Snt27072013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

SABTU, 27 JULI 2013

12 HALAMAN NOMOR 120 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

(Suara NTB/use)

Perusahaan Tambang Ditutup, Karyawan Blokir Jalan

DIBLOKIR - Jalan menuju lokasi tambang PT.JMK dblokir karyawannya kemarin.

Bima (Suara NTB) Ratusan karyawan perusahaan tambang PT. Jagad Mahesa Karya (JMK) melakukan aksi mogok kerja sejak Kamis (25/6).

Selain mogok para karyawan juga memblokir jalan menuju perusahaan tersebut. Mereka memprotes keputusan perusahaan yang menghentikan sementara (tutup) operasional perusahaan.

Selain itu karyawan juga menuntut kenaikan upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi).

Aksi yang dikoordinir Samsul ini digelar sejak hari Kamis. Awalnya para pekerja ini mendapat surat edaran jika operasional perusahaan dihentikan sementara karena biaya operasional tinggi pasca kenaikan harga BBM. Bersambung ke hal 5

Proyek Rumput Laut

Serahkan pada Proses Hukum, Walikota Kaji Tuntutan Nelayan ‘’Tidak bisa serta merta langsung kita ganti, harus kita kaji dulu,’’ jelasnya. Apakah nantinya memang harus diganti dengan bentuk bantuan yang lain atau mungkin bisa tidak diganti, tetapi ditambah dengan program bantuan yang lainnya. Sebab menurut orang nomor satu di Kota Mataram ini, yang menjadi persoalan di Ampenan, cukup banyak demikian pula dengan kelom-

TO K O H Konstruktif dan Tak Anarkis

(Suara NTB/dok)

TGH. M. Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan banyak cara yang bisa dilakukan seluruh pemangku amanah di daerah ini untuk turut serta membangun NTB. Pemerintah daerah dengan tupoksi yang dimiliki kemudian media massa dan organisasi kepemudaan dengan kapasitas dan peran dalam bentuk kontrol sosial yang dimiliki. Namun, dalam menggunakan peran tersebut hendaknya konstruktif dan tidak anarkis.

Bersambung ke hal 5

pok nelayan yang ada, diakui cukup banyak.

Kendati demikian, menurut Walikota keengganan kelompok nelayan menggarap program pembudidayaan rumput laut ini berasal dari kelompok yang menganggap program ini gagal. ‘’Tapi ada juga kelompok yang mengharapkan program pembudidayaan rumput laut ini dilanjutkan dan cukup berhasil. Yang kemarin ini

hanya terjadi masalah cuaca,’’ katanya. Bahkan Ahyar menganggap program itu sebenarnya cukup bagus.

Namun demikian, pihaknya juga tidak menutup mata terhadap tuntutan kelompok nelayan. Karenanya dibutuhkan kajian mendalam kalaupun nantinya dipilih opsi mengganti program pembudidayaan rumput laut atau menambahnya program bantuan dengan jenis

lainnya. Ini dimaksudkan supaya program itu benarbenar program yang memiliki nilai jual yang tinggi. ‘’Mengapa tidak. Atau itu rumput laut tetap tapi bantuan yang lain juga ditambah.

Bersambung ke hal 5

Kalau masalah ini saya tidak intervensi, saya serahkan pada proses hukum

H. Ahyar Abduh

Hakim PTUN Sebut Pelantikan Walikota Bima Cacat Hukum Mataram (Suara NTB) Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mempersoalkan berlangsungnya pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Bima terpilih, H. Qurais H. Abidin – H. Arahman H. Abidin, 24 Juli lalu. Menurut majelis hakim, pelan-

tikan itu dianggap cacat hukum, karena tak mengindahkan putusan sela Pengadilan untuk skorsing.

Pernyataan itu disampaikan Hakim Ketua, Susana, SH, MH saat membuka rangkaian persidangan yang dihadiri para pihak. Tergugat dihadiri lang-

sung Ketua KPU Kota Bima, Hj. Nur Farhati, didampingi kuasa hukum, Syafrudin Lakuiy, SH. Sementara penggugat hadir, Hj. R. Soesi Whiediartini.

Masih dalam persidangan, Hakim Susana menyebut, pelantikan itu cacat hukum, dan pihak-pihak yang terlibat

Pemerintah Perpanjang Masa Divestasi Newmont

Soritaon Siregar

Jakarta (Suara NTB) Pemerintah memperpanjang masa perjanjian jual beli tujuh persen saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara hingga 24 Januari 2014, dari tenggat yang sebelumnya ditetapkan 26 Juli 2013.

Perpanjangan tersebut ditandai dengan penandatanganan amandemen ke tujuh perjanjian jual beli antara Kepala Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Soritaon Siregar dan Perwakilan Nusa

Tenggara Partnership BV Blake Rhodes di Jakarta, Jumat (26/7).

Amandemen ke tujuh dilakukan mengingat hingga saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam amandemen 26 April 2013 belum terpenuhi. Perpanjangan masa perjanjian tersebut memberikan kesempatan kepada ke dua pihak untuk memenuhi kewajiban masing-masing.

Persetujuanamandemendilatarioleh keinginan kuat dari PIP dan Nusa Tenggara Partnership BV untuk merealisasikan perjanjian jual beli tujuh persen saham senilai 246,8 juta dolar Amerika atau Rp 2,5 triliun yang telah disepakati.

Bersambung ke hal 5

(ant/bali post)

dalam persetujuan pelantikan itu juga harus bertanggung jawab. Mulai dari mendagri yang menunjuk gubernur untuk melantik, DPRD sebagai penyelenggara dan pihak KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Bersambung ke hal 5

Tarif Tiket Pesawat Naik Hingga 80 Persen Mataram (Suara NTB) Sudah menjadi tradisi tahunan, arus mudik jelang lebaran cukup padat. Bahkan tahun inipun diperkirakan terjadi peningkatan lebih besar dari tahun sebelumnya.

Tingginya arus mudik, salah satu menggunakan angkutan udara juga meningkat tajam.

Hal tersebut terlihat semakin meningkatnya pesanan tiket pesawat. Harga tiket pun naik signifikan. Bahkan, harga penjualan di agen-agen travel pun dihi-

tung naik sampai 80 persen.

Sekretaris Jatatur, Nadia Maulidianti kepada Suara NTB, Jumat (26/7) membenarkan naiknya harga penjualan tiket dalam dua tiga hari terakhir. Untuk sementara ini, masing-masing maskapai penerbangan menerapkan harga tiket biasa pada kisaran Rp 600 ribuan untuk rute BIL-Jakarta, BIL-Surabaya. Permainan harga akan diberlakukan pada tujuh hari jelang lebaran.

Bersambung ke hal 5

Jelang Mudik

Pemda Siapkan Armada Tambahan, H-7 Lebaran Jalan di NTB Siap Dilalui Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi lonjakan arus mudik lebaran tahun ini pemda menyiapkan armada tambahan untuk angkutan darat. Lonjakan arus mudik di NTB tahun ini diprediksi sebesar 20 persen, utuk itu pemda telah menyiapkan armada tambahan. Bus Antara Kota Antar Provinsi (AKAP) menjelang lebaran disiapkan 100 unit dan bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebanyak 400 unit. Jika terjadi lonjakan penumpang, maka bus cadangan akan dioperasikan.

Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Agung Hermanto memprediksi arus mudik lebaran tahun ini akan mengalami kenaikan sekitar 20 persen di banding tahun sebelumnya. Kebanyakan, katanya, pemudik Arus akan menggunakan sepeda motor dan mobil pribadi. Selain itu, pemudik juga akan banyak menggunakan bus umum seperti AKDP dan AKAP. Bersambung ke hal 5

05:01

05:11

12:24

15:45

18:16

19:29

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

(Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh angkat bicara soal program budidaya rumput laut yang dinilai gagal total oleh nelayan. Ditemui Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (26/7) kemarin, Ahyar Abduh menyatakan, akan mengkaji apa yang menjadi tuntutan kelompok nelayan.

SUARA MATARAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Halaman 2

Antisipasi Dampak Petasan

(Suara NTB/fit)

RAMADHAN kerap diramaikan dengan suara petasan. Namun maraknya penjual petasan saat Ramadhan, telah diantisipasi Kecamatan Mataram. Melalui Lurah dan kepala lingkungan, Kecamatan Mataram telah mensosialisasikan kepada masyarakat, terkait dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh petasan.

Camat Mataram Amran M. Amin S.Sos Jumat (26/7) kemarin mengakui, sebelum memasuki Bulan Ramadhan lalu, pihaknya telah melakukan so(Suara NTB/nia) sialisasi kepada masyarakat Amran M. Amin melalui masjid di masing-masing wilayah kecamatan Mataram. Untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terdahap bahaya petasan.

“Kita sudah koordinasi dengan Lurah, bukan untuk sweeping petasan tetapi untuk mensosialisasikan dampak petasan yang seringkali membahayakan,” terangnya.

Tidak hanya sekedar lewat corong-corong masjid, sosialisasi seperti ini juga dilakukan setiap kali ada safari Ramadhan. Dibeberkannya, beberapa titik seperti perempatan Majeluk dan Jalan Airlangga, kerap menjadi tempat berkumpul remaja dan anak-anak untuk memainkan petasan.

Selain masalah petasan, Amran selaku camat Mataram juga mengimbau kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan.

Terlebih menjelang lebaran seperti sekarang ini.

Masyarakat diminta waspada dengan selalu mengkunci rumah dan tidak menggunakan perhiasan berlebihan ketika keluar rumah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan, terlebih menjelang lebaran.

“Kita akan terus melakukan langkah antisipasi. Baik sebelum ramadhan, selama Ramadhan, hingga lebaran ketupat mendatang,” pungkasnya. (nia)

PENGASPALAN JALAN LINGKUNGAN - Pemkot Mataram terus menggenjot pembangunan jalan di Kota Mataram, tidak terkecuali jalan lingkungan. Seperti tampak dalam gambar, sejumlah pekerja mengerjakan proyek pengaspalan jalan lingkungan di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Jumat (26/7) kemarin.

Dewan Pesimis Proyek Jalan Rampung Tahun Ini

Berawal dari Pistol Mainan KECIL-kecil cabai rawit, julukan ini nampaknya layak disematkan kepada I Wayan Dimas Yasawitama (10). Salah satu siswa kelas IV SDN 6 Mataram ini berhasil menyabet juara I, dalam kejuaraan tembak junior Walikota Cup 2013.

Sebagai salah satu penembak muda, kebolehan Dimas membidik target bermula dari hobinya yang senang bermain senjata. Sejak kecil Dimas telah hobi mengkoleksi pistol mainan dan senapan laras panjang mainan. Namun siapa sangka dari hobinya mengkoleksi pistol mainan, Dimas tercatat sebagai salah satu atlet tembak Kota Mataram.

“Dari kecil memang suka main senjata-senjataan. Terus ada Ketua Perbakin teman papa yang mengajak ikut latihan,” terangnya.

Dari pertemuannya dengan Ketua Perbakin inilah, Dimas semakin berkonsentrasi di dunia menembak. Untuk pertama kalinya Dimas melihat orang berlatih menembak, dan akhirnya diberikan kesempatan untuk memegang senjata api sendiri. Berat memang pada awalnya, tetapi setelah mahir Dimas dapat dengan mudah membidik target.

Dimas yang bercita-cita menjadi anggota TNI ini mengaku senang berhasil meraih juara I dalam Walikota Cup. Dengan dukungan dari kedua orang tuanya I Wayan Winarta dan Dwi Martinah, Dimas akan lebih serius menggeluti bidang menembak ini. (nia)

Soal Pembentukan Dua SKPD Baru

Sahram kepada Suara NTB kemarin mengungkapkan, banyak pembangunan di Mataram yang terbentur pada masalah dana. Infrastruktur, misalnya jalan lingkungan. Ia menyatakan, proyek jalan di Kota Mataram, terlebih yang didanai dari pinjaman PIP tidak akan bisa selesai dalam tahun ini. Hal ini harus dikaji dilihat secara rasional. ‘’Boleh walikota berobsesi memproyeksi semua selesai tapi dari apa yang ada saat ini saya kira tidak bisa. saya objektif menilai ini, belum dapat,’’ tegasnya. Apalagi menyangkut jalan, peta jalan juga belum disampaikan kepada Pansus karena alasan terakhir dari eksekutif sedang dilakukan cluster jalan. Memang diusulkan dari PIP untuk mengclus-

ter jalan seperti poros ekonomi, poros sosial tapi detailnya maupun secara pemetaan jalan itu, bahkan sampai nama-nama jalannya belum diterima Dewan.

Padahal,itulah yang akan mendasari Dewan untuk memberikan persetujuan.

Alasan mendasar mengapa Dewan pesimis kalau proyek jalan yang didanai PIP bisa rampung tahun ini karena melihat pengalaman daerah lain, prosesnya panjang dan akurat. ‘’Tidak sesederhana gambaran orang-orang yang di lingkkaran walikota ini,’’ cetus Sahram. Seharusnya, koordinasi dengan pansus diintensifkan. Eksekutif disarankan perlu menata bagaimana terbitnya persetujuan Dewan. ‘’Karena persetujuan dewan itu

harusnya di depan bukan di belakang, kalau perda ini persetujuannya duluan. Kami tidak mau dihadapkan pada situasi harus menerbitkan persetujuan dewan sementara kami tidak tahu apa-apa. memang untuk kepentingan publik tapi kami tidak ada waktu untuk mengkaji satu per satu. Jangan sampai ini menjadi kepentingan politik karena memang ini juga tahun politik,’’ pungkasnya.

Proyek jalan lingkungan akan didanai dari pinjaman daerah yang dilakukan ke PIP (Pusat Investasi Pemerintah).

Sementara proses di PIP, katanya, tidak bisa didikte oleh Pemkot Mataram. Belum lagi persyaratan-persyaratan mulak yang harus dipenuhi untuk syarat peminjaman itu seper-

ti persetujuan dewan.

Untuk persetujuan Dewan, lanjut politisi PAN ini, sampai saat ini justru belum pernah ada pembahasan. Perda yang diajukan eksekutif, menurut Sahram, lebih kepada sebuah dokumen pengakuan utang untuk memberikan jaminan kepada PIP bahwa Pemkot Mataram telah melakukan utang dan itu dilakukan untuk periode kepala daerah yang melewati periode pinjaman. ‘’Misalnya nanti pinjaman itu lima atau empat tahun sementara Pemkot Mataram, jabatan walikotanya berakhir 2015. Nah itulah yang menjamin pada pemerintah yang berikutnya dan itu hanya syarat tambahan yang diminta oleh pemberi pinjaman,’’ terangnya mencontohkan.

Namun ia menyayangkan, tidak ada progres kepada Pansus Pinjaman Daerah maupun Dewan, bagaimana ekskalasi perkembangan proyek

yang akan didanai melaui pinjaman daerah. ‘’Persentasi kan katanya-katanya terus di koran. Makanya kalau itu proyeksinya, bagus saya kira,’’ imbuhnya. Itu akan tergantung pada penganggarannya nanti.

Karena dana dari PIP a k a n tetap masuk ke APBD terlebih dahulu. (fit)

Sahram

Mataram Siap Kirim Tenaga Terampil ke Luar Negeri

(Suara NTB/nia)

RSUD KOTA MATARAM - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram naik kelas. Kini RSUD Kota Mataram menjadi satu-satunya rumah sakit kelas B di NTB.

Mataram (Suara NTB) Moratorium pengiriman PRT (Pembantu Rumah Tangga) untuk bekerja ke luar negeri pada tahun 2017 mendatang, diapresiasi Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh.

Ditemui Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (26/7) kemarin, Ahyar menyatakan kesiapan Kota Mataram untuk mengirim tenagatenaga terampil ke luar negeri.

Bahkan, lanjut dia, saat ini Kota Mataram sudah mulai mengirim tenaga-ten-

aga terampil yang notabene lulusan SMK untuk memenuhi permintaan dari perusahaan-perusahaan di luar negeri. ‘’Kita banyak permintaan tenaga terampil untuk bekerja di bidang perhotelan,’’ akunya.

Permintaan itu, kata dia, datang dari sejumlah negara seperti Malaysia, Taiwan dan Kanada. Sehingga kalaupun nantinya ada moratorium pengiriman tenaga PRT, pihaknya mengaku siap. Kesiapan ini sejalan dengan bany-

aknya lulusan SMK di Mataram yang diyakini memiliki kualitas yang tidak kalah dengan tenaga dari daerah lain.

Seperti diketahui Indonesia merencanakan akan menghentikan penempatan pembantu rumah tangga tahun 2017 dan mengganti dengan tenaga terampil. Tenaga trampil yang akan disiapkan untuk dikerahkan ke luar negeri termasuk perawat kebutuhan khusus, sopir dan juga mereka yang dapat dipekerjakan di toko atau sektor ritel. (fit)

Polisi Lakukan Olah TKP di Kantor Biro Keuangan RSUD Kota Mataram Walikota Janjikan Prosedur Perizinan Tak Berbelit-belit Naik Kelas Mataram (Suara NTB) Rencana pembentukan dua SKPD baru yang saat ini draf raperdanya telah masuk ke DPRD Kota Mataram, nampaknya akan memberi harapan baru. Pembentukan BPMP2T (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) misalnya. Dileburnya sub bagian penanaman modal pada Bagian Ekonomi Setda Kota Mataram dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan prosedu yang tidak berbeli-belit.

Demikian Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh, menjawab Suara NTB di Pendopo Walikota Mataram, Jumat (26/7) kemarin. selama ini ada kelemahan-kelemahan yang terjadi terkait masalah perizinan dan sebagainya, diharapkan bisa diperbaiki dengan dibentuknya BPMP2T. tujuannya, kata dia, adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. ‘’Prinsipnya adalah bagaimana Pemkot memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prosedur yang tidak berbelit-belit,’’ terangnya. Secara lebih teknis nanti akan dibahas lebih lanjut, yang penting, demikian Ahyar, ada perda yang mengatur ke arah itu.

Sementara itu, terkait pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Ahyar menjelaskan, selama ini apa yang menjadi target Pemkot Mataram agar opini menjadi WTP, nyatanya belum bisa dicapai. ‘’Dan masalahnya itu-itu saja, salah satu persoalannya adalah terkait masalah aset,’’ imbuhnya. Untk itu, salah satu kebijakan yang ditempuh adalah membentuk satu badan khusus yang menangani masalah aset. Walikota mengakui masalah aset ini cukup besar persoalannya, sehingga memerlukan penanganan khusus. ‘’Itlah yang menjadi motivasi alasan mengapa Pemkot Mataram perlu membentuk satu kelembagaan baru, yakni badan pengelolaan keuangan dan aset daerah,’’ tandasnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram naik kelas. Setelah lama melalui proses pengajuan akhirnya RSUD Kota Mataram menjadi satu-satunya rumah sakit kelas B di NTB. Direktur RSUD Kota Mataram dr. Lalu Herman Maha Putra berjanji akan terus memberikan pelayanan yang paripurna bagi masyarakat Kota Mataram.

“Kita di sini tidak terlalu mensakralkan kelas, tetapi yang terpenting lebih pada pelayanan.

Yaitu mampu memberikan pelayanan paripurna terhadap masyarakat Kota Mataram khususnya dan masyarakat NTB pada umumnya,” terang Herman Jumat (26/7) kemarin.

Menurutnya dengan adanya peningkatan kelas menjadi B serta bertambahnya jumlah SDM dan bed, RSUD Kota Mataram sudah mampu menjadi salah satu rumah sakit rujukan setara dengan RSUP NTB. Selama ini RSUD Kota Mataram sering mendapatkan kiriman pasien kabupaten lain maupun rujukan dari puskesmas Kota Mataram.

Pihaknya berharap, RSUD Kota Mataram dan RSUP NTB dapat saling berbagi, sehingga dalam urusan pelayanan RSUD Kota tidak akan merugikan masyarakat. Begitu juga jika ada pasien yang harus di rujuk ke luar daerah, RSUD Kota Mataram tidak perlu lagi merujuk ke RSUP NTB jika ada pasien yang tidak bisa tertangani di RSUD Kota Mataram.

Seiring dengan dibangunnya gedung baru khusus untuk ruangan prawatan kelas III, November mendatang RSUD Kota Mataram telah memiliki 168 bed. Tidak hanya itu, saat ini RSUD Kota Mataram telah menambah layanan seperti Hemodialisa, MRA dan indoskopi. Serta penambahan jumlah SDM dan dokter spesialis.

Dalam waktu dekat, RSUD Kota Mataram berencana akan membangun Bank darah untuk mencukupi kebutuhan transfuse darah para pasien. Serta membangun pusat radio terapi dan kemoterapi. Jika ini terwujud, maka RSUD Kota Mataram bisa menjadi Rumah Sakit Rujukan sentral di Indonesia timur. (nia)

Mataram (Suara NTB) Belasan aparat kepolisian Resort Mataram, Jumat (27/7) pagi kemarin memasang garis polisi (police line) untuk melakukan olah TKP di kantor Biro Keuangan Setda NTB untuk mengusut kasus pencurian yang terjadi pada Minggu (21/7) malam di kantor tersebut. Polisi melakukan olah TKP pada ruangan bagian Kas Daerah dan bagian Akuntansi dan Pelaporan.

Pantauan Suara NTB, setelah pemasangan garis polisi, para pegawai yang sehari-hari bekerja di institusi tersebut berkerumun di luar ruangan. Sementara belasan aparat kepolisian melakukan olah TKP di dalam. Salah seorang aparat yang didekati wartawan masih belum bisa memberikan keterangan karena masih dilakukan olah TKP. Pada Minggu (21/3) malam, ruang bagian Kas Daerah dan bagian Akuntansi dan Pelaporan Biro Keuangan Setda NTB dibobol maling. Beberapa buah laptop, satu buah flash disk dan uang jutaan rupiah berhasil dibawa kabur pelaku.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja NTB, Ibnu Salim, SH, M.Si yang dikonfirmasi terkait dengan hal tersebut membenarkan telah terjadi aksi pencurian di ruang Biro Keuangan tersebut.

(Suara NTB/nas)

GARIS POLISI - Polisi memasang garis polisi di ruang bagian Kas daerah dan ruang bagian Akuntasi dan Pelaporan pada Biro Keuangan Setda NTB, Jumat (27/7) pagi kemarin.

Ia mengatakan, pengamanan yang dilakukan Sat Pol PP di areal kantor gubernur memang tidak cukup jika hanya dengan petugas saja. Tetapi, perlu didukung system pengamanan yang lebih canggih dengan memasang CCTV pada lokasi-lokasi tertentu yang strategis atau lorong-lorong kantor sehingga segala aktivitas bisa terpantau.

Dikatakan, pada jam-jam tertentu petugas Sat Pol PP rutin melakukan pengecekan ruangan secara periodik. Namun,

kadang-kadang para penghuni ruangan/pegawai tidak hati-hati.

Petugas Satpol PP, katanya, sering menemukan pintu dan jendela yang tidak terkunci. Termasuk AC dan lampu kamar kecil yang tidak dimatikan. Sehingga ia mengharapkan perlu kepedulian dari instansi bersangkutan. Ia menegaskan, untuk menjamin kemanan di lingkungan Kantor Gubernur, sudah saatnya dilakukan perbaikan system pengamanan dengan memasang CCTV. (nas)

(Suara NTB/fit)

I Wayan Dimas Yasawitama

(Suara NTB/nia)

Mataram (Suara NTB) Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Sahram, ST., mengaku pesimis kalau proyek jalan bisa rampung dalam tahun ini, sesuai keinginan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh. Terlebih pembangunan jalan lingkungan yang didanai dari pinjaman daerah.

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Sisir Perkampungan Warga Mekaki

Tingkatkan Pengendalian Internal ASISTEN III Setda Kabupaten Lombok Utara (KLU), Drs. H. Jayadi, mengingatkan jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk meningkatkan pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah. Kunci pengendalian intern, salah satunya terletak pada kepedulian dan kontrol langsung pimpinan SKPD untuk mengawasi dan mengatur kinerja keuangan bawahannya.

Hal itu disampaikan Jayadi yang juga Ketua Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Suara NTB/dok) (MP TPTGR) Keuangan dan H. Jayadi Barang Daerah, Kabupaten Lombok Utara (KLU) menindaklanjuti hasil sidang MP TPTGR, Kamis - Jumat. Kinerja keuangan daerah yang bermuara dari hasil kerja kelola keuangan SKPD mencerminkan sejauhmana pengendalian di tingkat intern dilakukan. “Pengendalian intern oleh atasan langsung perlu ditingkatkan. Ke depan sejauh mana perencanaan dan eksekusi anggaran perlu diantisipasi,” ungkap Jayadi.

Pengendalian dan pengawasan keuangan daerah tidak ansih Inspektorat semata. Menurutnya, jumlah personel di Inspektorat KLU tidak sebanding dengan jumlah person di seluruh SKPD KLU untuk melihat, menganalisa dan mendiagnosa kemungkinan terjadinya penyimpangan. ‘’Hematnya, jika kendali keuangan dimulai dari diri sendiri atau dari SKPD sendiri, maka pengawasan keuangan oleh lembaga auditor akan terkesan sekadar formalitas,’’ terangnya.

Menurut Jayadi, Inspektorat sebagai lembaga auditor di daerah selaku perpanjangan tangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dituntut melakukan pengawasan rutin, termasuk pengawasan khusus. Meski demikian, sebagai langkah preventif gemblengan mental untuk berlaku jujur terhadap diri sendiri diperlukan dalam melatih pengelolaan keuangan yang benar dan tepat sasaran.

“Melihat jumlah rupiah yang harus dikembalikan oleh orang per orang, tidaklah banyak. Penyebab terjadinya karena adanya unsur kelalaian, dan tidak dilakukan secara sengaja,” ungkapnya.

Sementara Anggota Majelis yang juga Kepala Dinas Pendapatan KLU Drs. M. Irwan, M.Si., masih enggan menyebut jumlah total angka kerugian negara yang harus dikembalikan ke kas daerah. Ia memastikan bahwa sidang kepada staf PNS di KLU, dilakukan atas dasar data hasil audit tim Auditor Eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan). “Seberapa angka yang dicatat, sebanyak itu yang kita laksanakan, kita tindaklanjuti,” ujarnya. (ari)

Kawanan Perampok Bersenpi Satroni Penambang Emas Giri Menang (Suara NTB) Perampok kembali beraksi di wilayah Sekotong, kali ini seorang penambang asal. Dusun Telaga Lebur mengalami nasib sial. Penambang bernama Amaq Sami disatroni perampok bersenjata api (senpi), karena diketahui sedang banyak mendapatkan emas hasil tambang.

Kejadian itu menimpanya bersama beberapa rekan penambang saat melakukan kegiatan pengolahan pemurnian batu emas di tong pengolahan berlokasi di Dusun Kelep Sekotong Tengah. Akibat kejadian ini, tiga ons emas yang belum dimurnikan dan masih berisi kandungan karbon raib digondol si perampok yang diduga berjumlah sekitar 10 orang tersebut. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah bahkan hampir menyentuh ratusan juta rupiah.

Informasi yang diperoleh Suara NTB, dari warga setempat, kejadian perampokan itu terjadi sekitar Selasa tengah malam. Ketika itu, korban menyewa tong tempat pengolahan pemurnian emas milik Fajarudin warga Telaga Lebur. Ia memulai proses pengolahan sejak pagi, hingga sore hari. Menurut informasi, batu yang diolah oleh korban menggunakan bahan kimia di tong pengolahan ini sebelumnya menghasilkan emas sekitar tiga ons. Diperkirakan, emas yang dikandung dan diolah kali ini juga mencapai berat tiga ons. Itu berdasarkan hitungannya bersama rekan-rekannya.

Sekitar pukul 19.00, sekitar lokasi tong pemurnian emas sepi, karena penambang sebagian pergi melaksanakan Shalat Tarawih. Memasuki sekitar pukul 00.00 WITA, kondisi sepi. Saat itu korban berjaga-jaga bersama beberapa rekannya. Kondisi semakin sepi ketika malam semakin larut, sejumlah tong pengolahan pemurnian emas yang berlokasi tak jauh dari tong tempatnya pun sepi, tinggal cahaya lampu yang menyala.

Saat ingin masuk ke bedek (tempat istirahat) ia bersama rekannya kaget, entah dari mana datangnya sekawanan perampok menodongnya bersama rekannya. “Perampok itu mengancam, kalau tidak dikasih emas hasil olahannya akan korban akan ditembak,” ungkap Taufik warga yang juga buruh di tong itu, Jumat (26/7). Karena ancaman dari perampok itu,korban mau tak mau menuruti kemauannya. Ia memberikan emas yang masih belum dimurnikan dan masih mengandung karbon yang disimpan di kain.

Setelahmemperolehemasitu,sekawananperampoklalumenggeledah paksa bedeknya. Namun tak menemukan apa-apa, karena tak menemukan yang dicari, kawanan perampok lalu pergi. Korban mengaku rugi ratusan juta rupiah.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyudi mengaku belum menerima laporan dari pihak polsek setempat. “Kami belum terima laporan soal kejadian itu,” ujarnya. Dikatakannya, kepemilikan senpi warga di Sekotong belum diteliti dan diindetifikasi oleh jajaran Polres. (her)

Polres Lobar Amankan Puluhan Sajam dan Anak Panah

Giri Menang (Suara NTB) Jajaran Polres Lombok Barat (Lobar), Kamis (25/ 7) lalu melakukan penegakan hukum terkait tersangka kasus perusakan kantor pos satpam PT Teluk Mekaki Indah (PT. TMI) beberapa waktu lalu.

Polisi melakukan penyisiran ke rumah warga dan berhasil mengamankan puluhan senjata tajam (sajam) dan anak panah.

Polisi juga juga masih memburu tersangka yang melakukan perusakan antara tahun 2010 hingga 2011 lalu.

Polisi baru menangkap 9 orang dari 11 warga yang diduga terlibat. Dari hasil penyisiran yang melibatkan 140 personel, satu tersangka atas nama Saidin berhasil ditangkap.

Kapolres Lobar, AKBP Yulianus Yulianto Jumat (26/7), menjelaskan, personel melakukan operasi di daerah Pancoran dan Mekaki untuk mencari tersangka kasus perusakan tersebut. ‘’Hal ini untuk memberi kepastian hukum, dan perlindungan hukum bagi perusahaan PT TMI,’’ ungkap Kapolres dalam jumpa persnya.

Tidak hanya itu, pihaknya berhasil mengamankan palu dan yang digunakan warga untuk merusak pos satpam dan bahkan merusak jalan.

Dari hasil penyisiran aparat tersebut, polisi juga mengamankan alat pemotong kayu mesin chain saw dan busur lengkap dengan anak panahnya. Pada saat melakukan perusakan pos satpam, kapolres mengakui jajarannya melihat warga juga membawa busur panah lengkap dengan anak panah tersebut. Panah itu digunakan warga untuk melawan aparat yang pada saat itu melakukan olah TKP.

Saat pemeriksaan bilik perkampungan warga, polisi juga menemukan adanya bilik rumah yang terbakar. Menurut informasi yang diperoleh, bilik yang dibakar itu sudah ditinggal penghuninya.

Hasil pantauannya, perkampungan yang sempat ramai ditinggali warga mulai sepi.

Hanya beberapa orang tua masih bertahan di lahan itu.

Namun ada sejumlah tokoh yang mejadi provokator mengancam warga setempat agar tidak meninggalkan lahannya.

Untuk memberikan rasa aman, pihaknya pun mengawal warga tersebut untuk pindah sementara ke perumahan keluarga terdekat.

Hasil penyisiran itu juga, polres berhasil mengamankan 10 unit kendaraan roda dua. Satu unit di antaranya dipastikan sudah dipastikan hasil curanmor. “Kendaraan lain masih kami amankan, koordinasi dengan Polda dan Polres lain. Apakah kendaraan ini hasil curanmor atau tidak,” ujarnya.

Total tersangka yang berhasil ditangkap dua pelaku perusakan pos satpam dan 3 tersangka dari 11 tersangka. Namun dalam pengembangan kasus pembakaran tersebut, tersangka bisa saja bertambah. Adanya aktivitas penegakan hukum ini jelasnya, mem-

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Kapolres Lobar Yulianus Yulianto didampingi Kasat Reskrim menunjukkan sajam dan sejumlah senjata hasil penyisiran di Mekaki, Kamis lalu. beri kepastian pada PT TMI untuk segera melakukan aktivitas di lapangan.

Sri Sudarjo DPO Polres juga memburu Sri Sudarjo yang telah ditetapkan menjadi Daftar Pencarian Or-

Belanja APBD P Naik Rp 191 Miliar

lokasian anggaran belanja daerah, pemerintah hendaknya benar-benar memperhatikan azas manfaat dari belanja daerah tersebut, sehingga pemanfaatan belanja daerah bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat banyak.

Salah satunya, dengan memberikan alokasi yang besar bagi belanja langsung yang bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat. “Harapan kita belanja langsung harus benar-benar diperhatikan, terutama untuk belanja langsung untuk infrastruktur jalan,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Loteng, Anggrat.

Dikatakannya, pemerintah daerah hendaknya terus memberi perhatian yang lebih besar pada infrastruktur daerah dengan secara bertahap meningkatkan alokasi

anggaran untuk peningkatan kualitas infrastruktur daerah.

Terutama infrastruktur jalan yang memang masih butuh perhatian. Apalagi, masih banyak ruas jalan daerah yang sampai saat ini kondisinya masih memprihatinkan dan jauh dari apa yang diharapkan. “Caranya pemerintah daerah harus mau melakukan efisiensi pada pos belanja tidak langsung. Untuk kemudian bisa menambah alokasi belanja langsung,” ujarnya.

Dikatakannya, kondisi infrastruktur jalan yang memadai sangat penting dalam menunjang gerak perekonomian daerah. Karena dengan kondisi jalan yang memadai, banyak sektor usaha yang bisa berjalan. “Kalau perekonomian daerah sudah bergerak, tentunya juga akan mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (kir)

Anggaran Pemkab Lotim Defisit Selong (Suara NTB) Anggaran Pemkab Lombok Timur (Lotim) mengalami defisit. Hal itu terlihat dari sejumlah kegiatan yang belum terealisasi pembayarannya. Bupati Lotim, H.M. Sukiman Azmy ketika dikonfirmasi Jumat (26/7) mengakui pen-

yebab defisitnya anggaran, karena capaian penerimaan dari pusat belum mencapai target. Saat ini pihaknya tengah menunggu dana pusat tersebut. “Kita sedang rumuskan ini sekarang,” jawabnya singkat.

Sebelumnya, Kepala Bidang Anggaran dan Akun-

1 KUHP. “Ia menjadi DPO dan terus kita cari,” ujarnya sembari menyebut ia melakukan penghasutan sehingga warga enggan meninggalkan lahan tersebut. Selain Sri Sudarjo, Basri warga setempat diduga sebagai penghasut warga. (her)

Tangani Masalah Kekeringan

Dewan Minta Pemda Selektif Gunakan Anggaran Praya (Suara NTB) Komposisi besaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Lombok Tengah (Loteng) tahun 2013, direncanakan mengalami peningkatan mencapai sebesar Rp 191 miliar lebih. Dari semula direncanakan Rp 1,2 triliun meningkat menjadi Rp 1,3 triliun lebih. Mencermati peningkatan tersebut, kalangan DPRD Loteng meminta supaya pemda lebih selektif lagi menggunakan anggaran daerah.

“Kita cukup apreasi dengan kenaikan belanja daerah. Tapi hendak pemerintah daerah lebih selektif lagi menggunakan anggaran daerah,” ujar Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) DPRD Loteng, Ahmad Khusairi, dalama sidang paripurna DPRD, Jumat (26/7) sore.

Menurutnya, dalam penga-

ang (DPO) oleh Polda NTB dalam kasus pemerasan, pemcemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan,fitnah dan pengancaman. Ia tetapkan menjadi DPO karena melanggar pasal 365, 385 311 atat 1 dan 315, pasal 317 ayat

tansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) Lotim, Hasni sebelumnya menyampaikan target penerimaan dari pemerintah pusat itu mencapai belasan miliar rupiah. Atas dasar itu Alokasi Dana Desa (ADD), pembayaran untuk pihak ketiga belum bisa dibayarkan.

Diakuinya, ada sekitar Rp 92 miliar yang belum dibayar pada tahun 2012 lalu, termasuk di dalamnya ADD. Namun, pemerintah daerah mencoba mencicil pembayaran pada pihak desa. ‘’Sampai saat ini PPKA sudah mencicil sampai empat bulan,’’ klaimnya.

Ditambahkan, salah satu dana yang belum capai target adalah Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dengan nilai mencapai Rp 15 miliar. Janji pusat, sebelum Agustus 2013 ini dana tersebut siap dicairkan pusat. Dari dana inilah yang menjadi harapan Pemkab Lotim untuk membayar sejumlah tunggakan yang belum terbayar.

Akibat defisitnya anggaran ini banyak pihak yang melayangkan protes, seperti forum Kepala Desa (FKKD) beberapa hari lalu.

Mereka menuntut Pemkab Lotim mengalokasikan ADD, karena sangat dibutuhkan pemerintah desa. (rus)

PDAM Praya Siap ’’Back Up’’ Disostektrans Loteng Praya (Suara NTB) Pihak PDAM Praya menegaskan siap mem-back up penuh, penanganan kekeringan yang kini sudah mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Penegasan tersebut disampaikan Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, ketika dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (26/7).

“Pada intinya kita siap mem-back up Disostektrans Loteng, dalam menangani kasus kekeringan. Dan, kita juga sudah menyiapkan stok air bersih yang diinginkan,” ujarnya.

Stok air bersih yang disiapkan, katanya, juga tidak berbatas. Dengan kata lainnya berapa pun stok air bersih yang diminta, siap dipenuhi. Selama ini dibutuhkan melayani kebutuhan masyarakat.

Disinggung mengenai waktu distribusi air mulai dilakukan, Kitab mengaku belum

mengetahui persis. Mengingat, sampai saat ini pihaknya belum menerima jadwal pengiriman air bersih dari Disostektrans Loteng sendiri. “Nanti akan ada koordinasi dulu dengan Disostektrans. Tapi yang jelas, masalah air bersih kita siap membantu,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, sesuai data dari Disostektrans Loteng saat ini kekeringan sudah mulai melanda Kecamatan Praya Timur, Janapria, Pujut, Praya Barat serta Praya Barat Daya. Wilayah-wilayah tersebut selama ini memang dikenal sebagai daerah langganan kekeringan.

Terkait persoalan tersebut, pihak Disostektrans Loteng sendiri, juga sudah mulai melakukan distribusi air bersih ke daerah-daerah yang mulai dilanda kekeringan tersebut. Distribusi dilakukan berdasarkan permintaan yang masuk. (kir)

Minim Pengaduan

Komposisi Bacaleg Loteng Tak Banyak Berubah Praya (Suara NTB) Komposisi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) yang akan berlaga dalam Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif tahun 2014 mendatang, di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan tidak akan banyak mengalami perubahan.

Pasalnya, hingga menjelang batas akhir penyampaian pengaduan terhadap Daftar Calon Sementara (DCS), jumlah laporan pengaduan yang masuk masih minim.

Demikian diakui Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Loteng, Zaeroni, SH, pada Suara NTB, Jumat (26/7). Hingga saat ini, katanya, pihaknya baru menerima dua laporan pengaduan, terkait daftar bacaleg dalam DCS yang ada. Laporan pengaduan yang disampaikan pun bukan masuk pelanggaran berat. “Dari dua pengaduan yang masuk yang sudah kita terima, pelanggaran yang dilakukan bacaleg yang dilaporkan tidak begitu prinsip,” jelasnya.

Artinya, pengaduan tersebut tidak akan terlalu berpengaruh pada proses pencalonan bacaleg bersangkutan. Bahkan salah satu laporan pengaduan yang diterima, tidak terbukti keabsahannya, karena pengaduan yang masuk berupa “surat kaleng” yang tidak jelas sumber dan pihak yang melaporkan.

Terhadap pengaduan yang

masuk, pihaknya pun sudah menindaklanjuti dengan memanggil para pihak yang terkait. Terkait laporan pertama misalnya, ada salah satu caleg yang diadukan, karena merangkap sebagai dosen di salah satu yayasan. Namun setelah dikonfirmasi ke pihak yayasan, ternyata tidak mempersoalkan proes pencalonan caleg bersangkutan.

Termasuk pengaduan yang masuk melalui surat kaleng tersebut, juga sudah ditindak lanjuti. Dengan memanggil pelapor yang tercantum dalam surat bersangkutan. Tapi nyatanya, pelapor yang namanya tercantum justru mengaku tidak pernah membuat surat pengaduan. “Pelapor dalam surat kaleng tersebut, justru mengaku tidak bisa baca tulis. Sehingga indikasi, kalau surat tersebut dibuat-buat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.

Mengingat batas waktu penyampaian pengaduan masih ada, pihaknya berharap kepada masyarakat untuk segera mengadukan caleg yang diduga bermasalah. Jangan sampai kemudian justru nanti ada masyarakat yang melapor setelah batas waktu berakhir, mengingat penting pengaduan yang masuk dalam penentuan Daftar Calon Tetap (DCT). “Setiap laporan pengaduan yang masuk akan langsung kita tindaklanjuti,” janji Zaeroni. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Ganti Rugi Lahan Bandara Bima Segera Dibayar Mataram (Suara NTB) Pemerintah akan membayar ganti rugi lahan Bandara Salahuddin Bima yang dimenangkan oleh H. Mansyur, yang direncanakan pada 2 Agustus 2013 mendatang. Kepastian pembayaran itu disampaikan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Ir. H. Ridwan Syah, MM, M.TP setelah menggelar pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan di Jakarta, Selasa (23/7).

“Disepakati dalam pertemuan dengan Dirjen Perhubungan di Jakarta, Selasa lalu bahwa pembayaran eksekusi lahan pada tanggal 2 Agustus mendatang sebesar Rp 1,2 miliar. Lahan yang ada bangunan di atasnya dulu,” kata Ridwan Syah dikonfirmasi di Mataram, Jumat (27/7).

Sesuai dengan hasil putusan pengadilan, besar uang ganti rugi yang harus dibayarkan Pemkot Bima, Pemkab Bima dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp 1,7 miliar. Pemkot Bima dan pemkab Bima menanggung masing-masing Rp 350 juta, sementara kementerian Perhubungan sebesar Rp 1 miliar. Namun, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan tidak bisa merealisasikan uang tersebut dalam waktu dekat karena harus dianggarkan dalam APBN 2014.

Karena bandara tersebut berhubungan dengan kepentingan umum, maka Pemprov NTB bersedia menalangi kewajiban Kementerian Perhubungan tersebut sebesar Rp 1 miliar. “Kewajiban Kementerian perhubungan sebesar Rp 1 miliar itu, pemprov NTB yang membayarnya dulu, nanti gantinya akan dianggarkan dalam APBN 2014,” terangnya.

Ditambahkan, berita acara pembayaran uang ganti rugi tersebut akan dilaksanakan di Mataram pada 2 Agustus 2013 mendatang. Semua pihak seperti Pemkab Bima dan pemkot Bima juga akan diundang untuk penandatanganan berita acara pembayaran ganti rugi lahan bandara tersebut. “Berita acaranya nanti di Sekda NTB,” tandasnya.

Diketahui, sebelumnya Bandara Salahuddin Bima sempat ditutup karena tower bandara yang sempat diduduki oleh H. Mansyur sebagai pemilik lahan yang dimenangkan oleh pengadilan. Setelah dilakukan negosiasi dengan difasilitasi pemprov NTB, yang bersangkutan kemudian membuka segel tower yang diduduki tersebut. Namun, yang bersangkutan masih “menduduki” kantor karantina di bandara sebagai jaminan ganti rugi tersebut segera dilakukan pembayaran. Dengan demikian, operasional bandara kembali normal karena tower sudah tidak diganggu. (nas)

Pelayanan Tenaga Kesehatan Dinilai Setengah Hati Sumbawa Besar (Suara NTB) Komisi I DPRD Sumbawa menilai pelayanan kesehatan oleh tenaga medis atau aparatur yang bergerak di bidang kesehatan, masih setengah hati dan pilih kasih.

Sebagaimana disampaikan juru bicara Komisi I DPRD Sumbawa, H. M. Sihab Has, dalam lanjutan sidang paripurna pelaksanaaan pertanggungjawaban APBD 2012, Jumat (26/7). Pelayanan setengah hati kepada pasien pengguna Jamkesmas dan SKTM, masih tampak di lapangan. Petugas kesehatan di sejumlah puskesmas dinilai masih pilih kasih dan setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama kepada pasien yang menggunakan SKTM atau Jamkesmas. “Kita prihatin dengan kondisi ini,” ujarnya.

Hal lainnya, lanjut Sihab Has, masih ditemukan adanya pungutan biaya transportasi ambulans terhadap pasien tidak mampu, yang dirujuk ke Rumah Sakit. Tidak jarang biaya ambulans tersebut melebihi biaya transportasi lokal.

Padahal keberadaan mobil ambulans itu dihajatkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu. Parahnya lagi, masyarakat yang menggunakan SKTM atau Jamkesmas juga membayar biaya pelayanan kesehatan meski secara tidak langsung.

Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada SKPD terkait agar dapat memberikan pengarahan dan melakukan pembinaan terhadap petugas kesehatan di puskesmas. Agar dapat memberikan pelayanan secara paripurna kepada masyarakat terutama kurang mampu.

Pada kesempatan yang sama, Komisi I juga menyoroti kinerja perangkat desa yang tidak berada di kantor pada jam kerja. Akibatnya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus mendatangi rumah mereka. Padahal di sisi lain, pemerintah daerah telah berupaya menaikkan insentif perangkat desa setiap tahunnya. Mestinya hal ini, dibarengi dengan peningkatan kinerja. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Kemenhut Belum Setujui Lamusung Jadi Hutan Produksi Taliwang (Suara NTB) Status sekitar 3.000 hektar lahan hutan Lamusung dari status lindung menjadi hutan produksi yang diajukan pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga kini belum mendapat persetujuan dari Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI. Sekretaris Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB, Ir. Sumbawanto mengatakan, seluruh persyaratan baik teknis maupun non teknis untuk permohonan penurunan status hutan Lamusung itu telah rampung.

Bahkan tim gabungan lintas kementerian telah melakukan beberapa kali survei untuk memastikan areal hutan yang bakal dilepaskan tidak lagi bermasalah. “Terakhir orang planologi turun ke sini dan hasilnya tidak ada masalah,” katanya kepada wartawan, Jumat (26/7).

Informasi terakhir yang diperoleh Dishutbuntan, diungkapkan Sumbawanto pihak Kemenhut menginginkan agar bupati selaku kepala daerah untuk hadir ke Kementerian berkaitan dengan permohonan penurunan status hutan Lamusung itu. Namun hingga kini bupati belum memenuhi undangan Kementerian tersebut. “Ini informasi yang saya dapat dari pusat.

Katanya kalau bupati hadir ke Kementerian, pasti akan cepat selesai. Tapi apa urusannya saya tidak tahu,” pungkasnya.

Pengusahaan menurunkan

status kawasan hutan dari lindung menjadi produksi sejauh ini memang memerlukan waktu dan prosedur yang teramat ketat. Hal ini diakui Sumbawanto, di mana dari hampir seluruh kabupaten/kota bahkan provinsi yang mengajukan tidak banyak yang hingga kini diluluskan permohonannya oleh Kemenhut.

“Teman-teman seperti dari Kalimantan banyak juga yang mengajukan permohonan seperti kita. Dan mereka rata-rata mengaku sulit karena ketatnya persyaratan dan aturan yang diberlakukan kementerian,” timpal mantan Kabid Kehutanan ini.

Ia menyebutkan permohonan penurunan status terhadap 3.000 hektar lahan hutan Lamusung saat ini menjadi kebutuhan masyarakat KSB. Pasalnya banyak masyarakat yang menginginkan memanfaatkan sebagian lahan hutan untuk berbagai kepentingan ekonomi. Karenanya Pemda KSB dalam hal ini mencoba memfasilitasi keinginan tersebut agar upaya masyarakat tidak terhalang aturan dan justru akan merusak lingkungan.

ka yang ada orangnya, honorer yang tidak ada orangnya karena sudah meninggal dunia saja tetap diterbitkan nomor induk kepegawaian (NIK). Karena sudah menjadi kebijakan pusat, pihaknya selaku pemerintah daerah berkewajiban untuk meneruskan dan mengamankannya. “Kita tidak punya kewenangan untuk memprotes dan menolak kebijakan pusat,” ungkapnya.

Namun diakui H. Bambang, dampak dari kebijakan pusat ini menyebabkan beberapa honorer yang memenuhi syarat justru tidak terakomodir dalam pengangkatan awal ini. Tetapi 37 honorer tersebut saat ini tengah diproses di BAKN dan tinggal menunggu diumumkan oleh pusat. “Sisanya 37 orang (honorer K-1) sedang diproses di BAKN,” katanya.

CPNS dari jalur honorer K-1 yang dibagikan SK-nya ini sebanyak 124 orang dari 137 orang yang dinyatakan memenuhi syarat untuk gelombang pertama. Tiga orang di antaranya meninggal dunia, 1 orang tidak menyerahkan berkas, 1 orang sudah lulus formasi umum, dan

(Suara NTB/bug)

PENAMBANG LIAR - Sebagian area hutan Lamusung kini mulai dirambah oleh penambang liar. Tampak puluhan tenda-tenda para penambang liar bertebaran di selasela pepohonan.

Jika nanti diturunkan statusnya menjadi hutan produksi, Sumbawanto memaparkan, masyarakat dapat memanfaatkannya secara baik. Dan di bawah pengawasan pemerintah daerah, tentu pemanfaatan oleh warga itu akan lebih terkendali tanpa harus khawatir terjadi perusakan hutan. “Ada banyak program pemanfaatan hutan produksi yang bertujuan tetap mengedepankan fungsi hutan itu sendiri. Seperti misalnya Hutan Tanaman Rakyat

Hendak Dijual ke Lombok

Ratusan Liter Mitan Diamankan Pol PP Dompu (Suara NTB) Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kabupaten Dompu kembali menggagalkan rencana pengiriman sekitar 260 liter minyak tanah (mitan) ke Mataram, Lombok. Pemilik berdalih, mitan tersebut untuk anaknya yang ingin mengadakan acara. Jumlah mitan yang hendak dikirim ke luar daerah yang diamankan Pol PP telah mencapai 1.460 liter dan masih diamankan di gudang Pol PP sebagai barang temuan.

Kepala TU Sat Pol PP Kabupaten Dompu, M Zais, S.Sos kepada Suara NTB di kantornya, Jumat (26/7) mengatakan, mitan sebanyak 260 liter yang diisi menggunakan jeriken ukuran 20 liter ini diamankan di terminal Ginte, Kandai Dua, Kamis (25/7) malam. Mitan ini belum sempat dinaikkan ke atas bus, karena masih menunggu tumpangan dan rencananya akan dikirim ke Mataram dengan dibungkusi kardus. “Saat kita amankan semalam, banyak yang mengklaim sebagai pemilik,” kata M. Zais yang didampingi Kasi Ops Pol PP, Abdurrahman, S.Sos. Namun informasi lain menyebutkan bahwa mitan ini akan dipasok ke industri pengusaha konstruksi yang ada di jalur Sumbawa, sehingga pihaknya memutuskan untuk mengamankannya ke kantor.

“Setelah kita amankan, sekarang ada yang mengaku sebagai pemilik berinisial Mm (45) warga Bali Bunga, Kandai Dua,” terangnya.

Kendati mengaku memiliki tujuh jeriken dari 13 jeriken yang diamankan, namun Mm mengaku tidak keberatan

(Suara NTB/ula)

MITAN - Pol PP Dompu menunjukkan tumpukan jeriken berisi mitan yang sudah dibungkus dengan kardus hasil operasinya. sealama diamankan di kantor Pol PP. Karena sebelumnya sempat khawatir, mitan tersebut justru akan dibagi-bagi oknum Pol PP. “Kita pastikan aman di Pol PP. Malah kita ingin proses dia agar bisa dilimpahkan ke Polisi, namun yang bersangkutan keberatan sehinggga hanya dilakukan pembinaan berupa surat pernyataan,” katanya.

Mukminah pemilik mitan kepada Suara NTB mengaku hanya tujuh jeriken miliknya dan sisanya ia tidak tahu. Mitan itu rencananya akan dikirim ke anaknya yang ingin mengadakan acara di Mataram. Tetapi ia sendiri tidak memiliki izin pangkalan minyak dan minyak yang diperoleh itu hasil pembeliannya pada beberapa pangkalan mitan seharga Rp. 5.000/liter. “Saya juga biasanya menjual ecer di masyarakat Rp 6.000/liter,” katanya. Namun ia membantah mitan itu akan dipasok ke industri, walaupun suaminya

SK CPNS Honorer K-1 Dibagikan, yang Bermasalah Tetap Diloloskan Dompu (Suara NTB) Calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari jalur honorer kategori 1 (K-1) resmi diangkat pemerintah dengan diterbitkannya SK pengangkatannya. Dari 124 orang yang dibagikan SKnya, masih terdapat beberapa nama yang bermasalah pengangkatannya sebagai honorer.

Namun pemerintah daerah mengklaim, lolosnya honorer bermasalah menjadi CPNS ini atas kebijakan pusat dan tidak bisa diintervensi daerah.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin kepada wartawan usai memberikan pembinaan kepada CPNS dari jalur honorer K-1, Jumat (26/7) mengatakan, pihaknya telah berbuat maksimal dengan melanjutkan hasil temuan tim verifikasi bagi honorer K-1 saat uji publik ke BAKN. Masalahnya, Pemda hanya memiliki kewenangan mengusulkan dan yang menentukan adalah BAKN. “Itulah persoalannya. Yang memutuskan bukan kami (di daerah), tapi BAKN pusat,” kata H. Bambang.

Akibat kebijakan ini, lanjut H. Bambang, jangankan mere-

Halaman 4

(Suara NTB/ula)

USIA LANJUT - Beberapa honorer usia lanjut berdiri bersama Bupati Dompu, Jumat (26/7), saat pemberian SK pengangkatan. Saat usia mereka hendak memasuki masa pensiun, mereka justru memperoleh SK pengangkatan. delapan orang masih diproses NIK-nya. Untuk gelombang kedua sebanyak 37 orang yang tengah diproses di BAKN. Dari 137 orang honorer K-1 yang diangkat menjadi CPNS gelombang pertama ini, beberapa di antaranya diduga bermasalah. Karena mereka diketahui mulai menjadi honorer 2007-2008, namun mereka memiliki SK honorer sejak 2005 sebagaimana disyaratkan ke-

tentuan. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Dompu, H Soehartomo, SKM, MPPM beberapa waktu lalu menegaskan tidak pernah menandatangani SK honorernya. Bahkan Soehartomo membuat surat pernyataan kepada tim verifikasi hasil uji publik honorer yang disampaikan ke BAKN. Namun mereka ini masih terlihat namanya sebagai honorer yang diangkat menjadi CPNS. (ula)

bekerja pada salah satu industri ternama di Dompu.

M. Zais sendiri mengaku, hasil pengamanan mitan yang dilakukan Pol PP selama ini telah mencapai 73 jeriken atau sekitar 1,460 liter. Tetapi selama Ramadhan baruu 13 jeriken atau sekitar 260 liter yang diamankan. Rata-rata mitan ini hendak dikirim ke Lombok, karena mitan di Lombok sudah tidak bersubsidi sehingga harga jualnya bisa mencapai Rp 15.000/liter. (ula)

(HTR). Program ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan areal hutan sembari tetap menajaga fungsi utamanya sebagai pen-

jaga ekosistem kehidupan.

“Sekarang sudah dua tahun lebih, saya kira itu sudah cukup lama kita mengurusnya,” ucapnya. (bug)

Proyek IPA Banjar Mulai Dimanfaatkan Taliwang (Suara NTB) Proyek Instalasi Pengolahan Air (IPA) di desa Banjar kecamatan Taliwang kini mulai dimanfaatkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

“Dalam beberapa hari terakhir, IPA Banjar dan seluruh komponennya sudah bisa kita fungsikan dan sejauh ini tidak ada masalah atau kerusakan lagi,” jelas Direktur PDAM KSB, Bambang kepada wartawan, Jumat (26/7).

Sebelumnya PDAM KSB belum mau memanfaatkan hasil proyek yang didanai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2012 itu karena masih ditemukannya sejumlah kerusakan. Menurut Bambang, saat ini setelah dilakukan perbaikan oleh kontraktor pelaksana, seluruh bagian IPA sudah tidak ada lagi yang mengalami kerusakan sehingga aman dimanfaatkan. “Setelah kami laporkan ke Satuan Kerja (Satker) PAM Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Mataram waktu itu, kontraktornya langsung turun melakukan perbaikan karena kebetulan masih dalam masa pemeliharaan,” urainya.

Dengan dioperasikannya IPA Banjar, suplai air bersih PDAM KSB semakin membaik.

Bambang menyebutkan, pasca dimanfaatkannya debit air untuk melayani wilayah Taliwang sangat tinggi. Hal ini disebabkan produksi air yang dihajat-

kan untuk melayani wilayah desa Banjar dan kecamatan Jereweh sementara sebagian besar menyuplai kota Taliwang. “Untuk ke Jereweh sementara ini belum bisa kita alirkan karena ada kegiatan perbaikan jalan menuju ke sana.

Nah untuk itu produksi IPA Banjar sekarang ini kita alihka ke Taliwang, makanya debit airnya sangat besar untuk dalam kota,” urai Bambang.

Untuk meningkatkan jumlah produksinya, PDAM KSB sekarang ini tak hentinya membangun sumber mata air baru.

Dalam kurun waktu dua tahun ke depan, PDAM merencanakan menambah dua sumber mata air di lokasi berbeda. Masingmasing di Bangkat Monteh kecamatan Brang Rea dan Mataiyang kecamatan Brang Ene. Bambang menjelaskan, sumber air dari kecamatan Brang Rea tersebut nantinya akan digunakan khusus melayani kota Taliwang sementara yang berasal dari Mataiyang Brang Ene untuk memenuhi kebutuhan lokal di kecamatan setempat dan beberapa wilayah di kecamatan lainnya.

“Target kita tahun 2014 nanti seluruh kecamatan sudah kita bisa layani. Dan tidak hanya itu, kita juga upayakan punya cadangan sumber mata air sehingga untuk waktu-waktu tertentu dapat selalu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selaku konsumen,” imbuh Bambang. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Serahkan pada Proses Hukum, Walikota Kaji Tuntutan Nelayan Dari Hal. 1 Apalagi di Ampenan kelompoknya banyak,’’ ucapnya seraya mengatakan bahwa di Ampenan memang kerap banyak tuntutan. Terkait diselidikinya proyek pembudidayaan rumput laut ini oleh pihak Kejaksaan dengan telah diben-

tuknya tim berikut terbitnya surat perintah dimulainya penyelidikan kasus ini, walikota menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus ini kepada pihak berwajib. ‘’Kalau masalah ini saya tidak intervensi, saya serahkan pada proses hukum,” tegasnya. (fit)

Hakim PTUN Sebut Pelantikan Walikota Bima Cacat Hukum Dari Hal. 1 Dalam imbauannya langsung kepada Ketua KPU Kota Bima, dengan dikeluarkannya putusan sela untuk skorsing pelantikan, namun pelantikan tetap dilaksanakan, maka akan mempunyai konsekwensi hukum.

Apalagi menurutnya, jika putusan itu sudah disampaikan kepada KPU Kota Bima dan semua pihak, mulai dari mendagri, gubernur dan DPRD. Pada kesempatan yang sama, hakim mengingatkan kepada penggugat dan tergugat agar sama sama menahan diri. Khusus kepada penggugat, agar tidak sampai mengerahkan massa, sehingga situasi Kota Bima tetapi kondusif.

Sidang kemarin sedianya berlangsung pukul 09.00 Wita, namun pihak tergugat baru hadir menjelang salat Jumat. Agenda sidang kemarin tergugat menghadirkan saksi intervensi, yakni pasangan H. Qurais H. Abi-

din – H. Arahman H. Abidin.

Hakim memutuskan, sidang dilanjutkan Senin pekan depan dengan agenda kesimpulan. Setelah kesimpulan, dilanjutkan Rabu (31/7) menjadi agenda putusan hakim.

Sementara itu, kuasa hukum KPU, Syafrudin Lakuiy kepada Suara NTB menjawab datar saat ditanya soal tudingan pelantikan cacat hukum tersebut. Menurutnya, yang melantik bukan KPU, tapi mendagri melalui Gubernur NTB. ‘’Intinya KPU bukan yang melantik, itu kan gawenya mendagri melalui gubernur,’’ ujarnya singkat. Mengenai materi gugatan penggugat, terkait pasangan adik kakak antara Qurais dengan Rahman, sepemahamannya tidak ada sepotong aturan pemerintah pun yang melarang pencalonan pasangan pemimpin bertalian darah. (ars)

Pemda Siapkan Armada Tambahan, H-7 Lebaran Jalan di NTB Siap Dilalui Dari Hal. 1 “Kami memang memprediksi akan terjadi kenaikan arus mudik lebaran, normalnya 20 persen. Hal itu sesuai dengan kondisi armada yang ada dan liburan yang agak panjang tahun ini,”kata Agung dikonfirmasi di Mataram, kemarin. Dijelaskan, jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor dapat mencapai ribuan unit. Begitu juga dengan pemudik yang menggunakan mobil pribadi jumlahnya mencapai rarusan unit pada puncak hari lebaran.

Terpisah, Kepala Dishubkominfo NTB, Ir. H. Ridwan syah, MM, M.TP mengatakan pada tanggal 2 Agustus mendatang, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi beserta dinas /instansi terkait akan melakukan sidak ke pelabuhan lembar Lombok Barat. Kegiatan sidak ini dilakukan untuk melihat seberapa jauh kesiapan petugas di lapangan untuk persiapan arus mudik lebaran. ”Tanggal 2 Agustus gubernur akan sidak ke Lembar untuk memantau kesiapan arus mudik,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU NTB, Ir. H. Dwi Sugianto, MM yang dikonfirmasi terkait kondisi jalan di NTB menjelang arus mudik lebaran tahun ini mengatakan pada H-7 lebaran kondisi jalan di NTB sudah tidak ada masalah. Artinya, kata Dwi jalan yang ada siap dilalui oleh pemudik baik yang ada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa. ‘’Kalau jalan nasional sudah

bagus sedangkan jalan provinsi masih ada yang dilakukan perbaikan. Namun H-7 lebaran sudah tidak ada masalah,” katanya.

Ditegaskan, pihaknya telah meminta para kontraktor yang saat ini sedang mengerjakan proyek perbaikan jalan provinsi di kabupaten/kota supaya H-5 lebaran kontraktor membereskan pekerjaannya. Semua alat berat, material untuk pembangunan jalan, katanya juga harus dibersihkan supaya tidak mengganggu arus mudik.“Kontraktor sudah menyatakan kesiapannya,” terangnya.

Untuk jalan-jalan pada titik tertentu yang rawan longsor, pihaknya menyiapkan satgas untuk mengantisipasi hal tersebut.

Berbagai alat-alat berat, akan disiagakan jika sewaktu-waktu ada bencana seperti longsor yang dapat menutup akses jalan.

Selain itu, kata Dwi pihaknya sangat mengharapkan peran Dinas Perhubungan untuk mengantisipasi dan mengurai kemacetan pada titik-titik yang rawan seperti pasar tumpah, baik yang ada di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Disebutkan, beberapa pasar tumpah di Pulau lombok yang cukup rawan menyebabkan kemacetan seperti di jalan nasional di Pasar Keru Lombok Barat, Kopang Lombok Tengah, Paok Motong, Masbagik, Aikmel, Pringgabaya Lombok Timur. (nas)

Tarif Tiket Pesawat Naik Hingga 80 Persen Dari Hal. 1 Mengingat masa-masa itu permintaan tiket cukup tinggi hingga hari H lebaran. ”Untuk sementara ini, masih relatif normal. Tapi dua sampai tiga hari berikutnya harganya sudah beda, bisa sampai Rp 900-an ribu bahkan diatas Rp 1 juta. Karena moment ini semua pada ingin mudik dan pasti beli,” kata Nadia.

Tetapi kenaikan tarif ini disebut tak sampai seratus persen. Mengingat sudah banyaknya maskapai penerbangan yang masuk dari rute BIL ke beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Harga penjulan tiket tertinggi, biasanya mentok pada hari pelaksanaan lebaran.

Jika kursi (seat) yang tersedia masih longgar, semua maskapai secara jor-joran kembali akan menurunkan harga. ”Sementara kita tetap stand by di sistem untuk berebut booking tiket melayani lonjakan permintaan tiket.

Karena rata-rata semua pada membutuhkan. Hari ini (kemarin:red) pesanan masih normal sampai 600 tiket terjual sehari,” terangnya.

Di tempat terpisah, Manager Bidy Tour Cakranegara,

Husein juga menyebut tingginya permintaan tiket pesawat dari dan untuk semua rute yang dilayani di BIL. Hal ini menyebabkan sistem di maskapai full. Bahkan untuk mendapatkan booking seat saja, baginya harus berjuang keras berebut pada sistem.

Tentu hal itu akan berpengaruh pada peningkatan harga penawaran tiket dari setiap maskapai. Bahkan dalam dua hari terkahir, harga penjualannya akan mengalami kenikan sampai 80 persen. ”Di sistem full, kemungkinan saja ini dijadikan kesempatan oleh maskapai untuk mengurangi sementara penjualan tiket.

Dan dikeluarkan nanti pada saat mendekati H-7 lebaran. Karena puncak kenaikannnya pada saat ini dimulai, sampai hari lebaran,” jelasnya.

Masing-masing maskapai saat ini sedang memantau fluktuasi peningkatan pesanan dari setiap agen travel. Bila pada hari lebaran diperkirakan turun, harga penjualan tiket kembali akan diturunkan. (bul)

Halaman 5

Kantor Gubernur Dibobol Maling

Polisi Identifikasi Keterlibatan Orang Dalam Mataram (Suara NTB) Kurang dari sepekan, Kantor Gubernur NTB kembali kebobolan. Kali ini dua ruangan di Biro Keuangan setempat diacak acak maling. Meski tidak ada yang hilang, tapi aparat mengidentifikasi adanya kemungkinan orang dalam terlibat.

Tim identifikasi dari Polres Mataram yang tiba pukul 10.00 Wita, langsung melakukan pemeriksaan sidik jari di pintu ruangan Kas Daerah (Kasda). Sebab pintu ini dirusak pelaku saat masuk ke dalam ruangan. Sampai pukul 11.30 Wita, tim identifikasi dibantu aparat dari Polsek Mataram selesai olah TKP. Lokasi pun sempat dipasang police line.

Sebagaimana diketahui, Senin (22/7) lalu, di ruangan setempat tiga laptop raib bersama uang Rp 3,7 juta. Namun kejadian ini tidak dilaporkan ke polisi. Kamis (25/

7) malam lalu, kejadian kembali terulang. Maling yang masuk ke ruangan sama membongkar laci dan lemari.

Namun pelaku kecele karena mengira ruangan Biro Keuangan tersebut penuh dengan segepok uang.

Wakapolsek Mataram, AKP I Komang Suta kepada wartawan di TKP menjelaskan, pemeriksaan sidik jari itu untuk menemukan petunjuk ke arah pelaku. Hanya saja pihaknya sementara ini kesulitan karena daun pintu terbuat dari aluminium dan kaca itu sudah dipegang banyak tangan pegawai. ‘’Apalagi dilaporkannya terlambat, sudah lewat dari enam jam,” sebutnya.

Namun langkah penyelidikan akan berlanjut, karena pihaknya memerlukan keterangan beberapa orang, diantaranya petugas Pol PP yang bertugas malam hari dan petugas kebersihan. ‘’Dua petugas ini akan kita panggil sebagai

saksi,” terangnya. Ditanya kemungkinan adanya orang dalam sebagai komplotan pelaku, dipastikannya akan ditelusuri kemungkinan itu. ‘’Sementara ini belum ada petunjuk ke arah sana, tapi akan tetap kami telusuri,” tegasnya.

Sementara Kabag Kasda H.Zainul Islam mengaku satu unit laptop yang biasa dipakainya raib. Ikut digondol maling, uang pegawai di salah satu meja Rp 450.000. ‘’Jadi barang barang dan uang 3,5 juta yang hilang itu di ruangan akuntansi,” sebutnya. Akibat kejadian itu, pihaknya merugi hingga Rp 23 juta.

Memang diakuinya, tidak ada penjaga khusus di ruangan itu, kecuali petugas Satpol PP yang tugas malam dan bagian cleaning service yang memegang kunci. ‘’Biasanya setelah selesai bersih bersih malam hari, petugas kebersihan menyerahkan kunci ke Pol PP,” terangnya. (ars)

SPPD Fiktif Masih Terjadi

Efek Jera Harus dengan Penegakan Hukum Mataram (Suara NTB) Kasus SPPD fiktif masih saja menjadi lagu lama yang terulang setiap tahun. Setiap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dirilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), temuan sama terulang, mulai di tingkat Pemprov NTB, sampai kabupaten dan kota.

Model pengembalian kerugian negara dinilai tak akan pernah melahirkan efek jera. Penegakan hukum memang tak menjamin efek jera, tapi jika konsisten dilakukan penegak hukum, maka bisa memicu kesadaran para oknum pejabat.

Salah satu cara mendorong penegakan hukum, menurut Koordinator Posko Pemantau Peradilan Ahyar Supriadi, SH, melalui sikap konkrit. Ahyar masih “menagih” MoU pemberantasan korupsi antara Pemprov NTB dengan Kejaksaan dan Kepolisian 2011 lalu. Realisasi dari MoU itu tidak tersalurkan dalam bentuk dorongan konkrit gubernur ketika ada indikasi korupsi di jajarannya terungkap. “Sekarang ini kan sudah jelas, ada temuan dari auditor yang mengindikasikan perbuatan melawan hukum, mana bukti konkrit MoU itu,”tanya Ahyar.

Ia mengurai, sudah banyak terungkap indikasi penyimpangan di beberapa instansi pemerintah. Gubernur dilihatnya selama ini akan mengeluarkan rekomendasi atau izin pemeriksaan anggota Dewan ketika ada permintaan dari penegak hukum. Namun yang dorongan langsung belum dilihatnya.

Baginya, kritik dimaksud lebih kepada masukan kepada pihak Pemprov NTB untuk tegas memberi punishment kepada pejabat bermasalah menggunakan SPPD. Jika ini efektif dilaksanakan, maka gubernur bisa konsentrasi menjalankan program kerjanya, tidak lagi dipusingkan dengan pejabat bermasalah.

Terhadap Aparat Penegak Hukum (APH), ia berpandangan, beragam informasi yang mencuat terkait indikasi korupsi keuangan daerah, mestinya jadi pelecut untuk bisa lebih peka. ‘’Informasi dari BPK itu mestinya jadi pemicu awal untuk APH bisa jemput bola mencari data. Tidak kemudian tergantung pada laporan. Karena masyarakat belum tentu proaktif menyerahkan laporan, terkecuali ada kepentingan tertentu,” tegasnya. (ars)

Tersangka Tanah Pecatu Mangkir

Kejaksaan Siapkan Pemanggilan Ketiga Mataram (Suara NTB) Dua kali panggilan dilayangkan, dua tersangka kasus tanah pecatu, Bahrul Fahmi dan Burhanuddin belum juga hadir di Kejaksaan. Kejaksaan pun menyiapkan panggilan ketiga.

Surat panggilan ketiga itu disebut Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, akan dilayangkan pekan depan.

Pihaknya sangat berharap kedua tersangka kooperatif memenuhi panggilan penyidik itu, demi memperlancar

proses hukum. Apalagi saat ini tahapannya masuk pada proses pelimpahan tahap kedua. “Surat panggilan ketiga minggu depan, mudah mudahan mereka bisa hadir,” kata Sutapa.

Soal kemungkinan keduanya akan ditahan sebagaimana dua tersangka lainnya, Sutapa enggan memastikan. Sebab akan tergantung kebijakan penyidik.

“Yang terpenting bagi kami mereka bisa hadir untuk memenuhi panggilan penyidik,” tegasnya.

Sebelumnya Bahrul Fahmi yang menjadi Anggota DPRD Lobar aktif dan Burhanuddin sebagai Kepala Kantor Aset Lobar, dipanggil penyidik dua pekan lalu. Namun bukannya kedua tersangka yang hadir, melainkan massa pengunjukrasa yang meminta mereka dibebaskan.

Diketahui, Senin lalu panggilan kedua dilayangkan. Hanya saja mereka tak kunjung hadir, dan kabarnya berhalangan karena dalam rangka kunjungan kerja ke Jakarta. (ars)

Konstruktif dan Tak Anarkis Dari Hal. 1 “Saya pribadi menyampaikan terima kasih pada semua pemangku amanah sejak lima tahun yang lalu dapat ikut bersama-sama membangun NTB. Pendekatannya berbeda-beda,. Namanya birokrat modelnya begitulah.

Wartawan dengan gaya khasnya menyampaikan potret realitas masyarakat dan mewartakannya. Kemudian mengisinya dengan opini-opini yang tentu opini yang konstruktif.OKP juga tentu dengan semangat mudanya dalam membangun NTB di ekspresikandengan melakukan demonstrasi tetapi jangan sampai anarkis,” harap gubernur saat buka puasa bersama dengan media massa,OKP dan pemangku amanah lainnya di Pendopo Gubernur NTB, Jumat (26/7) petang kemarin.

Gubernur yang akrab dis-

apa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menyatakan memang dalam proses pembangunan pasti terjadi dinamika.

“Tetapi tetap saja semangat besarnya itu adalah membangun NTB. Silahkan saja menyampaikan aspirasi tetapi yang perlu diperhatikan adalah jangan anarkis” pesannya.

Dikatakan, dalam proses pembangunan, birokrat bisa juga dikatakan anarkis jika melakukan pembanguanan semau-maunya tanpa mempedulikan masukan dari stakeholder yang lain. Kemudian juga pers dengan pemberitaan yang bisa menyulut aksi anarkisme dan OKP dengan melakukan aksi demonstrasi yang merusak fasilitas umum. ‘’Intinya adalah masingmasing kita ini sepakat cara kita membangun NTB sesuai dengan tupoksi dan kapasitas masing-masing dan jangan

anarkis. Garis merahnya jangan sampai anarkis,” katanya.

Lima tahun terakhir ini kata TGB, memang ada sedikit tindakan yang anarkis.

Namun, lima tahun terakhir katanya, konflik di daerah ini sudah cukup rendah jika dibandingkan sebelumnya.”

Untuk satu provinsi dengan penduduk 5 juta lebih dengan etnis beragam dan dianggap sebagai daerah merah dalam artian rawan konflik. Maka dalam lima tahun terakhir ini konflik sangat rendah dibandingkan sebelumnya. Lima tahun berlalu, saya ajak dengan semangat kebersamaan berdasarkan tupoksi dan kapasitas masing-masing kita teruskan kebersamaan dalam membangun NTB. Kita semua ingin NTB ini lebih baik di masa mendatang.

Kita mengharapkan dengan keterpaduan maka NTB semakin maju,” harapnya. (nas)

Pemerintah Perpanjang Masa Divestasi Newmont Dari Hal. 1 Nusa Tenggara Partnership BV telah bekerja sama dengan memberikan jangka waktu lebih dari 32 bulan dari batas waktu perjanjian jual beli agar PIP dapat memperoleh persetujuan untuk menyelesaikan kesepakatan.

Sejak kesepakatan ditandatangani pada Mei 2011 hingga saat ini, perjanjian tersebut belum dieksekusi karena hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan pembe-

lian harus dilakukan seizin DPR. Pemerintah kemudian mengajukan masalah tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemerintah harus meminta izin DPR sebelum membeli saham Newmont. Pemerintah berencana meminta izin DPR untuk membeli saham Newmont seusai masa reses sidang berakhir pada Agustus 2013.

Kepala PIP Soritaon Siregar mengatakan pemerintah akan segera menjalankan proses perizinan untuk me-

menuhi amanah Mahkamah Konstitusi. Apabila DPR mengizinkan, lanjut dia, pemerintah akan mengkaji kembali opsi terbaik untuk menentukan siapa yang berhak membeli saham perusahaan tambang yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat tersebut. ‘’Seandainya diizinkan, kita akan menganalisa lebih lanjut mana yang terbaik dari segala aspek, baru kita putuskan.

Apakah PIP, pemerintah daerah atau konsorsium BUMN,’’ katanya. (ant/Bali Post)

Segera Ditata, Operasional Cidomo di Pemenang Tanjung (Suara NTB) Persoalan transportasi jarak dekat di pintu masuk 3 Gili, dari perempatan Pemenang menuju Bangsal Pemenang, masih harus disikapi Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishubparkominfo) KLU. Kepala Dishubparkominfo, H. Sinar Wugiyarno, SH., sudah berulangkali melakukan komunikasi dengan pelaku jasa cidomo. Meski demikian, hingga kini reaksi ketidakpuasan masih muncul.

“Pemilik Cidomo akan kita datangi lagi, komunikasi ulang, dengan mereka harus pelan-pelan karena kita tidak ingin ada miskomunikasi yang mengecewakan bagi pengguna jasa, khususnya wisatawan,” ujar Sinar, Jumat (26/7).

Dalam dunia perhubungan, prinsip pelayanan transportasi menekankan aspek kelancaran, bersifat langsung (direct), dan tidak terputus-putus. Secara ekonomi pun, pengelolaan pariwisata dan jasa transportasi mempertimbangkan cost economy kecil dan tidak memberatkan. Jika memberatkan, maka dikhawatirkan akan mempengaruhi pengunjung dan mempersempit peluang pengembangan destinasi wisata jangka panjang.

Menurut Sinar, pelaku jasa transportasi cidomo sudah punya land, yakni seputaran Pemenang. Kapasitas pasar cidomo dinilai sudah sepadan dijalankan dengan pola transportasi saat ini.

Mengenai ancaman demo pemilik cidomo bila jasa angkutan menuju Bangsal masih dilayani kendaraan bus, Sinar belum memiliki gambaran penyelesaian. Meski demikian, pihaknya kembali akan melakukan pendekatan persuasif dan berkomunikasi, sehingga tidak ada yang dirugikan dalam masalah pelayanan jasa ini. ‘’Pada prinsipnya, cidomo ini sudah dilayani spesial oleh pemerintah daerah. Pemilik cidomo itu kan tidak dipungut biaya untuk mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan Tidak Bermotor (STNK TB).

Izin itu tiap tahun, dan mereka tidak bayar se sen pun ke Pemda,” ujarnya.

Sinar lantas balik mengkritik pengelola jasa transportasi cidomo di seputaran 3 Gili, khususnya Trawangan. Meski memperoleh pundi-pundi penghasilan luar biasa besar, namun anehnya pemilik masih mengeluh harus membayar biaya parkir per cidomo sebesar Rp 50 ribu per bulan ke Pemda. (ari)

Loteng Segera Lakukan Pembakuan Nama Rupa Bumi Praya (Suara NTB) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sejauh ini termasuk salah satu daerah yang belum melakukan pembakuan nama rupa bumi atau toponimi wilayahnya. Padahal, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah mengeluarkan peraturan, supaya seluruh daerah melakukan pembakuan nama rupa bumi di wilayahnya masing-masing terhitung sejak tahun 2011 lalu. ‘’Untuk itu, tahun ini Pemkab Loteng mulai menyusun rencana penyusunan pembakuan rupa bumi atau toponimi wilayah Loteng. Pasalnya, sesuai perintah pemerintah pusat pembakuan nama rupa bumi sudah harus tuntas tahun 2014 mendatang,” ungkap Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, M.Si., kepada Suara NTB, Kamis (25/7).

Ia menjelaskan, pembakuan rupa bumi wilayah penting dilakukan, karena bertujuan mengidentifikasi

dan mengiventarisir potensi wilayah yang dimiliki Loteng.

Baik itu potensi berupa sungai, gunung maupun bukit serta pulau-pulau kecil, termasuk potensi-potensi alam yang dimiliki lainnya.

Sesuai perintah pemerintah pusat, ujarnya, setiap potensi yang dimiliki Loteng baik itu gunung, sungai dan lain sebanyak, harus ada namanya.

Tidak hanya itu, titik koordinat dari potensi yang ada tersebut juga harus jelas, sehingga adanya pembakuan rupa bumi tersebut, potensi yang dimiliki bisa tergambar dengan jelas. Letak, posisi maupun namanya. “Dengan adanya pembakuan rupa bumi ini, berapa potensi yang dimiliki Loteng bisa dengan jelas tergambar. Tidak lagi menduga-duga,” ujarnya.

Terkait rencana tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi sekaligus belajar kepada Pemkab Lombok Barat untuk mengetahui pola penyusunan pembakuan nama rupa bumi, termasuk pola penganggarannya. (kir)

Alat Peraga Kampanye Bacaleg

Bawaslu akan Berkoordinasi dengan KPU Mataram (Suara NTB) Bawaslu NTB akan berkoordinasi dengan KPU NTB terkait maraknya alat peraga kampanye para bakal calon legislatif (bacaleg). Padahal menurut aturan, para bacaleg belum diperbolehkan untuk berkampanye baik melalui media massa atau di ruang publik.

Anggota Bawaslu NTB, Syamsuddin menyampaikan secara umum di dalam aturan pihaknya tidak punya hak untuk eksekusi berbagai alat peraga kampanye. “Yang kami laksanakan koordinasi dengan KPU. Bagaimana respon KPU baru kemudian kami koordinasi secara lintas sektoral dengan pemerintah,” terangnya.

Meski demikian, ia mengatakan pihaknya tetap turun ke lapangan untuk memantau hal tersebut. Saat ini di ruangruang publik banyak bertebaran baliho, spanduk maupun stiker para bacaleg. Bahkan

ada juga yang telah mencantumkan nomor urut dan himbauan untuk mencoblos nomor tersebut.

Syamsuddin menegaskan berdasarkan aturan, para bacaleg belum diperbolehkan untuk berkampanye. Pihaknya juga sudah melakukan himbauan untuk meredam pemasangan berbagai alat peraga kampanye di ruang-ruang publik.

“Karena ada informasi di beberapa titik sudah ramai sekali pemasangan itu. Dan Bawaslu sudah memutuskan untuk berkoordinasi dengan KPU dan pemerintah daerah untuk menata kembali hal itu,” tegasnya.

Hal yang sama juga ditegaskan Ketua KPU NTB, Drs. H. Darmansyah, M.Si. Ia menegaskan sebelum penetapan DCT, bacaleg tidak boleh berkampanye. Saat ini yang hanya boleh berkampanye adalah parpol peserta Pemilu 2014. (yan)

Perusahaan Tambang Ditutup, Karyawan Blokir Jalan Dari Hal. 1 Pemberhentian sementara aktivitas tambang ini terhitung sejak Jumat. Lantaran adanya pemberhentian sementara ini para pekerja protes dan khawatir akan dipecat. Karyawan juga memblokade jalan di depan gerbang perusahaan dimaksud setelah sebelumnya membubuhkan tanda tangan.

Dalam aksi ini, para pekerja menuntut agar perusahaan tidak ditutup sementara. Mereka juga menuntut kenaikan upah dari Rp 750 ribu menjadi Rp 1,1 juta sesuai standar UMP. Selain itu para pekerja juga menuntut dijadikan karyawan tetap, pembangunan pos kesehatan di sekitar dermaga serta pemberian Jamsostek. ‘’Kami juga meminta perusahaan mencabut surat pemberhentian sementara operasional perushaan tertanggal mulai 26 juli ini.”

Menanggapi tuntutan pekerja, Manajer PT.JMK, yang dikonfirmasi menyebutkan jika saat ini perushaan sedang berkoordinasi dengan pihak pusat. Pihak perusahaan di Jakarta juga sudah mengeluarkan keputusan dan berdsarkan pengumuan yang telah diedarkan bahwa mulai tanggal 26 Juli semua kegiatan operasional di PT GMK ini diberhentikan sementara.

Itu karena dilihat dari perhitungan produksi dan penghitungan kenaikan BBM untuk menjalankan operasional tidak memenuhi standar sehingga distop dulu dan dievaluasi. ‘’Kalau tuntutan kenaikan gaji belum ada pemberitahuan selanjutnya sedang dikoordinasi ke Jakarta,” ujarnya.

Namun menurutnya gaji sudah memenuhi standar mengingat perusahaan juga menanggung makan dan minum karyawan. (use)

OPINI

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Harus Diproses Hukum BADAN Pemeriksa Keuangan (BPK) NTB menemukan, ada kasus perjalanan dinas fiktif di seluruh kabupaten dan kota se-NTB. Menurut Kepala BPK NTB, Eldy Mustafa, SH, MH, nilai dana SPPD fiktif itu, berkisar antara Rp 5 sampai Rp 10 juta per kelompok.

Temuan ini disampaikan BPK, setelah pihaknya mengecek langsung ke maskapai penerbangan. ‘’Setelah kami periksa, ternyata pejabat yang melakukan perjalanan dinas itu tidak ada,’’ kata Eldy ditemui di ruangannya, Kamis (25/7).

Dalam audit kegiatan aparatur pemerintah yang menggunakan dana APBD, pihaknya saat ini lebih detail melakukan pemeriksaan. Khususnya untuk perjalanan dinas, tim auditor mengecek sampai pada manifest pesawat. Dari data itu, bisa dipastikan, mana pejabat, baik eksekutif maupun legislatif yang melakukan perjalanan dinas atau tidak.

Besaran dana yang ditemukan fiktif oleh BPK memang tidak besar. Per kelompok antara Rp 5-10 juta. Menurut BPK, karena dana fiktif itu tidak besar, sehingga rekomendasi dari LHP yang diserahkan kepada gubernur, bupati dan walikota se NTB beberapa waktu lalu, meminta dana itu dikembalikan.

Hasil evaluasi terakhir pihak BPK, dana-dana tersebut sudah dikembalikan ke kas daerah.Inilah yang membuat BPK mengeluarkan keputusan, untuk tidak menindaklanjuti temuan SPPD fiktif ini ke penegak hukum. Karena diyakini, SPPD fiktif semacam ini akan semakin berkurang, dengan makin tingginya kesadaran para pejabat untuk tertib administrasi.

Tampaknya masyarakat tidak sependapat dengan BPK terkait keyakinannya bahwa temuan penyimpangan keuangan negara dengan modus SPPD fiktif ini, akan semakin berkurang. Sementara di satu sisi, langkah yang ditempuh BPK hanya sampai meminta pejabat yang menggunakan SPPD fiktif untuk mengembalikan uang yang sebenarnya sudah masuk ranah pidana korupsi. Langkah ini tidak akan pernah memberi efek jera bagi oknum pejabat yang kedapatan menggunakan uang negara dengan bukti fiktif.

Justru ada kekhawatiran, penggunaan dana secara fiktif berpeluang akan semakin menjadi-jadi. Karena toh, ketika kedapatan, sanksinya sangat mudah dan sederhana, cukup mengembalikan uang yang sudah dikorup. Lalu bagaimana dengan yang tidak kedapatan atau tidak ketahuan membuat SPPD fiktif? Apa tidak berpeluang akan dibiarkan saja oleh pelakunya?

Semestinya, ada sanksi tegas dari BPK terhadap oknum pejabat yang kedatapan mengkorup dana negara dengan modus SPPD fiktif ini. Sebagai lembaga auditor memang tidak berhak mengusut temuan SPPD fiktif ini. Sesuai kewenangannya, BPK bisa meneruskan temuannya ini ke penegak hukum apakah Kejaksaan, Kepolisian atau bahkan ke KPK. Penegakan hukum secara tegas, diharapkan bisa menjadi shock therapy bagi oknum pejabat yang menyalahgunakan keuangan negara.

Memang uang negara yang disalahgunakan tidak besar (berkisar antara Rp 5-10 juta per kelompok). Namun jika tindakan melanggar hukum ini ditoleransi, berpeluang di kemudian hari SPPD yang difiktifkan tidak hanya Rp 5-Rp 10 juta. Tetapi bisa berlimpat-lipat, karena toh proses hukum tidak ada. Cukup uang yang dikorupsi dikembalikan saja dan semuanya beres. (*)

Halaman 6

Paradoks Demokrasi dan Cermin Politik 2014 KSI anarkistis dan radikal yang dilakukan oleh Front Pembela Islam (FPI), Kamis, 18 Juli di Kendal, Jawa Tengah, semakin menunjukan suburnya gerakan-gerakan massa yang mencederai kehidupan demokrasi. Sebagaimana disebutkan Sarjana Australia Ed Aspinall dalam Journal of Democracy Vol 21, April 2010. Secara jitu dalam artikel berjudul “Indonesia: Irony of Success” Aspinall menyebutkan bahwa perkembangan demokrasi Indonesia mengikuti aras karakter negativitasnya: demokrasi disebut baik bukan karena kemajuan dan pertumbuhan infrastruktur demokrasi seperti partai politik, pers, efektivitas lembaga legislatif, eksekutif dan penegak hokum. Melainkan karena tumbuh suburnya aksi-aksi yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri: kekerasan atas nama agama, anti pluralisme, konflik komunal, dan kejahatan atas hak asasi manusia.

Kondisi ini menjadi catatan penting dalam rangka pembangunan demokrasi yang efektif dan esensial.

Sebagai akibat dari pencaplokan terhadap demokrasi liberal, paradigma konsesus yang dibawanya telah melahirkan keutamaan kebebasan daripada kesetaraan. Maka pluralisme politik telah direduksi menjadi sekadar pengakuan atas pluralitas belaka dan bukan penerimaan atas keniscayaan keragaman (pluralisme). Inilah tantangan demokrasi kita.

Demokrasi yang menciptakan kedamaian, kerukunan, dan persaudaraan. Bukan kekerasan, kebiadaban, dan kesewenangan.

Paradoks Demokrasi Setelah tiga kali melaksanakan pemilu pascareformasi, bangsa Indonesia telah beritikad memilih demokrasi sebagai jalan mencapai tujuan dan cita-cita bangsa. Sayangnya, kita terjebak pada demokrasi liberal yang mementingkan nilai konsensus dan kebebasan individu daripada artikulasi kedaulatan rakyat secara deliberatif. Demokrasi kita berjalan paradoks yang dalam. Demokrasi melahirkan ketimpangan sosialekonomi dan menghadirkan politik tanpa seteru. Demokrasi menghendaki keseimbangan (multipolar), namun demokrasi yang paradoks justru menghancurkan pluralitas dan mengkhendaki unipolaritas. Akibatnya unipolaritas ini merugikan politik demokrasi karena bertentangan dengan logika konstitutifnya (Budiarto Danujaya, 2012: xxxi).

Paradoks demokrasi ini memunculkan dua wajah demokrsi kita yang menjadi tantangan implementasi prosedural demokrsi menuju nilai

Oleh

Anhar Putra Iswanto*

(Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang; Asal Leong Tengah, Lombok Utara) ideasionalnya. Pertama, aksi kekerasan seperti yang dilakukan Front Pembela Islam (FPI) itu mengisyaratkan bahwa demokrasi sebagai sistem membutuhkan dukungan pemerintah.

Sejak lama kita meyakini demokrasi sebagai keterbukaan yang memberikan kebebasan otonomi kepada individu. Demokrasi membuka keran kebebasan politik, berserikat, dan membentuk orgnisasi bagi warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Apakah demokrasi memberikan ruang bagi gerakan yang berlawanan? Tidak! Demokrasi bukan ruang kosong yang bisa diisi oleh tindakan dan materi apa saja (kebaikan dan kejahatan). Demokrasi adalah tenda kehidupan universal yang didalamnya ada perangkat-perangkat aturan dan hukum sebagai pedoman.

FPI hanya menjadi contoh dari mandulnya penegakan hukum yang baik sebagai pengendali kehidupan demokrasi.

Negara sebagai manifestasi kedaulatan demokrasi (baca: rakyat) harus mampu mengendalikan gerakan-gerakan yang menentang perkembangan demokrasi. Dalam hal ini, melalui Undang-Undang Ormas yang baru saja disahkan oleh DPR kita berharap gerakan radikalisasi, kekerasan, dan anti keragaman seperti yang dilakukan FPI bisa diberantas dalam rangka menciptakan terwujudnya kebhinekaan dalam kehidupan warga negara. Indonesia bukanlah negara Islam. Oleh karena tidak ada alasan menggunakan kekerasan atas nama agama untuk menciptakan ketertiban.

FPI hanya sedikit dari contoh radikalisasi agama yang bersembunyi di balik demokrasi. Suatu sikap yang bertentangan dengan norma dan nilai demokrasi itu sendiri.

masi semakin tidak demokratis. Hal ini tampak dari realitas partisipasi publik dalam pemilu yang makin kecil. Angka golput dalam setiap pilkada makin meningkat, deparpolissi atau keengganan rakyat terhadap partai politik semakin menggejala. Menyikapi hal ini, dalam penjabarannya Daoed Joesuef mengusulkan bentuk demokrasi kontinu, yaitu setiap warga negara masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai dengan amanah Pancasila sila ke empat (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyarawatan dan Perwakilan).

Dalam alam pemikiran Indonesia, secara institusional kita telah sepakat untuk mengamalkan intisari pemikiran demokrasi Pancasila yang mengutamakan nilai-nilai musyawarah mufakat. Kenyataanya, dalam pengambian keputusan nasional rakyat hanya menjadi penonton dari tarik ulur lobi-lobi politik yang dilakukan oleh kuasa oligarki partai politik. Dimana peran rakyat? Disinilah demokrasi kita mengalami paradoks dalam membentuk koeksistensial kepentingan publik. Yang ada demokrasi oligarki yang memberikan ruang bagi kartel-kartel politik dalam menggerogoti APBN/APBD untuk memperkaya diri sendiri, golongan, dan partai politik.

Demokrasi memerlukan “jembatan” antara rakyat dengan wakilnya (DPR/DPRD) sebagai utusan kepentingan rakyat. Bukan kepentingan pribadi, kelompok, dan partai politik.

Kualitas demokrasi suatu negara tentu saja tidak diukur dari terbukanya sistem pemilu sebagai mekanisme pergantian kekuasaan. Demokrasi memerlukan prasyarat pembangunan mental warga melalui pendidikan dan pembangunan ekonomi. Masyarakat yang tidak mengenal pendidikan (bodoh) akan sulit diajak untuk melakukan koordinasi demi kepentingan publik. Sedangkan masyarakat yang lapar akan selalu berorientasi pada pemenuhan kebutuhan perut dan jasmani. Dengan demikian, penerapan demokrasi Pancasila yang membawa semangat gotong royong dan musyawarah mufakat akan terus terjaga dan melekat dalam kehidupan rakyat Indonesia.

Membaca fenomena politik dan problematika demokrasi diatas harus menjadi landasan kontestasi politik 2014 nanti. Politik-demokrasi tidak hanya menjadi ruang pertarungan

”

Cermin 2014 Kedua, tantangan demokrasi kita diera ini adalah terputusnya demokrasi dilebratif antara pemilih dan yang dipilih, antara rakyat dan wakilnya. Demokrasi representatif yang dipilih sejak reformasi hanya menghubungan rakyat pada saat pemilu. Rakyat memegang kemudi demokrasi hanya beberapa menit saat pencoblosan. Setelah pemilu rakyat terpisah dari representasinya.

Kondisi demokrasi inilah yang disinggung Daoed Joesoef dalam salah satu artikelnya berjudul “Demokrasi Kita”. Daoed Joesoef mengkritik bahwa implementasi demokrasi representatif yang dijalankan sejak refor-

memperebutkan kekuasaan melainkan wahana transformasi nilai-nilai ideasional menuju keadaban publik dan derajat politik yang agung. Kejumudan rakyat terhadap politik harus segera diobati oleh tampilnya calon pemimpin alternatif pilihan rakyat, bukan pilihan partai politik. Rakyat sudah melak media. Buat apa kita memilih pemimpin yang tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan dan kemauan rakyat?

Jika kita dapat menjadi pemilih yang cerdas, maka Pemilu 2014 nanti dapat menjadi momentum perbaikan demokrasi kita. Kualitas demokrasi ini juga ditentukan oleh kualitas calon anggota legislatif calon presiden/wakil presiden terpilih nanti. Oleh karena itu masyarakat harus terlibat aktif dalam menentukan dan menyeleksi calon pemimpin 2014. Pribadi yang jujur, bersih, dan berintegritas harus dapat dimunculkan. Kandidat yang diusung partai politik belum tentu memenuhi kriteria pilihan rakyat. Pemilih yang cerdas tidak dapat dibeli oleh uang dan sembako. Rakyat secara tegas menolak aksi money politics yang mencederai nilai demokrasi. Inilah tantangan utama demokrasi kita.

Masih ada jalan perbaikan!

Tarif tiket pesawat naik hingga 80 persen Pemerintah harus menetapkan batas toleransi

*** RSUD Kota Mataram naik kelas Pelayanan juga harus lebih baik

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Halaman 7

Jelang Lebaran

Waspadai Peredaran Uang Palsu

Telkomsel Tambah 70 BTS

Mataram (Suara NTB) -

Masyarakat diminta agar lebih waspada terhadap peredaran uang palsu (upal). Terlebih, sejak awal tahun 2013 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB terus menerima laporan dan klarifikasi dari seluruh perbankan dan BPR terkait masih adanya jenis uang pecahan besar (UPB) yang meragukan, yang disetorkan nasabah. Hal itu mengindikasikan peredaran upal belum tuntas.

Jelang mudik dan Lebaran tahun ini, Telkomsel kian meningkatkan seluruh elemen jaringan di pusat-pusat keramaian untuk menghadirkan layanan berkualitas dengan kapasitas yang memadai. Salah satunya dengan melakukan penambahan 70 Base Transceiver Station (BTS) baru di Bali, NTB, dan NTT. BTS baru tersebut terbagi menjadi 25 BTS di Bali, 10 di NTB, dan 35 di NTT, di mana lebih dari separuhnya merupakan BTS 3G (Node B).

Executive VP Telkomsel Area Jawa Bali, Yetty Kusumawati mengatakan, penyiapan berbagai elemen jaringan untuk memberikan kenyamanan berkomunikasi bagi seluruh pelanggan sepanjang musim mudik dan Lebaran menjadi prioritas utama Telkomsel setiap tahun.

“70 BTS baru ini merupakan salah satu upaya penambahan kapasitas dan peningkatan kualitas jaringan untuk memberikan layanan terbaik pada masa-masa penting, terutama dalam mengantisipasi lonjakan trafik saat Lebaran. Karena perkiraan lonjakan berkisar antara 30 hingga 50 persen dibandingkan hari biasa,” terangnya.

Penambahan kapasitas jaringan difokuskan pada pelabuhan dan bandara, serta lokasi wisata. Di Bali, konsentrasi penambahan kapasitas jaringan dilakukan di Pelabuhan Gilimanuk dan Pelabuhan Padang Bai, serta Bandara Ngurah Rai. Untuk wilayah NTB, penambahan kapasitas jaringan dipusatkan di Pelabuhan Lembar dan Bandara Internasional Lombok, sementara wilayah NTT di Pelabuhan Tenau dan Pelabuhan Labuan Bajo, serta Bandara El Tari.

Selain penambahan kapasitas jaringan, Telkomsel juga menyiapkan kapasitas SMS sebesar 10.000 SMS per detik, kapasitas Visitor Location Register (VLR) untuk melayani hingga lebih dari 10 juta pelanggan, dan kapasitas bandwidth untuk layanan broadband sebesar 10 Gbps untuk menjamin kenyamanan berkomunikasi pelanggan. Kini Telkomsel telah merealisasikan 3.400 BTS di Bali - Nusra, termasuk 1.000 Node B. Dari sisi produk dan layanan, Telkomsel juga menggelar promo ”Paket Terus Hepi Ramadhan (THR)” Kartu As Ramadhan yang memungkinkan pelanggan puas internetan seharian hanya dengan harga Rp 1.000. Paket THR Kartu As juga dilengkapi Paket Sahur mulai pukul 00:00 hingga pukul 05:59 dan Paket Ngabuburit mulai pukul 15:00 hingga pukul 19:59 untuk nelepon, SMS, dan internetan di bulan Ramadhan. Untuk aktivasi paket-paket tersebut, cukup hubungi *100#.

“Layanan isi ulang pulsa serta beragam paket bundling ponsel dengan harga yang sangat terjangkau juga kami sediakan di lebih dari 60 Posko Siaga dan sekitar 800 Outlet Siaga yang digelar mulai H-7 hingga H+7 di bandara, pelabuhan, terminal, dan pusat keramaian se-Bali N u s r a ,” demikian Yetty. (bul)

EKSPEDISI

Jumlah uang yang diragukan yang masuk di perbankan itu, adalah jumlah yang berhasil dideteksi langsug peralatan yang yang tersedia di perbankan. Artinya, di luar yang tak terdeteksi besar kemungkinan masih ada yang beredar. Oleh karenanya masyarakat diminta untuk lebih waspada dan menerapkan sistem 3D (dilihat, diraba dan diterawang).

Atau saat ini lebih

(Suara NTB/bul)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB FINANCE

kan data di BI NTB, sejak Januari hingga Mei 2013 ini, sebesar Rp 38.320.000 jumlah uang yang dikategorikan palsu. Dengan rata-rata uang yang dilaporkan tersebut UPB Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu.

“Kemungkinan saja uang tersebut dibawa oleh nasabah dengan tidak sengaja.

Ditanyakan kebenarannya di Bank atau biasanya nasabah juga minta klarifikasi,” kata Kamaruddin.

kan terhadap uang-uang yang masuk di KPBI hasil klarifikasi dari perbankan dan BPR. Selanjutnya dilakukan penahanan langsung. Jika dilihat ada unsur kesengajaan pada nasabah terkait, adalah kewenangan dari pihak Kepolisian untuk kelanjutan hukumnya.

“Kami tetap koordinasi dengan Kepolisian, karena itu ranahnya hukum kalau memang dilakukan tindakan.

Tetapi untuk besaran uang palsu yang masuk di BI tahun ini tidak terlalu besar, jika dibandingkan dengan jumlah uang yang dikeluarkan BI yang nilainya mencapai triliunan setahun,” demikian Kamaruddin di ruang kerjanya, Jumat (26/7). (bul)

Potensi PAD Loteng Diduga Banyak Bocor

(Suara NTB/bul)

Yetty Kusumawati

Sebab itu, BI Provinsi NTB terus mengimbau masyarakat untuk memaksimalkan transaksi non tunai.

Menurut Deputi Kepala BI Provinsi NTB, Kamaruddin Nur telah menyiapkan sarana dan prasarana pembayaran non tunai, baik berupa mesin-mesin ATM, kliring (transaksi antarbank), maupun yang sistem pembayaran melalui HP. Laporan klarifikasi perban-

mengedepankan keberhatihatian saat terjadi transaksi menggunakan UPB pada saatsaat mendesak, misalnya jelang berbuka puasa.

“Yang paling efektif sebenarnya masyarakat bisa memaksimalkan transaksi non tunai, yang menggunakan kartu pembayaran, selain meminimalisir peredaran uang palsu,” tambahnya.

Tetapi, transaksi secara modern ini oleh kalangan perbankan dianggap belum terlalu memasyarakat. Sebab, ada kecenderungan masyarakat di Provinsi NTB masih lebih memilih menyimpan dan membawa uang dalam bentuk tunai.

Lebih fokus kepada uang palsu, Kamaruddin mengata-

ACCESORIES

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

TOKO MAINAN

LAUNDRY

DURIAN IMPOR - Meski saat ini bukan masa panen durian di daerah NTB, namun durian impor gampang ditemukan di supermarket di Mataram. Merebaknya toko modern di daerah sekaligus memutus rantai musim panen buah, musim sayur, atau ragam jenis tanaman hortikultura lainnya, mengingat buah-buahan impor telah tersedia di supermarket, seperti durian impor yang disiapkan di sebuah supermarket di Mataram ini.

Praya (Suara NTB) Pengelolaan dan pemanfaatan berbagai potensi daerah di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini diakui masih belum maksimal dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak potensi daerah yang belum bisa memberikan sumbangan yang optimal dalam rangka mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Demikian diakui Wakil Ketua Fraksi PBB DPRD Loteng, Isro, KM., Jumat (26/7).

Menurutnya, belum maksimalnya pengelolaan potensi daerah tersebut berimplikasi langsung pada masih kecilnya capaian target pemasukan daerah. Bahkan ada indikasi kalau pengelolaan sumbersumber pemasukan daerah tersebut banyak yang bocor.

Sehingga tidak banyak yang bisa masuk ke kas daerah.

Ia mencontohkan, pengelolaan pajak dan restribusi parkir di pinggir jalan. Yang nyatanya, sampai sejauh ini belum mampu dikelola secara maksimal oleh pemerintah daerah. Justru potensi pajak pinggir jalan tersebut, banyak dimanfaatan oleh pihakpihak lain. “Banyak potensi pemasukan dari parkir pinggir jalan yang belum dikelola oleh pemerintah. Tetapi justru dikelola oleh pihak lain,” jelasnya.

Selain itu, pajak dan retribusi usaha sarang burung walet

juga belum bisa memberikan pemasukan yang maksimal.

Padahal, jumlah usaha sarang burung walet di Loteng sudah begitu menjamur. Bahkan, usaha tersebut kini tidak hanya terkonsentrasi di wilayah perkotaan saja. Tetapi sudah mulai merambah ke desa-desa.

“Potensi pemasukan dari usaha burung walet sangat menjanjikan. Sayangnya, pemerintah daerah belum mampu mengelola secara maksimal potensi tersebut,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah daerah segera melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah nyata.

Dalam rangka memaksimalkan pemasukan dari berbagai potensi daerah tersebut. Termasuk terus menggali potensi-potensi pemasukan lainnya.

Mengingat masih banyak potensi yang sejauh ini juga belum bisa digarap.

Dengan begitu diharapkan, pendapatan daerah bisa terus meningkat dari waktu ke waktu. Sehingga secara perlahan ketergantungan daerah kepada pusat akan semakin berkurang. “Kalau secara pendapatan daerah kita sudah mampu mandiri, maka ketergantungan kita kepada pemerintah pusat juga akan semakin berkurang,” tambah anggota DPRD Loteng, Zunur’ani, pada kesempatan yang sama. (kir)

Pajak UMKM Segera Ditarik Mataram (Suara NTB) Kantor Wilayah Dirjen Pajak (DJP) Nusa Tenggara dalam waktu dekat akan segera melakukan penarikan pajak kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Mengingat, pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang Diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omzet bruto tertentu sudah diberlakukan efektif sejak 1 Juli lalu secara nasional.

Saat ini, Kanwil DJP Nusra sedang melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah serta melakukan up date data jumlah pelaku UMKM oleh masing-masing Kantor Pajak Pratama (KPP) setiap wilayah.

“Kami belum tahu data pasti

potensi pajak UMKM di Provinsi NTB. Kami sedang melakukan pendataan jumlah UMKM yang ada, karena PP ini masih baru dan masih perlu sosialisasi lebih giat kepada masyarakat,” terang Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Nusra, Ananta didampingi Kabid P2 Humas, Ketut Sukarda dan Kepala KPP Mataram Timur ,Wahyu Santosa, Jumat (26/7).

Penyetoran pajak UMKM sebesar 1 persen dari hasil bersih pendapatan bulanan ini, berdasarkan ketentuan disebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya (Agustus 2013).

Jika dalam perjalanannya nanti, diketahui banyak UMKM yang tak menyetorkan kewajibannya berdasarkan PP nomor 46 tahun 2013 yang di-

”

Kami tidak bisa dibohongi kalau ada yang melaporkan pajaknya tidak sesuai, karena transaksi jenis barang dan harganya sudah ada maksud, maka langkah terakhir akan dilakukan proses secara hukum.

UMKM dalam hal ini sangat kecil kecenderungannya untuk melakukan manipulasi data penghasilannya. Karena pemantauan tetap dilakukan dari transaksi barang yang masuk di masing-masing KPP. “Kami tidak bisa dibohongi kalau ada yang melaporkan pajaknya tidak sesuai, karena transaksi jenis barang dan harganya sudah ada. Namun yang paling utama sekarang memvalidkan data potensi UMKM di NTB ini,” tambahnya.

Pengawasan kepada UMKM ini tidak saja diperketat oleh petugas pajak, tetapi wajib pajakpun berhak menerima informasi langsung transparansi pajak yang dipungut petugas untuk menekan tindakan penyelewengan pajak. Pajak-pajak

(Suara NTB/bul)

SOSIALISASI - Dari kiri, Kepala Bidang Keberatan dan Banding Kanwil DJP Nusra, Ananta didampingi Kepala KPP Mataram Timur Wahyu Santosa dan Kabid P2 Humas, Ketut Sukarda pada jumpa pers di Mataram terkait penerapan PP no 46 tahun 2013 tentang Pajak UMKM. tersebut prosesnya masuk langsung ke DJP pusat, selanjutnya dilimpahkan ke Kementerian Keuangan, karena proses pembayarannya dapat dilakukan di kantor Pos maupun KPP di wilayah wajib pajak.

Seperti diketahui, wajib pajak atau UMKM yang dikenakan pajak berdasarkan PP nomor 46 tersebut di antaranya, orang pribadi, Badan yang tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang memiliki laba bersih (omset) maksimal Rp 4,8 miliar/tahun. Atau orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang menggunakan sara-

na yang dapat dibongkar pasang, serta menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum. misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area pedagang kaki lima, dan sejenisnya.

Tidak termasuk yang dikenakan pajak UMKM ini yakni, Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas seperti, Dokter, Pengacara, Akuntan, Notaris, PPAT, Arsitek, Pemain Musik, dan Pembawa Acara.

Atau penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat 2), misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas. (bul)

DIJUAL PETS SHOP

TANAH DAN BANGUNAN RUMAH 200 JT, SHM LS 180 M2 FAS.LIST,PAM,SUMUR LOKASI DI BTN KOREM PERAMPUAN LABUAPI LOMBOK BARAT HUB. 081236723623/081917496123

BATIK

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB HOTEL

PELATIHAN

SANGGAR SENAM

RADIO

Halaman 8

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Laboratorium Olahraga F-POK Ditutup Mataram (Suara NTB) Laboratorium olahraga IKIP Mataram ditutup sementara. Selama bulan puasa mahasiswa IKIP Mataram tidak diperbolehkan menggunakan alat ukur physiology, biomechanichs dan endurance atlet itu.

“Selama bulan puasa laboratorium olahraga ini kita tutup dulu. Sebab mahasiswa kitakan puasa, jadi tak dibolehkan ada aktifitas olahraga” ucap Dekan F-POK IKIP Mat-

aram, Drs. Sunarto, saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Kamis (25/7) lalu.

Dosen senior ini mengatakan bahwa alat olahraga bantuan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga dan Mendiknas itu digunakan oleh Mahasiswa IKIP Mataram sebagai matakuliah praktikum olahraga. Selain itu, pihak IKIP Mataram juga membuka kesempatan kepada masyarakat olahraga untuk mencoba alat tersebut.

“Semua kalangan bisa menggunakan alat olahraga ini, dan kami juga mengijinkan atlet-atlet NTB untuk menggunakannya,” ucapnya.

Diakuinya, selama ini atletatlet dari IKIP Mataram diberi kebebasan untuk menggunakan alat tersebut. Sebagamana diketahui sebelumnya bahwa IKIP Mataram meberikan pelayanan kepada masyarakat umum berupa tes olahraga, konsultasi dan lain sebagainya. (fan)

Chong Wei Berlatih di Hong Kong Jelang Kejuaraan Dunia Jakarta (Suara NTB) Pebulutangkis nomor satu dunia Lee Chong Wei menjalani latihan 10 hari di Hong Kong menjelang Kejuaraan Dunia 2013 yang akan berlangsung di Guangzhou, China, 5-11 Agustus mendatang.

“Ada peluang bagi saya untuk memenangi gelar, mungkin peluang terbaik saya. Saya akan melakukan yang terbaik untuk memenangi mahkota (juara),” ujar pebulutangkis Malaysia itu menjelang keberangkatan ke Hong Kong, seperti dikutip laman resmi Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia (BAM), kemarin.

Sembilan kali juara Malaysia Terbuka itu mengatakan siap menghadapi apapun, termasuk trik psikologis yang dilakukan para pemain China untuk menyingkirkannya dari kompetisi.

Pebulu tangkis yang baru saja menjadi ayah itu yakin kelahiran anaknya, Kingston, tiga bulan lalu membawa keberuntungan baginya.

“Ia membawa keberuntungan bagi saya sejak kelahirannya dan meskipun saya ingin dia berada di sana pada Kejuaraan Dunia, tetapi itu tidak mungkin karena ia masih sangat muda,” kata suami mantan pebulutangkis nasional Malaysia, Wong Mew Choo, itu.

Meski menempati peringkat nomor satu dunia, Lee Chong Wei belum pernah meraih gelar juara dunia.

Ia memperoleh medali perunggu pada Kejuaraan Dunia 2005 di Aneheim, Amerika Serikat, dan meraih medali perak di London 2011 ketika ia dikalahkan oleh pemain China, Lin Dan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TERTAWA - Pelatih Chelsea, Jose Mourinho tampak tertawa di sela pertandingan melawan BNI Indonesia All-Star.

Media Inggris Ejek Timnas Indonesia Jakarta (Suara NTB) Media Inggris, The Daily Mail memberitakan penampilan Chelsea yang menggilas BNI Indonesia AllStar dengan judul yang bernada mengejek. Penampilan timnas Indonesia di pertandingan itu, dianggap tidak sepadan dengan penggunaan terminologi All-Stars yang seolah bertabur bintang.

Berita kemenangan Chelsea itu dicover dengan sebuah judul yang cukup menggelitik, dimana The Daily Mail menyoroti penggunaan kata All-Star bagi timnas Indonesia yang bermain melawan armada The Blues. “Mungkin sebaiknya no-stars (tanpa bintang)?” Demikian judul yang terpampang di situs the daily mail.

Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa, ‘’tidak akan ada orang yang luput melihat bahwa fakta yang tidak terbantahkan bahwa the Indonesian All-Stars memiliki sangat sedikit kualitas bintang.” Meski cukup menyudutkan, tentu saja tidak ada yang bisa membantah asumsi tersebut. Terlebih melihat bagaimana level permainan yang begitu jomplang antara kedua tim yang bermain malam di Gelora Bung Karno malam itu.

Pelatih tim BNI Indonesia All-Star, Rahmad Darmawan pun mengaku kaget timnya kalah telak 1-8 dari Chelsea pada pertandingan persahabatan itu.

Hasil yang diraih anak asuhnya, kata dia, di luar perkiraan meski sebelumnya diprediksi akan mengalami kekalahan dari tim berjuluk The Blues itu. “Kalau kalah saya sudah yakin, tapi kalah dengan banyak gol terus terang saya kaget,” kata Rahmad Darmawan usai pertandingan.

Menurut dia, kekalahan telak dalam sebuah pertandingan sepak bola adalah tidak baik. Bahkan kekalahan yang diraih oleh anak asuhnya di luar perkiraan. “Saya membayangkan anak-anak mampu mengimbangi. Tapi kondisi di lapangan berbeda,” katanya menambahkan.

Pria yang juga pelatih klub Arema Indonesia itu menegaskan meski kalah telak sebenarnya Ferdinand Sinaga dan kawan-kawan sempat merepotkan Chelsea terutama dalam lima belas menit pertama.

Dampaknya pelatih Chelsea Jose Mourinho harus berdiri dari tempat duduknya dan langsung memberikan instruksi pada Eden Hazard dan kawan-kawan. Hasilnya The Blues baru mampu menguasai jalannya pertandingan.

“Mereka langsung mengubah cara bermainnya. Padahal sebelumnya kami mampu mengimbanginya. Setelah full back sering naik di situlah kelemahan tim dan dimanfaatkan dengan baik oleh Chelsea,” katanya menerangkan.

Meski mengalami kekalahan telak, Rahmad Darmawan tetap mengapresiasi perjuangan pemain-pemain muda seperti Andik Vermansyah dan Bayu Gatra yang dipersiapkan untuk SEA Games 2013 Myanmar.

Dengan hasil ini jajaran pelatih akan melakukan evaluasi.

Khusus untuk U-23, Rahmad Darmawan akan kembali melakukan seleksi tahap ketiga termasuk melibatkan Syamsir Alam yang juga bermain pada pertandingan melawan Chelsea.

Sementara itu, Pelatih Chelsea Jose Mourinho mengaku puas dengan cara bermain timnya saat mengalahkan tim BNI Indonesia All-Star.

Dengan kemenangan ini, kata dia, pihaknya mampu mempertahankan tren kemenangan selama tur pramusim di Asia setelah mengalahkan Thailand All-Star dengan skor 1-0 dan menaklukkan Malaysia XI dengan skor 4-1.

“Tim telah menunjukkan evolusi yang luar biasa. Ini hasil yang bagus, tetapi yang terpenting adalah saya puas dengan penampilan para pemain saya. Mereka terus berusaha menciptakan gol,” kata Jose Mourinho usai pertandingan.

Permainan apik yang diperagakan oleh Frank Lampard dan kawan ternyata mendapatkan dukungan penuh dari ribuan pendukungnya asal Indonesia. Kondisi itu sangat diapreasiasi oleh mantan Pelatih Real Madrid itu. (ant/bali post)

Bagus Bisa Hadirkan Kejutan Mataram (Suara NTB) Atlet BMX putra NTB, Bagus Saputra diprediksikan bakal menyuguhkan kejutan di SEA Games Myanmar Desember 2013 mendatang.

Penyumbang medali perunggu NTB di PON XVIII di Riau 2012 lalu itu baru-baru ini sukses meraih medali emas di Pra-SEA Games di Myanmar.

“Pada lomba BMX di PraSEA Games Myanmar barubaru ini, Bagus berhasil meraih medali emas. Sangat wajar bila kita prediksikan dia akan membuat kejutan di SEA Games mendatang,” ucap pelatih BMX NTB, Junaidi kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (26/7) kemarin.

Junaidin yang biasa disapa Edet mengatakan, selama

menjalani pemusatan latihan nasional (pelatnas) di Jakarta 2012 lalu, Bagus semakin memperlihatkan kemajuan yang luar biasa. Prestasi Bagus di kancah internasional semakin melejit.

Berbagai event kancah nasional hingga Internasional bagus selalu tampil mendominasi. Terakhir pada Pra-SEA Games di Myanmar baru-baru ini Bagus sukses menyumbangkan medali emas.

Pelatih Pelatnas asal NTB, Dedi S. Darere yang dikonfirmasi Suara NTB juga membenarkan bila atlet BMX NTB, Agus Saputra sukses menyumbangkan medali emas di Myanmar. Pelatih pencak silat nasional ini juga memprediksikan atet BMX

NTB, Bagus Wirasanta bakal membuat kejutan di SEA Games, tolok ukurnya adalah hasil Pra-SEA Games di Myanmar baru-baru ini.

Menurut Dedi, prestasi di pra-SEA Games adalah salah satu tolok ukur tertinggi dalam memperediksikan prestasi atlet dalam mengikuti SEA Games 2013.

Pasalnya pada ajang PraSEA Games itu diikuti oleh sejumlah atlet terbaik se ASIA Tenggara, dan merupakan kebanggaan bagi Bagus bisa sukses meraih medali emas. Namun demikian atlet tak boleh sombong, dalam hal ini Bagus yang baru sukses mengukir prestasi di Pra-SEA Games tak boleh meremehkan kemampuan lawan. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

KURSUS

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU

DIKONTRAKKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok PENGOBATAN

SIARAN TV

Hanya :

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) BOUTIQUE

SABLON & KONVEKSI

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Sabtu, 27 Juli 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

SALON

RADIO

RUMAH MAKAN

JUAL MOBIL

Fax

RUPA-RUPA

TELEVISI

FASHION

HOTEL

PROPERTY

SPARE PART

BENGKEL

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUKO

EVENT ORGANIZER

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

RUPA-RUPA

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

TRAVEL

Halaman 10

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Peringatan Nuzulul Qur’an

Dari Ibnu Umar Radhiallahu ‘Anhuma, bahwa Nabi Muhammad SAW, ‘’Maka, barangsiapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka carilah pada sepuluh malam terakhir,” (H.R. Bukhari)

Manfaat Puasa Buat Kesehatan Tubuh PUASA di Ramadan memberikan segudang manfaat untuk kesehatan. Berpuasa bisa menjadi terapi dan pencegahan dari berbagai penyakit akibat makan serta kebiasaan dengan gaya hidup yang tidak sehat.

Seperti dikutip dari Liputan6.com, manfaat puasa buat kesehatan sungguh luar biasa. Apalagi zaman kini banyak penyakit muncul seperti aterosklerosis, hipertensi, penyakit jantung, alergi, diabetes, dan kanker. Dengan tidak berpuasa dengan benar serta menyimpang dari tujuan sebenarnya, penyakit menjadi lebih umum.

Puasa telah digunakan sebagai penyembuhan, proses spiritual, religius, dan pemurnian selama ratusan tahun dalam Yudaisme, Kristen, Islam, dan agama-agama Timur. Socrates, Plato, Aristoteles, Hippocrates, dan semua menggunakan dan percaya terapi puasa memberikan kesehatan.

Rahasia di balik penyembuhan dengan puasa dari detoksifikasi makan yang berlebihan dan terpaparnya tubuh dari bahan kimia yang tak diinginkan.

Detoksifikasi merupakan proses mengurangi dan menghilangkan racun dari tubuh atau mengubahnya serta membersihkan lendir yang berlebihan untuk merevitalisasi fungsi alami tubuh. Racun tersebut bisa dalam bentuk nikotin dan obat yang berbahaya, polusi udara, lemak, kolesterol, dan radikal bebas.

Berikut keuntungan puasa dari segi kesehatan: 1. Puasa meningkatkan proses eliminasi dan meningkatkan pele pasan racun dari usus, ginjal, dan kandung kemih, paru-paru, dan saluran pernapasan, sinus, dan kulit.

2. Tanpa makan di siang hari orang membiarkan sistem pencer naan beristirahat.

3. Energi yang biasanya dikeluarkan pada proses pencernaan dibebaskan sehingga bisa fokus meningkatkan kesehatan, vi talitas, dan mempertajam fungsi pikiran.

4. Ketika berpuasa energi lebih tinggi, lebih konsentrasi dan lebih besar kesadaran spiritual, serta lebih bersih mentalnya.

5. Puasa bisa menjadi obat untuk sejumlah masalah kesehatan 6. Selama kita tidak terlalu banyak makanan dan yang manismanis setelah berbuka puasa, penurunan berat badan juga bisa dilakukan selama bulan puasa.

7. Puasa merupakan metode baik untuk mengatasi kecanduan kopi, merokok, dan obat-obatan.

8. Puasa merupakan katalisator bagi perubahan dan perkemban gan pribadi serta motivator ampuh untuk menghentikan kebi asan yang tidak sehat. (berbagai sumber)

Sate Rembiga

Selain Sate Bulayak dan Sate Tanjung, Lombok masih punya sate yang juga tak kalah enak dan khas, yakni Sate Rembiga. Dinamakan “Rembiga” karena berasal dari nama sebuah desa Rembiga yang berada di dekat bekas Bandara Selaparang. Sate yang berbahan utama sapi ini rasanya sangat lezat, perpaduan antara gurih, manis dan pedas. Sepertinya sangat enak untuk berbuka puasa.

Bahan : - cabai rawit - terasi - bawang putih - garam - gula - daging sapi.

Daging sate khas Rembiga ini dipotong kecil-kecil. Sebelum dimasak, dagingnya direndam dengan bumbu hingga 3 jam supaya meresap. Dengan komposisi yang pas dan kombinasi rasa yang seimbang, akan menghasilkan rasa sate yang enak walaupun racikan bumbunya sangat sederhana. Daging sapi walaupun membutuhkan waktu yang lama agar empuk, namun memiliki rasa yang enak jika tepat cara pengolahannya. Para penikmat Sate Rembiga mengakui bahwa daging sate ini tidak alot. Rasanya yang pedas plus kucuran jeruk nipis membuat rasa sate ini menjadi sangat gurih. Selamat mencoba. (berbagai sumber)

Pengamalan Nilai Al Qur’an Harus Diterapkan dalam Kehidupan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajak umat Islam agar mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur’an lebih operasional dalam kehidupan seharihari. Selain itu, membumikan ajaran Al Qur’an hendaknya dapat disesuaikan dengan dinamika yang terus berkembang seiring keterbukaan dan perkembangan zaman. Sehingga tetap dapat hidup dan mengisi ruang kosong di tengahtengah masyarakat modern dewasa ini Hal tersebut disampaikan gubernur dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB, Drs. H. Wildan pada acara Nuzulul Qur’an

tingkat Provinsi NTB di Masjid At Taqwa Mataram, Kamis (26/7) malam.

Selain itu, para tokoh agama, para da’i dan tokoh masyarakat agar senantiasa dapat menambah wawasan

dan keterampilan, sehingga, selain memiliki pengetahuan agama yang bersumber dari Al Qur’an dan sunnah, juga mampu menjawab berbagai persoalan nyata yang ada di tengah-tengah masyarakat

saat ini. “Ikhtiar membumikan ajaran Al Qur’an hendaknya dapat disesuaikan dengan dinamika yang terus berkembang seiring keterbukaan dan perkembangan zaman sehingga tetap dapat hidup dan mengisi ruang kosong di tengah-tengah masyarakat modern dewasa ini,”katanya. Hadir dalam acara tersebut para pimpinan dinas/instansi lingkup Pemprov NTB dan Kota Mataram, pimpinan instansi vertikal dan ribuan jammah dari berbagai wilayah di Kota

Mataram.

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Sekarbela, TGH. Mujiburrahman dalam tausyiahnya mengungkapkan, inti ajaran Al Qur’an dan Sunnah Rasullalah SAW adalah hablum minallah dan hablum minannaas. Hablum minallah adalah ibadah individual, sementara hablum minannaas adalah ibadah sosial. Di dalam Al Qur’an maupun sunnah, katanya, perintah untuk melaksanakan ibadah sosial jauh lebih besar daripada ibadah individual. (nas)

Newmont Gelar Buka Puasa Sama Media

(Suara NTB/bul)

BAGI TAKJIL - Penanggung Jawab Harian Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H. Agus Talino (baju koko) bersama Direktur Pemasaran Bank NTB, H. Herry Budi Santoso (paling kanan) dan Pinsubdiv Treasuri, Ni Nyoman Sutrini berbagi takjil kepada pengendara dan pejalan kaki di depan Kantor Bank NTB di Jalan Pejanggik Mataram, Jumat (26/7).

Ramadhan Momentum Jaga Persatuan Tanjung (Suara NTB) Nuansa Ramadhan 1434 Hijriah harus dijadikan momentum untuk merekatkan persatuan dan kesatuan umat. Dalam aspek pembangunan di Kabupaten Lombok Utara (KLU), salah satunya mensyaratkan terciptanya persatuan yang ditumbuhkan dari budaya silaturahmi.

Sekretaris Daerah (Sekda) KLU, H. Suardi, selaku Ketua Tim III dalam agenda Safari Ramadhan di Dusun Luk, Desa Samik Bangkol, belum lama ini menekankan pentingnya kebersamaan masyarakat. Pembangunan di KLU telah banyak dilaksanakan oleh Pemkab, sejak daerah ini resmi menjadi daerah otonom. Untuk itu, penting bagi masyarakat untuk bersama, bersatu menjaga dan memelihara output pembangunan, baik dalam wujud fisik maupun investasi sumber daya manusia.

“Pembangunan cukup banyak dilakukan oleh Pemerintah oleh karena itu kita patut bersyukur, diwujudkan dengan menjaga, memeliharanya. Sejak menjadi Kabupaten sendiri, banyak hasil pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Suardi di Masjid Al Muttaqien, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga.

Partisipasi aktif masyarakat dalam memelihara output pembangunan, sedikit banyak akan berkorelasi terhadap proses dan jalannya

lah SWT jauh lebih mudah dibandingkan sesama manusia. Meski manusia sudah bergelimang dosa, katanya, Allah tetap memberikan maaf.

Asalkan, hamba tersebut sungguh-sungguh meminta maaf atas segala dosa yang sudah dilakukan. Sementara meminta maaf antara sesama manusia sering sulit, karena egois dan tidak mau memaafkan. ‘’Karena manusia pendendam.

Sementara Allah maha pemaaf,’’ ujarnya.

Sementara Kepala Departemen Komunikasi PTNNT Rubi Purnomo, mengaku minta maaf pada media, karena jarang melakukan komunikasi. Menurutnya, komunikasi yang dilakukan baru setahun sekali. Meski demikian, di masa mendatang, pihaknya akan berusaha meningkatkan komunikasi yang lebih baik dengan media. (ham)

Safari Ramadhan

Mengkhawatirkan, Kondisi Generasi Muda di Dompu

(Suara NTB/ist)

BANTUAN - Sekda KLU H. Suardi memberikan bantuan kepada pengurus Masjid Al Muttaqien saat Safari Ramadhan beberapa waktu lalu. pembangunan jangka panjang. Infrastruktur seperti gedung sekolah, rumah sakit, puskesmas, jalan dan berbagai macam fasilitas umum lainnya memiliki umur ekonomis lebih panjang jika masyarakat ikut terlibat mengontrol kondisinya.

Jalannya pemerintahan di KLU saat ini Ia nilai berjalan cukup baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk itu, tidak ada salahnya setiap program Pemda didukung pula oleh masyarakat.

Tampil sebagai penceramah Ramadhan pada kesempatan itu dari Kementerian Agama KLU, Drs H. Muallip,

Mataram (Suara NTB) – PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menggelar buka puasa bersama wartawan dari berbagai media se-Pulau Lombok di Hotel Santika, Jumat (26/ 7)sore. Hadir pada kesempatan tersebut, Kepala Departemen Komunikasi PTNNT Rubi Purnomo, Manager Social ResponsibilityPTNNT H. Kasan Mulyono, tokoh agama TGH. Muharrar Mahfudz dan puluhan wartawan media cetak dan elektronik di daerah ini.

TGH. Muharrar Mahfudz pada kesempatan tersebut, mengingatkan, jika bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat dibutuhkan umat Islam, sehingga mewajibkan hambaNya berpuasa. Untuk itu, umat Islam tidak boleh mengingkari apa yang sudah diperintahkan.

Selain itu, lanjutnya, dibandingkan sesama manusia, permintaan maaf pada Al-

M.Pd. Muallip mengajak masyarakat dan jamaah Al Muttaqien untuk mengisi bulan suci Ramadhan ini dengan berbagai bentuk ibadah. ‘’Jangan sampai merasa malas beribadah di bulan yang penuh pengampunan, penuh barokah ini. Rugi rasanya sebagai Umat Islam, umat yang dimuliakan Allah, jika pada bulan suci ini diabaikan begitu saja,” ungkap Muallip.

Sebagai sumbangsih Pemda KLU kepada Masjid yang dikunjungi, Tim III memberikan bantuan kepada Masjid Al Muttaqien sebesar Rp 5 juta untuk dikelola dan digunakan untuk kepentingan umat. (ari)

Dompu (Suara NTB) Perkembangan generasi muda di Kabupaten Dompu dewasa ini kian mengkhawatirkan. Orang tua dituntut memberikan perhatian lebih kepada anak-anaknya, sehingga bisa mengetahui perkembangan anaknya dan bisa mengarahkan kepada kebaikan.

Ajakan ini disampaikan Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pada kegiatan Safari Ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah Desa Dorebara Kecamatan Dompu, Kamis (25/7) malam.

Diakuinya, banyak agenda besar pembangunan daerah yang sudah masuk dalam perencanaan dan akan segera terealisasi ke depan, sehingga Dompu akan menjadi daerah sentral industri. “Ini akan jadi mimpi terus, kalau kita tidak jaga keamanan dan ketertiban di daerah,” kata H. Bambang.

Belakangan ini, ujarnya, Dompu sering menjadi bahan pemberitaan, karena kericuhan.

Mulai dari aksi penutupan jalan, penyegelan kantor desa hingga pembakaran kantor desa. Bila diperhatikan, pemicunya karena persoalan kecil yang belum tentu karena ke-

salahan pemerintahan desa maupun daerah. “Saya tidak melarang melakukan demo dan menyampaikan aspirasi, tapi sampaikanlah dengan caracara yang elegan dan bermartabat,” ujarnya mengingatkan.

Kondisi warga yang rentan diprovokasi ini, dikatakan H. Bambang, tidak lepas dari semakin menjauhnya generasi muda dari masjid. Saat ini anak-anak lebih banyak memenuhi jalanan dan taman kota, tapi masjid semakin sepi.

“Ini bukti kegagalan kita mendidik anak keturunan. Lembaga pendidikan juga tidak bisa mengajarkan anak didiknya untuk menggunakan pikirannya dengan baik,” ungkap H. Bambang.

Pada kegiatan safari ramadhan di Masjid Raudhatul Jannah Desa Dorebara ini, Bupati juga memberikan sumbangan Rp 50 juta untuk pembangunan masjid. Dirinya juga menargetkan, bantuan pembangunan masjid akan difokuskan, sehingga bisa tuntas. Karenanya, tahun 2013 ini akan difokuskan pembangunan masjid Raya Dompu dan Masjid Quzunul Jannah Kandai Dua. (ula)

Mengungkap Rahasia Puasa (2)

Momentum Peningkatan Taraf Perekonomian Puasa Ramadhan mengandung sejuta hikmah dan rahasia. Salah satunya, terjadinya peningkatan taraf perekonomian masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan kemudahan orang-orang bersedekah dan berlimpahnya rezeki bagi yang menjalankan ketentuan ilahi dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Pasalnya, ada jaminan Tuhan yang siap diberikan pada hambahamba yang menjalankan perintahNya.

PERINTAH menjalankan ibadah puasa sebagaimana tertuang dalam Al Qur’an menyebut pada akhirnya adalah mencetak manusia bertakwa. Kata bertakwa inilah yang diberikan jaminan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Seperti dikatakan TGH Nasrullah, yang mengutip dalil Quran, “Waman yattaqillaha yaj’allahu makhrojaa wayarzuqhu min haetsulaa yahtasib,”. Maknanya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka ia akan dimudahkan segala urusannya dan diberikan rezeki dengan tidak disangkasangka.

Capaian derajat taqwa itu bisa diwujudkan dengan sering menjalankan ibadah di bulan penuh berkah dan am-

punan ini. Selain itu tentunya tetap bekerja dan tidak dijadikan alasan untuk bermalasmalasan. Puasa bukan pula menjadi penghalang untuk beraktivitas.

Selain itu, bulan puasa bulan tempat dimurahkannya rezeki. Namun terkadang sebagian masyarakat justru lupa.

Lebih mengedepankan mencari rezekinya ketimbang meningkatkan ibadah. “Kan perintah Allah juga sudah jelas, diciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah,” demikian jelasnya.

TGH Ishak Abdul Ghani sebelumnya mengutarakan, pada bulan puasa ini banyak orang-orang yang ikhlas beramal, berzakat dan bersedekah.

Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang paling der-

mawan pada bulan puasa. Hal itu menjadi ikutan umatnya mencoba bersedekah dan berinfaq kepada sesama. ‘’Karenanya, masyarakat muslim miskin menjadi murah rezeki,’’ terangnya.

Rasulullah memberikan jaminan bahwa dengan bersedekah bukan berarti semakin miskin. Sebaliknya akan makin menambah rezeki. “Orang yang bersedekah itu tidak akan berkurang sama sekali rezekinya,” paparnya.

Fakta membuktikan, bulan puasa ini membuat orang lebih banyak waktu untuk bekerja. Dibandingkan dengan situasi di luar bulan puasa waktu terpotong untuk urusan makan pagi, makan siang dan lainnya. Selain itu, bisa lebih fokus dan lebih

menikmati pekerjaan.

Berkah bukti peningkatan ekonomi ini dirasakan para pedagang yang marak bermunculan saat puasa. Hj. Warti, pedagang di Aikmel menuturkan saat bulan puasa ini omzet penjualan barang-barang dagangannya naik 10 persen dibanding hari-hari biasa.

Pedagang buah itu mengatakan, ratusan ribu laba bersih bisa diraih per hari. Adanya peningkatan laba ini jelas membuat ia bersama keluarga merasa lebih berkecukupan. Bahkan, tiap hari bisa menyisakan uang saku untuk ditabung. Sangat jauh bedanya dengan di luar bulan puasa, jumlah pembeli relatif lebih sedikit. “Pokoknya bulan ini benar-benar mendatangkan berkah,” ujarnya. (rus)

(Suara NTB/ula)

SAMBUTAN - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin saat memberikan sambutan pada Safari Ramadhan di Desa Dorebara, Kamis (25/7) malam.

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Terkait Proyek MRT, Ahok Dilaporkan ke Polisi Jakarta (Suara NTB) Seorang warga Fatmawati, Jakarta Selatan, Lieus Sungkharisma, melaporkan Wagub DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok ke Polda Metro Jaya, terkait pembangunan proyek moda transportasi “Mass Rapid Transit” (MRT), Senin (22/7).

“Kita laporkan Ahok terkait pembangunan MRT di Fatmawati, karena tidak sesuai dengaan janjinya saat kampanye,” kata Lieus saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: TBL/2504/VII/ 2013/PMJ/Ditreskrimsus, Ahok dituduh melakukan penipuan melalui internet, melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Lieus menjelaskan warga Fatmawati kecewa terhadap Ahok yang menjanjikan akan membangun jalur MRT dengan sistem Subway saat kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2012.

Ahok pada kampanye saat itu melalui berbagai media cetak maupun elektronik, termasuk media online, menyampaikan janji untuk membangun MRT dengan sistem subway.

Namun kenyataannya, menurut Lieus, Ahok membangun jalur MRT dengan sistem jalan layang, sehingga tidak sesuai yang dijanjikan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memberikan tanggapan ringan laporan yang disampaikan warga Fatmawati, Jakarta Selatan terkait rencana pembangunan sarana transportasi masal atau Mass Rapid Transit (MRT) ke Polda Metro Jaya.

“Saya tidak masalah. Silahkan saja laporkan saya ke polisi. Itu hak mereka (warga Fatmawati).

Kan mereka warga negara juga. Jadi, bebas saja kalau mau melaporkan saya,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat.

Tidak hanya itu, Ahok juga meminta supaya pemberitaan terkait laporan warga Fatmawati ke polisi tersebut tidak terlalu dibesar-besarkan oleh awak media. “Berita ini tidak perlu dibesar-besarkan lah.

Selanjutnya, biarkan saja pihak kepolisian yang memproses laporan yang disampaikan warga Fatmawati tersebut,” ujar Ahok. (ant/bali post)

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Presiden: Masyarakat Miskin Masih Sulit Dapat Keadilan Jakarta (Suara NTB) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui jika selama ini pemberian bantuan hukum belum banyak menyentuh masyarakat miskin dan karena itu ia berharap pemberlakuan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16/2011 dapat memberikan kepastian hukum yang lebih adil.

“Marilah kita instrospeksi.

Masyarakat miskin masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan. Untuk itulah, kita tetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sebagai dasar bagi negara untuk menjamin kelompok orang miskin mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum,” kata Presiden di Istana Negara, Jumat, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum.

Untuk melaksanakan Undang-undang tentang Bantuan

Hukum tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 42 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

“Ke depan, kita ingin dengan berlakunya Undang-undang tersebut jaminan terhadap hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi sehingga keadilan

tidak lagi hanya untuk mereka yang memiliki uang dan kekuasaan,” katanya.

Pada kesempatan itu Presiden juga mengatakan jika Rapat Kerja Nasional Bantuan Hukum tersebut sangat penting dan strategis untuk mengimplementasikan Undang-undang tentang Bantuan Hukum dan aturan pelaksanaannya dengan seksama.

“Sudah saatnya kita memberikan perhatian penuh kepada masyarakat miskin yang tidak mampu dan awam hukum. Masyarakat yang awam

hukum, tentu akan menghada- kin yang dijamin oleh konsitusi pi kesulitan dalam mengaju- kita,” katanya. (ant/bali post) kan perkaranya ke pengadilan.

Apalagi jika dihadapkan pada peraturan dan bahasa hukum yang tidak selalu mudah dipahami oleh setiap orang,” katanya.

Peningkatan kualitas bantuan hukum itu, kata dia, juga untuk memastikan bahwa tahapan litigasi maupun non litigasi yang dilakukan masyarakat miskin dan awam hukum dapat dilakukan sesuai aturan hukum.

“Disinilah pentingnya peran advokat atau penasehat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada orang misSusilo Bambang Yudhoyono (ant/bali post)

Mantan Satpam, Pegawai MA yang Ditangkap KPK Jakarta (Suara NTB) Mahkamah Agung membenarkan pegawainya, Djodi Supratman, yang ditangkap KPK adalah staf Pusdiklat dan merupakan mantan satpam. “Asalnya masuk MA dari satpam dulunya, kemudian menjadi staf. Staf biasa di pusdiklat,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Ridwan Mansur, di Jakarta, Jumat.

Ridwan mengatakan Djodi Supratman ditangkap saat naik ojek di sekitar daerah Monas, Jakarta Pusat dan di tangannya ditemukan Rp 80 juta. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak penegak hukum untuk memprosesnya. “Apabila persoalan melanggar hukum seluruhnya diserahkan ke penegak hukum, kan sudah ditangani KPK,” katanya.

Namun Ridwan belum bisa mengungkapkan bahwa apakah Djodi Supratman sudah sering kali menerima suap.

“Yang saya tahu itu, dari kawan-kawan saja bahwa katanya dia baru kali ini (melakukan), namun aku belum tahu persis,” kata Ridwan. Dalam pemberitaan sebelumnya, Djodi Suratman (DS) ditangkap KPK bersama Mario Carmelio Bernardo (MCB), pengacara karena diduga melakukan pengurusan kasus.

Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan DS ditangkap sekitar pukul 12.30 WIB dan selanjutnya, penyidik menciduk MCB di bilangan Marta Pura, Jakarta Pusat. “Dari tangan DS, kami temukan tas selempang cokelat berisi uang Rp80 juta, lalu menemukan uang lagi di rumah DS,” kata Johan.

Johan mengatakan uang tersebut diduga pemberian dari MCB, namun pihaknya masih akan menelurusi maksud dan tujuan pemberian itu.

“Jadi info itu yang bisa sampaikan. Sampai malam ini masih dilakukan pemeriksaan,” katanya. MCB sendiri diketahui sebagai pengacara yang berkantor di kantor Hotma Sitompul. (ant/bali post)

Perlu Kemauan Ciptakan Perdamaian di Adonara Kupang (Suara NTB) Wakil Ketua DPRD Flores Timur, NTT, Anton Hadjon, mengatakan, perlu kemauan baik dari dua pihak yang sedang berseteru untuk menciptakan perdamaian di Pulau Adonara.

“Jika dua pihak tetap bersikeras untuk bertahan dengan keyakinan, maka apapun upaya damai yang dilakukan tetap menemui jalan buntu,” kata Hadjon, Jumat.

Perang tanding antarwarga Desa Adobala dan Desa Redontena, Kecamatan Klubagolit, di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, memperebutkan lahan garapan yang memuncak pada 1 Juli lalu, hingga saat ini belum juga sepenuhnya pulih.

Dia mengatakan dalam pertemuan dengan pemerintah, dewan juga sudah meminta agar pendekatan persuasif dalam penyelesaian masalah antarwarga Desa AdobalaRedontena harus tetap dikedepankan, agar tidak memicu persoalan baru.

Menurut dia, dalam hubungan dengan kasus pembunuhan yang terjadi pada 1 Juli 2013 dan pengerusakan fasilitas umum seperti jaringan listrik harus dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum.

Sudah bukan saatnya lagi masyarakat menyelesaikan persoalan dengan perang tanding karena dapat berakibat pada lumpuhnya perekonomian.

Perang tanding antarwarga dua desa di Pulau Adonara tersebut dipicu persoalan yang berlarut-larut sejak lama, yakni perebutan lahan garapan di perbatasan dua desa.

Persoalan itu sudah lama dan menjadi sejarah pertarungan warga kedua desa. Perang tanding sudah berlangsung sejak 1952 dan kemudian kembali terjadi pada 1982.

Pada 5 Mei tahun 2013, perang tanding kembali berkobar. Sejumlah warga mengalami luka dan satu orang tewas. (ant/bali post)

(ant/bali post)

EVAKUASI - Sejumlah petugas mengevakuasi korban yang selamat dari kapal para pencari suaka yang pecah dan tenggelam akibat diempas gelombang tinggi di lepas pantai selatan Cianjur Jawa Barat.

Penyelundupan Imigran Gelap

Polda Jabar Tetapkan Empat Tersangka Jakarta (Suara NTB) Polda Jawa Barat menetapkan empat tersangka WNI dalam kasus penyelundupan warga negara asing asal Srilanka, Iran dan Irak yang dimuat kapal dan kemudian tenggelam di lepas Pantai Perairan Cianjur Selatan, Selasa (23/7).

“Polda Jabar, Polres Cianjur dibantu Direskrimum menetapkan empat tersangka dalam peristiwa itu,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Mabes Polri Kombes Pol Agus Rianto di Jakarta, Jumat.

Kepolisian masih menelusuri dan

mengembangkan peran keempat orang tersebut untuk menentukan pasal yang akan menjerat mereka.

“Masih ditelusuri perannya masingmasing, ada yang sebagai koordinator, penghubung, ada yang membantu imigran ke kapal sehingga nanti kami mampu menentukan pasal-pasal mana yang dilanggar,” katanya.

Hingga saat ini, keempat tersangka masih diperiksa dan belum ada yang ditahan. Meski demikian pihaknya enggan mengungkap identitas para pelaku dan memastikan bahwa dari keempatnya tidak ada yang berasal

Pengamat Nilai PDIP Miliki Posisi Strategis Jakarta (Suara NTB) Seorang pengamat politik menilai bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat ini memiliki posisi yang strategis dan paling enak jika dibanding dengan posisi partai yang lain.

“Memang paling enak posisi politiknya untuk pemilihan presiden 2014 adalah Joko Widodo (Jokowi) dan PDIP,” kata Jeffrie Geovanie, anggota Dewan Penasehat Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Kamis.

Jeffrie menjelaskan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri adalah pengambil keputusan penting untuk pemilu presiden 2014.

Jeffrie memberikan sejumlah prediksi, Megawati Soekarnoputri bisa saja memasangkan Jokowi dengan Ginandjar Kartasasmita bila

tujuannya membangun koalisi yang kuat bersama Golkar pasca Munas 2015.

Selain itu, katanya, Jokowi bisa juga dipasangkan dengan Gita Wirjawan bila tujuannya adalah rekonsiliasi PDIP dan Partai Demokrat, atau bisa juga Jokowi dengan Rusdi Kirana, dengan Din Syamsuddin, atau dengan Jusuf Kalla.

Menurut Jeffrie, Begitu banyak pilihan-pilihan tersebut dikarenakan memang sulit untuk tidak mengatakan bahwa 2014 adalah momentum kemenangan besar buat PDIP dengan figur kuatnya yang fenomenal Jokowi dan dengan tangan dingin dikelola oleh Megawati.

“Jadi sangat wajar sekali sekarang ini semua tokoh mulai mendekati Megawati.

Roda politik memang sedang berputar,” pungkasnya. (ant/ bali post)

dari unsur aparat.

Menurut dia, saat ini tim SAR Polri telah menemukan seluruh penumpang dan para awak kapal yang totalnya berjumlah 204 orang yang terdiri atas 189 orang selamat dan 15 orang lainnya meninggal dunia.

Dikatakannya ratusan imigran gelap yang selamat saat ini ditampung di Cianjur dan Sukabumi.

Sementara itu, Polri menerjunkan dua tim “Disaster Victim Identification” (DVI) untuk melakukan identifikasi terhadap kelima belas jenazah yang ditemukan.

Agus menambahkan sebagian jenazah para imigran saat ini telah dilakukan identifikasi dengan pengambilan sampel DNA, odontologi dan sidik jari.

Kepolisian juga berkoordinasi dengan pihak kedutaan besar untuk memudahkan bila ada keluarga korban yang ingin mengambil jenazah.

Pada Selasa (23/7) sekitar pukul 20.00 WIB, kapal tongkang yang mengangkut 204 orang imigran gelap asal Irak, Iran dan Srilanka tenggelam di lepas Pantai Perairan Cianjur Selatan.

Mereka semula berencana menyeberang ke Australia. (ant/bali post)

Suap Menyuap Bukan Hal Baru bagi Penegak Hukum Jakarta (Suara NTB) Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Panjaitan menyatakan, suap menyuap demi mengamankan sebuah perkara bukan hal baru lagi penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan pengacara.

“Itu kan dari dulu, bahwa aparat penegak hukum, polisi, jaksa, pengacara dan

Trimedya Panjaitan (ant/bali post)

hakim yang sering bermain dalam proses penegakan hukum. Ini bukan barang baru lagi dalam penegakan hukum. Cuma belum berubah dan pola pikir seperti itu yang harus diubah,” kata anggota Trimedya, Jakarta, Jumat.

Menurutnya, penegakan hukum saling mempengaruhi dalam mengamankan kasus di pengadilan.

“Seperti yang saya bilang, itu bukan barang baru. Semua kita tahu, pengungkapan seperti ini sebagai shock therapy bagus. Polisi, jaksa, hakim dan advokat, penegak hukum yang saling mempengaruhi,” ujar dia.

Ia meminta KPK untuk menindaklanjuti operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan kepada pengacara M pada Kamis kemarin.

“Kita serahkan kepada proses penegakan hukumlah. Siapapun yang bertanggung

jawab, pasti akan diungkap oleh KPK. Tentu KPK perlu waktu sebab butuh bukti-bukti dan kita serahkan saja ke KPK,” ungkapnya.

Kamis siang sekitar pukul 12.15 WIB penyidik KPK melakukan penangkapan terhadap seseorang berinisial DS. DS adalah pegawai di lingkungan Mahkamah Agung. Penangkapan dilakukan di sekitar Monas saat DS sedang naik ojek Selanjutnya pada pukul 13.20 WIB penyidik KPK juga melakukan penangkapan seseorang berinisial MCB di satu kantor pengacara di Martapura Jakarta Pusat.

“Sekitar pukul 11.30 WIB, DS mendatangi kantor MCB, setelah itu dia keluar dengan menenteng tas berwarna cokelat dan kemudian mencegat ojek, tapi KPK mendapat informasi sudah ada penyerahan uang sehingga setelah DS naik kendaraan roda dua, ia ditangkap di sekitar Monas dengan uang sekitar Rp80 juta,” ungkap Juru Bicara KPK Johan Budi. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Sabtu, 27 Juli 2013

Dinilai Berhasil Membangun Lobar

NW Solid Dukung AZAN Giri Menang (Suara NTB) Pasangan Calon Bupati Dr. H. Zaini Arony, M.Pd dan Calon Wakil Bupati Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si (AZAN) terus mendapatkan simpati dari masyarakat. Sosok Zaini Arony sebagai calon bupati incumbent yang telah menorehkan sederet keberhasilan membuatnya didambakan masyarakat

lombok Barat agar kembali menjadi pemimpin lobar lima tahun kedepan.

Karena itulah, pasangan AZAN mendapatkan gelombang dukungan dari berbagai kelompok dan lapisan masyarakat mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Setelah dukungan dari berbagai elemen masyarakat di Lobar, kini giliran organisasi Islam terbesar di NTB Nahdatul

Calon Bupati Dr. H. Zaini Arony, M.Pd memberikan sambutan.

Wathan (NW) yang menyatakan dukungan terhadap pasangan AZAN. Dukungan itu disampaikan Pengurus Daerah NW Lobar, H. Muslim saat memberi sambutan pada pembukaan pesantren kilat Pemuda dan Ikatan Pelajar NW di Gedung Pengendali Pertanian Peninjaun Kecamatan Narmada Kamis (25/7) kemarin.

Dalam acara yang juga dihadiri Pengurus Wilayah NW NTB, yang juga Kepala Bappeda NTB, Dr. Rosyadi Sayuti, M.Sc, TGH. Zahid Syarif (tuan guru sepuh NW pimpinan Ponpes Hikmatussyarif NW Salut Narmada), Camat Narmada, Abdul Manan, H. Bustaman, sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya serta para pemuda dan pelajar NW tersebut, H. Muslim mewakili NW memberikan dukungan penuh terhadap AZAN. Syarat Lombok Barat akan berdiri tegak, dikatakan Muslim, salah satunya adalah dengan memiliki pemerintah yang baik, yang mengayomi masyarakat.

“Seperti yang kita rasa-

Calon Bupati Dr. H. Zaini Arony, M.Pd bersama segenap pengurus NW

kan, di bawah Doktor H. Zaini Arony, Lombok Barat mengalami kemajuan untuk itu perlu dilanjutkan!” ujar Muslim dengan tegas memberi dukungan kepada Bupati Zaini Arony untuk menjadi Bupati Lobar periode kedua.

Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Lobar ini terus berulang mengungkapkan pernyataan dukungan penuh NW terhadap Bupati Zaini. “Kita tidak boleh saling mencurigai, di tempat lain hanya karena curiga pemimpinnya mau diganti, tapi kita harus lanjutkan kepemimpinan Bupati Zaini Arony!,” ucap Muslim yang diamini para undangan.

Ketua Pengurus Wilayah NW NTB, Dr. Rosyadi Sayuti pun saat berbincang dengan Bupati Zaini memberikan dukungan atas pencalonan kembali bupati. Muslim juga merinci jumlah lembaga NW yang ada di Lobar yaitu MI dari 87 buah, 35 di antaranya MI NW, MTs dari 96, 36 di antaranya dimiliki NW, MA dari 63, 23 di antaranya dimiliki NW. Sehingga, bila ditotal, dari 243 lembaga, 94 di antaranya merupakan lembaga pendidikan NW. Lebih lanjut dikatakan Muslim, jumlah pengurus daerah maupun ranting NW sebanyak 19.925 dengan santri puluhan ribu orang.

Sementara itu, Bupati Zaini dalam sambutannya menyampaikan perlunya meningkatkan persatuan NW. NW yang didirikan oleh almaghfurullah Bapak Maulana Syeikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, menurutnya, selalu eksis dalam setiap perjuangan, dengan memegang teguh tiga pilar perjuangan yaitu pendidikan, sosial dan dakwah.

“NW sudah pernah disinggahi Parpol, Masyumi, Golkar, PPP, Demokrat tapi

bukan berarti perpecahan, saya pengurus partai (Partai Golkar, red), Gubernur Tuan Guru Bajang pengurus partai (Partai Demokrat, red) bukan berarti pecah, tapi di sinilah kekuatan kita, jalan banyak yang kita lalui ke sana tapi pilar itu tidak boleh berubah,” ucap bupati tegas.

Bupati pun mengingat ketika menjadi Kepala Dinas Dikpora dulu semasa Maulana Syeikh masih hidup, pernah dianugerahi Handayani Emas, Handayani Utama serta Handayani Awards karena menurutnya, pemikiran almarhum Maulana Syeikh menatap ke depan dan melampaui zaman.

Kepada para pemuda dan pelajar, dengan bijak bupati berpesan agar jangan berpikir secara an sich, bukan agama untuk agama saja tapi bisa juga agama untuk di luar agama. Dengan kata lain menurut bupati, pemuda maupun pelajar NW tidak hanya belajar agama tapi juga bidangbidang studi lainnya seperti pertanian, pertambangan, pariwisata dan lain-lain.

Sebagai seorang yang kaya

pengalaman dan berpikir maju, Bupati memberikan motivasi penting agar para pemuda dan pelajar NW terus belajar sehingga menjadi orang-orang yang berkualitas.

“Sebagian dari kami mungkin masa depannya sudah lewat tapi kalian mungkin belum datang, maka manfaatkanlah waktu dengan baik karena siapa yang tidak memanfaatkan waktu itu rugi,” pesan Zaini.

Menurutnya, bila empat

tahun yang lalu masa sekarang dianggap maju, maka empat tahun ke depan masa sekarang ini bukan maju lagi untuk itulah diperlukan perjuangan yang terus menerus. Bupati dalam kesempatan itu juga memberikan bantuan Rp 5 juta untuk pemuda dan pelajar NW yang akan mengikuti pesantren kilat selama dua hari (16-17 Ramadhan). (her)

Sambutan TGH. Zahid Syarif (tuan guru sepuh NW pimpinan Ponpes Hikmatussyarif NW Salut Narmada).

Calon Bupati Dr. H. Zaini Arony, M.Pd bersalaman dengan para santri.

Popularitas Pemerintah Brasil Turun Jadi 31 Persen Brasilia Peringkat popularitas pemerintahan Presiden Brasil Dilma Rousseff anjlok lebih dari 20 poin menjadi 31 persen menyusul terjadinya aksi protes jalanan besar-besaran, menurut sebuah jajak pendapat, Kamis.

(ant/bali post)

KAUS MERAH - Seorang demonstran mengangkat kaus merah dengan bintang kuning yang melambangkan bendera Vietnam sambil meneriakkan yel-yel anti Cina bersama demonstran lain saat aksi di sekitar Danau Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam, Minggu (24/7).

Vietnam Tentang Klaim Cina Atas Laut Cina Selatan Washington Presiden Vietnam, Truong Tan Sang, Kamis, menegaskan penentangan keras terhadap klaim Cina di Laut Cina Selatan sekaligus menolak usaha Filipina untuk mengajukan masalah itu ke pengadilan PBB. Truong dalam kunjungannya ke Washington menolak hal yang dia sebut “sembilan garis batas”, dasar bagi Cina mengklaim seluruh laut strategis itu termasuk pulau-pulau yang dekat dengan negara tetangga.

Pernyataan menentang klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan makin mengeras.

Cina tidak malu-malu lagi mengerahkan otot militernya menguatkan klaim yang bertentangan dengan empat negara ASEAN, yaitu Brunei

Darussalam, Filipina, Malaysia, dan Vietnam.

Dari keempat negara ASEAN itu, cuma Vietnam dan Filipina yang jelas menentang klaim sepihak Cina atas Laut Cina Selatan. Cina semakin agresif mengklaim batas-batas teritorial dengan negara-negara tetangga di kawasan, di antaranya dengan Jepang di Kepulauan Senkaku.

Pada sisi domestik, pertumbuhan ekonomi Cina melambat yang bisa membahayakan hegemoni Partai Komunis Cina jika golongan menengah negara itu tidak lagi mendukung kebijakan mereka.

“Kami tidak dapat menemukan landasan hukum atau dasar ilmiah atas klaim seperti itu dan karena itu telah menjadi kebijakan konsisten Viet-

nam menentang rencana sembilan garis batas oleh Cina itu,” kata Truong, dalam forum digelar Center for Strategic and International Studies (CSIS) itu.

Tetapi Truong menolak berkomentar ketika ditanya apakah Vietnam akan bergabung dengan Filipina, yang pada Januari lalu meminta satu tim arbitrase Konvensi PBB mengenai Hukum Laut mengumumkan klaim Cina itu tidak sah.

“Sebagai anggota PBB, Filipina memiliki hak sah untuk melakukan proses hukum yang mereka inginkan,” kata Truong.

Filipina dan Vietnam mengecam klaim sepihak agresif Cina yang meningkat atas Laut Cina Selatan.

Hubungan Filipina dengan Cina tegang, karena Beijing men-

duduki Beting Scarborough, satu pulau kecil yang diklaim Manila, setelah dua konflik angkatan laut dua bulan tahun lalu.

Tetapi pertikaian mereda antara Vietnam dan Cina, sejurus Truong mengunjungi Beijing bulan lalu. Hanoi dan Beijing setuju membangun satu hubungan telepon khusus langsung untuk mencegah konflik itu meningkat.

Cina secara terpisah juga terlibat sengketa dengan Jepang, yang khawatir Beijing berusaha menguasai daerah peairan yang kaya sumber alam di Laut Cina Timur.

Truong sebelumnya bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, yang menyerukan ketenangan di Laut Cina Selatan. (ant/bali post)

Pada Maret, popularitas pemerintah mencapai rekor tertinggi pada angka 63 persen sebelum merosot ke 55 persen menjelang protes Juni, menurut survei Ibope, atas permintaan Konfederasi Industri Nasional.

Sementara itu popularitas Rousseff tenggelam dari semula 71 persen pada awal Juni menjadi 45 persen pada hari ini, sekitar satu tahun lebih sedikit sebelum jadwal penyelenggaraan pemilihan umum nasional.

Jajak pendapat itu menunjukkan bahwa protes, yang menyerukan diatasinya endemik korupsi dan menuntut pelayanan publik yang lebih baik, juga menyeret turun popularitas banyak wali kota dan gubernur di sejumlah negara bagian, termasuk di Sao Paulo dan Rio de Janeiro.

Jajak pendapat yang dilakukan pada 7.686 responden itu diselenggarakan pada periode 09 - 12 Juli dan memiliki margin

kesalahan dua poin. Pekan lalu, sebuah survei lain yang dilakukan oleh lembaga polling MDA juga menunjuk penurunan

tajam popularitas Rousseff, dengan 49,3 persen mendukung dan 47,3 persen menolak, demikian laporan AFP. (ant/bali post)