Snt27102015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 192 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SELASA, 27 OKTOBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Dari Diskusi Terbatas ’’Suara NTB’’ (2-habis)

PLN akan Digugat Jika Desember Pemadaman Tak Usai

“KALAU sampai Oktober, November, Desember pemadaman masih berjalan, keinginan kami, kami harus salurkan, dalam konteks salurkan yang struktural. Salah satunya adalah apa, mengajukan gugatan,” ujar Ahyar Supriadi dari SOMASI NTB dalam Diskusi Terbatas bertajuk “Hantu Bernama Mati Lampu” Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

PLN bisa saja berkelit dengan mengajukan banyak alasan terkait penyebab pemadaman bergilir yang mereka lakukan. Namun, kemarahan masyarakat bisa saja menemui batasnya. Jika hingga Desember tahun ini pemadaman terus berlangsung, PLN harus siap berhadapan dengan gugatan hukum.

Moh. Azhar

Sahabuddin

Ahyar Supriadi

Yusuf Tantowi

Kasus Cetak Sawah Baru

Tetapkan Tersangka Baru Setelah Periksa PPK Mataram (Suara NTB) Sempat tertunda, penyidik mengagendakan ulang pemanggilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi proyek Survei Investigasi dan Desain (SID) cetak sawah baru Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB. Ini merupakan pemanggilan dan pemeriksaan terakhir tersangka, dalam rangka pelimpahan tahap dua. Dari keterangan ini pula, penyidik akan mengembangkan ke tersangka lain setelah pemeriksaan tersangka HM yang dalam proyek ini bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). ‘’Sebenarnya pekan kemarin tersangka dipanggil. Tapi karena semua penyidik ke Bali untuk pelatihan dengan KPK, diagendakan minggu ini,’’ Bersambung ke hal 15

TO K O H Menghambat Potensi Daerah

TGH. M. Zainul Majdi

GUBERNUR NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengeluhkan, adanya tumpang tindih sertifikat atau sertifikat ganda pada kawasan-kawasan yang potensial untuk pengembangan sektor pariwisata. Selain itu, ada juga penerbitan sertifikat yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pada kawasan hutan.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/rus)

EKSTREM - Kekeringan meteorologis ekstrem diperkirakan akan melanda wilayah NTB sampai bulan November nanti. Dampak kekeringan tersebut, mengakibatkan banyak lahan pertanian yang tidak bisa digarap. Seperti halnya lahan di Dusun Limbungan, Desa Perigi, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur ini.

Serapan Keuangan 12 SKPD Masuk Zona Merah Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memimpin rapat pimpinan (Rapim) lengkap progres APBD NTB 2015 yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (26/ 10) kemarin. Informasi yang dihimpun, ada 12 SKPD yang serapan keuangannya masuk

dalam zona merah alias masih jeblok. Artinya, serapan keuangan 12 SKPD tersebut masih jauh dari target yang sudah ditetapkan.

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si yang dikonfirmasi usai rapim mengatakan gubernur telah memerintahkan SKPD yang serapannya masih dalam zona merah

untuk melakukan percepatan.

Apalagi, sekarang sudah menjelang akhir tahun anggaran.

Jangan sampai target yang sudah ditetapkan melesat dari apa yang sudah direncanakan atau ditargetkan.

Wagub yang didampingi Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R Semua Jalur Ditutup

(Suara NTB/ist)

RAPIM - Suasana rapat pimpinan (Rapim) lengkap progres APBD NTB 2015 yang digelar secara tertutup di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, kemarin.

AKTIVITAS Gunung Baru Jari yang sempat erupsi pada Minggu (25/10) pukul 10.45 Wita, kini sudah mulai menurun. Berdasarkan pantau petugas di lapangan, semburan asap tebal kini sudah tak kelihatan. Meskipun demikian, status anak Gunung Rinjani yang berada di Danau Segara Anak, Bersambung ke hal 15 M. Azhar

Baru Jari Siaga 2

Ratusan Umat Hindu Tetap Gelar Ritual ’’Mulang Pakelem’’ Tanjung (Suara NTB) Sekitar 750 umat Hindu dari berbagai daerah di NTB melaksanakan kegiatan ritual Mulang Pakelem di Danau Segara Anak, Gunung Rinjani. Ritual puncak yang dijadwalkan hari Selasa (27/10) ini, membuat umat Hindu tetap berada di Danau Segara Anak meski status Anak Gunung Baru Jari ditingkatkan levelnya ke Siaga 2.

“Teman-teman Hindu yang ada di atas, memang kita sarankan untuk turun tetapi mereka tetap akan melanjutkan ritual sampai hari Selasa besok (hari ini). Hanya saja, untuk mengantisipasi, ritual itu akhirnya dikawal oleh Kepolisian, TNI dan Basarnas yang ada di sana,” ungkap Kepala TNGR, Agus Budiono, Senin (26/10).

Situasi terkini pascaletusan Gunung Baru Jari, Minggu (25/10) lalu , Agus menyatakan hari ini (kemarin), Tim Pengamat dari Badan Vulkanologi sudah naik untuk mengamati situasi dari dekat.

Bersambung ke hal 15

Studi Banding Perda No. 1 Tahun 2015 ke Jatim

Agar Sapi NTB Tidak Tinggal Cerita, Cegah Pemotongan Betina Produktif Pemprov NTB sedang gencar melawan aksi pemotongan sapi dan kerbau betina produktif. Ini terbukti dengan telah diterbitkannya Perda Nomor 1/2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminasia Besar Betina Produktif.

Dalam hal ini, NTB belajar dari pengalaman Provinsi Jawa Timur (Jatim) yang lebih dahulu memiliki Perda serupa.

(Suara NTB/nas)

(Suara NTB/nas)

PEMAPARAN - Rombongan dari Pemprov NTB serius mendengarkan pemaparan Direktur PD RPH Kota Malang Djoko Sudadi, soal keberadan dan kinerja RPH yang dipimpinnya.

ROMBONGAN Pemprov NTB yang berasal dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB, Biro Hukum dan Dinas Peternakan Kabupaten Dompu melakukan studi komparasi ke Jawa Timur tanggal 19-21 Oktober lalu. Rombongan Pemprov NTB diterima oleh Kasi Hygene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim Mitro Nurcahyo.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/nas)

SIAP DIPOTONG - Petugas jagal memberi makan sapi jantan yang siap dipotong di RPH Kota Malang.

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Hibah Rp 50 Juta Tiap Lingkungan Belum Jelas Mataram (Suara NTB) Rencana Pemkot Mataram mengalokasikan anggaran Rp 50 juta tiap lingkungan hingga kini belum jelas. Padahal, wacana itu dilontarkan oleh mantan Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh saat masih menjabat.

Diakhir masa jabatannya, sekitar 325 kepala lingkungan dikumpulkan dan diberikan kabar baik tersebut. Tim Angga-

ran Pemerintah Daerah (TAPD), akan mengupayakan mengalokasikan pada APBD 2016.

Jika dikalkulasi, setidaknya

Pemkot harus mengalokasikan Rp 16.250.000.000, dari APBD Kota Mataram.

Menanggapi hal tersebut,

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, APBDP Kota Mataram sedang mengentry data dan ditargetkan dituntaskan hari ini (kemarin, red). Tidak ada persoalan untuk APBDP. Tinggal menunggu evaluasi dan tanda tangan Gubernur. Entry data

ini kaitannya dengan anggaran di tiap - tiap SKPD. Sementara, KUA PPAS APBD 2016, akan diselesaikan secepatnya dan diusulkan ke DPRD. “Saya targetkan hari ini (kemarin, red) entry data per SKPD sudah selesai,” kata Sekda, Senin (26/10).

Untuk pendapatan asli daerah Rp 1,211 triliun, sementara postur belanja Rp 1,295 triliun. Dan ada kenaikan belanja Rp 89 miliar.

Terkait rencana pemberian dana Rp 50 juta untuk lingkungan, Sekda berdalih konsep anggaran itu sudah ada. Hanya saja

secara global. Belum berani dipastikan apakah anggaran itu masuk di APBD 2016 atau tidak. “Coba nanti saya cek dulu,” jawabnya.

Tetapi yang jelas Penjabat Walikota kata Sekda, sedang fokus menata kawasan lingkungan, kebersihan dan taman. (cem)

Banyak Depo Sampah Diduga Disalahgunakan Manfaatkan Lahan DALAM rangka menjaga keasrian lingkungan, warga di Lingkungan Sintung, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai jenis sayuran dengan pola tanam menggunakan media polybag. Kepala Lingkungan Sintung, Imam Jafar menyampaikan pihaknya menjalin kerjasama dengan salah satu komunitas untuk program ini.

“Kita kerjasama dengan Komunitas Transform untuk memanfaatkan lahan masy(Suara NTB/dok) arakat,” ujarnya. Ia mengaImam Jafar takan ada beberapa jenis tanaman yang ditanam warga seperti selada air, cabai, dan tomat. Selain keasrian lingkungan terjaga, warga juga bisa memanfaatkan tanaman tersebut untuk kebutuhan dapur.

Beberapa waktu lalu, Lingkungan Sintung juga berhasil menjadi Juara Pertama dalam Lomba Kebersihan RT yang dilaksanakan Pemerintah Kelurahan Banjar. RT yang mendapat juara tersebut adalah RT 06. Di lingkungan RT 06, setiap rumah tangga melakukan penghijauan di sekitar rumahnya. Bagi warga yang tidak memiliki lahan, mereka akan menggunakan media pot atau polybag untuk menanam berbagai jenis sayuran.

Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kebersihan Sungai Jangkok, Imam mengatakan pihaknya bekerja sama mulai dari tingkat kelurahan, lingkungan, dan RT. “Kita bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik,” ujarnya.

Karena di wilayahnya belum ada TPS atau kontainer sampah, pihaknya juga menyarankan warga untuk membuang sampah ke TPS Selaparang yang dekat dengan jembatan Ampenan. Walaupun jarak ke TPS Selaparang ini lumayan jauh dari lingkungannya, Imam mengatakan warga bisa menggunakan sepeda motor membawa sampahnya ke TPS Selaparang.

Pihaknya juga telah meminta bantuan gerobak sampah.

Setelah gerobak sampah ada, pihaknya ingin membentuk tim yang bertugas untuk memungut iuran dari warga. Nilai dari iuran ini nantinya bisa disepakati bersama warga. Gerobak akan berkeliling dari rumah ke rumah untuk mengambil sampah warga dan membuangnya ke TPS sehingga warga tidak sembarangan membuang sampah ke sungai. Selain itu Lingkungan Sintung juga memiliki satu unit kendaraan roda tiga yang bisa digunakan untuk mengangkut sampah. (ynt)

(Suara NTB/ynt)

TPU - Pemkot Mataram ingin membangun TPU skala besar yang akan dikelola sendiri.

Karena, kompleks pemakaman di Kota Mataram yang digunakan warga pendatang seperti di Karang Medain ini telah penuh.

Pemkot Ingin Bangun TPU Skala Besar

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram saat ini belum memiliki lahan khusus untuk Taman Pemakaman Umum (TPU). Untuk itulah Pemkot Mataram ingin membangun TPU skala besar dalam waktu dekat ini. Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Senin (26/10).

Selly mengatakan keberadaan TPU ini harus dipikirkan dan segera dicarikan solusinya. Pemkot Mataram sebutnya harus memiliki satu lahan untuk TPU yang akan dikelola oleh pemerintah. “Kita harus pikirkan juga persoalan mati. Dan harus ada satu TPU Kota Mataram,” cetusnya.

TPU ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh warga Mataram yang merupakan penda-

tang. Selly mengatakan warga Kota Mataram heterogen dan banyak pendatang dari berbagai daerah. Untuk itulah penting memiliki TPU karena salah satu TPU yang banyak dimanfaatkan warga pendatang di Karang Medain telah penuh.

Selly telah meminta Bappeda Kota Mataram mencari lahan untuk pembangunan TPU ini. Menurutnya dibutuhkan lahan sekitar dua sampai tiga hektar untuk TPU ini.

“Saya sudah minta Kepala Bappeda mencari tanah untuk TPU ini,” ujarnya. Untuk pengelolaan, bisa saja nanti dibentuk UPTD Pemakaman di bawah Dinas Pertamanan Kota Mataram.

Ia ingin lahan untuk TPU ini bukan lahan pertanian produktif untuk menghindari

konversi lahan. “Tanahnya masih dicari. Kita ingin lahan tidak produktif tapi masalahnya semua lahan yang tersisa di Mataram ini lahan produktif,” jelasnya. Selly menambahkan pembangunan TPU ini menjadi salah satu target besarnya selama menjadi Penjabat Walikota Mataram dan berharap dapat terealisasi pada 2016 mendatang.

Mengenai kebijakan penarikan retribusi dari warga yang memakamkan keluarganya di TPU ini, Selly menginginkan tidak perlu ada penarikan retribusi. Ia ingin warga tidak dibebankan biaya apapun. “Kalau bisa gratis kenapa harus bayar? Itu fasilitas dari pemerintah untuk masyarakat. Kita akan kelola bersama,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Banyak depo sampah di Kota Mataram diduga disalahgunakan oleh oknum tertentu. Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Senin (26/ 10). Untuk itu, Selly berencana menertibkan seluruh depo sampah yang ada di Kota Mataram.

Selly mensinyalir depo-depo sampah di Kota Mataram banyak yang digunakan sebagai pusat penampungan sampah plastik milik oknum tertentu dan tidak dimanfaatkan untuk menampung sampah rumah tangga sebelum dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Hal ini ditemukan Selly di depo sampah yang ada di sekitar Pasar Panglima, Lingkungan Karang Kauhan, Kelurahan Cakranegara Barat.

“Depo di Pasar Burung (Pasar Panglima) bukan dimanfaatkan untuk menampung sampah ru-

(Suara NTB/ynt)

Hj. Putu Selly Andayani

mah tangga warga sekitarnya, tapi saya temukan tempat pengumpulan sampah-sampah plastik,” cetusnya. Bahkan dari pengakuan warga yang didengarnya secara langsung belum lama ini, warga setempat dilarang membuang sampah di depo tersebut.

Padahal depo tersebut milik Dinas Kebersihan Kota Mataram.

Ia telah meminta pihak terkait untuk membersihkan depo tersebut dan diberikan batas waktu sampai pekan ini. Jika tidak, maka Selly mengancam akan membongkar depo tersebut. “Jangan ada permainan orang per orang. Depo itu untuk menampung sampah rumah tangga warga sekitarnya. Jangan ada orang per orang yang main seperti ini. Permainan curang namanya. Bila perlu deponya kita hancurkan,” tegasnya.

Belum lama ini Penjabat Walikota bersama jajarannya melakukan gotong royong di kawasan Pasar Panglima. Selly mengatakan pada saat itulah ia turun mengecek kondisi depo sampah. Saat ini ia menilai kondisi saluran di kawasan itu cukup bersih dari sampah walaupun sedimentasinya cukup tinggi.

Pemkot Mataram juga akan membuka arena Car Free Day (CFD) di kawasan Pasar Panglima pada hari Minggu mulai pukul 08.00-11.00. Pada jam tersebut kendaraan tidak diperbolehkan melintas. “Itu permintaan masyarakat karena terlalu padat kendaraan di jam-jam tersebut,” ujarnya.

Pada jam tersebut, beberapa jalan lingkungan akan ditutup untuk kendaraan. B (ynt)

Pembangunan TPI Terkendala Lahan

PAD dari Sektor Perikanan Tak Konkret Sekwan dan Kadis Pertamanan Absen Identifikasi Kemiskinan ”Assessment” Pejabat Eselon II

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha menyayangkan gambaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram. Pasalnya, dengan anggaran penanggulangan kemiskinan yang mencapai puluhan miliar rupiah, angka kemiskinan justru menunjukkan adanya kenaikan. ‘’Kita sayangkan kalau terjadi seperti itu,’’ cetus Wayan Sugiartha menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram, Senin (26/ 10). Menurutnya, rapat pen(Suara NTB/fit) anggulangan kemiskinan I Wayan Sugiartha tidak perlu terlalu sering. ‘’Rapat itu cukup sekali dua kali saja. Yang penting bagaimana tindakan riil di lapangan,’’ terangnya.

Namun demikian, kalau memang terjadi peningkatan angka kemiskinan di Kota Mataram, politisi PDI Perjuangan ini meminta eksekutif mengidentifikasi akar masalahnya. ‘’Peningkatannya ini karena apa. Apakah ada perubahan indikator atau apa,’’ tanyanya. Terkait jumlah anggaran penanggulangan kemiskinan, Dewan dalam hal ini, lanjutnya, tidak melihat besar kecilnya anggaran tersebut. ‘’Yang penting adalah kita melihat bagaimana kenyataan di lapangan,’’ imbuhnya. Setelah mengetahui bagaimana kondisi nyata di lapangan, barulah anggaran penanggulangan kemiskinan dapat dikalkulasikan secara konkret. ‘’Jangan bekerja hanya dari belakang meja saja,’’ sindirnya.

Wayan Sugiartha menyarankan kepada tim koordinasi penanggulangan kemiskinan (TKPK) Kota Mataram agar tidak terlalu terpaku pada hasil rapat semata. Kondisi di lapangan, sejatinya lebih penting untuk dicermati. Supaya, kebijakan yang diambil juga tidak keliru. Ia khawatir, kalau TKPK tidak melihat kondisi kemiskinan secara nyata di lapangan, kalkulasi anggaran penanggulangan kemungkinan tidak akan akurat. ‘’Kalau memang anggarannya kurang, bukan tidak mungkin akan ditambah,’’ katanya. Menurut Wayan Sugiartha, yang menjadi akar masalah adalah berapa sesungguhnya jumlah sasaran rumah tangga miskin dan bagaimana jalan keluarnya. TKPK, katanya, harus memiliki gambaran yang jelas terkait hal itu.

Ia melihat, dalam hal penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram, koordinasi antar SKPD masih lemah. Padahal, seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Ada kesan, penanggulangan kemiskinan oleh SKPD masih berjalan sendiri-sendiri.

Bahkan disinyalir standar kemiskinan yang dipegang SKPD yang satu dengan SKPD lainnya berbeda.

Wayan Sugiartha juga menyesalkan pada saat pendataan, tibatiba banyak masyarakat yang mengaku miskin. ‘’Sehingga masyarakat yang benar-benar miskin, akhirnya tidak tertangani,’’ sesalnya. (fit)

Mataram (Suara NTB) Pemkot Mataram melakukan assessment terhadap 31 pejabat eselon II. Tapi, dua diantaranya Sekretaris DPRD Kota Mataram, Lalu Aria Dharma BS, SH., dan Kepala Dinas Pertamanan, HM. Kemal Islam, absen.

Ketidakhadiran Kadis Pertamanan karena sedang sakit, sementara Sekwan tidak ada keterangan. Proses assessment digelar di Aula Lantai III Pemkot Mataram, dibuka Penjabat Walikota Mataram dan Sekda Kota Mataram.

Tim assessment dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB. Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., menjelaskan, assessment dilakukan dengan lahirnya undang - undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terjadi perubahan kebijakan dan manajemen sumber daya aparatur dari close career system menuju open career system. Pengisian jabatan pimpinan tinggi dalam birokrasi dilakukan secara terbuka dan kompetitif berdasarkan kompetensi dan kinerja.

Mekanisme dan tata cara pengisian jabatan pimpinan secara terbuka di berbagai instansi diatur pelaksanaannya Permenpan RB nomor 13

(Suara NTB/cem)

SERIUS - Hj. Putu Selly Andayani dan pejabat eselon II Lingkup Pemkot Mataram terlihat serius mengerjakan soal. tahun 2014 tentang cara pengisian jabatan pimpinan tinggi.

Terkait dua eselon II yang tidak hadir, Selly mengatakan informasi didapatkan Kadis Pertamanan sedang sakit sementara Sekwan tanpa keterangan. Ketidakhadiran Sekwan ini dianggap tidak mengindahkan pimpinan. Tapi Selly enggan membeberkan apa sanksi yang akan diberikan.

Dijelaskan, assessment ini sebagai penilaian dan pejabat merefresh intelegensinya. Bagaimana pola manajerial serta kemampuan memimpin satu instansi. Dari hasil itu, diketahui pejabat yang layak mengisi posisinya saat itu atau tidak. Sehingga, harus dilakukan assessment sesuai arahan Gubernur NTB, saat dilan-

tik menjadi Penjabat Walikota.

Apakah ada kaitannya assessment ini dengan proses mutasi? Mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi ini menggambarkan, dua pejabat eselon II akan pensiun serta eselon IV di kelurahan banyak kosong. Artinya, posisi itu harus segera diisi. “Di kelurahan kan banyak yang kosong. Ndak mau saya itu mubazir,” kata Selly.

Sementara itu, Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Indra Bangsawan yang dimintai tanggapan soal uji kompetensi itu mengatakan, memang pemikiran akan terkuras karena ada letak kesulitan soal yang berbeda. Tapi ini dianggap tidak berpengaruh dan akan mengikuti sesuai mekanisme. (cem)

TAPD Klaim Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Mataram (Suara NTB) Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Sekretaris Daerah Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., membantah, telah memangkas usulan Dinas Kebersihan untuk pengadaan truk dan incinerator pada APBD 2015.

Malahan ada penambahan biaya operasional pengangkutan sampah. “Ndak ada kita pangkas, malah bertambah kok,” kata Sekda, Senin (26/10).

Usulan pengadaan truk itu dari usulan sebelumnya tiga kemudian dua, bukan dipangkas.

Melainkan dirasionalisasikan sehingga jangan sampai truk itu tidak bisa dioperasionalkan. Artinya, anggaran itu digunakan untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Jatah operasional pengangkutan sampah selama tiga bulan

sebut Sekda, Dinas Kebersihan mendapatkan anggaran Rp 1 miliar. Ditambah belanja pegawai atau untuk gaji tenaga kontrak Rp 1,5 miliar. “Apanya yang dikurangi. Operasionalnya kan ditambah,” sebutnya.

Sekda enggan berkomentar lebih jauh terkait keinginan Dinas Kebersihan, mengadakan incinerator dan truk di tiap kelurahan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Kebersihan Kota Mataram, Dedi Supriadi menjelaskan, pola penanganan sampah diterapkan selama ini adalah pola angkut dan buang.

Sistem seperti ini dinilai belum efektif karena satu truk melayani dua kelurahan. “Kalau masalah penyapuan tidak ada.

Nah, pola angkut buang sering kami kewalahan,” kata Dedi.

Produksi sampah perhari

1.350 kubik. Sementara, jumlah armada terbatas hanya mampu mengangkut 65 persen atau sekitar 800 kubik sampah. Artinya, 35 persen sampah masih tercecer. Baik di pinggir jalan, lingkungan dan depo sampah.

Bagaimana mungkin kata Dedi, pihaknya mampu menyelesaikan sampah sementara tidak didukung dengan operasional.

“Sudah kami usulkan BBM ditambah, tapi tidak ada. Yah, siapapun jadi kepala dinasnya tetap saja begini,” sindirnya.

Dianalogikan, Mataram memiliki enam kecamatan dengan 50 kelurahan. Seharusnya, satu kelurahan satu truk dan incinerator. Dedi menyesalkan, tim penganggaran pemerintah daerah (TAPD) mencoret usulan pengadaan truk dan incinerator. Dari sebelumnya 7 truk direalisasikan dua. (cem)

Mataram (Suara NTB) – DPKP (Dinas Pertanian Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram ternyata memendam keinginan untuk membangun TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan juga Pelabuhan Perikanan. Sayangnya, pembangunan TPI dan Pelabuhan Perikanan ini, terkendala lahan. Padahal, keberadaan TPI dan juga Pelabuhan Perikanan ini diyakini akan mampu menyumbang PAD yang cukup signifikan. ‘’Jadi penjualannya tidak terpantau. Jadi PAD nya itu secara tidak langsung, nyantol di hotelhotel,’’ aku Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan pada DPKP Kota Mataram Emir A Rumair menjawab Suara NTB usai menerima kunjungan kerja dari DPRD Kota Tegal dan Kota Kediri di DPRD Kota Mataram, Senin (26/10). Ia tidak menyangkal kalau sampai saat ini, pihaknya memang tidak bisa menghitung berapa PAD konkret yang berasal dari sektor perikanan.

Emir menyebutkan, pembangunan TPI membutuhkan lahan sekitar 4 are dan itu harus berada di daerah pesisir. ‘’Sementara pesisir kita di Mataram ini , sudah sempit,’’ ucapnya. Pembangunan TPI juga harus didukung keberadaan Pelabuhan Perikanan. Ini juga dihadapkan pada persoalan dangkalnya perairan di Ampenan. ‘’Kecuali kalau digarap secara terpadu dengan SKPD lain seperti Dinas PU,’’ katanya.

Memang, lanjut Emir, kalau dibandingkan daerah lain, Mataram memiliki pantai yang lebih panjang. Panjang pantai di Mataram sekitar 9,8 kilometer yang melintasi dua kecamatan, yakni Ampenan dan Sekarbela.

Hanya saja, nelayan di Mat-

aram kerap dihadapkan pada kondisi alam. ‘’Di sana itu, kita ada dua musim. 6 bulan musim angin dan 6 bulan musim terang,’’ akunya.

Saat musim angin, praktis nelayan tidak bisa melaut.

Pengembangan budidaya laut di sepanjang pantai di Kota Mataram, juga tidak didukung oleh kondisi perairan. Emir menegaskan, tidak semua pantai dapat dimanfaatkan untuk budidaya rumput laut. Sehingga pihaknya hanya mengoptimalkan hasil tangkapan ikan nelayan. ‘’Jadi begitu nelayan ini tiba di darat, sudah dijemput sama penendak,’’ kata Emir. Ada empat pasar besar yang memasarkan hasil ikan tangkapan nelayan Kota Mataram.

Antar lain Pasar Kebon Roek, Pasar mandalika dan Pasar Pagesangan. Selain pengepul ikan yang biasa menjajakan ikan itu di pasar-pasar tradisional, ikan hasil tangkapan nelayan Kota Mataram juga diambil oleh pengepul yang menjajakannya ke hotel-hotel.

Pengganti Alwan Basri ini mengklaim kualitas ikan di Kota Mataram paling baik karena rantai distribusinya pendek.

Namun untuk antisipasi persediaan ikan, di Mataram terdapat empat cold storage dengan kapasitas rata-rata 1000 ton. Untuk menyiasati anjloknya harga ikan, khususnya ikan tongkol, ikan tersebut biasanya dijual dalam kondisi sudah dipindang. ‘’Kalau yang mentah itu harganya antara Rp 2.500 – Rp 3.000. tapi kalau sudah dipindang, harganya bisa sampai Rp 4.000,’’ sebut Emir sembari menyebutkan jumlah pemindang di Mataram mencapai 196 orang yang notabene istri nelayan. (fit)

(Suara NTB/dok)

IKAN - Hasil tangkapan ikan oleh nelayan di Mataram masih dipasarkan secara konvensional di pasar-pasar tradisional.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

Sektor Perumahan Sumbang Angka Pengangguran

Bulog Promo Beras Premium PERUM Bulog Divisi Regional NTB masih melakukan penetrasi pasar. Setelah sebelumnya dilakukan Operasi Pasar (OP), Bulog memperpanjang langkah strategis dengan promo beras premium (super).

Jika selama OP lalu harga penjualan beras premium sebesar Rp 9.100/Kg, promo yang dilaksanakan hingga akhir bulan Oktober ini dihargakan Rp 8.900/Kg, dengan penjualan langsung di gudang Bulog. Rp 9.000/Kg bagi pembeli yang diantarkan langsung.

Promo ini menurut Kepala Bulog Divisi Regional NTB, M. Sugit Tedjo Mulyono, bukan karena beras Bulog dinomorduakan oleh masyarakat. Tetapi murni sebagai kebijakan mengguyur pasar untuk menekan harga beras agar tak menjadi beban berat masyarakat.

“Kami melihat, saat ini kita masih perlu melakukan pengamanan harga beras di lapangan. Kita berupaya menekan harga beras di pasar lebih rendah lagi,” ungkap Sugit, Senin (26/10).

Promo yang dilaksanakan sejak pemberitahuan terbuka ini, menjadi hadiah bagi masyarakat. Bulog tak membatasi siapa saja yang boleh membeli beras promo ini, baik pengusaha maupun masyarakat. Dengan ketentuan maksimal pembelian yang tak juga dibatasi, selama stok Bulog cukup.

Di lapangan OP yang dilakukan Bulog di beberapa pasar percontohan besar di NTB, dan tempat-tempat keramaian terbukti menetralisir pasar. Dari sebelumnya, beras kelas premium harganya Rp 11.000/Kg berangsur-angsur turun menjadi Rp 10.000/Kg. Capaian itulah yang ingin terus dikejar Bulog agar harga tersebut terus berkurang. (bul)

Mataram (Suara NTB) Geliat sektor perumahan terlihat makin lesu. Banyak persoalan yang menjadi penyebabnya. Dampaknya, sektor riil yang mendongkrak 131 usaha ikutan ini belakangan justru berkontribusi menyumbang angka pengangguran.

(Suara NTB/dok)

Di beberapa tempat banyak terlihat proyek pembangunan perumahan tersendat, di Kota Mataram, Lombok Barat, misalnya, para pekerja yang biasanya memadati proyek-proyek para pengembang kini terlihat terus berkurang jumlahnya.

Kondisi ini diakui juga oleh Ketua Forum Perumahan Rakyat (Forpera) Provinsi NTB, Ir. L. Anas Amrullah. Beberapa proyek perumahan saat ini sedang tak running. Artinya, efisiensi tenaga kerja otomatis

dilakukan oleh para pengembang. Bahkan, beberapa usaha ikutan lainnya yang terkena dampak langsung mungkin juga ikut lesu progresnya.

“Kondisi sekarang sektor perumahan sedang tidak bergerak. Kalaupun ada, itu hanya menyelesaikan stok yang ada,” terangnya.

Dihubungi Suara NTB di Mataram, Senin (26/10), Sekretaris Real Estate Indonesia (REI) Provinsi NTB ini mengemukakan, di NTB terdapat sebanyak 35 jumlah pengem-

bang. Dari jumlah tersebut, dugaannya hanya setengahnya yang masih jalan proyeknya.

Dihitung, satu pengembang rata-rata nilai proyeknya sebesar Rp 10 miliar. Dengan rincian Rp 1 miliar investasi perumahan membutuhkan tenaga kerja hingga 130 orang. 1 hektar kawasan bisa membangun sebanyak 60 unit perumahan. Bisa dihitung jumlah penganggur yang disumbang jika separuhnya pengembang tidak berprogres.

Atau seluruhnya sedang tidak membangun kawasan baru.

“Saya belum tahu persis soal angka kemiskinan, tapi dengan tidak bergeraknya teman-teman (pengembang) otomatis terjadi lagi pengangguran,” tambahnya.

Saat ini perumahan komersil (type menengah ke atas) penjualannya sedang lesu. Persoalannya, suku bunga bank yang mengakibatkan keengganan konsumen. Kondisi perekonomian saat ini, menurut L. Anas Amrullah agak berat mencari konsumen untuk menyediakan uang muka puluhan juta rupiah.

Pengembang mengharapkan pergerakan pasar perumahan dari perumahan subsidi. Hanya saja, kandas karena regulasi pemerintah yang memperketat izin-izin membangun perumahan. “Kita masih yakin sektor perumahan ini bisa terdongkrak, asalkan pemerintah daerah juga mendukung dengan mempermudah perizinan,” demikian harapannya. (bul)

Bahan Bakar Tahu Tempe akan Dikonversi

Mataram (Suara NTB) Kebijakan baru yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) pusat, tentang zona kawasan cukup memberatkan bagi user, tanpa terkecuali oleh para notaris. Berharap kebijakan inipun bisa dikembalikan seperti kebijakan lama.

Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) Provinsi NTB, Muhammad Ali, SH., M. Kn., Senin (26/10) menyebutkan, penentuan zona kawasan yang menjadi kebijakan paling baru BPN ini menuai banyak keluhan dari masyarakat, yang notabene ingin mengurus dokumen pertanahan. Baik dalam hal pengurusan sertifikat tanah maupun soal peralihan hak.

Kebijakan baru ini berlaku sementara di Kota Mataram selama lima bulan terakhir, dan Kabupaten Lombok Barat yang baru berjalan hanya sebulan. Penentuan zona ini melipatgandakan biaya-biaya pengurusan dokumen.

Biaya pengurusan dokumen tanah yang lokasi strategis di perkotaan, berbeda jauh dengan biaya pengurusan dokumen tanah yang letaknya tak begitu strategis. Demikian juga berlaku di kabupaten. Bahkan untuk tanah yang lokasinya di kawasan “emas”, kenaikan biayanya bisa lebih seratus persen dari sebelumnya.

“Banyak yang mengeluh masyarakat, dikiranya notaris yang mempermainkannya,” tambah Muhammad Ali pada Suara NTB di Mataram. Hal inipun menjadi topik hangat yang sering di musyawarahkan oleh para notaris. Hanya saja, pata notaris ini belum bisa berbuat banyak karena menjadi kebijakan yang tak bisa diubah oleh BPN pusat.

Biaya pengurusan dokumen tanah, meliputi beberapa hal, di antaranya, Pajak Penghasilan (PPh) yang disetorkan langsung melalui bank. Kemudian Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB) yang disetorkan langsung oleh user melalui notaris kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

Selanjutnya, biaya pendaftaran yang mencakup beberapa poin pembiayaan. Bagian ini diserahkan langsung saat pendaftaran pengurusan dokumen pertanahan di loket BPN. “Uang pendafataran ini yang biayanya mahal, karena ditentukan sesuai lokasi tanah. Inilah yang kenaikannya bahkan seratusan persen jika tanah tersebut berada di zona strategis,” terangnya.

Biaya terakhir adalah fee kepada notaris. Dalam hal ini besarannya sudah ditentukan dan berlaku hampir sama di setiap notaris. (bul)

Mataram (Suara NTB) Dalam rangka mengatasi limbah sekam dari produksi tahu dan tempe, Pemkot Mataram akan segera melakukan konversi bahan bakar dari sekam ke elpiji. Anggaran untuk konversi ini telah diakomodir di APBD Perubahan 2015. Demikian disampaikan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si, Senin (26/10).

Konversi ini dilakukan untuk mengatasi persoalan limbah sekam yang kerap dibuang ke sungai oleh para produsen tahu dan tempe.

Limbah sekam yang dibuang ke sungai ini menyebabkan kondisi sungai menjadi kotor dan sedimentasi sungai menjadi tinggi. “Kita segera mulai konversi ke elpiji agar limbah bahan bakar sekam tidak dibuang ke sungai. Konversi ke gas ini lebih efektif dan efisien daripada menggunakan sekam,” jelasnya.

Selly mengatakan konversi ini juga untuk mengatasi masalah lingkungan hidup akibat limbah bahan bakar sekam. Jika sisa pembakaran sekam terus menerus dibuang ke sungai, sungai yang ada di Kota Mataram akan selalu kotor. “Daripada dibuang ke sungai, tidak akan bersih-bersih sungai kita,” ujarnya.

Pencairan anggaran untuk konversi ini akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Saat ini APBD Perubahan Kota Mataram masih dalam tahap evaluasi oleh Pemprov NTB dan setelah evaluasi selesai dilaksanakan, anggaran bisa segera dicairkan. Selly mengatakan secara teknis konversi

(Suara NTB/ynt)

KONVERSI - Dalam waktu dekat Pemkot Mataram akan melakukan konversi bahan bakar dari sekam ke elpiji untuk para pengusaha tahu dan tempe di Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela. Salah satu pengusaha tahu di Lingkungan Kekalik Gerisak yang juga akan terkena konversi. akan dilaksanakan Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag).

Konversi ini akan dilaksanakan pertama kali di Kelurahan Kekalik Jaya yang menjadi salah satu sentra industri tahu dan

tempe di Kota Mataram. Pekan depan Penjabat Walikota akan langsung mengecek ke lapangan terkait kesiapan para pengusaha tahu dan tempe untuk program konversi ini. Bahkan menurut Selly para pengusaha men-

dukung program ini dan berharap segera dilaksanakan.

Dengan menggunakan elpiji sebagai bahan bakar produksi tahu dan tempe, Selly mengatakan para pengusaha tidak perlu ruang terlalu besar. Dengan

demikian bisa memudahkan para pengusaha. Selain itu dengan penggunaan gas, tempat produksi juga menjadi lebih bersih dan tidak menghasilkan asap dibandingkan menggunakan bahan bakar sekam. (ynt)

Pemprov NTB Minta Hipmi Responsif Mataram (Suara NTB) Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H., M.Si mengingatkan agar Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi NTB responsif terhadap perkembangan zaman.

Dengan kondisi perekonomian nasional seperti saat ini, asosiasi pengusaha inipun harus tampil mendukung pemerintah untuk menelurkan solusi.

“Lakukan Musdalub saja Hipmi itu. Cuma saya dengar Ketua Hipmi NTB sudah mengikuti beberapa petemuan di luar daerah. Konteknya mungkin berbicara soal perkembangan ekonomi terkini,” kata wagub ditemui di kantor gubernuran, Senin (26/10).

Hipmi NTB saat ini dinakhodai oleh putra bungsu Wagub, Sultan Kertapati.

Banyak pihak berharap dengan hubungan tersebut akan lebih mempermudah Hipmi NTB mengembangkan jaringannya dalam mewujudkan

visi dan misi yang diusung.

“Saya dorong dilakukan Musdalub saja kalau memang Hipmi belum maksimal,” tambah Wagub.

Belum lama ini, Dewan Pembina Hipmi NTB, Zainul Aidi menyebut perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja Hipmi. Hipmi menurutnya patut menjadi perhatian bersama, karena potensi untuk melahirkan wirausaha baru di organisasi ini cukup berpeluang.

Hipmi adalah organisasi strategis untuk mencetak kader-kader pengusaha muda, pengusaha pejuang, pejuang pengusaha. Sehingga eksistensinya adalah mendorong karakter bisnis dan karakter pengusaha-pengusaha muda

yang ada di NTB. “Saya merasa bertanggungjawab karena saya adalah koordinator komite stering pelaksanaan Musda Hipmi waktu pelantikan pengurus baru.

Kedepan perlu ada upaya serius untuk mendorong kinerja Hipmi. Hipmi tidak lahir untuk konteks mengikuti Munas,” demikian Zainul Aidi.

Kondisi sekarang belum ada progres pergerakan yang dilihat langsung di kepengurusannya Sultan Kertapati.

Padahal pada saat pelantikan, telah dijanjikan program utamanya adalah mendirikan klinik kewirausahaan, klinik usaha bagi UKM dan melakukan pendampingan bagi para pengusaha pemula.

(Suara NTB/bul)

Biaya Pengurusan Dokumen Tanah Makin Mahal

(Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

Halaman 3

Sultan Kertapati pun sebenarnya telah memberikan penegasan, bahwa organisasi yang dipimpinnya sejak 2014 ini tetap eksis. Dia resmi dilantik untuk memimpin Hipmi NTB periode 2014-2017 pada 25 Agustus 2014.

Tercatat bahwa Sultan Kertapati waktu itu menjadi Ketua Hipmi termuda di Indonesia.

Program utama yang diusung yakni mendukung program pemerintah, terutamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015.

Juga akan dilanjutkan program sebelumnya, dan saling bersinergi dengan pemerintah daerah juga dalam mendukung penguatan dan penciptaan Wira Usaha Baru (WUB). (bul)

HILANG HILANG STNK R2 HONDA DR4150BV NOKA/NOSIN: MH1JF811XBK268399/ JF81E-1266956 AN.DRA MEGAWATI DAN STNK R2 HONDA DR5860AE NOKA/ NOSIN:HA233-07021/HAE2107579 AN. ASEP QOMARUDIN HILANG DISEKITAR DESA KURIPAN LOBAR MENUJU MATARAM HILANG STNK R2 YAMAHA DR2130BO AN. H.FATHUL AZIZ.S NOKA/NOSIN: MH32P20017K359204/2P2359149HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Puluhan Pasutri Jalani Sidang Isbat Nikah

Pajak MBLB Masih Minim PENARIKAN pajak dari aktivitas penambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dinilai masih minim. Bahkan fakta terjadi, miliaran rupiah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pertambangan MBLB itu diduga bocor.

Demikian disampaikan Ketua DPRD Lotim, H. M. Khaerul Rizal, ST, Mkom, di sela-sela pembahasan Pajak MBLB dengan menghadirkan jajaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA) dan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas sebagai juru pungut dari pajak MBLB, Senin (26/10).

Dari data yang diterimanya, H. M. Khaerul Rizal menyebut, terdapat 100 titik lokasi penambangan MBLB. Dari jumlah itu diakui hanya 10 persen saja yang berizin. Terhadap yang tidak berizin tersebut pihak Satpol PP Lotim sedang gencar melakukan penertiban dan sosialisasi kepada seluruh pemilik tambang agar membuat izin penambangannya.

Menurut politisi Partai Demokrat, target Rp 1,7 miliar itu terlalu kecil. Baginya, salah satu kuncinya ada pada aspek perizinan.

Dari ratusan lokasi tambang MBLB tersebut, sebanyak 50 persen mengantongi izin maka akan diperoleh Rp 7,5-10 miliar PAD. Fakta rendahnya capaian itu menunjukkan indikasi terjadinya kebocoran PAD. Selama ini penarikan retribusi hanya ditetapkan bagi kendaraan yang keluar daerah. Sementara, orang-orang yang melakukan penambangan tidak ada kepastian sudah bayar atau belum pajaknya.

Sarannya, semestinya di lokasi tambang ini ada petugas yang ditempatkan. Dalam amanah Peraturan Bupati (Perbup) 18 tahun 2015 yang merupakan aturan teknis dari Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, berlaku penarikan pajak itu kepada penambang.

Proses penarikan pajak di perbatasan Lotim dan Loteng itu pun dinyatakan Ketua DPRD Lotim tidak ada kepastian soal yang sudah bayar atau tidak bayar pajak. Untuk itu pemerintah daerah tegas dalam menerapkan aturannya. Di mana, kondisi kerusakan lingkungan selama ini sudah cukup parah. Aspek perizinan, katanya harus dipermudah agar tidak muncul penambang liar. “Kalau tidak berizin tutup saja,” pintanya.

Seperti kegiatan penambangan di Ijobalit, ungkapnya, mestinya sudah cukup besar Pendapatan yang diperoleh. Dari aspek perizinan itu bisa diketahui berapa kubik yang akan ditambang. Dari jumlah itu pula dapat diketahui berapa jumlah PAD yang bisa diraup.

Dari aktivitas penambangan yang ada, dilakukan penarikan pajak kepada seluruh kendaraan dump truck yang keluar daerah Lotim. Catatannya, sudah masuk Rp 1,5 miliar sejak beberapa bulan terakhir. Di mana ditarget penarikan pajak MBLB ini tembus Rp 1,7 miliar.

Wakil Ketua DPRD Lotim H. Ridawan Bajri mengaku mendukung langkah pemerintah daerah melakukan penarikan pajak MBLB. Pasalnya, harga material pasir misalnya saat ini sudah cukup mahal, yakni Rp 600 hingga 750 ribu di luar daerah Lotim.

Justru penerapan aturan ini terlambat. Satpol PP diminta mengawasi juga pintu keluar daerah kendaraan. Disebut para sopir ini banyak keluar saat ini lewat Suradadi dan jumlahnya sampai ratusan truk tiap hari. (rus) H. M. Khaerul Rizal (Suara NTB/dok)

Membandel, Satpol PP Lotim Bongkar Paksa Lapak Pedagang Selong (Suara NTB) Relokasi pedagang Pasar Umum Masbagik ke Pasar Tradisional Masbagik saat ini sudah mendekati babak finish.

Pasalnya, sejumlah pedagang yang ada di Pasar Umum Masbagik hampir 100 persen sudah pindah ke pasar tradisional yang menjadi tempatnya di relokasi. Namun dari sekian pedagang yang sudah direlokasi, ada sejumlah pedagang tampaknya masih membandel. Akibatnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) terpaksa membongkar paksa lapak pedagang, karena sudah memasuki batas deadline yang sudah ditentukan.

Kepada Suara NTB di Pasar Umum Masbagik, Inaq Indrawati mengaku, alasan ia belum memindahkan barangnya ke Pasar Tradisional Masbagik lantaran informasi yang diterimanya bahwa ia diberikan waktu sampai hari Selasa untuk berjualan. Untuk itu, ia tetap melakukan aktivitas jual beli tanpa sedikitpun berpikir lapaknya akan dibongkar paksa.

“Malam Senin kita ngobrol-ngobrol sama pak Camat, katanya kita bisa jualan sampai hari Selasa, makanya kita belum pindah. Padahal, malam itu anak saya bersama teman-temannya sampai jam 01.00 di sini untuk membongkarnya,” ungkapnya.

Atas kejadian itu, Inaq Indrawati bersama delapan pedagang lainnya mengaku kecewa atas pembongkaran yang dilakukan, karena sejumlah barang jualan seperti nasi, lauk dan lainnya tidak bisa dijual. Apalagi ia mengaku khawatir lantaran hingga hari kemarin ia belum mendapatkan tempat di pasar tempatnya direlokasi. “Tentu kami sangat kecewa karena informasi yang simpang siur. Termasuk kami juga khawatir karena belum mendapatkan tempat di pasar baru itu,” ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Masbagik, Ainul Yakin,S.Sos, membantah telah memberikan izin kepada para pedagang untuk berjualan sampai hari Selasa. “Itu hanya akal-akalan pedagang saja,” cetusnya.

Sementara, katanya, terkait tempat relokasi pedagang ini, pihak kecamatan bersama Dinas PPKA Lotim sudah menyiapkan tempat dan tidak perlu dikhawatirkan. Hingga saat ini, kata Ainul, pedagang sudah 99 persen pindah ke pasar yang baru sesuai dengan batas ketentuan dalam surat edaran yang diberikan kepada masyarakat.

Sedangkan, Kepala Satpol PP Lotim, Drs.Salmun Rahman mengaku tetap mensiagakan personel di tiga titik selama 24 jam, yakni di Pasar Umum Masbagik, Lapangan Gotong Royong Masbagik dan Pasar Tradisional Masbagik. Itu dilakukan untuk mengantisipasi para pedagang yang saling rebut tempat di pasar baru atau kembali berjualan di pasar lama Masbagik. (yon)

(Suara NTB/yon)

HADIR - Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin diapit Bupati Lotim H. Moch. Ali Bin Dachlan dan Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan pejabat lainnya dalam malam resepsi peringatan 1 Muharam 1437 Hijriah di Taman Tugu Selong, Minggu (25/10) malam.

Ali BD: Nilai-nilai Keislaman Harus Diterapkan Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang memiliki jumlah penduduk sekitar 1,3 juta jiwa serta mayoritas penduduk Muslim menjadi kebanggaan dan ciri khas bagi masyarakat Lotim. Untuk itu, sudah sewajarnya jika nilai-nilai keislamian diperingati dengan cukup meriah dan euphoria, terutama pergelaranpergelaran kegiatan yang bernuansa Islami.

“Masyarakat Lotim 98,8 beragama Islam, sehingga masyarakat harus bisa menerapkan nilai-nilai keislaman di muka bumi. Itulah yang diterapkan oleh Rasullullah SAW pada saat hijrah dari Mekkah ke Madinah,” terang Bupati Lotim, H. Moch. Ali Bin Dachlan dalam Resepsi Peringatan 1 Muharam 1437 Hijriah, Minggu (25/10) malam.

Hadir dalam acara itu, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH, MSi, Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin, Sekda Lotim H. Rohman Farly, Ketua DPRD Lotim dan semua SKPD lingkup Pemkab Lotim.

Peristiwa 1 Muharam, kata Ali BD – sapaan akrab bupati, sudah mengajarkan umat Muslim di seluruh dunia banyak hal dan mengambil hikmah dan pembelajaran dan peristiwa penting itu, yakni membangun toleransi dan menghargai perbedaan. Karena, setiap

pemimpin yang beragama Islam itu harus bisa meniru bagaimana kepemimpinan yang yang dilakukan Rasullullah SAW. Selain itu, ujarnya, peringatan 1 Muharam bisa mengisi jiwa dengan nilai-nilai keislaman yang luhur sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW dalam peristiwa hijrah.

“Saya selaku Bupati Lotim mengharamkan peringatan tahun baru selain tahun baru Islam. Sejak tahun 2003, saya telah menetapkan tahun baru Islam sebagai bulan kebangkitan Umat Islam. Sehingga, ke depan akan tercipta masyarakat Lotim sejahtera lahir dan bathin dalam bingkai kesatuan dan persatuan,” terangnya.

Sementara dalam sambutan singkatnya, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, mengapresiasi segala kebijakan Bupati Lotim, termasuk dalam peringatan 1 Muharam

itu. Selama kebijakan itu untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat, semestinya, bupati/walikota di NTB juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pemkab Lotim saat ini. “Kebijakan-kebijakan di tingkat kabupaten itu memang sepenuhnya ada di tangan bupati/walikota. Jika kebijakankebijakan yang dilakukan oleh bupati/walikota, kenapa tidak untuk dilaksanakan,” jelasnya.

Sementara, Ketua Panitia Pelaksana Peringatan 1 Muharam 1437 Hijriah, Syarif Waliyullah memaparkan, peringatan 1 Muharam dilaksanakan dengan sangat sederhana, namun memiliki makna yang luar biasa terkandung di dalamnya. Menurutnya, peringatan 1 Muharam telah mendapatkan respon yang sangat positif bagi masyarakat dan sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Lotim. (yon)

Sopir Truk Kembali Blokir Jalan Selong (Suara NTB) Puluhan sopir dump truck kembali melakukan aksi pemblokiran jalan di jalan raya lintas Mataram-Lombok Timur (Lotim), Senin (26/10). Aksi blokir jalan yang dilakukan ini terkait dengan kenaikan pajak retribusi tambang mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dinilai sangat merugikan para sopir.

Akibat pemblokiran jalan itu, kemacetan pun tidak bisa dihindari hingga 2 kilometer lebih dan membuat sejumlah pengguna

jalan resah dan protes.

Pantauan Suara NTB, Senin (26/10), di tempat penarikan pajak MBLB di Jenggik Kecamatan Terara, puluhan sopir dump truck sekitar pukul 09.00 Wita sudah mulai memarkirkan mobilnya di pinggir jalan lintas Mataram-Lotim tersebut. Bahkan, sejumlah dump truck berbagai jenis juga dihentikan oleh para sopir dan tidak diberikan untuk melintas. Sehingga, aksi yang dilakukan oleh para sopir mengakibatkan arus lalu lintas

(Suara NTB/yon)

MOGOK - Puluhan sopir dump truck melakukan aksi mogok di sepanjang ruas jalan depan penarikan pajak MBLB di Jenggik Kecamatan Terara. Akibatnya, arus lalu lintas mengalami kemacetan hingga 2 kilometer lebih.

di perbatasan Lombok Tengah (Loteng) dengan Lotim itu macet total hingga 2 kilometer.

“Bukan begini caranya orang menyampaikan aspirasinya, tindakan Anda ini mengganggu arus lalu lintas. Di dalam mobil ada keluarga saya yang sedang sakit dan harus segera saya bawa ke rumah sakit. Ingat, ini nyawa taruhannya,” protes Munawir — salah satu pengguna jalan.

Meski demikian, sopir dump truck enggan untuk untuk menjalankan mobilnya supaya kemacetan bisa teratasi. Sementara, aparat kepolisian bersama,Dishubkominfo dan Satpol PP Lotim yang langsung turun ke lokasi mencoba untuk bernegosiasi dengan para sopir supaya persoalan itu diselesaikan di kantor DPRD Lotim supaya tidak kemacetan dan merugikan masyarakat yang lainnya. “Kami sudah tiga kali ke kantor DPRD Lotim, tapi kami tidak kunjung dipedulikan termasuk dari pihak pemerintah daerah, tetap saja tarif MBLB naik. Kenaikan ini sangat berat bagi kami,” ujar Ahmad salah satu sopir.

Sekitar pukul 12.00 Wita, kemacetan bisa teratasi setelah para sopir memilih untuk pulang. Namun, mereka mengaku akan tetap melakukan protes lagi apabila pajak MBLB tidak diturunkan. (yon)

Tanjung (Suara NTB) Sebanyak 56 pasangan suami istri (pasutri) dari 3 Kecamatan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) menjalani sidang isbat nikah yang digelar kolektif di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) KLU, Senin (26/10). Tak ayal, kesempatan memperoleh buku nikah dengan mudah ini disambut antusias. Sebab dengan dokumen ini, mereka tidak hanya memperoleh buku nikah tapi juga memperoleh akta kelahiran anak-anak mereka secara langsung.

“Alhamdulillah, gembira pak. Karena selama ini, kesulitan mengurus sebab perginya jauh ke Lombok Barat. Untuk sampai kesana, butuh biaya besar, itu yang kami tidak mampu siapkan,” kata pasangan suami istri Hamdan bin Jalaludin dan istri Sadiyah, usai diisbat, Senin (26/10).

Untuk diketahui, sidang isbat nikah ini terselenggara atas kolaborasi kerjasama antara Disosdukcapil KLU, LPA NTB, Kemenag KLU dan Pengadilan Agama Lobar serta salahbsatu NGO dari luar.

Sekda KLU, H. Suardi mengatakan, sidang itsbat nikah ini merupakan upaya Pemda KLU untuk membantu warganya yang kesulitan mengurus administrasi kependudukan dikarenakan tidak memiliki buku nikah. Usai melihat kebahagiaan para pasutri, selaku Ketua TAPD, ia berupaya tahun depan akan mengusulkan melalui APBD untuk dianggarkan sidang serupa secara gratis.

“Ke depannya akan kita upayakan lagi sidang gratis seperti ini untuk membantu warga kita. Bagaimanapun, ini kan berdampak juga terhadap anak, kalau tidak ada buku nikah akta anak juga tidak bisa terbit. Maka dari itu dengan isbat ini semoga keluarga bisa

tertib administrasi sesuai aturan,” tandasnya.

Sementara, Sekdis Dukcapil KLU, H. Rubain, mengakui saat ini di KLU, diprediksi sekitar 20.000 pasang suami istri tidak memiliki buku nikah. Dalam penanganannya, tentu saja Pemda KLU akan memprogramkan secara bertahap, karena pertimbangan anggaran.

“Tahun 2016 kita sudah usulkan sidang itsbat untuk 1.000 pasang, dan kita dahulukan pasangan yang menikah di bawah tahun 2000,” ujarnya.

Ia menyambung, untuk mengurangi jumlah ketiadaan buku nikah pasutri, maka program ini diwacanakan kontinyu hingga 2020. Ia berharap, kolaborasi ke depannya bisa lebih massif, termasuk peran dari pemerintah desa.

Harapannya pihak desa menyiapkan kuota sidang untuk warganya dengan dana yang bersumber dari ADD. “Tahun ini kita hanya bisa $iapkan sidang untuk 56 pasang karena dana terbatas.

Sasaran kita kali ini 3 kecamatan masing-masing, Kecamatan Tanjung hanya 1 pasangan, Kecamatan Pemenang 39 padangan dan 16 pasangan dari Kecamatan Bayan,” sambungnya.

Ketua LPA NTB, Sahan, SH, menjelaskan, perlunya intervensi Pemda untuk mengurangi masalah buku nikah yang tidak dimiliki warga NTB. Tahun ini sendiri, LPA NTB terlibat dengan 3-pemda dalam sidang gratis, antara lain, KLU, Kabupaten Bima dan Dompu.

“Dampaknya anak tidak bisa mendapati akta kelahiran jika orang tua tidak memiliki buku nikah. Keluarga yang bersangkutan juga tidak bisa mengurus dokumen lain seperti Kartu keluarga,” demikian Sahan. (ari)

(Suara NTB/ari)

ISBAT NIKAH - Pasutri di KLU sedang mengikuti isbat nikah yang digelar Pemkab KLU, Senin (26/10).

Warga Seriwe Tuntut Pemecatan Kades Selong (Suara NTB) Warga Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim), mendatangi kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Senin (26/ 10). Kehadiran warga yang diadvokasi Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD) ini menindaklanjuti tuntutan pemecatan Kepala Desa (Kades) Abdul Hamid.

Andra Ashadi yang mewakili warga menyampaikan pertanyaan kepada pihak BPMPD soal penanganan kasus Desa Seriwe. Dituturkan sudah empat bulan lamanya kantor Desa Seriwe disegel warga.

Warga desa berharap agar situasi di desa kembali pulih.

Menanggapi tuntutan warga ini, Kepala BPMPD Lotim, H. Syamsuddin menuturkan, pihaknya sudah beberapa kali menerima surat dari Desa Seriwe terkait tuntutan pemecatan kades. Diketahui tuntutan pemecatan kades itu, karena tudingan warga yang menye-

but Kades telah melakukan tindakan melanggar aturan.

Menindaklanjuti surat tersebut, Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan kata H. Syamsuddin sudah memerintahkan Inspektorat melakukan audit khusus atas semua laporan warga. Proses audit khusus pun sudah dilakukan Inspektorat dan hasilnya menyebut ada indikasi pelanggaran. ‘’Tapi sebatas indikasi, belum bisa ditetapkan sebagai sebuah keputusan hukum,’’ ujarnya.

BPMPD pun sudah melayangkan teguran kepada kepala desa atas kesalahan yang diakukan. Soal tuntutan pemberhentian, katanya, ada mekanismenya, yakni harus ada keputusan hukum tetap dari pengadilan yang menyatakan kades bersalah baru bisa berhentikan. Terkait segel kantor desa, Kepala BPMPD Lotim ini berharap warga membuka segel kantor agar aktivitas pelayanan berlangsung dengan baik. (rus)

Kampung Adat Limbungan

Sembilan Bulan Dilanda Kekeringan, Pemerintah Harus Turun Tangan Ratusan kepala keluarga (KK) Dusun Limbungan Desa Prigi Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur (Lotim) bekerja pada sektor petanian. Akan tetapi lahanlahan pertanian warga saat ini sudah tidak menghasilkan apa-apa. Sudah sembilan bulan lamanya warga Dusun Limbungan, termasuk sebagian besar warga Desa Prigi ini mengalami musibah kekeringan.

KEPALA Desa Prigi, Darmawan, mengaku, musibah kekeringan tahun 2015 ini terjadi sejak bulan Februari tahun 2015 lalu. Sampai sekarang, dampak dari kemarau panjang itu katanya meluas. Lahan-lahan pertanian sebagian besar sudah tidak ada yang ditanami.

Tidak saja lahan pertanian yang mendambakan air bersih, warga pun sebagian besar mengalami krisis air bersih. Inilah yang menjadi

harapan besar warga kepada pemerintah, air bersih bisa segera dihadirkan untuk warga. Termasuk untuk 160 KK warga Dusun Limbungan.

Darmawan menyebut ada mata air Batu Abang yang berjarak sekitar 15 km dari perkampungan. Mata air ini debitnya cukup besar. Ia meyakini, jika mata air ini dialirkan ke warga, maka warga tidak akan lagi mengalami krisis air bersih. Atas nama

desa, katanya, sudah berulang kali memperjuangkan agar infrastruktur air bersih ini dibangun. Akan tetapi, sejumlah aparat pemerintah terkait angkat tangan, karena tidak sanggup biaya pemasangan pipa yang dinilai cukup panjang. “Dari mata air Batu Abang itu bisa dialirkan pipa sebesar 8 inchi,” tuturnya pada Suara NTB, akhir pekan lalu.

Soal irigasi lahan-lahan pertanian, sebagian besar lahan ini hanya mengandalkan air tadah hujan. Dalam setahun dua kali tanam. Periode kedua sebagian besar terancam gagal panen seperti kebanyakan dialami warga.

Amaq Rudatul, Pekasih Dusun Limbungan mengutarakan, salah satu solusi yang pernah ditawarkan warga kepada

pemerintah adalah dapat dibangunkan embung rakyat.

Dari perkambungan adat Dusun Limbungan, ada lokasi tempat pembangunan embung yang cukup representatif.

Warga pernah berusaha untuk membangun embung tersebut secara swadaya. Akan tetapi tidak pernah bisa bertahan.

Untuk mengairi ladangnya, para petani warga Dusun Limbungan ini ada juga yang menggunakan pipa berukuran 3-4 inchi dialirkan ke sawah masing-masing. Cara itu juga dianggap kurang efektif, karena tidak selang waktu yang tidak terlalu lama, pipa-pipa sudah rusak. “Saya pernah pakai pipa, tapi cepat rusak,” tambah tokoh Adat Papuq Karti.

Embung ini sangat didambakan warga. Tidak elok, katan-

ya, pemerintah hanya perhatikan lingkungan Limbungan, namun tidak memperhatikan aspek pertanian. Pasalnya, sektor pertanian menjadi mata pencaharian utama warga.

Selanjutnya, selain air bersih, kebutuhan mendasar warga Limbungan juga pada aspek infrastruktur jalan. Sepanjang 2,5 km dari perkambungan Desa Prigi yang terlihat sampai saat ini kondisinya cukup memprihatikan. Jalan ini diharapkan juga segera dapat dibangun, sehingga memudahkan warga.

Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lotim, Widiyanto mengutarakan siap akan mengkomunikasikan segala keluhan warga tersebut kepada instansi terkait. Soal embung rakyat yang diakui menjadi kebutuhan

(Suara NTB/rus)

TEMPAT PERTEMUAN - Tokoh masyarakat adat Dusun Limbungan biasa menggelar pertemuan tentang berbagai masalah di berugak yang ada di kompleks rumah adat. mendasar warga coba dikomunikasikan langsung ke Dinas Pertanian dan Peternakan.

Sebagai salah satu destinasi wisata, Dusun Limbungan ini, katanya, menjadi perhatian serius pemerintah daer-

ah Kabupaten Lotim. Daya dukung infrastruktur harus ada. Warga Dusun Limbungan ini merupakan aset besar bagi Lotim, karena memiliki catatan sejarah perjuangan melawan penjajah. (rus)

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Tak Selesai Sesuai Target Bina Kamtibmas Jelang Pilkada TIDAK kurang dari 224 personel TNI dari Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng), mulai disebar ke seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Senin (26/10). Penyebaran personel dimaksudkan untuk membantu menjaga dan membina stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya menjelang gelaran Pilkada Loteng tahun ini.

Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada wartawan, men(Suara NTB/dok) gatakan kalau penyebaran Arie Tri Hedhianto personel dalam rangka kegiatan minggu militer yang bertujuan untuk pembinaan kemampuan dan profesionalitas anggota TNI. Di mana kegiatan-kegiatan seperti latihan militer dan bela diri militer yang selama ini hanya dilaksanakan di markas, dialihkan ke lapangan.

Dengan begitu, kemampuan personel di bidang kemiliteran tetap terjaga. “Namun di balik itu semua, ada tugas penting lain yang memang jadi tujuan. Ialah membantu menjaga dan membina stabilitas kamtibmas. Karena bagaimanapun juga, TNI juga punya tanggung jawab untuk ikut menjaga stabiltas keamanan,” tegasnya.

Terlebih, Loteng tahun ini segera menggelar pilkada, sehingga stabilitas kamtibmas sangat penting untuk terus dijaga dan dibina. Belum lagi, aksi kejahatan masih cukup marak terjadi, sehingga harus ada upaya untuk bisa menekan aksiaksi kejahatan yang bisa merugikan masyarakat. “Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan oleh personel nantinya di lapangan cukup banyak. Tidaknya hanya berupa kegiatan latihan kemampuan militer personel saja. Tapi juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya,’’ ujarnya.

Seperti pembinaan wawasan kebangasaan bagi masyarakat, terutama di kalangan pelajar sampai pembinaan kewilayahan. Termasuk ketika ada potensi konfilik yang muncul di tengah masyarakat, anggota TNI diharapkan bisa ikut membantu mencarikan solusi penyelesaianya, sehingga potensi konflik di tengah masyarakat bisa ditekan sedini mungkin.

Bahkan jika diperlukan, personel bisa diajak untuk kegiatan gotong royong memperbaiki jalan dan fasilitas umum lainnya yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

Dengan kegiatan-kegiatan tersebut, kemanunggalan TNI dengan masyarakat bisa benar-benar terwujud. “Selama ini kemanunggalan TNI dengan rakyat hanya dalam ucapan saja.

Nah, melalui kegiatan ini hal itu benar-benar ingin kita wujudkan,” tandas Arie. (kir)

Proyek Kantor Camat Sekotong Diduga ”Diperjualbelikan” Giri Menang (Suara NTB) Proyek pembangunan Kantor Camat Sekotong senilai Rp 1,6 miliar dikhawatirkan tak selesai tepat waktu sesuai target penyelesaiannya pada tanggal 15Desember mendatang. Hal ini disebabkan kendala teknis dan non teknis di lapangan. Proyek ini bahkan sempat terhenti dua pekan lebih, karena ada masalah di lapangan.

Proyek ini juga diduga terkendala, lantaran kontraktor diduga mengalihkan ke pihak lain, sehingga pengerjaan proyek ini terlambat dari target yang ditentukan.

Kondisi ini terungkap dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) di Kantor Bupati Lobar yang dihadiri Plt. Bupati, H. Fauzan Khalid, MSi, Senin (26/10). Pertemuan yang membahas situasi dan kondisi Kamtibmas ini dihadiri Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun, pimpinan SKPD, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram, Rodiansyah, SH, dan lainnya.

Ketua DPRD Lobar, Hj. Sumiatun menyatakan keterlambatan proyek disebabkan beberapa kendala. Menurutnya, keterlambatan bukan disebabkan adanya hambatan dari masyarakat, karena warga sangat mendukung adanya proyek ini. Sebagai wakil rakyat daerah pemilihan Sekotong, dirinya mengumpulkan masyarakat yang dinilai menghambat untuk diberi pemahaman agar tidak melakukan tindakan itu.

“Yang saya mau klarifikasi masalah rekanan (pemborong), mestinya pemborong

yang mendapatkan proyek ini mengerjakan, namun proyek ini diperjualbelikan lagi ke rekanan lain. Ini menjadi masalahnya,” tegasnya.

Pihaknya tak mau memperpanjang persoalan ini. Namun ia mengingatkan Pemda khususnya Dinas PU agar jangan mengulangi hal ini pada APBD murni tahun 2016. Pihaknya telah menekankan sejak proyek ini belum dibangun, agar pemborong sama dengan kontraktor yang mengerjakan kantor camat Gerung. Namun ia menyesalkan, pihak pemda tidak selektif memilih rekanan, sehingga rekanan ini diduga memperjualbelikan proyek tersebut.

Menurutnya, rekanan ini diduga tidak mampu mengerjakan proyek, karena perlu menunggu uang dari pemda baru bisa kerja. Semestinya lanjut politisi Golkar ini, rekanan mengerjakan proyek dengan modal baru menunggu uang muka dari pemda. “Dinas PU harusnya meneliti pemborong bangunan yang ada, kalau bisa pakai yang jelas dan kredibel,” tegasnya.

Sementara itu, Plt Bupati, H. Fauzan Khalid, menekankan proyek pembangunan Kantor Camat Sekotong ini

butuh atensi camat, Dinas PU, terutama Ketua DPRD Lobar.

Pasalnya dikhawatirkan proyek ini mengalami keterlambatan disebabkan gangguan non teknis. “Yakni adanya pihak tertentu yang berusaha menghambat, karena alasan ingin dilibatkan dalam proses pembangunan, ada yang minta sebagai tenaga kerja dan ditunjuk order material,” kata Plt Bupati.

Kepala Dinas PU, Ir. Sakri mengakui pengerjaan proyek Kantor Camat Sekotong mengalami keterlambatan.

Sekarang ini, perkembangan pembangunannya sudah mencapai 40 persen. Pengerjaan proyek ini sempat terhenti dua minggu lantaran ada persoalan pembayaran. Setelah ditelusuri, pembayaran proyek itu terkendala lantaran pihak manajer kontraktor tidak membayar ke pemilik material, sehingga pihaknya meminta pergantian manajer.

Untuk mengejar target, pihaknya akan melakukan percepatan dengan menambah tenaga kerja yang tadinya berjumlah 26 orang 50 tenaga itu.

Terpisah, Camat Sekotong, L. Edi Sadikin mengakui semenjak mulai pembangunan sudah kelihatan ada hal yang

SPBU dan SPBE Harus Disanksi Tegas

Plt Bupati Nilai Lobar Darurat Kekerasan Seksual pada Anak Giri Menang (Suara NTB) Dari data nasional, NTB termasuk dalam lima besar darurat kekerasan seksual pada anak. Hal ini disebabkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah ini tergolong tinggi. Sementara, Lobar belum diketahui posisinya di level provinsi, namun Lobar termasuk kabupaten darurat kekerasan anak.

“Lobar termasuk kabupaten darurat kekerasan anak, karena kasus kekerasan dan pelecehan sekssual terhadap anak tinggi,” aku Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, MSi, Senin (26/10).

Dalam pertemuan itu, membahas masalah kondisi terkini kamtibmas di wilayah Lobar. Salah satu persoalan yang dibahas adalah dugaan pencabulan oknum guru agama terhadap siswi di SDN 3 Jagaraga Kecamatan Kuripan.

Dalam upaya mengantisipasi kasus ini, pihaknya sudah memerintahkan beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi diminta membuat rumusan bagaimana penanganan masalah ini ke depan.

Menurutnya, untuk mengatasi persoalan ini harus dibuat semacam bersama supaya Lobar ramah anak sesuai program yang kini telah dilaksanakan. “Perlu gerakan bersama ini,” sarannya.

Tidak saja Pemda melalui SKPD yang terjun langsung melakukan penanganan, namun juga semua pihak harus terlibat mengawasi. Sebab, menurutnya, kejadian kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak sering kali terjadi di sekolah, rumah dan luar rumah. Pelakunya bisa orang terdekat dari korban, tetangga, bahkan keluarga sendiri.

Menyikapi instruksi Plt. Bupati itu, Kepala Dinas Dikbud Lobar M. Ilham, MPd, segera menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah di Lobar. “Kami akan segera rapat koordinasi dengan kepala sekolah SD, SMP dan SMA untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di tempat lain,” terangnya.(her)

tidak beres. Tim percepatan turun dipimpin Asisten I Setda Lobar, Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih yang saat itu menjadi Pelaksana harian Asisten II Setda Lobar meninjau lokasi. Tim menemukan adanya kejanggalan, seperti bahan yang tidak sesuai.

“Pada kesempatan itu pula beliau menegur langsung pekerja, untuk memperbaiki kualitas bahan bagunan yang dipergunakan,”ujarnya. Selang dua minggu kemudian, pembangunan terhenti lantaran pihak kontraktor belum membayar material.

Sementara itu, Kejari Mataram, Rodiansyah, menegaskan, jika pihaknya menaruh atensi terhadap pembangunan

Kantor Camat Sekotong. Untuk itu, pihkanya mengingatkan agar SKPD dan kontraktor bekerja sesuai besteknya.

Ia mengingatkan agar Pemda dan kontraktor yang menangani proyek jangan dialihkan ke orang lain. Sebab jika itu terjadi, maka akan merugikan. ‘’Kalau ada tindak pidananya, maka kami tetap melakukan pengusutan,” tegasnya.

Diakuinya, terkait proyek di Lobar pihaknya belum memperoleh data berapa jumlah dan nilai total proyek di Lobar.

Menurutnya, kejaksaan akan bisa masuk setelah pengerjaan proyek selesai dibangun. Saat ini pihaknya belum bisa masuk, karena proyek tengah dalam pengerjaan. (her)

Mantan Tim Pemenangan AZAN Tuntut Perhatian Plt. Bupati

Kurangi Takaran

Giri Menang (Suara NTB) Menindaklanjuti temuan tim Kementerian Peragangan (Kemendag) bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Lombok Barat (Lobar), terkait adanya SPBU dan SPBE yang diduga curang mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak dan gas LPG harus disikapi serius provinsi. Pihak Disperindag provinsi diminta memberi sanksi tegas terhadap oknum pengelola SPBU dan SPBE, jika terbukti sengaja melakukan kecurangan tersebut. ‘’Atas dasar itulah, Disperindag Lobar telah bersurat ke Disperindag Provinsi untuk meminta agar pihak terkait tegas.

Disperindag provinsi diminta segera melakukan tera ulang terhadap alat pengisian gas dan BBM, sebab jika dibiarkan maka akan menyebabkan kerugian masyarakat lebih luas,’’ ujar Kepala Disperindag Lobar melalui Kasi Pengawasan Pengendalian dan Pelanggan Indag, Toni Hidayat, Senin (26/10).

Dijelaskan,surat yang dilayangkan ke pengelola SBPU dan SPBE merupakan surat teguran pertama atas temuan tim beberapa waktu lalu. Di mana hasil temuan tim, terdapat pengurangan takaran pada alat pengisian LPG di SPBE Om Agus Lembar dan SPBE Jakem. Pihak pengelola diminta segera melakukan uji tera ulang agar pengisian sesuai dengan ketentuan.

Yang menjadi sorotan, jelasnya, dari 20 alat pengisian gas LPG, ada empat unit tak berfungsi maksimal. Menurut alasan pihak pengelola SPBE, alat ukur itu belum diuji tera. Menurutnya, temuan ini harus didalami, untuk mengetahui apakah benar alat itu yang tak berfungsi atau ada unsur kesengajaan.

“Ini yang perlu didalami oleh Disperindag,” terangnya.

Jika terbukti ada unsur kelalaian, maka ada konsekuensinya sendiri, karena menyebabkan masyarakat rugi, karena membeli barang kurang dari takaran. Namun di sisi lain, justru pihak perusahaan yang diuntungkan.

Ia menambahkan, terkait pengawasan barang dan jasa di Lobar, pihaknya telah membentuk tim terpadu pengawasan barang dan jasa. “Nanti tim ini akan bekerja mengawasi barang yang beredar, serta jasa,” imbuhnya. (her)

(Suara NTB/her)

RAPAT - Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid saat memimpin rapat FKPD di Kantor Bupati Lobar, Senin (26/10). Dalam rapat ini membahas mengenai perkembangan pelaksanaan proyek di Lobar.

(Suara NTB/kir)

CEK - Dandim 1620/ Loteng Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, mengecek kayu beserta mobil pick up yang diamankan anggotanya, Senin (26/10).

TNI Amankan Kayu Diduga Hasil ’’Illegal Logging’’ Praya (Suara NTB) Anggota Tim Khusus (Timsus) Kodim 1620/Lombok Tengah (Loteng), Senin (26/10) pagi, berhasil mengamankan satu unit mobil pick up merek HIACE tanpa plat yang penuh dengan kayu di sekitar Desa Steling Batukliang Utara.

Diduga kuat, kayu-kayu tersebut hasil illegal logging yang baru diambil didalam kawasan hutan lindung sekitar.

Sayang, terduga pelaku sekaligus pemilik mobil pick up tidak berhasil ditangkap, karena sudah kabur lebih dulu, sebelum anggota timsus Kodim 1620/Loteng tiba di lokasi. Penangkapan mobil yang berisi kayu ini merupakan yang ke empat kali ini dalam tiga bulan terakhir.

“Ini menandakan kalau kasus illegal logging di kawasan hutan kita, masih marak,” tegas Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada wartawan, Senin (26/10).

Menurutnya, mobil berisi penuh kayu jenis mahoni dengan total sekitar 2 kubik diamankan sekitar pukul 05.30 Wita. Saat itu, anggota timsus yang tengah melakukan pengawasan kawasan hutan, mendengar suara mobil keluar dari kawasan hutan dan melakukan pengejaran.

Keberadaan anggota timsus rupanya diketahui sopir mobil tersebut. Takut tertangkap, sopir mobil pick up langsung banting setir, sehingga mobil penuh kayu terperosok di pinggir jalan. Dalam kondisi hidup, sopir bersama satu pelaku lainnya kemudian kabur meninggalkan mobil.

Mengetahui pemilik kayu kabur, anggota timsus sempat berusaha melakukan pengejaran. Tapi karena kondisi masih cukup gelap, pengejaran pun akhirnya tak membuahkan hasil. “Pelaku ada dua orang. Namun berhasil kabur saat akan ditangkap. Tapi

identitasnya sudah kita kantongi,” sebut Arie.

Tidak ingin lama-lama, anggota timsus kemudian mengamankan kayu berserta mobil pick tersebut ke Makodim 1620/ Loteng dan dilakukan pendataan. Rencananya, mobil dan kayu sitaan akan diserahkan ke Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut.

Pasalnya, pihaknya dalam hal ini hanya membantu saja.

Kalau untuk proses penindakan secara hukum diserahkan ke Dishutbun Loteng yang nantinya berkoordinasi dengan pihak kejaksaaan.

Ke depan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kawasan hutan. Karena memang itu menjadi atensi dan perhatian khusus jajaran TNI sejauh ini, sehingga kasus illegal logging bisa terus ditekan. (kir)

Giri Menang (Suara NTB) Tim paket pemenangan Dr. H. Zaini Arony dan Fauzan Khalid, SAg, MSi, (AZAN) pada pilkada lalu mendatangi Kantor Plt Bupati H. Fauzan Khalid. Mereka menuntut supaya diperhatikan oleh Plt Bupati, sebab para pendukung ini mengklaim telah menghantarkan paket AZAN menang pada pilkada lalu.

Namun mereka merasa tak pernah diperhatikan.

“Kalau menunggu dipanggil kami kira tidak mungkin, makanya kami datang langsung untuk bersilaturahmi dengan Pak Plt Bupati, kami minta diperhatikan oleh Plt, karena selama ini kami tak pernah diperhatikan,” keluh mantan Sekretaris Tim Pemenangan Paket AZAN, Muazzam Fadli, Senin (26/10).

Menurutnya, perjuangan tim mengantarkan paket ini menang pada pilkada lalu sangat berat dan tidak mudah.

Karena itulah tim saat ini ingin ada perhatian dari Plt bupati yang satu paket dengan Zaini Arony.

Beberapa informasi ia sampaikan ke Plt Bupati terkait kondisi di bawah. Menurut pantuannya, sudah ada gejala-gejala muncul kelom-

pok-kelompok yang berpotensi menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.

Menanggapi hal ini, Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid meminta tim memahami kondisi di Lobar saat ini yang belum normal setelah kasus Zaini Arony. Menurutnya, saat ini birokrasi di Lobar belum diapa-apakan, kecuali dua jabatan yang diganti, karena mendesak. Seperti Kepala Satpol PP dan Kabag Umum.

Menurutnya, dalam proses pergantian pejabat ini pun pihaknya mendapatkan reaksi dari sejumlah pihak, termasuk kalangan DPRD. “Mohon ini dipandang dalam kondisi yang belum normal,” ujarnya.

Fauzan mengaku, dirinya bukan tak memperhatikan tim, karena sering kali beberapa orang dari tim bertemu dengannya, entah itu di pendopo dan kantor Bupati. jika pun dinilai sulit ditemui, ia meminta maaf, menurutnya hal itu tidak disengaja. Ia sangat berterima kasih pada tim yang memberikan perhatian terhadap pembangunan dan pemerintahan Lobar. Menurutnya , ia akan tetap memperhatikan tim dengan caranya sesuai ketentuan dan batasannya. (her)

(Suara NTB/her)

BERTEMU - Mantan tim pemenangan AZAN saat bertemu dengan Plt Bupati Lobar Fauzan Khalid di Kantor Bupati Lobar, Senin (26/10).

Kubu Djan Paridz Ambil Alih Sekretariat PPP Loteng Praya (Suara NTB) Pasca putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan sengketa kepengurusan di tubuh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Dewan Pengurus Cabang (DPC) PPP Lombok Tengah (Loteng) kubu Djan Paridz, resmi mengambil alih Sekretariat DPC PPP Loteng dari tangan kepengurusan kubu Romahurmuziy. Hal ini ditandai dengan digelarnya rapat internal pertama kepurusan DPC PPP Loteng

di bawah pimpinan H. L. Darmawan, SIP, Senin (26/10).

Kepada Suara NTB, Ketua DPC PPP Loteng versi Djan Faridz, H.L. Darmawan, mengatakan, pengambilalihan Sekretariat DPC PPP Loteng belum secara resmi. Alasannya, kepengurusan kubu Romahurmuzi yang sebelumnya memegang kendali atas keberadan sekretariat, baru menyerahkan secara lisan dan belum secara tertulis.

“Jadi sekarang (Senin kemarin,red) kita pakai dulu.

Sebagai tanda kalau sekreatariat ini sudah kita yang pakai. Selanjutnya ada penyerahan tertulis. Supaya pertanggungjawabannya bisa jelas,” tegasnya.

Disinggung langkah yang akan diambil kepengurusannya, Darmawan mengaku dari hasil konsolidasi dengan pengurus yang ada, pihaknya berencana memanggil semua kader partai. Termasuk kader partai

yang sebelumnya menjadi pengurus di kubu lainnya untuk menyatukan kata dan langkah.

Hal ini sebagai upaya menegaskan kembali komitmen kader partai yang sebelumnya berseberangan sikap politiknya.

“Bagi yang mau bergabung, kita sangat terbuka. Tapi kalau tidak mau, tentu ada tindakan yang tegas,” tambahnya.

Perlakuan yang sama juga diberlakukan bagi kader partai yang saat ini duduk se-

bagai anggota DPRD Loteng.

Jika patuh dan mau kembali bergabung, tentu tidak akan diusik. Tetapi kalau tidak mau kembali, akan ditindak sesuai aturan partai yang berlaku.

Adapun terhadap pengurus kubu lainnya yang mau bergabung, Darmawan mengaku sudah menyiapkan beberapa posisi. Mengingat masih ada beberapa posisi di kepengurusannya yang saat ini masih kosong. (kir)

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

Siswa SMK di Sumbawa Diduga Terlibat Curanmor

Waspadai, Investasi Bodong Bergeser ke Daerah

Sumbawa Besar (Suara NTB) RI (16) warga desa Lito, kecamatan Moyo Hulu diamankan polisi, Senin (26/10). Ia disergap Tim Buru Sergap (Buser) Polres Sumbawa saat sedang membongkar sepeda motor hasil curiannya. Diduga kuat, siswa kelas 1 SMK ini terlibat dalam aksi Curanmor. Penangkapan tersebut berawal dari laporan hilangnya sepeda motor Vega R milik Irvanto, warga Batu Bangka, kecamatan Moyo Hilir. Pada saat itu ia sedang menyaksikan pacuan kuda di arena Angin Laut desa Penyaring kecamatan Moyo Utara. Setelah selesai menonton, tak ditemukan motornya terparkir di tempat semula.

Dia langsung mencari keberadaan motor tersebut.

Mendapti informasi tersebut Tim Buser Polres Sumbawa dengan sigap turun ke lapangan. Pihak korban dan tim Buser bersama-sama mencari keberadaan sepeda motor tersebut. Setelah lama melakukan pencarian, sekitar pukul 24.00 Wita keberadaan sepeda motor tersebut ditemukan di sebuah bengkel di Kampung Irian, keluarahan Uma Sima, kecamatan Sumbawa. Di tempat tersebut, tim Buser dan korban menemukan RI dan rekannya sedang membongkar sepeda motor. Rekan RI langsung melarikan diri melihat keberadaan polisi. Sedangkan RI sendiri tak bisa berkutik, karena langsung disergap. RI pun diamankan ke Polres Sumbawa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Kasat Reskrim melalui Kaur Bin Ops Polres Sumbawa, Ipda Meivito Bayu. W kepada wartawan membenarkan adanya penangkapan tersebut. Polisi sudah mengamankan RI untuk dimintai keterangan. Namun, RI masih berbelit-belit memberikan keterangan. Sehingga pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk mencari keberadaan rekan RI. (ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Investasi bodong sudah mulai bergeser ke daerah. Dengan menawarkan imbalan yang baik dan fantastis. Makanya masyarakat harus waspada ketika menerima tawaran investasi yang tidak sesuai dengan tipikal kondisi sekitar.

“Kita harus waspada ketika kita menerima suatu tawaran investasi yang tidak sesuai tipikal dengan kondisi sekitar. Misalnya diSumbawaterkenaldengankuda.

Kalau orang Sumbawa kita tawari bisnis ternak kuda, pasti dia kritis, karena dia tahu cara rawat kuda.

Tapi kalau orang Sumbawa ditawari bisnis kebun sawit yang jangkanya panjang, orang Sumbawa tidak mengerti ini rawatnya dan prosesnya bagaimana dan lainnya.

Kalau bisnis bodong, di Sumbawa ini mana berani orang tawari investasikudakarenaorangmengerti kuda. Tapi kalau ditawari sawit bisa jadi orang tertipu,” tandas DirekturKebijakandanDukungan Penyidikan OJK dan Ketua Satgas Waspada Investasi, H. Luthfy, ketika berdiskusi dengan wartawan, Senin (26/10).

Praktisi dan inspirator Investasi Indonesia Ryan Filbert,

OJK Optimis Bank NTB Penuhi Modal Inti Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB, Yusri, optimis Bank NTB bisa memenuhi target modal inti Rp 1 triliun, sebelum tenggat waktu akhir 2016 mendatang. Seperti yang dipersyaratkan Bank Indonesia (BI) untuk bisa masuk ke BUKU dua dalam upaya memperluas usahanya.

“Action plan-nya itu sampai akhir 2016, untuk pencapaian modal inti Rp 1 trilun agar dia bisa masuk sampai ke Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) dua. Masih ada waktu sekitar satu tahun lagi. Berdasarkan hasil pemantauan kami, dan diskusi dengan Direksi Bank NTB kemungkinan ada di akhir tahun ini atau selambat-lambatnya awal tahun 2016, itu dia sudah bisa memenuhi Rp 1 trilliun. Kalau dia memenuhi modal intinya dia bisa masuk BUKU dua. Ketika dia bisa masuk BUKU dua, aktivitasnya menjadi lebih luas, dibandingkan BUKU satu yang aktivitasnya masih dasar, menghimpun dana dan menyalurkan kredit,” terang Yusri, di sela-sela saat kunjungan ke Universitas Teknologi Sumbawa.

Kalau dalam waktu yang telah ditentukan tersebut belum bisa tercapai, maka Bank NTB dilarang melakukan aktivitas baru. Dilarang juga melakukan kegiatan yang ada di BUKU lain. Seperti sekarang ini ada kegiatannya di BUKU dua, tetapi kegiatannya yang di BUKU dua, itu sudah ketika ketentuan tentang BUKU itu dikeluarkan. Ketika kegiatan itu sudah dilakukan, sebelum ketentuan tentang BUKU itu keluar, maka Bank NTB masih diperkenankan melakukan kegaitan sampai terpenuhi persyaratan modal inti.

Namun Yusri melihat kondisi Bank NTB, dari indikator keuangannya bagus. Sarannya terhadap Bank NTB, terutama dalam pemenuhan modal inti itu pada pemegang saham.

Dimana pemegang saham dalam hal ini Gubernur, Bupati/ Wali Kota di NTB ini, harus mempunya komitmen meningkatkan modal untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/ kota. “Ini tergantung pemegang saham,” jelasnya. (arn)

Danrem Silaturahmi dengan Tokoh Agama di Sumbawa

yang sudah hampir 12 tahun berada di instrumen pasar modal dan investasi lainnya, memberikan sebuah ilustrasi. Kalau ada investasi yang nilainya memberikan keuntungan 10 persen dalam waktu satu bulan, bisnisnya jual beli pakaian. “Kita bisa lihat apakah bisnis itu benar atau salah, kita bisa memberikan uang sebesar itu. Kita juga bisa mencari pembanding dan juga kita bisa melihat kalau bisnis ini menjanjikan sesuatu tanpa ada risikonya, kelihatannya risikonya itu tidak ada atau aman 1.000 persen, itu adalah salah satu investasi yang mengkhawatirkan. Karena tidak ada sesuatu apapun di dunia ini yang tidak ada risikonya. Apalagi dalam bisnis, investasi ataupun bekerja,” cetusnya.

“Seperti produk dari bursa efek Indonesia, kita bisa berinvestasi saham dengan modal yang sangat

kecil, yang bisa memberikan potensi lima sampai sepuluh tahun kedepan. Kalau kita investasi secara rutin,makanilaikeuntungannyabisa tujuh kali lipat,” katanya.

Lalu bagaimana mengubah pola pikir masyarakat yang instan menginginkanhasilyangcepattanpa tertipu investasi bodong?

Masyarakat perlu diketuk kesadarannya dulu soal masa depan.

Cara untuk bisa mempersiapkan masapensiundengancarayangpaling mudah, adalah dengan memulai investasi dalam pasar modal, dan itu sudah dibuktikan ketika sektor perbankan tidak bisa memberikan suku bunga yang menarik.

“Orang Indonesia lebih suka dengan yang pasti, tanpa kita melihat bagaimana antara kepastian itu dengankeuntungan.Kalaudipasar modal, kita bisa siapkan waktu pensiun kita dalam waktu yang relatif lebih cepat dibandingkan

dengan menabung,” bebernya.

Investasi yang bisa menumbuhkan pasar modal di daerah minim investasi di Sumbawa, bahkan saat berada dalam keadaan apapun, bahkan krisis, maka perusahaan yang akan terus memiliki prospek adalah yang berhubungan dengan sektor pendidikan dan kesehatan.

Direktur Pencatatan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Syamsul Hidayat menambahkan, BEI merupakan satu organisasi yang ditugaskan oleh OJK, untuk melakukan tiga hal utama. Yaitu menyelenggarakan perdagangan efek, mengawasi pelaksanaan perdagangan efek itu sendiri, dan menjadi organisasi yang membantu OJK atau pemerintah untuk melakukan pengembangan kegiatan pasar modal. Di samping mengembangkan, di BEI juga berharap ada feedback dari masyarakat. Untuk perpanjangan tangan itu saat ini BEI sudah memiliki 19 kantor perwakilan, dan salah satunya meliputi Daerah Bali, NTB dan NTT. Untuk NTB sendiri, sudah ada sekitar

958 investor yang tercatat. Dan yang terbesar ada di Mataram.

Di NTB dan NTT banyak investasi di bidang pertambangan.

Tentunya salah satu kendala bagi perusahana tambang adalah bagaimana memperoleh dana dalam rangka mengeksploitasi tambang yang ada. Ada beberapa emitan yang punya wilayah operasi di NTB dan NTT yang saat ini sahamnya terdapat di BEI. PeraturandiBEIperusahaankhusustambang baik mineral maupun batu bara itu tidak perlu untung baru bisa mencari modal di pasar modal. Kalau mempunyai IUP maupn IUPK, bisa langsung mendaftarkan.“Tapiituharusdidukung,artinya depositnya berapa, kajian dari analis berapa deposit yang tersedia, dan lainnya. Untuk pengusahalokalyangsudahpunyaIUPtapi belum punya dana, maka dia bisa berkonsultasi dengan kami, apa saja yang harus dilakukan. Jadi perusahaan yang bergera di bidang tambang, baik yang sudah beroperasi maupun yang belum beroperasi, bisa memperoleh dana,” pungkasnya. (arn)

(Suara NTB/ula)

DIBLOKIR WARGA – Warga Kelurahan Bali 1, Kabupaten Dompu, memblokir salah satu ruas jalan berhotmix di daerah setempat. Ruas jalan tersebut dibangun dengan membelah lahan milik warga yang dinilai belum lunas pembayarannya oleh pemerintah.

KPU Minta KSB Jamin Anggaran Pilkada Taliwang (Suara NTB) KPU meminta pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) benar-benar menjamin ketersediaan anggaran untuk membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada yang saat ini tengah berjalan.

Sampai saat ini, pemda KSB belum memutuskan berapa besaran anggaran yang bisa disediakan untuk menuntaskan tahapan Pilkada yang berlangsung sepanjang tahun 2015 ini. “Kami belum tahu berapa sebenarnya yang bisa disiapkan pemerintah untuk membiayai tahapan Pilkada berjalan di tahun 2015 ini,” jelas ketua KPU KSB, Khairuddin, SE kepada media ini, Senin (26/10).

Khairuddin mengakui, pada koordinasi terakhir dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beberapa waktu lalu, pemda dan KPU sepakat total anggaran untuk membiayai Pilkada sebesar Rp 12 miliar atau sama dengan nominal yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Hanya saja untuk alokasi angaran di tahun 2015, pemerintah menawarkan sebesar Rp 9 miliar dan sisanya sebesar Rp 3 miliar.

Menurut Khairuddin, tawaran pemerintah ini oleh pihaknya saat itu diterima dengan catatan KPU akan melakukan penyesuaian pembiayaan kegiatan tahapan pelaksanaan Pilkada yang berjalan di tahun 2015. “Nah ha-

(Suara NTB/dok)

Khairuddin sil hitungan kami saat itu, angka Rp 9 miliar itu tidak mencukupi. Hitungan kami, kami butuh anggaran sekitar Rp 9,6 miliar sampai Rp 9,8 miliar untuk tahun 2015. Sementara sisanya bisa dianggarkan di tahun 2016,” timpalnya.

Sayangnya, hasil perhitungan terbaru oleh KPU KSB itu hingga kini belum dijawab oleh pemerintah. Apakah bersedia mengalokasikan anggaran sebesar yang dibutuhkan KPU yakni sekitar Rp 9,8 miliar itu atau sebaliknya tetap bertahan di angka Rp 9 miliar. “Kalau tetap di angka Rp 9 miliar kami pastikan tidak bisa membiayai seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada yang berjalan di tahun 2015 ini,” tandasnya.

Heru menegaskan, pihaknya sejak awal tidak mempersoalkan apakah anggaran Pilkada akan dialokasikan dalam dua tahun anggaran (2015 dan 2016) oleh pemerintah atau tidak, selama anggaran yang dialokasikan per tahunnya bisa menutupi seluruh biaya tahapan Pilkada yang dilaksanakan di tahun yang sama. “Persoalannya sekarang, yang dialokasikan pemerintah sebesar Rp 9 miliar di 2015 ini tidak mencukupi untuk mebiayai kegiatan kita,” sesalnya.

Ia beharap Pemda KSB dapat segera memberikan kepastian anggaran Pilkada, khususnya untuk tahapan yang dijalankan KPU tahun 2015 ini. “Kepastian yang kami harapkan di sini, pemerintah memastikan anggarannya cukup sesuai kebutuhan Pilkada,” pungkasnya.

Galau soal anggaran Pilkada sebenarnya tidak hanya dirasakan KPU KSB. Pihak Panwaslu lebih kebingungan lagi, sebab anggara sebesar Rp 3,5 miliar yang sebelumnya telah disetujui dalam NPHD oleh pemerintah akan dilakukan pemangkasan.

Sejauh ini Panwaslu KSB pun bertahan dengan rencana pemerintah itu, dengan alasan upaya pemangkasan dilakukan sepihak dan terlebih nilai hibah yang ditetapkan dalam NPHD untuk biaya pengawasan Pilkada sudah dilaporkan oleh Panwaslu ke Bawaslu dan telah masuk dalam DIPA hibah APBN. (bug)

Pengelolaan DAS Dihadapkan Banyak Hambatan

(Suara NTB/ind)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung mengadakan kegiatan Fokus Grup Diskusi penyusunan Rencana Tindak Pengelolaan DAS Moyo, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dodokan Moyosari bekerjasama dengan Pemda Sumbawa, Senin (26/10).

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Arasy Muhkan menyampaikan penyusunan rencana tindak pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) Moyo ini dapat memberikan konsep dasar ren-

cana tindak pengelolaan DAS di Sumbawa khususnya DAS Moyo. ‘’Semoga sinergi dan kerjasama di antara kita akan terus terjalin dan menjadi lebih baik di masa-masa mendatang, terutama dalam rangka memberikan pemahaman kepada para pihak tentang pentingnya pengelolaan DAS secara terpadu serta meningkatkan partisipasi, kesadaran dan komitmen para pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan DAS. Kita hadir bersama karena kita mempunyai keprihatinan dan kepedulian yang sama terhadap berbagai tantangan, hambatan dan ancaman yang dihadapi dalam pengelolaan DAS,” terangnya.

Pencemaran air sungai, kerusakan daerah tangkapan air dan okupasi atau perambahan lahan serta ketidakjelasan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan merupakan isu atau permasalahan yang mengemuka yang harus segera dicarikan jalan keluar melalui suatu rencana program atau rencana aksi baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Perlu diingat bahwa degradasi kualitas suatu DAS dapat membawa dampak terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Mengingat hal tersebut, maka penyelenggaraan pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan sangatlah diperlukan. (arn)

Nelayan KSB Dibantu Kapal dari Pusat Taliwang (Suara NTB) Area tangkap nelayan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dalam waktu dekat akan bertambah jauh. Pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen-KP) tahun ini menyerahkan bantuan satu unit kapal penangkap ikan kepada nelayan KSB yang daya jangkau operasinya hingga berjarak 12 mil laut.

Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Pengawasan Pulau Pulau Kecil Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) KSB, Noto Karyono, S.Pi, Senin (26/10) mengatakan, kapal Inka Mina Maritim yang disalurkan pemerintah pusat itu memiliki dimensi panjang 11,6 meter dan lebar 3,8 meter dan kapasitasnya bisa mencapai 20 hingga 25 gross ton (GT). “Harganya Rp 1,9 miliar dan memang khusus diperuntukkan untuk penangkapan ikan ke laut lepas,” jelasnya kepada wartawan.

Untuk peralatan tangkapnya, kapal ini dilengkapi jaring jenis pukat cincin. Dengan jaring itu, nelayan bisa menangkap berbagai jenis ikan pelagis baik kecil maupun besar yang hidup di area laut lepas. Seperti misalnya ikan Layang, Tongkol, Kembung dan Cakalang.

Noto menjelaskan, kapal tersebut akan diserahkan ke Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan Bersatu di kecamatan Poto Tano. Kapal ini nantinya akan diawaki oleh 10 orang nelayan dengan durasi trip sekali melaut antara satu hingga dua hari. “Kalau perkiraan hasil tangkapnya sekitar 4 ton sampai 7 ton sekali jalan. Nanti kapal ini akan dioperasikan di perairan laut Flores dan Samudera Indonesia,” paparnya.

Untuk m e n dukung operasi kapal pen-

angkap ikan bantuan pusat itu, Pemda KSB akan mensupport alat bantu lainnya.

Noto menyebutkan, pada tahun 2016 mendatang DKPP sudah menyiapkan anggaran untuk pembuatan alat bantu rumpon air dalam yang nantinya akan ditempatkan di wilayah perairan KSB yang memiliki potensi ikan berlimpah. “Nah sambil menunggu tahun depan, sementara kalau kapalnya sudah dating, rumpon diusahakan oleh nelayan dulu,” katanya seraya menambahkan jika saat ini bantuan kapal tersebut tengah dilakukan penjemputan di Kupang, NTT. Ia berharap, hadirnya kapal bantuan pusat itu nantinya dapat menjadi pilot project kegiatan penangkapan ikan laut lepas di daerah. “Selama ini kan nelayan kita terbatas karena armadanya kecil-kecil.

Tapi kalau melihat kapal itu tidak menutup kemungkinan ada nelayan yang punya modal besar tergerak untuk membuat armada lebih besar supaya bisa lebih jauh mencari ikan,” imbuhnya. (bug)

(Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (Suara NTB) Danrem 162 Wirabhakti, Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kembali berkunjung ke Sumbawa. Salah satunya mengunjungi para tokoh agama yang dilakukan pada Minggu (25/ 10) malam. Dalam hal ini Danrem memberi gambaran atau himbauan kepada tokoh agama terkait bahaya Proxy War. “Selaku Danrem saya berkewajiban bersilaturrahmi ke tokoh-tokoh. Ini adalah program yang saya lakukan selama menjadi Danrem. Ada program komunikasi sosial (komsos), kemudian sharing tentang bagaimana kerukunan Agama yang ada di Sumbawa, dan memberikan sedikit gambaran atau himbauan kepada tokoh agama untuk selalu mewaspadai Proxy War. Dan Alhamdulillah saya mendapat penjelasan cukup baik di sini. Silaturrahmi harus dipelihara, supaya tetap merasa nyaman damai selaku masyarakat,” imbuh Danrem, yang didampingi Dandim 1607 Sumbawa, Letkol Inf Agus Supriyanto kepada wartawan, Senin (26/10).

Pertemuan dengan tokoh agama Danrem memberikan gambaran atau imbauan kepada tokoh agama untuk mewaspadai Proxy War, terutama perusakan generasi muda melalui narkoba. Danrem menilai, persoalan narkoba ada indikasi keterlibatan suatu negara. Salah satunya dalam kasus Bali Nine, di mana menangkap gembong Narkoba dari Australia. Saat dieksekusi, justru yang membela bukanlah orang ataupun kelompok, tetapi Australia. Bahkan Australia sempat mengancam akan memutuskan hubungan dengan Indonesia. Selain itu dua bulan yang lalu, juga ada pelaku yang menyelundupkan narkoba dari Malaysia ke Cengkareng seberat 2,1 kg yang ditempel di paha. Parahnya, begitu mudahnya Malaysia meloloskannya. Ini kemudian menjadi pertanyaan besar apakah tidak ada pemeriksaan atau semacamnya. “Itu yang mengindikasikan ada negara ikut campur ingin merusak generasi kita. Dampaknya akan terasa nanti 30 tahun kedapan. Kalau kita tidak waspadai dari sekarang, nantinya tidak ada SDM yang berkualitas di Indonesia. Karena semua sudah terkena pengaruh narkoba. Itu suatu bentuk penghancuran negara kita,” tandasnya.

Tak hanya itu, Danrem juga menyampaikan tentang ideologi kepada tokoh agama. Dimana persoalan ideologi juga masuk dalam Proxy War. Mengingat proxy war bertujuan menghancurkan Ipoleksosbudhankam. Salah satu contohnya persoalan yang sempat memanas di Tolikara Papua. Persoalan tersebut diduga diseting oleh kelompok tertentu yang ingin mengacaukan negara ini. “Tolikara Daerah kecil, tetapi kenapa dibuat Seminar Internasional. Berarti ada orang dari negara luar. Dia mau membuat konflik di daerah kecil, kemudian aparat TNI/Polri diharapkan bertindak di luar SOP. Sehingga nantinya akan timbul banyak korban.

Sehingga kabar yang beredar adalah pelanggaran HAM,” tukas Danrem.

Untuk itu diharapkan masyarakat dapat memahami ideologi dengan baik, berpegang pada tokoh agama masing-masing, dan terhadap narkoba untuk lebih diperhatikan. (ind)

Lalu Rudy Irham Srigede

Halaman 6

Noto Karyono

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Debat Paslon Bupati Bima Dijaga Ketat Aparat Keamanan Bima (Suara NTB) Kegiatan debat kandidat pasangan calon (paslon) bupati/wakil bupati Bima, Senin (26/10), dijaga ketat aparat keamanan. Untuk mengantisipasi ada benda yang mencurigakan para tamu undangan sebelum masuk dalam ruangan diperiksa menggunakan detector logam.

Tidak hanya di dalam, di luar ruangan juga terlihat massa pendukung memadati lokasi kegiatan debat. Untuk menjaga hal – hal yang tidak diinginkan, personel gabungan dari TNI, Polri dan Sat Pol PP diturunkan untuk mengamankan.

Menurut Kabag Ops Polres Bima Kota, Kompol Mundra, aparat yang diturunkan personel TNI satu peleton, kepolisian dua Kompi. Satu kompi Polres Bima Kota dan Polres Bima. Aparat Sat Pol PP juga dilibatkan. “Ada sekitar 434

personel yang diturunkan. Berkat kerjasama semua pihak acara debat berlangsung aman dan tertib,” pungkasnya.

Ketua KPU Kabupaten Bima, Siti Nursusilawati, S.Sip, M.Mip saat membuka acara di ruang sidang utama DPRD Kabupaten Bima mengatakan, acara debat bisa mengukur kualitas pemimpin yang akan menjadi orang nomor satu dan dua di Kabupaten Bima selama lima tahun mendatang. Visi misi serta program kerja yang disampai-

kan oleh para kandidat langsung dinilai oleh masyarakat.

Untuk itu Sila menghimbau kepada masyarakat atau pemilih agar 9 Desember nanti, mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) untuk memilih serta menyerahkan sebagian haknya untuk memilih paslon sesuai dengan kehendak hati dan tanpa ada paksaan atau intimidasi dari orang lain.

Sila juga mengajak semua pihak agar menyukseskan Pilkada Kabupaten Bima dengan aman, damai dan demokratis.

Karena selama ini, di tingkat forum nasional, Bima disebut sebagai wilayah ‘’zona merah’’. ‘’Melalui Pilkada ini mari kita ciptakan dan tunjukkan bahwa Bima aman damai demokratis dan tanpa huru – hara,” tegas Sila yang disambut tepuk tangan meriah oleh tamu undangan.

Acara debat dipandu oleh moderator, Dr. Kadri, M.Si, dosen Ilmu Komunikasi Politik di IAIN Mataram. Sebelum keempat paslon tampil diarena utama, Kadri, memberikan kesempatan kepada masing – masing paslon selama tiga detik untuk menampilkan yel – yel sebagai penyemangat.

Setelah itu berada di arena utama. Kadri memberikan waktu selama empat menit di sesi pertama debat kepada satu

– satu paslon untuk menyampaikan visi misi dan program kerja. Diawali dari paslon nomor urut satu KH, kemudian nomor urut dua Adi – Zubair selanjutnya pasangan SYUKUR dengan nomor tiga dan terakhir paslon nomor urut empat DINDA. Kemudian memasuki sesi kedua yakni sesi tanya jawab antara moderator dan paslon.

Namun sebelum ditanya lebih lanjut oleh moderator, masing – masing paslon diarahkan untuk memilih kode materi yang disediakan oleh panitia.

Di sesi ketiga antara paslon saling bertanya dan menjawab satu sama lain tentang beberapa visi misi dan program kerja. Setelah itu di sesi keempat, pernyataan penutup dari masing – masing paslon. (uki)

(Suara NTB/uki)

KEAMANAN KETAT – Petugas keamanan melakukan penjagaan ketat acara debat kandidat paslon bupati/wakil bupati Bima, Senin (26/10). Tampak seorang pendukung paslon yang hendak masuk ruangan diperiksa menggunakan alat pendeteksi logam.

(Suara NTB/ula)

Dikpora akan Panggil UPT dan Kasek Bima (Suara NTB) – Dinas Dikpora Kabupaten Bima akan mengundang seluruh Kepala UPT, Kepala Sekolah (Kasek) dan jajaran ke bawah untuk membina, memberikan bimbingan sekaligus membahas persoalan dan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah di Bima dalam beberapa hari terakhir ini. Hal itu juga dilakukan untuk menanggapi adanya sejumlah kasus di lingkungan sekolah terutama di tingkat menengah seperti kasus oknum guru yang dipukul siswa di SMAN 1 Belo dan kasus beredarnya video mesum yang (Suara NTB/uki) diduga diperankan oleh Amiruddin Siswi SMPN 1 Bolo.

Kabid Pendidikan Menengah (Dikmen) Dikpora Kabupaten Bima, Amiruddin, S.Pd, M.Si kepada Suara NTB, Senin (26/10) mengatakan, pihaknya sudah menjadwalkan untuk mengundang semua pihak terkait tersebut. Amiruddin menjelaskan pertemuan nanti bersifat internal karena selain ada pembahasan pihaknya juga akan melakukan pembinaan kepada para UPT dan sekolah yang diketahui bermasalah.

Menurutnya, langkah itu juga sebagai sikap dan respons Dikpora dengan adanya sejumlah kasus ataupun kekerasan di lingkungan sekolah yang mencoreng dunia pendidikan di Kabupaten Bima. “Yang jelas bisa menghasilkan solusi untuk meningkatkan mutu pendidikan,” tuturnya. Amiruddin menyesalkan, kasus yang terjadi di SMAN 1 Belo, seorang guru yang diduga dipukul oleh siswa yang hendak membinanya sampai berujung mogok mengajar oleh guru – guru setempat dan beredarnya video mesum yang diduga diperankan oleh siswi pelajar SMPN 1 Bolo sungguh disayangkan. “Kami sangat prihatin dengan adanya kasus ini, semestinya tidak boleh terjadi, apalagi di lingkungan sekolah,” sambungnya.

Meskipun sudah banyak diberitakan oleh media massa soal sejumlah kasus tersebut, namun pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan resmi dari pihak – pihak terkait. Amirudin juga meminta kepada semua pihak terlebih pihak awak media agar selalu mengontrol segala sesuatu yang merugikan masyarakat atau hal – hal yang sifatnya tidak baik yang terjadi di lingkungan sekolah. “Kami berharap semua pihak terlibat untuk mengontrol dan mengawasi dunia pendidikan,” pungkasnya. (uki)

DIPASUNG – Ujang, salah seorang penderita gangguan jiwa yang terpaksa dipasung warga karena meresahkan. Dia kerap membawa keliling bensin yang hendak disiramkan ke rumah warga untuk dibakar.

Kasus Pemasungan di Dompu Mencapai 19 Orang Dompu (Suara NTB) Kasus orang dipasung karena menderita gangguan jiwa di Kabupaten Dompu mencapai 19 orang. Jumlah ini tergolong tinggi, sementara pemerintah terkesan pasif untuk menangani kasus manusia dipasung. Manusia dipasung ini rata – rata sudah cukup meresahkan warga dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan nekat seperti yang dilakukan terhadap

Ujang warga Matua Dompu.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, H. Burhan, SH kepada Suara NTB, Senin (26/ 10) mengatakan, jumlah manusia dipasung di Kabupaten Dompu berdasarkan data yang dimiliki pihaknya sebanyak 18 orang. Ditambah dengan Ujang warga Matua Kecamatan Woja, sehingga menjadi 19 orang. “Rata – rata mereka dipasung oleh keluarganya karena mengalami gangguan

jiwa,” kata H. Burhan.

Untuk bisa diobati ke rumah sakit jiwa (RSJ), H. Burhan menyarankan meminta rujukan ke Puskesmas, Dinas kesehatan dan RSUD sebelum dikirim ke RSJ. Daerah akan membantu biaya pengantaran pasien tidak mampu dengan meminta rekomendasi Dinas Kesehatan untuk disampaikan ke Dinas PPKAD Dompu. “Kalau keluarganya tidak mampu, cukup diurus reko-

(Suara NTB/ula)

DILANTIK – Pelantikan PAW DPRD Dompu dari Fraksi PBB, Senin (26/10).

Wildan Dilantik sebagai Anggota DPRD Dompu Dompu (Suara NTB) Drs. Wildan Haris resmi dilantik sebagai anggota DPRD Dompu menggantikan Kurniawan Ahmadi yang mengundurkan diri karena menjad calon wakil Bupati Dompu. Wildan yang dibesarkan dari lingkungan politik ini diharapkan bisa menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Dewan akan dihadapkan untuk segera membahas dan mengesahkan APBD 2016 tepat waktu agar terhindar dari sanksi.

Paripurna istimewa dengan agenda pelantikan anggota DPRD Dompu pengganti antar waktu (PAW) Drs. Wildan Haris dari PBB dipimpin wakil Ketua DPRD, Sirajuddin, SH dan didampingi M. Amin, S.Pd di ruang rapat utama DPRD Dompu, Senin (26/10). Hadir Plh Bupati Dompu, H. Agus Bukhari, SH, M.Si, forum koordinasi pimpinan daerah dan pimpinan Dinas/Instansi se Kabupaten Dompu. “Kita menyampaikan apresiasi yang dalam atas jasa dan pengabdian Kurniawan Ahmadi selama menjadi anggota

Dewan,” kata Sirajuddin, selaku pimpinan rapat.

Plh Bupati Dompu, H. Agus Bukhari meminta Wildan Haris untuk segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya sebagai anggota Dewan. Beberapa waktu lalu, pemerintah bersama Dewan telah bersepakat untuk APBD Perubahan 2015 dan kedepan akan segera melakukan paripurna untuk pembahasan KUA/ PPAS APBD 2016. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri, pengesahan APBD 2016 paling lambat 30 November 2015. “Penetapan APBD 2016 diharapkan bisa tepat waktu, kalau tidak, akan dipenalti kita semua,” ingatnya.

Namun H. Agus Bukhari merasa yakin dengan Drs. Wildan Haris sebagai anggota DPRD Dompu yang baru dilantik. Karena ia dilahirkan dan dibesarkan dari lingkungan keluarga politik. Orang tuanya merupakan politisi dan tokoh NU di Dompu, sehingga diyakini bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas – tugas kedewan-

an. “Kalau ada bintek atau pendalaman tugas – tugas Dewan, nanti bisa diikuti oleh Wildan Haris,” kata H. Agus Bukhari.

H. Agus Bukhari juga menyampaikan kepada Dewan bahwa saat ini Dompu sedang dalam masa transisional kepemimpinan pasca ditinggal Drs. H. Bambang M. Yasin. Karena hingga saat ini, SK Plt Bupati belum juga turun, sehingga dirinya ditunjuk menjadi Plh Bupati hingga dilantiknya Plt Bupati. “Informasi lisannya, Plt Bupati akan dilantik Senin (2/11) depan,” katanya.

Ketua Fraksi PBB DPRD Dompu, Syafruddin, SH pada kesempatan yang sama mengatakan, dilantiknya Drs. Wildan Haris sebagai anggota DPRD Dompu maka akan menambah kekuatan bagi fraksi PBB setelah Kurniawan Ahmadi mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Dompu. “Wildan Haris akan kita tempatkan di Komisi II menggantikan Kurniawan Ahmadi,” kata Syafruddin. (ula)

Dompu (Suara NTB) Panwas Kabupaten Dompu merekomendasikan kasus pembakaran poster Mulyaku untuk diproses lanjut di sentra gakkumdu Polres Dompu. AY selaku terlapor dinyatakan memenuhi unsur tindak pidana pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Ketua Panwas Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH kepada Suara NTB, Senin (26/10) mengatakan, kasus pengrusakan dan pembakaran alat peraga kampanye milik pasangan H. Mulyadin, SH, MH – Kurniawan Ahmadi oleh warga berinisial AY alias OC telah direkomendasikan ke Sentra Gakkumdu untuk ditindaklanjuti dalam proses pidana.

Dikatakan Arif Rahman, kasus ini telah memenuhi unsur untuk diproses secara pidana. Tindakan AY merupakan palanggaran sesuai undang – undang No 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kaur Reskrim Polres Dompu, Ipda I Nyoman Jaya Winaya yang dihubungi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan itu.

Namun kasus ini masih akan dibahas di Sentra Gakkumdu sebelum diproses lanjut ke

tahap penyidikan dan penuntutan. “Yang jelas baru satu ini tindak pidana yang kita terima untuk diproses,” katanya.

Tim Sentra Gakkumdu yang terdiri dari penyidik Polres Dompu, Kejaksaan dan Panwas Kabupaten Dompu melakukan gelar perkara terkait kasus pengrusakan dan pembakaran APK milik pasangan Mulyaku di Dorebara Dompu. Bahkan, Senin kemarin melakukan rekonstruksi di lokasi kejadian. (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/ula)

H. Syamsuddin H. Yasin

rumah kerabatnya dan dikhawatirkan akan merembet ke perkampungan lainnya. “Terpaksa dipasung untuk sementara,” kata Gunawan.

Ia pun mengaku, tengah mengurus rekomendasi untuk dikirim ke RSJ Mataram sehingga bisa diobati. Selain itu, warga juga mengumpulkan biaya untuk rencana pengiriman Ujang ke RSJ Mataram.

“Kita sedang uruskan rekomendasinya,” terangnya. (ula)

Kasus Pembakaran Poster Paslon Bupati Dompu Dipolisikan

Kembali Aktif sebagai ASN Dompu (Suara NTB) Mantan wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM memilih untuk kembali menjadi aparatur sipil negara (ASN). Senin (26/10) kemarin dirinya akan kembali aktif dan melaporkan diri ke Sekda Dompu. Ia pun akan kembali menjadi Staf Ahli Bupati, jabatan yang ditinggalkan saat maju menjadi calon wakil Bupati Dompu. “Saya akan kembali menjadi ASN di (Dompu) sini. Senin (26/10) saya kembali aktif,” kata Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM kepada Suara NTB, Minggu (25/10).

Hari pertama ngantor, dikatakan H. Syamsuddin, akan dimanfaatkan untuk menghadap Sekda Dompu untuk melaporkan diri. Karena dirinya merupakan ASN di Pemda Dompu dan hanya izin saat menjadi wakil Bupati Dompu periode 2010 – 2015.

“Saya akan kembali di staf Ahli, karena saya dulu di sana,” kata H. Syamsuddin.

Karena lima jabatan staf ahli Bupati telah terisi, H, Syamsuddin mengaku, t i d a k masalah dirinya menjadi staf biasa d u l u .

“Biar jadi staf aja dulu,” akunya. (ula)

mendasi di Dinas Kesehatan untuk disampaikan ke Dinas PPKAD. Nanti akan dibantu,” kata H. Burhan.

Kepala Desa Matua, Muslim Gunawan yang dihubungi mengatakan, Ujang terpaksa dipasung pihaknya karena sudah cukup meresahkan. Beberapa waktu lalu sempat memecahkan jendela rumah warga dan belakangan ini sering jalan membawa bensin.

Ia ingin membakar beberapa

Arif Rahman

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Oknum Polisi Diduga Dua Kali Selundupkan Lobster Mataram (Suara NTB) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) yang menangani kasus dugaan penyelundupan lobster di Bandara Internasional Lombok (BIL) mengembangkan keterangan tersangka Bripka BKW. Dari pengakuan oknum oknum anggota Polres Lombok Timur ini, ternyata sudah dua kali selundupkan lobster ke luar negeri.

Keterangan itu didapat dari tersangka setelah resmi ditetapkan sebagai tersangka kemudian ditahan mulai Rabu (21/10)

lalu. BKW yang ditangkap Senin (19/10) lalu, mengantongi paspor dan dokumen perjalanan luar negeri lainnya. “Dari

pengembangan pemeriksaan, tersangka memang mengakui sudah dua kali menyelundupkan Lobster ke luar negeri,” kata

Kasubdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda NTB, AKBP Jon Wesley Arianto, SIK menjawab Suara NTB, Senin (26/10).

Aksi yang pertama, tidak disebutkan detail Jon Wesley, juga negara tujuan. Tapi dari aksinya ini, BKW yang diketahui hanya sebagai anggota di Polsek Sakra Lombok Timur ini, menjadi aktor tunggal di balik bis-

nis pengiriman 32.516 ekor bibit lobster miliaran rupiah itu.

Soal kemungkinan lebih dari dua kali, juga masih akan dilakukan pengembangan.

Jon Wesley juga tidak menutup kemungkinan keterkaitan dengan pelaku lainnya akan dikembangkan. “Sehingga pengembangan penyidikan akan jalan terus. Karena memungkinkan terlibat tersang-

Implementasi Nilai Pancasila Jauh dari Harapan Mataram (Suara NTB) Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disebut masih jauh dari harapan. Hal itulah yang coba dibahas Badan Pengkajian MPR RI dengan melibat para pakar dan tokoh untuk merumuskan langkah ke depan untuk mengatasi persoalan ini. Demikian disampaikan Anggota Badan Pengkajian MPR RI, Prof.Dr.Ir.Hj. Darmayanti Lubis saat menghadiri temu pakar dan tokoh bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, Senin (26/10).

“Kegiatan ini untuk menjaring dan menampung aspirasi dari para tokoh, ilmuwan, masyarakat untuk memberi masukan kepada Badan Pengkajian MPR RI. Kami sedang mencoba mencari permasalahan-permasalahan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Kami membahas, mendiskusikan, dan rumuskan solusinya ke depan,” jelasnya.

Kegiatan ini dilaksanakan Badan Pengkajian MPR RI di 10 provinsi, salah satunya NTB. Darmayanti yang merupakan Anggota DPD RI dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara ini menyampaikan salah satu isu sentral dalam berbangsa dan bernegara adalah kehidupan demokrasi. Sampai saat ini demokrasi masih diakui sebagai sistem yang paling baik dalam penyelenggaraan negara. “Demokrasi dipandang mampu menuntun terwujudnya pemerintahan yang efektif, menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini didiskusikan juga mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia yang berlandaskan nilainilai luhur bangsa dan prinsip negara demokrasi konstitusional. Menurutnya apapun sistem ketatanegaraan yang ingin dibangun harus selaras dengan dengan Pancasila.

Namun belakangan ini kedudukan Pancasila sebagai falsafah negara mulai tergeser. Salah satu penyebabnya adalah paham individualisme, liberalisme, pragmatisme, dan hedonisme. Hal ini mengakibatkan kemerosotan kehidupan berbangsa di segala bidang baik itu politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. “Kelupaan tersebut bertambah dengan belum diimplementasikannya secara penuh Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum dalam pembentukan hukum di Indonesia,” cetusnya. Dalam temu pakar yang bertema “Implementasi Pancasila, UUD Negara RI 1945, Sistem Ketatanegaraan (Permasalahan dan Solusi)” ini, Darmayanti berharap akan lahir pemikiran kritis dan gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. (ynt)

Hj. Darmayanti Lubis (Suara NTB/ynt)

ka lain,” terangnya.

Sementara ini penyidiknya hanya fokus pada satu tersangka tersebut, yang sudah ditindaklanjuti dengan penahanan sejak pekan lalu. Pasal yang diterapkan berlapis.

Pasal 88 Jo Pasal 12 Undang – Undang 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Pasal 31 ayat 1 jo pasal 7 Undang – Undang Nomor 16 tahun 1992

tentang Kemaritiman.

Karena oknum itu adalah anggota Polisi, ada juga pertimbangan sanksi disiplin dan diproses Bidang Propam.

Untuk proses disiplin ini, dipastikannya akan menunggu penyelesaian proses pidananya. “Kalau untuk proses disiplinnya nanti, setelah kami selesaikan penyidikannya,” pungkasnya. (ars)

Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba Terkendala Kesadaran Masyarakat Melapor

(Suara NTB/why)

TILANG - Sejumlah pelajar yang terjaring dalam operasi zebra sedang mengurus surat tilang di Jalan Majapahit, Senin (26/10).

Operasi Zebra

Jumlah Pelanggaran Terbanyak di Loteng Praya (Suara NTB) Operasi Zebra yang digelar jajaran Satlantas Polres Lombok Tengah (Loteng) menemukan banyak pelanggaran lalu lintas. Memasuki setengah perjalanannya, kegiatan operasi, jumlah kendaraan yang berhasil ditilang sudah menembus 1.500 unit. Capaian tersebut menempatkan Loteng, sebagai salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran dan jumlah kendaraan yang ditilang, tertinggi di NTB selama gelaran operasi Zebra tahun ini.

“Pada kegiatan operasi hari ini (Senin kemarin, red) saja, jumlah kendaraan yang kena tilang mencapai 472 kendaraan,” ungkap Kasat Lantas Polres Loteng, Iptu L. Ryan Aditya, kepada Suara NTB, di ruang kerjanya, Senin (26/10) kemarin.

Pada hari keenam operasi

Zebra tersebut, difokuskan di wilayah Desa Mantang Kecamatan Batukliang. Mengingat, dari hasil pengawasan dan pemantauan aparat kepolisian, jumlah pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut cukup tinggi. Sehingga untuk menekan angka pelanggaran lalu lintas tersebut, dilakukan dengan menggelar operasi atau razia.

Dalam operasi Zebra kali ini memang lebih diutamakan penindakan. Tidak lagi pembinaan. Sehingga siapapun yang melakukan pelanggaran, maka kendaraannya langsung ditahan. Dengan begitu, diharapkan bisa memberikan efek jera kepada masyarakat.

Supaya tidak lagi melakukan pelanggaran lalu lintas.

“Penindakan inikan juga bagian dari proses pembinaan.

Tidak hanya sekadar berupa peringatan saja,” tandasnya.

Untuk lokasi kegiatan operasi, berpindah-pindah.

Tidak hanya di satu lokasi saja. Ini mempertimbangkan jumlah pelanggaran lalu lintas di daerah tersebut. Operasi tidak hanya fokus pada pelanggaran lalu lintas semata. Tetapi bentuk pelanggaran hukum lainnya.

Namun khusus pelanggaran hukum lainnya, itu digelar bersama satuan lain. Dan, pelaksanaannya tidak ditentukan. Bisa pagi hari, siang hari bahkan pada malam hari, operasi juga tetap digelar.

“Tapi khusus untuk operasi

Zebra, hanya melibatkan jajaran Satlantas Polres Loteng,” timpal Ryan.

Pelajar Pelanggar Terbanyak Polres Mataram menemukan 212 pelanggaran dalam operasi zebra 2015 di Jalan Majapahit, Senin (26/10) dari pukul 14.00 hingga 14.30 Wita.

Demikian disampaikan Kanit Regident Satlantas Polres Mataram, Iptu I Made Astina kepada Suara NTB usai razia.

Dalam operasi selama 30 menit tersebut, terjaring 55 kendaraan bermotor.

Sejumlah pelanggaran tersebut, yaitu 114 pelanggaran karena tidak menggunakan helm, 32 tidak ada kepemilikan SIM, 26 tidak ada STNK, satu pelanggaran muatan, dan 39 pelanggaran menggunakan telepon genggam saat berkendara. “Sebagian besar pelanggar adalah pelajar,” ungkapnya.

Ia menyesalkan hal tersebut karena beberapa waktu lalu pihaknya sudah sering melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah mengenai ketertiban berkendara dan berlalulintas. “Harapannya pelanggaran oleh pelajar berkurang. Tetapi nyatanya tidak demikian,” ungkapnya.

Operasi zebra adalah operasi rutin yang digelar untuk menekan pelanggaran lalu lintas selama 14 hari dan akan berlangsung hingga 4 November mendatang. (kir/why)

Mataram (Suara NTB) – Capaian target penyalahguna narkoba yang direhabilitasi oleh BNN NTB masih belum maksimal. Dari 1.588 orang yang ditargetkan tahun ini, hingga Oktober 2015 baru ditangani sebanyak 448 orang.

Kepala Seksi Pencegahan BNN NTB, Irfan, S.Sos., berharap berkat sosialisasi yang dilakukan pihaknya selama ini, mampu meningkatkan kesadaran dan keterbukaan masyarakat untuk melaporkan penyalahguna untuk direhabilitasi. Hal tersebut selama ini menjadi salah satu kendala dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

“Terutama teman-teman korban penyalahguna. Padahal sudah dijamin, setiap orang yang memberi informasi atau bahkan mengantarkan penyalahguna dilindungi oleh Undang-undang.

Kerahasiaan identitasnya,” ujarnya kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (26/10).

Berbagai upaya sosialiasi P4GN telah dilakukan. Diantaranya, bekerjasama dengan mahasiswa perguruan tinggi yang sedang melaksanakan KKN di berbagai daerah. “Terakhir mahasiswa IKIP Mataram di Sumbawa. Kemudian juga hampir semua kelompok KKN Fakultas Hukum Unram. Kemudian UMM,” ungkapnya. Itu untuk menyiasati

keterbatasan tenaga penyuluh seksi pencegahan yang berjumlah tiga orang selain berbagi tugas dengan BNK. Begitu juga halnya di lingkungan sekolah. BNN meminta kepada pihak sekolah untuk memasukkan materi (P4GN) ke dalam kegiatan orientasi siswa. “Di SMP dan SMA. Di sekolah kerjasama dengan guru bimbingan konseling. Ini sudah di seluruh kabupaten/kota. Meskipun belum di semua sekolah,” katanya.

BNN membentuk Satuan Tugas (Satgas) di setiap kelurahan dengan memfungsikan kepala lingkungan dan ketua RT. “Mereka diberi surat tugas dari BNN sebagai perpanjangan tangan BNN di masyarakat,” jelasnya. Satgas tersebut bekerja membantu melakukan sosialisasi, sebagai penjangkau korban penyalahguna, dan mengumpulkan informasi mengenai peredaran dan penggunaan narkoba. “Kami juga melakukan intervensi terhadap anak jalanan. Mereka salah satu titik rawan ,” katanya.

Meski dirasa belum maksimal, kata Irfan, namun beberapa satgas tersebut sudah memberi kontribusi. “Beberapa ada yang mengantar langsung residen (penyalahguna narkoba) untuk direhab,” ungkapnya. Ia mengatakan bahwa rehabilitasi dapat memutus mata rantai pengedar dan penyalahguna narkoba. (why)

Masyarakat Jangan Anarkis Mataram (Suara NTB) Keberadaan Pondok Pesantren UBK di perbatasan lingkungan Karang Taliwang dengan Monjok Perluasan menjadi pembahasan serius tingkat pemda dan aparat keamanan. Diluar proses itu, Polisi meminta masyarakat yang sebelumnya bereaksi atas keberadaan ponpes itu untuk menahan diri. “Jangan sampai anarkis, itu pesan saya,” Kapolres Mataram AKBP Heri Prihanto, SIK mengingatkan.

Sebab jika anarkis, maka akan berhadapan dengan proses hukum. “Bukan Kapolres, bukan Polres yang menghukum, tapi aturan yang dilanggar,” jelasnya.

Sebaiknya, dalam kasus ini, pendekatan – pendekatan kekeluargaan dikedepankan, agar persoalan tidak membias dan menjadi polemik berkepanjangan. Tidak ada saran lebih, kecuali Kapolres menginginkan dikedepankan kearifan lokal dalam bentuk musyawarah. “Lakukan pendekatan tradisi, yaitu musyawarah, agama kan menganjurkan ini juga,” sarannya.

Dengan mediasi, ada harapan persoalan akan selesai, se-

hingga energi pihaknya tetap fokus pada pengamanan Pilkada Kota Mataram.

Lagipula menurut Kapolres, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kesbangpoldagri Provinsi NTB dan Kota Mataram sedang mengupayakan mencari jalan keluar terbaik. Mengakomodir kepentingan Ponpes tersebut, juga keinginan masyarakat, tanpa harus ada yang dirugikan. Sehingga ada harapan khususnya kepada masyarakat yang kontra, agar menahan diri dari tindakan melawan hukum. “Kita percayakan penyelesaiannya ke ulil amri (pemerintah),” ajaknya.

Soal upaya antisipasi gerakan kelompok masyarakat tertentu, pihaknya sudah melakukan antisipasi dengan memonitor lokasi Ponpes yang berada di Jalan Ade Irma Suryani Gang Panda I (bukan Panda IV, red), masuk area RT 17 Lingkungan Karang Taliwang itu.

Antisipasi dengan menempatkan personel memantau situasi dan menjamin keadaan tetap kondusif, sembari memastikan penyelesaian bersama kedua belah pihak, kelompok masyarakat maupun ponpes. (ars)

Ponpes UBK Bantah Beraliran Tertentu Mataram (Suara NTB) Kepala Lingkungan Monjok Perluasan, M. Sanusi Rifaini membenarkan memang ada pondok pesantren di Jalan Panda 1, Lingkungan Karang Taliwang, Kelurahan Karang Taliwang, Cakranegara. “Lokasinya di Jalan Panda I. Mereka tetap bersilaturahmi dengan warga. Salah satunya terjalin lewat kegiatan gotong-royong, bahkan Ponpes yang menjadi motor-nya. Warga juga ada yang belajar mengaji di sana,” ungkapnya kepada Suara NTB, Senin (26/10).

“Orang datang nongkrongnongkrong di sana. Meronda bersama-sama. Pondok tidak ada pagar pembatas, semua terbuka,” kata Pimpinan Pondok Pesantren Ubay bin Ka’ab, Ir. H. Novel Salmin. Ia menampik bahwa pihaknya mengikuti aliran tertentu. “Kita tidak mengikuti aliran apapun. Bagi saya, haram hukumnya mengikuti aliran,” tegasnya.

Pondok Pesantren Ubay bin Ka’ab mulai menempati gedung di tempat tersebut sejak 1 September 2015. “Dulunya di Masjid Agung Al Muttaqin, Cakranegara. Di sana tidak nampung lagi, jadi pindah ke sini. Pembangunannya perlahan karena hanya mengandalkan donasi dari masyarakat,” ungkap salah seorang santri

Ponpes, Ahmad Damiri.

Ia mengungkapkan kegiatan sehari-harinya di sana adalah menghafal Al-quran. “Kalau pagi setoran (hafalan) lalu menghafal lagi. Selepas itu, pukul 14.00 Wita para santri beristirahat,” ujarnya.

Kordinator santri, Husein, menambahkan, pondok pesantren ramai oleh warga yang mengikuti TPA/TPQ pada sore harinya. “Santri-santri di sini paginya belajar, sorenya mengajar mengaji. Yang diajari adalah warga sekitar, mulai dari anak-anak sampai bapak-bapak,” katanya.

Pemkot Masih Cari Solusi Sementara itu, Pemkot Mataram hingga kini masih mencarikan solusi penanganan Ponpes yang diduga menganut aliran tertentu di Monjok.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Kesatuan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Mataram, Rudi Suryawan mengatakan, rencananya pihaknya akan menggelar rapat dengan Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, dengan melibatkan FKUB, Lurah dan Camat. “Hari ini (kemarin, red) saya diundang rapat, karena harus mengikuti assessment saya minta kabid yang hadiri,” kata Rudi, Senin (26/10).

Sejauh ini, pihaknya masih menunggu hasil rapat, tapi

MENGHAFAL - Salah seorang santri Pondok Pesantren Ubay bin Ka’ab sedang mendapatkan bimbingan dalam menghafal Al-quran di dalam masjid, Senin (26/10).

Pemkot akan berusaha mencarikan solusi agar persoalan itu tidak meluas. Gejolak itu kata mantan Kabag APP Setda Kota Mataram ini, memang ada gejolak beberapa waktu lalu, tapi bisa diselesaikan. Untuk penanganan dalam jangka panjang, Rudi enggan membeberkan lebih jauh dengan alasan harus mengikuti assessment.

Ditemui terpisah, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., mengatakan agar persoalan itu tidak meluas, dia meminta Camat dan Lurah membuat tapal batas wilayah. Artinya, Ponpes

itu masuk ke kawasan Kelurahan Monjok bukan Karang Taliwang. “Batas wilayah saja.

Ponpes itu masuk ke Kelurahan Monjok,” pintanya dengan harapan jangan ada konflik apalagi menjelang pelaksanaan Pilkada. “Yah, biar tidak ada keributan dan mengganggu pelaksanaan Pilkada,” kata Selly.

Ponpes itu sebenarnya tidak menganut aliran atau paham tertentu. Kegiatan jemaah di Ponpes itu, untuk tahfidz Al-Quran. Kemungkinan ada perbedaan cara pandang masyarakat, sehingga perlu dimediasi secepatnya. (why/cem)

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Buku Puisi ”Taman Pitanggang” Benedict Cumberbatch Kembali untuk ”Sherlock” London Akan ada lebih banyak misteri yang harus dipecahkan detektif Baker Street. BBC mengonfirmasi pada Sabtu bahwa syuting serial season keempat drama detektif terkenal “Sherlock” akan dimulai pada musim semi mendatang.

Versi modern dari kisah klasik detektif karya Arthur Conan Doyle dibintangi Benedict Cumberbatch sebagai Sherlock Holmes dan Martin Freeman sebagai rekannya Dr. Watson.

Sejak “Sherlock” ditayangkan pada 2010, Cumberbatch menjadi bintang dunia, termasuk meraih nominasi Academy Award untuk “The Imitation Game”. Sedangkan Freeman telah membintangi film saga “The Hobbit” dan “Fargo” di televisi, seperti dilansir dari Japan Today.

BBC Inggris dan PBS “Masterpiece” di AS juga mengumumkan mereka akan menayangkan episode spesial “Sherlock” berdurasi 90 menit pada 1 Januari berjudul “The Abominable Bride” yang mengirimkan para karakternya kembali ke latar belakang abad 19 seperti kisah asliBenedict Cumberbatch nya. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

Paranormal Activity dan Steve Jobs Jeblok Los Angeles Beberapa film baru, termasuk “Paranormal Activity: The Ghost Dimension” dan film Vin Diesel “The Last Witch Hunter”, meramaikan bioskop-bioskop Amerika Utara akhir pekan kemarin namun gagal menarik banyak penonton.

“Steve Jobs” yang memperluas penayangan setelah pemutaran terbatas di beberapa kota utama juga hanya mendapat sambutan dingin dari penonton.

“Kualitas dari banyak film ini sangat mengerikan sehingga tak masalah di mana pun kau menayangkannya. Mereka tidak akan dapat hasil baik,” kata Jeff Bock, analis box office dari Exhibitor Relations.

Sekuel “Paranormal Activity” dari Paramount menjadi film dengan pendapatan penayangan perdana terendah dalam sejarah waralaba dengan pendapatan hanya 8,2 juta dolar AS. Studio bermitra dengan AMC dan Cineplex guna merilis film lebih awal untuk home entertainment, yang membuat orang bisa menyaksikannya secara digital sebelum penayangan film secara luas di bioskop.

Menurut Paramount, “Paranormal’s” tampil baik di sirkuit seperti AMC, tempatnya menjadi film berpendapatan kotor tertinggi selama akhir pekan, membuktikan bahwa penonton tidak menjauhi film itu karena mereka bisa melihatnya secara digital lebih awal.

“Ini bukan tentang penolakan konsumen,” kata Rob Moore, wakil pemimpin Paramount Pictures.

Namun yang paling dalam terperosok mungkin “Steve Jobs.” Setelah menjadi film dengan rata-rata hasil tayang per layar terbaik dua pekan lalu dan perlahan memperluas penayangannya, film tersebut gagal mendarat ketika akhirnya siap tayang secara nasional.

“Steve Jobs” hanya bisa mengumpulkan 7,3 juta dolar AS dari 2.443 lokasi dan sejauh ini film dengan biaya produksi 30 juta dolar AS dan biaya pemasaran jutaan dolar tersebut total hanya mengumpulkan 10 juta dolar AS. Universal menyatakan film itu tampil baik di pasar-pasar utama seperti New York dan San Francisco, dan selanjutnya akan menarik lebih banyak pemirsa.

Sedang film Lionsgate “The Last Witch Hunter” yang dibuat dengan biaya 70 juta dolar AS hanya memperoleh 10,8 juta dolar AS dari 3.082 bioskop dan menempati peringkat empat.

Kegagalan mereka membuat trio jawara, “The Martian,” “Goosebumps,” dan “Bridge of Spies”, mempertahankan posisi mereka di tiga peringkat tertinggi tangga film box office Amerika Utara.

Film Ridley Scott “The Martian” bertahan di peringkat pertama, menambahkan 15,9 juta dolar AS ke total pendapatan domestiknya menjadi 166,4 juta dolar AS. “Goosebumps” dari Sony juga bertahan baik pada pekan keduanya dengan hasil penjualan tiket hanya turun 35 persen dari pekan sebelumnya menjadi 15,5 juta dolar AS. Pendapatan film keluarga itu total 43,7 juta dolar AS. Drama Perang Dingin dari Steven Spielberg dan Tom Hanks, “Bridge of Spies”, juga berhasil mengumpulkan 11,4 juta dolar AS, turun 26 persen dari pekan pemutaran perdananya, dan meraup pendapatan kotor 32,6 juta dolar AS di Amerika Serikat.

Dan “Hotel Transylvania 2” melengkapi lima besar dengan penghasilan sembilan juta dolar AS yang menambah pendapatan domestiknya menjadi 148,3 juta dolar AS setelah lima pekan, demikian seperti dilansir kantor berita Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Film Steve Jobs

Ekspresi Kebebasan Penyair Perempuan

Mataram (Suara NTB) Sebuah apel merah tergantung menggunakan benang. Tangkai buahnya terikat, bergelantungan dalam sebuah ruangan. Itulah wajah buku kumpulan puisi berjudul “Taman Pitanggang”, kumpulan puisi 10 penyair perempuan di NTB. Ilustrasi dalam sampul buku tersebut melambangkan penjara yang memenjarakan kebebasan berekspresi kaum perempuan di segala bidang. Termasuk pada bidang kreativitas dan karyakarya, baik seni maupun sastra.

“Posisi perempuan selalu berada di bawah tekanan. Kebanyakan, penulis perempuan, setelah menikah, berhenti menulis,” kata Baiq Ilda Karwayu salah satu penyair yang terlibat dalam kolaborasi penerbitan buku kumpulan puisi tersebut.

Kumpulan puisi ini dikupas kemudian dianatomi dalam agenda bedah buku di STKIP, Lombok Timur, Senin (26/10). Selain Ilda, penyair perempuan yang terlibat berkolaborasi pada buku yang baru saja diterbitkan ini antara lain, Annisa Hidayat, Eny Sukreni, Iin Farliani, Irma Agryanti, Julia F. Gerhani, Lailatul Kiptiyah, Laelatul Eli Erma, Nurrahmi Yuliana Putri dan Rina Yulianti. Mereka adalah sekelompok penyair perempuan berbakat yang lahir di NTB. “Kalau puisi saya yang diter-

bitkan ini adalah puisi yang saya tulis tahun 2012 lalu. Tetapi, proses penggarapannya tahun 2014 kemarin,”lanjutIldayangmemang ajeg menulis puisi sejak duduk di bangku SMA hingga ia mengikuti studi di perguruan tinggi.

Dalam buku tersebut, puisipuisinya yang termuat antara lain, Rumah Kereta, Lupa pada Jemari, Pendongeng dan lainlain. Diksi yang digunakannya untuk membangun karya selalu bersifat asing dan klasik sehingga maksud puisinya sedikit sulit ditebak pembaca.

“Kalau saya orangnya abstrak.

Jadi, kalau karya saya, orang harus membacanya dua sampai tiga kali. Berulang-ulang, untuk memahaminya,” bebernya.

Meski demikian, secara umum penyair perempuan menurutnya memiliki karakteristik yang relatif sama. Kebanyakan penyair perempuan menulis puisi dengan mengenang masa-masa lampau yang pernah dilaluinya. Masa yang dilalui pada dimensi ruang dan waktu tertentu. “Kebanyakan penyair perempuan itu menulis

memori kenangan-kenangan yang pernah dirasakan sebelumnya,” tandasnya.

Kegiatan bedah buku Taman Pitanggang dihadiri ratusan mahasiswa dari tiga program studi (Prodi) yakni prodi Seni Drama, Tari dan Musik (Sendratasik), Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (PBSI) dan Prodi Bahasa Inggris, di lantai tiga Sekretariat Kampus STKIP Hamzanwadi Selong.

Para pemateri bedah buku, yakni Eva Nourma dan IrmaAgryanti bersemangat mengupas tuntas isi dan kandungan-kandungan dalam “Taman Pitanggang”.

Banyak peserta yang tersentak mendengar pemaparan-pemaparan dari pemateri terkait buku kumpulan puisi yang dari para perempuan NTB itu.

Eva Nourma yang juga penulis buku Sri Rinjani ini memaparkan jika menjadi perempuan merupakan sesuatu yang sangat asyik. Banyak hal tidak bisa dilakukan oleh laki-laki namun bisa dilakukan oleh perempuan.

“Perempuan itu bisa melaku-

“Saya tidak mendapatkan ini begitu saja,” kata Bieber dalam acara tersebut.

“Tempat saya di situ, di atas panggung,” katanya seperti dilansir kantor berita Reuters.

Beberapa nama besar yang juga menjadi pemenang tidak hadir dalam acara yang digelar di Mediolanum Forum, Milan, tersebut.

Mereka yang tidak hadir antara lain Taylor Swift, pemenang penghargaan Best Song untuk “Bad Blood”, Rihanna dengan penghargaan Best Female, serta One Direction yang memenangi kategori Best Pop dan Nicki Minaj untuk Best Hip Hop. Namun ada banyak kembang api, lampu sorot dan efek visual dari penampil seperti Ellie Goulding, yang keluar dari cermin-cermin saat menya-

kan apa saja, di rumah ia bisa menjadi perawat bagi anakanaknya setiap saat. Beda halnya dengan laki-laki, baru satu menit menjaga anak sudah bosan,” paparnya.

Selain itu, katanya, kumpulan puisi penyair NTB itu, Eva Nourman menjelaskan bahwa perempuan itu memilik insting yang kuat bahkan lebih kuat daripada laki-laki. Jadi, katanya, menjadi seorang perempuan itu sangat luar biasa.

Dalam kesempatan itu pula, Eva menjelaskan kepada mahasiswa bahwa semua pekerjaan itu merupakan suatu hobi dan

hobi merupakan hadiah yang diberikan oleh tuhan. Dicontohkannya, menulis merupakan suatu pekerjaan, dan pekerjaan itu merupakan suatu hobi.

Sementara, Irma Agryanti menjelaskan, puisi-puisi dalam buku “Taman Pitanggang” banyak berbicara perbedaan perempuan serta apa-apa saja yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Serta mengajak perempuan untuk menjadi perempuan-perempuan yang tangguh dan cerdas.

“Perempuan itu merupakan sosok yang kuat, terutama bagi perempuan yang jeli dan cerdas,” tegasnya. (met/yon)

”Haiku”, dari Jepang ke Indonesia

(Suara NTB/met)

MAINKAN GITAR - Pidi Baiq saat memainkan gitar sambil menyanyikan lagu mengocok perut para penontonnya.

Sajian Musik ala Pidi Baiq

Senda Gurau Pelepas Penat Mataram (Suara NTB) Dari kejauhan terdengar suara ledakan tertawa yang khas dari banyak orang, Minggu (25/ 10) malam. Riuh suara tertawaan yang serentak itu ternyata berasal dari kerumunan orang yang menyaksikan penampilan musisi Pidi Baiq di Warjack Taman Budaya NTB. Sajian musik ala musisi yang satu ini bisa dikatakan sebagai senda gurau pelepas penat.

Musisi asal Bandung yang terkenal sangat humoris ini memang selalu berhasil membuat orang tertawa lepas dengan guyonannya. Senda gurau dan atraksi musiknya benar-benar menjadi pelepas penat setiap orang yang “terhipnotis” melirik penampilannya. Setiap lirik dalam syair lagu-lagunya juga mengandung daya yang mampu mengundang senyum lebar, atau bahkan tertawa sampai terbahak-bahak.

“Aku enggak hafal lagu-laguku sendiri,” katanya seraya disambut gaduh tertawaan banyak orang.

Kelihatannya, pengakuan singkatnya itu memang benar adanya. Terbukti ketika dirinya membawakan lagu ciptaanya sendiri yang berjudul Niah, wanita kemudian Ibu-ibu-ibu.

Musisi yang juga menuangkan ide dan gagasan kreatifnya dalam beberapa novel itu, terpaksa harus mendongak dan merenung untuk mengembalikan ingatan tentang apa bunyi syair selanjutnya dalam lagu yang sedang ia nyanyikan. Orang-orang yang menyimak dirinya bernyanyi, melepas kepenatan dari aktivitas sehari-hari dan melupakan semua masalah.

“Mari kita nyanyi serius, mumpung isteriku sudah pulang duluan,” katanya seraya menolehkan kepala ke belakang. seakan-akan dirinya sedang menegaskan kepastian ucapannya sendiri. Kemudian, gaya komunikasinya yang seperti itulah yang membuat orang-orang selalu terpancing menumpahkan tawa.

Salut Ada Warjack Saat diwawancara Suara NTB malam itu, dirinya mengaku salut dengan keberadaan Warjack. Menurutnya, Warjack adalah ruang ekspresi yang harus dikonservasi dan dilestarikan. Fungsinya sangat besar, terutama dalam membangun peradaban dalam dunia kesenian khususnya di daerah ini.

“Warjack berpengaruh untuk anak muda di Lombok. Supaya mereka punya gairah untuk berkarya. Sekarang bukan persoalan Jawa Barat atau Lombok, tetapi lebih kepada persoalan manusia muda yang harus berkarya,” ujarnya.

Pelestarian ruang-ruang berekspresi seperti Warjack perlu dilakukan. Menjaga semangat dan kontinyuitas kegiatan di tempat itu wajib dipertahankan. Bila perlu, pemerintah harus terjun dan menyaksikan aktivitas yang terjadi di tempat tersebut.

“Ruang-ruang macam ini perlu dipertahankan. Dulu di bandung, tempat-tempat macam Warjack ini begitu banyak. Tetapi sekarang udah tidak ada,” bebernya.

Terpisah, Ary Juliyant, musisi balada yang menginisiasi kehadiran Pidi Baiq, Erwin Saz dan Ihsan Scooter di Warjack malam itu mengaku senang dengan kedatangan mereka. Keceriaannya diekspresikan melalui penampilannya yang sangat enerjik. Sebagai bukti dan tanda bahwa pertemuan menjalin silaturahim itu memberikan energi yang positif. Energi yang membawanya untuk berpacu dalam getaran yang sama.

“Moment ini bisa dimanfaatkan untuk mereka yang merasa butuh untuk berkumpul. Animo teman-teman yang hadir malam ini ya luar biasa. Intinya, kerinduan untuk siapapun yang menemukan atau memiliki ruang yang bisa diakses dengan mudah bisa terwujudkan,” bebernya.

Ia berharap, semangat yang terbangun seperti saat malam itu bisa dipertahankan. (met)

Justin Bieber Berjaya di MTV Europe Music Awards Milan Bintang pop Kanada Justin Bieber berjaya di panggung MTV Europe Music Awards, membawa pulang lima penghargaan dari ajang musik utama yang berlangsung di Milan, Italia, Minggu (25/10).

Bieber dengan lagu hitnya “What Do You Mean?” menang besar malam itu, meraih penghargaan Best Male, Best Look, Worldwide Act: North America, Biggest Fans dan kolaborasi terbaik dengan Skrillek dan Diplo untuk “Where Are U Now?”.

Penyanyi yang mulai tenar pada usia 13 tahun dan kemudian menjadi fenomena pop global itu bulan depan akan merilis album pertamanya dalam tiga tahun, masa dimana perilaku buruk di luar panggung berisiko merusak citranya sebagai remaja baik pujaan hati.

(Suara NTB/yon)

TAMAN PITANGGANG - Kegiatan Bedah Buku Kumpulan Puisi Penyair NTB dengan judul Taman Pitanggang di lantai tiga Sekretarita STKIP Hamzanwadi Selong, Senin (26/10).

nyi “Love Me Like You Do”, dan Jason Derulo yang penarinya berparade di Segways.

Acara yang ditampilkan secara virtual lewat live streaming melalui aplikasi itu dipandu oleh aktris “Orange is the New Black” Ruby Rose dan penyanyi Inggris Ed Sheeran, yang meraih penghargaan Best Live Act dan Best World Stage.

Sementara duo hip hop Macklemore dan Ryan Lewis memenangi penghargaan kategori Best Video untuk “Downtown” dan pelantun “Stitches”, Shawn Mendes, mengalahkan penyanyi Inggris Jess Glynne dan James Bay untuk penghargaan kategori Best New Act. Mendes juga tak hadir dalam pertunjukan itu.

Musik tahun 1980an dikenang dengan Duran Duran menerima penghargaan MTV

Video Visionary pertama, penghargaan untuk “perintis terhebat dalam sejarah seni video musik”, dalam ajang yang ditu-

tup dengan penampilan penyanyi peraih Grammy Award, Pharrell Williams, membawakan lagu “Freedom.” (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

Justin Bieber

Mataram (Suara NTB) Haiku adalah jenis puisi yang berkembang di Jepang. Awalnya Haiku merupakan seni tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat tertentu. Belakangan ini, haiku berkembang di Indonesia. Haiku adalah salah satu jenis puisi yang tidak menggunakan judul.

“Haiku awalnya merupakan puisi tradisional yang berkembang di Jepang. Haiku sejenis ungkapan yang terdiri dari tiga baris dan tidak lebih dari 17 suku kata. Haiku tidak menggunakan judul,” jelas Sastrawan Tjak S. Parlan usai memberikan pemahaman tentang puisi tradisional Jepang itu di hadapan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM), Senin (26/10).

Dijelaskan, para empu zaman Edo di Jepang, sekitar tahun (1600-1868) yakni Matsuo Basho, Yosa Buson, dan Kobayashi Issa, telah menulis sajak-sajak yang cukup terkenal. Saat itu, karya-karya mereka sering dibaca sebagai wujud haiku yang berdiri sendiri.

Menurut sastrawan yang akrab disapa Tjak Lan, haiku diperkenalkan pertama kali oleh penyair Amir Hamzah. Sastrawan Indonesia ini memperkenalkan haiku kepada masyarakat Indonesia dengan menerjemahkan buku kumpulan haiku. Buku kumpulan haiku yang diterjemahkan adalah tulisan salah satu pengarang haiku dari Jepang.

“Istilah Haiku muncul sekitar tahun 1890-an yang diperkenalkan oleh Masaoka Shiki. Awalnya sebutan haiku ini adalah Hoku.

Di Indonesia, sastrawan yang memperkenalkan haiku ini adalah Amir Hamzah,” lanjutnya.

Haiku tidak memiliki rima atau persajakan . Haiku “melukis” imaji ke benak pembaca.

“Tantangan dalam menulis haiku adalah bagaimana mengirim telepati pesan, kesan, imaji ke dalam benak pembaca yang hanya tertuang dalam 17 silaba, dalam tiga baris saja!,” katanya.

Sebetulnya, di Jepang dengan bahasa yang berasal dari negara tersebut, penulisan haiku harus mengikuti pakem dan aturan-aturan tertentu.

Namun, pakem tersebut justru diterabas dan diabaikan oleh sejumlah komunitas pelaku seni di Indonesia.

“Kalau dalam bahasa Jepang, haiku ditulis berdasarkan pakem tertentu, tetapi di Indonesia tidak. Justru di Indonesia, pakem-pakem seperti itu banyak diterabas,” ujarnya.

Selain di NTB, lanjut Tjak Lan komunitas seni yang ada di Indoneisia sudah mulai mengembangkan karya sastra asal jepang ini.

Beberapa contoh haiku yang dipaparkan Tjak Lan yakni: Musim semi Tertinggal Dalam bunga bakung (Chiyo-ni) Salju dalam sepatuku Terabaikan Sarang pipit (Jack Kerouac) Hari yang menyengat Dialirkan ke laut Oleh sungai mogami (Matsuo Basho) “Bahkan kalau di Indonesia sendiri, sudah ada komunitas Haiku. Komunitas seni yang bergerak khusus membuat haiku.

Karya-karya mereka disandingkan dalam sebuah laman situs internet,” tandasnya. (met)

(Suara NTB/ist)

Ikmal Tobing

Ikmal Tobing Ingin Pecahkan Rekor Main Drum Depok (Suara NTB) Ikmal Tobing berambisi memecahkan rekor dunia bermain drum tanpa henti yang saat ini masih dipegang oleh ayahnya, pemain drum ternama Jelly Tobing.

“Sudah ada persiapan sih, tapi yang sulit adalah untuk tidak begadang, karena memang tuntutan pekerjaannya saat ini,” kata Ikmal di Depok, Senin kemarin.

Pada 1 Oktober 1988 nama Jelly Tobing tercatat di Guinness World Records setelah menabuh drum selama 10 jam tanpa henti di Drive In TheatreAncol, Jakarta.

Ikmal, yang saat ini menjadi drumer band TRIAD dan Mahadewa, ingin memecahkan rekor bermain drum tanpa henti dalam satu atau dua tahun mendatang.

Dia ingin menabuh drum selama 17 jam 8 menit dan 45 detik, simbol Hari Kemerdekaan Indo-

nesia, 17 Agustus 1945.

Ia mengatakan persiapan panjang dibutuhkan untuk memecahkan rekor tersebut, termasuk di antaranya dengan latihan fisik.

“Saya tentunya butuh dukungan ayah, dan rekan-rekan musisi lainnyauntukmewujudkankeinginan saya tersebut,” kata Ikmal, yang hobi sepak bola dan pernah memperkuat tim Persija junior.

Jelly Tobing mendukung keinginan putranya untuk memecahkan rekor bermain drum tanpa henti dan mendorongnya untuk terus berlatih dan berkomunikasi dengan musisi yang lain. “Di rumah sudah ada studio, bisa dipakai untuk latihan,” katanya.

“Nanti kan lagu-lagu yang dibawakan bermacam-macam, seperti saya waktu itu, mulai dari musik dangdut sampai musik rock saya bawakan,” kata dia. (ant/bali post)

PENDIDIKAN

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

Halaman 10

Kasus di SDN 3 Jagaraga

Terbukti Cabuli Siswa, Oknum Guru akan Dipecat

REKTOR Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Mataram, Prof. Drs. H. Toho Cholik Mutohir, MA, PhD, meminta seluruh lulusan IKIP Mataram tak hanya berorientasi menjadi PNS. Menurutnya, masih banyak pekerjaan di luar PNS yang dapat digarap oleh lulusan IKIP seperti berwirausaha.

Tak hanya itu, pada kegiatan wisuda periode pertama tahun akademik 2015/2016 yang digelar Senin (26/10), Toho Cholik meminta agar ke 938 wisudawan yang diwisuda dari program sarjana (S I) dan magister (S 2) agar tidak hanya terpaku ingin menjadi guru di dalam kelas saja. Namun bisa juga menjadi guru di luar kelas dengan cara mengimplementasikan keterampilan-keterampilan mengajar di kelas.

“Nantinya diharapkan pas mau bekerja dapat digunakan untuk bekerja dan tidak terpaku untuk menjadi guru dalam kelas, tapi juga bisa memegang keterampilan guru di luar kelas, karena pada hakikatnya kompetensi guru itu bisa dipakai dimana saja menyangkut bagaimana mengkomunikasikan, bagaimana dia memberikan contoh sebagai seorang guru,” jelasnya.

Selain itu, ujarnya, meski pada wisuda periode pertama ini menunjukkan kemajuan dari sisi prestasi lulusan dilihat dari banyaknya jumlah wisudawan yang memperoleh predikat cumlaude sebanyak 59 orang dan summa cumlaude sebanyak satu orang. Namun, pihaknya tak ingin hanya mengejar kuantitas mahasiswa yang memperoleh predikat cumlaude atau sekadar memperoleh IPK tinggi, tetapi yang lebih penting lagi adalah semua lulusan memiliki soft skill yang dapat digunakan sebagai bekal mereka pascalulus.

“Kita tidak hanya mengejar jumlah atau sekadar IPK, tapi mereka juga diberikan keterampilan berupa soft skill. jadi itu yang saya tekankan, sehingga IKIP Mataram ke depan akan terus mengembangkan sikap profesionalisme calon guru di dalam kelas maupun di luar kelas,” jelasnya.

Adapun rincian ke 938 wisudawan ialah sebanyak 5 orang dari program Magister Bahasa Inggris, sebanyak 195 orang dari Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Matematika dan IPA (FPMIPA) sebanyak 269 orang, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK) sebanyak 243 ditambah 73 orang lulusa Program Sarjana Kependidikan Guru dalam Jabatan (PSKGDJ), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni (FPBS) sebanyak 153 orang.

“Saya berharap agar semua yang diwisuda dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas SDM dan IPM bagi NTB,” pungkasnya. (dys)

yang simpang siur terkait posisi oknum guru, apakah di bawah Dinas Dikbud atau Kementerian Agama (Kemenag).

Sebab ia memperoleh laporan dari Sekretaris Dinas Dikbud, jika oknum guru ini ada di bawah Kemenag bukan di bawah Dinas Dikbud. Namun laporan dari Kepala Dinas Dikbud di bawah naungan Dikbud.

Menurutnya, data semacam inilah yang kurang valid.

Ditegaskannya, jika guru ini dari pegawai Lobar, maka ia akan memecatnya. “Satu kata pecat sudah, kalau terbukti,” tegas Fauzan.

Terkait pengawasan terhadap guru, seharusnya para guru, terutama kepala sekolah saling kontrol. Di samping itu

perlu peranan komite untuk mengantisipasi adanya persoalan di sekolah. Menurutnya, jika komite kompak dengan sekolah, maka ia meyakini tidak akan ribut.

Sementara Kepala Dinas Dikbud Lobar, M. Iham, MPd, menyatakan terkait kasus ini sebenarnya sudah lama, namun tak dilaporkan ke Dikbud. Pihak sekolah sudah melakukan langkah penyelesaian di internal yang dilakukan sebatas di UPTD. Namun, katanya, ada yang mendengar persoalan ini, sehingga berkembang keluar.

Saat turun bersama Plt Bupati, dirinya sempat melihat langsung para korban yang

diduga mengalami tindak asusila. “Saya lihat mereka bermain dan gembira bersama temannya,” ujarnya.

Terkait kasus ini, ia mengerahkan sepenuhnya kepada aparat kepolisian yang akan menangani. Pihaknya segera menggelar rapat bersama seluruh Kepala SD, SMP dan SMA untuk membahas persoalan ini.

Langkah ini, sebagai upaya antisipasi agar kasus serupa tidak terjadi di sekolah lainnya.

“Kami akan segera rapat koordinasi dengan kepala sekolah SD, SMP dan SMA untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi di tempat (sekolah) lain,” terangnya. (her)

BERTUGAS - Melibatkan siswa dalam beberapa kegiatan sangat penting dilakukan. Apalagi melibatkan siswa pada Patroli Keamanan Sekolah setidaknya mampu menanamkan sikap disiplin dan bertanggung jawab pada siswa bersangkutan. Tampak salah satu siswi MAN 1 Mataram sedang bertugas membantu siswa menyeberang saat jam pulang sekolah, Senin (26/10) sore.

Dipercepat, Pembentukan Dikpora Segera Turun Asosiasi Guru Honor

Siswa Mogok Belajar

ke SMAN 2 Aikmel

Selong (Suara NTB) – Aksi mogok belajar yang dilakukan siswa-siswi SMAN 2 Aikmel Lombok Timur (Lotim), Jumat (23/10) lalu mendapat sorotan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Lotim. Pasalnya, untuk mengetahui penyebab dari akar permasalahan yang terjadi, pihak dari Dikpora Lotim dalam waktu dekat ini akan

turun untuk memonitor langsung ke sekolah yang bersangkutan.

Kepada Suara NTB di ruang kerjanya, Senin (26/10), Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dinas Dikpora Lotim, Wirno Bambang Karmeda, SPd, mengaku segera turun ke SMAN 2 Aikmel untuk mengetahui penyebab dari aksi mogok belajar yang dilakukan oleh para siswa.

“Dalam waktu dekat ini kita akan turun langsung ke lapangan untuk memonitor dan mencari akar permasalahannya. Sehingga permasalahan ini tidak berlanjut,” ujarnya.

Baginya, aksi mogok belajar yang dilakukan para siswa itu tidak seherusnya dilakukan, termasuk dengan terlibatnya institusi lain.

Diketahui, dalam aksi mogok belajar itu, petugas dari Satpol PP Lotim langsung terjun ke lokasi untuk mengamankan situasi supaya tidak terjadi hal-hal yang bersifat anarkis yang dilakukan oleh para siswa. “Yang kita sayangkan itu, seharusnya persoalan itu bisa diselesaikan secara baik-baik oleh internal sekolah itu sendiri tanpa terlibatnya instutusi lain. Terlebih sekolah itu memiliki institusi di atasnya, yakni Dikpora,” kritiknya.

Ditegaskannya, jika mogok belajar terus-terusan dilakukan oleh para siswa. Maka semua pihak baik masyarakat, guru termasuk siswa akan merugi, karena sejumlah jam mata pelajaran terbengkalai. Sehingga, ia berharap aksi-aksi seperti itu tidak seharusnya terjadi dalam dunia pendidikan.

Diketahui, aksi mogok belajar yang dilakukan oleh para siswa itu merupakan yang kedua kalinya terjadi. Sementara, tindakan itu dilakukan lantaran para siswa merasa tersinggung dengan peringatan pada siswa dari kepala sekolah. (yon)

Mataram (Suara NTB) Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTB Drs. H. Ali Arahim menargetkan sebelum akhir Desember 2015 seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB sudah terbentuk Asosiasi Guru Tenaga Kependidikan Honorer Indonesia (AGTKHI).

“Desember semua kabupaten/kota di NTB sudah terbentuk pengurus AGTKHI, sehingga koordinasi semakin lebih mudah,” katanya pada Suara NTB, Senin (26/10).

Ali mengatakan, saat ini sudah terbentuk kepengurusan AGTKHI di Provinsi NTB sebanyak lima kabupaten/kota dan juga sebelumnya sudah dilantik pengurus ATGKI Provinsi NTB. Sementara itu, untuk Pulau Sumbawa saat ini sudah mulai menyusun pengurus pembentukan AGTKHI. Menurutnya, tujuan utama pembentukan AGTKHI sebagai

wadah untuk memperjuangkan nasib mereka yang selama ini belum mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Selain itu, asosiasi ini juga untuk mempermudah komunikasi terkait berbagai persoalan yang dihadapi. “Sesuai dengan AD/ART PGRI, bahwa guru PNS dan honorer tidak ada perbedaan,” kata Ali Rahim.

Berdasarkan data PGRI Provinsi NTB jumlah guru Non PNS yang dikenal dengan nama guru honorer baik itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mengajar di sekolah umum dan guru honorer di bawah naungan Kementerian Agama yang mengajar di madrasah, pondok pesantren (Ponpes) sebanyak 80 ribu orang lebih. Jumlah itu tersebar di 10 kabupaten/kota se Provinsi NTB dengan masa kerja ada yang di atas dua tahun bahkan banyak juga yang mencapai 13 tahun lebih.

(Suara NTB/dok)

Mataram (Suara NTB) Program Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa (SKKM) bagi seluruh mahasiswa IKIP Mataram yang telah dimulai pada tahun ajaran baru 2014/ 2015 silam berdampak pada tingkat keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan berbagai kegiatan kemahasiswaan.

Hal itu menurut Rektor IKIP Mataram Prof. Drs. Toho Cholik Mutohir, MA, PhD, sangat baik bagi peningkatan pengetahuan mahasiswa IKIP. “Jadi itu menurut saya salah satu inovasi yang kita lakukan, karena kebanyakan kegiatan mahasiswa tidak dilakukan dalam bentuk SKKM, hal itu berdampak pada upaya mahasiswa untuk aktif berkegiatan,” jelasnya.

Selain itu, Toho Cholik menjelaskan berdasarkan laporan yang diterima, terjadi peningkatan jumlah pembuatan (pengajuan) proposal untuk program hibah bersaing dan kewirausahaan bagai mahasiswa. Hal itu menunjukkan antusiasme yang sangat luar biasa.

“Sehingga nanti partisipasi mahasiswa dalam rangka mengembangkan kampus tertuang dalam kegiatan akademis dan non akademis, seperti seni, tari, olahraga, ini luar biasa. Kita berikan sebebasbebasnya untuk berkreasi sesuai dengan visi IKIP sebagai LPTK terkemuka, inovatif, produktif dan berkarakter,” jelasnya.

IKIP Mataram mulai memberlakukan program SKKM kepada seluruh mahasiswa IKIP Mataram dengan tujuan agar setiap mahasiswa termotivasi untuk senantiasa mengembangkan potensi mereka masing-masing atas setiap kegiatan yang dilahirkan oleh mahasiswa.

Selain itu, program SKKM juga sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan mahasiswa karena hal tersebut merupakan bagian dari proses belajar. Dengan demikian, diharapkan program SKKM dapat semakin memantik kreativitas dan keaktifan mahasiswa dalam membuat kegiatan. (dys)

Pada kesempatan itu, Plt Bupati pun mengancam akan memecat oknum guru, jika terbukti melakukan tindakan asusila. Fauzan telah memerintahkan Dinas Dikbud dan Disosnakertrans bertemu secara serius membahas masalah ini. Ia meminta dua SKPD membahas langkah apa yang dilakukan.

Dirinya menerima laporan

(Suara NTB/ars)

Program SKKM IKIP Harapkan Mahasiswa Lebih Aktif

Giri Menang (Suara NTB) Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, bersama jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) serta Dinas Sosial Tenaga Kerja Transmigrasi (Disosnakertrans) melakukan sidak ke SDN 3 Jagaraga, Kecamatan Kuripan. Sidak Plt Bupati bersama jajarannya ini untuk melihat langsung kondisi lima siswi yang diduga korban pencabulan oknum guru agama di sekolah itu.

(Suara NTB/yon)

(Suara NTB/dok)

Tak Berorientasi PNS

Kendati masa kerja sudah lama, lanjut Ali, para guru non PNS ini sebagian besar belum mendapatkan penghasilan yang layak sebagai seorang guru yang mendidik, mencerdaskan generasi anak bangsa.

“Melalui asosiasi guru honorer yang berada di bawah PGRI, nasib guru honorer ini bisa diperjuangkan,” ujarnya. (dys)

Kemdikbud Tegaskan UKG Angkat Derajat Guru Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) menyatakan Uji Kompetensi Guru (UKG) bukan untuk mempermalukan, tetapi justru mengangkat derajat guru.

“UKG bukan untuk mempermalukan guru, tetapi justru mengangkat derajat guru dan meningkatkan kompetensi guru,” ujar Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Sumarna Surapranata di Jakarta, Senin.

Pernyataan itu sekaligus membantah apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo yang keberatan jika hasil kompetensi dipublikasikan, karena berpotensi un-

tuk merendahkan guru, terutama jika nilainya di bawah standar. Publikasi itu akan meruntuhkan kepercayaan orang tua pada guru bersangkutan.

Dirjen Sumarna menambahkan setelah dilakukan UKG, maka guru yang nilainya di bawah standar kompetensi (pada tahun ini 5,5) akan mengikuti pelatihan.

Sementara, guru yang nilainya di atas standar atau yang mencapai nilai sempurna akan dijadikan mentor.

“UKG akan dilangsungkan setiap tahunnya, untuk mendapatkan angka tertentu. Targetnya pada 2019 adalah delapan,” jelas dia.

Pada tahun ini, UKG akan berlangsung pada 9-27 November. UKG akan diikuti sekitar 2.949.110 guru, baik guru yang

mempunyai sertifikasi pendidik maupun guru yang belum bersertifikat pendidik, baik PNS maupun guru honorer.

UKG akan dilaksanakan dengan dua cara, yaitu dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring). Hanya 36 dari 520 kabupaten/kota yang tidak melaksanakan UKG secara luring.

Kemdikbud juga menyiapkan 200 paket soal untuk 200 mata pelajaran program keahlian. Waktu pelaksanaan tiap guru hanya berlangsung dalam satu hari, tepatnya selama 120 menit, pilihan ganda dengan jumlah soal 60-100 soal. Dalam satu hari, terdapat tiga gelombang UKG. Setelah UKG, akan dilakukan pendidikan dan pelatihan bagi guru. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

Listrik Padam, Sirnas Bulutangkis Sempat Dihentikan Mataram(Suara NTB) Pertandingan Sirnas Bulutangkis di GOR Turide Mataram, Minggu (26/10) kemarin sempat dihentikan akibat pemadaman listrik. Panitia pertandingan betul-betul kehilangan akal untuk membuat listrik tetap menyala. Sebab genset yang disiapkan untuk mengantisipasi pemadaman listrik saat itu tidak dapat digunakan. Daya listrik pada genset tak sanggup menanggung beban kebutuhan listrik di lokasi tersebut.

Ketua Panitia Pertandingan Sirnas Bulutangkis, Ir. Moh. Iqbal yang dihubungi Suara NTB di lokasi mengatakan pemadaman listrik memang bukanlah hal yang baru terjadi di Kota Mataram, hal ini sudah menjadi kejadian yang sering dijumpai di Kota Mataram.

Bahkan masyarakat sudah sering mengeluh soal pemadaman listrik itu namun pemadaman listrik tidak bisa dihindari pasalnya pihak PLN tak bisa menjamin listrik tetap menyala.

“Sebelum Sirnas Bulutangkis digelar kita sudah berkoordinasi dengan PLN. Namun pihak PLN cabang Mataram tak bisa menjamin listrik di lokasi GOR tetap menyala, karena pemadaman listrik di Kota Mataram sudah digilir,” ucap Iqbal.

Lanjutnya, akibat tidak ada

jaminan, pihak PLN menyarankan panitia penyelenggara Sirnas bulutangkis untuk menyewa genset dari pihak swasta. Sayangnya genset berkekuatan 40 ribu KWH yang disewakan oleh pihak panitia tidak mampu mengangkat listrik di lokasi pertandingan, sehingga pertandingan sempat dihentikan.

Penanggungjawab Pertandingan, Zaenal Abidin yang dikonfirmasi Suara NTB di lokasi mengatakan pemadaman listrik di GOR terjadi dua kali hari itu, yakni dimulai Pukul 13.08 wita. Sekitar 24 menit padam, listrik pun kembali menyala, namun listrik kembali padam pukul 14.28 wita. Hingga berita ini ditulis listrik belum menyala.

Untuk diketahui, pemada-

Icuk Hadiri Sirnas Bulutangkis di NTB Mataram (Suara NTB) Sirnas Bulutangkis yang digelar di Mataram, Senin (26/ 10) kemarin sepertinya menarik perhatian mantan juara dunia bulutangkis Indonesia, Icuk Sugiarto. Mantan Ketua umum Pengprov PBSI DKI Jakarta itu hadir menyaksikan penyelenggaraan event nasional itu.

Icuk Sugiarto yang dihubungi Suara NTB di lokasi pertandingan mengatakan kedatangan dirinya di Sirnas Bulutangkis NTB itu bukan untuk memantau bibit atlet berbakat. Namun kedatangannya di event itu untuk melihat putri bungsunya, Zausha Fadhila Sugiarto yang akan ambil bagian di event itu. Selain itu dia juga datang ke NTB untuk bersilaturahmi dengan pengurus PBSI NTB yang dianggapnya sebagai mitra kerja di kepengurusan PBSI NTB. “Kedatangan saya di sini bukan untuk memantau atlet, saya ingin ketemu dengan teman-teman pengurus PBSI NTB, saya juga ingin melihat putri bungsu saya yang akan mengikuti pertandingan. Katanya setelah dari Malaysia dia akan langsung ke NTB,” ucapnya seraya menambahkan putrinya yang baru berusia 16 tahun itu akan tampil di pertandingan nomor tunggal putri.

Pantauan Suara NTB di lokasi Icuk duduk berdampingan dengan Panitia Pertandingan, Moh. Iqbal dan Ketua Umum PBSI NTB Junaidin Yaman. Acara pembukaan Sirnas Bulutangkis itu juga dihadiri juga anggota Bidang Organisasi KONI NTB, Dachlan A. Bandu.

Kepada Suara NTB, Icuk mengatakan jabatannya sebagai Ketua Umum PBSI DKI Jakarta sudah berakhir. Dia dinonaktifkan dari kepengurusan PBSI DKI Jakarta atas alasan tidak melantik kepengurusan PBSI Jakarta Timur.

“Saya diberhentikan dan saya tidak lagi menjabat ketua PBSi DKI Jakarta,” ucapnya tanpa ingin menanggapi lebih jauh alasan pemberhentian dirinya dari PBSI DKI Jakarta.

Di tempat yang sama Ketua Panitia Pertandingan, Ir. Moh. Iqbal melaporkan bahwa Sirnas Bulutangkis di NTB diikuti 763 atlet dari seluruh provinsi di Indonesia. Event yang akan berlangsung hingga 31 Oktober itu akan mempertandingkan empat kategori, yakni pemula, remaja, dewasa dan taruna. Dan memperebutkan total hadiah Rp 200 juta.

“Untuk pertandingan ketegori Taruna dan Dewasa akan digelar sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, sementara untuk kategori pemula dan remaja dipertandingkan di GOR JBC Ampenan Mataram,” ucapnya.

Sementara Ketua Umum PBSI NTB, Junaidin Yaman mengatakan penujukan NTB sebagai lokasi pertandingan Sirnas bulutangkis merupakan kehormatan. Karena tidak semua provinsi bisa menjadi tuan rumah penyelenggaraan sirnas tersebut. Lewat event tahun PB PBSI itu Junaidin berharap akan mampu melahirkan atlet-atlet NTB yang mampu berprestasi di level nasional hingga Internasional. (fan) Icuk Sugiarto (Suara NTB/fan)

Juara Sepak Bola U-12 Diraih SSB Diponegoro Sumbawa Besar (Suara NTB) SSB Diponegoro (SSB-D) berhasil keluar sebagai juara pada sepak bola U – 12 di stadion Pragas Sumbawa Besar. Setelah mengalahkanUdayana CF, (3-0) di partai puncak Minggu kemarin.

Dengan hasil ini, SSB berhak atas uang pembinaan sebesar Rp 7 Juta dan medali serta penghargaan lainnya.

FKKPPS sebagai penyelenggara kegiatan juga memberikan penghargaan kepada top scorer, David Satriawan Susanto (17 Goal) dari Team Tunas Melati Kakiang dan pemain terbaik diberikan kepada A. Emanuel Sina dari SSB-D. Setelah SSB-D dan Udayana FC yang masing-masing juara I dan II, untuk posisi juara III dan IV diraih Delanguar D’odedan SMPN 2 Sumbawa.

Wakil Ketua KONI Sumbawa Varian Bintoro, yang menutup pertandingan menyatakan kondisi persepakbolaan nasional yang bisa dikatakan terpuruk dan masih dalam kondisi transisi. Meski demikian FKPPS tetap dengan bersemangat untuk tetap mencari bibit unggul pada usia dini dengan melaksanakan kegiatan untuk pembinaan terhadap cabang olahraga sepak bola di Kabupaten Sumbawa. Diharapkannya pembinaan dan pencarian bibit juga hendaknya dilakukan secara intens oleh cabang olah raga lainnya. (arn)

man listrik itu dikeluhkan oleh perangkat pertandingan (wasit dan juri), sebab akibat dari pemadaman listrik itu mengakibatkan pertandingan harus dihentikan. Panitia pertandingan harus menghentikan pertandingan karena lampu yang menerangi arena pertandingan padam dan membuat situasi di lapangan gelap.

Atlet juga mengeluhkan pemadaman listrik tersebut, sebab disaat atlet sedang asyik bertanding, tiba-tiba pertandingan harus dihentikan. Hal itu sangat mengganggu konsentrasi atlet.

Menurut Zaenal bila pemadaman listrik itu sering dilakukan, dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan pertandingan. Sebab pemadaman lampu

(Suara NTB/fan)

LISTRIK PADAM - Atlet peserta Sirnas Bulutangkis terlihat berdiri di pinggir lapangan saat listrik di GOR 17 Desember Turide Mataram, Senin (26/10) kemarin padam. Wasit terpaksa menghentikan pertandingan sambil menunggu listrik menyala. itu berdampak pada penundaan jadwal pertandingan.

“Pertandingan yang harus dim-

ulai hari ini bisa-bisa ditunda sore karena kita harus menunggu nyala,” ucapnya. Zaenal menyarankan

KONI Pusat Gelar Penataran Pelatih Tingkat Dasar

NTB Diharapkan Mampu Melahirkan Pembina Atlet yang Andal Mataram (Suara NTB) KONI Pusat bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menggelar Penataran Pelatih Tingkat Dasar di Hotel Bidari Mataram, Senin (26/10). Lewat kegiatan itu Provinsi NTB diharapkan bisa melahirkan pembina atlet cabor yang andal.

Wakil Ketua KONI Pusat, Mayjen TNI (Pur), Suwarno yang diwawancara Suara NTB di sela kegiatan mengatakan kegiatan pelatihan pelatih tingkat dasar itu merupakan agenda tahunan pihak KONI Pusat dalam rangka meningkatkan kualitas kepelatihan pelatih cabor yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia.

Lewat kegiatan kepelatihan itu para pelatih yang hadir diajarkan bagaimana membuat metode kepelatihan yang benar, terutama soal kebutuhan nutrisi dan periode kepel-

atihan yang berjejang harus dipahami benar-benar oleh pelatih dalam melatih atlet.

“Ini penataran pelatih tingkat dasar yang akan kita lakukan di semua provinsi.

Mereka akan diajarkan bagaimana pentingnya nutrisi bagi atlet. Dan bagaiman periode kepelatihan yang benar,” ucap Suwarno yang saat itu didampingi Ketua umum KONI NTB, H. Andy Hadianto bersama pengurus KONI NTB, Hari Gunawan.

Dijelaskan Suwarno, kegiatan penataran pelatih itu melibatkan pelaku olahraga di NTB, seperti mantan atlet, pelatih juga dapat ikut serta di kegiatan tersebut. Harapannya, kedepan NTB dapat melahirkan tenaga pembina olahraga yang handal. Karena dengan memiliki pembina olahraga yang andal NTB akan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi di kancah nasional, sehingga target

KONI NTB meraih 15 medali emas di PON Jabar 2016 dapat diwujudkan.

Di tempat yang sama pengurus KONI NTB, Hari Gunawan melaporkan kegiatan pelatihan pelatih tingkat dasar itu melibatkan 50 pelatih yang tersebar di kabupaten/kota di NTB. Khususnya pelatih-pelatih dari cabor-cabor unggulan dan potensial NTB menjadi prioritas utama yang mengikuti kegiatan tersebut.

Selama mengikuti kegiatan kepelatihan pelatih itu, para peserta mendapatkan materi kepelatihan dari tiga pembicara utama yakni, Dr. Wahyuningtias, salah satu dosen dari UNIPAD Surabaya,Hendra Wardoyo MPd - Dosen UNJ, Dr. Johansyah Lubis –Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang juga selaku Ketua Bidang Pembinaan Prestasi (Binpres) KONI Pusat. (fan/*)

(Suara NTB/fan)

PELATIHAN PELATIH - Puluhan pelatih mengikuti Penataran Pelatih Tingkat Dasar di Mataram, Senin (26/10) kemarin.

Tim Penjaringan KOI Perpanjang Masa Pendaftaran Jakarta (Suara NTB) Tim Penjaringan calon Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) secara resmi memperpanjang waktu pendaftaran calon kandidat karena hingga Senin pukul 16.00 WIB belum ada yang mengembalikan formulir padahal ada 49 formulir yang dikeluarkan.

“Sesuai dengan jadwal, penutupan perdaftaran adalah hari ini pukul 24.00 WIB. Namun, hingga saat ini belum ada yang mengembalikan formulir. Kita cukup realistis, sampai jam segini aja belum ada yang kembalikan formulir,” kata Ketua Tim Penjaringan Ahmad Budiarto di Jakarta, Senin kemarin.

Menurut dia, perpanjangan waktu pendaftaran calon ketua umum maupun komite eksekutif sesuai dengan surat dari Ketua KOI. Keputusan didapat setelah sebelumnya dilakukan pertemuan dan keputusan tersebut dinilai tidak melanggar aturan.

Sesuai dengan kesepakatan, masa pendaftaran atau Pengembalikan formulir yang telah diambil oleh bakal calon diperpanjang hingga Jumat (30/10). Pengembalikan formulir ini ditunggu hingga pukul 12.00 WIB. Sedangkan pelaksanaan kongres akan digelar di Jakarta, Sabtu (31/10).

“Paling tidak masih ada waktu untuk memverifikasi data-

data yang dimasuk,” kata Ahmad Budiarto menambahkan.

Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Sekjen PP PBSI itu menjelaskan, dari 49 sembilan formulir yang telah dikeluarkan terdiri dari enam formulir untuk calon ketua dan 43 formulir untuk calon komite eksekutif. Hanya saja semuanya belum mengembalikan formulir.

“Kami tidak bisa menyebutkan nama siapa saja yang telah mengambil formulir. Tugas kami adalah menjaring dan memverifikasi sesuai dengan syarat yang telah ditentukan,” katanya menjelaskan.

Ada 13 syarat yang harus dipenuhi diantaranya harus mempunyai visi serta manajemen olahraga nasional maupun internasional, mempunyai pengalaman yang luas pada olahraga nasional dan internasional minimal lima tahun, tidak tersangkut pidana serta bertempat tinggal nyata di Jakarta dan dibuktikan dengan KTP. “Persyaratan ini mutlak, tapi tidak menyulitkan. Ini mengacu dengan AD/ART. Yang jelas untuk menerima dan menolak calon ditentukan oleh kongres,” kata Ahmad Budiarto menegaskan.

Informasi yang berkembang, ada beberapa nama yang akan mengajukan

diri sebagai Ketua KOI diantaranya Erick Thohir, Ketua Umum KONI Tono Suratman, Sesmenpora Alfitra Salamm, Ketua KONI Sumatera Selatan Muddai Madang serta pengusaha Hilmi Panigoro.

Terkait dengan siapa saja yang diundang pada Kongres KOI, plt Sekjen KOI Hifni Hasan yang juga anggota Tim Penjaringan mengatakan ada 50 pemiliki suara yang terdiri dari 42 anggota biasa, tujuh anggota luar biasa dan satu exofficio. (ant/bali post)

pihak panitia lokal berkoordinasi dengan pihak PLN terkait pemadaman listrik tersebut, karena bila

pemadaman terus terjadi maka pelaksanan Sirnas Bulutangkis di NTB akan terus terganggu. (fan)

Saatnya Mourinho Hengkang?

London Melakoni sembilan laga, dengan koleksi tiga kemenangan, dan lima kekalahan dari Manchester City, Crystal Palace, Everton, Southampton, dan sekarang West Ham, serta merta memunculkan tanda tanya besar, apakah sudah saatnya Jose Mourinho pergi meninggalkan Chelsea?

Sederet tanya menerpa manajer berjuluk The Special One itu, apakah Chelsea akan memecat Mourinho yang pernah meraih predikat sebagai manejer tersukses dalam perjalanan sejarang Premier League? Apakah Roman Abramovich sebagai pemilik klub pada akhirnya mendepak pelatih berkebangsaan Portugal itu hanya dalam hitungan 10 laga selama musim kompetisi ini?

Pertanyaan-pertanyaan itu ditulis dalam laman Daily Telegraph dengan mencatat bahwa Chelsea telah kebobolan 19 gol, memasukkan 15 gol, dan sampai pekan kesepuluh terdampar di peringkat kelima belas klasemen sementara Premier League musim 2015/16.

Torehan itu jelas-jelas membawa kubu Stamford Bridge dalam situasi krisis selama menjalani ziarah di planet sepak bola. Situasi eksistensial itu menekan Mourinho. Situasi makin runyam lantaran penampilan sejumlah pemain Chelsea diterpa problem.

Cesc Fabregas tampil tanpa gairah, Diego Costa tidak bertaji bahkan mengalami kelebihan berat badan, sementara performa Nemanja Matic mengecewakan, ditambah penampilan di bawah standar dari John Terry.

Semua krisis itu tidak lepas dari tanggungjawan Mourinho sebagai manajer Chelsea. Semua telunjuk kini terarah kepada Mou. Masih segar dalam ingatan ketika Mourinho kembali ke London pada 2013, ia memproklamasikan diri sebagai “The Happy one”. Kini, hanya dalam hitungan dua pekan, predikat itu dirasa hampa karena yang ada kini frustrasi, kemarahan dan keinginan menyalahkan pihak lawan.

Ketika berada di ambang pemecatan, publik langsung teringat ketika Mourinho berlaku sewenang-wenang terhadap physioterapis Chelsea Eva Carneiro.

Bahkan The Special One terancam hukuman denda dari asosiasi sepak bola Inggris (FA) lantaran ia diusir dari arena bangku cadangan ketika Chelsa kalah 1-2 dari West Ham dalam laga Sabtu (24/10).

Laman Daily Star menulis bahwa Abramovich dikabarkan berkeinginan memboy-

ong manajer Bayern Muenchen Pep Guardiola ke Chelsea menggantikan Mourinho.

Sherwood Dipecat Dinilai miskin prestasi selama menjalani laga Premier League musim kompetisi 2015/ 16, akhirnya manajemen Aston Villa mencopot Tim Sherwood dari jabatan sebagai manajer pada Minggu.

“Dewan telah memantau penampilan tim sepanjang musim kompetisi, dan yakin bahwa hasilnya tidak cukup menggembirakan, untuk itu perubahan merupakan sebuah keharusan,” demikian pernyataan dewan sebagaimana dikutip dari laman klub itu.

“Meskipun demikian, klub mengucapkan terima kasih atas kiprah dan kerja keras Tim yang mampu membawa klub keluar dari situasi sulit di musim lalu.

Biar bagaimanapun, ia telah memberi kontribusi positif bagi perjalanan tim. Kami berharap dia beroleh sukses di masa depan,” demikian pernyataan itu sebagaimana dikutip dari laman The Age. “Asisten manajer Ray Wilkins, pelatih tim utama Mark Robson dan analis pertandingan Seamus Brady harus juga meninggalkan tim ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada mereka.”

“Mencari manajer baru merupakan prioritas. Tim untuk sementara akan ditangani Kevin MacDonald.”

Pemecatan terhadap Sherwood salah satunya dipicu oleh kekalahan Aston Villa 1-2 ketika melawan Swansea dalam pertandingan pada Sabtu (24/ 10). Pelatih berusia 46 tahun itu didaulat menjadi pelatih Villa pada Februari lalu menggantikan Paul Lambert dengan durasi kontrak 3,5 tahun.

Ia mampu menyelematkan Villa dari ranjau degradasi dan memboyong mereka untuk melaju ke final Piala FA, meski akhirnya kalah dari Arsenal. (ant/bali post)

Jose Mourinho (ant/bali post)

Selasa, 27 Oktober 2015

Pertama Kalinya Atlet Sirnas PBSI Memboyong Puluhan Mobile Phone Polytron DUKUNGAN produsen elektronik asli Kudus Jawa Tengah akan olah raga di tahun ini semakin bersemangat dan membara dengan keikutsertaannya dalam mensponsori kegiatan Sirnas PBSI sepanjang tahun 2015 ini di 10 jadwal pertandingan.

Wadah organisasi bulu tangkis nasional yang dikenal dengan PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) telah memiliki kegiatan pertandingan yang ter(Suara NTB/ist) jadwal. Pertandingan terjadSanto Kadarusman wal kali ini di Sirkuit Nasional Bali / NTT / NTB Open yang dimulai dari tanggal 26 hingga 31 Oktober 2015 yang akan dilangsungkan di GOR KONI Mataram Sebelumnya sudah dilakukan Sirkuit Nasional Kalimantan Open, Sirkuit Nasional JaTeng di Yogyakarta pada tanggal 18 hingga 22 Agustus dan di Magelang JaTeng pada tanggal 24 hingga tanggal 29 Agustus, Sirkuit Nasional Jabar Open 18-23 Mei 2015 yang dilangsungkan di kota Bogor, Sirkuit Nasional Jakarta Open 11-16 Mei 2015, Sirkuit Nasional Sulawesi Open di Manado 27 April – 02 Mei dan di Sirkuit Nasional Sumatera A Open di Palembang pada 23-28 Februari 2015 yang lalu. Berikutnya akan dilaksanakan, Sirkuit Nasional Jatim Open 09-14 Nov 2015 yang akan dilangsungkan di Surabaya, Sirkuit Nasional Sumatera B Open yang dimulai 23 hingga 28 November 2015 di Pekanbaru.

Tentunya sejumlah pemain muda berbakat di terjunkan di pentas yang berbasis nasional ini untuk mengasah kemampuan dan menggali pengalaman atlet bulu tangkis Indonesia.

Santo Kadarusman selaku Public Relations dan Marketing Event Manager mengatakan, “Kejayaan bulu tangkis Indonesia di tahun 1990-an rasanya harus kembali bangkit. Tentunya butuh dukungan untuk para atlet Indonesia untuk mewujudkan hal ini.”

Proses regenerasi yang terlambat diharapkan dapat dihindari dengan kegiatan-kegiatan kejuaraan olah raga seperti ini.

Sirnas PBSI sangat berperan dalam mengontrol dan menjaring atlet muda yang berbakat.

Pentas olah raga Sirnas PBSI ini juga turut mengundang atlet dari negara tetangga untuk ikut berlaga, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Jepang, Vietnam, Taiwan dan Korea.

Laga pertandingan terbuka ini memiliki target peserta berjumlah 700 hingga 1200 atlet, yang pendaftarannya di buka untuk umum dari klub klub olah raga nasional. Kategori umur peserta dibuka mulai dari umur 15 tahun hingga 30 tahun, baik untuk pria ataupun wanita.

“Untuk pertama kalinya di dalam kejuaran Sirnas PBSI setiap pemenang ataupun pilihan pemain terbaik putra dan putri selain mendapatkan hadiah juga mendapatkan bingkisan berupa mobile phone Polytron. Pemain terbaik tersebut dipilih di setiap kota penyelenggaraan pertandingan”, tambah Santo.

Kejuaran ini akan bermuara pada laga Junior Master kompetisi di Indonesia guna mencari pemain terbaik dan regenerasi atlet agar kejayaan bulu tangkis Indonesia dapat kembali berkumandang baik di laga nasional maupun laga yang berkapasitas internasional. Pada kesempatan ini pula dipamerkan Polytron Mobile Phone, Polytron MUZE Bluetooth Speaker & Polytron MUZE Bluetooth Headphone. (adv)

SUARA NTB

Halaman 12

Cairkan Dana Desa

BPMPD Diminta Jangan Mempersulit Giri Menang (Suara NTB) BPMPD diminta jangan mempersulit desa dalam proses pencairan dana desa.

Seperti syarat perlunya rekomendasi dari BPMPD. BPMD diminta jangan mempersulit desa dalam pemberian rekomendasi tersebut. Jika dipersulit, desa diminta melapor langsung ke Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid.

Demikian ditegaskan Plt Bupati H. Fauzan Khalid kepada wartawan kemarin.

Menurutnya, rekomendasi ini dilihat azas tujuannya.

Karena itu jika memang itu bukan masuk persyartan pencairan dana desa, maka tentunya BPMPD jangan mempersulit desa. Karena dengan adanya rekomendasi itu bisa melakukan pengawasan oleh BPMPD.

Sementara itu, Wakil Ketua AKAD, Syahril menyatakan, sebaiknya surat rekomendasi, salah satu persyaratan pencairan dana desa yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Lombok Barat ditiadakan saja. Sebab rekomendasi ini menyebab banyak pemerintahan desa telat merealisasikan anggaran. “Padahal, persyaratan ini tidak ada

dalam ketentuan pencairan.

Malah, realisasi dana desa dipermudah oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,” imbuh Sahril, Senin (26/10).

Dana Desa di Lombok Barat sebesar Rp 37 miliar lebih, dari penerimaan dana desa Lombok Barat telah mencairkan tahap pertama 100 persen dan tahap dua telah mencairkan 64 desa.

Peraturan menteri keuangan per-

syaratan pencairan hanya RPJMDes, RKPDes, dan RAPBDes. Sedangkan rekomendasi itu dikeluarkan BPMPD perihal pengawasan. “Ini sebenarnya tidak ada, tapi sengaja dibuat BPMPD untuk mempersulit,” katnya.

Adanya rekomendasi ini, pemerintahan desa merasa tertahan dana desa yang tidak bisa merealisasikan anggarannya.

Bahkan, ada beberapa desa yang mengambil dana desa tanpa ada rekomendasi diblokir rekeningnya. Tentu, itu akan menghambat proyek fisik desa. jika rekomendasi ini dijadikan alasan pengawasan, menurutnya tidak tepat sebab pengawasan itu harus dilakukan dengan tu-

Tinggi, Kekerasan Seksual Terhadap Anak di NTB Tanjung (Suara NTB) Kekerasan seksual yang diderita anak di NTB tergolong tinggi. Berdasarkan hasil survai Lembaga Perlindungan Anak (LPA) tahun 2014, tercatat kekerasan seksual anak mendominasi dari 5 jenis kekerasan terhadap anak yang diteliti.

Demikian diakui Ketua LPA NTB, Sahan, SH, di sela-sela menghadiri sidang itsbat nikah massal yang digelar di Dinas Dukcapil KLU, Senin (26/10).

Sahan menilai, kasus kekerasan terhadap anak tergolong tinggi. Acuannya selama survai tercatat 160 kasus kekerasan terhadap anak yang ditemukan di NTB. Dari angka tersebut, dite-

mukan 50 kasus katagori kekerasan seksual kepada anak, 42 kasus anak yang berhadapan dengan hukum, dan sisanya pada 3 katagori lain, yaitu penelantaran anak, bayi yang dibuang dan pernikahan dini yang mengakibatkan kekerasan terhadap anak dan perempuan. “Dari jumlah kasus itu saja, menempatkan NTB pada urutan ke 5 se Indonesia untuk kekerasan terhadap anak,” ujar Sahan.

Mantan Kabid Sosial di Disosdukcapil NTB ini mengakui, kasus pernikahan dini juga menyumbang kontribusi, sebab terjadinya kejahatan seksual dan penelantaran terhadap anak. Oleh karena pernikahan dini tidak dibeka-

li kematangan unsur orang tua, menjadikan perjalanan rumah tangga yang bersangkutan berjalan kurang mulus.

Selain kasus tersebut, LPA NTB juga mensurvai tingginya angka rumah tangga yang tidak memiliki buku nikah. Secara administratif kependudukan, mereka yang tidak mengantongi akta nikah digolongkan sebagai pasangan kawin siri.

“Hasil Survai LPA NTB, rata-rata dalam satu tahun ada sekitar 1.500 KK yang tidak memiliki buku nikah un-

tuk pasangan yang baru menikah (baca : menikah di atas tahun 2000). Dengan asumsi tiap KK memiliki 2 orang anak, maka ada 3000 anak yang tidak memiliki akta kelahiran, setiap survai,” terangnya.

Menyikapi persoalan itu, LPA NTB mendorong dua hal, pertama, seluruh kabupaten/ kota mencegah pernikahan dini.

Kedua, seluruh Kabupaten dan kota menganggarkan melalui APBD untuk melakukan sidang itsbat nikah sehingga hak kependudukan pada anak terpenuhi.

Karyawan RSI Siti Hajar Hearing ke DPRD NTB Mataram (Suara NTB) Sekitar 30-an karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar, Mataram, yang mengatasnamakan forum karyawan karyawati RSI Siti Hajar, Senin (26/10) melakukan hearing ke Komisi V DPRD NTB terkait belum dipenuhinya hak mereka atas pembayaran insentif sebesar Rp 450.000 yang belum dibayarkan oleh pihak RSI selama tiga Bulan.

Hearing karyawan RSI yang diketuai oleh Sayadi, SH, diterima langsung oleh Ketua Komisi V DPRD NTB, Dra. Hj. Wartiah, M.Pd dan beberapa anggota komisi V lainnya. Selain menuntut insentif yang belum dibayarkan, para karyawan juga menuntut pihak RSI untuk mencabut Surat Keputusan (SK) skorsing terhadap karyawan. Karena skorsing dinilai oleh para karyawan sebagai tindakan sepihak RSI. Sementara sebelumnya mereka tidak pernah mendapatkan surat teguran atau peringatan apapun dari pihak RSI. Wartiah yang dikonfirmasi, membenarkan tuntutan para karyawan RSI yang menolak kebijakan Direktur RSI, dr. Ahmadi.

Menurut Wartiah, yang mebuat para karyawan tambah kecewa adalah kebijakan Direktur RSI yang melakukan prekrutan karyawan baru. Sementara di satu sisi, para karyawan yang sudah lama mengabdi di skorsing.

Namun menurut Wartiah, setelah pihaknya mempertemukan para karyawan dengan pihak manajemen RSI, sementara ini sudah menemukan titik terang. Pihak rumah sakit sudah bersedia untuk mencabut SK skorsing para karyawan.

Wartiah berjanji, Komisi V akan tetap terus mengawal persoalan tersbut hingga benar-benar selesai. Karena menurutnya perselisihan di internal RSI tersebut dihawatirkan akan mengganggu pelayanan kesehatan pada masyarakat.

Untuk selanjutnya, Komisi V berencana memediasi persolan internal RSI dengan, dengan mempertemukan dalam satu ruangan para Karyawan, pihak Yayasan, Jamsostek, Disnakertrans dan Direktur RSI. (ndi)

RUPA-RUPA

run ke lapangan dengan mengecek realiasasi anggaran dengan pihak kecamatan setempat. kalau rekomendasi bagaiman bisa tahu itu dana desa disimpangkan. Jika mereka turun, AKAD sangat mendukungnya.

Sementara itu, BPMPD melalui Kabid Pemerintahan Desa, H. Saiful Ahkam mengatakan surat rekomendasi yang dikeluarkan BPMPD dalam pencairan dana desa merupakan salah satu langkah pengawasan dan pengontrolan proses pencairan dana desa. Maka, bagi desa yang tidak mengindahkan kebijakan ini, tidak segan-segan rekening desa-nya akan diblokir. (her)

RUPA-RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

Sebab tanpa buku nikah orang tua, akta kelahiran anak tidak akan dapat diproses.

“Inisiasi Perda Nikah dini yang dilakukan KLU kita apresiasi dan kita dorong. Untuk membuat Perda memang tidak mudah, sehingga kalau KLU mengalami kesulitan, LPA NTB siap membentuk tim untuk memfasilitasi. Selama ini baru ada Perda Perlindungan anak dan Perempuan di NTB, tapi Perda pernikahan dini belum, tapi ini perlu disusul untuk direalisasikan,” tandas Sahan. (ari)

SUARA NTB

Selasa, 27 Oktober 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

RUPA-RUPA

Rp. 995 Jt

BEKAM

OPINI

SUARA NTB Selasa, 27 Oktober 2015

Halaman Halaman 14 14

Gerilya Para Koruptor Solusi Tepat Entaskan Kemiskinan KEMISKINAN di Kota Mataram muncul silih berganti seiring bertumbuhnya ibukota Provinsi NTB ini. Besarnya anggaran penanggulangan kemiskinan rupanya belum mampu membuat kemiskinan di Mataram terus menurun.

Bahkan belakangan ini, kemiskinan di Mataram menunjukkan grafik peningkatan, meskipun tidak signifikan.

Anggaran penanggulangan kemiskinan yang tersebar di sejumlah SKPD lingkup Pemkot Mataram, menjadi buah bibir lantaran dianggap tidak sepadan dengan hasil yang dicapai. Seperti diketahui, Pemkot Mataram telah mengalokasikan anggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram sebesar Rp 30 miliar.

Anggaran ini tidak terpusat hanya di satu SKPD saja, melainkan menyebar di sejumlah SKPD yang berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Selain anggaran yang relatif besar, kemiskinan di Kota Mataram diharapkan terus turun dengan keberadaan TKPK (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan). Tim ini diketuai oleh Wakil Walikota Mataram.

Dengan meningkatnya kemiskinan di Mataram, tentu menimbulkan pertanyakaan dari berbagai kalangan.

Dewan misalnya, menduga Pemkot Mataram atau TKPK Kota Mataram belum mengetahui akar persoalan yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Sehingga, penanganan kemiskinan menjadi kurang tepat sasaran.

Apalagi dengan adanya dugaan bahwa kemiskinan terkesan menjadi objek proyek. TKPK seperti dikesankan Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, MSi., terlalu sering mengadakan rapat yang ujung-ujungnya berorientasi pada honor. Kalau hal ini benar adanya, tentu sangat disayangkan.

Karena kalau penanggulangan kemiskinan hanya menjadi ajang proyek saja, tentu sulit berharap angka kemiskinan dapat turun secara signifikan. Apa yang disarankan Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha dapat dijadikan referensi untuk penanggulangan kemiskinan yang lebih serius. Yang dikhawatirkan, janganjangan upaya penanggulangan kemiskinan ini hanya digarap dari belakang meja saja.

Penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan, bisa jadi memerlukan trik-trik tertentu. Sebab, menurut Wayan Sugiartha, ketika dilakukan pendataan orang miskin sebagai dasar pemberian bantuan, terjadi fenomena banyak masyarakat yang tiba-tiba mengaku miskin.

Sehingga ditekankan bahwa penanggulangan kemiskinan harus dilakukan dengan upaya riil dengan melihat kondisi nyata di lapangan.

Setelah melihat kondisi nyata di lapangan, barulah bisa dikalkulasikan berapa sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Mataram. Mestinya pendataan warga miskin jangan meraba-raba. Sehingga solusinya juga menjadi pasti.

Kalaupun memang anggaran yang ada masih kurang, tentu akan dilakukan penambahan.

Yang paling penting, semua SKPD yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan harus memiliki data kemiskinan yang sama. Barulah penanganannya bisa fokus dan terarah. Karena, penanganan kemiskinan saat ini kelihatannya masih jalan sendiri-sendiri. Sehingga disinyalir dalam penyalurannya kerap terjadi tumpang tindih bantuan.

Dimana rumah tangga sasaran yang sama dibantu oleh lebih dari SKPD. Ini jelas menunjukkan kurangnya koordinasi antar SKPD. Pola penanganan kemiskinan yang tumpang tindih ini membuat anggaran menjadi sia-sia. (*)

RADIO

Dada rakyat, kini sedang tersesak. Bukan karena kekenyangan. Tapi oleh sejumlah kejadian aneh seputar Politik di Parlemen. Politik merevisi UU (Undang-Undang) No. 30 tahun 2002, tentang KPK. Gerakan enam fraksi di DPR, Nampak amat bernafsu merubah sejumlah pasal di UU tersebut. Akibat inisiatip buruk itu, sejumlah elemen bangsa, terbakar. Bahkan mempertanyakan, eksistensi Politikus Senayan dengan cita-cita bangsa yang ingin memberantas Korupsi.

PAKAH gengsi dan harga diri, mulai bersemi didadas Politikus kita. Atau ketakutan akibat kejahatan yang terlanjur diperbuat. Sehingga nampaknya menjadi komoditas jual beli lewat kekuasaan di Parlermen. Keras dugaan peristiwa itu, melihat nafsu Fraksi PDIP, Golkar, Hanura, PKB, Nasdem dan PPP. untuk merevisi UU KPK, sejumlah kalangan menuding, inisiatif penyempurnaan kinerja KPK itu, hanyalah akal busuk mereka.

Kini, sebagian terbukti.

Kader-kader Parpol pengusung revisi UU No. 30/2002, setelah diciduk KPK. Sorotan tajam mata public terhadap gerilyawan koruptor, ternyata benar. Publik sungguh mengandalkan KPK, sebagai penegak hukum yang mampu menyeret dedengkot Korupsi. Lihat sasja, prestasi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang menyeret dan menjebloskan sejumlah pejabat Negara. Mereka menganggap, tikus-tikus itulah, penyebab negeri dan bangsa ini bangkrut.

Para gerilyawan, yang ingin melemahkan KPK., sesungguhnya bangsa ini sedang berhadapan dengan “Musang berbulu Ayam”. Diduga masih banyak oknum-oknum yang sedang dalam penyelidikan KPK. Baik kasus lama maupun baru. Kondisi itu, bukan tidak mungkin, ada yang melibatkan aktor Senayan dan

Oleh:

Ruslan Nedi (Wartawan di NTB)

kader petinggi Parpol. Nafsu ingin lolos dari jeratan hukum, satunya cara adalah, bergerilya membuat KPK ompong.

KPK oleh para “grilyiawan” memang diharap jadi macan tak bertaring. Sehingga singa ompong itu, kelak hanya hidup disebuah lembaga “sirkus” yang tidak berguna.

Jika ini terwujud, maka koruptor kakap, yang masih berkeliaran itu, akan ngakak ketawa. Praktis, aparatur negara yang bersih dan bebas dari KKN, sesuai UU No. 28 th. 1999, hanyalah mimpi panjang, tanpa ujung.

Gelagat ketakutan para koruptor, nampak mencolok dari keinginan untuk merevisi pasalpasal 5, 13, 14, 23, 42 dan pasal 52. Selama ini, pasal-pasal bertaring itulah senjata pamungkas KPK yang beda dengan aparat penegak hukum lainnya. Setiap laporan masyarakat, disikapi KPK bagai macan lapar, untuk menyelidiki kasus korupsi. Dengan begitu, informan dari unsur masyarakat merasa informasinya dihargai.

Prestasi gemilang yang berhasil yang ditoreh KPK, sejak 2003 hingga 2015, menunjukkan sukses besar dimata publik. Tercatat 57 Kepala Daerah, berhasil dikerangkeng karena korupsi. Disamping itu ratusan politikus dan kader Parpol yang korup, dijeblos kepenjara. Data yang direlis ICW (Indonesia Coruption Wacth) tercatat 1.328 tersangka, yang sedang ditangani KPK, Kejaksaan dan Kepolisian diseluruh Indonesia. Jumlah tersangka ini, terjaring dari 629 kasus, dengan total kerugian negara Rp 5,29 trilyun. (lihat, Kompas.Com).

Serapi apapun para Koruptor bersembunyi dalam menggelapkan uang negara, asal masih pasal-pasal bertaring itu dalam UU No. 30 th. 2002, niscaya akan ketahuan. Tapi, bila pasalpasal bertaring itu direvisi, maka kewenangan dan kebebasannya terhadang tembok kekuasaan lain. Dan boleh jadi, calon tersangka lenyap keluar negeri atau menghilangkan barang bukti, dan membayar para saksi untuk memberi keterangan palsu. Maka di Pengadilan, putusan bebas akan menari kegirangan dan KPK akan gigit jari, karena sulit membuktikan tuduhannya didepan meja hijau Pengadilan tipikor.

Lihatlah pasal 5, dalam draf usulan perubahan, akan berbunyi usia KPK hanya 12 tahun. Sedangkan untuk menyapu kotoran korupsi

ditubuh Indonesia, paling tidak butuh waktu 25 tahun. Itupun, belum tentu bersih benar. Sedangkan pasal 13, KPK hanya boleh menyidik korupsi diatas nilai Rp 50 miliar. Artinya, koruptor didaerah yang korupsi dibawah Rp 50 miliar, bersiul gembira.

Karena tidak disentuh KPK. Dibawah nilai itu, akan diurus Polri dan Kejaksaan.

Pasal 14, merupakan taring tajam KPK . Banyak tersangka kakap tertangkap tangan karena kewenangan menyadap.

Transaksi pejabat dengan rekanan dan pengusaha, terdeksi KPK, karena pasal 14 itu. Pasal penyadapan tetap ada, tapi KPK menyadap seizin Pengadilan Negeri (PN).

Itupun, setelah mengantongi 2 alat bukti.

Kemungkinan yang bisa terjadi adalah jika pemberi izin di PN tersebut (maaf) seorang koruptor, maka izin baru keluar setelah koleha yang ingin disadap, klear diinformasikan. Sehingga KPK akan gagal, menyadap calon mangsanya. Mengapa Hakim atau penguasa Pengadilan dicurigai korupsi? Tentu berdasarkan pengalaman selama ini, seperti hakim di Medan, mantan ketua MK (Mahkamah Konstitusi).

Disamping itu, ada juga hakim yang sering dipelototi mata publik, lantaran kelakuannya menghukum rendah kasuskasus besar.

Demikian pula dengan pasal 23, yaitu membentuk Dewan Eksekutif dan Dewan Kehormatan yang berasal dari unsur pemerintah, penegak hukum dan masyarakat masing-masing tiga orang. Sementara pasal 42, KPK diusulkan punya kewenangan untuk mengeluarkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Begitu pula dengan pasal 52 yang mensyaratkan KPK untuk menyurati Polri dan Kejaksaan Agung, bahwa penyidikan terhadap tersangka sudah dimulai. Paling lambat 14 hari sejak mulai tersangka diperiksa.

Lika liku kelokan jalan pemeriksaan dan penangkapan seorang pelaku korupsi, mencerminkan semangat memberantas korupsi, masih setengah hati. Atau paling tidak, hanyalah sebuah retorika, penyenang hati rakyat. Rakyat seolah divonis tahu apa tentang hukum. Tahu apa tentang korupsi. Maka ketika bantuan sosial dan lainnya menggelinding, itulah

kesejahteraan. Dan mulut rakyat bungkam, hingga bantuan berikutnya datang lagi. Jiwa penipuan macam itu, memang ada disejumlah oknum-oknum penguasa. Tidak semua, sebab banyak juga penguasa jujur, amanah dan hidup sederhana.

Nasib KPK memang sedang diujung tanduk. Meskipun banyak anggota Parlemen tidak setuju dengan inisiatif busuk rekan-rekannya, dan lantang menyebut bahwa DPR sudah ditunggangi koruptor. Yang dikhawatirkan publik jika revisi UU KPK itu disetujui pleno DPR, maka praktis KPK lumpuh. Macan korupsi yang selama ini galak, kelak akan menjadi mainan yang dipertontonkan dan disoraki khalayak karena lucu.

Harapan publik untuk mematahkan nafsu besar kaum Politisi dienam fraksi, hanyalah presiden Jokowi. Program Nawacita yang keempat dengan nafsu mengubah pasal-pasal di UU KPK, berbenturan. Usulah yang diatasnamakan dari eksekutif, juga layak dipertanyakan. Presiden meski terlihat lemah, tapi rakyat tak suka Jokowi digadai. Seolaholah keinginan menyempurnakan kinerja KPK, datang dari pemerintah. Padahal sejumlah pejabat eksekutif membantah bahwa presiden mau seperti itu.

Karena itu, nasib KPK ada ditangan presiden. Publik berharap, presiden tetap bersemangat untuk perang dengan koruptor. Semoga....

Serapan keuangan 12 SKPD masuk zona merah SKPD jangan lelet

*** Bahan bakar tahu tempe akan dikonversi Asal tidak merugikan perajin

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Selasa, 27 Oktober 2015

Tetapkan Tersangka Baru Setelah Periksa PPK Dari Hal. 1 kata juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjawab Suara NTB, Senin (26/10).

Dari pemeriksaan nanti, akan tergantung penyidik, apakah langsung mengarah ke penentapan tersangka baru atau menunggu terungkap di fakta persidangan. ‘’Kita tunggu penyidik, apakah nanti periksa rekanan, KPA, kita tunggu perkembangan saja,’’ ujar Sutapa.

Tapi yang pasti, dalam perkembangan kasus dengan nilai proyek mencapai Rp 1,8 miliar tahun 2014 ini, penyidik sudah menerapkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menandai tanggung jawab pihak lain sehingga timbul kerugian negara. ‘’Pasal yang diterapkan, Pasal 2 dan 3 Undang – Undang Tipikor, di Junto kan Pasal 55 ayat 1. Jadi soal tersangka lain, nanti setelah pemeriksaan tersangka yang sebelumnya,’’ sambung Sutapa.

Sebagai ulasan gambaran, proyek SID perluasan sawah

pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) ini dengan nilai proyek mencapai Rp 1.810.325.000, peruntukan perencanaan cetak sawah baru 2014. Anggaran ini bersumber dari Kementerian Pertanian, dari Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian Bidang Perluasan Area Pertanian. Area perluasan untuk tujuh wilayah kabupaten di NTB. Namun dalam perjalanan pelaksananannya di NTB, bermasalah dari sisi perencanaan.

Modusnya, ada beberapa kegiatan diduga fiktif ditemukan oleh penyidik Pidsus Kejati NTB. Untuk penyidikan awal ini, baru satu tersangka ditetapkan yakni PPK berinisial HM. Secara materil penyidikan dipastikannya sudah dianggap lengkap, sehingga ketika pemeriksaan tersangka nanti, akan dipersiapkan pelimpahan tahap dua (tersangka dan barang bukti). (ars)

Semua Jalur Ditutup Dari Hal. 1 masih tetap dalam level II alias waspada dalam radius 3 km.

“Hari ini (Senin, Red) masih level II (waspada) radius 3 km.

Bahkan semburan itu sudah tak kelihatan. Hari ini tetap statusnya waspada. Jadi tidak ada peningkatan status,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, Ir. M. Azhar, MM dikonfirmasi Suara NTB, Senin (26/10) siang kemarin.

Dikatakan, aktivitas Gunung Baru Jari terus dimonitor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bandung.

BPBD, katanya terus melakukan komunikasi dengan badan yang mengawasi aktivitas gunung berapi di Indonesia itu.

“Jadi tak ada peningkatan status,”imbuhnya.

Azhar menjelaskan para pendaki yang sudah berada di atas gunung pada umumnya sudah dievakuasi. Namun ada

masyarakat sekitar 50 orang yang tetap bertahan, tak mau dievakuasi dari daerah sekitar Danau Segara Anak karena melakukan upacara Mulang Pekelem. Namun, mereka akan turun gunung pada Selasa (27/10) hari ini.

Sementara itu, semua jalur pendakian sudah ditutup oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Dari tiga pintu masuk menuju Gunung Rinjani, yakni jalur Sembalun, jalur Senaru dan jalur Timbanuh sudah ditutup total.

“Yang dilakukan petugas BPBD memnatau dan mengevaluasi ada SAR dan kepolisian. Insya Allah rakor untuk antisipasi. Tapi kan harus kita menyiapkan peralatan dan sebagainya. Sekarang waspada, semburan sudah tak ada. Sudah menurun aktivitasnya tapi tetap waspada level II,”pungkasnya. (nas)

Agar Sapi NTB Tidak Tinggal Cerita, Cegah Pemotongan Betina Produktif Dari Hal. 1 Mereka banyak berdiskusi terkait dengan tantangan dan hambatan dalam upaya menjaga populasi sapi dalam daerah.

Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB drh. Aminurrahman dalam kesempatan itu mengatakan, Provinsi NTB terkenal sebagai lumbung sapi dan kerbau sejak dulu. Bahkan di zaman kolonial Belanda, ternak asal NTB banyak diekspor ke sejumlah negara di Asia. Untuk mempertahankan populasi sapi dan kerbau di daerah ini, NTB telah mengeluarkan Perda tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif agar kejayaan NTB dalam hal ternak tidak tinggal cerita. ‘’NTB terkait dengan peternakan, sama hanya dengan Jawa Timur adalah salah satu sumber utama ternak potong nasional. Dan juga sama halnya dengan Jawa Timur secara rutin Jabodetabek dan beberapa provinsi lain untuk ternak potong juga untuk ternak bibit.

Ada 15 provinsi yang minta.

Keunggulan itu tentu kita harus pertahankan, jangan sampai tinggal cerita. Bagimana caranya? Ya ini dengan cara mengamankan induk-induk sapi dan kerbau,’’ kata Aminurrahman.

Kasi Hygiene, Sanitasi dan Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jatim, Mitro Nurcahyo mengatakan, Jatim memiliki Perda Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif sejak tahun 2012 lalu. Namun sampai sekarang masih terus dilakukan sosialisasi kepada jagal, RPH dan masyarakat umum.

Pada awalnya, aturan ini sangat ditentang dengan alasan stok sapi jantan jarang dan harganya lebih mahal. Untuk menegakkan aturan perda, Jatim bekerjasama dengan Polda. Ini dilakukan agar bisa memberi efek jera bagi palanggar aturan.

Populasi sapi di Jatim saat ini sebanyak 3,6 juta ekor dengan jumlah betina produktif sebanyak 40 persen. Sebelum terbit Perda Pengendalian Pemotongan Ternak Betina Produktif di Jatim, sekitar 50 persen jagal masih memotong betina produktif. Namun setelah terbit Perda ini, setidaknya bisa menekan hingga 10 persen angka pemotongan ternak betina tersebut di tingkat RPH. RPH Dengan Penyertaan Modal Rp 25 Miliar Keberadaan Rumah Potong Hewan(RPH) sering dianggap tidak terlalu penting dalam hal investasi atau penyertaan modal pemerintah daerah. Padahal RPH adalah bagian hulu dari layak atau tidaknya kualitas daging yang dikonsumsi masyarakat. Jika pemotongan ternak dan pengelolaan daging

tidak dilakukan secara higienis, kemungkinan besar daging yang beredar di masyarakat tidak layak konsumsi.

Dalam studi banding ini, RPH yang dikunjungi adalah RPH Kota Malang dengan penyertaan modal Rp 25 miliar setahun untuk revitalisasi dan pengembangan. Di RPH ini semua proses pemotongaan ternak dilakukan secara profesional, higienis dan menggunakan standar sesuai dengan aturan. Tidak mudah memang mengelola sebuah RPH karena cenderung dikendalikan oleh sistem yang tidak beres. Namun jika ada perhatian dari pemerintah daerah, keberadaan RPH bisa berkontribusi besar bagi masyarakat dan daerah.

Direktur PD RPH Kota Malang Djoko Sudadi mengatakan, RPH identik dengan kotor dan bau. Perhatian pemerintah daerah juga cenderung kurang sehingga dana investasi yang mengalir ke RPH sangat minim. Sebelum dia memegang kendali di RPH Malang tahun 2009 lalu, dana investasi RPH hanya Rp 25 juta. Namun kini dana investasi daerah sebesar Rp 25 miliar. Salah satu cara mendapatkan dana investasi jumbo itu adalah dengan meyakinkan kepala daerah dan anggota dewan bahwa RPH sangat penting untuk pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Djoko, setiap hari di RPH Kota Malang sebanyak 40 ekor sapi yang dipotong. Sapi-sapi tersebut adalah pejantan dan sebagian lainnya betina yang sudah tidak produktif lagi. Dia menjamin di RPHnya tidak ada pemotongan ternak betina yang masih produktif. “ Sampai sekarang, sapi betina produktif itu satupun tidak ada yang dipotong alias nol persen. Kalaupun yang ngotot itu, tidak saya tindak namun langsung diancam di kantor polisi.

Diberikan penjelasan ini lho,’’ kata Djoko.

Sementara itu Kabid Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB drh. Aminurrahman mengatakan, sapi dan kerbau yang dipotong di RPH di NTB sebagian besar adalah pejantan. Jumlah sapi betina yang dipotong sebanyak 14 persen dari jumlah pemotongan. Hanya 3 persen saja sapi dan kerbau betina produktif yang masih dipotong. Namun demikian pentingnya studi komparasi ke RPH Kota Malang karena di RPH tersebut sudah melaksanakan program RPH secara baik dan profesional. (*)

Halaman 15

Ratusan Umat Hindu Tetap Gelar Ritual ’’Mulang Pakelem’’ Dari Hal. 1 Sampai berita ini ditulis, belum ada informasi yang ia peroleh, menyusul petugas TNGR yang ditempatkan di beberapa pos belum bertemu dengan tim tersebut. ‘’Berdasarkan informasi yang kami terima, ada letupan kecil yang terjadi sekali sekitar jam 1 siang. Setelah mengeluarkan asap tebal, pelanpelan letupan mulai berkurang,’’ katanya.

Sementara, petugasTNGR yang tengah berada di lokasi Mulang Pakelem, Isron, mengatakan situasi terkini Gunung baru Jari relatif normal.

Meski demikian, seluruh jalur semua pendakian ke puncak Rinjani telah disepakati ditutup untuk umum. Pihaknya bersama stakeholder terkait

juga tidak ingin kecolongan dari kemungkinan adanya pendaki asing yang naik ke puncak untuk mengabadikan momen ini.

Sementara, Ketua PHDI KLU, Drs. Gusti Lanang Mangku Padang mengakui, umat Hindu yang berada di lokasi Danau Segara Anak mencapai ratusan orang.

Catatannya, Umat Hindu asal Lombok Utara saja, berjumlah 200 orang. Di luar itu, ia tidak mengetahui jumlah dan asal Umat Hindu lainnya.

Mengingat banyak umat yang naik ke Rinjani secara temporer dan berkelompok-kelompok. ‘’Kalau di luar itu saya kurang tahu jumlahnya, karena banyak yang berangkat sendiri-sendiri juga,’’ jelasnya.

Sementara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan

Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Raden Tresnahadi, mengaku jumlah Umat Hindu yang berada di lokasi Danau Segara Anak sekitar 750 orang. Berbeda dengan wisatawan yang masih dievakuasi melalui tiga jalur, Senaru, Torean dan Lenggorong (Sambik Elen), Umat Hindu masih melanjutkan ritualnya. ‘’Kita hanya mengkhawatirkan berubahnya arah angin yang dapat membawa asap disertai debu ke arah warga yang melaksanakan ritual ini,” kata Tresnahadi.

Untuk diketahui, saat ini terdapat sekitar 40 orang tim yang tergabung dalam siaga bencana yang terdiri anggota TNGR, SAR, Kepolisian, TNI, BPBD, yang masih berada di Dana Segara Anak.

Serapan Keuangan 12 SKPD Masuk Zona Merah Dari Hal. 1 Drs. H.L. Gita Ariadi, M.Si menyebutkan 12 SKPD yang masuk dalam zona merah antara lain Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben). Dengan realisasi keuangan baru mencapai 55,65 persen dari target 84,24 persen. Sementara itu, realisasi fisik sudah mencapai 60,68 persen dari target 84,24 persen.

Kemudian, Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat NTB, dengan serapan keuangan baru mencapai 57,57 persen dari target 83,78 persen.

Sementara realisasi fisik sudah mencapai 67,42 persen dari target 83,78 persen.

Selanjutnya, RSJ Mutiara Sukma dengan realisasi keuangan baru mencapai 39,99 persen dari target 76,87 persen, sementara fisik telah emncapai 63,98 persen dari target 76,87 persen.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB dengan realisasi keuangan baru mencapai 50,68 persen dari target 84,66 persen. Sementara realisasi fisik sudah mencapai 74,48 persen dari target 84,66 persen. Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) dengan serapan keuangan baru mencapai 56,09 persen dari target 84,52 persen. Sementara realisasi fisik sudah mencapai 62 persen dari target 84,52 persen.

Biro Administrasi Kesra dengan realisasi keuangan baru mencapai 26,34 persen dari target 96,29 persen. Sedangkan realisasi fisik mencapai 72 persen dari target 96,29 persen. Dikpora NTB, realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 34,96 persen dan 43,53 persen dari target 81,76 persen.

Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dengan realisasi keuangan dan fisik baru mencapai 47,74 persen dan 58,40 persen dari target 76,29 persen. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Dis-

budpar) NTB dengan realisasi keuangan 46,72 persen dari target 85,78 persen. Sementara realisasi fisik sudah mencapai 78 persen dari target 85,78 persen.

Selanjutnya, Disperindag dengan serapan keuangan dan fisik sebesar 53,54 persen dan 60,20 persen dari target 83,39 persen. Dinas Pertanian TPH dengan serapan keuangan dan fisik sebesar 46,30 persen dan 61,04 persen dari target 77,01 persen. Serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) dengan serapan keuangan baru mencapai 49,30 persen dari target 79,66 persen. Sedangkan serapan fisik sudah mencapai 75,76 persen dari target 79,66 persen.

Amin mengakui, dari target yang sudah ditetapkan oleh masing-masing SKPD memang tidak ada yang memenuhi target. Namun, ia mengklaim serapan anggaran baik fisik dan keuangan jauh lebih baik jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan APBD NTB yang mencapai Rp 3,6 triliun, kata Wagub, realisasi keuangan sampai 23 Oktober 2015 sebesar 61,23 persen dengan target sampai 31 Oktober sebesar 81,09 persen.

Sementara realisasi fisik sampai 23 Oktober sebesar 66,60 persen dari target per 31 Oktober sebesar 82,02 persen.

Sementara itu, tahun lalu pada periode yang sama dengan anggaran yang lebih kecil dari APBD 2015, realisasi fisik dan keuangan masingmasing mencapai 60,41 persen dan 65,9 persen.

“Oleh karena itu Pak Gubernur berharap agar yang merah-merah ini supaya terus ditingkatkan. Sehingga pada Desember itu bisa selesai 100 persen. Yang jelas tak ada kendala-kendala yang prinsip. Masalahnya terutama masalah administrasi dari SKPD ke BPKAD. Masih dibatasi toleransi deviasinya,”imbuhnya.

Terhadap sanksi yang diberikan kepada SKPD yang serapan keuangannya masuk zona merah, Amin menegaskan gubernur meminta pimpinan SKPD mempercepat serapan anggaran dalam sisa waktu yang ada. Jika nanti pada akhirnya serapan anggaran SKPD tersebut tak memenuhi target yang ditetapkan maka tentu akan menjadi penilaian pimpinan terhadap pimpinan SKPD bersangkutan.

Amin tak memungkiri rendahnya serapan keuangan sejumlah SKPD itu lantaran mereka bersikap hatihati dalam mencairkan anggaran. Selain adanya kasus yang berujung pada proses hukum, banyak juga pegawai yang tidak mau menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Saat ini, katanya, Pemprov NTB kekurangan tenaga PPK yang memiliki sertifikasi.

“Sekarang Pak Gubernur memberikan perintah kepada BKD untuk segera melakukan Diklat PPK. Kenapa kurang? Ternyata, mereka juga tak mau jadi PPK. Karena tanggungjawab begitu besar. Ada yang masih terlibat kasus hokum berkaca dari pengalaman sebelumnya,”terangnya.

Kekurangan tenaga PPK dengan alasan banyak pegawai tak mau menjadi PPK karena takut bermasalah dengan hukum dinilai bukan alasan yang mendasar. Menurut orang nomor dua di NTB ini, jika mereka bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku maka tak perlu ada rasa takut. Untuk itu, gubernur akan membuat aturan, bagi pegawai yang akan menduduki jabatan eselon II, III dan IV maka harus memiliki sertifikat PPK. “Kalau berprestasi akan diberikan reward, diberikan promosi jabatan. Ini yang sedang dirancang dibuatkan aturannya,”pungkas Amin. (nas)

Sementara itu, Sekda KLU selaku Ketua Koordinasi Pelaksana BPBD, H.Suardi, SH mengatakan letusan Gunung Baru Jari tidak dikategorikan berbahaya. Alasan itu pula, ia menilai Umat Hindu yang sedang melaksanakan ritual di sana tetap melanjutkan kegiatan ritualnya. Pemda KLU sendiri, tidak ingin terjadi hal yang membahayakan. Sehingga Pemda bersama aparat terkait terus berjaga untuk sewaktu-waktu melakukan evakuasi.

“Kondisinya masih aman, sehingga kita terus berjagajaga. Terkait dana tak terduga, pasti akan kita cairkan kalau terjadi keadaan yang darurat. Sementara ini belum, karena relatif aman,’’ kata Sekda.

Sementara, catatan Pen-

gamat Gunung Api, setelah letusan pertama pada Minggu (25/10) lalu, terjadi lagi letusan pada pukul 03.00 Senin dini hari kemarin. Tinggi kepulan asap abu vulkanik pada tengah malam itu tidak diketahui.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD), M. Takdir Ilahi yang dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, hingga Senin kemarin upaya evakuasi warga yang di kawasan Gunung Rinjani terus dilakukan.

Telah dikirim petugas dari BPPD, porter 2 orang, aparat Kepolisian Resort Lotim dan dari bagian Vulkanologi. Tim evakuasi berusaha mengevakuasi warga guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. (ari/rus/ron)

Menghambat Potensi Daerah Dari Hal. 1 Hal tersebut disampaikan gubernur saat menerima kunjungan kerja (kunker) rombongan Komisi II DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Senin (26/ 10) siang kemarin. Menurut gubernur, masalah pertanahan di NTB paling riil dirasakan pemerintah daerah sebagai salah satu hal yang menjadi hambatan dalam pengembangan potensi daerah. ‘’Di NTB ada beberapa daerah yang diharapkan bisa menjadi daerah resapan, daerah konservasi. Ternyata di beberapa tempat itu ada proses sertifikasi lahan. Termasuk kawasan hutan di kawasan selatan, kawasan Sekaroh. Ada sertifikat yang keluar yang jadi polemik dan masalah,” kata orang nomor satu di NTB ini.

Padahal, kata gubernur, Pemprov NTB memiliki konsep dalam pembangunan memperhatikan aspek ekologis. Dimana keberadaan hutan harus dipertahankan. ‘’Juga termasuk lahan-lahan pengembangan yang potensial untuk pariwisata ada tumpang tindih sertifikat,’’ tambahnya.

Menurutnya, Pemprov tak punya kemampuan untuk menguraikan permasalahan mengenai pertanahan tersebut. Pasalnya, pihak yang memiliki kewenangan eksekutorial dalam masalah pertanahan adalah pemerintah pusat melalui BPN. “Kalau ada, pemda mengetahui ujung pangkal masalahnya tapi tak punya otoritas untuk itu. Harus ada regulasi yang detil dan cepat melaksanakan masalah ini di tingkat daerah. Ini sangat merugikan, lahan yang potensial untuk pengembangan ekonomi tak bisa dimanfaatkan karena sertifikat yang tumpang tindih,’’ keluhnya.

Selain itu, Zainul Majdi menyebutkan ada sekitar 20 ribu hektar lahan yang ter-

indikasi ditelantarkan oleh perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di NTB. Optimalisasi lahan tersebut tak bisa segera dimanfaatkan lantaran sudah di bawah penguasaan perusahaan selama belasan bahkan puluhan tahun. Namun tak kunjung dimanfaatkan. Sementara itu, proses untuk membatalkan HGU dan HGB itu tidak mudah dan sulit. ‘’Ini kami harapkan, kalau di daerah otoritas pertanahan ini tidak eksekutorial ada di pemda. Kita hanya koordinasi saja. Itu betulbetul berada di BPN. Kami betul-betul mengalami kesulitan. Ada wilayah-wilayah kami yang memang perlu kami jaga kelestariannya khusunya kawasna hutan.

Ternyata di kawasna hutan itu bisa keluar sertifikat yang menurut kami itu membahayakan bagi kelangsungan daya dukung di NTB,”pungkasnya.

Berdasarkan data, lahan produktif yang terindikasi ditelantarkan oleh investor yang memegang HGU dan HGB di NTB mencapai 20.386,6343 hektar. Kalangan DPRD NTB menilai Pemda dan BPN dituding tak berbuat apa-apa menyikapi luasnya lahan produktif di daerah ini yang ditelantarkan oleh investor selama puluhan tahun.

Untuk HGU sebanyak 20 perusahaan berbadan hukum terindikasi menelantarkan lahan dengan luas 15.521,7053 hektar. HGB sebanyak 63 perusahaan dengan luas lahan 1.607,3770 hektar. Hak pakai sebanyak dua perusahaan dengan luas lahan 155,1310 hektar dan izin lokasi sebanyak tujuh perusahaan dengan luas lahan 3.102,4210 hektar. Sehingga, total perusahaan atau badan hukum yang terindikasi menelantarkan lahan produktif di daerah ini sebanyak 92 perusahaan dengan luas 20.386,6343 hektar. (nas)

PLN akan Digugat Jika Desember Pemadaman Tak Usai Dari Hal. 1 yang digelar Suara NTB, Sabtu (24/10) yang dipandu Redaktur Suara NTB, Moh.Azhar.

Ahyar mengingatkan, PLN sebaiknya memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa berdiam diri menghadapi kebijakan yang diambil PLN. Sebagian elemen, bisa saja mengambil pilihan-pilihan tersendiri untuk mengingatkan PLN agar menuntaskan persoalan ini. “Oleh karena itu kalau sampai Desember, (gugatan) itu salah satu langkah yang akan diambil,” tegasnya.

Ahyar membeberkan sejumlah indikasi tidak profesionalnya PLN dalam menyelenggarakan tata kelola tenaga listrik di NTB. Salah satunya, PLN seolah tidak memiliki rencana alternatif untuk menyiasati mandeknya pembangunan pembangkitpembangkit baru yang mandek akibat terkendala perizinan dan kendala lainnya. Padahal, di sisi lain, jumlah pelanggan baru PLN dari kalangan swasta maupun masyarakat umum terus bertambah.

“Karena pertumbuhannya terus jalan, kebutuhan terus jalan, sementara perencanaan tidak beres, maka dampaknya soal distribusi.

Mau mengutamakan masyarakat, sektor swasta, atau mengutamakan yang mana? Nah, ini kan menjadi aneh akhirnya,’’ cecar Ahyar.

Ia menambahkan, lima tahun terakhir, tren pembangunan perumahan di NTB mengalami pertumbuhan yang positif dan tentu akan berdampak pada meningkatnya daya listrik yang harus disalurkan PLN kepada pelanggan baru.

“Tapi ini jangan-jangan juga, sekali lagi tidak dibarengi perencanaan soal pembangkit listriknya yang sudah 20 tahun, soal pemeliharaan,” ujarnya.

Problem besar lain dalam tubuh PLN adalah terkait transparansi. Ahyar mendesak PLN untuk secara terbuka membeberkan pertumbuhan beban daya listrik yang menurut PLN tiap tahunnya bertambah hingga 15 persen.

Ia menilai, jika data tersebut dibuka, masyarakat bisa saja ikut memberikan masukan kepada siapa saja seharusnya kuota pelanggan baru itu diberikan. Berapa persen yang diberikan kepada pelanggan baru kategori rumah tangga, berapa persen untuk keperluan bisnis dan sebagainya. Ahyar memaklumi, jika data ini diungkap, bisa saja pihak swasta akan berpikir ulang untuk berinvestasi di NTB. Sebab, tak dapat dipungkiri bagi unit bisnis tertentu, penggunaan daya listrik menjadi salah satu komponen penentu rugi atau tidaknya usaha tersebut.

“Meminta pihak swasta menyediakan sendiri lagi kebutuhan listriknya itu, menurut saya bagian dari selemahlemahnya iman,” tegas Ahyar.

Ia pun menyesalkan, ketika sudah berada dalam situasi tersudut akibat terjadinya defisit daya listrik, PLN pun sepertinya masih enggan bersikap transparan.

Pemadaman bergilir juga menguak problem lain di tubuh PLN – khususnya di PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Mataram. Ahyar mensinyalir adanya ketidakmampuan internal PLN dalam mengkomunikasikan agenda-agendanya agar mendapatkan dukungan dari penentu kebijakan lainnya –

dalam hal ini pemerintah daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD). ‘’Kalau itu kan bisa diurus kan bisa di Muspida, seharusnya bisa diselesaikan, janganjangan PLN juga nggak bisa berkomunikasi baik dengan Muspida, maka sempurnalah ketidakmampuan itu sehingga dampaknya adalah pemadaman terus ini,” ujarnya.

Menanggapi pendapat tersebut, DM Hukum dan Humas PLN NTB, H.Amrullah, menjelaskan bahwa dua pekan lalu, di Kantor Wilayah NTB pihaknya telah menggelar koordinasi bersama UIP XI, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Provinsi NTB hingga Kementerian ESDM dan banyak penentu kebijakan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, diperoleh gambaran bahwa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Lombok Peakers kapasitas 150 MW di Tanjung Karang Kota Mataram memang terkendala karena lokasinya berada di ruang terbuka hijau. Amrullah beralasan, pengambilan kebijakan untuk melanjutkan pembangunannya ternyata tidak berada di tangan para pejabat NTB. “Tidak ada satu manusia pun berani merubah itu, termasuk RTRW itu. Itu kebijakan pusat. Artinya manusia di NTB ini tidak ada yang berani,” ujarnya.

Amrullah melanjutkan, pertemuan itu memang sudah melahirkan rekomendasi yang kemudian diparaf oleh pihak Bappeda NTB, dan perwakilan Pemerintah Kota Mataram dan Badan Lingkungan Hidup.

“Mereka hanya memaraf saja. Rekomendasi yang disampaikan ke Menteri ESDM

di kantor pusat, itu seperti itu bentuknya. Hanya bisa merekomendasikan saja. Jadi nanti petinggi-petinggi di pusat itulah yang mengambil keputusan,” ujarnya. Lagipula, menurutnya kewenangan mengelola pembangunan pembangkit baru berada di tangan PLN UIP XI. “Jadi semua ada di UIP XI sebenarnya,” elak Amrullah.

Terkait penyambungan listrik untuk pelanggan baru yang terus dilakukan PLN, Suharno dari PLN Area Mataram mengemukakan bahwa pihaknya memang tidak menutup pintu untuk pelanggaran baru meski dalam keadaan defisit listrik.

Sebab, masyarakat yang belum menikmati listrik juga berhak memperolehnya. Mereka yang tidak memperoleh sambungan listrik, menurutnya rugi dua kali – yaitu rugi karena tidak mendapatkan pelayanan sambungan listrik dari PLN dan rugi karena tidak ikut menikmati subsidi listrik dari negara.

“Padahal dia dari negara juga tidak mendapatkan apaapa. Tidak ada dapat uang bantuan untuk beli lilin. Sedangkan masyarakat kita yang belum mendapatkan listrik itu, lumayan banyak. Makanya PLN tidak menutup sambungan baru,” ujarnya.

Ia menyebutkan, setiap tahun pihaknya mencatat sekitar 60.000 sambungan baru di Pulau Lombok dan masingmasing sekitar 10.000 sambungan baru untuk kawasan Sumbawa dan Bima. Ia menambahkan pula bahwa pelanggan besar (industri) juga kerap melakukan protes karena meski membayar mahal mereka tetap kena pemadaman bergilir.

Yusuf Tantowi dari Lakpesdam NU Kota Mataram

mengemukakan adanya tiga persoalan besar yang tak kunjung mampu dijawab oleh PLN. Tiga persolan itu adalah masalah defisit daya listrik, pemeliharaan mesin, hingga izin penggunaan lahan yang bermasalah untuk pembangunan pembangkit baru.

Mendapati persoalanpersoalan besar yang tak kunjung diselesaikan tersebut, Yusuf mengaku kian pesimis akan adanya jalan keluar dari masalah kelistrikan kita di NTB. “Sementara, ketika persoalan ini tidak diselesaikan jalan keluarnya, tentu ini bukan hanya menghambat pembangunan tapi juga semakin mengacaukan situasi sosial masyarakat. Ini juga bisa menjadi masalah dan sesuatu yang tidak kita bayangkan itu bisa terjadi kalau tiga persoalan ini tidak diatasi,” ujarnya.

Sahabuddin dari Ombudsman NTB berharap, semua pihak harus mendorong secara bersama-sama agar PLN rencana pembangunan sejumlah unit pembangkit, seperti Lombok Peaker di Tanjung Karang bisa segera terlaksana tanpa lagi ada hambatan dan bisa tuntas pada 2017 mendatang.

“Kita berharap dari ombudsman kita mengawal bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan pula bahwa pihaknya tidak dalam posisi membela PLN. Melainkan, fakta yang terjadi memang pemerintah tidak bijak dalam menghadapi persoalan ini.

“Faktanya (rencana pembangunan pembangkit) ini juga dihambat sehingga pertumbuhan akan kebutuhan listrik tidak akan pernah bisa terjawab. Pengelolaan tidak pernah akan terselesaikan, karena ada yang tidak tuntas,” pungkasnya. (aan)

Selasa, 27 Oktober 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pemprov Bantah Proyek Jalan Dimonopoli Segelintir Kontraktor Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB membantah tudingan kalangan anggota Dewan yang menyebutkan bahwa proyek jalan di daerah ini hanya dimonopoli segelintir kontraktor. Pemprov berdalih, kontraktor-kontraktor yang dimenangkan telah melalui proses sesuai aturan yang berlaku yakni dilelang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP). Jika Dewan memiliki data-data kontraktor yang disinyalir memonopoli proyek jalan, Pemprov meminta data tersebut.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dikonfirmasi, Senin (26/10) siang kemarin.

Ia menganggap, tudingan para anggota Dewan itu sebagai bentuk kontrol dalam mengawal proses pembangunan di NTB. “Itu bagian daripada kontrol Dewan dan sejauh yang kita tahu di tingkat pimpinan, para kontraktor itu memperoleh proyek sesuai dengan profesionalismenya. Tentu ada mekanisme pelelangan yang sudah punya SOP (Standar Operasional Prosedur),” kata Amin.

Dalam melakukan pelelangan suatu proyek kata Wagub, telah dilakukan melalui sistem elektronik yakni melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) NTB. Artinya, semua kontraktor dari seluruh penjuru di Indonesia dapat mengikuti tender suatu proyek yang lokasinya di NTB, baik yang dananya bersumber dari APBN dan APBD. Bahkan, kata Amin adanya pelelangan seperti itu, ada kontraktor yang memenangkan suatu proyek di NTB yang berasal dari Papua.

Meskipun pelelangan sudah melalui sistem elektronik, kata Amin, namun Pemprov memiliki harapan kontraktor lokal dapat diberdayakan sepanjang mereka memenuhi persyaratan. Pasalnya, kata Amin, ada sejumlah kontraktor yang wanprestasi yang mengerjakan proyek RSUP NTB tahun lalu berasal dari luar daerah. “Makanya kita berdayakan yang lebih lokal kalau memenuhi persyaratan,” imbuhnya.

Sejauh ini, kata Amin, kontraktor yang memenangkan suatu proyek di NTB berjalan sesuai ketentuan yang ada.

Adanya anggapan kalangan pimpinan Komisi IV yang membidangi masalah infrastruktur, Nurdin Ranggabarani, SH, MH yang menyebut proyek jalan hanya dimonopoli segelintir kontraktor dianggap suatu hal yang wajar.

“Wajar-wajar saja Dewan mengatakan demikian. Sampai sejauh ini yang saya tahu, seorang mendapat proyek ada persyaratan. Saya kira itu melalui ULP, semua kontraktor punya peluang. Ada permasalahan seperti itu (hanya dimonopoli kontraktor tertentu) kita coba cek lebih lanjut kalau memnag ada data-data seperti itu,”ucapnya.

Jika memang ada data-data yang dimiliki kalangan Dewan, Wagub meminta data tersebut untuk dilakukan cek dan klarifikasi lebih lanjut. Diungkapkan, sampai saat ini belum ada laporan yang diterima mengenai adanya kontraktor tertentu yang memonopoli proyek jalan.

Sebelumnya, Sekretaris Komisi IV DPRD NTB dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Nurdin Rangggabarani, SH, MH mempertanyakan kepada Pemprov NTB soal proyek pembangunan dan rehabilitasi jalan yang hanya dikuasai oleh segelintir kontraktor dan perusahaan tertentu. Ia menganggap, kontraktor ataupun perusahaan yang mengerjakan proyek jalan di NTB ini seperti sudah menjadi langganan tiap tahun anggaran.

Menurutnya, jika dilihat dari hasil dan kualitas pekerjaan, masih mungkin dipertanyakan. Dikatakan, kontraktor yang dimenangkan mengerjakan proyek jalan sepertinya menjadi langganan tetap dalam setiap tahun anggaran. Sementara hasil dan kualitas pekerjaannya masih dipertanyakan. (nas)

(ant/Bali Post)

KEBAKARAN LAWU MELUAS - Api membakar kawasan hutan Gunung Lawu di dekat perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah di Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur, Senin (26/10) dini hari. Kebakaran Gunung Lawu sejak Agustus lalu hingga kini belum padam dan justru meluas hingga hampir mencapai permukiman warga.

Bappeda Kota Mataram Bantah Sibuk Urus Proyek

Mataram (Suara NTB) Meningkatnya angka kemiskinan di Kota Mataram, kemudian dikaitkan dengan tidak beresnya kinerja Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) untuk mengentaskan kemiskinan. Karena disebut hanya sibuk mengurus proyek saja.

Namun demikian, Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang membantah pekerjaannya hanya mengurus proyek. “Saya tidak pernah mengurus proyek,” bantah Martawang dikonfirmasi, Senin (26/10).

Dia enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut, meskipun wartawan berulang kali menanyakan pola penanganan kemiskinan dilakukan di Mataram. Martawang saat itu masuk ke ruangnya bersama Kepala Bakesbangpol, Rudi Suryawan memilih dan berusaha menghindar dengan alasan harus konsentrasi mengikuti assesment. “Saya ndak berkomentar sudah. Ini kita sedang fokus ikuti assesment. Saya shalat, makan dan jam 13.00 Wita harus naik lagi,” jawabnya menghindar.

Lalu bagaimana dengan MPBM setiap tahun dan pola pendataan serta penanganan soal kemiskinan? Martawang tetap bungkam dan menuju ruangannya.

Sebagai gambaran, Pemkot Mataram tiap tahun mengalokasikan Rp 30 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Namun demikian, bukan berkurang malah kemiskinan di Mataram naik 0,05 persen.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) lima tahun terakhir, kemiskinan di Kota Mataram di tahun 2008 sebanyak 61.173 jiwa atau 16, 13 persen. Mengalami penurunan 0,72 persen di tahun 2009 menjadi 60.637 atau 15,14 persen. Tahun 2010 menjadi 58.272 atau turun 0, 97 persen.

Tahun 2011 angka kemiski-

nan kembali mengalami penurunan menjadi 53.736 jiwa atau 13,18 persen. Tahun 2012 turun 1,31 persen menjadi 49.633 jiwa. Tahun 2013 turun 1,21 persen atau 46.670. Namun di tahun 2014, terjadi lonjakan harga beras di pasaran, angka kemiskinan di tahun 2014 terjadi peningkatan 0,05 persen atau sekitar 46.693 jiwa.

Sebelumnya, Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, Kemiskinan di Kota Mataram meningkat 0,05 persen dari total angka kemiskinan 46.670 di tahun 2013. Anggaran pengentasan cukup fantastis Rp 30 miliar pertahun. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) pun diminta jangan mengurus proyek saja.

Pengentasan kemiskinan

Pasien Keluhkan Pelayanan BPJS Selong (Suara NTB) – Seorang pasien mengeluhkan sikap dari petugas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang dinilai kurang baik. Yayak (30) merasa kesal terhadap petugas BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr.Soedjono Selong.

Jumat (23/10) lalu dia dan isterinya Luci (28) mendatangi RSUD Selong untuk memeriksakan kondisi kesehatan Luci.

Sebelumnya Yayak sudah mendatangi Puskesmas Kecamatan Selong namun oleh dokter diberikan rujukan untuk diperiksa di laboratorium (lab) RSUD. Namun hasil lab itu tidak dapat diambil oleh Yayak dan isterinya karena harus mengurus administrasi di loket BPJS. Namun menurut Yayak petugas loket terkesan mempersulit dan berprilaku kurang baik. Padahal saat itu, kondisi isterinya dalam keadaan pucat lemas

dan disarankan untuk dirawat inap.

Sebelumya Luci telah diperiksa dan ditangani di Unit Gawat Darurat (UGD) RSUD dan diperiksa di lab. Dokter di UGD menyarankan agar Luci segera dirawat inap, namun Luci menolak karena masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. “Pekerjaan isteri saya lagi banyak, belum lagi kami punya anak dua masih kecil-kecil jadi belum ada persiapan untuk rawat inap,” tutur Yayak.

Pasangan suami isteri asal Selong itu menceritakan kisahnya yang diperlakukan kurang baik oleh petugas di loket BPJS. Petugas meminta kelangkapan administrasi, namun Yayak tidak megetahui bagaimana mengurusnya. Terlebih tidak dijelaskan terkait alur yang harus dilakukan untuk kelengkapan berkas.

“Saya disuruh lengkapi

SEP (Surat Eligibilitas Peserta). Saat saya tanya dimana urusnya saya malah ditanya aneh-aneh. Ini sebenarnya yang suruh kesini siapa, ini siapa yang sakit, memangnya sakitnya separah apa, coba suruh ke sini orang yang suruh bapak ke sini itu. Seperti itu saya ditanya, apakah saya harus menunggu isteri saya sakit parah dulu baru saya bawa berobat?’’ cetus Yayak.

Kepala Cabang BPJS Lombok Timur dr. Yudha Indra Jaya juga menyesalkan jika memang benar ada sikap dari petugasnya yang berprilaku kurang baik kepada pasien dan keluarga pasien. Sebab dalam kondisi bagaimanapun petugas BPJS harus tetap melayani dengan santun dan penuh empati terhadap pasien maupun keluarga pasien.

“Sebenarnya untuk aturan standarnya itu tidak perlu administrasi lain, kalau sudah punya kartu BPJS. Karena kalau sudah punya kartu berarti orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya membayar iuran atau dibayarkan oleh pemerintah. Sehingga dia memiliki hak untuk mendapatkkan pelayanan kesehatan dengan baik,” ungkapnya kepada Suara NTB, di Mataram, Senin (26/10) kemarin.

BPJS juga sudah menyediakan center sebagai tempat keluhan bagi pasien terhadap pelayanan BPJS. Sehingga baik BPJS maupun pasien dapat menyelesaikan suatu ketidaknyamanan terhadap suatu pelayanan yang mungkin dilakukan oleh petugas BPJS. Yudha mengaku kecewa petugasnya yang berprilaku kurang sopan. Sebab selama ini, masyarakat sudah lama mempercayakan diri menggunakan BPJS karena mutu pelayanan yang menurut Yudha sudah sesuai dengan aturan. Bahkan kendati pun pasien belum tergabung dalam keanggotaan BPJS setelah dirawat, masih memiliki kesempatan untuk menjadi anggota dan diberikan kesemepatan selama tiga hari kerja untuk mengurus kelengkapan administrasi. (lin)

menurut Selly, adalah peran dari Bappeda saat melakukan musyawarah perencanaan pembangunan atau musyawarah pembangunan bermitra masyarakat. Artinya, Bappeda harus menjaring apa sebenarnya konsep pengentasan kemiskinan serta mendata.

Selain data dari Badan Pusat Statistik, keterlibatan LSM, unsur masyarakat dan akademisi dinilai memberikan pemikiran tentang konsep kemiskinan tersebut. Meningkatnya kemiskinan 23 jiwa

dengan alokasi anggaran Rp 30 miliar, patut dipertanyakan. Apakah pola penanganan keliru, program tumpang tindih ataukah Bappeda tidak pernah mengevaluasi. “Anggaran banyak kok kemiskinan meningkat. Bappeda ini jangan urus proyek sajalah. Buat tim sana - sini, ujung - ujungnya honor,” sindir Selly.

Bappeda dalam hal ini harus jeli membagikan program ke SKPD. Program jangan sampai tumpang tindih antar satu SKPD dengan SKPD lainnya. (cem)

Ini, Solusi Pengentasan Kemiskinan di Kota Mataram FENOMENA angka kemiskinan di Kota Mataram, yang menjadi sorotan Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj.Putu Selly Andayani, M.Si sebagaimana yang dimuat harian ini Senin (26/10) kemarin, bisa saja terjadi. Hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan yang belum ditangani secara seksama dan cermat.

Hal tersebut dikemukakan pemerhati masalah ekonomi dan sosial, yang juga Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH, MM. Ia mengemukakan, ada beberapa permasalahan, pertama, tidak optimalnya mekanisme pemberdayaan warga miskin. Hal ini terjadi karena program pengentasan kemiskinan lebih bersifat dan berorientasi pada belas kasihan.

“Sehingga bantuan kemiskinan selama ini lebih

dimaknai sebagai bantuan cuma-cuma saja dari pemerintah,” ujarnya.

Kedua, dari pemaknaan tersebut, asumsi yang terbangun selama ini lebih menekankan bahwa warga miskin hanya membutuhkan modal. Tidak membutuhkan bantuan lain, seperti ilmu pengetahuan, keterampilan, perubahan pola pikir dan perilaku.

“Ketiga, program kemiskinan yang telah dilaksanakan selama ini hanya bersifat parsial, berupa pemberian bantuan dari satu aspek semata, yaitu pada bidang ekonomi saja,” jelasnya.

Ia mencontohkan antara lain, KIP (Kampung Invrovement Program), BCD (Basic Communite Development), dan P2BPK (Pembangunan Perumahan Berbasis Pada Kelompok).

H. Umar Said, memberikan alternatif solusi untuk pengentasan kemiskinan.

Yaitu melalui melalui konsep “Tri Daya”. “Tri Daya” berupaya menanggulangi kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bentuk gerakan bersama dalam suatu komunitas.

“Dengan cara memadukan tiga aspek yaitu, aspek ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, dengan demikian, seluruh upaya pemberantasan kemiskinan yang dilaksanakan di kota seharusnya bertumpu pada program Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan.

“Sedangkan pemberantasan kemiskinan di desa-desa harus bertumpu pada PPK atau PNPM Mandiri P e r d e saan,” sarannya. (ron/*)

Dr. H. Umar Said, SH., MM (Suara NTB/dok)