Snt27092013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 170 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

C.01.08.13

Kurang Ruang Kelas

Siswa SDN 6 Korleko Belajar Lesehan di Kantin dan Rumdis (Suara NTB/rus)

BELAJAR DI LORONG-Siswa SDN 6 Korleko terpaksa belajar di lorong, mushalla dan kantin disebabkan terbatasnya ruang kelas.

Selong (Suara NTB) Akibat kekurangan kelas, lima rombongan belajar (rombel) siswa SDN 6 Korleko Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa

berlajar di lorong sekolah beralaskan terpal. Sebagian lagi terlihat duduk lesehan di mushalla, kantin dan rumah dinas (rumdis) guru yang ada di sekolah.

Bersambung ke hal 5

Ditreskrimsus Sita 19 Dokumen Proyek Alkes Lotim Mataram (Suara NTB) Pekan kemarin, jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda NTB intens menggalang kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan penyimpangan pada pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) Lombok Timur (Lotim). Dalam waktu yang sama, penyidik juga menyita 19 buah dokumen yang berkaitan dengan pengadaan Alkes Lotim tahun 2008 itu.

Penyitaan dokumen itu dijelaskan Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Nurodin, SH, SIK, berlangsung ketika timnya berada di KPK. Dokumen yang disita itu berkaitan dengan satuan harga 25 item Alkes yang pengadaannya dilakukan pihak Dikes Lotim. Selain itu, berkaitan juga dengan spesifikasi barang yang di suplay sedikitnya dari 14 distributor itu.

Dijelaskannya, dokumen tersebut disita langsung dari distributor alat -alat kesehatan senilai Rp 4 miliar. Dengan dikantonginya 19 buah dokumen itu, menjadi bahan tambahan pihaknya untuk memperdalam kearah penentuan kerugian

Dari 14 saksi, 10 saksi belum diperiksa. Kami mengalami kendala saat pemanggilan, sehingga pemeriksaan terpaksa dikoordinasikan dan dilakukan di Gedung KPK pekan kemarin

AKBP Nurodin, SH, SIK (Suara NTB/dok)

Hari Ini, PPK Plenokan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Lobar

Dituntut Beri Solusi

H. M. Amin, SH, M.Si (Suara NTB/dok)

Giri Menang (Suara NTB) Hasil hitungan perolehan suara Pilkada Lombok Barat (Lobar) di tingkat kecamatan, hari ini akan diplenokan oleh PPK. Dari hasil rekapitulasi itu, masih unggul pasangan Dr. H. Zaini Arony-Fauzan Khalid (AZAN).

Hampir di semua kecamatan, pasangan ini unggul telak atas pasangan lainnya. Direncanakan, Jumat (27/9) atau Sabtu (28/9) besok hasil pleno tersebut diserahkan ke KPUD Lobar. ‘’Besok (hari ini red) PPK akan memplenokan hasil rekapan suara,”ungkap Ketua KPUD Lobar, Suhaimi Syamsuri, Kamis (26/9). Dikatakan, selama tiga hari surat suara berada di tingkat PPS dan setelah direkap diserahkan ke desa. Setelah selesai pleno, hasil rekapitulasi tingkat KPPS dibawa ke PPK. Di PPK, surat suara juga selama tiga

hari. Lalu, setelah dari PPK diplenokan dan dibawa ke KPUD untuk direkapitulasi.

Berdasarkan data yang dihimpun Suara NTB dari petugas PPK per kecamatan, pasangan AZAN unggul di semua kecamatan, kecuali di Gunung Sari. Seperti halnya data PPK Gerung, pasangan AZAN mampu meraup suara 29.651 suara. Diikuti pasangan H.Mahrip-TGH. Munajib (MAJU) 5.225, kemudian pasangan Ridwan-Syaiful dengan 4.438 suara. Terakhir ZAHIR sebanyak 1. 433 suara.

Ketua PPK Gerung, Ali Hidayat menyebut, dari jumlah DPT 58.437, jumlah suara sah sebanyak 40.747. Hasil ini katanya masih sementara dan hasilnya bisa saja berubah. Hasil ini juga belum diplenokan oleh PPK. Bersambung ke hal 5

Hilang Saat ”Diving”, Wisatawan Prancis Terdampar di Nusa Penida Giri Menang (Suara NTB) Julie Galuchop (32) warga Prancis yang berwisata di Pantai Sengggi Lombok Barat, nyaris tewas. Pasalnya, saat diving di sekitar perairan Gili Trawangan, Julie bersama Sofi Hidayat petugas instruktur diving terseret arus hingga ke Nusa Penida, Bali. Julie bahkan terapung selama 20 jam lebih dari sejak hilang sampai ditemukan di Nusa Penida. Mareka berhasil menyelamatkan diri dengan rompi pelampung.

Ditemui usai mengevakuasi dua korban, Humas SAR Mataram, Putu Cakranegara, Kamis (26/9) menjelaskan, peristiwa hilangnya dua korban yang diinformasikan oleh pihak Polsek Senggigi Rabu (25/9) sekitar pukul 16.30 Wita.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

EVAKUASI - Wisatawan Prancis dan instruktur diving, disambut teman dan keluarganya setelah dievakuasi dari Nusa Penida.

Bandara Internasional Lombok

Dikritik Kumuh, Dipuji Menjadi Pintu Masuk Wisatawan Tertinggi

(Suara NTB/yan)

KUMUH - Pihak PT AP BIL telah melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima (PKL) di BIL. Para PKL ini diberikan tempat khusus, namun kesan kumuh di kawasan tersebut masih terlihat.

Mataram (Suara NTB) Bandara Internasional Lombok (BIL) dinilai masih kumuh. Disarankan agar salah satu bandara terbesar di Indonesia itu untuk terus dibenahi sehingga dapat memenuhi standar sebagai bandara bertaraf internasional. Kritik itu disampaikan Ketua Lembaga Profesional Pariwisata Indonesia, I Gusti Putu Laksaguna ketika menjadi pembicara dalam diskusi panel Menuju ASEAN Economic Community (AEC) 2015, Kamis (26/9) di Mataram.

Menurutnya, kondisi kumuh itu disebabkan oleh ramainya para pengantar penumpang di sana. Bahkan para pengan-

tar ini membawa makanan dari rumah sehingga kerap meninggalkan sampah di sekitar area bandara. Hal inilah yang membuat bandara menjadi terkesan kumuh karena banyaknya sampah. Ia pun menyarankan agar pihak bandara membuatkan tempat khusus untuk para pengantar.

Laksaguna menyatakan, walaupun demikian kondisinya, namun BIL merupakan salah satu pintu masuk wisatawan dengan kenaikan paling tinggi yaitu 100,49 persen. Jumlah kunjungan wisatawan periode Januari-Juli 2013 sebanyak 4.872.262 orang, Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H PELAJAR Islam Indonesia (PII) dituntut untuk bisa memberikan solusi dan menjadi teladan di masyarakat di tengah berbagai krisis multidimensi yang melanda bangsa ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Bersambung ke hal 5

negara. Bahkan dengan kelengkapan dokumen itu, menjadi catatan baru bahwa pihaknya tidak harus mencari harga perkiraan sementara (HPS), sebagaimana yang dilakukan sejak awal.

Diurai juga oleh Nurodin, saat bersamaan dengan penyitaan, pekan lalu pihaknya sudah memeriksa 10 orang saksi. Mereka adalah distributor yang mensuplay alkes ke rekanan pengadaan. Pemeriksaan berlangsung di Gedung KPK, langsung oleh penyidiknya, Kanit I, Kompol AA Gede Agung bersama timnya. Dari 19 dokumen itu, disita dari 10 distributor tersebut.

Bersambung ke hal 5

‘’

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Masyarakat Mulai Sadar SETELAH diselenggarakannya City Sanitasi Summit (CSS) dan Aliansi Kota Kabupaten Kota Peduli Sanitasi (Akkopsi) di Lingkungan Jurang Jangkok, Cakranegara.

Masyarakat setempat sangat bersyukur dengan dipusatkannya kegiatan tersebut. Masyarakat semakin meningkatkan kesadaran dan kepeduliaan untuk tidak Buang Air Besar Sembarangan (BABS).

Kebersihan lingkungan pun mulai dijaga dan perhatikan secara bersama.

(Suara NTB/cem) Lurah Sayang-Sayang R. Arief Setiawan R. Arief Setiawan, ketika dikonfirmasi di ruangannya, belum lama ini mengungkapkan, masyarakat merasa bersyukur dengan diadakanya program nasional di Lingkungan Jurang Jangkok. Pasalnya masyarakat sudah mulai sadar dan peduli akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. “ Masyarakat merasa bersyukur dengan kegiatan tersebut” ungkapnya.

Menurut dia, minimnya pengetahuan masyarakat di Lingkungan Jurang Jangkok, pemerintah harus tetap memberikan penjelasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

Untuk terus menjaga dan merawat fasilitas yang telah disediakan pemerintah, Arief mengaku terus melakukan sosialisasi di tingkat lingkungan dan RT/RW. Upaya tersebut dilakukan, mengantisipasi agar masyarakat tetap melanjutkan program SaniMas. Program setiap minggu lanjutnya, masyarakat dioptimalkan melakukan pembersihan di lingkungan setempat.” Jangan sampai program SaniMas berhenti sampai disitu saja, harus tetap kita kontrol,” terangnya.

Arief mencontohkan, setiap hari RT masing-masing kelurahan diberikan jadwal untuk membersihkan tempat mandi, sehingga kondisi sumur tetap terawat.

Katanya, ia mengaku telah mewacanakan untuk membuat aturan. Tetapi sampai saat ini, aturan masih secara lisan disampaikan kepada masyarakat.

Ia menyebutkan dengan padatnya penduduk serta dekatnya lingkungan dengan kali menjadi kendala masyarakat dan pemerintah. Tetapi pihaknya, terus berupaya meminimalisir perilaku BABS. Lambat laun, katanya, perlu ada dukungan seluruh elemen untuk tetap menjaga kebersihan masyarakat Ia berharap, program tetap berjalan dan masyarakat menjaga infrstruktur yang telah diberikan pemerintah.

Oleh karenanya Lingkungan Jurang Jangkok bisa menjadi kunjungan wisatawan lokal, domestik dan mancanegara. (cem)

Sering Bertentangan KEBERADAAN Dewan Pengawas RSUD Kota Mataram disorot oleh Ketua Pansus RSUD Kota Mataram, H. Wildan, SH. Ia menilai, keberadaan Dewan Pengawas RSUD Kota Mataram tidak jelas ujung pangkalnya. ‘’Penyampaiannya di mass media sering bertentangan dengan kebijakan Pemda,’’ ujar.

Bahkan ada kesan dijadikan ajang politik.

Seharusnya, Dewan Pengawas tidak asal mengeluarkan pernyataan. ‘’Mungkin Sekda (Suara NTB/dok) sungkan karena ada H. Wildan faktor x, mungkin karena sudah lama,’’ imbuh Wildan. Pentingnya keberadaan Dewan Pengawas RSUD Kota Mataram, maka Pansus menganggap hal itu harus turut diatur dalam perda.

Pada bagian lain, Wildan melihat struktur organisasi RSUD Kota Mataram masih terbilang gemuk.

Setidaknya jika dibandingkan dengan RS yang ada di daerah lain. Tidak saja di RS Pasar Rebo Jakarta tapi juga RS di Yogyakarta. Pada pembahasan terakhir raperda Kota Mataram tentang RSUD Kota Mataram disepakati keanggotaan Dewan Pengawas RSUD Kota Mataram sebanyak tiga orang.

Meskipun aturan membolehkan keanggotaan Dewan Pengawas sebuah RS maksimal lima orang.

Khusus untuk RSUD Kota Mataram, pascaperda ini diketok nantinya, Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra telah berjanji untuk melaporkan keberadaan Dewan Pengawasan RSUD Kota Mataram kepada DPRD Kota Mataram. (fit)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Direktur RSUD Kota Mataram Dituding hanya Loyal pada Sekda Mataram (Suara NTB) – Anggota Pansus Raperda tentang RSUD Kota Mataram, H. Nur Ibrahim menuding Direktur RSUD Kota Mataram, dr. HL. Herman Mahaputra selama memangku jabatan sebagai orang nomor satu di RSUD Kota Mataram hanya menunjukkan loyalitasnya kepada Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM. Justru kepada Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh dan Wakil Walikota Mataram, Direktur RSUD Kota Mataram tersebut kurang loyal.

Tudingan itu dilontarkan Nur Ibrahim dalam rapat kerja Pansus itu dengan Kepala Dikes Kota Mataram, Direktur RSUD Kota Mataram, Kabag Hukum Setda Kota Mataram dan Kabag Organisasi dan Tata Laksana di ruang sidang DPRD Kota Mataram, Kamis (26/9) kemarin.

Dalam kesempatan itu, ia meminta Direktur RSUD Kota Mataram untuk mengamankan kepentingan masyarakat Kota Mataram.

Dikonfirmasi lebih lanjut mengenai tudingan tersebut, politisi Partai Golkar ini mengatakan, masih adanya kalangan RSUD Kota Mataram yang terkesan belum memaha-

mi KMS (Kartu Mataram Sehat), merupakan suatu indikasi bahwa Direktur RSUD Kota Mataram tidak mengamankan apa yang menjadi kebijakan Walikota dan Wakil Walikota Mataram.

Pada bagian lain, Nur Ibrahim mengungkapkan, dengan naiknya status RSUD Kota Mataram maka akan berimbas pada peningkatan pangkat dan jenjang karir pejabat RSUD Kota Mataram. Imbas dari peningkatan ini, sambung dia, harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme dalam melaksanakan tugas pascarampungnya Perda Kota Mataram tentang RSUD Kota Mataram nantinya.

Dalam pelaksanaan pelayanan, khusus untuk mengisi jabatan, ia meminta ada semacam rekomendasi dari Direktur RSUD Kota Mataram. ‘’Sehingga tidak ada unsur kedekatan,’’ imbuhnya.

Terkait tudingan, Direktur RSUD Kota Mataram tidak memberi komentar apapun dalam rapat yang sempat diskors itu.

Sementara itu, ditemui terpisah, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana nampak kaget, dengan laporan masyarakat yang diterima Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati yang mengaku dicemo’oh ketika berobat ke RSUD Kota Mataram dengan

membawa KMS. Pihaknya, kata Mohan, akan mengcross check hal itu. Namun demikian, seharusnya apa yang menjadi kebijakan, terlebih itu sudah menjadi produk resmi dari Pemkot Mat-

aram, seperti KMS, harus diamankan oleh Direktur RSUD Kota Mataram. ‘’Dia (direktur, red) harus mensosialisasikan kepada semua jajarannya,’’ demikian Mohan. (fit)

Wakil Walikota Bantah Penanganan Kebersihan Tak Maksimal

(Suara NTB/ist)

MENYIMAK - Walikota didampingi Wakil Walikota menyimak sosialisasi PKPU nomor 15 di Pendopo Walikota Mataram, Kamis (26/9) kemarin.

KPU Kota Mataram Diminta Tetapkan Zonasi Alat Peraga Mataram (Suara NTB) Walikota Mataram H. Ahyar Abduh berharap KPU segera melakukan koordinasi dengan partai politik guna menyamakan persepsi tentang PKPU nomor 15 menyangkut alat peraga. KPU diminta segera menetapkan zonasi untuk pemasangan alat peraga kampanye. Setelah itu, mana yang tidak sesuai dengan PKPU agar ditindak.

Karena ini sebenarnya sudah terlambat karena dalam amanah PKPU nomor 15 itu satu bulan sejak ditandatangani pada tanggal 22 Agustus 2013. Meskipun sudah lewat KPU harus segera menentukan zonasi itu sesuai dengan peraturan yang ada.

Selain itu, terangnya, dalam implementasi PKPU nomor 15 ini nantinya akan ada perubahan. Semua harus disinkronkan dengan baik dengan semua elemen. Karena penyelenggara pemilu ini sangat strategis. ‘’Kita ingin segala sesuatu berjalan dengan baik, silahkan komunikasikan dengan partai politik dan kita bersama-sama mematuhi peraturan perundang-undangan,’’ ujarnya.

Ketua KPU Kota Mataram Ahmad Gunawan menyampaikan, lahirnya PKPU nomo 15 sebagai bentuk penataan

agar spanduk-spanduk yang dipasang pada saat kampanye nanti tidak semrawut. Tentu dalam penataan itu terangnya, KPU tidak serta merta bisa melakukannya secara sendiri-sendiri. ‘’Oleh karenanya dalam PKPU nomor 15 itu kita disarankan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti kegiatan kita ini, kita berkoordinasi dengan semua pihak,’’ terangnya. Oleh karenanya perlu ada sinergitas dalam pelaksanaan PKPU nomor 15 dengan peraturan pemerintah daerah yang sudah ada seperti Perwal. Perwal sendiri sebenarnya sudah mengatur tata letak keindahan kota ini.

Menurut PKPU nomor 15 tahun 2013 ini, Baliho hanya boleh dipasang untuk gambar parpol saja. Adapun untuk gambar orang boleh dipasang asalkan orang tersebut tidak mencalonkan diri.

Artinya, gambar tersebut bisa saja berasal dari keluarga calon atau tim pemenangan calon, sedangkan untuk gambar calonnya sendiri, tidak diperbolehkan. Tidak hanya di baliho, di semua alat kelengkapan peraga kampanye calon tidak diperkenankan untuk memerankan diri atau menampil-

kan gambar calon bersangkutan seperti dalam iklan, reklame dan lain sebagainya.

Ahmad Gunawan mengatakan, selama ini pihaknya khawatir maraknya pemasangan baliho dan umbulumbul yang tidak beraturan.

Selain itu juga perlu dilakukan komunikasi yang intensif dengan parpol yang mengusung calegnya di setiap dapil, karena terdapat 474 calon anggota legislatif belum calon anggota DPD. Persoalan-persoalan ini yang coba dijawab tentu dengan memberikan zona-zona untuk pemasangan baliho.

Artinya kalau tidak diatur seperti itu akan terjadi perebutan lahan untuk memasang baliho sebagai bentuk kampanye. ‘’Kalau duluduluan seperti ini kan pasti yang banyak uangnya yang paling dulu memasang dan sebanyak yang mereka inginkan. Padahal dalam perundang-undangan semua calon harus diperlakukan sama.

Sama dalam artian mendekati keadilan itu,’’ pungkasnya. PKPU ini mengatur satu spanduk berukuran 1,5x7 meter untuk di setiap zonanya. Zona yang diambil ialah zona kelurahan. Penetapan zonasi akan disosialisasikan 2 Oktober mendatang. (dys)

Dampak Pembukaan Jalan Baru

Dinas Kebersihan Ajukan Tambahan 20 Pasukan Kuning

Dapatkan Door prize, berupa : uang tunai senilai paket Umrah untuk 6 orang, sepeda, TV, LCD, IPad, Laptop, Notebook, HP Blackberry dan uang belanja @Rp. 500ribu untuk 20 orang

(Suara NTB/fit)

DISKORS - Rapat pansus RSUD Kota Mataram, Kamis (26/9) sempat diskor karena belum adanya kesepakatan antara elegislatif dengan ekssekutif terkait beberapa poin penting dalam perda itu.

Mataram (Suara NTB) – Pembukaan jalan-jalan baru di Kota Mataram rupanya berdampak pula pada bidang kebersihan. Dinas Kebersihan pun mengajukan penambahan 20 pasukan kuning (petugas kebersihan, red) untuk menjaga kebersihan di jalan-jalan baru yang ada di Kota Mataram. Seperti Jalan Gajahmada dan terusan Jalan Bung Hatta.

Demikian Kasi Operasional Pelayanan Kebersihan pada Dinas Kebersihan Kota Mataram, Waris Kadarwanto menjawab Suara NTB di ruang kerjanya. Penambahan petugas kebersihan akan dialokasikan untuk beberapa ruas jalan baru. Seperti jalan Gajahmada. ‘’Itukan belum ada petugasnya, termasuk di kawasan Lingkar Selatan,’’ terang Waris.

Mulai dari perempatan Dasan Cermen hingga ke depan THR Loang Baloq belum semuanya tercover petugas kebersihan.

Secara keseluruhan Dinas Ke-

bersihan Kota Mataram mengajukanpenambahan20petugaskebersihan. Penempatannya pada jalanjalan baru yang belum ada petugas kebersihannya,kawasanlingkarselatan, termasuk, kalau memungkinkan pihaknya bakal mengisi lokasi Pantai Tanjung Karang dan LoangBaloq.Sejauhini,kataWaris, jumlahpetugaskebersihanyangada tidak kurang dari 540 orang.

Baik petugas di bagian kendaraan, penyapuan, petugas kontainer. Pembukaan jalan baru di Mataram, katanya berkonsekuensi pada penambahan petugas kebersihan. Termasuk terusan Jalan Bung Hatta. Sementara untuk tahun anggaran 2014 pihaknya belum membicarakan masalah penambahan petugas karena harus melakukan telahan terlebih dahulu, kawasan mana saja yang belum tercover petugas kebersihan. ‘’Insya Allah kita akan upayakan penambahan itu (petugas, red) di sekitar Pantai Tanjung Karang. Sejauh ini sudah ada 10

petugas kebersihan yang bertugas di sepanjang Pantai Penghulu Agung dan eks Pelabuhan Ampenan. Dengan rincian, tiga di eks Pelabuhan Ampenan dan tujuh petugas di Pantai Penghulu Agung.

Keberadaan 10 petugas kebersihan pantai, diakui Waris masih sangat kurang. Memang, sambung dia, dari panjang pantai seKota Mataram sekitar sembilan kilometer, tidak semua dijadikan objek wisata. Sehingga, penempatan petugas, kata dia, diprioritaskan untuk pantai-pantai yang sering dikunjungi wisatawan.

Seperti Pantai Penghulu Agung, eks Pelabuhan Ampenan, Pantai Tanjung Karang dan Loang Baloq.

Ketika ditanya berapa jumlah petugaskebersihanyangidealuntukmenjamin supaya pantai-pantai yang menjadi onjek wisata di Mataram tetap bersih, Waris menjawab diplomatis.Katanya,untukpersoalankebersihansebetulnyatidaksertamerta semua tanggungjawab harus dilimpahkan kepada pemerintah. (fit)

Mataram (Suara NTB) – Adanya sorotan terkait minimnya kegiatan gotong royong yang dikaitkan dengan tidak optimalnya penanganan kebersihan di Kota Mataram pascameraih piala Adipura, ditanggapi Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Kepada Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Kamis (26/9) kemarin, bahwa program penanganan kebersihan rutin dilakukan.

Itu, menurut dia, sudah ditangani oleh Dinas Kebersihan Kota Mataram. Tetapi di luar itu, sambung dia, ada terobosan-terobosan yang dilakukan Pemkot Mataram. ‘’Konsep-konsep yang coba kita terapkan sudah ada,’’ tuturnya. Antara lain pembangunan tempat komposting, depo transfer, depo sampah. Upaya-upaya ini sesungguhnya membuktikan bahwa penanganan kebersihan di Kota Mataramm, tidak mandeg, sebaliknya tetap berjalan.

Mohan menyatakan, kegiatan gotong royong bukan satusatunya tolak ukur menyebut penanganan kebersihan di Mataram, kendor. ‘’Memang ada yang sifatnya agak mendesak, sehingga butuh penanganan yang agak demonstratif,’’ terangnya. Ia kembali menegaskan, bahwa untuk kegiatan penanganan kebersihan rutin dilakukan. Secara umum, Mataram cukup bersih meskipun memang di beberapa titik masih membutuhkan intervensi yang lebih.

Justru karena Mataram sudah mendapat Adipura, itu menambah motivasi Pemkot Mataram bekerja maksimal mengimplementasikan Adipura dalam wujud Mataram yang bersih. Sementara itu, Kasi Operasional Pelayanan Kebersihan, Waris Kadarwanto kepada Suara NTB menyampaikan, pihaknya tetap menggelar gotong royong di titik-titik yang dianggap urgent. Hanya saja, sambung dia, ketika melaku-

(Suara NTB/dok)

H. Mohan Roliskana

kan kegiatan itu, tidak terekspose media.

Waris juga membantah kalau kegiatan gotong royong yang dilakukan petugas kebersihan berorientasi Adipura. Keinginan pihaknya, bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. ‘’Tanpa Adipurapun kita tetap mempertahankan itu,’’ cetusnya.

Menurut dia, kalau berbicara masalah sampah, dimanapun sama. Namun paling tidak ada upaya nyata dari Dinas Kebersihan.

Dinas Kebersihan telah menjadwalkan gotong royong dua kali dalam seminggu, yakni Hari Kamis dan Sabtu. Bahkan Waris juga menunjukkan jadwal gotong royong yang disusun pihaknya hingga Desember mendatang. Tidak hanya Dinas Kebersihan, Dinas PU dan Dinas Pertamananpun, sambungnya, melakukan upaya yang sama.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha mengkritisi penanganan masalah kebersihan di Kota Mataram. Pasalnya, belum lama Kota Mataram menyabet penghargaan tertinggi dalam bidang kebersihan lingkungan, yakni Adipura.

Kini, agenda rutin penanganan kebersihan seperti gotong royong sudah tidak lagi terdengar gaungnya. (fit)

Utusan Pemerintah Jepang Belajar Kelola Sampah di BSM Mataram (Suara NTB) – Pengelolaandanpenangansampah melalui bank sampah yang telah digalakkan oleh Pemkot Mataram, mendapat perhatian dari pihak pemerintah Jepang. Kedatangan perwakilan pemerintah tersebut, bermaksud untuk sharing program kepada BSM, pasalnya program yang sama telah dilakukan.

Koordinatorprogramkebersihan danlingkunganpemerintahJepang, Motoko Tatsmi, Kamis (26/9) mengunjungi Bank Sampah Mataram yang berada di Dinas Kebersihan Kota Mataram. Dalam kunjungannyaMotokoTatsmididampingioleh ketua BSM, Suhirman Adita.

Ketua BSM, Suhirman ketika dikonfirmasi, Kamis (26/9) usai menemui Motoko Tatsmi mengakui sangatbersyukurdansecaraprinsipnyatelahsiapmenyambutkedatangan tim bank sampah dari Jepang.

Pasalnya pihaknya dapat bertukar pikiran dan membagi pengalaman pengelolaan sampah yang baik.

Ia menyebutkan hasil komunikasinya dengan Motoko, sejauh ini Jepang mengalami kekurangan sampah hingga 40 ton, sementa-

ra Mataram mengalami kelebihan sampah delapan ton perhari.

Iamenambahkanperwakilanpemerintah Jepang akan kembali berkunjungpadaRabu(2/10)mendatang. Kedatangannya ke Mataram, melihat sistem pengelolaan sampah serta melihat langsung peran serta masyarakat dalam menangani persoalan sampah serta partisipasi masyarakat tentang keberadaan bank sampah tersebut. “ Dia mau secaralangsungmelihatketerlibatan masyarakat,” tuturnya Menurutnya pemerintah Jepang sejauh ini, masih terfokus pada pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos, sementara sampah anorganik dikelola menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki nilai jual di pasaran.

Dalamupayamenjalinkomunikasi dan kerjasama dengan pemerintah Jepang, untuk penanganan dan pengelolaan sampah di Kota Mataram.

PihaknyaakanmenggandengBadan LingkunganHidupProvinsiNTBuntukmensukseskanprogramtersebut.

“Kita akan berupaya bekerjasama denganLH,”terangnya.(cem)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Loteng Sulit Raih Adipura Praya (Suara NTB) Harapan dan keinginan Pemkab Lombok Tengah (Loteng) bisa meraih kembali Piala Adipura, yang terakhir disabet tahun 2008 lalu, tampaknya masih akan sulit terwujud.

Mengingat nilai komulatif yang sudah dikumpulkan Loteng, dalam proses penilaian Adipura masih jauh dari standar.

Sulitnya Loteng meraih Adipura ini disampaikan Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Loteng, Ir. H. Ahyar, kepada wartawan di gedung DPRD Loteng, Kamis (26/9). Diakuinya, saat ini dari beberapa aspek penilaian yang ada Loteng baru bisa mengumpulkan nilai 62 poin. Sementara nilai standar yang ditentukan untuk bisa memperoleh Piala Adipura sekitar 74 poin. “Itu artinya, masih banyak kekurangan yang harus dibenahi untuk bisa memperoleh Piala Adipura kembali,” jelasnya.

Menurutnya, pada beberapa aspek penilaian, nilai yang diperoleh Loteng cukup tinggi. Misalnya ketersediaan ruang terbuka hijau serta kenyamanan dan keasrian kota. Hal ini ditandai dengan ketersediaan pepohonan hijau, nilai yang diperoleh cukup tinggi. “Kalau dalam hal kenyamanan dan keasrian kota, kita sudah cukup baik. Karena pepohonan yang ada cukup banyak,” kilahnya.

Hanya saja yang menjadi persoalan ialah, persoalan kebersihan dan kesehatan kota. Di mana masih banyak terdapat sampah berserakan dan belum dikelola dengan baik.

Selain itu, kondisi saluran drainase perkotaan juga masih banyak yang memprihatinkan dan harus segera diperbaiki.

Khusus untuk sampah, lanjutnya, ada tiga kriteria yang harus dipenuhi, yakni ketersediaan pengangkutan sampah, pemilahan serta pengolahan sampah. Sementara yang sudah bisa dipenuhi baru ketersediaan pengangkutan sampah saja. ‘’Sedangkan untuk urusan pemilahan dan pengolahan sampah, masih belum memenuhi kriteria,’’ ungkapnya.

Untuk pemilahan dan pengelohan sampah, diakuinya, Pemkab Loteng sudah memiliki. Namun, tempat pemilahan itu hanya ada di tempat pembuangan akhir (TPA). Sementara untuk pemilahan dan pengolahan sampah di dalam kota sebelum dikirim ke TPA belum ada. “Seharusnya sebelum dikirim ke TPA, sampah yang berasal dari rumah tangga dan kantor harus dipilah terlebih dulu, baru bisa memenuhi kriteria. Kalau belum ada itu, nilai akan diperoleh masih rendah,” ujarnya.

Belum lagi persoalan sampah di pasar-pasar dan terminal, masih belum teratasi, sehingga belum mampu mendongkrak nilai komulatif secara keseluruhan.

Pun demikian, Ahyar menegaskan bukan berarti peluang untuk memperoleh Adipura sudah tertutup sama sekali, walau nilai yang dikumpulkan masih kecil. Pihaknya kini tengah berupaya keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih menjadi kendala, terutama persoalan sampah tersebut.

Komunikasi dan koordinasi dengan semua pihak, terutama di lingkup Pemkab Loteng sudah dilakukan. “Sekarang untuk menangani persoalan sampah, masing-masing SKPD sudah dibagi per zona. Yang nantinya menjadi tugas dan tanggung jawab SKPD bersangkutan untuk mengatasi persoalan sampah di zona tersebut,” imbuhnya, seraya menambahkan, Adipura masih bisa diperoleh kembali. (kir)

Harus Kompak INKONSISTENSI yang ditunjukkan pihak Bali Tourism Development Corporation (BTDC) terkait rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort, harus segera disikapi pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi. Dalam hal ini pemerintah daerah harus kompak serta satu langkah dan satu kata.

Menurut Pengamat Pemerintahan Loteng, Dr. H.M. Ikrom, gerakan yang dibangun selama ini dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan Mandalika Resort, masih terpecah-pecah. Pemerintah kabupaten bergerak sendiri, begitu pula dengan pemerintah provinsi, sehingga pengaruhnya tidak begitu maksimal dalam memberikan efek bagi pihak BTDC. Bahkan di internal pemerintah daerah masih belum satu kata dalam menyikapi persoalan BTDC ini. Begitu pula dengan dukungan dari elemen-elemen masyarakat lainnya di daerah ini masih lemah. “Seharusnya pemerintah daerah kompak dalam menyikapi persoalan ini. Mari duduk bersama, kemudian satu langkah dan kata. Jangan kita bergerak sendiri-sendiri,” ujarnya, Kamis (26/9).

Jika pemerintah daerah tidak kompak, bagaimana bisa memberi daya dorong kuat, karena gerakan yang dilakukan masih sendiri-sendiri. Akibatnya, gerakan yang dilakukan terkesan tidak terarah pada sasarannya. “Kalau pemerintah daerah sudah satu kata, kemudian didukung elemen masyarakat lainnya, pasti akan membawa dampak besar dalam proses pengembangan kawasan Mandalika Resort,” ujarnya.

Masyarakat pun, tambah mantan anggota DPRD Loteng ini, khususnya yang ada di Loteng juga jangan hanya berdiam diri melihat persoalan yang ada. Dukungannya juga sangat diharapkan. Apalagi Bupati Loteng sendiri sudah memberi jalan. ‘’Sekarang bagaimana kemudian bentuk dukungan itu diberikan. Tentunya sesuai peran dan fungsi masing-masing,’’ ujarnya.

Pihaknya meyakini, baik pemerintah maupun masyarakat sudah bosan dengan ketidakjelasan sikap pihak BTDC, terkait rencana pengembangan kawasan Mandalika Resort.

Terlebih sejak diberikan mandat oleh pemerintah pusat untuk mengembangkan kawasan tersebut, pihak BTDC hanya terkesan mengumbar-umbar janji. “Sejak awal pembebasan lahan di masa Warsito masih menjabat Gubernur NTB hingga TGH. M. Zainul Majdi, kawasan Mandalika Resort belum juga dikembangkan. Sehingga wajar kalau kemudian masyarakat bosan,” tandas Ikrom.

Untuk itu, harus ada gerakan bersama dalam usaha mendorong percepatan pengembangan kawaasan Mandalika Resort. Terlebih, berbagai fasilitas penunjang terutama jalan menuju kawasan Mandalika sudah dibangun oleh pemerintah. (kir)

H. M. Ikrom (Suara NTB/dok)

(Suara NTB/ham)

SEDOT AIR - Kekeringan yang terjadi di wilayah Lobar tidak hanya berdampak pada air bersih untuk keperluan rumah tangga, tapi juga pada tanaman padi. Pemerintah sudah melarang petani di Montong Are Kediri Lobar tidak menanam padi sekarang ini. Namun mereka tetap membandel. Akibatnya, mereka harus menyedot air sungai untuk mengairi tanaman padi yang telanjur ditanam.

Hama Tikus Masih Menyerang

Kecamatan Pujut Paling Parah

Praya (Suara NTB) Serangan hama tikus sampai saat ini masih menjadi momok bagi petani di Lombok Tengah Tengah (Loteng). Bahkan luas area pertanian yang terserang hama tikus semakin bertambah luas. Kecamatan Pujut menjadi daerah yang paling parah terserang hama tersebut.

“Awalnya luas lahan pertanian yang terserang hama tikus sekitar 127 hektar. Tapi sekarang luas serangan sudah hampir mencapai 400 hektar,” aku Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertanak) Loteng, Ir. Ibrahim di sela-sela menghadiri panen kedelai di Desa Sukarara Kecamatan Jonggat, Kamis (26/9).

Ibrahim mengungkapkan, hama tikus tidak menyerang seluruh kecamatan di Loteng, tapi di Kecamatan Praya Bar-

at, Praya Barat Daya, Pujut dan Praya Timur. Namun, ujarnya, yang paling parah tingkat serangan tikus terjadi di Kecamatan Pujut. Dari total hampir 400 hektar luas area pertanian yang terserang hama tikus, 200 hektar berada di Pujut.

Meluasnya serangan hama tikus, kata Ibrahim bukan berarti pemerintah daerah tidak berbuat. Berbagai upaya pengendalian dan pemberantasan hama tikus sudah dilakukan. Mulai dari

penyebaran racun tikus sampai pengasapan dan sebagainya. Hanya saja, hama tikus ini cukup sulit dikendalikan. Salah satu penyebabnya kondisi cuaca yang cukup panas.

Di mana banyak lahan-lahan pertanian yang mengalami kekeringan dan tanahnya pun pecah-pecah yang menjadi lokasi tikus untuk bersembunyi. Selain fokus pengendalian di daerah yang sudah terserang, pihaknya pun fokus untuk melakukan

KLU Himpun Indikator SPM Pelayanan Publik Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan mengintensifkan pelayanan minimal kepada masyarakat dengan mengundang lembaga yang merupakan fasilitator di tingkat provinsi. Dalam hal ini, Pemda KLU akan mengarahkan pelayanan kepada masyarakat mengarah pada SPM (Standar Pelayanan minimal).

Asisten I Setda KLU, H. Kholidi Kholil, Kamis (26/9), usai membuka pelatihan SPM sektor publik di KLU mengutarakan pelayanan minimal masih dalam upaya pencapaian. Dari pemetaan yang akan dilakukan, SPM pada urusan wajib penyelenggaraan pemerintah berada di

15 bidang, dengan 59 jenis dan 174 indikator.

“SPM telah dituangkan dalam PP No. 65 tahun 2005 sebagai landasan hukum penyelenggaraan. Di masing-masing bidang, merupakan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti dalam bentuk implementasi karena menyangkut hak dasar mayarakat. Apabila pemerintah tidak memenuhi, masyarakat bisa menuntut,” ungkap Kholidi.

Ia menerangkan, Pemda KLU baru mengarah pada penyusunan SPM sebagai instrumen pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar. Apabila SPM tercapai, maka pemerintah daerah

setidaknya dapat mengembangkan misi dan visi untuk mencapai level berikutnya, yaitu pelayanan prima.

Penyusunan SPM dengan 174 indikator ini pun akan dipergunakan sebagai acuan evaluasi pelayanan pemerintah dalam memenuhi servis publik. KLU sebagai daerah yang sudah berusia 5 tahun, tidak melulu dikatakan baru meski sebagian besar aparatur membutuhkan penataan yang matang.

“Pada akhirnya, seperti apa kinerja pelayanan pemerintah daerah akan terukur dari sejauhmana indikator tadi dapat dipenuhi. Bagaimanapun, sifatnya pelayanan di SPM ini adalah wajib untuk dipenuhi,” pungkas Kholidi. (ari)

Pelayanan KTP di Kecamatan

Minimalisir Praktik Percaloan Selong (Suara NTB) Sepekan sudah lamanya proses pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dilakukan di kecamatan. Sebelumnya, pelayanan KTP dan KK dipusatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

Camat Selong, Sanusi kepada Suara NTB mengungkapkan, saat pelayanan bersifat terpusat dan menumpuk menyebabkan terjadinya praktik-praktik percaloan.

Namun setelah dikembalikan ke kecamatan, proses pengawasan bisa lebih ketat. “Kalau banyak orang itu kan tidak bisa dipungkiri ada calonya,” ungkapnya, Kamis (26/9).

Di samping itu, setelah pengembalian pelayanan di kecamatan, biaya yang

dikeluarkan masyarakat juga jauh lebih murah, karena kantor camat cukup dekat dari rumah dibandingkan harus ke Kantor Dukcapil di Selong.

Meski pelayanan dikatakan gratis, ada beberapa biaya yang dikeluarkan masyarakat, seperti biaya transportasi ke kantor pelayanan. “Pernah secara tidak sengaja saya bertemu dengan warga Sembalun yang sengaja menginap di Masjid Raya Selong untuk mengurus pembuatan KTP,” tuturnya.

Di Kecamatan Selong, lanjutnya, pelayanan pembuatan KTP dan KK sepekan ini dinilai cukup lancar dan aman. Pelayanan pun tidak menemukan kendala yang mengganggu masyarakat. Dihitung ratarata pelayanan 60 orang/ hari, meningkat 100 persen

dibandingkan saat dipusatkan Dukcapil.

Setelah dikembalikan ke kecamatan, volume kerja karyawan kecamatan juga bertambah.

Harapannya, tidak saja beban kerja yang bertambah. Namun juga honor dari para tenaga yang memberikan pelayanan.

Diakuinya, di Kantor Camat Selong ini pembuatan KTP manual juga masih berlangsung, khususnya bagi warga yang belum mengantongi KTP Elektronik. Namun, pembuatan KTP manual ini dibatasi hingga Desember 2013. Mengenai KTP Elektronik proses perekaman masih berjalan. Termasuk, secara mobile dilakukan untuk mempercepat perekaman KTP Elektronik di masyarakat. (rus)

upaya pencegahan, sehingga area serangan hama tikus tidak semakin luas. Misalnya, dengan melakukan pencegahan migrasi hama tikus dari wilayah yang sudah terserang ke wilayah yang belum terserang. Mengingat migrasi hama tikus bisa mencapai 5 km.

Salah satu wilayah yang belum terserang yakni wilayah Kecamatan Jonggat, sehingga pihaknya bersama petani beberapa waktu lalu, sudah menggelar aksi bersama pencegahan migrasi hama tikus. Apalagi letak wilayah Kecamatan Jonggat berdekatan dengan wilayah Kecamatan Praya Barat Daya yang sudah terserang.

“Pencegahan migrasi tikus

kita lakukan melalui gerakan bersama penyebaran racun, pengasapan serta pengeboman asap. Untuk mensterilkan wilayah-wilayah yang bisa digunakan sebagai lokasi penyebaran hama tikus,” imbuh Ibrahim.

Disinggung dampak serangan hama tikus terhadap produktivitas pertanian khususnya kedelai, Ibrahim mengaku tetap ada, tapi tidak terlalu signifikan. Di mana, luas serangan hama tikus dengan total luas tanam kedelai perbandingan masih jauh. Lagi pula, kendati terserang hama tikus, petani masih bisa memanen tanaman kedelainya walau petani yang terpaksa panen lebih awal. (kir)

APBD Loteng 2014 Ditarget Rp 1,25 Triliun Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) memasang target besaran APBD tahun 2014, sebesar Rp 1,25 triliun lebih. Anggaran sebesar itu bakal difokuskan pada upaya memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam mencapai itu dibutuhkan optimalisasi peningkatan produktivitas sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA), sehingga mampu mempercepat penanggulangan kemiskinan di Loteng.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Loteng 2014, yang disampaikan dibacakan Wakil Bupati (Wabup) Loteng Drs. H. L. Normal Suzana, pada sidang paripurna DPRD Loteng, Kamis (26/9) kemarin, terungkap untuk sisi pendapatan daerah paling besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 841 miliar. Daerah juga menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 106,9 miliar dari Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Rp 44 miliar serta dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sebesar Rp 94 miliar. ”Ditambah penerimaan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 165 miliar,” terangnya.

Dijelaskannya, anggaran tersebut nantinya akan diarahkan dalam upaya mendorong tercapainya lima prioritas pembangunan yang meliputi peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif. Ditambah peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar serta peningkatan kapasitas aparatur dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.

Semua itu, lanjutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan di Loteng. “Prioritas pembangunan daerah tahun

anggaran 2014 tersebut dirumuskan dengan menimbang hasil evaluasi serta capaian kinerja pembangunan tahun anggaran sebelumnya, isu strategis, prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan provinsi dan RPJMD Loteng 2011-2015,” jelasnya.

Menurut Wabup, persoalan kemiskinan masih menjadi persoalan pelik bagi Loteng.

Untuk itu, berbagai program pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2014 mendatang, bakal diarahkan kepada upaya menekan angka kemiskinan itu sendiri, sehingga pengentasan kemiskinan bisa lebih cepat tercapai.

Jika melihat alokasi anggaran belanja daerah sampai sejauh ini masih didominasi belanja tidak langsung untuk pembayaran gaji dan tunjang pegawai daerah, karena sifatnya wajib dan mengikat. Di mana pada tahun 2014 mendatang ditargetkan mencapai Rp 798 miliar lebih, karena anggaran belanja naik sebagai dampak kebijakan kenaikan gaji PNS sebesar 6 persen dari pemerintah pusat.

Ditambah belanja tidak langsung lainnya, sehingga berjumlah total Rp 864 miliar. Sementara untuk belanja langsung yang diarahkan untuk membiayai program sebesar Rp 394 miliar yang diharapkan bisa dimanafaatkan semaksimal mungkin dalam mendorong percepatan pembangunan di daerah ini.

Wabup juha mengakui, porsi belanja tidak langsung masih didominasi dari belanja langsung. Tapi pada dasarnya, banyak anggaran belanja tidak langsung yang sesungguhnya bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya, anggaran perimbangan bagi pemerintah desa, bantuan sosial serta dana hibah bagi organisasiorgansiasi kemasyarakatan yang sifat anggarannya tidak langsung, tetapi bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat bawah. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

KSB Kembali Uji Kualitas Air Sungai

Ketuk Nurani Pejabat

Matanda Galang Dana bagi Balita Kurang Gizi Bima (Suara NTB)Guna menyindir sekaligus mengetuk nurani pejabat di Kabupaten Bima, menyusul tingginya angka balita kurus, gizi kurang dan gizi buruk hingga hampir mencapai angka 6.000 anak, elemen pemuda yang tergabung dalam Masyarakat untuk Transparansi Daerah (Matanda) menggelar aksi pengumpulan koin. Rupanya tak sia-sia, belum sehari para pemuda ini berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,4 juta.

Rencananya koin-koin ini bukan diserahkan ke penderita gizi buruk, melainkan ke Pemda.

Aksi galang koin ini diawali di gedung DPRD Kabupaten Bima. Sambil berorasi, para pemuda ini membawa kotak kardus yang di bagian sisi ditempeli poster salah satu anak penderita gizi buruk. Setelah melakukan aksi di gedung DPRD Kabupaten Bima, massa kemudian melanjutkan penggalangan dana di Kantor Bappeda Kabupaten Bima. Namun di tempat tersebut, sempat ter-

jadi ketegangan antara pemuda Matanda dengan staf. Pasalnya para staf tak terima penggalangan dana tersebut juga disertai dengan teriakan menggunakan megaphone.

Setelah melakukan aksi di kantor Bappeda, massa melanjutkan aksi penggalangan dana di Kantor Kejari Raba Bima.

Bahkan para pemuda ini sempat masuk ke dalam kantor Kejaksaan. Selain melakukan aksi penggalangan dana, Matanda juga berorasi terkait dengan sejumlah kasus korupsi yang belum tuntas. Dari ketiga kantor ini, Matanda berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 1,4 juta.

Koordinator Matanda, Amiruddin, menyebutkan dana yang terkumpul ini akan disumbangkan ke Pemda untuk mengetuk sekaligus mengintervensi 5.896 balita kurang gizi dan gizi buruk. Melihat dana yang terkumpul, ini menunjukkan bawa rakyat sesungguhnya bisa ikut peduli memikirkan nasib sesama

(Suara NTB/use)

GALANG DANA – Para aktivis Matanda di Bima tengah menggelar aksi himpun koin sebagai wujud kepedulian terhadap tingginya angka kasus gizi buruk di daerah itu, Kamis (26/9). mereka. “Jika pemerintah tak memiliki dana yang cukup untuk mengurus rakyat, rakyat yang akan membantu sesamanya,” tandas Amir.

Selain itu, pihaknya menyorot politik anggaran saat ini,

Minahasa Utara Belajar Regulasi Tambang ke Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD Minahasa Utara, khususnya dari Komisi B, berkunjung ke Sumbawa, Kamis (26/9). Mereka ingin memperoleh tambahan pengetahuan tentang regulasi (Perda) dan pengelolaan pertambangan di daerah ini.

Rombongan DPRD Minahasa Utara tersebut diterima Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik. Bupati menyampaikan perhargaan atas kunjungan “balasan” ini. Setelah sebelumnya Pemkab Sumbawa sempat berkunjung ke daerah tersebut. Apalagi kedatangan rombongan Kabupaten Minahasa Utara ini, bersedia mempelajari regulasi-regulasi terkait bidang pertambangan di Sumbawa. “Kita berharap pertemuan itu dapat menjadi ajang tukar menukar informasi antara kedua daerah,” harap Bupati.

Selanjutnya, digelar diskusi yang dipimpin Sekda Sumbawa, Drs. H. Rasyidi. Dalam diskusi, anggota Komisi B Minahasa Utara banyak menanyakan mengenai me-

Usman HI

Kebakaran Landa Pemukiman Padat di Sumbawa dan Bima Sumbawa Besar (Suara NTB) Kebakaran melanda pemukiman padat penduduk di kampung Marilonga, kelurahan Brangbiji, Sumbawa, serta warga di pemukiman padat RT 5 RW 3 Kelurahan Rontu, Kecamatan Raba Kota, Kamis (26/9).

Di Brang Biji, meski api tidak sampai melahap habis dua rumah, namun kejadian ini sempat membuat warga setempat panik. Beruntung pemadam kebakaran segera tiba di lokasi memadamkan di jago merah.

Informasi yang dihimpun di lokasi, menyebutkan, kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 13.30 Wita, Kamis (26/9). Dua rumah yang terletak di RT. 03 RW 08 kampung Marilonga kelurahan Brang Biji atau tepatnya di belakang RSUD Sumbawa, terbakar. Sejauh ini, belum diketahui pasti penyebab dari kebakaran dimaksud. Namun, kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. “Saat itu saya sedang kerja, ditelepon sama istri rumah sudah terbakar,” kata salah satu pemilik rumah yang terbakar, Dodi Arisandi, yang saat kejadian hanya ada Ibu dan istrinya yang sedang tidur. Mereka pun baru tahu, setelah tetangga datang memberitahu dan membantu memindahkan barang.

Sejauh ini, dirinya belum mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Namun dugaan awal karena arus pendek. Kerugianpun diperkirakan mencapai belasan juta rupiah. Begitu pula dengan keluarga pemilik rumah lainnya, yang juga ketua RT setempat, Muhammad, yang tidak mengakui tidak mengetahui apa penyebab kebakaran yang juga melalap dua kamar di lantai dua rumah iparnya, Arifin. Sepengetahuannya, api berasal dari bangunan yang berada di sebelah kanan rumah setempat.

Beruntung kejadian ini cepat dilaporkan dan tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api.

Tidak lama berselang, api pun berhasil dipadamkan. Terlihat pula petugas kepolisian melakukan olah TKP, mencari tahu apa penyebab kebakaran.

kanisme divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang selama ini dijalankan Pemkab Sumbawa melalui PT DMB. Serta terkait porsi yang diperoleh Pemkab Sumbawa dari kerjasama tersebut. Mereka juga menanyakan tentang proses pengawasan produksi tambang.

Menanggapi hal ini, Sekda menjelaskan, Sumbawa baru memiliki dua inspektur tambang. Namun sejauh ini belum

berperan, karena PT NNT baru dalam tahapan eksplorasi di Dodo Rinti, Sumbawa.

Pada kesempatan itu, salah satu anggota DPRD Minahasa Utara, Henry Walukau, menyampaikan bahwa pengolahan tambang di daerahnya sudah para taraf produksi hasil tambang dan tidak lagi mengirim konsentrat seperti yang dilakukan PT NNT. Dengan kata lain, di sana telah memiliki smelter. (arn)

(Suara NTB/arn)

CINDERAMATA - Tukar cinderamata Bupati dengan Ketua rombongan DPRD Minahasa Utara, Kamis (26/9).

Pol PP KSB Amankan Enam Pasangan Mesum Taliwang (Suara NTB) Razia yang dilakukan oleh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), dalam sepekan, menjaring sebanyak enam pasanga mesum.

“Seminggu ini ada enam kasus mesum yang kita tangani,” terang kepala Satpol-PP KSB Agus Hadnan kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Dari keenam kasus tersebut, empat di antaranya diketahui adalah pasangan dewasa tanpa ikatan perkawinan. Sementara dua kasus lainnya, diungkapkan Agus melibatkan kalangan siswa dan mahasiswa. Di mana secara keseluruhan kasus terjadi di lingkungan kos yang banyak di dalam kota Taliwang.

Menurut Agus, pihaknya prihatin dengan temuan tersebut. Terutama para pelaku dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Meski seluruhnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan, namun tindakan melanggar norma masyarakat itu ternyata telah dekat dengan

(Suara NTB/dok)

Agus Hadnan

kehidupan pelajar dan mahasiswa. “Ini sudah memprihatinkan karena anak-anak kita juga sudah berani berbuat seperti itu. Dan rata-rata mereka memanfaatkan keberadaan kos-kosan,” timpalnya.

Praktik mesum yang kerap memanfaatkan kamar kos dalam kota Taliwang selama ini, dikatakan Agus karena banyak dari pemilik kamar kos tidak paham aturan. Bahkan ia memperkirakan tidak lebih

dari 50 persen usaha kos di KSB yang memiliki izin sesuai aturan yang berlaku. “Karena mereka tidak pernah mengurus izin, makanya mereka tidak tahu aturan. Dan apa yang terjadi mereka mengelola kos-nya semaunya tanpa melakukan pengawasan secara ketat terutama pada penghuninya,” urainya.

Untuk menekan kasus serupa Agus menegaskan akan terus melancarkan kegiatan razia kos khususnya di dalam wilayah kota Taliwang. Ia pun berharap masyarakat turut berperan serta secara aktif membantu aparat dengan cara memberikan informasi seputar kegiatan mencurigakan di tempat-tempat kos yang berada di lingkungan mereka. “Sejauh ini partisipasi masyarakat sudah sangat baik, ini dibuktikan dari kebanyakan kasus yang kita amankan rata-rata berdasarkan laporan warga. Dan memang harus begitu, kita harus bersama-sama kalau ingin daerah kita ini bebas aktivitas maksiat,” tandasnya. (bug)

di mana dalam postur APBD lebih besar untuk belanja aparatur. Sementara untuk publik nilainya sangat kecil. Itu pun masih disisipkan untuk program lain. Aksi penggalangan dana di Dewan kemarin senga-

ja dilakukan karena pihaknya mengetahui Dewan tengah menggelar rapat paripurna. Memanfaatkan kehadiran wakil rakyat dan pejabat Pemkab Bima, sehingga menggalang dana di Dewan. (use)

80 Desa Terancam Kekeringan di Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Sekitar 80 desa di Kabupaten Sumbawa terancam mengalami kekeringan, terutama kaitan dengan masalah air bersih. Bahkan sudah ada tiga desa di antaranya yang memasukkan laporan soal kekurangan air bersih, hingga pemerintah segera membuat SK kondisi darurat kekeringan di tengah musim panas saat ini.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbawa, Ir. Mukmin, yang ditemui Suara NTB, Kamis (26/9) menyebutkan, dari data yang terhimpun, sekitar 80 desa yang tersebar di 24 kecamatan Sumbawa terancam mengalami kekeringan di musim panas ini. Bahkan saat ini, sudah ada tiga wilayah yang memasukkan laporan krisis air bersih. Yakni Uma Buntar kecamatan Unter Iwes, desa Kuken kecamatan Moyo Utara dan Sampar Maras Labuan Badas.

Untuk tiga desa tersebut, lanjut Mukmin, pihaknya telah mengambil langkah dengan menyalurkan bantuan air bersih melalui mobil tangki yang diisi ke tandon bak penyimpan air bekerjasama dengan PDAM dan Dinas Sosial Sumbawa. “Kalaupun kekurangan, kita usulkan lagi ban-

tuan pengadaan tandon,” katanya sambil tetap berkoordinasi dengan instansi terkait.

Upaya lainnya, mengatasi ancaman meluasnya kekeringan dimaksud, pihaknya sedang menyusun SK kedaruratan yang dananya dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Pusat. SK melibatkan semua unsur terkait hingga ke tingkat bawah dengan masa waktu dua bulan. “SK penetapan kondisi darurat untuk kekeringan bantuan dana dari pusat. Kita juga tunggu bantuan dana dari APBD Perubahan,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat agar mewaspadai ancaman kebakaran di tengah cuaca panas saat ini. Dengan tidak sembarang membakar sampah atau membuang puntung rokok. (arn)

Setelah Puskesmas, Inspektorat Bidik Sekolah Sumbawa Besar (Suara NTB) Inspektorat Sumbawa kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah.

Setelah sebelumnya melakukan pemeriksaan rutin terhadap Puskesmas yang hasilnya masih dalam proses penyusunan.

Kepala Inspektorat, Arahim, S.Sos, Kamis (26/9) menjelaskan, pemeriksaan reguler seluruh puskesmas telah dilakukan. Namun, saat ini tim sedang menyusun hasil dari pemeriksaan yang dilaku-

kan. Hasilnya nanti dilaporkan ke Pimpinan Daerah, untuk kemudian ditindaklanjuti di lapangan.

Kini, tim juga melakukan pemeriksaan terhadap sekolah yang ada. Hasilnya belum dapat diketahui, karena masih dalam tahap pelaksanaan. Diperkirakan, pemeriksaan dilakukan sampai akhir September ini. “Hasilnya akan kita laporkan ke Bupati. Untuk menindaklanjuti lebih jauh, apakah nantinya ada rekomendasi-rekomendasi untuk perbaikan dan lainnya,” jelasnya. (arn)

KSB Rancang Program Bedah Rumah Tanpa Dana Pendamping Taliwang (Suara NTB) Pelaksanaan kegiatan program bedah rumah yang diperoleh pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2013 ini, baik dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/bug)

Taliwang (Suara NTB) Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kembali melakukan pengujian terhadap kualitas air sungai yang ada di seluruh kecamatan. Kegiatan pengujian tersebut untuk mengetahui tingkat kualitas air sekaligus mengontrol kemungkinan pencemarannya.

Kepala BLH KSB H. Usman HI menjelaskan, pada tahun ini pengujian kualitas air sungai dilakukan dalam dua tahap.

Di mana tahap pertama sebelumnya telah dilaksanakan pada bulan Agustus dan menyasar 13 titik pengambilan sampel di sejumlah sungai utama yang mengalir di enam kecamatan.

Di antaranya di kecamatan Sekongkang, Jereweh, Brang Rea, Brang Ene, Taliwang dan Seteluk. “Kecuali Maluk dan Poto Tano, semua kecamatan kita ambil sampel air sungainya,” jelasnya kepada wartawan, Kamis (26/9).

Untuk tahap kedua, tim BLH rencananya baru akan turun pada awal bulan Oktober mendatang. Menurut Usman, dengan proses yang sama pengambilan sampel tahap dua pun akan menyasar beberapa titik berbeda dari sungai yang diambil sampel sebelumnya. “Aliran sungainya tetap sama tapi titiknya mungkin yang kita bedakan untuk mendapatkan sampel yang lebih variatif,” timpalnya.

Hasil uji tahap pertama sendiri hingga kini, belum diterbitkan.

Meski pasca pengabilan sampel beberapa waktu lalu, BLH langsung mengirimkannya ke Laboratorium Kesehatan Masyarakat Pulau Lombok, namun hasilnya belum disampaikan ke BLH. Usman mengatakan sesuai kesepakatan dengan pihak Laboratorium, hasil pengujian nantinya baru akan disampaikan bersamaan dengan hasil uji sampel tahap kedua. “Jadi minta bersamaan diserahkan ke kami. Biar sekaligus kita lihat hasilnya untuk dikomparasikan guna mengetahui perbedaan kondisi seperti apa saja yang terjadi pada air sungai kita,” urainya.

“Memang parameter pencemarannya terhadap mercury.

Tapi kegiatan pengujian ini bukan karena adanya tambang liar (PETI). Ini kegiatan rutin kami. Ada tidak adanya PETI kita tetap laksanakan kegiatan ini,” elaknya.

Hasil pengujian nantinya baru akan disampaikan oleh pihak Lab bersamaan dengan hasil uji tahap kedua yang baru akan dilaksanakan pada bulan Oktober mendatang. Usman mengungkapkan, apapun hasil pengujian nantinya pihaknya tidak dapat mempublikasikannya secara langsung. Namun harus terlebih dahulu dilaporkan kepada bupati selaku kepala daerah. “Nanti kita juga akan membahas hasilnya melalui rapat koordinasi lintas dinas untuk menindaklanjuti apapun hasil lab nanti,” imbuhnya. (bug)

Dua Ludes Sedangkan amukan si jago merah di Kelurahan Rontu Kecamatan Raba Kota, api melahap empat unit rumah milik warga yang masih dalam satu ikatan keluarga. Untungnya tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.

Salah seorang korban, Sri Minarni (39) yang ditemui menyebutkan api yang menghanguskan empat rumah ini bersumber dari rumah milik mertuanya, Siti Maryam, yang letaknya berdempetan. Awalnya awalnya peristiwa kebakaran tak ada yang tahu. Termasuk mertuanya yang sudah renta. Api baru diketahui ketika dia yang tengah melakukan bersih-bersih dalam rumah ditanyai oleh suaminya, Iswan (41) karena mencium bau asap.

Sejurus kemudian dia pun ikut keluar dan memeriksa bagian depan rumah. Namun saat berada di bagian depan rumah, dia melihat api sudah melahap rumah mertuanya dan mulai menjilati atap bagian kiri rumahnya. “Saya langsung teriak, kebakaran,” katanya. Suaminya kemudian berlari ke arah rumah mertua dan menyelamatkannya. Saat itu Siti Maryam terpaksa diangkat karena tak bisa lagi berjalan.

Dijelaskan, Sri, kebakaran ini terjadi begitu cepat. Dalam sekejap, api menyambar empat rumah sekaligus termasuk rumahnya, rumah milik Hamisah, dan milik M Ali. Pasalnya, saat itu angin juga bertiup dengan kencang. Petugas pemadam kebakaran kemudian berhasil memadamkan api setengah jam kemudian.

Untuk sementara, dia menduga jika peristiwa kebakaran ini dipicu oleh korsleting (arus pendek, red). Dalam peristiwa ini dia dan juga mertuanya mengalami kerugian yang tak sedikit.

Sementara itu, kerugian yang lebih parah dialami oleh Hamisah. Anak kedua dari Siti Maryam ini menyebutkan dalam peristiwa ini seluruh barang elektronik ludes terbakar. Barang-barang tak ada yang bisa diselamatkan karena rumah dalam keadaan kosong. Saat peristiwa berlangsung, dia tengah ke rumah anaknya di perumahan yang berjarak sekitar 200 meter dari lokasi.

Dia baru tahu setelah dikabari oleh warga via telepon. “Pokoknya tidak ada yang bisa diselamatkan,” tutur Hamisah.

Aparat Polres Bima Kota yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Kapolres Bima Kota melalui Kasat Reskrim AKP Agus Dwi Ananta SH yang dikonfirmasi menyebutkan, hingga saat ini pihaknya belum bisa menyimpulkan pemicu terjadinya kebakaran. Hanya saja, berdasarkan informasi sementara api diduga terjadi karena korsleting. “Kita masih lakukan olah TKP, kita belum bisa simpulkan penyebab terjadinya kebakaran. Tapi berdasarkan informasi sementara diduga akibat korsleting,” katanya. (arn/use)

Halaman 4

Abdullah

dipastikan akan berjalan tanpa sharing anggaran dari KSB. KSB tidak menyediakan anggaran pendampingan, sebab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) mengalami defisit.

“Jadi, tidak ada anggaran pendamping untuk program itu kita sediakan,” jelas kepala BPMPD KSB melalui Kabid Sosial Budaya (Sosbud) Mulyadi Gole kepada media ini, Kamis (26/9).

Meski tanpa dana pendamping, Pemda KSB tidak akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan program tersebut. Pemda KSB tetap akan melaksanakan program bedah rumah itu, sementara dana pendampingannya baru akan disediakan pada tahun 2014 mendatang. “Karena tahun ini anggaran tidak ada, jadi dana pedampingannya kita siapkan di tahun depan. Itu tidak masalah dan program itu bisa jalan duluan,” timpalnya.

Kedua program

tersebut kemungkinan akan mulai digulirkan pada bulan Oktober mendatang. BPMPD sendiri saat ini telah melakukan berbagai persiapan termasuk penetapan warga yang bakal menerima program tersebut. “Begitu dana program itu disalurkan kita di sini sudah siap melaksanakannya,” klaim Mulyadi.

Sedianya dana pendamping yang bersumber dari APBD Pemda KSB itu akan dimanfaatkan untuk mendanai seluruh biaya operasional yang timbul dari kegiatan program bedah rumah tersebut.

Sebab sesuai aturan, dana program bedah rumah tidak dibenarkan untuk membiayai kegiatan operasional, tetapi sepenuhnya untuk membeli material semata. “Makanya kita tetap harus sediakan dana pendamping. Walau yang walau tidak bisa sekarang jadi kita sediakan di tahun depan,” ujarnya.

Di KSB, jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang akan tersentuh

program tersebut sebanyak 275. Kemenpera sendiri akan menalangi sebanyak 175 unit rumah sementara yang akan didanai oleh Pemrov NTB sebanyak 100 rumah.

Jadi Bumerang Dari Dompu dilaporkan, kewenangan pemkab setempat yang menentukan penerima program serupa dinilai akan menjadi bumerang bagi daerah Apalagi penentuan itu akan dilakukan sendiri oleh Bupati setelah blusukan ke perkampungan warga. Akan banyak warga yang merasa berhak menerima, tetapi tidak sempat dikunjungi Bupati.

Sekretaris Komisi II DPRD Dompu, Abdullah, S.Kel mengatakan, penentuan penerima program bedah rumah yang selama ini diverifikasi secara berlapis mulai tingkat Desa hingga pemerintah pusat saja masih menuai masalah. Ketika jatah tambahan 350 unit rumah diserahkan ke Bupati untuk menentukannya, justru

akan menambah konflik di tengah masyarakat. “Karena Bupati tidak mungkin akan mengecek semua rumah yang ada di Dompu. Yang didata dari tingkat Desa dan diverifikasi berulang kali oleh pemerintah saja menyisakan masalah di tengah masyarakat,” ingat Abdullah.

Bila Pemda tetap ngotot meminta agar jatah tambahan 350 unit rumah ini ditentukan oleh Bupati, Abdullah justru khawatir akan menambah gelombang protes warga yang tidak puas karena tidak kebagian bantuan. “Justru ini akan menghambat program pembangunan lainnya,” katanya.

Bila pemerintah ingin program ini tepat sasaran, bukan meminta penentuan calon penerima ke pemerintah pusat. Tapi memperbaiki sistem yang ada agar tidak terjadi penyimpangan saat pendataan dan verifikasi calon penerima. “Sistem penentuan yang ada sudah bagus, tinggal meningkatkan pengawasan,” sarannya. (bug/ula)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Halaman 5

Ditreskrimsus Sita 19 Dokumen Proyek Alkes Lotim

Proyek Terminal Haji BIL

‘’Sumber Alkes ini kan dari 14 distributor. Jauh sebelumnya kami sudah periksa 4 saksi dari distributor. Sedangkan selebihnya, 10 saksi yang belum diperiksa, kami mengalami kendala saat pemanggilan, sehingga pemeriksaan terpaksa dikoordinasikan dan dilakukan di Gedung KPK pekan kemarin,’’ kata Nurodin, Kamis (26/9).

Dengan rampungnya pemeriksaan itu, semakin melengkapi materi penyidikan timnya, ditambah lagi dengan dokumen yang sudah dikantongi. ‘’Beberapa hari ke depan, dokumen dan hasil pemeriksaan itu akan ditelaah,’’ terangnya.

Baru kemudian tim akan menyodorkan ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Denpasar Bali untuk ekspose kelengkapan materi perhitungan kerugian negara.

Direncanakan, tim pekan depan akan berangkat ke Bali untuk berkoordinasi dengan BPKP. ‘’Kenapa BPKP Bali, karena dasar penyidikan sebelumnya adalah BPKP Bali,’’ pungkasnya. (ars)

Periksa Indikasi Penyimpangan Melalui Uji Lab

Dari Hal. 1

Siswa SDN 6 Korleko Belajar Lesehan di Kantin dan Rumdis Pantauan Suara NTB, aktivitas belajar mengajar terlihat kurang memadai dan tidak terlihat fasilitas yang menunjang proses belajar mengajar berjalan baik. Di tengah keterbatasan, para siswa terlihat antusias belajar. Pemandangan seperti itu menurut pengakuan Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 6 Korleko, Sanusi, SPd,MPd, sudah cukup lama. ‘’Sudah lima tahun lamanya kita kekurangan ruang belajar ini,’’ ujarnya.

Disebutkan Sanusi, total jumlah siswanya sebanyak 350 orang. Masing-masing rombel ada 20 siswa. Pihak sekolah katanya sudah melayangkan proposal usulan ke pemerintah. Namun sampai saat ini belum ada respon. Proposal juga sudah diajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), juga belum ada reaksi apa-apa terhadap kondisi sekolah yang berdiri tahun 1980 itu.

Dalam proposal tersebut diusulkan penambahan ruang kelas baru (RKB) sebanyak lima unit dengan kisaran dana Rp 700 juta. Selama ini, SDN 6 Korleko tidak pernah mendapatkan dana untuk pembangunan RKB. Adanya cuma dana rehab. Terakhir menurut Sanusi, SDN 6 Korleko mendapatkan dana rehab sebesar Rp 300 juta. Namun melihat kondisi ruang kelas sudah cukup parah, maka diputuskan untuk dibangun. Menggunakan dana rehab tersebut, berhasil dibangun bersama warga tiga lokal dan bahkan direncanakan akan bertingkat.

Tidak adanya ruang belajar yang representatif jelas sangat mengganggu siswa. Keterbatasan RKB di SDN 6 Korleko ini katanya, sudah diketahui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Lotim. Pasalnya, proses pengusulan melalui rekomendasi dari Dikpora. ‘’Bulan Juni lalu kita usulkan ke pusat tapi sampai sekarang ini belum ada respons,’’ ucapnya.

Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Labuhan Haji, Drs. Hamdillah kepada Suara NTB mengakui adanya keterbatasan RKB SDN 6 Korleko. Proses pengusulan pun sudah lama diajukan.

Hanya saja memang belum ada respons sampai sekarang. Besar harapannya, pemerintah pusat segera merespons dan memberikan bantuan dana RKB . ‘’Harapan kita tahun 2013 ini sudah cair, karena sudah lama proposal kita ajukan,’’ ujarnya. Sekolah yang beralamat di Jalan Tanjung Gubuk Timuk Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji terbilang sekolah yang sudah cukup lama berdiri.

Banyak siswa yang menuntut ilmu di sekolah tersebut.

Sementara, Kadis Dikpora Lotim, Dr. Yanis Maladi ketika dikonfirmasi via ponselnya mengatakan segera akan menindaklanjuti usulan sekolah yang mengalami kekurangan ruang belajar tersebut. Ia pun meminta media untuk mengangkat fakta tersebut ke permukaan sehingga pemerintah pusat bisa segera meresponsnya. (rus)

Dari Hal. 1

Hilang Saat ”Diving”, Wisatawan Prancis Terdampar di Nusa Penida Setelah memperoleh informasi itu, tim SAR sekitar satu regu langsung bergerak ke lokasi kejadian. Untuk mengorek informasi lebih jauh, terkait kronologi kejadiain itu, tim SAR pun mencari Progidad, yang merupakan agen perusahaan diving berlokasi di Teluk Nare. ‘’Informasi dari pihak perusahaan, hilangnya wisatawan dan instruktur itu sekitar pukul 11.00 Wita,” terang Putu.

Kejadian itu berawal ketika enam orang termasuk korban bersama petugas instruktur, diving di sekitar Gili Trawangan pukul 08.00 Wita. Setelah tiga jam diving, waktunya mereka naik ke permukaan untuk istirahat. Sekitar pukul 11.00 Wita, wisatawan pun naik ke permukaan. Namun dari lima wisatawan termasuk petugas, tiga orang muncul namun duanya belum nampak naik ke permukaan. Lantas, mereka pun menunggu rekannya sekitar tiga jam. Setelah menunggu lama, sekitar pukul 14.00 Wita merekapun memutuskan melakukan pencarian.

Pencarian dilakukan pihak perusahaan dengan meminta bantuan Bali Air dengan menerjunkan helikopter milik perusahaan di Bali. Tiga jam dilakukan pencarian lewat udara, hasilnya pun nihil. Karena kewalahan, akhirnya pihak perusahaan pun melaporkan kejadian itu ke Polsek Senggigi. Pihak Polsek Senggigi lantas meminta bantuan ke SAR untuk melakukan pencarian.

Sekitar pukul 18.00 Wita, SAR pun bergerak ke TKP untuk melakukan pencarian. Namun karena malam, tim pun tak melanjutkan pencarian. Selanjutnya tim Basarnas pusat menerjunkan kapal, untuk melacak korban. Namun sampai pukul 23.00 Wita, tak juga membuahkan hasil.

Esok harinya, Kamis (26/9) kemarin, tim SAR pun melanjutkan pencarian di seputar Gili Trawangan. Untuk melakukan pencarian, SAR berkoordinasi dengan Polres Lobar, KPLT Pemenang, TNI AL dan Pol Air. Sekitar sejam lebih menyisir sekitar lokasi, tim belum juga menemukan korban. Lantas pencarian pun terus dilakukan. Tiba-tiba, sekitar pukul 08.30 Wita, salah seroang kerabat korban yang ikut serta mencari di lokasi menerima telepon dari korban. Menurut informasi, kedua korban itu terdampar di Nusa Penida, tepatnya di Desa Karang Sari.

Untuk memastikan informasi itu, Tim SAR langsung berkoordinasi dengan KPLP setempat untuk meminta bantuan mengevakuasi korban ke Pelabuhan Mentigi agar bisa diseberangkan ke Padangbai.

Selanjutnya, diseberangkan ke Senggigi. Kedua korban selamat diangkut ke Pelabuhan Padangbai diseberangkan melalui Pelabuhan Lembar menggunakan KMP Marina Srikandi. “Kondisi korban baik-baik saja, hanya di beberapa bagian tubuh lecet,” katanya.

Kedua korban berhasil selamat karena mengapung menggunakan rompi apung. Kedua korban mengapung sejak Rabu pukul 11.00 Wita hingga Kamis pukul 08.30 Wita. Terhitung sekitar 20 jam lebih mereka terapung. (her)

Dari Hal. 1

Hari Ini, PPK Plenokan Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada Lobar Tidak jauh berbeda denganhasil hitungan sementara PPK Lembar, pasangan AZAN menang telak dengan suara 16.491 suara. Sedangkan ZAHIR, 859 suara, MAJU 2.776 suara dan pasangan Ridwan-Syaiful 3.233 suara. Dari rekap PPK, jumlah suara yang tidak sah sebanyak 572.

Di Kecamatan Kediri, dari 10 desa di sana, AZAN juga menang dengan selisih suara hingga belasan ribu. Pasangan AZAN mampu maraup suara 17.253, ZAHIR 1.484 suara, MAJU 5.267 suara dan Ridwan-Syaiful 2.849 suara.

Di Kecamatan Labuapi, AZAN memperoleh suara 19.

266, ZAHIR 1. 124 suara, MAJU 4. 601 suara dan pasangan Ridwan-Syaiful 4. 378 suara. Di Kecamatan Batulayar, pasangan AZAN juga mendominasi dengan 11.561 suara, ZAHIR 1.559 suara, MAJU 6.901 suara dan Ridwan-Syaiful 2.194 suara.

Berbeda di Kecamatan Gunung Sari, perolehan suara sementara AZAN meraup 12.255 suara, ZAHIR 3.898 suara, MAJU 22.084 dan Ridwan-Syaiful sebanyak 2.831 suara. Di KecamataNarmada , AZAN juga unggul meraup suara 31.722, ZAHIR 3.057 suara, MAJU 6.520 suara dan Ridwan-Syaiful 5. 299 suara. (her)

Dari Hal. 1

Mataram (Suara NTB) Penyidik Ditreskrimsus Polda NTB menargetkan, dalam waktu dekat penyelidikan proyek Terminal Haji BIL segera rampung. Ini menyusul hasil pemeriksaan laboratorium oleh ahli Universitas Teknologi Surabaya. ‘’Kami bisa mengetahui ada penyimpangan melalui uji laboratorium di UTS,” kata Direskrimsus Polda NTB, Kombes Pol Drs Triyono BP, M.Si. Uji lab itu dilakukan Juli lalu di UTS. Sejumlah sample bangunan,

salah satunya dalam bentuk besi cor, dibawa tim ke Surabaya. “Ada juga beberapa sample bangunan lain yang juga dibawa tim untuk diuji lab,” terangnya.

Hasil uji dimaksud, akan menjadi bahan telaah pihakn-

ya untuk memastikan indikasi penyimpangan. Karena pemeriksaan detail oleh lab bisa menguji kualitas barang atau produk yang menjadi bahan pembangunan gedung terminal senilai Rp 7,1 miliar tahun 2010

itu. Dipastikannya, hasil pemeriksaan akan rampung dalam waktu dekat karena sudah ada konfirmasi dari tim lab.

Sebelum benar benar memastikan hasil pemeriksaan lab rampung, tim Unit I Subdit III juga terus berkoordinasi dengan ahli konstruksi Fakultas Teknik Unram. Karena sebelumnya, dalam cek fisik gedung,

timnya berkoordinasi dengan ahli konstruksi. Bersama tim, diperlukan uji lab lebih detail untuk mennetukan kerugian negara. Disisi lain, tim juga sedang merampungkan telaah atas cek fisik yang dilakukan sebelumnya. Ia juga memastikan dalam waktu dekat, ahli konstruksi juga akan merampungkan kajiannya. (ars)

Sengketa Informasi dengan PBB Ditolak

Pemohon akan Laporkan Majelis Komisioner KI Mataram (Suara NTB) Komisi Informasi (KI) NTB kembali menyidangkan kasus sengketa informasi antara Ervy Kaffah dan Ramli sebagai pemohon dan DPW Partai Bulan Bintang (PBB) NTB sebagai termohon, Kamis (27/9) kemarin.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner, Andayani, SE, MM memutuskan bahwa permintaan pemohon ditolak karena dinilai batas waktu yang tidak sesuai dari pengajuan batas sengketa atau permintaan informasi masih belum melewati 30 hari sesuai dengan Peraturan Komisi informasi.

Menanggapi penolakan itu, pemohon akan melakukan banding di Pengadilan dan akan melaporkan Majelis Komisoner ke KI pusat.

Ketua KI NTB, Agus Marta Hariadi, SE yang juga bertindak sebagai anggota Majelis Komisioner pada persidangan tersebut mengatakan ditolaknya permintaan pemohon tersebut karena batas waktu yang tidak sesuai dari pengajuan batas sengketa.

Dikatakan, pada tanggal 16

Agustus 2013 pemohon mengirimkan permohonan informasi ke DPW PBB NTB berkenaan dengan isian neraca dan realisasi anggaran. Rincian laporan arus kas dan laporan keuangan.

Kemudian rincian laporan program umum dan kegiatan PBB NTB 2011-2012 serta struktur dan kepengurusan partai.

Dalam proses ajudikasi, katanya, yang diterangkan oleh pemohon bahwa telah mendapatkan permohonan informasinya terkait struktur dan keuangan partai. ”Nomor satu dan dua, tidak dirincikan secara jelas. Ada tetapi tidak sesuai dengan permintaan informasinya,”terangnya.

Menurut Agus, dalam Peraturan KI batas pemohon bisa mengajukan sengketa informasi adalah jika dalam waktu 30 hari permohonan tersebut tidak direspon oleh badan publik. “Terhitung 30 hari kalau tidak ada jawaban, baru pemohon bisa mengajukan permohonan sengketa informasi pada KI,” jelasnya.

Salah seorang pemohon, Ramli yang diminta tanggapannya terkait putusan tersebut

mengatakan Majelis Komisoner keliru. Dikatakan, dalam Peraturan KI pasal 13 menyatakan bahwa permohonan sengketa informasi bisa dilakukan apabila surat tanggapan tertulis tidak memuaskan pemohon. Atau, batas waktu 30 hari surat keberatan itu habis baru boleh diajukan sengketanya ke KI. Ia mengatakan, dalam kasus sengketa informasi dengan DPW PBB tersebut pihaknya memang sudah diberikan beberapa dokumen namun dokumen tersebut masih belum memuaskan sesuai dengan data yang diminta. “Kasusnya ini, bukan dalam surat tanggapan tertulis tetapi dalam bentuk dokumen yang tidak memuaskan kami. Ini yang menjadi dasar kami untuk mengajukan permohonan,” tegasnya.

Untuk itu, kata Ramli pihaknya akan segera menempuh jalur hukum selanjutnya terkait dengan putusan tersebut ke PTUN. Selain itu, pihaknya juga akan melaporkan majelis komisioner ke KI Pusat karena dinilai tidak memahami kasus sengketa informasi tersebut. (nas)

Dana Aspirasi Dewan Dinilai Tidak Punya Dasar Hukum Mataram (Suara NTB) Fitra NTB menilai dana aspirasi yang dilaokasikan bagi masing-masing anggota DPRD NTB setiap tahunnya dalam APBD tidak mempunyai landasan hukum. Untuk itu, pihaknya terus meminta eksekutif memberi penjelasan terkait dengan akuntabilitas dan landasan hukum pengalokasian dana aspirasi tersebut.

“Kami sampai sekarang masih meminta penjelasan eksekutif sebagai bentuk akuntabilitas, apa landasan hukumnya sampai ditetapkannya dana aspirasi itu. Jadi itu alokasi anggaran itu harus taat asas, bagaimana tentang sistem perencanaan nasional, menyusun APBD. Kalau kita ingin membikin anggaran harus jelas dasar hukumnya apa,”ujar Sekjen Fitra NTB, Ervyn Kaffah ditemui di sela-sela mengikuti sidang sengketa informasi di kantor KI NTB, Kamis (27/9) kemarin.

Menurutnya, pengalokasian dana aspirasi bagi masing-masing anggota Dewan sangat tidak layak. Apalagi pada pemilu legislatif hal tersebut justru akan menguntungkan anggota Dewan incumbent. Hal itu katanya, mencederai prinsip jurdil (jujur dan adil) dalam pemilu. “Nah prinsip adil ini itu sudah dicederai dengan adanya dana/ proyek aspirasi ii karena dia telah diskriminatif terhadap caleg yang baru,”jelasnya.

Ia menambahkan, justru dana aspirasi akan dapat menurunkan wibawa institusi Dewan.

Pasalnya, fungsi Dewan adalah mengambil kebijakan yang bersifat strategis, bukan mengambil keputusan untuk proyek-proyek jangka pendek.

“Sebab dana aspirasi itu bukan program tetapi proyek jangka pendek yang kemudian untuk penujukan lokasi, siapa penerimanya disitu intervensinya,” tambahnya.

Untuk itu, pihaknya meminta penjelasan landasan hukum dialokasikannya dana aspirasi tersebut kepada eksekutif. Pasalnya, jika terjadi masalah hukum terkait dengan pengalokasian dana aspirasi tersebut maka tentunya eksekutif juga akan kena.

Ervyn menegaskan, jika alasan pengalokasian dana aspirasi tersebut karena hasil reses Dewan banyak yang tidak terakomodir dalam RPJMD maka itu bukan alasan. Pasalnya, hasil reses bisa diakomodir diajukan dalam pembahasan anggaran baik APBD maupun APBD Perubahan. “Saya sebenarnya bisa memahami kalau ada anggota Dewan itu yang mengatakan bahwa ada hal-hal yang sifatnya jangka pendek dan kasuistik penting untuk segera ditangani. Tetapi menurut saya, tanggapan kita harus bersifat strategis,”pungkasnya. (nas)

Gubernur Diminta ”Deadline” BTDC Sampai Akhir Tahun 2013 Mataram (Suara NTB) Fraksi PDI Perjuangan (F PDIP) DPRD NTB meminta kepada Gubernur NTB untuk memberikan batas waktu atau deadline bagi BTDC untuk segera merealisasikan pengembangan kawasan Mandalika Resort sampai akhir tahun 2013. Jika sampai batas waktu tersebut BTDC tak kunjung merealisasikan janjinya, Gubernur diminta tegas dengan membatalkan penunjukan BTDC sebagai pengelola kawasan itu.

“Dan mencari pengelola yang profesional, kredibel, bertanggung jawab dan mempunyai kompetensi di bidang pariwisata,” terang Anggota FPDIP, Ir. Made Slamet, MM pada saat membacakan pandangan umum

fraksinya dalam sidang paripurna dengan agenda pembacaan pemandangan fraksi-fraksi terhadap enam raperda yang diusulkan pemprov NTB, Kamis (26/9).

FPDIP juga mempertanyakan kepada Gubernur apa selama ini yang menjadi permasalahan yang terjadi sehingga BTDC belum mulai mengembangkan kawasan dengan luas ribuan hektar itu. “Sampai kapan (Gubernur) berani memberikan sanksi?,” ujarnya.

Made mengatakan setelah dua tahun setelah ground breaking kawasan Mandalika, sampai saat ini tidak ada progres pembangunan di kawasan tersebut.

Padahal pada saat ground breaking yang langsung dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yud-

hoyono, banyak pihak menaruh harapan besar terhadap pembangunan kawasan tersebut.

“Ground breaking Mandalika Resort dengan menunjuk BTDC sebagai pengelola disambut antusias oleh kalangan pelaku pariwisata. Media massa baik koran maupun elektronik bahkan media sosial tak henti-henti memberitakannya,” terangnya.

Namun setelah dua tahun berjalan, kinerja BTDC semakin redup. Bahkan tidak ada terdengar progres pembangunan di kawasan itu. Kalangan pelaku pariwisata lanjutnya yang pada awalnya penuh optimisme mulai diselimuti perasaan pesimis. “Berkali-kali BTDC berjanji, berkali-kali pula diingkari,” cetusnya. (yan)

Dikritik Kumuh, Dipuji Menjadi Pintu Masuk Wisatawan Tertinggi Dari Hal. 1 meningkat 6,44 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun 2012. ‘’Yang luar biasa, kenaikan tertinggi di BIL yaitu 100,49 persen. Jadi BIL luar biasa,” pujinya.

Pada saat mempresentasikan ‘’Kesiapan Industri Pariwisata Indonesia Menghadapi AEC 2015”, Laksaguna memaparkan bahwa ada beberapa tren pengembangan pariwisata yaitu wisata alam, bu-

daya atau warisan budaya (heritage), gaya hidup, MICE dan sport event,kapalpesiardanbulanmadu, dan wisata kesehatan. Indonesia lanjutnya mempunyai semua tren itu dan patut untuk dikembangkan.

Dalam menyasar pasar wisatawan, menurutnya tidak perlu jauh-jauh. Cukup dengan mengoptimalkan garapan pasar Asia Tenggara dan negara asia lainnya.

Karena 75 persen wisatawan internasional berasal dari negara

Asia Tenggara dan negara-negara asia di luar ASEAN. Investiasi di bidang pariwisata juga disebutkan cukup menggairahkan. Kamar hotel di tahun 2013 bertambah sekitar 50 ribu - 100 ribu kamar. Dimana pada akhir tahun 2012 tercatat terdapat sekitar 240 ribu kamar hotel di Indonesia. Sementara itu jumlah biro usaha perjalanan wisata atau travel agent tercatat sebanyak 566. ‘’Itu yang sudah terdaftar,” katanya. (yan)

(Suara NTB/ist)

SEMINAR - Seminar sehari BGI di Kabupaten Lombok Utara, kemarin.

Seminar Sehari BGI

Membumikan Semangat Nasionalisme Menjelang Pemilu 2014 Mataram (Suara NTB) Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keragaman dan perbedaan.

Oleh karena itu, semua keberagaman dan perbedaan tersebut sangat berpotensi menimbulkan perselisihan dan perpecahan. Lebih-lebih beberapa bulan ke depan Indonesia menggelar pesta demokrasi terbesar yaitu pemilihan umum tepatnya pada tanggal 9 Mei 2014.

Melihat struktur masyarakat bangsa Indonesia yang sangat plural ditambah dengan era globalisasi, maka bukan tidak mungkin akan terjadi konflik ketika pemilihan umum berlangsung apabila masyarakat tidak memiliki rasa nasionalisme. ‘’Dari konflik-konflik pilkada yang sering terjadi, mencerminkan rasa nasionalisme masyarakat kita masih kurang,” ungkap Direktur Bumi Gora Institute Samsul Hasan Basri dalam pembukaan acara seminar sehari dengan tema “Membumikan semangat nasionalisme dalam mengantisipasi kerawanan konflik menjelang pemilu 2014” yang bertempat di Aula SMPN 1 Tanjung Lombok Utara Rabu (25/9).

Apabila hal ini terus terjadi lanjut Samsul, maka lambat laun rasa nasionalisme masyarakat akan terkikis dan rasa nasionalisme akan menghilang dari diri masyarakat. Itu sangat berpotensi mengancam integrasi bangsa. Jadi, menurutnya, dengan keadaan tersebut, sebagai generasi muda sudah seharusnya menjaga dan menegakkan rasa nasionalisme dan senantiasa untuk bangga atas tanah air Indonesia.

Akarman, S.Sos yang juga salah satu pemateri dalam seminar sehari tersebut

mengatakan jika ada beberapa tahapan pemilu yang dapat menyebabkan rawan konflik, terutama di Lombok Utara. Diantara tahapan tersebut yang paling krusial adalah tahapan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Pada tahapan ini sebenarnya ini juga bisa terjadi dilingkup nasional, tetapi di KLU sendiri kami akan melakukan data dengan detail agar nantinya semua masyarakat dapat memberikan suara nantinya”, ungkap Akarman yang juga anggota KPU Lombok Utara ini.

Maka dari itu lanjut Akarman, butuh perhatian bersama dari semua pihak untuk mensosialisasikan beberapa hal yang terkait pemilu agar nantinya masyarakat tahu apa sebenarnya tahapantahapan yang ada dalam pemilu tersebut, sehingga nantinya pemicu konflik yang sering terjadi ketika berlansungnya pelaksanaan pemilu dapat diatasi sejak dini.

Hal senada diungkapkan Kepala Kesbangpoldagri Lombok Utara, Adim D. Cahyadi di mana beragamnya sistem pemilu di Indonesia membuat kita juga harus mengerti, agar nantinya hal ini tidak menjadi pemicu konflik ketika berlansungnya Pemilu 2014. ‘’Beberapa ragam yang saya maksud adalah ragam partainya, ragam calon yang dipilih, ragam dalam melakukan pemilu tersebut,” terangnya.

Akan tetapi yang terpenting adalah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga kondusivitas dan ketertiban pelaksanaan Pemilu 2014 nantinya sesuai dengan wawasan kebangsaan yang telah telah diajarkan dari mulainya kita mengenyam pendidikan. (ars)

Dituntut Beri Solusi Dari Hal. 1 H. M. Amin, SH, M.Si pada acara Konferensi Wilayah PPI NTB di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/9) kemarin.

Dikatakan, berbagai krisis multidimensi seperti penanganan kasus korupsi yang tidak kunjung tuntas, pembobolan dana nasabah yang semakin marak, teror bom yang terus menghantui serta jaringan narkoba internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan pemasaran. Serta berbagai peristiwa lainnya, membuat semua pihak semakin prihatin.

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, telah membawa dampak yang besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain

memberikan dampak positif seperti kemudahan dalam mengakses informasi, sekaligus juga membawa dampak negatif yang perlu diantisipasi. ”Dalam konteks tersebut, Pelajar Islam Indonesia sebagai bagian dari masyarakat intelektual, harus mampu tampil memberikan solusi dan menjadi teladan bagi masyarakat.

Terlebih di saat bangsa dan daerah ini, sedang membutuhkan pemikiran dan partisipasi dari seluruh komponen bangsa,”harapnya.

Selain itu PII juga diminta untuk memperkokoh semangat persatuan dan kebersamaan. Supaya energi yang dimiliki, benar-benar dapat dimanfaatkan sebagai upaya mengejar ketertinggalan dari daerah lainnya. (nas)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

OPINI

Halaman 6

Refleksi Lima Tahun KPID NTB

Antara Harapan dan Kenyataan

Sikapi Masalah Newmont dengan Bijak RENCANA PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) menghentikan operasional tahun 2014 mendatang mesti disikapi dengan bijak. Secara jujur harus diakui, keberadaan PTNNT selama beroperasi telah memberikan kontribusi besar, baik bagi negara, daerah dan masyarakat NTB. Namun, adanya memorandum dari Presiden Direktur PTNNT Martiono Hadianto No.1425/PD-MH/NNT/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 mengenai penghentian operasi produksi dengan alasan belum mendapat konfirmasi izin ekspor konsentrat tembaga setelah 12 Januari 2014 sebagai suatu hal yang serius untuk disikapi.

Bagi sebagian pihak (aktivis lingkungan), rencana penghentian operasional PTNNT ini sebagai suatu hal yang menggembirakan. Apalagi dengan alasan, operasional PTNNT telah merusak alam. Namun, bagi pemerintah yang masih mengandalkan PTNNT sebagai sumber pendapatan negara dari sektor pertambangan dan lainnya, rencana penghentian ini merupakan sebuah ancaman serius.

Artinya, pendapatan pemerintah dari PTNNT berkurang, seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR), dividen, pajak ekspor dan pemasukan lainnya. Di mana, sebagian besar dana ini dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di NTB. Bisa dibayangkan dampak yang ditimbulkan, jika PTNNT menghentikan operasionalnya di NTB bagi pendapatan negara.

Meski penghentian operasional PTNNT masih sebatas rencana, kondisi ini berdampak pada psikologis ribuan karyawan yang bekerja di perusahaan multi nasional itu. Ribuan tenaga kerja, termasuk keluarganya akan merasakan dampak dari penghentian operasional tambang. Mereka tidak lagi memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga di tengah sulitnya mencari pekerjaan. Tentunya, jaminan tetap bekerja di perusahaan tersebut merupakan satu harapan yang harus diperhatikan pemerintah.

Pemprov NTB seperti disampaikan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB Ir. Muhammad Husni, MSi, mengharapkan PTNNT tetap beroperasi. Mantan Sekretaris Distamben NTB ini memandang, sikap PTNNT yang berencana menutup operasional tersebut hanya mencari kejelasan hukum atas penerapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) yang melarang ekspor konsentrat mulai Januari 2014 mendatang.

Husni meyakini, pemerintah pusat tentu akan meninjau kembali penerapan UU Minerba ini, karena memiliki dampak cukup besar bagi terhadap operasional tambang perusahaan berskala besar. Apalagi melihat keberadaan smelter di beberapa daerah di Indonesia yang belum semuanya bisa dioperasionalkan menjadi salah satu alasan untuk menunda penerapan UU Minerba di tahun 2014 mendatang.

Di sinilah diperlukan kearifan pemerintah pusat dalam menyikapi kemungkinan penghentian operasional dari PTNNT. Artinya, keputusan yang diambil bisa memberikan keuntungan bagi semua pihak dan tidak menimbulkan ekses (dampak pengangguran) yang negatif di masyarakat. Tidak hanya itu, keputusan yang diambil mampu memberikan solusi terbaik.

Harus diakui, masih banyak persoalan yang belum selesai terhadap operasional PTNNT. Salah satunya, belum tuntasnya masalah divestasi saham 7 persen tahun 2010 yang hingga kini masih terkatung-katung.

Sementara, tiga pemerintah daerah di NTB, yakni Pemprov NTB, Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa melalui PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) telah memiliki saham di perusahaan ini dan setiap tahun mendapatkan dividen yang dipergunakan untuk pembangunan di daerah ini.

Untuk itu, pemerintah pusat harus mencari jalan terbaik dan arif dalam menyikapi masalah ini. (*)

IDAK terasa, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat telah menapaki usia lima tahun. Sayangnya, masih banyak yang tidak kenal dan bahkan tidak tahu sama sekali apakah gerangan tugas dan kewenangan lembaga negara independen ini. Orang mungkin hanya mengenal KPID NTB sebagai tukang cekal lagu porno, sehingga suatu ketika seorang produser lagu daerah di Lombok – mendatangi kantor KPID NTB di Jalan Udayana 14 Mataram, hanya untuk mengajukan permohonan mendapatkan tanda lulus sensor album barunya. Oya? Ironis memang, tapi inilah kenyataan. Dalam usianya yang sudah lima tahun berjalan, tidak banyak orang yang mafhum benar apa gerangan tugas pokok dan fungsi KPID NTB. Ternyata ada orang yang mengidentikkan tugas KPID NTB tidak lebih seperti Lembaga Sensor Film (LSF).

Padahal tidak demikian, apalagi kelahirannya melewati serangkaian proses panjang, perdebatan seru para wakil rakyat tidak saja di Senayan Jakarta tetapi juga politisi Udayana. KPID NTB sendiri resmi berdiri dan komisioner pertamanya dikukuhkan oleh Gubernur NTB Haji Lalu Serinata pada 4 Juni 2008 yang tiada lain sebagai perwujudan amanat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

Dibandingkan daerah lain, pendirian KPID NTB memang sedikit terlambat. Yang jelas, momentum pendirian KPID NTB kala itu terbilang sangat tepat, di tengah euforia dan karutmarut penyiaran lokal yang butuh perhatian dan penanganan serius. Ratusan lembaga penyiaran beroperasi tanpa izin dari ujung barat Pulau Lombok hingga ujung timur Pulau Sumbawa.

Ada yang menyebut dirinya Radio Komunitas (Rakom), Radio Komersial, TV komersial hingga operator TV kabel yang terus bertambah, merambah hingga ke dusun-dusun terpencil di Nusa Tenggara Barat, memenuhi kebutuhan masyarakat lokal akan siaran televisi yang sebelumnya hanya bisa diterima dengan parabola (blank spot).

Banyak Teguran Bukan Ukuran Sekali lagi, orang mengenal KPID NTB, tidak lebih karena maraknya pemberitaan media massa tentang sejumlah lagu daerah Lombok (Sasak) dan lagu dangdut berlirik porno yang dilarang penyiarannya di radio dan TV baik lokal maupun nasional. Puncaknya adalah pada awal tahun 2011, ketika KPID NTB mengeluarkan surat edaran tentang lagu Udin Sedunia yang lagi naik daun di pentas musik nasional, dilarang keras untuk disiarkan radio dan TV seantero negeri karena sebagian liriknya mengandung muatan tidak pantas, olok-olokan.

Sikap KPID NTB ini menuai protes besar-besaran dari banyak kalangan.

Bahkan hujatan, cemoohan dan desakan agar KPID NTB dibubarkan pun meruak di jejaring sosial facebook dan tweeter. Banyak yang menilai KPID NTB mencari sensasi murahan, kolot, tidak profesional, tidak menghargai kebebasan berekspresi, tidak menghargai jerih payah seniman lokal yang mampu menembus blantika musik nasional, dan banyak pandangan minor lainnya yang bermuara pada ketidakpuasan sebagian orang atas kinerja KPID NTB. Padahal larangan itu bukan untuk kali pertamanya, tetapi KPID NTB secara rutin maupun insidentil melakukan kajian melibatkan berbagai pihak, mulai akademisi, tokoh agama, tokoh masyarakat dan budayawan untuk

Oleh :

Sukri Aruman (Wakil Ketua KPID NTB 2008-2013)

memberikan pandangan kritis terhadap aduan masyarakat tentang fenomena maraknya lagu daerah, lagu dangdut dan lain-lain yang mengandung muatan gambar dan lirik porno atau tidak pantas. Sebut saja beberapa judul lagu Dangdut seperti Jupe Paling Suka 69, Mobil Bergoyang, Hamil Duluan, Maaf Kamu Hamil Duluan, Wanita Lubang Buaya, Satu Jam Saja, Mucikari Cinta, dan Apa Aja Boleh.

Demikian juga dengan Lagu daerah Sasak seperti Ndek Kembe-Kembe, Bebalu Melet Besimbut, Bebalu Kintal, Bawak Komak, Bowos, Bebalu Belek Tian, Pinje Panje, Sampe Berot, Salak Sengguh dan lain-lain. Terakhir adalah lagu dangdut Bali Sasak berjudul bebalu bais yang juga mengalami nasib sama, tidak boleh disiarkan karena banyaknya aduan masyarakat ke KPID NTB, bahkan aduan itu juga datang dari wakil rakyat di Kota Mataram.

Lantas, adakah yang salah, adakah yang keliru dengan sikap tegas KPID NTB? Jawabnya tentu tidak ada. Bukankah dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, secara tegas memberi mandat kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan KPI Daerah untuk menjamin masyarakat memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai hak azasi manusia. Disinilah menjadi sangat penting, bagaimana menegaskan, mengejawantahkan tugas dan kewajiban KPID NTB untuk memastikan siaran yang mencerdaskan dan mencerahkan masyarakat lokal di tengah serbuan siaran TV yang sangat sentralistik, Jakarta Sentris, sarat muatan hedonisme, konsumerisme, sadisme dan seksime. Al hasil, ribuan aduan yang masuk ke KPID NTB sejak awal kelahirannya, 80% diantaranya ditujukan kepada TV Jakarta.

Bagi KPID NTB, ukuran keberhasilan tentu tidak bisa diukur dari banyaknya surat edaran atau surat teguran kepada lembaga penyiaran. Yang lebih penting, adalah bagaimana membangun sinergi yang baik antara KPID NTB sebagai regulator dan partner bagi lembaga penyiaran, menjadi mitra mereka dalam merumuskan segala persoalan penyiaran di daerah ini yang sangat kompleks dan rumit. Semangat yang dibangun kawan-kawan komisioner, sesungguhnya sebisa mungkin melakukan dialog dan komunikasi intensif dengan insan dan masyarakat penyiaran.

Capaian Kinerja KPID NTB Dalam lima tahun terakhir perjalanan dan kiprahnya menata penyiaran di Nusa Tenggara Barat, KPID NTB menorehkan berbagai prestasi dan capaian kinerja yang bagus. Tentu bukan isapan jempol belaka, karena penulis yang nota bene ikut menjadi bagian dari komisioner perintis — telah berupaya bersama kawankawan komisioner lainnya menjalankan tugas dan kewajiban dengan maksimal dalam mengkawal penyiaran di Nusa Tenggara Barat untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Barat.

Tanpa bermaksud menonjolkan prestasi, KPID NTB merupakan salah satu KPID terbaik dan percontohan di Indonesia sebagaimana pengakuan Muhammad Riyanto Ketua KPI Pusat dalam sambutannya pada malam puncak Anugerah KPID NTB Awards 2012 lalu. Atas pengakuan tersebut, tidaklah mengherankan, hampir separuh KPID di Indonesia melakukan studi banding

dan kunjungan kerja ke KPID NTB. Diantaranya KPID DKI Jakarta, KPID Lampung, KPID Bengkulu, KPID Bangka Belitung, KPID Jawa Barat, KPID Banten dan lain-lain. Mereka hanya untuk ingin tahu bagaimana KPID NTB melakukan tugas pengawasan isi siaran, bagaimana mekanisme melakukan kajian terhadap puluhan lagu daerah, lagu dangdut dan musik lainnya yang dilarang total penyiarannya di radio maupun televisi lokal.

Prestasi lainnya adalah — oleh karena dinilai paling produktif melakukan pengawasan isi siaran radio dan TV baik lokal maupun nasional, KPI Pusat melalui dana hibah APBN 2013 memberikan bantuan hibah berupa alat monitoring siaran bernilai ratusan juta rupiah beserta 10 tenaga pemantau dan analis media yang kini sedang dalam proses pemasangan dan pelatihan, serta diperkirakan efektif beroperasi dan bekerja pada akhir September 2013 mendatang.

Dalam percaturan penyiaran nasional, KPID NTB juga banyak dilibatkan dalam pembahasan berbagai peraturan KPI terkait isi siaran, perizinan dan penguatan kelembagaan. Diantaranya KPID NTB terlibat sebagai salah satu tim perumus pembahasan ketentuan siaran iklan rokok dalam P3SPS tahun 2012, menjadi anggota Tim Perumus Peraturan Penyiaran Program Pemilu 2014 yang digodok KPI, bersama dengan KPU Pusat. KPID NTB juga dilibatkan sebagai salah satu anggota Tim Perumus Penyusunan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran untuk Lembaga Penyiaran Berlangganan (P3SPS LPB) yang kini sedang digodok tim KPI Pusat.

Tantangan dan Harapan Ada banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi KPID NTB dalam menata penyiaran lokal di Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah upaya pembinaan dan penertiban operator lokal televisi kabel yang jumlahnya mencapai ratusan pengusaha dengan status tak berizin alias ilegal.

Usaha TV kabel ini terus tumbuh dan berkembang bak jamur di musim penghujan. Bahkan seorang operator TV kabel di Sumbawa Besar memiliki pelanggan lebih dari 10 ribu orang.

Bayangkan berapa besar keuntungan yang didapatkan pengusaha lokal itu, sementara di sisi lain mereka tidak mengantongi izin dan hak siar sejumlah saluran yang sebenarnya hanya bisa dinikmati pelanggan tertentu dengan biaya langganan yang cukup besar setiap bulannya. Dan belum tentu juga mereka membayar pajak ke daerah.

Memang sampai saat ini, Pemerintah dan KPI sedang menggodok peraturan terkait penataan perizinan lembaga penyiaran berlangganan termasuk peraturan tentang pengawasan isi siaran lembaga penyiaran berlangganan.

Di tengah kekosongan peraturan perundang-undangan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB sesungguhnya dapat menginisiasi lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) sebagai payung hukum dalam menata izin usaha dan bisnis lembaga penyiaran berlangganan khususnya TV kabel di Nusa Tenggara Barat. Hal ini terbukti efektif sebagaimana dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2011 tentang Penyiaran Televisi Melalui Kabel.

Kendala lain yang dihadapi KPID NTB dalam memastikan siaran yang mencerdaskan adalah minimnya sum-

berdaya penyiaran lokal yang mumpuni dan profesional. Hanya sedikit saja lembaga penyiaran radio dan TV lokal yang dikelola secara profesional. Bahkan sebagian besar dikelola dengan manajemen keluarga, berpola one man show.

Yang lebih ironis, tidak sedikit stasiun radio swasta yang mempekerjakan seorang penyiar merangkap banyak pekerjaan, mulai penulis naskah siaran, mencari iklan, membersihkan studio bahkan hingga jaga malam. Bagaimana mengharapkan isi siaran yang baik dan berkualitas bila mayoritas lembaga penyiaran lokal tidak ditopang SDM penyiaran yang mumpuni dan profesional.

Belum lagi model perekrutan SDM penyiaran yang asal-asalan dan tidak dibekali dengan pemahaman yang cukup mengenai etika bisnis dan etika penyiaran sebagaimana amanat UndangUndang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Padahal bisnis dan jasa siaran merupakan high regulated business, bisnis dengan peraturan yang sangat rumit dan ketat.

Sebagai regulator di bidang penyiaran, KPID NTB tentulah diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem penyiaran di Nusa Tenggara Barat yang dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kepentingan masyarakat lokal. Mendorong Lembaga penyiaran menjadi pilar pembangunan tentulah tidak bisa sekedar pemanis bibir (lips service) semata tetapi lebih dari itu, diperlukan sinergitas para pemangku kepentingan (stakeholders) untuk menyamakan persepsi, visi dan misi agar tujuan dan cita-cita mulia itu dapat terwujud.

Satu yang pasti, dibutuhkan kerja ekstra untuk mensosialisasikan keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Nusa Tenggara Barat sebagai representasi masyarakat NTB dalam menata dan mendorong lembaga penyiaran menjunjung tinggi nilainilai religius, khazanah lokalitas serta kearifan lokal yang telah menjadi budaya komunikasi sosial antar masyarakat NTB; menciptakan lembaga penyiaran yang profesional dengan mempunyai kredibilitas serta daya saing melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan teknologi pada skala nasional maupun global; dan tentunya mendorong masyarakat menjadi pendengar dan pemirsa yang kritis dan rasional dalam menjamin masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat. Semoga!

Siswa SDN 6 Korleko belajar lesehan di kantin dan rumdis Pemkab Lotim harus segera bertindak

*** Elpiji 3 Kg dilarang untuk omprongan tembakau Program subsidi harus tepat sasaran

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Produksi Pasir Besi Diizinkan PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Dompu kembali mengeluarkan izin produksi tambang pasir besi untuk PT Timur Raya Mas (TRM) di wilayah Desa Sorinomo dan Doropeti, Kecamatan Pekat seluas 7.000 ha.

Izin produksi ini merupakan izin produksi kedua diterima PT TRM setelah sebelumnya memperoleh izin untuk 710 ha di area pelepasan ternak Doroncanga.

Pemerintah mengklaim bahwa PT TRM akan memberikan keuntungan bersih 2-5 persen per (Suara NTB/dok) tahun selain dana CSR dan divH. Agus Bukhari iden.

Sekda Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si kepada wartawan di kantornya, Kamis (26/9) mengatakan, izin produksi untuk tambang pasir besi kepada PT Timur Raya Mas diberikan pemerintah setelah semua tahapan prosedur dilengkapi perusahaan. Karena sebelumnya perusahaan ini telah melakukan eksplorasi (penelitian) pada lahan yang diizinkan dan dilanjutkan dengan kajian amdal. “Semuanya (persyaratan) sudah dilengkapi perusahaan, makanya kami keluarkan izin produksinya,” kata H Agus Bukhari.

Berdasarkan kesepakatan bersama antara Bupati dengan PT Timur Raya Mas, pemerintah daerah (Pemda) akan diberi keuntungan bersih dua persen hingga lima persen per tahun selain dana CSR dan dividen. Tetapi pada tahun pertama, pemerintah hanya akan diberi dua persen keuntungan bersihnya dan selanjutkan akan ditambah 0,5 persen hingga mencapai lima persen per tahun. “Kesepakatan bersama ini akan dimuat dalam akta notaris,” jelasnya.

Izin produksi yang diberikan pemerintah ini untuk lokasi Doropeti dan Sorinomo Kecamatan Pekat seluas 7.000 ha.

Setelah dikeluarkannya izin produksi, pihak perusahaan akan menindaklanjutinya dengan penyiapan tempat produksi dan pelabuhan sebagai tempat pengangkutan hasil produksi. “Perusahaan akan menyiapkan pelabuhan di area izin produksi untuk pengangkutan hasil produksi,” kata M Jufrin, ST, MSi kepala bidang Pertambangan dan Energi Dompu.

Selain izin produksi pada lahan seluas 7.000 ha, PT TRM ini sebelumnya juga telah memperoleh izin produksi tambang pasir besi pada area 710 ha di sekitar wilayah pelepasan ternak Doroncanga. Namun di lokasi ini belum bisa dikelola karena lokasinya bertepatan dengan daerah pelepasan ternak warga sehingga masih bermasalah dengan petani ternak. (ula)

PT. ASABRI Cabang Mataram Diresmikan

Bertekad Berikan Pelayanan Prima Mataram ( Suara NTB ) Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) Cabang Mataram, Kamis (26/9) diresmikan oleh direktur PT. ASABRI (Persero). Tampak hadir dalam acara peresmian tersebut Dirut PT ASABRI (Persero) Mayjen TNI (Purn) Adam R. Damiri, Wakapolda NTB Kombes Pol Martono, para pengurus persatuan Purnawirawan TNI AD, AU dan AL serta mitra kerja kantor pelayanan ASABRI dan tamu undangan lainnya.

Dirut PT ASABRI (Persero) Adam R. Damiri yang dikonfirmasi mengungkapkan, peresmian cabang pembantu ASABRI merupakan suatu upaya untuk memberikan kemudahan-kemudanan pelayanan yang prima kepada peserta asuransi. Adam menyebutkan yang termasuk dalam peserta asuransi yakni, prajurit TNI, Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan serta PNS TNI Polri.

Dengan keberadaan ASABRI Cabang Mataram, katanya jangan sampai peserta asuransi mengurus asuransi ke tempat yang jauh. Ia mencontohkan cabang ASABRI di Bali, tentunya membutuhkan waktu dan biaya yang cukup tinggi. Oleh karena itu lanjutnya, kebijakan manajemen dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik, cepat dan akurat, sehingga memutuskan mendirikan kantor cabang pembantu ASABRI di Mataram. “Kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tepat dan akurat kepada peserta asuransi,” ungkapnya.

Adam menyebutkan untuk wilayah NTB anggota TNI, Polri dan Purnawirawan telah mencapai 15.000 yang tentunya harus diberikan pelayanan yang prima. Katanya hakhak anak dan istri anggota asuransi ada di ASABRI. Ia mencontohkan untuk biaya pemakaman istri dan atau anak anggota asuransi telah disiapkan.

Ia mengakui untuk besar asuransi yang diberikan bervariasi. Untuk peserta asuransi yang gugur di medan perang, katanya mengalami peningkatan dari Rp 75 juta bertambah menjadi Rp 100 juta, tidak mengenal pangkat dan jabatan.

Program ASABRI katanya, ada sembilan program yang dapat dinikmati oleh anggota asuransi, yakni empat program dasar, santunan asuransi yakni diperuntukan kepada anggota TNI, Polri, PNS Menteri Pertahanan yang akan pensiun, asuransi anggota yang berhenti atau diberhentikan yang tidak dapat pensiun, santunan kematian atau santunan kepada ahli waris, santunan biaya pemakaman dan santunan kepada anak. Tentunya empat program dasar tersebut, katanya sangat didambakan dan diharapkan oleh masing-masing anggota.

Berdasarkan teritori kerawanan dan resiko dalam menjalankan tugas, lanjutnya ada lima program yakni ketika prajurit gugur dan hilang dalam bertugas, kemudian sakit dan cacat dalam operasi diasuransi, santunan khusus yang diberikan kepada ahli waris apabila gugur atau meninggal.

Santunan karena cacat di daerah operasi, kedepan diharapkan memungkinkan keuangan ASABRI akan diadakan program beasiswa kepada putra-putri anggota asuransi yang gugur saat dinas. “Ke depan kita akan membuat program beasiswa kepada putra-putri “ tuturnya Adam berharap dengan adanya cabang pembantu ASABRI di Mataram, anggota asuransi bisa mendapatkan kenyaman dan kelancaran dalam mengurus segala hak-haknya. (cem/*)

(Suara NTB/cem)

ASABRI - Dirut PT ASABRI ( Persero) Adam R. Damiri didampingi Wakapolda NTB Kombes Pol Martono, saat meninjau ruangan kantor ASABRI cabang Mataram, Kamis (26/9).

EKONOMI DAN BISNIS Elpiji di KLU Mulai Langka Tanjung (Suara NTB) Warga pengguna bahan bakar elpiji mengeluhkan semakin meluasnya kelangkaan bahan bakar jenis itu. Warga pun mendesak, pemerintah lebih bersikap serius kepada PT. Pertamina, mengingat tingginya ketergantungan akan bahan bakar bersubsidi tersebut.

“Dulu waktu kita tidak berani pakai, semua perlengkapan kompor gas diberikan gratis.

Sekarang giliran laku, mulai langka di pasaran gara-gara isu kenaikan harga,” ungkap Anto, warga Tanjung, Kamis (26/9).

Menurutnya pemerintah tidak seharusnya membiarkan Pertamina dan supliernya memberlakukan kekosongan stok di masyarakat, mengingat sebagian besar masyarakat yang beralih dari minyak tanah ke elpiji memiliki ketergantungan yang tinggi. Ia tidak menginginkan, spekulasi pasar menjadi motif utama dari oknum pengusaha untuk tidak menyalurkan gas bersubsidi kepa-

da mitranya di tingkat bawah.

Seorang ibu rumah tangga asal Tanjung, Lia, mengeluhkan pula kekosongan elpiji sudah makin menjadi. Hampir di semua outlet isi ulang tabung LPG 3 Kg yang ia datangi mengakui stok habis.

“Saya sudah tidak tahu lagi mencari ke mana, padahal alat memasak di dapur hanya ada elpiji. Mau beli kompor Hock dan beli minyak tanah, mahalnya minta ampun,” ujarnya.

Pantauan Suara NTB, di beberapa outlet yang biasa melayani gas elpiji 3 Kg kebanyakan tertulis “Gas Habis” atau “Gas Kosong”. Padahal biasanya, konsumen tidak pernah mengeluhkan apalagi menemukan adanya kekosongan outlet isi ulang.

Kalaupun ada, sudah dipastikan harganya tidak normal lagi. Sebagai komoditi yang dicari-cari, bukan mustahil harga isi ulang di saat kelangkaan akan berada di atas Rp 20 ribu per tabung.

“Kosong, sudah dua minggu ini. Stok terakhir yang datang

Karyawan Newmont Tak Perlu Resah Mataram (Suara NTB) Karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) yang khawatir akan masa depan mereka jika Newmont benar – benar hengkang dari NTB, dinilai tidak perlu terjadi. Sebab, kebanyakan karyawan Newmont adalah orang – orang dengan skill khusus yang akan tetap dibutuhkan di dunia pertambangan.

Ketua Kadin Bidang Kemitraan Daerah, Ir. Junaidi Elvis, M.Hum, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis kemarin memaklumi apa yang menjadi kekhawatiran para karyawan Newmont tersebut. Menurutnya adalah hal yang wajar jika seseorang khawatir jika perusahaan tempatnya bekerja sedang berada dalam keterancaman.

Namun, kalaupun Newmont benar – benar serius dengan rencana untuk menghentikan operasionalnya, Elvis tetap meyakini para karyawannya akan baik – baik saja. “Menurut saya mereka tidak perlu menjadi TKI, tidak perlu khawatir. Mereka adalah orang – orang yang memiliki skill, orang – orang yang terlatih. Hari ini mereka di Newmont, besok mereka bisa ganti baju. Mereka bisa tetap kerja kok,” ujarnya.

Karenanya, Elvis menilai bahwa persoalan karyawan ini tidak bisa dijadikan alasan bagi Newmont untuk menghindari kewajibannya membangun smelter atau bekerjasama dengan perusahaan pengolah konsentrat mereka.

Ia menambahkan bahwa Newmont pada dasarnya telah memperoleh waktu yang cukup untuk mempersiapkan pembangunan smelter jika dirasa hal itu membu-

tuhkan waktu. “Kan ini ketentuan undang – undang dan sebelumnya Newmont sudah diberi waktu yang cukup,” tandasnya.

Meski demikian, bagi Elvis, saat ini pemerintah juga tentu tidak bisa terlalu kaku dalam menyikapi kondisi yang dihadapi oleh Newmont. Ia menilai, ada paket kebijakan yang bisa dimodifikasi untuk memberikan kelonggaran waktu kepada Newmont untuk membangun smelter tanpa harus mengabaikan ketentuan undang – undang yang sudah dibuat.

“Karena dia sudah berdiri lama, mungkin bisa dikasih waktu sekian lama untuk mempersiapkan smelter. Tapi dia harus komit, harus jelas plan (rencana) untuk development-nya,”ujarWakil Sekjen DPP Partai Golkar ini.

Selain itu, Newmont juga sebenarnya tetap bisa memanfaatkan kerjasama dengan perusahaan pengolahan yang sudah lebih dulu ada, meski kapasitas produksi perusahaan tersebut tidak sepadan dengan produksi konsentrat Newmont. Kondisi ini, menurut Elvis justru memberikan pesan bahwa produksi Newmont sesungguhnya sangat besar.

Ada baiknya, ujar Elvis, Newmont juga membuka akses informasi kepada penentu kebijakan terkait komposisi mineral yang sudah dikeruk dari tanah NTB. “Dia juga harus terbuka, mineral apa yang dia gali. Misalnya emas. Disitu juga biasanya ada kandungan tembaganya berapa, chrome-nya berapa. Bahkan mungkin ada emas putihnya. Semua itu punya nilai pasar masing – masing, nggak bisa disamakan,” tandasnya. (aan)

’’Flash Lounge’’ Telkomsel Hadir di Universitas Mahasaraswati Mataram (Suara NTB) Telkomsel secara resmi mengoperasikan Flash Lounge di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Flash Lounge merupakan area di kampus yang dirancang sebagai tempat yang nyaman bagi mahasiswa untuk mengakses beragam informasi dan saling berdiskusi dengan santai sambil menikmati layanan WiFi FlashZone berkecepatan hingga 14,4 Mbps secara gratis. Flash Lounge juga dilengkapi berbagai fasilitas yang mendukung aktivitas edukasi, seperti laptop, komputer tablet, televisi layar datar, serta majalah dan surat kabar.

GM Sales & Customer Care Telkomsel Regional Bali Nusra Hasan Kurdi mengatakan, “Seiring komitmen menjadikan Bali sebagai ‘Broadband Island’, kami berupaya menyediakan akses layanan internet yang sudah menjadi kebutuhan dasar bagi generasi muda masa kini. Flash Lounge kami desain dengan nuansa yang cozy agar mahasiswa serta para pelajar dari jenjang pendidikan TK hingga SMK yang berada di lingkungan Universitas Mahasaraswati semakin leluasa dan nyaman dalam mengakses internet memanfaatkan layanan WiFi FlashZone guna menunjang kegiatan belajar maupun kebutuhan informasi lainnya.”

Flash Lounge dibangun dengan konsep modern dan stylish, sesuai dengan ciri khas anak muda. Di area seluas 50 meter persegi tersebut, pengguna Flash Lounge bisa memperoleh informasi mengenai berbagai produk dan layanan Telkomsel. Flash Lounge juga menyediakan beragam pilihan paket bundling smartphone, komputer tablet, laptop, dan modem internet. Petugas pelayanan pun siap melayani pembelian kartu perdana simPATI dan Kartu As, layanan isi ulang pulsa, serta aktivasi berbagai fitur value added services (VAS).

Di samping menggelar layanan WiFi FlashZone di Flash Lounge dan area kampus, Telkomsel juga menyediakan paket komunikasi “Hebat” berupa gratis telepon dan SMS sepuasnya antar pelajar dan mahasiswa di lingkungan Universitas Mahasaraswati Denpasar. Telkomsel pun memberikan fasilitas Web2SMS sebagai sarana penyampaian informasi seputar kegiatan sekolah dan kampus kepada pelajar dan mahasiswa melalui SMS. Bersinergi dengan Telkom, saat ini Telkomsel telah menggelar sekitar 2.000 titik akses layanan WiFi di lebih dari 50 kampus dan 150 sekolah se-Bali. Flash Lounge di Universitas Mahasaraswati Denpasar merupakan Flash Lounge yang ketiga setelah Universitas Negeri Medan dan Universitas Mulawarman Samarinda. Layanan WiFi FlashZone di kampus juga sudah dapat dinikmati oleh seluruh pelanggan Telkomsel yang ada di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.

Untuk mendapatkan akses WiFi gratis menggunakan FlashZone, mahasiswa dan civitas akademika di kampus cukup mengakses *303*601# guna mendapatkan password yang dikirimkan melalui SMS. Selanjutnya pelanggan melakukan koneksi WiFi dari ponsel, komputer tablet, atau laptop dengan jaringan FlashZone. Setelah proses aktivasi berhasil dilakukan, FlashZone sudah dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti download/upload, transfer file, media sosial, dan akses informasi bermanfaat lainnya.

Pelanggan dapat menikmati gratis internetan selama satu jam pertama melalui akses WiFi FlashZone. Selanjutnya, pelanggan bisa membeli paket FlashZone dengan harga yang sesuai dengan kantong mahasiswa, mulai dari Rp 2.000 per jam sampai dengan Rp 5.000 per hari. Tersedia pula paket mingguan mulai dari Rp 10.000 sampai dengan Rp 25.000, serta paket bulanan mulai dari Rp 25.000 sampai dengan Rp 50.000. (bns)

hanya sedikit, dan kita juga tidak dapat informasi kapan stok akan datang lagi,” kata penyedia isi ulang elpiji 3 Kg, Is. Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindagkop dan UMKM KLU, Drs. I Komang Karta, mengamini kekosongan suplai elpiji 3 Kg. Pihaknya

mengkhawatirkan nirsuplai oleh Pertamina akan berlaku dalam jangka panjang yang mengakibatkan masyarakat tidak memperoleh BBM yang diperlukan.

“Kekhawatiran kami oknum pengusaha justru menjadikan kekosongan ini untuk menaikkan

Halaman 7

harga di lapangan,” ungkap Komang kepada media.

Senada dengan masyarakat, ia pun mendesak pemerintah di jajaran yang lebih tinggi yaitu Pemprov NTB untuk segera bertindak, mengingat kelangkaan elpiji di Lombok Utara sudah mengkhawatirkan. (ari)

ANGKUTAN ELPIJI - Dua Truk angkutan Elpiji 3 Kg saat mendistribusikan dari SPBE kepada masyarakat. Elpiji tabung kecil ini dilarang digunakan untuk mengomprong tembakau.

Elpiji 3 Kg Dilarang untuk Omprongan Tembakau Mataram (Suara NTB) Penggunaan Elpiji subsidi atau Elpiji 3 kg untuk omprongan tembakau dinilai melanggar Peraturan Presiden (Perpres) nomor 104 tahun 2007. Dalam Perpres tersebut telah mengatur secara jelas tentang peruntukan Elpiji 3 kg untuk rumah tangga.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) NTB, Ir. Muhammad Husni, M. Si saat rapat dengan Pertamina di kantornya, Kamis (27/ 9) menjelaskan, Elpiji 3 kg diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro.

Dijelaskan, rumah tangga yang dimaksud adalah konsumen yang mempunyai legalitas penduduk. Kemudian menggunakan minyak tanah untuk memasak dalam lingkup rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan Elpiji tabung 3 kg termasuk tabung, kompor gas beserta

peralatan lainnya.

Sedangkan usaha mikro yang dimaksud dalam Perpres tersebut adalah konsumen dengan usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk.

“Selain dari dua peruntukan tersebut, dilarang. Apalagi melakukan penimbunan dan penyimpanan,” terangnya.

Sementara itu, Sales Executive Domestic Gas Regional IX NTB, Uki Atmanegara menjelaskan, untuk suplai Elpiji di daerah ini masih didatangkan dari Depo Manggis, Bali.

Pengambilan suplai gas Elpiji dilakukan oleh empat buah

Stasiun Pengisian bahan Bakar Elpiji (SPBE) yang ada di pulau Lombok melalui kapal penyeberangan.

Ia mengatakan konsumsi Elpiji 3 kg di pulau Lombok saat ini rata-rata sebesar 130 Metrix Ton (MT) per hari. Disebutkan, untuk realisasi konsumsi Elpiji 3 kg pada Januari 2012 sebanyak 1.394 MT sedangkan pada Desember 2012 sebesar 2.588 MT. Sementara untuk pemakaian pda Agustus 2013 mencapai 3.771 MT. “Dari Januari 2012 - Januari 2013 hampir terjadi peningkatan sebesar 90 persen,” tuturnya. (nas)

Polytron Quadra Series Hadir dengan ‘’Quadcore’’ dan Harga Terjangkau DUA buah lensa belakang dan depan yang berkualitas dan beresolusi tinggi 8 Mpix dan 2 Mpix, dibekali koneksi dengan 3,5G, HSDPA dan Wifi, ditenagai oleh Quadcore Engine dan sistem operasi Android Jelly Bean 4.2.1, layarnya yang super jernih dan luas 4.7 inch dengan Retina Display atau High Definition Display dengan hasil yang tajam, serta penampilannya yang elegan, tipis dan futuristik, membuat smartphone W8470 Quadra HD menjadi andalan bagi PT Hartono Istana Teknologi untuk memperkenalkannya kepada publik. Ditambah lagi dengan kecanggihan suara yang dikeluarkan gadget ini, serupa dengan produk unggulan pada Audio-nya, Polytron kali ini juga melengkapi smartphone terbarunya dengan teknologi suara yang bagus pada handset maupun pada earphone-nya, yaitu teknologi Professional Digital Sound Processor dan XBR Hifi Earphone yang dapat menghasilkan suara yang powerful dan berkarakter khas Polytron.

Perusahaan elektronik dengan produknya yang bernama Polytron, pada kesempatan kali ini meluncurkan empat produk baru smartphone-nya kepada publik. Rilis pertama kali ini diperkenalkan di gerai Erafone Megastore Mall Taman Anggrek, pada 25 September 2013 ini merupakan kerjasama ekslusif dengan PT Erajaya Swasembada Tbk. Hangatnya persaingan smartphone di dalam negeri membuat PT Hartono Istana Teknologi mempersiapkan amunisi agar tetap eksis di lini handphone ini. Peluncuran kali ini adalah Quadra Series, dengan empat amunisi yaitu, pendahulunya, W7450 Quadra yang telah dirilis Juni yang lalu, smartphone ini ditenagai 4x1.2 GHz Quadcore Processor, dengan layar berukuran 4,5 inch qHD (960x540) IPS Panel, Dual SIM dengan 3G HSDPA – GSM, dan fitur Dual Camera 8 Mpix dan 1 Mpix pada camera bagian depan, A-GPS, Bluetooth, WiFi, FM Stereo, penyimpanan yang ekstra luas 4GB ROM dan slot media yang mumpuni hingga 32GB. Tipe lain adalah W7451 Quadra S dengan ditenagai oleh Quadcore Engine, Jelly Bean, dengan layar 4,5 inch, penyimpanan hingga 4GB ROM, kamera yang mumpuni 5 Mpix dan dilengkapi kamera depan yang jernih, baterai yang mumpuni 1800 mAH mampu bertahan lama. Perangkat ini telah dilengkapi fasilitas yang hampir sempurna dikelasnya, karena dilengkapi dengan Quadcore Processor dan dipasarkan dengan harga yang terjangkau, sehingga sangat cocok bagi pengguna yang hendak pertama kali mencicipi Android.

Amunisi lainnya ada pada W7531 Quadra V yang merupakan smartphone dengan layar yang besar 5,3 inch dengan resolusi qHD (960x540), juga dengan kamera yang mumpuni 8 Mpix dan 1 Mpix, serta penyimpanan yang ekstra lega 4GB ROM dan slot memory hingga 32GB. Pada perangkat ini selain memiliki layar yang besar juga unggul pada kapasitas baterai yang powerful 3000 mAH, penggunaannya dapat bertahan hingga beberapa hari.

Perangkat lainnya adalah andalan pada lini ini yaitu W8470 Quadra HD dengan keunggulan pada desain yang elegan, tipis, futuristik

dan layar IPS yang tajam (Retina Display) yang jarang dimiliki oleh smartphone merk lain.

Peluncuran dan promo kali ini dibuka 25 September 2013 di seluruh gerai Erafone.

Khususnya di gerai Erafone Megastore Mall Taman Anggrek, Erafone Mall Of Indonesia, Erafone Mall Karawaci, dan Erafone MM Bekasi, ditutup pada 29 September 2013, dengan mempersembahkan hadiah langsung dan promo cuma-cuma bagi konsumen.

Untuk setiap pembelian W8470 Quadra HD dengan harga Rp.2.699.000 , konsumen dapat menerima hadiah langsung Jelly Case, Micro SD 8GB, Indosat free 9GB, Powerbank dengan kekuatan besar 6200 mAH dan Bluetooth Handfree. Untuk setiap pembelian W7531 Quadra V seharga Rp.2.499.000, konsumen mendapatkan free Leather Case, Micro SD 8GB, Indosat Free 9GB dan Powerbank 6200 mAH. Untuk setiap pembelian W7450 Quadra seharga Rp.2.299.000, berhadiah langsung Leather Pouch, Micro SD 8GB, Indosat Free 9GB dan Powerbank 6200 mAH. Setiap pembelian W7451 Quadra S dengan harga terjangkau Rp.1.649.000, konsumen akan mendapatkan Micro SD 8GB, Indosat Free 9 GB. Dan promo juga berlaku untuk setiap pembelian W7530 Wizard Note seharga Rp.3.299.000 dengan berhadiah langsung Jelly Case, Micro SD 8GB, Indosat Free 9 GB dan Powerbank 6200 mAH. Keberhasilan pada penjualan Wizard Crystal II sebagai pendahulunya, juga diharapkan membawa kesuksesan pada Quadra Series ini. Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager Polytron mengatakan, “antusiasme para konsumen di pasaran membuat Polytron makin bergairah menciptakan produk-produk barunya. Harapannya pada peluncuran kali ini Polytron dapat menjual habis semua stock on hand pada bulan pertama peluncuran. Semoga target yang ditetapkan sebesar 10% peningkatan penjualan dapat diraih selambatnya pada bulan Oktober 2013”, jelas Santo mengakhiri. (ikl)

POLHUKAM

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Anis Matta Akui Fathanah Perantara Cagub Sulsel Jakarta (Suara NTB) – Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta mengakui Ahmad Fathanah adalah perantara pengusungan Ilham Arief Sirajuddin sebagai calon gubernur dalam pemilihan kepada daerah di Sulawesi Selatan akhir 2012.

“Tapi kami tahu bahwa terdakwa perantara Pak Ilham,” kata Anis Matta saat bersaksi dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis.

Andi mengaku secara fisik sudah mengenal Fathanah sejak 2012 dan mengatakan PKS menyerahkan mekanisme calon gubernur yang diusung PKS kepada Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

“Sesuai mekanisme kami, seluruh penentuan pemimpin daerah dari kabupaten sampai gubernur diserahkan ke DPW, selanjutnya DPW mengajukan surat kepada DPP (Dewan Pimpinan Pusat) untuk disahkan,” jelas Anis.

Tapi Anis tidak mengakui bahwa mekanisme itu termasuk juga pemberian uang hingga Rp8 miliar seperti disampaikan Ilham saat bersaksi Kamis pekan lalu (19/9).

“Tidak, termasuk pemberian dana karena itu masuk dalam perkara teknis, mekanisme pengambilan keputusan saja yang kami cek, jadi apakah musyarawah di sana sesuai prosedur, SK dikeluarkan oleh DPP rekomendasi DPW, uang itu teknis, kita di PPD tidak tahu hal itu,” ungkap Anis.

Namun Anis mengaku mengenal Ilham Arif langsung karena merupakan walikota tempat daerah pemilihan Anis Matta yaitu Makassar, bahkan istri Anis dan Ilham bersepupu.

Tapi memang ada kesalahan prosedur yaitu pengiriman uang ke Pak Najamuddin sehingga saya perintahkan untuk mengembalikan ke rekening yang bersangkutan,” jelas Anis.

Dalam persidangan juga terungkap rekaman pembicaraan Anis dengan Fathanah.

“Waktu itu terdakwa juga perantara pilkada Takalar, masih satu rangkaian dengan Pilkada Sulsel, dia (Fathanah) ingin membawa ke Mahkamah Konstitusi, tapi saya tidak setuju karena perolehan PKS 24 persen sedangkan kompetitior 30 persen, biasanya susah dimenangkan di MK,” ungkap Anis.

Untuk maju ke MK, keduanya sepakat untuk menyewa jasa pengacara dengan pembayaran yang dibagi dua dan akhirnya PKS kalah di MK. Selanjutnya terungkap juga rekaman telepon pada 14 Januari 2013 mengenai keinginan menyewa jasa quick count.

“Mengenai 30 ribu dolar dan Rp300 juta itu tentang quick count beliau (Fathanah) tanya bagaimana kalau survei bagus melakukan quick count,” ungkap Anis.

Namun yang anehnya, pembicaraan uang tersebut dilakukan setelah dilakukan pilkada Sulsel.

“Pembicaraan tentang quick count itu sebelum Pilkada, sedangkan pembicaraan pada 14 Januari kami hanya silaturahmi saja,” kata Anis.

Melihat hal itu ketua majelis hakim Nawawi Pomolongo mengingatkan Anis untuk berkata jujur.

“Ruangan ini adalah untuk berkata jujur,” kata Nawawi.

“Saya pahamnya seperti itu yang mulia,” tambah Anis.

Anis mengaku mengenal Fathanah sebatas orang dekat Luthfi yang kadang berada di ruangan Luthfi di DPP PKS. “Semua yang dilakukan beliau berhubungan dengan presiden,” jelas Anis. (ant/bali post)

Fathanah Berutang Rp1,8 Miliar ke Pengusaha Minyak Jakarta (Suara NTB) – Terdakwa suap pengurusan kuota impor daging sapi dan tindak pidana pencucian uang Ahmad Fathanah masih berutang Rp1,8 miliar kepada Andi Pakurimba Sose, Direktur Utama PT Intim Perkasa yang bergerak di bidang distribusi minyak.

“Masih tersangkut Rp1,8 miliar di terdakwa (Fathanah) dari uang sekitar 500 ribu dolar AS,” kata saksi dirut PT Intim Perkasa Andi Pakurimba Sose dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis. (ant/bali post) Ahmad Fathanah Pakurimba yang bersaksi bersama dengan istrinya Komisaris PT Intim Perkasa Evi Anggraeni, direktur PT Intim Perkasa yang juga anak Pakurimba, Andi Reiza Akbar Sose serta menantunya, Yulia Puspitasari.

Keempatnya menjadi saksi rekening Evi, Andi Reiza serta Yulia dipakai untuk keluar masuk dana pinjaman Fathanah.

“Dia biasa pinjam tengah malam kepada saya, lagi pula saya sudah kenal sejak kecil di Makassar, dia orang terkenal karena keluarganya punya gedung perkawinan di Makassar, kita semua tahu,” ungkap Pakurimba.

Pemberian pinjaman itu tidak menggunakan catatan karena Fathanah biasa hanya meminjam dalam waktu 3-5 hari.

“Tidak ada catatan, kalau beliau pinjam dari saya biasanya dalam bentuk tunai, tapi bila saya sedang tidak ada saya berikan instruksi ke anak, istri, menantu saya untuk transfer,” ungkap Pakurimba.

Menurut Pakurimba, ia juga berhasil mendapatkan calon investor dari Korea untuk membangun tangki penampung minyak di Makassar karena Farthanah.

“Kami bergerak di perdagangan minyak industri dan ingin melakukan ekspansi dengan rencana membangun tanki penampung di Makassar supaya menjadi 120 ribu liter, yang sekarang hanya 5.000 liter saja,” jelas Pakurimba.

Fathanah, menurut Pakurimba, kemudian memperkenalkan dirinya dengan Hudzaifah Luthfi, anak mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, dan komisaris utama PT Semesta Alam Mandiri yang bergerak di bidang konsultan pariwisata dan penerbangan Ahmad Maulana.

“Hudzaifah, Ahmad Maulana dan Fathanah menawarkan investor dari Korea, kami bertemu di Jakarta dan Kuala Lumpur, kalau di Jakarta kami bertemu di Kempinski,” ungkap Pakurimba.

Ketiganya dimasukkan ke struktur perusahaan dengan tujuan agar investor Korea percaya. “Maksudnya mengamankan untuk menarik perhatian investor untuk menanamkan modal yang mereka,” papar Pakurimba. Ia mengakui Hudzaifah juga bermanfaat untuk mengamankan proyeknya.

“Iya,” jawab Pakurimba saat menjawab pertanyaan hakim apakah Hudzaifah dipasang karena ada hubungan untuk mengamankan proyek mengingat dia anak petinggi suatu partai. “Tapi Fathanah, Maulana dan Hudzaifah tidak menerima gaji,” jelas Pakurimba. Apalagi karena ternyata investor dari Koreapun tidak jadi mengucurkan dana.

“Proyek tidak jadi karena investor tidak jadi padahal kami sudah mengeluarkan dana cukup besar yaitu Rp8 miliar untuk tanah dan izin, dan peletakan batu pertama, tapi Koreanya malah hilang,” jelas Pakurimba.

Pakurimba sendiri juga mengenal Luthfi Hasan Ishaaq dari Fathanah dan pernah bertemu 2-3 kali dengan Luthfi. “Pertemuan sekedar perkenalan saja, bukan pengamanan, saya juga tidak pernah kasih uang pinjaman ke Pak Luthfi,” jelas Pakurimba.

Jaksa penuntut umum KPK Muhibuddin mempertanyakan mengapat Hudzaifah malah mendapatkan saham 46 persen sedangkan Fathanah dan Maulana mendapatkan masing-masing 2 persen meski Pakurimba lebih lama mengenai Fathanah.

“Itu hasil rembukan kami, karena saat itu terdakwa menyampaikan investor adalah dari Hudzaifah, karena Hudzifah pemilik investor ini,” tambah Pakurimba. (ant/bali post)

Halaman 8

Presiden Barack Obama akan Mendapat Pengamanan Khusus Denpasar (Suara NTB) – Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan memberikan pengamanan khusus kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Negara Asia Pasifik (KTT APEC) di Nusa Dua, Bali.

Barack Obama (ant/bali post)

“Pasti ada (pengamanan khusus). Ada pemintaan khusus, kita berikan,” ujar Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko usai memimpin apel gabungan TNI/Polri pasukan pengamanan KTT APEC di Denpasar, Kamis.

Namun, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu tidak menyebutkan secara rinci seperti apa pengamanan khusus yang akan diberikan kepada orang nomor satu di Amerika Serikat itu.

Ia hanya menjelaskan secara singkat bahwa standar prosedur telah ditetapkan dalam rangka pengamanan Presiden Obama saat menghadiri KTT APEC.

“SOP (standard operating procedure) sudah ada. Pasti ada hal-hal yang menjadi perhatian kami,” ucap jenderal kelahiran Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 itu.

Panglima menyatakan, pihaknya telah melakukan kesepakatan dengan pihak pengamanan Amerika Serikat terkait pengamanan kepada presiden yang pernah tinggal di Indonesia tersebut.

Dalam setiap kunjungan kenegaraannya, pihak keamanan Amerika Serikat selalu menempatkan sistem pengamanan yang super ketat terhadap pemimpin negaranya.

Dijadwalkan selama menghadiri KTT APEC di Nusa

Dua, Bali, rombongan Presiden Obama akan membawa dua pesawat khusus kepresidenan, salah satunya pesawat khas “Air Force One”. Bahkan pemerintah AS sendiri telah memesan dua lahan parkir khusus di Bandar Udara Internasional Ngurah Rai. Obama dijadwalkan turut menghadiri konferensi internasional tersebut bersama dengan 20 pemimpin dunia dari 21 negara APEC yang rencananya hadir di antaranya Presiden China Xi Jinping, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono selaku tuan rumah. (ant/bali post)

Jokowi Kritik ’’Voorijder’’ Berlebihan Jakarta (Suara NTB) – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengkritik aksi pengendara voorijder saat mengawal pemimpin atau pejabat, yang menurutnya kadang berlebihan sehingga menimbulkan antipati masyarakat.

“Tak perlulah pakai sirine yang menguing-nguing dan dengan sejumlah personel yang banyak. Tidak musim lagi seperti itu, kita yang penting kerja,” kata Jokowi pada perayaan ulang tahun Wahid Institue di Jakarta, Kamis (26/9).

Menceritakan kisah dirinya, Jokowi mengaku menolak fasilitas lengkap pengawalan sesuai protokoler yang diberikan kepadanya. Dia mengaku hanya menggunakan satu unit kendaraan pengawal, dari lima unit yang disediakan. “Saya pakai satu, itu jika memang saya sedang perlu, jika tidak ya tidak usah,” jelasnya.

Menurut Jokowi, rakyat kini sudah bosan dengan representasi pemimpin yang menunjukkan kesenjangan tinggi dan juga upaya pencitraan yang hanya kamuflase untuk mendapat dukungan.

Hal yang sangat dibutuhkan rakyat, kata Jokowi, adalah hasil dari kinerja para pemimpin.

Dia juga mengkritik kebiasaan pejabat atau lembaga pemerintahan yang kerap berupaya mengaburkan fakta di masyarakat dalam membuat laporan dengan permainan kata dan struktur informasi yang tidak jelas.

“Misalnya, waktu saya datang awal ke Jakarta, katanya data kemiskinan hanya tiga persen. Saya tidak percaya itu, saya cek langsung ke pemerintahan. Ternyata memang benar, tiga persen yang kategori miskin, namun ada kategori ‘rentan miskin’ yang sampai 30 persen,” katanya.

Setelah diperiksa langsung ke lapangan, Jokowi mendapati fakta perbedaan katagori miskin dan “rentan miskin” itu ternyata tipis sekali. Dia menyebutnya sebagai “permainan data”.

“Seharusnya tidak bolehlah seperti itu, kalau memang faktanya miskin sampai 30 atau bahkan 50 persen, ya sudah ungkap saja fakta itu, biar pemimpinnya berpikir,” ujar Jokowi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri, kata dia, kini sedang berupaya keras mengurangi kesenjangan kalangan kaya dan miskin dengan berbagai program seperti Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. (ant/bali post)

(ant/bali post)

TANPA PENGAWALAN - Kendaraan hitam yang membawa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tanpa pengawalan (Voorijder) saat melintas di Kemayoran, Jakarta

Sosialisasi Capres

Rhoma Irama Hibur Warga Dasan Baru Giri Menang (Suara NTB) Raja dangdut H. Rhoma Irama yang ikut menclonkan diri sebagai calon presiden terus melakukan sosialisasi ke masyarakat. Lombok Barat menjadi salah satu lokasi kunjungan ayah dari pedangdut Ridho Rhoma tersebut. Pada kesempatan kunjungannya di Dusun Dasan Baru, Rhoma Irama sempat menyanyikan satu lagu andalannya “Azza”.

Majunya Rhoma Irama

sebagai Capres memang mengundang kontroversi, lantaran latar belakangnya sebagai pedangdut. Lantas hal itu tak menjadi halangan baginya untuk serius mencalonkan diri.

Kunjungan H. Rhoma Irama bersama Menteri PDT, Helmi Faisal disambut ratusan warga setempat yang menunggu berjam-jam. Setibanya di lokasi acara, rombongan pedangdut yang membintangi sejumlah film tersebut disambut gendang beleq dan drum band murid SD setempat.

Sebelum bernyanyi, suami Rika Rahim ini sempat memberi tausiah kepada warga setempat. Dalam tausiahnya, Rhoma Irama berpesan pentingnya sistem pendidikan berbasis pesantren. Menurutnya, pesantren di era globalisasi merupakan sistem pendidikan ideal. Karena selain mendapatkan ilmu umum, namun ilmu agama juga diperoleh peserta didik. “Pendidikan ini diperlukan untuk persaingan global,” kata Rhoma Irama yang menjadi Capres

KPU NTB Tetapkan DPT 20 Oktober Mataram (Suara NTB) KPU NTB akan menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2014 pada tanggal 20 Oktober mendatang. Sebelum penetapan DPT, KPU NTB akan menggelar rapat koordinasi konsolidasi DPT bersama KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 18-19 Oktober.

Demikian disampaikan Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Humas Sekretariat KPU NTB, Mars Ansori Wijaya, S.IP.,MM. Ansori mengatakan penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota yang sebelumnya dijadwalkan pada tanggal 12-13 September diundur menjadi tanggal 12-13 Oktober mendatang. Hal itu sesuai dengan Surat Edaran (SE) KPU RI Nomor 644 pada bulan September ini yang menyatakan pengunduran jadwal penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota.

KPU RI mengeluarkan SE setelah melakukan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI dimana masih banyak ditemukan persoalan pemilih ganda, NIK tidak lengkap, pemilih lebih dari 500 per TPS dan lainnya.

“Jadi sesuai SE tersebut, jadwal penetapan DPT di kabupaten/kota tanggal 12-13 Oktober 2013. Selama tanggal 13 September-13 Oktober, sekitar satu bulan, KPU Kabupaten/Kota dibantu PPK dan PPS kembali melakukan pemutakhiran data pemilih,” terangnya.

Walaupun telah dilakukan beberapa kali pemutakhiran data pemilih, Mars Ansori mengatakan dalam DPT sementara masih ada beberapa persoalan pemilih ganda, status kawin nihil, dibawah umur yang ditemukan pihaknya. Namun jumlah itu jauh berkurang jika dibandingkan

dengan temuan pada saat DPS Hasil Perbaikan (HP) tahap awal.

“Sampai tanggal 25 September, jumlah DPT sementara yaitu 3.514.925. Ini yang terlihat di Sidalih. Tanggal lahir nihil/tidak jelas sebanyak 842, status kawin nihil lima orang, dan dibawah umur 26 orang,” sebutnya. Pihaknya pun yakin persoalan ini bisa dituntaskan sebelum penetapan DPT pada tanggal 13 Oktober mendatang di tingkat kabupaten/kota.

Jumlah DPS beberapa waktu lalu sebanyak 3.582.500 jiwa dimana terdeteksi identitas tidak jelas sebanyak 2.563.

Sementara dalam DPS HP tercatat jumlah pemilih sebanyak 3.545.316 jiwa. Persoalan yang ditemukan dalam DPS HP seperti tanggal lahir nihil sebanyak 92.200, status kawin nihil atau tanpa status sebanyak 23.285, dan dibawah umur sebanyak 2.126. (yan)

melalui PKB tersebut.

Menurutnya, kepandaian tanpa dilandasi ilmu akan menjadi jahat. Karenanya, ilmu harus dibarengi dengan agama. Rhoma Irama, menyentil banyaknya pejabat yang tersangkut kasus korupsi karena tak seimbangnya antara ilmu dan agama. Karena, iman yang dilandasi ilmu akan seimbang. Justru, iman tanpa ilmu akan timpang.

Tausiah Rhoma Irama hanya sekitar 15 menit, lalu setelah itu Rhoma Irama bernyanyi

karena diminta warga setempat yang mengidolakan raja dangdut tersebut.

“Demi warga di sini, saya bernyanyi,”ujarnya.

Lagu yang dipilih Rhoma lagu terbarunya berjudul Azza. Sontak, mendengar idolanya bernyanyi warga pun riuh dalam lantunan lagu dangdut. Sebelum ke Dasan Baru, Rhoma Irama bersama Menteri PDT terlebih dahulu menghadiri pembentukan posko ksatria bergitar di Kediri. (her)

Pramono akan Yakinkan Legislator Demokrat Jakarta (Suara NTB) – Calon peserta Konvensi Partai Demokrat Pramono Edhie akan meyakinkan 147 anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat mengenai pencalonannya sebagai capres Partai Demokrat.

“Mungkin nanti akan saya sampaikan. Mungkin baru ada yang kenal nama, wajah di foto. Nanti akan saya kenalkan siapa saya, mulai dari pendidikan dan siapa saya,” kata Pramono sebelum menghadiri rapat pleno Fraksi PD di Jakarta, Kamis.

Pramono juga akan menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk menjadi calon presiden dari Demokrat.

“Saya akan menggunakan apa yang saya miliki. Soal adanya lawan berat seperti Marzuki Alie dan Hayono Isman, ya tak apa-apa,” kata adik ipar Presiden SBY itu.

Mengenai penggunaan sebagian kantor Sekretariat Gabungan sebagai markas dan pusat medianya, mantan KSAD itu berkilah itu tak

(ant/bali post)

Pramono Edhie

menyalahi etika.

Dia bercerita saat mencari kantor untuk sekretariat, ada tawaran dari Menteri Perumahan Djan Fariz dan beberapa ruangan untuk digunakan.

“Saya gunakan dan siapa saja bisa gunakan. Saya enggak mengusir. Sudah diberitahu, bahkan Golkar juga sudah mengizinkan. Jadi enggak ada yang salah dengan etika,” kata dia. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

(ant/Bali Post)

KARYA - Salah satu karya Ghea Panggabean

Ghea Panggabean Taklukkan Kota Mode Milan Milan, ItaliaPerancang kenamaan Indonesia Ghea Panggabean, berkolaborasi dengan maestro penari Miroto dan penari Santi Dwisaputri memperkenalkan budaya Indonesia kepada kalangan dunia mode di Milan, Italia, Selasa malam.

Ghea Panggaean berhasil menaklukkan kota mode Milan yang menjadi kiblat mode dunia dalam peragaan busana yang mengundang decak kagum sekitar 400 undangan yang memenuhi gedung kuno Societa Umanitaria, di tengah kota Milan termasuk bangsawan Italia Marta Mazotto, Ketua Kamar Dagang Italia untuk Asia Tenggara Riccardo Federico Rocca dan Konsul Kehormatan RI di Milan Jacopo Fusaia.

Marta Mazotto yang juga disainer kenamaan Italia yang khusus hadir sangat kagum akan rancangan busana Ghea Panggabean dengan motif kain tradisional yang unik . Rancangan busana Ghea Panggabean sangat indah dan tidak kalah dengan rancangan busana Italia.

Hal itu juga diakui Enrico Masseroli, seniman Italia, busana rancangan Ghea Panggabean mengunakan kain tradisional sangat indah, apalagi peragaan busana yang diadakan dipadu dengan tari tarian. “Ghea sangat berbakat,” ujar Enrico yang pernah memperkenalkan budaya Bali di Italia.

“Saya senang berada di tengah tengah rekan saya dari Indonesia,” ujar Enrico.

Dalam acara yang bertajuk “Treasures of Indonesia “ yang juga dihadiri Dutabesar RI di Roma, dan Ny Sonya August Parengkuan, Ghea Panggabean menampilkan sebanyak 36 busana dengan inspirasi dari keindahan kain-kain dari berbagai daerah di Indonesia.

Mulai dari kain tenun dengan bermacam teknik seperti jumputan, kain songket serta kain dengan motif wayang motif-motif printing, bordiran dari empat derah di antaranya Jawa dengan inspirasi wayang, Sumatera dengan tenun dan kain jumputan serta dari NTT dengan aksesori bergaya etnik dari Ghea Fashion Studio.

Ghea Panggabean kepada ANTARA London, Selasa malam mengatakan ia merasa angga bisa memperkenalkan rancanga busananya dengan menonjolkan sisi- sisi keindahan kain indonesia. “Saya berupaya membawa yang terbagus dari budaya seperti kesenian tari-tarian, kain peninggalan nenek moyang, Bringing the beautiful Indonesia to Italy,” ujarnya.

Menurut Ghea, kehadirannya di Italia selama dua kali show di Roma dalam acara resepsi diplomatik dalam rangkaian peringatan HUT RI dan di Milan tidak lepas dari dukungan sponsor dengan membuat panitia kecil yang dipersiapkan selama dua bulan. Ghea mengakui ia merasa senang dan puas bisa memperkenalkan rancangan busananya dan budaya Indonesia kepada masyarakat Italia yang menjadi kiblatnya mode dunia.

Sementara itu Dutabesar RI untuk Italia August Perengkuan dalam sambutannya mengakui hubungan diplomatik Indonesia dan Italia sejak 64 tahun lalu terus berkemang. Apalagi Italia merupakan partner dagang Indonesia terbesar ketiga di Eropa dengan volume perdagangan mencapai empat miliar dolar AS tahun lalu. Meskipun belum menunjukkan potensi kedua negara.

Untuk itu diharapkannya dengan kedatangan sekelompok pengusaha Italia ke Indonesia yang diorganisir oleh Kementerian Luar Negeri Italia awal tahun ini akan dapat lebih meningkatkan hubungan dagang kedua negara.

“Kami akan terus berupaya untuk mendorong kerjasama agar semakin kuat lagi, apalagi tahun depan menjadi momentum 65 tahun kerjasama Indonesia Italia, ujar Agus Parengkuan yang mantan wartawan Kompas itu. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

JOGJA ASIA TRI - Dua orang penari, Jogja - Spanish saat beraksi pada acara Jogja Asia Tri 2013 di kaki Gunung Merapi, Ullen Sentalu, Kaliurang, Sleman, Rabu (25/9). Jogja Asia Tri adalah pertunjukan tari yang diprakarsai tiga negara yaitu Jepang, Korea dan Indonesia, dan telah diikuti 25 negara digelar di Yogyakarta selama tiga hari (23-25 September 2013).

Tingkatkan Kunjungan Wisatawan

Penting, Menyasar Pasar ASEAN Mataram (Suara NTB) Dalam program peningkatan arus kunjungan wisatawan ke Indonesia, daerahdaerah tujuan wisata di Indonesia sangat penting menaruh fokus untuk menyasar pasar negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam Associaton Of Southeast Asian Nation (ASEAN). Karena jumlah wisatawan atau turis dari pasar Asia Tenggara sendiri sebesar 360 juta orang. Sehingga sangat potensial untuk digarap.

“Yang paling penting kita garap saudara-saudara kita yang ada di dekat Indonesia,” ujar Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, I Gusti Agung Wesaka Puja pada acara sosialisasi Menuju ASEAN Economic Community (AEC) sekaligus pembukaan Parekraf Expo 2013, Kamis (26/9) kemarin.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Austria ini mengatakan, saat ini beberapa nega-

ra Asia Tenggara sedang agresif dalam mempromosikan pariwisatanya. Sehingga banyak orang Indonesia yang berbondong-bondong liburan ke negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Kamboja dan lainnya. “Kita lihat tren orang Indonesia ke Singapura dan Malaysia. Malah eksodus pada saat libur panjang atau cuti bersama, pada saat liburan susah mendapat seat ka-

(ant/Bali Post)

KELUAR - AQJ didampingi ayahnya musisi Ahmad Dhani , saat ke luar dari rumah sakit Rabu (25/9) lalu.

tan kunjungan wisatawan.

Budaya-budaya juga harus disiapkan. Budaya yang bisa membuat wisatawan mendapatkan kehangatan dari penduduk di daerah yang dikunjunginya atau keramahtamahan. “Budaya yang membuat suasana hangat sehingga orang merasakan mau kembali lagi ke tempat destinasi wisata,” ujarnya.

Berbagai hal tersebut lanjutnya harus dipikirkan bersama. Dengan demikian potensi pariwisata bisa secara optimal kita gali. Sehingga dapat memperbesar sumbangsih pariwisata bagi penerimaan devisa negara dan memberikan peningkatan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat. (yan)

Tegar Ingin Duet Sembilan Negara Siap Ramaikan dengan Band Malaysia Pekan Batik Internasional Pekalongan (Suara NTB) Sebanyak sembilan negara telah menyatakan kesiapannya tampil pada Pekan Batik Internasional (PBI) 2013 di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, 2-6 Oktober mendatang.

Kepala Bidang Koperasi dan

UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Pemerintah Kota Pekalongan Edy Harsoyo di Pekalongan, Kamis (26/ 9), mengatakan sembilan negara tersebut yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Brunai Darussalam, Vietnam, India, Korea

AQJ Batal Diperiksa Polisi Jakarta (Suara NTB) Penyidik Polda Metro Jaya batal memeriksa tersangka AQJ (13) alias Dul yang terlibat dalam kecelakaan beruntun di Tol Jagorawi beberapa waktu lalu. ‘’Nggak jadi diperiksa hari ini,’’ kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto dalam pesan singkat yang diterima Antara, di Jakarta, Kamis (26/9).

Hal tersebut menurut Kombes Rikwanto, karena kondisi AQJ yang mengalami demam sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan. ‘’AQJ badannya panas, rencananya akan berobat lagi ke rumah sakit,’’ katanya.

Padahal pihak kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan AQJ di rumahnya pada hari ini. Namun rencana tersebut batal karena kondisi kesehatan AQJ yang belum sembuh total.

Pada Rabu (25/9) siang, AQJ keluar dari Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI) setelah menjalani perawatan selama hampir tiga minggu pascakecelakaan yang menimpanya.

Dalam kecelakaan yang merenggut nyawa tujuh orang itu, pihak kepolisian telah menetapkan AQJ sebagai tersangka.

Kecelakaan yang terjadi pada Minggu (8/9) dinihari sekitar pukul 01.45 WIB di Tol Jagorawi kilometer 8 itu melibatkan mobil sedan Mitsubitshi Lancer bernopol B 80 SAL, Daihatsu Granmax B 1349 TFN dan Toyota Avanza B 1882 UZJ. (ant/Bali Post)

lau pergi ke Malaysia dan Singapura,” terangnya.

Bagaimana menjaring wisatawan dari negara Asia Tenggara menurutnya harus menjadi target yang diambil pemerintah atau para pelaku wisata dalam mempromosikan pariwisata. Hal yang masih menjadi kendala dalam menyasar wisatawan Asia Tenggara disebutkan masih kurangnya maskapai lokal yang belum menjangkau be-

berapa destinasi di negara Asia Tenggara. “Sehingga kita belum bisa menyerbu pasar ASEAN dengan maksimal,” imbuhnya.

Wesaka Puja memberi masukan bagaimana agar wisatawan betah tinggal berlama-lama di daerah kita yaitu dengan menciptakan rasa nyaman bagi wisatawan.

“Suasana yang membuat mereka nyaman harus dibentuk sehingga mereka datang lagi kesini. Kita harus belajar menciptakan rasa nyaman, feeling home adalah seni sehingga menjadi daya tarik bagi pariwisata,” terangnya.

Infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya juga disebutkan sangatlah penting dalam menunjang peningka-

Berbagai motif batik

(ant/Bali Post)

Selatan, Belanda, dan Jepang.

“Mereka sudah konfirmasi menyatakan siap memeriahkan kegiatan Pekan Batik Internasional 2013,” katanya. Ia mengatakan panitia PBI sudah menyiapkan 10 gerai yang nantinya diisi oleh perwakilan negara sahabat, akan tetapi satu unit belum dipesan.

Selama mengikuti pameran PBI, kata dia, perwakilan dari sembilan negara tersebut akan menampilkan produk unggulan yang dimilikinya.

“Pada kegiatan pameran PBI ini, nantinya tidak hanya akan memamerkan koleksi batik saja, melainkan juga menampilkan berbagai macam produk kerajinan tangan,” katanya.

Ia mengatakan, panitia juga telah menyiapkan 147 gerai untuk pameran produk berasal dari 11 provinsi dan 22 kabupaten serta kota. “Dari jumlah tersebut sudah 95 persen stan yang disiapkan sudah terisi,” katanya. (ant/Bali Post)

Ketika Orang-orang Hebat Berkumpul Sejumlah tokoh Indonesia berkumpul di Gedung Dewan Pers, Jekarta Pusat, Kamis (26/9). Mereka di antaranya adalah Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, Buya Syafii atau Ahmad Syafii Maarif, Franciscus Welirang, Gerson Poyk, Laksamana Madya TNI Purnawirawan Didik Heru Purnomo, dan mantan Kepala BP Migas R. Priyono.

DIBALUT dalam sebuah acara peluncuran buku berjudul “Orang-orang Hebat dari Mata Kaki ke Mata Hati” karya wartawan Emanuel Dapa Loka, kehadiran mereka memberikan inspirasi sekaligus kesaksian tentang perjalanan hidup dan karirnya.

Para tokoh tersebut masing-masing berbagi cerita inspiratifnya mengenai makna “hebat”.

“Hebat, menurut saya adalah bukan karena gagasannya atau omongannya, tapi hebat karena habit atau kebiasaan, habit menjelma menjadi integritas dan komitmen,” kata Sofjan Wanandi.

Sementara, Buya Syafii mengatakan buku karya Emanuel yang berisi kisah-kisah para tokoh inspiratif itu harus dibaca oleh generasi muda.

“Saya pesan pada pengusaha-pengusaha yang ada di sini, beli buku-buku ini dan donasikan pada anak-anak kita yang masih duduk di SD, mereka butuh bacaan seperti ini,” katanya.

Buku karya mantan wartawan lepas surat kabar “Jakarta Post” tersebut berisi kisah 20 tokoh inspiratif. Emanuel yang tidak lulus sarjana itu mengisahkan dengan apik hal-hal “hebat” yang dilakukan para tokoh.

Misalnya saja ada Drg. Aloysius Guyai, M.Kes, Direktur RSUD Abepura. Dokter Alo, begitu sapaannya, berasal dari daerah terpencil di Paniai, Papua yang terkenal akan kematian komunal akibat wabah kolera dan malaria. Seluruh keluarga dokter Alo merupakan korban tidak langsung dari kegagalan pembangunan kesehatan di sana. Lima dari delapan saudaranya meninggal akibat kolera.

Sebuah kisah mengharukan dan inspiratif adalah saat perayaan Natal 25 Desember 1961, di mana seluruh umat kristiani di daerahnya diminta membawa bahan makanan mentah dari rumah seperti sayur mayur, daging kuskus, daging babi, mie instan dan ikan kaleng atau sarden.

“Ayah saya bingung apa itu sarden dan supermi, jangankan pernah makan, pernah lihat saja tidak,” kata dokter Alo. Saat itu, alih-alih membawa supermi dan sarden, ayah dokter Alo membawa bahan makanan lain dua kali lipat.

Namun, panitia tetap mendesak meminta sarden dan supermi. Ayah dokter Alo terdiam.

Keluarga mereka diusir, kembali pulang dengan barang bawaannya. Setelah kejadian itu, ayah dokter Alo bernazar jika anaknya akan diserahkan pada Tuhan agar kelak bisa menikmati sarden dan supermi bahkan bisa melihat pabriknya.

Akhirnya, begitu Aloysius beranjak dewasa, ayahnya menyekolahkannya di asrama. “Keinginan Bapak saya adalah agar saya dekat-dekat dengan misionaris Belanda, biar saya bisa diajak ke Belanda makan sarden,” katanya. Kini, Aloysius telah menjadi dokter dan memimpin sekitar 700 staf di RSUD Abepura.

Demi menolong warga, beberapa aturan dilanggarnya, termasuk memberi pelayanan gratis pada pasien miskin tanpa kartu jaringan pengaman sosial kesehatan. Selain kisah dokter Alo, masih banyak kisah inspiratif lain yang bisa ditemukan di buku yang awalnya berjudul “Orang-orang Matahari” itu. (ant/Bali Post)

Kuala Lumpursatu lagi,” katanya.

Penyanyi cilik Tegar Septian Pelantun lagu “Aku yang (12) yang tengah berada di Ma- Dulu Bukanlah yang Sekarang” laysia untuk mempromosikan tersebut memang sudah mulai album mini “Tegar dan Sa- populer di negeri jiran ini. Laguhabat”, memiliki keinginan un- nya sering diperdengarkan di betuk berduet dengan band Ma- berapa pusat perbelanjaan seplaysia, Slam. erti di kawasan Chow Kit dan “Syukur Alhamdulillah, im- sekitarnya. pian saya untuk menjadi penPara penggemarnya di Mayanyi dan orang kaya dimakbul- laysia bahkan memiliki akun kan,” katanya di Kuala Lumpur, Facebook dengan nama Tegar seperti dikutip media local. Septian Fans Malaysia. Sejak Tegar berada di Malaysia hing- diluncurkan pada April lalu di ga Rabu (25/9) lalu untuk pro- Indonesia, album mini Tegar mosi album mini itu. sudah terjual lebih dari 100 Tegar yang dulunya adalah ribu kopi. (ant/ pengamen jalanan mulai tenar Bali Post) sejak aksinya mengamen dengan ukulele dimuat naik di YouTube.

Ia bahkan sudah bisa membelikan ibunya sebuah rumah di Subang, Jawa Barat, bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-12. “Kini, setelah empat tahun tidak bersekolah, Tegar menyambung sekolah di rumah sendiri. Saya juga sudah mampu membeli sepeda moTegar Septian tor dan ingin membeli (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Rutin, Pemeriksaan Kesehatan Siswa SMPN 9 Mataram Berawal dari Esktra Kurikuler

(Suara NTB/nia)

Ahmad Yusuf

BERAWAL dari kegiatan ekstrakurikuler yang ditekuninya setiap satu minggu sekali, Ahmad Yusuf, siswa kelas VIII SMPN 9 Mataram berhasil menyabet juara III dalam Lomba Membuat Kaligrafi antarsekolah di Kota Mataram.

Selama perlombaan, Yusuf yang baru pertama kali mengikuti lomba kaligrafi ini mengaku tidak mengalami kesulitan yang berarti. ‘’Setiap satu minggu sekali, para siswa mengikuti kegiatan esktra kurikuler kaligrafi yang diselenggarakan di sekolah,’’ tuturnya

pada Suara NTB, Kamis (26/9).

Selain giat berlatih membuat kaligrafi di sekolah, mendekati pelaksanaan lomba Yusuf selalu menyempatkan diri berlatih di rumah.

Di SMPN 9 Mataram sendiri, prestasi siswa dalam bidang non akademik dapat dibilang patut diacungi jempol. Selain Yusuf ada satu siswa lain yang berhasil maju mewakili sekolah dalam ajang MTQ Tingkat Pelajar Kota Mataram.

Penulisan kaligrafi merupakan salah satu bentuk ekspresi keindahan Al Qur’an. Seni menulis indah ini diciptakan dan dikembangkan oleh kaum Muslim sejak kedatangan Islam di Indonesia. Dibandingkan seni Islam yang lain, kaligrafi memperoleh kedudukan yang paling tinggi dan merupakan ekspresi semangat Islam yang sangat khas dan sering disebut sebagai seninya seni Islam. (nia)

SMPN 13 Mataram Dapat Suntikan DAK Mataram (Suara NTB) – Tahun ini SMPN 13 Mataram mendapatkan suntikan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 235 juta. Kepala SMPN 13 Mataram Dodik Satrijo W, menyebutkan, sejumlah dana ini rencananya akan dimanfaatkan untuk biaya pembangunan laboratorium berlantai dua.

“Semestinya hanya cukup untuk satu lantai, tapi kita akan bangun dua lantai. Satu Laboratorium Bahasa dan Lab Multimedia,” terang Dodik, Kamis (26/9).

Dodik mengakui, untuk membangun laboratorium berlantai dua tidak cukup hanya mengandalkan DAK sebesar Rp 235 juta saja, karena untuk total bangunan berlantai dua dibutuhkan dana sekitar Rp 700 juta. Untuk itu pihaknya akan memakai dana partisipasi baik dari guru, karyawan maupun sumbangan dari orang tua siswa.

Adanya upaya ini, pihak sekolah berharap laboratorium bahasa dan multimedia dapat segera dibangun, meski dana yang disebutkannya belum masuk ke rekening sekolah. Namun, sekolah telah mendatangkan beberapa tukang untuk memulai pembangunan. Untuk proyek ini, sekolah akan terlebih dahulu menyelesaikan lantai I sebelum melanjutkan ke tahap pembangunan lantai II. Saat ini, SMPN 13 Mataram hanya memiliki dua laboratorium yaitu Laboratorium IPA dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Selain akan menambah dua laboratorium, sekolah juga berencana membangun kanopi seluas 208 meter persegi di sepanjang bangunan sekolah.

Selain bersumber dari dana partisipasi guru dan karyawan, sekolah juga akan memanfaatkan dana yang dihimpun dari dana imtaq setiap minggunya. “Kita optimis bisa terwujud. Karena saya ingin sekolah ini berbeda dengan SMP lain,” terangnya. (nia)

Mataram (Suara NTB) – Pemeriksaan kesehatan melalui penjaringan kesehatan telah dilakukan secara rutin di sekolah-sekolah di Kota Mataram. Seperti yang dilakukan di SMPN 9 Mataram, Kamis (26/9) kemarin, sejumlah petugas Puskesmas Mataram melakukan pemeriksaan kesehatan rutin pada seluruh siswa-siswi yang ada di sekolah tersebut.

Kepala Puskesmas Mataram H. Turmuji Kamis (26/ 9) kemarin menyebutkan penjaringan kesehatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengetahui secara dini masalah kesehatan anak sekolah. Antara lain status gizi anak, kesehatan indra penglihatan dan pendengaran.

“Bersama dokter dan perawat kita periksa mata, gigi, fisik secara umum serta melihat perkembangan gizi dan kesehatan siswa secara umum,” terangnya.

Menurutnya, seluruh sekolah, mulai dari tingkat SD dan 25 persen sekolah setingkat SMP dan SMA/SMK akan menjadi target sasaran pemeriksaan kesehatan. Untuk jenjang SMP dan SMA/ SMK, SMPN 9 Mataram dan SMKN 1 Mataram akan mendapatkan jatah program penjaringan kesehatan. Dengan penjaringan ini diharapkan masalah gizi dan kesehatan siswa dapat terpantau.

Wakil Kepala Sekolah sekaligus Pembina UKS

(Suara NTB/nia)

PERIKSA GIGI - Petugas kesehatan sedang melakukan pemeriksaan gigi pada salah satu siswa dalam penjaringan kesehatan siswa di SMPN 9 Mataram, Kamis (26/9).

SMPN 9 Mataram Mohammad Ibnu Basuki menyambut baik pelaksanaan penjar-

ingan kesehatan siswa ini.

Menurutnya kegiatan yang rutin dilakukan setiap tiga bu-

lan sekali ini ditujukan untuk melakukan deteksi secara dini terhadap kelainan kese-

hatan maupun status gizi pada seluruh siswa SMPN 9 Mataram. (nia)

Mencontek Tidak Jadi Alasan Hapus UN Jakarta (Suara NTB) Kasus yang timbul dalam pelaksanaan ujian nasional (UN), seperti kebocoran soal dan siswa mencontek, tidak menjadi alasan untuk meniadakan UN. “Tahapan evaluasi akhir dari proses belajar mengajar harus tetap ada. Di negara maju sekalipun UN tetap ada,” ujar mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) saat menjadi pembicara diskusi Konvensi UN di Jakarta, Kamis (26/9).

UN, dinilai Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) itu, sudah menjadi amanat konstitusi sebagai salah satu upaya mencerdaskan bangsa, dan kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang baik.

Mantan Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut, UN bukan masalah baru untuk bangsa ini lantaran sejak 1950 sudah berlangsung, kemudian diubah menjadi evaluasi belajar tahap akhir nasional (Ebtanas) dan berganti Ujian Akhir Nasional (UAN), kemudian kembali bernama ujian nasional.

Ia menilai, pada dasarnya memang perlu ada tahap penilaian dan pengujian dari

hasil atau proses yang sudah dilaksanakan berkaitan dengan manajemen penyelenggaraan UN. “Beberapa kasus memang menunjukkan ada upaya pembodohan bangsa ini, misalnya mendongkrak nilai UN di sejumlah daerah.

Suatu pembodohan luar biasa. Sejumlah kabupaten dan kota memaksakan kelulusan UN dibuat 100 persen,” katanya.

Akibatnya, ia berpendapat, semua anak-anak berpikir bahwa belajar tidak belajar tetap lulus. Kalau hasil UN didongkrak terus menerus, dikemukakannya, akan membuat siswa tidak memiliki dorongan belajar alias malas.

Selain itu, ia mengemukakan, saat ini masih terjadi kasta dalam dunia pendidikan, karena ada sekolah yang berkualitas akibat fasilitas dan guru-gurunya baik. Namun di sejumlah daerah lainnya terjadi kesenjangan lantaran fasilitas terbatas, dan guru-guru kurang berkualitas.

“Pemerintah perlu terus melakukan intervensi ke sekolah-sekolah di daerah dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana, pertukaran kepala sekolah dari sekolah unggulan ke sekolah di daerah sehingga kelak tidak terjadi kasta-kasta tersebut,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan pemerintah akan tetap menyelenggarakan ujian nasional (UN) sesuai manat UndangUndang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Undang-Undang mengamanatkan pemerintah untuk membuat aturan teknis pelaksanaan. Bagaimana mau evaluasi pengendalian mutu pendidikan secara nasional kalau tidak dilaksanakan secara nasional,” kata Mendikbud di Jakarta.

Sebelumnya, gugatan terhadap pelaksanaan UN per-

nah dilakukan Tim Advokasi Korban Ujian Nasional (Tekun)namun ditolak karena salah satu pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung yang menyatakan setuju dengan konsep UN yang bertujuan baik.

Menurut Mohammad Nuh, UN merupakan masalah akademik namun sering dibawa ke aspek legal. “Baru kali ini ujian dipersoalkan pakai pengadilan ini cuma di Indonesia saja. Untung MA primernya paham. Artinya UN tetap ada tetapi diperbaiki,” katanya.

Menurut Mohammad Nuh, pelaksanaan UN diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran belajar anak, karena dengan begitu proses belajar mengajar bisa dikatakan sukses. (ant/bali post)

”

Tahapan evaluasi akhir dari proses belajar mengajar harus tetap ada. Di negara maju sekalipun UN tetap ada

Jusuf Kalla

PMII Mataram Gelar Dialog Publik (Suara NTB/nia)

DIBANGUN - Pembangunan Laboratorium Bahasa di SMPN 13 Mataram mulai dibangun. Tahun ini SMPN 13 Mataram mendapatkan suntikan DAK sebesar Rp 235 juta.

Kemenag Diminta Sediakan Dosen Keagamaan PNS Banda Aceh (Suara NTB) Tim Pengacara Muslim Aceh meminta Kementerian Agama (Kemenag) menyediakan formasi PNS untuk dosen bidang studi keagamaan di IAIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

“Kami menilai rekrutmen calon dosen IAIN Ar-Raniry 2013 tidak membuka peluang untuk jurusan keagamaan di Fakultas Tarbiyah, Adab, Dakwah, dan Ushuluddin,” kata Ketua TPM Aceh Safaruddin yang dihubungi dari Banda Aceh, Kamis.

Dijelaskan, pada 2013 IAIN Ar-Raniry membuka formasi calon dosen sebanyak 52 orang, masing-masing untuk Fakultas Sains dan Teknologi 42 orang, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah 10 orang.

Safaruddin yang juga Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) menilai tanpa adanya rekrutmen dosen bidang keagamaan itu sebagai bentuk “kurang menghormati” kekhususan Aceh dalam aspek keislaman.

Menurutnya, tidak adanya formasi dosen untuk fakultas keagamaan di IAIN maka akan menjadi preseden buruk dalam pengkajian dan penegakan Syariat Islam di Aceh di masa-masa mendatang. “Khusus untuk Aceh seharusnya formasi dosen agama diperbanyak sesuai kekhususan (lex specialist) Aceh dalam bidang Islam. Kami menganggap masalah ini sangat serius,” kata dia menjelaskan.

Oleh karena itu, Safaruddin juga menyatakan secara khusus pihaknya berkunjung ke Kantor Kemenag RI di Jakarta untuk menyerahkan surat yang mempertanyakan masalah tersebut.

Dalam suratnya ke Menteri Agama, ia menyampaikan beberapa poin diantaranya adalah menuntut Menteri Agama agar membuka kembali formasi dosen untuk jurusan dan fakultas-fakultas keagamaan di IAIN Ar-Raniry yang jumlahnya minimal setara dengan jumlah formasi dosen umum.

Kemudian Safaruddin juga meminta Menag mengevaluasi kinerja Rektor IAIN Ar-Raniry yang tidak memperjuangkan alokasi dosen agama, serta meminta semua pihak menghargai kekhususan Aceh dalam bidang Islam. (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Mataram menggelar dialog publik yang dilaksanakan di Gedung PGRI NTB, Rabu (25/9). Dalam dialog ini, PMII menyoroti masalah pola gerakan mahasiswa sebagai kelas yang kritis dan independen dan penyokong pembangunan.

Ketua Panitia Dialog Baharuddin menyebutkan, selain sebagai ajang silaturahmi antara OKP se-NTB. Menurutnya, gerakan mahasiswa sebagai kelas yang kritis dan independen dapat terwujud, jika

seluruh pihak yang terlibat dapat membangun kerjasama yang baik.

Menurutnya saat ini gerakan atau aksi mahasiswa sudah tidak lagi dianggap sebagai gerakan murni untuk memperjuangkan nasib rakyat. Apalagi banyak masyarakat yang beranggapan bahwa gerakan mahasiswa yang saat ini justru dianggap mengganggu aktivitas di jalan. Apalagi perbuatan anarkis dan merusak fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum mahasiswa, justru mencoreng kepercayaan

masyarakat pada mahasiswa.

“Fenomena di atas semestinya sudah bisa disadari dan membuka mata kita bahwa semua pihak perlu duduk bersama membicarakan hal ini,” ungkapnya pada Suara NTB, Kamis (26/9).

Komentar senada disampaikan Ketua PMII Cabang Mataram, Sabolah Al Kalamby. Menurutnya, banyak pergerakan mahasiswa yang sudah tidak idealis bahkan cenderung hanya ditunggangi kepentingan tertentu. Gerakan mahasiswa saat ini jauh berbeda dengan gerakan mahasiswa di era

tahun 90-an. Saat itu gerakan mahasiswa dielu-elukan oleh masyarakat dan mendapat simpati dari masyarakat. ‘’Salah satu sebab buruknya citra gerakan mahasiwa adalah maraknya aksi-aksi demo mahasiswa yang berujung anarkisme dan bentrok,’’ kritiknya.

Selain melibatkan seluruh OKP dan organisasi kampus (BEM-DPM) kegiatan ini juga diikuti beberapa instansi di lingkup Pemprov NTB. Turut hadir menjadi narasumber, Dra. Hj. Asni Irawati M.Si dari Dinas Pendidikan Pemuda

dan Olahraga Dikpora NTB, Drs. Sufian, perwakilan Badan Kesatuan Bangsa Politik Dalam Negeri NTB dan akademisi Suhaimi, S.H. Menurut mereka, mahasiswa harus memberikan kritikan terhadap para penentu kebijakan di daerah. Namun kritikan yang disampaikan harus kritikan yang konstruktif dengan cara penyampaian yang beretika. Selain itu, mahasiswa juga harus bisa menawarkan solusi untuk pembangunan daerah, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tegas. (nia/*)

Pengedar Miras Harus Ditindak Tegas MUNCULNYA berbagai bentuk konflik di tengah-tengah masyarakat tidak terlepas dari adanya perilaku negatif masyarakat yang tidak jarang mengkonsumsi berbagai bentuk minuman keras (miras). Hal inilah yang terkadang menjadi pemicu munculnya konflik di tengahtengah mereka. Terutama di kalangan pemuda. Tentu ini sangat mengkhawatirkan generasi-generasi ke depan. Para pengedar dan pengguna harus ditindak tegas, sehingga tidak ada lagi munculnya konflik di tengah masyarakat.

Seperti apa tanggapan mahasiswa soal miras ini?

Berbahaya bagi Generasi Muda Rusak Kesehatan MIRAS dapat merusak kesehatan penggunanya, sebaiknya pemuda menjauhi mengkonsumsi miras karena dapat merusak kesehatan dengan kandungan zat negatifnya.

Ahmad Sajidin (Mahasiswa Jurusan IPS Fakultas Tarbiyah)

MIRAS sangat berbahaya bagi generasi masa depan.

Kalau tidak segera disikapi tegas oleh aparat yang berwenang, maka ini akan menimbulkan berbagai bentuk masalah di tengah-tengah masyarakat. oleh karena itu, semua unsur yang berperan di dalamnya harus ditindak, baik pedagang maupun produsennya.

Amir Mahmud (Mahasiswa Fakultas Hukum Unram)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Hadapi Turki

RD Minta Pemain Disiplin

Palembang (Suara NTB) Pelatih Timnas Indonesia U-23, Rahmad Darmawan (RD) meminta anak asuhnya bermain lebih disiplin saat menghadapi Turki pada pertandingan semifinal Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 di Stadion Jaka Baring, Palembang, Sabtu (27/9).

“Saya pikir kita akan berhadapan dengan tim yang kuat. Turki selama ini bermain dengan baik. Makanya salah satu kunci untuk menghadapi Turki adalah semua pemain harus bermain dengan disiplin terutama di pertahanan,” kata Rahmad Darmawan di sela pertemuan manajer di Hotel Swarna Dipa Palembang, Kamis (26/9).

Tim Garuda Muda melangkah ke semifinal Pekan Olahraga Solidaritas Islam setelah finis di urutan kedua Grup B

dengan raihan tiga poin. Poin yang diraih Kurnia Meiga dan kawan-kawan ini sama dengan pemuncak klasemen, yaitu Maroko.

Untuk menghadapi tim yang peringkat FIFA-nya jauh di atas Indonesia, kata dia, pihaknya telah mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mempelajari beberapa rekaman pertandingan Turki.

Selain itu juga menyiapkan formasi pemain terbaiknya.

“Dari rekaman pertandingan, Turki memiliki gelandang yang berbahaya. Itu yang harus kami antisipasi. Peluang memang berat, tapi kita harus maksimal,” katanya menambahkan.

Selain mempelajari rekaman pertandingan dan menyiapkan formasi terbaik, pria yang juga pelatih klub Arema Indonesia ini juga terus memberikan motiva-

si kepada semua pemain agar mampu mengembalikan kepercayaan dirinya.

Untuk formasi, RD kemungkinan besar akan kembali melakukan perombakan. Untuk lini belakang kuartet Alfin Tuasalamony, Andry Ibo, Manahati Lestusen dan Diego Michiels kemungkinan besar akan menjadi pilihan utama.

Lini tengah tim asuhan pria yang akrab dipanggil RD itu kemungkinan akan menurunkan Andik Vermansyah, David Laly, Rasyid Bakrie dan Bayu Gatra. Untuk lini depan Agung Supriyanto dan Sunarto bisa menjadi pilihan. Sedangkan penjaga gawang berpeluang kembali ke tangan Kurnia Meiga. “Kami akan mengkombinasikan pemain yang turun menghadapi Maroko dan Palestina. Intinya semua pemain diberikan kesempatan

untuk bermain,” kata mantan pelatih Sriwijaya FC itu.

Sementara itu manajer Timnas Turki, Mustafa Ozkuguk mengaku timnya sudah siap untuk menghadapi Indonesia. Pihaknya menilai Indonesia adalah tim yang memiliki beberapa kelebihan, sehingga harus mendapatkan perhatian khusus.

“Pemain Indonesia memiliki kecepatan. Kami juga sudah mempelajari pergerakan mereka lewat tayangan video,” katanya di sela pertemuan manajer.

Turki lolos ke semifinal berbekal lima poin dari tiga pertandingan penyisihan Grup A yang dijalani. Dengan kekuatan yang dimiliki, tim yang sudah pernah merasakan atmosfer Piala Dunia itu akan menunjukkan kemampuan terbaiknya. (ant/bali post)

Diminta Berjuang Maksimal

PS Mataram Diharapkan Naik Level ke Divisi 1 Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram yang juga Ketua PSSI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta tim PS Mataram yang akan berlaga di ajang divisi 2 di Denpasar Bali untuk berjuang maksimal. ‘’Momentum laga divisi 2 diharapkan mampu membuka level bagi PS Mataram untuk naik ke level divisi 1,’’ ujar Mohan saat melepas keberangkatan PS Mataram yang akan bertolak ke Denpasar, di Halaman Kantor Walikota Mataram, Kamis (26/9).

Mohan mengingatkan keberangkatan rombongan divisi 2 itu bukan dalam rangka tamasya atau jalan-jalan, melainkan membawa misi perjuangan. ‘’Saya berharap laga divisi 2 ini mampu mendobrak kebuntuan untuk naik ke divisi 1,’’ tuturnya.

Sebab selama ini, PSSI Kota Mataram sendiri telah memenuhi semua yang menjadi kebutuhan untuk laga divisi 2.

(Suara NTB/fit)

SALAMAN - Ketua PSSI Kota Mataram, H. Mohan Roliskana bersalaman dengan rombongan pemain berikut ofisial yang akan berangkat ke laga divisi 2 di bali.

Dalam kesempatan itu ia meminta seluruh pemain mengerahkan seluruh kemampuannya dengan tetap mengedepankan sportivitas. Selama berada di Bali, sambung Mohan seluruh personel yang berangkat tidak

terkecuali pelatih dan ofisial supaya menjaga nama baik Kota Mataram. ‘’Jangan sampai ada tindakan-tindakan yang mencoreng nama baik Kota Mataram,’’ pintanya.

Pihak ofisial diminta betul-

betul mengawasi seluruh anggota divisi 2, sehingga tidak hanya pada waktu berangkat tapi juga pulang dalam kondisi sehat. Yang jelas kata Mohan, pihaknya ingin mendengar ada cerita baik dari laga divisi 2 itu nantinya.

Sementara itu, Manajer PS Mataram Ir. H. Mahmufdin Tura mengungkapkan, divisi 2 akan bertanding di Bali selama 16 hari. ‘’Berangkatnya hari ini sampai tanggal 15 Oktober,’’ terangnya.

Pada putaran pertama divisi 2, tim PS Mataram akan berada di grup 1. Di mana ada tujuh peserta, antara lain PS Mataram, Lombok Barat, Tabanan dan Gianyar. Dari total 35 orang, Mahmuddin memastikan pemain yqng berangkat 20 orang. ‘’Ofisial ada 10 tapi yang berangkat lima orang,’’ imbuhnya. Seperti halnya Ketua PSSI Kota Mataram, ia pun berharap supaya anak asuhnya ini bisa dipromosikan naik ke divisi 1. (fit)

(Suara NTB/ist)

PAHLAWAN - Selebrasi Javier Hernandez setelah berhasil menjebol gawang Liverpool pada babak ketiga Piala Liga, Kamis dinihari.

Bangkit di Piala Liga

MU Singkirkan Liverpool

London Striker Manchester United (MU) Javier Hernandez menghancurkan kembalinya Luis Suarez yang sebelumnya terkena larangan bermain, ketika pemain asal Meksiko ini mengunci kemenangan 1-0 timnya atas Liverpool pada babak ketiga Piala Liga, dini hari tadi.

Suarez tampil untuk pertama kalinya musim ini setelah dikenai larangan bermain pada 10 pertandingan akibat menggigit pemain Chelsea Branislav Ivanovic pada sebuah laga Liga Premier musim lalu.

Namun kehadiran pemain kontroversial asal Uruguay itu dalam tim inti Liverpool belum cukup mendorong timnya menang di Old Trafford setelah Hernandez memastikan kemenangan United kurang dua menit dari awal babak kedua.

Tim asuhan David Moyes bangkit dari kekalahan menyakitkan 1-4 dari Manchester City hari Minggu lalu, sekaligus membalaskan kekalahan 0-1 dari Liverpool musim lalu. Sebuah tendangan penjuru Wayne Rooney tepat jatuh kepada Hernandez yang berdiri tak terjaga lawan dan lalu melancarkan tendangan volley pada menit 46.

Suarez, yang pernah marah terhadap Liverpool, karena kegagalannya pindah ke Arsenal selama dalam status dilarang bermain, melepaskan tendangan bebas yang membentur tiang gawang pada menitmenit akhir selain juga hampir mencetak gawang setelah tendangannya melebar dari tiang gawang United.

MU dengan demikian lolos ke putaran ke empat. “Gerakannya

Sudirman Dapat Bonus dari Bupati Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memberikan apresiasi yang tinggi kepada putra daerah, Sudirman Hadi (17), yang baru-baru ini meraih 3 medali emas di ajang lomba lari tingkat nasional.

Dana senilai Rp 10 juta diberikan Pemda, plus janji diberikan “tiket” menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkup Pemda KLU saat bersangkutan sudah menamatkan sarjana.

Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., menerima langsung Sudirman Hadi didampingi ibunya Marniati dan Camat Pemenang, Pahri, S.Pd, di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Hadir juga dari KONI KLU dan pejabat lainnya.

Bupati KLU menerangkan, langkah Sudirman patut menjadi contoh bagi generasi muda di usianya untuk terus berkarya dan mengharumkan nama daerah. Pemda KLU sendiri, akan berbuat maksimal untuk mengembangkan atlet-atletnya melalui kesiapan sarana dan prasarana pendukung. Gelanggang Olahraga (GOR) yang sudah berdiri akan segera dilengkapi dengan atribut yang diperlukan.

“GOR yang bersebelahan dengan lapangan sepakbola,

akan menjadi Sport Center, dan akan dibuatkan stadion baru di seputaran lapangan bola.

Rumah-rumah yang ada di depan lapangan bola akan dibebaskan,” jelas Bupati.

Sementara itu, pihak KONI KLU, telah mengambil langkah strategis untuk masa depan jangka panjang atletnya.

Khusus Sudirman, karena sudah berusia 17 tahun, maka KONI langsung membuatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berikut Kartu Keluarga (KK) kepada ibunya. Pasalnya sejak kematian ayahnya, 6 tahun lalu, sang ibu yang berdomisili di Dusun Nipah, Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, belum sempat ke Gondang mengurus KK baru.

“Ini bukti keseriusan pemerintah untuk mengamankan aset berharganya. Kita buatkan dia KTP langsung, karena usianya sudah memenuhi. Jadi kalaupun Pemprov DKI Jakarta mau mengambil Sudirman melalui KTP di sana, tidak bisa lagi,” ungkap Wakil Ketua KONI KLU, H. Ruba’in.

Sudirman, kepada wartawan usai menghadap Bupati terlihat antusias dengan apresiasi Pemda. Setidaknya jerih payahnya di dunia lari, berhasil menarik atensi pemerintah

(Suara NTB/ari)

POSE - Bupati KLU, Ketua KONI KLU, Intiha berpose bersama pelari nasional, Sudirman Hadi di Kantor Bupati KLU, Kamis (26/9). dengan mengharumkan nama Lombok Utara di Jakarta dan Dunia. “Saya bertekad, dalam lomba tingkat internasional akan memperoleh medali emas,” imbuhnya.

Sebagaimana dimaklumi, Sudirman di ajang Kejuaraan Nasional belum lama ini

memperoleh 3 medali emas sekaligus, masing-masing di nomor 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Kesibukannya dalam pemusatan latihan di Jakarta, membuat yang bersangkutan dipindah sekolah, dari SMA 2 Pemenang ke SMA 16 Ragunan Jakarta. (ari)

dalam menciptakan gol luar biasa, itulah Chicharito (Hernandez). Dia menciptakan ruang dengan baik sekali,” kata Moyes seperti dikutip AFP. Sementara Manajer Liverpool Brendan Rodgers mengaku tak bisa protes apa-apa. ‘’Satu kehilangan konsentrasi telah merugikan kami,’’ akunya. “Saya kira Luis Suarez memang luar biasa.

Anda mungkin bisa menyebutnya absen begitu lama akhirnya akan membuat dia istirahat. Tapi (faktanya) dia jelas sebuah ancaman,” tambahnya.

Sementara itu tim muda Arsenal menang adu penalti 4-3 setelah selama 90 menit bermain seri 1-1 melawan West Bromwich Albion. Penyerang Denmark Nicklas Bendtner turun bermain untuk pertama kalinya dalam lebih dari dua tahun ketika manajer Arsenal Arsene Wenger menurunkan sembilan pemain baru demi memberi pengalaman para pemain mudanya.

Klub asuhan Wenger unggul lebih dulu ketika umpan Bendtner diselesaikan dengan sempurna oleh pemain asal Jerman Thomas Eisfeld pada menit 61. Namun pemain timnas U-21 Inggris kelahiran Burundi, Saido Berahino, melepaskan tandukan penyama kedudukan setelah menerima umpan silang Steven Reid 10 menit kemudian.

Sudirman Hadi

Anak Pantai yang Hidup dari Hasil Jualan Pelecing Atlet Pelatnas cabang atletik, Sudirman Hadi (17), berhasil merengkuh 3 medali emas sekaligus. Semua nomor lari Jarak pendek disapu bersih, dari 100 meter, 200 meter dan 4x100 meter. Siapa sangka, jerih payah Sudirman, si anak pantai ternyata tidak datang dengan instan. Kehidupannya terbilang cukup sulit di awal karir, lantaran sang Bapak, telah meninggal dunia, 6 tahun lalu.

SUDIRMAN, putra ke empat dari 5 bersaudara, kini mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi di SMAN 16 Ragunan, Jakarta. Sejak kelas 2 SMP, ia sudah diboyong oleh Pengurus PASI untuk Pelatnas di Jakarta. Tidak terhitung banyaknya medali yang ia koleksi.

Selama tahun 2013 saja, sudah 8 medali emas yang ia raih di berbagai event tingkat nasional. Di even tingkat provinsi, jumlah medalinya lebih sedikit, hanya 2 emas dan 1 perak.

Selain karena jarang terlibat sebab fokus di Jakarta, pelari nasional ini juga hanya dibolehkan terlibat di Kejurda untuk skala provinsi.

“Awalnya saya sangat sulit membiayai, karena bapak sudah meninggal. Saya sendiri hanya menghidupi anakanak dari membuka kios kecilkecilan. Sampai sekarang pun saya masih jualan pelecing di depan rumah,” ungkap Marniati (50), ibunda Sudirman.

Sang Ibu juga berkesempatan curhat ketika awal mendampingi putra tercinta berlaga di kejuaraan tingkat na-

sional. Pertama mendampingi, ia mengaku agak gugup.

Maklum karena yang sang anak pun belum terbiasa menghadapi even lomba yang disaksikan oleh jutaan pasang mata. Terakhir mendampingi sang anak di kejuaraan nasional, 3 medali emas langsung disabet. “Di tribun saya hanya berdoa, semoga anak saya menjadi juara. Dan Alhamdulillah, semuanya lancar,” imbuhnya.

Prestasi yang membanggakan ini pun lantas diwantiwanti oleh sang bunda. Ditanya kemungkinan Sudirman didapuk menjadi PNS di Jakarta, sang ibu kontan menolak. Ia pun tegas untuk menyarankan anaknya mengabdi sebagai PNS di lingkup Pemda KLU. “Tidak, saya akan melarang kalau ada tawaran PNS di Jakarta. Lebih baik mengabdi di KLU, setidaknya kami masih bisa kumpul bareng keluarga yang lain,”

tandasnya.

Sudirman yang baru beberapa hari tiba di kampung halaman, mengungkap kesannya terhadap dunia atletik yang ia tekuni. Semenjak SMP, ia mengakui rajin berlatih lari.

Paling sering ia lakukan di pinggir pantai, medan berpasir. Hal ini ia akui cukup membantu saat lomba, karena ketika lomba dilakukan di medan tanah liat, laju larinya pun jadi lebih kencang.

“Lombok Utara dan NTB umumnya memiliki potensi yang besar untuk melahirkan atlet lari. Sayangnya kita kekurangan even sehingga bibit-bibit berbakat tidak muncul ke permukaan. Tetapi kehebatan seorang atlet lari, sangat tergantung dari pelatihnya,” ungkap Sudirman yang kini dilatih pelatih Pelatnas, Agus Ngamel.

Peraih medali emas ini pun memilki sejumlah target di dunia atletik. Setidaknya ia

ingin mencatatkan namanya sebagai peraih medali emas di berbagai even resmi tingkat nasional. Target pribadi pun ia canangkan, yakni meraih medali emas di Kejuaraan Dunia. Atas ambisinya pun, Si Anak Pantai terus berlatih di kampung halamannya.

“Saya hanya sebentar di rumah, karena sudah ditelepon untuk segera balik ke Jakarta.

Dalam waktu dekat akan ada lomba Piala Bob Hasan, untuk lomba sprint 60 meter,” tutup Sudirman. (ari) Sudirman Hadi

(Suara NTB/ari)

Dalam adu penalti, tendangan pemain muda Arsenal asal Jerman Serge Gnabry diselamatkan kiper Luke Daniels, namun tendangan Craig Dawson dan Morgan Amalfitano melenceng, sedangkan Nacho Monreal memastikan kemenangan Arsenal.

Juara bertahan Piala Liga Swansea tersingkir secara memalukan setelah dikalahkan 1-3 oleh St Andrews. Tim asuhan Michael Laudrup itu menaklukkan Bradford di Wembley musim lalu untuk meraih trofi pertama mereka dalam sejarah 100 tahun klub asal Wales tersebut.

Laudrup menurunkan 10 muka baru dari line-up yang hari Minggu lalu mengalahkan Crystal Palace di pertandingan liga, dan trofi mereka pun lepas pada kesempatan pertama.

Bek tengah Dan Burn yang berstatus pinjaman dari Fulham memastikan kemenangan Birmingham pada menit 57 sebelum kemudian striker Matt Green menggandakan gol setelah melesat tak terkawal menyambut umpan Chris Burke empat menit kemudian.

Tom Adeyemi menciptakan gol ketiga pada menit 81, sedangkan Wilfried Bony mengkreasi gol penghibur untuk Swansea pada menitmenit akhir.

Newcastle juga melenggang setelah menang 2-0 dari Leeds di St James’ Park. Tuan rumah mengawali golnya dari penyerang asal Senegal Papiss Cisse yang mengakhiri 11 pertandingan tanpa golnya ketika melepaskan sundulan setelah menyambut umpan silang Shola Ameobi pada menit 31. Ini adalah gol pertamanya sejak April.

Gelandang Stoke City Stephen Ireland mencetak gol pertamanya untuk klubnya saat Stoke menang 2-0 dari klub Liga Satu yang lagi berjuang bertahan Tranmere Rovers.

Rovers kini menempati urutan 19 di liga lapis tiga itu dengan hanya sekali menang selama musim ini, sedangkan anak-anak asuhan Mark Hughes mendominasi pertandingan di Prenton Park ini.

Ireland menciptakan gol begitu Hughes mengganti tujuh pemain intinya dan pemain berstatus pinjaman dari Aston Villa itu membuka gol pada menit 23, setelah menerima umpan dari Marko Arnautovic untuk menciptakan gol pertamanya sejak Desember 2011. Kemudian, mantan penyerang Liverpool dan Tottenham Peter Crouch menciptakan gol kedua pada menit 90, demikian AFP. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 27 September 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

RADIO

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

800.000

PELUANG BISNIS

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462.

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

www.g-milk.net

TRAVEL

DISTRIBUTOR AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRIJUALSOLARINDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

DIJUAL RUMAH DI CITRA MUTIARA 2 BLOK C No.11 PAGUTAN MATARAM BISA OVER KREDIT HUB: 0817365070 DIJUAL KERTAS segel terbitan tahun 80_an. hubungi 081236100519

PELUANG USAHA FRANCHISE PENDIDIKAN HY 6JT www.sempoabinta.com 081374800275

SUARA NTB

Jumat, 27 September 2013

KURSUS/BIMBEL

KOMPUTER

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

SALON

SIARAN TV RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

TELEVISI

SANGGAR SENAM

PROPERTY

KURSUS

RUKO

EVENT ORGANIZER

FASHION

RUMAH MAKAN

FASHION

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

SERVICE

BANK

BENGKEL

PERAWATAN AC

PERNIK

Halaman 14

(Suara NTB/bul)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Perumahan sebagai Investasi Menjanjikan Sebelumnya emas menjadi alternatif investasi paling menjanjikan.Tetapi seiring perkembangan dan fluktuasi harga yang terkadang tak menentu, pola pikir orang secara umum untuk berinvestasi sudah mulai bergeser. Pilihan yang paling aman dan menguntungkan adalah perumahan.

TAK heran, di kota-kota besar bisnis properti menjadi basis investasi yang dikembangkan para developer. Fenomena itu juga mulai menjadi tren hingga ke Provinsi Nusa Tenggara Barat yang namanya saat ini sedang melejit.

Tidak sedikit lahan-lahan potensial pertanian akhirnya disulap menjadi komplek perumahan, tempat-tempat perbelanjaan hingga gedung-gedung perkantoran lainnya. Kondisi tumbuh pesatnya bisnis di bidang properti ini, kemudian diyakini akan terus mengalami peningkatan di daerah ini kedepannya.

Banyak faktor yang mendukung itu, diantaranya daya beli masyarakat yang berangsur-angsur tumbuh, meski tak begitu signifikan dan tak merata. Didukung lagi dengan berbagai indikator lainnya, geliat pariwisata misalnya, hingga

semakin meningkatnya jumlah penduduk yang tentunya membutuhkan infrastruktur ruang dan tempat bernaung yang layak.

Kota Mataram memang saat ini menjadi basis utama pengembangan pemukiman ini. Maklum saja, karena ibukota Provinsi NTB ini menjadi salah satu barometer perdagangan, dan segala bentuk usaha dan bisnis lainnya. Hal itulah yang menyebabkan besarnya kuantitas alih fungsi lahan, dari lahan pertanian menjadi pemukiman (kawasan perumahan).

Selanjutnya, beberapa kabupaten/kota lainnya di NTB yang sudah mulai menggeliatkan pengembangan perumahan sebagai ajang investasi dan berbisnis yang paling menjanjikan. Di satu sisi, berkembangnya kawasan perumahan ini, otomatis akan memberi dampak positif terhadap pemerataan pembangunan dan infrastruktur. Peningkatan jumlah tenaga kerja dan berkembangnya sebanyak 45 sektor industri lain yang terkait.

“Rumah dan tanah saat ini bukan lagi sekedar untuk terpenuhinya kebutuhan perumahan yang layak huni. Namun sudah dijadikan sebagai ajang investasi oleh masyarakat. Makanya sekarang banyak sekali yang memburu perumahan,” terang Bendahara Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB, H. Ahmad Rusni di ruang kerjanya, Kamis (26/9).

Hal ini yang kemudian menjadi acuan meningkatnya jumlah pelaku usaha developer. Meski yang tercatat resmi di REI NTB ada 40-an lebih developer terus fokus membangun perumahan dan infrastruktur bisnis yang lainnya.

Belum termasuk yang tercatat masuk sebagai anggota REI yang rencananya akan diakomodir keseluruhannya oleh REI. Dan inipun pernah disinggung oleh Ketua REI Provinsi NTB, H. Ma‘ruf.

Dari tipe perumahan yang paling banyak dikembangkan saat ini di NTB, tipe 36 ternyata menjadi primadona, karena selain sangat sesuai perekonomian masyarakat, jika dipindah tangankan kembali ke pihak lainnya, tipe ini juga menjadi buruan.

Baru menyusul tipe-tipe perumahan besar lainnya diatas 40.

Setelah Mataram, Lombok umumnya, pulau Sumbawa juga diklaim akan mengalami pertumbuhan penyiapan perumahan yang baik kepada masyarakat. Faktor yang mendukungnya adalah, masih besarnya lahan yang dapat dijadikan sebagai komplek perumahan, dan kebutuhan akan perumahan yang layak huni sudah menjadi indikator pendukung lainnya.

“Rumah dan tanah sekarang sudah tidak lagi orientasinya hanya untuk ditempati. Tetapi dijadikan sebagai objek investasi yang paling aman dan menguntungkan,” tambah

developer yang menawarkan rumah dengan lokasi yang cukup strategis.

Awalnya, sang developer meminta konsumen tersebut untuk menyetor sejumlah dana dengan menjanjikan proses serah terima kunci akan dilakukan pada tanggal tertentu.

Setelah dana disetorkan, rumah yang dijanjikan ternyata tak kunjung direalisasikan sesuai tanggal yang dijanjikan. Bahkan, setelah menunggu berbulan – bulan lamanya, janji sang developer untuk menyerahkan kunci rumah tak juga direalisasikan.

Kasus yang hampir mirip juga dialami konsumen lainnya, dimana uang mukanya tertahan oleh pihak developer setelah bank menolak proposal kredit konsumen tersebut. Meski uang tersebut akhirnya dikembalikan, namun konsumen tersebut harus kehilangan kesempatan untuk membayar uang muka di perumahan lain yang dijanjikan.

Untuk mengantisipasi terjadin y a h a l seperti

Rusni.

Disisi lain, meningkatnya investasi dibidang properti ini memberi dampak pada meningkatnya harga jual beli tanah. Bahkan, untuk wilayah perkotaan saja harga perarenya sudah bisa menembus angka ratusan juta.

Dilihat dari berkembangnya keinginan investor untuk berinvetasi di NTB dibidang properti ini, dalam beberapa tahun kedepan tidak menutup kemungkinan NTB tak jauh beda dengan Bali dan Jakarta, bahkan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dan itupun dinilai sudah mulai nampak sejak sekarang.

Selain berkembangnya pariwisata, adanya indikasi peningkatan industry pertanian dan pertambangan ini menjadi pemicu meningkatkanya taraf hidup dan perekonomian di NTB. hal itu pula yang ikut mendukung meningkatnya jumlah kebutuhan akan properti.

Namun, memilih rumah sebagai tempat tinggal maupun sebagai investasi ternyata juga mengandung resiko. Tak jarang ada warga yang ingin berinvestasi atau membutuhkan tempat tinggal ternyata harus berurusan dengan persoalan yang rumit karena kurang selektif memilih developer sebagai penyedia perumahan.

Seorang pembeli rumah yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, ia hampir saja tertipu oleh

H. Ahmad Rusni

Memilih Perumahan yang Baik S P I T

Ruang Terbuka Hijau

2. Aman Komplek perumahan yang aman tentunya dilihat dari tingkat ketaatan masyarakat yang menghuni komplek tersebut. Karena diyakini, meski masyarakatnya heterogen, terdiri dari berbagai perkumpulan agama dan kepercayaan. Apabila masyarakatnya taat, maka dampaknya adalah kemanan secara otomatis.

3. Rapi Indikator inipun dilihat dari master plan pembangunannya.

Drainase dan tata ruangnya juga perlu diperhatikan.

4. Kepastian Selanjutnya adalah, melihat sejauh mana perusahaan penyedia perumahan dapat memberikan kepastian hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh konsumen. Tentu indikator menyangkut kelengkapan surat-surat secara administratif.

5. Kawasan Hijau Kawasan perumahan yang sejuk dan hijau tentu akan menghadirkan kenyamanan bagi penghuninya, Suasana yang sejuk dan hijau akan ditentukan seberapa besar kawasan perumahan tersebut menyiapkan kawasan hijau, guna menunjang terbebasnya polusi udara.

6. Ketersediaan Lahan Jangan sampai tidak memperhatikan sejauh mana unit perumahan dapat dijadikan rumah tumbuh.

Artinya, apakah lahan yang disediakan cukup memadai untuk memperluas bangunan, baik ke samping, maupun ke atasnya.

7. Kualitas Bangunan Melihat dari sisi kualitas perumahan. Biasanya developer atau perusahaan yang professional akan memperlihatkan spesifikasi bahan dan rancanangan perumahan. Menyangkut campuran Sirtu, jenis kayu dan besi yang digunakan hingga keterbukaan pengawasan selama proses pembangunan.

Jika beberapa indikator tersebut tidak dirincikan oleh perusahaan, maka konsumen sebaiknya mempertimbangkan kembali untuk memesan unit perumahannya. (bul)

Perbankan Mulai Lirik Penyiapan Kredit Properti

(Suara NTB/dok)

AGAR tidak mengakibatkan kerugian bagi para konsumen perumahan, beberapa tips memilih rumah yang baik. Berikut beberapa hal yang perlu dicermati sebelum menentukan rumah idaman anda :

1. Lokasi Utamakan perumahan yang berada pada lokasi yang strategis.

Karena kawasan yang ada di lokasi strategis akan mempermudah akses konsumen. Strategis tentu tak jauh-jauh dari pusat perbelanjaan, pertokoan, perkantoran dan fasilitas umum dan sosial lainnya.

Tentu dilihat dari master plan pembangunan perumahan yang disediakan developer.

ini, konsumen sebaiknya perlu lebih cermat dalam mencari perumahan. Rusni menyarankan, konsumen sebaiknya mencermati profile developer yang menyediakan perumahan. Semakin berpengalaman developer tersebut, maka biasanya mereka akan semakin profesional dalam menjaga kepuasan pelanggan. “Itu juga bisa dilihat dari pelayanan pegawai, ketersediaan kantor dan syarat – syarat administratif yang mereka m i l i k i , ” pungkasnya. (bul)

Mataram (Suara NTB) Meningkatnya jumlah pertumbuhan investasi dibidang properti ini, kemudian mendorong langkah perbankan untuk menyiapkan skim kredit di bidang perumahan atau properti pada umumnya. Ini menjadi nilai positif karena akan memberi banyak pilihan bagi konsumen.

Meski sampai saat ini, hanya beberapa diantara sekian perbankan yang membuka cabangnya di NTB, menyediakan kredit untuk dibidang infrastruktur properti. Kedepan tidak menutup kemungkinan akan lebih banyak lagi perbankan yang melirik penyaluran kredit dibidang ini.

“Akan tetapi, perbankan pastinya juga akan menghitung dulu seberapa besar keuntungan yang didapatkan dari sektor itu, kalau dianggap menguntungkan pasti mereka (perbankan) sudah siap,” terang Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, H. Kamaruddin Nur, SE, MM di konfirmasi via telephon, Kamis (26/9).

Kredit di bidang properti ini menjadi kredit komersil, sehingga kalangan perbankan lebih banyak berorientasi pada keuntungan dan kecilnya resiko. Jika dipandang akan meningkatkan nilai macet kredit di bank, maka ada pertimbangan tersendiri di perbankannya.

Tidak saja perbankan konvensional, tetapi perbankan di bidang syariah sejauh ini dianggap sudah ikut berkontribusi terhadap penyiapan kredit di bidang perumahan. Meski, penyaluran kreditnya masih kepada nasabahnasabah yang sudah dikenal.

Untuk nasabah-nasabah baru yang mengajukan kredit di sektor ini, Kamaruddin mengatakan perbankan terkait akan melihat sejauh mana nasabah tersebut memberikan jaminan kemanaan kepada bank, menyangkut kredit yang diajukannya.

Dalam hal ini, Bank Indonesia menurutnya tetap mendukung upaya perbankan pada umumnya untuk menyiapkan kredit dibidang properti ini.

Mengingat, properti saat ini sedang berkembang di Provinsi NTB. “Akan bagus sekali sebenarnya kalau semua bank bisa menyalurkan kredit dibidang properti, tetapi yang sama-sama menguntungkan antara bank dan nasabah yang tentunya akan memiliki pilihan yang banyak untuk menentukan mana bank yangcocokmenurutnya,” demikian Kamaruddin. (bul) H. Kamaruddin Nur

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

Terdakwa Perdagangan Wanita Divonis 10 Tahun

Terkait Suap di Toilet

Hakim Sudrajad Penuhi Panggilan KY

Jambi (Suara NTB) – Terdakwa kasus dugaan perdagangan wanita di bawah umur, Said Mustafa divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Jambi.

Majelis hakim diketuai Mahmuddin di PN Jambi, Kamis menyatakan, terdakwa Said terbukti telah melanggar undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan anak.

Vonis hakim tersebut lebih rendah dua tahun dari tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya.

Dalam kasus ini majelis hakim sependapat bahwa terdakwa Said telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) ayat (2) jo Pasal 17 Undang-undang Nomor 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain itu, terdakwa juga dijerat dengan Pasal 88 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dalam persidangan juga terungkap kasus ini menimpa anak pelajar perempuan yang berusia di bawah 17 tahun dan dalam keterangan saksi korban pada persidang sebelumnya dipaparkan, mereka mau menerima tawaran karena inisiatif pribadi dan mendapat uang.

Terdakwa Said Mustafa ditangkap di SPBU Kebun Jeruk, Jambi, ketika sedang menunggu langganan yang akan memesan perempuan di bawah 17 tahun.

Sementara itu Cahayawati, penasihat hukum terdakwa Said, menganggap vonis hakim tersebut terlalu berat karena unsurnya memang masuk tetapi itu adalah inisiatif dari korban juga, keinginan wanita itu juga dan tidak sepenuhnya oleh terdakwa.

Kemudian dalam persidangan itu terungkap juga bahwa fakta tidak ada korban yang mengaku dipaksa oleh terdakwa. Terdakwa merasa keberatan dan akan pikir-pikir atas putusan kasus itu. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Sudrajad Dimyati memenuhi panggilan Komisi Yudisial, Kamis, untuk diperiksa terkait dugaan suap yang terjadi di toilet (“lobby toilet”) dengan anggota Komisi III DPR Bachrudin Nasori.

Sudrajad tiba di Komisi Yudisial pukul 9.57 Wib atau sedikit lebih awal dari jadwal pemeriksaan yang ditentukan jam 10.00 Wib. Sudrajad yang mengenakan kemeja putih, hadir seorang diri, dan langsung naik lift menuju ruang pemeriksaan.

Meskipun sempat mempersilahkan juru kamera untuk mengabadikan gambar saat dirinya di dalam lift, Sudrajad enggan berkomentar

banyak terkait kedatangannya tersebut. “Nanti, nanti saja ya setelah pemeriksaan.

Sudah jam 10,” katanya.

Sebelumnya proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung di Komisi III DPR, Jakarta, Rabu (18/9) diwarnai dengan dugaan adanya pertemuan khusus di toilet antara calon hakim agung Sudrajad Dimyati dengan anggota Komisi III DPR Bachrudin Nasori.

Diduga pertemuan itu terkait upaya penyuapan untuk kelolosan uji calon hakim agung. Namun keduanya telah membantah atas isu tersebut.

Akhirnya Komisi Yudisial memanggil kedua pihak untuk dimintai keterangannya terkait isu tersebut. Bachrudin Nasori sendiri sebelumnya, Rabu (25/9) telah dipanggil oleh Komisi Yudisial untuk dimintai keterangannya. (ant/bali post)

Jelang Pemilu 2014

Yogyakarta (Suara NTB) – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau masyarakat setempat tetap mewaspadai potensi peredaran uang palsu menjelang pemilihan umum 2014.

“Pada 2013 ini merupakan saat gencar-gencarnya kampanye menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2014, sehingga juga diprediksi rawan potensi pemalsuan uang,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Causa Imam Karana di Yogyakarta, Rabu.

Dia menyarankan kepada masyarakat DIY agar terus mempraktikkan prisnsip yang selalu disosialisasikan oleh Bank Indonesia dengan prinsip diraba, dilihat , diterawang pada setiap pecahan uang yang diterima.

“Kami selalu meningkatkan pengawasan dengan bekerjasama dengan pihak kepolisian apalagi menjelang Pemilu 2014, dan mendorong masyarakat luas untuk selalu menerapkan prinsip 3D setiap menerima uang tunai,” katanya.

Meskipun telah gencar disosialisasikan, prinsip 3D tersebut masih belum optimal dipraktikkan oleh masyarakat setempat yang sebagian karena terburu-buru atau malas.

Padahal metode tersebut bukan hal yang sulit bagi masyarakat awam.

Menurut dia, potensi terjadinya pertukaran uang palsu tersebut biasanya di sentra-sentra aktivitas masyarakat seperti pertokoan, pasar, dan tempat-tempat ramai lainnya.

Peredaran uang palsu, kata dia, biasanya rawan terjadi menjelang hari-hari besar yang dapat berpotensi memicu transaksi ekonomi masyarakat meningkat.

Potensi peningkatan peredaran uang palsu, menurut dia, diperkirakan dari jumlah peredaran uang palsu selama 2012 di DIY yang mencapai 1.310 lembar yang meningkat 67 persen dari 2011 yang mencapai 432 lembar.

“Rata-rata pemalsuan uang dilakukan pada uang dengan besaran Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu-an, sedangkan pada 2012 paling banyak ditemukan pemalsuan pada besaran uang Rp 50 ribuan,”katanya. (ant/bali post)

Pemilu 2014, Pilih Pemimpin Negarawan

(ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Rakyat Indonesia dalam pemilihan umum (pemilu) 2014 harus memilih sosok pemimpin yang berpotensi menjadi negarawan, kata mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Syafii Ma’arif.

“Lihat orang yang berpotensi jadi negarawan. Cari yang sudah selesai dengan dirinya, yang mau bekerja untuk bangsa,” kata Buya Syafii usai bedah buku “Orang-orang hebat, dari mata kaki ke mata hati” di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis.

Pemimpin Ma’arif Institute itu juga mengemukakan, media massa tidak ikut terpengaruh dalam menentukan sosok pemimpin 2014.

Saat disinggung mengenai sosok Jokowi yang akhir-akhir ini sangat populer dalam jajak pendapat pencalonan Presiden RI periode 2014-2019, ia enggan berkomentar.

“Saya tidak ada komentar soal itu. Nanti saja,” demikian Syafii Ma’arif. (ant/bali post)

Syafii Ma’arif

(ant/bali post)

Masyarakat Diimbau Waspadai Upal Facebook

Tawuran Gara-gara Facebook Kendari (Suara NTB) – Hanya karena persoalan komunikasi lewat pesan singkat melalui Facebook siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Kendari Sulawesi Tenggara, Kamis, tawuran sehingga aparat kepolisian harus turun tangan mengawasi dua sekolah itu.

Aksi tawuran dua sekolah kejuruan yang bertetangga — hanya dipisahkan jalan dan beberapa bangunan rumah tokoh (ruko)— itu terjadi seusai jam sekolah.

Akibat aksi tawuran itu aparat Polres Kendari menahan salah seorang siswa SMK Negeri 2 Kendari berinisial MZ karena kedapatan melakukan perlawanan terhadap siswa SMK Negeri I

Kendari dan membawa benda tumpul.

Salah seorang guru SMK Negeri I Kendari, Irawan saat dimintai keterangan mengatakan, aksi tawuran itu berawal dari SMS melalui Facebook.

“Saya tidak tahu persis apa pesan naupun percakapan melalui Facebook itu, tetapi setelah kami meminta keterangan dari beberapa siswa, hanya persoalan kecil yakni kesalahpahaman komunikasi melalu pesan saja,” katanya tanpa menyebut secara rinci apa persoalan itu.

Irawan mengatakan, sekitar 90 persen siswa SMK Negeri I adalah perempuan sementara siswa SMK negeri 2 (eks STM) sebaliknya, 90 persen siswanya laki-laki, se-

hingga tidak tertutup kemungkinan persoalan pribadi di antara mereka mengarah pada persoalan anarkis.

Persoalan ini, kata Irawan, sudah disampaikan ke Polres Kendari, sehingga bila masih ada siswa yang melakukan tindakan di luar jam sekolah maka itu di luar kontrol aparat sekolah dan guru.

Sementara itu, Wakil Kepala Sekolan Bidang Kesiswaan SMK Negeri 2 Kendari, Zulkifli saat hendak ditemui sudah tidak berada di sekolah.

Adapun, perwira Ditlantas Polda Sultra Iptu Jafir mengatakan, aksi tawuran dua sekolah kejuruan itu berlangsung sejak dua hari sebelumnya. (ant/bali post)

Demokrat Minta Ruhut Diberi Waktu Tiga Bulan Jakarta (Suara NTB) – Partai Demokrat meminta anggota Komisi III memberi waktu tiga bulan kepada Ruhut Poltak Sitompul untuk memimpin komisi yang membidangi hukum, perundangundangan, dan hak asasi manusia itu menggantikan Pasek Suardika.

“Partai Demokrat tidak buta dalam mendalami kinerja kadernya. Waktu tiga bulan bisa dilakukan evaluasi terhadap kerjanya Ruhut. Dan itu tanggung jawab Partai Demokrat,” kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua saat dihubungi di Jakarta, Kamis.

“Di satu sisi Ruhut mungkin punya karakter yang kurang bisa diterima oleh teman-teman komisi III. Di sisi lain ada

(ant/bali post)

Max Sopacua

sebuah keputusan partai politik yang harus dihargai dan diamankan,” jelas Max. Partai Demokrat yakin Ruhut bisa lebih bijak saat menjadi ketua Komisi III DPR RI.

“Siapa yang bilang bahwa Ruhut tidak bisa berubah kalau jadi ketua. Semua orang yang jadi ketua komisi tidak harus pernah menjadi pemimpin,” katanya.

Ia menambahkan, banyak kader partai yang tiba-tiba ditugaskan partainya menjadi ketua komisi atau alat kelengkapan badan DPR dan bisa menyesuaikan diri.

Ia menjelaskan pula, Partai Demokrat harus mencermati setiap perkembangan yang terjadi terkait penolakan terhadap penunjukan Ruhut menjadi Ketua Komisi III. “Partai Demokrat bukan tidak melihat fenomena ini, namun karakter manusia bisa saja berubah sesuai tanggung jawab yang diemban,” terang Max. (ant/bali post)

Warga Belum Masuk DPT Bisa Gunakan KTP Sleman (Suara NTB) – Masyarakat yang namanya belum tercantum dalam daftar pemilih tetap bisa mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dengan menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) yang berlaku.

“Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan beberapa waktu lalu, bukan tidak bisa berubah. Hanya saja mereka yang mendaftar setelah itu akan dimasukkan dalam daftar pemilih khusus,” kata Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Data dan Informasi KPU Sleman, Hamdan Kurniawan, Kamis.

Menurut dia, warga masyarakat Kabupaten Sleman yang belum terdaftar tetap bisa menggunakan hak pilih sebagai pemilih khusus.

“Mereka bisa mendaftar ke KPU dan akan masuk ke Pemilih Khusus, atau sebelum pemungutan suara gunakan KTP didaftar sebagai pemilih,” katanya.

Ia mengatakan, ketika ada warga tidak tercantum dalam DPT masih diberi hak konstitusional dengan menunjukkan KTP. “Kami akan lihat apakah yang bersangkutan betul-betul ada alamat yang jelas domisilinya. Memang kalau tidak masuk akan diakomodasi dan didaftar,” katanya.

Hamdan mengatakan, untuk warga yang pindah domisili setelah penetapan DPT juga dapat diakomodasi di tempat baru atau pindah daerah pemilihan.

“Jika sebelumnya telah masuk dalam DPT disuatu daerah dan kemudian pindah domisili, maka tetap bisa dia-

komodasi. Dimana yang bersangkutan dengan membawa keterangan pindah dari daerah asal kemudian didaftar di tempat yang baru,” katanya.

Ia mengatakan, untuk mengantisipasi apakah ada warga yang mencoblos di dua wilayah maka dicek melalui tinta yang ada di jari yang bersangkutan.

“Yang telah mencoblos ditandai dengan tinta yang bertahan hingga empat hari.

Jika masih ada tanda tersebut maka tidak bisa mencoblos di tempat lain,” katanya.

Sebelumnya KPU Kabupaten Sleman telah menetapkan DPT Pemilu 2014. Jumlah DPT yang telah ditetapkan sebanyak 782.525 itu terdiri dari, lakilaki sebanyak 379.271 dan perempuan ada 403.294 orang. (ant/bali post)

Halaman 15

Prajurit Diminta Militan dan Solid Surabaya (Suara NTB) – Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Moeldoko meminta semua prajurit di Tanah Air harus militan dan solid selama menjalankan tugasnya serta benar-benar memanfaatkan alat utama sistem persejantaan yang sudah memadai.

“Sejumlah alat baru sudah disiapkan, sehingga prajurit harus militan dan profesional memanfaatkannya. Prajurit juga solid menjaga keutuhan TNI,” ujarnya kepada wartawan usai pelaksaan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan KTT APEC 2013 Bali di Lapangan Makodam V/ Brawijaya Surabaya, Kamis.

Pihaknya juga mengatakan bahwa tidak lama lagi bangsa ini menghadapi dua even akbar, yakni KTT APEC di Bali pada awal bulan depan, serta pesta demokrasi terbesar yaitu Pemilihan Umum 2014.

Ia berpesan agar selama pelaksanaan agenda tersebut, prajuritnya siap dan bersama rakyat menjaga keamanan serta ketertiban.

Menurut mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu, dalam menghadapi tugastugas tersebut TNI sudah memiliki pedomannya, yakni bisa memposisikan diri di masyarakat dan menjalankannya sesuai tugas dan aturan.

“TNI bertugas untuk negara dan akan kuat bersama rakyat.

Pada dasarnya masyarakat menginginkan damai dan sejahtera, sehingga siapapun yang tidak ingin bangsa ini damai maka TNI harus berada di barisan terdepan menindaknya,” katanya.

Sedangkan dalam konteks kesejahteraan rakyat, lanjut dia, tentara memiliki tugas mulia dan kemampuan dalam bentuk skema kerja bersama masyarakat.

Seperti penanggulangan bencana dan pendampingan membangun rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu.

“Saya ingin TNI memiliki

Moeldoko

(ant/bali post)

kesiapsiagaan tinggi yang bisa kapan dan di mana saja membantu negara. Kalau tidak maka bangsa ini yang repot,” kata jenderal bintang empat kelahiran Kediri, Jawa Timur, tersebut.

Sementara itu, untuk alat utama sistem persenjataan, TNI baru saja menerima enam pesawat tempur Sukhoi SU30MK2 untuk memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara.

Dengan dimikian, total jumlah pesawat tempur Sukhoi yang dimiliki TNI AU sebanyak 16 unit atau satu skuadron.

Pesawat ini akan ditempatkan di Skadron Udara 11 Wings 5 Lanud Hasanuddin, Makassar. Moeldoko mengatakan, penambahan ini merupakan bagian pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia untuk rencana strategis 2010-2014 dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Syukurlah kali ini pesawat tempur Sukhoi sudah satu skuadron. Diharapkan ke depan akan ada lagi pembelian jenis SU-35 karena lebih canggih. Semoga perekonomian bisa semakin membaik, sehingga negara bisa membeli Alutsista sebagai penguatan NKRI,” kata Moeldoko. (ant/bali post)

SBY Pasti Izinkan Kepala Daerah Jadi Capres

(ant/bali post)

Pramono Anung

Jakarta (Suara NTB) – Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyakini, kepala daerah yang akan maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden 2014 akan diberikan izin oleh Presiden RI. “Pasti dikasihlah siapapun kepala daerah yang mau jadi capres karena presiden sekarang (Yudhoyono) tidak maju lagi,” kata Pramono di

Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Ia juga menyatakan, pemintaan izin sebagaimana yang disebutkan pada pasal 7 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, itu bukan berarti persetujuan dari Presiden.

“Izin itu kan seperti izin melakukan kampanye. Jadi tidak harus setuju atau tidak,” ungkap dia.

Berikut isi Pasal 7 UU 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden: (1) . Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota yang akan dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

(2) . Surat permintaan izin gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai dokumen persyaratan calon Presiden atau calon Wakil Presiden. (ant/bali post)

Prabowo Tunjuk Mantan Timses Jokowi sebagai Timsesnya

(ant/bali post)

Prabowo Subianto

Jakarta (Suara NTB) – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto menunjuk mantan Koordinator Media Center Tim Kampanye Jokowi-Basuki dalam Pilkada DKI Jakarta lalu yakni Budi Purnomo Karjodihardjo sebagai Koordinator Media Center ‘Prabowo Subianto Djojohadikusumo‘.

“Dengan kehadiran Budi, kami mengharapkan hubungan antara media dengan kami akan menjadi lebih baik lagi,” kata Prabowo, setelah pertemuan dengan lebih dari 150 jurnalis asing yang tergabung dalam Jakarta Foreign Correspondents Club (JFCC), di Jakarta, Rabu.

Prabowo dalam rilisnya menjelaskan penunjukan koordinator media center tersebut dimaksudkan untuk memudahkan komunikasi antara

media dengan dirinya.

Calon Presiden dari Partai Gerindra itu mengatakan peranan media sangat penting untuk mengomunikasikan visi dan misi serta program-program yang sudah berjalan maupun yang direncanakan.

“Kami sangat menyadari betul hal tersebut, oleh sebab itu kehadiran Media Center ini akan sangat membantu,” kata Prabowo.

Ia pun mengenal baik Budi Purnomo ketika sama-sama membantu kampanye Cagub/ Cawagub Jokowi-Basuki.

“Saya kenal baik, beliau berprestasi pada saat kampanye Jokowi-Basuki, dan saya juga mendukung `all out` pada waktu itu,” kata Prabowo.

Budi Purnomo Karjodihardjo pun menyambut baik kepercayaan yang diberikan oleh Prabowo Subianto. Budi menilai, Prabowo memiliki potensi yang sangat baik untuk menjadi pemimpin besar untuk Republik Indonesia.

“Sikap Prabowo yang tegas terhadap apapun, antikorupsi, jiwa sosialnya yang sangat tinggi, serta konsep ekonominya yang sangat jelas untuk memakmurkan rakyat, sangat penting untuk dikomunikasikan kepada publik,” kata Budi.

Wartawan senior dan pendiri Kelompok Media Peluang (KMP) ini juga meminta dukungan kepada para jurnalis agar dirinya bisa menjalankan tugas dengan baik. (ant/bali post)

SUARA NTB Jumat, 27 September 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Ribuan Jemaah Banjiri Perayaan Harlah Ke-51 Ponpes Qamarul Huda Bagu Praya (Suara NTB) Ribuan jemaah membanjiri Hari Lahir (Harlah) Pondok Pesantren (Ponpes) Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah yang berlangsung di halaman Ponpes Qamarul Huda. Harlah yang dilaksanakan Rabu (25/9) ini jauh lebih spesial, karena dihadiri langsung oleh Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) DR. Ir. Helmi Faesal Zaini, Raja Dangdut H. Rhoma Irama. Wakil Gubenur NTB, H. M. Amin, SH, M.Si, para pimpinan Ponpes lainnya selain pengasuh sekaligus Dewan Pembina Ponpes Qamarul Huda Bagu, TGH. L. M. Turmuzi Badruddin dan pengurus serta tamu undangan lain

tentunya.

Meski disesaki jamaah, Harlah kali ini berlangsung sangat khidmat dan tertib, sejak dimulainya segala prosesi hingga selesainya acara. Menambah khusuk perayaannya karena diisi dengan tausyiahtausyiah. Ditambah rasa syukur atas penghargaan berupa pemberian bantuan-bantuan dari Kementerian PDT, kepada Ponpes Qamarul Huda khususnya.

Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, SH, M.Si berkesempatan memberikan sambutan. Dimana ia sebutkan, Ponpes Qamarul Huda telah ikut berperan serta dalam berbagai pembangunan di NTB dan nasional pada umumnya.

Peran serta tersebut, terlihat dari upaya Ponpes Qamarul Huda

membangun komunikasi dengan semua pihak, tepat dengan tema Harlah yang diusungnya tahun 2013 ini. “Melalui Perayaan Harlah yang ke-51, Ponpes Qamarul Huda Bagu. Bersama Ulama dan Umara` bersatu memperkokoh Ukhuah Basyariah, Ukhuwah Wathaniyah dan Ukhuwah Islamiyah.”

Oleh karena pemerintah daerah provinsi menurutnya tetap berketetapan memberikan sumbangsih berupa dukungan kepada Ponpes.

“Dengan Harlah yang ke-51 ini diharapkan Qamarul Huda tetap melakukan evalusi dalam memberikan kontribusinya tidak saja kepada Lombok Tengah, tetapi NTB dan nasional pada umumnya,” demikian harapan Wakil Gubernur yang baru menjabat ini.

Sementara itu, Menteri PDT, DR. Ir. Helmi Faesal Zaini menegaskan, Qamarul Huda memiliki perbedaan yang mendasar dari yang lainnya. Terlihat dari fasilitas dan sarana pendidikan yang disiapkannya untuk kemajuan umat. Sehingga berbanggalah menurutnya peserta didik yang ada di Ponpes ini.

Tidak terhitung sebenarnya ia sendiri berkunjung ke NTB, diantaranya dengan banyaknya kegiatan kedinasan dan safari ramdahan yang sudah digelarnya. Selain itu, pihaknya tetap memberikan perhatian kepada NTB, karena sebanyak 8 kabupaten dianggap masih tertinggal.

Perhatian diberikan dalam bentuk dukungan untuk air bersih, dan kapal penumpang antar daerah. Dan upaya-upaya

lain yang dapat menuntaskan ketertinggalan daerah ini.

Dalam membangun daerah, tak terlepas dari dukungan dan peran Ponpes dalam membangun ukhuwah Basyariah, Wathaniyah dan Islamiyah.

Karena proses pembangunan tidak saja dilaksanakan dengan pembenahan infrastruktur fisik. Akan tetapi tiga pilar tersebut menjadi bagian utama dalam memperkokoh pembangunan negara.

Sementara itu, Raja Dangdut sekaligus bakal calon Presiden RI, H. Rhoma Irama menegaskan, saat ini bangsa ini sedang dalam keterkotakkotakan. Kondisi ini menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam proses pembangunan kedepannya.

Digambarkannya bagaima-

Menteri PDT RI, DR. Ir. Helmy Faesal Zaini saat memberikan sambutan pada Harlah Ponpes Qamarul Huda Bagu, Lombok Tengah yang ke-51.

Penandatangan MoU antara Kementerian PDT dengan Ponpes Qamarul Huda.

Penyerahan bantuan alat kesehatan untuk 20 Poskesdes dari Menteri PDT RI, DR. Ir. Helmy Faesal Zaini.

Dari kanan, Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, H. Rhoma Irama, TGH. L. M. Turmuzi Badruddin, Menteri PDT RI, DR. Ir. Helmy Faesal Zaini didampingi istri.

na Rasulullah SAW dan para sahabat 1.500 tahun lalu yang sudah memperkirakan akan datang masanya umat akan terpecah belah.

Hanya salah satu langkah untuk menyatukan umat adalah dengan mem-

perkokoh ukhuwah Basyariah, Wathaniyah dan ukhuwah Islamiyah.

“Insya Allah dengan bersatu, maka sila ketiga Pancalisa, yakni Persatuan Indonesia akan bisa diwujudkan.

Oleh karenanya Qamarul Huda kiranya terus meningkatkan perannya dalam pembangunan bersama umat,” demikian pesannya. (bul)

Wakil Ketua Panitia penyelenggara Harlah, L. M. Amin.

Jemaah dan santri Ponpes Qamarul Huda memadati lokasi pelaksanaan Harlah yang ke-51.

India Desak Sri Lanka Berbagi Kekuasaan dengan Tamil Kolombo India hari Rabu mendesak Sri Lanka berbagi kekuasaan dengan minoritas etnik Tamil setelah kemenanganmerekadalampemilihan umum daerah, agar tercapai rekonsiliasimurnisetelahperangpuluhan tahun. Aliansi oposisi Tamil mencapai kemenangan pada akhir pekan dalam pemilu pertama dewan daerah di bekas wilayah perang di Sri Lanka utara, lapor AFP. Pemilu itu disambut baik oleh masyarakatinternasionalsebagailangkah awal ke arah rekonsiliasi antara mayoritas Sinhala dan minoritas Tamilsetelahperang.Namun,pemerintah Presiden Mahinda Rajapakse menyatakan akan mengurangi wewenang dewan, termasuk masalah tanahdanpengamanan,yangmenyulut kekhawatiran mengenai apakah aliansi itu akan memiliki wewenang nyata di kawasan tersebut.

India mendesak pemerintah Rajapakse dan Aliansi Nasional Tamil (TNA) bekerja sama secara konstruktifuntukmemenuhikebutuhan penduduk di wilayah tersebut,setelahberakhirnyakonflikseparatis yang menewaskan lebih dari 100.000 orang. “Hanya pendekatan kooperatif semacam itu bisa membuka jalan bagi rekonsiliasi murni antara komunitas-komunitas yang terlibat,” kata pemerintah New Delhi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Komisi Tinggi (Kedutaan Besar) India.

TNA menuntut militer ditarik dari kawasan itu, dengan mengatakan tidak perlu prajurit digelar setelah perang berakhir pada 2009.

KoalisiRajapaksemenentangkonsesi politik bagi Tamil dan mengatakan, kemenangan mereka akan mengarah pada kekacauan baru.

New Delhi mendesak Kolombo melaksanakan sepenuhnya amandemen konstitusi 1987 yang menetapkan otonomi daerah bagi Tamil, yang mendominasi bekas zonaperangnamunmerupakanminoritas di Sri Lanka. Menurut New Delhi, seluruh masyarakat adalah pemangku kepentingan yang setara di Sri Lanka yang bersatu dan bisa mengharapkan masa depan yang ditandai dengan kesetaraan, keadilan, martabat dan harga diri.

Tamil Sri Lanka memiliki hubunganbudayadanagamayang erat dengan jutaan warga Tamil di negara bagian Tamil Nadu, India selatan. Pasukan Sri Lanka meluncurkan ofensif besar-besaran untuk menumpaskelompokpemberontak Macan Pembebasan Tamil Eelam (LTTE) pada 2009 yang mengakhiri perang etnik hampir empat dasawarsa di negara tersebut.

Namun, kemenangan pasukan Sri Lanka atas LTTE menyulut tuduhan-tuduhan luas mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Pada September 2011, Amnesti Internasional yang berkantor di London mengutip keterangan saksi

(Suara NTB/ist)

CABUT POSTER - Seorang petugas polisi mencabut poster kampanye kandidat di Jaffna, sekitar 400 kilometer sebelah utara Kolombo. India hari Rabu mendesak Sri Lanka berbagi kekuasaan dengan minoritas etnik Tamil setelah kemenangan mereka dalam pemilihan umum daerah. mata dan pekerja bantuan yang mengatakan, sedikitnya 10.000 orang sipil tewas dalam tahap final ofensif militer terhadap gerilyawan Macan Tamil pada Mei 2009.

Pada April 2011, laporan panel yangdibentukSekretarisJendralPBB Ban Ki-moon mencatat tuduhantuduhan kejahatan perang yang dilakukan kedua pihak. Sri Lanka mengecam laporan komisi PBB itu sebagai“tidakmasukakal”danmengatakan,laporanituberatsebelahdan

Bashir Batalkan Kehadiran di PBB New York PresidenSudanOmarHasanalBashir, yang dicari karena dugaan kejahatan perang dan genosida, Rabu, membatalkan rencana perjalanannya untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB, kata PBB. Permohonan visa Bashir telah membuat malu pemerintah Amerika Serikat dan kepemimpinan PBB. PBB tidak memberikan alasan untuk pembatalan itu.

“Pihak protokoler kini telah mengkonfirmasi bahwa Sudan telah membatalkan kehadiran Presiden Bashir di Sidang Majelis Umum,” kata juru bicara PBB, Jerome Bernard seperti dikutip AFP.

Bashir telah dijadwalkan untuk berbicaradihadapanparapemimpin dunia pada Kamis. Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Sudan Ali Karti saat ini dijadwalkan untuk berpidato pada Jumat.Berdasarpersetujuanvisainternasional, Amerika Serikat tidak akandapatmenolakpermohonanvisa Bashir.Tapipihaknyadapatmenahan Bashir pada saat kedatangan. Pihak berwenang Amerika Serikat telahmenolakuntukmengatakanapakah mereka telah memberikan visa atau memperingatkan Bashir.

PengadilanKriminalInternasional telah mendesak pemerintah AmerikaSerikatuntukmenangkapBashir

yangdicariolehpengadilanDenHaag terkait10tuduhankejahatanperang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida dalam konflik Darfur.

ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pemimpin SudanitupadaMaret2009danJuli 2010. Namun dia telah melakukan perjalanan ke beberapa negara Afrika sejak saat itu.

Amerika Serikat bukan merupakan negara pihak Statuta Roma ICC. Tapi pengadilan pada 2010 telahmemintasemuaanggotaDewanKeamananPBByangbukananggota Statuta Roma, termasuk Amerika Serikat, untuk menangkap Bashir. (ant/bali post)

bergantungpadabuktisubyektifdari sumber tanpa nama.

Sri Lanka menolak seruan internasional bagi penyelidikan kejahatan perang dan menekankan bahwa tidak ada warga sipil yang menjadi sasaran pasukan pemerintah.Namun,kelompok-kelompok HAM menyatakan, lebih dari 40.000 warga sipil mungkin tewas akibat aksi kedua pihak yang berperang. PBB memperkirakan, lebih dari 100.000 orang tewas dalam konflik separatis Tamil setelah

pemberontak Macan Tamil muncul pada 1972.

Sekitar 15.000 pemberontak Tamil memerangi pemerintah Sri Lankadalamkonfliketnikitudalam upaya mendirikan sebuah negara Tamil merdeka. Masyarakat Tamil mencapaisekitar18persendaripenduduk Sri Lanka yang berjumlah 19,2jutaorangdanmerekaterpusat di provinsi-provinsi utara dan timur yang dikuasai pemberontak. Mayoritas penduduk Sri Lanka adalah wargaSinhala.(ant/balipost)