Snt27112013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

RABU, 27 NOVEMBER 2013

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 218 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

(Suara NTB/ars)

C.01.08.13

KESADARAN RENDAH - Program revitalisasi Sungai Jangkuk untuk menjadi bagian dari ikon wisata kota, masih menjadi pekerjaan berat Pemkot Mataram dan Forum Terune Mentaram Lekan Ampenan (Temen Kanan) melalui pembangunan Kedai Jangkuk dan fasilitas wisata lainnya. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai, menjadi faktor pengganjal. Setiap hari berton – ton sampah terjaring di bawah jembatan Ampenan.

Telusuri Distribusi Logistik

PPK Pilwalkot Mataram 2010 Diperiksa Mataram (Suara NTB) Sebagai upaya untuk menegaskan indikasi penyimpangan pada penggunaan dana hibah KPU Kota Mataram sebesar Rp 5,7 miliar, Kejaksaan Tinggi NTB mulai menyasar tim pelaksana teknis lapangan. Selasa (26/11) kemarin, tim penyidik memanggil dua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Dari pemanggilan itu, hanya PPK Sekarbela yang hadir memenuhi panggilan. ‘’PPK kedua yang dipanggil, minta dijadwal ulang,’’ kata Kasi

han Walikota dan Wakil Walikota (Pilwalkot) Mataram Tahun 2010 lalu. Keterangan yang ingin didalami penyidik Pidsus, kaitan dengan distri-

rusahaan pengadaan yang sudah dimintai keterangan.

Rencananya, seluruh rekanan itu akan diperiksa sebagai saksi. “Sebagian sudah diperiksa. Ada dua rekanan yang dimiliki oleh satu orang rekanan,” sebutnya.

Mengenai kepastian ada tersangka baru, belum bisa

Hari Ini, Seluruh Dokter TKI Asal KSB Pulang Setelah 31 Tahun di NTB Hentikan Pelayanan Dipenjara Malaysia

Jangan Hanya Kepedulian Elite WAKIL Ketua MPR RI, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, menyatakan, moratorium pemekaran wilayah, memang akan berakhir 2013. Jadi, bisa saja kran pemekaran dibuka kembali awal 2014 mendatang.

Bersambung ke hal 5 Hajriyanto Y. Thohari

Mataram (Suara NTB) Seluruh dokter baik dokter umum dan dokter spesialis di NTB pada Rabu (27/11) hari ini akan menghentikan pelayanan, kecuali pada pasien miskin dan pasien gawat darurat (emergency). Mereka kompak tidak melayani pasien, sebagai bentuk protes terhadap peristiwa penangkapan dokter Ayu di Manado dan dua rekannya yang dituduh melakukan malapraktik yang menyebabkan seorang pasien meninggal.

Direktur RSUP NTB, dr. H. Mawardi Hamri didampingi Ketua Ikatan Dokter Indonesia

Wilayah NTB, dr. IK. Gerudug, M.PH mengatakan, para dokter tidak mogok melayani pasien, tetapi lebih tepatnya tidak membuka praktik selama satu hari. Namun, jika ada pasien gawat darurat dan pasien miskin tetap akan dilayani.

“Sebagai seorang dokter yang merupakan saudara seluruh dokter, PB IDI sudah menyampaikan pernyataan sikap terhadap penolakan terhadap kriminalisasi dokter.

Kaitan dengan itu, besok pagi (hari ini, Red), seluruh dokter di NTB tidak akan praktik.

Bersambung ke hal 5

Kuala Lumpur – Shamsuddin Bin Yakoob (59), warga NTB asal Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) segera dipulangkan ke kampung halamannya setelah 31 tahun dipenjara di Penjara Kajang, Malaysia. Dia dipenjara akibat kasus perampokan dengan senjata api yang dilakukannya pada tahun 1982. ‘’Saya akan minta maaf kepada orang-orang yang disakiti terutama kepada keluarga,’’ kata Shamsud-

hayat (sampai mati) pada 1989.

Ia mendapat pengampunan dari Sultan Johor pada Juli 2012, namun harus menjalani hukuman tambahan karena pernah mencoba kabur dari penjara.

Bapak satu anak yang sudah memiliki tiga orang cucu ini mengaku senang dengan pengampunan dan berpesan kepada WNI agar bekerja dengan baik dan tidak mengikuti jejaknya.

Bersambung ke hal 5

din saat diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Herman Prayitno beserta sejumlah staf KBRI Kuala Lumpur, Selasa (26/11).

Pihak imigrasi Malaysia membolehkan Shamsuddin ke KBRI Kuala Lumpur dan selanjutnya kembali ke depo imigrasi Semenyih, Selangor sambil menunggu kepulangannya ke Indonesia.

Shamsuddin yang masuk Malaysia pada usia 24 tahun divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur

Berdayakan Masyarakat Miskin

Prioritas Penanganan Daerah Terisolir Mataram (Suara NTB) Memberdayakan masyarakat miskin, menjadi prioritas Pemprov NTB melalui Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil (Disosdukcapil) dalam mengatasi persoalan daerah-daerah terisolir di NTB. Termasuk untuk daerah terisolir Kampung Lendang Lokok Re, Dusun Tanjung Biru, Desa Loloan, Kecamatan Bayan, kabupaten Lombok Utara (KLU).

Bersambung ke hal 5

Bachruddin

Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah

Inspektorat akan Terapkan ”Wistleblower System” Mataram (Suara NTB) Dalam mengawasi pengeloaan atau penggunaan uang daerah yang dijabarkan dalam berbagai program, Inspektorat NTB akan menerapkan pengawasan wistleblower system. Dengan sistem pengawasan seperti ini diharapkan bias meningkatkan integritas pegawai dan pejabat dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

‘’Dengan sistem ini maka ada pengawasan timbal balik.

Masyarakat yang dilayani juga mengawasi pelayanan pemerintah,”kata Inspektur Inspektorat NTB, M. Agus Patria, SH, MH disela-sela rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat Provinsi NTB di Mataram, Selasa (26/11) kemarin.

Dijelaskan, pengawasan wistleblower system tersebut sama seperti yang diterapkan KPK.

Bagi masyarakat yang mengetahui terjadinya penyimpangan pengelolaan keuangan daerah atau pemberian pelayanan publik yang tidak baik maka bisa melaporkannya ke Inspektorat dan Inspektorat akan merahasikan identitas pelapor. ‘’Ada perlindungan terhadap pelapor seperti sistem di KPK. Ini yang akan ada di kita,’’terangnya.

Bersambung ke hal 5

C.03.08.13

TO K O H

(Suara NTB/ist)

Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH. Pemeriksaan PPK itu menurut Sutapa, kaitan dengan distribusi logistik Pemili-

busi kotak suara, kertas suara, stiker. Penyidik ingin mengecek bukti pertanggungjawaban penggunaan dana operasional dan pengadaan barang barang dimaksud.

Sejalan dengan pemeriksaan PPK, Sutapa memastikan, akan diagendakan juga pemeriksaan rekanan pelaksana. Dimana, dari 17 rekanan, baru sekitar 6 pemilik pe-

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

SUARA MATARAM

Halaman 2 (Suara NTB/cem)

NUNGGU PENUMPANG - Kusir cidomo tengah antri menunggu penumpang di Pasar Ampenan, disisi lain banyaknya alat transportasi alternatif menjadi penyebab minimnya penghasilan cidomo.

Bangkitkan Semangat Kebersamaan MEMBANGUN kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai kebersamaan, adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Terlebih dengan berbagai karakter masyakat setempat, seolah menggeser nilai–nilai yang ada. Tapi lain halnya dengan kelurahan Daya Peken. Gerakan sampah dan jalan sehat menjadi salah satu upaya mempererat kembali nilai kebersamaan kepada masyarakat.

Lurah Dayan Peken, Zarkasyi ketika dikonfirmasi di ruangannya, Selasa (26/11) mengatakan dua minggu yang lalu melakukan program jalan sehat yang digabungkan dengan membagikan kresek kepada warga. pemberian kresek lanjutnya, agar masyarakat mengumpul sampah dan secara sukarela mengumpulkannya. Katanya, tujuan tersebut guna mendukung program Lisan yang menjadi program besar Pemkot Mataram dan sebagai wujud membangkitkan kembali semangat gotong royong, “Dua minggu lalu, sudah diprogramkan jalan sehat sambil membagikan kresek kepada warga,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan tersebut suatu langkah untuk menyadarkan kembali masyarakat dan membangkitkan kembali nilai kejujuran di tengah masyarakat. Kultur kebersamaan di tengah masyarakat perlu disempurnakan. Disamping semakin maraknya hidup individual dan sikap apatis di tengah masyarakat.

Ia mengatakan, di masing – masing lingkungan tengah memiliki program. Ia menyebutkan di Kelurahan Kebon Roek, akan dijadikan sebagai kelurahan hijau sementara di Kelurahan Otak Desa Utara dan Selatan dijadikan sebagai lingkungan usaha komersil. Lingkungan hijau sambung Zarkasyi, tidak hanya diidentikan dengan pohon yang ditanam di sekitar lingkungan. Namun lingkungan terlihat bersih dan asri dari sampah dan kotoran lainnya. “Lingkungan Hijau bukan berarti banyak pohon, tetapi bagaimana di lingkungan tidak ada sampah,” terangnya.

Usaha tersebut kata Zarkasyi, akan dimulai dari kader pada setiap pertemuan yang akan dilakukan rutin, sehingga program tersebut mulai diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Pada sisi lain, ia mengatakan pengolahan sampah sebagai bahan industri akan segera maksimalkan, tetapi sejauh ini masih terkendala kurangnya animo masyarakat. Padahal, industri sampah akan menjadi industri komersil yang akan mendatangkan keuntungan maksimal. Ia menambahkan sejauh ini masih belum ada tempat untuk mempromosikan barang – barang atau souvenir.

Zarkasyi berharap sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pengusaha dan pemerintah dengan pemerintah. Agar seluruh program bisa berjalan sesuai dengan maksimal dan nilai – nilai kebersamaan semakin terbangun. (cem)

Cidomo, siapa yang tidak mengenal alat transportasi massal ini.

Tidak hanya sebagai transportasi, cidomo juga memiliki nilai budaya. Kini, semakin banyak transportasi lainnya, seolah menggeser peluang bagi para pemilik cidomo untuk melestarikan kebudayaan tempo dulu.

Bahkan sempat muncul wacana penghapusan cidomo. Penghasilan masyarakat miskin akan hilang dan melahirkan pengangguran baru di Kota Mataram.

SALAH seorang kusir cidomo, Nasrullah (50) warga Batu Layar ketika dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/

11) mengatakan menjadi kusir cidomo adalah pekerjaan yang dilakukan sejak muda. Pasalnya, tidak ada usaha lain yang bisa dilakukan di rumah.

Penghasilannya hanya Rp 40 - 50 ribu perhari. Itupun belum disisihkan untuk membeli pakan kuda. “Kadang dapat Rp 40 hingga 50 ribu, bersihnya sekitar Rp 30 hingga 40 ribu, dipakai untuk beli dedak,” ungkapnya.

Katanya, uang sisa hasil narik cidomo setiap hari, tidak untuk dibelanjakan untuk keperluan dapur. Tetapi dialokasikan untuk biaya pendidikan kedua orang putranya. Sedangkan keperluan dapur, istrinya bekerja dengan berjualan di Pasar Kebon Roek.

Setiap hari sambungnya, ia mulai bekerja dari pukul 08.00 hingga 12.00 Wita. “ Uangnya saya tabung untuk anak – anak sekolah,” katanya.

Menurutnya penghasilan tersebut terbilang sangat minim, apalagi den-

gan banyaknya alternatif alat transportasi massal. Dulu katanya, sebelum ada bemo, ojek dan bentor, masyarakat berebut menggunakan cidomo ke pasar dan tempat lainnya. Soal wacana penghapusan cidomo, kata Nasrulloh harus dikaji ulang. Kalaupun dihapus lanjutnya, pemerintah harus menyiapkan lapangan pekerjaan. “Kalau mau dihapus, kita harus disiapkan lapangan kerja,” cetusnya.

Hal senada dikatakan Ma’ad (56) warga kelurahan Meninting, Lobar. Ia mengatakan penghasilan sebagai tukang cidomo tidaklah seberapa. Sehari katanya, terkadang hanya mendapatkan uang Rp 25 - 30 ribu sehari. Hasilnya digunakan untuk membeli kebutuhan sehari – hari dan biaya cucu dan anaknya yang sedang menempuh pendidikan. “Iya harus dicukup – cukupkan, mau gimana lagi,” ungkapnya.

Katanya, pekerjaan sebagai kusir

Pembangunan Kantor Baru Belum Selesai

Zarkasyi (Suara NTB/cem)

Kontrak Kantor Dispenda Diperpanjang Mataram (Suara NTB) Pembangunan kantor Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram yang berada disamping Lembaga Pemasyarakatan (LP) Mataram belum selesai. Padahal kontrak kantor Dispenda yang ada di Jalan Langko akan berakhir bulan ini.

Untuk itu kontrak tersebut akan diperpanjang sampai enam bulan ke depan.

Bukan Hadiah KABAR tidak sedap mengiringi kunjungan kerja anggota Bangar (Badan Anggaran) dan Banmus (Badan Musyawarah) DPRD Kota Mataram. Keberangkatan mereka Selasa (26/11) kemarin hingga empat hari ke depan dikabarkan sebagai ‘’hadiah’’ karena telah menyelesaikan pembahasan RAPBD Kota Mataram tahun anggaran 2014 tepat waktu. Bahkan Kota Mataram menjadi daerah pertama yang menetapkan APBD 2014.

Dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram kemarin, membantah kunker Bangar dan Banmus itu sebagai ‘’hadiah’’. ‘’Bukan hadiah, bukan reward. Ini normal, sesuai jadwalnya,’’ cetusnya menjawab Suara NTB di DPRD Kota Mataram. RAPBD Kota Mataram 2014 memang telah diselesaikan sesuai jadwal. Karena aturan menyebutkan APBD harus sudah ditetapkan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran bersangkutan.

Ini, lanjutnya, tentu merupakan prestasi yang baik. Sebab, dari beberapa kali evalusai di Pemprov NTB, Kota Mataram sempat beberapa kali terlambat menetapkan. ‘’Waktu evaluasi di provinsi disampaikan progres kabupaten/kota. Salah satunya bagaimana APBD ditetapkan tepat waktu. Tidak enak kalau kita telat-telat terus,’’ pungkas Didi. Sebaliknya, dengan penetapan APBD tepat waktu, akan memberikan sesuatu yang lebih baik kepada masyarakat.

Sehingga, per 1 Januari 2014, APBD bisa langsung dijalankan. Didi menyatakan, ini bukan yang pertama Kota Mataram tepat waktu menetapkan APBD. Tahun 2013 pun Kota Mataram tepat waktu. Hanya saja, tanggalnya lebih maju. Penetapan APBD tepat waktu, menurut dia, sebagai bentuk good will dan political will dari Pemkot Mataram bersama DPRD Kota Mataram.

Mantan Ketua DPRD Kota Mataram ini menganalogikan penetapan APBD sebagai pembangunn sebuah gedung.

Jika tidak diselesaikan tepat waktu akan mempengaruhi hal-hal yang lainnya. Seperti nasib tukang dan lain-lain. Penetapan APBD tepat waktu ini, sambung Didi, diharapkan dapat menjaga serapan anggaran supaya senantiasa proporsional di tiap triwulan.

Manajemen yang proporsional akan berpengaruh cukup luas. Baik terhadap pertumbuhan ekonomi, maupun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. ‘’Dengan manajemen yang diatur waktunya secara tertib, cenderung menghasilkan output yang maksimal dibandingkan jika dikerjakan secara terburu-buru,’’ tegas Didi. (fit)

H. Didi Sumardi (Suara NTB/fit)

“Kontrak kami akan berakhir Bulan November ini sehingga kami minta waktu setengah tahun lagi untuk memperpanjang kontrak,” terang Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi ditemui di kantor Walikota Mataram, Selasa (26/11) kemarin.

Bangunan kantor yang ditempati sekarang disewa Dispenda dari pihak swasta. Perpanjangan kontrak tersebut hanya sampai pada bulan April 2014 mendatang. Sehingga dalam waktu enam bulan ke depan, pengerjaan pembangunan kantor baru terus dikebut.

Syakirin memastikan pada

tahun 2014 mendatang pihaknya sudah akan menempati kantor yang sedang dalam pembangunan tersebut.

Saat ini pengerjaan yang sedang dilakukan adalah membuat sekat-sekat antar ruangan kantor.

“Yang baru disekat kan dibawah. Ruangan-ruangan yang lain juga demikian. Pengadaan AC (air conditioner) baru akan kami adakan di 2014. Mudah-mudahan cepat.

Sehingga saya harap bulan April-Mei sudah pindah ke Dispenda, kantor baru,” jelasnya. Pengadaan penyejuk ruangan (AC) sangat penting

khususnya di bagian pelayanan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat yang datang membayar pajak.

Rencana pembangunan kantor baru tersebut dimulai sejak tahun 2012. Tapi proses tender untuk pembangunan dimulai tahun 2013 ini. Molornya pembangunan ini menurutnya akibat molornya proses tender yang dilakukan. Terkait anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan kantor baru, Syakirin mengatakan pihkanya tidak tahu pasti karena seluruh proses perencanaan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram. (yan)

PKL Diminta Kreatif Ciptakan Produk Mataram (Suara NTB) Puluhan PKL yang berjualan di eks Pelabuhan Ampenan diminta untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk-produk kuliner yang dijual di lapak-lapak mereka. dengan demikian bisa memancing pengunjung lebih banyak datang ke Pelabuhan Ampenan. Selain untuk menikmati pemandangan pantai Ampenan, juga bisa menikmati berbagai ragam kuliner yang dijual para PKL. Demikian disampaikan Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana pada saat membuka pelatihan pengolahan pangan bagi 50 PKL eks Pelabuhan Ampenan, Selasa (26/11).

Mohan mengatakan penataan besar-besaran di eks Pelabuhan Ampenan dilakukan agar pengunjung merasa lebih nyaman dan pedagang juga dapat memanfaatkan fasilitas untuk meningkatkan perekonomian mereka. Melalui pelatihan ini diharapkan pedagang memiliki motivasi untuk lebih kreatif memilih produk yang dijual. ‘’Pemerintah sudah membuat eks Pelabuhan Ampenan lebih indah sehingga bisa memancing pengunjung datang dan pedagang juga nyaman berjualan,’’ terangnya.

Disamping itu, para pedagang juga diingatkan untuk terus berinovasi dalam memilih dagangan yang dijual. Ia mengingatkan jangan sampai semua pedagang mempunyai jenis dagangan yang sama. Mohan men-

cidomo adalah pekerjaan satu – satunya, tidak ada pekerjaan lain yang bisa dikerjakan. Ia mengatakan usai bekerja, ia hanya bisa mencari rumput untuk pakan kuda dan mencari kayu untuk memasak. Sehabis itu, Ma’ad hanya bisa diam dan menikmati perputaran waktu yang terus berganti.

Ma’ad menambahkan selama mangkal di Kebon Roek, ia tidak memiliki pelanggan tetap. Apalagi dengan banyaknya angkutan lain yang mempercepat masyarakat sampai di tujuan.

Bagi Ma’ad, tidak menjadi persoalan.

Karena menurutnya, rezeki telah diatur oleh yang Maha Kuasa. “Kalau saya sih tidak jadi masalah,” cetusnya.

Ayah tujuh orang anak ini mengatakan, tidak terlalu banyak berharap kepada pemerintah. Hanya bisa makan dan membiayai cucu dan anak bungsunya yang sedang sekolah, adalah suatu kepuasan. (cem)

PKL Dilarang Tambahkan Lapak dengan Berbagai Ornamen Mataram (Suara NTB) Para PKL dilarang untuk menambahkan lapak jualan mereka dengan berbagai ornamen seperti memasang spanduk atau menutupnya dengan tirai. “Kalau sudah ditempati lapaknya yang baru, jangan ditambah-tambahi lagi,” terang Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH kepada 50 PKL eks Pelabuhan Ampenan yang sedang diberikan pelatihan pengolahan pangan, Selasa (26/ 11).

Aturan itu menurut Wartan merupakan acuan dari pemerintah pusat baik Kementerian Perdagangan, Menteri Koperasi dan UMKM, dan beberapa kementerian terkait lainnya. “Yang namanya lapak PKL tidak boleh ditambahtambah. Tidak boleh ditutup,” tegasnya.

Wartan juga mengingatkan agar lapak jualan yang ditempati para pedagang jangan ditempeli bermacam-macam ornamen. Disamping itu dilarang pula untuk menutup

lapak dengan spanduk dan plastik. “Tidak perlu. Tidak boleh. Itu akan kita awasi terus,” ujarnya.

Pelatihan yang diberikan terhadap 50 PKL eks Pelabuhan Ampenan dihajatkan untuk meningkatkan kualitas SDM para pedagang sehingga dapat mendukung eks Pelabuhan Ampenan menjadi destinasi wisata di Kota Mataram.

Para pedagang juga nantinya tidak hanya menjual makanan lokal, tapi juga menjual jenis makanan lainnya sehingga pilihan wisatawan bisa lebih variatif. Karena nantinya pengunjung tidak lokal saja tapi juga dari luar daerah. “Itu yang kita harapkan bisa dipenuhi. Ada yang tradisional juga sehingga pilihan pengunjung beragam,” terangnya.

Rombong para pedagang dikatakan Wartan dipesan langsung dari Surabaya. Sehingga pedagang juga diminta untuk menjaganya. Rombong tersebut lanjut Wartan akan sampai di Mataram akhir tahun ini. (yan)

Tak Relevan dengan PAW

Pimpinan Dewan Abaikan Permintaan Rapim

(Suara NTB/yan)

DILATIH - Para PKL eks Pelabuhan Ampenan sedang dilatih bagaimana membuat mie dengan beragam warna oleh pelatih dari SMKN 4 Mataram jurusan Tata Boga, Selasa (26/11). Dengan pelatihan ini diharapkan para pedagang bisa lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan produk baru untuk dijual di lapak-lapak mereka. contohkan jangan sampai satu pedagang menjual kopi, pedagang lainnya ikut menjual kopi.

“Pedagang bisa berjualan makanan tradisional seperti lupis atau serabi. Karena jarang ada sentra penjualan makanan tradisional seperti itu,’’ sarannya.

Dengan penataan yang dilakukan pemerintah kota (pemkot) Mataram, ia optimis akan semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke eks Pelabuhan Ampenan. Bahkan sejumlah biro perjalanan wisata telah meminta agar dibuatkan agenda khusus berkunjung ke eks Pelabuhan Ampenan.

Di kawasan itu, pemkot juga akan mendirikan panggung per-

tunjukan. Setelah panggung selesai dibangun, pemkot akan membuat kalender rutin kegiatan pariwisata di Ampenan.

Selain panggung pertunjukan, pemerintah juga merencanakan membangun anjungan.

Jika anjungan telah terbangun, dipastikan kapal-kapal pesiar yang selama ini bersandar di Pelabuhan Bangsal akan beralih merapat ke eks Pelabuhan Ampenan. Kondisi ini jelas menguntungkan para pedagang.

Karenanya, pedagang kembali diingatkan agar bisa menyediakan kebutuhan kuliner yang sehat dan variatif, maupun membuka usaha yang menyajikan produk unggulan daerah. (yan)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji nampaknya belum bisa menerima rencana PAW (Pergantian Antar Waktu) terhadap dirinya. Setelah Somasinya tidak digubris pimpinan DPRD Kota Mataram, anggota DPRD Kota Mataram yang diketahui telah pindah partai ini, meminta digelar rapat pimpinan (rapim).

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, H. Didi Sumardi, SH., yang dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin membenarkan adanya permintaan digelarnya rapim oleh Misban Ratmaji melalui Fraksi Peduli Indonesia. Namun, pimpinan Dewan memutuskan untuk mengabaikan permintaan rapim itu.

Menurut dia, rapim tidak ada relevansinya dengan PAW. Tata tertib DPRD, pada bab PAW, menegaskan bahwa terkait PAW merupakan otoritas pimpinan Dewan yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Menurut Didi, munculnya permintaan rapim bisa dika-

takan sebagai upaya intervensi terhadap pimpinan lembaga legislatif itu. PAW ini memang terkesan lamban karena memang terkendala di partai bersangkutan. Namun demikian, surat yang telah diteruskan pimpinan DPRD Kota Mataram ke Pemprov NTB, sejauh ini belum mendapat balasan. ‘’Kita pasif. Kita dalam posisi menunggu,’’ cetusnya.

Menyinggung rencana Misban Ratmaji menggugat pimpinan Dewan terkait PAW itu, Didi menanggapi datar. Katanya, masalah gugat menggugat merupakan hak setiap individu sebagai warga negara. ‘’Silahkan saja. Itu haknya untuk menggugat. Kami (Pimpinan Dewan, red) pada posisi menghormati hak-hak itu,’’ imbuhnya.

Reaksi-reaksi yang dipertontonkan Misban Ratmaji dianggap wajar. ‘’Tetapi tidak bisa dipaksakan juga,’’ ucap Didi. Yang jelas, katanya, pimpinan Dewan tidak ada kepentingan dalam PAW itu.

Ia mengaku hanya menjalankan apa yang menjadi amanah konstitusi. (fit)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Rendah Realisasi Fisik dan Keuangan Masih Amburadul DATA kependudukan yang dirangkum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) sampai saat ini diakui masih amburadul. Pasalnya, sistem yang diberlakukan dalam proses pencatatan data penduduk ini masih belum beres.

Pengakuan ini disampaikan Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Edi Surya di Selong, Selasa (26/11). Tiap hari, katanya, pihak Dukcapil ini direpotkan pada persoalan data kependudukan yang ganda.

Diketahui data hasil sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010 lalu jumlah penduduk Lotim tercatat sebanyak 1,118 juta jiwa. Terakhir ini dalam catatan Dukcapil sudah mencapai 1,6 juta jiwa sebagaimana yang tertuang dalam SIAK. Persoalan utamanya di daerah, menjadi cukup sulit menghilangkan data penduduk ganda, karena terbentur kebiasaan sejumlah masyarakat. Meski sudah mengantongi KK, namun karena alasan yang dibuat-buat menjadi berulang-ulang membuat KK. Tidak saja KK, pembuatan akta kelahiran yang hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup dilakukan berkali-kali oleh sejumlah masyarakat.

Dukcapil mencatat, yang masih ganda daftar penduduk ini sekitar 300 ribu orang. Upayanya mengatasi persoalan data ganda ini, beragam upaya dilakukan. Antara lain melakukan interkoneksi data SIAK dengan sistem Automated Fingerprint Identification System (AFIS).

Sistem AFIS, ujarnya, sudah bisa digunakan untuk mendata dan menjawab persoalan penduduk ganda, jika langsung terhubung dengan data penduduk yang dibuat dalam SIAK. Menyadari hal itu, jajaran Dinas Dukcapil sendiri mencoba melakukan sendiri untuk menyambung data sistem AFIS dengan sistem SIAK. “Interkoneksi ini kita sendiri di Lotim yang melakukan,” klaimnya.

Harapan awalnya, kehadiran program Elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dari Kementerian dalam negeri bisa memberikan solusi terhadap persoalan data penduduk ganda ini, yakni melalui pemberlakukan sistem biometrik dalam AFIS. Menurut Edi, juga sudah terjadi koneksi langsung saat pendataan penduduk via sidik jari itu maka akan tersambung langsung dengan data jumlah penduduk yang tersaji dalam SIAK. Faktanya, tidak terjadi demikian. Ia menilai, pemerintah pusat ini tidak sempurna melakukan pembuatan e KTP. Menurutnya, sistem SIAK yang sudah ada sejak 2007 lalu itu bisa dimaksimalkan untuk mendata penduduk. Sehingga tidak perlu membeli server banyak-banyak hingga ke desa-desa untuk proses aplikasi pendataan penduduk. “Maksimalkan saja SIAK, dengan demikian tidak perlu beli server mahal-mah a l , ” demikian Edi Surya ucapnya.

(Suara NTB/rus) (rus)

Delapan SKPD di Lobar Dapat ’’Rapor Merah’’ Giri Menang (Suara NTB) Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony, MPd, terdapat delapan SKPD di Lobar yang pencapaian fisik dan keuangan sangat rendah. Delapan SKPD ini rata-rata mencapai fisik dan keuangan di bawah 50 persen. SKPD ini pun termasuk dalam rapor merah jika tak mampu meningkatkan perkembangan fisik dan keuangan di waktu tersisa sebulan pada tahun ini.

Ke delapan SKPD yang dimaksud antara Kantor Aset Daerah, Bagian Administrasi dan Kesra, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Dinas Kehutanan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Pepertanakbun), Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah (PPKD) dan dua kecamatan di antaranya Kecamatan Kuripan dan Narmada. Rata-rata pencapaian keuangan SKPD yang dimaksud ada yang 9,44 persen dan 54 persen.

“Ada beberapa SKPD ini rendaah realisasi keuangan

dan fisiknya, ada yang tidak ada kemajuan sama sekali,”ungkap Kepala Dinas PPKD Drs H. M Mahyudin, Selasa (26/11).

Sementara raihan tertinggi untuk realisasi keuangan antara lain PDE 86 persen, Kantor Ketahanan Pangan 82 persen dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes 81 persen. Sementara realisasi fisik terendah diraih Bagian Administrasi dan Kesra 38 persen, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 53 persen, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, Distamben, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas

PPKD, Bagian Hukum dan Perundang-undangan dan Dinas Pariwisata.

Sementara Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) hingga 31 Oktober 2013 82,70 persen dibanding tahun lalu pada bulan yang sama yakni sebesar 64,32 persen. Diperkirakan pada akhir Desember mendatang, PAD akan masuk sebanyak 92 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan angka optimis pada tahun 2012 yang hanya 89 persen.

Mahyudin merinci capaian realisasi masing-masing SKPD di Lobar mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dik-

Selong (Suara NTB) Jajaran PT. Eco Solution Lombok (ESL) yang dipimpin Mr. John menemui Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Haerul Warisin, Selasa (26/11). Konsorsium perusahaan investasi asal Swedia yang akan berinvestasi eco tourism seluas 350 hektar di kawasan Tanjung Ringgit dan sekitarnya itu menyampaikan sejumlah permintaan kepada Pemkab Lotim. Menjawab permintaan itu, Wabup meminta bukti keseriusan dari pihak investor tersebut.

Selain itu, wabup meminta PT. ESL segera menaruh uang agunan ke perbankan daerah sebagai wujud keseriusan. Besaran nilai agunan yang diminta belum ditetapkan, apakah sebesar Rp 25 miliar atau lebih besar lagi. Pasalnya, pihak Pemda dengan investor perlu rapat lagi menentukan jumlah yang akan ditetapkan.

Ditegaskan kembali, dana agunan di perbankan itu sama sekali bukan untuk Pemda. Semuanya semata untuk melihat tingkat keseriusan saja. Dana di perbankan itu tetap menjadi milik investor.

Sementara pihak ESL mempertimbangkan permintaan Wabup. Apalagi pihak ESL sudah memiliki rekening di Bank NTB. Pada kesempatan itu, PT. ESL mengharapkan Pemkab Lotim memperjelas status lahan di kawasan Tanjung Ringgit dan sekitarnya. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah indikasi lahan tersebut ada penguasaan dari pihak lain.

Ditemukan ada aktivitas menanam jagung di atas lahan hutan Sekaroh dan adanya sejumlah sertifikat di atas beberapa bidang tanah. Terhadap hal ini, bagi petani yang masih menanam jagung disiapkan ada lahan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sedangkan keberadaan sertifikat siap untuk segera ditertibkan.

Selain itu, ESL meminta pemerintah daerah mendorong dan mempercepat semua proses perizinan yang sedang diproses. Termasuk membuat sejumlah kegiatan yang mendukung rencana investasi ESL. Provinsi NTB, diketahui masuk koridor IV dalam Masterplan Percepatan, Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni dijadikan kawasan pengembangan pariwisata dan ketahanan pangan. Menyangkut rencana pusat itu, pihak ESL mengharapkan Pemkab Lotim melobi pusat agar memberi perhatian juga kepada Lotim.

Khusus Lombok bagian selatan dikenal juga rencana pengembangannya sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) diharapkan bisa membentuk tim kecil untuk mempercepat proses pembangunan di kawasan eko regional khususnya di kawasan yang akan dikembangkan PT ESL. (rus)

(Suara NTB/ist)

TERIMA - Jajaran Pemkab Lotim yang dipimpin Wakil Bupati Haerul Warisin menerima perwakilan PT. ESL di Kantor Bupati Lotim, Selasa (26/11).

Untuk Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Pertanakbun) dari target Rp 700 juta hingga 31 Oktober baru terealisasi 23,32 persen. Kepala Dinas Pertanakbun Chairil Bachtiar mengklarifikasi rendahnya capaian PAD, karena bibit atau benih padi belum terjual semua, namun dari hasil pengecekan ke pengecer sudah laku 43 ton, namun uang belum disetor ke kas daerah, karena masih di pengecer.

Sementara untuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mengandalkan sumber PAD dari perusahaan mutiara di wilayah perairan Sekotong realisasi PAD baru masuk 32,65 persen sama dengan tahun lalu. Alasannya, karena hingga saat ini baru 1 perusahaan yang menyetor pajak sebanyak Rp 70 juta, sedangkan dua perusahaan lainnya saat ini tidak melakukan produksi melainkan pembenihan. (her)

Target Perda Belum Tercapai

Banleg Tolak Dituding Malas

Investasi Tanjung Ringgit

Wabup Minta PT ESL Serius

bud) dengan target Rp 125 juta baru masuk Rp 3,4 juta.

Minimnya realisasi PAD ini menurut Sekretaris Dikbud Lobar H. Komarudin, karena pemasukan di Dikbud tidak ada dari pajak tapi dari pelatihan yang banyak kegiatannya milik BKD dengan menyewa aula milik Dikbud, yakni SKB Gunung Sari.

Mahyudin juga membeberkan PAD yang dicapai Dinas Kesehatan (Dikes) yang sampai 31 Oktober hanya 61,81 persen. “Pencapaian ini sama dengan kondisi tahun lalu dan perlu digenjot,” tandas Mahyudin.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) baru mendapatkan realisasi hanya 41,30 persen, capaian ini dinilai rendah jika dibandingkan tahun sebelumnya. Rendahnya capaian ini karena rendahnya kontraktor yang menyewa alat berat milik PU. PAD yang paling besar didapat dari PU dari penyewaan alat berat dan laboratorium.

(Suara NTB/ham)

ANGKUT PASIR - Wanita-wanita tangguh di Labuapi Lombok Barat ini tidak terlalu mengandalkan suami dalam mencari nafkah. Mereka berusaha mencari nafkah yang halal dengan menjadi pengangkut pasir, meski dengan upah yang minim.

Tiga Perusahaan Bangkrut

Anjlok, PAD dari Budidaya Mutiara Giri Menang (Suara NTB) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor budidaya mutiara tahun ini dipastikan anjlok, karena kondisi tiga perusahaan mutiara di Sekotong memprihatinkan. Dari empat perusahaan, satu beroperasi, namun tiga di antaranya bangkrut dan praktis tak berkontribusi pada PAD. Sebelumnya bisa disetor RP 300 Juta dari komoditi ini, namun tahun ini menurun drastis hanya diperkirakan Rp 70 juta saja.

“Turun drastis setoran PAD dari budidaya komoditi mutiara,” ungkap Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lobar, Ir. H. Hasbullah, Selasa (26/11).

Diakuinya, dari delapan titik budidaya mutiara, baru dibayar 7 titik senilai Rp 70 juta. Tinggal satu titik, sekitar 10 juta belum dibayar.

Pada saat beroperasi semua perusahaan PAD bisa disetor

Rp 300 juta. Namun beberapa tahun terakhir malah anjlok, karena perusahaan mutiara kolaps.

Selain dari mutiara, pihaknya masih mengandalkan PAD dari bank pesisir, karena Pemda menanam saham Rp 250 juta. Diperkirakan Pemda akan dapat Rp 25 juta untuk tambahan PAD. Selain itu, dari balai benih ikan Rp 30 juta. Saat ini posisi capaian PAD baru 32 persen, hingga akhir Desember diperkirakan mampu dicapai 50 persen dari target Rp 460 juta.

Rendahnya kontribusi mutiara juga dikarenakan tarif retribusi terhadap komoditi ini rendah, hanya Rp 25 per gram mengacu pada Perda tahun 2005. Menurutnya, sangat kecil dibanding harga mutiara sekarang. Karena. Itu tahun depan pihaknya akan mengusulan untuk dibahas perubahan tarif beberapa jenis tarif Selama dua tahun ini,

produksi mutiara Lobar mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan dampak iklim dan banyak perusahaan mutiara tak beroperasi. Penyebab mutiara mengalami penurunan selain perusahaan tak serius karena dampak iklim. Iklim esktrim menyebabkan banyak kerang tempat pengembangbiakan mutiara mati, tidak hanya laut semakin panas sehingga mengganggu pengembangan mutiara.

Hasbullah menyebut, tiga perusahaan yang tak beroperasi tersebut, yakni Aneka Mutiara Tirta Tenggara (AMTT), Buana Gemilang Hamparan Mutiara (BGHM) dan perusahaan lokal setempat. Sementara satu perusahaan yang masih beroperasi PT. Budaya Mutiara, produksinya juga tidak terlalu tinggi. Selama tahun lalu, produksi satu perusahaan ini mencapai 0,146 ton atau 146 kilogram. (her)

Bupati Ancam Bongkar Proyek Tak Sesuai Spek Giri Menang (Suara NTB) Bupati Lombok Barat (Lobar), Dr. H. Zaini Arony mengancam membongkar proyekproyek SKPD yang dikerjakan tidak sesuai spek pada akhir tahun ini. Bahkan, Kepala SKPD yang tidak mampu menyelesaikan pembangunan sesuai target akhir tahun harus mundur secara sukarela.

“Saya ingatkan agar SKPD berhati-hati mengerjakan proyek.

Selain cepat selesai, terpenting kualitasnya juga harus dijaga.

Kalau ada proyek tak sesuai spek, saya akan bongkar,” ancam bupati saat rapat bersama pimpinan SKPD di Aula Kantor Bupati Lobar, Selasa (26/11).

Bupati kembali mengingatkan SKPD, khususnya pada proyek fisik tahun ini tidak ada toleransi bagi SKPD, karena proyek tidak diperpanjang. Bahkan, ungkapnya, jika ada kontraktor yang mau melanjutkan pembangunan mesti menunggu tahun depan untuk dibayar, kare-

na tahun ini akan dibayar sesuai pencapaian proyek.

Menurutnya, sesuai kesepakatan proyek harus tuntas tanggal 15 Desember dan tidak ada proyek yang melampaui target itu. Ia meminta Kepala PPKD agar menerbitkan SP2D untuk pembayaran pemborong sesuai volume pekerja sesuai hasil pekerjaan. “Bisa saja kontraktor melanjutkan pekerjaan dengan didenda, tapi dibayar pada APBDP tahun depan,” tegasnya.

Bupati mengingatkan pimpinan SKPD memperhatikan waktu dan cuaca serta kualitas proyek. ‘’Jangan sampai proyek dikerjakan cepat, namun kualitasnya diabaikan.

Termasuk seperti kasus temuan di Pasar Keru yang tak sesuai spek. Segera Kadis Perindag mengganti,”perintahnya.

Ketua DPD Golkar NTB ini meminta Kepala SKPD melaporkan kondisi proyek apa adanya. Menurutnya, ada tiga proyek di tiga SKPD termasuk

kritis, yakni proyek Baznas dan Perpustakaan serta Gedung Budaya yang dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Proyek SMA 1 Gerung yang dikerjakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dibud) serta proyek Pasar Kediri dan Keru yang dikerjakan Dinas Perindag. “Perlu kepala dinas ini mundur suka rela kalau melihat progres proyek?” tanyanya.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas PU, Robijono menyatakan progres pembangunan gedung budaya, Perpustakan dan Baznas, termasuk kritis. Sesuai batas kontrak proyek ini selesai tanggal 10 Desember.

Namun, perkembangan pembangunan Perpustakaan dan Baznas mencapai 80 persen.

Demikian pula progres proyek gedung budaya baru 76 persen.

“Percepatan pengerjaan sudah dilakukan, hanya tersisia di tribun dan lisplang. Setelah itu finishing pemasangan keramik,” klaimnya. (her)

Tanjung (Suara NTB) Salah satu ukuran kinerja anggota DPRD adalah pencapaian jumlah target Peraturan Daerah (Perda) yang berhasil ditetapkan selama satu tahun anggaran. Sementara di DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) masih ada rancangan peraturan daerah (raperda) yang belum ditetapkan.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRD KLU, Sopian Lamajidho, SH. SIP, kepada wartawan Selasa (26/11), mengakui jumlah Perda yang ditetapkan DPRD di tahun 2013 ini masih tersisa 6 buah Ranperda dari total Prolegda yang ada. Namun bukan berarti sisa “utang” Perda itu sepenuhnya dikambinghitamkan ke DPRD, karena anggota DPRD hanya bersifat menunggu usulan dari eksekutif.

“Kalau tidak salah, usulan yang disepakati di awal tahun ada 20 Prolegda. Sisa 6 raperda tahun ini sudah disepakati untuk diusulkan tahun 2014 sehingga menyebabkan total Prolegda tahun depan menjadi 24 usulan,” kata Sopian.

Sebagaimana mekanisme pembahasan raperda, Banleg DPRD bergantung pada usulan yang disusun oleh eksekutif. Berdasarkan kesepakatan Banleg dan eksekutif, akan ditentukan mana di antara raperda yang menempati skala prioritas pertama, kedua dan seterusnya.

“Bukan anggota DPRD KLU

malas, tapi Ranperda sisa yang 6 buah ini memang terganjal, karena sama sekali tidak ada usulan eksekutif. Karena tidak ada materi, apanya yang mau dibahas DPRD. Jadi kita juga mempertanyakan, kenapa eksekutif tidak bekerja maksimal,” cetus Sopian.

Kendati ada sisa raperda yang tidak tuntas, namun politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KLU ini meyakinkan, 14 Perda yang disahkan di 2013 sangat krusial bagi kepentingan masyarakat KLU. Misalnya menyangkut Perda RSUD, PDAM atau Perda Penanggulangan Korban Bencana Daerah Sebaliknya di antara Perda yang belum disahkan, salah satunya terkait Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Selain itu, ada pula Perda yang merupakan inisiatif usulan anggota DPRD. Katagori terakhir ini sama sekali belum bisa dibahas lebih lanjut mengingat naskah akademiknya belum selesai dikerjakan oleh konsultan yang ditunjuk.

“Kita tidak tutup mata, ada anggota maupun unsur pimpinan yang malas saat sidang sebagaimana disorot BK (Badan Kehormatan) tetapi itu idak berarti kinerja tidak optimal dalam menghasilkan Perda. Yang belum disetujui murni karena eksekutif yang lambat mengusulkan rincian substansi raperdanya,” tutup Sopian. (ari)

Ganggu Kinerja

Sebulan 63 Kali Pejabat Eselon III di Lobar ke Luar Daerah Giri Menang (Suara NTB) Selama sebulan terakhir, intensitas perjalanan dinas pejabat eselon III dan IV di Lombok Barat (Lobar) terbilang tinggi. Terhitung selama sebulan saja, sebanyak 63 kali pejabat lingkup setempat melakukan perjalanan dinas ke luar daerah. Sementara, mereka ke luar daerah tanpa sepengetahuan bupati. Lebihlebih di akhir tahun pekerjaan menumpuk khususnya pekerjaan proyek fisik perlu mendapatkan pengawasan dari pejabat bersangkutan.

Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony, MPd, ketika rapat pimpinan mengungkapkan rasa kekesalannya dengan ulah beberapa pejabat eselon III dan IV. Bupati meminta Sekda Lobar, H. M. Uzair agar perjalanan dinas di waktu akhir tahun lebih diperketat. “Tidak bisa seperti ini, pejabat eselon III yang tahu perihal proyek justru tidak hadir rapat. Bagaimana mau mengambil keputusan,” keluhnya di Aula Kantor Bupati, Selasa (26/11).

Bupati menyayangkan ketidakhadiran para kepala bidang. Padhal dia perlu tahu secara detail bagaimana hasil pengawasannya di bawah.

Menurutnya, tidak saja kepala dinas yang repot mengawasi proyek, namun kepala bidang juga harus bertanggung jawab. Ia juga kesal ketika dua kali meninjau proyek SMA 1 Gerung tidak satu pun ditemukan kepala bidang yang mengawasi. Begitu pula pada saat turun mengecek proyek pasar Dinas Perindag di Keru.

Hal ini, lanjutnya, perlu menjadi perhatian SKPD mengenai upaya memberdayakan kepala bidang dan kepala seksi dalam menjalankan program dinas. Tidak mungkin menurutnya, kepala dinas bisa berjalan sendiri tanpa dibantu bawahannya.

Sementara faktanya, banyak kepala bidang yang pergi dan meninggalkan pekerjaannya.

Padahal mereka tahu kalau tanggung jawab mereka mengawasi proyek.

Ia menekankan hal ini lantaran, penting sekali dalam upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. “Salah satu yang ditekankan BPK supaya jangan ada proyek yang molor, karena itu menjadi temuan,” ujarnya mengingatkan.

Sementara itu, Sekda Lobar, H. M. Uzair mengaku intensitas pejabat eselon III ke luar daerah cukup tinggi untuk keperluan konsultasi ke kementerian terkait. “63 perjalanan dinas selama bulan ini,”katanya sembari menyatakan bahwa itu berdasarkan hasil catatan pihaknya atas dasar pengajuan izin dari pejabat terkait di beberapa dinas.

Menurutnya, para pejabat ini kebanyakan konsultasi dan diundang atas rekomendasi Kementerian. Ia menyatakan, izin keluar daerah bagi kepala bidang ke bawah adalah dari Sekda. Ia sendiri memberi izin, jika hal itu penting bagi daerah.

Terkait izin kepala bidang yang absen saat rapat pimpinan sudah mengajukan izin dan berangkat sebelum penetapan waktu rapat. (her)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

BK DPRD Bima

Kembali Undurkan Pemanggilan FFI Kota Bima (Suara NTB) Rencana pemeriksaan terhadap FFI, oknum anggota DPRD Kabupaten Bima yang diduga main proyek kembali batal dilakukan. Pasalnya, surat pemanggilan terhadap adik Kandung Bupati Bima ini masih berada di meja Ketua DPRD, Drs Muchdar Arsyad.

Sebelumnya, Ketua Badan Kehormatan (BK) Ahmad Yani Umar, S.Ei mengatakan, pihaknya menjadwalkan memanggil FFI pada Senin (25/11). Karena masalah teknis, pemanggilan kembali diundur dan dijadwalkan untuk hadir pada Selasa (26/ 11). Namun Selasa kemarin, FFI belum juga dipanggil karena surat undangan masih berada di meja Ketua DPRD lantaran belum ditandatangani. “Kami sudah menyiapkan surat yang ditandatangani Ketua DPRD untuk mengundang FFI, tapi sampai sekarang belum ada realisasi,” terangnya.

Belakangan dia mendapat informasi, Ketua DPRD masih enggan memanggil yang bersangkutan dengan alasan tidak jelas. Lantaran Ketua DPRD yang belum memanggil FFI tanpa alasan jelas, dia pun mengasumsikan jika Muchdar takut. Padahal, sebelumnya pihaknya sudah mengajukan surat pertama ke Muchdar namun batal karena ada koreksi pada redaksi surat. Setelah mendapat koreksi, BK kembali memperbaiki namun dan melayangkan pengajuan yang kedua. Hanya saja, hingga kini belum juga diundang dengan alasan yang tidak jelas. “Saya rasa, Ketua Dewan takut memanggil FFI,” tukasnya. Terlebih Muchdar dan FFI berada dalam satu partai serta merupakan adik kandung dari Bupati.

Melihat kondisi ini, dia menduga jika ada upaya mencegah pemanggilan dari Ketua DPRD. Dijelaskan Yani, dalam Tata Tertib Dewan sudah jelas diatur mengenai kewajiban Ketua DPRD untuk merespon surat yang diajukan oleh perangkat Dewan sesuai tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan Dewan. Tidak seperti saat ini, tidak ada kendala dan Ketua DPRD masih berada di Kantor. Meski terkadang terkesan menghindar.

Kalaupun Ketua DPRD berada di luar daerah, wajar saja surat pemanggilan tertunda. Itupun dapat dilakukan oleh unsur pimpinan (Wakil Ketua) berdasarkan mandat yang diberikan oleh Ketua DPRD. Sehingga tidak ada alasan Ketua DPRD untuk menolak surat yang diajukan oleh perangkat Dewan, apalagi berkaitan dengan masalah anggota Dewan yang kini menjadi sorotan masyarakat. Bahkan, dia mengancam jika tetap tidak ada respon, BK akan berkoordinasi dengan pimpinan Dewan lain. Ini sematamata agar proses pemanggilan terhadap oknum DPRD yang dilaporkan dapat segera diperiksa dan dituntaskan.

Sementara itu, belakangan ada informasi keterlibatan anggota Dewan lain dalam pengerjaan paket proyek yang saat ini disorot masyarakat. Mengenai hal ini, pihaknya belum mendapat laporan. Namun jikalau terdapat bukti yang jelas, pihaknya tidak akan segan-segan memanggil anggota Dewan bersangkutan, apalagi sudah jelas aturannya, anggota Dewan dilarang mengerjakan paket proyek dari pemerintah.

Seperti diberitakan sebelumnya, FFI dilaporkan oleh elemen masyarakat terkait keterlibatannya dalam proyek pengadaan sampan senilai Rp 1 miliar yang bersumber dari DAK tahun 2012. FFI sendiri mendapat satu paket senilai Rp 189 lebih. Hal ini terlihat dari bukti kontrak kerjasama antara FFI dengan PPK di Dinas PU Kabupaten Bima dengan nomor 602.1/3181/K/01.8-BM/X/2012.

Sementara bukan hanya dirinya, orang tua kandung FFI berinisial RM ZHA K juga diduga ikut terlibat. Begitu juga dengan kakaknya yang juga merupakan pejabat negara di Kota Bima, diduga juga ikut terlibat. Namun dalam kontrak kerjasama, yang bersangkutan menggunakan nama dan tandatangan supir A Rafik selaku Direktur CV. Keterlibatan FFI beserta keluarga ini pun mencoreng marwah kesultanan Bima. (use)

Kembalikan Kerugian Negara Tidak Hentikan Proses Hukum Dompu (Suara NTB) Rencana mantan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Dompu, H. Supardi, S.Sos untuk mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pistol peluru karet tahun 2005 disambut baik jaksa. Pengembalian kerugian Negara tersebut tidak akan menghentikan proses hukum yang telah menetapkannya sebagai tersangka.

Kasi Pidsus Kejari Dompu, Joko Suryanto, SH kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (26/11), mengakui ada keinginan mantan Kasat Pol PP Dompu untuk mengembalikan kerugian Negara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pistol piluru karet tahun 2005 yang tengah dalam proses penyidikan pihaknya. Keinginan itu disampaikan padanya, tapi belum ada konfirmasi lebih lanjut. “Komunikasi memang ada dan baru sekali. Tapi belum ada konfirmasi,” katanya.

Keinginan H Supardi mengembalikan kerugian Negara yang ditimbulkan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan pistol tahun 2005 di Sat Pol PP Dompu ini disambut baik pihaknya.

Pengembalian ini tidak akan menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. “Karena pasal 4 (undang-undang korupsi) itu, bunyinya seperti itu. Tapi itu akan menjadi bahan pertimbangan yang meringankan,” jelasnya.

Terkait surat penitipan pistol di Mabes Polri oleh PT Budiman Maju Megah yang disebut H Supardi bahwa pistolnya masih ada dan hanya persoalan izin sehingga tidak diserahkan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dompu, dibantah Joko Suryanto. Hasil pengecekan di Mabes Polri melalui Polda NTB diketahui, pistol yang dititipkan tersebut merupakan specimen (contoh) pistol dan bukan milik Pemda Dompu. “Itu bukan pistol milik Pemda Dompu. Lagi pula yang dititipkan itu specimen,” ungkapnya.

Sebelumnya, H. Supardi mengaku tengah mengkomunikasikan untuk mengembalikan kerugian Negara sesuai nilai proyek pengadaan sebesar Rp 45 juta oleh PT. Budiman Maju Megah. Pistol hasil pengadaan tahun 2005 sebenarnya masih ada dan dititipkan di Mabes Polri setelah ditarik dari penitipan di Polda NTB. Penitipan dilakukan oleh PT Budiman Maju Megah karena saat itu dirinya belum memiliki izin untuk memegang senjata. (ula)

Sambut PPS

Sumbawa Telurkan Perbup Batas Ibu Kota Sumbawa Besar (Suara NTB) Tampaknya Pemkab Sumbawa sudah mengantisipasi kemungkinan pemekaran daerah Provinsi Pulau Sumbawa (PPS). Dengan telah menelurkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 26 tahun 2013 tentang penegasan batas Ibu Kota Sumbawa Besar pada 11 November lalu.

Sebagaimana disampaikan Kabag Hukum Setda Sumbawa, K. Sumardiata S.H, Selasa (26/11), lahirnya Perbup ini sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap rencana pembentukan PPS. Ketika PPS nantinya terbentuk, maka Kota Sumbawa Besar sebagai Ibu Kota, jelas posisi batasnya. Hal ini juga bisa memudahkan kelengkapan administrasi. “Perbup ini dikeluarkan sebagai penegasan terhadap ibu kota kabupaten. Yang didalamnya mencakup tiga kecamatan, Unter Iwes, Sumbawa dan Labuhan Badas,” terangnya.

Selama ini, kata Sumardiata, banyak yang beranggapan Ibu kota kabupaten Sumbawa hanya berada di kecamatan Sumbawa. Padahal secara historis, Unter Iwes dan Labuhan Badas itu masuk di wilayah kota sebelum dilakukan pemekaran kecamatan Sumbawa waktu itu. Makanya dikeluarkalanlah Perbup sebagai langkah antisipasi pengembangan terkait pemekaran daerah kedepannya. Apalagi Sumbawa Besar bakal menjadi ibu kota PPS. “Ini memudahkan kita nantinya. Agar tidak ada lagi persoalan kedepannya terkait batas Ibu Kota. Melalui Perbup inilah dipertegas,” tandasnya. (arn)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Diduga Ribuan Hektar Hutan di Sumbawa Hilang Sumbawa Besar (Suara NTB) Sengketa batas wilayah Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) hingga ini masih buntu. Dalam sengketa itu, bahkan sekitar 4.000 hektar hutan Sumbawa di sekitar perbatasan hilang dan terindikasi dicaplok KSB. “Di Wilayah Lunyuk berbatasan dengan KSB ada sekitar 4.000 hektar hutan kita hilang. Inilah yang sedang kita urus. Sampai sekarang belum ada titik temu. Termasuk pula perebutan Pulau Kalong dan Pulau Namu di Tano,” tandas Ketua Komisi III DPRD Sumbawa, Jamaluddin

Afifi, S.H., Selasa (26/11).

Sementara persoalan batas Sumbawa dengan Kabupaten Dompu telah berhasil dituntaskan. Titik Panobu yang menjadi sengketa terakhir telah disepakati batas akhirnya.

Hal ini, penting diselesaikan sebab menyangkut pengembangan daerah ini kedepannya.

Sementara itu Kasubag Pemerintahan, Erwansyah, masih menunggu pertemuan untuk penyelesaian batas dengan KSB. Sedangkan terkait Dompu, pihaknya membenarkan tapal batas Sumbawa Dompu telah disepakati bersama. Sesuai berita acara pada 19 November 2013, telah dilak-

sanakan rapat monitoring evalusi survei penegasan batas daerah antarprovinsi, Kabupaten/Kota guna mempercepat penyusunan Permendagri batas daerah provinsi NTB bertempat di Jakarta. Dihadiri pejabat Pemkab Sumbawa, Pemkab Dompu, Pemprov NTB, Biro Hukum Kemendagri, dan Ditjen Pemerintahan Umum Kemendagri. Hal yang dicatat dalam rapat, salah satunya segmen bahas batas Sumbawa dengan Dompu. Tim penegasan batas daerah Kabu-

paten akan melakukan klarifikasi posisi pilar, penarikan garis batas dan memberikan koreksi terhadap toponomi (nama desa), kecamatan, toponomi rupa bumi. Yang akan diserahkan paling lambat Minggu keempat bulan Desember 2013. Hasil klarifikasi akan disampaikan ke Pemprop NTB dan Kemendagri. Jika pada batas waktu yang ditentukan tidak ada koreksi dari Pemkab, maka dianggap sepakat dan tidak ada perubahan. (arn)

(Suara NTB/bug)

BINTANG BANO - Rombongan Kementerian PU didampingi oleh bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM sedang berdo'a bersama di depan mulut saluran pengelak saat berkunjung ke bendungan Bintang Bano, Selasa (26/11).

Pembangunan Bintang Bano akan Dibiayai Pusat Taliwang (Suara NTB) Berdasarkan hasil lobi pemerintah Kabuupaten Sumbawa Barat (KSB), pendanaan kelanjutan proyek pembangunan bendungan Bintang Bano kini siap diambil alih oleh pemerintah pusat. Namun demikian, Pemda KSB pun tetap diharuskan menyelesaikan sejumlah kewajibannya terhadap proyek tersebut.

Dan salah satu kewajiban daerah adalah menyerahkan hasil audit pembangunan tahap pertama bendungan tersebut.

“Secara umum kita sudah setuju untuk diambil alih pusat untuk melanjutkan pembiayaannya. Tapi sebelumnya syaratnya harus dipenuhi Pemda dulu. Salah satunya hasil audit pekerjaan tahap pertama,” jelas Direktur Sungai dan Pantai Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) Kemen PU, Pitoyo kepada war-

tawan saat melakukan kunjungan lokasi bendungan Bintang Bano, Selasa (26/11).

Audit yang dimaksudkan oleh Kemen PU tersebut adalah hasil penghitungan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sebelumnya Sekretaris Daerah (Sekda) KSB, Ir. W. Musyafirin, MM berharap agar audit yang diinginkan oleh Kemen PU tersebut dapat diambil dari hasil pemeriksaan reguler Badan Pengawas Keuangan (BPK) terhadap APBD KSB, mengingat selama ini pembangunan tahap pertama Bintang Bano dikerjakan menggunakan anggaran APBD. Permintaan tersebut dianulir oleh Kemen PU. Di mana hasil audit yang diinginkan murni perhitungan untuk proyek pembangunan Bintang Bano yang telah terealisasi di lapangan.

Menurut Pitoyo, tidak ada lagi hal prin-

sip yang menjadi batu sandungan sehingga proyek Bintang Bano tidak jadi diambil alih pendanaannya oleh pusat. Selain audit BPK terhadap pekerjaan tahap pertama, persyaratan lainnya hanya bersifat administrasi. “Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus disusul juga dilengkapi. Tapi pusat prinsipnya sudah siap membiayainya,” timpalnya.

Selain meminta Pemda KSB menyerahkan hasil audit BPKP, Pitoyo menyarankan agar Pemda KSB mulai sekarang melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait keberadaan bendungan Bintang Bano nantinya. Ia bahkan meminta agar disosialisasi, Pemda menekankan manfaat ke depan bendungan tersebut.

Permintaan Kemen PU tersebut langsung ditanggapi oleh Pemda KSB. Sekda KSB Ir. W. Musyafirin, MM yang tu-

Ribuan Randis di Bima Nunggak Pajak Kota Bima (Suara NTB) Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Bima, diketahui sebanyak 2.222 unit kendaraan dinas (randis) Pemkab Bima menunggak pajak. Jumlah ini terdiri dari kendaraan roda empat ke atas maupun sepeda motor.

Sementara di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bima tercatat 662 unit randis yang menunggak. Kondisi ini bertolak belakang dengan upaya negara yang meminta agar masyarakat taat membayar pajak, sementara Pemerintah sendiri menyepelekan pajak.

Berdasarkan data yang diperoleh, hingga Oktober 2013 ini tercatat total kendaraan milik Pemda Kabupaten Bima sebanyak 3.228 unit dengan jumlah kendaraan roda empat yang menunggak sebanyak 174, sementara roda dua sebanyak 1.848 unit.

Sementara, untuk Pemkot Bima jumlah randis yang menunggak jauh lebih sedikit, yakni sebanyak 662 unit. Masing-masing 568 unit sepeda motor dan 94 unit kendaraan roda empat. Jumlahnya memang lebih kecil dari Pemda Bima lantaran jumlah total kendaraan dinas Pemkot Bima sebanyak 1.064 unit.

Kepala Samsat Cabang Bima, Syarif Lutfi, SE.M.Si yang dikonfirmasi Senin (25/11) menuturkan, dari sejumlah kendaraan tersebut ada yang menunggak selama satu tahun, dua tahun, bahkan hingga lima tahun. Sebenarnya, terkait masalah ini Samsat Cabang Bima telah bersikap dengan melayangkan surat teguran setiap tiga bulan sekali. Baik langsung ke masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun ke Sekretariat Daerah. Namun setelah diberikan teguran, realisasinya pun masih minim. “Ada yang bayar tapi sangat

sedikit,” katanya.

Tak jarang, lantaran belum memenuhi kewajiban membayar pajak, ada randis yang sampai terjaring razia. Bahkan, ada yang sampai beberapa kali terjaring. Saat dirazia, ada yang tergerak membayar, namun tak sedikit yang membawa kembali kendaraan dinas dimaksud ke SKPD maupun sekretariat.

Padahal, lanjutnya, mengenai pajak ini sudah ada Pergub tahun 2013 yang memberi keringanan kepada seluruh penunggak pajak, yakni diberikan diskon sebesar 30 persen hingga 50 persen dari denda. “Seharusnya momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh penunggak pajak termasuk instansi Pemerintah,” katanya. Apalagi, nilai pajak ini rendah bagi pengguna pajak.

Menanggapi banyaknya jumlah kendaraan dinas yang belum memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak ini, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Bima, Drs Aris Gunawan yang dikonfirmasi belum bisa berbuat banyak. Pasalnya, pihaknya belum tahu di instansi mana saja kendaraan dinas yang belum dilunasi pajaknya dimaksud. “Kita akan cek dulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Umum, Jamil, SE yang dikonfirmasi sebelumnya menyebutkan kaitan dengan tunggakan pajak bukan urusan Bagian Umum semata.

Pasalnya, anggaran untuk pembayaran pajak sudah ada pada masing-masing SKPD. “Tidak saja untuk membayar pajak, tapi anggaran pada masing-masing SKPD itu juga untuk membeli bensin, oli dan sebagainya,” tukasnya. Sementara untuk kendaraan di lingkup inspektorat memang menjadi urusan pihaknya.

Meski demikian, terkait masalah ini dia berjanji akan menyampaikan ke Sekda, apakah ada bagian yang belum membayar. (use)

(Suara NTB/use)

NUNGGAK PAJAK - Beberapa kendaraan dinas Pemkab Bima yang nunggak pajak.

rut mendampingi di lapangan mengatakan, akan segera memenuhi permintaan tersebut. Dan dalam waktu dekat pemerintah akan mengadendum pekerjaan yang sedang berjalan sehingga proses audit oleh BPKP dapat dilaksanakan.

“Dalam dua minggu ke depan kita akan adendum pekerjaan yang ada biar kita bisa tahu sudah berapa progres pekerjaan proyek ini dan bisa segera dihitung (audit) oleh BPKP,” katanya singkat.

Untuk merampungkan proyek bendungan Bintang Bano ini sendiri, Pemda KSB telah mengestimasi akan menelan anggaran sekitar RP 1,5 triliun.

Sementara itu sejauh ini Pemda KSB telah menalangi pengerjaan tahap pertamanya melalui APBD sekitar 3 tahun dan menghabiskan anggaran miliaran rupiah. (bug)

Sosialisasi Empat Pilar ’’Goes to Campus’’ UTS

Kesadaran Mahasiswa Terus Dibangun Sumbawa Besar (Suara NTB) Pelanggaran terhadap “Empat Pilar” kebangsaan masih banyak terjadi. Terutama oleh penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan.

Makanya selain dilakukan strategi structural, juga melalui upaya kultural dengan dilakukan sosialisasi empat Pilar secara massif, termasuk dengan elemen mahasiwa sebagai calon pemimpin masa depan yang dikemas dalam Sosialisasi empat Pilar Goos To Campus kerjasama dengan Universitas Teknologi Sumbawa (UTS), Selasa (26/11). Untuk membangun kesadaran sejak dini.

Wakil Ketua MPR RI, Drs. Hajriyanto Y. Thohari, MA, yang hadir memberikan pencerahan kepada mahasiswa menjelaskan, sosialisasi empat pilar untuk kalangan kampus, terutama mahasiswa, dikemas sedemikian rupa. Dengan dua aspek yang harus diraih, pertama, substansinya lebih akademis, dalam suasana dialogis dan keterbukaan. “Semuanya diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan pemikiriannya. Ditunjang oleh aspek publikasi yang massif,” jelasnya.

Seperti diketahui, lanjut Hajriyanto, sosialisasi empat pilar diarahkan kepada tiga elemen, elemen penyelenggara negara, pemerintahan, dan eleman masyarakat dan mahasiswa masuk dalam masyarakat. Paling aktual dan relevans urgensi yang tinggi kepada penyelenggara nega-

ra dan pemerintahan, dua lembaga yang masih terjadi pelanggaran terhadap empat pilar. “Korupsi kan masih banyak terjadi di lembaga negara dan pemerintah,” cetusnya.

Makanya itu, MPR melakukan sosialisasi empat pilar, terutama kepada penyelenggara negara, dan pemerintahan sampai kecamatan.

Bahkan sudah banyak hingga ke lurah dan kepala desa, Ditambah lagi sekarang elemen ketiga masyarakat, kelompok strategis, mahasiwa. Upaya struktural agar empat pilar ini diterapkan melalui upaya struktural dan kultural. Secara struktural, seperti pembenahan UU, aparat penegakan hukum, membentuk lembaga baru seperti KPK. Sedangkan langkah kultural, melalui strategi kebudayaan, membangun kesadaraan. “Pencegahan menjadi penting dilakukan,” tandasnya.

Sementara Rektor UTS, Dr. Zulkieflimansyah, memberi semangat kepada mahasiswanya, agar bisa menjadi tokoh dan sosok seperti Wakil Ketua MPR RI. Sosok yang bisa memahami dirinya sendiri dengan baik sebagai kunci sukses. “UTS ini satu-satunya kampus yang mentoring, sebagai diferensiasi dengan yang lain. Agar ketika tamat, bisa menjadi orang seperti Hajriyanto, politisi nasional, sekaligus ulama besar Muhammadiyah. Sebab formula sukses itu sederhana, orang yang mampu mengenal dirinya dengan baik. Seperti tipelogi figur Hajriyanto yang memahami siapa dirinya dengan baik. (arn)

RAGAM

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

Hari Ini, Seluruh Dokter di NTB Hentikan Pelayanan Dari Hal. 1 Seluruh dokter, besok (hari ini, Red) tidak akan memberikan pelayanan bersifat elektik tetapi pelayanan yang bersifat emergency dan masyarakat miskin tetap dilayani,” terangnya di Mataram, Selasa (26/11) siang kemarin.

Mawardi menyebutkan, seluruh dokter baik yang praktik di Rumah Sakit Umum maupun Rumah Sakit Swasta di wilayah NTB tidak akan membuka praktik selama satu hari. Termasuk juga pada poliklinik-poliklinik, semua dokter tidak akan membuka praktik kecuali pasien emergency dan pasien miskin. ‘’Saya juga tidak bisa menekan teman-teman dokter ini, karena itu sudah menjadi keputusan organisasi IDI seIndonesia. Termasuk poliklinik juga tutup praktik besok (hari ini), hanya melayani rujukan yang sifatnya emergency dan masyarakat miskin,’’ jelasnya.

Ketua IDI NTB, dr. IK. Ger-

udug, M.PH menambahkan, penghentian praktik dokter selama sehari itu sebagai bentuk protes kepada Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI yang melakukan kriminalisasi dengan menangkap salah seorang dokter dengan cara tidak manusiawai. “Dokter yang ditangkap diperlakukan layaknya seorang penjahat,” katanya.

Dijelaskan, kasus yang menimpa dr. Ayu di Manado terjadi pada 2010 lalu. Dari hasil pemeriksaan kode etik PB IDI yang bersangkutan tidak terbukti melakukan kesalahan. Dalam persidangan di Pengadilan lanjutnya, dr. Ayu bersama dua orang rekannya tidak terbukti bersalah melakukan malapraktik.

Namun, JPU melakukan banding ke Mahkamah Agung dan menyatakan dr. Ayu dan dua orang rekannya bersalah sehingga harus menjalani hukuman penjara. (nas)

TKI Asal KSB Pulang Setelah 31 Tahun Dipenjara Malaysia Dari Hal. 1 Dubes Herman pada kesempatan pertemuan dengan Shamsuddin memberikan bantuan berupa tongkat dan sejumlah uang sebagai wujud kepedulian kepada warga negara Indonesia di Malaysia.

Shamsuddin direncanakan pulang ke Indonesia pada Kamis (28/11) dan seluruh biaya ditanggung oleh KBRI Kuala Lumpur.

Asal KSB Sementara, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) membenarkan informasi adanya seorang TKI asal KSB yang dibebaskan oleh pemerintah Malaysia dari hukuman seumur hidup. ‘’Kita baru dapat informasinya. Benar ada warga kita yang divonis bebas dari hukuman seumur hidup di Malaysia,’’ jelas Kepala Disnakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd kepada

Suara NTB, Selasa (26/ 11).

TKI tersebut bernama Shamsuddin, warga kelurahan Sampir, Taliwang.

Berdasarkan data Disnakertrans KSB, Shamsuddin yang saat ini telah berusia 59 tahun ditangkap oleh aparat hukum Diraja Malaysia dan dijebloskan ke penjara.

Terkait posisi Shamsuddin saat ini, Hamid mengungkapkan, yang bersangkutan sekarang ini masih berada di Malaysia.

Dari hasil koordinasi Disnakertrans KSB, proses pemulangan Shamsuddin akan dilaksanakan pada hari Kamis (28/11) esok.

Pada proses pemulangannya, Shamsuddin nantinya akan diantar langsung oleh pihak KBRI dan akan diterbangkan dari Kuala Lumpur (KL) langsung ke Bandara Internasional Lombok (BIL). (bug/ant/Bali Post)

Jangan Hanya Kepedulian Elite Dari Hal. 1 “Tahun ini (Provinsi Pulau Sumbawa) tidak memungkinkan terbentuk. Mungkin saja 2014, siapa tahu Januari 2014 dicabut moratorium,”kata Hajriyanto, ketika ditemui wartawan, di Kantor DPRD Sumbawa, Selasa (26/11) kemarin.

Menurutnya, ada dua langkah yang mesti ditempuh terkait PPS. Pertama, persiapan terhadap gagasan itu sendiri, agar gagasan itu mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Jangan sampai hanya kepedulian elite, tetapi harus luas dari masyarakat. Langkah selanjutnya, pembentukan Undang-Undang. “Ada prosedur yang harus diikuti satu per-

satu. Kalau beberapa waktu terakhir, ada kecenderungan untuk melakukan moratorium.

Coba nanti dilihat, pemekaran daerah disuarakan banyak pihak. Sebab menurut berbagai survei dan penelitian ditengarai, banyak dearah hasil pemekaran gagal. Maka dilakukan moratorium sampai tahun ini,’’ jelasnya.

UU lanjutnya Wakil Ketua MPR RI, dibuat bersama-saama antar legislatif dan eksekutif.

Jadi, meskipun PPS inisiatif DPR RI, tetap harus mendapatkan persetujuan eksekutif. Kalau satunya tidak setuju, maka tidak akan UU itu terbentuk. (arn)

Inspektorat akan Terapkan ”Whistleblower System” Dari Hal. 1 Agus mengatakan, Pemprov NTB telah berkomitmen menjaga pelayanan bagi masyarakat untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean goverment. Hal tersebut sejalan dengan program reformasi birokrasi yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ia menjelaskan, siapa saja bisa melaporkan adanya penyelewengan atau tindakan non disiplin yang dilakukan oleh pejabat lingkup Pemprov NTB. Sementara itu, terkait dengan pengembalian kerugian daerah sesuai dengan rekomendasi BPK, BPKP dan LHP Inspektorat, sejak 10 tahun terakhir sudah berhasil menyelamatkan uang daerah belasan miliar rupiah. ‘’Jadi pengembalian uang negara sudah banyak.

Sekitar belasan miliar rupiah selama 10 tahun terakhir,’’ sebutnya.

Dominan dugaan kerugian daerah/negara sesuai dengan hasil LHP Inspektorat adalah pengembalian yang harus dilakukan oleh para rekanan yang mengerjakan proyek. Disebabkan karena rekanan tidak dapat mneyelesaikan pekerjaannya tepat waktu.

Sehingga mereka kena denda dan harus membayarnya ke kas daerah.

“Kalau ada indikasi mengarah ke pidana maka kita koordinasikan dengan penegak hukum. Itu APBD maupun APBN yang diperiksa oleh Inspektorat termasuk juga hasil pemeriksaan BPK dan

BPKP kita tindaklanjuti temuannya itu supaya dikembalikan kerugian daerah/negara itu ke kas daerah,’’ jelasnya.

Jika tidak ada iktikad baik, lanjut Agus maka konsekuensinya dilanjutkan ke ranah hukum. Selain itu, kontraktor yang bersangkutan juga harus di-blacklist untuk tidak mendapatkan proyekproyek di NTB, baik provinsi dan kabupaten/kota.

“Artinya, sudah waktunya untuk kita memberikan tekanan, supaya timbul kesadaran bahwa kerugian daerah tersebut wajib dikembalikan karena adanya kesalahan dari pihak yang diperiksa,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si dalam sambutannya mengatakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan manajemen pemerintahan yang baik, terdapat tiga unsur manajemen strategis yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Ketiga unsur ini harus dilaksanakan secara selaras dan seimbang tanpa memprioritaskan salah satu unsur.

Pengawasan, lanjutnya harus ditempatkan sebagai salah satu fungsi manajemen pemerintahan modern, yang akan menjadi sistem peringatan dini dalam upaya menangkal kemungkinan terjadinya hambatan dalam pencapaian tujuan organisasi. (nas)

Halaman 5

Dari Kunjungan Gubernur ke Batam dan Berau (2-habis)

Akomodir Putra NTB, Gubernur Apresiasi Bupati Berau BAGI sebagian orang Kabupaten Berau Kalimantan Timur boleh jadi adalah daerah yang cukup asing dan tidak begitu berkembang. Namun, jangan salah. Sebagai daerah kabupaten, pendapatan asli daerah ini cukup tinggi, yakni di atas Rp triliun. Bahkan, Berau memiliki Bandara Kalimarau yang bisa didarati pesawat Boeing 737.

Potensi sumber daya alamnya, seperti batubara yang cukup melimpah menarik perhatian pendatang untuk bekerja. Apalagi banyak perusahaan batubara yang beroperasi semakin menambah daya pikat bagi daerah yang berpenduduk di atas 200 ribu jiwa ini bagi pencari kerja di negara ini. Tak terkecuali dari NTB, yakni dari Pulau Lombok dan Bima.

Khusus penduduk Lombok yang sudah lama menetap di tempat ini, mengaku Berau adalah tempat tinggalnya.

Mereka menjadikan Berau sebagai tempat berusaha dan mengembangkan daerah ini menjadi daerah yang cukup disegani di Kaltim, khususnya dan nasional umumnya. Banyak di antara mereka mengaku, jika beberapa bangunan pemerintahan dan perekonomian yang kini megah berdiri adalah hutan belantara. Dua puluh tahun silam, mereka menebang hutan dan mengembangkan tempat tersebut hingga seperti sekarang ini.

Tak salah, ketika Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Wathan (NW) saat berkunjung ke Berau, Jumat (22/11) mendapat sambutan luar biasa dari Bupati Berau Drs. H. Makmur HAPK dan Wakil Bupati Berau Ir. Ahmad Rifai dan jajaran pemerintah daerah setempat.

Bahkan, ketika gubernur meresmikan Madrasah Ibtidaiyah NW Labanan di bawah Yayasan Pendidikan Al Istiqomah NW Labanan Kecamatan Teluk Bayur Berau, bupati bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Berau tetap hadir. Acara ini juga dirangkai dengan pelantikan pengurus NW Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Termasuk meletakkan batu pertama untuk bangunan tambahan gedung madrasah.

Pada kesempatan tersebut, bupati mengaku siap memberikan bantuan terhadap pembangunan pusat pendidikan keagamaan di Berau yang difasilitasi organisasi NW. Namun, sebelum memberikan bantuan, pihaknya mengharapkan pengurus memasukkan proposal pengajuan pembangunan kepada pemerintah daerah. ‘’Kami siap memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan yang kami miliki. Namun sebelumnya, kami harapkan ada proposal yang

diajukan ke kami,’’ janjinya.

Bupati juga memuji masyarakat NTB, khususnya Lombok yang berada di Berau adalah masyarakat agamis dan memiliki kontribusi besar bagi pengembangan keagamaan di Berau. Selain itu, lanjutnya, masyarakat NTB dikenal ulet dan sungguh-sungguh dalam bekerja, sehingga banyak orang NTB yang sukses membangun karir, baik di bidang pemerintahan, perekonomian dan pertambangan.

Sementara Gubernur NTB memberikan apresiasi pada Bupati Berau yang telah memberikan kesempatan besar bagi masyarakat NTB mengembangkan karir di bidang kepegawaian dan perekonomian.

Termasuk mengangkat dua putra NTB, sebagai pimpinan SKPD di Kabupaten Berau, yakni Kepala Dinas Peternakan Ir. Rojali Umar dari Bima dan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Ir. Elyas Mesir dari Lombok.

Terhadap masyarakat NTB yang ada di Berau, gubernur berpesan tetap menjalin silaturahim dengan elemen organisasi agama yang lain, khususnya dengan organisasi Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Gubernur melihat, masih tingginya rasa persaudaraan di Berau antarsatu organisasi dan lainnya. Dicontohkannya, sebelum Madrasah

Pandangan Fraksi Gabungan

(Suara NTB/ham)

BATU PERTAMA - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi meletakkan batu pertama untuk bangunan Madrasah Ibtidaiyah NW Labanan Teluk Bayur Berau Kalimantan Timur, Jumat (22/11) lalu.

Ibtidaiyah NW Labanan Teluk Bayur dibangun, pihak yayasan masih harus menumpang di bangunan TK Aisyiyah milik Muhammadiyah di Berau. Itu artinya, tingkat toleransi dan jalinan silaturahmi yang dibangun di daerah ini cukup berjalan dengan baik.

Pada bagian lain, gubernur memuji proses pembangunan Madrasah Ibtidaiyah NW yang cukup cepat. Di mana, dalam 2 tahun sudah ada 3 lokal dan ada penambahan bangunan. Ini membuktikan, pembangunan sekolah swasta

yang dilakukan merupakan yang tercepat di Berau.

Sementara pada malamnya, gubernur didampingi pengurus NW lainnya, seperti TGH. Husnuddu’at, TGH. Hudatullah, H. Nashuddin Badri, Dr. H. Rosiady H. Sayuthi, MSc, dan beberapa pejabat lingkup Pemprov NTB seperti Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Drs. Agung Hartono, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Drs. H. Wildan memberikan pengajian umum di Masjid Agung Baitul Hikmah Berau. (ham)

Bidik Tersangka

Dampak APBD Terkonsentrasi di Aparatur Kejari Mataram Agendakan dan Pelaku Ekonomi Menengah Atas Ekspose Kasus Penjualan Aset Tanjung (Suara NTB) Fraksi Gabungan DPRD KLU yang terdiri atas Fraksi Golkar, Fraksi Gerakan Bintang Pembangunan Bangsa dan Fraksi Rakyat Madani) menyimpulkan 8 buah pertanyaan yang harus dijelaskan Kepala Daerah dan TAPD Pemda KLU. Mencermati penyampaian Bupati terhadap RAPBD 2014 sebelumnya, fraksi gabungan mempertanyakan dampak ekonomi terhadap yield per kapita masyarakat.

“Laju pertumbuhan ekonomi KLU meningkat di satu sisi, tapi lain sisi, inflasi juga tumbuh lebih besar. Ini mencerminkan APBD KLU harus mempertimbangkan kondisi rakyat miskin, justru yang menikmati dampak anggaran lebih terkonsentrasi di tingkat aparatur dan publik, (tetapi di) pelaku usaha ekonomi menengah atas,” papar Dra. Ni Wayan Sri Pradianti, membacakan pandangan Fraksi Gabungan.

Politis Partai Demokrat ini

mengatakan, Pemda KLU harus bekerja lebih keras untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan, agar dampak APBD dirasakan merata serta mampu menakar tingginya angka kemiskinan di KLU. Penjabaran program di masing-masing SKPD, seluruh fraksi menghimbau agar SKPD menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebelum melaksanakan program. APBD yang baik, menurut fraksi, adalah APBD yang mampu menjawab permasalahan daerah, di mana SPM adalah indikator pencapaian program lebih terarah dan berkualitas.

“Kami juga meminta komitmen Pemda KLU agar memperhatikan betul kualitas setiap pengerjaan proyek. Ini penting untuk menghindari adanya pembiayaan berulang-ulang terhadap satu jenis proyek yang sejatinya belum dapat dinikmati masyarakat sementara infras-

truktur itu vital,” terangnya.

Dari penyampaian itu, sejumlah isu strategis yang terjadi di KLU menjadi sorotan pertanyaan kritis Fraksi DPRD KLU. Misalnya, Program BPJS sebagai pengganti Jamkesmas, nyata-nyata belum dituangkan oleh Pemda KLU dalam KUA PPAS APBD 2014 yang telah disepakati. Pun, Banggar maupun Anggota DPRD kembali mempertanyakan program dadakan ala Pemda KLU, mengingat program yang disepakati di KUA PPAS justru tidak muncul di RAPBD (disampaikan Bupati sehari sebelumnya, red).

“Pada komponen belanja langsung, kombinasi belanja pegawai dan belanja barang jasa, nilanya lebih besar dibandingkan belanja modal. Belanja pegawai sebesar Rp 48,97 miliar, belanja barang dan jasa Rp 113,94 miliar, sedangkan belanja modal hanya Rp 125,11 miliar,” demikian Pradianti. (ari)

HUT M+16 Gelar Diskusi Kebangsaan Mataram (Suara NTB) Dalam rangka memperingati HUT M+16 yang pertama, kelopok diskusi yang rutin melaksanakan kegiatan diskusi setiap kamais atau diskusi kamisan ini, merangkai kegiatan diskusi bertema kebangsaan. Diskusi digelar Senin (25/11) malam lalu, menyoroti masalah “pilar” utuk Pancasila yang di rangkum dalam istilah empat pilar kebangsaan. Diskusi ini dikuti oleh peserta sekitar 130 peserta, dari unsur mahsiswa dan kalangan aktivis pergerakan lainnya.

Hadir sebagai pembicara dalam kesempatan tersebut, Dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unram, Prof, Gatot Dwi Hendro, Tokoh dan Budaywan, Ahmad JD, unsur wartawan H. Rudi Hidayat, Kabag Humas Pemkot Mataram, Cukup Wibowo.

Prof Gatot Dwi Hendro, menjelaskan, fakta memperihatinkan ketika orang Indonesia sedang berada di luar negri. Tidak semua orang bangga menjadi warga NegaraIndonesia.“Iniyangdisayangkan, padahal apa yang diunkapkan oleh Bung Karno, jangan melupakan sejarah,” tegasnya.

Untuk itu Pancasila harus menjadi perekat jadi diri bangsa, kemudian diimplementasikan dalam semangat setiap warga negara. Sehingga ketika berada di mana pun, tetap menjaga jati diri bangsa. Sebab Pancasila menu-

PPK Pilwalkot Mataram 2010 Diperiksa Dari Hal. 1 (Suara NTB/ars)

PESERTA - Peserta diskusi dalam kegiatan HUT M + 16, Senin malam. rutnya adalah sebuah produk yang kehidupan berbangsa dan bernedijadikan landasan atau Dasar gara, dalam menjalnkan kehiduNegara. Ini tentu lahir karena cin- pan sehari-hari,” tambahnya.

Sementara itu Cukup Wibowo, ta yang dalam dari pendiri bangsa, Soekarno dan pemikir pada memiliki pendapat, wacana pansaat itu mengumpulkan semua casila sebagai salah 1 pilar dari yang empat pilar. Posisi ini diangpemikir, baik sosial, budaya.

Ahmad JD menyebut, produk gap sebagai hal yang didegradasi. empat pilar yang digagas oleh Pancasila seharusnya menjadi (almarhum) Taufiq Kiemas yang dasar utama setiap kebijakan, juga sebagai Ketua MPRI saat menjadi barometer utama dalam itu, jelas sekali keberpihakannya hal mengambil segal kebijakan diterhadap nasionalisme kebang- atas seluruh kepentinggan bangsa.

Bangsa kita kini mengalami saan. Bisa saja, pemikiran ini muncul sebagai marga Indone- peningkatan penduduk dan di sia secara individu, bisa juga la- satu tempat juga dihuni oleh hir dari pandangan diri dan berbgai asal. Tetapi setiap kita harus di haragai. “Hal tersebut hidup dalam satu tempat tetakarena memang produk atau pi asal berbeda dan bisa hidup hasil melalui pemikiran jernih. di tempat itu karena memiliki Tapi tetap pada dasarnya pan- satu tujuan. “Itulah peran pancasila merupakan dasar Nega- casila sebagai pemersatu dalam ra, pandangan hidup, idiologi prikehidupan berbangsa dan nasional, dan pemersatu dalam bernegara,” ajaknya. (ars)

Audit 14 Ruas Proyek Percepatan Jalan

Inspektorat Temukan Indikasi Kerugian Daerah Mataram (Suara NTB) Hasil audit yang dilakukan Inspektorat NTB terhadap 14 ruas jalan yang merupakan bagian dari 22 ruas jalan yang masuk dalam proyek percepatan jalan provinsi ditemukan adanya indikasi kerugian negara. Untuk itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait untuk menindaklanjuti temuan tersebut untuk meminta rekanan segera mengembalikan indikasi kerugian daerah tersebut.

“Hasil audit 14 ruas jalan itu sudah ada, kerugian daerahnya juga sudah ada. Kemudian itulah yang akan kita diskusikan juga dengan dinas terkait (Dinas PU)

Mataram (Suara NTB) Kasus penjualan aset di Pemda Lombok Barat (Lobar) tengah intens diusut Kejaksaan Negeri Mataram. Salah satu kasus yang masuk tahap penyidikan adalah, penjualan aset berupa rumah Dinas Sosial di Jalan Ciamis Perumahan Taman Indah Mataram.

Kamis (28/11) mendatang, Kejaksaan akan menggelar ekspose untuk menentukan tersangka.

Kepastian ekspose itu diputuskan setelah semua dianggap rampung, mulai dari pemeriksaan saksi dan penyitaan berkas. Saksi yang terakhir diperiksa adalah Ibu Indra, pemilik rumah yang mengaku membeli dari Kabag Aset Lobar, Burhanuddin seharga Rp 300 juta.

Indra diperiksa Senin (25/11) lalu sebagai saksi atas pembelian aset tahun 2012 itu. Sebelumnya saksi sempat tertunda sebulan pemeriksaannya, karena menunaikan ibadah haji. Bahkan kedua kali tertunda karena sakit. “Tapi kemarin dia hadir, sudah kami periksa,” kata Kasi Intel Kejari Mataram, Mawardi, SH, kemudian menambahkan, saat pemeriksaan, Indra didampingi kuasa hukumnya, Dr. Zarman Hadi, SH, MH. Sebelum saksi pembeli rumah, sudah dimintai keterangan Sekda Lobar Drs. H.Mohammad Uzair, terkait kapasitasnya sebagai tim lelang aset.

Dengan selesainya BAP saksi terakhir, berarti penyelidikan kasus ini sudah dianggap rampung. Pihaknya tinggal melalui langkah terakhir untuk menentukan tersangka, yakni gelar perkara.

Hanya saja, ditambahkan Kasi Pidsus Hendry Antoro, S.Ag, SH, ekspose tak berarti langsung ada penetapan tersangka. Karena bisa jadi, dalam gelar perkara itu, ada dibutuhkan keterangan saksi dan bukti tambahan, sehingga perlu ada pemanggilan saksi lagi. “Jadi ekspose itu tidak ansih untuk menetapkan tersangka, tapi untuk memastikan apakah ada bukti atau saksi tambahan yang diperlukan,” terangnya.

Dalam kasus ini, indikasi tindak pidana terletak pada proses penjualan aset yang diduga ilegal. Pejabat Aset Lobar, Brh diduga menjual begitu saja aset itu senilai Rp 300 juta kepada Ibu Indra.

Tanpa melalui prosedur pencabutan hak atas kepemilikan aset Pemda, kemudian melalui prosedur lelang di KPKNL Mataram. (ars)

terhadap temuan-temuan yang ditemukan inspektorat itu, kewajiban dinas itu menindaklanjuti,” ujarnya dikonfirmasi disela-sela rapat koordinasi pengawasan daerah tingkat provinsi NTB, Selasa (26/11) kemarin di Mataram.

Ia menyebutkan, salah satu temuan inspektorat adalah kesalahan administrasi yang menyebabkan adanya indikasi kerugian daerah/negara. Ketika ditanya jumlah indikasi kerugian Negara dari hasil audit terhadap 14 ruas jalan tersebut, Agus tidak bisa memastikan jumlahnya, karena data pastinya ada dalam LHP. “Tapi yang jelas itu ada te-

muan dan ada iktikad baik dari rekanan untuk mengembalikan dugaan kerugian daerah tersebut,”katanya.

Agus menyebut, kasus-kasus yang menjadi temuan BPK nampaknya mendapatkan respon yang positif dari para pihak yang diperiksa. Jika disuruh mengembalikan indikasi kerugian daerah tersebut, mereka langsung membayar.

Karena ada kekhawatiran di bawa ke ranah hukum. Peran media juga sangat penting menumbuhkan kesadaran terkait dengan ini, membantu kita untuk mengetahui hal-hal yang bermasalah,”pungkasnya. (nas)

Karena tim penyidik masih melengkapi bukti dan keterangan saksi tambahan. Gelar perkara atau ekspose untuk menentukan tersangka baru juga belum diagendakan.

Dalam kasus ini, baru satu orang ditetapkan sebagai ter-

sangka, yakni mantan Bendahara KPU Kota Mataram, MSN. Karena dalam perjalanan penyidikan kasus ini, ditemukan banyak mata anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, sehingga penyidik berkesimpulan, penggunaan dana hibah tersebut diduga fiktif. (ars)

Prioritas Penanganan Daerah Terisolir Dari Hal. 1 ‘’Program yang kita luncurkan memang sifatnya reguler setahun sekali. Bentuknya pemberdayaan masyarakat miskin. Yang lebih khusus lagi sasarannya adalah rehabilitas rumah karena memang tempat tinggal mereka tidak layak,’’ jelas Kepala Disosdukcapil NTB, Drs. Bachruddin, M. Pd dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (26/11), terkait penanganan kawasan terisolir di KLU. Penanganan daerah terisolir ini menurutnya berbeda dengan wilayah kategori Komunitas Adat Terpencil (KAT). ‘’Kalau KAT sangat spesifik dan kita tangani secara khusus selama tiga tahun untuk satu KAT,’’ jelasnya. Untuk daerah terisolir di KLU, Pemprov NTB menurut Bachruddin, selama ini telah bekerjasama dengan Pemkab setempat. Hanya saja karena anggaran memang terbatas, sehingga belum seluruh wilayah (daerah terisolir) ditangani secara serempak.

Daerah terisolir di KLU menurutnya, rata-rata berada di wilayah perbukitan. Tidak dipungkiri, persoalan akses jalan menjadi kendala. ‘’Topografinya berada di wilayah perbukitan sehingga untuk membangun akses jalan memang sulit. Sehingga prioritas program yang kita luncurkan di sana adalah pemberdayaan

masyarakat,’’ jelasnya.

Sementara untuk KAT sesuai dengan Kepres di KLU sudah tidak ditemukan lagi.

KAT di NTB kini hanya di Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

“Kalau Lombok Utara itu tidak masuk dalam KAT. Dulu di Lombok Utara ada KAT di Dusun Teres Genit dan Terentek, tetapi sudah kita garap,’’ katanya. Menurut Bachruddin, jumlah KAT di NTB terus mengalami penurunan dengan adanya pemberdayaan yang dilakukan sejak 2008 lalu. Namun, fenomena di lapangan sering ditemukan, KAT yang sudah diberdayakan kembali lagi membuat pemukiman baru sehingga kembali lagi masuk menjadi KAT. Berdasarkan hasil pemetaan sosial yang dilakukan pada 2003, wilayah di NTB yang terindikasi sebagai lokasi KAT berjumlah 44 dusun yang tersebar di 28 desa, 20 kecamatan dalam tujuh wilayah kabupaten. Jumlah lokasi KAT yang diberdayakan sampai 2012 sebanyak 17 lokasi (dusun), pada 13 desa, 11 kecamatan dan tujuh kabupaten, dengan jumlah penghuni sebanyak 1.211 KK atau 5.123 jiwa.

Sedangkan sebanyak 17 lokasi pada delapan desa, lima kecamatan di tujuh kabupaten dengan jumlah penduduk 930 KK atau 4.118 jiwa, tidak lagi masuk kategori KAT. (nas)

OPINI

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

Ampenan Harus Diawasi AMPENAN nampaknya benar-benar berbenah. Program revitalisasi kota tua Ampenan mulai menunjukkan hasil nyata. Terutama di bekas Pelabuhan Ampenan, sudah kelihatan konsep yang dinginkan Pemkot Mataram. Konsep yang mirip dengan penataan Pantai Losari Makassar terlihat dari terpampangnya tulisan Pantai Ampenan dengan huruf kapital dalam ukuran jumbo.

Bedanya, Pemkot Mataram menambahkan lapak-lapak PKL di area eks Pelabuhan Ampenan. Terdapat puluhan lapak PKL yang disiapkan Pemkot Mataram di sana. Keberadaan lapak-lapak ini diharapkan mampu mengakomodir aspirasi masyarakat Ampenan yang ingin mendapat manfaat langsung dari revitalisasi eks Pelabuhan. Terutama manfaat secara ekonomis.

Sebab jauh sebelum dilaksanakannya revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan, puluhan PKL memang sudah berjualan di area tersebut. Hanya saja, waktu itu karena belum ada intervensi Pemkot Mataram, PKL terkesan ’’semau gue’’. Baik dari desain warung maupun jenis jualannya. Sehingga tidak heran, kalau santer terdengar kabar peredaran minuman keras di eks Pelabuhan Ampenan.

Selain itu kabar tidak sedak lainnya, kawasan tersebut dengan warung yang dibuat tertutup rentan disalahgunakan sebagai tempat berbuat ‘’mesum’’. Sebetulnya, tugas Pemkot Mataram tidak kalah beratnya dengan sebelum kawasan yang ditinggal kabur investor PT. Gunung Lawoe Mercu Buana direvitalisasi. Revitalisasi tidak berhenti setelah Pemkot Mataram menyediakan lapak PKL dan membangun jogging track.

Justru, kegiatan di eks Pelabuhan Ampenan setelah itu perlu mendapat pengawasan ketat. tidak sedikit kalangan yang meyakini, jika dilepas begitu saja, ulahulah masyarakat yang kurang terpuji di sana, berpeluang terulang kembali. Pernah terlontar rencana dari Ketua Tim Revitalisasi eks Pelabuhan Ampenan yang juga Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana untuk membangun pos terpadu.

Rencana itu kalau terlaksana, bisa menjadi solusi untuk memberi jaminan bahwa Pantai Ampenan tidak sekadar memenuhi definisi revitalisasi melainkan betul-betul direvitalisasi dalam makna yang sesungguhnya. PKL yang mendapat jatah lapak dari awal harus diwanti-wanti supaya tidak coba-coba menambahkan tirai atau penutup. Karena hal-hal seperti itu berpeluang membuat pengunjung berbuat yang bukan-bukan.

Selain itu, adanya pos terpadu harus mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman kepada semua pengunjung. Baik pengunjung lokal, terlebih pengunjung dari luar daerah. Petugas yang ditempatkan pada pos terpadu itu diharapkan bisa mengeliminir praktik-praktik premanisme di eks Pelabuhan Ampenan. Jika ingin menghidupkan kembali kejayaan kota tua Ampenan, revitalisasi tidak boleh setengah-setengah, tetapi harus dilakukan secara sungguh-sungguh dan menyeluruh. (*)

Halaman 6

Presiden dan Gerakan Ekonomi Syari’ah Dalam pencanangan gerakan ekonomi syari’ah (Gres) di lapangan silang Monas Jakarta, (17/11) yang digagas Bank Indonesia (BI) dan mujahid ekonomi Islam yang di Indonesia lebih dikenal (ekonomi syari’ah/ES), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), selaku kepala negara dengan tegas menunjukkan komitmen kuat untuk mendukung keterlibatan industri keuangan syari’ah. Dalam sambutannya; SBY mengatakan, ke depan, Indonesia diharapkan bisa menjadi pusat ekonomi syari’ah (central sharia of economics) di dunia (www.suaramerdeka.com).

ukan basa-basi semata, SBY bertutur demikian. Mayoritas muslim masyarakat Indonesia merupakan salah satu sokongan utama yang bisa dijadikan tancapan “gas” agar motor “ekonomi Islam”—yang di Indonesia lebih populer di kenal ekonomi syari’ah (ES) melaju kencang. Data BPS 2010 menyebutkan masyarakat pemeluk muslim 85,1%, sisanya agama, Kristen, Hindu dan sebagainya. Data lain seperti dirilis the pew forum on religion and public life pada 2010, pemeluk Islam di Indonesia sangatlah besar, yakni 12,7 persen dari total muslim dunia.

Sebagai mayoritas pemeluk muslim terbesar dunia, sepatutnyalah ekonomi syari’ah terus mendapat perhatian nan digenjot lebih serius perkembangannya.

Sistem ES dengan salah satu lembaga keuangannya, bank syari’ah, terbukti memiliki daya tahan membendung krisis. Eksistensi lembaga keuangan syari’ah (kini BMI) saat tanah air diterjang badai krisis merupakan jawaban yang sulit terbantahkan. Terlebih sensivitas perekonomian dan finansial global bagi sistem perekonomian suatu negara lumayan meninggi.

Kolaborasi Industri Keuangan Saat ini, pemerintah terus melakukan juga menyempurnaan kolaborasi industri keuangan syari’ah. Ini dibutuhkan untuk dapat membendung kian rentannya sistem ekonomi Indonesia dalam sistem ekonomi konvensional. Sebenarnya, telah jauh pula menjadi agenda nasional tahun 2008, namun entah mengapa? Alasan yang sulit untuk mendapatkan jawaban.

Namun demikian, meski terbilang lambat perkembangan ES cukup fantastis. Perkembangan ekonomi syariah Indonesia cukup cemerlang. Buktinya, saat ini semakin menjamur bank dan lembaga keuangan lain yang berbasis syariah. Gerakan masif sekitar lebih kurang 500 baitul maal wat tamwil lembaga keuangan mikro syari’ah (LKMS-BMT) di Indonesia yang melibatkan seki-

Oleh :

MASYHUR

(Pengelola Miftahussalam dan Minat Studi Ekonomi Islam pada Pascasarjana Unram) tar 30 juta orang merupakan gebrakan serius dari para pegiat ES. Dimulai sejak awal 2000-an, industri perbankan syariah terus berkembang, dan perkembangan pun tak main-main. Terus menunjukkan grafik peningkatan yang luar biasa. Di dunia internasional tahun 2011, Indonesia masuk peringkat ke-4 setelah Iran, Malasyia dan Arab Saudi sebagai negara yang memiliki potensi dan kondusif bagi pengembangan industri keuangan syari’ah. Namun sayang, pada tahun 2012 posisi Indonesia disalip sejumlah negara seperti Kuwait, Uni Emirat Arab dan Bahrain.

Barangkali, anjloknya posisi Indonesia pada tahun lalu, kian memantapkan keseriusan presiden untuk terus memberikan perhatian kepada ES agar menjadi pusat ekonomi syari’ah dunia.

Presiden meminta agar ES untuk terlibat dalam pembiayaan skala besar, terutama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Kepada kementerian untuk melibatkan keuangan syari’ah dalam publicprivate partnership.Cukupkah?

Tak berhenti di situ, dukungan insentif pun sebenarnya harus terus diberikan pemerintah untuk mencapai pangsa pasar yang lebih besar bagi industri keuangan syari’ah pada tahun-tahun yang akan datang. Ini sekaligus menjadi obat mujarab untuk mengubah tantangan menjadi peluang bagi ekonomi syari’ah, khususnya di tanah air. Direktur Berita Satu Media Holdings Primus Dorimulu (2012), menyebutkan sejumlah tantangan perkembangan industri keuangan syari’ah di tanah air; pertama, masih kecilnya pangsa pasar; kedua, minimnya sumber daya insani; ketiga, masih rendahnya inovasi pengembangan produk dan industri keuangan syari’ah; keempat; belum berkembangnya reksadana syari’ah; kelima, masih terbatasnya pasar modal syari’ah, termasuk sukuk; keenam, kurang-

nya keberpihakan pemerintah dalam menempatkan anggaran dan perolehan anggaran dalam bentuk isntrumen syari’ah; ketujuh, serta kurangnya program sosialisasi dan edukasi masyarakat.

Ekonomi Syari’ah di NTB Di daerah ES yang juga industri keuangan syari’ah (perbankan) mengalami peningkatan signifikan. Keuangan syari’ah yang merupakan bagian dari sistem ES mengalami perkembangan pesat. Prihal pertumbuhan mengesankan industri keuangan syari’ah pernah diwartakan harian ini (16/07/2012). Dikatakan, pertumbuhan perbankan syariah di NTB termasuk yang terbaik di Indonesia atau secara nasional.

Menurut Suara NTB total aset industri perbankan syariah di NTB mencapai Rp 1,65 triliun dan merupakan total aset perbankan syariah tertinggi secara nasional. Angka ini menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Halim Alamsyah meningkat dibandingkan dengan tahun lalu.

Di samping itu, kajian ES kian menyeruak; muncul di berbagai kegiatan organisasi seperti masyarakat ekonomi syari’ah (MES), unit kegiatan mahasiswa (UKM), Ormas, serta pencanangan Gres yang telah digelar belum lama ini di NTB. Di sejumlah perguruan tinggi (PT) negeri-swasta, peluang bagi lulusan SMA/sederajat untuk memperdalam ilmu ekonomi Islam terbuka lebar. Lebih dari itu, tak sedikit, para pakar sekelas magister, doktor dalam lingkungan akademik seperti Unram, IAIN yang menjadi kiblat perguruan tinggi terbesar di daerah prihal bidang ini, pertanda positif bagi daerah mendukung geberakan pemerintah pusat.

Masyarakat menaruh harap “tinggi” laju kembang ekonomi syari’ah secara nasional terus tumbuh dan berkembang, bukan saja karena diyakini akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi bangsa namun juga memberikan rasa dan nuansa

keadilan lebih nyata, merata, bagi seluruh rakyat Indonesia, sebab ES adalah bagian universalitas ajaran Islam yang rahmatan lil alamin.

Akhirnya, kita berharap NTB, tidak hanya daerah yang dikenal sebagai penyumbang TKI, pengembang wisata yang kian mengabaikan lingkungan dan kemiskinan. Jika presiden berani berkomitmen, berharap Indonesia menjadi pusat ekonomi syari’ah dunia, maka, pemerintah NTB harus berani melakukan hal yang sama (daerah jadi potensi besar sekaligus mengembangkan pengembangan ES). Jika tidak, ironis sebuah pulau berjuluk; Seribu Masjid dan provinsi beribukota; Mataram Maju dan Religius.

Hari ini, seluruh dokter di NTB hentikan pelayanan

Bisa mengancam nyawa orang lain

*** Sebulan, 63 kali pejabat Eselon III di Lobar keluar daerah Daerah bisa tekor

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id Telp. 0374 42906/Hp. 085337841557, 087866878882, 082145977111

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah.

Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/ bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

Halaman 7

Waralaba Jadi Tantangan UKM PEMBERLAKUAN sistem waralaba (perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan ciri khas produk kepada pihak lain) sudah menjadi tren, dan berkembang cukup pesat di Indonesia. Jelang pelaksanaan Asean Economic Community (AEC) 2015, sistem usaha ini dianggap akan membuat Usaha Kecil Menengah (UKM) akan keteteran apabila tak dilakukan penyesuaian.

“Kalau sistem ini terus berkembang kita akan repot, karena IKM-nya tidak akan mampu bersaing,” terang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM usai membuka workshop Pemberdayaan UKM Potensial Waralaba kepada pelaku usaha di Mataram, Selasa (26/11).

Waralaba sudah berkembang cukup pesat di NTB, yang muncul di dalamnya adalah Indomaret, Alfamart, KFC, Pizza Hut, dan beberapa di antaranya yang akan menyusul. Di dalamnya menerapkan sistem usaha yang belum begitu familiar di NTB. Waralaba sebenarnya dipandang sama saja dengan sistem perdagangan yang sudah berjalan, baik yang di pasar tradisional, komoditi agro maupun pasar lelang. Dari sistem tersebut, berbagai jenis produk masuk dan membanjir di daerah, meski jenis produk yang dipasarkan itu belum diketahui sekalipun oleh masyarakat. Sistem waralaba umumnya akan menguasai pasar, sehingga UKM yang tidak siap bersaing, otomatis akan tersingkir.

Untuk menyelamatkan para UKM, menurut Maliki perlu dilakukan pemberdayaan kepada usaha lokal. Misalnya dengan memberikan bekal bagaimana pengusaha lokal sendiri bisa mengadopsi sistem waralaba ini.

“Kalau bisa, waralaba ini tidak saja masuk dari luar NTB, tetapi pengusaha lokal dari NTB sendiri bisa mewaralabakan produknya. Melalui pelatihan-pelatihan kepada UKM potensial berbasis PIJAR,” sebut Maliki.

Kerupuk kulit, atau Ayam Taliwang misalnya, produk tersebut bisa diwaralabakan. Catatannya tentu harus menyesuaikan, sepanjang sudah dipatenkan oleh HAKI, bentuk kemasan yang berstandar dan berbagai persyaratan lainnya, yang dalam hal ini masih banyak UKM sudah memenuhinya.

Sistem waralaba yang diterapkan Indomaret dan Alfamart ini sebenarnya menjadi ancaman. Untuk itulah, pemerintah melakukan pembatasan agar tidak membunuh UKM lokal yang ada di sekelilingnya.

Cuma saja, ancaman ini masih dapat diatasi dengan adanya komitmen Alfamart untuk tetap mendukung keberadaan pengusaha local dengan disiapkannya segala jenis produk kebutuhan pedagang di sekitar dengan harga yang relatif rendah.

“Sudah ada komitmen mereka (Alfamart) dengan kami, mereka siap sekaligus menjadi distributor. Makanya mereka juga menggantikan peran para distributor,” tambahnya.

Tetapi harus dilakukan pembatasan outlet semua perusahaan waralaba ini, yang total jumlahnya sudah di atas 100 outlet tersebar di NTB. Namun keuntungan sebenarnya adalah kepada konsumen, dengan dibelinya produk dengan harga yang lebih rendah ketimbang distributor dan pedagang lainnya. (bul) Imam Maliki

(Suara NTB/bul)

ANTAR TKI – Mengantar TKI ke bandara, bagi sebagian masyarakat Lombok, tidak berbeda dengan mengantar jemaah calon haji (JCH). Para kerabat dan tetangga akan menyewa kendaraan khusus untuk mengantarkan calon TKI tersebut. Tradisi tersebut tampaknya belum akan pupus dalam waktu dekat, terlebih Lombok telah dikenal sebagai salah satu daerah kantong TKI. Meski TKI yang diantar hanya seorang, tetapi pengantarnya cukup banyak, sehingga ramainya penduduk dengan penampilan ndeso di bandara, seperti halnya di Bandara Internasional Lombok (BIL) ini, menjadi pemandangan sehari-hari.

PKL di BIL akan Dibangunkan Lapak Baru

UKM Baru NTB Tembus Angka 88.000 Praya (Suara NTB) Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM) baru muncul di NTB dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan. Dimana hingga menjelang akhir tahun 2013 ini, jumlah UKM baru tercatat sudah menembus angka 88.000 lebih. Melihat capaian tersebut, pemerintah provinsi pun mengaku cukup optimis target 100.000 UKM baru bisa segera tercapai.

Demikian diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs.H. Supran, Selasa (26/11). Dari jumlah UKM baru tersebut, yang paling dominan bergerak di bidang usaha perdagangan dan jasa, diikuti bidang usaha lainya, termasuk bidang usaha handicraft.

Persoalanya, rata-rata dari UKM baru tersebut belum bankable. Dengan kata lain, pengelolaan dan manajemen usahanya masih menggunakan manajemen keluarga. Belum ada proses pencatatan dan administrasi usaha yang baik. Orientasi usahanya juga berorientasi pada bisnis. Baru sebatas untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari saja.

Kondisi tersebut membuat UKM-UKM baru itu sulit untuk berkembang. Apalagi mampu bersaingan dengan usaha-usaha besar yang ada. “Lingkup usahanya pun baru sebatas di wialyahnya. Belum mampu mencakup usaha secara luas. Apalagi berorientasi pada ekspor,” jelasnya.

Hal itu, kata Supran, dikarenakan beberapa faktor. Salah satunya kualitas sumberdaya pemilik dan pengelola UKM yang ada masih rendah. Termasuk persoalan akses modal yang masih terbatas. Dimana rata-rata UKM baru tersebut masih kesulitan untuk bisa memperoleh bantuan permodalan untuk membantu mengembangkan usahanya.

Untuk itulah, pemerintah provinsi saat ini terus berupaya maksimal membantu mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi UKM-UKM tersebut. Misalnya untuk persoalan kualitas SDM, secara berkala pihaknya terus memberikan pelatihan-pelatihan dan kursus usaha. Terutama bagi UKM-UKM yang memang potensial dan memiliki prospek cerah kedepan.

Kemudian terkait permodalan, pemerintah juga terus mendorong mitra-mitra usaha yang ada untuk turut berpartisipasi. Salah satunya PT. AP I BIL yang sejauh ini jalinan kerjasamanya sudah cukup bagus. Begitu pula dengan pihak perbankan juga terus dimotivasi supaya mau membuka akses permodalan yang seluas-luasnya bagi UKM-UKM baru.

Sementara itu pada kesempatan yang sama, Finance and IT Departement Head PT. AP I BIL, Joko Wahyono mengungkapkan, PT. AP I BIL sendiri tetap berkomitmen untuk membantu menumbuhkembangkan sekaligus mendorong perkembangan UKM di NTB pada umumnya. Bukan hanya menyiapkan bantuan pada sisi permodalan sekaligus bantuan pembinaan kepada UKM-UKM mitra yang ada.

Ia mengungkapkan, khusus untuk bantuan modal saja terhitung sejak tahun 1996 silam, pihaknya sudah menyalur dana bergulir sekitar Rp 17,5 miliar. Itu di luar bantuan-bantuan non financial berupa pelatihan dan pendampingan usaha. “Khusus untuk tahun ini kita sudah menyiapkan bantuan permodalan bagi UKM-UKM sasaran sekitar Rp. 1,5 miliar,” pungkas Joko. (kir)

(Suara NTB/kir)

(Suara NTB/dok)

Praya (Suara NTB) Pemprov NTB berencana membangun puluhan lapak baru bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL). Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya untuk bisa mengatasi persoalan kesemrawutan di area bandara, akibat keberadaa para PKL. Rencana tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Drs. H. Supran, Selasa (26/11).

Ditemui di sela-sela pelatihan kewirausahaan bagi calon mitra PT. Angkasa Pura (AP) I BIL, Supran mengungkapkan bahwa rencana tersebut sudah matang di tingkat eksekutif.

Tinggal sekarang menunggu persetujuan anggaran dari DPRD. “Anggaran pembangunan lapak baru bagi PKL BIL tersebut sudah kita usulkan ke DPRD. Tinggal menunggu realisasi saja,” jelasnya.

Kalau usulan

H. Supran

anggaran bisa segera disetujui, maka tahun 2014 mendatang proses pembangunan lapak untuk PKL BIL tersebut sudah bisa dilaksanakan. Sehingga tahun itu juga para PKL sudah bisa menempatinya. Dengan begitu, diharapkan keberadaan para PKL bisa terkonsentrasi di satu tempat. Tidak lagi menyebar di berbagai tempat seperti yang terjadi saat ini. Supaya perlahan persoalan kesemrawutan di area BIL bisa teratasi.

Disinggung besaran anggaran yang disiapkan, Supran, enggan berkomentar. Tapi yang jelas katanya, anggaran sudah diusulkan untuk 60 lapak dengan kondisi semi permanen. “Kalau masalah berapa anggaran pembangunannya, nantinya saja setelah ada persetujuan. Namun yang pasti yang kita usulkan untuk 60 lapak,” tegasnya.

Sembari menunggu persetujuan anggaran, pihaknya sejauh ini juga terus melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak PT. AP I BIL, terkait rencana lokasi pembangunan lapak bagi PKL tersebut. Karena untuk urusan izin lokasi, semua menjadi kewenangan PT. AP I BIL selaku pengelola otoritas lahan.

“Untuk lokasi pembangunan lapak kita tidak mau sembarangan,” tegasnya. Namun demikian pihaknya akan berupaya mencarikan lokasi yang terbaik. Sehingga para PKL tidak merasa dirugikan. Tapi tidak bertentangan dengan rencana pengembangan dari PT. AP I BIL ke depan. (kir)

Hotel Bintang Lima Kembali Dibangun di KLU Tanjung (Suara NTB) Hotel berkelas dengan standar pelayanan internasional kembali dibangun di kawasan pantai Kabupaten Lombok Utara (KLU). Selain Hotel Lombok Load di kawasan Pantai Sira, yang pelayanannya menempati rangking I di Asia atau ranking 20 di dunia, akan hadir lagi Hotel Bintang lima dengan tarif sewa per malam ditaksir di atas Rp 5 juta.

Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu, SH., kepada wartawan Selasa (26/11), mengkonfirmasi akan hadir satu lagi hotel Bintang lima di kawasan Pantai Lombok Utara. Lokasi pembangunannya berada tidak jauh dari lokasi Puri Malimbu, Kecamatan Pemenang.

“Hotel yang dibangun lantai tiga dengan jumlah kamar 85 unit. Keliatannya sudah mulai, tapi saya lupa nama hotelnya,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

Dijelaskannya, hotel kebanyakan yang berada di Lombok Utara rata-rata menyasar pangsa pasar menengah ke atas. Sebut saja, Lombok Load di kawasan Pantai Sira, harga sewa kamar per malam dinilainya tidak akan mampu dipenuhi oleh pejabat KLU, termasuk dirinya.

“Lombok Load itu hotel kecil, tapi pelayanannya kelas dunia.

Tarif sewa per malamnya saja sampai 550 dolar Amerika setara dengan Rp 6 juta. Kalau saya menginap di sana, bisa habis gaji saya sebulan,” selorohnya.

Keberadaan sejumlah hotel berbintang di KLU ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap perkembangan pariwisata dan perekonomian Lom-

bok Utara secara umum. Atas dasar ini pula, Pemda KLU memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada RAPBD 2014 sebesar Rp 48,27 miliar. Angka ini meningkat signifikan 36,8 persen dari penganggaran tahun sebelumnya.

Apabila dibandingkan dengan proyeksi KUA PPAS sebelumnya, angka ini justru melonjak dari taksiran Rp 47,41 miliar.

Satu-satunya yang masih disayangkan oleh Bupati hingga saat ini, adalah indikasi masih adanya manajemen perhotelan di Lombok Utara yang belum memprioritaskan penggunaan tenaga kerja lokal. Hotel Tugu misalnya, menurut informasi yang berkembang di Desa itu, sama sekali belum memanfaatkan tenaga lokal.

“Saya sudah perintahkan kepada semua hotel di KLU, bahkan sebelum membangun, agar tenaga kerja lokal menjadi prioritas. Kalau ada hotel yang tidak mempekerjakan orang lokal, akan kita panggil manajemennya,” janji Bupati.

Djohan Sjamsu sangat mempedulikan apabila perkembangan pariwisata justru asimetris dan kontraproduktif terhadap perekonomian warga dan masyarakat KLU. Oleh sebab itu, Djohan Sjamsu menegaskan akan meminta SKPD terkait untuk mengecek dan mengontrol pelaku perhotelan di KLU yang tidak mempekerjakan orang lokal. Jika permintaan Pemda ini diindahkan, dirinya selaku pemangku kebijakan, berhak untuk memberikan teguran keras kepada manajemen hotel bersangkutan. (ari)

Rentenir Berkedok Koperasi Menjamur di NTB Mataram (Suara NTB) Keberadaan rentenir yang sudah menyusupi lapisan masyarakat belum mampu ditekan. Praktik-praktik ini menjamur berkedok koperasi dan menjadi penyakit menular di provinsi NTB. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang diharapkan oleh Bank Indonesia (BI) menjadi garda terdepan dalam penguatan ekonomi kerakyatan, justru masih tak mempan mengimbangi praktik rentenir dimaksud.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, H. Kamaruddin Nur, SE, MM., Selasa (26/11) menyebutkan, BI belum memiliki data resmi jumlah rentenir yang beroperasi dengan mudahnya.

“Karena sistem mereka door to door, dan begitu mudahnya begitu datang langsung memberikan kredit,” katanya. Baginya, praktik rentenir yang seperti itu saat ini hampir menjadi pilihan bagi masyarakat.

Kamaruddin menyebut bahwa praktik rentenir ini banyak yang berkedok koperasi. BI, katanya, sebenarnya sudah banyak mendengar pengakuan langsung dari masyarakat terkait hal ini. Oleh karenanya BPR diharapkan bisa berperan menekan berkembangnya praktik rentenir lebih meluas.

“Karena memang, BPR menjadi yang terdepan memberikan kredit dan menyerap dana pihak ketiga kepada level yang tidak dijangkau oleh bank konvensional,” tambahnya.

Operasional rentenir itu digambarkan Kamaruddin bak bayangan. Artinya butuh proses untuk memastikannya. Namun dengan kehadiran BPR

(Suara NTB/dok)

Kamaruddin Nur

ini, praktik-praktik tersebut bisa dilawan, meski BPR sendiri harus menerapkan juga prinsip keberhati-hatian, dengan memperhatikan tingkat kelayakan nasabah dan harus menerapkan agunan.

“Hanya saja, rentenir ini tidak mempertimbangkan prinsip keberhati-hatian, dan akan sangat rentan terhadp resiko kreditnya,” demikian Kamaruddin.

Seperti diketahui, kredit yang diberlakukan rentenir ini berkembang begitu pesat di masyarakat, sebab pengajuan dan akses mendapatkan kredit yang begitu mudah bagi masyarakat adalah menjadi keuntungan, meski peran perbankan seolah tidak ada lagi karenanya.

Rentenir ini, tidak saja beroperasi dengan menyebar pegawai langsung di tingkat Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) dan di pasar tradisional, tetapi sudah berkembang dan menyasar para mahasiswa. Prinsip yang paling sederhana diberlakukan adalah, menawarkan kredit langsung dengan motif saling membantu.

Beberapa pengakuan misalnya, DSH, Mahasiswi di salah satu Sekolah Tinggi Kesehatan mengakui sudah berulangkali mendapatkan pinjaman langsung dari salah satu rentenir. Uang yang biasanya dipinjam batas maksimal pengembaliannya sampai 10 hari, dengan suku bunga sampai 100 persen.

“Kalau minjam Rp 1 juta, kembalian Rp 2 juta selama sepuluh hari. Tapi mau tidak mau ketimbang susah mencari pinjaman. Dan rata-rata banyak siswa yang ngekos minjam di sana,” akunya pada Suara NTB di Mataram, Selasa (26/11).

Demikian halnya dengan pengakuan beberapa kios di Kota Mataram, pinjaman yang diterima adalah praktik rentenir. Dianggap cukup memberatkan dari sisi bunga pinjaman, dan pembayaran cicilan yang diberlakukan harian. Tetapi hal ini menjadi pilihan terakhir pada pedagang. Pasalnya untuk mendapatkan pinjaman sekelas Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan saja, harus dengan menyertakan jaminan. (bul)

Rencana Konversi Bahan Bakar di Pulau Sumbawa Belum Realistis Mataram (Suara NTB) Keinginan pemerintah untuk memberlakukan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas untuk pulau Sumbawa belum realistis. Pasalnya, infrastruktur pendukung itu di daerah belum memenuhi syaratnya. Bahkan desakan untuk membangun depo mini belum ada kejelasan dari pihak Pertamina hingga saat ini.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Provinsi NTB, Drs. H. Nurdin Ending, MM, Selasa (26/11) menyebutkan, menjadi hal yang tidak mungkin jika dilakukan konversi dengan keterbatasan sarana dan prasarana pendukungnya yang tak tersedia di daerah.

“Berat, dan tidak mungkin.

Sebab di sini saja belum bisa kita atasi. Bagaimana mau konversi di pulau Sumbawa,” katanya.

Pandangannya, ketergantungan kebutuhan pasokan di NTB, yang hingga kini masih mengandalkan pasokan dari depo Manggis, Bali, menyebabkan tidak akan mungkinnya distribusi akan lancar hingga menembus pulau Sumbawa.

Ada upaya sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah daerah, di antaranya dengan melayangkan surat permohonan realisasi depo oleh Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kepada Per-

tamina pusat. Tetapi hingga kini, surat-surat yang dikirim sudah tiga kali, termasuk di antaranya kepada Presiden, belum ada kepastiannya.

“Padahal sudah disebutkan akan terealisasi setidaknya pertengahan tahun 2013 ini, dengan kemungkinan lokasinya di Lembar atau dekat Labuhan Haji di Lombok Timur,” ungkapnya.

Kebutuhan di pulau Lombok saja untuk saat ini belum dapat dipenuhi maksimal, setidaknya ia harapkan jika dalam perjalanannya kedepan tak ada progres untuk membangun depo mini.

Perlu disiagakan kapal tongkang dengan kapasitas 2.000 ton di pelabuhan.

“Intinya kita masih tetap bermasalah distribusinya kalau masih mengambil di Bali.

Makanya untuk pulau Sumbawa juga berat nanti, bisa menimbulkan masalah kalau kon-

HILANG HILANG STNK R2 DR 5098 AV, Type Honda. Noka/ Nosin :HB31E1002432/ MH1HB31195K002518.

BPJKB : D-5661802.0. Hlg disekitar ampenan Hilang STNK R2 Yamaha Mio, DR 4425 CD Noka / Nosin : MH31KP002DK361177 / IKD-361243. An. Lubis Sugiarto. Hlg dsktr Cakranegara

versi,” terangnya.

Diulasnya lagi, persoalan yang masih harus didatasi untuk pulau Lombok setelah memberlakukan konversi adalah, masih terbatasnya jumlah pangkalan elpiji subsidi, hanya sebanyak 1.320 pangkalan, dari jumlah idealnya 5.000 pangkalan.

Selain itu, jumlah Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), yang tersebar hanya empat unit, di tengarai belum mengimbangi banyaknya permintaan penggunaan elpiji. Bahkan kebutuhan harian untuk elpiji 3 Kg, minimal dalam sehari tersebar sebanyak 108.000. namun saat ini yang mampu dipenuhi oleh SPBE hanya sebanyak 50.000 tabung/hari.

Oleh karenanya, Nurdin mengingatkan agar dilakukan perhitungan kembali jika rencana konversi benar-benar akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. (bul)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

DPRD Dorong Pembentukan Pansus Pertanahan Praya (Suara NTB) Banyaknya persoalan tanah yang terjadi wilayah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), khususnya di kawasan wisata bagian selatan, ditanggapi kalangan legislatif. Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) pun kini mulai bergulir. Harapannya, dengan adanya Pansus tersebut persoalan-persoalan tanah bisa segera ditemukan solusi penyelesaiannya.

“Persoalan ini tidak akan bisa selesai kalau hanya diserahkan ke pemerintah daerah. Dewan dalam hal ini juga harus lebih aktif. Salah satu caranya, harus ada Pansus atau paling tidak Panitia Kerja (Panja),” ungkap anggota Komisi I DPRD Loteng, Mahdi, usai menerima hearing warga Loteng bagian selatan di gedung DPRD Loteng, Selasa (26/11).

Ia mengakui, persoalan tanah yang terjadi di Loteng saat ini sudah begitu rumit, sehingga untuk menyelesaikan perlu langkah-langkah kongkret, khususnya dari Dewan sendiri. Di mana nantinya, dengan ada Pansus tersebut, persoalan pertanahan bisa dikupas dengan mendalam. Dari hasil pansus ini bisa ditentukan langkah dan kebijakan seperti apa yang mesti diambil guna menyelesaikan persoalan yang terjadi.

Mengingat pentingnya keberadaan Pansus Pertanahan tersebut, Komisi I DPRD Loteng segera menyampaikan ke pada pimpinan Dewan terkait rencana itu.

Setelah itu pimpinan Dewan memutuskan. Mahdi pun mengaku cukup optimis, kalau Pansus Pertanahan tersebut bisa segera terealisasi persoalan-persoalan tanah yang kini terjadi bisa segera diatasi. ‘’Karena ada panitia yang mengawal khusus proses penyelesaian persoalan tersebut,’’ ujarnya.

Sementara itu, Tajir Syahroni, perwakilan masyarakat Loteng bagian selatan, mengungkapkan persoalan tanah yang terjadi wilayah selatan sudah begitu parah. Banyak di antaranya ditemukan sertifikat tanah yang diduga palsu, termasuk sertifikatsertifikat tanah yang ganda atau rangkap. Persoalan tersebut pun memicu konflik di tengah masyarakat.

Belum lagi, banyak juga ditemukan tanah-tanah telantar yang sengaja ditelantarkan pemiliknya dengan mengatasnamakan diri sebagai investor selama bertahun-tahun. Ironisnya, pemerintah daerah sampai saat ini belum ada tindakan apapun. Padahal sesuai undang-undang agraria yang ada, jika ada lahan yang ditelantarkan sampai 20 tahun, oleh pemerintah daerah bisa diambilalih kembali lahan tersebut dan, status lahan tersebut menjadi tanah negara. “Harapan kita, pemerintah daerah segera menyelesaikan persoalan pertanahan ini,” katanya. (kir)

Penegak Hukum Diimbau Maksimalkan Hukuman Koruptor Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi III DPR, Sarifuddin Sudding, mengimbau penegak hukum menjatuhkan hukuman alias vonis maksimal terhadap koruptor guna memberikan efek jera dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“Para hakim, dalam menjatuhkan vonis kepada koruptor harus maksimal sehingga dapat memberikan efek jera. Jangan lagi memberikan hukuman ringan, apalagi bila ada fakta dan bukti kuat keterlibatan seseorang dalam kasus korupsi,” kata Sudding, di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa.

Banyak koruptor dari berbagai kalangan yang divonis penjara sekitar empat hingga lima tahun.

Para tersangka koruptor di Indonesia juga cenderung selalu mengumbar senyum sumringah dalam pakaian sehari-hari sebagai misal saat diperiksa KPK. Sangat berbeda dengan perlakuan hukum terhadap terdakwa korupsi di luar negeri. Para pesakitan koruptor di Korea Selatan, di antaranya, tidak pernah diijinkan memakai pakaian sehari-hari saat dipanggil sebagai saksi ataupun pelaku.

Mereka pesakitan korupsi di Korea Selatan itu contohnya juga tidak mengumbar senyum kepada pers dan publik, karena malu.

Akan tetapi, ada preseden pada Angelina Sondakh, yang divonis Mahkamah Agung pada sidang kasasi, 12 tahun penjara dan denda Rp 39 miliar.

Vonis yang dijatuhkan MA itu, jauh lebih berat daripada putusan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang hanya menjatuhkan hukuman 4,5 tahun penjara.

Sudding berharap, ketika aparat penegak hukum melakukan tugasnya menangani kasus korupsi, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan putusan di pengadilan, hendaknya memiliki komitmen dan semangat untuk memberantas tindak pidana korupsi.

“Korupsi itu kejahatan kemanusiaan layaknya terorisme dan penjualan narkoba. Berapa banyak orang yang dikorbankan akibat korupsi?,” ujarnya. (ant/bali post)

Maluku dan Maluku Utara Kondusif Ambon (Suara NTB) – Panglima Kodam XVI/Pattimura, Mayor Jenderal TNI Eko Wiratmoko, menyatakan, situasi keamanan di wilayah Maluku dan Maluku Utara secara umum kondusif.

“Kami terus berupaya agar kondisi yang aman dan damai ini tetap terjaga sehingga seluruh komponen masyarakatnya dapat melaksanakan tugas dan aktivitasnya dengan baik, aman dan lancar,” kata dia, di Ambon, Selasa.

Wiratmoko mengatakan hal itu pada saat acara serah terima jabatan lima perwira Kodam XVI/Pattimura, yakni Inspektur Kodam XVI/Pattimura dari Kolonel Inf Heru Suryono, kepada Kolonel Inf Asep Kurnaedi.

Danrem 151/Binaiya dari Kurnaedi, kepada Kolonel Inf Wanti WF Mamahit, Danrem 152/Baabullah dari Kolonel Inf Kosasih Azis, kepada Kolonel Kav Agus Suhardi.

Asisten Operasi Kasdam XVI/Pattimura dari Mamahit, kepada Kolonel Inf Gabriel Lema, Asisten teritorial Kasdam XVI/Pattimura dari Lema, kepada Letnan Kolonel Kav Harfuddin Daeng.

Menurut Wiratmoko, mutasi jabatan di lingkungan TNI AD merupakan hal lazim terjadi untuk kepentingan pembinaan satuan dan sekaligus pembinaan karier.

Dia juga mengingatkan kepada prajurit Kodam XVI/ Pattimura agar tetap waspada dan terus meningkatkan kesiapsiagaan sehingga bila terjadi perubahan situasi dapat segera diantisipasi dan ditanggulangi.

“Kita tidak boleh lengah dan terlena karena potensi konflik maupun kerawanan sosial masih sering terjadi,” ujarnya. (ant/bali post)

POLHUKAM

Halaman 8

Tersangka Kasus Dana Kemenpora Tahanan Kota Mataram (Suara NTB) Proyek fiktif revitalisasi Lapangan Kediri Lombok Barat sudah rampung pada tahap pemberkasan. Beberapa waktu lalu, berkas sudah dinyatakan P21 oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sementara tersangka HT tidak ditahan di Lapas Mataram, sebagaimana tersangka kasus korupsi umumnya. Ketua Komite proyek ini hanya menjalani tahanan kota.

Rampungnya berkas itu dibenarkan Kasi Intel Mawardi, SH, bahkan dalam waktu dekat, akan dilimpahkan ke pengadilan. “Berkasnya sudah P21. Tapi tersangka tidak ditahan di Lapas Mataram, tapi berstatus tahanan kota,” kata

Mawardi, didampingi Kasi Pidsus, Hendry Antoro, S.Ag, SH, Selasa (26/11).

Alasan tidak dilakukan tahanan badan, karena tersangka dalam keadaan sakit ditandai dengan keterangan dokter.

Kasi Pidsus pun mengaku sudah mengecek langsung kondisi tersangka yang dalam keadaan sakit. “Sudah saya cek, dia memang sakit. Apalagi usianya sudah diatas 70 tahun, jadi pertimbangan kemanusiaan, kami tidak tahan,

tapi proses hukumnya tetap jalan,” tegas Kasi Pidsus.

Rampungnya berkas atas tersangka ini ditandai juga dengan rencana pelimpahan ke pengadilan. Setelah dinyatakan P21, tim Jaksa sedang menyiapkan berkas untuk ke tahapan pelimpahan ke pengadilan. Diyakinkannya, pelimpahan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, kasus ini diusut Kejaksaan sejak Februari 2013 lalu, kemudian memeriksa komite revi-

talisasi lapangan, termasuk tersangka HT sebagai ketua komite. Proyek tersebut bernilai Rp 300 Juta, bersumber dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Namun setelah anggaran turun, kegiatannya diduga fiktif, karena secara fisik, komponen pembangunan pada lapisan lapangan dan pembuatan gawang, tidak terlihat di lapangan. Sementara banyak kwitansi pengeluaran yang dibuat fiktif. (ars)

MENEROBOS - banyak kendaraan masih menerobos Jalur Busway. Pengendara sepeda motor melaju di jalur khusus bus Transjakarta di kawasan Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Serobot Jalur TransJakarta, 268 Kendaraan Ditilang Jakarta (Suara NTB) – Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menilang 268 kendaraan pelanggar jalur bus TransJakarta hingga Selasa pukul 02.00 WIB. “Kemarin anggota kami menindak 254 kendaraan yang melanggar. Hari ini sampai dengan siang hari, pelanggar yang ditindak lebih banyak,” kata Kasubdit Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Hindarsono saat

dihubungi di Jakarta, Selasa.

Hindarsono mengatakan jumlah personel yang diterjunkan untuk menindak pelanggar jalur bus TransJakarta pada hari kedua pelaksanaan denda maksimal lebih banyak daripada sebelumnya.

Namun, dia tidak tahu apakah penambahan personel itu memiliki korelasi dengan peningkatan pelanggar jalur bus TransJakarta yang berhasil ditindak.

“Hari ini personel yang diturun-

kan kurang lebih 250 hingga 300 orang dari Polda dan wilayah. Yang kami harapkan dengan adanya denda tertinggi, akan muncul kesadaran di masyarakat untuk tertib berlalu lintas,” tuturnya.

Menurut Hindarsono, penerapan denda tertinggi bagi pelanggar jalus bus TransJakarta bertujuan untuk menekan pelanggaran. Perlu dimunculkan kesadaran dan rasa malu pada pengguna jalan untuk tidak masuk ke

Ketua KPK Sindir Aksi Boikot Wartawan Jakarta (Suara NTB) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad melontarkan “sindiran” kepada wartawan terkait pemboikotan konferensi pers pada Sabtu (23/11).

Abraham, pada Selasa, saat hendak menjadi pembicara pada suatu seminar di Universitas Indonesia, “menyindir” para wartawan yang menanyakan mengenai keterlibatan Boediono dalam kasus dugaan korupsi Bank Century.

“Katanya boikot ?,” ucap Abaraham membalas pertanyaan para wartawan.

Di depan ratusan mahasiswa dan Dwan Guru Besar UI, Abaraham juga kembali “menyindir” para wartawan sebelum menyampaikan

pidatonya.

Setelah mengucapkan salam, dan berdiri di mimbar, Abraham mengatakan “Walaupun mereka (pers) ini katanya memboikot, tapi tak lupa saya sampaikan salam hormat saya kepada rekan-rekan pers,” ucapnya sambil tersenyum yang disambut riuh tawa dari para akedemisi. (ant/bali post)

Abraham Samad

Demokrasi Belum Baik Bukan Alasan Tak Memilih Bengkulu (Suara NTB) – Rektor Universitas Bengkulu, Dr Ridwan Nurazi SE MSc, mengatakan, sistem demokrasi yang belum baik dan dewasa di Indonesia bukan alasan tidak ikut memilih pada Pemilu 2014.

“Untuk memperbaikinya harus dimulai dari sekarang dengan cara membarikan hak suara,” kata dia, saat memberikan materi dalam acara KPU Goes To Campus, di Universitas Bengkulu, Selasa.

Dia mengatakan demokrasi, bagi Indonesia, diyakini tatanan paling ideal dalam bernegara dibandingkan dengan sitem lain yang diadopsi negara-negara di dunia.

Pada sisi lain, banyak korupsi dilakukan anggota parlemen, DPRD setempat, birokrat, hasil kolaborasi dengan kepentingan bisnis dan kekuasaan. Juga praktik dinasti kekuasaan yang terjadi di beberapa provinsi, kabupaten/kota, dan partai politik.

“Jika tidak ada demokrasi, kemunkinan terjadi konflik dan tekanan politik akan semakin besar. Jadi kita jangan pesimis terhadap sistem demokrasi yang sekarang,” kata dia.

Lebih lanjut saat ini Indonesia sedang mengalami demokrasi era transisi dan akan terus melakukan perbaikan hingga sesuai dengan tujuan demokrasi itu sendiri.

“Memang pada masa mantan Presiden Soeharto, yakni

Demokrasi Pancasila, tatanan sangat stabil, secara ekonomi sangat baik, namun kebebasan masyarakat terpasung dan KKN merebak,” kata dia.

Oleh sebab itu rektor mengimbau kepada seluruh mahasiswa Universitas Bengkulu yang telah memiliki hak suara untuk ikut berpartisipasi pada Pemilihan Umum 2014 dengan memberikan hak suaranya.

Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Irwan Saputra, mengatakan, KPU Goes To Campus, Selasa ini demi memberikan sosialisasi pemilu kepada seluruh mahasiswa di kampus Universitas Bengkulu. (ant/bali post)

jalur bus TransJakarta.

“Kalau rasa malu sudah tinggi, tentu tidak ada lagi pengguna jalan yang lewat ke jalur bus TransJakarta,” ujarnya.

Menurut data yang dirilis Ditlantas Polda Metro Jaya, dari 30 Oktober 2013 hingga 25 November 2013 atau 26 hari, tilang pelanggaran jalur bus TransJakarta mencapai 8.534 kendaraan.

Jenis kendaraan yang paling banyak melanggar jalur bus

TransJakarta adalah sepeda motor, mencapai 6.486 pelanggar, disusul mobil pribadi (1.176), angkutan umum (732) dan kendaraan beban (140).

Sedangkan jenis profesi yang paling banyak melanggar adalah karyawan swasta, mencapai 6.476 pelanggar, disusul pengemudi (1.134), mahasiswa (524), pelajar (226), pedagang/buruh (166), pegawai negeri sipil (7) dan TNI/Polri (1). (ant/bali post)

Soal DPT

200 Ribu Pemilih di Lotim Diduga Miliki NIK Ganda Selong (Suara NTB) Dari 830.362 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim), tercatat ada sekitar 200 ribu yang diduga miliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda.

Menurut Ketua KPU Lotim Khaerul Anwar semua DPT Lotim tidak ada yang ganda, karena pihaknya sudah mengambil langkah menghapus salah satu dari NIK yang ganda tersebut. Diakuinya, pihak KPU sudah mengklarifikasi persoalan data penduduk ini dan sudah dilakukan pengecekan secara faktual di lapangan.

Dari fakta di lapangan, ujarnya, banyak yang memiliki NIK ganda, namun pemilihnya sudah beda.

Pasalnya, meski NIK ganda namun orangnya berbeda, sehingga KPU membiarkan saja masuk dalam data. “Yang ganda-ganda itu kita kosongkan NIKnya,” terangnya, Selasa (26/11).

Proses awal dari 900 ribu Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang diberikan pemerintah kepada KPU, hasil pengecekan awal hanya 600 ribu yang miliki NIK akurat dan sisanya masih tidak jelas.

Setelah dilakukan proses validasi dan faktualisasi membentuk Data Pemilih Sementara (DPS) yang selanjutnya diperbaiki lagi menjadi DPS Hasil Perbaikan (DPS HP)

masih juga ada ditemukan ada yang ganda dan berasal dari kabupaten lain.

Dari catatan kami, ada sebanyak 109 orang yang ada namanya di kabupaten lain,’’ ungkapnya.

Setelah terakhir ditetapkan, ungkapnya, tidak menutup kemungkinan ada yang ganda dengan kabupaten lain. Untuk Lotim sendiri, KPU ini memberikan jaminan sudah tidak ada yang ganda lagi. Soal NIK yang ganda tidak dipersoalkan, karena semua memiliki hak untuk memilih.

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Satriadi bersama Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Edi Surya saat dikonfirmasi mengatakan data yang dijadikan acuan KPU adalah data lama. “Saya sudah cek, itu data tahun 2004 lalu,” ucapnya.

Ia tidak menampik dari data itu tidak sedikit yang ganda. Pasalnya, SIAK sendiri mulai diberlakukan tahun 2007 lalu. Solusi mengatasi persoalan pemilih ganda itu harus dengan mengecek langsung ke tengah masyarakat. “Hasil itu dari orang desa,” tegasnya.

Sebetulnya, pihak Dukcapil Lotim tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya soal temuan NIK ganda yang masih banyak di DPT. Pasalnya, data awal tidak melibatkan Dukcapil yang diakui memiliki tugas dalam menyajian data kependudukan ini. (rus)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

FTMP XV

Lakon ”Malam Jahanam” MA Addinul Qoyyim Borong Trofi Mataram (Suara NTB) Lakon “Malam Jahanam” ternyata membawa berkah bagi kelompok teater MA Addinul Qoyyim. Kelompok ini menjadi juara umum pada perhelatan Festival Teater Moderen Pelajar (FTMP) XV. Selain berhasil memboyong piala bergilir Gubernur NTB, mereka juga berhasil memenangkan beberapa kategori diantaranya, penata artistik terbaik, penata ilustrasi musik terbaik, aktor pembantu terbaik untuk M. Syukri yang berperan sebagai Utai, dan penyaji terbaik I. Pengumuman para pemenang dalam program tahunan Teater Putih FKIP Universitas Mataram (Unram) ini diumumkan dalam Malam Anugerah FTMP XV, Senin (25/11) malam di gedung tertutup Taman Budaya. Penyaji Terbaik Kedua dan Ketiga FTMP XV diraih oleh SMAN 6 Mataram dengan lakon “Masmirah” dan SMAN 1 Dompu dengan lakon “Keterlaluan”.

Teater SMAN 6 Mataram juga memboyong beberapa piala pada malam itu. Selain berhasil meraih Penyaji Terbaik Kedua, lakon “Masmirah” juga berhasil meraih juara kategori Penyutradaraan Terbaik, Aktris Terbaik diraih Baiq Maulida Amani yang berperan sebagai Ibu dalam “Masmirah” . Sementara SMAN 1 Dompu dengan lakon “Keterlaluan” juga berhasil memenangkan kategori Aktor Terbaik yang diraih Alwi sebagai Shaparudin. Untuk kategori Aktris Pembantu Terbaik diraih Yusnita Jatiningtyas dari SMAN 1 Narmada dan untuk kategori Pendatang Baru Terbaik diraih MAN 2 Kota Bima yang membawakan lakon “Dialog Senja”.

Ketua Panitia FTMP XV, Hirdyantara mengatakan festival tahun ini diikuti oleh 30 sanggar dari berbagai sekolah di NTB. Sebanyak 21 sanggar dari wilayah Pulau Lombok dan sembilan sanggar dari wilayah Pulau Sumbawa. Sanggar-sanggar yang mengikuti lomba ini telah membawakan berbagai lakon naskah realis-konvensional, baik karya mereka sendiri ataupun orang lain.

Tema besar yang diusung Teater Putih di tahun ini mengadopsi slogan Bhineka Tunggal Ika, “Tetap Satu Jua”. Semangatnya ialah mempersatukan para pelajar dalam bingkai seni teater. Walaupun berasal dari sekolah dan daerah berbeda, namun mereka bisa disatukan dalam FTMP XV. (yan)

Seniman Jawa Timur Ziarah ke Makam Gombloh Surabaya (Suara NTB) Seniman Jawa Timur berziarah dan menabur bunga ke makam Gombloh di Komplek Pemakaman Islam Tembok, Jalan Kalibutuh Surabaya, Selasa, menjelang pertunjukan musik “Tribute to Gombloh.”

“Selain berkirim doa agar arwah almarhum mendapat tempat disisi Allah SWT, juga menghormati almarhum dengan karya-karya besarnya yang ikut mengharumkan dunia musik Indonesia,” kata seniman kelahiran Surabaya Mochamad Djohansyah atau Sawung Jabo.

Menurut Sawung Jabo, Gombloh adalah sosok seniman apa adanya yang peduli pada hidup dan kehidupan.

Promotor pertunjukan “Tribute to Gombloh” Henky Kurniadi menyebut Gombloh sebagai sosok seniman istimewa yang sangat mencintai negaranya secara sederhana melalui musik.

“Gombloh itu bukan seniman biasa, dia inspirator dan saksi zaman. Bukan hanya milik Surabaya, tapi Indonesia, bahkan dunia,” kata dia tentang seniman kelahiran Jombang bernama lengkap Soedjarwoto Soemarsono itu.

“Tribute to Gombloh” Para seniman akan menggelar pertunjukan musik “Tribute to Gombloh” di Parkir Timur Delta Plaza Surabaya pada Rabu (27/11).

“Teman-teman sudah menyiapkan lagu dan aksinya pada gelaran musik besok. Kami ingin menunjukkan bahwa Gombloh memang seniman hebat yang pantas untuk dihargai,” kata Sawung Jabo.

Sawung Jabo dan sejumlah seniman dari Surabaya, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Bali dan daerah lainnya akan tampil dalam pertunjukan musik gratis tersebut.

Sawung Jabo akan membawakan tiga lagu, dua lagu karyanya sendiri dan satu lagu karya Gombloh. Sementara kelompok Sekaring Jagad akan membawakan lagu Gombloh yang berjudul “Kebyar-Kebyar”.

Penabuh drum Kunto, Ayu Laksmi dan Ayu Wedha dari Bali serta grup musik Sangkala dari Jogjakarta juga akan tampil.

Gombloh lahir di Surabaya pada 12 Juli 1948 dan meninggal dunia pada 9 Januari 1988.

Ia menciptakan lagu-lagu tentang kehidupan seharihari rakyat kecil dan alam seperti “Doa Seorang Pelacur” “Poligami-Poligami”, “Nyanyi Anak Seorang Pencuri”, “Selamat Pagi Kotaku”, “Berita Cuaca” dan “Lestari Alamku.”

Gombloh juga membuat banyak lagu bertema nasionalisme seperti “Merah Putih”, “Kebyar-Kebyar”, “Pesan Buat Negeriku” serta “Indonesia Kami, Indonesiaku, Indonesiamu.” (ant/balipost)

(Suara NTB/ist)

ANAK TIRI SASTRA - Dana kesenian Rp 2 miliar dari Kemenparekraf yang dituding tidak sampai ke pegiat sastra, menjadi bahan kritik dalam pentas teater. Kritik penggunaan anggaran ini menginspirasi Teater LHO Mataram untuk membuat pementasan dengan lakon “Anjing”, di Taman Budaya Mataram, beberapa waktu lalu.

Kunjungan Warga Australia Via BIL Tetap Ramai Praya (Suara NTB) Memanasnya hubungan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia, pasca terbongkarnya aksi penyadapan terhadap Presiden RI dan pejebat tinggi lainya, tampak tidak begitu berpengaruh terhadap minat warga negera kanguru tersebut untuk datang berkunjung, khusunya ke pulau Lombok. Terbukti, jumlah wisatawan asal Australia yang masuk ke pulau Lombok melalui Bandara Internasional Lombok (BIL), tetap tinggi. Bahkan dalam beberapa pekan terakhir, angka kunjungan justru mengalami peningkatan.

“Bukannya turun, justru meningkatkan kok,” kata General Affair and Comunication Section Head, PT. Angkas Pura (AP) I BIL, Moch. Albar Wahyudi, kepada Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin. Wa-

laupun memang, angka peningkatan angka kunjungan tidak terlalu besar. Tetapi paling tidak, itu menunjukkan kalau memanasnya hubungan Indonesia-Australia tidak berdampak signifikan

Perpaduan Budaya Jepang-Indonesia di Ubud Bali Denpasar Perpaduan budaya Jepang dan Indonesia yang dikemas dalam Japan Festival Bali 2013 tengah berlangsung di Balai Banjar Pengosekan, Desa Mas, Ubud, Kabupaten Gianyar, selama sepekan, 28 Nopember-3 Desember 2013. “ini atas kerja sama JapanBali Association for Educational and Cultural Exchange, Konsulat Jenderal Jepang di Denpasar, dan Sanggar Wayang Beber Cudamani,” kata Sokhibi, staf konsulat jenderal Jepang di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, Japan Festival Bali 2013 akan menampilkan sejumlah pertunjukan perpaduan budaya Jepang dan Bali.

Pagelaran yang terbuka untuk umum secara cuma-cuma itu menyuguhkan pertunjukan Noh, satu drama musik Jepang klasik yang telah dipertunjukkan sejak abad ke-14.

“Dalam acara itu dipadu gamelan tradisional Bali. Selain itu juga akan ada penampilan penari kontemporer Jepang berinteraksi budaya dengan penari Bali,” ujar Sokhibi.

Selain itu juga digelar lomba pidato bahasa Jepang, dan pertunjukan Grantang Pelog oleh Perkumpulan Jepang Bali, Suar Dwi Stri.

Artis pendukung antara lain Tsumura Reijiro (penari Noh Jepang), wayang beber cudamani (gamelan Bali), Ohno Makoto (pemain suling Jepang) dan Yasufuku Mitsuo (pemain perkusi Jepang).

Pada 30 Nopember, sebagai misal, di tempat dan jam sama dipentaskan tarian kontemporer Jepang dan tradisional Bali dengan seniman pendukung antara lain Moriyana Kaiji (penari kontemporer Jepang), Ni Wayan Sekarini (penari Bali), Sanggar Wayang Beber Cudamani (gamelan Bali) Pada 2 Desember 2013 ditampilkan pertunjukan Feel Alive, dengan artis pendukung Mime Troupe Grand dan Ballon (pantmime Jepang), sedangkan pada 3 Desember 2013 lomba pidato bahasa Jepang serta pertujukan grantang, dengan seniman pendukung Suar Dwi Stri. (ant/balipost)

terhadap angka kunjungan wisatawan asal Australia.

Begitu pula terkait jadwal penerbangan oleh pihak maskapai Jetstar sendiri, tidak terpengaruh. Dimana jadwal penerbangan tetap se-

suai jadwal yang ada yakni empat kali dalam seminggu.

Sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan ada informasi pengurangan jumlah penerbangan dari pihak maskapai itu sendiri. “Semua penerbanagn tetap sesuai jadwal tidak ada perubahan,” sambung Albar.

Untuk jumlah penumpang sendiri, rata-rata antara 90 sampai 95 persen, setiap penerbangan yang masuk ke BIL. Angka tersebut justru lebih tinggi saat awal-awal Jetstar masuk melayani penerbangan Australia-BIL. Dengan daya

tampung pesawat Jetstar sekitar 200 penumpang, artinya setiap kali penerbangan paling tidak terisi sekitar 170 sampai 180 penumpang yang masuk melalui BIL. Itu menandakan, minat warga Australia untuk datang ke Pulau Lombok khususnya tetap tinggi.

Disisi lain, pihaknya berharap kondisi ketegangan antara kedua negara segera reda. Agar tidak sampai mengganggu kondusifitas kunjungan wisatawan asing, khususnya lagi wisatawan asal Australia. (kir)

Robbie Williams Torehkan Sejarah Musik Inggris Jakarta (Suara NTB) Penyanyi Robbie Williams berhasil menempati posisi pertama di tangga album Inggris dengan karya terbarunya “Swings B o t h Ways” y a n g j u g a

membuatnya menorehkan sejarah di dunia musik, kata Official Charts Company.

Karya tersebut merupakan album nomor satu di Inggris yang ke-1000. Williams yang telah menjual sebanyak 55 juta album di seluruh dunia kini bersaing dengan Elvis

Presley sebagai penyanyi pria solo dengan album nomor satu terbanyak di Inggris, yaitu sebelas buah.

Seperti dilansir dari Reuters, Eminem berada di posisi kedua dengan “The Marshall Mathers LP 2” diikuti dengan Jake Bugg dengan “Shangri La”.

Di tangga single, penyanyi Lily Allen berada di posisi puncak dengan lagu “Somewhere only we Know” yang merupakan single ketiganya yang menduduki peringkat pertama di tangga lagu Inggris. (ant/balipost)

Orasi Sastra dan ”Maria Zaitun” untuk Mengenang Rendra Jakarta (Suara NTB) Dewan Kesenian Jakarta menggelar acara “Napak Tilas Sastrawan Indonesia: W.S. Rendra” dengan menghadirkan orasi sastra “Kawindra Wafat, Hidup Kawindra” oleh Remy Sylado dan pertunjukan naskah “Maria Zaitun” oleh Amien Kamil berkolaborasi dengan pelukis Hanafi di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta (25/11).

Remy Sylado seorang seniman sastra, musik, lukis dan akting membacakan orasi sastra berdurasi 30 menit yang menceritakan sosok Willibrordus Surendra Broto Rendra atau yang lebih akrab disapa W.S Rendra sebagai seorang “Kawindra” yang berarti seorang penyair besar dalam bahasa Kawi.

Dalam orasi sastra yang berjudul “Kawindra Wafat, Hidup Kawindra” Remy Sylado mengkritik pemimpin bangsa yang lebih menghargai sen-

iman populer daripada seorang “Kawindra” seperti Rendra.

“Berita wafatnya Rendra berdekatan dengan meninggalnya Mbah Surip. Serta merta saya prihatin sebab konon Presiden RI ke-6 dan ke-7 Susilo Bambang Yudhoyono merasa lebih terpanggil memberikan belasungkawa kepada Mbah Surip ketimbang kepada Rendra,” kata Remy Sylado dalam orasi sastranya, Senin (25/11).

Selain itu Remy Sylado juga membacakan salah satu puisi Rendra yang berjudul “Balada Penyaliban” dan menjelang akhir orasinya, seniman berusia 68 tahun ini memuji Rendra sebagai seorang pemimpin.

“Memang di sana istimewanya Rendra. Selain Kawindra, di dalam teater Rendra adalah Agramanggala, dalam bahasa Kawi artinya adalah pemimpin paling unggul,” kata

Remy Sylado menutup orasi sastranya.

Acara ditutup dengan pertunjukan naskah “Maria Zaitun” oleh Amien Kamil berkolaborasi dengan pelukis Hanafi, dua seniman yang sudah sering melakukan pagelaran mancanegara seperti Tokyo, Toronto dan Barcelona.

“Maria Zaitun” diadopsi dari puisi Rendra berjudul “Nyanyian Angsa” yang berkisah tentang hidup seorang pelacur yang tersingkir dari rumah bordil, tidak diterima rumah ibadah dan mengidap penyakit tetapi tidak bisa ditolong rumah sakit.

Pertunjukan naskah ini dibalut dengan tata panggung yang hidup sehingga memberikan kesan mencekam namun bisa menyatu dengan beberapa dialog komedi sehingga sangat memainkan emosi para penonton.

Sebelumnya acara ini dibu-

ka dengan dengan diskusi sastra mengenang W.S Rendra oleh Dr. Max Lane, Dosen Politik dan Studi Internasional di Victorian College of the Arts, University of Melbourne dan penulis sastra Seno Gumira Adjidharma. Keduanya membahas kritik Rendra dalam puisi dan drama.

Setelah diskusi juga dilakukan pemutaran arsip berharga yakni rekaman audio pembacaan puisi Rendra pada tahun 1978 di Taman Ismail Marzuki, satu malam sebelum Rendra ditangkap dan dipenjara selama beberapa bulan tanpa pengadilan oleh pemerintah kala itu.

Program Napak Tilas Sastra Indonesia merupakan ruang untuk memperbincangkan dan menafsir kembali mutiara pemikiran sastrawan Indonesia yang sudah tiada.

Dengan cara ini karya-karya sastrawan menjadi tetap hidup. (ant/balipost)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

PENDIDIKAN

Halaman 10

Pengawasan PGRI Lemah

Guru Diminta Jaga Independensi Mataram (Suara NTB) Berbagai produk hukum yang melarang PNS, termasuk guru terlibat aktif dalam kegiatan politik praktis nampaknya hanya menjadi catatan kering yang teruang dalam lembaran-lembaran kertas. Pasalnya, meski sudah banyak produk hukum yang melarang PNS tidak melibatkan diri dalam berbagai aktivitas politik praktis seperti Undang-undang Nomor 43 tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2004, dan Surat Edaran Menpan dan RB nomor 4 tahun 2004 tentang larangan PNS dalam Kegiatan Kampanye Pemilu.

Namun fakta di lapangan menunjukkan tidak sedikit PNS, termasuk guru yang melakukan penyimpangan dengan terjun aktif di berbagai lembaga partai politik dan pada saat momentum pilkada menjadi tim sukses salah satu pasangan calon. ‘’Hal ini

tentu menjadi catatan buruk sekaligus menjadi kado hitam bagi para guru di tengah perayaan Hari Guru Nasional (HGN) yang pada tahun ini dirayakan bersamaan dengan hari jadi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI,” ungkap Direktur Mains Institut

For Education and Development Lalu Maksum Ahmad, MPd, pada Suara NTB belum lama ini.

Kondisi guru yang demikian, ungkapnya, juga terjadi di NTB dan menjadi cerminan dari gagalnya para guru dalam menghayati tugas-tugas

kependidikannya sesuai dengan aturan yang diberlakukan bagi para PNS yang melarang mereka untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan-kegiatan politik praktis. Menurutnya, keikutsertaan para guru ke dalam politik praktis disebut sebagai puncak kehancuran dunia pendidikan.

Guru harus tetap menjaga independensi mereka sebagai pendidik. Karena ketika kepentingan politik masuk ke dalam lembaga-lembaga pendidikan, maka proses pembelajaran di dalamnya tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.

Diakuinya, tidak sedikit guru di NTB ini yang sudah terjebak ke dalam politik praktis tersebut. Hal itu disebabkan oleh terjebaknya mereka ke dalam pusaran kekuasaan yang membuat mereka harus menggadaikan independensinya sebagai seorang pendidik. “Sebagai contoh pada saat pilkada NTB kemarin, ada banyak sekali PNS termasuk guru di dalamnya yang menjadi timses salah satu pasangan calon, ini kan berarti mereka telah melangggar Undang-Undang Kepegawaian yang melarang mereka untuk tidak terlibat

(Suara NTB/ist)

DISKUSI - Puluhan peserta mengikuti diskusi publik yang digelar BGI NTB di Mataram, Selasa (26/11).

Diskusi Publik BGI NTB

Penyalahgunaan Narkoba Harus Dihentikan Mataram (Suara NTB) Generasi muda adalah tonggak keberlangsungan masa depan Indonesia. Mereka adalah generasi muda yang akan memberikan warna bagi masa masa depan bangsa. Oleh karena itu, menjaga mereka agar tidak terpengaruh oleh bahaya narkoba adalah kewajiban semua pihak. “ Untuk jaringan peredaran narkotika di negara-negara Asia, Indonesia diperhitungkan sebagai pasar (market-state) yang paling prospektif secara komersial bagi sindikat internasional yang beroperasi di negara-negara sedang berkembang,” ungkap Direktur Bumi Gora Institute (BGI) NTB Samsul Hasan Basri pada pembukaan Diskusi Publik dengan tema “Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda di NTB” t di Lesehan Bumi Gora, Selasa (26/11).

Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut lanjut samsul, dapat membahayakan keberlangsungan hidup daerah dan bangsa di kemudian hari. “Hal ini menjadi wujud kepedulian kita terhadap lingkungan agar nantinya bahaya narkoba ini dapat di minimalisir di lingkungan masyarakat. Dan ini pula yang melandasi terselenggaranya kegiatan diskusi publik ini,” terangnya.

Salah satu pembicara yang juga perwakilan dari AKSI NTB Hendrix Martin mengungkapkan peredaran narkoba di NTB sudah menjamur. Menurutnya, bandar narkoba sudah melihat ke pelosok-pelosok desa, karena melihat gaya hidup dari anak muda sekarang yang mudah dan gampang dipengaruhi.

Fase perkembangan pertumbuhan remaja menentukan bagaimana masa depan bangsa dan remaja. “Seharusnya dalam mengisi perkembangan pertumbuhan ini, pemuda seharusnya memanfaatkannya dengan hal yang baik, agar nantinya masa depan pemuda juga bisa lebih baik lagi,” ujarnya.

Lain halnya dengan pendapat Anggraini Ninik Murniati SH, MH. Menurutnya, bahaya narkoba tidak memandang bulu, siapapun bisa terjerat, karena ketidaktahuan dan iming-iming yang didapatkan. “Jangan sampai akal dikalahkan dengan rasa solidaritas, maka dari itu kita harus sedini mungkin untuk membentengi diri agar bahaya narkoba ini tidak menjerat di kehidupan kita,” saran Anggraini yang juga Kasi Advokasi BNN NTB. Dalam dialog tersebut terdapat lebih dari 90 orang peserta yang hadir, dimana peserta tersebut juga merupakan perwakilan beberapa siswa SMA di Mataram, mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan di kota Mataram.

Hadir dalam acara diskusi publik beberapa narasumber diantaranya Kasi Advokasi BNN Provinsi NTB Anggraini Ninik Murnihati (Bahaya narkoba bagi masa depan generasi bangsa), Binopsional Polda NTB AKP I Ketut Sukarja, SH (Langkah Strategis Kepolisian dalam Menanggulangi Maraknya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja). Selain itu, Ketua Unit Konseling Unram Dr. H. A. Hari Witono, M.Pd (Konsep dan Implementasi Penanggulangan Bahaya Narkoba di NTB), Konselor Adiksi AKSI NTB Hendrix Martin (Dampak Penyalahgunaan Narkoba Bagi Generasi Bangsa). (dys)

tis oleh partai politik tertentu. Untuk itu, PGRI harus tetap menjaga independensinya mengingat tahun politik akan segera menyapa masyarakat.

Di tempat terpisah, Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Patompo Adnan, LC, mengingatkan PGRI harus berani menindak tegas agar mereka kembali ke khittah mereka sebagai guru. “Mereka harus diberikan hukuman berupa penurunan pangkat dan jabatan, kemudian itu dijadikan bahan penilaian dalam sertifikasi dan lain sebagainya,” ujar politisi PKS ini. (dys)

Ratusan Guru PAI Lobar Datangi Kantor Kemenag

Anak Penjual Kerupuk SEBAGAI anak yang terlahir dalam keluarga yang kurang mampu, tentunya berbagai prestasi yang selama ini telah diraih Khairul Waridi, siswa Kelas VIII SMP I Pringgabaya ini terasa istimewa.

Alasannya, di tengah-tengah keterbatasan perekonomian keluarganya, Khairul Waridi mampu menunjukkan diri sebagai anak berprestasi, meski dari segi perekonomian sangat kurang.

Ibunya yang hanya sebagai penjual kerupuk tidak membuat Khairul merasa minder. Yang penting dan utama baginya ialah bisa belajar dengan baik meskipun (Suara NTB/ist) berada dalam serba keterKhairul Waridi batasan. Khairul Waridi dikenal sebagai siswa pintar oleh teman-temannya, pada tahun 2012 lalu menjadi juara III Olimpiade pada bidang matematika tingkat kabupaten Lombok Timur.

Setahun kemudian mewakili kabupaten di tingkat provinsi dengan olimpiade pada bidang yang sama, alhasil, Khairul Waridi mampu membuktikan dirinya dengan menjadi I tingkat provinsi. “Saya merasa bangga dengan prestasi tersebut,” tuturnya pada Suara NTB belum lama ini.

Disebutkannya, kecintaannya pada mata pelajaran matematika telah tertanam sejak kecil. Entah berawal dari mana, perasaan suka terhadap mata pelajaran yang satu ini tiba-tiba saja muncul dan menjadi hobinya sampai dengan hari ini. “Di sekolah memang ada klub matematika yang khusus mempelajari matematika, saya ikut bergabung di sana. Sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, metode pembelajarannya sangat beda dan mengasyikkan yang membuat para anggotanya merasa senang belajar di sana,” ujarnya. (dys)

aktif dalam kegiatan-kegiatan politik praktis meskipun hanya menjadi timses,” sindirnya.

Tidak hanya itu, ungkapnya, organisasi induk mereka, yaitu PGRI lemah dalam melakukan pengawasan. “selama ini kan, PGRI hanya muncul pada saat acara-acara seremonial saja, lebih dari itu mereka tidak memiliki peran signifikan sebagai lembaga profesi bagi para guru,” ungkapnya.

Maksum Ahmad mengingatkan, PGRI ini merupakan lembaga yang potensial dijadikan sebagai alat politik prak-

(Suara NTB/ham)

PELATIHAN JURNALISTIK - Minat siswa MAN 1 Mataram terhadap dunia jurnalistik cukup tinggi. Puluhan siswa yang tergabung dalam OSIS dan seluruh ketua kelas di MAN 1 Mataram cukup antusias mengikuti pelatihan Jurnalistik yang digelar selama 2 hari, yakni Sabtu dan Minggu (24/11) lalu. Sejumlah praktisi media di NTB, seperti Nasruddin Zein dari RRI Mataram dihadirkan sebagai pembicara dalam acara tersebut.

BOS SMA, Kurangi Beban Orang Tua Pascamenerima dana Biaya Operasional (BOS) di SMA sederajat, beban para orang tua murid di menjadi berkurang.

Para orang tua tidak terlalu dibebani persoalan kebutuhan di sekolah. Hal inilah yang dirasakan di SMAN 2 Selong.

KEPADA Suara NTB, Selasa (26/11) kemarin Kepala SMAN 2 Selong Supandi menuturkan sebelum ada BOS para wali murid dengan tentunya berdasarkan kesepakatan dengan komite dibebani Rp 110 ribu/bulan. Saat ini cukup dengan Rp 60 ribu/bulan.

Masih adanya sejumlah dana yang diambil dari wali murid dikarenakan sumber anggaran dana BOS diakui tidak cukup untuk memenuhi biaya operasional sekolah selama satu tahun. Sementara SMAN 2 Selong setahun menghabiskan dana sekitar Rp 1,3 miliar. Sementara dana BOS yang diterimanya setahun Rp 824 juta. Jumlah itu sesuai dengan jumlah siswa yang ada di SMAN 2 Selong.

SMA sederajat, katanya, masuk dalam katagori Pendidikan Menengah Umum (PMU). Sekolah dibolehkan untuk melakukan pungutan, meski telah diberikan BOS. Dalam acuan penggunaan dana BOS, ada standarisasinya. Diantaranya, standarisaasi pengelolaan. Salah satunya untuk biaya pembinaan siswa melalui beragam kegiatan, seperti kegiatan ekstrakurikuler siswa, peringatan hari besar keagamaan, olimpiade siswa tingkat kabupaten.

Hal lainnya yang diperbolehkan, membiayai kegiatan festival siswa untuk lomba seni antarpelajar nasional serta berbagai bentuk kegiatan siswa lainnya. BOS juga diperuntukkan dalam upaya meningkatkan standar pemenuhan sarana prasarana pendidikan. Seperti pengadaan alat penunjang kegiatan pendidikan. Sarana belajar menga-

jar, bahan praktek siswa di laboratorium dan alat lainnya.

Kegiatan rehabilitasi sarana pendidikan yang sudah rusak juga bisa dianggarkan melalui dana BOS. Tidak terkecuali pengadaan alat-alat tulis kantor (ATK) yang cukup banyak memakan biaya. Sebelumnya, kebutuhan siswa untuk semua standar diatas itu katanya menggunakan dana yang sebagian besar mengandalkan sumbangan dari wali murid.

Hadirnya dana BOS ke sekolah diakui memiliki dampak cukup positif bagi sekolah, karena semua kebutuhan itu bisa dipenuhi dengan BOS. Meski tidak sepenuhnya karena yang diberikan itu masih ada kegiatan yang tidak dibolehkan dananya diambil dari dana BOS. Hanya saja, aturan pelaksanaannya dinilai ribet. Besar harapannya, pengelolaan dana BOS diserahkan sepenuhnya ke pihak sekolah. Jika demikian, diyakini pihak sekolah akan lebih leluasa mengelola keuangannya. “Sepanjang sekolah bisa mempertanggungjawabkan penggunaan BOS secara transparan, serahkan saja pengelolaannya pada sekolah,” pintanya.

Sistem pelaksanaan BOS saat ini dinilai ribet dan banyak persyaratan yang harus dilaksanakan. Meski diperbolehkan memungut, namun hal ini dipandang masih rancu.

Diketahui, BOS untuk SMA ini mulai cair pada tahun ajaran baru 2013-2014 ini. Masing-masing siswa dihitung mendapat Rp 60 ribu untuk tahap pertama yang disebut awalnya bernama Rintisan BOS dan tahap kedua diberikan Rp 500 ribu/ siswa/semester.

Dalam salah satu klausul petunjuk teknis BOS SMA 2013, tentang persyaratan sekolah menerima BOS, bagian ketiga, sebagai wujud keberpihakan terhadap siswa miskin atas pengalokasian dana BOS. (rus)

Langgar Etika, Todong Guru dengan Senpi PENODONGAN senjata api (senpi) rakitan yang dilakukan oknum pelajar di Bima cukup memprihatinkan. Apa yang dilakukan oknum pelajar tersebut tidak boleh dilakukan dengan alasan apapun, karea melanggar etika. Seperti apa pendapat pelajar terhadap kasus ini?

Tidak Boleh Dilakukan

Langgar Etika

AKSI penodongan senpi yang dilakukan murid terhadap guru, karena ada dendam pribadi.

Namun, apapun alasannya, itu tetap tidak boleh dilakukan oleh seorang murid terhadap gurunya.

INI jelas tidak sopan dilakukan oleh seorang murid terhadap guruya sendiri.

Selain itu, tentunya melanggar etika bagi seorang murid.

Revalia Aditya (siswa SMK 2 Mataram)

Tania (siswi SMK 4 Mataram)

Giri Menang (Suara NTB) Ratusan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mendatangi Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Barat (Lobar), Selasa (26/11). Mereka menanyakan pembayaran sertifikasi tahun 2013 atau Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang hingga kini belum dibayarkan.

Kedatangan para guru ini diterima Kepala kemenag Lobar, H. M Muslim. Salah seorang perwakilan guru PAI SMKN 1 Kuripan, Syafrizal mengatakan pembayaran TPP bagi guru PNS yang Nomor Registrasi Guru (NRG) keluar pada 2012 hingga sekarang belum menerima pembayaran. “Para guru termasuk saya lulusan sertifikasi 2012 tapi ternyata sampai sekarang TPP belum saya terima. Padahal menurut Kemenag pembayaran TPP adalah setahun setelah NRG keluar,” ungkapnya pada wartawan, Selasa (26/11) kemarin.

Dikatakannya, guru PAI yang yang lulus sertifikasi angkatannya tahun 2012, berjumlah 160 lebih dan hampir semuanya belum dibayar oleh Kemenag Lobar.. Menurutnya hal ini aneh, lantas mereka bingung dengan peraturan yang dipakai pemerintah. “Katanya sertifikasi 2012 akan dibayar 2013, tetapi toh hingga detik ini belum ada sama sekali,”tanyanya.

Secara keseluruhan baru sekitar 25 persen guru PAI yang sudah dibayarkan TPP nya. Namun itupun baru lima sampai enam bulan pembayaran.

Seharusnya setiap tahun pu-

sat memikirkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk membayar sesuai jumlah guru yang harus dibayarkan TPP nya. Tetapi Kemenag menjelaskan masih ada tunggakan pembayaran yang harus dilunasi di tahun sebelumnya sehingga sampai sekarang masih ada guru yang belum menerima TPP. Hal senada disampaikan, Syarif Kholil guru PAI dari SMP 1 Gunungsari bahwa pembayaran TPP yang terjadi di Lobar diseragamkan namun dari penjelasan Kemenag tadi pembayaran sesuai golongan. “Jadi yang mana yang benar. Kami meminta Kanwil sebagai pucuk pimpinan dari Kemenag Lobar mencari solusi untuk guru-guru yang TPP nya belum dibayarkan ini,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Kemenag Lobar, H Muslim mengatakan Kemenag akan berusaha menyelesaikan pembayaran TPP PAI ini. “Kita lihat kondisi nanti di 2014 apakah ada dana tambahan untuk melunasi utang pembayaran yang ada di 2013, jika tidak ada ya kita masih akan terus berutang,” jelasnya.

Sesuai dengan peraturan dalam Peraturan Menteri Agama 73 tahun 2011, jika pembayaran tunjangan guru PNS dan pengawas adalah satu kali gaji pokok per bulan sedangkan untuk non PNS diberi tunjangan sebesar Rp 1.5 juta. Muksin melanjutkan pengalokasian pembayaran tunjangan ini diatur dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) sesuai dengan golongan tidak disamaratakan. (her)

(Suara NTB/her)

TANYA - Guru PAI di Lobar menanyakan dana sertifikasi yang belum diterima di Kantor Kemenag Lobar, Selasa (26/11).

Tingkatkan Disiplin Siswa

MAN 1 Mataram Terapkan ”SMS Gateway” Mataram (Suara NTB) Siswa MAN 1 Mataram tidak lagi bisa berbohong pada orang tua, khususnya saat belajar dan pulang sekolah. Jika ada siswa yang berbohong pada orang tua, semuanya akan diketahui melalui sistem baru yang akan diterapkan, yakni SMS Gateway.

Kepala MAN 1 Mataram M. Mohan, menjelaskan, sistem SMS Gateway ini akan memudahkan pihak sekolah dan orang tua mengontrol anak didiknya selama di sekolah.

“Jadi dengan SMS Gateway, anak tidak lagi beralasan sedang mengikuti les saat terlambat pulang. Karena orang tua sudah mengetahui kapan anaknya pulang,” terang Mohan pada Suara NTB di MAN 1 Mataram belum lama ini.

Penerapan SMS Gateway ini, lanjutnya, bertujuan mengetahui tingkat kedisiplinan siswa setiap hari. Selain itu, orang tua di rumah mengetahui, jika anaknya sudah berada di sekolah. Begitu juga saat pulang sekolah, orang tua bisa mengetahui anaknya sudah selesai belajar.

Penerapan SMS Gateway, ungkapnya, direncanakan diterapkan awal Desember 2013. Pihaknya berharap, diterapkan SMS Gateway ini mampu meningkatkan kedisiplinan di MAN 1 Mataram.

Pada bagian lain, ungkap-

nya, pihaknya tidak lagi menerapkan hukuman fisik pada siswa yang melakukan pelanggaran di sekolah. Termasuk tidak memulangkan siswa yang terlambat datang ke sekolah.

Terhadap siswa yang terlambat, ujarnya, pihaknya tetap diminta masuk ke sekolah dan diberikan pembinaan di “Bengkel Akhlak”. Bentuk pembinaan yang dilakukan dengan mengajak shalat dhuha, mengaji dan kegiatan lainnya.

Adanya pola pembinaan yang dilakukan ini, diharapkan bisa meningkatkan kedisiplinan siswa. Terlebih pembinaan di bengkel akhlak tersebut lebih mengedepankan pendekatan kekeluargaan pada siswa. (ham)

M. Mohan (Suara NTB/ham)

Halaman 11

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

Cagliari Imbangi Roma

(Suara NTB/ist)

Los Angeles Kobe Bryant memperpanjang kontrak dua tahun dengan Los Angeles Lakers, Senin, demikian diumumkan timnya.

Tentang bayaran pemain itu tidak diumumkan, tetapi manajer umum Lakers Mitch Kupchak mengatakan dengan perpanjangan kontrak itu, berarti pemain berusia 35 tahun tersebut akan mengakhiri karir NBA di Lakers.

“Kami menginginkan ia memprioritaskan permainannya dalam klub kami dan kelihatannya ia akan berada di klub kami hingga akhir karirnya,” kata Kupchak dalam pernyataannya seperti disiarkan Reuters.

“Bermain selama 20 tahun dalam kompetisi NBA dan melakukannya pada tim yang sama merupakan hal luar biasa. Dan yang terpenting, salah satu pemain terbaik dunia berada di klub kami di Lakers. Ini membuat kami gembira dan takjub pada tahun-tahun mendatang,” katanya.

Bryant, yang dalam pemulihan sakit urat kakinya, bergabung dengan Lakers pada 1996 dan memantapkan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik saat ini.

Ia membantu Lakers memenangi lima gelar kompetisi NBA dan terpilih sebagai pemain terbaik NBA pada 2008.

15 kali atlet “All-Star” itu, berada di urutan keempat dalam daftar pencetak angka terbanyak dan pernah meraih dua kali medali emas di Olimpiade bersama tim Amerika Serikat. (ant/bali post)

Juve Bertahan di Puncak Roma AS Roma terus kehilangan momentum mereka dalam laga Liga Italia, Senin, ketika bermain imbang untuk ketiga kalinya setelah kedudukan bertahan 0-0 lawan tim kecil Cagliari pada laga kandang, sehingga tetap berada di urutan kedua klasemen sementara di bawah Juventus.

Roma, yang belum terkalahkan dan memenangi 10 laga awal mereka sebelum imbang 1-1 lawan Torino dan Sassuolo, menciptakan lusinan peluang dalam laga keras dan kasar, sehingga pelatih Rudi Garcia dikeluarkan dari tepi lapangan, karena dianggap tidak pantas saat memberi pengarahan pada pemainnya pada babak kedua.

Anak asuh Garcia itu kini menyimpan 33 poin, satu angka di bawah sang juara Juven-

tus —yang menang 2-0 di Livorno, Minggu. Cagliari berada di urutan ke-14 dengan 14 poin.

Gervinho, yang tampil lagi setelah didera cedera punggung, tidak berhasil memanfaatkan peluangnya, karena ditahan Vlada Avramov pada menit kelima, sedangkan penjaga gawang Cagliari juga berhasil menahan gebrakan Maicon.

Miralem Pjanic juga kehilangan target, sedangkan Gervinho

menendang ke arah tiang gawang dan Avramov menghentikan tendangan mendatar Alessandro Florenzi sebelum turun minum.

Reuters melaporkan, sebanyak enam pemain mendapat hukuman dalam waktu 11 menit pada babak kedua. Avramov mengamankan gebrakan pemain Cagliari pada menit akhir, ketika ia menyambar bola dari kaki Leandro Castan di dekat gawang. (ant/bali post)

Hasil Sementara POMNAS

Kobe Bryant

Ketua Harian KKI Mataram Meninggal Mataram (Suara NTB) Jajaran pengurus dan atlet cabang olahraga karate Kota Mataram telah kehilangan seorang pembina. Pasalnya, Ketua Harian Pengcab KKI Kota Mataram, Kompol I Wayan Linggih (55) meninggal di rumah orang tuanya di Karangasem Bali, Senin (25/ 11) pukul 22.00 wita.

Ketua Umum KKI Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, yang dihubun-

gi Suara NTB di Mataram, Selasa (26/11), mengungkapkan, sebelum meninggal I Wayan Linggih yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Guru FORKI NTB itu sempat dirawat di Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar Bali, untuk menjalani operasi hati.

“Setelah menjalani operasi hati di Rumah Sakit Puri Raharja Denpasar, beliau dipulangkan ke rumah orang-

Ingin Cetak Atlet Berprestasi NAMA, I. G.B. Rastramuri Diwia tak banyak yang mengenal. Namun di kalangan atlet dan pengurus olahraga menembak bapak dua anak ini cukup populer. Alasannya, pengusaha yang bergerak di bidang arsitek dan interior ini merupakan Ketua Bidang Berburu Menembak Klub Rinjani Mataram. Dia dinilai sebagai figur yang mau mengorbankan waktu, tenaga dan materi untuk memajukan pestasi olahraga menembak Dihubungi Suara NTB di Mataram belum lama ini, pria yang biasa disapa Acoes ini mengatakan sejak tiga tahun menjabat sebagai Ketua Bidang berburu di Klub Menembak telah muncul beberapa atlet potensial NTB yang berprestasi di kancah nasional. Selain itu dia sudah menggagas program kejuaraan menembak untuk membangkitkan kembali semangat klub-klub menembak di NTB yang sudah mati agar bisa lebih semangat lagi membina atlet Semangat lelaki kelahiran 12 November 1962 ini memang harus diacungi jempol. Pasalnya, tanpa bantuan dana dari sponsor ia pun siap menggelar berbagai kegiatan olahraga menembak yang tujuannya membina atlet. Baru-baru ini dia menggagas pelaksanaan kejuaraan menembak di Lapangan Brimob Mataram dan hasilnya pun berjalan lancer. Pada kejuaraan yang di gelar di Lapangan Brimob Mataram telah melahirkan sejumlah penembak andal yang ambil bagian di 5 kelas air rifle hunting yang diperlombakan.

Kiprahnya di cabang olahraga menembak bukan baru kali ini. Sejak kelas 2 SMP dia sudah menggeluti olahraga menembak. Pada usia remaja itu dia sudah mengikuti beberapa kejuaraan di tingkat regional NTB. Hanya saja prestasinya saat itu belum sampai level nasional, maklum saat itu dia belum fokus untuk prestasi.

Pengusaha yang sehari-harinya bekerja sebagai wirausaha di bidang arsitek dan interios rumah ini ingin sekali mengabdikan dirinya sebagai pengurus olahraga. Tujuannya mencetak atlet yang berprestasi di kancah nasional. Langkah yang dilakukannya adalah memperbanyak kejuaraan menembak di wilayah Kota Mataram. (fan)

tuanya di Karangasem Bali, dan meninggal di rumahnya,”ucapnya.

I Gusti Bagus Hari Sudana Putra yang biasa disapa Gus Ari mengatakan jenazah pelatih sekaligus wasit Dan IV KKI Mataram itu rencannya akan dikremasi di Karangasem, Jumat (29/11) mendatang.

Sementara rombongan pihak Pengcab KKI Kota Mataram akan berangkat ke Karangasem, Kamis (28/11) mendatang.

Baginya, almarhum I Wayan Linggih, merupakan sosok yang telah banyak berjasa dalam memajukan prestasi olahraga karate di NTB, khusunya pembinaan olahraga di Mataram. “ Bagi saya pribadi beliau adalah sosok pelatih dan pengurus yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam memajukan prestasi olahraga karate di Mataram.

Kami sangat kehilangan sosoknya,”tuturnya. (fan)

NTB Raih Satu Emas dan Satu Perak Mataram (Suara NTB) Kontingen NTB yang diperkuat 10 atlet di ajang Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) di Yogyakarta tampil memuaskan. Hasil sementara, mereka memperoleh satu medali emas dan satu perak.

Koordinator Kontingen POMNAS NTB, Subagio yang dihubungi Suara NTB via ponselnya, Selasa (26/11), menjelaskan, satu medali emas NTB disumbang Nanang Fahmi di nomor tolak peluru cabang olahraga atletik dengan tolakan 13,20 meter. Mahasiswa IKIP

Mataram ini berhasil mengalahkan atlet Jawa Barat dan Yogyakarta yang berada di urutan kedua dan ketiga. Selanjutnya medali perak NTB disumbangkan oleh Ni Putu Yogiswari di nomor tolak peluru putri dengan tolakan 11,88 meter.

Hasil perolehan medali ini masih bersifat sementara, itu artinya NTB masih berpeluang menambah perolehan medali emas, pasalnya masih terdapat lima atlet lainnya yang akan mengikuti final nomor pertandingan lari 400 meter putra, 400 meter gawang putra/putri dan

lompat jauh.

Sementara itu diperandingan lain seperti cabang olahraga voli pantai dan pencak silat masih berlangsung. Untuk cabang bola voli, tim voli pantai putri NTB, Putu Dini Jasita dan Dita Juliana berhasil mengalahkan tim Yogyakarta 2-0 di pertandingan Pool W, Selasa (26/11). Hasil itu membawa tim NTB melaju ke babak delapan besar. Sementara itu, Milasari yang tampil di pertandingan cabor pencak silat putri akan bertanding, Rabu (27/11) hari ini. (fan)

Cedera Lutut, Nurul Batal Tampil di Myanmar Mataram (Suara NTB) Cedera lutut bagian kanan yang dialami sprinter putri terbaik NTB, Nurul Imaniar ketika latihan di Lapangan Atletik Sidoarjo Jawa Timur (Jatim), Senin (25/11) berdampak buruk pada persiapannya mengikuti SEA Games Myanmar 11-22 Desember 2013. Atlet asal Kota Bima ini dipastikan batal tampil di SEA Games Myanmar 11-22 Desember 2013, pasalnya luka memar di bagian lutut kanannya cukup serius.

Ketua Umum PASI NTB, H. Arsyad

Gani yang dihubungi Suara NTB di Mataram, Selasa (26/11) mengatakan bahwa untuk penyembuhan luka memar pada bagian lutut atlet kebanggaan NTB itu butuh waktu lebih dari satu bulan, sementara ajang SEA Games di Myanmar tinggal hitungan hari lagi.

“Yang jelas Nurul tak bisa tampil di SEA Games Myanmar, soalnya cedera lututnya cukup serius, dan butuh waktu berbulan-bulan untuk bisa sembuh total, sementara pelaksanaan SEA Games tinggal hitungan hari lagi,” ucapnya.

Informasi yang di terima Arsyad barubaru ini bahwa atlet peraih medali perak di PON XVIII di Riau 2012 itu tengah menjalani perawan secara intensif di Rumah Sakit Delta Sidoarjo Jawa Timur (Jatim). Rencananya atlet yang diproyeksikan akan tampil di nomor 4x100 meter cabang olahraga atletik di SEA Games Myanmar 11-22 Desember 2013 itu akan pindah rawat di Rumah Sakit Surabaya, Rabu (27/11) ini.

Apa yang dialami Nurul Imaniar membuat PASI NTB prihatin dengan kondisi

Wenger Tidak Ingin Terlena

atletnya. Pasalnya, Nurul Imaniar merupakan atlet unggulan NTB yang diharapkan bisa memberikan kontribusi medali untuk tim merah putih di SEA Games.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum KONI NTB, H. MNS. Kasdiono. Dia yang telah melihat langsung kondisi Nurul Imanir di Rumah Sakit Delta Sidoarjo.” Agak susah saya mau sampaikan. Saya sangat prihatin.

Semoga tidak menggangu pretasinya.

Yang jelas dia tak bisa tampil di SEA Games Myanmar,” ucapnya. (fan)

Testimoni Kaka

kesempatan karena berLondon main di kandang sendiri.

Menunjukkan peDan itu benar, sebab dennampilan apik di ajang gan hanya mengoleksi 12 Liga Inggris (Premier poin, ternyata posisi kami League) tidak menjamin belum aman, “ kata Arsene tim besutan Arsene Wenger Wenger seperti dikutip di ini dapat melenggang lolos laman uefa.com. dari fase grup, karena data “Marseille akan tampil menunjukkan The Gunners tanpa beban dan membuat kalah tiga kali dari lima tim asal Prancis itu selaga terakhir Liga makin berbahaya. Mereka Champions. berkualitas dan mereka seGiround cs pasti sadar dang pada performa bagus mencuri kemenangan dari karena berhasil memenanMarseille adalah harga gi dua pertandingan teramati jika mereka ingin lokhir,” kata Wenger. los. Jika Arsenal berhasil Arsenal berhasil mengamankan tiga angka menang 2-0 melawan dari Marseille, lantas tidak Southampton berkat dua membuat skuad berjuluk gol Giround. Begitu pun Gudang Peluru itu lolos dari Marseille yang berhasil fase grup. mencuri tripoin di kandang Arsenal harus menungAC Ajaccio. gu pertandMarseille hanya sekali ingan antara (Suara NTB/ist) meraih kemenangan dan Napoli melaArsene Wenger menelan enam kekalahan wan Dortmund. Jika Napoli menang, Arse- dari 11 lawatan terakhir ke Inggris. Kemenannal akan lolos. Sementara jika Dort- gan itu diraih ketika melawan Liverpool denmund menang tidak menjamin Ar- gan skor 1-0 pada babak grup Liga Champions senal lolos walaupun menang mel- musim 2007/2008.

Arsenal selalu lolos dari babak grup Liga Chamawan Marseille.

“Kami tahu pertandingan mel- pions dalam 13 dari 16 musim terakhir. Jelas, awan Napoli merupakan pertand- bahwa Wenger tidak lantas ingin terlena dengan ingan besar. Kami mempunyai capaian tim asuhannya itu. (ant/bali post)

Milan AC Milan tidak pernah mengenyam kemenangan di tujuh laga terakhir. Tren negatif dari pasukan Merah Hitam ini harus diubah jika mereka ingin mengamankan satu tiket lolos ke fase knock out Liga Champions.

Pemain yang bernama lengkap Ricardo Izecson dos Santos Leite ‘Kaka’ meluncurkan testimoni. Ia mengaku atmosfer di ruang ganti sedikit menegangkan jelang pertemuan dengan Celtic di Liga Champions.

“Atmosfer di ruang ganti sedikit menegangkan, tetapi hal itu justru merupakam motivasi bagi kami,” kata Kaka seperti dikutip di laman Goal Hasil imbang di laga terakhir Milan kala bersua dengan Genoa pada Sabtu (23/11), menambah panjang catatan Milan yang tidak pernah menang di tujuh pertandingan terakhir di seluruh kompetisi.

Dampaknya, fans setia Milan pun murka. Bentuk kekecewaan mereka yaitu dengan menutup seluruh pintu keluar stadion San Siro

dengan maksud memancing para pemain keluar menghadapi mereka.

Aksi fans Milan pun berhasil. Kaka dan Abbiati keluar untuk menenangkan para fans.

Pemain berusia 31 tahun ini pun mengatakan butuh hasil positif ketika bertemu dengan Celtic karena tidak hanya mengamankan posisi mereka di posisi dua grup H, tetapi juga untuk menenangkan para suporter.

“Sekarang ini, masalah terbesar kami adalah tidak bisa menang,” kata pemain asal Brasil itu. “Kami akan mencoba untuk menang.”

“Ini sangat penting apabila Milan berhasil meraih tiga poin. Tujuh laga tanpa kemenangan, itu berarti lebih banyak tekanan untuk menang di laga selanjutnya.”

Milan mengoleksi lima poin, menempel di bawahnya Ajax dengan empat poin. Sedangkan Barcelona mengantongi sepuluh poin dan Celtic berada di dasar klasemen dengan tiga poin. (ant/bali post)

Jose Enrique Absen 10 Pekan

Rastramuri Diwia (Suara NTB/fan)

Liverpool Liverpool mengumumkan pemain bertahan mereka, Jose Enrique, berhasil menjalani operasi lutut dan akan absen selama 10 pekan untuk menjalani masa pemulihan.

Enrique telah berkutat dengan cedera lutut kanannya dalam beberapa pekan terakhir dan terpaksa dibawa ke meja operasi untuk memperbaiki lututnya.

Karena cederanya ini, pemain berusia 27 tahun ini sudah absen membela Liverpool sejak 5 Oktober dan sekarang sedang fokus penyembuhan cedera.

Menurut website klub, Liverpool mengharapkan pemain berdarah Spanyol ini kembali berlatih bersama tim. Ini berarti Enrique tidak bisa membela Liverpool sampai Februari.

Pelatih Liverpool, Brendan Rodgers tak terlalu cemas, karena Aly Cissokho

dan John Flanagan mengisi kekosongan yang ditinggal Enrique pada beberapa pertandingan terakhir.

Liverpool menghadapi Liga Inggris musim ini dengan gemilang, karena berada di posisi kedua klasemen berbeda empat angka dengan pem u n c a k klasemen Arsenal. (ant/ bali post)

Jose Enrique (ant/bali post)

SUARA NTB

Rabu, 27 November 2013

450.000

Halaman 12

EKSPEDISI

ADVERTISING

MEUBEL

TANAH KAPLING

PET SHOP

TOKO MAINAN

PELATIHAN

BATIK

LAUNDRY

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

SALON

SHOWROOM

FUTSAL

ADVERTISING

KONTRAKAN

FINANCE

800.000

C.01.08.13

PELUANG BISNIS JADI AGEN SUSU

BUBUK KAMBING ETAWA ORGANIK ( BKN MLM ) MODAL KECIL PROFIT BESAR. 1 KTK ISI 10 SACHET@20 gr.

INFO.

0811306462. www.g-milk.net

Dengan 3,5 jt Bisa Umroh dan Dengan 5 jt Bisa Haji Plus, Htl. Bintang 5 .

PT. Arminareka Perdana.

Hub. Nik 083840958710.

Dibuka Kesempatan Juga Bagi yang Mau Jadi Agen di NTB Email : nikbambang@yahoo.co.id

PERAWATAN AC

BENGKEL

BANK

DANA TUNAI Bnt dana u/ projek properti, pertmbngn Trm mediator dg komisi bsr.SDAI jkt Afry 08121944827,Wendy 0812961 65840

DISTRIBUTOR

SUBDISTRIBUTOR SUBDISTRIBUTOR OBAT EKSTRAK KULIT MANGGIS GARCIA UTK WILAYAH TALIWANG ( KSB ), DOMPU, BIMA. HUB.081936739311 / 081316238057

AGEN TRANSPORTIR BBM INDUSTRI JUAL SOLAR INDUSTRI SPEC PERTAMINA DG HARGA MURAH, ORDER SEMUA WILAYAH HUB 0823-3783-0923

LOWONGAN/ PELUANG BISNIS PRODUSEN SEPATU BANDUNG MEMBTH AGEN/RESELLER SE INDONESIA 081321212727 (TDK SMS), ADA KATALOG

SUARA NTB

Rabu, 27 November 2013

Halaman 13

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

KURSUS/BIMBEL

SALON

RADIO

SABLON & KONVEKSI

BOUTIQUE

JUAL MOBIL

PROPERTY

TELEVISI

EVENT ORGANIZER O M L O B KN U E T LA E H O T V R NIS T S U R U K M A N E S O K G N R A S U R O N IH S A N M K A M U H R A a h iA k M n n n p a ise a m & n a id ly O N IF H F A d b so x a k c k o n g n tE r m it,y re S E O IR S C RV E C E IL S R E T U M O P AV K R ET

BENGKEL & SPARE PART

PENGOBATAN

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

RUPA - RUPA

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

PENGABDIAN

Halaman 14

Jadikan Pekerjaan sebagai Ladang Ibadah Bekerja sesungguhnya membutuhkan totalitas dan dedikasi, apalagi di tengah tergerusnya jaman oleh himpitan ekonomi dan keterbelakangan pengetahuan.Terlebih bekerja sebagai pengasuh orang lansia, notabenenya penuh dengan tantangan dan cobaan.

Biodata: Nama : Lalu Mahruf Tempat tanggal lahir : Kopang, 1961 Alamat : Desa Muncan, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah Istri : Bq. Maryatun Anak : 1. Bq. Ida Maryani 2. Bq. Mahyuni 3. Lalu Ahmad Fatoni

Lalu Mahruf

ADALAH Lalu Mahruf (52), yang sehari - hari mengabdikan diri di Panti Jompo Tresna Werdha. Kerutan wajahnya terpancarkan keikhlasan dan ketawadu’aan menjalankan tugasnya. Badannya yang penuh dengan peluh, tak sedikit pun membuatnya mengeluh dan menanggalkan kewajibannya. Hingga kini, sudah 20 tahun dirinya mengabdikan diri di panti sosial tersebut.

Mamik Jhon sapaan akrabnya Ketika ditemui Suara NTB beberapa waktu lalu, terlihat selalu ceria.

Pembawaannya yang kalem serta pendiam, tak menyurutkan langkah menemani wartawan mengelilingi masing –masing wisma.

Di sela – sela kegiatannya, ia menceritakan dirinya mulai bekerja di Dinas Sosial sejak t a h u n 1990.

Awalnya,

ia tidak sengaja membuat lamaran menjadi pegawai, karena nasib baik berpihak padanya, alhasil ia lulus seleksi dan mengikuti pelatihan selama seminggu di Jakarta. “Awalnya saya cuman tidak sengaja aja ngelamar,” ungkapnya.

Ia mengaku ketika melamar menggunakan ijazah SMP, padahal pendidikan yang ditempuh mencapai Sekolah Menengah Utama (SMU). Karena persyaratan yang mengharusnya menggunakan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP). Latar belakang pendidikannya, mengharuskannya terus berjuang dan mempertahankan komitmen awalnya. “Saya tamatan SMU, karena cuman dibolehkan pakai ijazah SMP terpaksa saya pakai ijazah SMP,” kenangnya.

Mamiq Jhon mengatakan sebelum ditempatkan di panti jompo, dirinya ditempatkan di Dinas Sosial.

Penempatannya pun karena beberapa pertimbangan. Sejak saat itu juga, ia lebih fokus mengurus orang – orang lansia.

Panti di tahun 1979 bernama Sasana Tresna Werdha Wisma Mataram sambungnya, hanya menampung 20 orang lansia.

Menurut Mamiq Jhon, mengurusi orang jompo penuh dengan tantangan. Di sisi lain para penghuni panti memiliki banyak kekurangan. Baik itu pendengaran, penglihatan dan bahkan sampai kurang pengetahuan. Terkadang katanya, ia merasa jenuh dan bahkan jengkel melihat para kliennya yang tidak bisa diatur. Hingga pernah dirinya berpikir untuk meminta pindah, tetapi belum ada kesempatan dan penggantinya. “Pernah ingin pindah tapi belum ada kesempatan,” terangnya.

Suami dari Maryatun ini mengaku bekal pendidikan di pondok pesantren Bodak, mengajarkannya untuk menanamkan nilai – nilai agamis ke-

”

Semua papuq– papuq saya anggap sebagai orangtua sendiri dan hitung– hitung tabungan di akhirat kelak

pada semua penghuni panti jompo.

Disamping menjadi pengasuh, ia mengabdikan diri sebagai imam, khatib dan pembimbing kerohanian. Sedikit demi sedikit, ia membagikan ilmu agamanya kepada 72 penghuni panti.

Ditanya suka dan dukanya mengabdi selama kurang lebih 20 tahun, dengan bijak Mamiq Jhon mengatakan semua pekerjaan memiliki cerita manis dan pahit. Meskipun demikian, ia tidak memungkiri kalau para penghuni panti memiliki banyak kekurangan. Sehingga tidak mudah mengajarkan dan membuat mereka langsung mengerti atau bahkan mengerjakan pencerahan yang diberikan. Ia menambahkan minimnya gaji sebagai PNS, disamping memenuhi kebutuhan sehari – hari dan biaya pendidikan ketiga anaknya.

Mamiq Jhon tidak pernah mengeluh dan menganggap semuanya adalah tantangan dan dijadikan sebagai ladang ibadah. “Semua papuq – papuq saya anggap sebagai orangtua sendiri dan hitung – hitung tabungan di akhirat kelak,” cetusnya.

Menurut ayah tiga orang anak ini, baginya Dedikasi adalah hal yang terpenting dalam melakukan pekerjaan. Dan kekurangan bukan menjadi ukuran untuk mengeluh dan meninggalkan kewajiban. Ia berharap kepada pengasuh, agar menanamkan keikhlasan merawat setiap client karena keikhlasan akan dibalas Allah SWT. khususnya kepada pemerintah, agar kedepan memperhatikan kesejahtraan lanjut usia. (cem)

Merawat Lansia Tugas Keluarga dan Masyarakat PANTI Sosial Tresna Werdha, adalah tempat terakhir yang disiapkan pemerintah untuk menampung masyarakat miskin yang telantar dan tidak mampu. Tapi terkadang konstruksi berpikir masyarakat seolah memberikan pembiaran terhadap orangtua hidup jauh dari keluarga. Dengan alasan ekonomi atau bahkan ketidakmampuan anak atau keluarga, sehingga orangtua dibiarkan hidup sendiri. Padahal, sebenarnya tugas merawat lansia adalah tanggungjawab keluarga dan masyarakat.

Kepala Panti Tresna Werdha Mataram, Ahim Iskandar ketika dikonfirmasi beberapa waktu lalu mengatakan jumlah penerima manfaat di Panti Tresna Werdha adalah sebanyak 74 lanjut usia. Dari total 74 penghuni berasal dari beberapa daerah di pulau Lombok, yakni Lobar, Loteng, Lotim, KLU dan Mataram. Penghuni terbanyak lanjutnya, berasal dari kota Mataram. “Mungkin aksesnya sangat cepat, sehingga Mataram yang paling banyak,” terangnya.

Ahim mengatakan sebenarnya panti adalah tempat terakhir bagi masyarakat yang tidak mampu dan telantar menempatkan keluarganya. Sehingga yang bertanggung jawab sebenarnya, adalah keluarga dan masyarakat sekitar. Ia mengakui kebanyakan penghuni panti berasal dari keluarga yang tidak mampu dan orang telantar.

Katagori penghuni sambung Ahim yakni lansia berusia 60 tahun, tidak cacat fisik dan mental serta telantar. Katanya, penghuni yang berasal dari luar, seperti Lotim dan lainnya, pihaknya secara langsung menjemput bola.

Tetapi pihaknya tidak asal ambil, karena panti memiliki tim seleksi untuk menyeleksi calon penghuni panti. “Untuk penghuninya, kita betul – betul menyeleksi,” ungkapnya.

Ia menambahkan sebelum menghuni panti, klien harus diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Sehingga jangan sampai ketika sakit nanti menjadi tangggung jawab panti. Katanya, memang di panti memiliki perawat untuk mengurus klien yang sakit. Kalaupun ada yang sakit dan tidak bisa ditangani lanjutnya, akan dirujuk ke rumah sakit. Namun pihak panti masih terkendala dana untuk perawatan khusus kepada penghuni. Sejauh ini kata Ahim, pihaknya hanya menggunakan surat rekomendasi dari dinas sosial untuk perawa-

tan khusus.

Ditanya mengenai alokasi untuk jatah makan perhari, ia mengatakan jatah makan yang dialokasikan dari pemerintah provinsi, masing –masing penghuni mendapat jatah makan Rp 17.500, untuk jatah makan tiga kali sehari.

Katanya, dana tersebut termasuk di dalamnya pajak dan jasa rekanan. “Mungkin kalau dibagi tiga jatahnya akan jadi kecil, padahal papuq –papuq ada hobi ngopi dan ngrokok dan ibu –ibu suka makan pinang,” terangnya.

Ia mengakui pengaturan makanan dan minumnya, ada ahli gizi yang mengatur keseimbangan nilai giji dalam makanan. Disamping memiliki ahli gizi, pihak panti terus melakukan pembinaan mental dan spiritual kepada penghuni.

Ia menyebutkan jadwal bimbingan dilakukan pada hari Senin, Rabu dan Sabtu, pembimbingnya pun, harus didatangkan ustadz dari luar.

Ahim menyadari memang semakin bertambahnya usia, fungsi fisik dan pikiran semakin lambat pikiran penghuni dan menjadi kendala pihaknya melakukan bimbingan. Kendala paling mendalam sambungnya, ada beberapa lansia yang segala macam aktivitas dilakukan ditempat. Akhirnya perlu ekstra perawatan. Kendala lain katanya, ketika para penghuni yang ingin pulang, biasanya pihak panti memberikan izin satu minggu, tapi baru satu dua hari pihak keluarga mengembalikan, karena tidak mau mengurusi dan bahkan tidak punya biaya.

“Memberikan izin meminta izin pujlang seminggu, tetapi baru sehari diantar kembali, karena ketidakmampuan keluarga,” cetusnya.

Menyinggung apakah lansia ada yang pernah meninggal, ia menyebutkan pada tahun 2013 tercatat penghuni yang meninggal ada 11 meninggal. Sebelum meninggal biasanya, keluarga penghuni dihubungi, tetapi yang membuat miris terkadang keluarga tidak ada yang mau datang melihat keluarganya, apalagi mengambil jenazahnya. Pihak panti dengan terpaksa memakamkan penghuni di pemakaman yang telah disediakan oleh Dinas Sosial.

Ahim berpesan kepada perawat agar tetap berbesar hati dan ikhlas menjaga orang lansia, ia meminta mengurus lansia dianggap sebagai orangtua sendiri. Sementara itu khususnya kepada pemerintah, agar menambah kesejahteraan penghuni panti. (cem)

(Suara NTB/cem)

BERSAMA PENGHUNI – Lalu Mahruf tengah berbincang dengan dua penghuni Panti Jompo Tresna Werdha.

Jumlah Penghuni Panti Tresna Werdha Mataram menurut daerah masing - masing

(Suara NTB/cem)

BERSAMA PETUGAS– Lalu Mahruf (dua dari kiri) bersama penghuni dan petugas Panti Jompo Tresna Werdha.

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 15

KPK Periksa Istri Anas Urbaningrum

Rieke Diah Pitaloka (ant/bali post)

Pemerintah Didesak Buat Aturan Hapus ’’Outsourcing’’ Jakarta (Suara NTB) – Anggota Komisi IX Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah membuat peraturan baru untuk menghapus sistem kerja outsourcing atau alih daya.

“Agar segera menerbitkan peraturan baru yang substansinya menghapus outsourcing tenaga kerja yang bertentangan dengan undang-undang,” kata Rieke di Jakarta, Selasa.

Rieke juga meminta pencabutan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekrjaan Kepada Perusahaan Lain.

Selain itu, dia juga meminta dicabutnya Surat Edaran Menakertrans 04/VIII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans nomor 19 tahun 2012 karena menimbulkan multitafsir yang mengarah kepada pelanggaran UU Ketenagakerjaan.

“Perlu merealisasikan pembentukan Satgas Outsourcing yang terdiri dari Pemerintah bersama DPR dan melibatkan perwakilan serikat pekerja/ serikat buruh,” ujarnya.

Rieke mengatakan perlu likuidasi dan pembubaran perusahaan penyedia jasa pekerja (PPJP) provider outsourcing tenaga kerja di BUMN dan swasta yang melanggar Undang-undang.

Selain itu tenaga kerja outsourcing demi hukum hubungan kerjanya beralih menjadi pekerja tetap di perusahaan pemberi pekerjaan yang merupakan pengguna. (ant/bali post)

LIPI Rekomendasikan Sistem Pemilu Campuran untuk Indonesia Jakarta (Suara NTB) – Peneliti dari Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahun Indonesia (P2K LIPI) merekomendasikan sistem pemilihan umum (pemilu) campuran (mixed system) sebagai yang terbaik untuk Indonesia.

“Pilihan kita jatuh kepada mixed member majoritarian (MMM), 70 persen proporsional dan 30 persen distrik dengan berbagai macam pertimbangan,” kata peneliti P2K LIPI, M. Nurhasim di Jakarta, Senin.

Nurhasim mengatakan sejumlah alasan pemilihan sistem campuran ini bagi Indonesia, yakni untuk menjawab sejumlah kegagalan sistem pemilu proporsional yakni lemahnya representasi keterwakilan politik, adanya konvergensi politik akibat terlalu banyaknya partai, pertanggungjawaban anggota DPR yang tidak pernah jelas kepada konstituen dan adanya ketidakadilan konversi suara ke kursi di DPR. “Secara umum berangkat dari kelemahan sistem proporsional yang kita coba perbaiki,” kata peneliti P2K, LIPI, Firman Noor.

Di samping itu, menurutnya sistem campuran memiliki sejumlah kelebihan, yakni adanya efek dual kandidasi dalam perolehan kursi, mendorong partai untuk mengadopsi orangorang lokal untuk dicalonkan pada distrik agar mereka dapat memenangkan distrik tersebut.

Indonesia, sejak tahun 1955, hingga masa reformasi, terus menerapkan sistem pemilihan umum proporsional. Penerapan sistem campuran ini menurut Nurhasim merupakan upaya untuk menghindari cara-cara yang ekstrim yakni berpindah dengan sistem yang sama sekali bertolak belakang.

“Jadi kalau meninggalkan sistem pemilu yang lama sema sekali, saya kira akan menimbulkan keguncangan,” ujar Nurhasim.

Ia dan tim menilai sistem campuran ini sebagai jalan tengah sekaligus sebagai sistem pemilu yang terbaik. Hanya saja, sistem ini digunakan sebatas pada pemilu untuk memilih anggota DPR. (ant/bali post)

Dokter Buron Kasus Malapraktik Ditangkap Medan (Suara NTB) – Dokter yang buron dalam kasus malapraktik, Hendry Simanjuntak SpOG, ditangkap tim Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Tarutung di Desa Sitanggang, Kecamatan Siborongborong, Sumatera Utara, telah dibawa ke Manado.

Kasi Penkum Kejati Sumut, Chandra Purnama di Medan, Selasa mengatakan terpidana tersebut diamankan pada Minggu (24/11) sekitar pukul 20.15 WIB, dan malam itu juga Hendry langsung dibawa dengan menggunakan pesawat terbang ke Manado.

Menurut dia, serah terima buronan itu, dilakukan di lokasi Bandara Internasional Kualanamu,Kabupaten Deli Serdang.

“Terpidana Hendry ditangkap tim Kejaksaan Agung, ketika pulang ke kampung halamannya di Siborongborong,” ucap Chandra.

Dia menyebutkan, saat terpidana tersebut diringkus, tidak ada melakukan perlawanan dengan petugas Kejagung dan Kejari Tarutung.

“Hendry sudah lama jadi buronan atau masuk ke dalam daftar pencaharian orang (DPO) dalam kasus malpraktik persalinan di Manado,” kata Chandra.

Sebelumnya,dr Hendry Simanjuntak bersama dr Dewa Ayu Sasiary Prawani dan Hendy Siagian terjerat kasus malpraktik di Rumah Sakit Manado pada tahun 2010, mengakibatkan meninggalnya pasien Julia Fransiska Makatey.

Pada pada persidangan di Pengadilan Negeri Manado (PN Manado), ketiga dokter tersebut divonis bebas, karena tidak terbukti melakukan malapraktik.

Kemudian, Jaksa Penuntut Umum (JPU) melakukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dan Hendry dinyatakan terbukti bersalah melakukan malpraktik dan divonis selama 10 bulan penjara pada 10 September 2012. Namun setelah itu, dokter spesialis kandungan itu kabur dan dinyatakan sebagai buronan. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa istri mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Attiyah Laila, dalam kasus korupsi pengadaan fasilitas untuk proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah (P3SON) di Hambalang.

Attiyah yang diperiksa sebagai saksi bagi Direktur Utama PT Dutasari Ciptalaras, Machfud Suroso, pada Selasa datang ke gedung KPK Jakarta diantar oleh tiga teman perempuannya.

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Attiyah pada Senin (18/11) namun pemeriksaan batal dilakukan karena Attiyah mengaku sakit.

Attiyah merupakan mantan komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor mekanik dan listrik dalam proyek Hambalang.

Dalam surat dakwaan mantan Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Deddy Kusdinar, jaksa KPK menyatakan PT Dutasari Citralaras menerima uang Rp170,39 miliar dan Machfud Suroso Rp18,8 miliar terkait proyek Hambalang.

KPK telah menggeledah empat rumah Attiyah pada

Selasa (12/11) dan menyita sejumlah barang dan uang.

KPK menyita uang Rp1 miliar dari rumahnya di Jalan Selat Makassar Perkav AL Blok C9 Duren Sawit, paspor atas nama Attiyah, kartu nama atas nama presiden PT AA Pialang Asuransi Wasit Suadi, kartu nama Direktur Adhi Karya Bambang Tri, dan kartu nama PT Pembangunan Perumahan Ketut Darmawan.

Selain itu KPK menyita buku tahlilan dengan gambar Anas Urbaningrum serta empat unit telepon selular Blackberry dan satu telopon selular merek lain.

Blackberry itu disita dalam penggeledahan karena diduga terkait dengan kasus Hambalang menurut Juru Bicara KPK Johan Budi.

Dalam penyidikan korupsi proyek Hambalang, KPK telah menetapkan empat tersangka yaitu Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Alifian Mallarangeng selaku Pengguna Anggaran, mantan Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor dan Direktur Utama PT Dutasari Citralaras Mahfud Suroso. (ant/bali post)

(ant/bali post)

DIPERIKSA - Istri Anas Urbaningrum, Attiyah Laila diperiksa KPK. Ia adalah mantan Komisaris PT Dutasari Citralaras, perusahaan subkontraktor mekanik dan listrik dalam proyek Hambalang.

Jero Wacik akan Diperiksa KPK Jakarta (Suara NTB) – Kini Menteri ESDM, Jero Wacik, yang dijadwalkan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk diperiksa, terkait dugaan korupsi di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, pada 2012 - 2013.

“Yang bersangkutan diperiksa untuk tersangka Rudi Rubiandini,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Informasi KPK, Priharsa Nugraha, di Jakarta, Selasa.

KPK pada Jumat (22/11), telah mencegah ajudah Wacik, I Gusti Putu Ade, bepergian keluar negeri selama enam bulan berlatar kasus sama.

KPK menetapkan Rubiandini sebagai tersangka dalam kasus ini setelah ditangkap tangan pada 13 Agustus 2013 malam di rumahnya, di Jakarta.

KPK menyita barang bukti 400.000 dolar Amerika Serikat dari Komisaris PT Kernel Oil Private Limited, Si-

mon Gunawan Tanjaya, melalui pelatih golf Rudi, Deviardi, yang juga sudah ditangkap KPK. Pasca penangkapan Rudi, ru-

ang Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM disarar. Di sana KPK menyita uang 200.000 dolar Amerika Serikat, selanjutnya di rumah Rubiandini di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, disita uang senilai 127.000 dolar Singapura, 90.000 dolar Amerika Serikat dan motor klasik BMW. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Waryono Karno, juga telah dua kali diperiksa KPK. (ant/bali post)

Jero Wacik (ant/bali post)

DPR Minta Pemerintah Aktif Layani Administrasi Kependudukan Jakarta (Suara NTB) – DPR RI meminta pemerintah dapat berperan aktif dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) setelah persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Dengan disetujuinya RUU perubahan atas Undang-Undang tentang Administrasi

Kependudukan ini, kami mengharapkan peran aktif pemerintah sebagai instansi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, peran aktif dalam pelayanan administrasi kependudukan terutama harus dijalankan oleh perangkat pemerintah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

“Sebab mereka yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan, melalui camat dan lurah atau kepala desa,” ujarnya.

Arif juga mengimbau perangkat pemerintahan di tingkat daerah untuk mendorong penduduk untuk aktif melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami. (ant/bali post)

Tuntaskan Kasus Century ANGGOTA Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi supaya segera menuntaskan kasus Century, terkait den-

gan terlibatnya sejumlah penyelenggara negara.

“Yang terbaik adalah KPK segera menuntaskan kasus ini, supaya Pak

Boediono tidak tersandera oleh beragam rumor entah apapun itu,” kata Hidayat ketika dijumpai di gedung parlemen di Jakarta, Selasa.

Ia menyayangkan proses pemeriksaan Boediono oleh KPK yang dia anggap seperti ada perlakuan khusus.

“Kenapa kalau pejabat diberi semacam hak istimewa seperti memilih kapan diperiksa, tempatnya di mana. Kalau rakyat biasa bisa kah?” ujar dia.

Hidayat mengimbau tim pengawas kasus Bank Century juga mengundang Boediono untuk mendengar kesaksian dia secara terbuka.

“Karena ada banyak hal yang perlu dia jawab terkait dengan pernyataan publik,” katanya. (ant/bali post) Hidayat Nur Wahid

Gelar Rapat Terbatas

Presiden Bahas Bencana Alam dan Penyadapan Jakarta (Suara NTB) – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, menggelar rapat terbatas untuk membahas tentang penanganan bencana alam dan hubungan Indonesia dan Australia.

Menurut Presiden, dalam sesi pertama ia akan menerima penjelasan mengenai perkembangan terkini dari Menko Kesejahteraan Rakyat dan Kepala BNPB, terkait hal-hal yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi dan mencegah jatuhnya korban dalam bencana di Sinabung.

“Apa yang telah kita lakukan untuk membantu masyarakat kita lebih tenang ketika menghadapi dan mengalami musibah bencana alam yang tergolong dahsyat,” ujarnya.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi meningkatkan status Gunung Sinabung dari level “Siaga” menjadi “Awas” terhitung mulai Minggu (24/11) pukul 10.00 WIB. Status Awas tersebut berpotensi menyebabkan makin meluasnya lontaran material berukuran 3-4 Cm yang jar-

aknya diperkirakan mampu mencapai 4 Km, sehingga masyarakat yang bermukim dalam radius 5 Km dari kawah Gunung Sinabung direkomendasikan untuk diungsikan.

Sementara itu, kata Presiden, di sesi kedua, akan dibahas mengenai perkembangan terbaru dalam hubungan Indonesia dan Australia pascatersiarnya kabar penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk di antaranya Presiden Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan bahkan Ibu Ani Yudhoyono.

“Terutama setelah PM Australia menyampaikan surat balasan terhadap surat saya, yang saya kirim beberapa saat yang lalu,” katanya seraya menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah tepat terkait hal itu.

Pada Sabtu (23/11) Juru Bicara Presiden Julian A Pasha mengatakan bahwa Presiden Yudhoyono telah menerima surat balasan dari PM Australia saat Presiden melakukan kunjungan kerja di Bali. (ant/bali post)

Bupati Non Aktif Batanghari Divonis 14 Bulan Penjara Jambi (Suara NTB) – Bupati nonaktif Batanghari, Jambi, Abdul Fattah divonis hakim Tipikor Jambi dengan hukuman satu tahun dua bulan atau 14 bulan penjara terkait kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran yang merugikan negara Rp651 juta pada 2004.

Majelis hakim Tipikor Jambi diketuai Eliwarti di Pengadilan Negeri (PN) Jambi, Selasa, juga menjatuhkan pidana denda Rp50 juta subsider dua bulan penjara.

Vonis majelis hakim Tipikor Jambi tersebut lebih rendah empat bulan penjara dari tuntutan hukuman satu tahun enam bulan atau 18 bulan penjara yang diajukan jaksa penuntut umum pada persidangan sebelumnya.

Dalam persidangan tersebut

majelis hakim Tipikor menyatakan terdakwa Abdul Fattah terbukti melanggar 3 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hal yang memberatkan terdakwa adalah mengetahui dan menyetujui pengadaan mobil damkar yang tidak dianggarkan sedangkan hal meringankan berbuat dan berkata jujur selama persidangan.

Selain bupati nonaktif, ada dua pejabat Pemkab Batanghari juga sudah divonis hakim dalam kasus ini yakni Sarkawi Usman dan Usman T yang juga dihukuman penjara 14 bulan. Usai pembacaan keputusan, terdakwa langsung menyatakan pikirpikir. (ant/bali post)

Mantan Kepala BPN Bantah Terima Uang Rp 3 Miliar Jakarta (Suara NTB) – Mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional, Joyo Winoto, membantah menerima Rp 3 miliar uang dari Proyek Pembangunan Lanjutan Pusat Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

“Tidak pernah,” kata dia, saat menjawab pertanyaan anggota majelis hakim Purwono Santosa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa. dia menjadi saksi untuk mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar.

Padahal dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum

Komisi Pemberantasan Korupsi, dikatakan Winoto mendapat Rp3 miliar dari total kerugian negara hingga Rp463,67 miliar dari proyek tersebut.

Satu hal yang dia akui, bahwa BPN mengeluarkan sertifikat tanah Hambalang pada 2010.

“Dalam perspektif sampai kepala (BPN) tidak ada masalah jadi dikeluarkan pada 2010, berdasarkan risalah pengolahan data disebutkan izin lokasi bupati Bogor 2004 untuk gedung pelatihan olahraga pelajar nasional, lalu ada pembaruan 2007 untuk gedung pusat pembinaan prestasi olahraga,” ungkap dia. (ant/bali post)

SUARA NTB Rabu, 27 November 2013

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

PT. MAYORA PERKENALKAN PRODUK BARU TEH PUCUK HARUM LESS SUGAR DAN Q GUAVA PT. Mayora memperkenalkan produk terbarunya yang merupakan varian dari Teh Pucuk Harum; Teh Pucuk Harum Less Sugar dan Q Guava. Perkenalan produk baru tersebut dilakukan serangkaian menyambut hari PGRI dan HUT SMPN 14 Mataram. Pada kesempatan itu, SMPN 14 MAtaram bersama Teh Pucuk Harum menggelar acara “ JALAN SEHAT BULAN KREASI GURU SMPN 14 MATARAM” pada tanggal 24 Nopember 2013.

Acara yang dimulai dari pukul 06.00 – 14.00 WITA

ini digelar dengan sangat meriah. Selain pengundian hadiah jalan sehat, acara diselingi juga dengan penampilan dance oleh para siswa serta penyuluhan HIV AIDS dari Badan Penanggulangan dan Pencegahan HIV AIDS Kota Mataram.

Ketika memperkenalkan produk terbarunya itu, PT Mayora dalam mengedukasi para siswa dan guru, menghadirkan tim pemasar dan maskot Badut Ulat Teh Pucuk Harum.

Ibu Widie selaku Ketua Pelaksana program ini mengucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang telah men-

dukung kegiatan ini terutama kepada PT. Mayora dan Teh Pucuk Harum Less Sugar serta DECK Production.

“Semoga kedepannya PT. Mayora dan DECK Production dapat terus mendukung program kegiatan di SMPN 14 Mataram” Ungkap Ibu Widie.

Teh Pucuk Harum Less Sugar merupakan varian terbaru dari minuman dalam kemasan produksi Mayora ini.

Sebelumnya mereka mengenalkan diri dengan Teh Pucuk Harum Ori-

ginal. Karena ada banyak peminatnya yang tidak suka kadar

gula yang terlalu banyak, maka diciptakanlah varian rendah gula ini. Varian produk pertamanya yaitu rasa teh original menjadi tombak utama dalam meraih hati para penikmat teh khususnya teh dalam kemasan yang mudah dibawa ke mana saja.

Di tahun pertamanya diperkenalkan ke khalayak ramai, produk Teh Pucuk Harum Original langsung menyedot perhatian. Mayora dengan slogan “Rasa teh terbaik hanya ada di pucuknya” memberikan pernyataan

Teh Pucuk Harum, Rasa Teh Terbaik Ada Di Pucuknya

Korban Tewas Topan Yolanda/Haiyan Filipina 5.240 Orang Manila Korban tewas topan “Yolanda” (Haiyan) di Filipina mencapai 5.240 orang. Dewan Pengurangan Risiko Bencana Nasional dan Manajemen (NDRRMC) Filipina pada Selasa mengumumkan data tersebut serta melaporkan bahwa jumlah korban luka 25.615 orang dengan 1.613 masih hilang.

Pengungsi karena “Yolanda” lebih dari 2,17 juta keluarga (hampir 10 juta jiwa). NDRRMC mengatakan bahwa kerusakan yang disebabkan “Yolanda” termasuk properti dan prasarana telah mencapai 24,54 miliar peso.

Kerusakanpertaniandiperkirakan 11,356 miliar peso termasuk 5,168miliarpesopadatanamandan 2,184miliarpesopadaternak.Kerusakan infrastruktur diperkirakan mencapai 13,182 miliar peso.

NDRRMC mengatakan

1.103.628 rumah telah rusak, 530.479 dari mereka benar-benar hancur dan 573.149 lainnya rusak sebagian. Satu helikopter swasta yangmembawabantuanuntukkorban topan Haiyan di Filipina jatuh di Teluk Manila pada Minggu sore, demikian laporan media setempat.

Helikopter tersebut jatuh sekitar 18 mil laut di sebelah barat-laut North Harbor di Teluk Manila di dekat Bulacan, kata radio dzBB, yang mengutip keterangan Penjaga Pantai Filipina.

Pilot helikopter itu dan seorang penumpangnya telah diselamatkan oleh Marinir AS dan tidak cedera, kata Xinhua - yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad malam. Helikopter tersebut dilaporkan akan mengirim barang bantuan buat korban topan.

Filipina telah diterjang topan paling kuat sepanjang sejarah

negeri itu. Jumlah korban jiwa akibat Topan Haiyan di Filipina Tengah naik menjadi 5.235, dan 1.602 orang lagi belum ditemukan, kata seorang pejabat dari Dewan Penanganan Pengurangan Resiko dan Bencana Nasional di Manila, Jumat (22/11).

Peningkatan besar jumlah korban jiwa terjadi setelah pengabsahanlebihdari1.000korbantewasyang berkaitan dengan kehancuran akibatterjanganTopanHaiyan,yangdi FilipinadinamakanYolanda,Direktur Pelaksana Dewan Penanganan Pengurangan Resiko dan Bencana Nasional Eduardo del Rosario mengatakan dalam satu taklimat pada Jumat malam waktu setempat.

Sementara itu, Pesawat angkut berat C-130H Hercules nomor registrasi A-1323 dari Skuadron Udara 31 yang diperbantukan menolong korban topan Haiyan di

Filipina selama 11 hari telah kembali ke Pangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin siang.

Secarakeseluruhan,HerculesA1323 itu telah membawa 252.324 kilogram logistik bantuan, mulai dari bahan pangan, keperluan bertahanhidup,tenda,obat-obatan,air bersih, jurnalis, tenaga medis, dan pendukung, hingga ratusan warga pengungsi setempat.

“Hampirseluruhsortiepenerbangan kami diisi dengan beban optimal yang bisa dibawa Hercules ini.

Begitutiba,kamilangsungdiperbantukan atau di-BKO-kan kepada militer setempat dan kami mendukungsemuaaktivitasoperasikemanusiaan di sana,” kata Mayor Penerbang Puguh, komandan misi Herculesitu,saattibadiapronPangkalan Udara Utama TNI AU Halim Perdanakusuma. (ant/balipost)

bahwa daun teh yang digunakan merupakan daun teh pilihan yaitu pucuknya yang masih muda dan segar.

Dari daun teh pilihan inilah yang membuat rasanya berbeda dan lebih harum dari produk sejenisnya. Proses pengolahan juga seperti menyeduh teh secara manual. Jadi warnanya tetap terlihat hitam kecoklatan sebagai jaminan mereka tidak menggunakan pewarna buatan. Tidak adanya bahan pengawet juga memberikan jaminan bahwa minuman ini sehat.

Meskipun tidak adanya bahan pengawet, Teh Pucuk Harum

bisa bertahan selama satu tahun karena diproduksi dengan teknolig canggih. Rasa manis yang pas itu tidak terbuat dari pemanis buatan tapi dari gula berkualitas baik.

Teh Pucuk Harum Less Sugar sebagai varian terbaru, memberikan rasa yang berbeda. Masih mempertahankan apa yang dilakukan pada varian teh original, Mayora memberikan pilihan kadar gula yang lebih rendah. Sehingga yang tidak suka dengan rasa manis akan tetap menikmati Teh Pucuk Harum Less Sugar tanpa terkendala apapun.