Snt27082014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

RABU, 27 AGUSTUS 2014

16 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dari Pembukaan Orientasi Anggota DPRD Kota Mataram 2014-2019

Tingkatkan Kapasitas, Mantapkan Komitmen Bangun Integritas

(Suara NTB/ist)

LAGU KEBANGSAAN - Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi bersama Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta bersama seluruh anggota DPRD Kota Mataram dan jajaran eksekutif menyayikan lagu kebangsan Indonesia Raya (kiri). Walikota Mataram H. Ahyar Abduh mengalungkan tanda peserta kepada dua anggota DPRD Kota Mataram, masing-masing Fuad Sofian Bamasaq, SH dan Hj. Bq. Mirdiati. Kegiatan ini menandai dibukanya orientasi anggota DPRD Kota Mataram. menjadi penting untuk menambah wawasan, pengetahuan, kapasitas, dan kompetensi bagi para wakil rakyat dalam tugas

dan fungsinya sebagai pengemban amanat rakyat.

Ia tidak menampik fenomena yang berkembang di

tengah masyarakat, menunjukkan fakta bahwa masyarakat belum memberikan apresiasi positif terhadap

(Ant/Balipost)

Mataram (Suara NTB) Orientasi anggota DPRD Kota Mataram resmi dibuka oleh Walikota Mataram, Senin (25/8) malam. Pimpinan sementara DPRD Kota Mataram H. Didi Sumardi, SH (HDS) dalam sambutannya, mengingatkan anggotanya untuk mengikuti orientasi secara full time. Bahkan HDS mempersilahkan media untuk ikut melakukan pengawasan bila ada anggotanya yang tidak mengikuti kegiatan orientasi secara penuh sesuai jadwal.

Kegiatan ini menurut Didi, merupakan sebuah langkah awal bagi Dewan Kota Mataram periode 2014-2019 yang akan sangat menentukan langkah-langkah berikutnya dalam menjalankan tugas kedewanan sampai dengan berakhir masa keanggotaan lima tahun ke depan. Karenanya kegiatan ini

Dewan. Ini tercermin dari rendahnya persepsi publik dari hasil-hasil survai.

Bersambung ke hal 5

Menjaring Bibit Unggul dan Berkualitas

NTB Siap Jadi Tuan Rumah OSN 2014

WISATA ALAM LAUT PULAU MOYO - Wisatawan melakukan snorkeling di kawasan Taman Wisata Alam Laut Pulau Kecamatan Labuhan Labuhan Badas, Badas,Kabupaten KabupatenSumbawa, Sumbawa,Senin Provinsi Nusa Barat, Senin (25/8).Taman PulauWisata Moyo Moyo, Kecamatan (25/8) lalu.Tenggara Pulau Moyo yang dijadikan yang Alam surat Laut Pulau MoyoMenteri berdasarkan suratdan keputusan Menteri Kehutanan dan PerkeAlam dijadikan Laut PulauTaman Moyo Wisata berdasarkan keputusan Kehutanan Perkebunan RI no.

308/KPTs-11/1986 itu bunan no. 308/KPTs-11/1986 itu menjadi salah satubagi destinasi wisatamancanegara. laut khususnya bagi wisatawan mancanegara. menjadiRIsalah satu destinasi wisata laut khususnya wisatawan

TO K O H

(Suara NTB/dok)

Jenis Senjata Sama BERDASARKAN hasil uji laboratorium forensik, jenis senjata yang menghabisi nyawa dua polisi yang tewas ditembak di Bima, ternyata sama. Ini mengindikasikan pelaku penembakan pun orang yang sama.

Penjelasan ini disampaikan Kapolda NTB, Brigjen Pol. Moechgiyarto kepada wartawan usai pertemuan dengan jajarannya, Selasa (26/8) kemarin.

Kapolda mengaitkan antara peristiwa penembakan Kanit Intel Polsek Bolo, Polres Bima Kabupaten, Bripka M. Yamin Juni lalu, dengan penembakan Kapolsek Ambalawi Polres Bima Kota, Iptu Abdul Salam. Berdasarkan hasil penyelidikan lapangan, dipadukan dengan uji lab, proyektil peluru yang ditemukan pada anggota tubuh korban jenisnya sama.

Bersambung ke hal 5 Moechgiyarto

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB siap menjadi tuan rumah pelaksanaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2014 yang akan berlangsung mulai 1-7 September 2014 mendatang.

Kegiatan OSN akan diikuti 3.168 peserta termasuk pendamping, juri dan panitia.

Bersambung ke hal 5

H.Imhal

Kejaksaan Mulai Usut Dugaan Penyimpangan Program BSS Mataram (Suara NTB) Setelah mencuat ke publik, Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB akhirnya mengusut indikasi penyimpangan pada proyek bantuan sapi Program Bumi Sejuta Sapi (BSS). Kasus yang diawali dari temuan Inspektorat NTB ini, di tangan Kejaksaan sudah masuk tahap mengklarifikasi saksi-saksi.

Informasi dari sumber Suara NTB, pekan lalu sejumlah pihak dipanggil untuk tahap klarifikasi. Salah satu

saksi penting itu adalah Kepala Bidang (Kabid) di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Provin-

si NTB. Selain Kabid, sejumlah staf juga dimintai keterangan untuk melengkapi keterangan saksi sebelumnya.

Mewaspadai Gerakan ISIS (1)

Ormas Islam Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Munculnya fenomena gerakan bai’at terhadap ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) di beberapa tempat di Indonesia mendapat respons dari pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakat (Ormas) Islam. Di NTB, sejumlah pimpinan Ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammdiyah angkat bicara. Mereka sepakat, keberadaan ISIS bertolak belakang dengan pandangan politik manapun dan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

KETUA Pengurus Wilayah Muhammadiyah NTB, Drs. H. Subhan menilai keberadaan ISIS sangat berbahaya baik dalam konteks politik maupun agama. Dalam kaitannya dengan politik, gerakan-gerakan membabibuta ISIS tidak dapat dibenarkan terlebih lagi dalam aksinya tidak segan-segan melukai bahkan membunuh jiwa manusia. Sementara dalam pandangan agama, Bersambung ke hal 5

H. Subhan

Menurut informasi, ini sebagai pemeriksaan awal di Kejaksaan dalam tahap pengumpulan data (puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Sehingga

dalam waktu dekat, masih ada saksi yang akan dipanggil kembali untuk didengar keterangannya, khususnya dari pihak Disnakeswan NTB. Bersambung ke hal 5

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Padat dan Kumuh Sosialisasi di Setiap Lingkungan UNTUK meningkatkan target penerimaan pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari warga, Kelurahan Cakranegara Barat melakukan sosialisasi di setiap lingkungan. Lurah Cakranegara Barat, I Wayan Suwira mengatakan sosialisasi dilakukan dalam rangka menggalakkan kesadaran warganya untuk membayar PBB. “Kita adakan rapat di (Suara NTB/yan) I Wayan Suwira tiap-tiap lingkungan untuk turun bersama-sama mengajak masyarakat taat bayar pajak,” ujarnya kepada Suara NTB di kantornya, Selasa (26/8).

Suwira mengatakan kesadaran masyarakat di Kelurahan Cakranegara Barat cukup tinggi dalam hal memenuhi kewajibannya membayar pajak. Tidak hanya para pengusaha, tapi juga masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Wilayah Cakranegara Barat sendiri merupakan salah satu wilayah dengan potensi pajak cukup besar, mengingat kawasan ini sebagai kawasan jasa dan perdagangan dimana terdapat banyak toko maupun rumah toko serta perkantoran.

Sekitar seribu lebih Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diberikan kepada para wajib pajak. SPPT tersebut dibagikan melalui Kepala Lingkungan. Pembagian SPPT tersebut telah selesai dilaksanakan dan warga tinggal melakukan pembayaran sampai batas waktu pelaksanaan Gebyar Pembayaran PBB tahun ini.

Gebyar Pembayaran PBB dilaksanakan Pemkot Mataram dari tanggal 25 Agustus sampai 27 September mendatang. Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengajak seluruh wajib pajak (WP) yang ada di Kota Mataram untuk melaksanakan kewajibannya membayar PBB. Jumlah Surat SPPT di Kota Mataram sebanyak 54.832 wajib pajak.

Tahun 2014 ini penerimaan PBB ditargetkan sebesar Rp 18,4 miliar lebih. Sementara realisasinya sampai pekan kedua Agustus sebesar Rp 5,1 miliar lebih atau 28,14 persen. Sebagai upaya meningkatkan penerimaan PBB, Pemkot Mataram menempuh beberapa cara baik intesifikasi maupun ekstensifikasi.

Upaya intensifikasi dilakukan dengan jalan mengintensifkan penerimaan, salah satunya melalui pelaksanaan Gebyar PBB. Sedangkan upaya ekstensifikasi dengan memperluas obyek, hal ini dilakukan dengan mendata bumi dan bangunan yang belum terdaftar sebagai objek baru. (yan)

Cegah Pungutan LANGKAH Walikota Mataram yang melakukan kunjungan ke beberapa kecamatan mendapat apresiasi positif dari kalangan DPRD Kota Mataram. Anggota DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha kepada Suara NTB mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Walikota tersebut.

Langkah tersebut, menurutnya sebagai langkah cepat Walikota Mataram untuk mengantisipasi tindakan-tindakan (Suara NTB/dok) seperti pungutan di luar ketenI Wayan Sugiartha tuan yang berlaku. ‘’Turunnya Walikota kalau saya lihat setelah adanya kejadian di Monjok,’’ cetusnya. Turunnya Walikota ke kecamatan maupun kelurahan diharapkan sebagai langkah pencegahan agar aparat di tingkat tersebut tidak melakukan hal-hal yang dapat menciderai kepercayaan masyarakat. Meski kegiatan turun ke kecamatan dan kelurahan belakangan gencar dilakukan, namun Wayan tetap menilai positif langkah tersebut. Meskipun ada saja pihak lain yang mengait-ngaitkan kegiatan Walikota itu dengan politik. Mengingat Walikota akan maju kembali pada Pilkada Kota Mataram 2015 mendatang. ‘’Kalau baru sekarang turunnya ya silahkan saja. Mungkin kemarin lebih ke masyarakat,’’ cetusnya. Wayan berharap dalam agenda kunjungan ke kecamatan maupun kelurahan Walikota diminta menyampaikan pesan bagaimana supaya kecamatan dan kelurahan mewujudkan pelayanan yang baik kepada masyarakat tanpa diwarnai dengan pungutan yang tidak semestinya.

Seperti diketahui, Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh turun langsung ke Kantor Camat Cakranegara, Rabu (20/8) siang untuk mengawasi pelayanan di kantor tersebut dan juga mengecek kedisiplinan para pegawai serta melakukan koordinasi dengan Camat maupun Lurah setempat. Sebelumnya Walikota juga langsung turun ke Kantor Camat Sandubaya untuk melakukan hal yang sama.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota mengingatkan Camat dan Lurah untuk menghindari berbagai jenis pungutan kepada masyarakat dalam hal pengurusan dokumen kependudukan atau hal lainnya. Ia juga mengingatkan Camat dan Lurah untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jangan sampai ada hal-hal yang dapat memberatkan masyarakat. Inspeksi mendadak yang dilakukan disebutkan Ahyar juga dalam rangka pengawasan kedisiplinan para pegawai. Walikota meminta Camat maupun Lurah jika terjadi persoalan-persoalan di tengah masyarakat agar segera direspon dan dicarikan solusinya. (fit)

Dua Kelurahan Masuk Program ’’Bedah Kampung’’ Mataram (Suara NTB) Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram memperbaiki saluran atau drainase khusus di kawasan yang tergolong kumuh. Program ini masuk dalam program perbaikan utilitas yang khusus menyasar kawasan kumuh. Untuk tahun ini, dua kelurahan yang mendapatkan program ini yaitu Kelurahan Gomong dan Pejeruk.

“Istilahnya bedah kampung.

Bukan hanya perbaikan drainase, tapi MCK juga dan fasilitas-fasilitas umum lainnya,” ujarnya, Selasa (26/8) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Program ini disebutkan Mahmuddin untuk mengurangi daerah kumuh di Kota Mataram. Pihaknya mencoba untuk menuntaskan di setiap wilayah sebelum dilanjutkan ke wilayah lain. Anggaran program ini berasal dari APBD Kota Mataram dan dianggarkan Rp 200 juta per item keg-

iatan. Kegiatan ini sebutnya dilaksankan oleh beberapa Bidang Dinas PU Kota Mataram. “Dari Bidang Perumahan menangani drainase dan dari Bidang Bina Marga menangani jalannya. Nanti kita ‘keroyokan’ disitu,” cetusnya. Karena banyak item kegiatan yang harus dilaksanakan dengan anggaran yang terbatas, maka didahulukan perbaikan drainase.

Mahmuddin menargetkan semua kawasan yang masuk dalam kategori kumuh akan

Mataram (Suara NTB) Peresmian rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang ada di RT 06 Montong Are, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya molor. Sedianya rusunawa tersebut akan diresmikan saat HUT Kota Mataram tanggal 31 Agustus ini. Di perkirakan peresmian akan dilakukan bulan September mendatang.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram, Ir. H. Mahmuddin Tura, Selasa (26/8). Penyebabnya disebutkan Mahmuddin karena daya listrik di rusunawa belum tersedia, padahal anggaran untuk itu sudah ada.

“Ternyata setelah mau dicairkan berdasarkan pengaturan keuangan daerah atau SIMDA, itu jatuhnya pada Bulan Oktober. Maka untuk mempercepat pembayaran kita revisi di (APBD) Perubahan ini. Kita minta paling lama Bulan September sudah dibayar,” ujarnya.

Kalau instalasi listrik di rusunawa Mandalika, Mahmuddin menyebutkan sudah dipasang sejak beberapa waktu lalu. Saat ini tinggal penyediaan daya saja dan harus menunggu sampai September mendatang. Setelah dibayar, daya listrik akan langsung dipasangkan PLN. Daya listrik yang disediakan untuk rusunawa tersebut sekitar 100 ribu Kilowatt (KW).

Karena menurut Mahmuddin daya yang dibutuhkan untuk ratusan kamar rusunawa tersebut cukup besar. Anggaran untuk daya listrik tersebut disediakan sekitar Rp 150 juta.

“Sudah ada rincian dari PLN. Tinggal dibayarnya doang, sekarang tinggal menunggu uangnya. Setelah itu peresmian, sete-

lah listriknya masuk bisa kita resmikan,” terangnya. Sementara untuk fasilitas lainnya seperti air sudah tersedia. “Jaringan trafo sudah terpasang semua,” ujarnya.

Mahmuddin menyayangkan rusunawa tersebut tidak bisa diresmikan bertepatan dengan HUT Kota Mataram pada tanggal 31 Agustus mendatang. “Sayang sekali ini terlewatkan di momen HUT Kota Mataram, rencananya kemarin sebelum HUT Kota Mataram,” terangnya.

Peminat rusunawa tersebut disebutkan Mahmuddin cukup banyak. Khususnya yang berasal dari luar Kelurahan Mandalika. Pendaftar calon penghuni rusunawa dari warga sekitar Montong Are sekitar 40 orang.

Jika nanti masih banyak kamar yang masih kosong, maka akan diperuntukkan bagi warga luar Kelurahan Mandalika.

Sebelum diterima sebagai penghuni rusunawa akan dilakukan verifikasi data dan ditentukan berdasarkan kriteria atau aturan yang telah ditetapkan.

Ia menyebutkan rusunawa tersebut khusus diperuntukkan bagi warga yang mempunyai KTP Kota Mataram.

Mengenai biaya sewa, penentuannya berdasarkan hasil kesepakatan paguyuban keluarga setempat yaitu sekitar Rp 100 ribu per bulan. Para penghuni bisa membayar sekaligus untuk satu tahun atau bisa juga dibayar setiap satu bulan.

Penghuni rusunawa bisa menyewa selama tiga tahun.

Proyek rusunawa ini anggarannya berasal dari APBN. Untuk pemasangan jaringan listrik dan pembuatan sumur bor disiapkan APBD Kota Mataram. (yan)

ban. Mudah-mudahan 2015 kita mulai lakukan seperti itu,” tandasnya. (yan)

(Suara NTB/yan)

TAMAN SANGKAREANG - Pemkot Mataram berkomitmen untuk meningkatkan kualitas taman di Kota Mataram, salah satunya di Taman Sangkareang. Pemkot Mataram akan memasang identitas taman dengan tulisan dari stainless steel. Tampak sekelompok remaja sedang berkumpul di Taman Sangkareang belum lama ini.

Wakil Walikota Minta Vegetasi di RTH Ditingkatkan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta kepada Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk meningkatkan atau menambah vegetasi di setiap ruang terbuka hijau (RTH) di Kota Mataram. Karena berdasarkan aturan, RTH harus terisi oleh 70 persen vegetasi dan 30 persen pengerasan.

Mohan mengatakan pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas ruang publik di Kota Mataram. Dengan adanya peningkatan kualitas ruang publik ini, kawasan tersebut menjadi lebih representatif lagi sebagai tempat rekreasi dan sosialisasi masyarakat.

“Sudah ada beberapa tempat yang akan ditingkatkan kualitasnya, termasuk semua

taman. Tapi ada beberapa yang jadi prioritas,” ujarnya.

RTH yang diprioritaskan penataannya adalah RTH Adi Sucipto yang ada di Pelembak, Ampenan. Sedianya di RTH tersebut akan dibangun arena pertandingan Presean tapi batal karena persoalan lahan.

Peningkatan kualitas taman-taman kota ini disebutkan Wakil Walikota akan diintervensi di Taman Sangkareang. Pemkot Mataram akan memasang identitas taman dengan tulisan dari stainless steel. “Banyak yang ingin mengabadikan momen disini, kadang-kadang orang luar juga sering berfoto supaya ada identitas mereka ke Kota Mataram. Kalau gapura itu terlalu tinggi,” terangnya.

Tahun ia menyebutkan Dinas Pertamanan banyak

melakukan kegiatan fisik untuk memperindah taman kota. Termasuk juga peningkatan kualitas lampu jalan dan itu sebutnya harus menjadi prioritas. Belum lama ini Dinas Pertamanan telah memasang lampu pipa di pohonpohon di jalan protokol. Lampu-lampu ini pada malam hari akan menambah semarak Kota Mataram.

Untuk pengelolaan taman oleh pihak ketiga, Mohan mengatakan pihaknya belum terpikir ke arah sana. Menurutnya dikelola Dinas Pertamanan saja sudah cukup. Pihaknya juga mendapatkan masukan dari PHRI agar di setiap destinasi wisata di Kota Mataram disediakan fasilitas pendukung seperti toilet. “Ini menjadi perhatian kita untuk bisa kita tangani,” pungkasnya. (yan)

Merugikan Masyarakat, ” Bank Subuh” akan Ditertibkan Rusunawa Mandalika (Suara NTB/yan)

Dekopinda Gelar Donor Darah dalam kegiatan ini kebanyakan berasal dari anggota Dekopinda Kota Mataram. Pihaknya menyurati koperasi yang masih aktif dan mendata para anggota koperasi yang ingin terlibat dalam aksi sosial ini. Ke depan jika ada anggota keluarga atau kerabat para pendonor yang membutuhkan darah, mereka bisa dengan mudah mendapatkan stok darah yang dibutuhkan.

“Kita data mereka lengkap dengan alamat dan nomor ponsel mereka. Nanti kalau suatu waktu mere-

(Suara NTB/dok)

H. Mahmuddin Tura

Rusunawa Mandalika Batal Diresmikan Saat HUT Kota Mataram

Sambut HUT Kota Mataram

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka menyambut HUT Kota Mataram yang ke21, Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Mataram menggelar donor darah di halaman Kantor Walikota Mataram, Selasa (26/8).

Menurut Ketua Dekopinda Kota Mataram, Mardi’i, dipilihnya kegiatan donor darah karena pihaknya melihat persoalan stok darah yang sering terbatas bahkan langka. Sehingga pihaknya memutuskan untuk melakukan kegiatan ini.

Para pendonor yang terlibat

dimasukkan dalam program bedah kampung ini. Selain drainase, jalan, MCK, pihaknya juga akan membantu perbaikan rumah yang tergolong kumuh. “Termasuk rumah tak layak huninya kita intervensi disitu dan bekerja sama dengan BPN,” ujarnya.

Terkait jumlah rumah tak layak huni yang akan mendapatkan bantuan, ia mengatakan belum mengetahui pasti jumlahnya. Semua item kegiatan seperti perbaikan drainase, jalan, pembuatan MCK,

dan perbaikan rumah tak layak huni telah dimasukkan dalam satu kesatuan DED (Detail Engineering Design).

Diperkirakan satu unit rumah akan mendapatkan bantuan sekitar Rp 5 juta-Rp 10 juta. Namun sejauh ini ia mendapat banyak keluhan dari warga penerima bantuan, nilai bantuan tersebut dinilai tidak cukup karena mereka juga harus membayar tukang.

Menurutnya hal ini harus dikaji kembali dan jika memang diperlukan akan diberikan bantuan dalam paket lengkap.

“Provinsi sudah melakukan hal seperti itu dan harus kontraktual artinya tidak boleh lagi warga hanya mendapatkan bantuan saja tapi harus ada pertanggungjawa-

ka membutuhkan atau ada anggota keluarga mereka yang butuh donor darah, maka bisa berkoordinasi dengan kita untuk mendapatkan stok darah. Untuk itu kita benar-benar validasi data mereka untuk keberlangsungan program ini,” terangnya.

Ditargetkan dalam donor darah tersebut dapat terkumpul 150 kantong darah. Namun dilihat dari jumlah peserta Mardi’i optimis jumlah kantong darah melebihi target. Karena para pendonor

tidak hanya dari anggota koperasi, tapi pegawai PNS lingkup Pemkot Mataram juga terlihat ikut mendonorkan darahnya, termasuk Asisten I Setda Kota Mataram juga terlihat ikut aksi sosial ini.

Kegiatan donor ini dilaksakan bekerja sama dengan PMI Mataram. Dipilihnya halaman Kantor Walikota Mataram karena sampai saat ini Kota Mataram belum memiliki unit donor darah.

Dalam aksi sosial ini, sebanyak delapan orang tenaga medis dilibatkan. (yan)

Mataram (Suara NTB) Di Kota Mataram masih terdapat banyak “Bank Subuh” atau sejenis koperasi yang menerapkan bunga cukup tinggi.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kota Mataram, Mardi’i, Selasa (26/8) ditemui di Kantor Walikota Mataram.

Keberadaan “Bank Subuh” ini akan ditertibkan Dekopinda Kota Mataram. Saat ini sebut Mardi’i, pihaknya sedang melakukan pendataan terhadap keberadaan “Bank Subuh” atau yang disebutnya sebagai “Koperasi Subuh”.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang koperasi, koperasi itu hanya melayani anggota dan calon anggota. Jika di luar itu, keberadaan mereka dipertanyakan. Hal ini tentu akan merugikan masyarakat. “Kalau masyarakat ikut berkontribusi di koperasi itu, kita

Mardi’i

(Suara NTB/yan)

akan tanya apakah mereka anggota, calon anggota atau tidak,” ujarnya.

Ia menyampaikan para pengurus koperasi bisa saja melakukan improvisasi usaha, tapi tidak boleh terlalu jauh, apalagi sampai melanggar aturan yang berlaku. Sebagai dewan etik, pihaknya bertugas untuk mengingatkan “Koperasi atau Bank Subuh” ini agar beroperasi sesuai dengan hak dan kewajibannya.

“Saat ini kami sedang dalam proses pendataan. Kami akan melihat apakah mereka terdaftar riil di Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, memiliki badan hukum atau hanya mereka membuat sendiri. Itu yang sedang kami data,” terangnya.

Untuk sosialisasi persoalan ini, agar masyarakat tak terjerat pinjaman di “Bank

Subuh” yang menerapkan suku bunga pinjaman cukup tinggi ini, pihaknya bersama Diskoperindag secara rerguler turun ke kelurahan. “Kita kumpulkan masyarakat terutama ibu-ibu,” imbuhnya.

Terkait jumlah koperasi yang terdaftar resmi di Kota Mataram sekitar 571. Tapi yang aktif dan menjalankan RAT (Rapat Akhir Tahun) hanya sekitar 150 koperasi. “Kalau ukurannya aktif secara kelembagaan lebih dari separuh dari jumlah itu (571),” ujarnya.

Bagi koperasi yang belum melaksanakan RAT, Mardi’i mengatakan pihaknya bersama Diskoperindag melakukan pembinaan bagaimana tata cara RAT dan penyusunan pembukuan.

Sementara itu, Pengurus Dekopinda Kota Mataram Bidang Keuangan dan Permodalan, I Wayan Suarjaya menyarankan kepada masyarakat yang ingin berkoperasi harus menjadi anggota terlebih dulu. “Saya sarankan masyarakat hati-hati untuk berkoperasi. Harus jadi anggota dulu sehingga tahu kondisi riil di koperasi tersebut,” pesannya.

Ia juga menyampaikan bahwa koperasi tidak boleh melayani di luar anggotanya karena berdasarkan aturan kegiatan operasional koperasi jelas untuk melayani anggota, calon anggota, koperasi lain dan anggotanya. “Kalau keluar dari itu berarti melanggar UU Perbankan,” tandasnya. (yan)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Salurkan Bantuan

Masyarakat Lotim Terlalu Konsumtif KEPALA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Lombok Timur (Lotim), H. Tahmid Asyri menilai tipikal masyarakat Lotim telalu konsumtif. Hal ini dilihat dari jumlah wirausaha yang ada di Lotim kebanyakan dari luar, seperti Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) maupun pebisnis lainnya.

Kepada wartawan di Selong, Selasa (26/8), Tahmid, menjelaskan, PKL yang tak lagi dinamai kaki lima ini, dilihat di Taman Rinjani Selong saja, hanya 25 persen saja dari Selong. Selebihnya dari luar, Mataram dan Jawa.

Selain terlalu konsumtif, kemungkinan besarnya juga karena pedagang masyarakat Lotim ini tidak bisa bersaing. “Terjun di bidang bisnis masih kurang,” kritiknya.

Keperihatinan serupa terlihat dalam prospek pengembangan usaha tenun di sejumlah tempat di Lotim, seperti di Pringgasela, Lenek dan lainnya. Walaupun diberikan bantuan dari mana-mana, akan tetapi hanya jadikan sampingan dan tidak jadikan pekerjaan utama.

Hal ini tergambar dari para penampung hasil karya tenun yang kebanyakan dari luar. Bukan perajin yang jadi pebisnisnya langsung. “Yang justru keliatan maju justru pengusaha,” imbuhnya.

Pada bagian lain, dirinya menyebut, harga tenun cukup mahal, yakni sebesar Rp 500 ribu, karena proses pembuatannya sampai satu bulan.

Menyikapi hal ini, pihak Diskop UKM hanya bisa memberikan bantuan peralatan dan pelatihan dengan harapan bisa berkembang. Termasuk bisa mempercepat produksi. “Kita Latih dan berikan alat,” imbuhnya.

Selanjutnya ditambahkan Tahmid, konsep pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan membangun koperasi menjadi trend saat ini. Arah pembangunan ekonomi kerakyatan dilirik dunia. Pasalnya, ekonomi liberal dan kapital ala orang barat sudah rapuh. Ekonomi kerakyatan inilah yang justru bisa bertahan hadapi krisis moneter.

“Hampir seluruh dunia, sudah hadapi itu. Ekonomi kita nomor urut 10 di dunia. Model ekonomi kerakyatan, saat ini go international, yang kapital itu gagal,” demikian Tahmid. (rus) H. Tahmid Asyri

Diskop UKM Lotim Tak Percaya Data Desa Selong (Suara NTB) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop UKM) Lombok Timur (Lotim) kembali menyalurkan bantuan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) NTB, Selasa (26/8).

Bantuan berupa gerobak dorong diberikan kepada 25 orang yang benar-benar berhak menerima.

Demikian disampaikan Kepala Diskop UKM Lotim H. Tahmid Asry kepada media saat dikonfirmasi di Selong, usai penyerahan bantuan. Tahun ini, ujarnya, jumlah yang disalurkan diakui lebih kecil dari tahun sebelumnya sebanyak 27 unit.

Namun, pihaknya tidak mempercayai data yang diberikan pihak desa. Alasannya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelummnya ada yang terindikasi tidak tepat sasaran, bahkan ada yang diduga menjual.

Kriteria calon penerima bantuan, lanjutnya benar-benar diseleksi dengan ketat. Pihak Diskop UKM ini yang langsung turun melihat kondisi calon penerima bantuan. Apakah sarana usaha betul-betul dimanfaatkan untuk berdagang. “Tetap kita cek.

Pengalaman sebelumnya, tidak percaya begitu saja data dari desa/kelurahan,” tegasnya.

Gerobak yang diberikan bisa digunakan untuk jual bakso, jual es dan lainnya sesuai jenis usaha.

Pemberian bantuan serupa ini dilakukan sudah lima tahun terakhir. Diakuinya, pihaknya menerima bantuan terbanyak tahun 2011 sebanyak 60 unit. “Tiap tahun ada. Selama lima tahun terakhir. Sempat kosong tahun 2012,” imbuhnya.

Pemberian bantuan diharapkan akan bisa memberikan kemudahan berusaha bagi PKL. Kepada seluruh calon penerima ini sebelumnya dibuatkan surat pernyataan. Salah satu isinya berbunyi, selama tiga bulan tak dipakai siap akan ditarik.

Hamid Tasyri menambahkan, hasil uji petik BPK

(Suara NTB/rus)

TERIMA BANTUAN - Salah satu penerima gerobak keliling dari Dinas Koperasi dan UMKM NTB di Selong, Selasa (26/8). di sejumlah daerah di luar Lotim hampir 80 persen salah sasaran. Itulah sebabnya tidak percaya data dari desa. Untuk itu juga yang ambil barang bantuan gratis senilai Rp 5 juta harus dlakukan langsung oleh penerima. Tidak diinginkan proses penyaluran

bantuan ini tidak tepat sasaran “Yang gratis itu banyak fitnahnya,” akunya.

Meski demikian, ujarnya, banyak PKL di Lotim yang belum tersentuh bantuan, terutama pedagang keliling yang jumlahnya ribuan banyaknya. (rus)

(Suara NTB/rus)

Aturan Baru Pernikahan, Kemenag Haramkan Pungutan Selong (Suara NTB) Aturan baru pelaksanaan pernikahan sudah diberlakukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Pencatatan Nikah yang mulai diundangkan 10 Juli lalu, biaya pernikahan digratiskan. Terkecuali pelaksanaannya di luar jam kerja dan waktu masuk kantor yang membebankan Rp 600 ribu bagi pasangan calon pengantin. Di luar itu, Kemenag sudah mengharamkan pungutan untuk alasan pernikahan.

Penegasan ini disampaikan Kepala Kantor Kementerian Agama melalui Penyuluh Agama Kemenag Lotim Amim Najmi dan Humas Kemenag Makkinudin kepada media di Selong, Selasa (26/8).

Sebelumnya, ungkapnya, sesuai aturan lama, pasangan pengantin harus membayar Rp 30 ribu ke KUA dan sesuai PP 47 tahun 2004. ‘’Sekarang menjadi Rp 600 ribu dan telah diatur mekanisme penyetorannya dalam Peraturan Menteri Agama. Bank yang ditunjuk tempat membayar adalah BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri. Calon pengantin yang setor,” terangnya.

Ditegaskan lagi, biaya Rp 600 ribu itu disetorkan bukan melalui pihak Kantor Urusan Agama yang akan melangsungkan pernikahan tapi melalui rekening bank yang ditunjuk.

Adanya setoran dari calon pengantin ini menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam hal ini, ujarnya, calon pengantin yang harus menyetor sendiri dengan tujuan meminimalisir pungli dan tidak terjadi kebocoran. Sementara mekanisme pernikahan, ujarnya, dilakukan sepuluh hari setelah pendaftaran baru.

Diakuinya, aturan baru ini cukup mendapat sorotan dari pemerintah di tingkat desa. Pasalnya, adanya penegasan tak membolehkan pungutan ini membuat pihak yang mengurus administrasi di desa kerepotan. Menyikapi hal itu, harapannya ada kebijakan Bupati atau Kepala Daerah untuk menyeragamkan biaya pungutan di luar Rp 600 ribu.

Pihak Kemenag sendiri tidak mau tahu kelebihan atas bayar jasa yang dibayar ke pihak desa atau lingkungan.

Ditegaskan pula, KUA tidak boleh pungut di luar Rp 600 ribu saat menggelar pernikahan di luar Kantor KUA, karena batasan gratis sudah jelas. Diungkap sebelumnya, ada kesan pihak KUA yang dipersalahkan karena adanya indikasi pihak tertentu melakukan pungutan dalam proses pengurusan administrasi pernikahan tersebut. (rus)

Dari Diskusi BGI

Bupati Lotim Sebut ISIS Murni Gerakan Politik Selong (Suara NTB) Diskusi publik yang diselenggarakan Bumi Gora Institute (BGI) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) Selasa (26/8) sukses dilaksanakan. Mengambil tema Mewaspadai Gerakan ISIS di Kabupaten Lombok Timur, sejumlah tokoh masyarakat dan agama menghadiri kegiatan tersebut. Termasuk Bupati Lombok Timur H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Dalam sambutannya, Bupati H. Moch. Ali Bin Dachlan meminta semua lapisan masyarakat mewaspadai gerakan ISIS, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam rahmatanlil alamin. Menurutnya, ISIS merupakan gerakan politik internasional yang saat ini terjadi di Timur Tengah dengan dimotori dan campur tangan dari negaranegara adidaya dengan alasan supaya negaranegara Timur Tengah sangat tergantung kepada negara-negara adidaya, sehingga ISIS dibentuk.

Ia pun meminta agar masyarakat tidak mudah terjebak dalam alur permainan barat dengan memainkan isu-isu internasional dan tidak mudah terpengaruh dengan gerakan-gerakan yang dibangun oleh ISIS. “Tugas kita semua adalah menjaga negara kita sesuai dengan ba’it dalam lagu Indonesia Raya, bukan Irak dan Syiria. Negara kita adalah Indonesia. Kita sebagai anak ibu pertiwi harus menjaga keutuhannya. Namun lemahnya kita adalah tidak mempu memfilterasi gerakan-gerakan internasional dan cepat sekali terbawa dengan media massa, baik itu cetak maupun elektronik,” terangnya.

Sementara itu, TGH. Dzulkarnaen, S.Ag, .M.Si

yang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut menyebut ISIS sebagai fenomena yang sangat fenomenal. Dalam hal ini, ujarnya, masyarakat dan pemerintah tidak menyederhanakan keberadaan ISIS, karena ISIS dinilai telah membawa perang ideologi keagamaan.

“Dan ini sangat bahaya kalau kita tidak memahami akar masalahnya, bisa-bisa warga negara Indonesia ikut berperang dengan ISIS mengatas namakan jihad. Itu salah besar. Gerakan ISIS ini memang ada di Timur Tengah namun tidak menutup kemungkinan akan masuk ke bangsa ini karena visi besarnya adalah menyatukan seluruh bangsa yang berpenduduk islam di dunia,’’ ujarnya.

Untuk itu, ujarnya, pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Panglima TNI Jenderal (TNI) Moeldoko, adalah memerangi dan menolak gerakan ISIS di Indonesia, karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan bhinneka tunggal ika.

Sebelum itu, dalam sambutannya Direktur Bumi Gora Institute (BGI) Samsul Hasan Basri, SH, meminta masyarakat menjadikan ISIS sebagai musuh bersama bangsa Indonesia, karena tidak sejalan dengan ajaran yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Lebih lanjut Samsul mengaku gerakan ISIS ini tidak menutup kemungkinan dapat saja tumbuh dan berkembang sangat subur, jika semua pihak lengah. Oleh sebab itu, indikasi masuknya ISIS ke berbagai tempat, termasuk NTB perlu diantisipasi oleh semua lapisan masyarakat. ‘’Minimal dengan cara itu, kita bisa meminimalisir gerakan ISIS karena tidak sesuai dengan pilar-pilar kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia,’’ ujarnya. (dys)

Indisipliner, Sejumlah PNS Turun Pangkat Tanjung (Suara NTB) Sikap indispliner Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendapat sanksi tegas. Meski tidak sampai ke ranah pemecatan, namun sejumlah PNS sudah memperoleh sanksi berupa penurunan pangkat selama 3 tahun.

“Memang ada yang sudah kita proses, tapi tidak sampai diberhentikan. Di antaranya ada yang sudah diberi penurunan pangkat selama 3 tahun,” ungkap Kepala Bagian Kepegawaian Daerah (BKD) KLU, Hj. Titi Hidayati, Selasa (26/8).

Menurutnya, jumlah PNS indisipliner yang diberi sanksi tegas sebanyak 4 sampai 5 orang. Tidak hanya itu, terhadap para PNS yang seenaknya melebihkan jatah cuti pascalebaran lalu juga ditegur. Di mana lebih dari 100 orang PNS yang tidak masuk dalam rentang waktu 3 hari pertama pascalibur telah diproses.

Dalam menindak PNS yang indispliner, sebut Titi, Pemda KLU menyerahkan prosesnya kepada Tim Disiplin PNS. Di mana, Tim ini tidak hanya berasal dari BKD Setda KLU, tetapi juga Inspektorat KLU, Bagian Hukum Setda KLU serta Satpol PP KLU. “Sampai sekarang kita masih mempertimbangkan bentuk hukuman yang pas, karena kita juga tidak inginkan ada yang diberhentikan selama mereka masih mau memperbaiki kinerjanya,” sambung Titi Hidayati.

Sikap disiplin dan profesional harap Kepala BKD, tidak hanya dalam hal masuk kerja dan mengerjakan pekerjaan harian, tetapi juga menjaga netralitas PNS terutama pada momentum Pilkada. Titi berprinsip, di lingkungan kantor harus tetap menjaga lingkungan bebas dari intervensi politik (clean politic). Jika ke depan ada laporan terkait keterlibatan PNS dalam berpolitik, BKD mengindikasikan tidak segan-segan memproses yang bersangkutan dengan bentuk konsekuensi yang telah menunggu.

“Catatan kami, tingkat kedisiplinan PNS sudah lebih baik dibandingkan dengan awal-awal KLU berdiri. Kita pun sudah memanggil yang bersangkutan, dan minta mereka membuat surat pernyataan tertulis tangan untuk tidak mengulangi,” klaimnya.

Ke depan tambahnya, untuk meningkatkan tingkat kedisiplinan PNS dari jam-jam masuk dan pulang kantor, maka pada 2015 seluruh SKPD harus sudah memiliki sistem absensi sidik jari. Bagi Titi, tidak ada lagi PNS yang boleh membolos kerja di luar jam yang ditentukan dengan ketentuan harus melewati “pengamanan” absensi sidik jari. (ari)

Pengusaha Jasa Konstruksi Diminta Berasosiasi dan Punya Sekretariat Tanjung (Suara NTB) Pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) seolah simetris dengan minat masyarakat lokal untuk berpartisipasi di dalamnya. Betapa tidak, sejak 2008 sampai 2014 ini, telah tercatat jumlah izin pengusaha jasa konstruksi di KLU mencapai 171 unit. Sayang, di antara yang banyak itu diduga masih banyak yang belum bergabung ke dalam asosiasi usaha, dan di antara asosiasi yang ada belum memiliki sekretariat bersama.

“Usaha jasa konstruksi merupakan 1 bidang usaha yang diminati masyarakat. Akhirakhir ini jumlahnya makin banyak, yang berizin saja jumlahnya mencapai 171 unit. Semasih Lombok Barat dulu belum banyak partisipasi masyarakat lokal,” ungkap Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., saat membuka bimbingan teknis Jasa Konstruksi pengusaha se-KLU, Selasa (26/8).

Bagi Djohan, jumlah angka itu sudah sangat banyak untuk daerah yang baru berusia 6 tahun. Meski masyarakat berlomba-lomba mengajukan izin, belum tentu di antara pengusaha itu sanggup menyediakan instrumen yang diperlukan.

Selama pengerjaan proyek, Pemda KLU sebut Bupati mencermati sejumlah kelemahan yang masih dimiliki oleh pengusaha lokal. Antara lain, kelemahan aspek manajemen, penguasaan teknologi, kekurangan permodalan, dan kurang-

nya tenaga terampil. Sebaliknya pemenuhan tenaga yang sebagian besar masih didatangkan dari luar daerah dipandang tidak menguntungkan bagi masyarakat lokal. Karena setidaknya, momen pembangunan oleh pemerintah sedianya dapat dinikmati pula oleh masyarakat arus bawah yang notabene masih banyak yang menganggur.

“Bagi saya 171 itu sudah sangat banyak, dan mereka ini harus ikuti aturan main, tahu persis apa yang harus dilakukan, punya modal apa tidak, punya tenaga ahli di bidangnya apa tidak?” tanya Djohan. “Belakangan, ini yang menjadi kelemahan, pengusaha belum punya tenaga ahli. Ada tuntutan lebih, harus paham, jangan sampai para tukang yang dipekerjakan tidak bisa membaca gambar,” tambahnya.

Djohan menyayangkan, di tingkat asosiasi pengusaha seperti Gapeksi, Gapeksindo, Gapeknas, ternyata tidak memberikan pembinaan kepada anggotanya. Peningkatan kualitas intern masih dilakukan parsial.

Djohan lantas menyarankan, agar pengusaha yang ada bergabung ke dalam asosiasi yang ada. Jangan sampai, kata dia, begitu pekerjaan selesai, pengusaha justru tidak paham apa yang mesti dilakukan.

“Awal KLU berdiri sampai sekarang, masih kita lihat, beberapa pengusaha telah menyelesaikan pekerjaan, tapi administrasi masih tercecer dan tidak diselesaikan,” kritiknya. (ari)

PDAM Siap Bantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Suara NTB/ist)

LAPORAN - Direktur Bumi Gora Institute Samsul Hasan Basri memberikan laporan pada diskusi publik yang digelar di Selong, Selasa (26/8). Hadir juga Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan.

Pemprov NTB Temukan Sejumlah Kejanggalan pada APBDP Lobar Giri Menang (Suara NTB) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2014 Lombok Barat (Lobar) telah tuntas dievaluasi oleh Pemprov NTB. Hasil evaluasi itu, sejumlah temuan dinilai janggal menjadi catatan yang perlu dievaluasi dan diperbaiki.

Salah satu temuan yang dinilai kurang sinkron adalah pendapatan yang dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu dikurangi. Demikian dikatakan Asisten III Setda Lobar, H. M. Taufiq, Selasa (26/8).

Diakuinya, evaluasi APBDP yang diserahkan beberapa minggu lalu telah selesai dievaluasi oleh Pemprov. Namun secara resmi, hasil evaluasi itu belum diserahkan ke pemda. Secara umum gambaran hasil evaluasi itu, bahwa Pemda perlu menjelaskan perihal pendapatan daerah yang yang dinilai terlalu tinggi, sehingga perlu dipertimbangkan dikurangi.

Dalam hal ini, lanjutnya, pemda siap menjelaskan dan melaksanakan catatan tersebut, sehingga APBDP tuntas dievaluasi dan bisa dieksekusi segera. Kaitan dengan evaluasi ini, eksekutif akan melakuan pertemuan dengan dewan untuk membahas hasil evaluasi. Pertemuan ini bisa dilaksanakan setelah diterima secara resmi hasil evaluasi tersebut dari Pemprov.

“Kami akan bahas bersama dewan terkait temuan pemprov itu,”ujarnya.

Terpisah Sekda Lobar H. M. Uzair menyatakan, evaluasi APBDP telah rampung.

Bahkan menurutnya, APBDP bisa dieksekusi. “Minggu kemarin sudah selesai dievaluasi,” klaimnya.

Diberitakan sebelumnya, setelah melalui proses pembahasan kurang lebih dua bulan lamanya, akhirnya APBDP Lobar disetujui Dewan. secara umum gambaran struktur RAPBD 2014, terdiri

dari pendapatan daerah pada RAPBDP 2014 ditargetkan sebesar Rp 1,133 triliun lebih bertambah sebesar Rp 18,4 miliar lebih atau sekitar 1,6 persen pada APBDP, sehingga menjadi Rp 1,152 triliun.

Pendapatan daerah naik Rp 18 miliar lebih atau sekitar 1,6 persen. Meski ada defisit namun dapat ditutupi dengan adanya Silpa dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pada bagian lain, H. M. Uzair mengaku belum menerima perintah resmi dari Bupati Dr. H. Zaini Arony terkait pelaksanaan mutasi yang diisukan pelaksanaannya dalam waktu dekat ini. Namun, belum adanya perintah bupati bukan berarti tidak ada mutasi, karena kebijakan itu ada di tangan bupati selaku pimpinan daerah. Mengenai mutasi, Sekda mengaku tergantung pimpinan daerah dan siap melaksanakan instruksi ketika ada perintah. (her)

Praya (Suara NTB) Sebanyak 1.650 instalasi air bersih murah dipersiapkan oleh Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Praya guna membantu pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang ada di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Program tersebut merupakan kerjasama Pemkab Loteng dengan Ausaid dan Kementerian Keuangan. ”Program ini memang dikhususkan bagi masyarakat berpengahasilan rendah,” sebut Direktur Utama PDAM Praya, L. Kitab, kepada wartawan, Selasa (26/ 8) kemarin. Ia menjelaskan, sebenarnya yang disetujui hanya 1.500 instalasi saja.

Namun pihaknya tetap berupaya memenuhi target sebesar 1.650 jaringan sesuai usulan yang masuk ke PDAM. Diakuinya, program tersebut sudah mulai berjalan.

Dan, untuk tahap awal ada sekitar 500 instalasi air bersih di beberapa wilayah Kecamatan Praya yang sudah terpasang. “Jadi kita bukan baru rencana, tapi memang programnya sudah berjalan,” jelasnya.

Kitab menerangkan, bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masuk dalam program tersebut cukup membayar biaya pemasangan sebe-

sar Rp 600 ribu. Dari biaya normal sebesar Rp 1,2 juta, untuk pelanggan biasa. Karena sisa biaya pemasangan instalasi, sudah disubsidi oleh pemerintah daerah bersama pihak Ausaid Australia. ”Dan, Pemkab Loteng sendiri menyiapkan anggaran sharing tidak kurang dari Rp 3 miliar untuk program tersebut, pada APBD 2014 ini,” imbuh Kitab.

Untuk bisa masuk sebagai penerima program, prosesnya cukup ketat. Mula-mula calon penerima program harus diusulkan oleh pemerintah desa. Setelah itu, usulan akan disampaikan ke pihak Ausaid.

Baru kemudian pihak Ausaid melakukan survei dan cek langsung di lapangan. Jika dari hasil penilaian, dinyatakan layak menerima bantuan akan dimasukkan sebagai penerima program. Tapi jika tidak, akan langsung dicoret.

Ia menjelaskan, program bantuan instalasi air bersih murah tersebut, merupakan program uji coba. Di mana jika pada tahun ini, programnya berhasil maka tahun 2015 mendatang, Loteng berpotensi memperoleh program serupa. Tentunya dengan kuota yang jauh lebih banyak. “Kalau tahun ini berhasil, tahun depan Loteng bisa dapat sampai 10 ribu instalasi lagi,” terang Kitab. (kir)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

STQ Kabupaten Ke-XXII,

Bupati Siapkan Hadiah Motor Berpelat EA HBY Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin menyediakan hadiah 1 unit sepeda motor berpelat EA HBY bagi juara umum perorangan. Sepeda motor diharapkan digunakan untuk mengelilingi Dompu sebagai motivasi bagi generasi muda agar bisa mengaji. Acara pembukaan STQ ke XXIII di Kandai Satu ini berlangsung meriah dan didukung pencahayaan lampu serta dekorasi panggung yang cukup megah.

Pembukaan STQ ke XXIII tingkat Kabupaten Dompu, Senin (25/8) malam diawali dengan pawai taaruf oleh seluruh kontingen dari delapan Kecamatan dan diikuti oleh karyawan dinas/ instansi di lingkup Pemerintah daerah (Pemda) Dompu serta para siswa dalam kota dari lapangan beringin Setda Dompu menuju arena STQ di lapangan Kandai Satu Dompu, Senin sore.

Bupati Dompu, Drs H Bambang M Yasin pada acara pembukaan STQ ke XXIII, mengatakan, modernisasi membawa sikap materialisasi beberapa kelompok masyarakat sebagai dampak perubahan zaman. Kemajuan zaman ini harus bisa disikapi secara bijak dengan menyesuaikan diri agar tidak ditinggalkan dan tetap mendapat perhatian warga. “Malam ini kita siapkan hadiah khusus bagi juara umum perorangan satu unit sepeda motor berpelat EA HBY (EA 1413 Y). Mudah – mudahan akan dipakai keliling Dompu dan bisa memotivasi anak – anak lain sehingga bisa mengaji. Kedepan tidak menutup kemungkinan hadiahnya bisa mobil,” kata H Bambang.

H Bambang juga mengungkapkan, Kabupaten Dompu selalu menjadi daerah yang diperhitungkan setiap STQ dan MTQ tingkat Provinsi maupun Nasional. Tahun ini diharapkan ada perwakilan Dompu yang bisa mewakili NTB di tingkat nasional. Karenanya, ia kembali menjanjikan bonus bagi peraih juara pada STQ tingkat Provinsi di Sumbawa mulai 13 September 2014 mendatang. Peraih juara pada STQ Provinsi tahun 2013, Pemda alokasikan anggaran Rp 105 juta untuk bonus. “Tahun ini, (bonus) minimal sama dengan (bonus) tahun lalu,” katanya.

Selain itu, H Bambang mengatakan, mengaji usai shalat magrib menjadi kebiasaan semasa kecil di tempat pengajian.

Namun kebiasaan itu kini cukup banyak berkurang oleh adanya TV. Akibatnya, moral dan kemampuan anak – anak untuk memahami kitab sucinya menjadi menurun. Pemerintah daerah (Pemda) memiliki regulasi dalam rangka memotivasi para pejabat untuk bisa mengaji yaitu mengharuskan tes ngaji bagi mereka yang hendak naik pangkat dan golongan. “Kedepan mungkin perlu sertifikat bisa mengaji bagi anak-anak yang hendak memasuki jenjang sekolah lebih tinggi. Ketentuan ini mungkin perlu diatur melalui Perbup atau Perda,” jelasnya.

Namun H Bambang mengaku bangga di Dompu kini sudah bermunculan sekolah Islam Terpadu (IT) yang diharapkan bisa memberi pembelajaran dan pendidikan moral keagamaan bagi siswa. “Untuk saat ini sudah ada 5 TK IT di Dompu dan mereka cukup konsisten mengajarkan moral keagamaan bagi anak didiknya. Saya berharap ada SD IT, SMP IT, dan SMA IT sehingga bisa secara berkelanjutan mendidik anak-anak untuk bermoral Islami,” harap H Bambang.

Ketua panitia STQ Kabupaten Dompu ke XXIII, Ir H Rusdin dalam laporannya mengatakan, STQ merupakan salah satu langkah kongkret Pemda dalam mewujudkan masyarakat Dompu yang religius serta sebagai sarana untuk menjaring qori’ – qori’ah, hafidz – hafidzah dan mufassir – mufassirah terbaik untuk mengikuti STQ tingkat Provinsi NTB. Ada sembilan cabang lomba yang diperlombakan pada STQ ke XXIII ini. Diantaranya, cabang tilawah quran golongan anak-anak, dewasa, golongan qiraat sabah. Cabang hifzil quran golongan 1 juz dan tilawah, 5 juz dan tilawah, 10 juz, 20 juz, dan 30 juz. Cabang tafir berupa golongan tafsir bahasa arab. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

PIALA BERGILIR - Bupati Dompu, H Bambang M Yasin menyerahkan piala bergilir kepada Ketua Panitia STQ ke XXIII yang sebelumnya diraih Kecamatan Dompu pada pembukaan STQ di Kandai Satu, Senin (25/8) malam.

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Dugaan Raibnya Rp 14 Miliar DAK

Penyidik Belum Temukan Kerugian Negara Sumbawa Besar (Suara NTB) Kasus dugaan raibnya dana DAK Pendidikan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) sebesar Rp 14 miliar, belum bisa dilanjutkan atau ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Penyidik belum menemukan adanya kerugian negara dalam kasus ini.

Namun, tidak otomatis menghentikan proses penyelidikan. Kalau nantinya ada informasi baru terkait DAK ini.

Sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H M.H, Selasa (26/ 8), setelah dilakukan ekspose di BPK Perwakilan Mataram dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, kasus tersebut belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kasus ini bermula dari adanya pemberitaan dana DAK KSB yang diduga raib sebesar sebesar Rp. 14 miliar. Kejati NTB kemudian meminta Kejari Sumbawa menangani kasus ini. Pihaknya pun kemudian melakukan

pengumpulan data, meminta klarifikasi dan penggalian keterangan dari berbagai pihak yang terkait. DAK tersebut merupakan dana tahun 2011 dan 2012. Pada 2011, jumlah DAK tersebut sebesar Rp 11,3 miliar lebih. Dana ini hanya terealisasi sebesar Rp. 3,131 miliar lebih, sisanya sebesar Rp. 8,65 miliar lebih.

Kemudian pada tahun 2012, dana DAK itu sebesar Rp. 6,7 miliar. Tetapi yang terealisasi hanya Rp 870 juta lebih.

Dana tersebut bersisa Rp 5,8 miliar lebih. Sehinggaa total sisa dana DAK 2011 dan 2012 sebesar Rp 14 miliar lebih.

Sejauh ini, sekitar 15 orang yang telah dipanggil untuk dimintai klarifikasinya, terma-

suk Sekda KSB, Dr. W. Musyafirin. Dari pihak terkait diperoleh klarifikasi, anggaran DAK 2011, sisa anggarannya dianggarkan kembali tahun 2012. Sisa DAK 2012 dianggarkan pada tahun 2013. Pertanyaannya kemudian, kenapa kas daerah KSB hanya bersisa Rp. 500 juta lebih. Sebab seharusnya masih ada sisa DAK sebesar Rp 14 miliar. Ternyata di KSB, semua anggaran masuk dalam satu kas, sehingga dana tersebut dipergunakan untuk pembayaran pihak ketiga, hingga hanya bersisa Rp. 500 juta.

Penggunaan dana tersebut, dikarenakan estimasi pendapatan KSB 2011 lalu tidak tercapai dan terjadi defisit

anggaran. Sehingga ada pekerjaan yang harus dibayarkan, dan untuk menanggulanginya sementara menggunakan dana DAK. Di mana dana DAK tahun 2011 ini kemudian dianggarkan kembali pada 2013. Sementara sisa dana DAK tahun 2012 dianggarkan pada tahun 2014. Intinya, dana tersbeut tetap ada, karena dianggarkan kembali.

Terkait hal tersebut, Kejari juga telah melakukan pemeriksaan ahli dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan Nasional. Prosedur yang benar mestinya, sisa anggaran DAK dianggarkan kembali pada tahun berikutnya. Artinya, dalam hal ini, lanjut Kejari telah terjadi kesalahan administrasi. “Kami juga telah menanyakan kepada saksi ahli, apakah telah terjadi kerugian negara dalam kasus ini. Namun saksi ahli yang diperiksa tidak

bisa menjawab apakah ada kerugian negara atau tidak.

Namun yang jelas telah terjadi kesalahan administrasi.

Karena penganggarannya melompati satu tahun penganggaran yang seharusnya,” terangnya lebih jauh.

Pendapat BPK dari hasil ekspose memang ada perbuatan melawan hukum. Namun bersifat administrasi. BPK juga belum menemukan adanya kerugian negara. Memang pada saat itu terjadi defisit, karena uangnya dilakukan untuk pembayaran kepada pihak ketiga. Pembayaran juga harus dilakukan, dana dana itu dianggarkan kembali. Atas dasar ini, BPK tidak bisa melakukan audit. Ekspose di Kejati juga meminta Kejari Sumbawa segera menentukan sikap. Dan sementara ini perkara DAK KSB belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. (arn)

Kebakaran di Dompu

”Water Cannon” Dikerahkan Padamkan Api Dompu (Suara NTB) Gudang PT Bahagia Bangunnusa dan PT Rangga Eka Pratama milik Sucakre Luih di Kelurahan Kandai Dua Dompu terbakar. Percikan api dari peralatan listrik saat salah seorang karyawan memperbaiki mobil diduga menjadi pemicu api merembet tumpukan benda mudah terbakar dan dengan cepat membakar gudang yang juga diduga menampung ribuan liter bahan bakar minyak (BBM).

Ledakan yang diduga drum BBM membuat api berkobar tinggi hingga sekitar 60 meter, tapi tidak sampai merembet ke kantor dan rumah di sekitar gudang. Kebakaran ini terjadi sekitar pukul 09.00 wita, Selasa (26/8) dan baru bisa dipadamkan seluruhnya sekitar pukul 12.00 wita setelah mobil water cannon Polres Dompu dan pemadam kebakaran (PMK) milik Pemda Dompu tiba sekitar pukul 09.30 wita.

Lamanya upaya pemadaman ini tidak lepas dari terbatasnya unit mobil PMK, karena hanya satu unit PMK yang berfungsi dan dua unit mobil tangki air.

Informasi yang diperoleh di tempat kejadian perkara (TKP) menyebutkan, kebakaran gudang berawal dari percikan api mesin gerinda karyawan yang sedang memperbaiki mobil. Saat disiram dan bermaksud untuk memadamkan api, justru api dengan cepat membakar bagian gudang lain dan

menambah panik karyawan yang ada di gudang.

Gudang yang diduga juga menjadi tempat penimbunan BBM ini dengan cepat membakar sehingga kepulan asap hitam dengan ketinggian mencapai ratusan meter. Ledakan yang diduga dari drum BBM beberapa kali terdengar ledakannya, sehingga kepulan api terlihat hingga sekitar 60 meter. Sucakre Luih bersama istri pun langsung dievakuasi dari pagar sebelah timur kompleks gudang dan perkantoran PT Bahagia Bangunnusa dan PT Rangga Eka Pratama Kandai Dua. Sekretaris PT Bahagia Bangunnusa dan PT Rangga Eka Pratama, Kartini menyatakan, kebakaran disebabkan kecelakaan kerja di gudang.

“Saya hanya ingin meluruskan informasi yang berkembang sebelumnya. Kebakaran ini karena kecelakaan kerja, jadi saya berharap agar tidak diberitakan berlebihan,” katanya.

Kartini yang sempat berupaya memberi sejumlah uang untuk melarang pemuatan berita kepada beberapa wartawan ini, membantah ada BBM dalam gudang yang terisi pada sekitar 20-an drum dan menimbulkan beberapa ledakan besar. Untuk BBM kebutuhan peralatan kerja dibeli langsung dari Depo Pertamina dan langsung dibawa ke lokasi kerja. “Tidak ada BBM ditimbun di sini. Di

(Suara NTB/ula)

MENGEPUL – Kebakaran dengan kepulan asap membubung tinggi, sedang kendaraan taktis (rantis) polisi water cannon tampak berusaha memadamkan api, Selasa (26/8). gudang hanya ada oli bekas dan stok oli yang baru kami beli untuk kebutuhan alat berat,” bantahnya.

Sementara Kapolres Dompu, AKBP Purnama, SIK yang hendak menemui Sucakre Luih di lokasi kejadian mengatakan, belum mengetahui penyebab kebakaran karena masih dalam tahap

penyelidikan dan dibutuhkan uji labfor untuk mengetahuinya. Demikian juga jumlah kerugian yang diderita belum diketahui karena belum ada datanya. “Yang terpenting, kita memadamkan dulu api. Tidak ada korban jiwa,” katanya.

Berdasarkan pantauan Suara NTB di lokasi kejadi-

an, terdapat satu unit mobil carry pick up, satu unit mobil tangki besar, dan satu unit mobil pengangkat alat berat yang terbakar. Selain itu, ada sekitar 20-an drum ukuran 200 liter bertuliskan Pertamina yang diduga berisi BBM dan sejumlah onderdil serta peralatan kerja juga ikut terbakar. (ula)

Perda Tentang Desa di Sumbawa Dinilai Mendesak Sumbawa Besar (Suara NTB) Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Sumbawa periode 20092014, Akhmad Junaidi, menyatakan harapannya kepada Baleg periode baru yang akan terbentuk nantinya untuk segera menuntaskan empat tunggakan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif Dewan. Serta membahas revisi Perda terkait desa, seiring diberlakukannya UU No. 6 tahun 2013 tentang desa.

Kepada Suara NTB, Selasa (26/ 8), Junaidi menyebutkan empat

Ranperda dimaksud. Yakni, Ranperda tentang Lar peternakan, Ranperda tentang Lembaga Adat Tana Samawa (LATS), Ranperda pencegahan dan penularan HIV serta Ranperda Sistem Pelayanan Satu Atap (SATAP). Untuk Perda Lar, pembahasan di tingkat Baleg sudah rampung dan tinggal pembahasan tahap kedua. Keberadaan Perda ini sangat dibutuhkan dan harus menjadi perioritas utama mengingat potensi peternakan di daerah ini. Tipikal wilayah juga sangat memungkinkan dikembangkannya Lar. Namun den-

gan adanya cetak sawah baru dan lahan tegalan penduduk yang beralih fungsi menjadi lahan pertanian, membuat posisi Lar kian terjepit.

“Makanya kita atur melalui Perda agar lar tidak terabaikan dan ada keseimbangan dalam pengembangan peternakan dan pertanian di daerah ini,” terangnya.

Ranperda SATAP juga sudah selesai di tingkat Baleg dan periode baru nantinya segera melanjutkan ke tahap kedua. Begitu pula dengan Raperda pencegahan dan penularan HIV. Serta fokus pada Ranperda LATS. Sebagai mantan ketua Baleg, yang kini terpilih kembali menjadi wakil rakyat periode baru, tentu Junaidi berharap bisa melanjutkan pekerjaannya yang tertunda di Baleg dengan menuntaskan tunggakan Ranperda dimaksud. ”Saya ingin melanjutkan pekerjaan yang tetunda dan terus mengawal Ranperda. Terus mengawal itu. Kalau kami dipercaya lagi memegang pimpinan Baleg, maka fokusnya menuntaskan tunggakan Ranperda,” kata politisi Hanura yang kini menjadi kandidat terkuat untuk kembali mengisi posisi Ketua Baleg.

Selain itu, Junaidi juga melihat perlunya merevisi Perda tentang desa untuk menyesuaikan dengan UU No. 6 tahun 2013 tentang desa yang baru. Mengingat Perda lama sudah banyak yang tidak lagi relevan dengan UU baru.

Apakah nantinya revisi perda dimaksud diusulkan oleh esekutif maupun legislatif.

Selama masa kepempimpinan di Baleg, DPRD Sumbawa juga telah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Perda dibahas di tingkat Baleg, terlebih dahulu Baleg melakukan telaahan di Depkum HAM. Sehingga jarang ditemukan kesalahan pada Perda yang diinisiasi oleh DPRD. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

Kejaksaan Mulai Usut Dugaan Penyimpangan Program BSS Dari Hal. 1 ‘’Satu saksi menjabat Kabid, saksi lainnya staf. Itu pemeriksaan awal,’’ kata sumber Suara NTB. Kasi Humas dan Penkum Kejati NTB, Made Sutapa, SH belum bersedia membeberkan secara rinci kegiatan puldata dan pulbaket yang dilakukan Kejaksaan. Sebab kasus ini masih sebatas penggalian data, sehingga belum bisa diberi gambaran detail terhadap pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti. ‘’Ini masih tahap awal (puldata dan pulbaket). Jadi saya tidak bisa berkomentar dulu,’’ jawab Sutapa singkat.

BSS diketahui menjadi salah satu program unggulan di Pemprov NTB. Tahun 2013 lalu, program dalam bentuk bantuan bibit sapi ini kembali digelontorkan kepada peternak di Pulau Lombok dan Sumbawa. Namun dalam perjalanannya, kalangan DPRD NTB menemukan ada indikasi penyimpangan, khususnya bantuan sapi di Sumbawa. Ini kemudian dikuatkan dengan temuan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat NTB. Sesuai juklak juknis yang diatur dalam Pergub, bantuan tersebut seharusnya diberikan dalam bentuk bibit sapi seharga Rp 5,5 juta per anggota kelompok. Namun faktanya, oleh rekanan yang memenangkan tender pengadaan sapi itu, justru memberikan bantuan dalam wujud uang tunai. Bantuan uang tunai pun diduga disunat, sehingga yang diterima peternak hanya Rp 4 juta.

Tindaklanjuti Temuan Inspektorat Sementara, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB menyatakan telah menindaklanjuti apa yang menjadi temuan Inspektorat NTB terkait dengan dugaan penyimpangan pengadaan bibit sapi program BSS tahun 2013 di beberapa tempat di Pulau Sumbawa.

Pihak Disnakeswan katanya, telah menyurati rekanan yang mengadakan bibit sapi.

Demikian diungkapkan, Kepala Disnakeswan NTB, Ir. Hj. Budi Septiani dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/8) siang kemarin di Mataram.

Menurutnya, pihak Disnakeswan bahkan telah mendatangi rekanan secara langsung untuk membuat surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan indikasi kerugian daerah sesuai dengan LHP Inspektorat. Selain itu,

rekanan yang diberi kepercayaan itu itu sudah diblacklist oleh Disnakeswan NTB. Karena dengan temuan Inspektorat itu, mereka telah dianggap sebagai rekanan yang bermasalah atau wanprestasi. ‘’Sudah kita tindaklanjuti dan surati yang bersangkutan (rekanan, Red) dan kita sudah mendapat surat pernyataan dari yang bersangkutan. Jadi, memang dia harus mengembalikan, sesuai dengan LHP Inspektorat itu,’’ jelasnya.

Menurutnya, merupakan kewajiban Disnakeswan untuk menagih rekanan pengadaan bibit sapi itu. Budi mengatakan, setelah menjadi temuan Inspektorat, pihaknya sudah menyurati rekanan itu namun tak ada tanggapan. Kemudian dirinya memerintahkan salah seorang Kabid di Disnakeswan NTB untuk menemui rekanan itu secara langsung.

Setelah ditemui, pihaknya kemudian meminta rekanan itu untuk melakukan pengembalian indikasi kerugian daerah sesuai dengan LHP Inspektorat dengan menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar. ‘’Itu yang sudah didapatkan kesanggupannya itu,’’ imbuhnya.

Namun, lanjutnya, untuk saat ini rekanan itu belum sanggup (mampu) untuk mengembalikan dugaan kerugian daerah itu. Mereka meminta batas waktu hingga Maret tahun mendatang untuk menyelesaikan pengembalian. Ketika ditanya, jumlah uang yang harus dikembalikan rekanan itu, Budi mengatakan data pastinya ia tak hafal. Pasalnya yang lebih tahu hal tersebut adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)-nya.

Disisi lain, katanya, dengan ditemukannya indikasi kerugian daerah terkait dengan pengadaan bibit sapi itu oleh rekanan tersebut maka pihaknya secara otomatis mem-blacklist rekanan itu. ‘’Dengan temuan ini jelas kita tidak akan berikan lagi dia ikut tender, kita keluarkan dia, blacklist. Kalau sudah bermasalah ngapain diikutkan lagi. Nanti ada masalah lagi yang ditimbulkan. Lelah kita menyikapi masalah-masalah ini.

Akhirnya kerja kita ndak maksimal karena menyikapi masalah-masalah seperti ini,’’ tandasnya. (ars/nas)

Tingkatkan Kapasitas, Mantapkan Komitmen Bangun Integritas Dari Hal. 1 Dimana, tngkat kepercayaan publik kepada Dewan masih rendah. ‘’Tidak satupun lembaga survai yang menempatkan kepercayaan masyarakat kepada Dewan di atas 30 persen. Rata-rata dibawah 30 persen,’’ terang HDS. Padahal, ekspektasi masyarakat terhadap Dewan, sangat tinggi untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat.

“Disini kita memantapkan komitmen untuk membangun integritas yang baik,’’ tegasnya. Ikhtiar tersebut, lanjut HDS membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia berharap orientasi tersebut memberi sinyal positif membangun sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif. Pada orientasi ini, 11 modul berisi materi mengenai tugas dan fungsi wakil rakyat akan mulai diikuti bersama oleh para anggota dewan Kota Mataram masa keanggotaan 2014-2019 tanpa satu sesipun boleh dilewatkan. Setiap anggota dewan diwajibkan mengikuti semua sesi yang diberikan oleh pemateri dari pusat dan Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Apresiasi atas terselenggaranya orientasi juga disampaikan oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh. Dalam sambutan pembukaannya, Walikota mengatakan dirinya berharap agar orientasi ini dapat berjalan baik dan menjadi bekal bagi para anggota legislatif untuk mengoptimalkan peran sebagai mitra kerja eksekutif di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Karena kerja keras telah menanti di depan untuk segera dihadapi. Apalagi saat ini telah mendekati akhir tahun 2014, dan pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Mataram tahun 2015 harus segera dimulai. “Oktober harus sudah masuk pembahasan RAPBD 2015. Karenanya segala hal terkait instrumen kedewanan harus segera diselesaikan,’’ demikian Walikota.

Kemitraan antara eksekutif dan legislatif lanjut Walikota, selama ini telah berjalan dengan baik dan sinergis. Begitu pentingnya makna kemitraan dalam menjalankan roda pemerintahan ini sehingga memerlukan komitmen

yang sama dari kedua belah pihak untuk terus menjaga dan mempertahankan semangatnya. Terlebih dengan banyaknya urusan yang menjadi tugas pemerintah untuk diselesaikan, disamping tugas pokok di bidang pembangunan, kemasyarakatan, dan pemerintahan. Tugas yang menurut Walikota mencapai jumlah 300 urusan ini akan dapat diselesaikan secara bersama, dilandasi dengan semangat kemitraan antara pihak-pihak yang terkait. Diantaranya pihak legislatif, dalam hal ini DPRD Kota Mataram.

Orientasi yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian dan Diklat Provinsi Nusa Tenggara Barat ini dijadwalkan selama empat hari, mulai tanggal 25-29 Agustus 2014 di Ballroom Hotel Grand Legi Mataram.

Pembukaan dilaksanakan secara resmi oleh Walikota Mataram H. Ahyar Abduh dan dihadiri oleh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Wakil Walikota H. Mohan Roliskana, Sekretaris Daerah H.L. Makmur Said, beserta segenap jajaran Kepala SKPD lingkup Kota Mataram.

Pemberian materi orientasi dimulai pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan empat materi yang disampaikan secara maraton oleh tenaga pengajar khusus. Yaitu mengenai Dinamika Kelompok, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, Demokrasi dan Wawasan Kebangsaan, serta mengenai Sistem Pemerintahan Indonesia. Hari berikutnya ada tiga materi mengenai Kepemimpinan dan Etika Kepemimpinan, Wewenang, Tugas Fungsi dan Tata Tertib DPRD, serta Hubungan DPRD dan Pemda. Hari ketiga, peserta diberikan empat materi mengenai Bentuk Peraturan Daerah, Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah, Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pembinaan dan Pengawasan Pemda.

Sedangkan hari terakhir hanya satu materi mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. (fit/*)

Halaman 5

Dewan : Kerugian Perjalanan Dinas Eksekutif Lebih Besar Mataram (Suara NTB) – Kalangan DPRD NTB balik menuding bahwa kerugian keuangan daerah yang timbul dari perjalanan dinas pihak eksekutif di lingkup Pemprov NTB sesungguhnya jauh lebih besar ketimbang yang dihasilkan dari perjalanan dinas para anggota DPRD NTB. ‘’Itu bukan sesuatu yang baru, dan di eksekutif itu jauh lebih besar,” ujar Wakil Ketua DPRD NTB, Suryadi Jaya Purnama, ST, yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/8) kemarin. Suryadi yang ditanyai soal progress

pengembalian kerugian keuangan daerah yang timbul dari perjalanan dinas DPRD NTB mengaku tidak mengetahuinya.

“Itu akan diselesaikan, cuma kita tidak tahu siapa yang sudah siapa yang belum. Itu berjalan setiap hari,” tandasnya.

Ia menjelaskan, temuan yang disampaikan Inspektorat Provinsi NTB itu merupakan kumpulan angka kerugian keuangan daerah dari tahun 1999. “Ada kelebihan uang tiket, kelebihan hari, dan itu berjalan terus. Tidak akan pernah selesai,” ujarnya.

Menurutnya, sistim administrasi pengelolaan keuangan – khususnya yang berkaitan dengan perjalanan dinas memang telah berubah dalam beberapa tahun terakhir. Dan perubahan ini membuat angka pengembalian uang perjalanan dinas selalu bertambah dari perjalanan dinas yang satu ke perjalanan dinas yang lainnya.

Misalnya, jika seorang anggota DPRD NTB mendapatkan jatah uang tiket sekali terbang sebesar Rp 1,5 juta, lalu ia ternyata mendapatkan tiket seharga Rp 1 juta, maka

selisih sebesar Rp 500 ribu harus dikembalikan. Atau, jika sang anggota DPRD NTB ternyata terpaksa pulang duluan dari jadwal perjalanan dinas, maka ia harus mengembalikan jatah uang perjalanan dinas yang ia terima.

“Begitu pulang perjalanan nanti akan dihitung, kalau ada yang pulang duluan, dikembalikan. Dan itu normal, bukan sesuatu yang baru itu, dan itu mekanisme yang normal karena sistim penganggaran dihitung berapa hari dia keluar sisanya dikembalikan. Dan itu tidak

hanya terjadi di legislatif, di eksekutif juga begitu,” ujarnya.

Suryadi meyakini, angka yang disebutkan Inspektorat itu merupakan akumulasi dari mekanisme administrasi. Soal bagaimana menagih kerugian yang timbul dari perjalanan dinas yang sudah sangat lama, Suryadi menegaskan ada dua pendekatan yang bisa digunakan. “Kalau yang sudah tidak ada bisa dilakukan penghapusan, tapi kalau yang masih ada ya TPTGR (Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi) jadi ya itu tetap berjalan.” (aan)

Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa Terancam Turun Kelas Mataram (Suara NTB) Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa terancam turun kelas. Pasalnya, anggaran pembangunan sejumlah fasilitas pendukung agar rumah sakit itu tetap mempertahankan kelasnya tak dapat dianggarkan dalam APBD NTB tahun anggaran 2015. Saat ini, Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa masih terakreditas kelas C oleh Tim Akreditasi Kementerian Kesehatan.

“Ada hal yang penting harus diperhatikan terkait Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa, dimana saat ini sudah terakreditasi kelas C. Untuk tetap pada kelas C, ada beberapa bangunan yang harus diselesaikan dan membutuhkan anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih,” kata Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, Lc, MH di Mataram.

Ia menjelaskan, ketika

bangunan (fasilitas pendukung) tidak bisa diselesaikan pada tahun 2015 mendatang, maka sesuai dengan kesepakatan tim akreditasi Kementerian Kesehatan RI, maka statusnya bisa menurun. ‘’Apabila fasilitas tersebut tak bisa terpenuhi maka tidak menutup kemungkinan Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa bisa turun kelas,’’ imbuhnya.

Patompo menambahkan, dalam pembahasan APBD murni 2015, beberapa waktu lalu Komisi IV telah berusaha agar anggaran sebesar Rp 9 miliar lebih yang dibutuhkan untuk pembangunan sejumlah fasilitas itu dapat terpenuhi.

Namun karena ketersediaan anggaran daerah yang terbatas maka tak mampu dipenuhi.

“Oleh karena itu pada waktu pembahasan APBD Pe-

rubahan 2015 nanti, kami mengharapkan Pemprov atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa itu,”harapnya.

Pemprov NTB telah memprogramkan pembangunan Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa secara bertahap dengan target operasional awal akhir tahun 2010 sambil melanjutkan bagian-bagian yang belum rampung hingga tahun 2013. Dalam berbagai pertemuan koordinasi, Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa sepakat untuk membangun Rumah Sakit Rujukan tipe B yang dilengkapi sarana prasarana dan tenaga medis yang memadai, sehingga berdampak pada mutu, jenis dan cakupan pelayanan yang juga memadai.

NTB Siap Jadi Tuan Rumah OSN 2014 Dari Hal. 1 Demikian diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga NTB, Drs.H.Imhal dalam keterangan persnya didampingi Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Drs. Fathul Gani, MSi, Selasa (26/8) kemarin. Pada prinsipnya, sebagai tuan rumah, NTB telah siap melaksanakan kegiatan OSN tersebut. Dengan berbagai persiapan yang terus dimaksimalkan, tentu Pemprov NTB berharap meraih sukses dan prestasi dari event nasional ini.

Menurut Imhal bahwa pelaksanaan OSN tujuannya adalah untuk mencari bibit unggul, ilmuwan, pemimpin yang tersebar di s eluruh Indonesia.

Untuk selanjutnya bibit unggul yang terjaring melalui OSN ini akan menjadi pemimpin dan ahli di bidangnya. OSN diharapkan memberikan dorongan dan motivasi kepada warga pendidikan sebagai pemicu prestasi di masa yang akan datang. ‘’OSN adalah wadah penjaringan dan pembinaan bibit SDM yang unggul dan berkualitas,’’ jelas Imhal.

Disebutkan Imhal, ada lima hal yang diharapkan dari kegiatan OSN ini. Pertama, terciptanya suasana kompetisi yang sehat antarsiswa, antarsekolah,antarkabupaten/ kota dan antarprovinsi. Ke dua, terjaringnya siswa yangunggul di bidangnya. Ke tiga, memacu peningkatan mutu

pendidikan. Kemudian ke empat, terwujudnya kesadaran di kalangan siswa dan warga sekolah dan ke lima, terwujudnya persatuan dan kesatuan.

Selain berkompetisi , para peserta OSN se-Indonesia akan diajak berkunjung ke sejumlah objek wisata yang ada di Pulau Lombok. Imhal dalam keterangan persnya di Ruang Media Center Kantor Gubernur NTB, menyebut, objek wisata yang akan dikunjungi adalah Batu Payung, Kuta, Taman Narmada, Desa Sade, Malimbu, Senggigi, dan sejumlah pusat oleh-oleh di Mataram.

Imhal juga menegaskan, pihaknya bertekad mempersiapkan ajang OSN dengan baik, sehingga tidak menimbulkan keluhan peserta.

Apalagi OSN, ujarnya bertujuan menumbuhkembangkan budaya kompetitif yang sehat di kalangan siswa pada tingkat sekolah, kabupaten/ kota, provinsi, nasional dan internasional.

Mantan Sekretaris pada Dinas Dikpora NTB ini mengaku, pihaknya telah melakukan lima kali rapat pemantapan persiapan dengan berbagai pihak, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB, Polda NTB, Polres Mataram terkait pengamanan saat pelaksanaan. Pihaknya tidak ingin pelaksanaan acara ternodai oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu pelaksanaan acara, sehingga langkahlangkah persiapan terus dimaksimalkan.

Menurutnya, peserta yang akan mengikuti OSN, termasuk pendamping, juri dan panitia sebanyak 3.168 orang.

Rinciannya, peserta 1.378 orang, pendamping 1.378 orang, juri 202 orang dan panitia 210 orang. Mereka akan bertanding di SMAN 1 Mataram, SMAN 3 Mataram, SMAN 5 Mataram dan di Universitas Mataram (Unram).

Untuk tingkat SMA, ujarnya, peserta akan berkompetisi untuk mata lomba Fisika, Matematika, Kimia, Biologi, Kebumian dan Geografi. ‘’Sedangkan untuk tingkat SMK meliputi Matematika Teknologi, Matematika Nonteknologi, Biologi Terapan, Fisika Terapan dan Kimia Terapan,’’ terangnya.

Selain itu, lanjutnya, kegiatan OSN juga akan dilaksanakan pameran di Lapangan Umum atau Sangkareang Mataram tanggal 5 sampai 7 September diikuti sejumlah sekolah di Mataram. Termasuk menggelar panggung hiburan yang melibatkan anak TK/PAUD, band SMP/ SMA, grup kesenian SMA/ SMK di Mataram, termasuk bioskop keliling.

Sementara Kabag Humas dan Protokol Setda NTB Fathul Gani berharap, event ini bisa sukses dan mampu memberikan nilai tambah bagi NTB. Fathul Gani mengharapkan peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana aman dan kondusif agar tidak menimbulkan image negatif bagi wisatawan atau peserta OSN. (ham/dys/*)

Direncanakan Rumah Sakit Rujukan itu memiliki 363 unit tempat tidur, terdiri atas 28 unit di ruang perawatan VIP, 47 unit ruang perawatan kelas I, 93 unit ruang klas II

dan 138 unit ruang klas III serta 57 unit ruang observasi.

Rumah Sakit Rujukan Pulau Sumbawa itu dibangun di Kilometer 5 jalan jurusan Sumbawa-Bima. (nas)

”Road Map” 2018, LTSP Harus Satu Pintu Mataram (Suara NTB) Keberadaan Lembaga Terpadu Satu Pintu (LTSP) dirasa besar manfaatnya untuk kemudahan pengurusan dokumen TKI. Tapi bukan berarti kehadiran lembaga ini sejak 2008 lalu menjadi solusi,karena masih saja ada masalah, khususnya percaloan.

Dalam workshop Desain Layanan Satu Pintu TKI Senin (25/8) dan Selasa (26/8), masalah itu dibedah melibatkan peserta dari kaukus NGO, pemerintah, akademisi. Kesimpulan dari rangkaian diskusi itu, bahwa harus ada perbaikan komperehensif dari LTSP dari kondisi sekarang yang belum sesuai juklak juknis dalam Perbub. “LTSP yang kita lihat sekarang, justru lembaga dengan banyak pintu,” kata Koordinator Kaukus NTB, Suyono, SE. Dari pertemuan tersebut , akan dilahirkan beberapa rekomendasi yang pada akhirnya berujung pada terbentuknya LTSP yang ideal sesuai harapan, yakni lembaga dengan “satu pintu” pelayanan. “Masih akan ada pertemuan lanjutan, sehingga nanti, ini akan menjadi dokumen negara. Harapan kami, LTSP tidak lagi diatur dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2008, tapi lebih kompeten lagi dengan Perda,” tegas Suyono. Sesuai road map 2018 Kaukus NTB, LTSP harus benar benar satu pintu.

Dalam proses sebelum akhirnya sampai di target 2018, ada beberapa tahapan harus dilalui pihaknya untuk mengurai satu persatu masalah, yang menjadi alasan LTSP belum ideal.

Pertama, koordinasi dengan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, bahkan ada rencana hearing dengan gubernur sebagai tahapan menyamakan persepsi dengan pemerintah.

Langkah berikutnya setelah sepakat bersama gubernur, maka akan melangkah lebih jauh ke pemerintah pusat. Akan ada koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, karena tiga pihak inilah yang ada dalam koridor LTSP itu. “Jadi yang kita gugah adalah instansi pemerintah terkait yang ada di pusat, sehingga nanti di daerah lebih mudah komunikasi dan pelaksanaannya,” terang Suyono. Dengan begitu, ego sektoral akan terkikis antarinstansi, sebab inilah yang menjadi sumber salah satu masalah. Dimana Imigrasi yang dibawahi Kementerian Hukum dan HAM belum mau bergabung, medical check up yang menjadi domain Dinas Kesehatan juga belum terpadu.

Prinsipnya, target akhir adalah Reformasi Birokrasi (RB), untuk menjadikan LTSP menerapkan prinsip transparansi, kepastian waktu dan biaya atau tarif. “Setiap loket harus jelas.

Misalnya, loket untuk pengurusan cuti TKI, pengurusan paspor, loket pengurusan asuransi. Sehingga nanti TKI dilayani seperti pelayanan bank. Jadi ruang gerak calo pun semakin sempit karena TKI yang melakukannya langsung,” tegasnya. (ars/*)

Ormas Islam Ajak Masyarakat Tingkatkan Kewaspadaan Dari Hal. 1 sangat jelas ISIS bertentangan dengan Islam yang senantiasa mengajarkan umatnya untuk selalu bersikap damai dan toleran. ‘’Tapi ISIS ini harus jelas dulu, apakah sebagai pandangan politik atau agama. Kalau pandangan politik, bisa jadi gerakan ISIS dilatarbelakangi oleh berbagai kondisi sosial seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, dan lain sebagainya. Kalau pandangan politik juga tidak ada pembenaran, masa mau paksakan kehendak ke orang lain. Tapi sebagai agama, ISIS sudah jelas bukan Islam karena tidak ada ajaran Islam yang mengajarkan kekerasan,’’ terangnya.

Dikatakan Subhan bahwa sejak terdengar kabar atas keberadaan gerakan ISIS, Pengurus Pusat Muhammdiyah telah mengeluarkan fatwa yang berisi empat poin bagi seluruh warga Muhammadiyah. Diantaranya ialah menolak keberadaan ISIS, menolak paham atau ideologi yang dibawa ISIS karena tidak sesuai dengan prinsip ajaran Muhammadiyah. Menolak ISIS karena tidak sesuai dengan ajaran Pancasila dan meminta warga Muhammadiyah agar tidak terpengaruh dan tidak memberikan peluang sedikitpun terkait dengan masuknya gerakan ISIS. ‘’Jadi warga Muhammdiyah itu gampang saja, sami’na wa’ata’na. Kalau PP Muhammadiyah sudah ada fatwa, di daerah-daerah tinggal melaksanakan fatwa tersebut. Selain itu, kami dari Muham-

mdiyah juga senantiasa mengajak masyarakat agar tetap waspada terhadap bahaya ISIS. Dimana dan kapanpun kalau ada kesempatan selalu kita ingatkan,’’ ujarnya.

Lebih jauh Subhan memberikan kritikan terhadap media yang terlalu berlebihan dalam memberitakan ISIS. Karena secara tidak langsung, dengan adanya pemberitaan media tersebut membuat ISIS seolah-olah besar. Padahal ISIS merupakan organisasi individual yang lahir jauh dari Indonesia. Ia pun meminta agar media proporsional dalam memberitakan keberadaan ISIS sehingga dalam pemberitaannya dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Sebenarnya ISIS terlalu dibesarkan media. Padahal ISIS lahir di tempat yang sangat jauh di luar sana. Garagara pemberitaan media, ISIS jadi seperti sekarang ini. Banyak kaum muslim yang ditangkap oleh aparat secara membabibuta karena dianggap ISIS. Janganlah media melukai hati masyarakat muslim. Karena persoalan kita tidak hanya soal ISIS, tapi juga soal penegakan hukum, kemiskinan, pendidikan. Itu yang harus kita bahasakan karena ini problem penting bangsa kita, ketimbang ISIS,’’ jelasnya.

Senada dengan Subhan, Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (NU) NTB TGH. Ahmad Taqiuddin Mansur mengecam keras keberadaan ISIS. Ia menilai, ISIS dalam kacamata apapun merupakan gerakan sesat baik dalam kon-

teks Islam maupun dalam konteks nasionalisme. Hal itu mengingat, ISIS dalam praktiknya selalu berusaha menampilkan cara-cara kekerasan dan intoleran.

“NU tegas menolak ISIS karena sesat dalam konteks apapun. NU juga punya ideologi yang damai dan toleran. Jadi jauh seperti ISIS yang sumber ajarannya ialah kekerasan,” tegasnya.

Masih menurut Taqiuddin, meski PP NU hingga detik ini tidak mengeluarkan fatwa atas keberadaan ISIS, tapi melalui sikap dan pandangan moderat yang dimiliki NU, dirinya yakin ISIS akan tertolak dengan sendirinya. ‘’Warga NU, ada atau tidak adanya fatwa, sudah bisa dinilai mana ajaran yang baik dan benar. Jangankan ISIS, praktik kehidupan sehari-hari saja kalau ada yang terlihat keluar dari ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, sudah pasti tertolak. Terlebih ISIS sangat intoleran,’’ bebernya.

Untuk menangkal perkembangan ISIS yang lebih meluas, Ia pun meminta agar pemerintah dapat merangkul seluruh elemen masyarakat terutama para pemuka agama dan para pendakwah. ‘’Ini soal ajaran atau ideologi, kalau pemerintah menggunakan cara-cara kekerasan, tentu itu tidak akan menyelesaikan masalah. Karena ini persoalan ajaran. Masalah yang selama ini kita lihat itu hanya permukaan saja, tapi banyak yang mengendap. Oleh karena itu, pemerintah harus bergandengan tangan dengan para ulama,’’ pesannya. (dys/*)

(Suara NTB/ars)

Peserta workshop Desain Layanan Satu Pintu TKI di hari kedua, Selasa kemarin.

Jenis Senjata Sama Dari Hal. 1 Sedangkan penembakan pertama yang menimpa Kaur Narkoba Polres Bima Kota, Ipda Hanafi, tidak ditemukan kesamaan fakta lapangan dan bukti jenis senjata. ‘’Itu hasil uji labnya. Jadi senjata yang dipakai jenisnya sama antara kejadian kedua dan ketiga,” kata Kapolda. Soal jenis senjata yang digunakan untuk menembak dua korban ini, Kapolda dengan tegas menolak menyebutkannya. Ia tidak ingin terlalu terbuka menyampaikan ini ke publik terkait bukti yang ditemukan, juga fakta hasil penyelidikan lapangan. ‘’Jangan tanya – tanya itu (jenis senjata, red) lah, saya tidak mau terlalu terbuka. Yang jelas itu hasil uji labnya yang sedang dikembangkan penyidik di lapangan,’’ terang Moechgiyarto.

Nada jawaban Kapolda sedikit tinggi ketika ditanya tiga kali aksi penembakan brutal menimpa anggotanya, dan hingga kini belum ada yang terungkap. Menurut Kapolda, bukan persoalan jumlah kejadian, tapi bagaimana pihaknya sedang bekerja keras mengungkap tiga kejadian beruntun sejak awal dan pertengahan 2014 itu. ‘’Mau tiga kali, mau berapa kali, semua tetap proses, penyelidikan tetap proses,’’ tegasnya.

Ia berharap publik memahami kerja keras penyelidikan yang dilakukan tim gabungan yang dibentuknya, Dit Reskrimum Polda NTB dengan Polres Bima Kota dan Polres Bima Kabupaten. ‘’Masih dalam proses oleh tim Polda dan Polres. Tim sedang bekerja, dalam upaya semaksimal mungkin,’’ tegas Kapolda.

Ia juga meminta agar dipahami bahwa proses penyelidikan ini tidak semudah yang dibayangkan masyarakat.

Tapi terlepas dari itu, kerja keras terus dilakukan, mencari bukti dan keterangan saksi selengkapnya, sampai akhirnya pelaku bisa ditangkap.

Sebagai ulasan, korban Iptu Abdul Salam ditembak orang tak dikenal saat melintas di jalan turunan Desa Kole Kecamatan Amalawi menuju kantornya. Dari kejadian berlangsung Sabtu (16/8) lalu itu, ditemukan proyektil peluru di kepala korban. Diduga, korban tewas dengan dua luka tembak di bagian kepala.

Kejadian penembakan ini nyaris sama menimpa Bripka M. Yamin pada Juli lalu di Jalan Lintas Bima – Dompu, Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Selain kepala belakang, korban juga luka di bagian dada, perut dan pinggang, diduga tewas diterjang empat peluru. (ars)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

Halaman 6

Menyoal Temuan SPPD Dewan ’’Bedah Kampung’’ Harus Libatkan Masyarakat BERBAGAI upaya dilakukan Pemkot Mataram untuk menciptakan daerah yang bersih dan sehat.

Jika sebelumnya ada program bedah rumah, kini Pemkot Mataram melalui Dinas PU Kota Mataram menciptakan program baru yang dibanderol dengan nama ’’bedah kampung’’. Dalam program bedah kampung, bukan lagi rumah warga yang dibedah melainkan kondisi lingkungan di satu kelurahan.

Kebijakan ini nampaknya tidak terlepas dari banyaknya lingkungan yang masuk dalam katagori padat, kumuh dan miskin. Sejumlah lingkungan di Mataram teridentifikasi masuk dalam katagori tersebut. Kondisi padat, kumuh dan miskin ini, tentu tidak bisa dianggap sebagai kondisi yang biasabiasa saja di tengah pesatnya pembangunan di Kota Mataram. justru, kalau dibiarkan tanpa langkah konkret, bukan mustahil, lingkungan yang masuk dalam katagori ini, akan meluas.

Mengatasi kondisi padat, kumuh dan miskin ini, tidak bisa hanya bergantung pada satu SKPD (satuan Kerja Perangkat Daerah) saja. Harus ada upaya bersama untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sebab, dari tiga penyakit yang dihadapi masyarakat di suatu lingkungan, yakni padat, kumuh dan miskin, tentu tidak bisa semuanya diatasi. Dari hal tersebut, Pemkot Mataram mungkin hanya bisa mengatasi dua persoalan saja, yakni kumuh dan miskin.

Sementara untuk masalah padat penduduk, nampaknya sulit dikurangi. Karena memang di kampung-kampung yang notabene penduduk asli Kota Mataram masih ada fenomena tinggal berkelompok. Misalnya, dalam satu rumah bisa ditinggali oleh lebih dari satu kepala keluarga. Hal ini menjadi salah satu pemicu bertambahnya kepadatan penduduk di lingkungan tersebut.

Penduduk yang tinggal dengan pola demikian, umumnya masyarakat miskin. Sehingga mau tidak mau menjadi sanitasi lingkungan menjadi tidak sehat. Upaya penanganan kelurahan padat, kumuh dan miskin, harus dilakukan dengan pola edukasi.

Sebab, selama ini, program bedah rumah misalnya.

Pascadibedah, masih ada saja rumah yang kembali menjadi kumuh.

Ini harus menjadi bahan evaluasi Pemkot Mataram dalam menciptakan program baru. Seperti halnya program bedah kampung. Program itu hendaknya tidak sebatas digulirkan begitu saja.

Program tersebut hendaknya edukatif. Sehingga mampu memberi pembelajaran kepada masyarakat, bahwa kebersihan lingkungan itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi juga masyarakat.

Agar program bedah kampung mengena, dalam pelaksanaannya sebaiknya melibatkan masyarakat secara aktif. Sehingga masyarakat tidak menjadi manja dan ke depan diharapkan mampu mempertahankan kondisi lingkungan yang bersih. (*)

UDAH beberapa hari ini headline surat kabar di NTB masih mengangkat temuan Inspektorat terkait SPPD DPRD NTB, yang angkanya terbilang fantastis.

Sangat dimaklumi, setelah beberapa waktu pemberitaan terkait korupsi sepi, munculnya dugaan penyimpangan SPPD menjadi penyemarak berita korupsi di NTB. Inspektorat menduga telah terjadi penyimpangan dana SPPD anggota Dewan sebesar Rp. 4,5 miliar. Anggaran ini terakumulasi dari tahun 2009 sampai 2013. Belum tergambar jelas bagaimana dan dengan cara apa munculnya angka Rp 4,5 ini. Namun, biarlah hal itu menjadi konsumsi pemangku kepentingan sebagai bahan penyelesaian kasus ini.

Ada banyak yang memberi apresiasi terhadap kinerja Inspektorat NTB. Ibarat menangkap ikan, Inspektorat telah berhasil menangkap ikan kakap. Sehingga ketika disuguhkan keruang publik ikan kakap ini ramai disantap, dengan berbagai opini yang berkembang.

Opini yang paling menonjol tentu kebanyakan yang jelekjeleknya dari anggota dewan.

Bagi masyarakat hampir tidak ada benarnya anggota dewan, menjadi anggota dewan adalah jalan menyeburkan diri kelembah caci maki oleh publik.

Temuan Inspektorat ini memperkuat ingatan publik akan jelek-jeleknya perilaku anggota dewan dulu dan juga mungkin masa yang akan datang.

Kenapa Sekarang?

Saya tidak ingin berlawanan dengan opini kebanyakan orang.

Karena korupsi apa –pun bentuknya harus dihentikan.

Perlu diberi pelajaran yang tak terlupakan bagi pelaku-pelaku korupsi.

Namun yang menjadi catatan Inspektorat adalah bagaimana penyimpangan harus menunggu akumulasi selama 4 tahun.

Publik akan menilai, bahwa Inspektorat sengaja menjatuhkan institusi tertentu dengan membiarkan penyimpangan terjadi bertahun-tahun.

Apakah audit yang dilakukan Inspektorat tidak terjadi secara berkala, katakanlah setiap tahun atau memang

Oleh :

Dr. M Firmansyah

(Ketua PKEP dan Dosen Pascasarjana FE Unram)

Kita berharap ke depan, tidak ada lagi berita terkait korupsi di NTB, di samping masing-masing kita sadar akan buruknya korupsi, tapi juga karena mesin-mesin pengawasan, pencegahan telah berjalan dengan baik.

Demi NTB yang maju dan berdaya saing.

Inspektorat harus menunggu menggunung dahulu kemudian diangkat di permukaan.

Masalah ini harus dijelaskan, sehingga tidak melahirkan opini yang liar di ruang publik.

Mengembalikan uang Rp. 4,5 milliar bukan perkara mudah, lebih-lebih bila sudah dikonsumsi atau masuk kantong anggota dewan. Dengan kondisi ini, jangan sampai terkesan Inspektorat membiarkan keuangan negara lenyap.

Sehingga memunculkan anggapan bahwa mesin pengawasan Inspektorat sangat lemah.

Harusnya bila sejak 2009 sudah di-warning dan diingatkan terjadinya penyimpangan, maka berita ini tidak akan heboh seperti saat ini. Hal ini perlu disayangkan di tengahtengah upaya pemerintah meningkatkan citra daerah yang bersih dan berdaya saing.

Mengawasi dan Mencegah Kita tentu sepakat mencegah lebih baik dari mengobati.

Menahan orang masuk jurang

lebih mulia membiarkannya kecebur, jatuh tersungkur.

Sehingga, Inspektorat sebagai auditor eksekutif perlu mengedepankan pencegahan itu. Mencegah, bukan saja kita akan menghambat orang berbuat dosa, tetapi lebih jauh tidak menyebabkan kerugian lebih besar bagi negara.

Namun demikian, saya tetap memberi apreseasi kepada Inspektorat atas capaian ini.

Namun, sebagai masyarakat kita juga mengharapkan Inspektorat lebih dini bekerja mengatasi persoalan-persoalan yang berpeluang timbul, sehingga tidak berpotensi terakumulasi menjadi persoalan besar.

Kita perlu sama-sama menjaga konduksivitas Nusa Tenggara Barat dari berbagai persoalan yang akan melemahkan daya saing kita.

Kepemimpinan Gubernur Dr. TGH. Zainul Majdi harus diakui telah menunjukkan progresif yang baik dalam meningkatkan martabat NTB

di mata daerah lain.

Hasil realese Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore (NUS) terkait daya saing dan strategi pembangunan 33 provinsi di Indonesia tahun 2011, memposisikan NTB pada posisi yang baik, yaitu berada pada urutan 13 dari 33 Provinsi di Indonesia.

Saya percaya NTB dapat masuk dalam 5 besar dengan berbagai peluang yang kita punya ke depan. Peluang itu antara lain, masuknya kawasan Mandalika sebagai kawasan KEK, Rinjani sebagai geopark nasional, dipersiapkan menjadi geopark dunia. Potensi Tambora yang menjadi situs dunia, infrastruktur kita yang semakin bagus serta dunia pendidikan kita juga menunjukkan peningkatan yang baik.

Semua itu perlu dijaga, terutama menyangkut nama baik kita dimata dunia, khususnya para investor. Kita berharap ke depan, tidak ada lagi berita terkait korupsi di NTB, di samping masingmasing kita sadar akan buruknya korupsi, tapi juga karena mesin-mesin pengawasan, pencegahan telah berjalan dengan baik. Demi NTB yang maju dan berdaya saing.

Indisipliner, PNS KLU turun pangkat Sanksi tegas semoga bisa menjadi pembelajaran

*** Dewan : kerugian perjalanan dinas eksekutif lebih besar

Harus diungkap tuntas

***

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi.

Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

Halaman 7

Razia Ranmor akan Diintensifkan Mataram (Suara NTB) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) bersama tim gabungan dari dari Kepolisian dan LLAJ telah komitmen akan mengefektifkan kegiatan razia Kendaraan Bermotor (Ranmor). Menyusul adanya upaya untuk menekan pembengkakan tunggakan pajak.

WUB Belum Paham Administrasi SEKITAR 90 persen lebih dari total 624.000 jumlah pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di NTB tak paham administrasi usaha.

Ini menjadi PR besar pemerintah daerah yang harus dituntaskan secara bertahap.

Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB, Drs. H. Zainul Islam, MM usai membuka pelatihan perbengkelan di Balatkop, Selasa (26/8) menyebut, tahun 2014 atau 2015 mendatang Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB akan fokus memberikan pelatihan manajemen kepada UKM. (Suara NTB/bul) Sehingga diharapkan UKM H. Zainul Islam dalam daerah akan mampu melakukan terobosan, baik dari sisi pengajuan kredit kepada lembaga penyalur kredit secara formal.

Penekanan kegiatan pelatihan akuntansi ini, awalnya digambarkan bahwa pada RPJM Provinsi NTB sudah ditetapkan. Hal yang harus diatasi adalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran, dan daya saing produk yang masih rendah. Kemiskinan dan pengangguran inilah yang salah satunya yang diupayakan dapat ditekan melalui pengembangan Wira Usaha Baru (WUB) atau UKM. Komplitnya, UKM tidak cukup hanya diberikan pelatihan secara teknis, tetapi UKM ini harus diberikan pengetahuan mendasar tetang manajamen, bagaimana membuat laporan. Dan tidak cukup juga jika pemerintah memberikan investasi bantuan peralatan, atau memfasilitasi dengan lembaga penyalur kredit, tanpa UKM-nya sendiri yang tidak mampu mengajukan permohonan bantuan secara formal.

“Jika UKM diberikan pelatihan, peralatan, fasilitasi modal apalagi dengan memberikan pelatihan manajemen, maka otomatis kemiskinan dan pengangguran akan dapat ditekan,” katanya. Pelatihan manajemen, selama ini hanya diberikan kepada koperasi, dimana untuk tahun 2014 terdapat 800 koperasi yang sudah dan akan diberikan Diklat. Tetapi untuk UKM sendiri, dari 624.000 jumlahnya, hanya maksimal 240 UKM yang dapat diberikan pelatihan manajemen untuk satu tahun.

“PR kita masih banyak dari sisi manajemen UKM, membuat proposal bantuan saja mereka sulit,” tambah H. Zainul Islam.

Soal rendahnya pemahaman dan pengusaan UKM membuat laporan secara tertulis, tidak saja terjadi di NTB sebenarnya.

Namun menjadi kendala secara nasional. Sehingga diprioritaskan Diklat pelatihan manajemen akan diperbanyak.

Nantinya akan diberikan pelatihan akuntasi dasar, bagaimana UKM dapat membuat kisi-kisi penyusunan proposal, sehingga UKM mampu mandiri mengajukan kredit pada Lembaga Pengelola Dana Bergilir (LPDB) di bawah pengelolaan Kementerian Koperasi RI “Kalau Koperasi dan UKM tidak mampu membuat proposal yang bagus, tentunya akan sulit meraih modal yang disiapkan oleh pemerintah. Secara teknis, perbengkelan misalnya mereka bisa service, tetapi kalau disuruh buat laporan, mereka tidak paham,” demikian disebutkan. (bul)

“Kita perbanyak razia untuk memaksimalkan serapan potensi pajak dari kendaraan bermotor. Dan tegas sekarang, kalau ada yang belum bayar pajak kendaraannya, harus bayar di tempat,” kata Plt Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi NTB, Drs. H. Fathurrahman, M. Si. Jika pemilik kendaraan tak memiliki uang yang cukup untuk membayar hutang pajaknya, masih diberikan kelonggaran dengan menahan suratsurat kendaraan, untuk diproses selanjutnya.

Tilang dan bayar di tempat ini, lanjut H. Fathurrahman

sebenarnya sudah diberlakukan sejak setahun lalu. Namun tahun ini akan diefektifkan, bahkan frekuensi kegiatan razia gabungan akan terus dilakukan hingga akhir tahun ini.

Seperti diketahui, tahun 2014 ini pemerintah daerah menetapkan target sebesar Rp 204 miliar lebih serapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), lebih besar dari target tahun 2013 lalu yang targetnya hanya sebesar Rp 193 miliar lebih.

Razia kendaraan akan yang gencar dilakukan inilah yang dianggap bagian dari upaya paling efektif dalam hal pencapaian target tersebut.

Razia kendaraan bermotor secara intensif mulai dilakukan pada Juni lalu, hasilnya cukup menggembirakan dengan banyaknya terjaring wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban pajak kendaraan dan tunggakan pajak kendaraannya.

Kecenderungan, pada awal tahun hingga Mei 2014 ini, setiap bulannya terjadi fluktuasi pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Tidak sebatas menggencarkan razia dan mengefektifkan sistem bayar di tempat, Dispeda juga menurutnya terus memaksimalkan titik-titik layanan

pembayaran pajak kendaraan yang saat ini jumlahnya sudah mencapai 31 titik di Provinsi NTB, termasuk fasilitas “Samsat Weekend” di gerbang Dispenda Provinsi NTB Jalan Majapahit nomor 17 Mataram.

Samsat weekend yang barubaru ini dioperasikan tersebut untuk melayani wajib pajak yang tak berkesempatan mengakses layanan pada titik-titik layanan yang sudah disiapkan, maupun wajib pajak yang tak berkesempatan menyetor pajak kendaraannya pada jam-jam kerja.

Dibuka waktu layanan dari jam 5 sore hingga jam 9 malam tersebut, diharapkan seluruh wajib pajak bisa tersentuh layanan tanpa kecuali.

“Sudah banyak sebenarnya fasilitas yang kita siapkan untuk mempermudah wajib pajak, drive true, samsat keliling,

(Suara NTB/bul)

H. Fathurrahman

Samsat Weekend. Sebenarnya tidak ada alasan tidak ada kesempatan untuk melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan,” demikian H. Fathurrahman. (bul)

(Suara NTB/bul)

AKSESORIS - Aksesoris berupa mainan kunci, gelang, dan sejenisnya kini banyak dijajakan keliling oleh pedagang. Husni, salah satu penjual aksesoris keliling dari Ombe, Lombok Barat telah10 tahun menjadi pedagang keliling. Meningkatnya jumlah wisatawan di daerah ini menjadi harapan akan semakin prospeknya jualan aksesoris ini. Meskipun, harga jualnya tidaklah mahal.

Pertamina Klaim Distribusi BBM ke NTB Masih Aman

ANTRE - Antrean di salah satu SPBU di Lombok Barat, Selasa.

Mataram (Suara NTB)Distribusi pasokan BBM

ke NTB oleh Pertamina diklaim masih aman. Mes-

(Suara NTB/bul)

ki di beberapa daerah terjadi kekurangan pasokan, pasca ditetapkannya pembatasan subsidi solar oleh pemerintah sebagai upaya menghemat subsidi.

Sales Representative BBM Depo Pertamina Wilayah NTB, Galih Pradipta, Selasa (26/8) menyebut, hingga saat ini belum ada persoalan yang menghambat terjadinya distribusi BBM hingga ke 50-an jumlah SPBU yang tersebar di NTB. Meksi klaim aman disebutkan Pertamina, namun beber-

RUPA-RUPA

PROPERTY

apa SPBU di daerah ini juga kerap kali terjadi anteran panjang, khususnya kendaraan pengguna BBM jenis solar.

“Saya belum pantau langsung kondisi lapangan, saya masih di luar daerah,” kata Galih dihubungi via ponsel.

Galih mengulas kembali, jika pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan BBM subsidi, yang berlaku sejak awal Agustus ini. Provinsi NTB tak terkena dampak kebijakan tersebut. Kebijakan membatasi penggunaan BBM subsidi hanya diberlakukan untuk pulau Jawa dan Bali, Sumatera dan Kalimantan. Akan tetapi BPH Migas menurutnya sudah menyurati Pertamina di masing-masing wilayah untuk melakukan penghematan BBM subsidi. Karena secara nasional, kebijakan konsumsi BBM subsidi tetap akan diminimalisir.

Galih lebih menekankan agar tidak terjadi persoalan, kendaraan pelat merah harus distop menggunakan BBM subsidi. Mengingat kuota tahun 2014, konsumsi BBM subsidi di NTB sudah mencapai 49 persen pada perhitungan bulan Juni lalu. sisanya adalah

untuk alokasi satu semester terakhir di 2014 ini.

Pertamina, lanjutnya untuk wilayah NTB sangat mengharapkan kerjasama pemerintah daerah di NTB agar kendaraan-kendaraan dinas, termasuk kendaraan milik BUMN dan BUMD untuk tidak menggunakan BBM subsidi. Sebab Pertamina sendiri sudah menyiap-

kan BBM non subsidi pada setiap kabupaten/kota.

Sudah dilakukan komunikasi dengan pemerintah daerah, untuk tetap menekan penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan dinas, sehingga jatah untuk masyarakat penerima subsidi tepat sasaran.

Untuk memaksimalkan kebijakan penghematan ini

DIJUAL

DIJUAL

MEBEL

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

juga, Galih menyebut semua pihak harus ada komitmen, baik pemerintah daerah terutama agar meningkatkan pengawasan terhadap konsumsi BBM subsidi. Selain itu, harus ada komitmen yang kuat untuk mengawasi juga penyaluran BBM subsidi di Pulau Sumbawa agar tepat sasaran, terutama jenis Solar. (bul)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

BKD Coret Komisioner KPU NTB dari Pemberkasan CPNS Honorer K2 Mataram (Suara NTB) Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Provinsi NTB mencoret nama salah satu komisioner KPU NTB atas nama Hesty Rahayu, ST, MM dari pemberkasan CPNS honorer K2. Pasalnya, yang bersangkutan lebih memilih menjadi komisioner KPU NTB daripada CPNS. “Yang bersangkutan sudah dipanggil (BKD dan Diklat), diminta untuk membuat surat pernyataan, tetapi dia tidak membuat pernyataan.

Artinya, dia kan memilih kenyataan, ada di KPU. Kenyataannya dia di KPU, (Suara NTB/dok) maka dia tidak diberkas H. Muh. Suruji untuk usulan Nomor Induk Kepegawaian (NIP)-nya,” kata Kepala BKD dan Diklat Provinsi NTB, Drs. H. Muh. Suruji di Mataram, kemarin.

Dikatakan, jika sudah tidak ikut diberkas terkait dengan penerbitan NIP-nya, maka proses sudah dianggap selesai.

Artinya, Hesti Rahayu lebih memilih menjadi komisioner KPU NTB daripada CPNS. “Aturannya memang ndak boleh komisioner jadi CPNS. Sudah selesai, ndak diberkas. Kalau ndak mengundurkan diri berarti memilih di KPU. Maka berkasnya kita cabut, sudah ndak ada. Haknya sebagai komisioner sudah diambil. Yang batal itu usulan NIP-nya,” terangnya.

Pada proses seleksi CPNS dari honorer K2 pada akhir tahun lalu, Hesty Rahayu dinyatakan lolos seleksi. Dari 99 honorer K2 lingkup Pemprov NTB, sebanyak 45 orang dinyatakan lulus.

Namun, di tengah proses pemberkasan, satu orang dari 45 orang honorer K2 yang lulus seleksi, atas nama Hesty Rahayu diminta untuk memilih salah satu jabatan. Apakah ingin tetap menjadi komisioner KPU NTB atau memilih menjadi CPNS. Honorer K2 yang lulus tes seleksi harus menempuh proses selanjutnya. Dia bisa dikatakan menjadi PNS jika sudah keluar Nomor Induk Pegawai (NIP). Proses untuk keluarnya NIP tersebut, berkas-berkas yang dilampirkan sebelumnya akan diperiksa kembali keabsahannya. Selain itu, seorang CPNS harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku. (nas)

POLHUKAM

Halaman 8

Banyak Kasus Korupsi Belum Terungkap

Kinerja Polres Loteng Dinilai Lamban Praya (Suara NTB) Keberhasilan menuntaskan penyidikan kasus dugaan korupsi jatah beras miskin (raskin) yang melibatkan, Kades Menemeng, tidak lantas membuat jajaran Polres Lombok Tengah (Loteng) menuai pujian. Kritik masih saja dialamatkan sejumlah elemen masyarakat ke jajaran Polres Loteng yang justru dinilai masih sangat lamban dan kurang tegas dalam menuntaskan kasus dugaan korupsi.

Mengingat masih banyak kasus dugaan korupsi yang belum bisa dituntaskan oleh Polres Loteng. “Kasus (dugaan korupsi raskin) Kades Menemeng itu hanya kasus kecil. Masih ada kasus yang lebih besar yang seharusnya mendapat perhatian. Dan, anehnya itu tidak dilakukan jajaran Polres Loteng,” ungkap Ketua Forum Masyarakat Peduli Keadilan (Formapi) NTB, Ramdhani, Selasa (26/8) kemarin.

Menurutnya, Polres Loteng sejauh ini masih kurang tegas dan tidak serius menuntaskan

kasus-kasus dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat.

Kalaupun ada yang ditangani, Polres Loteng terkesan sengaja menggantung kasus tersebut. Sehingga penyelesaian berlarut-larut tanpa ada kejelasan yang pasti.

Kasus dugaan korupsi program bedah desa dan pengadaan alat berat di Balai Wilayah Sungai (BWS) menjadi contoh riil. Bagaimana lambannya kinerja Polres Loteng menuntaskan kasus dugaan korupsi. “Kasus bedah desa, itu sudah cukup lama ditangani. Bahkan sudah

ada tersangka yang ditetapkan.

Tapi buktinya sampai saat ini belum juga ada kepastian pelimpahanya. Apalagi kasus BWS Loteng,” kritiknya.

Belum lagi ada kasus DAK 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Loteng. Kemudian dugaan SPPD Fiktif DPRD Loteng yang dilaporkan tahun 2009 lalu yang hampir seluruh tidak jelas kelanjutannya.

Justru pihaknya menduga aparat kepolisian sengaja menganggantukan status kasus-kasus tersebut dengan tu-

juan-tujuan tertentu. Karena kalau saja Polres Loteng serius, sudah lama kasus-kasus tersebut bisa dituntaskan.

“Kita melihat tidak ada keseriusan dari Polres Loteng menangani kasus korupsi.

Terbukti dari lambannya penanganan kasus korupsi yang ada,” imbuh Dani.

Atas dasar itu, pihaknya menilai perlu ada penyegaran di internal Polres Loteng sendiri. Dengan mengganti pejabatpejabat yang kinerjanya lamban. Khususnya dalam menangani kasus dugaan korupsi. Bila perlu Kapolres Loteng sendiri diganti. Karena lamban tidaknya kinerja Polres Loteng, sangat tergantung dari kinerja pimpinannya.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Loteng, AKP Ketut Tamiana, menegaskan keseri(Suara NTB/use)

BRIFING - Kepala Basarnas Marsekal Madya FHB Soelistio menggelar briefing bersama pimpinan unsur terkait yakni Dandim 1608/Bima Tommi Ferri, Kepala Syahbandar untuk menjelaskan mekanisme operasi pencarian termasuk titik-titik mana saja yang akan disisir.

Brifing tersebut dilakukan langsung di ruang VIP Bandara Sultan Muhammad Salahuddin sesaat setelah rombongan basarnas tiba di Bandara sekitar pukul 11.15 Wita.

Loteng Susun Perda Pilkades Serentak Praya (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) kini tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus yang nantinya akan mengatur pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di semua desa. Perda tersebut sekaligus sebagai penjabaran Undang-undang No. 6 tahun 2012, tentang desa. Demikian diungkapkan Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, saat ditemui Suara NTB, Selasa (26/8) kemarin.

Ia menjelaskan salah satu amanat dalam undang-undang desa tersebut, yakni pemerintah daerah didorong supaya menggelar Pilkades serentak di semua desa. Dimana selama ini, pelaksaan Pilkades berbeda dengan satu dengan desa yang lain. “Dengan Perda ini nantinya, kita akan mendorong supaya Pilkades bisa dilaksanakan secara serempak. Tidak lagi terpisah,” sebutnya.

Ada beberapa keuntungan yang bisa diperoleh jika Pilkades digelar serentak. Salah satunya, masa bakti kepala desa di Loteng seragam. Sehingga pemerintah daerah bisa lebih mudah dalam menyusun program desa. Baik itu yang bersipat jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, dalam hal anggaran dengan Pilkades serentak juga bisa lebih efektif dan efisien. Karena pemerintah daerah hanya sekali saja menganggarkan dana untuk pelaksanaan Pilkades.

Walaupun memang, dari sisi keamanan akan lebih sulit. Karena akan membutuhkan personel pengamanan dalam jumlah lebih besar. Mengingat jumlah desa yang harus diamankan cukup banyak. Namun itu bisa disiasati dengan pola pengamanan yang ada serta dengan memperkuat sisi regulasi pelaksaan Pilkades.

Disinggung target penuntaskan pembahasan Perda tersebut, Amin mengaku tahun ini diharapkan perda-nya sudah bisa dibahas dan ditetapkan oleh DPRD Loteng yang baru.

Sehingga tahun depan, perda-nya sudah bisa efektif berjalan.

Lebih lanjut Amin menjelaskan, dengan tengah disusunnya Perda tersebut maka pelaksanaan Pilkades di 15 desa yang direncanakan tahun ini kemungkinan besar bakal tertunda.

Sampai menunggu perda-nya disahkan.

Terhadap desa yang urung mengelar pilkades tersebut, akan ditunjuk pejabat kades sementara. Sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada dalam UU desa yang baru. Sambil mempersiapkan pelaksaaan Pilkades serentak nantinya. Untuk pelaksaan Pilkades nantinya ada beberapa opsi yang bisa diambil. Misalnya, membagi pelaksaaan Pilkades menjadi dua gelombang. Tapi dalam waktu yang berdekatan atau memang dilaksanakan dalam satu gelombang sekaligus tentunya dengan mempertimbangakn faktor-faktor yang ada. (kir)

Rinjani Kembali Telan Korban Selong (Suara NTB) Gunung Rinjani kembali menelan korban. Setelah beberapa hari lalu wisatawan asing asal Dominika tewas saat melakukan pendakian. Kali ini, dikabarkan warga lokal bernama Riyan yang diketahui bahkan seorang guide jatuh hingga diduga kuat tewas di wilayah Sekanton Gunung Rinjani.

Hal ini dibenarkan Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Agus Budiono saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa kemarin. Ia mengatakan, para pendaki itu masuk Rinjani tidak melalui jalur resmi. Detail waktu keberangkatan pun tidak diketahui pihak TNGR. “Mereka tidak berizin, karena mendaki lewat jalur tidak resmi,” ucapnya.

Sebenarnya, pihak TNGI sudah mengimbau kepada seluruh pendaki hendaknya menggunakan jalurjalur pendakian (treking) ke Gunung Rinjani yang sudah resmi dibuka. Pasalnya, kawasan Gunung Rinjani cukup terjal dan bahaya bagi para pendaki.

Kabar kasus terjatuhnya guide atas nama Riyan informasinya berangkat mendaki Rinjani bersama belasan orang lainnya melalui jalur Bawak Nao. Jalur tempat 14 orang mendaki itu sama sekali tidak direkomendir oleh TNGR. Jalur resmi hanya Senaru Kabupaten Lombok Utaram dan Sembalun Lombok Timur.

Jalur lain selain dua yang resmi itu terbilang masih rawan, jalur itu juga kebanyakan tidak bisa sampai ke tujuan utama ke puncak Rinjani. Termasuk jalur dari Timba Nuh Lotim maupun di Aik Bukak Lombok Tengah.

Terhadap kasus kecelakaan guide di wilayah Sekanton, jalur menuju Cemara Rompek Gunung Rinjani dilaporkan kronologisnya saat rombongan hendak pulang menuju jalur Timba Nuh. Jalur yang dilalui ini terbilang memang bahaya.

Sampai saat ini, kabarnya korban masih dalam proses evakuasi dari tim SAR karena medan yang cukup terjal.

“Rombongan informasinya ada 14 orang merupakan para mahasiswa,” imbuhnya. Diketahui, jalur pendakian yang resmi saja tidak luput dari areal-areal berbahaya. Fakta terjadi kecelakaan serupa yang dialami wisatawan Dominika beberapa waktu lalu dari jalur Sembalun. (rus)

usan pihaknya dalam mengusut kasus dugaan korupsi.

Hanya saja, dalam menangani kasus korupsi pihaknya menerapkan skala prioritas.

Mengingat, berbagai keterbatasan yang dihadapi. Terutama terkait jumlah personel yang masih belum memadai.

“Dalam menangani kasus korupsi kita ingin fokus menyelesaikan satu demi satu kasus yang ada,” tegasnya. Karena kalau semua kasus ditangani bersamaan, dikhawatirkan hasilnya tidak akan maksimal. Belum lagi kasus yang masuk cukup banyak. Sementara jumlah personel yang dimiliki masih kurang. Dan, tidak ada istilah kasus yang dihentikan penyeledikannya.

Selama alat bukti mencukupi, kasus tersebut tetap akan dituntaskan. (kir)

Mendagri Teken SK Pengangkatan Banyak Desa di Loteng Masih Anggota DPRD NTB yang Baru Bermasalah dengan Batas Wilayah Mataram (Suara NTB) Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi telah meneken atau menandatangani pengangkatan 65 anggota DPRD NTB yang baru periode 2014-2019. Namun SK turunannya, bagi masingmasing anggota DPRD terpilih masih dalam proses ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“SK pengangkatan 65 anggota DPRD NTB itu turunnya hari Jumat, minggu kemarin dari Mendagri. Sekarang lagi proses membuat SK turunannya, masing-masing anggota satu SK. Insya Allah besok kita pergi jemput SK anggota DPRD Provinsi itu,” terang Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Mahdi Muhammad, SH, MH dikonfirmasi di Mataram, Selasa (26/8) siang kemarin.

Ia mengatakan, setelah SK tersebut terbit maka tahapan selanjutnya adalah proses pengambilan sumpah dan jabatan anggota DPRD NTB periode lima tahun mendatang. Pengambilan sumpah jabatan anggota dewan yang baru itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 September mendatang di Gedung DPRD NTB. “Mudah-mudahan hari ini sudah selesai SK turunan 65 anggota DPRD itu ditandatangani Dirjen Otonomi Daerah,” harapnya. Terkait dengan kehadiran wakil dari pemerintah

pusat dalam pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan wakil rakyat Udayana itu, Mahdi mengatakan sampai saat ini belum ada konfirmasi siapa yang akan datang mewakili pemerintah pusat. Namun, katanya, Gubernur akan membacakan sambutan Mendagri.

Seperti diketahui, jumlah anggota DPRD NTB periode 2014-2019 bertambah sebanyak 10 orang dari periode sebelumnya yang hanya 55 orang anggota dewan. Bertambahnya anggota DPRD NTB ini menyusul bertambahnya jumlah daerah pemilihan (dapil) di kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur sehingga jumlah dapil di NTB menjadi delapan.

Masing-masing dapil 1 (Kota Mataram), dapil 2 (Lombok Barat, Lombok Utara), dapil 3 dan 4 (Lombok Tengah), 5 dan 6 (Lombok Timur), dapil 7 (Kabupaten (Sumbawa dan Sumbawa Barat), dan dapil 8 (Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima).

Dapil 1 dan 2 mencakup seluruh kecamatan di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.Dapil 3 mencakup Kecamatan Praya, Praya Tengah, Pujut, Praya Timur, Praya Barat, dan Praya Barat Daya. Dapil 4 mencakup Kecamatan Kopang, Janapria, Batukliang, Batukliang Utara, Pringgarata dan Jongkat.

Dapil 5 mencakup Kecama-

tan Selong, Sukamulia, Suralaga, Labuhan Haji, Pringgasela, Aikmal, Wanasaba, Pringgabaya, Sembalun, Sambelia dan Suwela.Dapil 6 mnecakup Kecamatan Masbagik, Sikur, Terara, Montong Gading, Sakra, Sakra Barat, Sakra Timur, Keruak dan Jerowaro. Sedangkan dapil 7 dan 8 mencakup seluruh kecamatan di Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima.

Dalam rancangan KPU NTB, dapil 1 dengan jumlah penduduk sebanyak 427.649 jiwa dialokasikan lima kursi, dapil 2 dengan jumlah penduduk sebanyak 979.545 jiwa dialokasikan 12 kursi, dapil 3 dengan jumlah penduduk sebanyak 592.556 jiwa dialokasikan tujuh kursi, dapil 4 dengan jumlah penduduk sebanyak 562.057 jiwa dialokasikan tujuh kursi, dapil 5 dengan jumlah penduduk sebanyak 695.806 jiwa dialokasikan delapan kursi.

Dapil 6 dengan jumlah penduduk sebanyak 576.297 jiwa dialokasikan tujuh kursi, dapil 7 dengan jumlah penduduk sebanyak 644.018 jiwa dialokasikan tujuh kursi, dan dapil 8 dengan jumlah penduduk sebanyak 920.654 jiwa dialokasikan 11 kursi. Totalnya sebanyak delapan dapil dengan jumlah penduduk sebanyak 5.398.573 jiwa yang dialokasikan sebanyak 65 kursi di DPRD NTB. (nas)

Pasca Pengamanan PHPU

Polda Gelar Apel Konsolidasi Bersama TNI Mataram (Suara NTB) Pasca pengamanan penetapan terkait Perkara Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Presiden (Pilpres), Jajaran Polda NTB kembali menggelar apel konsolidasi guna mengecek kelengkapan dan kesiagaan anggota. Apel konsolidasi bersama Jajaran Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu berlangsung di Lapangan Gajah Mada Markas Polda NTB, Selasa (26/8) pagi.

Kapolda NTB, Brigjen Moechgiyarto yang diwawancara usai memimpin pelaksanaan apel itu mengungkapkan kegiatan tersebut merupakan satu upaya untuk melihat dan mengecek kembali keadaan

para personel yang berada di lapangan. Diungkapkannya juga, pengecekan tersebut dilakukan dalam rangka melakukan pengawalan pelantikan presiden yang akan berlansung 20 Oktober 2014 mendatang.

“Apel ini kan kita konsolidasi dalam rangka kita sudah mengamankan PHPU, ya, perselisihan hasil pemilihan umum presiden yang sudah kita tahu bersama. Jadi kita konsolidasi, kemarin kita sudah cek personel, baik perlengkapannya, kira – kira ada yang rusak ada yang masih utuh, ya kita siapkan betul,” katanya.

Ditegaskannya, pengecekan yang dilakukan itu merupakan

salah satu bentuk persiapan terkait kesiagaan dalam mengamankan situasi dan kondisi ditengah masyarakat. Terlebih pada bulan Oktober nanti, pihak aparat akan mengamanakan jalannya pelantikan presiden terpilih.

Meski demikian, perjalanan Pemilihan Presiden khususnya di Wilayah NTB relatif aman.

Suasana di tengah masyarakat baik pada dari sebelum, kemudian pada hari H pemilihan, hingga pascapemungutan suara pemilihan dinyatakannya kondusif. Menurutnya, hal tersebut merupakan salah satu prestasi atas kesadaran masyarakat dalam menjalankan proses demokrasi yang ada. (met)

Praya (Suara NTB) Persoalan batas desa sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum tuntas di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng).

Terbuktinya banyak desa-desa yang masih bermasalah dengan batas wilayahnya. Terutama desadesa yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk cukup pesat.

“Sebagian besar desa-desa yang ada di Loteng, bermasalah dengan batas wilayahnya,” aku Asisten I Sekda Loteng, Ir. H.L. Moh. Amin, kepada Suara NTB, Selasa (26/8) kemarin. Kendati tidak ada yang sampai memicu konflik antar desa, persoalan batas desa tersebut cukup mengganjal pemerintah daerah. Terutama dalam hal administrasi kependudukan.

Diakuinya, pergerakan penduduk selama ini menjadi salah satu pemicu munculnya persoalan batas wilayah desa di Loteng. Pasalnya, banyak masyarakat khususnya yang bertempat tinggal di daerah perbatasan yang kemudian justru memilih menjadi warga desa asalnya. Kendati tempat tinggalnya masuk wilayah desa lainnya.

Karena merasa masih menjadi bagian dari warga desa asalnya. “Dilihat dari sisi sosial ini memang bukan jadi persoalan.

Selama tidak menimbulkan konflik sosial. Namun dari sisi administrasi kependudukan, ini jadi persioalan tersendiri,” ujarnya.

Disinggung jumlah desa yang

masih bermasalah dengan batas wilayahnya, Amin mengaku cukup banyak. Misalnya, desa-desa yang ada diwilayah Kopang dan sekitarnya. Dimana di wilayah tersebut, tingkat kepadatan penduduknya cukup padat. Sehingga sulit untuk mengetahui di mana batas wilayah desa secara pasti.

Untuk itu, Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberayaan Masyarakat Desa (BPMD) Loteng, saat ini mulai melakukan penataan ulang. Terkait batasbatas desa. Terutama di desadesa yang batas wilayahnya masih bermasalah. Dengan melihat batas desa yang sudah ada sebelumnya sebagai pedoman.

Menurutnya, menata ulang batas wilayah desa pada masa sekarang ini bukan pekerjaan mudah. Belum lagi, ketersedian teknologi canggih untuk bisa memetakkan wilayah belum ada.

Sehingga penentuan batas wilayah dilakukan secara manual. Dengan mempertimbangan beberapa aspek. Salah satunya, dari sisi geografi wilayah setempat.

“Misalnya, sungai dan jalan itu biasanya dijadikan patokan sebagai batas wilayah. Karena teknologi pemetaan wilayah kita belum punya,” terang Amin.

Dan, penyelesaian persoalan batas wilayah desa tersebut, lanjutnya menjadi keharusan untuk segera diselesaikan. Sebagai bagian penataan administrasi kependudukan yang saat ini tengah berjalan. (kir)

Polres Mataram Ciptakan Gerakan ”Sejuta Helm” Mataram (Suara NTB) Angka pelanggaran lalulintas di Kota Mataram relatif tinggi.

Hal itu dikarenakan kurangnya kesadaran para pengendara terhadap keselamatan dirinya sendiri. Salah satu upaya penyadaran yang dilakukan oleh jajaran Polres Mataram dengan menciptakan gerakan ‘’Sejuta Helm”.

Kasat Lantas Polres Mataram, AKP Indra Agung Perdana Putra, Selasa (26/8) menyampaikan pihaknya telah mencatat angka pelanggaran yang terjadi selama 7 – 18 Agustus mencapai 1.038 kasus. Menurutnya, angka tersebut masih tergolong tinggi sehingga harus ada terobosan untuk melakukan penekanan dalam rangka menuju angka nol kecelakaan dalam berkendara.

Menurutnya, minimnya kesadaran pengendara di Kota Mataram tentang tatatertib dalam

berlalulintas membuat pihaknya harus bekerja eksta keras dalam memberikan peringatan hingga sampai melakukan penindakan secara tegas. Ditambahkannya, menggunakan helm saat berkendara bukanlah semata – mata untuk menghindari ketakutan dari polisi, namun hal itu berguna bagi keselamatan terhadap pengendara khsusnya bagian kepala jika terjadi benturan saat kecelakaan.

“Rata – rata pemicu kecelakaan yang terjadi disebabkan karena adanyapelanggaranlalulintas.Minimnya kesadaran pengendara, sertabanyakyangmengendarasecara ugal – ugalan di jalan raya, khususnya para pemuda,” katanya.

Sasaran utama penyadaran terkait tata tertib dalam berlalulintas melalui gerakan sejuta helm tersebut yakni para kaum muda yang masih berada dalam tahap usia produktif. (met)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Festival Senggigi Didorong Masuk Kalender Event Nasional Giri Menang (Suara NTB) – Pemkab Lombok Barat mendorong agar festival Senggigi masuk kalender eventt nasional. Pasalnya kegiatan ini menjadi andalan pemda dan pemprov secara umum. Sejauh ini baru Pemprov NTB yang sudah memasukkan eventt ini dalam kalender event.

“Kami harapkan agar Festival Senggigi masuk eventt nasional,” ungkap Kadis Pariwisata Lobar, I Gde Renjana, Selasa (26/8).

Upaya mendorong agar event ini masuk kalender nasional akan disampaikan kepada Kementerian terkait yang akan hadir dalam festival Senggigi. Karena menurut rencana, pihak kementerian akan menghadiri festival tersebut.

Menurutnya, festival Senggigi layak masuk event nasional, karena menjadi salah satu lokomotif pariwissata di NTB dan Lobar khususnya. Karena itu, event ini memperoleh per-

hatian dari Pemprov dan pihak terkait lainnya. Dalam festival kali ini diangkat tema, harmoni budayaku, lestari alamku.

Pada gelaran Festival Senggigi tahun lalu beberapa kesenian dan upacara adat yang dipertontonkan kepada masyarakat luas adalah prosesi adat pernikahan Sasak yakni Nyongkolan. Tidak hanya nyongkolan yang digelar namun bagian-bagian lain dari tata cara pernikahan yang banyak mengandung nilai budaya seperti midang yang direpresentasikan dengan tarian Ngujang Midang.

Kemudian ada prosesi Penangko dimana ada beberapa rombongan yang membawa aneka macam penangko yakni barang bawaan untuk acara begawe. Dalam masyarakat Sasak, begawe adalah proses selamatan atau tasyakuran yang dilakukan masyarakat dalam upacara pernikahan, khitanan atau acara-acara lainnya. Selain prosesi pernikahan, beberapa kesenian tradisional lainnya juga unjuk gigi seperti tari Rudat, tari Gandrung dan masih banyak lagi.

Ribuan Pengunjung Festival ini tiap tahun diha-

diri ribuan pengunjung, bahkan setiap kali pelaksanaan dihadiri 2.000 lebih peserta.

Gde Renjana mengatakan, dalam festival disiapkan puluhan parade seni dan budaya serta gelar seni budaya dari 10 kecamatan di Lobar.

Kegiatan festival yang dilaksanakan setiap tahun ini sebagai upaya mempromosikan daerah Lobar dan Lombok secara umum. Karena keindahan alam, seni budaya dan kulinernya sangat kaya untuk menarik wisatawan.

Pelaksanaan festival kali ini mulai tanggal 24 hingga 27 September 2014 di Kerandangan Senggigi, jauh lebih variatif dari segi kegiatan. Hal ini tujuannya untuk melibatkan semua unsur, masyarakat, budayawan, pelajar, mahasiswa dan pihak hotel, PHRI, ASITA, pihak BPPD dan di-support

dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB. Sebelum kegiatan puncak, terlebih dahulu dilaksanakan sejumlah kegiatan pendahuluan digelar antara lain sarasehan budaya, wayang kulit dan sejumlah pameran.

Dalam pembukaan kegiatan ini akan digelar sejumlah event antara lain tari kolosal, pameran kuliner khas sasak khususnya Lobar. Dalam pameran ini, di 24 stan kuliner.

Ada juga kegiatan pameran bonsai pada siang hari dan saat malam hari ada nembang Sasak. Selanjutnya hari kedua, dilaksanakan lomba band, debat bahasa Inggris diikuti pelajar, dan permainan Sasak Begangsing.

Sedangkan parade seni dan budaya sendiri dari masingmasing mengirim satu kelompok terdiri 100 orang. (her)

FESTIVAL SENGGIGI - Salah satu atraksi grup kesenian saat festival Senggigi tahun 2013 lalu.

Krakatau Kembali Reuni di ’’ ASEAN Jazz Festival’’

(Suara NTB/met)

CUPAK GERANTANG - Salah satu adegan pementasan Cupak Gerantang saat membunuh sang raksasa yang menculik dan membawa lari sang putri seorang raja.

Batam (Suara NTB) Band jazz kenamaan Krakatau kembali akan tampil dengan personel lengkap dalam pergelaran ASEAN Jazz Festival di Batam, Sabtu 6 September 2014, setelah dalam reuni sebelumnya tampil memukau dalam Java Jazz Festival.

“Krakatau akan reuni di Batam, enam personelnya akan ikut bermain, lengkap,” kata Hasyim, anggota tim kreatif, Dwiki Dharmawan,

dalam rapat persiapan ASEAN Jazz Festival, di Batam, Selasa.

Trie Utami (vokal), Gilang Ramadhan (drum), Dwiki Dharmawan (keyboard), Indra Lesmana (keyboard), Pra Budi Dharma (bass), dan Donny Suhendra (gitar) dipastikan akan tampil bersama di atas Panggung Wonderful, Harbour Bay, Batam.

“Krakatau akan membuat kejutan di Batam,” kata dia.

ASEAN Jazz Festival me-

nampilkan dua panggung utama, Wonderful dan Ocean.

Selain Krakatau, musisi jazz lainnya akan ikut memeriahkan ASEAN Jazz Festival, yaitu Nina Tamam, Nuraini Sukoningrum, Iwuk Tamam, Wahyuningsih, Kamal Mousa Saleh dari Dubai, German Dmitriev dari Rusia dan Brian Beaty dari Amerika.

Panitia sengaja memilih Krakatau untuk tampil di ASEAN Jazz Festival, mengingat band legendaris itu me-

datang ke Batam untuk menyaksikan Krakatau,” kata dia.

Pada ASEAN Jazz Festival ke-7 ini, panitia juga menyiapkan satu panggung khusus pada Jumat (5/9) untuk musisi jazz lokal Batam.

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batam Yusfa Hendri mengatakan sebelum acara utama, akan dilaksanakan pra acara berupa workshop dan tampilan di mal-mal dan pelabuhan-pelabuhan. (Ant/Bali Post)

Industri Kecantikan Indonesia Siap Bersaing di AFTA

”Cupak Gerantang”

Opera Hiburan yang Berupaya Eksis Mataram (Suara NTB) Hampir seluruh masyarakat suku Sasak tidak akan merasa asing ketika mendengar istilah “Cupak Gerantang”. Istilah tersebut merupakan salah satu nama sarana hiburan layaknya opera yang dapat disaksikan di setiap adanya pementasan. Sarana hiburan tersebut memiliki nilai historis serta telah menjadi media hiburan masyarakat suku Sasak sejak zaman dahulu. Opera ini, oleh para pelaku seni, diikhtiarkan untuk tetap eksis di tengah beragam hiburan.

Gelak tawa yang tertumpah dari kalangan penonton saat menyaksikan pementasan ‘’Cupak Gerantang’’ di lapangan Sangkareang, Selasa (26/8), merupakan salah satu bukti bahwa hiburan tersebut masih eksis serta tetap dimintai oleh masyarakat yang ada. Pementasan Opera “Cupak Gerantang” yang dilakukan oleh sanggar seni Suwande Putra, dari lingkungan Dasan Agung Otak Desa, Kelurahan Dasan Agung, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram itu dalam rangka memeriahkan dan mengisi rangkaian Bulan Citra Budaya yang diselenggarakan oleh Pemprov NTB. Adapun naskah yang dipentaskan dalam cerita Cupak Gerantang tersebut diangkat dari sebuah kisah tentang perjalanan hidup seorang putri raja bersama dua orang bersaudara yakni Cupak dan Gerantang. Demikian dikatakan oleh Yusuf (60), sutradara pementasan sekaligus pemeran Tokoh Cupak dalam lakon tersebut. Dikatakannya, cerita dalam pementasan itu merupakan sebuah kisah tentang putri seorang raja yang diculik oleh sang raksasa lalu akan diselamatkan oleh Cupak dan Gerantang.

“Jadi sebenarnya dalam perjalanan cerita ini, Cupak tersebut membela seorang putri yang diculik oleh raksasa.

Putri yang sedang bermain – main di taman sari, tiba – tiba datang raksasa untuk melarikan dirinya. Dalam penyelamatannya, sang raja mengadakan sayembara. Dari situ berapa puluh Balang sudah kalah, termasuklah Si tokoh Cupak bersama adiknya yakni Gerantang,” jelasnya.

Ditambahkannya, raksasa tersebut hanya bisa dibunuh oleh Raden Cupak dan Raden Gerantang. Dalam perjalanannya, saat sang putri sudah dapat diselamatkan oleh kedua kesatria tersebut, keduanya ternyata memiliki perasaan yang sama, yaitu sama sama menaruh perasaan asmara pada sang putri. Kedua kesatria bersaudara itu akhirnya bersepakat untuk saling bersaing dalam mendapatkan sang putri. Akan tetapi, dalam ceritanya sang putri lebih memilih Raden Gerantang dibanding Raden Cupak yang senonoh dan seolah bersifat tak bermoral.

“Digambarkan dalam kisahnya, Raden Gerantang merupakan seorang pemuda yang arif dan bijaksana. Dia merupakan seorang pemuda yang rendah hati serta tidak pernah menyombongkan diri. Sifat itu berbanding terbalik dengan kelakuan kakaknya, yakni si Cupak. Jadi si Cupak itu secara simbolis melalui topengnya, dirinya merupakan orang yang memiliki sifat yang sombong, jahannam, iri dan dengki, bahkan di dalam ceritanya ia rela membunuh saudaranya sendiri demi mendapatkan sang putri, sebab ia kalah dalam bersaing,” jelasnya lagi.

Sang sutradara itu menegaskan bahwa cerita tersebut merupakan salah satu warisan yang diturunkan oleh nenek moyangnya. Ia mendirikan sanggar sejak tahun 1967 dan mulai mementaskan di atas panggung.

“Sebelumnya cerita ini sudah ada bahkan mungkin sejak saya belum lahir, orang tua saya dulu kerap mementaskanya. Sebenarnya ceritanya ini dipetik dari cerita panji atau cerita rakyat yang beredar di tanah Sasak atau Lombok ini. Leluhur kami yang bernama Suwande, merupakan nenek moyang yang tinggal di lingkungan Otak Desa.

Itulah sebabnya kita namakan sanggar ini, sanggar Suwande Putra yang maknanya, kami inilah putra dari Suwande itu sendiri,” jelasnya.

Adapun pementasan yang cukup menghibur itu ternyata masih eksis hingga saat ini. Sebelumnya sekitar tahun 1980 dan 1985 opera tersebut sempat memukau publik Jakarta. Waktu itu, sanggar Suwande Putra yang masih bernama Dharma Putra sempat diundang dalam rangka memeriahkan sebuah Festival. “Bulan September ini kami akan mementaskan hiburan ini di Selong, Lombok Timur, pementasan dalam rangka penyuluhan dan penolakan ISIS,” tandasnya. (met)

miliki banyak penggemar fanatik di Singapura dan Malaysia.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, Guntur Sakti, mengatakan, acara hasil kerja sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi dan Kota Batam itu untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara.

“Penggemar Krakatau banyak di Singapura dan Malaysia, sehingga diharapkan mereka

(Suara NTB/met)

TARI GANDRUNG - Tarian tradisional khas Sasak, yakni tari Gandrung yang dipentaskan di lapangan Sangkareang, Kota Mataram, Senin (25/8) malam, dalam rangka memeriahkan Bulan Citra Budaya Pemprov NTB.

Surabaya (Suara NTB)Penata rambut profesional dan pemilik jaringan bisnis salon rambut dan kecantikan, Rudy Hadisuwarno, menyatakan Indonesia siap bersaing dalam ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau perdagangan bebas ASEAN. “Mau tidak mau, kita harus siap. Kita selalu katakan ke teman-teman kalau kita tidak mau belajar, (Ant/Bali Post) maka kita akan tergilas pada era pasar bebas,” kata TATA RAMBUT - Peserta cabang lomba tata Rudy pada saat menjadi rambut serius menata rambut masing-masnarasumber di ing modelnya pada gelaran Lomba Kompetenacara Cosmobeauty Indone- si siswa (LKS) tingkat SMK se Indonesia di Jakabaring Sport City sia 2014, pameran industri kawasan kecantikan terbesar di Indo- Palembang,Sumsel, Rabu (20/8). nesia, di Surabaya, Senin.

Dia rajin berkeliling mendatangi 17 pegawai salon kecantikan perlu kota di Indonesia dengan seminar dan membekali diri dengan keterpengarahan mengenai kecantikan guna ampilan cukup sehingga tidak kehimepersiapkan para pemilik dan pe- langan pelanggan. gawai salon menghadapi AFTA. Hanya saja, lanjut dia, hingga saat “Kita sama-sama melindungi diri. ini belum ada perhatian dari pemerKita tidak kemasukan produk dari intah untuk salon kecantikan misalluar negeri tapi kita ke luar negeri,” nya kucuran kredit dari perbankan. katanya.

“Saya sudah menanyakan ke mereka, Selain itu, kata dia, industri kecan- tapi mereka belum ada program itu,” tikan Indonesia di negera ASEAN ujarnya. sudah bagus dibandingkan dengan Rudy menjelaskan dalam seminar Thailand, Myanmar, dan Philipina. kali ini, ia mendemokan teknik guntin“Kita jauh di atasnya. Tapi kita tidak gan rambut pendek dengan mengunaan perlu terlena,” katanya. alat berupa pisau dan gunting yang Menurut dia, para pemilik dan dikombinasikan. (Ant/Bali Post)

India Ajak Pelaku Perfilman Syuting di Bali Denpasar (Suara NTB)Konsulat Jenderal India di Denpasar, Bali, mengajak pelaku perfilman India untuk melakukan syuting di Pulau Dewata.

“Kami juga sudah bekerja sama dengan industri perfilman di sana (India) mencoba mengajak mereka untuk datang dan syuting di Bali,” kata Konsul Konsulat Jenderal India A.S Takhi di Denpasar, Selasa.

Menurut dia, dalam waktu dekat, akan ada banyak artis dari negeri yang terkenal dengan sosok Mahatma Gandhi itu bertandang ke Indonesia termasuk Bali.

“Dalam waktu dekat anda akan melihat banyak bintang film akan ke Bali,” ucapnya.

Namun ia enggan menyebutkan siapa artis “Bolly-

wood” yang akan datang ke Pulau Dewata.

Apalagi, lanjut dia, melihat perkembangan sejumlah mega sinema India seperti Mahabharata yang saat ini tayang di salah satu televisi swasta nasional mendapat sambutan hangat publik Tanah Air menjadikan hubungan kedua negara dinilai akan semakin kuat.

Pelaku perfiman dari India, kata dia, juga telah banyak berkunjung ke Pulau Dewata untuk melakukan kunjungan wisata, salah satunya Suniel Shetty, aktor terkenal “Bollywood”.

“Dia (Suniel Shetty) sering datang ke Bali dan kami sedang bekerja sama dengan beberapa partner untuk mendatangkan Bollywood ke Bali,” ucap Takhi.

Takhi menjelaskan bahwa orang Bali cukup antusis yang ingin belajar pembuatan film termasuk film dokumenter.

Melalui Pusat Budaya India di Renon, Denpasar, banyak warga Indonesia termasuk orang Bali yang ingin mempelajari budaya India. “Ada program pengembangan kapasitas seperti pelatihan kursus yoga selama tiga bulan (Ant/ Bali Post)

TANAH LOT - Pura Tanah Lot, salah satu wisata di Bali, sebagai salah satu tempat syuting film India.

(Ant/Bali Post)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Ekstrakurikuler Teater

Siswa Aletheia Bisa Kembangkan Bakat Seni Mataram (Suara NTB) -

Ekstrakurikuler teater pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD) Yayasan Pendidikan Aletheia selama ini cukup diminati siswa-siswi SD Aletheia.

Alasannya, melalui ekstrakurikuler teater siswa dapat mengembangkan bakat seni.

Apalagi mereka dapat pentas di depan umum.

Kepada Suara NTB, belum lama ini Pembina Ekstrakurikuler Teater jenjang SD Aletheia Dewi Febriana mengaku, sejak dirinya didaulat menjadi pembina teater setahun lalu, siswa-siswi SD Aletheia sangat antusias masuk dan bergabung menjadi anggota teater sekolah. Hal itu diakui Dewi Febriana disebabkan beberapa faktor. seperti minat siswa pada dunia seni tinggi dan lebih pada keinginan siswa untuk tampil di depan umum.

“Jadi dua faktor itulah yang membuat ekstrakurikuler teater banyak diminati siswa di sini.

Terutama keinginan untuk tampil itu yang paling memotivasi siswa. Banyak siswa masuk dengan alasan pingin tampil dan pentas di hadapan temannya, guru dan orang tua mereka,” terang sarjana lulusan PGSD Unram tersebut.

Sesuai dengan karakter anak-

anak, Dewi Febriana mengaku teater yang dimainkan oleh siswasiswi selalu disesuaikan dengan kondisi dunia mereka. Hal itu untuk menjaga semangat anak agar senantiasa bersemangat dan senang dalam berlatih. Selain itu, keberadaan ekstrakurikuler teater juga sangat bermanfaat bagi siswa karena dapat menghilangkan kebosanan pada saat belajar.

Diakui pula, mereka yang masuk sebagai anggota teater SD Aletheia harus mengikuti latihan setiap minggunya. Latihan dilakukan setiap hari Jumat mulai pukul 01.30 sampai 03.00. Sejumlah cerita pun telah pentaskan oleh teater SD Aletheia di antaranya Merah Putih dan Cubitan dari Rakyat.

“Mereka semuanya sangat antusias, punya rasa kuriositas yang cukup tinggi. kalau ada yang tidak tahu, mereka selalu bertanya dan kepingin tahu terus.

Dukungan dari orang tua juga sangat besar, mereka tidak segan-segan menelepon saya hanya sekedar menanyakan potensi anak. Kalau anak mau pentas, orang tua murid selalu konsultasi ke saya dan perhatiannya cukup tinggi. Kita kalau ada momen besar, selalu pentas seperti perayaan hari kemerdekaan dan bulan bahasa setiap bulan Oktober,” terangnya. (dys)

Anak Petani Berprestasi PERBEDAAN status sosial masyarakat tidak menjadi halangan untuk berprestasi. Itulah yang dibuktikan oleh salah seorang siswa, Sulhan Ariani (14), asal Batu Jompang, Dusun Lokok Ara, Desa Sesait, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara. Di mana, pada gelaran Olimpiade Biologi tingkat NTB beberapa waktu lalu, Sulhan tampil sebagai Juara.

Sulhan Ariani saat ini duduk di Kelas 8, SMPN 2 Kayangan. Putri pasangan Jamiludin (Ayah) dan Budiah (Ibu), Kampung Batu Jompang, Dusun Lokok Ara, dilahirkan dan dibesarkan dalam kondisi ekonomi ke(Suara NTB/ist) luarga yang pas-pasan.

Sulhan Ariani Mengingat status sosial orang tua hanyalah seorang petani. Namun justru kondisi itu melahirkan sebuah tekad, bahwa ekonomi keluarga bukan halangan untuk meraih predikat terbaik dalam prestasi sekolah.

Di ajang Olimpiade Biologi tingkat Provinsi beberapa waktu lalu, Sulhan tak menyangka akan keluar sebagai Juara, dan berhak mewakili NTB di jenjang berikutnya.

Betapa tidak, Ariani mengaku harus bersaing dengan siswa lain dari 10 kabupaten/kota se NTB. Hal mana telah ia lewati lebih dulu di KLU, untuk menjadi yang terbaik dan sampai ke tangga Olimpiade Provinsi. “Asalkan mau menghargai waktu, apapun yang kita kerjakan Insya Allah sukses,” ujarnya memberi tips suksesnya, belum lama ini.

Diamini Jamiludin - sang Ayah, bahwa kiat sukses anaknya hanya belajar dan membagi waktu. Tidak ada resep lain.

Atas prestasi anaknya itu, ia pun terharu dan bangga. Karena meski lahir dari orang tua yang petani, anaknya masih dihargai oleh orang lain berkat prestasinya.

“Setiap hari, saya selalu mengawasi anak saya agar tetap disiplin membagi waktu. Jam belajarnya kami atur, disesuaikan dengan waktu untuk bermain dan beribadah,” katanya.

Sulhan Ariani diketahui oleh rekan sebayanya memang gemar membaca buku. Baginya, itu menambah wawasan.

Bacaan favoritnya jelas, tentang makhluk hidup - buku biologi.

Tak heran, hobinya ternyata cukup membantunya selama mengikuti ujian. “Dalam belajar kuncinya hanya satu, ikhlas dan tenang, tapi santai. Bagaimana belajar supaya suasana hati juga senang,” tambahnya.

Sulhan mengakui, cita-citanya ke depan adalah menjadi seorang dokter spesialis kandungan. Ia berharap ilmunya akan menuntun ke arah cita-citanya itu. (ari)

Musta’in Yakin AKN Mataram Segera Definitif Mataram (Suara NTB) – Koordinator Akademi Komunitas Negeri (AKN) Mataram Drs. H. Musta’in, SS, yakin lembaga pendidikan yang dipimpinnya segera definitif. Apalagi, sesuai kesepakatan dengan Pemkot Mataram, lahan untuk AKN Mataram sudah ada. Untuk itu, pihaknya menargetkan AKN definitif bulan Oktober mendatang.

Kepada Suara NTB via ponselnya, Selasa (26/8), Musta’in yang juga Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram ini, menyebut, lokasi pembangunan AKN Mataram direncanakan di sekitar Dasan Cermen atau di dekat SMKN 7 Mataram.

Untuk itu, pihaknya tetap berjuang menuntaskan berbagai persyaratan yang dibutuhkan, sehingga kampus AKN Mataram segera dibangun. Jika kampus segera dibangun, ujarnya, mahasiswa AKN Mataram tidak lagi harus menumpang belajar di SMKPPN Mataram yang berlokasi di Labuapi Lombok Barat.

Diakuinya, animo masyarakat menempuh pendidikan di AKN Mataram cukup tinggi. Pada tahun ajaran 2014-2015 ini, pihaknya sudah menerima 150 mahasiswa baru dan diterima di lima kelas. Apalagi jurusan yang dibuka memberikan peluang bagi alumninya bisa langsung bekerja. Hal inilah, ujarnya, yang membuat banyak pihak ingin menuntut ilmu di AKN Mataram. ‘’Belum lagi, tenaga pengajar merupakan tenaga yang berkompeten di bidangnya. Jadi, mereka tidak perlu khawatir menempuh pendidikan di AKN ini,’’ ujarnya, seraya menambahkan, pihaknya membuka jurusan Usaha Perjalanan Wisata, Jurusan Hotel dan Restoran dan Jurusan Agrowisata.

Setelah mereka diterima, ujarnya, tanggal 8 sampai 10 September mendatang, pihaknya akan melakukan ospek. ‘’Setelah itu mereka belajar,’’ terangnya. (ham)

(Suara NTB/dys)

PENTAS - Anggota teater SD Aletheia saat pentas beberapa waktu lalu. Ekstrakurikuler ini cukup banyak peminat, karena siswa bisa tampil di depan umum dan mengembangkan bakat seninya.

Hanya 1,2 Persen Proposal Lolos Pimnas Semarang (Suara NTB) Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim mengatakan hanya ada 1,2 persen proposal yang lolos ke ajang Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (Pimnas) ke-27.

“Proposal yang kita tampilkan pada Pimnas ini merupakan seleksi dari puluhan ribu proposal yang dikirim ke Dikti (Ditjen Pendidikan Tinggi, red.),” katanya usai membuka pelaksanaan Pimnas ke-27 di Universitas Diponegoro Semarang Jawa Tengah,Selasa (26/8).

Dari puluhan ribu proposal yang diusulkan pendanaannya ke Dikti, kata dia, hanya ada 440 proposal yang lolos mengikuti Pimnas-27, sehingga mengartikan tingkat seleksinya

memang sangat ketat.

“Ini (masuk Pimnas, red.) merupakan kebanggaan dari kampus. Apalagi, sampai ada (timnya, red.) yang bisa memperoleh piala dan menjadi juara. Kebanggaan sekali bagi perguruan tinggi,” katanya.

Musliar mengharapkan hasil kreativitas mahasiswa tidak hanya berhenti pada ajang Pimnas, tetapi bisa dilanjutkan dengan kerja sama ABG(academy, business and government). “Katakanlah hari ini baru

membuat propotipe dalam skala kecil, kita bisa tingkatkan lebih besar.

Kalau kalangan akademisi, businessman, dan government bisa disatukan,” katanya.

Musliar mencontohkan saat kunjungannya di Jember ternyata ada temuan modifikasi tepung cassava (ubi kayu) sebagai substitusi pembuat mie yang selama ini berbahan dasar gandum hasil impor. “Ternyata, hasil penelitian di Jember itu sudah dibuat industrinya oleh swasta.

Artinya, dari penelitian kampus bisa menjadi besar. Kerja sama a k a d e m i s i , business dan government,” katanya.

Dari 44.752 proposal program kreativitas mahasiswa (PKM) yang diusulkan pendanaannya ke Dikti, hanya 7.300 proposal yang didanai dan 440 proposal yang lolos Pimnas-27.

Kategori dalam Pimnas terbagi tujuh, yakni PKM penelitian, PKM penerapan teknologi, PKM kewirausahaan, PKM pengandian kepada masyarakat, PKM karsa cipta, PKM artikel ilmiah, dan PKM gagasan tertulis. (ant/ bali post)

Musliar Kasim (ant/bali post)

Gubernur AAU Minta Kemdikbud Siapkan Delapan Arah Kebijakan Pendidik Harus Selalu Bangun Karakter Bangun Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengungkapkan, pihaknya telah mempersiapkan delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015.

Arah Kebijakan dipersiapkan untuk menjamin keberlanjutan program dan kegiatan pembangunan periode 2010-2014 ke periode 2015-2019.

Penegasan ini disampaikan Mendikbud pada rapat kerja (raker) dengan DPR RI beberapa waktu lalu. Delapan arah kebijakan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan tahun 2015 Adalah pertama, meningkatkan akses dan kualitas PAUD, pendidikan nonformal dan informal. Kedua, meningkatkan akses. “ Peningkatan akses ini terutama pada daerah yang memiliki APK kurang dari 75 persen, dan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata,” ujar Mendikbud seperti dikutip Suara NTB dari laman www.kemdikbud.go.id,

(Suara NTB/ist)

Mohammad Nuh Selasa (26/8).

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Dikbud Ketiga adalah meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan menengah universal (PMU), termasuk pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan Unit Sekolah Baru (USB). Program lain, katanya, meningkatkan akses, kualitas, relevansi dan daya saing Perguruan Tinggi, termasuk penyediaan BOPTN, pendi-

rian PTN baru, dan pembangunan akademi komunitas. Kelima adalah menyediakan, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme, pemerataan distribusi, dan peningkatan kesejahteraan PTK. “Arah kebijakan ke lima sangat penting untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dalam dunia pendidikan,” tutur Mendikbud.

Sementara penuntasan implementasi kurikulum 2013, termasuk pengadaan buku dan pelatihan guru merupakan program yang ke enam. ‘’Ketujuh adalah pengembangan, perlindungan, dan pemanfaatan warisan budaya dan bahasa dalam penguatan karakter bangsa serta peningkatan apresiasi masyarakat terhadap keberagaman bahasa, seni dan budaya,’’ tandasnya.

Mendikbud menegaskan, arah kebijakan terakhir adalah penguatan tata kelola yang berbasis pada kualitas anggaran (performance based budgeting), dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan dan kebudayaan. (ham)

Kemdikbud Segera Bangun Museum Batik Indonesia di TMII lengkap, paling bisa memberikan informasi akuJakarta (Suara NTB) – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan rat, dan bisa menjadi “jujukan” bagi mereka yang (Kemdikbud) melalui Direktorat Pelestarian Ca- ingin mengetahui batik lebih dalam. “Di dalamngar Budaya dan Permuseuman akan segera mem- ya nanti akan ada para ahli-ahli perbatikan,” tambangun Museum Batik Indonesia yang terletak bah Wiendu.

Tahapan pelaksanaan pembangunan ini sebedi kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta. Pembangunan fisik direncanakan di- lumnya didahului dengan Sayembara Desain Arlakukan pada 2015 setelah proses pembuatan sitektur Museum Batik Indonesia. Wiendu memaster plan dan Detail Engineering Detail (DED) nambahkan, selain menampilkan koleksi batik, Museum Batik Indonesia selesai dikerjakan hing- di museum juga akan ada konservasi batik dan laboratorium, serta pusat mendapatkan informasi ga akhir tahun ini.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Pen- tentang autentik-tidaknya sebuah motif batik, dan didikan dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan apakah batik yang dimiliki adalah batik tulis atau (Wamenbud), Wiendu Nuryanti dalam jumpa bukan. “Diharapkan museum ini menjadi rujupers di Jakarta, Selasa (26/8). “Mengapa muse- kan dan sumber inspirasi bagi museum-museum um batik? Karena kita menyadari bahwa penting batik yang sudah ada di Indonesia,” ujar Wiendu.

Penjurian telah dilaksanakan pada 13 ada satu titik atau tempat bagi Agustus 2014 yang lalu. Ruben Tangido masyarakat untuk bisa mendapatkan dari Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) mensegala informasi mengenai perbatigatakan, sayembara yang diumumkan sekan,” ujar Wiendu di hadapan para jak Juli 2014 itu diikuti oleh 47 karya wartawan sebagaimana dikutip dan telah terpilih juara 1, 2, dan 3. “Tiga dari laman www.kemdikbud.go.id, karya ini menang karena memiliki konSelasa (26/8). sep yang baik, karakter sangat kuat, Ia menjelaskan, saat ini meadaptif terhadap lingkungan sekitar, mamang sudah ada museum batik di terial yang digunakan identik dengan kesejumlah kota besar di Indonesia, san batik. Dan yang paling penting dalam seperti di Yogyakarta, bahkan ada sebuah museum adalah sirkulasi interpula di Jakarta. Namun, menurutnalnya, di mana pengunjung tidak nya, Indonesia perlu memiliki perlu bolak-balik melihat koletonggak penting dalam ksi, tetapi hanya dengan sekaperbatikan yang li jalan, pengunjung bisa menantinya akan menlihat koleksi-koleksi yang jadi tempat yang seada,” jelas Ruben. (ham) harusnya paling Wiendu Nuryanti (Suara NTB/ist)

Yogyakarta (Suara NTB) Setiap pendidik harus selalu berupaya membangun karakter yang baik, jujur, dan berdisiplin tinggi. Demikian disampaikan Gubernur Akademi Angkatan Udara (AAU) Marsekal Pertama TNI Sugihardjo.

Menurutnya, setiap pendidik juga harus mengembangkan kemampuan tanpa mengenal batas waktu, sehingga transfer of knowledge dapat berjalan dengan baik. Berbicara pada penutupan “Latihan Prakondisi Sarjana Mengajar di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (SM-3T)”, ia mengatakan seorang pendidik akan dinilai berhasil apabila mampu mentransfer ilmu yang dimiliki kepada anak didiknya.

Menurut dia, latihan prakondisi itu bertujuan untuk menyiapkan para sarjana dari program SM-3T Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) agar mampu melaksanakan tugas sebagai tenaga pendidik yang memiliki disiplin tinggi dan integritas yang kuat.

“Latihan yang dilaksanakan selama sepuluh hari itu dalam rangka membangun dan mendidik generasi muda bangsa yang berkualitas di

daerah terdepan, terluar dan tertinggal,” katanya.

Ia mengatakan untuk mencapai hal itu mereka diajari dan diberi materi yang meliputi empat hal penting, yakni motivasi, pembinaan mental, kepemimpinan lapangan, dan yang terakhir adalah nasionalisme dan bela negara.

“Kami mengucapkan selamat atas keberhasilan para peserta dalam menjalani pelatihan. Kami berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh bisa menjadi bekal yang berharga dalam memperlancar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab selaku pendidik pada masa datang,” katanya.

Latihan prakondisi tersebut diikuti 234 sarjana Program SM-3T UNY. Peserta terbaik dalam pelatihan itu adalah Sulistiono Eko Utomo dan Putri Yunita Indriastuti.

Para sarjana Program SM3T UNY itu akan bertugas di Kabupaten Raja Ampat dan Pegunungan Bintang, Papua, Kabupaten Ngada dan Alor, Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, dan Kabupaten Gayo Lues Aceh. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

Anggar Tidak Siap Ikut PON Remaja Mataram (Suara NTB) Meski cabang olahraga anggar akan dipertandingkan di Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja, namun pengurus Anggar NTB memastikan tidak menurunkan atlet di ajang bergengsi tingkat pelajar nasional itu. Pasalnya atlet anggar NTB belum siap ambil mengikuti ajang multi event ingkat remaja nasional itu.

“Atlet kita tidak siap ikuti PON Remaja, soalnya atlet kita belum melakukan persiapan untuk mengikuti PON Remaja,” ucap Pelatih Anggar NTB, Edy saat ditemui Suara NTB di Mataram belum lama ini.

Dikatakan Edy, setelah gagal mengirim atlet di PON XVIII di Riau 2012 lalu atlet cabang olahraga anggar sempat berhenti melakukan aktifitas latihan. Kurang lebih setahun hampir tidak ada pembinaan atlet remaja. Bahkan persiapan atlet mengikuti kejuaraan nasional level remaja, junior maupun senior tidak dilakukan lantaran minimnya dana pembinaan.

Di tengah keterbatasan dana pembinaan atlet itu, cabang olahraga anggar akan mencoba bangkit kembali melakukan membina atlet. Sasaran pembinaan atlet anggar kali ini kata Edy bukan persiapan mengikuti PON Remaja, para atlet-atlet yang akan dibina itu akan dipersiapkan mengikuti PON XIX di Jabar 2016. “Sekarang ada lima atlet yang coba kita bina, mudah-mudahan bisa lolos mengikuti PON Jabar 2016,” ucapnya.

Dijelaskannya cabang olahraga anggar sebenarnya memiliki banyak atlet potensial yang dapat dikembangkan menjadi atlet nasional. Hal itu bisa dilihat dari hasil beberapa PON lalu, dimana cabor anggar selalu meloloskan atlet.

Namun sayangnya atlet anggar tak mampu meraih medali di PON, hal ini diakuinya karena keterbatasan sarana latihan yang dimiliki NTB. Diakuinya, sampai saat ini NTB belum memiliki arena latihan yang berstandar nasional, sehingga tak bisa dipungkiri bila atlet NTB kesulitan mengembangkan prestasi di level PON. Meski demikian pengurus anggar NTB patut berbangga karena dengan keterbatasan sarana latihan yang ada atletnya selalu meraih tiket PON dengan prestasi maksimal 7 nasional. Di PON XVIII di Riau 2012 lalu NTB meloloskan satu atlet, kemudian di PON di Kalimantan Timur (Kaltim) XVII 2008 lalu IKASI NTB meloloskan dua atlet. (fan)

Mataram (Suara NTB) Setelah sukses memberikan kontribusi kepingan medali emas di sejumlah event kancah nasional, pelari jarak pendek NTB, Iswandi kini menagih janji Pemprov NTB yang sebelumnya menjanjikan CPNS bagi atlet peraih medali emas di PON. Peraih medali emas di PON XVIII di Riau 2012 ini berharap diterima di seleksi CPNS tahun 2014. Bila tidak dia mengancam hengkang.

Dia tak lagi mau bersabar.

Oleh karena itu di penerimaan CPNS tahun 2014 ini dia mendesak dapat diterima sebagai CPNS di NTB. Bila sampai tidak diterima tahun 2014 ini dia berjanji akan hengkang.

Rencana Iswandi hengkang ke luar daerah sudah bulat.

Sebab belum lama ini dia telah ditawari pengurus Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Jawa Barat (Jabar) dan PASI DKI Jakarta.

Seperti atlet pada umumnya, dia ditawar dengan uang

”

Saya tidak mainmain, karena ada dua daerah yang sudah menawar saya

Iswandi pembinaan yang relatif besar, dengan catatan bisa pindah mewakili Jabar atau DKI

Sinar Jovetic Lambungkan City London Manchester City membenamkan Liverpool 3-1 di Etihad Stadium, dalam lanjutan Liga Inggris 2014/2015.

Dua gol dicetak oleh Stevan Jovetic menit 41 dan 55. Selain itu, Sergio Aguero mencatatkan namanya di papan skor pada menit 69.

Sementara satu

London Arsenal menanti hasil pemindaian (scan) kedua pergelangan kaki Olivier Giroud yang cedera, di tengah kecemasan bahwa penyerang internasional Prancis itu berpeluang menepi selama tiga bulan.

Giroud (27) mendapatkan cedera saat The Gunners bermain imbang 2-2 di markas Everton pada Sabtu, tidak lama setelah memastikan timnya membawa pulang satu angka dengan mencetak gol penyama kedudukan Arsenal pada menit ke-90 di Goodison Park.

Ia membutuhkan pemindaian ekstra untuk mengungkap seberapa parah kerusakan akibat cedera itu.

Jika Giroud harus absen, pelatih Arsenal Arsene Wenger masih dapat mengandalkan Alexis Sanchez, Joel Campbell, Yaya Sanogo, dan Lukas Podolski untuk opsi-opsi di lini depan.

Bagaimanapun, Sanogo telah absen karena masalah pada otot paha belakangnya, dan kemungkinan besar akan absen pada pertandingan kedua kualifikasi Liga Champions melawan Besiktas yang dimainkan Rabu, demikian AFP melaporkan. (ant/bali post)

Simeone Dihukum Delapan Pertandingan

gol Liverpool datang dari gol bunuh diri Pablo Zabaleta menit 83. Babak pertama Manchester City di atas angin karena berhasil mencetak gol lewat Stevan Jovetic menit ke41. Liverpool tak ingin terus tertinggal, menit ke-49 Glen Johnson mengirim bola kepada Daniel Sturridge tetapi terperangkap offside.

Giliran Manchester City membangun serangan lewat Samir Nasri yang mengumpan bola dan ditanduk oleh Stevan Jovetic di kotak pinalti tetapi gagal. Menit ke55 gol tercipta dari Stevan Jovetic yang menyambut umpan dari Samir Nasri di kanan.

Tiga menit berselang, Jovetic hampir mencetak gol ketigannya ketika Liverpool gagal membersihkan bola di kotak pinalti, tetapi tendangan Jovetic masih melebar. Sergio Aguero yang menggantikan Edin Dzeko mencetak satu gol dari umpan Jesus Navas.

Menit 83 kesalahan dibuat oleh Pablo Zabaleta yang

salah menghalau bola dan membuat bola masuk ke gawang Manchester City. Liverpool harus menyelesaikan pertandingan hanya dengan 10 orang karena Glen Johnson cedera, sementara The Reds sudah menggunakan kesempatan tiga kali ganti pemain.

Pertandingan berhenti sejenak karena Martin Skrtel terduduk karena cedera, tetapi masih tetap melanjutkan pertandingan. Namun, hingga pluit panjang dibunyikan, Manchester City tak bisa menggunakan keunggulan jumlah pemain untuk mencetak gol. Hingga waktu berakhir Manchester City 3, Liverpool 1.

Sepanjang pertandingan Liverpool lebih dominan dalam melesatkan tendangan ke gawang dengan tujuh kali, sementara City hanya lima kali. (ant/ bali post)

BERSINAR - Stevan Jovetic bersinar di laga big match Manchester City yang menjamu Liverpool di Etihad Stadium, Selasa dini hari kemarin.

(Suara NTB/ist)

Madrid Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone, dijatuhi hukuman delapan pertandingan oleh federasi sepak bola Spanyol (RFEF) karena insiden di leg kedua Supercopa de Espana pada Jumat, (22/8), melawan Real Madrid.

Simeone dikirim ke tribun pada paruh babak pertama di laga yang digelar di Vicente Calderon setelah melakukan tindakan agresif memprotes ofisial keempat yang kemudian memegang belakang kepalanya.

Pelatih asal Agentina ini dijatuhi empat hukuman berbeda dan termasuk denda sebesar 4.805 euro (3.800 poundsterling). Atletico juga didenda 2.800 euro (2.230 poundsterling). Simeone punya 10 hari untuk mengajukan banding atas sanksi yang berlaku di bawah kompetisi RFEF, demikian skysports.com. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Persebaya Janji Bayar Tunggakan Gaji Pemain Surabaya Manajemen Persebaya Surabaya berjanji segera membayar gaji pemain dalam waktu dekat ini, tetapi baru satu bulan dulu yang diselesaikan dari dua bulan gaji yang masih tertunggak.

“Mudah-mudahan pekan ini gaji pemain sudah bisa dibayarkan, meskipun baru satu bulan dulu,” kata Asisten Manajer Persebaya, Amran Said Ali, di Surabaya, Se-

lasa.

Tunggakan gaji yang belum diselesaikan manajemen Bajul Ijo untuk Juni dan Juli.

Apabila hingga akhir Agustus belum ada pembayaran, tunggakan gaji ke pemain menjadi tiga bulan.

Sebelumnya, gaji Greg Nwokolo dan kawan-kawan selama tiga bulan yakni Mei, Juni, dan Juli juga sempat tersendat. Namun, manajemen akhirnya membayarkan

gaji untuk bulan Mei pada akhir Juli lalu.

“Karena ada masalah administrasi yang belum rampung. Kami berharap pemain bisa sedikit bersabar,” ujar Ali. Direktur PT Mitra Muda Inti Berlian (perusahaan pengelola Persebaya), Diar Kusuma Putra, pernah mengungkapkan, gaji pemain mencapai Rp1,5 miliar setiap bulan.

“Sebenarnya dana dari sponsor sudah ada, tapi memang pihak sponsor menghendaki ada pembenahan masalah administrasi keuangan karena Persebaya sudah menjadi klub profesional,” katanya.

Kendati pembayaran gaji tersendat, namun manajemen Persebaya tidak pernah terlambat dalam memberikan bonus kepada pemain setelah meraih kemenangan.

Kabarnya, pemain Persebaya mendapatkan bonus senilai Rp 184 juta ketika memenangi dua pertandingan tandang di Yogyakarta. Bonus kemenangan tandang saat melawan Persela Lamongan pekan lalu sekitar Rp 80 juta. (ant/bali post)

Jakarta di PON Jabar 2016, namun demikian dia belum terikat kontrak, karena dia masih menunggu penerimaan CPNS tahun 2014.

Bagi Iswandi sendiri, penerimaan CPNS tahun 2014 merupakan babak penentu, apakah dia akan tetap menjadi atlet NTB atau harus hengkang ke Jabar atau DKI Jakarta. Itu artinya dia akan bertahan di NTB bila terikat dengan pekerjaan tetap (CPNS) di NTB, sebaliknya bila tidak diterima dia akan hengkang.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Iswandi adalah pelari tercepat se-Indonesia.

Belum lama ini dia berhasil memberikan kontribusi medali emas di nomor 100 meter putra di Kejurnas Atletik di Jakarta 24 Agustus lalu. Selain itu Iswandi juga mempersembahkan medali emas NTB di PON Riau 2012. Dan di PON Jabar 2016 nanti dia menjadi andalan NTB, karena saat ini Iswandi masih merajai nomor lari jarak pendek 100 meter putra level nasional. (fan)

Benzema - Ronaldo Buka Keran Gol Madrid Real Madrid mengawali permainan musim ini dengan mengesankan setelah mengalahkan klub yang baru dipromosikan Cordoba 2-0 di kandang sendiri Senin dengan gol yang diciptakan Karim Benzema dan Cristiano Ronaldo.

Dengan tidak diperkuat Angel di Maria yang pindah ke Manchester United, Real seperti kehilangan tenaga di lini tengah tetapi 15 menit sebelum

turun minum Benzema berhasil memanfaatkan umpan lambung dari Toni Kroos yang ditendang dari arah pojok.

Cordoba memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan setelah turun minum ketika Iker Casillas menjinakkan gebrakan Ryder Matos dan Fidel, namun Ronaldo berhasil menembus pojok gawang lewat tendangannya yang khas dari jarak sekitar 30 meter, demikian laporan AFP. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

MENGESANKAN - Real Madrid mengawali permainan musim ini dengan mengesankan setelah mengalahkan klub yang baru dipromosikan Cordoba 2-0 di kandang sendiri.

Gomez Siap Kembali ke Timnas Jerman Berlin Penyerang Fiorentina Mario Gomez berkata pada Senin bahwa ia bertekad untuk kembali mendapat panggilan internasional oleh timnas Jerman, setelah tidak disertakan untuk Piala Dunia menyusul dirinya yang absen lama karena cedera.

Pemain 29 tahun itu, yang telah memperkuat timnas sebanyak 59 kali dan mencetak 25 gol, terakhir kali bermain untuk Jerman pada Agustus 2013 melawan Paraguay.

“Saya tentu saja ingin dan saya akan kembali ke tim nasional,” kata Gomez kepada majalah Sport Bild. “Persiapan pra musim berlangsung dengan baik dan kami mempersiapkan diri dengan baik untuk dimul a i n y a musim (Liga Italia).”

Setelah start yang menjanjikan pada musim pertamanya di Fioren-

tina, mantan penyerang Bayern Munich ini menderita cedera ligamen lutut pada September tahun lalu yang membuatnya absen selama berbulan-bulan, dan menjuluki musim lalu sebagai “yang terburuk sepanjang kariernya.”

Ia kemudian segera kembali didera cedera setelah kembali bermain, tidak dapat terpilih untuk masuk timnas Jerman yang menjuarai Piala Dunia di Brazil pada bulan lalu.

Namun Miroslav Klose, satu-satunya penyerang di tim Jerman yang menjuarai Piala Dunia, telah pensiun dari sepak bola internasional, yang memperbesar peluang Gomez untuk kembali masuk timnas.

Pelatih Jerman Joachim Loew akan mengumumkan nama-nama anggota timnya untuk pertandingan persahabatan melawan finalis Piala Dunia Argentina yang dilangsungkan pada 3 September, serta pertandingan kualifikasi Piala Eropa 2016 mereka melawan Skotlandia yang dimainkan pada 7 September. (ant/ b a l i post)

Mario Gomez (Suara NTB/ist)

“Saya minta diperhatikan.

Kalau seandainya saya tidak diterima CPNS tahun ini, saya siap hengkang. Saya tidak main-main, karena ada dua daerah yang sudah menawar saya, yakni Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta,” ucap Iswandi kepada Suara NTB, via ponselnya, Selasa (26/8) kemarin.

Keinginan atlet Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hengkang keluar daerah ini sudah cukup lama. Hal ini dikarenakan dia kecewa karena tidak lulus dalam penerimaan CPNS tahun 2013 lalu.

Arsenal Tunggu Scan Kedua Cedera Giroud

Diego Simeone

(Suara NTB/fan)

Tak Lolos CPNS, Iswandi Ancam Hengkang

SUARA NTB

Rabu, 27 Agustus 2014

Halaman 12

RUPA-RUPA

PERHIASAN

FINANCE

RUPA-RUPA

TOKO BANGUNAN

TRAVEL

SHOWROOM

RUMAH MAKAN

BATIK

TOKO MAINAN

PET SHOP

KONTRAKAN

SALON

PERAWATAN AC

KOMPUTER

RUMAH MAKAN

RUPA-RUPA

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Rabu, 27 Agustus 2014

KURSUS

Halaman 13

HOTEL

ARSITEK & BAHAN BANGUNAN

087 865 633 888 / 087 861 811 999

DEALER

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON

LOWONGAN

LAUNDRY

SANGGAR SENAM

SERVICE AC

SHOWROOM

PROPERTY

EKSPEDISI

KECANTIKAN

RUPA-RUPA

Hay sista biar gak ribet pakai pensil alis dan lipstik KINI TELAH ADA DIKOTA ANDA....?

TERASI

FUTSAL

SERVIS MOTOR

COUNTER

SULAM BIBIR

SULAM ALIS DAN BIBIR HANYA :

Rp. 1 Jt

Biaya di atas sudah termasuk retouch 1 kali Kunjungi De’Beauty Care Alamat : Jl. Koperasi No. 64 A Ampenan - Otak Desa

SULAM ALIS

Hp : 081803673308 / 081803667165 PIN : 29DO72D4 / 297AFF73 Menerima Kursus : 1. Sulam Alis dan Bibir 2. Estetika 3. Tata Kecantikan

TENUN LOMBOK

TRAVEL

TELEVISI

EVENT ORGANIZER

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

MADU

KACAMATA

COUNTER

RUPA - RUPA

RUPA_RUPA

FASHION

PENGOBATAN

DIJUAL

RUPA - RUPA

KONVEKSI

PERNIK

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

Halaman 14

Agar Kehamilan Tak Lenyapkan Kehidupan Kehamilan sejatinya adalah proses alamiah untuk melahirkan kehidupan baru di dunia. Sesuatu yang telah menjadi naluri dasar manusia untuk berkembang biak layaknya spesies lainnya. Namun, tak jarang yang ditemui adalah sebaliknya, kehamilan justru melenyapkan kehidupan karena tidak dijalani dengan baik.

KEMATIAN ibu akibat kehamilan saat ini masih cukup tinggi.

Indonesia – khususnya NTB menjadi salah satu tempat kasus seperti ini banyak ditemukan. Bahkan, berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan 2007, Indonesia memiliki Angka Kematian Ibu (AKI) mencapai 228 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini merupakan yang tertinggi di Asia.

Badan kesehatan dunia atau WHO, mengestimasikan ada sekitar 500.000 ibu meninggal setiap tahunnya sebagai akibat dari kehamilan. Angka itu mayoritas disumbangkan oleh negara-negara berkembang dan tentu saja Indonesia menjadi salah satunya.

Selain masih rendahnya kesadaran akan kesehatan ibu hamil, penyebab kematian ibu melahirkan juga disebabkan karena perdarahan, hipertensi saat hamil atau preeklamsia, dan infeksi. Faktor lainnya adalah masih rendahnya cakupan pertolongan oleh tenaga medis.

Untuk mengantisipasi masalah yang muncul selama kehamilan, para calon ibu ini membutuhkan Antenatal Care (ANC) yang berkualitas dari dokter profesional. ANC merupakan pemeriksaan kehamilan secara rutin dengan tujuan antara lain mengetahui kondisi calon ibu dan janin, menjaga agar kehamilan dapat berjalan normal, mempersiapkan persalinan, serta memberikan informasi pada calon orang tua untuk membuat keputusan dalam menangani persalinan yang akan datang.

“Selain Antenatal Care, fasilitas dan layanan kebidanan serta kandungan (maternity care) yang komprehensif juga diperlukan untuk memonitor kesehatan ibu dan memastikan bayi yang dikandung bertumbuh dan berkembang sesuai potensi genetiknya,” ujar dr. Bramundito Sp.OG, Spesialis Kebidanan dan Kandungan RSPI-Pondok Indah, seperti dikutip dari parenting.co.id.

Salah satu faktor resiko pada waktu kehamilan adalah kenaikan berat badan yang tak terkendali.

Sebuah studi pada 2010 yang tercantum pada jurnal Obstetrics dan Gynecology menemukan, ibu yang mengalami kenaikan berat badan lebih dari yang disarankan mengalami risiko diabetes gestational yang lebih besar dibandingkan ibu yang bertahan dengan angka kenaikan berat badan yang normal.

Menurut dr. R. Bonti Tri H. Shanti, SpOG, komplikasi kehamilan lainnya seperti pengentalan darah, hipertensi, hingga preeklampsia juga bisa terjadi karena berat badan berlebih di masa kehamilan.

“Selain itu, berat badan berlebih pada ibu dapat mempengaruhi bobot bayi yang ikut membesar.

Dikhawatirkan ini membuat bayi sulit dilahirkan melalui proses normal, sehingga harus melalui operasi caesar,” ucap dr. Bonti. Studi terbaru yang tertulis dalam jurnal Pediatrics, juga menunjukkan bahwa bayi dari ibu yang kelebihan berat badan juga cenderung akan lebih berat dan memiliki risiko mengalami obesitas saat mere-

ka dewasa nanti.

Lalu bagaimana dengan ibu dengan berat badan di bawah angka normal? Beberapa studi menyebutkan bahwa ibu dengan berat badan di bawah normal selama masa kehamilan memiliki risiko adanya gangguan pertumbuhan pada bayi hingga keguguran. Menurut dr. Bonti, berat badan yang rendah pada ibu tentunya dapat menghasilkan bayi dengan berat badan yang juga di bawah normal.

“Namun, itu pun bergantung kepada asupan nutrisi yang diserap oleh janin. Ada kalanya berat tubuh ibu memang kecil, namun asupan nutrisi yang ia terima bagus, dan dapat diterima baik oleh janin, sehingga calon bayi pun dapat tumbuh dengan baik,” kata dr. Bonti. Intinya, ibu harus tetap mengontrol perkembangan berat badan dan kondisi si kecil dengan dokter kandungan untuk memastikan kondisi kedua belah pihak ada dalam keadaan sehat.

Risiko Pre-eklampsia Menurut Dr. Dewi Prabarini dari Brawijaya Women and Children hospital, pre-eklampsia adalah penyakit karena keracunan kehamilan. Penyakit yang muncul hanya pada masa kehamilan ini memiliki gejala antara lain : tekanan darah naik, pembengkakan pada wajah, kaki, tangan hingga pada

vagina serta gangguan di saluran ginjal yang ditandai dengan kebocoran protein di urin. Meski hingga sekarang belum dapat dipastikan faktor utama pemicunya, diduga salah satunya adalah kelebihan berat badan atau ibu hamil yang sebelumnya memiliki riwayat medis hipertensi.

Satu-satunya jalan untuk mengatasi pre-eklampsia adalah dengan mempercepat proses persalinan. Tetapi, jika gejalanya hadir pada awal-awal masa kehamilan, biasanya dapat diatasi dengan memberikan obat untuk menurun-

kan tekanan darah yang tinggi.

Pre-eklampsia yang tidak segera ditangani bisa mengarah pada eklampsia. Eklampsia merupakan penyakit lanjutan dari pre-eklampsia, di mana gejala yang dialami kurang lebih sama dengan pre-eklampsia namun ditambah dengan kejang-kejang dan tidak sadarkan diri. Jika bayi tidak segera dilahirkan bisa membuat ibu hamil berada dalam keadaan koma. Oleh sebab itu, akan berat bagi ibu hamil yang terserang eklampsia di trimester awal, karena memaksa bayi lahir premature dan keselamatan

ibu pun akan terancam.

Lantas bagaimana melakukan pencegahannya? Salah satunya adalah dengan menjaga berat badan melalui pola makan yang teratur.

Pola makan teratur di sini bukanlah hanya sekedar makan tepat waktu, tetapi juga memperhatikan kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil. Jangan lupakan 3 unsur penting, yaitu vitamin, mineral dan protein. Lakukan pula konsultasi ke dokter secara rutin mengenai perkembangan janin Anda sesuai dengan usia kehamilan. (berbagai sumber)

Mengenali Sejumlah Komplikasi Kehamilan Mengalami keguguran adalah hal yang paling tidak diharapkan oleh para ibu yang sedang hamil. Untuk menghindari kegugutan itulah, calon ibu perlu waspada dan mengetahui gejala-gejala komplikasi, cara mencegah dan penanggulangannya.

Berikut lima jenis komplikasi yang umum menyertai kehamilan, seperti dikutip dari parenting.co.id : Pre-eklampsia Pre-eklampsia atau juga dikenal dengan toxemia, adalah kondisi dimana kehamilan disertai dengan naiknya tekanan darah meski tanpa adanya riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya pada calon mama. Gejala umumnya antara lain: Naiknya tekanan darah secara signifikan semasa kehamilan, ditemukannya protein di dalam urin, pusing kepala, iritasi, berkurangnya

urin, nyeri abdomen, pandangan mengabur, serta bengkak dan nyeri pada beberapa bagian tubuh seperti wajah, tangan dan kaki akibat penumpukan cairan.

Apa sebenarnya penyebab dari praeklampsia ini? Jawabannya belum diketahui secara pasti. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Harvard Medical School dan Beth Israel Deaconess Medical Center tahun 2003 lalu menunjukkan bahwa risiko yang dihadapi ibu hamil untuk menderita praeklampsia adalah sebanyak 5-8 persen.

Meski angka risiko ini terbilang rendah, namun Pre-eklampsia merupakan penyebab utama kematian ibu saatmelahirkan, terutama di negara-negara berkembang. Kriteria calon mama yangrisikonya paling tinggi menderita komplikasi ini antara lain kehamilan lebihdari satu

janin (multiple pregnancy), hamil di usia remaja, hamil diusia lebih dari 40 tahun, serta adanya riwayat terkena darah tinggi, diabetes ataupun penyakit ginjal, baik pada si calon mama maupun kerabat dekat.

Perawatan yang dilakukanterhadap penderita pre-eklampsia tergantung pada kondisi calon mama.

Ada yang perlu mendapat perawatan intensif di rumah sakit, atau cukup dengan bedrest di rumah. Yang pasti, pengobatan untuk menurunkan tekanan darah serta pengawasan terhadap kondisi calon mama dan janin perlu dilakukan terus menerus.

Umumnya, penderita Pre-eklampsia melahirkan dengan operasi Caesar untuk menghindari komplikasi lebih lanjut.

Kehamilan ektopik Kehamilan ektopik terjadi apabi-

la janin berkembang di luar rahim.

Setelah terjadi pembuahan, zigot hasil penggabungan sel sperma dan ovum menempel di jaringan selain dinding rahim dan menetap serta berkembang di jaringan tersebut.

Perkembangan janin ini bisa terjadi di tuba fallopi, kanal serviks, pelvis atau rongga abdomen. Kehamilan ektopik dapat terjadi hingga 50 persen dari kehamilan yang ada.

Penyebabnya umumnya jalur tuba fallopi yang terblokir. Calon mama yang berisiko tinggi menderita komplikasi ini adalah mereka yang pernah menjalani proses sterilisasi tuba dibawah usia 30 tahun.

Menurut dr. Shinta Utami, SpOG, dari Rumah Sakit Bunda Margonda, Depok, salah satu faktor yang juga mungkin bisa menyebabkan kehamilan ektopik adalah infeksi.

Infeksi yang terjadi di vaginadapat

mempengaruhi kualitas sel sperma dan ovum sehingga ada kemungkinan saat pembuahan, zigot tidak dapat mencapai rahim, “Akhirnya cuma bisa naik ke panggul, lalu nyangkut di tuba,” jelas dr. Shinta.

Gejala kehamilan ektopik bervariasi mulai dari munculnya flek hingga rasa nyeri. Biasanya, untuk mengetahui ada-tidaknya kehamilan ektopik, digunakan screening dengan ultrasound. Penanganan yang dilakukan bagi calon mama yang mengalami kehamilan ektopik bisa berupa pengobatan atau operasi pengangkatan janin yang biasanya berakhir dengan gugurnya janin.

Perdarahan Perdarahan saat kehamilan adalah perdarahan vagina yang terjadi di masa kehamilan yang umumnya mengacu pada perdarahan abnormal, bukan bagian dari menstruasi. Perdarahan atau hemorrhage merupakan sebab umum penyebab kematian ibu hamil di Amerika.

Biasanya, perdarahan vagina merupakan hal yang umum pada kehamilan trimester pertama dan mempengaruhi 20-30 persen dari total kehamilan yang ada. Namun hal ini tetap perlu diwaspadai. Karena ada kalanya perdarahan pada trimester pertama kehamilan merupakan tanda komplikasi serius seperti perkembangan janin yang tidak normal, gugurnya janin dalam kandungan(abortus) hingga kehamilan molar (kehamilan dimana yang berkembang bukanlah janin tetapi jaringan tertentu yang dapat berkembang menjadi kanker).

Perdarahan yang terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan dan seterusnya umumnya dianggap tidak normal. Terutama perdarahan yang terjadi setelah usia kehamilan mencapai 28 minggu. Perdarahan pada masa ini bisa jadi pertanda adanya komplikasi plasenta maupun infeksi vagina atau serviks. Perdarahan yang terjadi bisa samar tanpa rasa sakit, atau perdarahan hebat yang diikuti oleh nyeri abdomen.

Penanganan pada calon mama yang mengalami perdarahan bervariasi tergantung diagnosa selanjutnya, mengenai apa yang menyebabkan perdarahan. Perawatan bisa berupa pengobatan ataupun rawat inap di rumah sakit.

Plasenta previa Plasenta previa merupakan kondisi dimana sel telur yang telah dibuahi oleh sperma bergulir dan menempel dekat dengan mulut rahim atau menutup mulut rahim sehingga plasenta otomatis menutup jalan lahir. Normalnya, plasenta seharusnya terletak di bagian atas dinding rahim. Kondisi ini muncul dalam perbandingan satu di antara 200 kelahiran dan lebih banyak muncul pada calon mama yang memiliki luka di dinding rahimnya akibat kehamilan sebelumnya, atau pada calon mama yang pernah menjalani operasi saluran rahim.

Gejala yang dialami calon mamayang menderita plasenta previa bisa berupa perdarahan vagina yang umumnya tidak disertai dengan

nyeri. Untuk mendiagnosa apakah seorang calon mama menderita plasenta previa, dilakukan pemeriksaan fisik dan pengecekan dengan ultrasound. Perawatan yang dilakukan seperti penyesuaian aktivitas maupun bedrest, tergantung pada kondisi kehamilan. Umumnya, calon mama yang menderita plasenta previa disarankan melahirkan secara Caesar untuk mencegah plasenta luruh lebih cepat yang dapat memutus suplai oksigenpada janin.

Menurut dr. Shinta, plasenta previa tidak dapat dicegah tapi dapat dideteksi dini agar calon ibu dapat segera mendapat perawatan yang tepat. “Segera setelah positif hamil, lakukan USG awal, apa benar hamil. Yang sering terjadi adalah calon ibu terlalu cepat atau terlambat dalam mengecek kandungannya,” tuturnya. Karena itu, ia menekankan pentingnya cek kehamilan rutin dan mengadakan tes untuk melihat kondisi ibu dan bayi.

Diabetes gestasional Diabetes gestasional (DG) adalah kondisi naiknya gula darah calon mama, dengan maupun tanpa riwayat diabetes sebelumnya. Komplikasi ini bisa mempengaruhi setidaknya 4 persen dari total jumlah ibu hamil. Gejala yang muncul di antaranya: Meningkatnya kadar gula dalam darah ibu hamil secara signifikan, pandangan mengabur, limbung, muntah,haus berkepanjangan serta meningkatnya frekuensi buang air kecil.

Penyebabkomplikasi ini tidak diketahui secara spesifik. Namun ada indikasi yangmenunjukkan bahwa hormon yang diproduksi selama kehamilan meningkatkan resistensi calon mama terhadap insulin (insuline resistance), sehingga tubuh calon mama tidak dapat memproses insulin seperti seharusnya.

Risiko bagi janin dengan calon mama yang menderita DG adalah bayi lahir dengan berat lebih dibanding umumnya atau bayi ‘besar’ (macrosomia). Karena gula darah yang ada pada mama akan tersalurkan pada bayi, maka bayi pun cenderung memiliki kadar gula darah tinggi dan setelah lahir berisiko untuk menjadi penderita diabetes. Umumnya, kadar gula darah mama yang menderita DG akan menurun beberapa waktu setelah melahirkan. Namun ada pula kasus dimana kadar gula darah mama tetap tinggi sehingga mama tetap tinggi sehingga mama menderita Diabetes Melitus (DM).

Risiko menderita DG besar terjadi pada ibu yang dalam keluarganya terdapat riwayat penderita diabetes.

Setelah mengenal lebih jauh komplikasi umum yang dapat menyertai kehamilan, yang manakah yang paling perlu kita waspadai? Jawabannya, semua. Menurut dr. Shinta, semua jenis komplikasi ini sama berbahayanya. Tentu, mama perlu tetap tenang. Agar janin sehat, “Perbanyak nutrisi, konsumsi vitamin dan istirahat yang cukup,” tuturnya.

Jika pola hidup sehat sudah dijalankan, tak perlu terlalu khawatir lagi bukan? (berbagai sumber)

SUARA NTB Rabu, 27 Agustus 2014

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

Jokowi Pertimbangkan Kepala Daerah Berprestasi Masuk Kabinet Jakarta (Suara NTB) Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan kepala daerah berprestasi masuk kabinet untuk membantu dirinya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan mendatang.

(ant/Bali Post)

DIPERIKSA - Mantan Wakil Kepala Korlantas Brigjen Pol Didik Purnomo memenuhi panggilan KPK, Jakarta Selatan, Selasa (26/8). Didik diperiksa sebagai tersangka dalam penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM di Korlantas Polri.

“Kepala daerah masuk kabinet Jokowi-JK bisa saja, kenapa tidak, karena semuanya memungkinkan,” ujar Jokowi kepada wartawan di Jakarta.

Menurut dia, penyusunan kabinet belum final karena masih digodok secara matang dan fokus dengan mempertimbangkan segala aspek.

“Penyusunan maupun penetapan kabinet itu belum final karena masih digodok dengan matang,” katanya.

Sebelumnya, pakar politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan kepala daerah yang mempunyai rekam jejak teruji serta berintegritas luar biasa patut dipertimbangkan masuk jajaran kabinet.

Sosok dimaksud di ant-

aranya Wali Kota Surabaya (Tri Rismaharini), Walikota Bogor (Bima Arya), Walikota Bandung (Ridwan Kamil), dan Bupati Kudus (Musthofa).

“Tidak ada masalah gubernur maupun bupati dan walikota masuk jajaran kabinet Jokowi-Jk. Yang penting memenuhi syarat dan karakter yang baik seperti yang dimiliki Jokowi,” ujar Emrus Sihombing di Jakarta, Rabu.

“Syarat kepala daerah yang menjadi menteri antara lain, berintegritas luar biasa, bermoral yang kukuh, rekam jejak yang sudah teruji, dan punya keberanian mengambil keputusan demi perbaikan,” ujar dia.

Kriteria lainnya adalah mau melaporkan ke aparat hukum

dan kepada Presiden bila bawahannya melakukan korupsi, berani memecat bawahannya bila korupsi, dan punya kapabilitas sesuai dengan kementerian yang dipimpinnya.

“Lalu, tidak mau kompropmi dengan kekuatan politik apa pun dalam menjalankan kementerian, bersedia dan rela mundur bila melakukan dugaan tindakan pidana dalam bentuk apa pun, menyatakan bersedia diaudit publik kekayaannya dan keluarganya setiap saat, tidak mempunyai beban politik pada pemerintahsn masa lalu serta memiliki kesamaan dalam bidang kejujuran, ketulusan, mau bekerja keras seperti Jokowi,” katanya. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Mantan Wakorlantas sebagai Tersangka KPU: Penggantian Nusron dan Gumiwang Tunggu Putusan Pengadilan

Jakarta (Suara NTB) KPK memeriksa mantan Wakil Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri Brigjen Didik Purnomo sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan “driving” simulator uji klinik pengemudi roda dua (R2) dan empat (R4) anggaran 2011 di institusi tersebut.

Didik tiba di gedung KPK Jakarta dengan mengenakan baju batik cokelat dan tidak berkomentar apapun mengenai pemeriksaanya tersebut.

Didik adalah tersangka ketiga yang diproses KPK sete-

lah mantan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo dan pemenang tender simulator direktur PT Citra Mandiri Metalindo Abadi (CMMA) Budi Santoso, sedangkan Sukotjo Bambang yaitu direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo S Bambang masih berstatus tersangka.

Didik Purnamo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 15 April 2011 menandatangani surat keputusan tentang penunjukkan pemenang lelang dan pelaksanaan Pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Penge-

Polisi Tangkap Terduga Teroris di Serang Serang (Suara NTB) Polisi menggerebek satu rumah toko di Jalan Lingkar Selatan Kota Serang dan menangkap terduga teroris, Selasa (26/8), sekitar pukul 09.00 WIB. Dalam penggerebekan tersebut, aparat Detasemen Khusus (Densus) Antiteror Markas Besar Polri menangkap seorang terduga teroris serta mengamankan istrinya dan dua orang saksi.

“Iya betul ada penggerebekan. Itu dari Mabes Polri,” kata Kepala Kepolisian Daerah (Polda) Banten Brigjen Pol M. Zulkarnain saat dikonfirmasi kemarin.

Ia mengatakan penggerebekan ruko itu dilakukan terkait kasus terorisme namun belum menyebutkan jumlah terduga teroris yang ditangkap.

Menurut Kepala Kepolisian Resor Serang AKBP Yudi Hermawan, yang ikut melakukan penggerebekan, ada empat orang yang sudah diamankan dari ruko berlantai dua tersebut namun hanya tiga orang yang dibawa petugas Densus ke Jakarta.

“Tiga orang sudah dibawa ke Jakarta. Namun istrinya masih ada di polres, tidak diamankan ke Jakarta,” kata Yudi.

Ia mengatakan terduga utama teroris yang ditangkap sudah lama masuk Daftar Pencarian Orang Densus Antiteror karena diduga terlibat dalam pelatihan teroris di Aceh.

“Terduga teroris ini sudah bertahun-tahun menjadi incaran teman-teman Densus. Selalu berpindah-pindah tempat, kebetulan tertangkap di sini,” kata Yudi.

Menurut dia, ketiga orang yang diamankan berinisial N, Z, dan H alias B. H alias B merupakan terduga utama yang menjadi incaran polisi sejak beberapa tahun lalu. “Mereka mengontrak ruko di sini sudah sekitar dua pekan. Di tempat ini, katanya mau berjualan es,” kata Yudi. (ant/Bali Post)

Ryan Tumiwa Cabut Gugatan untuk Legalkan Bunuh Diri Jakarta (Suara NTB) Ignatius Ryan Tumiwa mencabut permohonan pengujian Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dia ajukan untuk melegalkan upaya bunuh diri. “Klien kami tidak memperbaiki karena ingin mencabut permohonannya,” kata Kuasa Hukum Ryan, Fransiska Indra Sari, saat sidang pengujian undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Fransiska, kliennya kini sudah memiliki semangat hidup. “Klien kami sudah memiliki semangat hidup, saat ini dia sibuk menulis. Dia ingin seperti JK Rowling (penulis cerita Harry Potter),” katanya.

Fransiska juga mengungkapkan bahwa Ryan tidak bisa datang ke sidang karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit. Mendengar permintaan pencabutan permohonan pengujian Undang-Undang KUHP untuk melegalkan upaya bunuh diri itu, Ketua Majelis Hakim Aswanto langsung mengucapkan syukur.

“Alhamdulillah, prinsipal Anda mencabut permohonannya, karena pada sidang sebelumnya majelis hakim menasehati untuk memikirkan gugatannya tersebut,” katanya.

Anggota Majelis Hakim Patrialis Akbar juga mengapresiasi pencabutan gugatan tersebut. “Kami mengapresiasi, karena gugatan ini telah menjadikan kami prihatin,” kata Patrialis.

Dia juga mengatakan bahwa pengujian Pasal 344 KUHP dengan batu uji beberapa pasal UUD 1945 semuanya menyatakan hak hidup. “Pasal dalam UUD yang menjadi batu uji adalah hak hidup, bukan hak mati,” kata Patrialis.

Sebelumnya Ryan Tumiwa mengajukan permohonan pengujian Pasal 344 KHUP terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi. Dia menganggap Pasal 344 yang berbunyi, “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun” tidak melegalkan upaya bunuh diri.

Ryan mengaku depresi karena selama lebih dari setahun tidak memiliki pekerjaan sehingga ingin mengakhiri hidupnya dengan suntik mati. (ant/Bali Post)

mudi R-4 senilai Rp 142,4 miliar untuk 556 unit dengan harga Rp 256,1 juta.

Total anggaran untuk pengadaan Driving Simulator Uji Klinik Pengemudi R-2 dan R4 adalah Rp197,8 miliar.

Dalam kasus ini Didik bersama dengan Budi Susanto dan Suktojo S Bambang disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU No 20 tahun 2001 tentang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP tentang pen-

yalahgunaan wewenang dan perbuatan memperkaya diri sehingga merugikan keuangan negara dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Djoko Susilo sedang menjalani hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidair 1 tahun kurungan berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung.

Sedangkan Budi Susanto juga sudah divonis 8 tahun penjara dan denda Rp500 juta ditambah pidana uang pengganti sebesar Rp 17,13 miliar. (ant/Bali Post)

14 Korban Perdagangan Manusia Dipulangkan dari Malaysia Jakarta (Suara NTB) Sebanyak 14 warga negara Indonesia korban perdagangan manusia berhasil dipulangkan ke Indonesia setelah sebelumnya dijadikan wanita penghibur di Malaysia, dengan modus penipuan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga.

“Surat dari KBRI Kuala Lumpur Malaysia menginformasikan tentang adanya 16 WNI korban yang dikirim oleh agensi perorangan melalui jalur yang tidak semestinya. Dari ke enam belas korban itu, 14 sudah dibawa ke Indonesia, sedangkan dua orang lagi masih menjalani pemeriksaan di Malaysia,” kata Kanit Human Trafficking Subdit III Direktorat Tindak Pidana Umum AKBP Arie Darmanto di Jakarta, Selasa (26/8).

Menurut Arie, ke-16 korban yang semuanya perempuan di bawah umur itu sempat diamankan di rumah perlindungan khusus wanita di Kuala Lumpur dan rumah perlindungan wanita di Rambau, Negeri Sembilan, Malaysia.

“Beberapa di antara mereka yang bernama Ana, Sri, dan Cera di Kuala Lumpur dipekerjakan sebagai PSK (pekerja seks komersial),” ujarnya.

Ia mengatakan, setelah berkoordinasi dengan pihak KBRI Kuala Lumpur, Kepolisian melakukan penyidikan terhadap 14 saksi korban yang telah kembali ke Indonesia. “Penyidik telah mengambil keterangan para saksi korban sebanyak 14 orang dengan rata-rata usia kurang lebih 15 sampai dengan 17 tahun,” ungkapnya.

Selain itu, penyidik Polri juga meminta keterangan dari 10 orang saksi dari keluarga korban dan saksi lain yang terkait dengan keberangkatan para korban.

Berdasarkan keterangan dari para saksi dan korban,

diperoleh kronologis kejadian bahwa para korban direkrut oleh pelaku bernama Dona, dan diberangkatkan ke Malaysia secara perorangan oleh Farida Zaharina alias Ina. Para korban dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga atau sebagai pelayan di restoran. “Namun, kenyataannya mereka ada yang dijadikan penari striptease, ada yang melayani lelaki hidung belang, dan menjadi pendamping tamu di pub atau karaoke di Malaysia dan Singapura,” ungkap Arie.

Menurut dia, beberapa korban diberangkatkan ke Malaysia dengan tidak membawa dokumen apapun, seperti KTP, ijazah, Kartu Keluarga, dan surat izin orang tua. Adapun modus operandi yang dijalankan para pelaku untuk menjerat korbannya adalah dengan menggunakan iklan lowongan menjadi TKI di beberapa tabloid lokal dan broadcast di Facebook.

“Jadi, para korban ini diberangkatkan dengan dokumen palsu. Paspornya asli tetapi datanya palsu. Mereka ada yang diberangkatkan lewat Batam, Surabaya, atau Bandung menggunakan pesawat,” kata Arie.

Saat ini, seorang tersangka bernama Aden yang berperan sebagai pembuat dokumen palsu ditahan di Polda Metro Jaya terkait kasus lain.

Dua tersangka lainnya adalah Jeneli yang berperan membantu Aden, dan Madani alias Dona yang bertugas sebagai perekrut dan pengantar ke Malaysia. Sementara tersangka Farida Zaharina alias Ina telah melarikan diri ke luar negeri.

“Pihak penyidik telah mengirim surat ke Hubinter Polri dan telah dibuatkan red notice untuk secepatnya menangkap tersangka dan segera menyerahkan ke penyidik guna penyidikan hingga tuntas,” ujar Arie. (ant/Bali Post)

DIJUAL

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) menunggu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebelum mengganti dua calon anggota DPR RI terpilih, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang, karena dipecat dari partai pengusungnya, Partai Golkar, kata anggota KPU Arief Budiman di Jakarta, Selasa (26/8).

“Kalau mereka (Nusron dan Agus Gumiwang) melakukan perlawanan hukum dengan pemecatan dari partainya, maka kami tidak bisa serta merta mengikuti permintaan Partai Golkar untuk mengganti keduanya. Kami kan menunggu keputusan incracht dari pengadilan,” kata Arief di Gedung KPU Pusat Jakarta.

Jika keputusan pengadilan memenangkan gugatan keduanya, maka KPU tetap akan melantik Nusron dan Agus Gumiwang sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019. Pelantikan untuk seluruh anggota DPR periode tersebut akan digelar pada 1 Oktober mendatang.

Artinya, jika Pengadilan memutuskan memenangkan perkara mereka sebelum tanggal tersebut, keduanya dapat dilantik.

Namun, Arief mengaku pihaknya belum memutuskan sikap jika pengadilan memenangkan perkara tersebut setelah 1 Oktober.

KPU telah menerima surat dari DPP Partai Golkar terkait pemecatan tiga anggotanya yaitu Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah.

Dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Aburizal

Bakrie dan Sekjen Idrus Marham tersebut, Aburizal meminta KPU melakukan penggantian calon terpilih untuk dua nama yaitu Nusron Wahid dan Agus Gumiwang.

KPU berhak melakukan penggantian calon terpilih jika caleg tersebut tidak memenuhi syarat seperti pada saat pendaftaran dahulu. Salah satu syaratnya adalah menjadi anggota dari sebuah partai politik.

Oleh karena itu, jika kedua caleg tersebut tidak melakukan perlawanan hukum, maka KPU akan mengizinkan Partai Golkar mengajukan calon pengganti Nusron dan Agus.

Sementara itu, Nusron Wahid dan Agus Gumiwang Kartasasmita telah mendaftarkan gugatan terhadap DPP Partai

Golkar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Pengajuan perkara tersebut didaftarkan Senin (25/8) dengan Nomor Registrasi Perkara 406/ Pdt/G/204/Jkt.Barat untuk gugatan Nusron serta Nomot 407/Pdt/ G/204/Jkt.Barat untuk gugatan Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Saya dan Agus mengajukan gugatan hukum, karena kami menilai pemecatan itu dilakukan hanya sepihak dan tidak ada peringatan,” kata Nusron di Gedung DPR, Senayan.

Nusron, Agus Gumiwang dan Poempida yang tidak lolos menjadi anggota DPR RI, dipecat dari Partai Golkar karena membelot mendukung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam Pilpres 2014. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PECAT - Politisi muda Partai Golkar Poempida Hidayatullah (kiri), Nusron Wahid (tengah) dan Agus Gumiwang saling berjabat tangan ketika memberikan keterangan terkait pemecatan dari DPP Partai Golkar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Polri Periksa Anggota Kompolnas Terkait Dugaan Fitnah Jakarta (Suara NTB) Badan Reserse dan Kriminal Polri memeriksa anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Adrianus Meliala terkait pernyataannya yang dianggap mengandung fitnah terhadap salah satu satuan di kepolisian.

“Tujuan saya (datang hari ini untuk) memenuhi panggilan Bareskrim. Saya punya itikad baik.

Ketika saya menyebut Polri harus akuntabel, maka saya juga harus akuntabel,” kata Adrianus Meliala di Gedung Badan Reserse Kriminal Mabes Polri di Jakarta, Selasa (26/8).

Polisi memeriksa Adrianus setelah anggota Kompolnas itu yang menyebut salah satu satuan di Kepolisian berfungsi sebagai “ATM” bagi Polri.

Polri menganggap pernyataan Adrianus merugikan Korps Bhayangkara.

Menurut Adrianus, pernyataan yang ia buat saat tampil di salah satu media massa nasional merupakan penggalan dari wawancara utuh, sehingga pernyataan yang muncul di publik terkesan menuduh salah satu satuan kepolisian dan menghina Polri.

“Tetapi di sisi lain kami

juga mengapresiasi tugas Polri,” ujarnya. Adrianus datang bersama anggota Kompolnas lain, M Nasser. Menurut Kompolnas, pernyataan yang mengandung kritik terhadap Polri itu bukan semata pernyataan dari Kompolnas, melainkan berdasarkan aduan dari internal Polri maupun masyarakat. “Pernyataan itu berdasarkan masukan lisan dan tertulis yang masuk ke Kompolnas,” kata M Nasser.

Namun, ia mengatakan, bila data-data tersebut belum teruji kebenarannya, hal itu karena jumlah komisioner yang tidak memadai untuk memeriksa satu per satu laporan yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia. “Kita belum sempat memverifikasinya,” ujarnya.

Walaupun belum menguji kebenarannya, Kompolnas yakin bahwa tuduhan Bareskrim menjadi “ATM” Polri perlu diselidiki lebih lanjut. “Kalau isunya sama (dari beberapa laporan yang masuk) kenapa tidak, itu paradigma itu yang perlu kita dalami,” kata Naseer. (ant/Bali Post) Adrianus Meliala (ant/Bali Post)

RUPA-RUPA

ADVERTISING

BAKERY LOWONGAN

Rabu, 27 Agustus 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Menara Berlantai 14 di Gaza Hancur Dirudal Israel Kota Gaza Serangkaian ledakan kuat mengguncang bagian utara Kota Gaza, setelah jet tempur Israel menyerang satu menara berlantai 14 hancur menggunakan empat rudal berat.

Ashraf Al-Qedra, Juru Bicara Kementerian Kesehatan di Jalur Gaza, mengatakan sebanyak 25 orang, kebanyakan dari mereka adalah paramedis dan wartawan, cedera dalam serangan udara gencar terhadap menara tempat tinggal tersebut, yang berisi 100 apartemen dan 150 toko.

Beberapa saksi mata mengatakan empat roket kecil ditembakkan dari pesawat tanpa awak milik Israel. Tak lama kemudian, empat bom berat mendarat di gedung besar itu serta mengubahnya jadi puing, demikian laporan Xinhua, Selasa pagi. Ambulans mendatangi ke permukiman tersebut dan mengevakuasi korban jiwa.

Kota kecil permukiman tersebut, yang berada di Jalan Nasser, dikenal sebagai kompleks tempat tinggal Italia. Gedung itu dibangun pada 1995 oleh satu perusahaan bangunan Italia.

Penghuni menara tersebut mengatakan mereka menerima peringatan melalui telepon dari pemimpin militer Israel, untuk memberitahu warga agar mengosongkan tempat tinggal mereka sebab ada apartemen di menara tempat tinggal itu yang “digunakan oleh HAMAS�.

Pada Sabtu pagi (23/8), jet tempur Israel menghancurkan satu lagi menara tempat tinggal di Permukiman Remal di Kota Gaza, sehingga melukai puluhan orang.

Israel dan HAMAS melanjutkan perang mereka setelah perundingan tak langsung di Ibu Kota Mesir, Kairo, dengan tujuan mencapai gencatan senjata permanen dalam kontrontasi yang meletus pada Selasa (8 Juli) (ant/bali post)