Snt27082013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

SELASA, 27 AGUSTUS 2013

16 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

Penegak Hukum Diminta Soroti Kunker Pejabat ke Luar Negeri C.01.08.13

Mataram (Suara NTB) Aparat penegak hukum diminta untuk bersikap lebih tegas dengan memberikan perhatian terhadap kegiatan sejumlah pejabat yang diduga memanfaatkan APBD untuk melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mengacu pada pos anggaran yang jelas.

Mantan Pimpinan DPRD NTB, H. Muhammad, SH, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/8) kemarin menyampaikan desakan tersebut.

Menurutnya, dalam lembaga DPRD maupun Sekretariat DPRD NTB, han-

ya ada anggaran untuk kegiatan kunjungan ke dalam dan luar daerah, bimbingan teknis, reses dan lain – lainnya. ‘’Tidak ada itu yang namanya anggaran kunjungan ke luar negeri, lalu mereka itu pakai anggaran apa,’’ tan-

ya Muhammad. Karenanya, politisi yang pernah dua periode menjadi anggota DPRD NTB ini meminta aparat penegak hukum untuk menyoroti persoalan ini.

Muhammad juga mempertanyakan kepergian para kepala dinas yang juga ke luar negeri tersebut. Terlebih, untuk kepergian ke luar negeri seorang kepala dinas harusnya memperoleh izin dari gubernur. ‘’Tentu harus (ada izin gubernur) karena dia kan tugas.

Tapi kepentingan apa kepala dinas ke luar negeri,’’ ujarnya.

Sementara, anggota Badan Kehormatan DPRD NTB, Ir.Made Selamet, juga mengaku tidak tahu menahu soal kepergian sejumlah rekannya ke Timur Tengah (Dubai dan Jeddah). ‘’Kalau itu saya juga tidak tahu, tahunya dari koran,’’ ujarnya. Menurutnya, saat ini sejumlah anggota DPRD NTB baru saja pulang dari kunjungan ke luar daerah.

Bersambung ke hal 5

Dibidik Kejagung

Mangkrak, Proyek BLK Internasional Lotim

(Suara NTB/rus)

Mataram (Suara NTB) Salah satu proyek pusat di daerah yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) adalah Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional, di Lombok Timur. Penyelidikan proyek yang senilai Rp 20 miliar tahun anggaran 2010 yang saat ini mangkrak, penanganannya masih di Jampidsus. ‘’Karena sampai saat ini kami belum mendapat kabar apapun, berarti penanganan kasusnya masih di Jampidsus Kejaksaan Agung,” kata Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH, Senin (26/8).

Bersambung ke hal 5

TO K O H Bukan Tidak Berpihak

(Suara NTB/ars)

I Made Ray Karuna Wijaya

MEMAKNAI independensi sebagai sebuah sikap tidak berpihak dalam pemberitaan akan membuat pers kehilangan peranan sosialnya. Topik itu mengemuka dalam perbincangan ringan antara sejumlah wartawan dengan anggota Dewan Pers, I Made Ray Karuna Wijaya, usai kegiatan Dewan Pers bersama wartawan di Senggigi, Lombok Barat, Senin (26/8) kemarin.

Bersambung ke hal 5

BLK INTERNASIONAL - Gedung BLK Internasional di Lombok Timur yang dibidik Kejagung karena diduga bermasalah.

Kejati Periksa 12 Saksi Kasus Rumput Laut Lewat ’’Jalan Tol’’Cukup Rp 115 Juta

Calo CPNS Mulai Beraksi

Mataram (Suara NTB) Menjelang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), calo CPNS mulai beraksi. Mereka menawarkan jasa bagi siapa saja yang ingin lolos dalam rekrutmen tersebut. Namun tentu saja bukan lolos karena peserta tes CPNS bisa menjawab soal dengan benar. Tetapi cukup lewat ‘’jalan tol’’ dengan uang pelicin Rp 115 juta, si calo bisa mewujudkan impian menjadi CPNS. Sebuah sumber kepada Suara NTB mendapat informasi mengenai adanya calo CPNS tersebut. Ia menceritakan, ia mendapatkan pesan singkat (SMS) dari rekan kerjanya mengenai tawaran tersebut. ‘’Siapa yang mau jadi PNS, ini ada jalur. Tapi lewat

‘’jalan tol’’,’’ ujar sumber ini.

Informasi yang disampaikan si calo, penempatan CPNS yang ditawarkan yaitu di Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Beberapa jurusan dan formasinya antara lain; D3 Jurusan Keperawatan sebanyak 10 orang, S1

Keperawatan sebanyak 10 orang, Bidan 14 orang, Jurusan Teknik Bangunan dua orang, S1 Pariwisata dua orang, Bersambung ke hal 5

Bohong semua apa yang disampaikan oleh calo itu. Kalau ada calo itu laporkan saja ke polisi, biar ditangkap.

H. Muh. Suruji

Mataram (Suara NTB) Jumlah saksi yang harus dimintai keterangan oleh penyidik Kejati NTB terkait proyek rumput laut kian bertambah. Dari sebelumnya tiga saksi, berkembang menjadi 12 saksi. Mereka berasal dari kelompok nelayan yang sedang diperiksa secara maraton oleh penyidik Kejati NTB. Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH menyebut, sebelumnya ada tiga ketua kelompok nelayan yang sudah dimintai keterangan. Dari tiga saksi itu, ternyata belum cukup, sehingga pemanggilannya berkembang ke belasan saksi lainnya. ‘’Ada 12 saksi lainnya yang diperiksa. Dari 12 saksi itu, baru tiga yang sudah dimintai keterangan,’’ sebut Sutapa.

Ke 12 saksi itu menurut Sutapa, 10 diantaranta ketua kelompok nelayan yang menerima bantuan alat penangkaran rumput laut dari BPBD Kota Mataram, dengan petunjuk teknis dari Dinas Pertanian, Perikanan dan Kelautan Kota Mataram.

Para ketua dan anggota kelompok ini, menerima alat budi daya rumput laut, berupa jaring penangkar, pelampung bola, jangkar dan perahu mini.

Menurut Sutapa, keterangan para saksi ini diperlukan untuk mencocokkan antara keterangan mereka dengan fakta di lapangan. ‘’Seperti keberadaan alat alat penangkaran rumput laut dengan realisasi anggarannya akan dicocokkan,’’ terangnya.

Beberapa waktu lalu, tiga orang dari kelompok nelayan sempat dimintai keterangan sebagai saksi. Rata rata keterangannya mengakui menerima bantuan proyek senilai Rp 1,4 miliar tersebut.

Bersambung ke hal 5

Dari Sertijab Kadishubkominfo NTB

Lanjutkan Pengembangan Konektivitas Moda Tansportasi di NTB Mataram (Suara NTB) Salah satu pekerjaan rumah (PR) bagi Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB pascaditinggalkan Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc, MM, M.TP secara terus menerus mengembangkan konektivitas transportasi udara, darat dan laut di NTB. Untuk itu, Kadishubkominfo NTB yang baru, Drs. Agung

Hartono, M.STr yang dilantik oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi pada 22 Agustus 2013 lalu akan melanjutkan pengembangan konektivitas antarmoda transportasi dan intramoda transportasi. Selain itu, akan terus diupayakan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan layanan transportasi di NTB. Bersambung ke hal 5

FOTO BERSAMA Kadishubkominfo NTB yang baru, Drs. Agung Hartono, M.STr (paling kanan) bersama istri, foto bersama dengan mantan Kadishubkominfo Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc, MM, M.TP (paling kiri) bersama istri, foto bersama usai sertijab Senin (26/8) kemarin.

(Suara NTB/nas)

C.03.08.13

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2

Dewan Minta ’’Launching’’ KMS Ditunda Expo Pertanian Membantu HARGA kebutuhan pokok pertanian yang kerap melambung di pasaran, menjadi latar belakang digencarkannya pemanfaatan pekarangan rumah.

Meskipun jumlah warga yang menerapkan program ini masih minim, pihak kelurahan Mataram Barat yang berkomitmen dengan hal ini terus melakukan berbagai sosialisasi. Termasuk pada berbagai expo pertanian.

“Kita terus sosialisasikan kepada masyarakat. Apalagi jika ada expo pertanian, kita merasa sangat terbantu,” terang Lurah Mataram Barat Lisdiyanto.

(Suara NTB/nia) Sejak satu tahun terakhir ini LisLisdiyanto diyanto mengajak warga di kelurahannya agar bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah. Hal ini didorong atas naik turunnya harga kebutuhan pokok pertanian yang sulit diprediksi. Seperti beberapa bahan kebutuhan pokok cabai, tomat dan sayur-mayur lainnya. Selama ini, masih banyak lahan-lahan pekarangan yang dibiarkan begitu saja oleh masyarakat. Padahal jika masyarakat bisa memanfaatkan lahan pekarangan rumah dengan ditanami tanaman seperti cabai dan tomat, masyarakatlah yang nantinya akan memetik hasilnya. “Jika kebutuhan dapur melejit, ini bisa sangat membantu,” terangnya.

Untuk itu pihaknya tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi kepada warga untuk dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis sayuran, cabai, tomat dan tanaman buah lain, yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Jika tidak memadai, Lurah Mataram Barat mengimbau warganya untuk menanam menggunakan poly back dan pot-pot kecil. (nia)

Eksekutif Ngotot Pemkot Sudah Siap Mataram (Suara NTB) – Komisi II DPRD Kota Mataram dan eksekutif, Senin (26/8) kemarin, akhirnya berhadap-hadapan dalam dengar pendapat terkait kisruh rencana launching pelayanan kesehatan gratis kelas III di RSUD Kota Mataram yang dibanderol dengan ’’merek’’ KMS (Kartu Mataram Sehat). Dalam pertemuan tersebut, Komisi II sempat meminta supaya Pemkot Mataram menunda launching KMS. Dewan khawatir pelayanan kesehatan gratis tersebut bakal berantakan karena beberapa fasilitas pendukung belum siap.

Meski terjadi perang argumen, toh akhirnya Komisi II ‘’menyerah’’ pada kengototan pihak eksekutif yang mengaku kalau launching KMS itu betul-betul sudah siap. Ketua Komisi II, Nyayu Ernawati menyatakan, Dewan ingin masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik. Politisi PDI Perjuangan Kota Mataram ini melihat inti ketidaksiapan launching KMS terletak pada jumlah bed yang masih minim di RSUD Kota Mataram, yakni hanya 30 bed.

Ia khawatir kalau-kalau pasien akan membludak lantas tidak tertampung pada bed yang ada. Sebab, seperti penuturan Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra, bed akan siap sekitar Bulan Desember 2013. ‘’Lalu apa yang dikerjakan sejak launching hingga Desember,’’ tanya Nyayu. Anggota Komisi II, Yeyen Seprian Rachmat, SE., MSi., menilai pelayanan kepada masyarakat dengan KMS, nanggung. Ia mengusulkan Pemkot Mataram

mendaftarkan masyarakat dalam program BPJS. ‘’Selama itu semua untuk kepentingan masyarakat, tidak ada masalah tapi harus disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran daerah, karena pemahaman masyarakat yang namanya gratis itu benar-benar gratis,’’ demikian Yeyen. Menanggapi ’’serangan’’ pertanyaan Komisi II, Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menyatakan, legislatif penuh dengan perhitungan ketika merencanakan launching KMS. Setelah ada kartu Jamkesmas dan Jamkesdapun, lanjut Makmur, masih ada saja masyarakat yang mendatangi Bappeda dengan maksud minta diakomodir. ‘’Daripada kita diam-diam, kenapa tidak kita luncurkan saja KMS,’’ terang Sekda. Pasien dari RSUD Kota Mataram kini memang tidak boleh ditujuk ke RSUP NTB karena kelasnya sama, yakni kelas B. Mengenai bed, Makmur me-

(Suara NTB/fit)

ADU ARGUMEN - Dengar pendapat Komisi II DPRD Kota Mataram dengan eksekutif, Senin (26/8) diwarnai adu argumen soal KMS. negaskan barangnya sudah ada . ‘’Bednya sudah ada, Cuma tempat naruhnya yang belum ada,’’ kilahnya sembari menambahkan nantinya jumlah total bed di kelas III sebanyak 168 bed.

Direktur RSUD Kota Mataram, menambahkan, mengiringi launching KMS, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dikes Kota Mataram. ‘’Kalau

overload maka akan dirawat di puskesmas,’’ katanya. Sementara itu, Kepala Dikes Kota Mataram, dr. Usman Hadi meyakini, tidak akan terjadi over kapasitas, meski nantinya akan diberlakukan KMS. Ini mengingat, pada layanan Jamkesmas maupun Jamkesda di Mataram, penggunaannya hanya sekitar 10 persen. (fit)

Jangan Sekadar Perawat HAJAT Pemkot Mataram untuk memenuhi tiga hak dasar masyarakat, yakni pendidikan, kesehatan dan sanitasi, ternyata belum sepenuhnya, bisa terwujud. Yang paling sering dijumpai di lapangan, menurut anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, Abdul Malik Thalib, adalah masalah kesehatan. Seperti yang terjadi di Poskesdes Karang Baru, Kecamatan Selaparang. Di sana, kondisi Poskesdes berikut sarana dan prasarana pendukungnya, begitu memprihatinkan.

Ia berharap pihak eksekutif memperhatikan hal ini dengan (Suara NTB/fit) lebih serius. Tidak sekadar fasiliAbdul Malik Thalib tas untuk persalinan, tetapi juga fasilitas umum lainnya. Sebab, Poskesdes maupun puskesmas pembantu (pustu) merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat, setidaknya sebelum masyarakat berpikir untuk ke Puskesmas bahkan rumah sakit. ‘’Apalagi Poskesdes itukan menerima kapan saja,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (26/8) kemarin. Malik berharap, Pustu-Pustu yang ada di Kota Mataram, ke depan supaya dilengkapi dengan tenaga medis yang bukan sekadar perawat. ‘’Bila perlu dokter kalau memang ada,’’ katanya. Legislator dari Fraksi PKS ini melihat, cara itu cukup baik untuk mengurai penumpukan pasien yang kerap terjadi baik di Puskesmas, lebih-lebih di rumah sakit. ‘’Sayangkan sudah dibuat kalau tidak digunakan,’’ imbuhnya. Pada harihari tertentu, katanya, seperti hari Senin, kerap terjadi penumpukan pasien, sehingga terkesan lama dilayani. Malik yakin jika sarana Poskesdes ataupun Puskesmas dimaksimalkan, pelayanan kepada masyarakat tentu akan optimal. Poskesdes, kata dia, dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Malik, selama ini Pemkot Mataram hanya berkonsentrasi pada pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, tetapi pelayanan kesehatan di tingkat yang paling bawah, seperti di Poskesdes, terkesan dilupakan. Ia mengingatkan kepada eksekutif agar fasilitas yang diberikan untuk mendukung pelayanan di Poskesdes tidak seadanya. (fit)

Jelang Akkpoksi

Mataram Siapkan Lahan Bangun UPS Mataram (Suara NTB) Sebagai bentuk keseriusan terhadap komitmen realisasi program pengurangan risiko bencana terpadu berbasis masyarakat (Pertama) di wilayah pesisir, 17 September 2013 mendatang Pemkot Mataram akan meneken MoU dengan PMI Kota Mataram. Ini dirangkai dengan kegiatan Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (Akkpoksi) yang disaksikan sekitar 225 kepala daerah se Indonesia yang akan menghadiri acara tersebut. “Bahkan Pemkot Mataram telah menyiapkan lahan untuk membangun UPS sekitar lima are di kawan Jempong Baru,” kata Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana usai mengikuti ekspose program yang disampaikan oleh perwakilan Program Coordinator Indonesia Recovery Program American Red Cross, Dino Argianto di ruang kenari kantor Walikota Mataram, Senin (26/8).

Dikatakan Mohan, program kerjasama UPS adalah program yang lebih sistematis, karena jika melihat program yang dipaparkan terkait denganpengelolaansampah, PemkotMataramtelahmelakukanbeberapa rintisan program diantaranya program Llisan (lingkungan menuju sampah nihil), dan Bank Sampah. Ia berharap dengan adanya UPS ini nantinyadapatberdampakpadapengurangansampahyangdibuangke Tempat Pembungan Akhir (TPA), yang saat ini dari volume sampah mencapai sekitar 1.250 meter kubik per hari, hanya mampu terangkut sekitar 800 meter kubik perhari. “Melalui program ini, minimal sampah organik dan anorganik yang diangkut ke TPA bisa berkurang,” katanya.

Disisi lain, Pemkot Matarm telah melakukan sosialisasi kepada warga sekitar lokasi UPS sebagai bentuk antisipasi timbulnya dampak sosial di kawasan tersebut. Bahkan warga setempat juga akan diberdayakan untuk menjadi SDM pengelolaan UPS nantinya. “Kita ingin program ini menjadi program dari masyarakat untuk masyarakat,” katanya. Sementara,perwakilanProgramCoordinattorIndonesiaRecoveryProgram American Red Cross, Dino Argianto menyampaikan selain program UPS pihaknya juga akan melaksanakan kampanye Green and Clean di Kota MataramyangdirencanakanberlangsungOktober mendatang.

Dalamkonsepnya,UPSbukanTPAmaupunTPS,melainkansistem pengelolaan sampah organik menjadi komposter dan daur ulang, selain itu dapat berfungsi seagai pusat pendidikan dan pelatihan pengelolaan dan daur ulang sampah, serta menjadi salah satu tambahan unit usaha yakni pemasaran komposter di kebun bibit UPS. Seperti diketahui, Pemkot Mataram menjadi salah satu lokasi uji coba program Pertama diwilayahpesisir,denganmenggunakansistemUnitPengelolaanSampah (UPS) dengan pertimbangan sampah merupakan salah satu sumber penyebab bencana, bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Mataram dan American Red Cross. (fit)

(Suara NTB/fit)

EKSPOSE - Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana menghadiri ekspose program yang disampaikan oleh perwakilan Program Coordinator Indonesia Recovery Program American Red Cross, Dino Argianto di ruang kenari Kantor Walikota Mataram, Senin (26/8).

(Suara NTB/fit)

URAI KEMACETAN - Jalan Dakota yang menghubungkan Jalan Dr. Wahidin dengan Jalan Adi Sucipto Rembiga, sejak beberapa hari lalu, sudah mulai dimanfaatkan warga. Jalan Dakota ini merupakan salah satu jalan baru yang dibuka Pemkot Mataram untuk mengurai kemacetan yang kerap terjadi di perempatan Rembiga menuju Jalan Dr. Wahidin yang kerap terjadi siang hari pada jam pulang sekolah dan kantor. Pembukaan jalan baru ini membawa dampak positif yang cukup signifikan. Kini Jalan Dr. Wahidin tak lagi semacet sebelum Jalan Dakota dibuka.

Merasa Dipermainkan Rektorat

Panitia Karisma Unram Demo Mataram (Suara NTB) Baru beberapa hari resmi terpilih untuk kedua kalinya sebagai rektor Unram, Prof. Sunarpi kembali didemo oleh mahasiswa. Kali ini yang berdemo adalah panitia Karisma (Kegiatan Orientasi Mahasiswa) 2013 bersama BEM Unram dan beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa di lingkup Universitas Mataram.

Panitia Karisma merasa dipermainkan oleh pihak rektorat. Menurut Koordinator aksi, Muhammad Syahroni yang juga ketua panitia Karisma yang dibubarkan, pihak rektorat tibatiba merubah draft acara yang sudah difinalisasi oleh panitia.

Ia bersama tim panitia sudah bekerja selama dua bulan lebih. Namun pada H-1 pelaksanaan Karisma, pihak rektorat melakukan intervensi.

“Dari awal semua sudah fix.

Acara pembukaan Karisma akan dilakukan di gedung auditorium M. Yusuf Abu Bakar sebagaimana Karisma tahun sebelumnya. Namun H-1 pihak rektorat tiba-tiba bersikeras agar pembukaan Karisma dilakukan di kampus II Unram di Seganteng. Di bekas Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) yang dikelola bersama antara Pemkot Mataram dan Unram.

Keputusan ini tidak bisa diterima karena diambil sebelah pihak dan tanpa alasan yang kuat dan jelas,” terang Syahroni dalam orasinya.

Ketua BEM Unram Sulaen mengatakan, aksi ini mahasiswa menuntut dua hal. Pertama, menghentikan aksi arogansi rektorat dan kembalikan pelaksanaan Karisma 2013 kembali ke panitia dan bukan malah dilaksanakan oleh pihak rektorat.

Kedua, meminta kepada rektorat agar mahasiswa baru tidak dilibatkan dalam konflik kepentingan pimpinan. Sulaen menilai pemindahan lokasi pembukaan Karisma dari Auditorium ke Kampus II di Seganteng bermuatan politis. “Di kampus II (Seganteng, red) masih terjadi sengketa aset antara Unram dan Pemkot Mataram. Oleh karena itu pembukaan kegiatan Karisma di Seganteng digunakan oleh rektorat sebagai upaya untuk menunjukkan legitimasi mereka atas aset itu. Kami sangat setuju jika semua aset kekayaan Unram dikembalikan tapi jangan jadikan mahasiswa baru sebagai tameng untuk tujuan politis tersebut,” papar Sulaen.

Sementara itu, Ir. Abdul Faruq selaku Kabag kemaha-

siswaan Unram mengatakan pihak rektorat tidak pernah membubarkan panitia. Justru merekalah yang sengaja membubarkan diri. “Kami selalu bersama adik-adik. Apapun yang adik-adik mau kami fasilitasi.

Kemarin kami berikan pilihan dan adik-adik sendiri yang memilih untuk membubarkan diri.

Sekarang justru kalian memutarbalikkan fakta seolah kami yang membubarkan panitia Karisma,” terang Faruk ketika merespon aksi mahasiswa.

Sempat terjadi keributan antara Kabag kemahasiswaan dan mahasiswa. Terjadi adu mulut ketika mahasiswa memaksa masuk ke Auditorium tempat yang dijaga beberapa satpam. Saat adu mulut terjadi Kabag kemahasiswaan merebut salah satu spanduk kelompok mahasiswa.

Tidak bisa masuk ke Auditorium mahasiswa melanjutkan aksi mereka ke gedung rektorat Unram. Mereka berorasi di depan puluhan anggota Satpam dan beberapa pegawai rektorat.

Dalam orasinya mahasiswa mengatkan bahwa aksi mereka hari ini hanyalah sinya atas perlawanan. Mereka akan kembali melakukan aksi dengan massa aksi yang lebih banyak. (ril)

Revitalisasi Eks Pelabuhan Ampenan

Pengerjaan Lapak PKL Diyakini Selesai Tepat Waktu Mataram (Suara NTB) Pengerjaan untuk zona lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) di area eks Pelabuhan Ampenan kini sedang masa pengerjaan. Pantauan Suara NTB (26/8) siang kemarin, terlihat beberapa pekerja tengah sibuk mengerjakan salah satu bagian dari proyek revitalisasi kota tua Ampenan tersebut.

Meskipun belum kelihatan bentuknya, pengerjaan lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) ini ditargetkan rampung pada September mendatang. Para pekerja yang ditemui kemarin mengaku optimis akan segera menyelesaikan proyek itu tepat waktu.

Proyek ini seperti diketahui merupakan bagian dari revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan.

Sementara itu, puluhan pedagang yang direlokasi ke tenda-tenda yang disediakan

oleh pemerintah Kota Mataram dalam hal ini Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, terlihat sudah mengisi puluhan tenda yang disediakan khusus oleh Diskoperindag Kota Mataram untuk para pedagang selama masa pengerjaan lapak Pedagang Kaki Lima rampung.

Namun begitu, tidak semua pedagang mau menempati tenda-tenda tersebut. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang bernama Minah. Pedagang tersebut mengaku, omsetnya berkurang jika berjualan di dalam tenda. ‘’Makanya kami keluar lagi berjualan di tempat semula,’’ ungkapnya. Selain itu, dirinya juga mengaku senang dengan adanya niat baik dari pemerintah untuk membuatkan

lapak-lapak berjualan bagi para pedagang.

Sementara itu, di depan pintu masuk gerbang eks Pelabuhan Ampenan, tidak terlihat satu pun aparat penjaga keamanan sebagaimana yang diinstruksikan oleh Wakil Walikota Mataram beberapa hari lalu. Pintu gerbang terlihat lengang dari penjagaan aparat. Padahal sebelumnya, Wakil Walikota Mataram H. Mohan Roliskana menginstruksikan agar ditempatkan pos penjagaan di pintu masuk eks Pelabuhan Ampenan. Sehingga kawasan eks Pelabuhan Ampenan steril dari aktivitas penjualan minuman keras dan kegiatan negatif lainnya. Pengamanan akan melibatkan petugas Satpol PP Kota Mataram bersama instansi lainnya. (dys)

Dispenda akan Naikkan Target Pajak BPHTB Mataram (Suara NTB) Target pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram dari pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) melampaui target. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Mataram HM. Syakirin Hukmi, SE., MM., ketika ditemui Suara NTB Senin (26/8) di selasela rapat evaluasi bersama seluruh camat, lurah dan kepala lingkungan se-Kota Mataram, untuk persiapan penyelengaraan Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan yang akan dilaksanakan oleh Dispenda Kota Mataram pada tanggal 4 September hingga 1 Oktober 2013 mendatang.

Keberhasilan mencapai target ini membuat Dispenda Kota Mataram berencana menaikkan kembali target pendapatan dari pajak BPHTB ini. “Untuk anggaran pada APBD perubahan tahun ini, target penerimaan pajak BPHTB Kota Mataram dinaikkan menjadi Rp 6 miliar, sehingga total kemarin posisi PAD untuk APBD murni di tahun 2013 ini mencapai Rp 97 miliar, kini dinaikkan mencapai Rp 117 miliar dengan melihat berbagai indikator peningkatan ekonomi, berarti ada kenaikan Rp 27 miliar,’’ ungkap H. Syakirin Hukmi.

Menurutnya, keberhasilan capaian melampaui target pajak BPHTB ini, tentunya disebabkan oleh pelaku dunia usaha yang melihat Kota Mataram ini mempunyai sesuatu yang menarik untuk ditempati, orang yang berinvestasi tentunya mereka akan melihat daerah tempat investasinya aman. ‘’Nggak mungkin mereka mau berinvestasi, beli rumah, beli tanah, membangun bangunan, membangun ruko, kalau tempatnya tidak aman. Itulah faktor utamanya, sehingga masyarakat akan terbantu dengan menggeliatnya usaha ini,’’ ujarya.

Dengan demikian, secara otomatis penerimaan pajak BPHTB ini akan naik. Selain itu, capaian melampaui target BPHTB ini disebabkan juga oleh Kota Mataram sekarang ini sangat ideal untuk berinvestasi karena cukup aman, selain karena tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak yang cukup tinggi. Hal itu tidak terlepas dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihaknya. “Ketika ada perubahan pengalihan tanah, kami dengan cepat melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, dirinya menyebutkan sumber terbesar peneri-

(Suara NTB/dok)

HM. Syakirin Hukmi

maan PAD Kota Mataram selama ini masih didominasi oleh empat sektor pajak yang masih menjadi primadona PAD Kota Mataram, yaitu pajak BPHTB, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak penerangan jalan, pajak hotel dan restoran. ‘’Khusus untuk PBB, kami sedang matangkan dulu langkahlangkah bagaimana bentuk sosialisasi ke masyarakat baik oleh pak camat, lurah dan kepala lingkungan. Salah satunya ialah dengan adanya gebyar PBB awal September mendatang. Karena biasanya, dengan pola-pola seperti itu akan mencapai 100 persen,’’ ujarnya.

Selain itu, disinggung mengenai berkurangnya sumber pendapatan daerah Kota Mataram akibat perindahan Bandara dari selaparang ke BIL Lombok Tengah, tidak ditampik oleh H. Syakirin. “Meskipun pada saat perpindahan operasional Bandara dari Selarapang ke BIL Lombok Tengah tahun lalu, pada awalnya cukup berpengaruh terhadap tingkat pendapatan daerah Kota Mataram, seperti dari pajak reklame, pajak parkir dan lain-lain. Tetapi dalam posisi kehilangan (perpindahan BIL, red) tersebut, pemerintah Kota Mataram terus melakukan usaha-usaha lebih lanjut, contohnya, dengan memberikan kemudahan berinvestasi kepada semua pihak yang mau datang. Dengan demikian, secara otomatis ekonomi akan tumbuh. “Dulu memang berpengaruh, tetapi tidak terlalu besar, karena pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan setiap orang yang mau berinvestasi di Kota Mataram,’’ pungkasnya. (dys)

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Banyak Belum Disentuh KEBERADAAN dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada tahun 2013 mengelola anggaran hingga Rp 29,8 miliar masih belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat. Masih banyak kegiatan pembangunan yang belum disentuh, seperti masalah gizi buruk, meminimalisir kematian ibu, rumah tidak layak huni.

Menurut Koordinator Kota (Korkot) PNPM Mandiri Perkotaan, H. Afiffudin, menjawab (Suara NTB/rus) Suara NTB, Senin (26/8), meH. Afiffudin negaskan, dana yang masuk terus mengalami peningkatan dibandingkan dana sebelumnya.

Hanya saja, dana pendamping dari pemerintah daerah (Pemda) setempat yang masih belum sesuai dengan ketentuan.

Di sisi lain, ungkapnya, Dana Biaya Operasional Pendampingan (BOP) PNPM sebesar 5 persen dari total BLM yang cair dari pemerintah pusat sebesar Rp 1 miliar. Hanya saja angka itu tidak pernah terpenuhi oleh pemerintah daerah. ‘’Terakhir dicairkan BOP hanya Rp 119 juta,’’ ungkapnya.

Harapannya ke depan ada dana BOP dari Pemda ini bisa lebih maksimal. Pasalnya, sejauh ini para pelaksana di lapangan membutuhkan biaya untuk operasional.

Tidak hanya itu, ungkapnya, pihak desa sering kebingungan menggunakan besarnya dana pembangunan fisik. Sementara bangunan fisik berupa rabat jalan dan talut sudah tidak ada lagi. “Ada yang dapat Rp 2 miliar sampai bingung untuk gunakan uang,” ucapnya.

Diakuinya, kehadiran program PMPM ini cukup banyak yang bisa dirasakan hasilnya masyarakat secara langsung. Meski sejauh ini sebagian besar pelaksana PNPM ini masih mengedepankan kegiatan pembangunan fisik. (rus)

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

HADANG Kusir cidomo di Pemenang Tanjung menghadang angkutan transportasi umum yang menuju tiga Gili, Senin (26/ 8). Aksi ini sebagai protes pemberlakuan buka tutup bagi kusir cidomo yang membawa penumpang menuju Pelabuhan Bangsal .

Tanjung (Suara NTB) Kesal karena tak diakomodir, belasan kusir cidomo (dokar) kembali menggelar aksi penghadangan transportasi (kendaraan) umum di jalur masuk menuju Dermaga Bangsal - pintu masuk ke 3 Gili. Aksi penghadangan ini adalah yang kedua dalam rentang sepekan terakhir.

Tuntutan para kusir cidomo yang diklaim mewakili anggota hingga 100 orang ini, adalah membuka kembali akses cidomo untuk mengangkut penumpang dari Perempatan Pemenang ke Dermaga Bangsal dan sebaliknya. Kebijakan saat ini, yang hanya membolehkan

cidomo mengangkut wisatawan sekembali dari 3 Gili melalui dermaga ke Perempatan Pemenang tak maksimal bagi pendapatan para kusir. Desakan dan tuntutan para kusir, bahkan mengarah pada ancaman untuk menduduki Kantor Bupati dengan armada dokar.

“Kami akan tetap menggelar aksi, sampai aturan awal diberlakukan kembali,” ancam salah seorang kusir, Munawir, Senin (26/8).

Para kusir menolak keras pemberlakuan buka tutup yang berimplikasi pada dibolehkannya angkutan transportasi umum langsung mengantar pengunjung hingga ke derma-

ga. Penumpang pun jadi minim, dan penghasilan kusir cidomo merosot. ‘’Mengandalkan penumpang yang kembali dari tiga Gili tidak berarti banyak bagi kusir cidomo,’’ keluhnya.

Saeful, kusir cidomo lain, menegaskan aksi yang dilakukan, karena mereka terdesak oleh tuntutan ekonomi. Saat ini, banyaknya kusir yang mengais rizki dari penumpang pengunjung 3 Gili di kisaran 100 orang. Tarif yang diberlakukan pun tidaklah besar, di kisaran Rp 15 ribu dengan jumlah penumpang 3 sampai 4 orang.

“Alasan pemda bahwa kami kerap melakukan pemaksaan dan menimbulkan ketidaknya-

manan wisatawan,hanya akalakalan para pejabat Dinas Perhubungan saja. Kami tetap menghormati wisatawan, apalagi kami juga makan dari mereka,” katanya.

Pengurus Koperasi Harapan Bersama, Asmadi, membela anggota koperasinya para kusir cidomo, mengakui telah mengagendakan pertemuan dengan DPRD KLU pada Rabu, esok.

Kusir cidomo akan menyuarakan aspirasinya ke lembaga DPRD KLU, untuk mendesak perubahan kebijakan Pemda KLU c.q Dishubparkominfo.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika (Dishub-

parkominfo ) KLU, Sinar Wugiyarno, SH., menjelaskan Pemda KLU telah menerapkan kebijakan menutup akses cidomo, karena pertimbangan kenyamanan dan ketertiban. Banyak masukan yang diperoleh dari wisatawan, bahwa keberadaan cidomo di Pelabuhan Bangsal menyebabkan kawasan pintu masuk tidak tertib.

“Penarikan petugas pos di Terminal Bangsal adalah merupakan langkah pemda melakukan penertiban terhadap aksi pemaksaan penumpang, pungli maupun aksi premanisme yang banyak dikeluhkan wisatawan selama ini,” ujarnya singkat. (ari)

Menjamur, PKL BIL Makin Sulit Dikendalikan (Suara NTB/ist)

PERTEMUAN - Suasana pertemuan kepala desa dan kepala dusun di Bayan yang menuntut dilakukan revisi terhadap penerima BLSM, Senin (26/8).

Masyarakat KLU Desak Penerima BLSM Direvisi Tanjung (Suara NTB) Data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kembali mendapat kritikan masyarakat. Sejumlah aparatur Desa Karang Bajo, Bayan, pun bersikap data awal amburadul dan harus direvisi.

Kepala Desa Karang Bajo, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara (KLU) Kertamalip, mengakui pihaknya telah berkumpul bersama sejumlah kepala dusun dan tokoh masyarakat membahas data BLSM. Dari data penerima di Desa itu, revisi BLSM diharuskan, mengingat ada di antara penerima yang sudah meninggal, pindah, dan ada pula penerima yang dobel.

Kertamalip mencatat, dari data penerima di desanya sebanyak 621 orang, diketahui 14 orang sudah pindah domisili, 10 orang penerima meninggal, dan 1 lagi tercatat ganda dalam daftar penerima. Rincian per dusun, penerima BLSM masingmasing Karang Bajo sebanyak 69 orang, Ancak Timur tercatat 64 orang, Ancak Barat sebanyak 52 orang, Lokok Aur dengan 135 orang, Kopang 60 orang, Dasan Baro 123 orang dan Dusun Pelabupati 118 orang.

“Data ini masih bermasalah. Seharusnya jika menurunkan bantuan seperti BLSM dilakukan pendataan ulang dulu, agar nama yang sudah pindah, meninggal tidak tercantum lagi,” ungkapnya di Tanjung, Senin (26/8).

Terpisah, Kadus Ancak Barat, Muardi dikonfirmasi mendesak Dinas Sosial KLU bersikap atas aspirasi ini. Petugas pendataan baik yang dari kabupaten maupun pemerintah provinsi atau pusat agar tidak melangkahi kepala dusun. Bagaimana pun pihak dusun lebih tahu kondisi ekonomi warganya, sehingga di setiap pendataan program seharusnya ada komunikasi dan koordinasi.

Kadus Ancak Timur, Abdul Wahid, mengamini pernyataan Kadus Ancak Barat. Di wilayahnya, tidak sedikit warganya yang pergi ke luar negeri. Hasil yang diperoleh sebagian untuk memperbaiki kondisi fisik rumah. Namun sekembali dari luar negeri, mereka tidak memiliki penghasilan tetap. Di dusunnya pula, sejumlah warga harus memberanikan diri meminjam di bank untuk modal usaha bakulan. “Di Ancak Timur, penerima BLSM ada 62 KK. Jika melihat fakta lapangan, seharusnya penerima berjumlah 130 KK karena banyak warga yang tidak mampu,” katanya.

Di Lokok Aur, bahkan terjadi kesalahpahaman antara warga dan aparatur dusun karena tidak akuratnya penerima. Ketua RT setempat, Jamaludin, mengakui warga setempat menuding, Kepala Dusun dan RT sengaja menyembunyikan Kartu Perlindungan Sosial akibat tidak meratanya peroleh BLSM. (ari)

Jelang Tes CPNS

Tenaga Honorer K2 Dapat Bintek Praya (Suara NTB) Sebanyak 2.778 tenaga honor kategori dua (K2) lingkup Pemkab Lombok Tengah (Loteng) direncanakan bakal mengikuti tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), akhirnya Bulan September mendatang. Sebagai langkah persiapan menghadap tes tersebut, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Loteng, bulan ini mulai memberikan bimbingan teknis (bintek) khusus bagi tenaga honor K2 tersebut.

Kepada wartawan di kantor Bupati Loteng, Kepala BKD Loteng, Drs. H.L. Sastrawirya, Senin (26/8), mengungkapkan, bintek tersebut meliputi bimbingan tata cara pengisian formulir, pengenalan tentang aturan-aturan pemerintah yang terkait sampai pada pembahasan kisi-kisi soal ujian nantinya. Namun demikian, bintek tersebut sifatnya suka rela dan tidak wajib bagi tenaga honor.

“Hanya bagi yang berminat saja. Kalau tidak berminat, bukan jadi persoalan. Karena ikut bintek juga bukan jaminan untuk bisa lulus tes CPNS,” sebutnya. Hanya saja, bagi yang ikut bintek bakal memperoleh tambahan pengetahuan, sehingga benar-benar siap untuk mengikuti tes.

Pasalnya, untuk kisi-kisi soal yang ada misalnya itu dibuat sesuai standar ujian nantinya. Dengan begitu para tenaga honor bisa memperoleh gambaran, seperti apa soal yang keluar nantinya, sehingga para tenaga honor tidak gugup, saat melalui ujian.

Bintek melibatkan tim ahli, baik dari pusat maupun daerah. Menurutnya, bagi tenaga honor yang mau mengikuti bintek, dikenakan biaya administrasi sebesar masing-masing Rp 100 ribu. Biaya tersebut digunakan untuk membayar jasa tim ahli serta untuk keperluan peralatan tulis menulis, karena kalau mengandalkan anggaran daerah, jelas tidak akan mampu. Terlebih jumlah tenaga honor yang bakal ikut tes cukup banyak. Hal inilah membuat pihaknya membebankan biaya pada tenaga honorer yang bersedia ikut bintek. (kir)

Praya (Suara NTB) Jumlah pedagang kali lima (PKL) yang ada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) makin hari makin bertambah banyak. Kondisi tersebut membuat para PKL semakin sulit dikendalikan. Meski pemerintah daerah bersama PT. Angkasa Pura (AP) I BIL sudah berkali-kali melakukan penertiban.

Terakhir, Senin (26/8) kemarin, petugas PT. AP I BIL bersama dengan aparat Satuan Polisi PP Pemkab Loteng kembali melakukan penertiban. Supaya para PKL tidak berjualan di sekitar terminal bandara. “Tadi yang turun tim gabungan dari semua unsur,” aku Kepala Sat Pol PP Loteng,Murti, S.H, kepada Suara NTB. Khusus dari Pol PP sendiri diterjunkan sebanyak 31 personel bergabung dengan aparat kepolisian, TNI serta petugas keamanan bandara dari PT. AP I BIL sendiri. Para PKL tersebut lantas diarahkan ke lokasi yang sudah dipersiapkan.

Jalannya penertiban sendiri, kata Murti, tidak banyak bergejolak. Pasalnya, sehari sebelumnya para PKL sendiri sudah diingatkan. Dan, para PKL tampaknya cukup memahami kondisi yang ada, sehing-

ga pihak tidak mengalami kesulitan untuk melakukan penertiban. “Jadi yang jadi sasaran ialah PKL di kawasan terminal bandara dan area parkir,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, menambahkan, pemerintah daerah sudah memfasilitas dengan membangunkan tenda dan fasilitas tempat berjualan yang lokasinya sudah disiapkan oleh pihak pengelola bandara.

Hanya saja, jumlah fasilitas yang ada belum sebanding dengan jumlah PKL yang ada. Untuk itu, pemerintah daerah berencana menambah fasilitas tempat berjualan, sehingga bisa mengakomodir PKL-PKL yang belum tertampung. “Jumlah fasilitas yang ada memang belum sebanding. Jadi akan kita tambah,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah

(Suara NTB/dok)

JUALAN - Keberadaan PKL di BIL membutuhkan perhatian serius pemerintah. Meski sudah disiapkan tempat berjualan, masih ada PKL yang berjualan di terminal dan tempat parkir. Seperti terlihat dalam gambar, seorang PKL sedang melayani pembeli di terminal bandara beberapa waktu lalu. daerah nantinya juga akan menempatkan petugas khusus untuk mengawal para PKL. Bersama-sama dengan

petugas keamanan dari PT. AP I BIL sendiri. Supaya tidak lagi berjualan di luar lokasi yang sudah diizinkan. Kare-

na kalau tidak dijaga, khawatirnya para PKL akan kembali berjualan di luar fasilitas yang ada. (kir)

Kembangkan Objek Wisata

Raih Kembali Adipura

Lotim Masih Terkendala Minimnya Dana Promosi

Konsep Kota Amanah Digalakkan

Selong (Suara NTB) Dalam rangka melakukan kegiatan promosi wisata, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih dihadapkan pada persoalan yang cukup kompleks. Destinasi wisata masih belum siap untuk promosi, karena terbentur minimnya infrastruktur. Anggaran untuk melakukan event pariwisata yang bersifat promotif juga sangat terbatas.

Demikian pengakuan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lotim, H. Teguh Sutrisman kepada wartawan di Selong, Senin (26/8).

Diakuinya, adanya joke yang menyebutkan Pantai Surga, namun jalan neraka masih melekat di Kabupaten Lotim. Pasalnya, sampai saat ini persoalan infrastruktur diakui belum bisa diselesaikan.

Destinasi wisata Lotim diakui banyak pihak sangat indah. Pantai berpasir putih yang menawan. Namun sebagian besar fasilitas pendukung belum mampu untuk disediakan. “Kita akui anggaran kita ini sangat terbatas,” katanya.

Bidang Pemasaran, lanjut Teguh sampai saat ini tidak ada mobil operasional yang dapat digunakan untuk melakukan

kunjungan ke objek wisata. Ia mengakui, sampai saat ini tidak bisa menginventarisir objek-objek wisata yang ada di Lotim.

Pihaknya mencontohkan, Pantai Pink yang ada di Jerowaru justru dipopulerkan oleh orang luar bukan Disbudpar sendiri.

Disbudpar sebagai instansi pemerintah yang menggelar event pariwisata sampai saat ini terbilang tidak bisa dalam skala besar. Hanya event kecil-kecilan yang bisa dilaksanakan. Keberadaan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) sebagai lembaga independen yang akan melakukan promosi dalam skala besar sejauh ini diakui masih belum bisa maksimal.

Kondisinya, BPPD terkesan hanya mengandalkan anggaran dari APBD. Padahal, BPPD bisa mencari anggaran di luar APBD dalam setiap kegiatan promosi. “BPPD ini kan kita bentuk untuk membantu daerah, karena anggaran kita untuk promosi ini serba minim,” ucapnya.

Harapannya, BPPD ke depan bisa lebih maksimal, sehingga lembaga independen ini bisa mendatangkan investasi dalam pengembangan pariwisata di Lotim. Hal itu sebagaimana tugas dan wewenangnya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2009. (rus)

PANTAI INDAH - Pantai Tanjung Ringgit di Lotim yang memiliki panorama indah. Sayangnya, pemerintah daerah masih kesulitan mengembangkan kawasan ini, karena keterbatasan dana.

Praya (Suara NTB) Sudah empat tahun atau sejak tahun 2009 lalu, Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) selalu gagal meraih Piala Adipura.

Untuk itu, pada tahun ini Pemkab Loteng mulai menyusun strategis baru, sehingga bisa meraih kembali penghargaan di bidang penataan lingkungan perkotaan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni dengan menggalakkan kembali konsep Kota Amanah.

Hal itu diungkapkan Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, saat dikonfirmasi Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (26/8) kemarin.

Ia menjelaskan, kegagalan meraih Adipura dalam empat tahun terakhir, membuat pemerintah daerah cukup prihatin. Kondisi ini membuat pemerintah daerah akan berusaha dengan berbagai upaya untuk bisa meraih kembali predikat tersebut. “Tadi semua instansi terkait sudah bertemu. Untuk membahas langkah-langkah dalam menghidupkan kembali konsep Kota Praya sebagai Kota Amanah,” jelasnya.

Digalakkan konsep Kota Amanah ini, lanjutnya, diharapkan penanganan masalah sampah, penataan kota dan hal-hal terkait lainnya bisa berjalan simultan.

Selain dengan menggalakkan konsep Kota Amanah, pemerintah daerah saat ini juga tengah mengkaji peluang untuk membentuk dinas atau badan khusus yang menangani masalah sampah dan tata Kota. Yang selama ini hanya ditangani UPT Kebersihan Kota yang bernaung di

bawah Dinas Pekerjaan Umum dan ESDM Loteng.

Alasannya, persoalan penanganan sampah jika ditangani sekelas UPT tidak akan bisa maksimal. Apalagi, perkembangan Kota Praya saat ini cukup pesat. ‘’Sehingga memang harus ada dinas atau paling tidak kantor yang berdiri sendiri yang menangani secara penuh persoalan sampah dan tata kota,’’ ujarnya.

Meski demikian, ujarnya, untuk membentuk dinas khusus tidak mudah dan butuh waktu cukup lama, karena harus ada peraturan daerah (perda) sebagai payung hukumnya. Tetapi pemerintah sendiri saat ini tengah mengkaji secara hukum, kemungkinan pembentukan dinas berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) walau nanti hanya bersifat sementara sambil menunggu ada Perda tersendiri.

“Ini yang kita masih kaji lebih dalam. Apakah boleh membentuk dinas atau kantor, berdasarkan Perbup terlebih dahulu.

Sembari membuat perda. Karena pembentukan dinas tersebut sifatnya sangat mendesak. Supaya persoalan sampah bisa segera ditangani,” jelasnya.

Ditegaskannya, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah tersebut membuktikan kalau pemerintah daerah sangat serius menangani persoalan sampah dan tata kota. Harapan, target meraih kembali Piala Adipura, bisa tercapai. Tentunya dukungan semua pihak sangat diharapkan. Jangan hanya kemudian mengandalkan pemerintah daerah saja. (kir)

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Sosialisasikan Pendewasaan Usia Perkawinan Sumbawa Besar (Suara NTB) Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa, telah menggelar sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Fokus sasarannya, para pengelola Pusat Informasi Kesehatan Reproduksi (PIKR) remaja yang menyebar di semua kecamatan.

Agar menghasilkan GenRe atau generasi berencana.

Sebagaimana disampaikan Kabid KB BKBPP, Elfi Wahyuni, S.H, peserta sosialisasi 40 orang para pengelola, PIKR. Untuk memberikan pemahaman kepada remaja yang mereka bina berbasis masyarakat dan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan terjadinya usia kawin wanita sesuai UU, bagi wanita minimal 20 tahun dan 25 tahun bagi pria. Apabila sudah bisa dilakukan pendewasaan, maka tercipta generasi remaja yang genre, yang

berencana. “Kita harapkan remaja tumbuh berkembang, bebas dari pergaulan remaja yang seks bebas, narkoba dan lainnya,” jelasnya.

Manakala sudah bebas, maka diharapkan para remaja mampu melangkah ke jenjang kehidupan dewasa yang berencana. Serta pada akhirnya bisa menghasilkan generasi yang berkualitas. Untuk itu, materi yang diberikan, seperti penyiapan kehidupan berkeluarga, kegiatan seks reproduksi remaja, dibantu Dikes dan bidang terkait di BKBPP. “Sekarang ini banyak sekali pengarus globalisasi. Media sosial di internet, facebook atau twitter dan lainnya. Makanya penting kita bekali dengan pemahaman,” ujar Elfi.

Salah satu materi yang disampaikannya, soal penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Melihat banyaknya permasalahan remaja saat ini. Seperti seksualitas prani-

kah. Survei Komnas Perlindungan Anak di 33 Provinsi tahun 2008, disebutkan 97 persen remaja SMP dan SMA pernah menonton film porno.

Parahnya, 62,7 persen remaja SMP dan SMA sudah tidak perawan dan 21,2 persen remaja mengaku pernah aborsi.

Kemudian masalah narkoba, dana BNN menunjukkan 1,5 persen dari jumlah penduduk Indonesia adalah pengguna narkoba dan 78 persen di antaranya adalah remaja usia 2029 tahun. Begitu pula dengan penularan penyakit seksual.

Untuk itulah dibutuhkan PUP dan perencanaan keluarga untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga, mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi, serta menentukan jumlah dan

jarak kelahiran. Program PUP dalam program KB, meningkatkan usia kawin perempuan pada umur 21 tahun.

Serta menurunkan kelahiran pertama pada usia di bawah 21 tahun menjadi sekitar 7 persen (RPJM 2010-2014).

Pada sosialisasi tersebut, juga disampaikan soal hakhak reproduksi. Untuk meningkatkan pengetahuan pembina, pengelola program KRR remaja, berkaitan dengan pendewasaan usia perkawinan. Programnya berupa, masa menunda perkawinan dan kehamilan, masa menjarangkan kehamilan, masa mencegah kehamilan. Selain itu, pada pengelola PIKR juga diberikan materi fenomena perkawinan usia remaja. Dengan banyaknya pernikahan usia remaja yang tidak hanya di kalangan masyarakat adat. Tetapi telah merambah pelajar sekolah yang semestinya fokus pada ilmu dan bakat. Khusus untuk

Sumbawa, usia menikah pertama kali 20,89 tahun. Faktor penyebab perkawinan usia remaja, faktor ekonomi, pergaulan bebas, ambisi, dan MBA (Married By Acccident).

Sementara itu, Kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani, dalam sambutannya menyatakan, perkawinan usia dini dari hasil survei demografi kesehatan Indonesia, rata-rata di bawah 20 tahun. Tetapi ini masih didominasi di Pulau Lombok. Pendewasaan usia perkawinan menjadi bagian penting untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Makanya di BKKBN ada program yang namanya GenRe atau generasi yang berencana. Untuk itu, para peserta akan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kesehatan reproduksi remaja. Penyiapan remaja berkualitas di lingkup keluarga saja belum cukup. Tetapi harus diberikan pemahaman pada semua lini. (arn/*)

(Suara NTB/arn)

SOSIALISASI - A. Yani saat memberikan pengarahan di sosialisasi pendewasaan usia perkawinan

(Suara NTB/arn)

PESERTA - Para peserta dari pengelola PIKR remaja

Mahasiswa Blokir Jalan Lintas Tente - Parado (Suara NTB/use)

DATANGI - Para guru ketika mendatangi kantor Walikota Bima, menuntut agar Kepsek-nya diganti, Senin (26/8).

Tuntut Kepsek Diganti

Guru SD Temui Walikota Bima Kota Bima (Suara NTB) Puluhan guru SD 55 Kota Bima, Senin (26/8), mendatangi Kantor Walikota Bima. Mereka meminta Kepala Sekolah (Kepsek), Nurfatuh, S.Pd dicopot dari jabatan. Pasalnya, Kepsek setempat dinilai arogan dan sering melontarkan kata-kata kasar kepada guru.

Para guru ini mendatangi Kantor Walikota Bima tepat seusai apel di kantor tersebut selesai. Mereka diterima oleh Wakil Walikota Bima, H.A Rahman H. Abidin, SE. Namun tak semuanya yang diizinkan masuk, melainkan melalui enam orang perwakilan. Selama beberapa menit, para perwakilan guru yang dikoordinir oleh Abdul Haris ini menyampaikan maksud kedatangannya. Di mana mereka meminta Kepsek yang tak lain adalah atasan sendiri dicopot dari jabatannya.

Menurut Abdul Haris, mereka meminta dicopot karena sudah merasa resah dan tak tahan dengan sikap Kepsek. Dalam berkomunikasi Kepsek selalu menggunakan kata-kata kasar dan arogan. Tindakan tersebut sering terjadi, baik di depan siswa maupun dalam rapat. “Begitu juga di saat upacara di depan murid, dia selalu mengeluarkan kata-kata kasar,” tuturnya. Seharusnya, Kepsek tersebut memberikan contoh yang baik kepada para guru, begitu juga dengan para murid. Bahkan, Kepsek tersebut pernah sesumbar jika tak ada yang bisa memindahkannya karena merasa sebagai keluarga pimpinan daerah.

Tak puas atas tindakan Kepsek yang arogan dan mengeluarkan kata-kata kasar, dia dan teman-teman guru pernah melayangkan surat ke Walikota untuk menindaklanjutinya. Hanya saja hingga kemarin tak ada respon dari Walikota Bima. Untuk itu, kemarin, dia dan teman-teman guru mendatangi langsung pimpinan daerah. “Kita minta dia diganti, walaupun nantinya yang memegang jabatan hanya Plt,” ujar Haris. Jika tak diindahkan, para guru mengancam akan mogok mengajar.

Namun belakangan dalam pertemuan tersebut, Wakil Walikota berjanji akan menindaklanjuti aduan dimaksud. Para guru ini kembali ke sekolah dan mengajar. Bukan karena sebagai bentuk loyalitas kepada pimpinan, melainkan bentuk loyalitas ke pimpinan daerah. “Namun kita akan tetap menuntut sampai benar-benar diganti,” ujarnya. Bahkan, dia dan temantemannya sudah menandatangani surat pernyataan bersama menuntut Kepsek tersebut diganti.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkot Bima Drs Is Fami yang dikonfirmasi menuturkan, Wakil Walikota Bima telah menampung aspirasi para guru dimaksud. Menyusul adanya aduan ini, pimpinan daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Inspektorat akan menindaklanjuti. “Untuk itu, kita meminta guru tenang dan tetap mengajar sampai ada hasil dari pemeriksaan Kepsek dimaksud,” ujar Is Fahmin. (use)

Kerabat TKW yang Meninggal akan Terima Warisan Taliwang (Suara NTB) Pihak keluarga Rosiana Binti Ismail (21) Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal desa Bangkat Monteh kecamatan Brang Rea yang pulang dalam keadaan meninggal beberapa waktu lalu, nampaknya dapat sedikit berlega hati. Pasalnya keinginan keluarga untuk memperoleh hak-hak Rosiana selama bekerja di Yordania segera akan diterima.

Kepastian akan diserahkannya hak-hak Rosiana tersebut kepada pihak keluarga didapatkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) pada gelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perlindungan TKI, yang diselenggarakan di Jakarta baru-baru ini. “Kemarin saya sempat hadiri Rakernas itu mewakili pak bupati. Dan di situ kami secara tidak sengaja memperoleh kepastian soal Rosiana,” jelas kepala Disnakertans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd, Senin (26/8).

Dikatakan Hamid, saat Rakernas dirinya bertemu dengan atase Ketenagakerjaan KBRI Amman, Yordania. Dalam pertemuan itu, pihak atase menyampaikan informasi seputar hak-hak Rosiana.

Di mana sebenarnya, atase ketenagakerjaan KBRI di Amman Yordania sebelumnya telah mengirimkan seluruh hak-hak Rosiana berupa (sisa) gaji selama bekerja ke pihak keluarga. Hanya saja pengiriman tersebut batal karena rekening tujuan atas nama orangtua Rosiana sudah tidak aktif alias diblokir oleh bank.

“Mereka bilang sudah sempat mengirimkannya, tapi karena rekening tujuannya diblokir oleh bank. Jadi kiriman itu kembali lagi sehingga untuk mendapatkannya, pihak keluarga Rosiana disarankan mengaktifkan rekeningnya atau membuat rekening baru yang bisa menjadi tujuan pengiriman,” jelas Hamid.

Menurutnya, keterangan pihak atase ketenagakerjaan KBRI Amman itu memberikan angin segar. Sebab dengan begitu, prosesnya akan semakin mudah dan pihak keluarga akan dengan cepat memperoleh hak-hak sanak saudaranya yang telah meninggal. “Sebenarnya menurut atase KBRI Amman itu, mereka sudah sampaikan ke keluarga Rosiana yang ada di Arab. Tapi tidak apa-apa kami (dinas, red) tetap akan menginformasikan hal ini ke keluarga Rosiana,” cetusnya. (bug)

Bima (Suara NTB) Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar (FKMPP) Monta, Senin (26/8) sekitar pukul 08.00 WITA memblokir jalan lintas Tente – Parado, tepatnya di perbatasan Desa Sakuru – Tangga, Kecamatan Monta Kabupaten Bima. Aksi blokir ini dilakukan guna menuntut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima memperbaiki jalan dimaksud yang sudah dalam kondisi rusak parah.

Aksi blokade ini dilakukan sejak pukul 08.00 WITA. Para mahasiswa ini memblokade jalan tersebut dengan menggunakan batang pohon, batu dan sebagainya. Praktis arus lalu lintas yang menghubungkan pusat Kecamatan Woha dan pedalaman Bima tak bisa melintas. Bahkan antrian kendaraan mencapai ratusan meter. Aparat Kepolisian pun terpaksa turun tangan dan mengarahkan para pengguna jalan untuk mencari alternatif jalan lain. Aksi blokade ini berlangsung hingga sore hari.

Selain memblokade jalan, para mahasiswa ini juga menunjukkan kekecewaanya atas kondisi jalan tersebut dengan membakar ban bekas.

Sementara Kordinator Lapangan, Syarif, dalam orasinya menuturkan aksi ini sengaja digelar guna meminta Pemkab Bima melalui Kadis PU memperbaiki ruas jalan dimaksud. Kadis PU diminta

untuk mempercepat proses pelaksanaannya. Agar tidak dibohongi, kesepakatan dia pun meminta Kadis PU untuk turun menemui mereka guna menandatangani kesepakatan yang drafnya sudah mereka siapkan. Tidak saja Kadis PU, mereka juga meminta DPRD Kabupaten Bima juga turun untuk menyaksikan penandatanganan tersebut. “Kalau tidak diindahkan maka jangan salahkan kami jika kami melakukan tindakan yang kami anggap benar,” tuturnya.

Sebenarnya, aksi menuntut perbaikan jalan ini juga pernah dilakukan sebelumnya.

Namun tidak ada tanggapan dari Pemkab. Ketidakseriusan Pemerintah ini pun memincu kekecewaan sehingga dia dan kawan-kawannya kembali melakukan aksi yang sama.

“Kami akan buka blokade jika sudah mendapat kepastian dari pemerintah,” teriaknya.

Digambarkan Syarif, kondi-

(Suara NTB/use)

BLOKIR - Ruas jalan Tente-Parado yang diblokir warga dengan menebang pepohonan serta batu dan material lainnya, Senin (28/8) si jalan ini sudah tidak layak lagi untuk dilintasi. Masyarakat sudah letih dan tidak nyaman atas kondisi dimaksud. Ruas jalan ini kerap menyebabkan terjadinya kecelakaan. Bahkan tercatat tiga orang warga meninggal dunia akibat kecelakaan

JCH KSB Gelar Latihan Manasik Taliwang (Suara NTB) Sebanyak 43 Jemaah Calon Haji (JCH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menggelar latihan manasik gabungan tingkat kabupaten.

Latihan ini adalah kegiatan puncak dari seluruh rangkaian simulasi manasik sebelum mereka diberangkatkan menuju tanah suci pada tanggal 12 September mendatang.

“Ini latihan terakhir mereka. Sebab setelah ini, tidak ada latihan lagi sampai diberangkatkan bulan September nanti,” jelas Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) KSB Drs. H. Syarifuddin kepada wartawan di sela-sela kegiatan latihan manasik, Senin (26/8).

Kegiatan simulasi manasik haji JCH KSB ini, dilakukan sedemikian rupa hingga mendekati kondisi sebenarnya selama menjalankan rangkaian haji nantinya. Mulai dari pakaian, lokasi hingga alur perjalanan oleh panitia diadaptasi seperti aslinya. Bahkan setiap kegiatan pun dilakukan di tempat-tempat berbeda.

“Kami jadikan alun-alun sebagai lokasi tawaf, sementara masjid Darussalam kita jadikan lokasi melontar jumrah, karena suasana kedua tempat itu nyaris sama,” terang Syarifuddin sembari berharap pada simulasi terakhir ini para JCH asal KSB dapat mengaplikasikannya saat menjalankan ibadah nantinya.

“Kami berusaha semaksimal mungkin latihan ini seperti kondisi riilnya. Sehingga kita harap JCH kita tidak kebingunan lagi saat menjalankannya selama prosesi berhaji nantinya,” sambungnya.

Sesuai dengan ketetapan Kementerian Agama (Kemenag) JCH KSB nantinya akan masuk dalam Kloter III (kelompok terbang) embarkasi Lombok-Praya (LOP) Ban-

(Suara NTB/bug)

MANASIK - Para JCH KSB saat melakukan latihan manasik gabungan di alun-alun kota Taliwang, Senin (26/8). dara Internasional Lombok (BIL). Di Kloter itu, JCH KSB bergabung dengan para JCH asal kabupaten Sumbawa dan Lombok Timur (Lotim). “Total JCH di kloter III nantinya sebanyak 320 orang. Dan dari kita (KSB) ada 43 JCH sisanya dari Sumbawa dan Lotim,” urai Syarifuddin.

Meski baru akan diberangkatkan pada tanggal 12 September mendatang, para JCH asal KSB akan dilepas secara resmi oleh bupati dalam waktu dekat. Syarifuddin mengungkapkan, pelepasan secara kedinasan oleh bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM akan dilakukan pada tanggal 28 Agustus mendatang. “Jadi pada hari H tidak ada lagi pelepasan, jamaah kita bisa langsung diberangkatkan tanggal 12 September itu,” katanya.

Proses pemberangkatan

JCH KSB dikatakan Syarifuddin, kecuali JCH asal kecamatan Poto Tano dan Seteluk, seluruh JCH dikumpulkan di kota Taliwang pada tanggal 12 September. JCH diberangkatkan usai shalat subuh di masjid Darussalam KTC dan selanjutnya akan dilakukan penjemputan bagi JCH Seteluk dan Poto Tano.

“Tanggal 12 itu berangkat dari KSB sementara naik pesawat tanggal 13 September,” urainya.

Untuk diketahui, jumlah JCH KSB yang diberangkatkan tahun ini adalah yang paling sedikit selama pelaksanaan haji. Penurunan drastis tersebut selain karena kurangnya JCH KSB yang masuk dalam porsi kuota haji NTB, juga diakibatkan kebijakan pemerintah Arab Saudi yang memangkas 20 persen kuota haji nasional sebelumnya. (bug)

di ruas jalan dimaksud.

Sementara itu, hingga siang tak satu pun dari pejabat pemerintah maupun perwakilan yang datang menemui. Begitu juga dengan aparat Kecamatan Monta. Padahal, sebelumnya Camat Mon-

ta, Drs Ruslan berjanji untuk memfasilitasi dan memediasi dengan pimpinan daerah.

Situasi ini pun membuat para mahasiswa ini kecewa karena menilai Pemerintah tak memiliki niat baik untuk memperhatikan keluhan rakyat. (use)

Warga Lamar Lempo Tolak Budidaya Tanaman Sisal Taliwang (Suara NTB) Warga Tongo II Satuan Pemukiman II desa Lamar Lempo kecamatan Sekongkang menolak pemanfaatan lahan sisa usaha mereka dimanfaatkan sebagai areal pembibitan tanaman sisal. Penolakan warga transmigran tersebut menyusul adanya rencana pemerintah bekerjasama dengan PT Pulau Sumbawa Agro (PSA) yang merencanakan memanfaatkan lahan sisa dari lahan usaha para warga trans untuk dijadikan lahan pembibitan tanam sisal. “Kami menolak karena kami merasa punya hak dengan lahan itu,” jelas Ruslan Effendi, perwakilan warga desa Lamar Lempo, Senin (26/8).

Menurutnya, daripada dimanfaatkan untuk lahan pembibitan tanaman Sisal, lebih baik lahan sisa dari lahan usaha transmigrasi itu diserahkan kepada mereka untuk dikelola. Sebab selama ini, lahan sisa itu dibersihkan oleh warga setempat secara bergotong royong dan hingga kini sudah dimanfaatkan. “Kami juga lihat dari sisi ekonomi, lahan itu lebih cocok ditanami jagung ketimbang Sisal,” cetusnya.

Selain menolak, warga khawatir jika pengembangan tanaman Sisal di wilayah mereka akan mengekspansi lahan usaha warga. Pasalnya warga berasumsi jika terdapat lahan pembibitan maka lokasi penanaman tidak akan dari lokasi penanaman. “Kami tidak ingin lahan usaha yang khusus diperuntukkan kepada kami ini sebagai warga transmigrasi nantinya oleh pemerintah diberikan kepada perusahaan untuk ditanami.

Terus kami mau makan apa,” tandas Ruslan.

Ia meminta kepada pemerintah agar tidak melanjutkan up-

ayanya bersama PT PSA untuk mengelola lahan sisa usaha tersebut. Dan selanjutnya memberikan kepada warga untuk mengelolanya. “Kami sekarang menyetop seluruh peralatan perusahaan (PT PSA) yang akan melakukan pengolahan lahan.

Kami akan seperti ini selama belum ada penjelasan dari pemerintah,” ancamnya.

Sementara itu kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) H. Abdul Hamid, MPd yang dikonfirmasi terpisah mengaku, pengelolaan lahan sisa oleh PT PSA untuk kegiatan pembibitan tanaman Sisal sudah memperoleh restu pemerintah. Bahkan perusahaan yang rencananya akan memanfaatkan Sisal sebagai bahan baku pembuatan karpet itu telah mengantongi SK bupati. “Jadi pengelolaan lahan sisa itu sudah diserahkan ke PT PSA,” urainya.

Dijelaskan Hamid, lahan sisa dari lahan usaha I dan II di daerah transmigrasi SP II itu adalah milik pemerintah sepenuhnya. Karenanya walau sempat dikelola oleh warga, namun hak pemanafaatannya menjadi kewenagan pemerintah untuk menentukannya. “Memang waktu pembersihan lahan sisa itu, warga di sana dilibatkan. Tapi katanya PT PSA sudah memberikan kompensasi biaya pembersihan kepada warga di sana,” ujarnya.

Meski tidak secara aturan hak pengelolaan lahan sisa dari pengembangan lahan usaha transmgirasi itu menjadi kewenangan pemerintah. Hamid mengatakan, guna menuntaskan persoalan itu pihaknya akan turun ke lapangan memberikan penjelasan kepada warga. (bug)

RAGAM

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Penegak Hukum Diminta Soroti Kunker Pejabat ke Luar Negeri Dari Hal. 1 Sementara itu, saat ini para anggota DPRD NTB seharusnya sedang mempersiapkan agenda pembahasan APBD Perubahan. “Sekarang jadwalnya pembahasan KUAPPAS di Banggar,” ujarnya.

Soal bagaimana BK menyikapi kepergian sejumlah anggota DPRD NTB itu, Made Selamet mengaku belum bisa berkomentar lebih jauh. ‘’Kita juga tidak tahu ini, nanti pimpinan yang mungkin akan memberikan penjelasan,’’ tandasnya.

Sementara, hingga hari ketiga setelah pelatikan Ir.H.Mokhlis, M.Si oleh Gubernur NTB sebagai Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi NTB, yang bersangkutan belum masuk kantor. Menurut salah seorang staf di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB mengatakan, mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB ini masih berada di Dubai, Timur Tengah. ‘’Sekarang masih di Dubai, kemungkinan minggu-minggu ini baru balik,’’ terang salah satu staf yang enggan disebutkan namanya. Menurut informasi yang diperoleh, H.Mokhlis berangkat ke luar negeri saat masih menjabat menjadi Kepala Disnakertrans NTB. Selain Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah NTB, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Drs. Supran

yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Keuangan Pemprov NTB juga belum mulai melaksanakan tugasnya karena ikut dalam rombongan Komisi IV DPRD NTB dengan sejumlah pejabat Pemprov NTB. Pantauan Suara NTB di Dinas Koperasi dan UMKM NTB, ruangan Kepala Dinas yang disiapkan disana terlihat masih kosong. Informasi yang diperoleh, Drs. Supran masih mengikuti kegiatan Kunjungan Kerja bersama Komisi IV DPRD NTB. ‘’Nah kita belum tahu ini Pak Kadis baru masuknya kapan. Kabarnya beliau masih berada di Dubai ndak tahu kapan pulangnya karena belum ada koordinasi,’’ terang salah satu pegawai yang tak ingin dikorankan identitasnya.

Bahkan menurut sumber tadi, ada kegiatan rapat yang mestinya dipimpin Kepala Dinas Koperasi dan UMKM terpaksa dipimpin langsung oleh Kepala Bidang disalah satu bagian di Dinas Koperasi dan UMKM karena pejabat baru belum ada di tempat. Sementara Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB yang sebelumnya, Hendro Kartiko, M. Si informasinya masih aktif berdinas di Dinas Koperasi dan UMKM sana, guna menuntaskan beberapa kewajibannya secara administratif.(aan/nia/bul)

Bukan Tidak Berpihak Dari Hal. 1 Ray Wijaya menjelaskan bahwa tidak berpihak adalah istilah yang tidak bisa dipakai untuk memaknai independensi pers dalam melakukan tugasnya. Sebab, dengan tidak berpihak, maka pers seolah – olah memposisikan diri hanya sebagai penonton tanpa mengambil peranan dalam memperjuangkan kepentingan publik. Pers, harusnya berpihak pada kepentingan publik.

Dalam menjalankan jurnalisme di bidang politik pun, pers sebenarnya bisa dikatakan berpihak. ‘’Tapi tentu berpihaknya dalam tanda kutip,’’ ujarnya.

Ia mencontohkan, dalam momentum pilkada, pers selaku pihak yang paling dekat dengan sumber – sumber informasi tentu bisa melakukan analisa menyangkut sosok figur seperti apa yang paling dibutuhkan daerah. ‘’Kalau kita rasa di daerah ini butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan persoalan seperti ini, kita harus

sampaikan,’’ ujarnya.

Apa yang telah disampaikan pers itu, menurutnya nanti akan diterjemahkan oleh publik. Dari situ, publik juga bisa memperoleh gambaran bahwa daerah dengan karakteristik tertentu akan membutuhkan pemimpin dengan kriteria tertentu pula. ‘’Apakah dengan begitu kita telah berpihak? Sebenarnya dalam tanda petik, kita berpihak, tapi kita berpihak karena berdasarkan dorongan kepentingan publik,’’ tandas Ray Wijaya.

Ia juga mengingatkan tentang pentingnya pers sebagai media kontrol terhadap para pengambil kebijakan. Meski, sebagian pengambil kebijakan memang seringkali tidak mengindahkan kritikan yang disampaikan, namun pers tetap harus melakukannya.

“Memang (melakukan kontrol kebijakan) gampang – gampang susah. Mau didengar nggak? Belum tentu juga,” ujarnya. (aan)

Sektor Pariwisata Harus Dilindungi dari Wabah Zoonosis Mataram (Suara NTB) Sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu-isu keamanan. Untuk itu seluruh masyarakat harus ikut menjaga kondusivitas daerah. Namun tidak hanya itu, sektor pariwisata juga harus dilindungi dari wabah penyakit akibat zoonosis atau penyakit yang ditularkan oleh hewan kepada manusia seperti rabies, flu burung, antraks, pes dan lainnya. Demikian disampaikan oleh Sekretaris Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis, Dr. Emil Agustiono,M.Kes di sela acara Sosialisasi Pedoman Pencegahan Penularan Zoonosis di Lingkungan Pariwisata, Senin (26/8).

Pariwisata perlu dilindungi karena akan berdampak besar

terhadap perekonomian. Emil mencontohkan pada saat wabah flu burung terjadi di Bali beberapa tahun yang lalu, kerugian dari sektor pariwisata, ekonomi, dan kebudayaan sekitar Rp 5 triliun. Jumlah ini berdasarkan perhitungan Asian Development Bank (ADB) dari tahun 2006-2007. ‘’Waktu itu orang di luar negeri takut masuk Indonesia karena dianggap flu burung bisa menjadi pandemik. Tidak hanya menular dari unggas ke manusia tapi juga dari manusia ke manusia,’’ jelasnya.

Untuk pencegahan penyakit ini, tidak bisa hanya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tapi harus lintas sektor baik masyarakat

Namun mereka tidak menerima dalam bentuk uang utuh, melainkan peralatan penangkaran

Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa tampaknya masih kalang kabut menangani persoalan kawasan Batu Gong. Maju salah, mundurpun salah, akibat sikap pemerintah yang menggampangkan persoalan. Karena itu, diperlukan tindakan nyata dari Pemkab Sumbawa untuk menuntaskan persoalan ini.

“Mau dibawa kemana Batu Gong masih belum jelas. Pascaperataan bangunan, seolah dibiarkan begitu saja. Tidak ada solusi yang jelas. Pemerintah hanya mengeluarkan pernyataan di media, berhadap-hadapan dengan masyarakat. Bukan begitu seoarang pemimpin. Kalau masyarakat melakukan kesalahan, maka harus dibenahi dan memberikan solusi,”tandas Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumbawa, Burhanuddin Jafar Salam, SH, Senin (26/8) kemarin.

Pencanangan Batu Gong sebagai kawasan wisata kuliner dan keluarga, lanjut BJS, sapaan akrabnya, sampai detik ini, belum ada implementasinya. Seharusnya, pemerintah kembali membangun komunikasi. Baik terhadap bangunan yang telah bersertifikat dan memenuhi syarat, maupun terhadap bangunan yang belum bersertifikat sesuai porsinya masing-masing. ‘’Sekarang timbul lagi banyak bangunan di Batu Gong. Entah itu apa sebutannya, kafe, karaoke, rumah makan, tidak jelas judulnya. Masih abal-abal. Pemerintah harus segera mengambil tindakan nyata, mau dibawa kemana masyarakat Batu Gong, Apakah mau wisata kuliner, silahkan dilakukan, tentu melalui dialog,’’tandasnya.

Namun, yang terjadi saat ini, ketika pemerintah berhadaphadapan dengan masyarakat, berarti komunukasi yang tidak beres. Apalagi kalau ujung-ujungnya lari ke persoalan gugatan hukum. Entah itu perdata, pidana, atau PTUN. Ketika ujungnya lari ke masalah hukum, maka itu menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Pemerintah dan masyarakat, ibarat bapak dan anak, yang mestinya segala sesuatu dikomunikasikan. ‘’Bukan dengan saling tantang di media atau menang-menangan di ranah hukum. Harus ada jalan tengah,’’ pungkas BJS. (arn)

rumput laut. Uang yang diterima hanya Rp 600.000, yang kemudian dipakai membeli peralatan tambahan seperti terpal dan tali. (ars)

Teknik Komputer lima orang, Pendidikan Tata Boga dua orang dan Jurusan Penjaskes 10 orang.

Menurut sumber, calo yang menawarkan ini hanyalah sebagai perantara. Jika ada orang yang ingin lulus CPNS lewat ‘’jalur tol’’, calo inilah yang akan menghubungkan dengan pihak yang menjanjikan akan meloloskan peserta menjadi PNS. Sumber ini mengatakan, jika ada yang berminat menggunakan jasa calo ini, nilai yang harus dibayarkan sekitar Rp 115 juta. Syaratnya dengan menyerahkan fotokopi rekening yang berisi sejumlah uang itu atau lebih. “Itu hanya sebagai jaminan. Nanti kalau sudah lulus baru dibayar,’’ ujarnya.

Masyarakat Diminta Lapor ke Polisi Menyikapi persoalan ini, BKD dan Diklat NTB meminta masyarakat tidak percaya rayuan calo tersebut dan sebaiknya melaporkannya ke polisi. ‘’Bohong semua apa yang disampaikan oleh calo itu. Kalau ada calo itu laporkan saja ke polisi, biar ditangkap,’’ tegas Kepala BKD dan Diklat NTB, Drs. H. Muh. Suruji dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8) siang kemarin di Mataram.

Ia berharap masyarakat jangan mudah percaya atas janji-janji yang ditawarkan calo CPNS tersebut. ‘’Intinya masyarakat jangan percaya jika ada calon yang memberikan janji bisa meloloskan CPNS jadi PNS melalui jalurjalur tertentu,’’terangnya.

Mantan Kepala BKD Lombok Timur ini menambahkan, tidak ada ruang bagi calo dan lainnya untuk bisa bermain untuk meloloskan CPNS dengan membayar sejumlah uang

tertentu. Bahkan pendaftaran PNS formasi umum tahun 2013 ini menggunakan sistem online. ‘’Pendaftaran CPNS nanti yang untuk formasi umum itu pendaftarannya online.

Sekarang ini sudah tidak ada lagi yang bisa dimainkan,’’tandasnya.

Untuk tahun ini, pPmprov NTB memperoleh kuota/jatah sebanyak 155 formasi umum CPNS dari 265 kuota yang diajukan ke pemerintah pusat. Dari 155 jatah formasi yang diperoleh, Pemprov NTB akan memperioritaskan sebanyak 80 persen untuk tenaga kesehatan. ‘’Dari kuota yang kemarin itu kita yang di provinsi dapat jatah 155 formasi.

Kemudian yang dapat jatah formasi CPNS di NTB selain kita itu KSB dan KLU. Sedangkan rincian formasinya belum turun, itu turun berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja,’’ terangnya.

Disebutkan, sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja, NTB mengajukan sebanyak 265 formasi CPNS ke pemerintah pusat untuk tahun 2013 ini. Namun, NTB hanya dapat jatah sebanyak 155 formasi.

Dari jatah yang diperoleh tersebut selanjutnya pemerintah daerah merincinya mana dari 265 formasi yang diajukan sebelumnya tersebut yang akan diambil. ‘’Setelah turun 155 jatah formasi itu, kita dipersilahkan untuk merincinya mana dari 265 yang diajukan sebelumnya itu kita ambil.

Untuk bidang kesehatan itu kurang lebih 80 persen dari 155 formasi itu. Sedangkan 20 persennya itu tenaga teknis,’’ jelasnya. (yan/nas)

kit zoonosis yang paling banyak berakibat pada kematian.

Ia mengungkapkan dua bulan lalu di Sulawesi Selatan ditemukan ada dua orang meninggal setelah mengonsumsi daging sapi yang terinfeksi antraks. Itu akibat daging sapi yang langsung dipasok tanpa pengawasan terlebih dulu. Andi berharap para pelaku pariwisata khususnya hotel dan restoran memasok daging-dagingan dari sumber yang terjamin kualitas dan higienitas dalam proses pemotongannya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) NTB, Drs. Muhammad Nasir menyampaikan pihaknya menyambut baiik mengenai perlindungan sektor pariwisata dari penyakit zoonosis ini.

‘’Wisatawan yang berkunjung ke daerah kita perlu kita lindungi dan jamin keamanannya,’’ ujarnya. Pihaknya pun berjanji untuk ikut membantu pemerintah pusat dalam mensosialisasikan penyakit zoonosis ini.

Kegiatan ini juga terkait masalah daging yang dipasok ke hotel dan restoran agar semua pihak mengetahui pentingnya menjaga higienitas daging yang dipasok ke hotel dan restoran yang akan dikonsumsi wisatawan. ‘’Pencegahan (penyakit zoonosis) perlu agar wisatawan yang datang dapat merasakan aman dan nyaman sehingga rencana yang diprogramkan Pemprov NTB dengan target dua juta wisatawan pada 2015 dapat tercapai,’’ harapnya. (yan)

Disintegrasi Bangsa

Mataram (Suara NTB) Bulan Agustus merupakan bulan bersejarah bagi bangsa Indonesia. Sebagai bangsa secara defacto lepas dari belenggu penjajahan. Sebuah kondisi yang tidak memberi ruang akan tumbuhnya kemiskinan, kebodohan dan pengkerdilan demokrasi. Masa penjajahan adalah masa sulit yang jangan sampai terulang lagi di masa depan, baik oleh bangsa asing maupun oleh bangsa sendiri.

Namun, problem kebangsaan yang dihadapi Indonesia, ternyata amat kompleks dan mendasar. ‘’Harapan dan impian yang dicitacitakan oleh generasi pertama pendiri negara ini menjadi sia-sia ketika semua itu terjadi,” kata Direktur Bumi Gora Institute (BGI), terkait dialog kebangsaan bertema “Refleksi Hari Kemerdekaan 1945; Meretas Problem Kebangsaan dan Ancaman Disintegrasi Bangsa”.

Salah satu contoh, disebutnya, semakin memudarnya rasa kebangsaan, rasa nasionalisme adalah ketegangan dalam insiden ambalat. Jauh sebelum itu, bangsa ini seperti tak berdaya dengan dicaploknya Sipadan - Ligitan, atau lepasnya Timor Leste dari tubuh NKRI. ‘’Ini jelas cerminan dari pudarnya nasionalisme dan patriotisme bangsa. Tak sampai satu

abad NKRI akan terancam mengalami proses disintegrasi bangsa,’’ bebernya.

Disamping itu juga rasa kebangsaan di tengah-tengah masyarakat semakin luntur, contoh sederhana dalam sebagian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat. Hal ini berpotensi mengancam kondusivitas keamanan di Kabupaten Lombok Barat. Data Polda NTB menyebutkan sepanjang 2007 sampai Februari 2010 tercatat 79 kali konflik komunal di provinsi ini.

Kabupaten Lombok Barat berada di posisi teratas dengan 24 kali konflik, menyusul Lombok Tengah (20), Kabupaten Bima (14), Lombok Timur (9), Sumbawa (3) dan Dompu satu kali konflik.

Dalam rangka itu, ada upaya pihaknya menumbuh kembangkan rasa nasionalisme itu dengan menggelar kegiatan Dialog Publik yang bertemakan “Refleksi Hari Kemerdekaan 1945; Meretas Problem Kebangsaan dan Ancaman Disintegrasi Bangsa”. Pelaksanaan kegiatan Selasa, 27 Agustus 2013 di Aula Kantor Camat Gerung.

Adapun tujuan, disebutnya, mensosialisasikan peran pilar-pilar kebangsaan dalam rangka menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Lombok Barat, upaya meningkatkan partisipasi masyarakat guna ikut menjaga keutuhan NKRI, terbentuknya nilainilai nasionalisme di tengah masyarakat. (ars)

Syahbandar Investigasi Penyebab Karamnya KMP Nusa Abadi

Lewat ’’Jalan Tol’’Cukup Rp 115 Juta Dari Hal. 1

lokal, pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan kerjasama internasional.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa penyakit menular termasuk zoonosis dimasukkan sebagai kategori bencana non alam. Sehingga pencegahan tidak hanya menjadi kewenangan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan maupun Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tapi juga menjadi tanggung jawab BPBD. Sementara itu Andi Hidayat dari Kementerian Pertanian menyampaikan penyakit zoonosis juga bisa berakibat pada kematian. Penyakit zoonosis yang paling banyak ditangani pihaknya adalah rabies. Rabies adalah penya-

Perlu Tindakan Nyata Dialog BGI Soal Batu Gong Meretas Problem dan Ancaman

Kejati Periksa 12 Saksi Kasus Rumput Laut Dari Hal. 1

Halaman 5

Burhanuddin Jafar Salam (Suara NTB/arn)

Mataram (Suara NTB) Pihak Syahbandar Pelabuhan Poto Tano melakukan investigasi terkait dengan karamnya kapal penyeberangan Nusa Abadi di Pulau Peserang sekitar satu mil dari Pelabuhan Poto tano SUmbawa Barat. Kapal yang berangkat dari Pelabuhan Kayangan Lombok Timur ini karam di Pulau Peserang setelah terbawa arus. Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. ‘’Kapal itu sedang diteliti oleh pihak syahbandar , dilakukan langkah-langkah investigasi apa yang menyebabkannya. Tentunya itu sedang diinvestigasi oleh pihak syahbandar. Tadi malam kapal itu sudah dibawa ke Poto Tano,’’ kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr dikonfirmasi di kantornya,

Mangkrak, Proyek BLK Internasional Lotim Dari Hal. 1 Catatan Suara NTB sebelumnya, 27 Desember 2011 lalu, tim Jampidsus Kejagung turun ke NTB. Mereka terbagi dalam dua tim. Tim pertama menyisir proyek BIL yang ditengarai bermasalah. Tim kedua, bergerak ke Lombok Timur memeriksa BLK Internasional yang terletak di Desa Lenek Kecamatan Aikmel.

Proyek ini diduga mandek pengerjaannya setelah meng-

habiskan anggaran Rp 20 miliar tahap pertama dari total dana Rp 300 miliar yang akan dialokasikan secara bertahap.

Selama beberapa bulan terakhir ini, pembangunan fisik gedung tidak ada aktivitasnya. Alasannya, terbentur proses tender yang belum dilaksanakan pemerintah pusat.

Dalam penyelidikan itu sepenuhnya ditangani oleh Kejaksaan Agung melalui tim Jampidsus. Sementara Kejaksaan Tinggi NTB hanya dili-

batkan memfasilitasi ke lokasi, termasuk mempertemukan dengan tim teknis dari Fakultas Teknik Universitas Mataram (Unram).

Ditambahkan Sutapa, tim Kejaksaan punya kewenangan penuh dalam penanganan kasus, yakni terkait proyek pusat yang ada di daerah. Sehingga setiap turun, Jampidsus terkadang tidak mengajak koordinasi pihaknya. ‘’Bisa jadi mereka sudah turun dan kami tidak tahu,’’ pungkasnya. (ars)

Senin (26/8) siang kemarin.

Agung menjelaskan, sebuah kapal penyeberangan dari Kayangan - Poto Tano dengan nama KMP Nusa Abadi karam terseret arus ke Pulau Paserang. Namun, peristiwa yang terjadi Minggu (25/ 8) sekitar 21.00 Wita tersebut sudah teratasi dengan adanya evakuasi yang dilakukan petugas di lapangan.

Dari hasil laporan yang diterima dari lapangan, jumlah penumpang KMP Nusa Abadi yang karam tersebut sekitar 100 orang lebih. Selain itu, terdapat juga kendaraan roda dua dan roda empat di dalam kapal tersebut.

Setelah mendapatkan informasi adanya kapal yang terserat arus, petugas langsung melakukan penanganan semua penumpang kapal dievakuasi ke kapal lainnya dan kapal yang karam tersebut selanjutnya ditarik ke Pelabuhan Poto Tano sekitar pukul 03.00 Wita, Senin (26/8) kemarin. ‘’Sehingga tidak menggangu pelayanan di lintas penyebarangan Kayangan – Poto Tano. Tidak ada korban, itu nyangkut di karang terbawa arus. Letaknya satu mil dari Poto Tano tepatnya di Pulau Paserang,’’ jelasnya.

Penumpang Panik Sementara kandasnya KMP Nusa Abadi membuat 100 penumpang penumpangnya panik karena kapal tak sampai ke tujuan.

Informasi yang diperoleh ,

Senin (26/8), armada milik Sarana Penyeberangan (SP) Ferry itu kandas di Pulau Paserang sekitar 2 mil dari Pelabuhan Poto Tano pada pukul 19.30 wita setelah sempat berlayar selama 1,5 jam tujuan Pelabuhan Poto Tano.

Penyebab kandasnya kapal tersebut sendiri sejauh ini disebutkan akibat cuaca. Dimana saat kejadian, angin kencang menerpa dari arah utara sehingga menyeret kapal menuju perairan dangkal di sektiar Pulau Paserang.

Evakuasi baru dilakukan beberapa jam setelah informasi kandasnya KMP Nusa Abadi dilaporkan. Evakuasi itu pun menggunakan kapal-kapal kecil yang bermuatan 10 orang dengan melibatkan berbagai pihak diantaranya, Polres KSB, Tim SAR, Polairud, TNI AL dan Dinas Perikanan Pemda KSB. Proses evakuasi para penumpang KMP Nusa Abadi terhitung lambat. Dengan hanya mengandalkan perahu-perahu kecil dan sampan warga, evakuasi memakan waktu sekitar 4 jam.

Sementara itu sepanjang proses evakuasi penumpang KMP Nusa Abadi, pihak Pemda KSB dan Polres serempat pro aktif membantu. Bahkan Wakil Bupati KSB Drs. H. Mala Rahman dan Kapolres AKBP Teddy Suhendyawan, S.Ik., M.Si turun langsung menyaksikan proses evakuasi.

Keduanya pun menenangkan para penumpang yang sempat trauma selama berada di kapal yang kandas. (nas/bug)

Lanjutkan Pengembangan Konektivitas Moda Tansportasi di NTB Dari Hal. 1 ‘’Memang penting, begitu strategisnya konektivitas baik itu antarmoda maupun intramoda. Tidak bisa hanya satu segman yang dikembangkan seperti udara saja atau darat saja, dalam hal kita mengajak seseorang berkunjung sebanyak-banyaknya ke NTB. Dengan demikian mau tidak mau konektivitas, peningkatan pelayanan harus kita tingkatkan,”kata Kadishubkominfo NTB, Drs. Agung Hartono, M.STr ditemui usai serah terima jabatan Kadishubkominfo yang baru di aula Kantor Dishubkominfo NTB, Senin (26/8) kemarin.

Hadir dalam acara tersebut beberapa mantan Kadishubkominfo NTB seperti H. Soekartadji Anwar, SH dan Drs. Ahmad Baharuddin serta pegawai lingkup Dishubkominfo NTB.

Agung mengatakan, terkait dengan konektivitas banyak hal yang akan dikembangkan.

Baik konektivitas yang sifatnya peningkatan frekuensi penerbangan, pembukaan rute domestik dan luar negeri di BIL serta penyediaan angkutan yang lebih efektif dan efisien. ‘’Inilah yang menjadi program-program unggulan dalam untuk mendukung berbagai program di RPJMD NTB dalam rangka mewujudkan visi misi NTB yang beriman, bersaing, berbudaya dan sejahtera,’’terangnya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut mantan Kabid Perhubungan Darat Dishubkominfo NTB ini, tidak bisa hanya dilakukan sendiri tetapi harus juga didukung oleh seluruh komponen masyarakat. ‘’Tentunya di sektor Perhubungan dan Kominfo harus meningkatkan hal-hal

apa yang sudah ada, kita lanjutkan sehingga itu bisa dinikmati masyarakat untuk mewujudkan visi misi NTB tersebut. Yang tak kalah pentingnya adalah peranan media, untuk bisa menyebarluaskan informasi, hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat,’’ harapnya.

Ditempat yang sama, mantan Kadishubkominfo NTB, Ir. H. Ridwan Syah, M.Sc, MM, M.TP yang kini menjabat Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan mengaku bersyukur selama tiga tahun lebih dipercaya mengemban amanah oleh Gubernur NTB untuk memimpin Dishubkominfo. Sebagian besar program-program katanya, sudah terlaksana dan ada beberapa yang masih kurang terutama meningkatkan konektivitas NTB baik udara, laut maupun darat. ‘’Tentu selama tiga tahun

saya bekerja menjadi Kadis, saya sudah berusaha semaksimal mungkin memberikan yang terbaik bagi masyarakat, apa yang menjadi tugas sesuai dinamika kebutuhan masyarakat akan transportasi. Tentu ini akan menjadi tugas kita bersama ke depan, khususnya bagi kepemimpinan Kadishubkominfo yang baru,’’ terangnya.

Dikatakan, konektivitas udara di BIL dikembangkan seperti terus meningkatkan frekuensi dan membuka ruterute baru baik domestik maupun internasional di BIL. Dalam beberapa minggu kedepan, katanya, pembukaan rute Perth, Australia- BIL dan Hongkong - BIL akan segera terwujud. ‘’Tentu ini adalah sesuatu hal yang harus kita pertahankan dan terus kita kembangkan,’’ jelasnya.

Kemudian, kata Ridwan,

hal yang menjadi PR bagi Kadishubkominfo yang baru adalah bagaimana menyiapkan infrastruktur perhubungan dalam rangka menyambut event internasional ‘’Tambora Menyapa Dunia tahun 2015’’ mendatang. Selain itu, hal yang dianggap paling urgen dan segera harus dilakukan adalah mewujudkan perpanjangan runway Bandara Sultan Salahudin Bima.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan masyarakat NTB sebagai masyarakat informasi, pengembangan Kampung Media harus tetap dikembangkan. ‘’Masyarakat informasi tergambar dari bagaimana masyarakat melek informasi dan memanfaatkan informasi tersebut untuk pembangunan dan kontrol sosial mereka. Ini kerja keras kita dalam rangka penyebarluasan informasi,’’ pungkansya. (nas/*)

OPINI

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Urgensi Kunker Harus Jelas SALAH satu bentuk pemborosan anggaran negara yang sering mendapat sindiran masyarakat adalah kunjungan kerja (kunker) khususnya ke luar negeri. Masyarakat sering menaruh curiga bahwa kunker yang sering dilakukan itu tidak berdampak signifikan. Kunker dianggap bentuk tamasya pejabat yang dibayari pemerintah. Karena dalam pelaksanaannya, para pejabat terlihat lebih banyak mengisi waktunya untuk sekadar jalan-jalan atau kegiatan lainnya yang tak besar urgensinya untuk kepentingan masyarakat banyak.

Seperti misalnya kunjungan Komisi IV DPRD NTB dengan pejabat Pemprov NTB ke Dubai dan Jeddah. Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH, mengakui perjalanan yang mereka lakukan ke Dubai. Menurutnya, perjalanan itu atau kunjungan kerja (kunker) antara lain ditujukan untuk memantau langsung kondisi TKI – TKI asal NTB yang sedang berhadapan dengan permasalahan di Timur Tengah itu. ‘’Yang paling penting adalah, kita ingin mengetahui realitasnya (yang dihadapi para TKI). Terutama di Jeddah. Di bawah jembatan itu tidak sedikit dari warga kita di sana,’’ ujar Patompo saat dikonfirmasi soal kabar keberangkatan para pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD NTB dan sejumlah pejabat Pemprov NTB, ke Jeddah dan Dubai.

Patompo menjelaskan, rombongan Komisi IV DPRD NTB dibagi berdasarkan dua kelompok. Tujuannya juga berlainan yaitu Jeddah dan Dubai. ‘’Kita ingin memantau kondisi warga NTB yang ada di Dubai. Sedangkan yang ada di Jeddah ini terkait dengan perbaikan status TKI dan TKW kita yang sudah lama di sana,’’ ujarnya.

Kunker dengan tujuan seperti yang disampaikan Patompo, diragukan urgensinya. Menurut pemerhati masalah pemerintahan, Dr. Ahyar Fadly bahwa kunker ke luar negeri itu tujuan dan manfaatnya haruslah jelas. Mengingat anggaran yang dikeluarkan untuk itu tidaklah sedikit. ‘’Perlu kita pertanyakan tujuannya untuk apa ke luar negeri. Kalau DPR RI kan masih memungkinkan. Tapi kalau untuk DPRD NTB atau DPRD kabupaten/kota di NTB untuk apa?,” Selain urgensinya diragukan, prosedur keberangkatan para wakil rakyat dengan sejumlah pejabat di NTB pun ditengarai menyalahi aturan.

Memang, banyak hal dapat dijadikan alasan untuk mensahkan kunker DPRD NTB ke luar negeri. Namun harus diakui bahwa sebanyak itu pula pertanyaan masyarakat muncul tentang urgensi kunker para wakil rakyat tersebut. Salah satu dari sekian banyak pertanyaan masyarakat, apakah mesti dengan tim sebanyak itu yang harus kunker ke luar negeri.

Seperti disampaikan Patompo, ada dua kelompok yang diberangkatkan. Jumlahnya tentu banyak ditambah lagi pejabat dari Disnakertrans NTB. Tidakkah terpikirkan oleh mereka untuk menguragi jumlah wakil rakyat yang mereka kirim untuk menghemat biaya? Jumlah yang dianggap terlalu besar untuk sebuah kunjungan kerja, dalam kondisi keuangan negara yang seharusnya berhemat.

Oleh karena itu, kritik yang disampaikan ini mesti dijadikan pembelajaran. Para wakil rakyat harus mengoreksi diri untuk melakukan kunker ke luar negeri yang dicurigai ada agenda lain. Seharusnya DPR mengubah pola kerja yang dilakukan. Kalau studi banding tidak punya korelasi signifikan, jangan dipaksakan. Wakil rakyat perlu mengevaluasi agenda kunkernya yang dinilai kerap tak ada hasilnya. (*)

Halaman 6

Strategi Kemitraan Meningkatkan IPM NTB GREGASI skor IPM di NTB masih timpang.

Kontributornya adalah kabupaten/kota. Pemprov sebagai penanggung jawab pembangunan di tingkat provinsi harusnya menelisik lebih dalam membaca mengapa itu terjadi. Boleh disebut bahwa secara normatif menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi dan secara teknis menjadi beban operasional bagi pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, diperlukan strategi koordinasi dan kemitraan antara provinsi dengan kabupaten/kota.

Memprediksi IPM NTB Tahun 2018 Citra Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB membutuhkan sentuhan pemerintah secara sungguh-sungguh, sehingga IPM ini bisa maju bukan stagnan. Data dan informasi kinerja pembangunan daerah yang diterbitkan atas kerjasama Bappenas dan BPS (April, 2013) menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup NTB tahun 2011 adalah 62,41 tahun; Angka Melek huruf 83,24%; dan rata-rata lama sekolah 6,97 tahun.

IPM NTB tahun 2009 adalah 64,66 (nasional 70,10) dan pada tahun 2011 adalah 66,23 (nasional 71,17). Ini artinya rata-rata peningkatan setahun kurang dari 1 digit atau 0,79 (nasional rata-rata 0,54).

Angka ini menunjukkan bahwa percepatan IPM NTB sudah diatas rata-rata nasional, namun angkanya masih terpaut 4,94 point dengan angka nasional.

Jika pertumbuhan IPM NTB saat ini sama saja (0,79 ponit per tahun), NTB butuh waktu 6,25 tahun baru mencapai rata-rata nasional saat ini. Jika diasumsikan IPM rata-rata nasional akan bergerak secara gradual seperti saat ini (rata-rata hanya 0,54 point per tahun), maka sampai tahun 2108 IPM nasional akan mencapai 74,95 dan NTB dengan pertumbuhan yang sama hanya akan mencapai 71,76 pada tahun 2018 (masih dibawah rata-rata nasional).

Karena itu, untuk bisa melampaui IPM rata-rata nasional dan meraih posisi lebih baik pada tahun 2018, NTB harus meningkat minimum 1,50 – 1,54 point setiap tahun.

Dengan peningkatan sebesar 1,50 point, IPM NTB pada tahun 2018 bisa mencapai 76,73 (sudah diatas rata-rata nasional). Jika skenario ini dipilih akan memungkinkan NTB untuk meraih posisi satu atau

STASIUN RADIO

Oleh :

Manggaukang Raba

(Doktor Ilmu Administrasi Negara/Kebijakan Publik PPSUB) dua tingkat lebih baik setiap tahunnya, dengan asumsi bahawa provinsi lain tumbuh secara gradual. Persoalannya kemudian, adalah provinsi lain juga (pasti) akan melakukan percepatan bukan memberikan IPM-nya tumbuh secara gradual.

Karena IPM NTB merupakan akumulasi dari IPM 10 (sepuluh) kabupaten/kota se NTB, maka terdapat lima kabupaten yang IPMnya masih di bawah rata-rata NTB yaitu: (1) Lombok Barat (62,50); (2) Lombok Tengah (61,66); (3) Lombok Timur (63,93); (4) Lombok Utara (60,93); dan (5) Kabupaten Bima (65,74). IPM kelima kabupaten inilah yang sangat membutuhkan percepatan.

Data dan fakta juga menunjukkan bahwa percepatan peningkatan IPM kabupaten/kota di NTB relatif rendah dan hampir sama, yaitu sekitar 1,6 poin untuk Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, dan Dompu. Sementara Kota Bima peningkatannya hanya 1,5 poin.

Peningkatan IPM yang tinggi, adalah Kabupaten Bima (2,9 point) dan Kabupaten Sumbawa Barat (3,1 point). Perhatian yang tinggi perlu juga diberikan untuk Kota Mataram yang peningkatan IPMnya terendah di NTB yaitu 1,0 poin.

IPM dan Attitude Aktor Pembangunan Sesungguhnya, aplikasi operasional dari upaya perubahan terencana (pembangunan) menuju terwujudnya kondisi yang diharapkan berlangsung melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif pada sebuah daerah.

Merujuk ke Permendagri No. 54/ 2010, pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia.

Pembangunan adalah panggung keterlibatan dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Jika yang dimaksudkan attitude (sikap) pada bagaimana jalinan kebijakan, konseptualisasi gagasan perencana dan fasilitator (LSM) untuk saling melengkapi satu sama lain (kolaboratif) secara fungsional maka ini berarti terkait dengan kapasitas aktor.

Penulis menduga pemprov sedang gamang mengonsolidasi dan mengoordinasi aktor pembangunan daerah (kabupaten/kota) untuk mengakselerasi ke visi-misi yang telah disepakati di RPJMD, sesuai panduan Permendagri di atas.

Lalu, jika yang dimaksudkan attitude adalah sikap masyarakat sebagai target pembangunan maka ini berarti pemerintah harus mengaji ulang pola relasinya dengan warga,

harus membangun konsensus dengan warga tentang poin-poin apa yang menjadi kehendak mereka, tentang visi-misi sosial, bukan semata-mata menyiapakan anggaran atau narasi akademik atau slogan politik belaka. Jangan sampai konstruksi pembangunan daerah menurut pemerintah tak sebangun dengan isu dan kebutuhan warga? Atau, jangan-jangan masyarakat tidak butuh paket pendidikan untuk meningkatkan pendapatan?

Ambil contoh, wilayah pesisir NTB dan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau kecil, yang terkenal mempunyai etos kerja yang tinggi.

Mereka sesungguhnya penyumbang rendahnya IPM NTB, tapi banyak yang berpredikat haji, antre naik haji, dan ekonomi relatif matang.

Lebih menukik lagi; sejauh ini ada berapa bangunan sekolah yang telah dibangun, ada berapa fasilitas pendidikan atau kesehatan yang telah dibangun untuk mewujdukan misi pemprov, jangan-jangan tidak berfungsi. Pustu, Puskesmas, Sekolah Informal, baik yang dibangun oleh dana APBD, APBN, atau bahkan donor tidak berfungsi karena hanya sekadar membangun.

Hal lain, adalah ironi hebat jika, katakanlah, yang disurvei saat perhitungan IPM itu hanya “orang-orang buta huruf” sejak 10 tahun lalu.

Pasti tak berkontribusi signifikan ke hasil akhir IPM; melek huruf, sebab target utama pendidikan gratis adalah anak usia sekolah. Bercermin dari kondisi ini, pemprov harusnya lebih jeli memetakan, di mana kabupaten/kota yang paling rendah IPMnya lalu memformulasi strategi yang praktis, realistik dan diterima.

Dengan kata lain, jika IPM terkait attitude harusnya peningkatan kapasitas aktor yang harus menjadi prioritas; baik itu perencana, mitra terkait hingga masyarakat luas.

Kalau memang ada spot melek huruf yang telah terdeteksi harusnya itu saja yang diintervensi terus menerus; demikian pula dengan warga yang kesulitan untuk memulihkan kesehatan dan kualitas hidupnya.

Tapi apapun itu, bahwa IPM terkait attitude stakeholder, pemprov harusnya memilih dan mengawal strategi paling jitu: memetakan kondisi lokal terkait kapasitas pendidikan, kesehatan, atau daya beli warga lalu menyesuaikannya dengan ketersediaan dana APBD, APBN bahkan donor, lalu memperkuat kapasitas SDM dan menjamin efektivitas sarana prasarana yang tersedia untuk mendongkrak tiga kriteria kunci IPM. Simpel tetapi penuh tantangan.

Tantangan dalam mencapai perubahan yang direncanakan itu memang berat sehingga harus diemban dengan sungguh-sungguh.

Dan, akan semakin berat jika attitude instrumen dan aktor politik lokal cenderung menyimpang dari upaya perbaikan posisi IPM itu.

Atau, mengabaikan agenda pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan yang telah dis-

epakati.

Peran Kunci Pemerintah Provinsi Jika IPM NTB rendah karena kebijakan yang tidak tepat terhadap bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan/daya beli dari masing-masing kabupaten/kota maka di sinilah peran kunci pemerintah provinsi untuk menjelaskan realitas dan menawarkan solusi.

Jika dikaitkan program unggulan seperti Pendidikan dan Kesehatan gratis maka ini berarti ada bolong yang harusnya ditambal atau diperiksa untuk perbaikan perencanaan dan implementasi.

Katakanlah bagaimana efektivitas pendistribusian dana BOS, jaminan sarana-prasaran pendidikan, hingga pemenuhan biaya operasional belajar mengajar. Sungguh ironi ketika terus mengagungkan kebijakan pendidikan dan kesehatan gratis sementara indeks pencapaian indikator seperti angka melek huruf (knowledge) standar hidup (decent living), usia hidup (longetivity) masih sangat jauh dari harapan.

Jadi jelas bahwa jika tingkat rerata pendidikan tinggi maka kontribusinya juga akan tinggi terhadap IPM, begitu juga dengan kualitas kesehatan yang tinggi serta pendapatan yang tinggi sehingga daya beli masyarakat tersebut juga tinggi.

Jika ini diterima maka kita bisa memperoleh manfaat dari dimensi statistik IPM ini, yaitu: Pertama, dapat mengetahui kecenderungan perilaku aktor pembangunan dari waktu ke waktu. Kedua, para aktor atau perencana pembangunan bisa memproyeksi ke masa yang akan datang. Ketiga, dapat memilah tren dengan masing-masing komponen tentang deret waktu, katakanlah menengah atau jangka panjang. Keempat, menjadi alat ukur apakah pemimpin mampu membawa perubahan signifikan atau tidak terkait kesejahteraan masyarakat. Semoga.

Penegak hukum diminta soroti kunker pejabat ke luar negeri Pejabat mestinya sense of crisis

*** Calo CPNS mulai beraksi, lewat ‘’jalan tol’’ cukup Rp 115 juta Masyarakat jangan terjerat rayuan calo

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

(Suara NTB/bul)

Mengurangi Produk Impor TERUS melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, akan memberi dampak pada mahalnya harga kebutuhan akan produk dari luar negeri. Di provinsi NTB, penggunaan produk-produk impor tersebut ruang geraknya harus dipersempit dengan memanfaatkan produk dalam negeri.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, L. Imam Maliki, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/8) melalui Kepala Bidang Perdagangan Luar Negeri, Dra. Hj. Bq. Noviana Indiari, MM menegaskan ketergantungan pada produk luar persentasinya masih kecil.

Meski demikian, antisipasi terhadap kemungkinan yang akan terjadi secara luas tetap diantisipasi. Salah satunya dengan gencar melakukan sosialisasi penggunaan produk sendiri. Sehingga peran penggunaan produk impor bisa ditekan.

“Sudah dilakukan sosialisasi Aku Cinta Produk Indonesia oleh Perdagangan Dalam Negeri, itu gencar dilakukan,” ujarnya.

Noviana Indiari merinci, kebutuhan impor yang selama ini masuk ke NTB, meskipun tidak secara langsung, di antaranya beberapa jenis buah, sayur, daging, susu dan beberapa lainnya rata-rata masih dijual di supermarket dan pasar modern dan tidak beredar secara luas. Sehingga konsumennya masih terbatas.

Produk impor lainnya, disebutkan mesin-mesin pesawat, mesin serabut kelapa, mesin pengolahan aspal dan mesin semen dihitung menjadi kebutuhan yang tidak didatangkan secara rutin, hanya berkala. Atas kecenderungan tersebut, belum akan memberi dampak yang besar bagi daerah ini.

“Susu misalnya, biasanya dipajang di Supermarket, sementara banyak masyarakat yang masih memenuhi kebutuhannya dari pasar tradisional. Kemudian daging, tidak banyak juga masyarakat yang mengkonsumsi daging impor. Mereka lebih cenderung mencari daging segar yang baru dipotong di sini. Begitupun buah, konsumen lebih cenderung makan buah lokal,” katanya menambahkan.

Langkah lain yang akan diambil pemerintah daerah bisa saja dengan melakukan pengawasan kepada distributor untuk tidak mengambil kesempatan melakukan penimbunan produk sejak dini. Meskipun untuk di NTB kecenderungan penimbunan itu kecil, tidak seperti daerahdaerah yang ada di pulau Jawa yang m e n j a d i daerah sumber. (bul)

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

Petani Tembakau Pertanyakan Realisasi Dana DBH-CHT Selong (Suara NTB) Kalangan petani tembakau mempertanyakan realisasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang sudah dijanjikan pemerintah daerah akan terealisasi secepatnya untuk tahun ini. Dana yang dialokasikan kepada daerah penghasil tembakau, khususnya untuk petaninya diharapkan menjadi stimulan untuk pembelian bahan bakar omprongan pada musim tanam sekarang.

Sahmat, petani tembakau sekaligus pengomprong, warga Perenang Kecamatan Sakra Lombok Timur menyebut sangat mengharap realisasi dana tersebut secepatnya, berapapun besarannya yang diberikan pemerintah.

Mengingat untuk awal musim pengomprongan ini para pengomprong sangat membutuhkan biaya untuk melakukan starting produksi.

“Kadus (Kepala Dusun) sejak beberapa waktu lalu sudah menginformasikannya kepada kami (kelompok tani, red), bahwa kami akan mendapatkan uang cukai tembakau. Tapi sampai sekarang kok dana yang dijanjikan pemerintah itu tidak ada, apa masalahnya,” kata Sahmat pada Suara NTB di Selong, Senin (26/8).

Pengomprong yang baru saja melakukan pemetikan daun tembakau ini menyebut butuh biaya yang cukup besar

untuk memulai pengovenan, dari biaya pemetikan, proses, hingga pengovenan. Dana DBH-CHT ini disebut sejatinya, sesuai informasi yang diterimanya dari pemerintahan di Desanya akan terealisasi saat memasuki bulan Agustus lalu.

Tetapi hingga akhir bulan ini, belum ada kejelasan informasi lanjutan yang diterimanya.

Sebelumnya, dana ini sudah diterima untuk pertama kali saat menjelang pembibitan beberapa bulan lalu.

Besarannya Rp 200 ribu/petani. Itu pun di Dinas Perkebunan Kabupaten harus melampirkan bukti pengambilan kebutuhan pembibitan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang menjadi mitranya.

“Pada tahap dua ini kami tidak tahu, apakah akan diberikan atau tidak. Karena sampai sekarang tidak ada informasi, setidaknya dari Kadus,” tambah Sahmat.

Lebih jauh disebut, dana

DBH-CHT yang sangat diharapkan petani ini, rencananya rata-rata akan digunakan untuk membeli bahan bakar pengering omprongan, entah dalam bentuk kayu bakar atau tongkol jagung maupun ampas gabah di penggilingan.

Pasalnya, cangkang sawit yang dijadikan alternatif oleh pemerintah daerah dan perusahaan mitra, hingga saat ini belum didistribusikan. Bahkan banyak pengomprong lainnya sudah sangat kesulitan mendapatkannya. Sementara, tembakau open yang sudah petik jika tidak dilakukan pengeringan secepatnya akan mengalami pembusukan. Tentu akan memberi dampak kerugian besar bagi petani/pengomprong.

“Kalau petani diberikan pada akhir-akhir pemetikan nanti, apa artinya dana itu dikeluarkan. Karena petani sudah bisa menjual tembakaunya,” demikian Sahmat.

Hal sama disebutkan Ma-

(Suara NTB/bul)

KAYU BAKAR - Seorang petani mempersiapkan kayu bakar yang siap digunakan untuk mengomprong tembakaunya di Desa Kabar, Lombok Timur. hiri, disebutkan seharusnya pemerintah atau perusahaan dalam memberikan solusi untuk alternatif bahan bakar pengering tembakau, jauhjauh sebelumnya sudah memenuhi stok cangkang sawit sebelum dilakukan pengopenan. Sehingga petani tidak kelabakan saat memulai kegiatannya.

Sampai saat ini, banyak

petani yang memilih berhutang untuk menggunakan kayu bakar yang didatangkan entah dari mana untuk terlaksananya pengeringan agar tidak memicu kerugian bagi petani. “Sudah sulit cangkang sawitnya, harganya juga mahal bagaimana petani tetap tidak menggunakan kayu bakar kalau begini,” terangnya. (bul)

Hj. Noviana Indiari

Pemda Diingatkan Antisipasi PHK

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Dampak yang diperkirakan muncul menyusul melemahnya rupiah terhadap dolar, cenderung pada persoalan impor bagi daerah yang membutuhkan bahan baku dari luar negeri.

Hal tersebut akan menjadi pukulan bahkan bisa saja memicu terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), akibat membengkaknya biaya produksi.

Hal ini ditegaskan pengamat ekonomi, Dr. M. Firmansyah.

Melemahnya nilai kurs ini akan berimplikasi pada banyak hal, selain PHK. Tidak menutup kemungkinan kondisi tersebut akan berlaku di daerah ini, jika masih banyak perusahaan yang komoditi utamanya didatangkan dari luar negeri.

Yang paling berat adalah pengaruh yang muncul terhadap APBD provinsi, misalnya dengan banyaknya belanja modal yang bersumber dari barang luar negeri. Demikian pula studi banding yang dilaksanakan ke luar negeri akan memberi efek yang besar karena rupiah harus ditukarkan dengan dolar.

“Tetapi tidak semuanya akan merugikan daerah, bagi kita NTB harusnya menguntungkan karena rendahnya nilai tukar rupiah akan memicu wisatawan akan berkunjung dan membeli lebih banyak barang di daerah,” terang dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Mataram ini via ponselnya, Senin (26/8).

Yang terpenting menurutnya bagaimana Pemerintah Daerah tetap mengupayakan untuk tidak tergantung terlalu besar terhadap pada produk asing, yang dianggap akan menjadi salah satu ‘’sumber penyakit’’. Jika maksimal digunakan produk lokal, maka tak akan memberi dampak yang besar terhadap ancaman krisis tersebut.

“Sekarang bagaimana meminimalisir sebesar-besarnya penggunaan produk luar negeri sehingga tidak menjadi ancaman terhadap PHK di sini. Yang utama bagaimana sekarang industri wisata kita bisa ditingkatkan lebih maju,” jelasnya.

Berbicara tentang stabilitas perekonomian di NTB terhadap dampak melemahnya nilai tukar rupiah ini sesungguhnya disebut akan memberi dampak terhadap naiknya harga-harga kebutuhan dalam lingkup yang luas. Kekhawatiran bakal lamanya normalisasi nilai tukar itu memunculkan berbagai efek, termasuk kemampuan belanja pembangunan akan merosot dan proyek-proyek strategis lainnyapun akan bisa saja terhambat.

“Inilah yang disebut rupiah dalam keseimbangan baru, yang mengakibatkan terjadinya penurunan daya beli konsumen dalam jangka panjang. Kemiskinan akan meningkat dan pengangguran akan lebih banyak, pasti itu tidak kita harapkan,” tandasnya.

Pertumbuhan ekonomi dihantu pada perlambatan, apalagi Pemerintah Daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi di sini hingga akhir tahun 2013 akan mencapai delapan persen akan sangat sulit tercapai.

Pemda tak bisa diam untuk ini. Harus dilakukan penelusuran komoditi dan barang apa saja yang paling rentan berpengaruh. Bila kurs telah berdampak pada inflasi harus dilakukan cara yang efektif. Secara riil operasi pasar, kelancaran pasokan barang dan lainnya. Non riil dengan memberi ketenangan pada pada pelaku usaha serta menggandeng Bank Indonesia untuk mencari solusisolusi yang kongkret secepatnya. (bul)

M. Firmansyah

(Suara NTB/ril)

TIDAK SEPI - Industri rumahan dengan bahan dasar bambu dan ilalang di Banjar Getas, Kelurahan Tanjung Karang, Mataram, tidak sepi dari pesanan.

Biar Sedikit Asal Lancar SAM merintis usaha bambunya sejak 2003 lalu. Bermodalkan Rp 1,5 juta ia memulai usaha yang kini menjadi gantungan hidupnya bersama keluarga. Dia tidak menyangka bahwa usaha yang dirintisnya tersebut kini menjadi sumber rezekinya untuk membiayai sekolah dan menafkahi anak-anaknya. “Usaha seperti ini keuntungannya tidak besar. Biar sedikit, yang penting lancar. Jangan mematok harga tinggi namun tidak ada barang yang laku,” ujar Sam. SEBELUM terjun ke dunia usaha, Sam adalah seorang buruh bangunan. Ia mulai bekerja sebagai buruh bangunan semenjak tahun 70-an. “Saya sudah berkeliling ke banyak tempat. Saya mulai sebagai tukang bangunan, sampai pernah menjadi kepala tukang. Sebagai tukang saya

bekerja ke sana kemari. Saya pernah mengerjakan proyek ke Lombok Tengah dan Lombok Timur. Bahkan saya mengerjakan banyak hotel berbintang yang ada di Bali,” tuturnya.

Seiring dengan usianya yang semakin bertambah, tenaganya mulai berkurang untuk bekerja sebagai buruh ban-

gunan. Akhirnya pada tahun 2003 Sam memutuskan untuk banting setir dan memulai usaha. “Ketika memutuskan untuk membuka usaha di bidang bambu ini, saya harus belajar selama satu tahun penuh dengan seorang teman saya ketika masih menjadi buruh bangunan di Bali. Saya belajar tentang bagaimana mengelola bambu. Saya mulai belajar tentang harga bambu sampai bagaimana cara kreatif mengolah bambu,” terang Sam. Di tempat usahanya di Jalan Arya Banjar Getas Kelurahan Tanjung Karang, kini Sam menjual berbagai produk dari bambu. Ia menjual berugak, kursi, meja, kandang ayam, sampai tangga yang keseluruhannya terbuat dari bambu. Sam mengaku menjual produknya dengan harga yang

bervariasi tergantung kerumitan pembuatan dan banyaknya tenaga kerja yang terlibat dalam pembuatannya.

Untuk sebuah berugak berukuran 2 x 2 meter ia menjualnya dengan harga Rp 1.500.000,-. Namun jika ia mengantar berugak ke rumah pelanggan, harga tersebut bisa naik.

Berugak yang diantar ke Lombok Utara, contohnya harganya bisa mencapai Rp 2.200.000,-.

Untuk mendapatkan bambu yang berkualitas, Sam memesan bambu Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Sementara untuk ilalang ia pesan dari Montong Gong, Ubung, Lombok Barat.

Selain berugak, Sam juga menerima pesanan pembuatan dekorasi dari bambu untuk resepsi pernikahan. “Biasanya jika ada acara resepsi dan mem-

butuhkan dekorasi seperti replika rumah adat dari bambu dan ilalang, banyak warga yang mesan ke sini,” terang Sam. Sam mengaku keuntungan dari usaha ini memang tidak menentu. Namun dia mengatakan bahwa penghasilan yang didapatkan lumayan besar. “Jika sedang banyak pesanan, rezeki juga banyak.

Misalnya bulan lalu ada pengusaha rumah makan yang memesan beberapa berugak dengan total harga mencapai Rp. 18.000.000,-.

Permasalahan utama yang dihadapi Sam saat ini adalah lokasi usahanya yang tidak menentu. Tanah tempatnya berjualan adalah tanah sewa.

Jika di tanah yang disewanya akan dibangun bangunan, ia dan usahanya harus pindah ke tempat lain. (ril)

Retribusi Usaha Mutiara Belum Maksimal Sumbang PAD Tanjung (Suara NTB) Perolehan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah perusahaan mutiara di Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini masih minim. Tidak adanya ekstensi PAD di sektor budidaya mutiara ini bahkan sudah berlangsung sejak otonomi KLU berdiri.

Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Kelautan perikanan dan Perkebunan (DPPKKP), Ir. Hermanto, melalui Kepala Bidang Perikanan dan Kelautan, DPPKKP, Sudirman, SP., Senin (26/8), mencatat terdapat sedikitnya 10 perusahaan di wilayah pesisir Lombok Utara yang mengembangkan budidaya mutiara. Dalam kurun lima tahun terakhir, perusahaan-perusahaan itu tak banyak menyumbangkan pendapatan bagi daerah.

“Kami kesulitan mengawasi aktivitas produksi dari sejumlah perusahaan mutiara

itu. Selain karena tenaga pengawas yang kurang, kesulitan birokrasi, kami tidak bisa masuk ke dalam perusahaan juga menyebabkan pemda kesulitan mengontrol, berapa sebenarnya income perusahaan sebagai acuan pembayaran royalti,” papar Sudirman, Senin (26/8).

Dijelaskannya, dari 10 perusahaan yang tercatat itu, lima di antaranya gulung tikar. Sementara lima perusahaan sisanya masih melakukan budidaya. Pemda KLU hanya bisa menarik retribusi sebesar Rp 9 juta per tahun dalam bentuk royalti yang dihitung sebesar 1 per mil dari keuntungan perusahaan dan bea perpanjangan izin usaha perusahaan.

Kesulitan akses masuk ke perusahaan, disebutkan Sudirman menyebabkan pengawasan jumlah budidaya dan jumlah produksi tak bisa diketahui secara pasti. Laporan yang disampaikan peru-

sahaan juga masih minim.

Hal inilah yang dirasakan Sudirman sebagai ganjalan untuk dapat menaikkan perolehan angka PAD budidaya air laut ini.

“Belum mampunya mengawasi aktivitas produksi hingga penjualan produk, berdampak terhadap perolehan retribusi rendah,” tambahnya.

Untuk eksistensi perolehan rendah, Sudirman mencarikan solusi dari aspek politis. Ia meminta DPRD KLU agar ke depan Perda No. 6 Tahun 2011 tentang pajak dan retribusi dapat menambahkan klausul dan penjelasan yang lebih spesifik sebagai alas hukum penarikan retribusi di sektor tersebut. Setidaknya Pemda KLU melalui instansi terkait mengetahui jumlah riil perolehan perusahaan melalui laporan berkala, atau minimal dinas diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol.

Selain lima perusahaan budidaya mutiara itu, ada

pula perusahaan yang bergerak pada budidaya Udang Vanamae (Hatchery) dengan luasan areal 1,5 hektar di Dusun Montongpal, Desa Rempek, Kecamatan Gangga, serta di Desa Selengen, Kecamatan Kayangan. Kedua titik budidaya ini juga belum

menyumbangkan retribusi dan tak bisa pula dipantau oleh dinas.

“Izin perusahaan tersebut berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) di bawah kontrol pemerintah pusat. Hal-hal seperti ini yang harus disikapi ke depan,” tandasnya. (ari)

(Suara NTB/dok)

MUTIARA - Mutiara tengah diperjualbelikan di toko penjualan mutiara di Mataram.

POLHUKAM

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Halaman 8

KPU akan Sediakan Surat Suara Huruf Braille Mataram (Suara NTB) Pada pemilu legislatif yang akan digelar 9 April 2014 mendatang, KPU akan mencetak surat suara khusus untuk pemilih yang tuna netra. Surat suara tersebut memiliki huruf timbul atau huruf braille. Namun kendala yang dihadapi oleh KPU NTB yakni belum adanya data yang pasti jumlah penyandang tuna netra di NTB. Anggota KPU provinsi NTB Ilyas Sarbini Senin (26/8) kemarin mengatakan, belum tersedianya data yang valid terkait dengan jumlah penyandang tuna netra menjadi masalah tersendiri bagi KPU. Dalam waktu dekat, KPU akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi NTB untuk meminta data penyandang tuna netra dan warga yang berkebutuhan khusus lainnya.

“Sebenarnya dari pemilu 2009 sudah ada surat suara khusus bagi penyandang cacat dengan surat suara huruf braille itu. Nah saya dengar pada pemilu 2014 itu akan diakomodir, nah yang jadi persoalan daftar penyandang cacat di NTB ini kan belum ada data resminya sehingga dalam perencanaan kita memang agak kesulitan,” kata Ilyas.

Ilyas Sarbini mengatakan, dalam ketentuan sudah diatur kewajiban penyelenggara pemilu terhadap pemilih yang disabilitas dan berkebutuhan khusus. Pemilih yang tidak mampu berjalan misalnya akan disediakan alat bantu oleh KPU. Namun demikian data pendukung harus pasti agar distribusi alat bantu tidak salah sasaran.

Ia mengatakan, pada saat pemungutan suara, pihak keluarga pemilih atau petugas KPPS diminta untuk mendampingi pemilih tuna netra ke dalam bilik suara. “Orang yang mendampingi pemilih tuna netra harus menandatangni surat pernyataan dan dia tidak boleh membuka pilihan itu kan,” tegasnya. (ris/kmb)

PRAREKONSTRUKSI - Polres Mataram menggelar prarekonstruksi kecelakaan lalu lintas yang menimpa NF. Senin (26/8) kemarin. Tampak Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Arif Harsono memperlihat motor yang dipakai saat kejadian.

Pascapencopotan Ketua PTUN Mataram

KY Siapkan Hukuman Baru Mataram (Suara NTB) Setelah surat keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencopot Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram, Hariyanto Sulistiyo Wibowo, rupanya bukan hukuman satu satunya bagi oknum ini. Komisi Yudisial (KY) RI pun sedang menyiapkan sanksi berat baru bagi Heriyanto. Keputusan hukuman baru itu baru direkomendasikan ke MA.

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Terdakwa suap pengurusan impor daging sapi di Kementerian Pertanian Ahmad Fathanah dilaporkan telah menerima komisi dari pengadaan benih kopi dan jagung di kementerian yang sama.

“Saya memberikan komisi Rp200 juta pada Juni 2012,” kata Komisaris Radina Niaga Mulia, Denny Pramudya Adiningrat, dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ahmad Fathanah (Tipikor) Jakarta, Senin.

Denny menjawab pertanyaan anggota majelis hakim I Made Hendra yang menanyakan mengenai pengurusan lelang benih kopi di Kementerian Pertanian.

“Saya pengusaha di bidang benih dan berkenalan dengan Fathanah di kantin Kementerian Pertanian pada sekitar Maret 2012, dia (Fathanah) memperkenalkan diri sebagai pengusaha di bidang pertanian, dan saya minta untuk dibantu karena sudah tiga kali ikut lelang. Terdakwa kemudian menghubungi beberapa pejabat Kementan,” ungkap Denny.

Setelah mendapatkan lelang benih kopi, Denny pun kembali meminta jasa Fathanah untuk lelang benih jagung.

“Setelah itu dia juga bantu untuk lelang benih jagung, setelah berhasil saya berikan Rp300-an juta,” jelas Denny.

Denny mengaku bekerja sama dengan direktur PT Cipta Inti Permindi (CIP) Yudi Setiawan yang juga menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Bank BJB yang tengah disidik Kejaksaan Agung, dalam proyek pengadaan benih tersebut.

Denny mengaku pernah bertemu mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq karena dikenalkan Fathanah bersama dengan Yudi yang juga tertarik berkenalan dengan Luthfi.

Dalam surat dakwaan Fathanah, jaksa penuntut umum KPK menyatakan bahwa pada 12 Juli 2012, Luthfi, Fathanah, dan Yudi bertemu untuk membicarakan mengenai target perolehan dana PKS sebesar Rp2 triliun untuk Pemilu 2014.

Dalam pertemuan itu Yudi memaparkan rencana perolehan dana bersumber dari beberapa proyek di tiga kementerian yaitu Kementerian Pertanian sebesar Rp1 triliun, Kementerian Sosial sebesar Rp500 miliar, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika Rp500 miliar.

Disepakati bahwa Yudi Setiawan bertugas menyiapkan dana untuk mengijon proyek, sedangkan terdakwa mengawal proses melalui relasi di kalangan partai, kementerian, dan DPR, sedangkan Fathanah menjadi penghubung dan mengawal proses di lapangan serta mengatur distribusi dana untuk mendapatkan proyek-proyek tersebut.

Fathanah dalam perkara ini didakwa berdasarkan pasal 3 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar tentang orang yang menyamarkan harta kekayaannya.

Fathanah juga didakwa menerima uang yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana berdasarkan pasal 5 UU no 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp1 miliar karena dianggap menerima bersama-sama dengan Luthfi pemberian mencapai Rp35,4 miliar. (ant/bali pos)

Asep Rahmat Fajar

Juru Bicara KY RI, Asep Rahmat Fajar, SH kepada Suara NTB, Selasa (27/8) kemarin, memastikan pihaknya sudah menyimpulkan sanksi baru bagi Hariyanto. Materi hasil pemeriksaan sudah dirumuskan, kemudian diserahkan ke MA sebagai bahan rekomendasi. Menurut Asep, hanya tinggal menunggu turunnya rekomendasi dari MA itu, baru kemudian pihaknya mengeluarkan keputusan sanski. ‘’Nanti MA akan mengeluarkan sanksi lagi berdasarkan

rekomendasi kami,’’ terangnya.

Namun bukan berarti sanpai pada hukuman baru dari MA berdasarkan materi rekomendasi itu. Terhadap mantan Ketua PTUN Makassar ini pun akan dijatuhi hukuman berbeda. “Meskipun sudah ada keputusan sanksi dari MA, kami pun akan mengeluarkan keputusan sanksi sendiri,” tegasnya. Namun apa itu, ia belum bisa menyampaikan, sampai benar be-

hakim (non palu) selama satu tahun, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen – BPMPTUN) RI, Nomor 50/DjMT/KEP/VIII/2013, diduga kaitan dengan asusila. MA kemudian menjatuhkan hukuman tersebut kepada oknum tersebut sesuai dengan Pasal 19 ayat 4 huruf a dan b Peraturan bersama MA dan Komisi Yudisial (KY), tentang pengaduan penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Oknum terbukti melanggar huruf C butir 2.1 ayat 1 dan butir 3.1 ayat 1 dan butir 5.1 ayat 1, tentang peraturan bersama MA dan KY. (ars)

Proses PAW Dua Anggota DPRD Pelanggaran dalam Pemilu NTB dari PKPB Dihentikan Bawaslu Siap Terbuka kepada Media Mataram (Suara NTB) Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) dua Anggota DPRD NTB dari Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) yaitu H. Mahsun Ridwainy, S.Sos., MBA dan Ahmad, SH dihentikan. Hal tersebut ditandai dengan pencabutan dan tidak ditindaklanjutinya surat PAW oleh DPP PKPB. Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD NTB dari PKPB, H. Mahsun Ridwainy, Senin (26/8). “Saya dan Ahmad dari PKPB surat PAW-nya sudah dicabut,” ujarnya. Surat PAW yang tadinya sudah diproses oleh DPRD NTB untuk diteruskan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur juga akan dihentikan.

Untuk itu, Mahsun menyatakan telah membawa surat keputusan pencabutan dari DPP PKPB kepada Gubernur dan DPRD NTB agar proses PAW itu tidak dilanjutkan.

Sementara surat tersebut juga ditembuskan kepada KPU NTB. “Di KPU tidak ada urusan untuk itu. KPU hanya untuk verifikasi calon pengganti jika terjadi PAW,” ujarnya.

Setelah ia menyerahkan surat tersebut ke DPRD dan Gubernur NTB, Mahsun berharap Gubernur segera menindaklanjuti surat tersebut ke Mendagri.

Karena tenggat waktu penyerahan bukti pencabutan proses PAW dibatasi sampai tanggal 30 Agustus. Jika tidak, maka proses PAW akan berlanjut.

Selain mencabut surat proses PAW, DPP PKPB juga memutuskan jabatan dan keanggotaan yang dipegang Mahsun Ridwainy seperti Ketua BK dan Ketua Fraksi PGI tetap melekat. Setelah PKPB tidak lolos menjadi peserta Pemilu 2014, Mahsun Ridwainy pindah ke PBB dan kembali mencalonkan diri sebagai anggota legislatif.

Awalnya caleg yang berasal dari anggota dewan loncat partai diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada saat mencalonkan diri.

Namun setelah keluar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39, caleg dari anggota dewan pindah parpol tak wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Mahsun mengatakan walaupun dirinya sudah keluar sebagai anggota PKPB, namun partai lama berwenang untuk menarik atau mencabut anggotanya yang menjabat sebagai anggota dewan. “Kewenangan mencabut atau tidak adalah kewenangan partai lama dengan mengacu pada putusan MK Nomor 39 itu,” pungkas Mahsun Ridwainy. (yan)

Giri Menang (Suara NTB) Bawaslu NTB mengungkapkan kesiapannya untuk terbuka kepada media terkait berbagai permasalahan dan pelanggaran yang terjadi di dalam proses Pemilu. Menurut Anggota Bawaslu NTB, Bambang Karyono, selama ini lembaganya sangat terbuka kepada media terkait pelanggaran yang ditemukan pada saat Pilkada beberapa waktu lalu. Namun ia sedikit kecewa setelah dirinya atas nama lembaga bersuara di media dengan tegas menyatakan ada pelanggaran, besoknya tidak dimuat oleh media.

“Sejauh itu fakta dan kami punya data, teman-teman media bisa leluasa mengambilnya sama saya. Saya bersedia (terbuka),” ujar Bambang pada saat menjadi pembicara pada acara Workshop Peliputan Pemilu 2014 untuk Wartawan Cetak dan Elektronik yang diselenggarakan Dewan Pers, Senin (26/8).

Dalam penemuan pelanggaran dalam proses Pemilu, kewenangan Bawaslu untuk menindak bersikap rekomendatif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika pelanggaran admnistrasi, maka pihaknya akan merekomendasi-

Mahasiswa Pelaku Curanmor Terancam Di-DO Polres Aceh Buru Pemilik Ganja 3,5 Ton Mataram ( Suara NTB ) – Pupus sudah harapan PA, pelaku pencurian sepeda motor yang mencuri sepeda motor milik bibinya, untuk melanjutkan kuliahnya. PA kini mendekam di sel Mapolres Mataram. Sayangnya, keluarga korban yang ditemui wartawan di Polsek Mataram, enggan memberikan komentar terkait kasus yang menimpa PA. Dari keterangan sebelumnya, PA mencuri sepeda motor bibinya untuk membayar uang SPP. Mahasiswa Fakultas Ekonomi program studi manajemen ini, menggadaikan motor curian itu senilai Rp 2 juta kepada rekannya. Sial bagi PA, ia berhasil diciduk aparat kepolisian ketika tengah membayar SPP. Terkait masalah tersebut, Pembantu Dekan III bidang kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Unram Drs. Saripuddin Serip, MM. Ketika dikonfirmasi Suara NTB, di ruangannya Senin (26/8) kemarin, mengaku kaget dan tidak tahu menahu masalah tersebut. Namun begitu, ia akan menindak tegas PA dengan aturan dan tata tertib yang telah ditentukan oleh kampus. Ia juga menegaskan pelaku tindak kejahatan akan didrop out (DO) apabila terbukti bersalah dari hasil penyelidikan aparat kepolisian.

“Kita akan tindak tegas dengan aturan yang ada, apabila pelaku terbukti bersalah,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga berharap kepada mahasiswa khsususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan mahasiswa Unram secara umum, agar menjaga almamater. Jangan sampai kata Sarif, karena terbentur masalah ekonomi, kemudian melakukan tindak kejahatan yang merusak harga diri. Ia menyebutkan apabila mahasiswa memang benar tidak mampu, kampus menyediakan beasiswa untuk membantu meringankan beban mahasiswa.

Akan tetapi lanjutnya, mahasiswa harus memiliki kriteria yang sudah ditentukan dari pihak kampus dan rektorat. Sementara itu, pelaku sampai saat ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. (cem)

nar MA mengeluarkan keputusan. Apa yang menjadi kesimpulan tim KY pun belum bisa disampaikan, karena menyangkut kerahasiaan penyelidikan.

Asep juga mengakui, sebelumnya tim KY sudah turun ke Mataram melakukan investigasi terhadap track record Hariyanto. Pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan para pihak yang dianggap terlibat dalam pelanggaran kode etiknya, juga sudah diperiksa.

“Dan sekarang sudah masuk kesimpulan dan direkomendasikan ke MA,” ulasnya.

Pemberitaan Suara NTB edisi sebelumnya, Hariyanto dicopot dari jabatannya dengan dibebas tugaskan sebagai

Banda Aceh (Suara NTB) Aparat Polres Aceh Besar memburu pemilik dan sopir truk berisi ganja 3,5 ton yang ditemukan di pinggir ruas jalan Banda Aceh-Medan, kawasan Simpang Beutong, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

“Truk itu terjungkal, dan berisi ganja 3,5 ton. Pemilik dan sopir truk tersebut melarikan diri dan hingga kini masih dalam pencarian,” kata Kapolres Aceh Besar AKBP Djadjuli SIK di Jantho, Senin.

Kapolres menyebutkan, truk yang mengangkut ganja kering itu terbalik di ruas jalan negara Banda Aceh-Medan dua hari lalu. Sementara barang haram berupa ganja kering dan truk masih diamankan di Mapolres setempat.

“Ganja kering yang menjadi muatan truk itu berserakan, ke-

mudian kita amankan lokasi namun sopir dan pemilik narkoba tersebut menghilang meski kami menemukan masih ada bercak darah di sekitar lokasi kejadian,” katanya menambahkan.

Ia menyebutkan, pada awalnya kepolisian Polres Aceh Besar telah melakukan pengintaian terhadap truk yang mengangkut ganja kering. “Kami juga mendapat informasi masyarakat tentang truk yang memuat ganja itu,” kata Kapolres Aceh Besar.

Dijelaskan, pihaknya telah mengecek ke puskesmas dan rumah-rumah sakit di Aceh Besar maupun Banda Aceh, namun tidak menemukan sopir dan pemilik ganja yang sedang dirawat.

Tapi, saat dilakukan pengintaian pihak aparat kepolisian menemukan daun ganja seberat 20 kilogram dengan

dua tersangka pemiliknya yakni berinisial Az (25) dan Ai (29).

“Kemudian, barang bukti ganja dan dua tersangkanya diamankan. Selanjutnya juga mendapat informasi adanya seunit truk berisi ganja terbalik di pegunungan Seulawah, dan aparat meluncur serta mengamankan lokasi kejadian,” kata Djajuli.

Pihaknya mengamankan lokasi dan membawa daun genja ke Mapolres Aceh Besar di Jantho karena di tempat terbaiknya truk pengangkut ganja itu telah ramai berkumpul masyarakat, katanya menjelaskan.

Untuk selanjutnya, Polres Aceh Besar akan menyerahkan barang bukti berupa daun ganja kering bersama truk ke Mapolres Pidie yang merupakan lokasi kejadian perkara. (ant/bali post)

kan ke KPU. Dan jika ditemukan ada pelanggaran pidana, pihaknya akan membawa ke kepolisian. “Hanya sebatas rekomendasi. Harus dipahami batasan kewenangan kami sampai di sana. Sebagaimana yang diatur UU,” imbuhnya.

Dalam menangani pelanggaran, pihaknya juga diberikan tenggat waktu selama tujuh hari untuk menyelesaikan dan menentukan rekomendasi. Khusus untuk sengketa Pemilu diberikan waktu 12 hari. Dalam proses penentuan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT), Bawaslu telah menyelesaikan beberapa sengketa.

Disamping itu banyak juga laporan dan tanggapan masyarakat yang masuk ke Bawaslu. Hal ini dilihat sebagai tingginya pemahaman parpol terhadap kewenangan Bawaslu.

Sementara itu Anggota KPU NTB, H. Ilyas Sarbini, SH., dalam kesempatan yang sama menegaskan mengenai independensi KPU yang tidak bisa diintervensi pihak manapun. Ia menjamin bahwa KPU akan tetap menjaga independensi walaupun banyak pihak yang menilai KPU

juga bisa diintervensi pihak tertentu.

“Independensi harus tetap kami jaga. Karena ada pengawasan atasan, pengawasan Bawaslu dan DKPP,” ujarnya.

Jika ada anggota KPU yang terbukti parsial, maka konsekuensinya akan dipecat oleh DKPP. Ilyas juga mengatakan peran media sangat penting dalam memantau kinerja komisioner KPU. “Jika terbukti KPU imparsial, saluran (media) ini bisa dipakai. Kalau ada yang imparsial dari kami, kami siap bertanggung jawab,” ujarnya.

Informasi dari media juga menurutnya sangat bermanfaat. Banyak juga informasi pelanggaran yang didapatkan KPU dari media kemudian ditindaklanjuti pihaknya. Ia pun berjanji untuk terbuka dan mempermudah akses bagi media dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.

Ilyas juga berharap mekanisme kerja media dan KPU yang sudah terbangun semakin ditingkatkan dengan harapan berbagai rangkaian proses Pemilu 2014 ini menghasilkan output sesuai dengan yang diharapkan. (yan)

Polisi Buru Pelaku Perampokan Koperasi Mataram ( Suara NTB ) Pencurian yang menimpa Koperasi Putra Sejahtera, Punia, Mataram, Sabtu (24/8) siang, masih dalam penangaan Mapolsek Mataram. Pelaku yang juga mantan karyawan koperasi tersebut dalam melakukan aksinya dibantu ketiga rekannya. Tidak berselang lama, otak pelaku ditangkap oleh tim Buser Polsek Mataram. Akan tetapi rekan pelaku yang sudah dikantongi identitasnya, sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian.

Sebelumnya pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan mobil sewaan jenis Xenia dengan menutup plat kendaraan tersebut dengan lakban. Aksi korban berhasil

menggasak uang senilai Rp 43 juta dari sejumlah laci yang digeladah. Tidak hanya itu, pelaku juga membawa kabur tas bosnya.

Kasubag Polres Mataram, AKP Arief Yuswanto, ketika dikonfirmasi, Senin (26/8) kemarin, menjelaskan, sampai saat ini, pihaknya masih melakukan proses penyelidikan terkait kejadian tersebut. Ia menambahkan ketiga rekan pelaku yang masih buron dalam pengejaran aparat kepolisian. “Kasus ini masih dalam penyelidikan, pelaku yang buron masih kita kejar,” tuturnya.

Ia berjanji akan mengusut tuntas kasus tersebut dengan tetap berkoordinasi dengan Polsek Mataram yang menangani kasus tersebut. (cem)

Polres Metro Bekuk Pemasok Senjata Teroris Jakarta (Suara NTB) – Anggota gabungan Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat dan Polres Sumedang membekuk lima orang perajin senapan angin yang diduga memasok senjata api terhadap para teroris pelaku penem-

bakan aparat kepolisian.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto menyebutkan kelima tersangka perajin, yakni DS, YM, YMT, JW dan BD. “Mereka diduga menyediakan

pemesanan dari teroris,” kata Rikwanto di Jakarta, Senin.

Kombes Rikwanto menjelaskan penangkapan terhadap kelima orang pengrajin itu, berdasarkan informasi dari tersangka pemilik senjata api, IQ.

Petugas kepolisian menangkap IQ di Jalan Mandor Hasan, Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (20/8) malam.

Polisi juga menyita dua pucuk senjata api dan ratusan

butir peluru dari IQ yang diduga residivis kasus teroris tersebut.

Rikwanto menegaskan petugas kepolisian akan menelusuri orang yang membeli senjata api dari kelima pembuat senjata rakitan itu. (ant/bali post)

(Suara NTB/ars)

Fathanah Terima Komisi dari Proyek Benih Kopi dan Jagung

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 15

(ant/balipost)

AKSI PANGGUNG - personil grup band metal legendaris Metallica, Robert Trujillo, Kirk Hammer, Lars Ulrich, James Hetfield beraksi dalam konser “ Metallica live In Jakarta 2013' menghipnotis ribuan Metalhead di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu, (25/8) malam.

Jokowi Puas Nonton Metallica Jakarta (Suara NTB) Meski tak bisa melakukan ritual goyang kepala khas atau headbanging saat menonton konser grup musik metal, Metallica tadi malam, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengaku puas dan senang.

“Kalau saya senang, puas,” kata Jokowi di Balaikota DKI Jakarta, Senin.

Dia mengaku tidak bisa melakukan gerakan khas layaknya penonton musik metal seperti moshing atau headbanging karena padatnya penonton yang memenuhi Stadion Gelora Bung Karno (GBK) tadi malam.

“Moso’ gubernur disuruh moshing, disuruh head banging, gimana. Itu yang muda-muda,” kata Jokowi.

Jokowi menilai bahwa penampilan Metallica semalam juga mampu memberikan gambaran baik terhadap kondisi keamanan di Indonesia terutama Jakarta. Karena konser kedua Metallica kali ini berlangsung aman.

“Masyarakat di Indonesia ini memang santun, nge-rock boleh tapi santun dan menunjukkan bahwa Jakarta aman,” katanya.

Mantan Walikota Surakarta ini juga memuji soal pelaksana konser band legendaris tersebut. Jokowi menyebut bahwa konser tersebut juga menyediakan petugas keamanan yang mumpuni.

“Manajemen keamanan baik sekali. Kemudian sisi manajemen penontonnya, pengaturannya sudah baik, harus diakui sangat bagus,” katanya.

Sebelumnya, konser Metallica yang digawangi oleh James Herfield (vokalis), Robert Trujillo (bass), Kirk Hammett (gitar), dan Lars Ulrich (drummer) diadakan di Gelora Bung Karno, kemarin malam. Konser tersebut merupakan kali kedua, Metallica menghibur penggemarnya di Jakarta setelah 20 tahun. (ant/balipost)

Parade Polisi Sedunia akan Ramaikan Jak-Japan Matsuri Jakarta (Suara NTB) Parade polisi sedunia akan meramaikan festival tahunan Jakarta-Japan Matsuri 2013 yang digelar 1-8 September mendatang.

“Tahun ini, festival akan dibuka dengan parade polisi (dari) seluruh dunia,” kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Toshinori Katori, usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota DKI Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, parade polisi akan menandai festival budaya Jepang di Jakarta yang akan dibuka di Hotel JS Luwansa.

“Paradenya dimulai dari Monas menuju Bundaran HI,” katanya.

Polisi yang akan berpartisipasi dalam parade tersebut, menurut Katori, antara lain berasal dari Indonesia, Jepang, Amerika Serikat, Vietnam dan Korea Selatan.

“Yang berbeda juga, akan ada Anime Festival yang dilaksanakan di Jakarta Convention Center selama tiga hari,” katanya.

Ia berharap masyarakat Indonesia, terutama warga Jakarta, bisa menikmati gelaran budaya Jepang yang antara lain meliputi Mikoshi, Bon Odor, dan tari tradisional musim panas.

“Semoga ini bisa mempererat hubungan antara Indonesia dengan Jepang,” katanya. (ant/balipost)

Eminem akan Rilis Album Baru Jakarta (Suara NTB) Penyanyi dan penulis lagu rap Eminem mengejutkan penggemar dengan mengumumkan rencana merilis album baru berjudul The Marshall Mathers LP 2 (MMLP2) musim gugur ini.

Menurut situs resmi rapper bernama lengkap Marshall Bruce Mathers III tersebut, album MMLP2 akan dirilis 5 November mendatang dengan single pertama berjudul “Berzerk”.

“MMLP2” diproduseri (ant/balipost) oleh Dr. Dre dan Rick Rubin, Eminem demikian seperti dilansir laman Hollywood Reporter.

Penyanyi rap itu sudah lama dirumorkan akan kembali menelurkan album setelah album terakhir “Recovery” yang dirilis pada 2010 meraih penghargaan Album Rap Terbaik di Grammy Award.

Album itu antara lain melahirkan hit single seperti “Love the Way You Lie (feat. Rihanna),” “No Love (feat. Lil Wayne),” “Space Bound” dan “Not Afraid.” (ant/balipost)

Metallica Guncang Jakarta Setelah 20 Tahun

Jakarta (Suara NTB) Puluhan ribu penggemar musik metal Indonesia menjadi saksi bagaimana band asal Los Angeles, California, Amerika Serikat, Metallica mengguncang Jakarta pada Minggu malam di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, setelah 20 tahun yang lalu saat mereka menggelar konser perdana di Indonesia.

James Hetfield, vokalis gaek sekaligus gitaris Metallica di sela-sela konser, mengungkapkan kekagumannya terhadap antusiasme publik Indonesia, dan mengenang konser perdana mereka pada 20 tahun lalu, dimana saat itu sempat terjadi kericuhan dan diharapkan tidak ada kekacauan pada konser kali ini.

“Setelah 20 tahun, akhirnya kami kembali kesini lagi, dan saya terpukau masih dapat bermain di depan massa sebanyak ini, apakah kalian masih bersama kami,” seru James, yang disambut teriakan antusiasme puluhan ribu penonton.

Metallica yang beranggotakan James Hetfield (vocal, gitar), Lars Ulrich (drum), Kirk Hammett (gitar), dan Robert Trujillo (bass) terbukti masih menyimpan energi dahsyatnya pada konser yang berdurasi lebih dari dua jam itu.

Ayunan ribuan kepala penonton mewarnai jalannya konser dan mengiringi lagu-lagu andalan band yang pertama kali merilis album pada 1983 ini, seperti “The Lightning”, “Sad But True”, “For Whom the Bell Tolls”, “Blackened”, Fuel`, “Fade To Black”, “Sanitarium” hingga “Nothing Else Matters” Dan “One”.

Dua layar besar dipasang

di sisi panggung raksasa dan berhasil menuntaskan kerinduan puluhan ribu pasang mata terhadap band yang dianggap legenda hidup musik heavy metal dunia tersebut.

Ribuan penonton, dari remaja hingga orang tua, tidak ragu untuk berjingkrakjingkrak dan bernyanyi bersama dengan James di seluruh lagu, tak terkecuali ketika mereka memainkan lagu-lagu dengan tempo cepat yang memekakkan telinga.

“Apa lagu yang ingin kalian dengar, setelah 20 tahun, kalian masih begitu bersama kami, kalian adalah anggota keluarga kami,” teriak James.

Lagu andalan Metallica “Master of Puppets” dimainkan, dan sontak seluruh penonton yang berada di kelas festival ataupun yang di tribun berdiri sambil mengayunkan tangan ke atas.

Penonton membuat koor yang menggema dan seakan mampu mengguncang Stadion Gelora Bung Karno yang berkapasitas hampir 100 ribu penonton tersebut dan malam itu, dipenuhi lebih dari setengahnya.

Ketika James mengatakan bahwa konser hampir berkahir setelah lagu yang sangat populer di dekade 90-an “Enter Sandman” dimainkan, sontak puluhan ribu penonton menolak dan meminta empat pria idolanya itu untuk bermain kembali.

“We want more, we want more”, teriak penonton berulang-ulang, hingga membuat Stadion Utama Gelora Bung

Karno seakan bergetar.

James, Lars Ulrich, Kirk, dan Robert tidak ingin mengecewakan penggemarnya.

Mereka kembali naik ke atas panggung dan membawakan lagu-lagu tambahan yakni “Creeping Death”, hingga “Seek and Destroy”.

Puluhan ribu penonton haru sekaligus antusias mengikuti koor yang dimpimpin James ketika “Seek and Destroy” dimainkan dan menjadi lagu penutup.

“Kami cinta Jakarta,” teriak James, di penghujung konser.

Robert, yang begitu agresif di atas panggung tidak mau kalah memanjakan pennggemarnya. Dia mencoba berseloroh dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

“Terima kasih banyak, Selamat Malam,” ujarnya terbata-bata. (ant/balipost)

FPI Tolak Miss World di Indonesia Jakarta (Suara NTB) Ormas Front Pembela Islam (FPI) dengan tegas menolak rencana penyelenggaraan kontes kecantikan “Miss World 2013” di Indonesia.

“Kami tegaskan FPI menolak Miss World diadakan di Indonesia,” kata Ketua FPI Habib Rizieq Shihab dalam peringatan Milad Ke-15 FPI di Jakarta, Minggu.

Hal tersebut karena kontes tingkat dunia itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan mengumbar aurat sehingga bisa menyebabkan maksiat.

Ia mengingatkan Pemerintah untuk tidak memberikan izin penyelenggaraan kontes tersebut di Indonesia.

Pihaknya pun mengimbau masyarakat untuk turut menolak rencana penyelenggaraan kontes tersebut di Bali.

“Jadi, rakyat yang akan bicara.

Kalau rakyat yang akan bertindak

sendiri untuk menggagalkan Miss World, jangan salahkan rakyat, salahkan Presiden, salahkan DPR, salahkan mereka yang mempunyai tetapi tidak menggunakan wewenangnya,” katanya.

Pada hari Minggu (25/8), ribuan anggota dan simpatisan FPI dari berbagai penjuru Tanah Air turut memperingati Milad Ke-15 FPI. Acara Milad FPI yang dimulai sejak Minggu pagi itu diikuti dengan pawai kendaraan menempuh rute Jalan Petamburan III-Jalan K.S. Tubun -Slipi-Jalan Gatot Subroto-Jalan M.T. Haryono-Jalan Otista-Jalan Matraman-Senen-Jalan Gunung Sahari-Mangga Besar-Hayam WurukHarmoni-Duta Merlin-Rumah Sakit Tarakan-Tomang-Jalan S. ParmanSlipi dan kembali ke Petamburan III. Polda Metro Jaya mengerahkan sebanyak 540 personel guna mengamankan pelaksanaan acara Milad FPI tersebut. (ant/balipost)

Habib Rizieq Shihab

Sosok

Fatin ke Layar Lebar Bandung (Suara NTB)Penyanyi jebolan X Factor Indonesia, Fatin Shidqia Lubis merambah layar lebar dengan menjalani syuting film September 2013.

“Ada rencana untuk main film, rencananya September mau mengawali syuting,” kata Fatin saat menghadiri acara Meet & Greet di Hotel Horison Kota Bandung, Minggu.

Ia menyebutkan, pada film pertamanya itu akan menjadi pengalaman barunya di kancah dunia hiburan di Indonesia. Sejauh ini ia baru berfikir dan fokus pada layar lebar.

Fatin mengatakan bahwa ia belum terpikir untuk bermain sinetron.

“Kalau sinetron tidak tahu, karena masih sekolah. Takut bentrok waktunya,” katanya.

Setelah menghadiri Meet & Greet, Fatin tampil dalam Fatin Shidqia Live Charity Concert dengan menyanyikan delapan lagu. (ant/balipost)

Ben Affleck Diprotes sebagai Batman Los Angeles Dipilihnya Ben Affleck sebagai pemeran Batman menimbulkan kontroversi di kalangan para penggemar, sebagian di antara mereka membuat petisi sebagai permintaan mengganti sang aktor.

Affleck akan debut sebagai Batman dalam film yang akan dibintangi juga oleh Henry Cavill sebagai Superman. Film besutan Zack Synder itu akan dirilis pada 2015.Sebelumnya, Batman telah dibintangi oleh banyak aktor, Michael Keaton, Val Kilmer, George Clooney, dan yang paling segar di ingatan adalah Christian Bale.

Namun, terpilihnya Affleck menuai protes dari penggemar, lebih dari 20.000 menandatangani petisi di change.org untuk meminta Warner Bros mengganti aktor berusia 41 tahun itu.”Kemampuan aktingnya bahkan tidak mendekati peran Bruce Wayne dan dia tidak akan bisa menyerupainya. Dia tidak cukup tegap atau memiliki aura intimidasi untuk berperan sebagai Batman,” tulis petisi itu seperti dikutip dari CNA.Petisi lain diunggah di situs White House selama beberapa jam sebelum dihapus.

Di Twitter, tagar

Ben Affleck

(ant/balipost)

#BetterBatmanThanBenAffleck sempat menjadi trending. Banyak pengguna internet yang mengajukan aktor lain, mulai dari Josh Brolin, Matt Damon, hingga —anehnya— Meryl Streep.

Sebagian orang membela pilihan Affleck sebagai Batman, termasuk Travis Langley, profesor psikologi dan penulis dari “Batman and Psychology: A Dark and Stormy Knight.”

“Ingatlah: ‘Michael Keaton tidak bisa menjadi Batman.’

‘Heath Ledger tidak bisa menjadi Joker.’ ‘Anne Hathaway tidak bisa menjadi Catwoman,’” tulisnya di Twitter, merujuk pada pemeran lain di dunia Batman yang membuktikan mereka dapat menuai pujian. (ant/balipost)

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Terinspirasi dari Kondisi Masyarakat KENDATI kehidupan ekonomi keluarga Zurriyatun Thayyibah pas - pasan, namun anak bungsu dari pasangan Denah dan Madaniyah ini tak pernah berputus asa dalam mengejar cita-citanya yang ingin menjadi seorang perawat kesehatan. Ia juga sangat ingin, dengan skill keperawatannya, menjadi orang sukses, dan dapat membantu warga yang kurang mampu.

Dara imut kelahiran Karang Bajo, Bayan, 31 Desember 1997 lalu ini, sejak kecil dirawat oleh pamannya di Dusun Mandala, Desa Bayan. Dan untuk meraih cita-citanya sebagai perawat, (Suara NTB/ari) kini Zurriyatun Thayyibah yang Zurriyatun Thayyibah biasa disapa Ibah, selepas SMPN 3 Bayan tahun 2013, dirinya masuk ke Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kesehatan Hamzar Bayan.

“Sejak kecil memang saya bercita-cita ingin menjadi perawat. Cita-cita ini dilatar belakangi oleh pengamatan sendiri yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang tinggal di Dusun terpencil, di mana banyak dari mereka yang kurang mampu menjaga kesehatannya,” kata Ibah di tengah kesibukannya belajar di SMK Kesehatan Hamzar, Senin (26/8)..

Ketika ditanya perasaannya masuk SMK Kesehatan, Ibah dengan senyum mengaku senang, karena selain mempelajari alat-alat kesehatan dan tubuh manusia juga ditambah dengan pelajaran yang berhubungan dengan alam sekitar. Ia pun mengaku girang, belajar di SMK Kesehatan ternyata menyenangkan. Karena selain diajari teori kesehatan juga dibarengi dengan praktik lapangan.

Pengalaman ketika turun lapangan juga ia bagi kepada media. Berpakaian seragam sekolah perawat, tak sedikit warga yang dikunjungi justru mengira dirinya seorang petugas kesehatan.

Kontan saja, asumsi itu ia anggap sebagai doa dan melecutkan cita-citanya. “Ya saya disangka petugas dari Dinas Kesehatan, sehingga ada warga yang minta ditensi dan minta obat, padahal saya ini baru saja kelas I,” ungkapnya sambil tertawa lepas.

Untuk mengejar cita-citanya ini, Zurriyatun Thayyibah bersama siswa lainnya mengambil program Keahlian Keperawatan. Saat praktikum lapangan, ia melaluinya tiga kali seminggu. Ini pula yang menurut Ibah menjadi daya tarik keilmuan SMK Kesehatan Hamzar Bayan.

Siswa yang dikenal sejak SD sampai SMP selalu merengkuh prestasi (juara kelas) ini pun makin terpacu. Begitu dinyatakan diterima di SMK Kesehatan Hamzar Bayan, terus mengikuti berbagai program sekolah, termasuk pelajaran ekstra kurikuler, seperti Pramuka, Osis, bahkan pelatihan menulis berita.

“Pokoknya saya akan terus belajar agar saya bisa menjadi seorang perawat kesehatan yang sukses,” tutupnya. (ari)

Penataan Guru di Loteng Harus Dilakukan Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) menegaskan segera melakukan reposisi penempatan dan penataan guru dan kepala sekolah.

Pasalnya, penataan kembali guru sudah dinilai mendesak dilakukan dalam mendorong percepatan pembangunan dunia pendidikan di Bumi Tatas Tuhu Trasne ini. Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, belum lama ini, menegaskan, pemerintah daerah sedang menyusun konsep penempatan guru dengan melibatkan semua UPT Dikpora di semua kecamatan. “Pembahasan ini sudah mulai dilakukan sejak seminggu yang lalu dan sampai saat ini masih berlangsung,” jelasnya.

Panjangnya proses pembahasan konsep penempatan guru tersebut, katanya, akibat jumlah guru yang bakal ditata cukup banyak, karena hampir semuanya akan ditata dan ditempatkan ulang.

“Jadi bukan hanya beberapa guru, tapi hampir semua guru. Sehingga proses penyusunan konsepnya memakan waktu cukup panjang,” jelasnya. Dalam menyusun penempatan guru tersebut, fokus perhatian ialah tempat tinggal guru bersangkutan. Karena nantinya, guru akan ditempatkan di sekolah tempatnya tinggal. Atau paling tidak desa terdekat dengan tempat tinggal guru itu sendiri, sehingga bisa memudahkan proses belajar mengajar.

“Kita akan upayakan penempatan guru sedekat mungkin dengan tempat tinggalnya,” sebut Nursiah. Jadi kalau kemudian ada guru yang tempatnya mengajar jauh dari rumah tinggal, maka akan ditarik ke sekolah terdekat. Nantinya, tidak ada alasan para guru untuk mengeluhkan jauhnya tempat tinggal, sehingga para guru bisa lebih maksimal lagi menjalankan tugasnya. Kalau para guru sudah bisa maksimal menjalankan tugas, pasti akan membawa dampak pada kemajuan pendidikan.

Disinggung kapan reposisi guru akan digelar, Nursiah menegaskan secepatnya pada bulan ini juga. “Kalau konsepnya sudah selesai disusun, langsung akan dilaksanakan,” tegas mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Loteng ini. (kir)

(Suara NTB/nia)

TEGANG-SuasanategangdiKampusIIUnramdiSeganteng,Senin(26/8). (kiri)PihakUnrammenunjukkanbuktisertifikatataskepemilikanlahandiKampusIISeganteng.

Pembukaan OSPEK Unram Diwarnai Ketegangan Mataram (Suara NTB) – Pembukaan Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus (OSPEK) Universitas Mataram (Unram) di Kampus II Seganteng Mataram, Senin (26/8) diwarnai ketegangan. Pihak Unram dan beberapa wali murid TK/SD Model Negeri Mataram protes, karena Kampus II Unram yang digunakan untuk pembukaan OSPEK saat itu masih dimanfaatkan siswa TK dan SD untuk kegiatan belajar mengajar.

Sebanyak 5.790 mahasiswa Unram dari sembilan fakultas dan dua program studi yaitu prodi Perairan Perikanan serta Kehutanan, memadati Kampus II Seganteng guna mengikuti pembukaan OSPEK yang dihadiri langsung Rektor Unram Prof. Sunarpi Ph.D. Namun, proses pembukaan OSPEK tersebut tidak berjalan seperti diharapkan. Guru-guru dan wali murid memprotes OSPEK yang digelar pihak Unram.

Suasana pun sempat memanas karena beberapa wali murid yang ketika itu mengantarkan putra-putrinya ke sekolah, turut merasa keberatan dengan keberadaan aktivitas mahasiswa di sekolah TK/SD Model Negeri Mataram. Hal ini dirasa tidak pas, jika proses ospek tetap berlangsung di lingkungan sekolah. Orang tua menginginkan seluruh proses ini berjalan dengan baik dan cepat diselesaikan tanpa mengganggu proses belajar siswa.

“Dengan adanya pendidikan tinggi setingkat mahasiswa yang

masuk ke sekolah, kita khawatirkan akan ada perubahan pola berpikir anak,” keluh Hurri Nugroho salah satu wali murid.

Wicaksono salah satu orang tua siswa TK Model, berencana akan memindahkan anaknya ke sekolah lain, jika kejadian ini terus berlarut-larut. Menurutnya, jika lahan yang saat ini merupakan milik Unram setidaknya ada pemberitahuan kepada sekolah agar meliburkan siswanya. “Kalau memang tetap seperti ini ya saya pindahkan anak saya. Kalau fungsifungsi yang ada saat ini mau dibikin kampus,” ungkapnya.

Pembantu Rektor (PR) III Unram Drs. Nasaruddin, M.Kes, menjelaskan, semula pembukaan ospek Unram rencananya tidak dilakukan di Kampus II Seganteng Mataram, Rencana tersebut berubah seiring, karena adanya ancaman pada penanggung jawab aset Unram. Menurutnya aset sekolah milik Unram dan masih memegang sertifikat resmi. “Kalau ada orang menga-

takan dia punya sertifikat, tunjukkan bukti,” tantangnya.

Ambil Langkah Hukum Di tempat terpisah Rektor Unram Prof. Ir. H. Sunarpi Ph.D, menjelaskan, mereka yang protes tidak tahu duduk persoalan yang sebenarnya dan terprovokasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan ikut menikmati keberadaan sekolah model itu. Sunarpi menegaskan, aset lahan dan bangunan di Seganteng sepenuhnya merupakan aset Unram dan atas nama Unram.

Diakuinya, guru yang protes beberapa waktu lalu sangat menikmati keberadaan TK/SD tersebut. Apalagi dengan label internasional yang dulu melekat pada nama TK/SD internasional, orang tua murid harus membayar mahal dan sepenuhnya dinikmati oleh oknum sekolah dan komite sekolah. Sementara Unram sebagai pemilik aset, tidak mendapatkan pemasukan apapun sebagai Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait dana ini pihak Unram akan mengambil langkah hukum, karena dana-dana yang pernah masuk tersebut sudah menjadi temuan BPK RI. “Insya Allah Unram akan mengambil langkah hukum mengenai dana yang sudah masuk tersebut.

Karena itu sudah menjadi temuan BPK RI,” terangnya.

Aset ini, menurut Rektor, terwujud atas dasar gagasan proposal yang disusun tim Unram pada saat itu kepada Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) untuk membentuk Sekolah Laboratorium FKIP. Maka dibangunlah sekolah itu dengan dana Kemendiknas dan dana pendampingnya dari Pemkot Mataram. ‘’Sehingga walikota dan rektor sebelumnya membuat MoU lima tahun (2004-2009).

Atas dasar itulah sekolah tersebut beroperasi. Dan tidak pernah ada pengalihan aset Unram ke Pemkot,” ungkapnya.

Akibat tidak ada lagi perpanjangan MoU sejak tahun 2009, praktis sejak saat itu tidak ada lagi legalitas yang dijadikan dasar untuk meneruskan kerjasama. Untuk itu pihaknya akan terus berjuang untuk mengembalikan aset Unram tersebut dan mengembalikan tupoksinya sebagai Kampus II FKIP Unram, sebagai tempat perkuliahan PS

PAUD PGSD dan Sekolah Laboratorium FKIP sesuai dengan fungsi awal.

Sebelumnya Unram telah berbicara panjang dengan Walikota Mataram H. Ahyar Abduh terkait aset ini. Pemkot sadar betul aset ini sepenuhnya milik Unram, namun Sunarpi menyebutkan, penyerahan aset ini menjadi sulit, karena jajaran di bawahnya tidak menindaklanjuti niat baik Walikota Mataram.

Persoalan pun menjadi semakin keruh, karena provokasi pihakpihak yang tidak bertanggungjawab yang ikut menikmati keberadaan sekolah tersebut.

Dalam pertemuan yang terakhir, Unram juga merasa dibohongi karena pihaknya baru tahu bahwa nama TK/SD diubah namanya secara sepihak tanpa persetujuan Unram menjadi TK/SD Internasional menjadi TK/SD Model Negeri Mataram.

Sementara Sekda Kota Mataram Ir. H. Lalu Makmur Said, MM, mengakui, Pemkot Mataram sadar betul aset yang ada di Seganteng tersebut merupakan milik Unram. Namun pihaknya meminta kepada Unram untuk bersabar dan menunggu proses yang sedang berlangsung. “Biarkan anakanak ini sekolah, jangan diganggu,” harapnya. (nia)

Akpar Mataram Gelar PDSP Mataram (Suara NTB) Sebanyak 275 mahasiswamahasiswi baru Akademi Pariwisata (Akpar) Mataram, mengikuti Penanaman Dasar Sikap Profesi ( PDSP ), Senin (26/8). Ratusan mahasiswa ini berasal dari jurusan D3 Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata (UPW) tercatat 224 mahasiswa. Sementara D1 sebanyak 51 mahasiswa. Kegiatan PDSP merupakan kegiatan tahun yang diselenggarakan oleh citivitas akademika Akpar Mataram dan dibuka langsung Direk-

tur Akpar Mataram Dr. Halus Mandala, M.Hum. Sekretaris Panitia PDSP Akpar Mataram Made Murdana, A. Par, M. Par, ketika memberikan apresiasi kepada mahasiswa baru dan pihak BEM yang telah memeriahkan kegiatan tersebut.

PDSP, terangnya bertujuan menamankan nilai-nilai kedisiplinan dan kecintaan kepada mahasiswa terhadap profesi yang dipilih.

Ia menambahkan dalam proses penerimaan mahasiswa baru, pihaknya telah melakukan penyeleksian dengan ketat, yakni penilaian penerimaan mahasiswa dilihat dari aspek performance,attitude(sikap) dankemampuan berbahasa Inggris. Tidak hanya itu, lanjutnya, proses seleksi juga mahasiswa juga melalui tahap interview terkait psikologi.

Dalam hal ini, Made Murdana menegaskan, pihaknya tidak hanya melihat dari sisi kuantitas, tetapi kualitas dari mahasiswa. Ia mengakui pihaknya output dari Akpar Mataram, masih kekurangan 100 persen tenaga untuk disalurkan ke

semuastakeholder-nya.Iaberharap ke depan mahasiswa bisa melakukanperubahan,khususnyaperubahan dari aspek sikap, kesopanan, karierdankedisiplinan.“Mahasiswa bisa disiplin dan mencintai pekerjaannya,’’harapnya.

Tidak hanya itu, mahasiswa juga harus respek terhadap pekerjaan. Menurutnya, dalam dunia kerja, khususnya perhotelan berhubungan dengan humanity (orang banyak, red) tidak secara personal atau individu.

Pelaksanaan PDSP ini disambut positif oleh beberapa mahasiswa baru. Seperti disampaikan R. Muh. Fajar Pratista. Menurutnya, dengan mengikuti kegiatan PDSP, dirinya merasa nyaman dengan kondisi dan view kampus yang menarik. Selain itu, dirinya banyak mendapatkan teman baru. Ia berharap ke depan kegiatan seperti ini dapat ditingkatkan, terutama segi kebersihan dan nilai-nilai agamisnya.

Sementara itu Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Akpar Mataram Dedy Supendi, menjelas-

(Suara NTB/nia)

PDSP - Direktur Akpar Mataram Dr. Halus Mandala saat membuka PDSP di Kampus Akpar Mataram, Senin (26/8). kan, kegiatan PDSP bertujuan meningkatkan kedisiplinan mahasiswa serta menjaring bakat dan minat mahasiswa baru, khususnya hobi masing-masing.

Ia menambahkan kegiatan tersebut juga, dimaksudkan untuk meningkatkan keakraban antara mahasiswa baru dengan mahasiswa baru, mahasiswa baru dengan senior dan mahasiswa baru dengan pihak civitas akademika.

Tidak hanya itu, kegiatan tersebut tidak semata-mata sebagai ajang plonco mahasiswa baru, tapi memberikan pemahaman terhadap general sikap dan profesi yang mereka pilih. Dedy berharap adanya kegiatan PDSP tersebut, mahasiswa-mahasiswi baru AKPAR Mataram, bisa merubah mindset terkait kedisiplinan kerja dan menjunjung tinggi nilai-nilai Sapta Pesona. (cem)

SMA Model NW Nurul Jannah Ampenan

Ciptakan Siswa yang Siap Membuka Lapangan Kerja Banyaknya lulusan SMA atau perguruan tinggi yang menganggur merupakan sebuah persoalan yang harus diatasi. Sementara lapangan pekerjaan makin minim dan membutuhkan skill memadai. Sementara saat menerima pelajaran di sekolah, siswa lebih banyak bersifat teori.

Akibatnya, selesai menamatkan pendidikannya, lulusan SMA atau perguruan tinggi cenderung berorientasi jadi PNS. KONDISI ini menjadi bahan evaluasi bagi setiap sekolah atau perguruan tinggi dalam menerapkan pola pengajaran yang bagus bagi siswanya. Apakah pola pengajaran yang diterapkan lebih banyak bersifat teori atau justru menerapkan sistem pengajaran yang dibutuhkan siswa atau mahasiswa begitu menamatkan pendidikannya.

Melihat banyaknya lulusan SMA atau perguruan tinggi yang menganggur menjadi inspirasi bagi Kepala SMA NW Model Nurul Jannah Ampenan Lalu Iskandar, S.Ag, MPdI, dalam menerapkan pola pengajaran bagi siswanya di sekolah. Dirinya in-

gin agar siswa yang menamatkan pendidikan di SMA ini menjadi mandiri dan tidak bergantung pada pihak lain atau tidak bekerja sama sekali.

Paling tidak, lulusan di sekolah yang dipimpinnya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, khususnya bagi diri sendiri. Termasuk mampu memberikan pekerjaan bagi orang lain. Meski demikian, sebagai sekolah swasta yang memiliki dana terbatas, pihaknya tidak mampu menyediakan workshop atau bengkel kerja di semua lapangan pekerjaan. ‘’Untuk sementara, kami hanya bisa menyediakan pelatihan untuk mesin jahit saja,’’ tuturnya pada Suara

NTB, Senin (26/8).

Meski baru fokus pada satu jenis keterampilan, pihaknya ingin sumber daya manusia yang mengikuti kegiatan tersebut betul-betul mempraktikkan apa yang diperoleh di sekolah. Harapannya, siswa yang telah lulus tersebut tidak menggantungkan pekerjaan pada pihak lain dan menekuni pengetahuan yang diperoleh di sekolah. ‘’Life skill ini menjadi fokus utama kami dengan harapan mampu menciptakan lapangan pekerjaan di sekolah,’’ harapnya.

Selain keterampilan menjahit, Lalu Iskandar punya obsesi menerapkan keterampilan lain, yakni Informasi dan Teknologi (IT). Namun, minimnya pendanaan membuat pihaknya harus berikhtiar mencari bantuan dari pemerintah. Paling tidak, dalam beberapa tahun ke depan, siswa yang menuntut ilmu di sekolah ini bisa mendapatkan pendidikan keterampilan yang mampu menunjang masa depannya.

Bantuan dari pemerintah san-

(Suara NTB/ham)

Lalu Iskandar

gat diharapkan, mengingat dana yang dimiliki sekolah dan pihak yayasan masih sangat terbatas.

Adanya bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan siap kerja. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Jadwal Liga Champions Pertandingan Rabu, 28 Agustus

- Zenit St Petersburg (Rusia) v Pacos Ferreira (Portugal) - AC Milan (Italia) v PSV Eindhoven (Belanda) CETAK GOL Sundulan Fraizer Campbell ke gawang Manchester City pada pertandingan Liga Inggris antara Cardiff City melawan Manchester City di Stadion Cardiff City, Minggu waktu setempat. Pada pertandingan ini, City harus menanggung malu, karena kalah dari tim promosi.

- Maribor (Slovenia) v Viktoria Plzen (Ceko) - Celtic (Skotlandia) v Shakhter Karagandy (Kazakhstan) - Real Sociedad (Spanyol) v Lyon (Prancis)

Hasil pertandingan Liga Italia - Inter Milan 2 (Nagatomo 75, Palacio 90+3) Genoa 0 - Cagliari 2 (Nainggolan 28, Cabrera 63) Atalanta 1 (Standerdo 27) - Lazio 2 (Hernanes 13, Candreva 16-pen) Udinese 1 (Muriel 60) - Livorno 0 Roma 2 (De Rossi 65, Florenzi 67) - Napoli 3 (Callejon 32, Hamsik 45+2, 63) Bologna 0 - Parma 0 Chievo 0 - Torino 2 (Brighi 40, Cerci 63) Sassuolo 0 - Verona 2 (Toni 30, 53) AC Milan 1 (Poli 14)

(Suara NTB/ist)

- Sampdoria 0 Juventus 1 (Tevez 58)

London Cardiff City menciptakan kejutan besar pada pertandingan tandang besar mereka dalam 51 tahun terakhir dengan menumbangkan Manchester City 3-2 pada laga Liga Premier Minggu waktu setempat.

Hasil pertandingan Liga Spanyol - Atletico Madrid 5 (Garcia 16, 90, Costa 20, Arda 34, Tiago 52) Rayo Vallecano 0

Kembali ke kancah elite sepakbola Inggris setelah menjuarai Championship musim lalu, klub asal Wales ini membalikkan keadaan untuk menjungkalkan klub juara liga 2012 yang dihuni para pemain mahal itu lewat kekalahan mengejutkan.

Fraizer Campbell menjadi penentu kemenangan dengan menciptakan dua gol dalam 11 menit terakhir demi mempersembahkan kemenangan kapada klub asuhan Malky Mackay setelah Aron Gunnarsson menyamakan gol Edin Dzeko yang diciptakannya pada menit 52 untuk Manchester City.

Ini adalah pertandingan kandang pertama Cardiff di liga utama sejak 1962 dan stadion Cardiff City mendadak gempi-

- Levante 0 Sevilla 0 - Malaga 0 Barcelona 1 (Adriano 44) - Real Betis 1 (Ruben Castro 90) Celta Vigo 2 (Charles 67, Nolito 74)

Belum Siap, Turnamen Golf Diundur Mataram (Suara NTB) Turnamen Golf yang akan berlangsung di Lapangan Golong, Lombok Barat (Lobar) dan Lapangan Sire, Kabupaten Lombok Utara (KLU), 21 September mendatang sepertinya akan diundur. Pasalnya dua lapangan golf itu belum siap digunakan untuk pertandingan.

“Lapangan golfnya belum siap digunakan, rumputnya masih dalam kondisi kering,” ucap Ketua Umum Pengprov PGI NTB, Yadi Usman saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (26/8) kemarin.

Dikatakannya, pihaknya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membenahi rumput di lapangan itu, sehingga pihaknya pesimis bisa menggelar turnamen tepat waktu. Pihaknya belum bisa memastikan kapan event itu akan di gelar.

Namun, pihaknya bertekad event itu bisa digelar tepat waktu.

Seperti diketahui, selain pembinaan atlet rencananya pihak PGI NTB akan menggelar turnamen di Lapangan Sire KLU dan Golong Lobar bulan September itu bertemakan pomosi wisata NTB. Rencananya peserta luar daerah seperti Bali, Jakarta dan Surabaya diundang ikut serta di event bergengsi itu. “Karena NTB ini ditunjuk sebagai gerbang wisata, kegiatan ini pun kita juga prioritaskan sebagai ajang promosi wisata NTB,” paparnya.

Mengenai prestasi atlet golf NTB, Yadi tak membantah bila NTB memiliki segudang potesi atlet yang bisa dipoles menjadi juara nasional. Namun karena lemahnya pembinaan di tingkat daerah membuat atlet tak bisa mengembangkan potensi yang sudah ada..”Potensi atlet gol di NTB sebenarnya sudah ada, namun kurangnya pembinaan atlet di daerah mengakibatkan atlet tak bisa mengembangkan potensi,” ucapnya.

Bukti adanya potensi atlet golf di NTB itu kata Yadi bisa dilihat dari munculnya beberapa nama atlet golf junior NTB yang pernah sukses mengukir prestasi di kancah nasional hingga internasional. Dicontohkannya, pada tahun 1998 lalu NTB memiliki atlet yang bernama Angga Basuki atlet junior yang diklaimnya perah sukses mengukir prestasi di tingkat internasional. Selain itu, muncul nama Aditya, putra Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono SH, yang sukses mengukir prestasi di kejuaraan tingkat Asia di turnamen tingkat remaja tahun 2012 lalu.

“Zamannya Angga Basuki tahun 1998 pernah mengukir prestasi di kanca Intrenasional, sekarang ini ada Aditya putra dari Ketua KONI NTB. Jadi kalau tidak terus dibina, mereka akan stagnan latihan,” ucanya.

Selain itu, di Pra- PON 2012 lalu PGI NTB mampu meloloskan tiga atlet ke PON, ini sejarah pertama kalinya NTB meloloskan banyak atlet di PON. Harapannya lewat kepemimpinannya prestasi golf NTB bisa lebih baik. (fan)

Mataram (Suara NTB) Komitmen Milasari untuk tetap mempertahankan prestasi di level nasional terus menggelora. Hal itu bisa dilihat dari eksitensinya dalam menjalani latihan persiapan menghadapi event-event berskala nasional. Tanpa mendapat tekanan dari pihak manapun, peraih medali emas di Pekan Olahraga Nasional (PON) VIII di Riau 2012 itu terus menjalani latihan, meski biaya pelatihan menggunakan dana swadaya sendiri.

Pelatih Pencak Silat NTB, Dedi S. Darere yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (26/8), menjelaskan, setelah batal mewakili Indonesia di SEA Games Myanmar Desember 2013, Milasari masih tetap latihan. Selama latihan, Dedi Milasari menggunakan biaya pelatihan dengan swadaya sendiri, karena pihak Pengprov IPSI NTB belum menggelar Pelatda PON. Kesadaran Milasari untuk tetap meningkatkan latihan, katanya, adalah tetap mempertahankan prestasi di level nasional. Apalagi pada pertengahan tahun 2014 mendatang akan ada Kejurnas Antar PPLM dan Kejurnas Pencak Silat, sehingga tak ada alasan Milasari harus berhenti latihan. Dalam hal ini, ungkapnya, peluang medali emas NTB di kancah nasional hingga di PON XIX di Jabar 2016 masih bisa diharapkan lewat Milasari.

Sebagai pelatih nasional, Dede mendorong atletnya untuk tetap latihan. Menurutnya, selama dia berada di NTB, dia siap melatih atlet NTB. Namun saat ini dia tengah serius melatih Milasari, sebab hanya Milasari yang siap dilatih. Sementara atlet lainnya, seperti Mariati sedang menjalani Pelatnas di Jakarta persiapan SEA Games 2013. (fan)

kan tembakan akurat melewati Marshall dari luar kotak penaltia.

Para pendukung Cardiff menolak bungkam, dan benar saja tuan rumah menyamakan kedudukan delapan menit kemudian ketika Gunnarsson melepaskan tembakan dari jarak dekat setelah Hart membendung upaya Campbell.

Pelatih City Manuel Pellegrini lalu memasukkan pemain yang baru dikontraknya Alvaro Negredo, namun sundulan Campbell malah mengantarkan tuan rumah unggul setelah memanfaatkan tendangan penjuru Peter Whittingham pada menit 79, lalu dia ulangi lewat gol kedunya tiga menit kemudian.

Negredo lalu mencetak gol

malah menyundul bola ke arah golnya sendiri, sementara Spurs semestinya mendapat hadiah penalti sebelum babak pertama berakhir.

Jonjo Shelvey dinyatakan tidak melanggar Andros Townsend, dan meski para pemain Spurs memprotes karena pelanggaran terjadi di dalam kotak penalti Swansea, wasit Neil Swarbrick malah menghadiahkan tendangan bebas saja.

Namun saat para pemain yang sama berbenturan lagi di babak kedua, Swarbrick berlalik tegas, dan Soldado dengan dingin mengeksekusi tendangan penalti yang adalah penalti keduanya pada dua pertandingan Liga Premier.

Itu adalah kemenangan kedua Spurs, menyusul sukses 1-0 mereka atas Crystal Palace, sekaligus membuat Spurs menyamai Chelsea dan Liverpool di puncak klasemen sementara. (ant/bali post)

Kodrat NTB Siapkan 14 Atlet ke Kejurnas Mataram (Suara NTB) Pengprov Kodrat NTB resmi menyiapkan 14 atlet dan 5 pelatih untuk mengikuti pemusatan latihan daerah (Pelatda) yang akan di gelar di Mataram 17 September mendatang. Pelatda tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan mengikuti Kejurnas Piala Presiden di Bandung 1-3 November mendatang.

Ketua Umum Pengprov Kodrat NTB, H. Ahmad Rusni kepada Suara NTB, Minggu (25/8) malam, menjelaskan, penetapan 14 atlet berdasarkan hasil kejurda tarung derajat memperebutkan Piala PT. Dasar Ilham Sakinah

(DIS) di Sport Hall GOR Desember Mataram, 23-25 Agustus lalu. Sementara lima pelatih yang disiapkan melatih atlet Pelatda diputuskan lewat rapat Pengprov Kodrat NTB yang digelar di kediamannya di Mataram, Minggu (25/8) malam lalu.

Pihak Pengprov Kodrat NTB mempersiapkan 14 atlet senior mengingat jumlah kelas yang dipertandingkan di Kejurnas Piala Presiden sebanyak 14 kelas, yakni 9 kelas putra dan 5 kelas putri. Pelatda, ungkapnya, dimulai 17 September mendatang. Itu artinya para atlet akan mengikuti TC selama satu

bulan lebih.

Bila dibanding pada persiapan kejurnas sebelumnya TC persiapan kejurnas tarung derajat tahun ini relatif bagus dibanding mengikuti kejurnas yang sama dua tahun lalu.

Rusni berharap dengan persiapan yang lebih matang atletnya bisa meraih prestasi yang maksimal.

Dalam hal ini Rusni berharap petarung derajat NTB bisa meraih lebih dari 1 emas.

Alasannya, pada kejurnas yang sama tahun 2011 lalu NTB meraih 1 emas, 3 perak dan 3 perunggu dengan jumlah 11 atlet, yakni 8 putra dan 3 putri. (fan)

Sebastian Vettel Juara GP Belgia

(ant/bali post)

Milasari Latihan Swadaya

ta di tengah sore penuh cahaya matahari di Wales Selatan itu.

Manchester City mendominasi penguasaan bola pada babak pertama, namun Cardiff mati-matian mencegah mereka mencetak gol sehingga City hanya mendapat satu peluang bersih dari David Silva yang digagalkan kiper David Marshall.

Pada injury time bek tengah Spanyol Javi Garcia hampir membuat Cardiff mendapatkan satu gol lewat sundulan lemah Fraizer Campbell yang bisa diselamatkan Joe Hart.

City berhasil memecahkan kebuntuan pada tujuh menit babak kedua ketika Sergio Aguero mendapati Dzeko dalam posisi bebas dan pemain asal Bosnia ini melepas-

pertamanya di Liga Inggris lewat sundulannya di masa injuri, namun Cardiff sudah telanjur memperoleh kemenangan tak terlupakan itu.

Pada pertandingan lain, Tottenham Hotspur terhindar bernasib sama dengan City kala melawan klub Wales lainnya, Swansea City, dengan menang 1-0 di White Hart Lane.

Tottenham kembali tanpa diperkuat Gareth Bale yang lagi dibelit cedera dan akan pindah ke Real Madrid, namun klub ini memiliki empat pemain baru yaitu Paulinho, Etienne Capoue, Nacer Chadli dan Roberto Soldado.

Pelatih Swansea Michael Laudrup membangkucadangkan pemain pemecah rekor transfer klub ini Wilfried Bony dan tim tamu beruntung tidak kebobolan di tengah lalu lintas bola satu arah di babak pertama.

Paulinho mengirim beberapa ancaman, sedangkan kapten Ashley Williams

Sebastian Vettel

Spa Francorchamps Juara dunia tiga kali Sebastian Vettel kian dekat menjadi juara dunia Formula Satu keempat kalinya, Minggu ini, setelah memenangi Grand Prix Belgia di Spa Francorchamps.

Pembalap berusia 26 tahun asal Jerman untuk tim Red Bull ini unggul bersih dari juara dunia dua kali asal Spanyol yang memperkuat Ferrari, Fernando Alonso, untuk mencatat kemenangan kelima musim ini dan kedua di balapan ini.

Keberhasilan Alonso men-

empati urutan kedua adalah finish podium pertama di balapan Belgia untuk Ferrari sejak Kimi Raikkonen memenangi balapan ini pada 2009.

Lewis Hamilton, yang mengendarai Mercedes, finish di urutan ketiga. Vettel memperpanjang kepemimpinannya di kejuaraan ini dengan 46 poin atas Alonso setelah Raikkonen yang mengendarai Lotus, yang berada di urutan kedua di kejuaraan, gagal mencapai finish untuk pertama kalinya dalam 39 balapan terakhir, demikian AFP. (ant/bali post)

Atlet Muda Selandia Baru Juara Kanada Terbuka Edmonton Pemain golf amatir sensasional Selandia Baru, Lydia Ko, tampil sebagai pemenang pada Kejuaraan Golf LPGA Kanada Terbuka untuk kedua kalinya, Minggu waktu setempat.

Ko, yang tahun lalu menang di Vancouver saat berusia 15 tahun empat bulan dan termuda dalam sejarah pemenang turnamen LPGA, mengulang tonggak sejarah itu dengan membuat kemenangan lima pukulan atas pemain dari Prancis, Karine Icher.

“Saya amat terkejut, tapi saya gembira dapat menang..saya amat bahagia,” kata Ko, yang juga membuat catatan sejarah sebagai pemain amatir pertama yang meraih dua gelar dalam turnamen Tur. “Tujuan saya hari ini melakukan pukulan five-under dan saya berusaha keras melakukannya. Bila ada lawan saya yang dapat melakukannya, maka saya akan

gagal,” ujarnya.

Ko, dari Auckland, membuat catatan pada putaran akhir dengan enam di bawah 64 di Royal Mayfair Golf Club, dengan total 15 di bawah 265.

Pemain remaja itu membuat birdie pada lubang ke-18 — merupakan birdie ketujuh pada putaran akhir itu - kemudian mengangkat tangannya pertanda ia berhasil melakukannya dan meraih angka kemenangan.

Sementara pemain pro yang menduduki posisi kedua, Karine Icher merupakan salah satu pemain kondang Eropa yang baru memenangi Piala Solheim di Kolorado, Amerika Serikat, membuat angka akhir 67 untuk total 270.

Sementara pemain dari Swedia, Caroline Hedwall, merupakan pemain pertama yang membuat angka 5-0 di Piala Solheim, mengawali pertandingan hari terakhir dengan keunggulan satu pukulan. Ia akhirnya membuat angka 71 untuk membagi tem-

pat di perolehan angkat total 271 bersama pemain dari Amerika Brittany Lincicome, yang membuat angkat 69.

Kemenangan Ko ke empat dalam turnamen prof dalam usia semua itu, membuka wacana baru, berapa tahun sebenarnya usia pemain untuk dapat berkecimpung di kancah turnamen prof.

Ia memenangi turnamen teruka di Selandia Baru, Februari, merupakan turnamen khusus putri, event Tur Putri Eropa, dan ketika berusia 14 tahun menang di turnamen “Australian LPGA`s Women`s New South Wales” Terbuka pada Januari 2012, merupakan pegolf terbuka putri yang memenangi turnamen pro.

Angka yang dibuat Ko pada hari itu, 64, lebih bagus dari yang dibuat Icher (67). “Yeah, sebetulnya hari ini tidak terlalu buruk bagi saya,” kata Icher, yang akan menerima hadiah utama 300.000 dolar, karena Ko masih berstatus amatir. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

TANGGUH - Tanpa Lionel Messi, Barcelona masih terlalu tangguh bagi Malaga. Tampak pemain Barcelona meluapkan kegembiraan setelah berhasil mengalahkan Malaga1-0 dalam lanjutan Liga Spanyol.

Tanpa Messi, Barca Masih Kuat untuk Malaga Madrid Adriano mencetak satu-satunya gol ketika Barcelona yang tidak diperkuat Lionel Messi menang 1-0 atas Malaga. Pemain Brazil ini mencetak gol penentu kemenangan timnya semenit sebelum turun minum dengan sepakan kaki kiri, yang membuat kiper Malaga Willy Caballero harus menyesali kesalahannya dengan membiarkan bola meleset dari genggamannya.

Dan Malaga gagal memaksimalkan dua peluang bagus yang dimilikinya setelah turun minum, ketika sepakan Fabrice membentur tiang gawang dan kemudian tandukan Sebastian Fernandez mengarah lurus ke Victor Valdes ketika dirinya tidak terkawal di dalam kotak penalti pada menit-menit akhir.

Cesc Fabregas mengakui bahwa timnya akan perlu memperbaiki penampilan mereka di babak kedua. “Babak pertama sangat bagus dan kami seharusnya dapat mencetak gol lebih banyak,” ucapnya kepada Canal Plus.

“Pada babak kedua benar bahwa kami kehilangan sedikit intensitas kami karena kelelahan dari pertandingan Rabu,” katanya seperti dikutip AFP. “Pada lima menit terakhir kami kesulitan namun terkadang Anda harus menerimanya. Ini adalah kemenangan penting dan didapat dengan kerja keras,” tambahnya.

Meski Messi absen, pelatih Barca Tata Martino kembali membangku-cadangkan Neymar ketika Cesc Fabregas menggantikan pemain Argentina itu, sedangkan Alex Song dan Adriano menggantikan Sergio Busquets dan Dani Alves dari tim yang bermain sejak awal ketika mereka bermain imbang 1-1 dengan Atletico Madrid pada Rabu di pertandingan pertama Piala Super Spanyol.Tanpa bintang-bintang Amerika Selatan mereka di sektor penyerang, permainan Barca terlihat menjemukan pada babak pertama ketika mereka gagal mengatasi lini belakang Malaga.

Sundulan Fabregas dengan mudah dapat diantisipasi Caballero sebelum Pedro gagal memaksimalkan umpan membelah pertahanan dari mantan kapten Arsenal itu ketika ia mendapat peluang.

Andres Iniesta kemudian melepaskan tembakan lain yang mengarah ke Caballero, namun kiper Argentina itu dipaksa melakukan penyelamatan bagus sembilan menit sebelum turun minum ketika ia memblok tandukan Alexis Sanchez.

Bagaimanapun, Caballero melakukan kekeliruan ketika Barca kemudian dapat mencetak gol, ketika Adriano bergerak memotong kemudian melepaskan tembakan melengkung yang gagal dihentikan kiper Malaga itu sebelum masuk ke sudut jauh gawangnya.

Pola ini berlanjut setelah turun minum, ketika Barca meneruskan mendominasi permainan, tanpa terlihat benarbenar mengancam.

Kemenangan Barca membawa mereka memuncaki klasemen dengan keunggulan satu gol atas Atletico Madrid, setelah pasukan Diego Simeone meneruskan rekor 100 persen mereka pada liga dengan kemenangan 5-0 atas Rayo Vallecano di Vicente Calderon. (ant/bali post)

SUARA NTB

Selasa, 27 Agustus 2013

Polisi Bekuk Bandar Togel di Dompu Dompu (Suara NTB) Tim buser Polres Dompu berhasil menangkap Bandar togel sekelas pengecer asal Desa Bara Kecamatan Woja berinisial Wd (40). Wd diduga ditangkap ketika hendak menyetorkan uang togel dan rekapannya ke bosnya. Kini pelaku ditahan di Mapolres Dompu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah kepada Suara NTB di Dompu, Senin (26/8) kemarin, membenarkan adanya penangkapan pengecer togel oleh tim buser Polres Dompu, Minggu (25/8) sore berinisial Wd warga Desa Bara Kecamatan Woja. “Wd kita tangkap di Bakajaya, Minggu sore kemarin,” katanya.

Wd diduga sebagai pengecer togel di sekitar Desa Bara. Bersama Wd ditemukan uang sekitar Rp 1 juta lebih bersama beberapa lembar kertas rekapan dan sepeda motornya jenis supra X 125 dengan nomor polisi EA 4043 MA. “Tersangka langsung kita tahan dan barang buktinya kita amankan. Dia kita kenakan pasal 303 ayat 1

Halaman 12

Hotel Holiday Iin Terbakar Mataram (Suara NTB) Hotel Holiday Iin, sebuah hotel berbintang yang berlokasi di kawasan Krandangan, Lombok Barat, Senin (26/8) dini hari sekitar pukul 03.00 Wita terbakar. Bagian hotel yang terbakar hanya di bagian dapur. Belum diketahui penyebab kebakaran dan berapa nilai kerugian yang timbul akibat musibah tersebut.

Kapolsek Senggigi, Kompol

Rino Wahyudi, SIK yang dikonfirmasi Senin kemarin membenarkan terjadinya kebakaran tersebut. ‘’Labfor Polda Bali sedang berada di lokasi kebakaran untuk melakukan indentifikasi guna mengungkap penyebab kebakaran,’’ jelasnya. Selain itu, sejumlah saksi juga sudah diminta keterangan. ‘“Saksi yang diperiksa yang bertugas di dapur,’’ terangnya. (tim)

KUHP,” tambahnya.

Namun informasinya, tersangka Wd hendak menyetorkan uang setoran togelnya di bosnya di Karijawa Dompu. selain Wd, masih banyak pengecerpengecer togel di Dompu dari beberapa bandar togel.

Semua ini menjadi tantangan polisi ke depan. (ula)

JUAL BELI MOBIL

C.01.08.13

TRAVEL

RUPA-RUPA HILANG STNKR2HONDADR5370ANNOKA/ NOSIN: MH11KEVA10 3K285204/ KEVAE-1286831AN.BAMBANGSU DARYONO HILANG DISEKITAR KANTOR KOPERASI PUTRA SEJAHTERAKOTAMATARAM

EKSPEDISI

ADVERTISING

TRAVEL

EMAS & MUTIARA

C.05.08.13

C.06.08.13

JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN

LAUNDRY

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP

BATIK

C.04.08.13

TANAH KAPLING

D.02.08.13

PELATIHAN

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Selasa, 27 Agustus 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

KESEHATAN

Halaman 14

Kerjasama Suara NTB dengan RS. Risa Sentra Medika

Hidrosefalus, Gunung Es yang Belum Terdeteksi Bersama dr. Dahlia, Sp.Og Pertanyaan : Dok, Saya ibu rumah tangga, usia 32 th, dan suami saya usia 34 tahun sudah menikah 6 bulan yang lalu.

Namun sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehamilan.

Pemeriksaan ke dokter sudah kami lakukan. Mengingat usia saya, saya ingin memiliki momongan lebih cepat. Apa ada hubungannya suami saya seorang perokok dengan keterlambatan saya hamil ?

Apa yang bisa saya lakukan ? mohon bantuannya dok.

Terimakasih.

Dari Ibu Rini di Selaparang Jawaban : Ibu Rini di Selaparang , Dikatakan infertile (tidak subur) bila sudah 1 tahun menikah dan sebaiknya berhubungan suami istri harus teratur tanpa menggunakan kontrasepsi (pengaman), Tindakan untuk konsultasi dengan dokter tersebut sudah tepat dan sebaiknya konsultasi kembali jika belum ada tanda tanda kehamilan.

Sebaiknya suami dan istri diperiksa, suami bisa melakukan pemeriksaan analisa sperma . Sementara untuk ibu sebaiknya konsultasi dengan dokter spesialis Kandungan untuk membahas mengenai siklus haid dan masa subur.

Pertanyaan : Dok, saya menikah 8 tahun yang lalu. Saya sudah dikaruniai putra berusia 7 tahun. Saat ini saya ingin menambah momongan lagi, namun sudah tiga tahun saya berusaha, belum juga menampakkan tanda tanda kehamilan. Bagaimana ini dok ? siklus menstruasi saya berlangsung sangat cepat, rata-rata 20 hari. Apakah siklus menstruasi ini yang menyebabkan saya belum bisa hamil ?

Mohon bantuannya dok ?

Kasus hidrosefalus atau penderita dengan kepala yang membesar menjadi salah satu penyakit yang cukup banyak ditemui di NTB. Pemerintah lalai mendeteksi penyakit yang akrab dengan warga kurang mampu ini.

DI usianya yang terbilang masih hitungan bulan, Rizkika Afriana sudah harus menanggung penderitaan yang memilukan. Tak seperti balita seusianya, Rizkika telah divonis menderita hidrosefalus sejak lahir. Kepalanya membesar karena cairan otak yang masih bersemayam dikepalanya.

Semula, anak keenam pasangan Rumini (42) dan Husen (51) ini lahir dalam kondisi tidak normal. Rumini menuturkan, anaknya lahir dalam kondisi berat badan kurang yaitu 1,2 Kg. Tanda-tanda kelainan pun juga tampak pada kondisi kepala Rizkika yang lunak saat dilahirkan. Saat itulah dokter memvonis Rizkika mengalami hidrosefalus.

Dengan kondisi keluarga yang tidak mampu, Rizkika baru bisa melakukan operasi pertamanya saat berusia sembilan bulan. Itupun dari hasil berhutang dan mendapatkan keringanan dari kelurahan setempat. Berkat operasi, kondisi kepalanya mulai membaik dan mengecil.

Rizkika yang mendapat penanganan medis lebih dini masih lebih beruntung ketimbang Muhammad Al Farizi (11). Ia baru memperoleh penanganan medis di RSUP NTB setelah 11 tahun menderita hidrose-

falus. Padahal, Al Farizi adalah warga Kota Mataram yang notabene berada di Ibukota Provinsi.

Karena penanganan yang sangat terlambat, sebelum ditangani, Faris terlebih dulu dirawat inap.

Kisah pilu yang dialami Rizkika dan Fariz juga menimpa Dandi Agustiawan (3 bulan). Putra kedua pasangan Imansyah dan Hadijah, warga Dusun Taa Desa Taa Kecamatan Kempo ini juga sempat luput dari radar Dinas Kesehatan di Dompu.

Bahkan, Kepala Dinas Kesehatan Dompu saat itu mengaku baru mendapat informasi ada penderita hidrosefalus setelah diberitakan media. Mereka tidak mendapatkan laporan dari Puskesmas, walaupun ia sempat berobat ke dokter Puskesmas dan dokter spesialis anak.

Fenomena hidrosefalus yang terungkap media di NTB ini bisa jadi hanya sebagian kecil dari kasus – kasus lain yang belum terungkap.

Maklum, banyak orang tua penderita yang malu atau tidak mampu membiayai pengobatan anaknya yang menderita penyakit ini.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Mohammad Ismail, yang dikonfirmasi Suara NTB, Senin kemarin men-

gakui bahwa, hingga kini pemerintah pusat belum memiliki data atau angka – angka yang bisa menjadi rujukan berapa jumlah kasus temuan penyakit ini secara nasional. Karena itulah, di daerah, data menyangkut jumlah penderita penyakit ini juga tidak tersedia.

“Data nasional pun, belum ada yang mengatakan berapa incident rate penyakit ini. Belum ada rujukan, jadi daerah tentunya tidak punya estimasi berapa kasus dari penduduk yang ada,” ujarnya. Menurutnya, untuk penyakit tertentu, pemerintah biasanya melakukan semacam survei untuk mengukur potensi kasus yang bisa terjadi. Tapi, kebijakan semacam ini rupanya tidak diberlakukan dalam kasus hidrosefalus.

Meski demikian, sejumlah penelitian menggambarkan bahwa satu dari sekitar 1.500 bayi yang lahir berpotensi menderita hidrosefalus.

Sementara hampir 90 persen dari total kasus hidrosefalus di Indonesia diderita oleh anak dari warga kurang mampu.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram dr. Usman Hadi belum lama ini menyebutkan, selain karena kelainan sejak lahir, hidrosefalus atau pembesaran kepala juga terjadi akibat infeksi virus. Seperti kasus hidrosefalus yang menimpa Rizkika, menurut Usman kelainan yang dialami ini disebabkan karena infeksi virus yang terjadi karena pengaruh makanan.

“Ada infeksi yang menyebabkan dua saluran di kepala Rizkika buntu, un-

tuk itu harus cepat ditangani” terang Usman. Menurut Usman meskipun penyakit hidrosefalus tidak dapat total disembuhkan, tetapi paling tidak jika penyakit ini segera mendapat penanganan maka fungsi kognitif dan motorik penderita dapat dikembalikan seperti semula. Melalui operasi, kelainan saluran yang membuat kepala penderita hidrosefalus terus membesar dapat diminimalisir.

Hidrosefalus atau kepala air merupakan penyakit kelainan bawaan yang diakibatkan oleh terganggunya cairan serebrospinalis. Mereka yang telah terkena penyakit ini tidak dapat disembuhkan 100 persen.

Karenanya, semakin cepat pasien ditangani akan semakin bagus.

Beberapa kasus hidrosefalus yang belakangan muncul di NTB diketahui banyak yang disebabkan kelainan bawaan. Selain karena penyakit bawaan, secara tidak langsung penyakit hidrosefalus disebabkan karena asupan gizi yang kurang saat ibu hamil. Asupan gizi yang kurang ini bisa terjadi saat ibu hamil jatuh sakit.

“Rata-rata karena kelainan anatomi dari otak dan kelainan bawaan,” terang Ismail. Ismail juga menyebutkan, rentetan kasus hidrosefalus yang akhir-akhir ini ditemukan di NTB telah tertangani seluruhnya. Pihaknya selalu mengkoordinasikan hal ini dengan Dinas Kesehatan di Kabupaten/Kota, setiap kali ada temuan kasus. Termasuk temuan di Kota Mataram dan Dompu belum lama ini. (nia/aan)

Dari Ibu Made di Pajang Jawaban : Ibu Made di Pajang, Sebaiknya suami melakukan pemeriksaan SA (Sperma Analisa) dan untuk ibu lakukan konsultasi dengan dokter spesialis kandungan untuk membahas siklus haid dan masa subur ibu , terima kasih.

Agar Tak Fatal, Kenali Gejalanya Hidrosefalus bisa menjadi penyakit bawaan sejak penderitanya masih dalam kandungan, atau terpicu saat proses kelahiran. Pemicunya, meliputi faktor genetik dan faktor pemicu lain dalam proses tumbuh kembangnya janin. Kepala yang tumbuh membesar adalah indikasi utama dari penyakit ini. Meski demikian, hidrosefalus juga bisa terjadi pascakelahiran. Kasus hidrosefalus semacam ini bisa menimpa penderitanya di usia berapa saja. Penyebab hidrosefalus pascakelahiran bisa terjadi karena stroke, infeksi, tumor dan pendarahan di otak. Berikut sejumlah gejala yang dialami penderita hidrosefalus :

· Lingkar kepala Pada waktu bayi baru lahir memiliki lingkar kepala 32-39 cm, sehingga pengukuran lingkar kepala bayi baru lahir sangat penting. Tanyakan kepada dokter atau bidan yang menangani persalinan apakah lingkar kepala bayi anda yang baru lahir normal. Selain itu lingkar kepala dapat dilihat sewaktu pemeriksaan USG. Dokter yang terlatih dapat mengukur lingkar kepala melalui USG sehingga hidrosefalus dapat diprediksi selama dalam kandungan.

Pertambahan lingkar kepala juga penting untuk dinilai. Pertambahan lingkar kepala pada bayi usia kurang dari 3 bulan sekitar 2 cm. Pertambahan ini akan berkurang menjadi 1cm pada 3 bulan kedua. Selanjutnya penambahan pada 6 bulan berikutnya hanya 0,5 cm. · Ubun-ubun kepala terlambat menutup Normalnya ubun-ubun kecil menutup pada usia 2-3 bulan, sedangkan ubun-ubun besar menutup pada usia 2,5 tahun. Jika bayi sudah mencapai usia tersebut dan ubun-ubun kepala belum menutup patut dicurigai adanya hidrosefalus. · Mata melirik ke bawah terus menerus.

Di dunia medis gambaran ini dikenal sebagai sunset eye phenomenon atau gambaran mata seperti matahari tenggelam. Fenomena ini terjadi akibat gangguan pada inti saraf gerak bola mata akibat penumpukan cairan sehingga gerak bola mata terganggu.

Hasil scan otak penderita hidrosefalus

· Pelebaran pembuluh darah balik.

Adanya penumpukan cairan di kepala akan menyebabkan aliran darah terganggu sehingga cairan terbendung dan pembuluh darah akan melebar.

Gambaran ini akan menyebabkan terjadinya gambaran pembuluh darah yang lebih jelas terlihat pada penderita hidrosefalus. · Muntah tanpa ada sebab yang lain.

Muntah memang dapat disebabkan oleh penyakit yang lain, untuk itu harus disingkirkan penyebab penyakit lain jika terjadi muntah-muntah pada bayi.

Muntah pada pasien hidrosefalus terjadi karena peningkatan tekanan dalam kepala, Muntah pada kasus ini memiliki bentuk khas berupa muntah yang menyemprot.

Gejala tersebut adalah tanda-tanda awal hidrosefalus yang dapat dikenali oleh kalangan awam, jika orang tua menemukan tanda diatas segeralah konsultasikan ke dokter bedah saraf atau dokter anak. Dokter akan memeriksa tanda dan gejala anak yang diduga menderita bedah saraf, untuk memastikan diagnosis ini biasanya dokter akan meminta pemeriksaan CT Scan kepala. Jika diagnosis hidrosefalus ditegakkan penanganan sedini mungkin diharapkan akan memberikan hasil yang optimal pada penderita hidrosefalus. (*)

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

Presiden Terima Kunjungan Menhan AS Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Senin siang menerima kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Chuck Hagel di Kantor Presiden Jakarta.

Presiden menerima Menhan Hagel pada pukul 14.00 WIB didampingi oleh Menhan Purnomo Yusgiantoro, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Seskab Dipo Alam dan sejumlah pejabat lainnya.

Hagel dalam pekan ini melakukan sejumlah kunjungan ke negara-negara di kawasan Asia.

Pembicaraan antara Menhan Hagel dengan Presiden Yudhoyono diperkirakan antara lain mengenai kerjasama militer antara kedua negara dan juga mengenai alat utama sistem senjata serta hal lainnya. (ant/balipost)

SUARA NUSANTARA Solo (Suara NTB) – Kepolisian Resor Kota Surakarta memperketat pengamanan terkait adanya konflik dua kubu di lingkungan Keraton Surakarta, Senin.

Sejumlah personel Polresta Surakarta melakukan pengamanan baik terbuka

maupun tertutup antara lain dari pasukan Dalmas, Sabhara, dan Brimob yang didukung anggota TNI untuk mengantisipasi kericuhan di antara dua kubu penguasa Keraton Surakarta, yakni Lembaga Adat yang dipimpin G.K.R. Wandansari (Gusti Moeng), dan Dwi Tunggal, Paku Buwono XIII Hangabehi-Tedjowulan.

Menurut Kepala Polresta Surakarta, Kombes Polisi Asdjima‘in, pihaknya menyiapkan ratusan personel untuk

Halaman 15

pengamanan mengantisipasi adanya kerusuhan terkait konflik internal keraton.

“Kita siapkan personel baik dari anggota Polsek maupun Polresta untuk melakukan pengamanan secara preventif, sejak Sabtu (24/8) malam, sebelum dilakukannya proses pengukuhan. Jika ada konflik dan sulit dilakukan perdamaian, maka polisi akan mengambil tindakan tegas,” kata Kapolresta.

Menurut dia, pihaknya

sudah memerintahkan anggota untuk meningkatkan pengamanan keraton dengan melakukan pemetaan potensi kerawanan sosial.

Kendati demikian, pihaknya meminta kepada anggotanya yang menjadi abdi dalem atau keluarga keraton untuk bisa mengendalikan diri, sehingga tidak terlibat dan memihak salah satu kubu terkait konflik di keraton.

Selain itu, ia juga mengharapkan masyarakat mem-

beri kontribusi yang positif, sehingga konflik internal keraton dapat teratasi dengan suasana damai dan kondusif.

“Kami dalam konflik internal keraton terus melakukan pemantauan, jika ada tindakan kriminal, kami menjadi mediator ke arah perdamaian. Namun, kami akan menindak tegas, jika ada tindakan ke arah kriminalitas,” katanya. (ant/bali post)

Ratusan Hektar Sawah di Kupang Kekeringan Kupang (Suara NTB) Sedikitnya 200 hektare sawah di Desa Oesao Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Nusa Tenggara Timur mengalami kekeringan akibat minimnya cadangan air di bendungan tadah hujan yang dibangun di lokasi sekitarnya.

“Kami biasanya memanfaatkan air cadangan di bendungan buatan di bagian atas lokasi persawahan. Namun saat ini bendungannya juga kering karena kemarau, sehingga padi yang kami tanam juga kering,” kata seorang petani, Semi Mahuri, di Kupang, Senin.

Para petani, katanya, salah dalam menghitung musim tanam kedua, sehingga berdampak budidaya mengalami kekurangan air dan kekeringan.

Menurut pemilik 60 are lahan sawah itu, para petani memperkirakan curah hujan masih akan terjadi hingga awal Agustus kendati dengan intensitas rendah. Jika hal itu terjadi, akan membantu dalam menambah cadangan air dari curah hujan tersebut di bendungan buatan.

Namun demikian, pascapanen pertama, memasuki akhir Juli para petani mengambil keputusan untuk melanjutkan penanaman tahap dua. “Dalam perjalanan usai tanam, hujan tak lagi turun dan cadangan air di bendungan buatanpun kering. Keringlah juga lahan dan padi yang sudah ditanam,” katanya.

Diakui seluruh hamparan sawah yang memisahkan jalur utama trans Timor, Indonesia-Timor Leste itu, masih sangat bergantung pada curah hujan, selain cadangan air di bendungan. “Kalau tak ada air maka keringlah sawah kami,” katanya.

Meski demikian, katanya, masih dimungkinkan beralih ke budidaya jagung jika didukung pasokan air dari sumur bor. Namun hal itu tidak bisa membantu perekonomian rumah tangga, apalagi untuk tanam juga perlu biaya. “Memang agak sulit dalam kondisi kemarau ini, makanya saya terpaksa beralih usaha menjadi penjual kue,” katanya.

Dia berharap pemerintah masing-masing wilayah kabupaten maupun provinsi bisa membantu para petani dengan membangun sebuah bendungan permanen agar bisa menjadi sumber air baku bagi irigasi pertanian di daerah itu, sehingga musim tanam petani bisa tak terbatas waktu dan musim karena cadangan air selalu tersedia. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

BERKONFLIK - Paku Buwono XIII Hangabehi (tengah) dan adiknya Paku Buwono XIII (KGPH Panembahan Agung) Tedjowulan (kanan) yang sedang berkonflik dengan Lembaga Adat yang dipimpin G.K.R. Wandansari (Gusti Moeng)

Audit BPK Perkuat Rekayasa Proyek Hambalang Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI, Pramono Anung menyatakan, audit investigasi Hambalang II semakin menunjukkan adanya rekayasa untuk memuluskan proyek senilai Rp 2,2 triliun.

“Itu yang jadi tugas penegak hukum untuk menindaklanjuti audit itu karena audit itu memberikan semacam mozaik atau gambaran terhadap hal itu. Apakah bener, itu kan informasi awal,” kata Pramono di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Senin.

Audit BPK ini, kata dia, atas permintaan DPR dan penegak hukum untuk mendalami persoalan yang berkaitan Hambalang.

“Karena persoalan ini ter-

ang benderang, saya yakin KPK bisa gunakan itu untuk menindaklanjuti kasus Hambalang. Dalam audit itu, indikasi kerugiannya sudah ada, walaupun kebenaran soal jumlah perlu diverifikasi lagi.

Tapi sudah ada kerugian dan KPK tak boleh setengah hati lagi,” kata Pramono.

Ia juga menyinggung soal adanya 15 nama anggota Komisi X DPR RI yang disebut-sebut ikut terlibat dalam kasus Hambalang dengan ikut menandatanga-

ni proyek Hambalang.

“BPK sebutkan ada rekayasa untuk memuluskan proyek. Saya juga melihat sebenarnya dari beberapa nama yang disebut, mungkin ada yang terlibat tapi juga kan yang secara prosedural, dia juga harus tandatangan sebagai sebuah syarat keabsahan di dewan,” kata Pramono.

BPK telah menyerahkan audit investagasi Hambalang II. Dalam audit itu, kerugian negara sebesar Rp463,67 miliar. (ant/bali post)

Penetapan Zona Kampanye Tunggu PKPU Muhammad Nazaruddin (ant/bali post)

KPK Periksa Nazaruddin Terkait Suap Anas Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Muhammad Nazaruddin terkait kasus dugaan penerimaan hadiah berkaitan dengan pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang dan proyek-proyek lain dengan tersangka mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka AU (Anas Urbaningrum),” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Senin.

Nazaruddin saat ini sedang menjalani penahanan di Lembaga Pemasayarakatan Sukamiskin Bandung terkait kasus korupsi pembangunan venue SEA Games Palembang.

Anas sebelumnya dijadwalkan diperiksa sebagai tersangka oleh KPK pada Rabu (31/7) namun Anas tidak memenuhi pemeriksaan tersebut dengan beralasan ada acara lain.

Dalam kasus ini Anas ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2012 berdasarkan pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU no 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU no 20 tahun 2001 tentang penyelenggara negara yang menerima suap atau gratifikasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4-20 tahun dan pidana denda Rp200-Rp1 miliar. Bentuk hadiah tersebut adalah mobil Toyota Harrier yang sejak Maret 2013 sudah disita KPK meski masih dititipkan kepada pemilik terakhirnya.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut bahwa ia membelikan Anas mobil Toyota Harrier dengan menggunakan cek atas nama PT Pacific Putra Metropolitan, anak perusahaan PT Permai sebesar Rp520 juta dan uang tunai Rp150 juta pada November 2009.

Mobil yang bernomor polisi B 15 AUD itu menurut Nazaruddin berasal dari PT Adhi Karya terkait dengan proyek pembangunan P3SON Hambalang. Namun pada Desember 2011, terjadi penggantian pelat nomor polisi dari B 15 AUD menjadi B 350 KTY dengan pemilik baru.

Anas melalui pengacaranya Firman Wijaya mengatakan mobil itu dibeli Anas dengan cara mencicil dari Nazaruddin pada Agustus 2009 namun telah dijual oleh Anas dan uang penjualannya sudah diberikan kepada Nazaruddin pada Juli 2010 senilai Rp500 juta.

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan bahwa pemeriksaan dan penahanan tersangka Hambalang dilakukan secara berurutan berdasarkan tanggal penetapan tersangka. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi mengatakan, pihaknya menunggu pengesahan perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye untuk menentukan zona pelaksanaan kampanye di daerah.

“Kami harus bicara dulu dengan KPU mengenai pengaturan dan prinsipnya seperti apa, kalau pengaturan (zona kampanye) di daerah tinggal ditindaklanjuti dari situ saja,” kata Gamawan usai Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pemilu 2014 di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan pihaknya tidak bisa meminta pemerintah daerah untuk menentukan zona kampanye tanpa berkoordinasi dengan KPU. “Prinsipnya, kami membantu kalau diminta oleh penyelenggara pemilu (KPU), jadi kami tidak boleh berinisiatif supaya jangan terkesan Pemerintah mengintervensi,” jelasnya.

KPU sendiri telah menetapkan daftar calon tetap (DCT), baik untuk anggota DPR maupun DPRD, yang artinya para caleg tersebut sudah diperbolehkan melakukan kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan spanduk.

Terkait peraturan KPU untuk pembatasan alat peraga, Mendagri sepakat kalau pemasangan baliho, spanduk dan papan reklame bukan tujuan utama dari pelaksanaan kampanye.

“Yang terpenting adalah sosialisasi, bukan siapa yang banyak pasang baliho atau spanduk. Jadi jangan hanya sekedar gambar, tetapi juga pada pendidikan politik bagi masyarakat,” tegasnya.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD dijelaskan bahwa kampanye berupa pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga boleh dilakukan sejak tiga hari pascapenetapan peserta Pemilu.

Sedangkan kampanye berupa iklan media massa cetak dan elektronik serta rapat umum baru bisa dilakukan selama 21 hari, mulai 16 Maret 2014 hingga 5 April 2014, atau tiga hari sebelum masa tenang.

Sementara itu, KPU telah menyelesaikan perbaikan PKPU Nomor 1 Tahun 2013 yang belum diundangkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (ant/bali post)

Gamawan Fauzi (ant/bali post)

Warga Tanjung Priok Temukan 51 Butir Peluru Jakarta (Suara NTB) – Seorang warga bernama Maulana (43) menemukan 51 butir amunisi peluru di tempat pembuangan sampah di Jalan Kampung Muara Bahari I Gang A-11, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (23/8) malam.

“Saksi menyerahkan peluru tersebut kepada Polsek Tanjung Priok,” kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Rikwanto saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Rikwanto menyebutkan 51 butir peluru terdiri atas dela-

pan butir peluru Moser, 40 butir peluru Roger dan tiga butir peluru CIS Revolver.

Rikwanto menambahkan penyidik kepolisian telah memeriksa saksi, guna proses penyelidikan lebih lanjut. (ant/bali post)

Pramono Anung (ant/bali post)

Putusan Bebas Sudjiono Batal Demi Hukum Jakarta (Suara NTB) – Hakim Agung Gayus Lumbuun menilai putusan peninjauan kembali (PK) yang melepaskan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Sudjiono Timan dari pidana 15 tahun penjara terkait dugaan korupsi dengan kerugian negara Rp 369 miliar batal demi hukum.

“Putusan PK Sudjiono Timan batal demi hukum dan bisa diajukan kembali sesuai KUHAP,” kata Gayus, melalui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Sebagai lembaga pengawas tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan, kata Gayus, MA perlu membentuk tim eksaminasi terhadap penerapan hukum acara pada putusan perkara PK Sudjiono Timan, tetapi bukan mengeksaminasi substansi perkaranya yang menjadi wilayah independensi majelis hakim.

“Apabila ternyata pada putusan PK tersebut terjadi kesalahan penerapan hukum acara seperti apa yang diatur pd Pasal 263 dan 268 KUHP, termasuk penerapan Surat Edaran MA (SEMA) No 1/2012 yang merupakan revisi terhadap SEMA sebelumnya, tentu SEMA yang bersifat aturan internal MA tidak boleh mereduksi ketentuan UU atau pun menambah norma baru yang bertentangan dengan pasal-pasal UU yang telah ada yaitu KUHAP untuk dilaksanakan oleh majelis hakim,” kata Gayus.

Menurut dia, dasar putusan hakim harus menggunakan hukum formil dan hukum materiil yang keduanya samasama bersifat imperatif atau memaksa hakim dalam memutus sebuah perkara.

“Oleh karenanya pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP sebagai hukum formil merupakan pelanggaran putusan oleh hakim yang bisa mengakibatkan batal demi hukum putusan tersebut,” kata Gayus.

Dia juga mengungkapkan bahwa dalam persidangan permohonan PK di Pengadilan negeri asal (PN Jakarta Selatan) dengan jelas terungkap bahwa terpidana tidak hadir karena telah ditetapkan sebagai DPO (daftar pencarian orang) dan hanya dihadiri oleh kuasa hukumnya serta istrinya.

“Ini bertentangan dengan Pasal 263 dan Pasal 268 KUHAP, maka putusan tersebut batal demi hukum atau putusan tersebut tidak pernah ada atau never existed, menjadikan kedudukan perkara ini kembali kepada putusan kasasi,’’ kata Gayus yang juga berpesan bahwa ini merupakan pendapatnya secara pribadi. (ant/bali post)

Gayus Lumbuun

SUARA NTB Selasa, 27 Agustus 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Warga Suriah Khawatirkan Keracunan Makanan Pascaserangan Gas Bo Xilai Hadapi Vonis Pengadilan Beijing Politisi Cina, Bo Xilai, akan menghadapi vonis pengadilan atas tuduhan suap, penggelapan dan penyalahgunaan wewenang dalam persidangan kelima di Pengadilan Menengah Rakyat Jinan, di Provinsi Shandong, Cina, Senin.

Saat berita ini dirilis, persidangan masih berlangsung untuk merumuskan kesimpulan atas lima persidangan dengan terdakwa Bo Xilai. Pada persidangan sebelumnya, jaksa penuntut telah membeberkan beberapa bukti keterlibatan politisi berusia 64 tahun itu dalam kasus suap, penggelapan dan penyuapan.

Dalam persidangan sebelumnya, selain menghadirkan sejumlah saksi yang memberatkan, pengadilan juga menampilkan pernyataan istri Bo Xilai, Gu Kailai, melalui video yang menyatakan bahwa Bo memang terlibat dalam beberapa dugaan tindak kriminal tersebut.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan selama menjabat sebagai Wali Kota Dalian dan Menteri Perdagangan Cina pada 1999-2006 Bo Xilai telah memberikan keuntungan bagi pihak lain secara illegal. “Dalam periode itu terdakwa telah menerima suap sebesar 22 juta Yuan dari para pengusaha,” kata jaksa seperti diwartakan media setempat.

Bo dituduh menerima suap 22 juta Yuan dari pengusaha Xu Ming, Direktur Manajer Dalian Shide Company. Dia juga didakwa mengambil keuntungan dari berbagai proyek pembangunan di Kota Dalian dan menerima suap sebesar satu juta yuan dari pengusaha Tang Xiaolin, manajer Dalian International Development Corporation.

Atas tuduhan itu Bo menyatakan bahwa Tang Xiaolin adalah penipu yang korup yang memberikan bukti palsu untuk menutupi kejahatannya sendiri, dan mengakibatkan Bo harus menjalani hukuman. Bo juga didakwa telah menggelapkan uang selama menjabat sebagai sekretaris Partai Komunis Kota Dalian Cina pada 2004 dan 2005 sebesar lima juta Yuan.

Bo Xilai juga didakwa mengambil keuntungan saat menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Kota Chongqing. Bo Xilai telah didakwa menerima suap baik secara langsung maupun melalui keluarganya. Politisi yang sempat diprediksi menggantikan Hu Jintao itu, juga diduga kuat terlibat dalam pembunuhan terhadap pengusaha asal Inggris Neil Heywood pada November 2011 oleh istrinya Gu Kailai.

Istrinya, Gu Kailai, sudah diganjar hukuman mati percobaan pada bulan Agustus karena dinyatakan bersalah membunuh seorang warga Inggris, Neil Heywood. (ant/bali post)

Negara Barat mencurigai pasukan Presiden Bashar alAssad telah melakukan serangan menggunakan senjata kimia sejak Irak di era Saddam Hussein meracuni ribuan anggota suku Kurdi pada tahun 1988. Sementara pemerintah Suriah membantah telah terlibat dan menyalahkan pemberontak atas kematian ratusan warga Damaskus.

Namun seorang bagi warga Suriah, Hana, saat ini tidak menaruh perhatian soal siapa yang salah. Nenek tersebut mengatakan tiga anaknya sedang kebingungan mencari makanan yang aman untuk cucu-cucunya.

“Anak-anak saya sepanjang hari meminta saran soal makanan. Mereka bertanya, `Ibu, bagaimana dengan semangka?

Apakah buah itu menyerap gas beracun? Bagaimana dengan susu?` Saya mencoba untuk menenangkan mereka, namun saya sendiri sangat khawatir.

Bagaimana jika efek racun itu

baru muncul pada cucu saya setelah bertahun-tahun?” kata Hana.

Gas beracun itu muncul di area Ghouta, sebuah wilayah dengan berhektar lahan agrikultur yang menyuplai tiga juta penduduk ibu kota dengan buah-buahan segar, daging dan kebutuhan sehari-hari.

“Saya berharap Tuhan melindungi kami. Saya sesungguhnya ingin menanam tomat dan sayuran sendiri, namun bagaimana tanaman itu bisa tumbuh di apartemen saya?

Saya bahkan tidak mempunyai balkon,” kata Um Hassan, seorang nenek yang lain.

Pihak yang berwenang di Suriah sendiri sampai saat ini belum memberikan penjelasan mengenai apakan warga Damaskus harus berhati-hati dalam memilih makanan untuk menghindari kontaminasi. Sampai saat ini juga belum jelas racun atau kombinasi racun apa yang telah mem-

bunuh warga Ghouta.

Salah satu dugaan zat yang digunakan adalah Sarin. Zat yang larut dalam air tersebut dapat meracuni orang yang menyentuh, meminum airnya, atau memakan makanan yang terkontaminasi.

“Apakah kami harus menutup jendela rumah? Berapa lama racun itu berada di udara? Saya mendengar banyak hal yang berbeda dari orang-orang,” kata salah seorang dokter yang tinggal tidak jauh dari lokasi serangan.

Penduduk Damaskus mengatakan bahwa malam saat terjadinya serangan gas (21/ 8) merupakan malam yang sangat ramai dengan suara bom perang.

“Pada malam itu, saya mendengar suara tembakan rudal dari arah dan tempat yang sama sekali baru.

Saya merasa semua rudal itu ditembakkan dari semua arah ke Ghouta,” kata

Penghinaan Akal Sehat PRESIDEN Suriah Bashar al-Assad mengatakan klaim Barat bahwa rezimnya menggunakan senjata kimia merupakan “penghinaan terhadap akal sehat”. Bashar juga memperingatkan Amerika Serikat mengambil langkah keliru apabila menyerang Suriah.

Pernyataan Bashar tersebut diungkapkan ketika wawancara dengan koran Rusia yang dipublikasikan pada Senin dan (ant/bali post) dikutip AFP. Bashar mengataBashar al-Assad kan pada harian Izvestia yang pro-Kremlin bahwa Suriah tidak akan pernah menjadi boneka negara barat dan mengatakan Washington tidak pernah sukses dalam mencapai tujuan politiknya.

“Komentar (tuduhan rezim menggunakan senjata kimia) di buat politisi di Barat dan beberapa negara yang menghina akal sehat. Itu adalah omong kosong,” kata Bashar. Bashar menuduh Amerika Serikat yang pertama kali menuduh rezimnya menggunakan senjata kimia.

Dia mengatakan Suriahmempetaruhkan nyawa tentaranya sendiri jika senjata kimia digunakan. “Ini bertentangan dengan logika dasar,” kata Bashar.

“Beberapa tuduhan merupakan murni politik dan alasan untuk mereka adalah kemenangan oleh tentara pemerintah melawan teroris,” dia menambahkan. (ant/bali post)

(ant/bali post)

SENJATA KIMIA - Bangkai binatang tergeletak di tanah, mati akibat serangan senjata kimia pada hari Selasa, lalu menurut pendapat warga di wilayah Khan al-Assal dekat kota selatan Aleppo, pekan lalu. salah seorang warga lokal yang tidak disebutkan namanya.

Di sisi lain, penduduk Damaskus juga tidak mempedulikan respon dunia internasional, khususnya Amerika Serikat yang saat ini sedang mempertimbangkan pilihan militer

ke Suriah. Demikian diberitakan Reuters.

“Kami telah kehilangan banyak hal. Kamu tidak bisa lagi menyapa tetangga di seberang jalan. Dan anda bertanya apakah yang sebaiknya Amerika Serikat lalukan? Ini tidak dapat menjadi lebih buruk lagi,” kata Ahmad, pengungsi di Damaskus yang kehilangan rumah akibat serangan senjata kimia. (ant/bali post)

MABES PBB - Markas besar PBB di New York, AS. Majalah mingguan Jerman, Der Spiegel memberitakan dugaan bahwa Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) melakukan penyadapan di markas besar PBB.

AS Dituding Sadap Markas Besar PBB Berlin Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) telah melakukan penyadapan di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, demikian dikatakan majalah mingguan Jerman, Der Spiegel, hari Minggu.

Gerak-gerik AS itu diungkapkan Der Spiegel dalam laporan yang ditulisnya tentang kegiatan mata-mata yang dilancarkan AS dan berpotensi meningkatkan ketegangan dalam hubungan Washington dengan sekutu-sekutunya, lapor Reuters.

Der Spiegel, mengutip dokumen-dokumen yang didapatnya

dari bekas pegawai kontrak badan intelijen yang diburu AS, Edward Snowden, mengatakan berkas-berkas yang ada menunjukkan betapa Amerika Serikat secara sistematik mematamatai negara-negara lainnya serta lembaga-lembaga.

Der Spiegel mengatakan Uni Eropa dan badan pengawas nuklir PBB yang bermarkas di Wina, Austria, International Atomic Energy Agency (IAEA), adalah lembaga-lembaga yang termasuk dalam daftar target agen-agen intelijen AS. Pada musim panas tahun 2012, para ahli di NSA berhasil memasuki sistem konferensi video PBB dan memecah-

kan sistem yang dilindungi kode rahasia, demikian menurut dokumen yang dikutip oleh Der Spiegel. “Lalu lintas data itu membuat kita mendapatkan telekonferensi video internal Perserikatan BangsaBangsa (hore!),” demikian dikatakan Der Spiel dengan mengutip dokumen tersebut.

Majalah terbitan Jerman itu juga mengatakan dalam waktu tiga minggu, jumlah komunikasi dengan kode rahasia mencapai 458 dari 12. Berkasberkas internal juga menunjukkan bahwa NSA mematamatai kantor misi Uni Eropa di New York setelah UE pindah ke ruangan-ruangan yang baru pada musim gugur 2012.

Di antara dokumen-dokumen yang disalin oleh Snowden dari komputer-komputer NSA mengungkapkan rencana-rencana misi Uni Eropa, infrastruktur teknologi informasi yang dimiliki kelompok negara Eropa itu beserta penyedia layanan teknologi

informasinya.

Menurut dokumen, NSA melancarkan penyadapan pada lebih dari 80 kedutaan besar dan konsulat di seluruh dunia melalui program yang disebut sebagai “Special Collection Service”. “Pengintaian itu dilakukan secara terus-menerus dan sangat teratur serta hanya sedikit atau tidak ada hubungannya sama sekali dengan penangkalan teroris,” demikian tulis Der Spiegel.

Pembocoran rahasia yang dilakukan oleh Snowden telah membuat malu Amerika Serikat karena program-program pengintaian yang selama ini dijalankannya telah ditelanjangi. Washington mengatakan operasi pengintaian yang dilakukannya itu masih dalam koridor hukum dan bahwa pembocoran rahasia itu telah merusak keamanan nasional.

Satu pekan lalu, Inggris — yang merupakan sekutu setia AS di bidang intelijen, menahan mitra seorang jurnalis yang

berpusat di Brazil dan bekerja untuk surat kabar di London, Guardian. Jurnalis yang bersangkutan memimpin peliputan soal bocoran-bocoran rahasia intelijen oleh Snowden.

Polisi Inggris mengatakan dokumen-dokumen yang disita dari David Miranda tergolong “sangat sensitif” dan bisa membahayakan nyawa orang jika diungkapkan. Guardian pada pekan lalu menghancurkan peralatan komputer yang berisi berkas-berkas Snowden setelah diancam dengan kemungkinan tindakan hukum oleh para penasihat senior pemerintah Inggris.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Inggris David Cameron dan diterbitkan hari Minggu, para editor koran-koran di negara-negara Nordik mengatakan penahanan Miranda dan tindakan terhadap Guardian merupakan “sikap yang merongrong kebebasan pers di seluruh dunia”. (ant/bali post)

Sembunyi di Roda Pesawat, Remaja Nigeria Terbang ke Lagos Lagos Demi sampai ke tujuan apa pun ditempuh! Itu lah yang dilakukan remaja pria Nigeria yang bersembunyi di ruang roda pesawat dan selamat melewati penerbangan selama setengah jam ke pusat komersial Lagos.

Daniel Ihekina menghindari petugas keamanan bandar udara dan menyusup ke bagian roda pesawat tepat sebelum roda dinaikkan untuk lepas-landas pada Sabtu (24/ 8). Ia ikut terbang dari kota

tempat tinggalnya, kata Juru Bicara Perusahaan Penerbangan Arik Air Ole Adebanji melalui telepon, Minggu (25/ 8).

Beberapa penumpang melihat dia keluar dari ruang roda pesawat di Benin dan memberitahu staf penerangan, demikian laporan Reuters, Senin. “Bagaimana ia bisa melewati petugas keamanan adalah sesuatu yang harus diselidiki oleh pihak terkait,” kata Adebanji.

“Ia beruntung bisa selamat.

Tak banyak orang dapat melakukan itu dan selamat.”

Ia mengatakan pesawat tersebut hanya mengudara setinggi 21.000 kaki sebab itu adalah penerbangan jarak dekat, sehingga meningkatkan peluang remaja pria tersebut selamat dari tipisnya oksigen, udara dingin pada tempat yang tinggi.

Adebanji mengatakan Ihekina masih ditanyai oleh polisi dan ia mengatakan keluarganya telah memperlakukan dia dengan kasar. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

(ant/bali post)

IKUTI SIDANG - Politisi Cina Bo Xilai saat mengikuti sidang di Jinan, provinsi Shandong, Cina, Kamis (22/8).

Damaskus Beberapa warga ibu kota Suriah, Damaskus, khawatir pasokan bahan makanan dan minuman telah terkontaminasi setelah serangan gas beracun yang menewaskan ratusan orang di Ghouta sub urban dekat Damaskus.