekhawatiran tidak dilengkapinya pengolahan limbah medis sebagian besar Puskesmas di Kota Mataram juga disampaikan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh.

Limbah medis yang dihasilkan beberapa Puskesmas di Kota Mataram yang belum memiliki alat pengolahan limbah dikhawatirkan tidak terkelola dengan baik. Karena seharusnya semua fasilitas kesehatan termasuk Puskesmas harus memiliki alat pengolahan limbah sendiri.

Setiap fasilitas kesehatan harus memiliki incenerator sendiri atau alat pengolahan limbah medis.

Jika tidak memiliki, maka bisa menggunakan alat pengolahan limbah milik lembaga lain yang telah berizin. Jika sebuah lembaga atau perusahaan memiliki alat incenerator dan digunakan oleh pihak luar, maka lembaga tersebut harus memiliki izin pengelolaan limbah dari pihak luar.

Untuk pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), harus dilaksanakan oleh pemrakarsa atau pengelola. Misalnya limbah rumah sakit maupun hotel, maka yang harus mengelola limbah tersebut adalah pengelola rumah sakit dan hotel.

Para pengelola ini baik rumah sakit maupun hotel dan juga pusat perbelanjaan harus menyiapkan TPS (tempat pengumpulan sementara) limbah B3.

Karena itu perlengkapan pengolahan limbah medis dis eluruh Puskesmas termasuk rumah sakit harus menjadi perhatian serius penentu kebijakan di Kota Mataram. Karena jika persoalan ini diabaikan, maka akan menimbulkan dampak negatif di kemudian hari. (*)

IMENSI sosial pada ibadah puasa tidak terletak pada bagaimana kita menahan lapar dan membayangkan bagaimana orang-orang yang kelaparan. Persoalan lapar dan haus adalah persoalan kebutuhan tubuh.

Tidak bisa dibuat perbandingan antara lapar yang satu dengan lapar yang lainnya, sebab justru pada dasarnya rasa lapar itu sama saja.

Yang membedakannya adalah pada siapa ia menimpa. Pada saat kita menahan lapar dan haus sejak usai sahur sampai menjelang maghrib, dalam rangka menunaikan ibadah puasa, kita mungkin saja sedang melakukan simulasi penderitaan.

Bahwa kita berada dalam kondisi dimana kebutuhan pokok kita, tidak tersedia. Sebagian orang mengalami hal itu meskipun bukan di bulan puasa.

Tapi simulasi tetaplah simulasi. Dia berbeda dengan peristiwa sebenarnya. Nikmat orang berpuasa secara tubuh terletak pada saat ia berbuka puasa. Maka pada dasarnya puasa bukanlah penderitaan, melainkan proses penyulingan untuk satu tingkat kenikmatan yang tak mungkin dijangkau tanpa proses itu. Karena itu rasa lapar dan haus pada saat menjalankan puasa tak cukup menjadi stimulan untuk bisa sampai pada hakikat sebagai bentuk simpati, empati dan kepedulian pada sesama. Tidak mungkin kita bisa mencapai rasa lapar yang dirasakan para manusia di Somalia, misalnya, ketika perang berkecamuk dan mereka terhampar di gurun-gurun menunggu bantuan, berdiri di pintu maut dengan burung-burung bangkai yang sama laparnya berputaran di atas kepala mereka. Tidak mungkin kita bisa merasakan berada dalam posisi yang dirasakan sebagian orang yang masalahnya bukan hanya ada atau tidak yang bisa dimakan, tetapi juga pada perasaan sampai kapan keputusasaan, kehilangan harapan itu terus-menerus menghantui.

Kita bisa memilih menu ketika berbuka puasa. Bahkan sering sekali makanan yang tersedia berlebihan dan tak habis disantap. Jika kita tak membelinya sendiri, ada saja tetangga atau kerabat yang membawakan. Meskipun kantung makanan di perut kita terbatas daya tampungnya tetapi atas nama hasrat kita membuatnya seolah berlipat ganda ukurannya. Sejak pagi mungkin kita sudah membayangkan apa yang akan kita makan nanti. Kita bisa merencanakannya.

Dengan kata lain kita punya harapan, dan bukan hanya itu, kita masih bisa menggiring keinginan kita untuk menjadi kenyataan.

Karenanya rasa lapar dan haus yang teralami sepanjang hari tidak bisa mempresentasikan pender-

Kiki Sulistyo (Penyair)

Dimensi sosial pada ibadah puasa terletak di sana. Di saat kita memiliki kesadaran tentang keadilan. Bahwa tidak diperlukan penumpukan, sesuatu yang berlebihan, untuk merasakan nikmat saat berbuka puasa. Lebih jauh lagi tak diperlukan sesuatu yang berlebihan untuk kita bertahan hidup, untuk kita sama-sama merasakan berkah yang tumpah dari langit bagai tumpahnya hujan di musim basah itaan sebagai titik tolak dimana empati dan simpati ditumbuhkan.

Sewaktu kecil sering sekali orang tua mengatakan agar kita menghabiskan nasi di piring kita. Karena kalau tidak nasi itu akan menangis. Selanjutnya ditambahkan pula semacam perbandingan bahwa orang-orang di lain tempat mungkin tengah mengalami kelaparan sementara kita membuangbuang nasi. Peringatan-peringatan semacam itu tampaknya baik, mengajarkan pada kita untuk menghargai apa yang kita dapatkan. Tetapi dibalik itu justru terlihat bagaimana keserakahan disembunyikan sebagai hal yang wajar (bahkan harus). Nasi harus dihabiskan meskipun perut sudah penuh dan tak tersedia tempat lagi. Kita harus memaksa diri menghabiskan makanan kita. Kita menjadi serakah dan merasa berdosa jika tidak seperti itu. Meskipun jelas-jelas walaupun kita menghabiskan makanan kita, tidak akan mengubah nasib orang-orang yang sedang kesusahan itu.

Kita juga lupa bahwa di dunia ini bukan kita, manusia, saja yang punya hak hidup. Binatang, tumbuhan dan makhluk-makhluk mikroba yang tak kasat mata juga punya hak dan kesempatan yang sama untuk hidup. Kehidupan telah membuat rantai yang terus bersambung sepanjang zaman, dan manusia bukanlah pusat semesta. Manusia

hanya satu mata di dalam rantai kehidupan. Bahkan apabila manusia tak dibekali akal, bisa jadi manusialah makhluk paling lemah di bumi ini. Tetapi dengan bekal akal dan pikiran itu manusia justru terlalu sering melakukan perusakan-perusakan dari skala kecil (misalnya mengecat pohon-pohon di pinggir jalan) sampai yang skala raksasa. Jadi ketimbang sebagai pusat semesta manusia lebih cenderung sebagai monster arogan yang serakah dan sok paling kuasa.

Perusakan-perusakan yang dilakukan manusia, justru ketika ia memiliki akal dan pikiran, itu sejatinya cukup menerbitkan suatu kenyataan: bahwa di dalam akal dan pikiran itulah terletak timbangan keadilan. Tak ada yang ‘adil’ di bumi, maka manusialah yang harus berbuat adil dengan bekal akal dan pikirannya itu. Bentuk paling mendasar dari keadilan adalah kemampuan menahan diri. Upaya untuk mengukur dan meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya.

Kalau kantung penampung makanan di perut hanya cukup untuk sepiring, maka sepiringlah yang diasupkan padanya. Tak ada porsi berlebihan, tak ada ritus penumpukan seperti dalam hukum kapital. Dengan begitu kita menyisakan, tanpa harus merasa kasihan, bagi siapa saja yang membutuhkan.

Dimensi sosial pada ibadah puasa terletak di sana. Di saat kita

memiliki kesadaran tentang keadilan. Bahwa tidak diperlukan penumpukan, sesuatu yang berlebihan, untuk merasakan nikmat saat berbuka puasa. Lebih jauh lagi tak diperlukan sesuatu yang berlebihan untuk kita bertahan hidup, untuk kita sama-sama merasakan berkah yang tumpah dari langit bagai tumpahnya hujan di musim basah.

Jika sepanjang hari kita merasakan lapar secara bersama-sama, maka ketika berbuka kita juga harus merasakan nikmat secara bersama-sama. Pada saat itu timbangan bergerak antara yang menimbang dan yang ditimbang. Keadilan akan mengarahkan pada keseimbangan.

Dan keseimbangan bukanlah perkara 50:50, tetapi perkara sebesar apa kebutuhan berbanding dengan ketersediaan. Dari sana arus bergerak lancar dan distribusi menyentuh siapa saja yang memang perlu disentuh. Maka apa yang disebut sebagai dimensi sosial itu akan menampakkan pendarannya. Bahwa di bumi ini tidak ada satu pun manusia yang pantas merasakan penderitaan akibat dari perbuatan manusia lainnya..

NTB bisa jadi basis industri di Indonesia

Berpeluang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar

*** Jelang pilkada, Bawaslu minta penyaluran Bansos diawasi

Jangan sampai untuk kepentingan politik

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juni 2015

H. L. Serinata Minta Elite Golkar Bersatu Mataram (Suara NTB) – Mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar NTB Drs. H. L. Serinata mengingatkan agar elite Partai Golkar bersatu dan meninggalkan ego masingmasing. Adanya gejolak yang terjadi di tubuh partai besar dan berpengalaman ini membuat dirinya prihatin. Seharusnya, para elite Partai Golkar yang ada sekarang ini lebih mengedepankan kepentingan partai yang lebih besar.

Dihubungi usai Shalat Jumat, Jumat (26/6), mantan Gubernur NTB ini menyebut, perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Golkar sekarang ini, karena kader-kadernya sudah tidak militan lagi. ‘’ini menunjukkan kader-kader kurang militan terhadap perjuangan dan visi misi Partai Golkar,’’ ujarnya kecewa.

Selain itu, Serinata yang mengaku sudah menjadi kader Partai Golkar selama 40 tahun melihat banyak kader-kader partai yang iri hari dan merasa diri paling benar. Mengutip pribahasa Sasak, Serinata menyebut, tipe kader seperti ini sebagai talonate menang perasak (dia yang merasa paling hebat).

Hal inilah, ujarnya, menyebabkan Partai Golkar tidak bisa bersatu hingga sekarang ini.

Menurutnya, sifat-sifat seperti ini kurang bagus, sehingga kader Partai Golkar di seluruh Indonesia, termasuk di NTB harus bersatu. ‘’Perlu ada komunikasi politik yang baik dan santun,’’ ujarnya mengingatkan.

Mantan Ketua DPRD NTB ini juga melihat, banyak kader Partai Golkar yang lupa akan kulitnya. Kader-kader Partai Golkar yang pernah dibela, dukung dan diberikan kesempatan seluas-luasnya di Golkar justru tidak mampu balas budi.

Mereka justru hengkang dan bergabung dengan partai lain.

Inilah yang menyebabkan Partai Golkar terjadi seperti sekarang ini. Meski demikian, dirinya tidak menampik, jika dalam sebuah partai politik atau dunia politik terjadi sebuah perbedaan dan dianggap

(Suara NTB/ham)

H. L. Serinata

sebuah hal yang wajar. Mestinya perbedaan itu harus diselesaikan melalui jalur komunikasi yang baik dan tidak seperti sekarang ini.

Di NTB, ungkapnya, semula perbedaan di Partai Golkar tidak ada masalah. Namun, belakangan permasalahan itu terjadi dan merupakan sebuah konsekuensi yang harus diterima. Sebagai seorang senior di Partai Golkar, dirinya tidak memihak pada salah satu kubu. Dirinya memihak pada kubu yang berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. ‘’Apa sih keuntungan dengan perpecahan? Tidak ada sama sekali,’’ ujarnya.

Disinggung mengenai pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram dan daerah lain di NTB, dirinya hanya mengingatkan agar pasangan yang bertarung dalam pilkada nanti tidak saling fitnah atau jegal. Siapapun pasangan calon yang akan maju nanti harus mencari simpati pada rakyat dengan mengadu visi dan misi.

Untuk itu, ujarnya, pada siapapun yang menang tidak merasa paling hebat, tapi bagaimana merangkul calon yang kalah. Begitu juga yang kalah tidak perlu sakit hati dan menerima kekalahan dengan berbesar hati. (ham)

Golkar Galau di Sumbawa Dari Hal. 1 Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) Golkar mendukung H. M. Suhaili FT, SH yang masih mencari pendamping yang tepat. Sementara di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dukungan Golkar tampaknya akan mengerucut pada Drs. H. Mala Rahman yang akan diduetkan dengan pasangan dari Partai Gerindra selaku mitra koalisi mereka.

Meski sudah mempertegas sikapnya di daerah-daerah tersebut, Golkar juga masih berhadapan dengan sejumlah problem di daerah lainnya.

Misalnya di Bima, dimana kader Golkar masih ditimbang kansnya apakah akan dicalonkan pada posisi kepala daerah atau wakil kepala daerah.

“Kan ini masih ada yang minta nomor satu, nomor dua partai-partai ini. Contoh Bima, kita banyak pihak yang meminta Golkar nomor dua.

Kita punya kandidat kan ba-

gus-bagus. Masih terus kita godok itu,” ujar Misbach. Ia menambahkan, di Dompu sudah ada tiga kandidat yang akan direkomendasikan ke DPP Partai Golkar.

Untuk menerbitkan rekomendasi ke DPP tersebut, pihaknya masih perlu meluruskan sejumlah persoalan dalam beberapa hari mendatang. “Kalau sudah mengerucut nanti dibawa ke DPP semua. Maksimal tiga namalah,” ujarnya.

Misbah menegaskan pihaknya tidak khawatir Golkar akan ditinggalkan oleh mitra koalisi dalam bursa pencalonan di Pilkada kali ini. Menurutnya, saat ini semua partai pun masih berada pada tahapan serupa, yaitu memfinalisasi dukungan sembari melakukan komunikasi politik dengan mitra koalisi. “Insya Allah, tidak akan ada persoalan,” ujarnya. (aan)

Pemohon Protes, Biaya Pembuatan SIM C Tembus Rp 400 Ribu Dari Hal. 1 dengan biaya sebesar Rp 20 ribu. Setelah itu, pemohon harus melalui uji psikologi.

Dengan mengeluarkan biaya hingga Rp 80 ribu. Jika lulus, baru pemohon mengajukan sejenis sertifikat mengemudi dari salah satu lembaga kursus mengemudi.

Dan, untuk bisa memperoleh sertifikat mengemudi tersebut masyarakat harus mengeluarkan biaya antara Rp 180 ribu hingga Rp 250 ribu. Padahal pemohon belum pernah ikut kursus mengemudi sebelumnya. Anehnya, pemohon pembuatan SIM C juga diwajibkan untuk meminta sertifikat mengemudi. “Apa hubungannya membuat C dengan kursus mengemudi. Kalau bagi pemohon SIM A mungkin ya,” tambahnya.

Kalau semua persyaratan bisa dipenuhi, baru kemudian membayar di Sat Lantas Polres Loteng sebesar Rp 100 ribu untuk SIM C. Sehingga kalau ditotal, untuk membuat SIM C saja masyarakat harus mengeluarkan biaya hingga Rp 400 ribu lebih. “Bagi kami masyarakat kecil, biaya tersebut sangat memberatkan,” ujarnya.

Biaya yang harus dikeluarkan tersebut, lanjut Saeful, bisa lebih besar lagi. Jika pemohon SIM bersangkutan, gagal disalah satu tes. Misalnya, saat tes psikologi. Kalau tidak lulus, pemohon harus ikut tes lagi. Dengan biaya yang sama.

“Jadi kalau kita gagal lulus tes psikologi sampai 8 kali misalnya, maka kita harus bayar 8 kali,” terangnya.

Begitu juga saat proses pembuatan SIM di Sat Lantas. Pemohon harus mengikuti berbagai tes. Termasuk tes berkendara. Padahal pemohon sudah membuat sertifikat mengemudi. Itupun kalau gagal lulus tes, harus ulang lagi dari awal.

Konsekuensinya, pemohon harus mengeluarkan biaya lagi saat mengulang.

Menurutnya, masyarakat sebenarnya tidak mempersoalkan besarnya biaya pembuatan SIM. Asalkan, prosesnya sederhana dan tidak berbelit-belit seperti sekarang ini. ‘’Sekarang kan sudah biaya yang harus dikeluarkan besar. Prosesnya juga panjang dan berbelit-belit,” keluh Saepul sembari mengaku sudah dua kali mengajukan pembuatan SIM C. Bersama sejumlah pemohon lainnya, Saepul kemudian mendatangi Polres Loteng. Guna mengadukan proses pembuatan SIM yang begitu sulit dan rumit.

Mereka diterima Wakapolres Loteng, Kompol. L. Salehudin, diruang kerjanya.

Pada kesempatan itu, Wakapolres Loteng, Kompol.

L. Salehudin, berjanji akan segera membenahi proses pembuatan SIM di Sat Lantas Polres Loteng. Jika ada prosedur yang tidak semestinya, akan dihapus. Tapi kalau memang itu sudah sesuai dengan aturan, maka akan tetap diberlakukan.

“Berikan kami waktu untuk membenahi persoalan ini,” ujarnya. (kir)

Halaman 15

Setelah Penetapan APBDP

Pemprov Cairkan Insentif Marbot Rp 5,5 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB akan mencairkan dana insentif bagi 5.500 orang marbot senilai Rp 5,5 miliar setelah penetapan APBD Perubahan(APBDP) 2015. Untuk meminimalisir hal-hal yang tak diinginkan, bagi para marbot diminta untuk membuat rekening di Bank NTB Syariah setempat.

“Kalau soal insentif marbot akan diberikan setelah APBD perubahan. Jadi tidak ada diberikan di bulan puasa,” terang Kepala Biro Kesra Setda NTB, H. Suhaimi, SH dikonfirmasi di Kantor Gubernur, kemarin.

Saat ini, kata Suhaimi, pihaknya sedang meminta kepada seluruh marbot yang berjumlah 5.500 orang itu untuk

membuat rekening di Bank NTB Syariah. “Jadi nanti dana marbot itu akan langsung dislaurkan kepada yang bersangkutan melalui rekening yang sudah dibuat,”imbuhnya.

Dijelaskan, pihaknya bekerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk membuat rekening bagi para marbot. Para marbot cukup menyerahkan persyaratan berupa foto copy KTP dan SK marbot dari pengurus masjid. Ke depan, kata Suhaimi, insentif yang diberikan kepada marbot jumlahnya bervariasi, tergantung seberapa lama ia menjadi marbot.

Bantuan atau insentif yang diberikan kepada marbot beberapa tahun terakhir jumlahnya sama yakni masing-masing mendapatkan Rp 1 juta.

Ke depan, lanjutnya, dengan melihat lamanya seseorang menjadi marbot maka insentif yang diterima bias Rp 2 juta atau Rp 3 juta.”Sesuai masa kerja, itu rencana ke depan,”ucapnya.

Untuk tahun 2014 lalu, kata Suhami, dari 5.500 marbot yang akan diberikan insentif, hanya mampu terealisasi sebanyak 1.600 orang. Tahun 2015 ini diharapkan semua marbor mendapatkan insentif tersebut dengan adanya pembuatan rekening bagi masing-masing marbot tersebut. “Dengan catatan sudah buat rekening di Bank NTB Syariah. Kita minta deadline itu 30 Juni sudah bisa tuntas buat rekening itu. Gratis buka rekening, tidak ada pembayaran,”pungkasnya.(nas)

Alokasikan Anggaran Rp 600 Miliar

Program PRIM Fase II Revisi Perda Percepatan Penanganan Jalan Provinsi Mataram (Suara NTB) Program Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) fase I akan berakhir tahun ini. Program percepatan peningkatan infrastruktur jalan strategis provinsi tersebut belum ada kepastian apakah akan dilanjutkan pada fase II tahun 2015-2018. Pemprov NTB melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 600 miliar selama tiga tahun jika program itu dilanjutkan. Konsekuensinya, Pemprov NTB juga perlu merevisi Perda No. 5 tahun 2013 tentang percepatan reservasi peningkatan jalan provinsi.

“Kalau ini dilanjutkan untuk fase II, kita mengubah perda juga. Karena perda yang sekarang berakhir sampai program PRIM fase pertama. Kaitannya dengan kontrak tahun jamak,” terang Sekretaris Dinas PU NTB, Ir. H. Mackhul, M.Si dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Jumat (26/6).

Ia menjelaskan, Perda sebelumnya mengenai percepatan penanganan jalan provinsi itu hanya berlaku untuk pelaksanaan program PRIM fase I 2013-2015. Kalau fase kedua harus ada perda baru lagi.

Terkiat dengan penanganan tahun jamak,”imbuhnya.

Dikatakan, untuk program PRIM fase II ini, pemprov NTB menawarkan kepada Pemerintah Australia ada perubahan skema pembiayaan. Pada program PRIM fase I, skema pembiayaannya 40 : 60. Artinya, Australia menanggung 40 persen sementara Pemprov NTB menanggung pembiayaan 60 persen.

Untuk program PRIM fase II ini, kata Mackhul, Pemprov meminta perubahan skema pembiayaan menjadi 60 : 40.

Artinya, Australia mennaggung 60 persen dan NTB sebesar 40 persen. Atas usulan perubahan skema itu belum ada jawaban dari pemerintah Australia melalui perwakilannya di Indonesia.

“Yang jelas sudah dikomunikasikan tinggal sekarang

bagaimana apakah dari pihak Australia setuju dengan porsi itu. Tapi yang jelas dari kita sudah memberikan sinyal kalau seandainya usulan tadi diterima dari TAPD sudah siap menyiapkan Rp 600 miliar selama tiga tahun,”tandasnya.

Mantan Kepala Bidang Tata Ruang dan Sarana Prasarana Fisik Bappeda NTB ini mengatakan untuk program PRIM fase I sudah hamper selesai. Ditargetkan pada Desember mendatang, ruasruas jalan provinsi yang ditangani pada fase I ini sudah rampung semuanya. Dari program PRIM fase I, sebagian sudah dibayar oleh Australia sekitar Rp 5,6 miliar dari total Rp 112 miliar yang akan diberikan kepada Pemprov NTB. Selain memperoleh Rp 112 miliar, lanjut Mackhul, pemprov juga akan mendapatkan insentif sebesar Rp 10 miliar dari keberhasilan pekerjaan yang dilakukan. “Untuk mendukung hal-hal yang perlu didukung dalam rangka pemeliharaan jalan,”ucapnya. (nas)

Persilakan Audit Investasi di BIL Dari Hal. 1 Investasi Pemprov dalam rangka mempercepat proses pembangunan BIL itu berupa pembangunan sejumlah fasilitas pendukung seperti apron, taxiway, service road dan helipad.

“Silahkan saja tapi kan kita tetap audit tiap tahun.

Hasil audit BPK tahun ini kan dibahas oleh Dewan,” kata Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. L. Syafi’i, MM dikonfirmasi Suara NTB di Kantor Gubernur, Jumat (26/6) siang kemarin.

Dijelaskan, saat ini Pemprov NTB sedang menyiapkan reappraisal atau penilaian kembali niai aset yang ada di BIL. Reappraisal ini sebagai dasar untuk melepas aset itu ke PT Angkasa Pura I. Dimana, sebelumnya gubernur telah meminta persetujuan DPRD NTB untuk melepas atau menjual aset di BIL tersebut. Dalam melakukan reappraisal, Pemprov akan menggandeng Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan

Negara (DJKN) Bali Nusra.

Investasi Pemprov NTB sebesar Rp 109 miliar di BIL itu sudah dilakukan appraisal tahun 2013 lalu. Hasil appraisal, nilai wajar asset tersebut pada tahun 2013 lalu sebesar Rp 114 miliar lebih.

Dengan rincian, apron seluas 48. 195 meter persegi dengan nilai wajarnya Rp 77, 102 miliar lebih, taxiway luasnya 13.859,34 meter persegi dengan nilai wajar Rp 29,357 miliar lebih. Kemudian service road luasnya 6.897 meter persegi dengan nilai wajar Rp 6,903 miliar lebih. Helipad luasnya 450 meter persegi dengan nilai Rp 1,4 miliar lebih.

Syafi’i kembali mengatakan bahwa tak ada masalah jika itu dilakukan audit khusus. Malah, semakin sering diaudit maka semkain bagus. “Kalau itu tujuannya bagus silakan. Kalau itu kaitannya dengan audit kita welcome saja. Itu namanya bentuk pertanggungjawaban, keterbukaan,”pungkasnya.

Sebelumnya, DPRD NTB dalam rapat paripurna awal pecan ini meminta BPK RI

Perwakilan NTB untuk melakukan audit dengan tujuan tertentu atas investasi Pemporv NTB sebesar Rp 109 miliar lebih di BIL. Lembaga dewan akan menyurati BPK untuk permintaan audit tersebut.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Abdul Hadi, SE, MM mengatakan, setiap tahun nasib investasi Pemprov di BIL itu selalu menjadi catatan BPK. Sehingga tak salah jika diminta lakukan audit dengan tujuan tertentu. Pimpinan Dewan akan menindaklanjuti dalam hal ini ke BPK dengan bersurat. Untuk meminta kepastian tentang posisi keberadaan investasi di BIL sebesar Rp 109 miliar itu.

Politisi PKS ini mengatakan, permintaan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu mengenai aset di BIL itu awalnya merupakan usulan dari Komisi III DPRD NTB yang disampaikan dalam sidang paripurna, Selasa (23/ 6). Kemudian, usulan itu akan ditindaklanjuti oleh pimpinan dewan dengan bersurat ke BPK RI. (nas)

Kajati Baru Dituntut Tahan Intervensi Dari Hal. 1 Bahwa intervensi akan selalu ada pada setiap keinginan pemberantasan korupsi yang tantangannya jauh lebih besar dari penanganan kasus pidana umum lainnya. ‘’Untuk itu, saya sangat berharap Pak Kajati harus tahan dengan intervensi dari pejabat mana pun atau dari elite politik mana pun,” harap Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram ini. Apalagi ketika harus berhadapan dengan kasus kasus kakap yang sangat rawan intervensi dan kepentingan.

Kajati Martono juga diharapkan mengisi kekurangan - kekurangan pada Kajati NTB sebelumnya. Dimana ia menilai belum ada kinerja yang bisa memenuhi ekspektasi publik karena masih sebatas menyentuh perkara perkara kecil. Tidak sejalan dengan komitmennya yang ingin membongkar kasus kakap. Tapi sekali lagi Syamsul juga memahami ada saja

faktor non teknis mempengaruhi. “Bisa jadi intervensi dari pejabat atau elite politik di daerah, bisa jadi dari pusat, bahkan dari internal lembaga Adhiyaksa sendiri,” katanya.

Dia ingin mengingatkan beberapa perkara yang tidak kunjung jelas juntrungannya, baik yang masih penyelidikan dan masih tahap penyidikan, agar segera dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Masyarakat NTB terutama pegiat antikorupsi menurutnya tidak ingin ada lagi alasan alasan yang tidak masuk akal dari Kejaksaan, sehingga menjadi kendala dan menyebabkan perkara mangkrak. Disindirnya, terkait penanganan kasus tracking Rinjani, Kajati saat itu Fadil Zumhanna beralasan cuaca dan medan yang berat sehingga tidak mampu menjangkau ke lokasi. Bahkan dengan emosi menyarankan pelapor yang tidak puas agar melapor ke penegak hukum lain.

“Ini kan alasan – alasan tidak logis, seharusnya tidak boleh aparat penegak hukum

bicara seperti ini. Kalau alasannya medan, berarti enak betul korupsi di atas gunung, di tempat tempat yang tidak bisa dijangkau Kejaksaan,” sindirnya.

Dia juga mengingatkan beberapa proyek mangkrak di daerah, juga harus jadi fokus perhatian Kejaksaan. Karena banyak diantara proyek itu merupakan fasilitas publik yang sangat dibutuhkan. Selain menyoroti proyek Balai Latihan Kerja (BLK) Poto Tano, KSB, dia juga meminta Kejaksaan memperhatikan proyek Rumah Sakit Umum Provinsi NTB di Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. ‘’Ini kan proyek yang sangat ditunggu tunggu masyarakat, tapi sampai sekarang tidak kunjung selesai. Ada apa ini?

Sementara di sisi lain kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat sangat tinggi di daerah ini. Tentu hal ini harus dilihat sebagai masalah oleh Kejaksaan untuk diusut,’’ tegasnya. (ars)

ICW Desak Presiden Konsisten Perkuat KPK Jakarta (Suara NTB) Indonesia Corruption Watch mendesak Presiden Joko Widodo tetap konsisten mendukung penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menolak gagasan DPR merevisi UU KPK. Koordinator Bidang Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat menyebutkan, pihaknya juga mendesak Presiden Jokowi tidak menunjuk wakil pemerintah dalam proses pembahasan revisi UU KPK dengan DPR. Ia memaparkan, usaha merevisi UU KPK bukan baru satu kali terjadi, karena pada 2012, hal yang sama dengan substansi yang serupa pula, pernah diusulkan untuk dibahas di DPR. Pada 2012, seluruh fraksi di DPR menyatakan menolak Revisi UU KPK. Kondisi ini berbanding terbalik dengan 2015 yakni seluruh fraksi setuju melakukan revisi UU KPK. ICW menyorot secara garis besar ada lima isu krusial yang akan dimasukkan oleh DPR dalam naskah revisi UU KPK yaitu pembatasan kewenangan penyadapan, pem-

bentukan dewan pengawas KPK, penghapusan kewenangan penuntutan, pengetatan rumusan “kolektif-kolegial”, dan pengaturan terkait Plt Pimpinan KPK jika berhalangan hadir.

Menurut dia, posisi DPR yang setuju mempercepat pembahasan revisi UU KPK pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015 dengan alasan untuk memperkuat KPK tidak dapat diterima karena poin krusial yang akan diubah justru saat ini menjadi jantung kekuatan KPK. “Keputusan ini telah memperburuk citra DPR di mata publik karena pada saat yang bersamaan DPR telah mendukung dana aspirasi sebesar Rp20 miliar per anggota,” katanya.

ICW mengemukakan, patut diduga ada konflik kepentingan yang besar dibalik dukungan seluruh dewan yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

LSM itu juga memaparkan, data KPK sejak 2004 hingga saat ini menyebutkan ada 76 politisi dari Senayan yang telah dijerat oleh KPK karena terlibat korupsi. (ant/Bali Post)

KPK Tetapkan Rusli Sibua Jadi Tersangka Penyuap Akil Mochtar Jakarta (Suara NTB) KPK menetapkan calon Bupati Morotai Rusli Sibua sebagai tersangka dugaan tindak pidana pemberian suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar untuk mempengaruhi putusan perkara permohonan keberatan hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Morotai pada 2011.

“Penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup, yang kemudian menetapkan RS sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud mempengaruhi putusan perkara yang diadili,” kata Pelaksana Tugas (plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi di gedung KPK Jakarta, Jumat (26/6).

Rusli dikenakan pasal Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur tentang perbuatan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp750 juta.

“Ini pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi di dalam MK di Pilkada. Salah satunya yang sudah divonis adalah M Akil Moctar,” tambah Johan.

Penetapan tersangka itu dilakukan berdasarkan pengembangan dari vonis yang sudah dijatuhkan dan ditetapkan pada 25 Juni 2015.

Dalam dakwaan Akil, disebutkan bahwa Akil menerima Rp2,99 miliar dari Rusli Sibua.

KPU Pulau Morotai sesungguhnya memenangkan pasangan Arsad Sardan dan Demianus Ice sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, namun Rusli Sibua dan Weni R Praisu menggugat putusan tersebut di MK dan

menunjuk Sharin Hamid sebagai penasihat hukum.

Akil menjadi ketua panel hakim konstitusi bersama dengan Muhammad Alim dan Hamdan Zoelva untuk memutus sengketa tersebut.

Sahrin Hamid kemudian menghubungi Akil dan dibalas dengan telepon agar Rusli menyiapkan uang sebesar Rp6 miliar sebelum putusan dijatuhkan, tapi Rusli hanya menyanggupi Rp3 miliar.

Setelah menerima informasi mengenai jumlah uang yang sanggup dipenuhi, Akil meminta Sahrin mengantar langsung ke kantor MK, tapi Sahrin menolak karena tidak berani sehingga akhirnya ditransfer ke rekening CV Ratu Samagat dengan keterangan “angkutan kelapa sawit”.

Rusli mengirim uang tersebut dalam tiga kali transaksi dengan nilai total Rp2,989 miliar.

Pada putusan 20 Juni 2011, MK pun memenangkan Rusli Sibua dan Weni R Paraisu dengan jumlah suara 11.384.

Terkait kasus ini, KPK juga sudah menjerat sejumlah pihak yaitu Akil Mochtar yang sudah divonis seumur hidup, mantan bupati Gunung Mas Hambit Bintih divonis 4 tahun penjara, tim sukses Hambit, Cornelis Nalau Antun yang divonis 3 tahun, anggota Komisi II Chairun Nisa yang divonis 4 tahun penjara, pengacara Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah divonis 5 tahun kurungan, adik Ratu Atut pengusaha Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang divonis 5 tahun penjara.

Selanjutnya tangan kanan Akil Muhtar Ependy divonis 5 tahun penjara, Walikota Palembang Romi Herton yang divonis 6 tahun dan istrinya Masyito divonis 4 tahun, serta Bupati Tapanuli Tengah Bonaran Situmeang yang dihukum 4 tahun penjara.

Sedangkan yang masih dalam tahap penyidikan adalah pasangan calon bupati dan wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan Kasmin. (ant/Bali Post)

Usulkan Penjabat Bupati/Walikota, Gubernur Surati DPRD Dari Hal. 1 Dikatakan, sesuai dengan ketentuan, satu bulan sebelum masa jabatan bupati/walikota berakhir maka DPRD setempat menggelar sidang paripurna mengenai pemberitahuan pemberhentian kepala daerah bersangkutan. Selanjutnya, hasil rapat paripurna tersebut disampaikan ke Mendagri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Bersamaan dengan surat usulan pemberhentian bupati/ walikota itu, gubernur mengusulkan Penjabat Bupati/Walikota yang akan ditempatkan pada daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dirja menjelaskan, usulan pemberhentian kepala daerah dan penunjukan Penjabat Kepala Daerah itu harus bersamaan. ‘’Kalau kita hanya mengusulkan Penjabat Bupati/ Walikota saja, di sana (Kemendagri) tak akan diproses sebelum ada juga usulan pemberhentiannya. Diberhentikan dulu, usulannya bersamaan,’’ terangnya.

Surat Gubernur kepada DPRD kabupaten/kota itu intinya mengingatkan Dewan dalam memproses usulan pemberhentian kepala daerah satu bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Mengenai Penjabat Bupati/Walikota yang akan diusulkan ke Mendagri, kata Dirja masingmasing kabupaten/kota sebanyak tiga orang. Artinya, pada Agustus mendatang, Pemprov NTB akan mengusulkan sebanyak 12 calon Penjabat Bupati/Walikota ke Mendagri. Dari 12 calon penjabat yang berasal dari Pejabat Tinggi Pratama (pejabat eselon II) itu nantinya akan ditunjuk empat orang untuk ditempatkan di Lombok Utara, Kota Mataram, Sumbawa Barat dan Kabupaten Bima. Pasalnya, empat daerah ini, masa jabatan bupati/ walikota berakhir pada Agustus mendatang. Sementara, tiga daerah lainnya masingmasing Lombok Tengah, Dompu dan Sumbawa masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Oktober, November dan Januari 2016. (nas)

Sabtu, 27 Juni 2015

Revisi UU KPK Butuh Persetujuan Presiden Jakarta (Suara NTB) Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa revisi Undang-undang No 30 tahun 2002 tentang KPK membutuhkan persetujuan Presiden Joko Widodo, dan bila presiden menolak maka revisi tidak dapat dilakukan.

“Dalam UUD 1945, UU dibahas bersama DPR dan presiden. Dalam pasal 21, DPR mempunyai hak insiiatif mengajukan rencana UU, kalau DPR mau mengajukan maka haknya sah, itu konstitusional. Apalagi dalam UUD pasca amandemen, DPR punya hak kekuasaan membentuk UU, tapi harus dibahas dengan presiden. Kalau presiden menolak, ya gak jalan dong. Gak bisa,” kata Yasonna di gedung Kementerian Hukum dan HAM Jakarta, Kamis.

Pada Selasa (23/6), dalam rapat paripurna DPR, revisi UU No 30 tahun 2002 tentang KPK resmi masuk dalam Proyeksi Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) 2015, alasannya menurut Ketua Badan Legislasi DPR RI Sareh Wiyono adalah mengakomodasi permintaan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly karena menilai ada beberapa alasan kegentingan yaitu terkait kewenangan penyadapan dengan pelanggaran HAM, penuntutan yang perlu disinergikan dengan kewenangan Kejaksaan, perlunya dibentuk dewan pengawas terkait pengaturan pelaksanaan tugas pimpinan jika berhalangan dan penguatan pengaturan kolektif kolegial.

Padahal pada 19 Juni 2015, Presiden Jokowi dalam rapat terbatas dengan sejumlah menteri dan pemimpin lembaga sudah menyatakan penolakan terhadap revisi UU KPK masuk dalam Prolegnas 2015.

“Jadi nanti setelah prolegnas DPR akan membentuk badan kelengkapan DPR yang bahas, apakah Baleg atau komisi 3, nanti mereka bikin draft. Prosesnya harus pergi ke daerah, dengar masukan pakar. Ini Belanda masih jauh ceritanya,” ungkap Yasonna.

Selanjutnya menurut Yasonna, bila badan kelengkapan sudah selesai dibentuk maka diajukan ke paripurna kalau sudah disahkan, baru menjadi inisiatif DPR, apalagi draft UU KPK juga belum ada.

“Prolegnas kan daftar keinginan DPR mengajukan revisi. Naskah akademik belum ada apalagi pasal-pasalnya.

Nanti kalau memang DPR ngotot mengajuin revisi, ya silakan saja,” tambah yasonna.

KPK sendiri meminta agar revisi UU KPK menunggu harmonisasi dengan UU lain yaitu UU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun UU No 6 tahun 2007 tentang ratifikasi atas United Nation Convention Agains Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.

“Menunggu sinkronisasi dan harmonisasi dari KUHP, KUHAP, dan UNCAC yaitu UU 6 tahun 2007 supaya jangan tersebar dulu di mana-mana materinya ya itu yang paling penting. Kalau belum ya jangan dulu, ngapain?” kata Pelaksana tugas (plt) Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiqurrachman Ruki. (ant/Bali Post)

Data Proyek Mangkrak Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, pemerintah akan mendata masalah dan mencari solusi untuk menyelesaikan proyek yang mangkrak atau terhenti pengerjaannya.

“Tentunya kita dorong, apapun masalahnya kita selesaikan,” kata Wapres di kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (26/6).

Hal itu disampaikan Wapres sebelum rapat dengan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan serta Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.

Wapres mengatakan, ada banyak permasalahan yang menyebabkan proyek-proyek tersebut mangkrak.

“Ada tanah, macam-macam. Ada izin, ada proses keuangannya,” ucapnya.

Sebelumnya kantor Staf Kepresidenan menemukan 37 proyek mangkrak dengan nilai mencapai 11 miliar dolar Amerika Serikat, karena penyumbatan pelaksanaan proyek yang sudah berlangsung 3-4 tahun sebelumnya.

Menurut Kepala Staf Kepresidenan Luhut Panjaitan, sementara commitment feeproyek-proyek tersebut sudah dibayarkan.(ant/Bali Post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Sanksi Administrasi untuk Perusahaan Tak Bayar THR Palangka Raya (Suara NTB) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muh Hanif Dhakiri menyatakan pihaknya akan mengenakan sanksi adnimistrasi bagi perusahaan yang tidak membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya.

(ant/Bali Post)

Muh Hanif Dhakiri

“Bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawannya tentunya akan ada sanksi. Misalnya secara administraif kita bisa kenakan penundaan pelayanan. Misalkan perusahaan bersangkutan akan mengurus sesuatu maka pemerintah tidak usah mengurus perusahaan bermasalah itu,” kata Hanif di Palangka Raya, Jumat (26/6).

Ia menerangkan di dalam peraturan yang ditetapkan sebelumnya, perusahaan wajib membayarkan THR maksimal satu minggu menjelang hari raya

Idul Fitri atau H-7 Lebaran.

“Meskipun paling lambat THR harus dibayarkan kepada karyawan pada 10 Juli 2015 atau satu minggu sebelum Lebaran, namun saya mengimbau THR dibayarkan lebih cepat sekitar dua minggu sebelum Lebaran,” kata Hanif saat kunjungannya di Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja “Kota Cantik” Palangka Raya.

Hal itu, kata dia, agar dapat membantu karyawan yang ingin merayakan hari raya Idul Fitri atau Lebaran lebih mempersiapkan diri dalam memenu-

hi kebutuhannya.

Dengan kepastian pembayaran THR lebih cepat maka masyarakat bisa mengalokasikan uangnya untuk keperluan, seperti pembelian tiket mudik maupun untuk keperluan di kampung halaman.

“Biasanya beli tiket angkutan lebih awal harganya akan lebih murah, dibanding pembelian mendekati Lebaran,” kata Hanif.

Ia mengatakan, permaslahan THR setiap tahun menjadi sorotan publik, selain pembayaran yang terlambat atau mendekati hari H-Lebaran, juga

seringkali perusahaan terangterangan mengurangi atau memperkecil prosentasi tunjangan bahkan menangguhkan pembayaran THR. Ini, lanjutnya, yang membuat para tenaga kerja merasakan ketidakpastian soal THR yang akan diterimanya. Untuk itu pihaknya mencoba memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti tidak mampu membayarkan THR tersebut.

Pada kunjungan di Kantor Dinsosnaker Ibu Kota Kalimantan Tengah, Palalangka Raya itu, Menteri Hanif didampingi langsung oleh Wakil Gubernur Provinsi berjuluk “Bumi Tambun Bungai” Achmad Diran serta Wali Kota Palangka Raya Riban Satia. (ant/Bali Post)

Wapres Ingatkan Ada Sanksi Jika Minarak Lapindo Tidak Penuhi Kewajiban

(ant/Bali Post)

BERASTAGI TERTUTUP ABU VULKANIK - Atap rumah warga tertutup abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung di kota wisata Berastagi, Karo, Sumatera Utara, Jumat (26/6). Erupsi tersebut menyebabkan sejumlah kawasan di Kabupaten Karo dan Deli Serdang diselimuti abu vulkanis.

Napi Kasus Terorisme Dibantu Pemerintah Jadi Wirausahawan Solo (Suara NTB) Para narapidana atau mantan napi kasus terorisme mendapat bantuan program wirausaha dari pemerintah yang berkerja sama dengan berbagai pihak.

“Program ini diharapkan bisa menyentuh seluruh napi kasus terorisme di Indonesia yang saat ini mencapai 276 orang, 94 di antaranya sedang menjalani program pembebasan bersyarat,” kata Direktur Bina Bimbingan Ke-

masyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham Priyadi usai memberikan pembekalan pelatihan tersebut di Solo, Jumat (26/6).

Pelatihan untuk pelatih pedoman bimbingan klien terorisme bagi petugas pembimbing kemasyarakatan, diselenggarakan oleh Ditjen Pemasyarakatan (Pas) Kemenkumham bekerja sama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian yang selama ini aktif melakukan pendampingan kepada mantan napi maupun keluarga napi kasus terorisme.

Ia mengatakan tujuan pelatihan adalah untuk memberikan pembekalan kepada para petugas Rutan, Lembaga Pemasyarakatan, maupun Bapas dalam pembimbingan khusus terhadap klien kasus terorisme.

Priyadi mengatakan pelatihan kewirausahaan kepada para napi dan mantan napi kasus terorisme penting dilakukan sebagai bagian pembinaan kepada para klien kasus terorisme agar selanjutnya mereka lancar melakukan reintegrasi sosial setelah selesai menjalani pemidanaan.

Jika kembali bisa berbaur dengan masyarakat diharapkan tidak terlibat lagi dalam aksi-aksi kekerasan agar pembinaan yang dilakukan selama menjalani masa tahanan tidak sia-sia.

Secara keseluruhan untuk napi kasus terorisme terdapat sebanyak 276 orang di seluruh Indonesia dan yang menjalani pembebasan bersyarat sebanyak 94 orang.

“Di Solo ini dalam catatan kami cukup banyak juga. Diharapkan nantinya program ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa dikembangkan di daerah lain selain Solo, di antaranya di Semarang, Surabaya, Palu dan Nusa Tenggara Barat,” katanya.

Priyadi mengatakan pihaknya sengaja menggandeng berbagai pihak terkait untuk menyukseskan program tersebut. Di antaranya yang telah sepakat untuk digandeng adalah PLUT-UMKM yang merupakan bagian dari Kemenkop dan UKM, BNPT, Kemendikbud, maupun elemen masyarakat yang selama ini menunjukkan kepedulian pada penanganan mantan napi maupun keluarga napi kasus terorisme. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan PT Minarak Lapindo Jaya akan mendapat sanksi jika tidak mengembalikan dana talangan beserta bunganya.

“Ya kalau tidak bayar,” kata Wapres yang ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Jumat (26/6), usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo.

Pemerintah memberikan pinjaman dana talangan kepada Lapindo yang harus dibayar dalam kurun waktu empat tahun.

Dia mengatakan dana talangan itu semata-mata demi kepentingan rakyat yang menjadi korban lumpur.

“Karena ketidakmampuan

Lapindo maka pemerintah memutuskan untuk menangani demi kepentingan rakyat dengan cara memberi pinjaman ke Lapindo dan dikembalikan pada waktunya,” kata Wapres.

PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) merupakan perusahaan yang bertanggung jawab atas semburan lumpur tersebut. MLJ pun mendapat bantuan pemerintah untuk melunasi sisa pembayaran ganti rugi kepada korban.

MLJ harus mengembalikan uang itu ke pemerintah dalam waktu empat tahun.

Bila tidak, pemerintah akan mengakuisisi sertifikat area yang terkena dampak lumpur. (ant/Bali Post)

DPR RI Belum Setujui Dana Bantuan Bagi Partai Politik Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengatakan, DPR RI belum bisa menyetujui rencana pemberian bantuan bagi dana partai politik seperti yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo.

Kata Taufik, DPR RI harus melihat formatnya seperti apa terkait dana bantuan bagi partai politik.

“Kami tidak bisa mengatakan mendukung atau tidak, tapi yang pasti formatnya kami lihat terlebih dahulu.

Jangan sampai setiap aspek transparansi akuntabilitas keuangan publik itu harus dipertanggungjawabkan pada seluruh parpol,” kata Taufik di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6).

Yang terpenting, sambungnya, dana bantuan parpol itu tidak menyudutkan partai politik dan menjadi bulan-bulanan. Sementara, katanya, wacana itu muncul

dari pemerintah.

“Kalau dana bantuan parpol, ini kan yang pertama kali menyampaikan ke publik adalah pemerintah, kami gak ngerti urusan apa-apa. Jangan pula parpol yang digebukin lagi. Kami gak ngerti,” katanya.

Hingga saat ini, Badan Anggaran DPR RI tidak pernah membahas dana bantuan partai politik.

“Yang pasti dengan pembahasan Banggar kemarin sore yang ditunda hingga Senin besok, belum membahas (dana parpol), baru membentuk panja-panja. Tentunya soal partai politik diserahkan ke Banggar,” kata dia.

Ia meminta pemerintah untuk menjelaskan perihal dana bantuan bagi partai politik. “Soal ideal berapa, karena yang pertama kali menyampaikan pemerintah mohon ditanyakan ke pemerintah,” kata politisi PAN itu. (ant/Bali Post)

Taufik Kurniawan

(ant/bali Post)