SUARA NTB 28 JANUARI 2013

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 2.500

Rp. 40.000 Rp. 45.000

SUARA NTB

NOMOR 274 TAHUN KE 8 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pengemban Pengamal Pancasila

SENIN, 28 JANUARI 2013

12 HALAMAN

Pascarusuh Sumbawa

Ratusan Rumah Segera Direkonstruksi Sumbawa Besar (Suara NTB) Ratusan rumah yang terbakar dan rusak akibat kerusahan sosial yang terjadi di Sumbawa bakal segera direkonstruksi. Dua Deputi dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tiba di Sumbawa, Minggu (27/1) kemarin, untuk melakukan pendataan dan supervisi langsung ke lapangan.

Kepala Bappeda Sumbawa, Ir. L. Suharmadji, menyebutkan, dari hasil pendataan Pemkab Sumbawa diperoleh data, sekitar 300 rumah yang terkena dampak kerusahan, tersebar di empat kecamatan. Dengan titik paling parah berada di Kecama-

tan Sumbawa. Biaya rekonstruksi rumah yang rusak dan dibakar diperkirakan mencapai Rp 25 miliar, belum termasuk bangunan seperti, minamarket, ruko, toko maupun kios. ‘’Kalau seluruh bangunan, ada sekitar 498 yang terkena

dampak dari kerusahan ini,” sebut Suharmadji.

Kedatangan dua Deputi dari Kemenpera ini, kata Suharmadji untuk melihat langsung sekaligus mendata rumah yang terkena dampak kerusuhan.

Bersambung ke hal 5

Brigadir Gede Eka Suarjana Jadi Tersangka SELAIN menangkap dan menahan puluhan tersangka kasus rusuh massa di Sumbawa, sisi lain yang menjadi pemantik kasus itu pun diatensi aparat, yakni terkait kecelakaan yang menyebabkan Arniyati tewas. Dalam kasus ini, Brigadir I Gede Eka Suarjana, oknum polisi yang tidak lain pacar korban (Arniyati) ditetapkan sebagai tersangka.

Gede Eka Suarjana berdasarkan pemeriksaan saksi dan olah TKP, dianggap lalai saat mengendarai sepeda motor ketika membonceng pacarnya, di Jalan Lintas Kanar - Sumbawa, sekitar Labuan Badas.

Tersangka dikenakan Pasal 310 Jo Pasal 306 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Lalulintas. “Dalam pasal ini menjelaskan, barang siapa yang lalai saat mengendarai kendaraan di jalan dan menyebabkan orang lain meninggal dunia, diancam enam tahun penjara. Sedangkan pasal 306 menjelaskan, pengendara wajib berkendara dengan penuh konsentrasi saat di jalan raya. Dua pasal ini dianggap pantas untuk menjerat yang bersangkutan menjadi tersangka,’’ Bersambung ke hal 5

DIDATA Tim dari Kemenpera sedang mendata rumah yang terkena dampak kerusuhan didampingi para pejabat Bappeda Sumbawa.

TO K O H

(Suara NTB/arn)

Moratorium Dicabut

Jaga Kerukunan MENTERI Agama, Suryadharma Ali meminta masyarakat dan tokoh agama di NTB untuk lebih cermat dalam menjaga kerukunan antarumat beragama.

Masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh provokasi oleh isuisu menyesatkan dan harus mengedepankan proses hukum terhadap segala kejadian kekerasan yang terjadi. ‘’Apapun kejadiannya, proses hukum harus dikedepankan. Tidak boleh mengedepankan kekerasan apalagi atas nama agama. Itu supaya dihindari sejauh-jauhnya karena agama tidak menghendaki kekerasan.

Bersambung ke hal 5

Pemprov NTB Kaji Usulan Formasi CPNS 2013

‘’

Kita akan usulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah ada persetujuan itu baru bisa dipastikan berapa formasi kita.

Suryadharma Ali (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/arn)

Jaga Citra Sumbawa

H.Din Syamsuddin

KETUA Umum PP Muhammadiyah, Prof. H.Din Syamsuddin menegaskan, tidak ada satupun agama, termasuk Islam, yang membenarkan tindak kekerasan.

Sangat dilarang oleh agama.

Ia yakin semua yang ada di Kabupaten Sumbawa berasal dari manapun adalah saudara. “Ibu dan bapak (pengungsi) bukan orang Bali, tetapi orang Sumbawa yang berasal dari Bali,’’ ujar Din Sabtu (25/1) saat mengunjungi pengungsi akibat rusuh Sumbawa.

Sebagai orang Sumbawa, Din menganggap kejadian yang terulang kembali di daerah ini sebagai sebuah tamparan nyata Bersambung ke hal 5

H. Muhammad Nur

Mataram (Suara NTB) Pascadicabutnya moratorium penerimaan CPNS pertengahan Januari lalu, Pemprov NTB segera akan melakukan kajian sektor-sektor atau bidang-bidang yang dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan program di daerah. Saat ini, NTB masih kekurangan tenaga-tenaga dalam bidang pendidikan, kesehatan dan tenaga teknis lainnya seperti akuntan. ‘’Kita akan usulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Setelah ada persetujuan itu baru bisa dipastikan berapa formasi kita. Dari formasi-formasi itulah kita akan melakukan seleksi CPNS,’’ kata Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH dikonfirmasi Suara NTB, Sabtu (26/1).

Bersambung ke hal 5

Golkar Dukung Paket TGB - Amin Mataram (Suara NTB) DPD Partai Golkar akan mengeluarkan keputusan untuk mendukung paket Dr. TGH. M. Zainul Majdi (Tuan Guru Bajang atau TGB) – H. M. Amin, SH, di Pilkada NTB 2013 mendatang. Keputusan itu sekaligus mengindikasikan kemungkinan adanya koalisi tiga parpol besar, yaitu Golkar, Demokrat dan PPP di Pilkada 2013 mendatang.

Informasi yang dihimpun dari internal Partai Golkar, dukungan Golkar terhadap paket TGB – Amin tersebut sudah bisa dipastikan. ‘’Keputusannya sudah dibuat.

Tinggal dikeluarkan SK-nya,’’ ujar sumber Suara NTB di DPP Partai Golkar.

Sejumlah pengurus DPP Partai Golkar yang dikonfirmasi Suara NTB enggan berkomentar terkait informasi ini. “Sampai saat ini saya belum melihat SK itu. Mungkin ada di Pak Adi Tahir,” ujar Wakil Ketua DPD Partai Golkar NTB, Dra. Hj. Baiq Isvie Rupaeda, yang dikonfirmasi Suara NTB. Sementara itu, Ketua Bidang Pemuda DPD Partai Golkar NTB, Chris Parangan, yang dikonfirmasi terpisah membenarkan informasi tersebut. “Memang saya juga mendapatkan informasi itu dari DPP,” ujar Chris.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/dok)

Yakinkan Sumbawa Kondusif

JK dan Din Syamsuddin Ajak Pengungsi Pulang Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) yang juga mantan Wakil Presiden, H. M. Jusuf Kalla (JK) bersama Ketua Umum PP Muhammadiyah yang juga putra Sumbawa, Prof. H.Din Syamsuddin, mengunjungi para pengungsi di Sumbawa, Sabtu (26/1). Sambil menyerahkan bantuan, kedua tokoh nasional ini juga mengajak para pengungsi segera kembali ke rumah masing-masing, tentu dengan jaminan keamanan.

TIBA di Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, sekitar pukul 11 Wita, JK beserta rombongan langsung menuju lokasi pengungsian di Kompi Senapan B. Didampingi Wakil Gubernur NTB, Ir.H.Badrul Munir, MM, Sultan Muhammad Kaharuddin IV, Ketua PHDI Pusat, Sang Nyoman Suwisma, Kapolda NTB, dan Bupati, JK dan Dien disambut gembira para pengungsi dan masyarakat setempat. Bahkan langsung mengerubuti sambil bersalaman dan foto bersama. JK juga bertemu dengan para pengungsi yang ada di Kodim dan Mapolres Sumbawa.

Sambil mengungkapkan keprihatinannya, JK dan Din berdialog dengan warga.

Mereka menanyakan keadaan dan kebutuhan logistik para pengungsi. Mengajak warga secepatnya kembali ke rumah masingmasing. Agar anak-anak bisa kembali bersekolah dan segera menemukan kedamaian.

Bersambung ke hal 5

PENGUNGSI - JK diantara para pengungsi.

(Suara NTB/arn)

LANGGANAN Mataram dan sekitarnya Hubungi :

0370-639543

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

Jamin Hak Warga MEMBERIKAN pelayanan kepada masyarakat tidak hanya sekadar menjalankan program. Alasannya, bantuan yang disalurkan kerap tidak sampai pada warga yang benarbenar berhak.

Tidak ingin hal itu terjadi, Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gede Yasa berusaha memastikan setiap warga yang berhak menerima ban(Suara NTB/sir) tuan benar-benar I Made Gede Yasa mendapatkan hak mereka, seperti kartu Jamkesmas dan E-KTP. Sebagai lurah yang langsung bersentuhan langsung dengan masyarakat, dirinya ingin benar-benar menjamin warga yang tidak mampu bisa mendapatkan hak mereka. Seperti kartu Jamkesmas yang saat ini sedang dibagi, ia selalu teliti untuk mengecek setiap warga penerima bantuan apakah telah menerima bantuan atau tidak.

“Kami di sini ingin memberikan pelayanan terbaik bagi warga, mereka yang berhak harus benar-benar mendapatkan haknya,” tegas Yasa, Sabtu (26/1).

Untuk memastikan setiap warga menerima Jamkesmas, dirinya memberikan buku cek list kepada masingmasing kepala lingkungan. Di mana, setiap warga yang menerima harus menandatangani buku itu, sehingga bisa mengetahui warga sudah mendapatkan bantuan itu. Meski tanpa sekretaris, menurut Yasa dirinya bisa bekerja maksimal dengan tetap terjun ke masyarakat.

Yasa berharap masyarakat yang dipimpinnya bisa merasakan program-progam pemerintah untuk pelayanan. Meski demikian, Yasa tidak menampik, selalu ada masalah di tengah masyarakat, hal itu menurutnya wajar dan harus tetap diselesaikan dengan baik. (sir)

Meretas Islam Damai

Badko HMI Nusa Tenggara Gelar Dialog Publik Mataram (Suara NTB) Banyaknya opini yang menganggap Islam sebagai agama yang radikal, tentunya berimplikasi buruk terhadap citra Islam sendiri. Wujud konkrit dari argumentasi tersebut adalah maraknya isu-isu terorisme yang terjadi di beberapa daerah, termasuk di NTB. Tentu hal semacam ini semakin membuat kita tidak nyaman, karena Islam ingin ditampilkan sebagai agama yang identik dengan teror.

Ketua Badan Koordinasi (Badko) HMI Nusa Tenggara (Nusra) Mashur Harahap, dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Minggu (27/1), menegaskan, harus ada upaya untuk menampilkan Islam sebagai rahmatan Lil alamin, yang menjunjung kedamaian dan jaminan keselamatan bagi seluruh umat.

Terkait hal ini, lanjutnya, Badko HMI Nusra berencana menggelar diskusi dan dialog seputar wacana tersebut. Tujuannya memberikan pemahaman dan pengetahuan secara tepat. Termasuk meminimalisir dan memberikan pemahaman tentang Islam secara keseluruhan.

Dialog tersebut bertema “Meretas Pemahaman Islam Radikal ; Mengukuhkan Islam Rahmatan Lil Alamin” yang akan dilaksanakan Rabu (30/1) lusa di Aula PGRI NTB. Paling tidak, lanjutnya, dari dialog tersebut masyarakat tidak tergoda dan terjerumus ke dalam paham Islam radikal. Selain itu, bagaimana masyarakat mengawasi segala macam bentuk, tindakan dan upaya radikalisasi dalam Islam. (sir)

Tiga Proyek di Kota Mataram Belum Terwujud Mataram (Suara NTB) Memasuki awal tahun 2013 janji beberapa investor yang akan membangun Kota Mataram sampai saat ini belum terwujud. Beberapa di antaranya Mataram Water Park (MWP), Ampenan Harbour dan pengembangan kawasan Makam Loang Baloq. Proses administrasi dan sikap investor yang tidak kunjung memberikan kepastian menjadi kendala utama dalam proses pembangunan di tiga kawasan itu.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, Minggu (27/1), mengingatkan Pemkot Mataram harus lebih serius dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Dalam arti, Pemkot harus bisa memastikan proyek itu bisa terwujud.

Masyarakat Kota Mataram, lanjutnya, sangat mengharapkan semua proyek itu bisa terealisasi agar memberikan nilai lebih bagi perekonomian warga. Namun jangan sampai hal itu hanya sekadar rencana semata. ‘’Harus ada jaminan bahwa proyek itu memang benar-benar terealisasi. Bahkan Pemkot Mataram harus memiliki rencana alternatif jika rencana awal batal,’’ ujarnya mengingatkan.

Politisi PDI Perjuangan ini mengingatkan investor yang mengelola proyek tersebut tidak menutup akses masyarakat, ketika proyek rampung. Investor, katanya, harus membuka akses bagi masyarakat, sehingga dapat benar-benar merasakan manfaatnya.

Sebelumnya Sekda Kota Mataram, Ir. H. L. Makmur Said, MM, menegaskan, tiga proyek itu akan tetap berjalan seperti yang direncanakan. Namun masih ada beberapa kendala teknis yang belum terselesaikan, sehingga pembangunan belum bisa terwujud. Ia mencontohkan di MWP, pihak ketiga sudah siap untuk membangun, hanya saja saat ini mereka masih mengurus sejumlah proses administrasi perizinan. Pihaknya juga terus berkomunikasi untuk memperlancar proses pembangunan. ‘’Untuk di MWP, investornya kemarin dia datang untuk mengurus izin, amdal, HO dan lainlain, dia mengatakan bulan Februari inilah,” katanya.

Sementara untuk di kawasan Makam Loang Baloq, lanjut Sekda, ditemukan beberapa kendala, khususnya administrasi pertanahan. Dalam hal ini, ujarnya, pihak ketiga meminta tanah seluas 8 hektar, namun masih ada kekurangan sekitar 40 are.

Kekurangan lahan itulah yang menyebabkan hingga saat ini belum mulai dibangunnya kawasan Makam Loang Baloq.

“Yang di Loang Baloq, itukan ada proses pembebasan tanah tambahan ada 40 are. Dari BPN diminta menjadi satu kawasan. Prinsipnya akan segera dibangun, namun ada sedikit masalah tanah di sana,” jelasnya.

Proses negosiasi untuk pembebasan lahan seluas 40 are yang diminta sedang diupayakan Pemkot Mataram. Ia menargetkan Februari ini pembangunan sudah bisa dilakukan jika proses pembebasan tanah sudah selesai. (sir)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Perbaiki Infrastruktur Jalan Tidak Boleh Diskriminatif Kota Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB. Sebagai ibukota provinsi, ternyata kondisi Kota Mataram tidak jauh berbeda dengan daerah lain di NTB. Banyak infrastruktur jalan yang rusak. Bahkan, lebih ironis di beberapa daerah perbatasan dengan Lombok Barat jalur transportasi dalam kondisi tidak memadai dan membutuhkan perhatian serius pemerintah. Di sinilah diperlukan keadilan dari pemerintah dalam membangun infrastruktur jalan yang rusak.

MEMBANGUN infrastruktur jalan membutuhkan biaya tidak sedikit. Butuh ratusan miliar hingga triliunan rupiah untuk membuat jalan menjadi mulus dan tidak ada lubangnya. Namun, keterbatasan anggaran yang dimiliki kabupaten/kota, termasuk Kota Mataram membuat daerah ini tidak mampu memenuhi se-

mua aspirasi masyarakat.

Jalan-jalan yang ada di jantung kota atau pusat perekonomian, khususnya jalan yang dibiayai dari APBD Kota Mataram banyak yang rusak. Sebut saja Jalan Merpati atau Jalan Bangau Cakranegara yang berada di depan pusat perbelanjaan terbesar di Mataram, yakni Mataram Mall.

Atau Gang Ester di kompleks pertokoan Ampenan.

Sejak lama, warga atau para pengusaha yang tinggal di jalan ini mengeluh pada pemerintah daerah agar merespons tuntutan warga. Bahkan hingga Januari 2013 akan berakhir belum ada tandatanda pemerintah merespons keinginan warga. Bandingkan dengan beberapa jalan lingkungan yang langsung menuju rumah pejabat sudah diperbaiki dan mulus. Padahal, tingkat kerusakan jalan tidak separah kondisi jalan yang berada di lingkungan rumah pejabat tersebut.

Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM, mengaku tidak semua jalan yang rusak bisa ditangani di APBD. Pemkot Mataram, masih dihadapkan dengan keterbatasan

anggaran perbaikan infrastruktur. Bahkan, pihaknya akan meminjam pada pihak ketiga sekitar Rp 60 miliar setelah disetujui DPRD Kota Mataram.

Di satu sisi, kita berharap pinjaman Pemkot Mataram ini bisa disetujui, sehingga perbaikan infrastruktur jalan terealisasi seperti harapan masyarakat. Selain itu, proses pinjaman yang dilakukan harus mengedepankan transparansi dan dipergunakan sesuai peruntukan. Jangan sampai, dana pinjaman tersebut hanya memfokuskan pada perbaikan infrastruktur yang dekat dengan rumah pejabat atau kalangan berduit. Pemkot Mataram harus bersikap adil dan tidak diskriminatif pada seluruh lapisan masyarakat, terutama dalam menggunakan

uang negara.

Di sisi lain, kita boleh iri dengan pembangunan jalan nasional di Kota Mataram.

Sebagai contoh, Jalan Sandubaya Kecamatan Sandubaya atau perempatan Sweta, jalannya dalam kondisi baik dan tidak ada masalah.

Namun, jalanan yang dibiayai dari APBN tersebut sudah diaspal hotmik hingga tiga lapis. Sementara banyak jalan provinsi, kabupaten hingga jalan lingkungan di seluruh NTB memerlukan bantuan serius untuk diperbaiki.

Paling tidak, jajaran pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus intensif melakukan lobi ke pemerintah pusat, sehingga jalan-jalan yang selama ini rusak segera diperbaiki. (ham)

Diduga Hindari Pajak

Jual Beli Ruko Dinilai Tidak Wajar Mataram (Suara NTB) Harga Jual beli rumah toko (ruko) di Kota Mataram dinilai tidak wajar.

Harga yang dicantumkan dalam laporan ke Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Mataram sangat jauh dari perkiraan harga bangunan yang ada di kawasan perkotaan. Diduga hal itu sengaja dilakukan oknum penjual dan pembeli bangunan untuk menghindari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Banyak jual beli ruko yang (ganjil) tidak sesuai dengan harga di pasaran,” ungkap Kepala Dispenda Kota Mataram, H. M. Syakirin Hukmi, di ruang kerjanya, Sabtu (26/1).

Ia membandingkan harga bangunan dan ruko di Kota Mataram yang berada di kawasan jalan raya cukup tinggi, mulai dari Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Tetapi di dalam laporan

yang disampaikan, harga ruko hanya Rp 300 juta, sehingga BHTB yang dikenakan tidak terlalu besar, dan PPH final sebesar 5 persen ke pemerintah pusat juga berkurang. “Saya kok

merasa galau dengan harga-harga seperti itu,” ungkapnya.

Meski demikian, Syakirin mengaku dalam kasus ini pihaknya sangat kesulitan bisa membuktikan berapa nilai transaksi yang sesungguhnya karena yang mengetahui persis semua itu hanya antara penjual dan pembeli. Tidak ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi nilai transaksi yang sebenarnya.

Ia menambahkan, kondisi itu sangat merugikan daerah dan

pemerintah, sebab pendapatan dari BHTB otomatis berkurang.

Oleh karena itu, pihaknya segera melakukan pengecekan ke lapangan agar kesimpangsiuran tersebut terpecahkan. Jika terdapat kekurangan bayar maka pihaknya akan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SPDKB), sehingga mereka harus membayar berapa jumlah kekurangan pajak yang belum dibayar. “Kita akan segera melakukan pemeriksaan,”tandasnya. (sir)

Hindari Calo, Pemohon Paspor Diminta Datang Sendiri Mataram (Suara NTB) Persoalan calo masih menjadi pembahasan serius di Kantor Imigrasi Mataram. Meski sudah diperketat dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), namun celah munculnya calo dimungkinkan masih ada.

Untuk itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB, Indro Purwoko menaruh harapan kepada masyarakat, membantu pihaknya meminimalisir percaloan. Bahkan meniadakan praktik-praktik percaloan.

Caranya, menurut Indro, pemohon paspor harus datang sendiri ke Kantor Imigrasi.

“Dengan datang sendiri membawa bahan–bahan diperlukan, kemudian mengurus (Suara NTB/ars) sendiri ke loket, itu cara paling SORTIR - Sejumlah relawan mensortir pakaian anak anak dan dewasa, sebelum didis- aman menghindari Calo,” kata tribusikan ke para pengungsi di Kabupaten Sumbawa.

Indro didampingi Kepala Kantor Imigrasi Mataram, I Wayan Sudana, ditemui di sela sela kegiatan ulang tahun Kantor Imigrasi, Sabtu (26/1).

Dengan sistem pelayanan satu pintu yang diterapkan saat ini, juga menjadi bagian dari upaya mengeliminir keberadaan

Terkumpul Ratusan Juta

Bantuan untuk Pengungsi Rusuh Sumbawa

Mataram (Suara NTB) Sejalan dengan pemulihan keamanan pascarusuh di Sumbawa, berbagai lembaga dan organisasi membuka posko penggalangan dana dan bantuan sandang pangan bagi pengungsi.

Itu dilakukan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) NTB bersama Aliansi Generasi Muda Hindu NTB. Hingga Minggu (27/1) siang, terkumpul dana ratusan juta rupiah dari donatur. Bantuan juga berupa sembako dan pakaian.

Aliansi yang merupakan gabungan pelajar dan mahasiswa Hindu di NTB ini membuka posko di Sekretariat PHDI NTB, Jalan Bung Hatta Nomor 1 Mataram. “Sampai sekarang, yang terkumpul dana dari donatur Rp 196.114.000. bantuan ini masih terus bertambah, karena donasi yang melalui rekening kami belum cek,” kata Koordinator posko I Gede Wira Restu Adi Utama, sembari

menyebut nomor rekening yang dibuka untuk donatur, Bank BRI Mataram 1062 – 01 – 000065 – 53 – 8 atas nama PD Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.

Sementara bantuan dalam bentuk barang, terus berdatangan sejak posko dibuka tanggal 22 Januari lalu. Bantuan yang diterima dalam bentuk pakaian, beras, mie instant, pembalut, popok bayi, bedak, biskuit, susu dan selimut.

Sebagian bantuan sudah disalurkan langsung ke Sumbawa, Sabtu (26/1) dinihari lalu, menggunakan mobil Dalmas Polisi. “Yang mengantar langsung, teman–teman kami di aliansi bersama pengurus PHDI,” kata Gede Wira.

Bantuan berdatangan dari berbagai kalangan, mulai dari perorangan, organisasi swasta, juga pemerintah. Guna mengefektifkan masuknya bantuan itu, PHDI langsung turun mensosialisasikan kepa-

da banjar–banjar Hindu di Mataram dan NTB umumnya.

Sementara sumbangan yang sudah terkumpul, akan disalurkan bertahap. Diakuinya, dari informasi yang diterima di Sumbawa, pengungsi membutuhkan bantuan yang sangat diperlukan berupa selimut, bedak bayi, minyak telon, jaket untuk lansia, susu, pasta gigi, juga alat tulis.

Pantauan Suara NTB kemarin, sejumlah donator datang langsung ke sekretariat menyerahkan bantuan. Sementara di dalam gedung itu, puluhan pengurus aliansi mengatur dan mensortir barang– barang sesuai jenisnya, termasuk memisahkan pakaian pria dan wanita, serta anak–anak.

Hingga sore kemarin, update sumbangan dalam bentuk uang yang diterima posko mencapai Rp 120.705.700. “Ini dikurangi Rp 85 juta, karena sudah disalurkan ke Sumbawa,” sebut Gede via SMS. (ars)

Terima Siswa Baru, Dikpora Tetap Terapkan BL Mataram (Suara NTB) – Proses penerimaan calon siswa melalui Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2013 di Mataram tetap dilakukan secara online.

Begitu juga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kota Mataram tetap menerapkan sistem Bina Lingkungan (BL) pada penerimaan siswa baru di semua jenjang pendidikan, baik tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. Demikian disampaikan Kepala Dinas Dikpora Kota Mataram Drs. Ruslan Effendy MPd, mengenai pola penerimaan calon siswa baru tahun 2013, Sabtu (26/1).

Menurutnya, penetapan BL

pada sistem penerimaan siswa baru tahun ini akan mengacu pada BL tahun sebelumnya.

Untuk itu tidak menutup kemungkinan jika jumlah kuota peserta BL akan bertambah dibanding tahun sebelumnya.

“Kemarin kita pakai 15 persen, tahun sebelumnya 10 persen tahun ini kemungkinan akan meningkat,” ungkapnya.

Ruslan menambahkan, diterapkannya kembali BL seperti tahun sebelumnya dilakukan pihak dinas untuk meminimalisir kekecewaan masyarakat kota Mataram. Saat ini Dinas Dikpora Kota Mataram berencana mengundang Dewan Pendidi-

kan dan Bappeda untuk membicarakan sistem yang paling baik untuk mengakomodir semua masyarakat Kota Mataram dalam penerimaan siswa baru.

Pada bagian lain, ujarnya, proses PPDB tetap dilaksanakan secara online. Terutama untuk jenjang sekolah SMP dan SMA/ SMK. Sementara untuk SD akan dilakukan dengan seleksi umur.

Untuk melaksanakan PPDB secara online ini, pihak dinas telah merencanakan semua dengan matang dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi setiap PPDB online dilakukan. (nia)

calo dimaksud. Sistem ini juga tidak memberi ruang kepada oknum di kantor Imigrasi terlibat dalam praktik percaloan.

“Tanpa harus lewat calo, kan mudah sebenarnya.

Dalam SOP, itu paspor keluar empat hari setelah foto. Ini artinya, dengan mengurus dan mengambil sendiri kan ada efisiensi waktu, biaya murah dan cepat,” sebutnya.

Dalam waktu dekat, pelayanan paspor satu pintu yang sedang diujicoba di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan. Dengan pola itu, pelayanan tentu saja akan semakin mudah dan hemat biaya. Ke depan, katanya, model pelayanan satu pintu ini juga akan diterapkan di Imigrasi Mataram, mengingat NTB dengan tingkat mobilitas masyarakat tinggi ke luar negeri, khususnya TKI. Pihaknya juga membuka layanan pengaduan dari masyarakat, dengan menyediakan loket khusus. Dengan pengaduan itu pun, akan menjadi bahan evaluasi dan mendeteksi keberadaan oknum yang nakal. (ars)

Kartu Jamkesmas Banyak Rusak dan Salah Cetak Mataram (Suara NTB) Belum sempat dibagikan kepada warga, kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) banyak ditemukan dalam kondisi rusak atau salah cetak.

Identitas seperti jenis kelamin tertukar, nama warga dobel, dan beberapa pemilik kartu yang dicetak sudah meninggal.

Seperti yang terjadi di Lingkungan Bebidas, Kelurahan Pagesangan, Kota Mataram. Empat kartu ditemukan salah cetak, dua di antaranya jenis kelamin terbalik dan identitas sama atau dobel. Selain itu, empat pemilik kartu sudah meninggal, sehingga tidak bisa dibagikan.

Diperkirakan masih banyak lagi kartu Jamkesmas yang salah cetak, namun baru bisa dipastikan ketika semua kartu sudah dibagikan.

Kepala Lingkungan Bebidas, Aminullah, Sabtu (26/1) mengatakan, kartu-kartu yang bermasalah terpaksa tidak dibagikan. Ia menyerah-

kan kembali kepada lurah setempat. “Terpaksa tidak dibagikan dulu,” katanya.

Ia menjelaskan, bagi pemilik kartu yang sudah meninggal didata saat masih hidup, sehingga terlanjur dicetak dari pemerintah pusat. Untuk menindaklanjutinya, ia menyerahkan semuanya kepada pihak Kelurahan Pagesangan.

Sementara itu, Lurah Pagesangan, Drs. I Made Gede Yasa, mengatakan, kartu yang bermasalah segera dikembalikan ke pemerintah pusat. Semua permasalahan yang terjadi di lapangan akan dilaporkan secara tertulis kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Mataram, untuk ditindaklanjuti. Apakah nanti akan diganti atau tidak.

Menurutnya, jumlah kartu Jamkesmas yang dibagikan di Kelurahan Pagesangan sebanyak 1.082 jiwa. Menurutnya, warga yang tidak mendapatkan di Jamkesmas akan diajukan di Jamkesda. (sir)

(Suara NTB/sir)

SALAH CETAK - Kepala Lingkungan Bebidas Pagesangan Aminullah menunjukkan kartu-kartu Jamkesmas yang salah cetak.

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Hasil Tangkapan Menurun

Harga Ikan di Lotim Kian Melambung Selong (Suara NTB) Hasil ikan tangkapan nelayan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengalami penurunan drastis. Hal itu terpantau di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar Desa Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lotim. Pada hari-hari normal, nelayan bisa menangkap ikan hingga 4 ton/hari. Saat ini maksimal hanya bisa mencapai 500 kg per hari. Akibatnya harga ikan melambung.

Demikian penuturan Kepala TPI Tanjung Luar, H. Syamsudin. Menjawab Suara NTB, Sabtu (26/1) lalu, ia menyampaikan terjadinya penurunan ikan tangkap itu mencapai 70 persen. Kisaran harga jual ikan jenis tongkol biasanya Rp 15 ribu/kg, saat ini terjual dengan harga Rp 25 ribu/kg. Melonjaknya harga itu dikarenakan ikan memang cukup langka.

“Cuaca sampai saat ini masih belum bersahabat, angin kencang sehingga nelayan tidak berani melaut,” terangnya. Nelayannelayan besar, yakni yang menggunakan perahu dengan kekuatan 5 GT sama sekali tidak bisa melaut karena takut diterjang gelombang ganas. “Biasa memang pada bulan Januari sampai Pebruari ini gelombang di tengah laut cukup besar,” imbuhnya.

Di kawasan Tanjung Luar, jumlah nelayan yang menggunakan perahu besar dengan kekuatan 5 GT sebanyak 26 orang. Sebagian besar nelayan adalah nelayan kecil. “Kalau nelayan kecilnya sebanyak 1.500 orang,” sebutnya.

Selama musim ini, hanya nelayan-nelayan kecil yang melaut. Yakni hanya ke batas 1 mil ke tengah laut. Menggunakan perahu ketinting dan alat tangkap seadanya. Hasilnya pun tidak seberapa. Yakni sebagian besar berupa ikan tongkol.

Menurut Syamsudin, dibandingkan dengan musim tangkap tahun 2013 ini, tahun 2012 lalu dinilai jauh lebih baik. Katanya tahun ini, ikan tangkap yang dihasilkan para nelayan terbilang masih menurun.

Beragam faktor pemicu merosotnya hasil tangkapan ikan di perairan Lotim ini. “Ada yang memang karena faktor cuaca, faktor alat tangkap nelayan yang kurang cocok dengan ikan. Atau kemungkinan populasi ikan yang mulai berkurang,” katanya.

Ditanya mengenai aktivitas pengeboman, diakui Syamsudin masih ada sejumlah nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan ikan yang dilarang itu. Hanya saja tidak bisa terdeteksi. “Yang ngebom ini masih ada, tapi sudah tidak banyak lagi,” katanya. (rus)

KPUD Lotim Jadwalkan Pemeriksaan Kesehatan Bacabup/Bacawabup Selong (Suara NTB) Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Lombok Timur (Lotim), Khaerul Anwar menegaskan semua Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati (Bacabup/bacawabup) harus memeriksakan kesehatannya. Hasil pemeriksaan kesehatan itu merupakan salah satu syarat pencalonan.

Demikian ditegaskan Khaerul Anwar di Selong, Sabtu (26/1). Tahapan melalui proses pemeriksaan itu, pihak KPUD Lotim telah berkomunikasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lotim. Hasil pemeriksaan akan diumumkan.

“Hasilnya transparan dan tidak (Suara NTB/dok) ada yang ditutupi-tutupi, apalaKhaerul Anwar gi pemeriksaannya sangat selektif dan ketat bagi Bacabup/Bacawabup Lotim dengan menggunakan alat yang canggih,” ungkapnya.

Mengenai tempat pemeriksaan, ditunjuk Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong. Penunjukan RSUD Selong sebagai tempat pemeriksaan karena rumah sakit yang belum lama ini menyandang predikat sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) memiliki fasilitas pemeriksaan cukup lengkap. KPUD Lotim menjadwalkan, pemeriksaan kesehatan pada tanggal 13-14 Februari mendatang. Mengenai biaya, sudah dianggarkan oleh KPUD Lotim.

Salah satu tim pemeriksa kesehatan Bacabup/Bacawabup, yang juga Kepala Seksi Pelayanan Medis RSUD dr. R. Soedjono Selong, Rita Rinjani ketika dikonfirmasi secara terpisah mengatakan dalam pemeriksaan yang akan dilakukan pihaknya membentuk tim khusus. Pelaksanaan pemeriksaan di RSUD dr.R. Soedjono Selong dipastikan tidak ada masalah melihat peralatan pemeriksaan sudah sangat memadai. Adapun jika pada pelaksanaannya ada kemungkinan mendapatkan pemeriksaan tambahan, RSUD Selong siap akan bekerjasama dengan rumah sakit lain.

Disebutkan, jumlah dokter spesialis yang dilibatkan 10 orang. Antara lain, dokter spesialis saraf, psikiatri, bedah, kandungan, dalam, paru, radiologi, Telinga Hidung dan Tenggorokan (THT), mata dan jantung. (rus)

PNS Jangan Memihak PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) Lotim (Lombok Timur) terbilang tidak lama lagi. Tepatnya 13 Mei 2013.

Momen pesta politik seperti ini kerap disalahgunakan oleh PNS dengan cara mereka terlibat dalam politik praktis. Entah sadar atau tidak, mereka (PNS) kerap menunjukkan keberpihakannya terhadap salah satu calon yang maju dalam Pilkada.

Seperti diketahui, dalam Pilkada Lotim mendatang, ada empat pasangan calon yang akan bertarung. Masing-masing-masing SUFI (Sukiman-Syamsul Luthfi), WALI (H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis), AlKhaer (Ali Bin DachlanKaerul Warisin) dan MA-

FAN (Usman Fauzi-Ihwan Sutrisno). Dari keempat pasangan calon tersebut, SUFI merupakan calon incumbent, sedangkan Al-Khaer adalah satu-satunya pasangan calon yang maju lewat jalur independent.

Tampilnya keempat pasangan calon ini nampaknya memiliki kerawanan tersendiri terhadap keterlibatan PNS dalam politik praktis. Bagaimana tidak, tiap pasangan calon merupakan figur yang berpengaruh.

SUFI misalnya, pasangan ini selain calon incumbent, juga didukung dua partai besar yaitu Golkar dan Demokrat. Bahkan saat mendaftar di KPUD Lotim, SUFI didampingi langsung oleh Ketua DPD Partai Demokrat NTB, TGH. M. Zainul Majdi.

Hadirnya Tuan Guru Bajang

mendampingi SUFI saat pendaftaran itu menegaskan dukungan tokoh berpengaruh itu terhadap pasangan ini.

Sedangkan pasangan AlKhaer yang menjagokan Ali Bin Dachlan sebagai calon Bupati Lotim periode 2013-2018 berpasangan dengan Khaerul Warisin nampaknya akan menjadi salah satu lawan politik yang bakal disegani. Alasannya, Ali Bin Dahlan bukan pemula dalam Pilkada Lotim. Sebelum kepemimpinan SUFI jilid I, Ali Bin Dachlan pernah menjadi Bupati Lotim yang kemudian pada Pilkada lima tahun yang lalu, ia dikalahkan pasangan SUFI. Kini ia kembali maju melalui jalur perseorangan untuk merebut kembali kursi orang nomor satu di Lotim.

Pupuk Mulai Langka di Lotim Selong (Suara NTB) Para petani di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengeluhkan kelangkaan pupuk yang telah terjadi selama sepekan terakhir. Sementara pada musim tanam saat ini, terutama tanaman padi, sangat membutuhkan pupuk.

“Kita keliling cari pupuk,” tutur Amaq Nurya, petani asal Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya kepada Suara NTB Sabtu (26/1). Katanya, semua petani saat ini sangat membutuhkan pupuk untuk memupuk tanaman padi.

Diakui selama musim hujan ini, sebagian besar petani memilih menanam padi. Hal itu dikarenakan kebutuhan air sangat mencukupi.

Sedangkan tanaman lain pada musim hujan dipandang kurang menghasilkan. “Utamanya pupuk urea ini yang kita pusingkan,” sebutnya.

Hal senada diutarakan Amaq Rizkia. Katanya pupuk saat ini susah dicari. Tampaknya, banyak petani yang menanam padi membuat pupuk laris di pasar. “Semua sekarang serentak menanam padi, pupuk ini banyak yang rebut,” nilainya.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lotim, Ir. H.L. Khalid Tarmizi yang dikonfirmasi mengatakan informasi yang didapat dari pengawas pupuk, terjadinya limit pupuk dikarenakan kapal pengangkut pupuk tidak bisa bersandar. Hal itu disebabkan cuaca yang tidak menentu di tengah laut. “Jadi mungkin karena gangguan alam itu sehingga pengiriman pupuk terganggu,” ucapnya.

Mengantisipasi hal itu, pihaknya segera akan berkoordinasi dengan distributor pupuk. Baik pupuk Kaltim maupun dengan pihak Petrokimia. “Senin besok (hari ini, red) kita akan berkoordinasi dengan para perusahaan pupuk itu,” ujarnya.

Disebutkan, pada musim tanam bulan Januari ini dicatat dalam hitungan Musim Hujan I (MH 1). Dibenarkan Kadistannak Lotim ini, sebagian besar petani pada MH 1 ini memilih menanam padi. Musim hujan yang relatif merata dan cukup bagus menuntun petani untuk menanam tanaman pangan ini.

Sejauh ini dilaporkan luas intensitas tanam padi mencapai 40 ribu hektar (ha) dari target 45 ribu ha total yang akan ditanam. “Masih ada di

L. Khalid Tarmizi

(Suara NTB/rus)

kawasan selatan yang belum menanam,” ungkapnya. Melihat luasan itu, pada musim tanam saat ini petani banyak membutuhkan pupuk. Melihat curah hujan yang cukup baik, kata Khalid Tarmizi target produktivitas 5,5 ton/ha bisa dicapai. Dimana, saat ini terlihat rata-rata produktivitas tanaman padi mencapai 6 ton /ha. Adapun target produksi disebutkan mencapai 350 ribu ton. (rus)

Pasangan lainnya yang juga patut diperhitungkan adalah pasangan WALI (H. Abdul Wahab-Hj. Lale Yaqutunnafis). Dimana Hj. Lale Yaqutunnafis merupakan kader NW Anjani.

Meski sulit dibuktikan namun fenomena PNS terlibat politik praktis kerap terjadi pada Pilkada. Para PNS sering terbawa arus Pilkada. Sehingga, secara tidak langsung memerankan diri sebagai tim sukses salah satu pasangan calon. Imbauan supaya PNS tidak terlibat politik praktis seolah formalitas belaka. Mereka cenderung melibatkan diri dengan memihak pada salah satu pasangan calon yang dianggap memiliki kans paling besar untuk menang.

Seyogiyanya, baik PNS mau-

pun para calon tahu bagaimana menempatkan diri. PNS dalam aturannya memang dilarang terlibat politik praktis.

Jangan karena ingin mendapat jabatan strategis dalam pemerintahan, PNS nekat menjadi ‘’tim sukses’’ salah satu pasangan calon. Begitupula dengan para calon diharapkan tidak melibatkan PNS dalam agenda-agenda politis mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika prinsip taat aturan ini dijalankan, sudah pasti tidak akan ada yang sakit hati di kemudian hari. Sebab, jika ada PNS yang menjadi ‘’tim sukses”, tentu ada imbalan yang diharapkan. Fenomena ini, mau tidak mau memicu bakal memicu politik balas jasa. (fit)

Perbaikan Jalan

Pemkab Loteng Anggarkan Rp 300 Miliar Lebih Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) tahun ini, benar-benar memfokuskan perhatiannya pada upaya perbaikan kondisi jalan kabupaten yang saat ini rusak. Ratusan kilometer jalan kabupaten yang ada di wilayah Loteng, kini menjadi sasaran.

Termasuk di antaranya, ruas jalan Desa Tanak Awu – Pengembur yang dikeluhkan oleh warga setempat.

“Total ruas jalan kabupaten yang akan diperbaiki tahun ini sepanjang 312 km lebih,” aku Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Loteng, H.L. Rasidi, S.T., kepada Suara NTB, via ponselnya, Sabtu (26/1). Ruas-ruas jalan tersebut, tersebar hampir merata di seluruh wilayah karena memang rata-rata di semua kecamatan, ada jalan yang rusak.

Untuk menunjang perbaikan ruas jalan tersebut pemerintah daerah sendiri juga sudah menyiapkan anggaran tidak kurang dari Rp 300 miliar. Baik yang bersumber dari APBD Loteng tahun 2013 maupun dari hasil pinjaman pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kontrak kesepakatannya ditandatangani tahun lalu.

Proses tender pengerjaan ruas-ruas jalan itu juga sudah selesai pada Bulan Desember tahun lalu. Dan, kini pihak rekanan tengah melakukan persiapan untuk memulai pekerjaan. “Semua proses tender sudah selesai. Tinggal pelaksanaannya dan kesiapan dari

pihak rekanan,” jelasnya.

Menyinggung ruas jalan Desa Tanak Awu – Desa Pengembur Pujut, Rasidi menegaskan juga sudah masuk dalam paket ruas jalan yang akan dikerjakan pada tahun 2013 ini. Dengan panjang mencapai sekitar Rp 4,1 km. Sehingga kalau ada tudingan, jika pemerintah kurang memperhatikan desa-desa tertentu, itu hanya salah paham saja.

Lebih lanjut, mantan Kepala BPMD Loteng ini, menjelaskan, ruas jalan Desa Tanak AwuPengembur, masuk dalam paket 6. Bersama dengan ruas jalan Sengkol-Pengembur, PengemburMangkung serta beberapa paket jalan didaerah sekitarnya. Dimana khusus untuk paket 6, ruas jalan yang akan diperbaiki sekitar 19 km. Dengan total anggaran sebesar Rp 18 miliar lebih.

Ditanya target waktu penyelesaian pengerjaan ruas jalan tersebut, Rasidi mengaku bervariasi. Antar satu paket jalan dengan yang lain. Pasalnya, ada beberapa paket jalan yang merupakan lanjutan pada tahun 2012 lalu. Dan, ada juga yang merupakan tender baru. Sehingga waktu pengerjaan bisa saja berbeda.

Tapi yang pasti, semua paket jalan yang sudah ditender tersebut harus selesai pada tahun ini.

Baik itu paket jalan baru maupun paket jalan lama yang menggunakan pola multiyears. “Kalau target waktu, berbeda-beda. Tetapi tidak akan lewat dari tahun 2013 ini,” tegasnya. (kir)

Rumah PNS Disatroni Rampok

Istri Ditodong, Harta Dikuras Praya (Suara NTB) Kawanan rampok menyatroni rumah, H. Khamsun, SH., MPd., salah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Dalam kejadian yang berlangsung pada Jumat (25/1) dini hari tersebut, para pelaku berhasil menguras harta milik warga Dusun Panti Desa Jago Praya itu. Korban sudah melaporkan kejadian itu ke polisi yang kini tengah menyelidiki para pelaku.

Keterangan yang diperoleh Suara NTB, Sabtu (26/1) kemarin, menyebutkan, para pelaku diperkirakan berjumlah sekitar lima orang. Mendatangi rumah korban sekitar pukul 02.30 wita. Waktu itu, korban tengah tidur di kamarnya dengan isrtinya, Hj. Nurul Hidayah (50).

Lantaran tertidur terlalu pulas, korban tidak sadar jendela rumah di bagian utara dicongkel para pelaku. Begitu jendela berhasil dicongkel, para pelaku langsung masuk ke rumah korban. Dua orang pelaku kemudian masuk ke kamar korban yang tidak terkunci. Sementara tiga pelaku lainnya, berjaga-jaga di dalam rumah.

Supaya aksinya berjalan lancar, pintu rumah bagian depan dan samping dikunci kuat. Tidak lama berselang, dua pelaku sudah masuk ke kamar korban. Barulah korban terbangun, dibawa ancaman para pelaku. Salah seorang pelaku lantas menodongkan parang ke leher istri korban.

Sedangkan pelaku lainnya, meminta korban memberitahukan tempat penyimpanan harta miliknya. Dengan berat hati, korban kemudian memberitahukan tempat sejumlah perhiasan tersimpan. Tanpa menunggu lama, para pelaku langsung menggeledah tempat penyimpan harta korban.

Disana pelaku berhasil mengamankan berbagai perhiasan seperti kalung, cincing, giwang serta uang tunai sebesar Rp 5 juta. Puas dengan hasil rampok, para pelaku langsung kabur meninggalkan korban bersama istrinya di dalam kamar. Setelah lepas dari ancaman pelaku, korban kemudian berteriak minta tolong.

Namun sayang, usaha korban memanggil warga sia-sia.

Pasalnya, para pelaku sudah jauh pergi meninggalkan rumah korban. “Dari kejadian itu, korban mengakui mengalami kerugian mencapai sekitar Rp 50 juta,” sebut Kasubag Humas Polres Loteng, AKP Trisal Prianggara, S.H., M.H., seizin Kapolres Loteng, membenarkan kejadian tersebut.

Dalam aksinya, para pelaku membawa senjata tajam yang digunakan untuk melumpuhkan korban. Beruntung korban tidak mengalami luka-luka. “Para pelaku hanya mengambil harta korban. Sementara korban tidak sampai dilukai,” pungkasnya. (kir)

(Suara NTB/kir)

TELUK AWANG - Selain menyimpan potensi sebagai pelabuhan laut yang sangat ideal, Teluk Awang Pujut Lombok Tengah (Loteng) ternyata juga menyimpang potensi keindahan alam yang luar biasa. Sehingga tidak jarang, teluk yang menjadi lokasi pembangunan pelabuhan perikanan nusantara (PPN) satu-satunya di NTB ini, dikunjungi warga dari luar daerah untuk berekreasi.

Belum Dioperasionalkan

RSUD KLU Kekurangan Dana Rp 40 Miliar Tanjung (Suara NTB) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum dapat dioperasionalkan. Pascatenggat waktu pengerjaan Desember 2012, dalam kurun waktu tiga bulan ke depan RSUD KLU masih dalam tahap perawatan. Sementara untuk melanjutkan pembangunannya, RSUD KLU masih defisit anggaran antara Rp 30 – Rp 40 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan Lombok Utara, H. Benny Nugroho, Sabtu (26/1) mengakui akan kekurangan dana tersebut.

Baru-baru ini dalam koordinasinya ke Jakarta, dirinya telah memperoleh kepastian tambahan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Dana tersebut akan dialokasikan sebagian untuk penyelesaian ruang rawat inap dan sebagian lagi untuk keperluan perawatan medis.

“Dari APBN kita sudah dap-

at tambahan Rp 10 miliar di 2013 ini. Untuk saat sekarang, rumah sakit masih dalam tahap perawatan. Apalagi sekarang masuk musim hujan, plafon rumah sakit harus paten. Tembok rumah sakit saja isinya kabel gas medis, kabel listrik, ada juga kabel AC (Air Conditioner), minim ada 4 sampai 5 komponen,” jelas Benny.

Kepastian kepindahan operasional dari RSUD lama (eks Puskesmas Tanjung) ke gedung baru, belum dapt dipastikan Benny. Tetapi ditargetkannya, pertengahan tahun diharapkan sebagian besar perangkat meubeler, alat kesehatan, tempat tidur, dan perangkat lainnya sudah diangkut ke gedung baru.

Benny bahkan merencanakan, RSUD KLU akan dilengkapi dengan perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM). Satu aplikasi yang dapat melinkkan satu tenaga operator dengan tenaga

operator lain dalam satu gedung RSUD. Dengan perangkat ini, pengelolaan RSUD KLU dengan sistem komputerisasi akan menjamin pelayanan menjadi lebih cepat, efektif dan efisien.

“Melalui SIM, staf medis sudah tahu dari awal, misalnya akan ada pasien baru, namanya, alamat, jenis penyakit dan dia dirawat oleh siapa. Langkah ini akan mengurangi waiting list (daftar tunggu) memudahkan tenaga medis untuk memberikan pelayanan lebih berkualitas,” paparnya.

Menyambung kekurangan anggaran sebesar sampai Rp 40 miliar itu, Benny menegaskan sejatinya RSUD KLU dibangun terdiri dari 6 gedung. Gedung yang ada sekarang merupakan satu gedung yang notabene merupakan gedung induk. Pengembangan gedung lainnya akan diarahkan ke belakang untuk melengkapi unit kebutuhan ruang standar

(Suara NTB/ari)

RSUD KLU - Inilah bangunan RSUD KLU. Hingga saat ini, rumah sakit tersebut belum bisa dioperasionalkan.

Bahkan untuk melanjutkan pembangunan, RSUD KLU ini masih kekurangan anggaran hingga Rp 40 miliar. rumah sakit tingkat Kabupaten.

Apabila mengacu dari grand desain RSUD, maka idealnya RSUD KLU dianggarkan hingga Rp 120 miliar.

“Saya tidak mau tanggung – tanggung. Untuk saat sekarang

saja, kita sudah lengkapi RSUD dengan tenaga Spesialist kandungan. Keberadaan tenaga ini otomatis mengurangi rujukan ke Mataram, karena pelayanan ibu hamil/melahirkan sudah dapat ditanganidiTanjung,”tegasnya.(ari)

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

KSB Optimis Proyek Pemberdayaan Rampung Tepat Waktu Taliwang (Suara NTB)Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) optimis penyelesaian seluruh proyek yang dibiayai menggunakan Dana Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (DPPM) dari PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai Rp 144 miliar dapat rampung tepat waktu.

Sebagaimana diketahui setelah meleset dari target, pada tahun 2012 lalu Pemda KSB bersama PT NNT kembali menjadwal ulang jadwal pencairan dana DPPM dan penyelesaian proyek yang akan didanainya hingga pada bulan Juni 2013 mendatang. “Pasti kita bisa rampungkan sesuai jadwal yang sudah kita sepakati,” jelas kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KSB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si kepada media ini.

Meski optimis, Amry enggan mengungkapkan berapa nilai dana DPPM yang tersisa dan hingga kini belum dicairkan PT NNT. Ketika ditanya, ia hanya berprediksi jika seluruh dana sisa DPPM yang masih ada di tangan PT NNT hanya cukup untuk melaksanakan dua program kegiatan. “Semua program yang didanai dari DPPM berjalan lancar. Jadi pasti bisa rampung sampai Juni nanti,” ulangnya.

Salah satu proyek fisik yang dibiayai menggunakan dana DPPM yang saat ini dikerjakan adalah pembangunan Gelanggang Olah Raga (GOR). Untuk menyelesaikan proyek tersebut Pemda KSB dan PT NNT mengalokasikan anggaran sekitar Rp 24,9 miliar di tahap pertama ini. Sementara PT NNT sendiri selaku pihak yang melaksanakan seluruh program DPPM menargetkan perampungan GOR tersebut pada bulan Maret mendatang.

“Pembangunan GOR itu sekarang sedang dikerjakan.

Mulainya sudah dari awal Januari ini dan tidak ada kendala yang dihadapi di lapangan,” klaim Amry.

Sejak diterima pada pertengahan tahun 2011 lalu, Pemda KSB telah banyak memanfaatkan dana yang berasal dari selisih harga pembelian saham divestasi PT NNT sebesar 14 persen yang diambil alih oleh pemerintah tiga daerah (NTB, KSB dan Sumbawa) melalui perusahaan konsorsiumnya PT Multy Daerah Bersaing (MDB) bekerjsama dengan PT Multycapital. Tak hanya untuk membiayai berupa program fisik, program yang sifatnya pengembangan masyarakat pun juga diakomodir pemerintah. Seperti misalnya pemberian modal dan peralatan kerja bagi kegiatan-kegiatan usaha kecil warga.

Tidak hanya itu dana DPPM juga dialokasikan langsung ke desa/kelurahan untuk dikelola dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada warga. Setidaknya untuk program dana desa/kelurahan itu, Pemda KSB dan PT NNT sepakat memberikan dana bagi desa yang masuk dalam wilayah lingkar tambang senilai Rp 1 miliar per desa, sementara desa/kelurahan yang berada di luar zona lingkar tambang diberikan dana pengembangan sebesar Rp 250 juta. (bug)

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Aksi Demo Pembubaran Densus 88 Berakhir Ricuh Kota Bima (Suara NTB)Aksi unjuk rasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bima yang menuntut pembubaran Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri di depan Mapolres Bima, Sabtu (26/1) berakhir ricuh. Sejumlah aparat Kepolisian setempat terpaksa melayangkan bogem mentah kepada sejumlah pendemo. Para Polisi ini memukul mahasiswa lantaran menurunkan spanduk bertuliskan antisipasi terorisme.

Sejak awal, suasana jalannya aksi terlihat memanas.

Pasalnya, para mahasiswa ini keberatan Bima disebut sebagai teroris dan ciri-ciri teroris yang disebutkan mengarah ke salah satu komunitas.

Mahasiswa lalu mencoba meluapkan emosinya dengan menurunkan spanduk dimaksud. Aparat sempat mencoba menghadang, namun salah seorang mahasiswa tetap ngo-

tot. Tak pelak, ia kemudian didekati oleh sejumlah polisi dan melayangkan bogem mentah kepada mahasiswa yang belum diketahui identitasnya ini.

Sementara, mahasiswa lain yang tak terima kawannya dipukul lantas mendekat, mencoba melerai hingga akhirnya kericuhan pun tak terhindarkan. Sekretaris Umum HMI, Amirudin juga

sempat terlibat ketegangan dengan anggota Polisi. Suasana ricuh ini sempat berlangsung beberapa saat, namun tak lama kemudian mereda setelah kedua belah pihak mampu mengendalikan diri.

Aksi unjuk rasa ini digelar mahasiswa guna menuntut Densus 88 Antiteror dibubarkan. Pasalnya tindakan Densus yang dinilai begitu mudah membunuh merupakan pel-

anggaran HAM. Telebih yang dibunuh ini belum jelas keterlibatannya dalam aksi terorisme. Densus hanya menuduh lalu membunuh tanpa proses hukum yang seharusnya didapat. “Bubarkan Densus,” ujar Koordinator Aksi, Syamsudin.

Hal sanada juga diungkapkan oleh Ketua HMI Komisariat STKIP, Agus Riawan. Dikatakannya, proyek terorisme tak lain merupakan upaya untuk melemahkan satu keyakinan tertentu, agar umat semakin jauh dari syariat.

Para pemuda tidak mempelajari agamanya dan tentu sangat mengkhawatirkan.

Ada standar ganda dalam

isu terorisme.

Sementara Polres Bima belum memberikan tanggapan terkait pemukulan ini.

Wakapolres Kompol Hasripuddin SH yang dikonfirmasi via telepon, Minggu (27/ 1) mengaku belum tahu adanya tindakan arogan dari anggotanya dalam aksi unjuk rasa itu karena ia sendiri tengah di Mataram.

Dia mempersilakan untuk mengkonfirmasi ke Kasat Intelkam. “Saya belum tahu itu, silakan tanya Kasat Intel, karena ngurus begituan Kasat Intel,” ujarnya singkat setelah mendengarkan kronologi peristiwa dari wartawan. (use)

H. Amry Rakhman

Sekda Bima Penuhi Panggilan Polisi Bima (Suara NTB)Sekretaris Daerah Kabupaten Bima, Drs H. Masykur HMS akhirnya memenuhi panggilan penyidik Polres Bima Kota. Sekda dipanggil untuk dimintai keterangan terkait laporan kasus lelang tanah Pemkab tahun 2012, setelah sebelumnya tak hadir tanpa alasan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Sekda hadir memenuhi panggilan penyidik pada Jumat (24/1) siang. Ia dimintai keterangan terkait jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Rencananya ia akan dipanggil lagi untuk dimintai keterangan tahap selanjutnya.

Sebelumnya, Kapolres Bima Kota AKBP Kumbul KS, SIK yang dikonfirmasi, Kamis (24/1) siang, menyebutkan memanggil sejumlah pejabat Pemkab untuk dimintai keterangan, termasuk Sekda dan Kabag Umum. Namun para pejabat ini tak memenuhi panggilan. Kabag Umum, sedianya dipanggil untuk dimintai keterangan pada Rabu (23/ 1). Sementara Sekda dipanggil sehari sebelumnya namun tak datang tanpa keterangan yang jelas. “Mungkin lagi sibuk menyambut kepulangan Bupati,” terang Kumbul saat itu. Tidak hanya Sekda dan Kabag Umum, dalam rangkaian permintaan keterangan ini Kabag Keuangan juga dipanggil tapi juga tak hadir tanpa keterangan.

Disebutkannya, pemanggilan Sekda untuk dimintai keterang terkait kepanitiaan. Sebab, Sekda menjabat sebagai Ketua Panitia lelang secara eks officio karena jabatannya. Pemeriksaan para pejabat ini memang sudah saatnya karena sebelumnya para PNS yang berada di tahapan bawah sudah dimintai keterangan.

Dalam peoses penyelidikan proyek lelang tanah ini, katanya, terdiri dari tiga tahap. Pertama terkait kepanitiaan, apakah benar pembentukan panitia sudah sesuai. Selanjutnya mengenai materi yakni penafsiran harga lelang. Terakhir apakah yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan. “Apakah ada penyimpangan atau tidak, itu semua akan terungkap setelah hasil pemeriksaan,” ujarnya seraya menambahkan saat ini masih dilakukan pendalaman.

Dijelaskan Kumbul, proyek lelang ini dilaporkan beberapa waktu lalu, oleh pelapor yang tak disebutkan identitasnya, dugaan yang dilaporkan belum spesifik dan masih secara umum. “Menurut mereka ada dugaan korupsi, itu saja. Dan itu kemudian kita dalami,” tandas Kumbul. (use)

Lensa

(Suara NTB/bug)

SISAL - Budidaya salah satu tanaman untuk bahan baku pembuatan karpet ini terus dikembangkan Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Setelah sebelumnya di kecamatan Sekongkang, tanaman sisal kini mulai diperluas budidayanya ke wilayah kecamatan Poto Tano, seperti terlihat pada gambar.

(Suara NTB/ula)

DITERJANG BANJIR – Sebuah kendaraan melintas di salah satu ruas jalan yang nyaris putus akibat diterjang banjir bandang di Sori Samada Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Infrastruktur yang cukup vital ini perlu mendapat perhatian dengan wujud rekonstruksi .

Diterjang Banjir

Jalan di Pekat Nyaris Putus Dompu (Suara NTB)Ruas jalan di Dusun Samada, desa Doropeti, kecamatan Pekat, kabupaten Dompu,

nyaris putus setelah diterjang oleh beberapa kali banjir. Jalan aspal satu-satunya yang menghubungkan antardesa dan Ke-

camatan di Pekat terancam putus dengan jembatannya, sehingga diperlukan upaya normalisasi sungai. Perbaikan jalan

Kompleks Bangunan BLK KSB Terbengkalai Taliwang (Suara NTB)Kondisi kompleks bangunan Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terletak di kecamatan Poto Tano, benar-benar memprihatinkan. Pasalnya bangunan yang tidak kunjung rampung itu hingga kini tidak dimanfaatkan, namun di sisi lain oleh pemerintah tidak pernah juga dilanjutkan pengerjaannya.

Penghentian pengerjaan BLK yang digadang-gadang Pemda KSB bakal menjadi BLK terbaik di NTB itu sudah terjadi pada awal tahun 2012 silam. Penghentian itu terjadi setelah pemerintah pusat menyetop penyaluran dananya.

Konon penghentian itu sebagai hukuman bagi daerah yang telah melakukan sejumlah kesalahan dalam melaksanakan proyek tersebut. Dengan penghentian penyaluran dana dari pusat itu, pemerintah KSB pun nampaknya mengambil langkah yang sama. Terbukti sepanjang tahun 2012 tidak sedikit pun terlihat adanya aktivitas pembangunan di lokasi BLK. Pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KSB yang membawahi proyek pembangunan serta pengelolaan BLK tersebut mengakui kondisi itu. Bahkan di tahun 2013 ini pun, pemerintah kembali tidak mengalokasikan anggaran untuk melanjutkan pembangunan fisik BLK yang telah menelan anggaran lebih dari Rp 30 miliar itu. “Tidak tahu kalau ada di anggaran perubahan. Yang jelas tahun ini kita tidak anggarkan di APBD murni dan pusat pun juga tidak menganggarkannya di APBN murni,” terang kepala Dis-

(Suara NTB/bug)

MANGKRAK - Kompleks bangunan BLK milik Pemda KSB di Kecamatan Poto Tano, yang pembangunannya mangkrak. nakertrans KSB, H. Abdul Hamid, M.Pd saat dihubungi media ini, Minggu (27/1).

Sementara ini kata Hamid, terkait keberadaan BLK pihaknya tengah fokus mengupayakannya secara kelembagaan.

Karenanya di tahun 2013 ini Disnaker akan memulai mendirikan lembaga BLK, dan pada tahap pertama lembaga BLK itu akan diintegrasikan kegiatannya dengan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). “Kita padukan dulu dengan SKB karena kegiatan dan arah tujuannya hampir sama,” sebutnya.

Menurutnya, mengaktifkan BLK secara kelembagaan dengan cara melaksanakan berbagai kegiatan akan lebih efektif memberikan manfaat kepada masyarakat. Selama ini bantuan untuk kegiatan pelatihan melalui BLK dari pusat sangat banyak, tetapi KSB tidak dapat memanfaatkannya secara maksimal karena sampai saat ini KSB belum memiliki lembaga

yang mengelola BLK. “Tahun ini saja kita hanya dapat sekitar Rp 300 juta biaya pelatihan BLK, sementara di kabupaten/kota lainnya sampai miliaran rupiah. Kurangnya anggaran pelatihan BLK dari pusat itu, salah satu penyebabnya karena kita sampai sekarang belum punya lembaganya,” cetusnya.

Ia berharap dengan aktifnya BLK secara kelembagaan di KSB, berbagai bantuan pendanaan dari pusat dapat kembali dikucurkan. Dan salah satunya kata Hamid, anggaran untuk meneruskan kegiatan pembangunan gedung BLK di kecamatan Poto Tano yang hingga kini mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Sementara ini kita fokus pada penataan kelembagaannya.

Nanti kalau sudah bagus lembaganya, selanjutnya kita bisa menyusun proposal untuk mengejar dana pusat guna melanjutkan pembangunan gedung BLK itu,” imbuhnya. (bug)

dan jembatan ini tengah diupayakan anggarannya ke Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin ketika dikonfirmasi di Pekat, Sabtu (26/1) mengatakan, perbaikan jembatan di sungai Samada, desa Doropeti, kecamatan Pekat telah diupayakan dari sumber anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan bantuan bencana alam Pemerintah Pusat. “Kita tengah mengupayakan bantuan dana dari Provinsi dan Pusat untuk menangani jembatan itu. Kita sudah bersurat,” katanya.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, Ir. Efendi mengatakan, kerusakan jalan akibat diterjang banjir bandang di jembatan sungai Samada Desa Doropeti Kecamatan Pekat sebelumnya tidak separah saat ini. Bahkan kerusakan ruas jalan ini belum termasuk dalam

daftar inventaris jalan dan jembatan yang diusulkan untuk ditangani ke BNPB RI. “Kerusakan jalan ini belum termasuk dalam jembatan dan jalan yang kita sebutkan kemarin untuk diajukan ke BNPB,” katanya.

Kerusakan ruas jalan di jembatan Samada, dikatakan Efendi mencapai 35 meter dengan ketinggian sekitar 6 meter. Kerusakan jalan ini diperparah oleh kondisi tanah yang berpasir eks letusan gunung Tambora. “Kalau tidak segera ditangani, kita khawatir akan terpotong bila ada banjir bandang lagi,” ungkapnya.

Kalaupun diperbaiki, lanjut Efendi, harus ditangani dengan cara normalisasi sungai di atas jembatan untuk menghindari air banjir menabrak dinding yang mengakibatkan jalan longsor dan terputus. “Kalau ditangani jalan dan tidak diluruskan sungainya, percuma saja,” katanya. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

Brigadir Gede Eka Suarjana Jadi Tersangka Dari Hal. 1 urai Kabid Humas Polda NTB, AKBP Drs. Sukarman Husein terkait penjelasan pasal tersebut.

Menurut Kabid Humas yang saat dihubungi Suara NTB masih berada di Sumbawa, menjelaskan dalam kasus ini, sudah beberapa saksi diperiksa. Ada empat saksi disebutnya sudah dimintai keterangan selain proses olah TKP sehari setelah kejadian. Empat saksi itu, dua diantaranya rekan tersangka, I Wayan Merta dan pacarnya Susilawati. ‘’Pasangan ini kebetulan bersamaan dengan tersangka melalui jalur itu,’’ sebut Sukarman. Sementara dua saksi lainnya, sopir pick up bernama Arhman dan penumpangnya Novianti. ‘’Arahman waktu itu menaikkan korban sesaat setelah kecelakaan terjadi dan membawa ke rumah sakit,’’ terangnya.

Penetapan tersangka I Gede Eka Suarjana itu tanpa menunggu pemulihan penuh, meskipun yang ber-

sangkutan juga mengalami luka berat dalam kecelakaan tragis itu.

Karena sebelumnya penyidik yang menangani kasus itu, telah memeriksa tersangka saat dirawat di RS Bhanyangkara Polda NTB. Patroli Besar Terkait situasi di Sumbawa, sejauh ini disebutnya terus kondusif, selain itu patroli terus intensif dilakukan secara besarbesaran. Patroli ini melibatkan Pasukan Anti Huru Hara (PHH), Brimob dan TNI. Patroli ini dinilai penting selain tujuan untuk pemulihan keamanan, juga untuk mengantisipasi kemungkinan gejolak susulan, meskipun peluang itu sangat kecil. Ploting pengamanan juga terhadap sejumlah lokasi pembakaran rumah, toko dan tempat usaha lainnya. Ini untuk mengantisipasi upaya oknum masyarakat untuk mekakukan penjarahan susulan. (ars)

Ratusan Rumah Segera Direkonstruksi Dari Hal. 1 Mereka bahkan langsung bekerja di Sumbawa, sebagai langkah terobosan yang dilakukan Bupati Sumbawa dalam membenahi situasi.

Disela-sela kunjungannya, Taufik Heruddin dari Deputi Pengembangan Perumahan Formal, Kemenpera menyatakan, ada dua sisi yang akan dibenahi, yakni sisi bantuan rumah dan sisi Peningkatan Sarana Umum (PSU). Yang diprioritaskan terlebih dahulu, adalah rumah yang terkena dampak kerusuhan. Pendataan dilakukan sekitar 4-5 hari.

Pencairan dana tergantung proses usulan masyarakat.

“Yang paling utama adalah, Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM). Kalau kerja cepat, maka anggaran bisa dicairkan dalam 2-3 minggu ke depan,”terangnya.

Sementara proses rekonstruksi yang dilakukan secara swadaya masyarakat

diperkirakan tidak akan membutuhkan waktu terlalu lama. Dalam hal ini, Kemenpera hanya membantu anggaran maksimal Rp 15 juta. Untuk rumah yang rusak hingan, pihaknya mempunyai batasan estimasi, Rp 7,5 juta. Proses pencairan anggaran melalui Bank BRI. Jadi, masyarakat mesti membuat rekening dulu untuk meminimalisir penyimpangan. “Secepatnya data ini kita bawa ke Jakarta untuk kita proses,”tukasnya.

Sementara itu, Budiyono dari Deputi Pengembangan Kawasan, siap membantu untuk pembangunan sarana umum.

Seperti MCK komunal kalau dibutuhkan masyarakat. Misalnya, dibangun MKC komunal untuk satu desa. “Jadi, kita sesuaikan dengan kondisi lapangan nantinya,”katanya. (arn)

Jaga Kerukunan Dari Hal. 1 Agama itu mengkhendaki kerukunan, perdamaian, keselamatan untuk umat manusia,’’ kata Suryadarma Ali ditemuai usai meresmikan gedung Kanwil Kementerian Agama NTB, Sabtu (26/1).

Ia meminta konflik yang terjadi di Sumbawa beberapa hari lalu itu benar-benar diselesaikan dengan caracara yang terhormat dan bermartabat. Ia melihat kerukunan antarumat beragama sifatnya sangat dinamis, cepat sekali terjadi pergolakan jika ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan provokasi.. ‘’Jadi para pimpinan umat beragama harus hati-hati dalam hal kerukunan, ada isu begini begitu jangan terlalu cepat dipercaya kemudian reaksinya adalah kemarahan. Kalau kemarahan yang meluap yang dibalas dengan

kemarahan maka terjadilah konflik sosial, dan konflik itu berkepanjangan sulit untuk diredam. Oleh karenanya saya minta kepada seluruh aparatur Kementerian Agama dan umumnya tokoh agama di NTB ini agar memlihara kerukunan dengan sebaikbaiknya,’’ pesannya.

Di samping itu, ia meminta supaya lembaga pendidikan agama baik Islam, Hindu, Kristen, Buda dan Konghucu yang ada di NTB untuk terus ditingkatkan kualitasnya supaya dapat dibanggakan dengan lembaga pendidikan umum lainnya.

Sebab, menurut Suryadarma Ali, lembaga pendidikan agama adalah kekuatan bangsa dalam membentuk SDM yang berkualitas dalam upaya melahirkan pemimpin bangsa. (nas)

Jaga Citra Sumbawa Dari Hal. 1 di tengah upaya perjuangan merekatkan suku bangsa. ‘’Siapa saja yang ada di Sumbawa ini, adalah orang Sumbawa, meski berasal dari pulau-pulau lain,’’ tandasnya.

Untuk itu, Din mengajak seluruh elemen untuk segera memulihkan keadaan. Ia mengajak warga Sumbawa yang berasal dari Bali di pengungsian bisa pulang ke rumahnya dengan dukungan semua pihak.

Para tokoh bisa menggerakkan upaya rekonstruksi dan rekonsiliasi kembali. Dengan demikian, citra Sumbawa tetap terjaga.

Kepada aparat penegak hukum, perlu cepat tegas.

“Yang paling sulit mendamaikan opini. Versi ini begini, versi itu bilang begitu.

Jadi, harus dibuka seterangteerangnya,”tandas Din seraya menyerahkan bantuan dari PP Muhammadiyah sebesar Rp 10 juta. (arn)

Pemprov NTB Kaji Usulan Formasi CPNS 2013 Dari Hal. 1 Ia mengatakan, hampir semua sektor/bidang, NTB membutuhkan pegawai-pegawai yang profesional. Bidang yang paling membutuhkan tenagatenaga teknis, sebut Miuhammad Nur adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan yakni tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan. ‘’Tetapi kita belum tahu berapa kebutuhannnya, hampir semua sektor itu kita butuh tenaga tetapi saya masih belum tahu berapa jumlah yang kita perlukan. Harus ada analisis dan kajiannya dulu,’’terangnya.

Setelah dilakukan kajian dan analisis, lanjutnya maka bisa diketahui jumlah kekurangan tenaga yang dibu-

tuhkan oleh Pemprov NTB. Dari hasil analisis tersebut selanjutnya akan diusulkan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan disesuaikan dengan jumlah formasi yang diberikan pusat. ‘’Secara umum ada titik tertentu atau sektor-sektor tertentu yang memang setelah dilakukan pengkajian memang diperlukan,’’jelasnya.

Menyinggung salah satu persyaratan daerah yang bisa mengajukan usulan formasi CPNS yakni postur APBD harus lebih besar belanja publik daripada belanja aparatur, Muhammad Nur mengatakan NTB sudah memenuhi hal tersebut. (nas)

Halaman 5

Pemborosan, Pembentukan 87 Lembaga Negara Diktis Janjikan Beasiswa Belasan Miliar Non Kementerian Ceramah di UMM

Mataram (Suara NTB) Kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) mendapat kunjungan dari petinggi lembaga lain. Sabtu (26/1) lalu, kampus hijau kedatangan Direktur Pendidikan Tinggi Islam (Diktis), Prof Dr Dede Rosyada.

Dede Rosyada menyampaikan ceramah singkat dihadapan dosen-dosen UMM, mengulas seputar kesempatan bagi dosen-dosen untuk mengembangkan karier pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Karena, peluang tersebut sangat terbuka. Ia menyarankan, dosen yang ingin melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi sebaiknya menggunakan jalur beasiswa. Ia berharap penyampaiannya itu mampu memotivasi dosen UMM. Ia cukup menyayangkan,

Mustamin (Rektor UMM)

karena tahun lalu, peminat yang memilih melanjutkan studi menggunakan beasiswa sangat sedikit. Akhirnya, dana beasiswa sebesar Rp 19 miliar harus dikembalikan ke kas. ‘’Ini cukup kita sayangkan, ada Rp 19 Miliar dana beasiswa yang dikembalikan, karena tidak ada yang lamar,’’ sesalnya.

Informasi ini sekaligus jadi pelecut semangat, namun tentu saja diharapkannya sejumlah persyaratan harus terpenuhi, dari sisi akademik dan administratif. “Setelah itu akan melalui seleksi untuk mendapatkan beasiswa dimaksud,” kata Dede, yang kehadirannya disambut Rektor UMM, Drs. Mustamin, M.Si. Menurutnya, beasiswa itu tidak hanya untuk dalam negeri. “Beasiswa luar negeri pun tersedia,’’ sebutnya.

Sementara, Rektor UMM Drs Mustamin M.Si menyampaikan, bahwa adanya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa harus dimanfaatkan oleh dosen-dosen. Mengingat, tawaran melanjutkan studi keluar negeri dan dalam negeri. Ia berharap, dosen UMM meraih kesempatan tersebut.”Karena sayang dana beasiswa harus dikembalikan lagi, jika tidak dimanfaatkan untuk kepentingan studi,’’ harapnya. (ars)

(Suara NTB/ars)

Ketika Konsep ”Raosan Macel” untuk Wacana Serius (1)

Persoalan Gender, Budaya sampai Politik pun Didiskusikan dengan Humor JENUH dengan sesuatu yang terlalu serius, membuat sejumlah aktivis, kolumnis, akademisi dan pengurus berbagai organisasi ini berkumpul dalam satu wadah diskusi berjudul “Raosan macel”. Raosan (pembicaraan) dan “macel” adalah simbol untuk bocah nakal tapi dengan banyolan cerdas. Di Lesehan Kukuruyuk Udayana, Minggu (27/1) kemarin, mereka membedah kompleksitasnya persoalan akonomi, politik, pemerintahan, agama, budaya, sampai bias gender dengan konsep macel-isme.

Karena judulnya macel, maka yang berlangsung sepanjang acara itu pun tak henti – hentinya diselingi gelak tawa, diantara seriusnya topik pembahasan.

Seolah ekspresi kebosanan terhadap sesuatu yang selama ini terlalu serius mewarnai kehidupan secara universal. Tapi tetap saja menjaga ritme agar tetap serius untuk menghasilkan diskusi dan pemikiran positif, serta tentusaja kritis. Abu Macel, tokoh fiksi yang diperankan Fairuzzabadi sebagai pemantik awal diskusi penuh banyolan itu.

“Dari fenomena yang biasa yang berulang ulang menjadi suatu hal yang luar biasa, akan menjadi pembahasan permasalahan yang akan dibahasa dalam wacana ‘’Raosan Macel” ini,” kata Moderator Dedi Mujaddid Muhas, membuka sesi bagi pembicara.

Akademisi IAIN Mataram, DR. Atun Wardatun dalam materinya, sempat meminta waktu untuk memikirkan hubungan gender dengan wacana Abu Macel.

Tapi baginya, semua paham dengan perjuangan gender yaitu menggugah antara laki-laki dan perempuan itu tidak menjadi perbedaan, tetapi bukan menjadi dasar sebagai hak azasi.

“Tetapi tetap mengakui lakilaki dan perempuan itu berbeda kalau dilihat dari konten materi, yaitu menggugat poligami, kawin siri, selalu mendukung perempuan menjadi hal yang paling tinggi,” kata Atun.

Ia sepandangan ketika metode humor digunakan untuk penyampaian kritik sosial. Metode ini sering dilupakan , khususnya

(Suara NTB/ars)

RAOSAN MACEL - Narasumber dalam diskusi “Raosan Macel” di Lesehan Kukuruyuk, Minggu kemarin. bagi kalangan akademisi yang biasa berdiskusi dengan kata ilmiah, humor merupakan obrolanobrolan di warung kopi. “Tetapi Abu Macel banyak mengubah itu menjadi hal-hal yang bernuansa humor segar, tapi konteksnya tetap serius,” sebut Atun.

Mencoba untuk serius dengan kapasitasnya sebagai perempuan, dengan memberi gambaran, perempuan selalu mendefinisikan kenyataan yang ada dalam diri menjadi suatu hal yang menakutkan. Padahal inti perjuangan perempuan itu pada pencapaian keberhasilan.

Menurutnya, orang yang berhasil itu bukan karena lain-lain, tetapi bisa mengambil kesempatan itu menjadi sebuah peluang. “Inilah menjadi titik poin untuk perempuan itu menjadi berhasil adalah dengan memanfaatkan kesempatan itu menjadi sebuah peluang. “Jangan pernah takut bagi perempuan memanfaatkan kesempatan, akses informasi, partisifasi dalam kehidupan seharihari,” ujarnya semangat.

Dosen IAIN lainnya, DR Fawaizul Umam tergelitik untuk membedah sosok Abu Macel, yang baginya adalah tokoh fiktif dan Fairuz adalah tokoh nyata.

Dalam kehidupan, tokoh ini berani mengkritik pengetahuan yang dominan, tetapi tidak secara konfrontatif. “Abu Macel, berani mengkritik kekuasaan itu dalam hal wacana, dengan fenomena ngebanyol dan diterima semua kalangan,” kata Fawaizul.

Ia membandingkan, di organisasi Islam, membahas agama dengan sangat serius. Tetapi di Nahdatul Ulama (NU) dengan cara yang nyantai, orang melihat Fairuz sebagai Pimpinan Cabang Organisasi NU sebagai bentuk delegitimasi atau defiasi, adalah sebagai suatu retasan awal untuk memajukan ummat.

“Mengedukasi melalui humor, orang bisa menerima pesan dan penyampaian yang baik. Menurut saya, setiap hari kita melalui pertarungan wacana dengan cara humor. Nah, Abu Macel menghadirkan kontra wacana sebagai suatu persoalan serius,” sebutnya.

Fairuz tampil dengan mengkritik secara wacana dan ngebanyol menjadi wacana baru.

Tapi baginya, Abu Macel akan gagal ketika itu hanya pada membangkitkan tawa. Atau Abu Macel mendukung pemerintah dalam kebijakan yang salah.

“Maka tidak pantas sebagai Abu Macel, tetapi akan pantas disebut sebagai Abu Jahal atau Abu Lahab dan Abu gosok,” ungkapnya dengan mimik serius.

Sementara aktivis Walhi NTB, Ahmad, SH memandang Abu Macel dari prespektif budaya. Macel dalam konstruksi yang baik, tidak dalam konstruksi nakal. “Dia (Abu Macel) hadir di tengah kekosongan job itu secara segar, orang-orang scientific punya humor dalam gaya tertentu, tapi dia hadir sebagai orang yang mengisi keksosongan seperti itu, just to job just to humor,” sebut Memet. (ars)

JK dan Din Syamsuddin Ajak Pengungsi Pulang Dari Hal. 1 PMI akan membantu melayani masyarakat. Pemerintah juga akan membantu masyarakat yang mengalami kerugian karena rumahnya terbakar.

JK mengatakan bahwa kita semua adalah masyarakat yang beragama. Jadi, tidak pernah dibenarkan adanya pengerusakan dan pembakaran. Apalagi warga yang tidak tahu apa-apa harus mengungsi. Makanya,siapa saja yang bersalah harus ditindak tegas. Agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kepada tokoh agama dan tokoh adat, mari perlihatkan kepada bangsa ini, bahwa Sumbawa tidaklah seperti saat ini. Jangan pula menimbulkan prasangka di tempat lain.

“Semoga masyarakat kita tetap damai. Kita semua bersaudara,’’ imbaunya.

JK juga meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya kepada berbagai macam isu yang berkembang.

Apalagi sampai menjadikan masalah kriminal ini sebagai masalah suku dan agama. Jadi, biarkan ditangani dulu pihak yang berwenang.

Sementara, Ketua PHDI Pusat, Sang Nyoman Suwisma, juga mengigatkan tentang persaudaraan. Para pengungsi ini bukanlah dari Bali. Tetapi orang Sumbawa yang memiliki garis keturunan dari Bali. Ada pula ajaran agama yang jadi pegangan, untuk selalu berpikir, berucap dan dan tata laksana yang baik.

‘’Kita harus percaya kepada pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini sesuai porsi masingmasing. Mencari solusi yang tepat agar Sumbawa menjadi damai sejahtera dan maju,’’ katanya.

Sementara itu, Wagub Badrul Munir, menginginkan agar situasi segera pulih. Secepatnya pengungsi diplulangkan ke rumah masing-masing. Rumah yang rusak dan terbakar direkonstruksi. Bersama-sama bergotong royong dan menunjukkan kepada dunia, kita punya kearifan untuk menyelesaikan masalah ini.

Bupati Sumbawa, Drs. H. Jamaluddin Malik, mengaku telah mengidentifikasi rumah yang rusak dan terbakar untuk secepatnya dibawa ke Kemenpera agar dapat dibantu untuk proses rekonstruksi. Pihaknya juga meminta bantuan kepada Pemprov NTB agar dapat diturunkan psikiater membantu mengatasi rasa traumatis terutama anakanak di pengungsian. “Kita tidak punya tenaga psikiater di Sumbawa, makanya kalau bisa dibantu dari pemprov,’’ harapnya.

Dari pantauan Suara NTB, jumlah pengungsi di masingmasing titik sudah berkurang.

Sebagian telah kembali ke rumahnya masing-masing. Termasuk yang dari desa-desa. Data dari Tagana seperti disebutkan Ketua Tagana Kabupaten Sumbawa, Lukman Hakim, S.P, jumlah pengungsi di Kompi, yang tersisa sebanyak 1.061 orang, di Kodim 714 orang dan di Polres

Sumbawa sekitar 100 orang.

Buru Provokator Sementara, Kapolda NTB, Brigjen Pol. Drs.M. Iriawan, SH.MH menyebutkan, telah menetapkan 33 orang teridentifikasi sebagai tersangka. Pihaknya juga sedang memburu pelaku penyebar Short Massage Service (SMS) dan facebook.

“Kami sedang menelusuri pelaku penyebar SMS dan facebook.

Indikasi sudah ada. Kami mohon dukungan kepada tokoh masyarakat, agama, pemuda, mahasiswa, untuk mendukung kami. Apabila kami melakukan penangkapan terhadap pelaku ini.

Tentunya akan ada isu-isu yang berkembang kembali, yang memojokkan aparat kepolisian,’’ujar Kapolda, dalam pertemuan bersama JK, di Kantor Bupati.

Pada waktu yang tepat, nantinya kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap provokator-provokator yang membuat Sumbawa rusuh.

Sejauh ini, tiga orang pelaku penyebaran isu yang sudah diidentifikasi. Mudah-mudahan masih berada di Sumbawa.

Diprediksi SMS-SMS akan terus beredar. Dalam hal ini, pihaknya sudah menyampaikan lewat radio dan tv, dengan memberikan call center kepada masyarakat, apabila suatu saat menerima SMS yang prokatif, silahkan langsung konformasi baik telpon, maupun per SMS ke nomor Hp, 08113945666 Dir Binmas Polda NTB, Suwarto. (arn)

Mataram (Suara NTB) Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD menilai pembentukan 87 lembaga negara non departemen (kementerian) sangat memboroskan uang negara.

Menurutnya, perlu pengurangan dan pengembalian kembali lembaga-lembaga negara non kementerian ke induknya.

“Sekarang ini banyak sekali lembaga negara bermunculan, ada lembaga-lembaga negara di luar departemen seluruhnya ada 87 lembaga.

Menurut saya itu pemborosan,”kata Mahfud MD pada acara kuliah umum dan diskusi publik di Mataram, Sabtu (26/1).

Ia menyebutkan beberapa lembaga negara non kementerian yang bermunculan dan dibentuk beberapa tahun terakhir seperti Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Informasi Publik (KIP),Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Selanjutnya Komisi Pengawas Kehutanan, Komisi Pengawasa Kepolisian, Komisi Pengawas Kejaksaan dan banyak lagi komisikomisi lainnya yang dibentuk.

“Seperti KPI dan KIP kenapa sih tidak ikut di Kemenkominfo saja. Komnas HAM kenapa tidak ikut ke Departemen Hukum dan HAM saja.

Setiap ada kejadian dibentuk komisi-komisi seperti komisi banjir lah dan lainnya,”ujarnya.

Mahfud mengatakan dirinya termasuk orang yang tidak setuju adanya pembentukan lembaga-lembaga non kementerian tersebut. Sebab, dari sisi finansial akan membebani keuangan negara.”Terus terang saya termasuk orang yang menginginkan agar semua komisi-komisi yang tidak konvensional itu mulai dikurangi, satu-satu dikembalikan ke induknya. Ini membingungkan dan membuang uang negara. Perlu diseleksi ulang, itu yang saya sebut sekarang ini terjadi proliverasi atau pengembangbiakan institusi-institusi negara tanpa dipertimbangkan untuk apa itu ada,”tandasnya.

Mahfud menambahkan, tidak hanya lembaga negara non kementerian yang marak dibentuk tetapi pemekaran wilayah juga tidak bisa dibendung. Padahal pemerintah sudah menerapkan moratorium pemekaran wilayah. ”Sekarang bukan lembaga negara non departemen saja yang terus berkembang tetapi pemekaran daerah juga terus berkembang tanpa negara tak mampu membendung itu, berdaya membatasi itu padahal itu butuh anggaran dan lain sebagainya,” pungkasnya. (nas)

Perbaiki Bangunan Ambruk, Pemborong Diberi Waktu 10 Hari Giri Menang (Suara NTB) Pascaambruknya bangunan gedung milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) yang diduga menyalahi spek, Bupati Lobar, Dr. H. Zaini Arony memberi jangka waktu 10 hari bagi pemborong untuk segera membangun kembali bangunan yang sudah ambruk sesuai dengan spek semula.

Instruksi ini disebutkan usai peluncuran mobil gokart di SMKN 1 Lingsar Sabtu (26/1). Menurut Zaini, saat ini pemda telah memanggil penanggung jawab bangunan baik pada Kepala Dinas Dikbud Lobar dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait dengan robohnya bangunan milik Dinas Dikbud.

Zaini meminta pemborong bertanggung jawab membangun kembali bangunan serupa yang sesuai spek bangunan. ‘’Saya katakan sekarang kembalikan.

Tidak boleh lebih dari 10 hari bisa terwujud kembali dan membuat bangunan

kwalitas sesuai dengan spek,” tandasnya.

Zaini menyebutkan, saat ini pemborong telah mengakui jika bangunan senilai Rp 730 juta ini tidak sesuai dengan spek.

Sebagai salah satu bentuk konsekuensi, pihaknya meminta kepada pemborong untuk bisa segera menyelesaikan bangunan sesuai dengan spek bangunan dalam tempo 10 hari. Pihaknya yakin, jika saja bangunan yang baru tiga bulan jadi ini telah sesuai spek maka kejadian roboh ini tidak akan terjadi.

“Tetapi ini bayangkan mestinya jarak 75 menjadi 110 kan sama artinya tingkat kekuatan menjadi kurang. Itulah yang membuat terjadi kerobohan seperti itu” terangnya.

Namun demikian, pihak pemda tidak serta merta mem-blacklist pemborong bersangkutan. Menurut Zaini, dengan kejadian ini maka pemborong bersangkutan telah tercatat sebagai pemborong yang tidak memenuhi janjinya. (nia)

Golkar Dukung Paket TGB – Amin Dari Hal. 1 Keponakan Theo L. Sambuaga ini menilai, keputusan itu valid adanya. Bahkan, bila informasi tersebut tidak tertindaklanjuti, ia mengaku siap dicopot dari kepengurusan Partai Golkar.

Terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Adi Putra Darmawan Tahir, mengaku belum dapat menyampaikan banyak hal karena keputusan resmi baru dibuat besok. ‘’Itu resminya nanti hari Selasa,’’ ujarnya.

Namun, ia tidak menampik informasi bahwa Golkar sudah memutuskan untuk mendukung paket TGB – Amin. “Ya, udah ada pembicaraanlah,” ujarnya sembari mengatakan pihaknya kemungkinan tinggal membuat keputusan resmi pada Selasa (29/1).

Sementara itu, Sekretaris DPW PPP NTB, Drs. H. Muzihir, mengakui bahwa saat ini, dukungan PPP untuk TGB bisa dikatakan sudah hampir final menyusul isyarat kuat yang disampaikan Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali, saat berkunjung ke NTB, akhir pekan kemarin.

Bahkan, menurutnya, dari dua calon wakil gubernur yang diusulkan PPP untuk mendampinginya, kini sudah mengerucut ke satu calon.

“Yang jelas tadi malam mungkin dia sudah mengerucut jadi satu,’’ imbuh Muzihir.

Bahkan, kalaupun TGB nantinya tidak memperoleh dukungan dari Partai Demokrat, ia menegaskan PPP bisa menjadi kendaraan politik bagi figur incumbent

tersebut.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris DPD Partai Demokrat NTB, Zainul Aidi, SP, menampik adanya spekulasi yang berkembang soal kemungkinan TGB tidak memperoleh dukungan dari Partai Demokrat. “Kalau spekulasi itu, saya katakan spekulasi yang ngawur. Ndak jelas basis rasionalitasnya. Basis rasionalitasnya tidak jelas kalau Demokrat tidak merekomendasikan TGB. Karena dalam Rapimda, kita sudah merekomendasikan secara terbuka,’’ tegas Zainul.

Menurutnya, Partai Demokrat memang belum merampungkan proses administrasi dukungan lebih karena belum tepat waktunya.

Demokrat, menurutnya, sangat tertib mengikuti proses atau tahapan pelaksanaan Pilkada.

Ia mencontohkan, ketika KPU belum meresmikan dimulainya tahapan Pilkada, maka Demokrat pun tidak melakukan langkah – langkah resmi.

Sebaliknya, saat KPU sudah memukul gong tanda dimulainya tahapan Pilkada, dalam beberapa hari berikutnya, DPD Demokrat NTB pun langsung menggelar Rapimda untuk memutuskan dukungan atau rekomendasi kepada TGB. ‘’Jadi prinsipnya, bisa menjadi opini publik bahwa Demokrat sangat tertib dalam membangun opini demokrasi.

Tahapan kita patuhi. Apalagi, pendaftaran ini baru dimulai tanggal 5 Februari. Selama belum mulai tahapan pendaftaran, mekanisme komunikasi politik masih sangat terbuka,’’ tandasnya. (aan)

OPINI

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

Halaman 6

Demokrasi yang Terpenjara Menanti Ketegasan Pemkot Mataram (lagi) PEMKOT Mataram, beberapa waktu lalu telah mengambil keputusan tegas terhadap investor yang akan menggarap eks Pelabuhan Ampenan. Pemkot Mataram bersikap tegas mengakhiri kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe Mercu Buana yang tidak kunjung membangun eks Pelabuhan Ampenan (Ampenan Harbour).

Sikap tegas Pemkot Mataram itu sudah menjadi keputusan akhir karena setelah satu tahun masa berlaku Memorandum Of Understanding (MoU) yang ditandatangani, hingga saat ini pihak investor belum menunjukkan progres pembangunan yang diharapkan. Bahkan menjelang berakhirnya masa berlaku MoU pada Desember 2012, Pemkot Mataram melayangkan surat peringatan kepada PT. Gunung Lawoe, namun surat tersebut tidak ditanggapi. Pemkot Mataram berkesimpulan tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama dengan PT. Gunung Lawoe. Mercu Buana.

Ketegasan Pemkot Mataram dinantikan lagi terhadap sejumlah investor yang juga belum merealisasikan janjinya. Ada dua proyek besar di Kota Mataram yang tak kunjung kelar. Dua proyek itu adalah, Mataram Water Park (MWP) dan pengembangan kawasan Makam Loang Baloq. Konon persoalan administrasi dan sikap investor yang tidak kunjung memberikan kepastian menjadi kendala utama dalam proses pembangunan di tiga kawasan itu.

Kondisi ini sangat disayangkan masyarakat Kota Mataram, terlebih pengembangan dua kawasan itu sangat diharapkan karena dipercaya dapat memberikan efek ganda bagi masyarakat. Khususnya bagi masyarakat sekitar proyek dan masyarakat Kota Mataram umumnya. Mencermati hal ini, Pemkot Mataram diingatkan untuk lebih serius dalam menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Menurut Wakil Wali Kota Mataram, I Nyoman Sugiharta, serius dalam arti harus bisa dipastikan proyek itu bisa terwujud.

Masyarakat sangat mengharapkan proyek-proyek yang dicanangkan di Kota Mataram itu bisa terealisasi. Karena keberadaan proyek tersebut akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Warga Kota Mataram berharap, rencana mega proyek tersebut tidak hanya sekadar wacana. Atau kalau pun dikerjakan, pengerjaannya setengah hati. Seperti proyek MWP dan pengembangan kawasan Makam Loang Baloq.

Jika investor pengelola ke dua proyek itu bekerja setengah hati sehingga proyeknya tak kunjung kelar, Pemkot Mataram semestinya bersikap sama seperti keputusannya terhadap PT. Gunung Lawoe Mercu Buana. Perjanjiannya diputus dan dicari investor pengganti.

Pemkot Mataram harus berani tegas, siapapun kontraktor yang mengerjakan ke dua proyek tersebut.

Memang rencana proyek Ampenan Harbour berbeda dengan proyek MWP dan pengembangan kawasan Makam Loang Baloq. Bedanya ke dua proyek ini sudah dikerjakan, namun macet. Sementara proyek Ampenan Harbour sama sekali belum dikerjakan. Terhadap yang macet ini pun, semestinya Pemkot Mataram juga harus tegas. Mekanismenya ada. Misalnya menjatuhkan denda kepada investor yang telat menyelesaiakn proyek, apapun alasannya. Kemudian memberikan rentang waktu untuk segera menyelesaikan proyek yang macet.

Masyarakat menantikan lagi ketegasan Pemkot Mataram. Jika tidak, ini berpotensi melahirkan kontraktor-kontraktor tak serius yang bekerja setengah hati yang ujung-unjungnya hanya merugikan pemerintah dan masyarakat khususnya. (*)

Oleh : ENTU sangat menarik mencermati debat wacana yang terus bergulir terkait dengan tiga Rancangan Undang-undang (RUU) sebagai revisi lanjutan dari UU No.32/2004 tentang Pemerintah Daerah, diantaranya terkait dengan tiga aras wacana: RUU Pemda, RUU Pilkada, dan RUU Desa. Tulisan ini lebih menitikberatkan Pilkada sebagai konteks kajian. Perdebatan wacana ini memang telah berlangsung sejak lama dan hingga kini masih menyisakan paradoks yang menjadi penting untuk terus kita perdebatkan secara konstruktif dan argumentatif.

Yah, ini penting sebagai salah satu arena untuk terus meningkatkan kualitas pendalaman demokrasi kita (deepening democracy). Pun demikian, proses berkualitas tersebut tentu akan menemui jalan terjal mengingat akan adanya perspektif sempit para pembahas di level parlemen yang masih sangat miskin dalam memahami substansi demokrasi. Namun, kita masih tetap yakin dan percaya karena masih banyak para anggota parlemen kita di sana yang mempunyai kapasitas dan integritas berkualitas sehingga pragmatisme elite juga akan menemui jalan terjal untuk memuluskan harapan oligharkis pihak atau partai tertentu.

Demokrasi Para Gerombolan Penulis tertarik dengan argumentasi Tonnie Melfiansyah beberapa waktu yang lalu yang mengkonstruksikan metode pemilihan oleh DPRD hanya menjadi pengalih praktik politik uang ke ruang yang lebih sempit yang menguntungkan segelintir elite saja. Namun, penulis ingin sedikit mengingatkan bahwa demokrasi bukan sekadar urusan mahal atau murah karena keterjebakan kita selama ini tidak lain yaitu keliru dalam memahami hakikat demokrasi dan demokratisasi. Belum lagi sesat pikir kita selama ini yang acapkali memaknai demokrasi melulu serba pemilihan langsung. Padahal term antara demokrasi dan demokratisasi jelas memiliki makna yang berbeda, sebuah negara yang menerapkan demokrasi pemilihan langsung melalui mekanisme one man one vote tidak secara otomatis berar-

M. Yasin Castro

(Anggota Lembaga Studi Kebijakan Publik dan Pemilu)

ti demokratis. Namun, sebuah negara yang kepala pemerintahannya dipilih melalui mekanisme parlemen bisa jadi memiliki kualitas demokrasi yang jauh lebih demokratis karena berlangsung proses pendalaman demokrasi secara berkualitas.

Nah, yang paling penting dari substansi demokrasi itu sendiri yaitu bagaimana menghadirkan kualitas partisipasi rakyat secara berkualitas. Jika sejak awal rakyat dihadapkan pada pilihan yaitu mereka wakil-wakil rakyat yang tidak bermental pragmatis dan opportunis, maka InsyaAllah kecil peluang bagi bekerjanya nalar-nalar sesat para penggiat mahligai demokrasi lokal tersebut. Bahkan Verdi Hadiz pernah mengingatkan kita semua akan bahaya demokrasinya para kaum penjahat yang selalu mengancam demokrasi dan nasib warganya.

Untuk itu penulis ingin mengingatkan juga bahwa kita mesti ekstra berhati-hati pula dengan demokrasinya para gerombolan elite politik kita yang selama ini kerapkali mendustakan amanah suci rakyat yang terus menderita akibat salah urus negara oleh mereka yang acapkali meromantisasi kepentingan kelompok dan golongan mereka menjadi kepentingan yang seolah-olah untuk publik rakyat. Tentu ironis bukan?

Pilkada dan Agenda Parpol Diskursus seputar Pilkada yang akan dikembalikan seperti di masa orde baru memang kian sengit diperdebatkan. Penulis analogikan seperti gegap gempita permainan sepak bola Piala Eropa 2012 ini dimana tiap tim saling tarik menarik berebut dominasi dan kepentingan. Pun Mendagri sebagai pihak pemerintah sejak awal jelas berposisi sangat setuju jika Pilkada dikembalikan ke DPRD, persoalannya jelas akan muncul perdebatan yang cukup ramai dan alot khususnya antarparpol. Bisa kita bayangkan andai Pilkada dipilih DPRD, lalu bagaimana nasib parpol tanpa pilkada? Inilah paradoks yang mestinya disadari secara rasional oleh para elite kita sebagai penggiat partai politik yang selama ini acapkali terlena dengan mekanisme transaksional, dan bahkan dengan mudahnya mela-

curkan idealisme partai kepada para politisi ‘abal-abal’ yang hanya mengandalkan kapital, citra dan popularitas semata, dan tekun membangun dinasti politik keluarganya. Padahal itu semua serba abai terhadap kualitas dan kapasitas intelektual yang memadai, baik secara akademis maupun moral politik yang bijak dan rasional.

Yang jelas, saya tentu bersepakat bahwa pilkada langsung sebagai proses politik harus tetap ada dan melibatkan rakyat.

Cuma jika dasar berpikirnya kita terkait mekanisme pilkada karena alasan efisiensi jelas saya sangat tidak setuju karena alasannya menjadi tidak berdasar, terlebih jika alasannya sekadar teknis semata dimana anggaran pilkada itu mahal. Wong, tidak ada yang berani menggaransi bahwa akan lebih murah jika pemilihan melalui DPRD. Selain itu, kalau kita boleh rasional selama ini justru tidak sedikit anggaran APBN bahkan APBD hanya habis terbebani untuk membayar gaji dan aktivitas korupsinya para pejabat, politisi parlemen, aparat beserta aparatur birokrasi kita yang acapkali kurang produktif dan terkenal pemboros anggaran yang notabene duit rakyat. Tragisnya sekali lagi, itu semua mengatasnamakan rakyat atau meminjam istilah kawan, potret yang serba mencatut nama rakyat.

Kita tentu akan menjadi terkaget jika mengetahui realitasnya bahwa ada 155 bupati/gubernur tersangkut kasus korupsi. Itu saja yang hanya terlacak dan terjerat kepada proses pengadilan.

Dan hal ini menjadi potret ironisnya hasil dari kualitas berdemokrasi kita selama ini yang bisa menjadi penyebab keroposnya demokrasi kita karena kita terlampau mentah-mentah menerapkan kiblat demokrasi dari barat tersebut.

Jadi, yang paling penting dari ini semua sebenarnya tidak lain yaitu kita semua, baik yang di pemerintahan, di parlemen, di berbagai lembaga negara maupun swasta, termasuk LSM dan institusi pendidikan, termasuk pihak perguruan tinggi lintas keilmuwan untuk segera saling mengkonsolidasikan demokrasi

STASIUN RADIO

secara serius dan sepenuh hati sesuai dengan bidang dan kapasitas kita masing-masing. Niatan dan orientasinya jelas yakni bersepakat untuk terus menggagas ide perubahan mendasar pada Pilkada yang lebih memungkinkan kita para sebuah agenda pendalaman demokrasi (deepening democracy) yang mudah-mudahan akan kian mendekatkan kita kepada sebuah proses demokrasi yang selalu istiqamah, arif-bijaksana dan berspirit tak kenal lelah untuk selalu mengarusutamakan kepentingan bersama, khususnya dalam mengakselerasi kesejahteraan rakyat.

Terakhir, memilih dengan cara apapun tidaklah penting asal menjamin kualitas demokrasi yang berbobot dan mampu menjauhi perangkap demokrasinya para kaum gila kuasa yang entah tanpa sadar atau tidak mereka telah membuat nasib demokrasi kita serba terpenjara.

Nah, sekarang saatnya kita untuk saling mengingatkan dan menyadarkan diri kita masingmasing, khususnya para pengurus nasib rakyat agar tidak terlena dengan nikmat kuasa yang konon sebagai candu dunia itu.

Semoga saja..

POJOK Divestasi saham 7 persen Newmont, pemerintah harus laksanakan putusan MK Pemerintah harus jadi contoh taat hukum

*** Hindari pajak, jual beli ruko dinilai tidak wajar Waspada modus penilep pajak

STASIUN RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M.Haeruzzubaidi, Sirtupillaili, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: Sumada, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 40.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 45.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 2.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

(Suara NTB/bul)

Menjadi Pengusaha Itu Nikmat BERANGKAT dari kesimpulan hasil penelitian, di mana 93 persen setiap lulusan Perguruan Tinggi akan masuk dalam kategori pengangguran. Hal itu yang tak bisa dibayangkan L. Rio Febri Saputra, yang kemudian dinilai sebagai tantangan.

Hal itu pula yang mengantarkannya pada komitmen untuk menjadi pengusaha.

Kini lelaki 22 tahun ini cukup aktif menggeluti usaha di bidang fashion. Terhitung masih mahasiswa D3 Perpajakan, namun karir usahanya mulai nampak, karena tidak saja bisnis yang dijadikannya hobi ini, menyasar Mataram, tetapi akan dikembangkan ke beberapa kabupaten/kota di NTB, termasuk ke Kalimantan.

“Saya tidak ingin masuk dalam kategori 93 persen, makanya saya nekad untuk berusaha. Kalau saya tunggu sampai selesai kuliah kemudian berusaha, maka terlambat. Menjadi pengusaha itu nikmat,” kata Rio, biasa ia dipanggil.

Bisnis di bidang fashion ia telah geluti sejak tahun 2010 lalu, persis baru memasuki bangku kuliah. Waktu itu sistemnya pun keliling, dengan menawarkan dari orang pe rorang rekan-rekan sekampusnya. Tetapi efektif, mengingat barang yang ditawarkannya didatangkan langsung dari Bandung.

Dengan memanfaatkan sistem pesan online, berbagai penawaran yang harganya miring ia ambil kesempatan, kemudian dijualnya kembali dengan harga normal.

Beberapa waktu berjalan, Rio kini sudah memiliki outlet sendiri. Perkembangan usahanyapun cukup pesat. Penjualannya terus meningkat. Barang-barang yang ia tawarkan selalu bervariasi dan model terbaru. Maklum saja, menjelajah fashion terbaru melalui internet adalah pekerjaan rutinnya.

“Setiap saat harus menemukan perkembangan terbaru, makanya modem dan laptop bisa dibilang nyawa dari usaha saya. Tetapi saya memang suka yang begini, hobi yang kemudian menjadi pekerjaan,” kata lelaki yang sebelumnya ingin menjadi Dokter ini.

Buah dari usaha yang ditekuninya, kini Febri sudah tak lagi memesan barang dengan sistem online, tetapi membuka jaringan langsung dengan para owner fashion di Jawa. Karena banyaknya permintaan, terlebih mode yang ditawarkannya dalam dua sampai tiga minggu sekali harus terbaru.

Sejalan dengan itu pula, meski usia dan usahanya terbilang cukup muda, namun ia telah mampu mempekerjakan tiga orang pegawai. Sesuai yang ia mimpikan, tidak saja menjadi pekerja, tetapi mampu memberikan pekerjaan kepada orang lain.

Pendapatannya pun cukup besar untuk orang-orang seusianya, Rp 35 jutaan omset ia kelola setiap bulannya. Tak heran, berbagai strategi pengembangan usahanya ia kembangkan. Salah satunya dengan mendesain dan membuat sendiri modelmodel pakaian terbaru yang ia pasarkan, tetapi tetap dengan berpedoman pada trend mode yang berkembang.Untuk itu pula, salah satu provinsi lain di Indonesia sudah disiapkannya sebagai lokasi baru pengembangan bisnisnya, dengan harapan brand-nya Lovely Sunday bisa dipasarkan secara nasional.

Rio merencanakan untuk tetap fokus pada usahanya, karena diyakini, dalam beberapa tahun kedepan, khususnya di NTB bisnis fashion menjadi yang paling menjanjikan. Tolak ukurnya, dalam dua tahun terakhir saja, semua jenis usaha berkembang cukup pesat. (bul) L. Rio Febri Saputra

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 7

SMKN 1 Lingsar Luncurkan Mobil Gokart Giri Menang (Suara NTB) – Sukses meluncurkan mobil Esemka karya anak Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Solo, kini giliran siswa SMKN 1 Lingsar di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menunjukkan kebolehannya. Sabtu (26/1), mobil gokart generasi I hasil karya siswa SMKN 1 Lingsar resmi diluncurkan.

Setelah melalui proses pembuatan selama tiga bulan, mobil gokart yang dirancang oleh siswa SMKN 1 Lingsar akhirnya diluncurkan.

Mobil yang dijuluki sebagai ‘Gokart Manggis’ generasi I ini berbeda dari mobil sejenisnya karena pembuatannya menggunakan barang-barang bekas. Menurut kepala SMKN 1 Lingsar, Makbullah, seluruh komponen di dalam mobil gokart ini menggunakan barang bekas.

Mulai dari komponen mesin yang diambil dari mesin Honda Spin bekas kecelakaan, sistem kemudi kanibal dengan beberapa mobil yang ada, jok yang menggunakan kursi lipat bekas, ban bekas pakai, shock bekas dan pipa besi bekas praktek. Semua barang bekas yang ada di sekitar siswa ini dikreasikan menjadi sebuah mobil gokart.

Makbullah berencana, setelah diluncurkannya mobil gokart generasi I pihaknya juga akan bersiap-siap meluncurkan mobil gokart generasi II yang dikreasikan dengan menggunakan bahan bakar gas atau tenaga surya. Ini melihat dari bentuk mobil gokart yang masih memungkinkan untuk dimodifikasi menjadi

(Suara NTB/ nia)

GOKART - Bupati Lombok Barat Zaini Arony mencoba mengendarai mobil gokart karya siswa SMKN 1 Lingsar saat peluncuran Sabtu (26/1). bentuk lain. Seperti mobil pemotong rumput dan mobil angkutan rekreasi yang bisa menghasilkan uang.

Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi siswa SMKN 1 Lingsar, Bupati Lombok Barat Dr. H. Zaini Arony yang turut meluncurkan mobil gokart memesan khusus satu unit mobil gokart manggis. Nantin-

ya mobil gokart karya siswa ini akan dipajang di kantor Bupati Lombok Barat, sebagai bentuk rasa bangga Lombok Barat bahwa para siswanya sudah berhasil membuat mobil gokart.

Zaini meminta para siswa bisa lebih mengkreasikan mobil gokart ini agar memiliki fungsi lebih. Seperti dimodi-

NTB Dijatah Delapan Kali Gelar Pasar Lelang Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat telah menjatahkan sebanyak delapan kali pelaksanaan pasar lelang komoditi agro sepanjang tahun 2013 ini.

Pelaksanaannya lebih banyak dibanding tahun 2012 lalu, yang hanya sebanyak tujuh kali.

“Tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Ini yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pengusaha dan petani dalam dan luar daerah,” terang Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB, Hj. Ulayati kepada media ini di Mataram, Sabtu (26/1).

Tidak disebutkan angka pasti anggaran pelaksanaan pasar lelang tahun ini, tetapi Ulayati menyebut, kegiatan rutin tahunan ini cukup efektif untuk meningkatkan pendpatan petani dari sisi nilai jual produksi komoditi.

Dalam kegiatan temu bisnis seperti ini akan terjadi transaski langsung

antara pengusaha dan petani, sehingga mempersingkat mata rantai transaksi yang mengakibatkan tingginya nilai jual, tetapi nilai yang diterima petani justru kecil.

Selain itu, yang paling utama dalam pelaksanaan kegiatan pasar lelang ini menurutnya, mengantisipasi anjloknya harga penjualan semua komoditi agro, di mana pada setiap kali musim panen, terjadi penurunan harga yang menyebabkan penghasilan petani justru kecil.

Karena, tidak sedikitnya potensi produksi di NTB. “Kalaupun terjadi kecilnya harga jual pada saat musim panen, sebenarnya itu wajar, mengingat hukum pasar pasti berlaku. Tetapi, dengan adanya pasar lelang ini, setidaknya anjloknya harga bisa ditekan, karena diserap langsung oleh pengusaha-pengusaha besar dari luar,” terangnya.

Untuk itu, diharapkannya, semua kabupaten/kota di NTB, dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pasar lelang secara mandiri. Agar pelaksanaanya

tidak hanya menunggu penjadwalan dari Disperindag provinsi.

Ia memberikan apresiasi kepada pemerintah KLU, yang siap melaksanakan pasar lelang selama dua kali.

Hal ini diharapkan akan diikuti langsung oleh kabupaten/kota lainnya yang memiliki potensi agro besar.

Mengingat pada setiap pelaksanaan pasar lelang, tidak sedikit pengusaha yang datang langsung, karena secara nasional sebanyak 16 provinsi yang sudah terdaftar untuk mengikuti setiap pasar lelang.

Ulayati berharap, pada akumulasi hasil transaksi pasar lelang nantinya, jumlah transaksi akan jauh lebih besar dari tahun lalu, yang hanya mencapai Rp 36 miliar lebih.

“Selama ini, cukup efektif juga sih kegiatan pasar lelang kita, karena tidak ada laporan pembatalan. Kalaupun ada, itu wajar, tetapi nilainya tidak terlalu besar,” sebutnya. (bul)

fikasi menjadi mobil ambulans desa atau sebagai alat pengangkut sampah. “Kalau gokart ini bisa dimodifikasi sedemikian rupa tentu akan lebih bagus,” ungkapnya. Zaini meminta kepada SMKN 1 Lingsar untuk bisa meningkatkan kualitas dan kesempurnaan fasilitas gokart manggis.

Zaini menyebutkan, Pemda

Lombok Barat akan mendukung penuh kegiatan para siswa ini untuk berinovasi dan berkreasi untuk bisa menciptakan suatu produk yang bisa membanggakan. Dalam peluncuran ini, Zaini memberikan apresiasi pada siswa SMKN 1 Lingsar yang telah mampu melahirkan mobil gokart. (nia)

Divestasi Saham 7 Persen Newmont

Pemerintah Harus Laksanakan Putusan MK Mataram (Suara NTB) Pemerintah pusat harus melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pembelian sisa 7 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT). Jika tidak melaksanakan putusan MK maka pemerintah dianggap telah melanggar konstitusi.

“MK itu tugasnya hanya memutuskan. Pelaksanaannya antara DPR dan pemerintah. Itu urusan mereka, tidak bisa dong tidak melaksanakan putusan itu,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Mahfud MD, SH dikonfirmasi usai kuliah umum dan diskusi publik di Mataram, Sabtu (26/1).

Menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa ngotot membeli sisa saham 7 persen tersebut tanpa memperoleh persetujuan dari DPR RI. Putusan MK bernomor 2/SKLN-X/2012 memutuskan menolak permohonan pemerintah yang akan membeli tujuh persen saham PT NNT tanpa persetujuan DPR dalam Sengketa Kewenangan Lembaga Negara. ”Pemerintah mau sendiri juga tidak bisa, kan harus lewat DPR. Cuma itu masalahnya sekarang.

Saya kira tidak ada lagi kaitannya dengan MK, itu soal operasional (pelaksanaannya) saja oleh pemerintahan,” terangnya.

Pascaputusan MK tersebut terhitung sudah beberapa kali pemerintah dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership (NTP) BV menandatangani amendemen perjanjian jual beli tujuh persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) jatah divestasi 2010. Pada 24 Oktober 2012 kembali dilakukan amandemen perjanjian jual beli tujuh persen saham Newmont dan hingga sekarang masih belum ada kejelasan apakah sisa saham tersebut akan diserahkan ke daerah.

Diketahui, jumlah saham yang sudah diakuisisi pemerintah daerah bersama perusahaan mitranya telah mencapai 24 persen saham divestasi PT NNT yang nilainya mencapai 867,23 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 8,6 triliun. Masih ada saham divestasi terakhir sebesar tujuh persen senilai 271,6 juta dolar AS atau setara dengan sekitar Rp 2,5 triliun yang kini diperebutkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di NTB. (nas)

INTERAKTIF

Kanwil DJP Nusra Sosialisasi ”Bendahara Mahir Pajak” di Radio Global FM Lombok Mataram (Suara NTB) Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara (DJP Nusra) menggelar sosialisasi ‘’Bendahara Mahir Pajak” di Radio Global FM Lombok.

Tampil sebagai narasumber dalam dialog interaktif yang berlangsung selama 60 menit tersebut, Nurhasyim, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra didampingi Mashari Taufik, Kepala Seksi PKB dan Kasi Bimbingan Konsultasi DJP Nusra, Teguh Rahardianto.

Nurhasyim menjelaskan bahwa Bendahara Mahir Pajak, ini harus disosialisasikan ke bendahara tentang perpajakan. Di mana bendahara punya kewajiban bukti potong, karena selama 2012 bendahara telah memotong pemungutan pajak penghasilan karyawan sehingga bendahara harus membuat laporan potongan. ‘’Ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi bendahara,” jelasnya.

Dalam rangka peningkatan penerimaan negara, Direktorat Jenderal Pajak telah

(Suara NTB/sir)

INTERAKTIF - Tiga narasumber dari DJP Nusra, masingmasing Nurhasyim, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan Kanwil DJP Nusra bersama Mashari Taufik, Kepala Seksi PKB dan Kasi Bimbingan Konsultasi DJP Nusra, Teguh Rahardianto, tampil dalam sosialisasi “Bendahara Mahir Pajak” di Radio Global FM Lombok. melakukan segala upaya agar penerimaan dari sektor pajak semakin meningkat. Salah satunya menurut Nurhasyim, adalah dengan mengoptimalkan peran bendahara sebagai ujung tombak dan mitra Direktorat Jenderal Pajak

dalam menghimpun penerimaan negara.

Ditambahkan Mashari Taufik bahwa peranan bendaharawan sangat penting dalam penerimaan pajak.

Siklus pajak penerimaan negara yaitu pajak masuk ke

APBN/APBD. Perusahaan swasta menghitung sendiri labanya berapa, kemudain pajaknya dihitung di akhir tahun. Menurut Taufik, wilayah Nusa Tenggara sektor penerimaan pajak cukup besar. ‘’Bahkan Kanwil Pajak Nusra berada di posisi nomor dua. Di mana ada lima hal besar penentu penerimaan dari Kanwil DJP Nusa Tenggara,” tambah Teguh Rahardianto.

Pada kesempatan yang sama juga disinggung soal kewajiban terhadap biaya materai. Dijelaskan, setiap dokumen atau setiap melakukan transaksi harus mencantumkan materai, untuk membayarkan dokumen tertentu. ‘’Itu kewajiban bendahara.

PPH pasal 21, kewajiban bendahara wajib melakukan pemotongan. PPH pasal 4 ayat 2, pemotongan atas penerimaan penghasilan. PPH pasal 22 yaitu pemungutan yang di lakukan atas pemberian barang. PPH pasal 23, yaitu pemotongan atas penerimaan hadiah dalam suatu

kegiatan. PPH pasal 26 apabila memberikan pajak terhadap pengguna,” jelasnya.

Sosialisasi “Bendahara Mahir Pajak” mendapat respons positif dari masyarakat.

Penelepon atas nama Dina menanyakan soal seringnya bendahara diganti. ‘’Ini kerjasamanya sangat tidak sama mengenai bukti potong bila berurusan rekanan dengan bendaharawan. Sehingga mengurusnya sangat ribet, bagaimana solusinya,” tanya Diana.

Menanggapi hal itu, DJP Nusra menanggapi, solusi yang harus dilakukan yaitu harus terus menerus bersosialisasi kepada bendahara supaya bendahara mahir pajak. Contohnya apabila bertransaksi dengan pihak luar dan apabila ada terlampir bukti potong itu wajib di lampirkan.

Setiap laporan harus dilampirkan dokumen-dokumen tertentu, harus memberikan bukti yang valid agar wajib pajak lebih mudah melakukan transaksi perpajakan. (ikl/*)

Halaman 8

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

Perkuat Persatuan

Ical Pimpin Perkemi NTB

PDI Perjuangan Gelar ’’Fun Bike’’ Mataram (Suara NTB) Mengakhiri rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) PDI Perjuangan yang ke-40, pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, Sabtu (26/1) menggelar fun bike bersama ratusan pengurus dan simpatisan partai.

Rombongan fun bike yang menggunakan baju warna merah berkeliling dari kantor DPC PDI Perjuangan dengan jalur Cakranegara – Ampenan.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Mataram, I Wayan Sugiartha, menjelaskan, fun bike tersebut merupakan acara pamungkas dari seluruh rangkaian kegiatan perayaan HUT PDI Perjuangan. Selain itu, kegiatan tersebut bertujuan memperkuat rasa persatuan, minimal di internal partai.

Para peserta yang terdiri dari pengurus DPC dan PAC itu terdiri dari berbagai macam etnis dan agama, namun tetap bisa menjadi satu.

“Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa persatuan dan silaturahmi, para peserta banyak yang berasal dari agama dan etnis yang berbeda, namun tetap jadi satu kesatuan,” katanya.

Wayan mengaku prihatin dengan sering terjadinya konflik di tengah masyarakat. Kondisi itu harus menjadi bahan introspeksi diri. Untuk menghindari perpecahan, lanjutnya, harus ditegakkan empat pilar yakni Pancasila, UUD, NKRI dan kebinnekaan. “Kalau empat pilar ini sudah kuat, saya pikir tidak akan terjadi konflik,” katanya.

Selain acara fun bike, sebelumnya perayaan HUT PDI Perjuangan dirangkai dengan berbagai macam kegiatan, di antaranya upacara bersama, bakti sosial, serta penyerahan bantuan kepada korban kerusuhan di Kabupaten Sumbawa. (sir/*)

(Suara NTB/ist)

GABUNG DC UNITED – Pemain sepakbola asal Indonesia Syamsir Alam akan bergabung dengan DC United di Amerika Serikat dengan status pinjaman dari CS Vise hingga akhir 2013. Syamsir berharap bisa sukses membela klub yang bertanding di Major League Soccer (MLS) itu.

(Suara NTB/sir)

FUN BIKE - Para kader dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Mataram usai mengikuti fun bike.

Mataram (Suara NTB) I Nengah Sugiarta atau Ical, terpilih secara aklamasi sebagai ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) Perkemi NTB periode 2013-2017 dalam Musyawarah Persaudaraan Provinsi (Musperprov) Perkemi NTB di Hotel Lombok Raya Mataram, Minggu (27/1).

Kepala Badan Pemadam Kebakaran Lombok Barat itu akan menggantikan ketua lama Drs. H. L. Gita Ariadi, MSi, yang sudah berakhir sejak Januari 2012 lalu.

Sekretaris Umum (Sekum) Demisioner Perkemi NTB, Ngurah Andika yang dihubungi Suara NTB di lokasi, menjelaskan, meski mekanisme pemilihan tersebut semula akan mencalonkan figur dan melakukan penjaringan calon. Namun seluruh pengcab, yakni Pengcab Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Bima, Sumbawa dan Pengrov NTB mengarahkan semua suara ke Ical.

Menurut Andika, pemilihan ketua tersebut sudah sesuai AD/ART Perkemi. Pelaksanaan memang sedikit terlambat beberapa bulan dari seharusnya pada Januari 2012 mendatang.‘’Dengan terpilihnya kepengurusan baru ini, kami berharap dapat membawa kejayaan prestasi kempo NTB di tingkat nasional hingga internasional,’’ harap Andika.

Di tempat terpisah, Ical yang mendapat kepercayaan untuk memimpin Perkemi NTB mengaku siap mengembangkan salah satu cabang olahraga beladiri ini. Salah satu hal yang akan dilakukan adalah berkoordinasi dengan Pengcab/Pengkot Perkemi se NTB. Program ke depan Perkemi, kata Ical, akan berkoordinasi dengan lima formatur yang sudah disiapkan. Setelah merampungkan kepengurusan mereka akan menyusun program jangka pendek hingga panjang. ‘’Pogram jangka pendeknya yakni melakukan konsolidasi dengan pengcab-pengcab soal pelaksanaan jadwal event dan penjaringan atlet persiapan mengikuti event tingkat nasional. Sementara jangka panjangnya yakni akan membangun sebuah tempat pemusatan latihan yang rencananya akan dibangun di Kota Mataram,’’ janjinya. (fan)

Pelatih Taekwondo NTB Bantah Aniaya Atlet Mataram (Suara NTB) Perselisihan pelatih dan atlet taekwondo NTB bakal jadi panjang. Setelah atlet taekwondo Kota Mataram, Sopan Sopian melaporkan dugaan penganiayaan oleh pelatih Pengprov Taekwondo Indonesia (TI) NTB, Dedi Rahman di Polsek Mataram. Kini giliran pelatih mengancam akan lapor balik ke polisi.

“Bila dia benar melaporkan saya ke polisi. Saya akan lapor balik. Saya punya rekaman videonya. Dia telah menghina wasit dengan mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak layak dilontarkan oleh atlet,’’ ungkapnya pada Suara NTB di Mataram, Sabtu (26/1) lalu.

Menurutnya, apa yang di-

lakukan, karena ingin menyelamatkan atlet dari kemarahan wasit-wasit yang ada di lokasi. “Kalau dibilang melakukan penganiaya sangat salah. Karena terus terang sebenarnya saya ingin selamatkan dia dari kemarahan wasit.

Karena sikap dia saat itu tidak menghormati wasit, dan

membuat wasit marah,” ucapnya . Saat itu, pihaknya bertugas mengatur semua teknik pertandingan dan hanya ingin mengamankan pertandingan, karena kalau sampai semua wasit marah justru akan membuat suasana kacau.

Dalam hal ini ia tidak ingin pertandingan itu kisruh, kare-

na sikap Sopan Sopian yang saat itu dinilainya menghina wasit. Akibatnya ia pun bersikap kasar pada Sopan Sopian, dengan maksud melarang Sopan Sopian mengeluarkan kata-kata kasar.

“Saya hanya memberikan teguran. Karena nadanya sudah tidak enak didengar. Dan saya hanya nonjokin pada bagian pinggangnya. Tidak sampai babak belur atau sampai menganiaya seperti apa yang dia laporkannya,”ucapnya.

Di tempat terpisah, Sopan Sopian membantah bila telah menghina wasit, ia mengaku

hanya melakukan protes hasil pertandingan yang dinilai tidak objektif Kapolsek Mataram, Kompol Yunus Juanidi, S.Sos sebelumnya juga membenarkan laporan dari korban. Disebutnya, meskipun penganiayaan dilakukan oleh pelatih terhadap anak didik, kasus itu tetap diproses karena ada laporan masuk. “Korban sudah kita mintai keterangan,”sebutnya. Hasil rontgen yang menunjukkan luka dalam di bagian dada korban juga sudah diterima pihaknya sebagai bukti pendukung. (fan)

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUPA-RUPA HILANG

HILANG

HILANG SATU BUAH SERTIFIKAT TANAH NO.751 ALAMAT SELAGALAS ATAS NAMA BACTIAR TAHUN 1996 HILANG DISEKITAR JL. PETERNAKAN SELAGALAS, SEKITAR BULAN NOVEMBER 2012

JUAL MOBIL/MOTOR

CEPAT LAKU RUPA-RUPA

RUMAH MAKAN

Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya :

PENGOBATAN

KONTRAKAN DIKONTRAKKAN RUMAH DEKAT INDOMARET CEMARA MATARAM

COCOK UNTUK KANTOR Jl. Hos Cokro Aminoto No. 25A Cemara Mataram

Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat

(Iklan maksimum 3 (tiga) baris)

HP. 087 864 023 731 Telp. 0370 - 6677407

BOUTIQUE

RUPA-RUPA

Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB

7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)

SUARA NTB

Senin, 28 Januari 2013

Halaman 9

DIREKTORI BISNIS SUARA NTB RUMAH MAKAN

SALON

KOMPUTER

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Fax

PROPERTY

Hub. 081 803 730 764

FASHION

ACCU

PENGOBATAN

HOTEL

TELEVISI

* Mini Market Biao Praya * Toko Buku Andi * Foto Copy Agung Tiga Dara

RUPA - RUPA

KOS/KONTRAKAN

RUPA-RUPA

RUPA - RUPA

BANK

* Mini Market Labi - Labi

RUPA - RUPA

* Barokah Cell

PERAWATAN AC

BENGKEL

TRAVEL

SUARA NTB

Senin, 28 Januari 2013

Halaman 10

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu bersama jajaran PLN pose bersama usai peresmian 24 jam listrik di Pekat.

(Suara NTB/ula)

Bupati bersama warga Pekat usai peresmian 24 jam listrik di pekat beroperasi.

Jalan Diperbaiki dan Listrik 24 Jam

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menekan tombol tanda diresmikannya listrik 24 jam di Pekat, Sabtu (26/1).

Bupati Dorong Pembangunan di Pekat

(Suara NTB/ula)

Bupati tinjau mesin PLN di Pekat sebelum diresmikan operasional 24 jam di Pekat.

(Suara NTB/ula)

Plt Sekda Dompu, H. Agus Bukhari bersama para asisten saat acara peresmian 24 jam listrik di Pekat.

Dompu (Suara NTB) Pembangunan di Kecamatan Pekat menjadi perhatian pemerintah. Kecamatan yang berada di ujung barat Kabupaten Dompu selama ini terkesan sebagai wilayah tertinggal karena akses jalan yang sulit dan listrik yang terbatas. Daerah yang berada di lereng Gunung Tambora penghasil komoditi perkebunan seperti kopi, mete, dan peternakan ini sudah cukup maju dengan akses jalan yang mulus dari Kota Dompu dan listrik yang nyala 24 jam.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin pada acara launching 24 jam nusa terang benderang di Kantor Camat Pekat, Sabtu (26/1), memberikan apresiasinya kepada PLN yang sudah merespon kebutuhan listrik 24 jam bagi masyarakat Pekat.

Walaupun secara bisnis, penambahan beban listrik ini akan menambah kerugian bagi PLN. Untuk biaya produksi per kwh dibutuhkan anggaran sekitar Rp 3.000, tetapi oleh PLN menjualnya kepada pelanggan hanya Rp.700 dan itu artinya PLN merugi sekitar Rp 2.300 per kwh. “Meskipun merugi, PLN tetap hidup, karena ini bentuk tanggungjawab negara,” harap H. Bambang.

H. Bambang mengungkapkan, berbagai kebutuhan masyarakat sudah dipenuhi pemerintah.

Termasuk akses jalan menuju Pekat sudah hampir semua ruas jalannya dihotmix. Ruas jalan yang masih tanggungjawab Provinsi ini sedang diupayakan untuk dijadikan jalan strategis nasional sehingga lebar jalan menjadi 12 meter pada 2014 dari simpang Banggo Kecamatan Manggelewa hingga lingkar utara Gunung Tambora. “Kita berharap kegiatan ekonomi, kegiatan bisnis akan semakin hidup,” harapnya.

Pada 2013 ini, H. Bambang juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memutuskan untuk membangun drayer dan gudang jagung di Pekat.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evalu-

asinya di Kecamatan Pekat yang paling rendah harga jagung. Karena jangkauan yang terlalu jauh dari para pembeli. “Saya sudah putuskan mulai April kami akan bangun gudang dan drayer jagung di Kecamatan Pekat. Menurut hasil evaluasi kami, tahun lalu yang paling rendah harga jagung di Kecamatan Pekat, karena jangkauan yang terlalu jauh dari para pembeli. Tahun ini saya taruh di Pekat dengan harapan, tahun depan jagungnya akan lebih banyak di Pekat dari pada di kecamatan lain,” ungkapnya.

Luas area tanam jagung di Dompu tahun 2012/2013 diakui H. Bambang, menurun hingga 30 persen dari luas area tanam tahun 2011/ 2012 lalu. Penurunan ini karena bagian dari seleksi alam terhadap petani yang menanam jagung. Tetapi dirinya yakin petani yang tidak menanam jagung akan menyesal karena tidak menanam jagung. Karena harga jagung di Dompu tahun 2013 ini akan stabil ketimbang 2012 lalu. “Tapi saya yakin, tahun ini banyak petani yang menangis menyesal, karena harga jagung akan pasti naik tahun ini,” ungkapnya.

Keyakinan H. Bambang M Yasin ini tidak lepas dari kebijakan dan upayanya dalam mencari peluang ke pemerintah pusat untuk mempertahankan stabilitas harga jagung. Hasilnya, pada 21 Januari 2013 lalu Bupati menandatangani MoU dengan PT Sarotama Dharma Kalparika, Nunik Sri Martini selaku konsorsium kemitraan komoditas yang difasilitasi oleh Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta.

Dalam MoU itu, PT Sarotama menyanggupi untuk membeli jagung Dompu dengan harga minimal Rp 2.000 per kg dengan kadar air 18 persen. MoU itu langsung disaksikan oleh Mentri PDT RI, H Helmy Faisal Zaini, Ketua masyarakat agribisnis Jagung Indonesia, Fadel

Muhammad dan mantan Menteri, Adi Sasono.

Selain menandatangani MoU, saat itu Bupati Dompu juga ditunjuk sebagai pembicara pada acara temu bisnis komoditi kabupaten daerah tertinggal bertemakan ‘’pembangunan kemitraan usaha dan pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal’’ yang diselenggarakan Kementerian PDT RI. Komoditi Kopi Tambora juga akan menjadi perhatian pemerintah ke depan. Bahkan saat ini, Pemda Dompu tengah mengupayakan dana CSR BI untuk mendukung pembelian hasil produksi Kopi Tambora. Selama ini, petani kesulitan menjual hasil produksinya sehingga terjadi praktik ijon. Padahal, jumlah produksi kopi Tambora setiap tahunnya bias mencapai 700 ton. “Kedepannya kita akan upayakan lagi untuk jambu mete, tapi untuk saat ini kita dahulukan kopi karena biayanya tidak terlalu besar,” kata H. Bambang di Pekat.

General Manajer PT PLN wilayah NTB, Ir Akbar Ali mengatakan, pihaknya menginginkan tampil di depan untuk berda dalam pembangunan Dompu dan Pekat khususnya. Kendati pihaknya harus mengeluarkan biaya besar untuk produksi sebagai konsekuensi penambahan mesin dari beroperasinya PLN 24 jam di Kecamatan Pekat. “Kita hanya mengharapkan keikhlasan masyarakat agar pohon yang dekat dengan jaringan untuk ditebang,” katanya.

Untuk operasi 24 jam di Pekat, saat ini kapasitas mesin yang beroperasi baru sekitar 1.000 KWH dari sebelumnya 800 KWH saat beroperasi 12 jam pada malam hari. Namun pihak PLN akan menambah mesinnya dalam waktu dekat. Setelah beroperasi 24 jam listrik di Pekat, maka tinggal daerah Kawangko Manggelewa yang belum beroperasi 24 jam di Dompu dan di wilayah Sait, Pai, Klawit di NTB. (ula/*)

(Suara NTB/ula) (Suara NTB/ula)

Peserta diskusi temu bisnis komoditi Kabupaten Daerah tertinggal melakukan foto bersama.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin duduk bersama dengan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga Ketua masyarakat agribisnis Jagung Indonesia, Fadel Muhammad dan mantan Menteri Koperasi dan UKM, Adi Sasono.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menandatangani MoU yang disaksikan oleh Menteri PDT RI, H. Helmy Faisal Zaini.

Istri Bupati Dompu, Hj. Eriati berfoto bersama dengan istri Plt Bupati Bima didampingi Kepala Bagian Humas Setda Dompu dan Kepala Bagian Hukum Setda Dompu.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dan Nunik Sri Martini Direktur PT Sarotama Dharma Kalparika selaku konsorsium kemitraan komoditas didampingi Menteri PDT RI, H. Helmy Faisal Zaini menunjukan MoU yang telah ditandatangani bersama di Jakarta, Senin (21/1) lalu.

(Suara NTB/ula)

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin didaulat sebagai pembicara soal jagung di temu bisnis komoditi kabupaten daerah tertinggal yang diselenggarakan Kementerian PDT di Jakarta.

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

SUARA NUSANTARA

Halaman 11

Diduga Pakai Narkoba

Raffi Ahmad Diamankan BNN

Jakarta (Suara NTB) Artis Raffi Ahmad bersama tiga rekannya, Wanda Hamidah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar diamankan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Minggu (27/1) pagi pukul 04.00 WIB. Mereka berempat termasuk dalam 17 orang yang ditangkap BNN. (ant/bali post)

MODIFIKASI CUACA - Anggota TNI AU memperhatikan awan yang akan dituangkan bahan semai powder guna mempercepat proses awan menjadi hujan (Jumping Process) dari Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara di ketinggian 10 ribu kaki, Jakarta, Sabtu (26/1).

Hujan Buatan Rp 13 Miliar Mulai Dilakukan Jakarta (Suara NTB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) menyatakan program rekayasa hujan senilai Rp 13 miliar dari posnya tetap akan dilakukan selama dua bulan mulai 26 Januari-25 Maret 2013 dengan bekerja sama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

“Teknologi Modifikasi Cuaca atau TMC tetap akan dilakukan sampai 25 Maret 2012 dengan dana kami sebesar Rp 13 miliar,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, di Jakarta, Minggu kemarin. Sutopo mengatakan pelaksanaan TMC dilakukan dengan mengerahkan empat pesawat terbang yaitu satu Hercules C-130 TNI AU dan tiga pesawat CASA 212-200 untuk mempercepat awan menjadi hujan.

Penerbangan dilakukan setiap hari dengan menjatuhkan hujan buatan sekaligus mendistribusikan hujan tersebut di luar area rawan banjir, contohnya ke laut lepas. “Teknologi ini memungkinkan untuk menjatuhkan hujan di luar area rawan banjir contohnya dialihkan ke laut,” katanya. Dengan teknologi itu, banjir diatasi dengan cara menghambat pertumbuhan awan tempat dipasang 25 titik GBG (Ground Based Generator) yang membakar flare berisi bahan higroskopis (NaCl).

Operasi itu juga didukung tiga radar hujan dan enam stasiun pos meteorologi di mana Posko Hercules berada di Lanud Halim Perdanakusuma sedangkan tiga Casa berada di lapangan terbang Pondok Cabe. “Dengan membuat hujan buatan melalui TMC ini kami perkirakan akan mampu mengurangi hujan di Jakarta sekitar 30 persen,” kata serta mengatakan “selain itu semua sungai yang mengalir ke wilayah Jakarta, dalam kondisi aman dan normal sehingga masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu cemas.”

Sampah yang muncul pascabanjir di DKI Jakarta mengalami peningkatan rata-rata 1.100 ton per hari, dengan jumlah terbesar berasal dari wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat, kata Kepala Dinas DKI Jakarta Unu Nurdin.

“Peningkatan sampah rata-rata 1.100 ton per hari, terbesar di Jakarta Utara dan Jakarta Barat,” katanya setelah mendampingi Gubernur DKI Jakarta Joko “Jokowi” Widodo meninjau sungai di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu siang. Produksi sampah di DKI Jakarta setiap hari secara fluktuatif sebesar 5.300 ton hingga 6.300 ton per hari, dengan demikian Dinas Kebersihan memerlukan truk pengangkut sampah ekstra untuk membawa sampah sisa banjir tersebut.

Ia menyebutkan jumlah unit truk yang dimiliki Pemerintah Provinsi sebanyak 523 unit, sehingga pihaknya akan menyewa truk tronton untuk membersihkan sampah-sampah tersebut.

“Kami perkirakan per wilayah, (timur, barat, utara dan selatan), akan diturunkan 50 truk tronton,” katanya.

Terkait mekanisme pengangkutan sampah, dia berharap peran serta warga dalam membuang sampah dapat mendukung petugas kebersihan ketika mengangkutnya. Dinas Kebersihan memiliki jadwal untuk mengangkut sampah, yaitu ketika subuh pukul 5.00 WIB dan malam hari pukul 22.00 WIB, maka diharapkan warga yang ingin membuang sampah bisa menyesuaikan dengan waktu-waktu tersebut agar tidak terjadi penumpukan.

“Itu tergantung masyarakat, apalagi sampah sisa banjir kebanyakan berupa perabotan rumah tangga yang bercampur lumpur. Itu memang agak sulit,” katanya. (ant/bali post)

Golkar Yakin Elektabilitas Aburizal Bakrie Terus Naik Denpasar (Suara NTB) Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar meyakini elektabilitas Aburizal Bakrie akan terus naik. “Kami meyakini akan bisa meningkat terus karena masih ada waktu 1,5 tahun menuju Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden RI,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo di Denpasar, Minggu kemarin.

Sejumlah lembaga survei dan survei internal Partai Golkar menunjukkan elektabilitas Aburizal masih berada di bawah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Menurut Cicip, Aburizal baru memulai kerja politik pada pertengahan 2012, sehingga mempengaruhi elektabilitasnya di masyarakat.

“Aburizal belum setahun melakukan kerja politik, khususnya kampanye untuk bakal calon presiden pada Pemilu 2014,” ucapnya di sela Rapat Kerja Daerah III DPD Partai Golkar Bali.

Sementara itu, Cicip mengatakan Golkar telah memenangi sekitar 50 persen pilkada di Indonesia. Capaian ini diharapkan mampu mendorong kemenangan Golkar pada pemilu mendatang.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan stabilitas politik dan keamanan dapat terjaga sepanjang 2013 dan menjelang pemilu 2014 sehingga perhelatan politik lima tahunan itu dapat berlangsung dengan tertib.

“Menuju Pemilu 2014, saya mengajak saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat di seluruh Tanah Air dan seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan kehidupan berdemokrasi yang santun, beretika, teduh, dan damai,” kata Presiden saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang berlangsung di Istana Negara Jakarta, Jumat malam.

Kepala Negara mengatakan kondisi keamanan dan ketertiban yang stabil dapat membantu pembangunan berlangsung dengan baik. “Suasana yang tertib, aman dan damai seperti itu amat kita perlukan untuk membangun negara kita menuju masa depan yang lebih baik,” kata Presiden.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wapres Boediono, Ibu Negara Ani Yudhoyono dan juga Herawati Boediono tersebut, Presiden juga mengajak semua kalangan untuk bisa membantu masyarakat yang tengah dilanda bencana di sejumlah daerah di Indonesia.

“Berkaitan dengan sejumlah musibah bencana alam yang terjadi di negeri kita, saya mengajak saudara-saudara yang memiliki kemampuan untuk mengulurkan tangan, bersamasama mengurangi beban dan kesulitan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah itu. Sekecil apapun dan dalam bentuk apapun bantuan yang kita berikan, bantuan itu akan sungguh berguna, serta merupakan wujud dari kesalehan sosial kita,” kata Presiden. (ant/ bali post) Sharif Cicip Sutardjo (Suara NTB/ist)

Deputi Pemberantasan BNN Irjen Pol Benny Mamoto di Jakarta, Minggu sore menyebutkan, barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara diantaranya MDNA sejenis ekstasi yang sudah dihancurkan dalam kapsul dan dua linting ganja.

Benny juga mensinyalir, satu dari 17 orang tersebut juga diduga menjadi penyedia narkoba yang ditemukan di rumah Raffi Ahmad. “Barang itu berasal dari satu orang.

Dia adalah seorang laki-laki itu sudah ditunjuk oleh beber-

apa dari 17 orang yang diamankan, tapi bukan dari empat orang artis,” kata Benny.

BNN berita ini ditulis belum mengeluarkan hasil laboratorium dari 17 orang yang ditangkap, termasuk empat orang artis yakni Raffi Ahmad, Wanda Hamidah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar. “Hasil laboratorium belum, jadi kita mohon sabar menunggu. Kita ingin kroscek ulang supaya pasti hasilnya,” kata Benny.

Urusan penangkapan Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah ini merembet ke persoalan

politik. Sebab, keduanya merupakan bakal calon legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, Wanda Hamidah saat ini duduk sebagai Anggota DPRD DKI Jakarta dari PAN. Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Teguh Juwarno, menegaskan, keduanya bisa dicoret seandainya terbukti menggunakan narkoba. “Kalau benar seperti yang dikatakan polisi, DPP PAN harus langsung mencoret atau PAW yang bersangkutan,” kata Teguh.

Sekretaris Fraksi PAN DPR RI itu menyebutkan, Raffi maupun Wanda Hamidah direkrut sebagai tokoh masyarakat atau 10 persen dari caleg. “Raffi Ahmad adalah tokoh anak muda. WH tokoh wanita. Jika ternyata memakai (narkoba), ya tidak pantas di PAN,” ujar Teguh.

Raffi, kata Teguh, telah mendaftar sebagai bakal caleg namun untuk daerah pemilihan (dapil) Raffi, DPP PAN belum menentukan. “Raffi belum diplot untuk dapil. Sementara WH untuk dapil DKI Jakarta,” kata Teguh.

Sementara itu, Irwansyah dan Zaskia Sungkar dikabarkan tidak berada di rumah saat penggeledahan berlangsung.

Masum, Ketua RT tempat tinggal Raffi Ahmad mengungkap-

kan, Irwansyah dan Zaskia datang ke lokasi saat kediaman Raffi tengah digeledah. Ibunda Zaskia, Fanny Bauty mengungkapkan, anaknya bersama suaminya, Irwansyah datang pagi – pagi ke rumah Raffi untuk urusan pekerjaan.

Sebab, rumah produksi yang dikelola Irwansyah bekerjasama dengan Raffi untuk sebuah acara. Untuk mendapatkan tanda tangan Raffi, keduanya pun langsung menuju Lebak Bulus sepulang syuting FTV. “Jadi pulang syuting FTV mereka ke sana ngejar Raffi untuk tanda tangan.

Pada saat mereka sampai mereka lihat Raffi sudah digerebek. Makanya mereka sekarang ikut ke BNN untuk dimintai keterangan,” jelas Fanny. (ant/bali post)

(ant/bali post)

LONGSOR AGAM - Sejumlah warga dan anggota TNI berada dilokasi longosr untuk mencari korban longsor yang masih tertimbun oleh material longsor, di Daerah Kapuang Dadok, Nagari Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumbar, Minggu (27/1).

Diperkirakan 25 Warga Agam Tertimbun Tanah Longsor LubukBasung (Suara NTB) Diperkirakan terdapat 25 warga Dadok, Nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat tertimbun tanah longsor dari bukit di wilayah tersebut.

Sekretaris Wali Nagari Sungai Batang Katik di Lubukbasung, Minggu, mengatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama Polsek Tanjung Raya, pihak kecamatan, dan masyarakat, saat ini masih melakukan pencarian korban yang tertimbun.

Longsor terjadi sekitar tengtah malam akibat hujan yang terus mengguyur pada Sabtu (26/1). Longsor itu telah menimbun sekitar 10 rumah dan memaksa warga untuk mengungsi.

“Tim juga berhasil menemukan dua orang warga dalam keadaan sehat dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lubukbasung,” kata Katik.

Kepala BPBD Kabupaten Agam

Bambang Wasito mengatakan bahwa curah hujan relatif sangat tinggi melanda wilayah Kabupaten Agam Sabtu (26/ 1) pukul 19.00 sampai 22.00 WIB. Hujan ini juga mengakibatkan 43 kepala keluarga di Balingka Kecamatan Ampek Koto mengungsi ke Masjid Inyiak Seh Daud akibat banjir. Lalu, sebanyak 200 kepala keluarga di Jorong Subarang terisolasi akibat jembatan putus.

Di tempat terpisah, Bupati Agam Indra Catri, mengatakan bahwa pihaknya meminta intansi terkait agar segera mengambil tindakan. Fasilitas yang rusak, kata dia, akan segera diperbaiki agar mempermudah akses masyarakat. Ia juga meminta agar masyarakat meningkatkan kewaspadaan saat curah hujan dan berlindung ke daerah lebih aman.

Di Kabupaten Kerinci, Jambi, sebanyak empat pekerja pengeboran eksplorasi panas bumi yang dioperasikan PT Pertamina Geothermal Ener-

Operator Telekomunikasi Diminta Tetap Waspada Jakarta (Suara NTB) Operator telekomunikasi diminta untuk tetap berada dalam kewaspadaan tinggi, mengingat prakiraan cuaca yang menyebutkan curah hujan di Indonesia masih tinggi hingga 1,5 bulan ke depan.

“Prakiraan BMKG menunjukkan bahwa curah hujan masih akan tinggi dalam 1,5 bulan ke depan sehingga kami meminta dan mengingatkan operator agar tetap dalam keadaan high alert,” kata kata Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika, Gatot S. Dewa Broto, di Jakarta, Minggu kemarin.

Ia mengatakan, kewaspadaan tinggi tersebut tidak hanya diberlakukan di wilayah Jakarta dan sekitarnya pascamusibah banjir, melainkan di seluruh wilayah Indonesia. “Ini tidak hanya untuk Jakarta saja tetapi juga berlaku di seluruh Indonesia karena kita tahu misalnya ada daerah yang terkena banjir di lintas Purwokerto-Yogyakarta atau ada longsor di Agam,” katanya.

Pihaknya berharap dalam kondisi

seburuk apapun kualitas dan layanan telekomunikasi tetap prima sehingga bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Ia menegaskan high alert tersebut terutama diterapkan dalam hal antisipasi seandainya sejumlah sentra infrastruktur layanan telekomunikasi berada di tempat yang lebih rendah dari ketinggian tanah yang berada di sekitarnya.

Gatot juga meminta operator mewaspadai kemungkinan pemadaman listrik di sejumlah daerah ataupun terputusnya suplai listrik di sejumlah sentra layanan telekomunikasi. “Kepada para penyelenggara telekomunikasi juga diminta untuk menyiapkan alternatif back up dengan tujuan agar seandainya terputus suplai energinya dapat segera diantisipasi dalam hitungan waktu sesingkat mungkin,” katanya.

Selain itu, karena cukup tingginya penggunaan media sosial dan komunikasi di kalangan masyarakat, maka kualitas layanan telekomunikasi harus tetap terjaga dengan baik. (ant/bali post)

gy, tewas akibat longsor di lokasi pertambangan tersebut. Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), Adiatma Sardjito di Jakarta, Minggu mengatakan, musibah tersebut terjadi Sabtu (26/1) malam sekitar pukul 19.30 WIB di lokasi pengeboran Kerinci B-1, Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci.

Menurut Adiatma Sardjito, nama korban meninggal adalah Tri (PT PRA), Yanto (PT RPN), Ahmad Saiku (PT Harco), dan Nasoka (PT Air Drilling). “Kami menyampaikan belasungkawa atas musibah tanah longsor yang tidak terduga karena faktor alam ini,” ujarnya.

Dirut PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan dan Dirut PGE, Slamet Riadhy langsung menuju lokasi kejadian, Minggu pagi. Adiatma menjelaskan, sebelum bencana longsor, hujan deras mengguyur lokasi sejak Sabtu (26/1) pukul 15.00 WIB.

Selain menewaskan empat pekerja, bencana tanah longsor tersebut mengakibatkan lima pekerja luka dan satu lainnya belum ditemukan. “Semua korban sudah dievakuasi dan dikirim ke rumah sakit terdekat untuk proses perawatan,” ujarnya. Sementara itu, korban yang belum berhasil ditemukan diketahui bernama Miswanto (mud boy).

Total pekerja yang berada di lokasi B-1 berjumlah 63 orang. PGE dengan dibantu tim Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemda, aparat terkait, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci saat ini sedang berupaya untuk mencari Miswanto yang belum ditemukan, merawat korban luka dan membersihkan tanah longsoran. Peristiwa longsor itu tidak menimbulkan dampak penurunan produksi panas bumi Sungai Penuh karena masih berstatus eksplorasi. (ant/bali post)

Redenominasi Mata Uang Ibarat Ilusi Yogyakarta (Suara NTB) Redenominasi atau penyederhanaan nilai mata uang hanya sebuah ilusi yang dilakukan oleh moneter perbankan tanpa ada substansinya sama sekali, kata pengamat ekonomi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Ahmad Ma‘ruf.

“Kebijakan redenominasi yang dibuat oleh pemerintah dan Bank Indonesia (BI) tersebut hanya kegiatan yang bersifat lips service. Jadi, bukan kebijakan substantif,” katanya di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut dia, redenominasi lebih pada atribut saja agar kelihatan gagah seperti di negara-negara lain. Kebijakan itu sebenarnya menutupi kelemahan yang menjadi tanggung jawab BI. “Untuk menutupi kelemahan itu BI mengeluarkan kebijakakan yang seolaholah bagus. Padahal tidak ada substansinya sama sekali,” kata dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu. Jadi, kata dia, subtansinya tidak ada.

Masyarakat mungkin akan merasa senang dengan kebijakan itu karena melihat uang yang awalnya Rp 10.000 menjadi Rp 10.

“Masyarakat akan menjadi bangga karena seperti negara-negara lain tetapi kebanggaan itu hanya kebanggaan semu.

Kami baru bisa bangga kalau nilai tukar rupiah kita itu sudah bagus, tetapi sekarang masih belum bagus,” katanya.

Jadi, menurut dia, masyarakat harus cerdas dalam mengkritisi hal itu. Selain itu BI juga harus lebih fokus pada masalah bangsa yang dihadapi saat ini. “BI lebih baik fokus pada pengendalian inflasi dan perbaikan nilai tukar rupiah. Fokus pada mengelola sistem moneter perbankan atau kejahatan yang menggunakan instrumen perbankan, dan hal itu yang seharusnya menjadi fokus BI,” katanya.

Ia mengatakan masalah bangsa sekarang antara lain ketimpangan pembangunan, nilai tukar rupiah, dan inflasi yang masih di atas lima persen. Negara harus fokus pada pendapatan real income.

“Hal itu penting karena yang dibutuhkan masyarakat adalah kemampuan memproduksi, bukan kemampuan membeli seperti yang terjadi saat ini. Ketidakberdayaan itu yang seharusnya menjadi fokus negara untuk diperbaiki,” katanya. (ant/bali post)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

SUARA NTB Senin, 28 Januari 2013

RESEP PENGOBATAN HERBAL ASLI TIONGKOK TIDAK ADA EFEK SAMPING Presentase timbulnya diabetes di Indonesia diperkirakan mencapai 17,8%, ada sekittar 18 juta lebih penderita diabetes sangat menyiksa kehidupan penderitnya, terutama bahaya yang timbul pada tubuh, antara lain beresiko menimbulkan kerusakan parah pada organ hati , otak, paru-paru, liver , ginjal dan alat reproduksi. Apalagi jika terjadi komplikasi kondisi akan semakin parah, sehingga presentase kematian akibat penyakit diabetes sangatlah tinggi. Lembaga Kesehatan Dunia (WHO) bahkan menyebutkan penyakit diabetes sebagai salah satu pembunuh terbesar di dunia yang sangat membahayakan setelah kanker. Besarnya jumlah penderita di Indonesia harus sangat di waspadai. Gejala diabetes berupa : banyak minum,banyak makan, banyak kencing, berat badan menurun drastis , sakit kepala, insomnia, seluruh tubuh tidak bertenaga, gangguan penglihatan mata, kaki tangan kesemutan dan membengkak, borok pada kulit, susah BAB, pada pria akan muncul ejakulasi dini, fungsi seksual menurun dan lainnya . Bahaya komplikasi yang ditimbulkan penyakit diabetes antara lain : penyakt jantung , hipertensi,ginjal , mata dan lainnya.

Metode pengobatan eksklusif TCM memiliki sejarah 2000 tahun lebih, merupakan ilmu pengobatan yang sangat mujarab,sudah terkenal hampir di seluruh dunia. Hongkong

Medistra TCM sudah hadir di dunia sekitar 38 tahun, menerapkan sistem pengobatan modern berstandar internasional , sekarang ini merupakan satu-satunya pusat pengobatan penyakit kronis terbesar dan terpercaya dengan metode eksklusif TCM. Bidang pengobatan utamanya antara lain : penyakit diabetes dan komplikasinya, berbagai jenis kanker/tumor, radang hidung dan tenggorokan, asma , ginjal, penyakit usus dan lambung, impotensi , ejakulasi dini, radang prostat , pembesaran prostat, penyakit seksual pria / wanita, kemandulan pria/wanita, stroke, lumpuh setengah badan, remati,wasir,dll.

Hongkong Medistra TCM , dengan kerja keras penelitian sekitar 12 tahun lebih, menggunakan 108 jenis obat herbal TCM yang diolah dengan teknologi tinggi menhasilkan zat obat yang sangat efektif mengatasi penyakit diabetes, berhasil menemukan metode pengobatan yang sangat mujarab yakni (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa).

Rata-rata setelah diobati 2-3 hari, kadar gula menurun normal, gejala banyak kencing , sakit kepala, sering haus, seluruh tubuh tidak bertennaga, sakit kepala,susah tidur, dan lainnya berangsur menghilang secara nyata, pasien akan kembali berseangat. Setelah 30 hari akan pulih total, setelah diatasi tidak kambuh kembali. Metode eksklusif ini merupakan resep rahasia satu-satunya yang hanya bisa di dapatkan di Hongkong Medistra TCM. Metode TCM (Hongkong 3 plus 1 Liao Fa). Diabetes telah mendapat respon yang sangat hangat dari masyarakat di Tiongkok, Hongkong, dan beberpa Negara lainnya. Juga mendapatkan liputan pemberitaan berbagai media. Ini merupakan terobosan terbaru dalam mengatasi penyakit diabetes. Sekarang ini sudah hadir dan memberikan kontribusi dalam membantu megatasi diabetes yang dialami masyarakat Indonesia .

Ibu Shinta,51 tahun, warga depok. Menderita penyakit diabetes (kencing ma-

nis) sudah ada 13 tahin, kondisi gula darah tinggi, bahkan mengalami borok pada kaki, komplikasi juga terjadi di organ jantung dan ginjal. Ini mungkin karena pengaruh konsumsi obat dalam jangka panjang, namun sangat sangat disayangkan belum bisa pulih. Saya sudah hampir putus asa berobat kemanapun juga hasilnya sama saa selalu kam- buh. Sampai akhirnya suami saya minta agar berobat ke Hongkong Medistra TCM, ternyata hasilnya sangat mujarab, kondisi gula darah stabil , dan komplikasi organ jantung dan ginjal sudah berkurang secara nyata. Sekarang saya sudah sehat dan beraktifitas secara normal.

Rapat Akhir Tahun Ke-IX

KSP Lombok Sejati Narmada Targetkan Pertumbuhan Hingga 40 Persen

Ketua KSP Lombok Sejati H. M. Suparjito, S. Sos (paling kiri depan), mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, Kabid Koperasi Besar, Drs. Sudiarsya (tengah), dan Wakil Bupati Lombok Barat Dr. H. Mahrip, SE, MM pada pelaksanaan RAT kemarin

Giri Menang (Suara NTB) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Lombok Sejati, Narmada, Lombok Barat, sukses melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT), yang menjadi agenda tahunan setiap koperasi. Didapatkan pertumbuhan koperasi terbesar di NTB ini sebesar 15,76 persen ditahun 2012. Sehingga, pada setahun mendatang, pertumbuhan secara umum, mencakup Sisa Hasil Usaha (SHU), Aset, Dana Pihak Ke-3, Modal Sendiri dan pinjaman yang diberikan akan meningkat sebesar 40 persen.

Pelaksanaan RAT yang berlangsung di ballroom KSP Lombok Sejati, Minggu (27/1), yang dimulai sejak pukul 08.00

Ketua KSP Lombok Sejati H. M. Suparjito, S. Sos saat menerima masukan-masukan dari anggota pada RAT

Pejabat Dekopinwil, Diskop NTB serta perwakilan dari perbankan mitra

Registrasi

Ketua KSP Lombok Sejati, H. M. Suparjito, S. Sos bersama Wakil Bupati Lombok Barat DR. H. Mahrip, SE, MM.

hingga pukul 16.00 ini berlangsung tertib dan lancar. Sekaligus dirangkai juga dengan pelatikan pengurus baru KSP, masa bhakti 2013-2015.

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran Dinas Koperasi dan UMKM NTB, dan Dinas Koperasi Kabupaten Lombok Barat, Wakil Bupati Lombok Barat, Dr. H. Mahrip, SE, MM, jajaran Dewan Koperasi Wilayah (Dekopinwil) NTB, perwakilan perbankan mitra, Bukopin, Muamalat, dan Bank BTN, pengawas KSP Lombok Sejati, tentunya Ketua KSP Lombok Sejati, H. M. Suparjito, S. Sos, serta perwakilan anggota se-pulau Lombok.

Dalam kesempatan tersebut, apreasi diberikan langsung oleh semua pihak, baik oleh Wakil Bupati Lombok Barat sendiri, Dinas Koperasi, serta perbankan mitra, selain anggota yang ikut RAT. Karena menanggap keberhasilan yang dicapai KSP Lombok Sejati, cukup membanggakan dalam kurun waktu Sembilan tahun keberadaannya.

Karena, tidak saja memberikan kesejahteraan kepada seluruh anggotanya yang mencapai empat ribuan anggota, yang tersebar di pulau Lombok dan Sumbawa. Tetapi, KSP Lombok Sejati dipandang telah mampu meningkatkan perekonomian pelaku UKM, meningkatkan tenaga kerja, serta mengangkat nama NTB di tingkat nasional, sebagai perwakilan daerah untuk koperasi yang masuk nominasi terbaik di Indonesia.

Ketua KSP Lombok Sejati, H. M. Suparjito, S. Sos memaparkan, pertumbuhan yang dirata-ratakan sebesar 15 persen lebih pada tahun 2012, diantaranya didapatkan dari, simpanan yang pada tahun 2011 hanya sebesar Rp 14,414 miliar, naik menjadi Rp 21.031 miliar (45,9%), pinjaman lembaga, dari Rp 5.514 miliar berkurang menjadi Rp 3.497 miliar. Pinjaman diberikan, dari Rp 14.123 miliar tahun 2011,naik menjadi Rp 20.171 miliar.

Selain itu, nilai aset yang pada tahun 2011 hanya Rp 24.410 miliar, naik mejadi Rp 31.070 miliar (21,44%), begitu pula dengan modal yang sebesar Rp 3.335 miliar bertambah H. M. Suparjito

menjadi Rp 4.263 miliar (21,77%). Demikian juga untuk pinjaman lancar, tumbuh sebesar 0,74 persen, serta keanggotaan yang berkembang sebesar 30,84 persen, dengan total anggota sebanyak 4.098 orang.

Melihat pertumbuhan dari semua aspek tersebut, H. Suparjito menyebut, pada RAT selanjutnya pada tahun 2014, pertumbuhan secara keseluruhan ditarget sebesar 40 persen. Dengan berbagai strategi pengembangan yang akan dilakukan, baik dari sisi pemaksimalan layanan, oleh pengurus KSP dan anggota, tentunya dengan menjemput bola, hingga menyentuh seluruh pelosok daerah di NTB. Selain itu, berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya diharapkan dapat terealisasikan penambahannya, guna memperlancar akses. Termasuk dengan memaksimalkan layanan termudah dan praktis, melalui sistem online. “Semua sisi adalah terus dilakukan perbaikan, karena selain program jang k a pendek, K S P Lombok Sejati j u g a memiliki program jang-

ka panjang, bagaimana kemudian koperasi ini dikenal tidak saja seacara nasional, tetapi diupayakan menembus jajaran koperasi berlabel internasional,� terangnya optimis.

Harapannya, progres usaha yang menjadi targetnya pada tahun ini, khususnya dengan tetap memfokuskan pada usaha simpan pinjam, dapat dilakukan seseuai rencana, guna mewujudkan, prinsip koperasi, dari oleh dan untuk kesejahteraan anggota.

Selanjutnya, dilantik kepengurusanbaruhingga2015mendatang, dengan struktur, H. M. Suparjito, S. Sos selaku Ketua, Suhartono, S. Sos selaku KetuaI,NgakanPutu Kompiang Alit selaku Ketua II, Dwi Sumaryani, SKM sekalu Sekretaris, serta Ika Siswati selaku bendahara. Di akhir acara, dilaksanakan juga pembagian reward kepada anggota dan pegawai yang berprestasi, mencakup semua penilaian. (bul)