Snt28022015 by Suara NTB

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500

Rp. 75.000 Rp. 80.000

SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila

SABTU, 28 FEBRUARI 2015

16 HALAMAN NOMOR 295 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Gubernur Desak Komisi X Prioritaskan Mandalika Resort Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi mendesak pemerintah pusat melalui Komisi X DPR-RI untuk memprioritaskan

percepatan pembangunan di kawasan Mandalika Resort. Desakan tersebut agar pemerintah memberi dukungan kebijakan penganggaran untuk men-

dongkrak kinerja Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC) yang akan membangun kawasan tersebut. Bersambung ke hal 15 (Suara NTB/bul)

KUNJUNGAN - Anggota Komisi X Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) bersama yang lainnya berkunjung ke kawasan Mandalika Resort di Lombok Tengah, kemarin.

Kajati Pastikan Proses KPA di Semua Kasus Mataram (Suara NTB) Anggapan bahwa penegakan hukum dalam kasus korupsi di NTB masih timpang karena tidak menyentuh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dibantah Kajati NTB Fadil Zumhanna,SH, MH. Bahwa ada pihak – pihak lain yang terindikasi terlibat, dipastikan tetap akan diproses sepanjang ada bukti kuat. ‘’Kami sebenarnya tidak diam. Semua pihak, jika memang ada yang terlibat, ya kami proses,’’ tegas Kajati

TO K O H Kedaulatan Harga Mati ASISTEN Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha, SH mengatakan aksi tiga pesawat Sukhoi SU-30MKI di wilayah udara Bali dan NTB merupakan patroli rutin yang dilakukan pihaknya. Bersambung Ngakan Gede Sugiartha ke hal 15

KO M E N TTAA R

(Suara NTB/nas)

Garansi Tanpa Intervensi ISYARAT pelimpahan kasus dari KPK ke daerah, disambut Kejaksaan Tinggi NTB. Ini berbeda dengan sikap pegiat antikorupsi termasuk Komisi Yudisial (KY) yang menentang rencana tersebut. Menurut pendapat Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Fadil Zumhanna, SH,MH, tidak ada masalah jika harus menerima pelimpahan perkara dari lembaga antirasuah itu, sebesar apapun kerugian negara dan jabatan tersangkanya. Apalagi itu perintah langsung Kejaksaan Agung, Bersambung ke hal 15

NTB, Fadil Zumhanna, SH, MH, Jumat (27/2), didampingi Aspidsus Suripto Irianto, SH. Kajati mengaku sadar, bahwa

korupsi tidak berdiri sendiri. Karena dalam sebuah kegiatan yang berujung masalah, tentu tidak hanya satu orang yang bertang-

gung jawab. ‘’Tidak adil tentunya, kalau hanya satu orang diproses. Tapi masyarakat juga harus sabar, karena kami juga sedang bekerja. Tidak perlu harus gembar- gembor, tapi yang penting hasilnya ada,’’ tegasnya. Dari awal, Kajati juga ingin bekerja rileks namun pasti dalam hal penegakan hukum. Bersambung ke hal 15

’’

Tidak adil tentunya, kalau hanya satu orang diproses. Fadil Zumhanna

TNI ”Perang” Soal Smelter, Pemerintah Pusat Lawan Kemiskinan di NTB Harus Tegas pada Newmont Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi meminta pemerintah pusat untuk bersikap lebih tegas kepada perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia termasuk PT. Newmont Nusa Tenggara (PTNNT) untuk membangun pabrik pengolahan konsentrat (smelter) di dalam negeri. Gubernur juga mendorong, Newmont untuk membangun smelter di NTB. “Makanya kita minta pemerintah pusat untuk lebih tegas di dalam

masalah pengolahan konsentrat dalam negeri itu,” kata Gubernur ditemui usai penandatanganan MoU antara Pemprov NTB dengan Panglima TNI terkait pengentasan kemiskinan dan pembangunan pariwisata di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Jumat (27/2) siang. Dikatakan, sesuai dengan ketentuan, pembangunan smelter itu diwajibkan di dalam negeri. Sehingga, dimanapun perusahaan pertambangan bisa membangun smelter. Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB dan TNI melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum Of Understanding (MoU) terkait dengan percepatan pengentasan kemiskinan dan mendukung kemajuan sektor pariwisata. Penandatangan MoU dilakukan Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi dan Panglima TNI yang diwakili Asisten Teritorial (Aster) Panglima TNI, Mayjen TNI Ngakan Gede Sugiartha, SH. ‘’Ini bagian dari mempercepat proses pengentasan kemiskinan. Substansinya di MoU itu mengentaskan kemiskinan. Bisa masalah ketahanan pangan, bedah rumah yang tak layak huni,” katanya usai penandatanganan MoU di Kantor Gubernur, Jumat (27/2) siang. Dijelaskan, sesuai dengan UU tentang TNI, tugas pokok dan fungsi adalah melakukan operasi militer dan operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu, lan-

(Suara NTB/nas)

KESEPAKATAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi ( kiri) bersama Aster Panglima TNI, Ngakan Gede Sugiartha (tengah) dan Danrem 162/WB, Lalu Rudy Irham Srigede, usai menandatangani kesepakatan percepatan pengentasan kemiskinan dan mendukung kemajuan sektor pariwisata, kemarin. jut Gede Sugiartha yakni membantu pemerintah daerah apabila diminta dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat. Termasuk di dalamnya mendukung ketahanan atau kedaulatan pangan. Bersambung ke hal 15

Penanganan Perkara Korupsi di Kejati NTB

Genjot Kasus Baru, Atensi Perkara Lama (Suara NTB/dok)

Fadil Zumhanna

Dalam dua bulan terakhir, setidaknya sudah lima berkas perkara korupsi diproses Kejaksaan Tinggi NTB. Di luar itu, ada dua perkara yang sudah masuk tahap penuntutan dengan kerugian negara mencapai Rp 1 miliar lebih. KELIMA perkara itu, kasus dugaan korupsi pada proyek Tempat Pembangunan Akhir (TPA) Desa Batu Putih, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Sudah tiga tersangka ditetapkan, LHG sebagai koordinator pekerjaan proyek senilai Rp 7,091 miliar tersebut. Dua tersangka lainnya, IS sebagai rekanan lokal dan DS sebagai rekanan dari Jakarta. Kasus ini masih terus diproses, terakhir dimintai keterangan Ke-

pala Dinas PU Provinsi NTB, Ir.H.Dwi Sugiyanto. Kasus kedua, proyek Survey Investigasi dan Desain (SID) pada Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH), yang sudah menetapkan tersangka satu orang pejabat PPK, Ir. HM, M.Si. Kasus ini juga masih terus diproses. Pagu anggaran proyek ini senilai Rp 1,081 miliar lebih.

Kasus baru lainnya, proyek anjungan NTB pada Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Item proyek ini, berupa perbaikan anjungan NTB, tahun anggaran 2013, dengan pekerjaan tempat parkir, penyempurnaan panggung dan ornamen landscape, pemasangan lampu anjungan. Kasus ini sudah ditetapkan dua tersangka, NF sebagai Kepala Kantor Penghubung NTB di Jakarta, serta PPK berinisial BZF. Proyek ini senilai Rp 600 juta lebih. Sehingga jika ditotal, selama dua bulan terakhir, Kejaksaan menuntaskan tiga perkara tersebut senilai Rp 8,7 miliar. ‘’Tiga kasus ini hampir rampung di tingkat penyidikan, jika sudah

lengkap, akan dilimpahkan ke tahap penuntutan,” jelas Kajati NTB Fadil Zumhanna, SH,MH didampingi Aspidsus Suripto Irianto, SH, Jumat (27/2). Tidak menutup peluang, kasus- kasus ini masih akan dikembangkan ke tersangka lain, karena menurut Kajati, masih akan terus diproses. ‘’Prosesnya masih tetap lanjut. Kalau ada bukti baru, kita akan proses keterlibatan pihak lainnya,” sambungnya. Di luar perkara yang masih penyidikan, Kajati juga membeberkan dua kasus dengan status masuk tahap penuntutan. Total nilai kerugian negara dari kasus ini, mencapai Rp 1 miliar lebih. Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Musim Hujan

Puluhan Rumah di Karang Genteng Langganan Banjir

Terapkan PHBS

(Suara NTB/ynt)

Harga Beras Idealnya Rp 8 Ribu per Kilogram MAHALNYA harga beras belakangan ini, dinilai sebagai akibat tidak adanya regulasi yang mengatur standar harga beras. Demikian penilaian Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram, Ehlas, SH. ‘’Kalau seperti inikan masyarakat yang dikorbankan,’’ katanya menjawab Suara NTB, Jumat (27/2). Yang paling merasakan beratnya membeli beras dengan harga antara Rp 12 – 13 ribu per kilogram, menurut dia, adalah masyarakat yang kurang mampu. Meskipun mendapat jatah beras bulog yang semestinya dibeli dengan harga yang telah ditentukan, namun pada kenyataannya, harga yang mereka bayar cenderung lebih tinggi. Pihak kelurahan ataupun lingkungan biasanya berasalan, kenaikan harga akibat biaya transportasi yang harus dikeluarkan untuk mengantar beras tersebut. Tidak hanya masyarakat sebagai konsumen beras, petanipun sesungguhnya dirugikan juga akibat tidak adanya standar harga penjualan gabah dari petani kepada para pengepul. ‘’Kalau sekarang harganya tinggi, siapa yang menentukan,’’ tanyanya. Untuk itu, sebagai solusi jangka pendek, Ehlas menekankan pentingnya regulasi mengenai standar harga beras ataupun gabah. Baik dari petani kepada pengepul, maupun penjualan beras di tingkat pengecer. Ehlas menganggap, operasi pasar beras murah yang dilakukan Bulog, tidak akan mampu mengendalikan harga beras yang terlanjur melambung tinggi. ‘’Ya terkendalinya pas operasi pasar itu saja. Setelah itu, akan kembali mahal,’’ ujarnya. Ia menyesalkan sikap Bulog yang baru turun tangan setelah harga beras menjadi mahal. ‘’Saat petani panen, kenapa Bulog diam saja,’’ cetusnya. Mestinya, hasil panen petani diserah oleh Bulog dengan harga yang memadai. Sehingga petani tidak tergiur melepas gabahnya kepada para tengkulak yang membeli dengan harga murah. Seharusnya, dengan status surplus beras, dibarengi pula dengan meningkatnya kesejahteraan petani. Dikatakan Ehlas, dilihat dari harga pembelian gabah, harga beras di pasaran idealnya Rp 7 – 8 ribu per kilogram. Pada bagian lain, Ehlas juga menguraikan solusi jangka panjang untuk menjamin ketersediaan beras, maka luas lahan pertanian jangan dibiarkan terus menyusut. Untuk itu saat ini, baik petani maupun masyarakat sangat membutuhkan kehadiran regulasi mengenai lahan pertanian dan juga standar harga Ehlas beras. (fit) (Suara NTB/fit)

Mataram (Suara NTB) Pada saat musim hujan seperti saat ini, sekitar 40 unit rumah di Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram kerap menjadi langganan terendam banjir atau genangan. Lurah Pagutan, Anuri mengatakan walaupun intensitas hujan tidak besar tapi berlangsung dalam waktu yang lama, rumah warga di RT 02 Karang Genteng ini selalu digenangi air. “Kondisi ini memang dari dulu khususnya di Karang Genteng RT 02. Bahkan saya pernah malam-malam turun kesana pada saat hujan untuk memantau,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Kamis (27/ 2). Anuri menyebutkan jumlah warga yang tinggal di lingkungan rentan banjir ini kurang dari 100 kepala keluarga (KK). Mereka juga harus selalu siap siaga pada saat musim hujan tiba. “Mau tidak mau mereka harus selalu siap,” cetusnya. Selain di Karang Genteng, genangan maupun banjir pun kerap melanda warga Lingkungan Peresak Timur, khususnya yang berada di wilayah RT 04. Menurutnya hal ini kerap terjadi karena struktur tanah yang

(Suara NTB/cem)

SEPI PEMINAT - Operasi pasar yang digelar oleh Divre Bulog NTB di Pasar Kebon Roek sepi peminat. Sepinya pembeli karena kualitas beras yang tidak bagus.

Beras Tak Berkualitas

Operasi Pasar Sepi Peminat Mataram (Suara NTB) Operasi pasar (OP) yang gelar oleh Divre Badan Urusan Logistik (Bulog) NTB sepi peminat. Pasalnya, beras yang jual kepada masyarakat dinilai tidak berkualitas. Pantauan Suara NTB, OP dimulai sekitar pukul 09.00 wita di lima titik secara bersamaan yakni, Pasar Kebon Roek, Pagesangan, Mandalika, Cakra dan Sindu. Pemandangan tak biasanya terjadi seperti OP sebelumnya, karena masyarakat berbondong - bondong membeli kebutuhan dinilai murah. Akan tetapi kali ini, nyaris seluruh OP yang diadakan oleh Bulog untuk menekan lonjakan harga beras sepi peminat. Salah orang warga, Samar ditemui di Pasar Kebon Roek mengaku, enggan membeli beras di OP karena kualitas beras dinilai tidak layak konsumsi serta tidak jauh berbeda dengan beras bantuan miskin yang diterima dari kepala lingkungan. “Berasnya hitam sama kayak beras raskin itu,” kata Samar Jumat (27/2). Samar membandingkan harga beras dengan kualitas super di pasar sekitar Rp 12.000 hingga 13.000 dibandingkan harga di OP Rp 7.400, Artinya, selisihnya tidak jauh berbeda dan ia memilih membeli beras kualitas super di pasaran. “Bedanya cuman Rp 4 ribu, mending beli yang super aja,” katanya. Namun demikian, pemer-

intah diminta sesegara mungkin menurunkan harga beras, sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat kecil. Selain itu, pihak Bulog harus serius melakukan OP dan memberikan masyarakat beras kualitas bagus. Warga lainnya, Rahimin mengaku terpaksa membeli 60 kilogram beras untuk dijual kembali kepada masyarakat meskipun kualitasnya tidak bagus. Ia tidak menyebutkan berapa harga beras yang akan dijual kembali tersebut, tetapi akan disesuaikan dengan pembelian di OP. “Saya beli banyak buat dijual di rumah,” akunya. Dia menegaskan, supaya pemerintah segera menanggulangi dengan turun

Mataram (Suara NTB) Sebanyak 50 paket proyek senilai kurang lebih Rp 100 miliar yang tersebar di 13 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan segera ditender. Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Pengendalian Pembangunan (APP) Setda Kota Mataram, Saprudin Ali menyebutkan, ada 50 paket proyek yang tersebar di SKPD lingkup Kota Mataram akan ditender. Diantaranya, Dinas Kebersihan yakni pengadaan ban truk, mobil tanki dan amrol dengan nilai pagu proyek Rp 1,7 miliar. Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan nilai paket proyek Rp 3,5 miliar yakni pembangunan rumah pupuk, pengadaan kendaraan serta pendampingan dan perlindungan masyarakat di wilayah pantai yang anggarannya dari pemerintah pusat. Dinas Kesehatan nilai proyek Rp 10 miliar diperuntukan untuk pembangunan dua puskesmas serta pengadaan obat melalui E - katalog. Proyek yang menyedot anggaran paling besar yakni, Dinas Pekerjaan Umum dan RSUD Kota Mataram masingmasing Rp 24 miliar. PU ada 17 paket pekerjaan yakni untuk peningkatan kualitas jalan, perbaikan drainase serta pembuatan instalasi pengolahan limbah (Ipal). Sementara, RSUD untuk penambahan gedung sarana prasarana. Sedangkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) pendampingan pembangunan gedung kantor Pemadam Kebakaran dan Satpol PP senilai Rp 4,5 miliar.

langsung ke pasar, sehingga harga bisa lebih maksimal. Petugas Bulog mengaku, membawa beras 1,7 ton dengan rata - rata perkilonya dijual dengan harga Rp 7.400. Hingga pukul 10.30 wita beras yang dijual hanya beberapa karung yang terjual. “Lihat dari tadi sepi pembeli,” kata petugas yang enggan menyebutkan namanya. Kaitannya dengan keluhan masyarakat yang menilai berasnya tidak bagus? Dia mengatakan beras yang dijual kualitas medium sesuai yang diterima dari bulog. Petugas ini enggan berkomentar lebih jauh dan meminta wartawan menghubungi Humas Bulog terkait kualitas beras yang jual melalui OP. (cem)

Pertengahan Tahun, Target Pajak Parkir Bisa Dinaikkan Mataram (Suara NTB) Tahun 2015, target pajak parkir di Kota Mataram sebesar Rp 550 juta, target ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp 450 juta. Dengan akan segera beroperasinya pusat perbelanjaan baru di Kota Mataram, kemungkinan pada pertengahan tahun mendatang target pajak parkir ini akan meningkat. Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Mataram, H.M. Syakirin Hukmi menyampaikan mall Epicentrum saat ini masih belum masuk perhitungan. Walaupun rencananya akan mulai beroperasi sebelum puasa tahun ini. “Bulan Juni-Juli sudah ada perubahan APBD dan akan kami lihat semester pertama penerimaan kami apakah ada yang berubah dan tidak. Itu dasar kami melakukan perubahan anggaran pendapatan atau belanjanya,” jelasnya. Setelah mall Epicentrum tersebut beroperasi, Syakirin mengatakan pihaknya akan melakukan uji petik untuk mengetahui berapa potensi parkir disana sehingga pi-

(Suara NTB/ynt)

H.M. Syakirin Hukmi haknya bisa menentukan target. “Uji petik tetap akan kami lakukan,” imbuhnya. Dilakukannya uji petik ini disebutkan Syakirin bukan karena pihaknya tidak percaya dengan wajib pajak, pihaknya hanya melakukan pemantauan sehingga potensi dan pajak yang diberikan sesuai. Dalam uji petik, pihaknya akan melihat seberapa besar

pengunjung dan volume kendaraan yang datang ke pusat perbelanjaan tersebut. “Perlu kita uji supaya data kita valid. Uji petik kita lakukan nanti setelah beroperasi,” jelasnya. Saat ini ada beberapa titik parkir yang ditarik pajaknya oleh Dispenda Kota Mataram. Diantaranya Mataram Mall, MGM Supermarket, Hypermart, toko buku Gramedia, dan beberapa bank. Syakirin mengatakan sebelum pajak parkir disetorkan oleh pengelola, pihaknya memberikan kesempatan kepada pengelola parkir di tempat tersebut untuk menghitung, melaporkan dan menyetor pajaknya sendiri. Setelah itu baru kemudian akan dilakukan pemeriksaan apakah yang disetorkan tersebut sesuai dengan penghitungannya. “Kami akan lihat dan setelah kami lakukan uji petik dan misalnya hasilnya bulan ini seharusnya Rp 1.000 tapi yang disetor cuma Rp 500, kita akan diskusikan dan ingatkan wajib pajak. Dan pada tahap berikutnya kami akan periksa,” jelasnya. (ynt)

60 Warga Kena DBD Dirawat di RSUD Kota Mataram Mataram (Suara NTB) Pada periode Januari-Februari ini, sebanyak 60 warga dirawat di RSUD Kota Mataram karena terkena serangan demam berdarah dengue (DBD). Hal ini disampaikan Kepala Instalasi RM (Rekam Medis) RSUD Kota Mataram, dr. Juli Ardany, ditemui di kantornya, Jumat (27/2). Juli mengatakan belakangan ini di saat musim hujan mulai turun, penyakit DBD memang rentan menular. Apalagi memang kondisinya saat ini kasus DBD di Kota Mataram meningkat dengan jumlah 100 lebih kasus telah ditemukan. Selain DBD, penyakit yang rentan di musim hujan dan angin kencang ini adalah diare dan sakit mata (konjungtivitis). Jumlah pasien diare yang dirawat di RSUD Kota Mataram sepanjang dua bulan terakhir ini sebanyak 16 orang. Jumlah ini menurun dibandingkan periode y a n g s a m a tahun

BPMP2T dan Takowasbang Studi Banding ke Bali hadap pelayanan drive THRU restoran cepat saji itu, pihaknya memutuskan untuk merekomendasikan BPMP2T dan Takowasbang untuk studi banding ke Bali. “Supaya tidak salah, saya minta studi banding sistem drive THRU,” kata Sekda, Kamis (26/2). Maksud studi banding itu, apakah nanti akan masuk sesuai dengan izin kantor yang diajukan atau tidak. Tetapi, bila di luar dari izin secara otomatis tidak diperkenankan melakukan kegiatan komersil atau merubah izinnya. “Drive THRU itu seperti apa sih, saya ndak pernah lihat,” ujar Sekda. Ditekankan, regulasi terkait usaha restoran cepat saji itu harus jelas dan pihaknya tidak mau menyalahi aturan dan berimbas kepada hal lain-

nya. Namun dicontohkan, fasilitas di hotel seperti restoran, kolam renang dan lain sebagainya, apakah seperti diajukan restoran cepat saji atau tidak. Apakah tidak menyimpang dari izin sebelumnya, jika lokasi itu dijadikan tempat komersil? Sekda mengatakan itu akan diketahui setelah studi banding ke Bali. Diketahui sebelumnya, izin yang dikeluarkan oleh BPMP2T sesuai rekomendasi Dinas Tata Kota yakni izin perkantoran. Saat itu, managemen restoran cepat saji membangun seperti tempat usaha, tetapi diperbaiki atau merubah desainnya. Dinas Tata Kota dan BPMP2T kala itu mengancam akan mencabut izin restoran cepat saji bila melanggar izin yang dikeluarkan. (cem)

(Suara NTB/cem)

Saprudin Ali Seluruh kegiatan proyek lanjutnya, menggunakan sistem elektronik atau LPSE. Secara kesiapan pun tender khusus pengadaan obat - obatan dan PJU melalui E - katalog siap dilakukan, hanya saja masih melakukan verifikasi terhadap sejumlah perencanaan yang masuk, sedangkan konstruksi bangunan masih dalam tahap perencanaan. Gedung RSUD diakui, perencanaannya sudah dilakukan sejak tahun 2014 lalu dan hingga kini masih dalam tahap verifikasi dokumen yang diserahkan. Beberapa pembangunan fisik lainnya kata Saprudin, tender paling lambat dilakukan awal April mendatang. “Kalau pembangunan gedung paling lambat April sudah mulai,” sebutnya. Disinggung soal pengerjaan proyek sesuai permintaan walikota diawal tahun anggaran? Dia mengatakan, memang akan dilaksanakan diawal anggaran. Hanya saja persiapan dan verifikasi dokumen membutuhkan waktu lama. (cem)

Periode Januari-Februari

Kaji Izin Restoran Cepat Saji

Mataram (Suara NTB) Setelah beberapa kali manajemen salah satu restoran cepat saji melakukan lobi - lobi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram mengenai izin operasional restoran cepat saji di Jalan Langko. Akhirnya, Badan Penanaman Modal dan Pelayan Perijinan Terpadu (BPMP2T) serta Dinas Tata dan Pengawasan Bangunan (Takowasbang) Kota Mataram mengirim staf untuk studi banding ke Bali. Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said menjelaskan, sudah beberapa kali menggelar rapat dengan managemen restoran cepat saji terkait regulasi izin yang dimiliki. Karena tidak memiliki gambaran ter-

cekung sehingga air dari kali sekitar rumah warga meluap membanjiri halaman bahkan terkadang sampai masuk ke dalam rumah warga. “Tiap hujan itu pasti banjir. Air yang juga naik ke jalan itu pasti akan sampai ke Peresak Timur,” ujarnya. Sebagai salah satu solusinya, Anuri menawarkan kepada warga untuk menaikkan pondasi rumahnya dan kontur tanah yang cekung akan diatasi dengan penimbunan atau pengurugan. Solusi yang paling ekstrem disampaikan Anuri adalah dengan merobohkan rumah warga dan membangun kembali. “Karena posisi tanah dan rumahnya rendah sekali, apalagi yang ada di pinggir kali,” ujarnya. Persoalan ini sudah disampaikan Anuri ke warganya dimana agar rumah mereka tak lagi terkena banjir harus dinaikkan pondasi rumahnya. Tapi yang menjadi kendala adalah biaya karena puluhan warga ini termasuk warga yang tidak mampu dan tidak memiliki biaya cukup untuk perbaiki rumah. “Kalau menggunakan bantuan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tidak bisa cukup karena hanya Rp 5 juta,” ujarnya. (ynt)

50 Proyek di 13 SKPD akan Ditender

(Suara NTB/ynt)

SELAMA dua bulan terakhir ini, kasus demam berdarah dengue (DBD) di Kota Mataram meningkat mencapai ratusan kasus. Jumlah warga yang terkena DBD ini berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Mataram menyebar di beberapa wilayah. Untuk mengantisipasi bertambahnya jumlah warga yang terkena DBD, Dikes Kota Mataram telah mengimbau kepada seluruh warga Kota Mataram untuk menerapkan PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat). Menindaklanjuti imbauan Dikes tersebut dan dalam rangka mengantisipasi munculnya DBD di wilayahnya, Lurah Pagutan, Anuri telah dua kali bersurat ke lingkungan. Dalam surat tersebut pihaknya meminta kepada para kepala lingkungan untuk menyampaikan kepada warganya untuk menerapkan PHBS dan juga menerapkan 3M (menguras, menutup, dan mengubur) untuk tempat-tempat penampungan air di rumah warga. “Kita sudah dua kali kirimkan surat ke lingkungan. Isi surat itu berdasarkan himbauan Dikes Kota Mataram dan masyarakat juga diminta untuk waspada pada peralihan musim ini. Masyarakat juga kita minta untuk melakukan 3M di rumah masing-masing,” jelasnya ditemui di kantornya, Jumat (27/2). Anuri menyebutkan ada satu warganya yang terkena DBD. Informasi itu didapatkan dari surat kabar dan pihaknya sampai saat ini belum mendapat laporan resmi dari kepala lingkungan. “Belum ada laporan ke kelurahan. Kita juga tidak tahu dimana alamat warga ini,” ujarnya. Ia meminta kepada Kepala Lingkungan untuk segera melapor ke kelurahan jika ada warganya yang terkena DBD. Dengan demikian yang bersangkutan bisa langsung ditangani dan pihaknya bisa langsung melaporkan ke Puskesmas atau Dikes Kota Mataram agar segera dilakukan fogging (pengasapan). “Karena belum ada laporan itu makanya sampai sekarang belum dilakukan fogging,” ujarnya. Untuk menggalakkan hidup bersih di lima lingkungan yang dipimpinnya, Anuri mengatakan pihaknya juga menggalakkan kegiatan gotong royong membersihkan lingkungan setiap pekan. Kegiatan gotong royong ini juga digalakkan untuk mendukung program Sabtu Bersatu Menuju Lisan yang digalakkan Camat Mataram yang dilaksanakan bergiliran di setiap kelurahan di wilayah Kecamatan Mataram. Anuri (ynt)

dr. Juli Ardany

2014 lalu sebanyak 23 orang. “Untuk diare ini kebanyakan yang terkena itu anak kecil. Saya pantau di IGD itu kebanyakan anak-anak kecil. Kalau yang dewasa tidak terlalu banyak,” terangnya. Sementara untuk sakit mata ini tercatat laporannya sebanyak 10 orang. Konjungtivitis ini disebutkan Juli disebabkan oleh virus yang penularannya melalui angin. Apalagi saat ini musim angin kencang sehingga virus lebih mudah terbawa dan menyebar. Sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. H. Usman Hadi mengatakan untuk mencegah semakin tingginya kasus DBD di Mataram, pihaknya akan menambah anggota tim foggging (pengasapan). Tenaga pengasapan yang ada saat ini hanya 12 orang. “Kita akan lihat trennya lagi. Kalau trennya naik akan kita buat tim lagi untuk fogging ini sehingga bisa mempercepat penanganan DBD di Kota Mataram,” jelasnya. Karena keterbatasan personil ini, pengasapan dilakukan hanya di lingkungan dimana ada warganya yang telah positif DBD. Usman mengatakan pengasapan ini sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit atau setelah Subuh karena lebih efektif. “Sebaiknya dilakukan sebelum matahari terbit. Itu yang paling bagus dan selama ini kita masih lakukan di tempat-tempat yang positif demam berdarah,” jelasnya. (ynt)

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Halaman 3

Infrastruktur Dasar Mandalika Resort Dianggarkan Rp 250 Miliar Praya (Suara NTB) Pemerintah telah menyetujui menganggarkan sebesar Rp 250 miliar Penyertaan Modal Negara (PNM) tahun 2015 ini untuk mempercepat progres pengembangan kawasan Mandalika Resort di Kuta, Lombok Tengah. Anggaran tersebut rencananya masih difokuskan untuk pembenahan infrastruktur dasar di kawasan tersebut. Termasuk diantaranya, kata Pimpro Kawasan Pengembangan Mandalika Lombok (KPML) Indonesian Tourism Development Coorporation (ITDC), Indah Juanita, pengembangan jalan dalam kawasan, pemenuhan kebutuhan kelistrikan. Selain itu, yang tak kalah penting adalah penyediaan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kawasan yang disebut-sebut akan me-

Jika tidak difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar, menurut Indah tidak mungkin investor akan tertarik untuk berinvestasi di Mandalika Resort. Infrastruktur harus dibangun secara tuntas di tahap awal. Sebab jika infrastruktur pendukung dasar dilakukan beriringan setelah pembangunan infrastruktur pariwisata lainnya, dikhawatirkan akan mengganggu tatatan

lebihi kawasan wisata Nusa Dua Bali ini. Serta penyediaan fasilitas dasar untuk telekomunikasi dan kawasan penampungan limbah. “Yang paling penting itu infrastruktur dasar dulu. Inipun butuh proses, mungkin sampai 2016. Rp 250 miliar ini kita upayakan infrastruktur dasar akan tuntas di tahun ini,” kata Indah dihubungi di sela-sela kunjungan Komisi X DPRRI, Jumat (27/2).

wilayah di dalam kawasan Mandalika Resort. Untuk pemenuhan fasilitas jalan utama sepanjang 4 kilometer di dalam kawasan, Juanita menyebut progresnya telah hampir rampung untuk pengerasan jalan. Tinggal persiapan untuk pengaspalan. Progres pembangunan di dalam kawasan yang paling menggembirakan untuk tahun ini, akan dibangunnya dua hotel bintang. Sekitar bulan Agustus mendatang, hotel yang akan diserahkelolakan kepada JW. Marriot dan Club Med itu dipastikan akan tuntas pembangunannya selama tiga tahun mendatang. “Kita bangun hotelnya dulu,

sambil pembenahan terus infrastruktur dasarnya. Karena ini akan menjadi sasaran investasi dunia, makanya infrastruktur dasar harus dikuatkan terlebih dahulu,” demikian Indah. Ditegaskan juga, untuk membangun kawasan Mandalika Resort, tidak bisa dilakukan secara cepat. Tetapi harus dimatangkan seluruh proses tahap-tahap pembangunannya. Bahkan, estimasi waktu untuk pembangunan secara total butuh proses hingga 20 tahun. “Jangan dikira Nusa Dua juga dibangun begitu saja, puluhan tahun itu. Apalagi di Mandali-

Zainul Aidi menegaskan masih cukup siap untuk memimpin kembali perusahaan daerah PT. Gerbang NTB Emas (GNE). Meski banyak pihak menyorot posisinya sebagai Direktur Utama GNE dan jabatan politiknya sebagai Sekretaris Partai Demokrat. “Tergantung pemilik saham, kalau ditunjuk, tetap kita siap,” katanya ditemui di Lombok Tengah, Jumat (27/2). Meski menjabat di struktur inti pengurus partai politik, Zainul Aidi tegaskan selama ini masih melaksanakan kerja-kerjanya secara profesional. Porsi untuk partai politik dan pimpinan GNE tetap tidak saling mempengaruhi. Sorotan kepadanya sebenarnya telah banyak muncul, lebihlebih penegasan sikap partainya untuk mencalonkannya bertarung di Pilkada Lombok Tengah. Oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Manggaukang Raba telah bersikap tegas dan memberikan pilihan kepada pimpinan Perusda NTB yang menjabat di organisasi lainnya. Bahkan untuk Direktur Utama GNE, diminta menetapkan pilihan, apakah profesional mengabdi di GNE ataukah atau melanjutkan kembali pencalonannya dan fokus berkecimpng di partai politik. Soal profesionalisme ini, Zainul Aidi tegaskan bisa dilihat langsung perkembangan GNE selama lima tahun kepemimpinannya. Pada Mei mendatang akan dibuktikan langsung pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sejak masa jabatannya di tahun 2010 lalu progres GNE menurutnya bisa diukur. Misalnya di tahun pertama dilakukan konsolidasi manajemen Perusda. Tahun kedua dilakukan pengkajian dan menetapkan bisnis-bisnis berpotensi yang digarap oleh Perusda. Di tahun ketiga, pemilahan unit bisnis untuk menggerakkan perekonomian daerah, selanjutnya hingga sampai sekarang dikembangkannya beberapa unit industri. Di antaranya unit industri bahan bangunan yang akan dikukuhkan direksinya secara tersendiri. Selain itu dikembangkannya unit kreatif dan trading (event organizer) untuk mengakomodir seluruh kegiatan-kegiatan kepariwisataan di dalam daerah. Dan yang paling mandiri adalah pengembangan Rumah Potong Hewan (RPH) Lelede Banyumulek, Lombok Barat. Bahkan untuk usaha penggemukan dan pemotongan di RPH, GNE menurutnya sudah membengun kerjasama dengan Perusda Jawa Barat untuk dipenuhi kebutuhan hewan qurban di Jawa Barat, bahkan Jakarta. “Kemungkinan ada 300 ekor yang akan kita penuhi kebutuhan hewan ternak di Jawa Barat dan Jakarta. GNE ini terus kita kembangkan secara profesional,” katanya. (bul)

AKSESORIS - Boomingnya rencana pengembangan Mandalika Resort menjadi peluang empuk bagi penduduk di sekitar Kute, Lombok Tengah. Dengan semakin banyaknya wisatawan asing dan domestik yang berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) itu, para pedagang aksesoris pun menjamur. Tidak terkecuali bocah-bocah di kawasan pantai itu sudah mulai lincah memanfaatkan peluang, setidaknya mewakili orang tua mereka untuk menawarkan aksesoris berbahan kerang kepada setiap pengunjung. Zainul Aidi (Suara NTB/bul)

(Suara NTB/bul)

1 2 3

8 9 10

13 14 15 16 17 18 19

BERAS -C4 Medium/Dolog GULA PASIR MINYAK GORENG -Bimoli Refill Biasa -Tanpa Merk TEPUNG TERIGU - Segitiga Biru - Cakra Kembar - Kunci DAGING -Sapi Murni -Ayam Boiler -Ayam Kampung TELUR -Telur Ayam Broiler -Telur Ayam Kampung CABE MERAH - Kriting - Biasa CABE RAWIT - Hijau - Merah BAWANG MERAH BAWANG PUTIH SUSU KENTAL MANIS - Merk Bendera - Merek Indomilk SUSU BUBUK - Merek Indomilk - Merek Dancow GARAM BERYODIUM - Bata (250g) - Halus KACANG KEDELAI -Ex. Impor -Kedelai Lokal KACANG TANAH KACANG HIJAU INDOMIE KARI AYAM IKAN ASIN TERI IKAN KEMBUNG KETELA POHON JAGUNG PIPILAN KERING (Bukan Untuk Pakan Unggas)

KEBON ROEK

PAGESANGAN

MANDALIKA

RATA-RATA

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

Kemarin

Hari ini

kg kg

10.000 12.000

9.000 12.000

9.333 12.000

Liter kg

15.000 11.500

15.500 11.000

15.000 11.500

15.167 11.333

kg kg kg

10.000 10.000 11.000

12.000 11.000 12.000

9.000 10.000 11.000

10.333 10.333 11.333

kg kg kg

100.000 22.000 60.000

100.000 22.000 45.000

100.000 25.000 60.000

100.000 23.000 55.000

Butir Butir

1.250 2.000

1.150 1.800

1.300 1.400

1.233 1.733

kg kg

15.000 15.000

16.000 16.000

10.000 14.000

13.667 15.000

kg kg kg kg

9.000 16.000 16.000 14.000

10.000 15.000 19.000 14.000

8.000 15.000 13.000 13.000

9.000 15.333 16.000 13.667

397gr/kl 390gr/kl

10.000 10.000

10.000 9.600

9.000 8.500

9.667 9.367

400 gr/kt 400 gr/kt

41.000 42.000

33.000 43.000

32.500 42.500

35.500 42.500

buah kg

0 6.000

kg kg kg kg bungkus kg kg kg kg

11.000 11.000 23.000 20.000 2.000 60.000 30.000 3.500 4.500

10.000 12.000 18.000 18.000 1.900 55.000 22.000 2.500 3.500

10.000 12.000 22.000 18.000 1.850 40.000 30.000 2.500 4.000

10.333 11.667 21.000 18.667 1.917 51.667 27.333 2.833 4.000

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat

(Suara NTB/bul)

Giri Menang (Suara NTB) Para nelayan di Lombok Barat keberatan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, terkait UU nomor 23 tahun 2014. Di dalam aturan itu wilayah tangkapan nelayan dibatasi. Nelayan hanya boleh melakukan penangkapan ikan di perairan pada jarak 4 mil, jika di bawah itu nelayan tidak diperbolehkan melakukan penangkapan. Sementara faktanya, hampir semua nelayan yang ada di Lobar memiliki peralatan tradisional, sehingga hanya mampu menangkap ikan maksimal 2 mil saja. Hal ini pun membuat nelayan merasa terancam, sebab jika aturan ini diberlakukan maka mengancam penghasilan dan pendapatan nelayan yang selama ini kecil. Sehingga para nelayanpun meminta agar kebijakan itu diubah. Selain mengeluhkan soal wilayah tangkapan ini, para nelayan juga tidak setuju dengan kebijakan dialihkannya tugas pembinaan dan pengawasan yang tadinya kewenangan kabupaten dialihkan ke provinsi. Sebab faktanya, nelayan menilai pihal provinsi jarang bahkan tidak pernah turun ke lapangan melihat kondisi nelayan. Hal ini dikatakan perwakilan nelayan masing-masing kecamatan di Lobar ketika menghadap Kadis DKP Lobar, H. Subandi di kantor DKP setempat, Jumat kemarin. Seperti disampaikan Sanudin, nelayan asal Puyahan Lembar bahwa kebijakan membatasi wilayah tangkapan nelayan tidak diterima oleh para nelayan. Sebab kondisinya di bawah, para nelayan hanya mampu melakukan penangkapan hingga 2 mil, maksimal 3 mil. Bahkan, itu pun menggunakan peralatan tradisional yang hanya memiliki mesin ketinting, perahu kecil. Menurutnya, tidak banyak nelayan di daerah ini yang menggunakan kapal berkapasitas besar yang mampu men-

embus jarak tersebut. Kebanyakan nelayan hanya memiliki peralatan sederhana sehingga tidak mampu menjangkau hingga 4 mil. Aturan ini menurutnya tidak bisa dipaksakan dilaksanakan di Lobar, sebab akan mengancam pendapatan nelayan yang selama ini hidup serba kekurangan. “Apa mau dimakan masyarakat nelayan kalau semua aturan membatasi, karena itu kami menolak kebijakan Menteri,” tegasnya. Hal senada dikatakan H. Mukti, nelayan asal gili Gede Sekotong. Menurutnya kebijakan itu tidak pas diberlakukan di daerah seperti Lobar. Sebab saat ini saja kondisi nelayan serba sulit, dengan peralatan yang masih tradisional. “Kalau tetap akan diberlakukan kami akan demo, supaya jangan dilaksanakan aturan ini,” ancamnya. Ia juga menolak adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan memberlakukan aturan tugas pengawasan dan pembinaan tidak lagi di dinas kelautan dan perikanan kabupaten namun akan diambil alih dnas di provinsi. Nelayan Endok Gerung, Juni juga tidak setuju dengan aturan KKP tersebut. “Kami kompak menolak,” tukasnya. Terpisah, Kadis DKP Lobar melalui Kasi Konservasi dan Tata Ruang, Muslim mengakui, aturan ini menimbulkan kegaduhan di tengah para nelayan sebab ada ketidakpastian. Di dalam UU 23 tahun 2014 ini katanya, Ada beberapa hal yang sangat ditentang nelayan, seperti aturan wlayah penangkapan. KKP katanya akan membuat Permen, bahwa kawasan laut 0-4 mil katanya hanya untuk memancing, wisata dan konservasi. “ Tidak boleh penangkapan, itu membuat kegelisahan di masyarakat nelayan,” tegasnya. Selain itu, tugas pembinaan dan pengawasan tidak lagi ada di DKP kabupaten, namun diambilalih DKP Provinsi. Hal ini menurutnya, memuat gaduh nelayan sebab lebih mengekang nelayan. (her)

Lobar Perbanyak Koperasi Nelayan

Harga Rata-rata Beberapa Bahan Pokok di Pasar Tradisional di KOTA MATARAM

Satuan

Indah Juanita

Nelayan di Lobar Terancam Kehilangan Pendapatan

Fokus Kembangkan GNE

Tanggal pemantauan : 27/02/2015 Nama Barang No

ka Resort yang k a wasannya jauh l e b i h luas,” katanya. (bul)

Rp.

Giri Menang (Suara NTB) Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lombok Barat (Lobar) akan memperbanyak membentuk koperasi bagi nelayan. Saat ini, Lobar baru memiliki dua koperasi nelayan. Koperasi ini akan bertambah satu lagi, setelah dibentuknya koperasi bina bahari yang telah memiliki 86 kelompok dari binaan program IFAD. Upaya memperbanyak koperasi ini bertujuan untuk menekan masuknya rentenir yang banyak membelit nelayan di Lobar. Hal ini dikatakan Kadis Perikanan dan Kelautan (DKP) Lobar, H. Subandi, Jumat (27/2) di sela-sela pertemuan membahas pembentukan koperasi dengan para perwakilan nelayan dari tiga kecamatan. Dijelaskan, inisiasi pembentukan koperasi nelayan ini sendiri menindaklanjuti program IFAD yang telah berjalan tiga tahun di Lobar. Saat ini jumlah kelompok binaan dari program ini mencapai 86 kelompok yang tersebar di tiga kecamatan, Lembar, Gerung dan Sekotong. “Setelah ada proyek dari IFAD, lalu siapa yang memperhatikan. Makanya ada keinginan bentuk koperasi, untuk mempermudah nelayan mengakses modal agar tidak terbelit

rentenir,” beber H. Subandi. Dijelaskan, program IFAD ini sendiri telah berjalan di Lobar selama tiga tahun berturut-turut dengan jumlah kelompok 86. Apalagi tahun ini katanya, untuk program pemberdyaan masyarakat pesisir dari IFAD ada dana sekitar Rp 4 miliar. Kelompok-kelompok ini di sektor budidaya, infrastruktur dan pengolahan sumber daya serta nelayan tangkap. Menurutnya, kelompok yang ada ini perlu dijembatani untuk modal, simpan pinjam melalui wadah, sehingga kelompok bersama dinas pun menginisiasi pembentukan koperasi sebagai jembatan. Koperasi ini nantinya bergerak di bidang simpan pinjam, sarana prasarana kebutuhan nelayan, kedai pesisir. Selain itu, pihak dinas juga akan menyuntikkan dana awal untuk modal koperasi. Untuk saat ini saja,

(Suara NTB/her)

FOTO BERSAMA - Kadis Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Barat H. Subandi (paling kanan) bersama perwakilan nelayan saat pembentukan Koperasi Bina Bahari. modal awal yang dimiliki kelompok mencapai Rp 50 juta lebih. “Itu murni modal yang ada di kelompok,” ujarnya. Keberadaan koperasi ini katanya diharapkan mampu membantu nelayan, terutama meminimalisir rentenir yang selama ini bergerak di lingkup nelayan. Bahkan di

RUPA-RUPA

Batu Putih, nelayan juga banyak terjerat rentenir. Nelayan setempat terpaksa menjual murah hasil tangkapannya karena terjerat rentenir. Ia menambahkan, sejauh ini Lobar memiliki dua koperasi yakni bina laut dan KSU tiga sejahtera (di bawah BPR pesisir). (her)

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

Kasus Cetak Sawah Baru

Bulog Siap Mengganti BADAN Urusan Logistik (Bulog) siap melakukan pergantian terhadap beras-beras yang ditolak masyarakat, karena rusak. Hal ini merupakan komitmen Bulog agar rumah tangga sasaran penerima manfaat raskin ini bisa mengkonsumsi beras yang didistribusikan. Kepala Sub Bagian Divisi Regional Bulog Lombok Timur, Saefuddin. Kepada media di Sikur, Jumat (27/ 2), menjelaskan, jika ada komplain dari masyarakat (Suara NTB/rus) pihaknya langsung bergerSaefuddin ak untuk mengganti. Pihaknya tidak menampik, jika beras yang didistribusikan sudah rusak. Hal ini disadari mengingat jumlah beras yang harus didistribusikan cukup besar, khususnya di Lotim. Untuk Lotim sampai saat ini, katanya, belum pernah ada komplain dari pihak warga penerima manfaat raskin adanya beras rusak. “Selama saya di sini, sejak Juli 2014 lalu belum ada yang komplain. Jika ada dipersilahkan langsung melapor ke Sub Divre Bulog untuk segera dilakukan pergantian,’’ ujarnya. Di Lotim, penerima raskin sejak tahun 2011 lalu mencapai 137.973 orang. Jumlah itu selama empat tahun terakhir ini tidak berubah dan dengan jumlah beras sebanyak 2,069 juta kg dengan pola distribusi tidak jauh beda. Tahun ini, lanjutnya distribusi dilakukan mulai Maret 2015 mendatang. Berdasarkan hasil rapat dengan tim koordinasi raskin di tingkat kabupaten, raskin akan disalurkan untuk jatah bulan Januari dan Februari 2015. Ditanya soal tunggakan yang sebelumnya pernah tembus miliaran rupiah, Saefuddin mengatakan awal tahun ini semua desa sudah melunasi tunggakan. Terakhir 2014 lalu terisa puluhan juta dan semuanya sudah dilunasi. “Sekarang sudah nol,” katanya. Mengenai data penerima raskin, lanjutnya, tidak diketahui detailnya oleh pihak Bulog. Bulog katanya hanya bertugas mendistribusikan sampai ke desa/kelurahan. Harga sampai ke tingkat desa Rp 1.600/kg. Masing-masing RTS PM ini diberikan Rp 15 kg. Distribusi sampai ke RTS PM ini menjadi kewenangan pemerintah daerah. Data sendiri diketahui diberikan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden. Basis data bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan hasil pendataan BPS tahun 2011 lalu. Meski demikian, ujarnya, menggunakan data lama tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ada penerima raskin yang sudah meninggal atau akibat lainnya yang menjadikan yang bersangkutan tidak lagi berhak menerima raskin. Upaya mengatasi persoalan ini diberikan kewenangan di tingkat desa untuk melakukan musyawarah desa untuk mengganti nama-nama yang tidak berhak menerima raskin. (rus)

Kepala Distannak Lotim Diperiksa Kejaksaan Selong (Suara NTB) Kasus cetak sawah baru yang tengah diproses di Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB diketahui terus bergulir. Proses hukum terhadap kasus ini membuat sejumlah pihak diperiksa, termasuk Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) Lotim, Zaini. Menjawab Suara NTB, Kamis (26/2) lalu, Zaini mengaku sudah menerima panggilan dari Kejati NTB. Kepada penyidik, Zaini mengaku sudah menjelaskan apa adanya terkait peranan jajaran Pemkab Lotim dalam proses proyek

cetak sawah baru. Kabupaten Lotim disebut hanya kebagian tempat digulirkannya proyek cetak sawah baru ini. Di mana, sebelumnya telah dilakukan Survai Investigasi Desain (SID). “Peranan Lotim hanya berikan

data terkait usulan yang akan dicetak,” terangnya. Setelah itu, lanjutnya tim peranan dari SID yang turun melakukan desain terhadap proses lanjutan untuk pencetakan sawah baru. Desain dibuat untuk mengetahui co-

cok atau tidak. Sepenuhnya kewenangannya ada pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB. Untuk diketahui, di Lotim jumlah sawah baru yang dicetak sebanyak 700 hektar. Tahun 2012 sebelumnya seluas 500 ha. Semua anggaran program pencetakan sawah baru ini bersumber dari pusat. Tahun 2014 lalu, alasan keterbatasan anggaran tidak ada dana lagi yang digulirkan pusat untuk program cetak

sawah baru di Lotim ini. Perencanaan awal tahun 2014 lalu sempat dibuat. Namun di tengah jalan dipotong, karena alasan defisit anggaran. Pada tahun 2015 ini, ujarnya, belum ada kabar mengenai program cetak sawah baru untuk masyarakat Lotim. Baginya, cetak sawah baru ini cukup bagus karena bisa menambah luas baku lahan pertanian di Lotim. Hal ini disadari tingginya alih fungsi lahan pertanian tiap tahunnya. (rus)

Lotim Sulit Atasi Pengangguran

Bekerja ke Luar Negeri Jadi Solusi

Selong (Suara NTB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dihuni 1,2 juta jiwa penduduk. Saat ini yang masuk angkatan kerja mencapai 500 ribu orang dan sebanyak 52 ribu lebih merupakan pengangguran. Sejauh ini Lotim masih kesulitan mengatasi persoalan pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan. Hal ini diakui Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Lotim, H. M. Aminullah. Kepada Suara NTB, Jumat (27/2), Aminullah mengaku, salah satu peluang mengatasi pengangguran adalah menjadi TKI ke luar negeri. Adan-

ya informasi moratorium TKI non formal bagi Lotim akan terasa sangat berat. Pasalnya, Lotim diketahui sebagai daerah yang mengirim TKI terbanyak di Indonesia. Catatan tahun 2014 disebutkan jumlah TKI asal Lotim ini mencapai 23.417 orang, terdiri dari TKI non formal dan formal. Aminullah mengatakan belum bisa menerangkan data soal jumlah TKI formal dan non formal. Bagi Lotim, pekerjaan terbesarnya saat ini masih banyaknya TKI yang berangkat secara ilegal ke luar negeri. Pihaknya menginginkan TKI Lotim bisa be-

rangkat secara prosedural dengan meminimalisir pengiriman TKI ilegal. “PR kita ini memang masih soal TKI ilegal ini,” katanya. Pihaknya menegaskan, paling penting adalah penanganan TKI ilegal. Pasalnya dalam sejumlah kasus yang terjadi di luar negeri, seperti terakhir kasus penembakan terhadap TKI asal Lombok tidak bisa terpantau oleh Pemkab Lotim. Pasalnya, keberangkatan TKI tersebut secara ilegal. Diakuinya, banyak warga Lotim berangkat

hanya menggunakan visa melancong ke negeri Jiran Malaysia. Setiba di Malaysia justru bekerja. Terkait hal ini, pihaknya mengharapkan imigrasi memperketat proses pemberangkatan. Upaya meminimalisir kasus yang di luar negeri dinilai bisa dimulai dengan mengedepan-

kan prosedur pemberangkatan. Harapannya, Lotim bisa memperbanyak TKI formal yang diberangkatkan. Mengenai wacana yang digulirkan Kementerian Tenaga Kerja untuk moratorium pemberangkatan TKI non formal ini dinilai Aminullah memiliki tujuan baik, karena mencegah banyaknya TKI yang tidak berangkat secara prosedural. (rus)

TEMPAT PELATIHAN Lotim merupakan kabupaten dengan penduduk terbesar di NTB. Akibatnya, banyak warga yang kesulitan mendapatkan lapangan kerja dan memilih menjadi TKI. Untuk itu, keberadaan BLK Internasional di Lotim diharapkan mampu mencetak calon TKI yang siap kerja.

Kewenangan Dicabut

Dua SKPD di Loteng akan Dihapus Praya (Suara NTB) Pemkab Lombok Tengah (Loteng) saat ini sedang merancang struktur kelembagaan dan organisasi pemerintahan yang baru untuk mengantikan struktur kelembagaan dan organisasi sebelumnya. Struktur baru ini disusun, karena adanya perubahan regulasi tentang pemerintah daerah, termasuk adanya keinginan membentuk instansi pemerintahan yang baru. Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, S.H., yang dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/2), mengatakan, akan ada beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng yang akan mengalami perubahan, karena perubahan struktur kelembagaan dan organsisasi pemerintahan tersebut. Termasuk, ada juga yang akan dihapus, yakni Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) serta Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Loteng. “Dua dinas tersebut, berpeluang dihapus, karena adanya perubahan kewenangan. Dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi,” jelasnya. Pasalnya sesuai regulasi tentang pemerintahan daerah yang baru, dua urusan tersebut dilimpahkan ke pemerintah provinsi dan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Itu artinya, pemerintah kabupaten tidak berhak lagi mengatur persoalan kehutanan dan kelautan. ‘’UndangUndang 23 tahun 2014, tentang pemerintahan daerah mengamanatkan urusan kehutanan dan kelautan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi,” ujarnya. Sementara untuk urusan lainnya, seperti perikanan ataupun perkebunan tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten, sehingga kemungkinan besar dua urusan tersebut akan dimasukkan ke SKPD lain yang dinilai masih satu rumpun. ‘’Bisa saja nanti perkebunan masuk ke Dinas Pertanian. Dan, peternakan digabungkan dengan perikanan,’’ ujarnya. Selain itu, ada beberapa SKPD yang direncanakan akan dinaikkan statusnya. Salah satu di antaranya, Kantor Lingkungan Hidup (KLH) statusnya akan dijadikan Badan (Lingkungan Hidup), sehingga kewenangannya akan semakin besar. begitu pula wilayah kerjanya juga semakin luas. Pemkab Loteng akan membentuk SKPD baru, yakni Dinas Kebersihan dan Tata Kota serta Badan Narkotika Kabupaten (BNK). “Khusus untuk Dinas Kebersihan dan Tata Kota, ada opsi lain untuk penamaannya. Yakni Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH),” ujar Mutawalli. (kir)

(Suara NTB/dok)

Perubahan Perda PBB

ADD Bertambah

KLU Studi Banding ke Denpasar Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) melakukan studi banding ke Kota Denpasar, terkait perubahan Perda Nomor 3 tahun 2010 tentang pajak dan retribusi. Lebih spesifik pada materi studi banding, anggota DPRD KLU ingin melihat dari dekat pola pengaturan pajak bumi dan bangunan (PBB) Pemkot Denpasar sebagai referensi mengatur penarikan PBB di KLU. “Kita dari legislatif studi banding ke Denpasar, karena karakteristik Bali dan Lombok Utara sangat mirip. Sebagian besar pendapatan diperoleh dari sektor pariwisata,” kata Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto, SH, via telepon, Jumat (27/2). Jajaran legialstif KLU setidaknya selama 4 hari terakhir berada di Kota Denpasar. Dari studi banding tersebut, pihaknya telah mengantongi referensi yang bisa dijadikan acuan perbandingan dalam mengkaji materi Perda perubahan yang telah diusulkan eksekutif. Gambaran umum terkait

penarikan pajak dan retribusi itu, dijelaskan Ardianto, beberapa pasal yang akan dibahas ke depan menyangkut item yang boleh dipungut dan tidak boleh dipungut dalam Perda lama. Menurutnya, perda lama tidak merinci besaran pungutan, tetapi dalam perda baru, karena ada dua pasal yang akan dikaji perubahannya. ‘’Salah satunya, untuk NJOP (nilai jual objek pajak) sampai dengan Rp 1 miliar, PBBnya sebesar 0,1 persen, sedangkan NJOP di atas Rp 1 miliar, PBBnya sebesar 0,2 persen. Pada Perda lama, PBB untuk NJOP di atas atau di bawah Rp 1 miliar sama, 0,2 persen,” jelasnya. Pada perubahan Perda Nomor 3 tahun 2010 nantinya, kalangan DPRD KLU kemungkinan akan menyetujui usulan atas penyesuaian besaran tarif PBB. Kemungkinan ini pun diharapkan akan berdampak langsung terhadap target dan realisasi PAD dari PBB yang penarikannya sudah diserahkan pusat ke daerah. Mengingat dengan formulasi baru ini, nantinya, ma-

syarakat akan dapat menghitung sendiri besaran pajak yang harus disetorkan ke pemerintah. Begitupun terhadap aset yang berlokasi di desa dan perkotaan, jumlah yang disetor ke Pemda sudah dapat diketahui dari NJOPnya. Pasal lain yang akan digodok adalah kemungkinan penghapusan atau bebas pajak terhadap kegiatan masyarakat yang mendukung program pemerintah. Misalnya hibah yang diserahkan ke masyarakat tetapi peruntukannya untuk mendukung program pemerintah tidak akan dikenakan pajak. “Tetapi pembebasan pajak ini harus disertai dengan perjanjian hibah yang diberikan Pemda, yang mana akan diatur dengan Peraturan Bupati. Perbup itu nanti akan mengatur kriteria-kriteria mana yang bebas pajak,” ujarnya. Berdasarkan studi banding legislatif ke Bali dan ke daerah lain yang sudah lebih dulu melakukan penyesuaian, selanjutnya akan diformulasikan dalam pembahasan dengan eksekuti yang dijadwalkan pada pekan depan. (ari)

Tidak Ada Tunjangan

Pengawas Lingkungan di Lotim Cenderung Menghindar Selong (Suara NTB) – Badan Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal (BLHPM) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berusaha melakukan sosialisasi terkait masalah lingkungan hingga ke pelosok. Sayangnya, upaya yang dilakukan BLHPM ini masih belum

Mulyanto Tejo Kusumo

berjalan maksimal, karena banyak pengawas lingkungan cenderung menghindar akibat tidak adanya tunjangan. Kepala BLHPM Lotim, Ir. Mulyanto Tejo Kusumo, menegekasna, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) itu merupakan pejabat yang tidak boleh ditolak oleh pelaku usaha ketika melakukan pengawasan. Karena, jika ada ditemukan pel-

aku usaha yang menolak petugas PPLH setelah datang dengan baik-baik. Maka, pelaku usaha bisa dituntut dan dipidanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. ‘’Empat orang sudah kita latih sebagai petugas PPLH. Tapi mereka tiba-tiba menghindar, karena tidak ada tunjangan yang didapatkan. Oleh sebab itu, kita harapkan ada pertimbangan dari Pemda maupun Dewan supaya ada tunjangan fungsional dan dana operasional bagi para pengawas,” ungkapnya, Jumat (27/2). Adanya PPLH dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang telah memiliki kekuatan hukum dapat langsung melaksanakan tugas yang telah ditetapkan dalam UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Tidak hanya itu,

keberadaan PPLH dan PPNS semua usaha yang ada di Lotim akan selalu terpantau, sehingga sejak dini sudah bisa terantisipasi masalah yang lebih besar. Diakuinya, semua jenis usaha baik yang kecil, sedang maupun besar sampai saat ini belum memiliki pengawas. Sementara, jumlah dunia usaha makin menjamur di Lotim dan membutuhkan pengawasan. “Kita tetap butuh pengawas, namun satu saja tidak bisa berjalan, karena tidak ada tunjangan fungsionalnya,” keluhnya. Pada bagian lain, banyak badan usaha baik yang kecil, sedang maupun besar yang belum berizin dan belum membuat dokumen lingkungan. Untuk itu, dalam waktu dekat pihaknya akan menurunkan tim pemantau lingkungan supaya pelaku usaha-pelaku usaha yang ada di Lotim mematuhi UU yang berlaku

terutama terkait lingkungan. Selain itu, ia juga meminta kepada para pelaku usaha yang ada di Lotim memberikan laporannya kepada BLHPM minimal enam bulan sekali. Bahkan, untuk lebih mematuhi UU dan PP yang berlaku, saat ini BLHPM Lotim sedang menjalin kerjasama yang cukup bagus dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lotim. Dimana, pihak BPPT itu tidak akan menerbitkan perizinan berikutnya kepada pelaku usaha sebelum memiliki izin lingkungan. “Itu sudah sesuai aturan dalam undangundang,”tegasnya. Pihaknya mengharapkan kepala dusun, kelurahan/desa, serta kecamatan untuk mendukung aturan-aturan yang berlaku. ‘’Setiap pelaku usaha itu harus memiliki izin supaya tidak merugikan masyarakat yang lainnya dari limbah usahanya itu,’’ ujarnya mengingatkan. (yon)

Desa di Loteng Dijatah Rp 1 Miliar

(Suara NTB/kir)

Nursiah Praya (Suara NTB) Besaran dana yang bakal digelontorkan ke desa-desa di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal bertambah besar. Setelah pemerintah pusat, menetapkan tambahan jatah dana desa bagi Loteng sebesar Rp 20 miliar. Dengan begitu, total alokasi dana desa yang bersumber dari pemerintah pusat yang masuk ke Loteng menjadi Rp 41 miliar. Hal tersebut diungkapkan Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si., kepada Suara NTB, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/2). Ia menjelaskan, tambahan alokasi dana desa tersebut, akan disiapkan pada APBN perubahan tahun 2015 ini, sehingga akan menambah besaran alokasi dana desa yang sudah masuk sebelumnya sebesar Rp 21 miliar. Menurutnya, jika dana sebesar 41 miliar itu ditambah dengan alokasi dana desa (ADD) yang disiapkan Pemkab Loteng pada tahun ini sebesar Rp 97 miliar, maka total alokasi dana desa secara keseluruhan mencapai Rp 138 miliar. Alokasi dana itulah yang nantinya akan disalurkan ke pemerintah desa, sehingga kalau dirata-ratakan, dengan jumlah desa yanga ada di Loteng sebanyak 127 desa, maka masing-masing desa nantinya paling tidak bakal menerima ADD sebesar Rp 1 miliar lebih.

Meski demikian, Nursiah mengatakan penyaluran ADD tersebut akan dilakukan secara bertahap. Di mana untuk APBD murni tahun 2015 ini, dari dana desa pusat akan disalurkan sebesar Rp 21 miliar dulu. Sementara dari APBD Loteng sebesar Rp 41 miliar. Baru kemudian tambahanya yang Rp 20 miliar dari pemerintah pusat dan sisa jatah dari APBD Loteng sebesar Rp 56 miliar, akan disalurkan pada APBD perubahan mendatang. Mengingat besarnya alokasi dana yang bakal diterima oleh desa, maka diharapkan pemerintah desa bisa benar-benar mengelola dana desa tersebut dengan baik. Penggunaannya harus mengikuti aturan dan petunjuk yang sudah ada, sehingga tidak menimbulkan persoalan bagi pihak desa dan aparaturnya. Ia menjelaskan, dalam mengelola dana desa sudah ada aturan yang harus dijalankan. Misalnya, terkait alokasi dana untuk operasional desa dan program pembangunan, sudah diatur dengan jelas. Di mana untuk operasional desa, maksimal 30 persen dari total alokasi dana desa yang diterima serta program pembangunan minimal 70 persen. Menurutnya, operasional desa termasuk untuk penghasilan kades, tunjangan staf desa dan semua persoalan yang berkaitan dengan opersional desa. Dan, mengingat pembagian alokasi dana desa untuk masing-masing sangat tergantung dari beberapa variabel, maka besar kemungkinan besaran alokasi dana desa berdesa satu desa dengan desa lainnya. Dengan begitu, besaran penghasilan kades dan staf desa antar satu desa dengan desa lainnya juga berbeda. “Kalau desa yang memperoleh alokasi dana desa besar, bisa jadi penghasilan kades dan staf desa juga besar. Tinggal sekarang desa yang mengatur. Tetapi harus tetap berpegangan pada aturan, bahwa operasional desa maksimal 30 persen dari total alokasi dana desa yang diterima,” terangnya. (kir)

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Rekrut Personel Tanpa Koordinasi

Tetap Pertahankan Aset PEMKAB Lombok Barat (Lobar) tetap ngotot akan mempertahankan aset yang ada di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Sebab aset ini tidak termasuk yang diserahkan Lobar ke Pemda KLU saat pemekaran yang lalu. Luas aset milik pemda yang ada di KLU sekitar 60 hektar lebih di AmorAmor, di Gili Trawangan 24 are dan satu lagi di tempat lain. Adanya pernyataan anggota DPRD KLU yang mengklaim lahan itu masuk aset Pem(Suara NTB/her) da KLU sangat mengusik H. Fauzan Khalid Pemda Lobar. Wakil Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, menegaskan, tiga aset yang dimaksud di KLU masih aset milik pemda. “Ada celah kita nego dengan Pemda KLU untuk mempertahankan aset itu, karena memang aset itu tidak masuk yang diserahterimakan ke KLU saat pemekaran dan sampai saat ini belum diserahkan,” tegas wabup dalam sebuah acara di Labuapi, Jumat (27/2). Menurutnya, aset yang diungkit itu belum diserahkan kepada pemerintahan KLU. Pihaknya tidak pernah mempersoalkan aset-aset Lobar yang telah diserahkan kepada KLU. Fauzan mengaku, Pemerintah KLU menuntut pihaknya menyerahkan tiga aset itu. Namun, permintaan itu belum diputuskan. Pihaknya bersama Pemkab KLU masih membahas jalan keluarnya. “Seharusnya KLU datang, apalagi Lobar ini orang tua,” bebernya. Menurutnya, dalam aturan pemerintahan ada celah untuk nego, meski ada salah satu ayatnya menyebutkan aset Lobar yang ada di KLU menjadi milik mereka. Tapi ayat di bawahnya itu berbunyi bisa di nego. “Yang jelas, kami belum lepas dan serahkan. Kami masih data dan lengkapi dokumen dulu,” terangnya. Fauzan menambahkan, saat ini pihaknya sedang fokus menertibkan aset-aset yang tercecer. Menurut dia, penertibannya aset ini memang agak ribet dan rumit. Untuk itu, bupati telah membentuk tim penertiban aset. Dalam SK tim penertiban aset itu bupati menyelipkan target, yakni identifikasi dan sertifikasi. Bagi aset yang bersengketa harus diselesaikan. Jika sudah selesai, maka aset tersebut akan diusahakan sertifikatnya. Terkait adanya saran dari dewan agar Pemda memasang plang di semua aset daerah akan direspons. ‘’Masukan ini bagus untuk Pemda,’’ terangnya. (her)

Kontrak K2 Tak Dijamin, CPNS Segera Terima NIP Tanjung (Suara NTB) Setelah melalui proses panjang, akhirnya para Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) segera menerima Nomor Induk Pegawai (NIP). Sebaliknya dari kalangan tenaga Katagori (K) 2 yang lulus CPNS, tampaknya masih harus menunggu. Dari 300an orang yang lulus, sekitar 190 CPNS K2 yang sudah keluar NIP-nya. (Suara NTB/dok) Kepala Bagian KepeTiti Hidayati gawaian Daerah (BKD) Setda KLU, Hj. Titi Hidayati, kepada wartawan, Jumat (27/ 2) mengatakan, seluruh CPNS sebanyak 47 orang dalam proses cetak NIP. NIP itu diterima BKD Setda KLU pekan ini dari BKN Wilayah, Denpasar, untuk selanjutnya akan dibuatkan SK oleh Bupati KLU. “Kami baru menerima dari BKN dan sedang dicetak. Seluruhnya ada 47 orang CPNS. Setelah dicetak, kita teruskan ke Pak Bupati untuk ditandatangani SKnya,” ujar Titi. Dalam proses memperoleh kepastian dikeluarkannya NIP ini, BKD Setda KLU jelasnya, telah beberapa kali berkoordinasi dengan BKN Wilayah Denpasar. Terakhir, BKD menjemput NIP CPNS KLU pada pada pertengahan Februari lalu. Sebagaimana hasil seleksi Sistem CAT lalu, sebanyak 47 orang pelamar lulus dari 49 formasi yang disiapkan. Dua formasi terpaksa lowong, dikarenakan pelamar pada posisi dimaksud tidak memenuhi passing grade. Dirinya berharap, setelah memperoleh tanda tangan Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH., terkait NIP dimaksud, para CPNS dapat segera dihadirkan di Pemda untuk menerima NIP tersebut. Hanya saja, dalam proses menunggu NIP itu keluar, ia mengingatkan agar para pelamar yang lulus CPNS tidak serta-merta tertipu apabila dihubungi oknum yang meminta balas jasa kepengurusan. “Pembagian NIP belum bisa kita pastikan, tetapi dengan telah memperoleh tanda tangan dari Asisten, Sekda dan Pak Bupati, maka NIP sudah bisa kita bagikan. Nanti saat pembagian, akan kita acarakan supaya seluruh masyarakat tahu,” ujarnya. Berbeda dengan CPNS jalur reguler yang telah memperoleh lampu hijau soal NIP, CPNS jalur khusus atau dari kalangan honorer K2, hingga kini belum seluruhnya lengkap. Dari 304 orang yang lulus, sekitar 190 NIP yang sudah dikirimkan ke daerah. Sisanya masih dalam proses. Titi mempermaklumkan, untuk pelamar K2 ini memang relatif sedikit lebih lama kepengurusannya. Mengingat BKN Wilayah Denpasar dan pemerintah pusat harus lebih teliti proses pemberkasan. “Di samping teliti, pemberkasan juga tidak sedikit. CPNS K2 yang diurus ini se Indonesia, jadi harus antre,” katanya. Sama dengan proses CPNS jalur reguler, para pelamar (CPNS) K2 juga harus mendapat pengawalan dari Pemda. Dalam hal ini, BKD Setda KLU harus lebih sering berkoordinasi dan menjemput data yang dikeluarkan BKN. “Harapan kita, baik CPNS reguler dan CPNS K2, bisa menerima NIP secara bersamaan. Kita sendiri menargetkan seluruhnya CPNS bisa menerima NIP pada bulan Maret mendatang,” demikian Titi. Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD KLU, Ardianto,SH., meminta Pemda KLU untuk memberi kontrak daerah kepada kalangan K2 yang tidak lulus CPNS. Hal itu atas dasar aspirasi dari kalangan tenaga honorer K2 yang mendatangi sejumlah dewan KLU. Mengingat diantara mereka, ada yang sudah mengabdi hingga belasan tahun. Terbukti dengan masuknya mereka ke dalam data base, hingga mereka layak ikut dalam tes CPNS. Namun, di antaranya banyak yang tidak mujur, sehingga tidak lulus dalam proses seleksi CPNS bersama ratusan tenaga lain yang diterima. “Aspirasi para honorer K2 ini akan kami sampaikan ke eksekutif. Pekan depan akan kami panggil jajaran terkait di Pemda. Kami akan mempertanyakan sejauh mana kelanjutan proses dari K2 yang lulus CPNS dan meminta mereka yang tidak lulus ini diberi kontrak daerah,” lanjut Ardianto. Menjawab itu, Titi belum dapat memberi sinyal positif. Pasalnya belum ada nomenklatur yang jelas terkait Honorer K2 diberi kontrak daerah. “K2 diberi Kontrak daerah tergantung pusat, kalau pusat membolehkan tentu harus dibarengi payung hukum (Perda). Dan kita belum memiliki itu,” tandas Kabag Kepegawaian. (ari)

Sekda Tegur Kepala Satpol PP Lobar Giri Menang (Suara NTB) Perekrutan 30 personel atau anggota baru Satpol PP Lombok Barat (Lobar) menuai sorotan. Pasalnya dalam perekrutan anggota baru diduga dipungut hingga jutaan rupiah per orang. Di samping itu, perekrutan personel ini tidak ada koordinasi dengan bupati dan sekda, karena Pemkab Lobar sesuai instruksi bupati membatasi perekrutan tenaga honor dan kontrak. Adanya perekrutan personel baru ini membuat Sekda Lobar Drs. H. M. Uzair merasa gusar. Bahkan, saat dikonfirmasi, Jumat (27/2), Sekda mengaku telah memberikan teguran pada Kepala Satpol PP Lobar I Nengah Sugiartha, SH, yang tidak melakukan koordinasi saat perekrutan personel baru. “Wajar dong atasan memarahi bawahannya. Karena saya minta klarifikasi soal

perekrutan personel baru Satpol PP,” akunya. Menurutnya, hal yang menyebakan dirinya marah, karena ingin memperjelas persoalan perekrutan anggota yang baru. Alasannya, perekrutan anggota baru tidak jelas statusnya. Sebab, pemda tidak ada kebijakan tahun ini untuk merekrut tenaga kontrak dan honor lagi, kecuali di beberapa SKPD. Hal ini juga

atas instruksi bupati, SKPD tidak diperbolehkan merekrut tenaga kontrak dan honor. ‘’Terkecuali, jika perekrutan personel untuk pendukung kegiatan proyek tidak masalah. Kalau untuk kontrak tidak boleh,” katanya. Dalam hal ini, ujarnya, sekda tidak tahu program apa yang di-back up oleh Satpol PP, sehingga merekrut anggota baru. Ditanya terkait dugaan

pemungutan perekrutan anggota baru tersebut, Sekda berdalih tidak tahu menahu perihal tersebut. Menanggapi hal ini, Kepala Satpol PP, I Nengah Sugiartha menampik, jika pihaknya melakukan pungutan pada personel baru. Namun, pada anggota baru dibebankan biaya untuk membuat pakaian dinas Satpol PP senilai Rp 1,5 juta. “Karena anggaran untuk itu tidak ada di Satpol PP, makanya kami minta untuk biayai sendiri pembuatan pakaian dinas,” kilahnya. Dikatakan, per anggota dibebankan biaya untuk membuat seragam baju dua buah, lengkap baret dan sepatu. Ia berdalih

agar pakaian ini seragam, para anggota diminta menjahit pakaian di kantor dengan mendatangkan penjahit khusus. “Jadi kami tidak pungut uangnya, tapi anggota setor langsung ke penjahitnya,” tambahnya. Terkait status para anggota baru ini, Ical – sapaan akrabnya, menegaskan bukan sebagai tenaga kontrak. Sebab mereka sebatas tenaga sukarela yang diberi uang saku (uang makan minum) Rp 20 ribu per hari. Dana ini diambilkan dari anggaran Satpol PP untuk 30 orang. Ia menambahkan, total personel saat ini 111 personel PNS, tenaga kontrak 29 dan tenaga perbantuan 30 personel. (her)

(Suara NTB/kir)

DIGUGAT - Lahan tempat berdirinya Kampus IPDN NTB ini sebelumnya sempat digugat warga. Namun hakim PN Praya memutuskan lahan tersebut tetap menjadi milik pemerintah daerah.

Putusan PN Praya

Lahan IPDN Tetap Sah Milik Pemprov NTB Praya (Suara NTB) Status kepemilikan lahan tempat kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) NTB di Kelurahan Leneng Praya Lombok Tengah (Loteng), sempat menjadi polemik sejak setahun terakhir. Setelah sekitar 40 warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Praya. Namun dengan telah keluarnya putusan hakim, kini status lahan tersebut dipastikan tetap sah menjadi milik Pemprov NTB. Sebelumnya, ungkap Asisten III Setda Loteng, H. Nursiah, S.Sos, M.Si, ketika ditemui

di ruang kerjanya, Jumat (27/ 2), hakim PN Praya memutuskan tidak menerima materi gugatan dari para penggugat. Dengan begitu proses gugatan atas sengketa lahan tersebut dinyatakan selesai, sehingga status lahan tempat kampus IPDN NTB berdiri, tetap menjadi hak pemerintah daerah. Telah selesainya proses gugatan tersebut, ujarnya, pemerintah provinsi sedang melakukan persiapan untuk keperluan pengalihan status kepemilikan lahan dari pemerintah daerah ke pihak IPDN. Sebelumnya, pengalihan belum bisa dilakukan, karena sedang

ada sengketa di pengadilan. Hal senada disampaikan Kabag Hukum Setda Loteng, H. Mutawalli, SH. Menurutnya, pada awal tahun 2014 lalu, puluhan warga yang mengklaim sebagai pemilik lahan, melayangkan gugatan. Selama proses gugatan berlangsung, upaya mediasi untuk menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan sudah pernah dilakukan, tapi tidak menemukan kata sepakat. Atas dasar itu diputuskan proses gugatan dilanjutkan ke tahap lebih lanjut. Dalam perjalanannya, baik pemerintah daerah maupun pihak peng-

Perbaiki Jalan Perampuan

Warga ’’Paksa’’ Wabup Lobar Tandatangani Kesepakatan Giri Menang (Suara NTB) Aksi warga Desa Perampuan dan Karang Bongkot yang memblokir jalan selama lima hari akhirnya membuahkan hasil. Pemkab Lombok Barat (Lobar) akhirnya bersedia menandatangani kesepakatan dengan warga untuk memperbaiki jalan tersebut. Pemkab Lobar diwakili Wakil Bupati, H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, didampingi Sekretaris Dinas PU dan Camat Labuapi datang menemui warga, Jumat (27/2). Mereka berjanji memperbaiki jalan yang rusak parah tersebut pada APBD P 2015 dan paling lambat pada APBD tahun 2016 mendatang. Sembari menunggu penanganan permanen, sementara pemerintah akan menimbun dan menambal ruas jalan yang berlubang. Wabup sempat berdialog dengan warga terkait persoalan jalan tersebut. Setelah itu, Wabup bersama Camat Labuapi, Baiq Mustika, Kepala Desa Perampuan, Sarhan, Kepala Desa Karang Bongkot, Padelah dan perwakilan aparat menandatangani kesepakatan perbaikan jalan. Pada kesempatan itu, Wabup menyampaikan permintaan maaf sebab agak terlambat meninjau lokasi jalan setelah lima hari aksi warga memblokir jalur tersebut. Menurutnya, kondisi jalan ini agak bertolak belakang dengan kondisi Lobar yang sebenarnya dari sisi fasilitas jalan banyak mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat. Sebab faktanya, diklaim Wabup jalan yang ada di Lobar paling mulus dibandingkan daerah lain. “Satu sisi Lobar banyak mendapatkan penghargaan. Namun di sisi lain ada yang

(Suara NTB/her)

TANDA TANGAN - Wabup H. Fauzan Khalid menandatangani kesepakatan kesediaan Pemkab Lobar memperbaiki jalan di Perampuan setelah lima hari diblokir warga. terlupakan jalan di Desa Perampuan dan Karang Bongkot ini rusak,” akunya. Secara pribadi, wabup tidak menyangka kondisi jalan rusak seperti saat ini. Kondisi ini disadarinya pasti menimbulkan hal yang tak diinginkan seperti kecelakaan. Terkait hal ini, sebelum penandatanganan kesepakatan ini beberapa hari lalu dua kepala desa didampingi camat dan salah seorang anggota DPRD Lobar daerah pemilihan Labuapi mendatangi kantornya. Hasil pertemuan, salah satu point itu dituntut semacam kesepakatan dan wabup perlu turun langsung ke lokasi. Menurut wabup, dari sisi personal dirinya mempersoalkan ada kesepakatan tersebut, namun sisi psikologis adanya kesepakatan ini seolah kesannya “memaksa” pemerintah memperbaiki jalan tersebut. “Padahal tanpa surat pernyataan (kesepakatan) itu saya memastikan pemda bisa membangun. Insya Allah jalan ini akan paling diprioritaskan,” janjinya. Sebelum menungu perbaikan permanen, kata Wabup, jalur yang berlubang akan ditimbun. Selain itu, pihaknya

berharap masyarakat bisa mengawasi kendaraan yang lalu lalang di jalur tersebut. Sebab kemampuan jalan yang ditambal tersebut hanya 3-4 bulan saja, jika dilalui kendaraan yang melebihi kapasitas, maka jalan tersebut akan cepat rusak lagi. Ia menjelaskan, semua jalan kabupaten hanya boleh dilalui kendaraan berkapasitas 8 ton ke bawah, tidak boleh dari 8 ton. “Karena itu mohon bantuan ikut kontrol, kalau misalnya kendaraan dump truck lewat kemudian muatan batu dan tanah lebih 8 ton, maka umur jalan yang seharusnya 5 tahun menjadi 3 tahun akan rusak,” ungkapnya. Kepala Desa Karang bongkot, Padelah menyatakan,pihak desa bersama warga bersedia mengawasi jalan tersebut. Bentuk pengawasannya, warga akan berjaga-jaga untuk melihat kendaraan yang lewat. “Kami juga akan usulkan plang pembatas muatan kendaraan,” ujarnya. Ia mengaku selama ini jalur itu banyak dilalui mobil proyek seperti dump truck yang pengangkut galian C. (her)

gugat diminta memberikan alat bukti pendukung kepemilikan lahan. Sampai kemudian, hakim PN Praya memutuskan tidak menerima gugatan yang dilayangkan pihak penggugat. Adapun pertimbangan hakim, karena gugatan dinilai tidak lengkap secara formal. Di mana yang mengklaim jumlahnya banyak. Tetapi gugatan yang dilayangkan hanya satu. “Secara hukum formal, tidak dibenarkan melayangkan satu gugatan. Sementara pemilik dan objek sengketanya berbeda-beda,” tegasnya. Sementara dari sisi alat bukti pendukung, hampir se-

mua penggugat tidak ada yang punya. Para penggugat hanya melayangkan gugatan bersadarkan pengakuan saja tidak dibarengi dengan alat bukti yang kuat. Berbeda dengan pemerintah daerah yang bisa menunjukkan alat bukti pendukung yang kuat. Atas putusan hakim PN Praya tersebut, pihak penggugat sendiri belum menyatakan menyatakan sikap. ‘’Apakah akan melayangkan gugatan kembali atau tidak,” tandas Mutawalli. Dengan begitu, maka lahan kampus IPDN NTB sah menjadi milik pemerintah daerah. (kir)

Terus Bertambah, Jumlah PNS yang Pensiun di Lobar Giri Menang (Suara NTB) Jumlah PNS di lingkup Pemkab Lombok Barat (Lobar) sebanyak 8.139 orang. Dari jumlah itu, hingga tahun 2019, jumlah PNS yang akan pensiun sebanyak 906 orang. Menurut Sekda Lobar, Drs. H. M. Uzair, tahun 2015 jumlah pegawai yang akan pensiun sebanyak 97 orang, 2016 sebanyak 126 orang, 2017 sebanyak 187 orang, 2018 sebanyak 226 orang dan tahun 2019 sebanyak 270 orang. Penegasan sekda disampaikannya saat penandatanganan memorandum of understanding (MoU) terkait kerjasama program pensiunan antara Pemda dengan manajemen PT.BTPN di Giri Menang, Jumat (27/2). Menurutnya, kalau semua PNS yang pensiun ini menjadi bagian atau nasabah Bank BTPN berarti hampir seribu pensiunan Lobar menjadi nasabah. Namun, kata Sekda, pihaknya tidak mewajibkan semua PNS ikut menjadi nasabah BTPN, hanya PNS yang mau saja. “Kita tidak wajibkan, siapa yang mau,” paparnya. Adanya MoU ini, katanya, paling tidak para PNS, terutama yang akan memasuki masa persiapan pensiun (MPP) tidak perlu bingung mencari kesibukan, seperti usaha mandiri sesuai bidang, bakat serta hobin-

ya. BTPN selaku lembaga perbankan siap memberikan bantuan modal dan kursus pembekalan dan layanan perbankan kepada PNS aktif maupun yang akan memasuki MPP. “Kerjasama ini sangat bagus, dengan begini para PNS yang akan pensiun tidak perlu bingung, karena ada lembaga yang akan membantu kita untuk mengisi waktu setelah pensiun,” tandasnya. MoU ini, lanjut sekda, merupakan suatu langkah maju pemkab Lobar menjelang usianya yang ke-57 tahun pada 17 April 2015 dan menjadi kado spesial bagi pegawai Lobar. “Program yang ditawarkan BTPN ini sangat bagus, jadi saya harap semua PNS Lobar, baik yang aktif maupun yang MPP bisa ikut program ini,” cetusnya. Sementara Management Head PT. Bank BTPN Herlina Mediaty mengatakan BTPN selalu lembaga perbankan tidak saja menawarkan nasabahnya meminjam uang, namun menggali bakat dan hobi nasabah agar setelah pensiun bisa mandiri. Sementara itu, beberapa PNS Lobar yang dikonfirmasi terkait dengan program yang ditawarkan BTPN mengaku sangat bagus, bahkan rata-rata PNS tersebut akan bersedia menjadi nasabah bank pensiun tersebut. (her)

(Suara NTB/her)

SAMBUTAN - Sekda Lobar H. M. Uzair saat sambutan pada acara penandatanganan kerjasama program pensiun dengan pihak BTPN di Giri Menang, Jumat (27/2).

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Pekerjaan Lanjutan RSUD KSB Terancam Ditunda

Revitalisasi Program KB

Digelar Advokasi Camat dan Kades Sumbawa Besar (Suara NTB) Pemkab Sumbawa melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sumbawa telah menggelar Advokasi Camat dan Kepala Desa Perbup ADD untuk Revitalisasi Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Upaya revitalisasi program KB di Sumbawa Sebagaimana dikatakan Kepala Distrik Working Group, DR. H. M. Ikhsan, M. Pd, kegiatan tersebut sebagai upaya merevitalisasi Program KB di Sumbawa sebagai tindak lanjut dari program Distrik Working Group (DWG). Bupati Sumbawa Drs. H. Jamaluddin Malik menyampaikan, KB tidak hanya membahas tentang kontrasepsi jarak kelahiran, tetapi juga menyangkut tentang program lain terkait dengan kesehatan ibu dan anak, kemajuan ekonomi, dan lain sebagainya. Aspek advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) merupakan hal penting dari program KB. Keduanya merupakan bagian dari cara untuk memasyarakatkan gagasan-gagasan tentang KB di satu sisi, serta upaya untuk menjaring partisipasi dan peran serta masyarakat dalam program KB di sini lainya. Tuntutan advokasi dan KIE KB yang makin intensif merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar. Sasarannya tidak hanya masyarakat, tetapi juga lintas sektor dan para pengambil kebijakan di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa. Masyarakat harus dipahamkan betul tentang apa itu KB, manfaat dan hasil-hasil yang ingin dicapai sekaligus program dan kegiatan riil yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Bupati Sumbawa juga menyampaikan, keberhasilan program KB di Kabupaten Sumbawa tidak terlepas dari aspek advokasi yang merupakan hal penting dari pelaksanaan program KB itu sendiri, dengan terus membangun komitmen bersama dalam upaya peningkatan akseptor KB. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rencana kerja tahunan yang telah disusun oleh DWG agar program KB dapat diterima sekaligus didukung oleh semua pihak. Agar program KB dapat terwujud, diterima dan didukung oleh semua pihak. Maka advokasi dan KIE KB harus diperkuat dengan menggunakan berbagai cara, baik advokasi KIE langsung melalui pertemuan individu atau kelompok maupun advokasi KIE tidak langsung melalui penggunaan berbagai media seperti media cetak dan elektronik. (arn)

Taliwang (Suara NTB) Pekerjaan lanjutan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang diharapkan dapat dimulai awal tahun ini terancam tertunda. Penyebabnya perkiraan anggaran yang sebelumnya dirancang tidak sesuai dengan alokasi yang ditetapkan di APBD 2015. Sebelumnya telah direncanakan untuk menyelesaikan fasilitas fisik khusus bangunan gedung sayap barat itu diperlukan anggaran sebesar Rp 5 miliar. Namun pada pembahasan APBD 2015 lalu, pemerintah dan DPRD setempat hanya bersepakat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,5 miliar atau setengah dari rencana yang telah disusun sebelumnya. “Dengan anggaran Rp 2,5 miliar tidak bisa rampung semuanya. Jadi kemungkinan besar kita akan tunda dulu pelaksanaan pekerjaan lanjutannya,” jelas kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) KSB, Amir, ST., Jumat (27/2). Dikatakan Amir, dengan anggaran yang hanya setengah dari perencanaan dapat dipas-

tikan pekerjaannya tidak akan tuntas. Daripada terkesan dikerjakan menyicil, Dinas PU pun saat ini tengah berencana untuk menunda sementara pembangunan kelanjutan proyek fasilitas kesehatan itu, sambil menunggu selesainya pembahasan APBD Perubahan (APBDP) untuk memperoleh tambahan biaya sehingga sesuai dengan rencana awal. “Saya sekarang akan mengajukan telaahan staf ke bupati untuk menunda pekerjaan sementara sambil menunggu adanya tambahan anggaran di APBDP nanti,” timpalnya. Sedianya dengan anggaran sebesar Rp 5 miliar, beberapa item pekerjaan yang akan dibangun guna menyempurnakan bangunan RSUD KSB itu

di antaranya, pekerjaan hotmix jalan masuk RSUD, paving block areal RSUD, penataan taman atau landscape, serta beberapa pekerjaan penunjang lainnya. “Kalau kita tetap bekerja dengan anggaran setengah itu (Rp 2,5 miliar), tidak maksimal karena ada beberapa bagian pekerjaan yang saling berhubungan dan akan lebih baik jika dibangun bersamaan,” tukasnya. Ia kembali menyampaikan, meski nantinya pembangunan lanjutan telah diselesaikan fasilitas kesehatan milik Pemda KSB ini belum bisa digunakan. Pasalnya untuk pengoperasiannya, pemerintah masih harus melengkapi sejumlah peralatan lainnya terutama ketersedi-

(Suara NTB/bug)

TERTUNDA – Gedung RSUD Taliwang, KSB, yang kelanjutan pembangunannya terancam tertunda karena anggaran tidak cukup. aan Alat Kesehatan (Alkes). “Kami di Dinas PU bertanggung jawab untuk menyelesaikan fisik. Sementara untuk Alkes oleh manajemen rumah

sakit. Nah kalau pun nanti fisiknya kita tuntaskan, tapi Alkesnya belum ada, belum juga bisa langsung dioperasikan,” pungkasnya. (bug)

Minta Sumbangan, Nama Polres Dicatut Sumbawa Besar (Suara NTB) Polres Sumbawa berhasil menangkap pelaku yang mencatut nama Polres Sumbawa. Dengan modus penipuan baru meminta sumbangan kepada orang (pengusaha) atau instansi tertentu dengan menyodorkan surat palsu yang mengatasnamakan pejabat Polres. Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Iptu. Tri Prasetiyo, Jumat (27/2) menyebutkan, pelaku meminta sumbangan kepada sejumlah pengusaha dengan alasan Polres Sumbawa akan melaksanakan kegiatan lomba bola volley. Seperti terungkap dari pengaduan masyarakat. Polres bergerak dengan meminta konfirmasi dan mendatangi korban. Ternyata dari keterangan korban diperoleh cici-ciri pelaku, yang diketahui adalah orang yang selama ini mengamankan diri di Polres Sumbawa, berinisial A dan D. Dari berkas surat palsu yang diperlihatkan Kasat Reskrim, tampak kedua pelaku ini telah berhasil menipu sejumlah korbannya. Surat palsu yang digunakan pelaku untuk meminta sumbangan mencatut nama Inspektur Muaji (Kaur Bin Ops Reskrim). Sementara Muaji sendiri mengaku tidak pernah menyuruh atau menandatangani surat tersebut. Jadi, dipastikan tandatangan Inspektur Muaji dalam surat tersebut juga palsu. Meski stempel yang

(Suara NTB/arn)

Sugeng Hariadi

Kejari Segera Periksa Saksi Ahli Kasus Bendung Sebewe

digunakan bisa jadi stempel asli, karena kedua pelaku selama ini mengamankan diri Polres Sumbawa. Yang jelas, kegiatan bola volley yang dimaksud pelaku sebenarnya tidak ada. Jadi, hanya akal-akalan pelaku, bentuk modus penipuan baru. Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat, agar melakukan konfirmasi ketika ada permohonan sumbangan dari pihak manapun terlebih dahulu. Dalam mengantisipasi modus pernipuan seperti yang dilakukan pelaku. “Satu orang pelaku, berinisial A sudah ditangkap kemarin siang. Sementara D masih dalam pencarian,” sebut Tri. Diketahui sebelumnya, A diamankan dengan kasus penggelapan mobil orang tuanya. Namun kemudian orang tua A menarik laporannya. Sehingga tidak diproses karena ini merupakan delik aduan. Orang tuanya kemudian meminta dilakukan pembinaan, makanya untuk sementara A diamankan di Polres. Sedangkan D mengamankan diri dalam kasus melarikan anak orang. (arn)

SURAT PALSU - Kasat Reskrim Polres Sumbawa, Tri Prasetiyo memperlihatkan surat palsu yang digunakan pelaku ketika beraksi meminta sumbangan mengatasnamakan pejabat Polres. (Suara NTB/arn)

Taliwang (Suara NTB) Kabar gembira bagi pegawai honorer Kategori Dua (K2) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), khusunya mereka yang sebelumnya telah dinyatakan lulu tes tulis. Informasi yang beredar, saat ini berkas yang mereka lampirkan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan Nomor Induk Pegawai (NIP) mulai diverifikasi oleh Kantor Regional X Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Denpasar, Bali. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Latihan (BK-Diklat) KSB, Abdul Malik Nurdin, S.Sos yang dikonfirmasi Jumat (27/2), membenarkan informasi tersebut. Menurut dia, saat ini verifikasi berkas untuk pegawai K2 KSB tengah dilaksanakan. “Sekarang sedang diverifikasi di BKN Denpasar,” terangnya. Untuk proses verifikasi ini, Malik menyatakan, sepenuhnya adalah kewenangan BKN Denpasar. Karenan-

Korban Banjir Tarano Siap Direlokasi

ya pihaknya tidak bisa memastikan kapan seluruh berkas bisa diselesaikan termasuk pengumuman hasilnya. “Kita tidak punya kewenangan di situ. Makanya kalau kami ditanya kapan selesainya, kami tidak tahu,’’ timpalnya. Ia menyarankan kepada para pegawai K2 yang saat ini menunggu hasil verfikasi agar sementara tetap bersabar hingga seluruh tahapan selesai. Tak hanya itu para pegawai K2 juga tetap diminta fokus bekerja di masing-masing unit kerjanya. “Biarkan semua berjalan sesuai prosesnya. Saya minta teman-teman K2 sabar karena pada waktunya nanti, BKN pasti akan mengumumkan hasilnya,” jamin Malik. Menurutnya, pemerintah pada dasarnya memiliki keinginan yang sama, agar proses verifikasi berkas untuk persyaratan penerbitan NIP bagi pegawai K2 itu dapat segera selesai. Mengingat selain untuk memberikan kepastian kepada para pegawai, pemerintah juga sangat mem-

butuhkan tambahan tenaga PNS untuk mengisi tempat kerja di SKPD yang hingga kini masih banyak kekosongan. “Sekarang teman-teman memang sudah bekerja, tapi kan statusnya belum permanen,’’ katanya, seraya menyatakan, mereka belum bisa diberi tanggung jawab penuh. ‘’Kalau sudah punya NIP, kan bisa lebih leluasa,” tambahnya. Pengangkatan PNS melalui K2 ini sangat membantu daerah dalam memenuhi kebutuhan pegawai. “Kita masih banyak kekurangan pegawai. Jadi kita berharap yang sudah lulus tes tulis yang kita ajukan ini bisa memenuhi persyaratan semuanya untuk diangkat menjadi PNS,” sambung Malik. Jumlah pegawai K2 yang diajukan oleh BK-Diklat KSB untuk permohonan mendapatkan NIP sebanyak 490 orang. Sebelumnya tercatat sebanyak 500 pegawai K2 yang dinyatakan lulus tes tulis, namun dalam perjalanannya 10 orang tidak dilanjutkan permohonannya karena lima orang tidak mengembalikan berkas dan lima sisanya lulus tes CPNS jalur umum yang dibuka akhir tahun 2014 lalu. (bug)

(Suara NTB/bug)

Malik Nurdin

Calon Pemegang ”Kartu Sakti” di KSB Masih Didata Taliwang (Suara NTB) Hingga kini Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih melakukan pendataan warga calon penerima “kartu sakti” yang terdiri dari Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). “Sekarang masih sedang berjalan pendataannya di lapangan,” terang Kabid Sosial Disosnakertrans KSB, Manurung, Jumat (27/2). Sebenarnya kata dia, pendataan ulang yang dilakukan pihaknya dalam rangka memastikan data calon penerima yang sebelumnya disampaikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sudah benar. Di mana berdasarkan data Kemensos, calon penerima tiga kartu sakti yang diluncurkan presiden Joko Widodo untuk di KSB berjumlah sekitar 43.000 warga sasaran. “Data itu dari Badan Pusat Statistik. Tapi kita tetap lakukan verifikasi untuk memastikan apakah sudah benar-benar tepat sesuai kondisi di lapangan,” kata Manurung. Menurutnya, program itu akan sangat bermanfaat bagi warga karenanya menjadi tugas pemerintah di daerah untuk memastikannya tepat sasaran. “Siasia kan kalau misalnya penerimanya sudah tidak ada. Atau misalnya penerimanya tidak sesuai kriteria lagi,” ujarnya. Dalam proses pendataan yang dilakukannya, Manurung menuturkan, pihaknya melib a t k a n masyarakat sepenuhnya. Melalui Rukun Tetangga (RT),

seluruh warga yang masuk dalam data diverifikasi sesuai dengan kriteria calon penerima yang ditetapkan oleh Kemensos. “Kalau ditemukan sudah tidak berhak sebagai penerima maka kita hapus dari data. Sebaliknya kalau ada yang belum terdata tapi berhak menerima sesuai kriteria, maka warga bersangkutan kita masukkan sebagai calon penerima,” terangnya. Meski masih melakukan pendataan, Disosnakertrans KSB tetap akan menyerahkan data terbaru calon penerima ‘’kartu sakti’’ itu dalam waktu dekat ke Kemensos. Rencananya di awal Maret mendatang, seluruh data calon penerima akan diajukan ke Kemensos setelah verifikasi secara seksama. “Kita ditarget sampai awal Maret oleh Kemensos. Jadi kalau tidak selesai juga, maka data yang sudah ada akan dijadikan sebagai pegangan untuk mencetak kartu-kartu itu. Nah kalau seperti itu kita yang akan rugi, karena tidak semua yang ada di data itu orangnya masih ada atau sesuai dengan persyaratan,” imbuhnya. (bug)

Manurung

(Suara NTB/bug)

Berkas K2 di KSB Mulai Diverifikasi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Sesegera mungkin LHP audit kerugian negara kasus bendung suplesi Sebewe dikirimkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumbawa. Selanjutnya Kejaksaan segera memeriksa saksi ahli dari BPKP, terkait penghitungan kerugian negara yang informasinya mencapai Rp. 1,4 miliar. Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M.H, kepada wartawan, Jumat (27/2) mengatakan, beradasarkan hasil koordinasinya dengan Kepala Perwakilan BPKP Mataram, secepatnya hasil audit dikirimkan. “Itu harapan kami, karena masih panjang tahapan kasus ini. Segera setelah kita terima hasil audit, memeriksa saksi ahli BPKP untuk kerugian negara,” terangnya. Setelah pemeriksaan saksi ahli, baru kemudian diteliti oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan pemberkasan. Sebelum akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Untuk tiga tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam kasus ini. Yani, CV. Ngadek Jaya, pelaksana dan konsultan pengawas, LM, MS dan SM. “Sejauh ini kita belum mengarah kepada pengembangan kasus. Masih fokus dengan tiga tersangka ini,” tukas Sugeng. Diketahui, nilai proyek tahun 2009 ini di atas Rp 2 miliar. Belum lama dibangun sudah roboh dan hingga kini bendung Sebewe yang terletak di desa Sebewe kecamatan Moyo Utara ini tak dapat digunakan. Sedangkan untuk kasus pengadaan kapal perintis Dinas Perhubungan tahun 2009 saat ini juga dalam proses tim audit untuk penghitungan kerugian negara di BPKP. Sejauh ini, Kejaksaan telah menetapkan dua tersangka dalam proyek dengan nilai sekitar Rp. 275 juta ini. (arn)

Sumbawa Besar (Suara NTB)Camat Tarano, Abdul Haris S.Sos, menyatakan, sekitar 30 KK warga Labuan Jambu yang rumahnya hanyut dan yang tinggal di lokasi berbahaya sekitar muara kali siap direlokasi. Sesuai rencana Bupati Sumbawa, pengadaan tanah di lokasi lebih aman di wilayah setempat. Selain itu, mendesak dilakukan normalisasi sungai yang berada di desa Banda dan Bantulante. “Saya sudah tanyakan ke warga dan mereka siap direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Bahkan Kades sempat mengusulkan agar lokasi relokasi bisa memanfaatkan tanah seluas 3 hektar yang sebelumnya hendak diperuntukkan bagi lokasi SMK Tarano, di dusun Mama. Lokasi ini jaraknya sekitar 3 kilometer dari Labuan Jambu, lokasi banjir bandang paling parah,” terang Abdul Haris, kepada Suara NTB, Jumat (27/2). Selain itu, pihaknya juga meminta kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa agar bisa merencanakan program normalisasi sungai yang berada di desa Banda dan Bantulante. Mengingat sungai di wilayah setempat sudah mengalami sedimentasi. Sehingga air berpotensi meluap ke perkampungan seperti saat terjadi banjir lalu. “Sudah saatnya sungai itu di normalisasi, karena sudah lama terjadi pendangkalan,” tukas Haris. Pascabencana banjir bandang Tarano Sabtu minggu lalu, kini aktivitas masyarakat di lima desa mulai normal. Bekas banjir telah dibersihkan, dan masyarakat beraktivitas seperti biasa. Kesulitan air bersih pun sudah teratasi. (arn)

Halaman 6

SUARA PULAU SUMBAWA

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Halaman 7

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Kerjasama RSU Dompu dengan Harian Suara NTB

RSU Dompu Masih Terkendala Bangunan Gizi dan Gudang Farmasi Dompu (Suara NTB) Pengembangan RSU Dompu masih bertumpu pada anggaran pemerintah pusat. Pemotongan anggaran di Kementerian tahun 2014 berimbas pada anggaran untuk RSU Dompu sebesar Rp 19.5 miliar yang direncanakan untuk bangunan gizi dan gudang farmasi hilang. Padahal dua bangunan ini cukup dibutuhkan di RSU Dompu dalam rangka peningkatan pelayanan. Direktur RSU Dompu, dr. H. Ahmad Faisal, Sp.A kepada Suara NTB di RSU Dompu, Jumat (27/2) mengatakan, pihaknya masih terkendala tidak adanya bangunan gizi dan gudang apotek yang representatif untuk peningkatan

Untuk tahun anggaran 2015, dikatakan H. Ahmad Faisal, pihaknya mendapat alokasi anggaran yang terbatas. Sehingga hanya melanjutkan bangunan untuk zal perawatan anak dan bayi di samping zal penyakit dalam. Bangunannya bertingkat. Pada lantai satu untuk ruang perawatan bayi yang baru melahirkan dan lantai dua untuk zal perawatan anak. “Pembangunan ini sesuai master plan kita,” katanya. Sementara zal perawatan bayi baru lahir, dikatakan Faisal, akan digunakan untuk ruang perawatan ibu bersalin. Karena selama ini perawatannya masih menyatu dengan ruang perawatan kandungan dengan berbagai jenis penyakitnya. “Selama ini ibu bersalin

pelayanan kesehatan. Bangunan gizi dan gudang apotek masih menggunakan bangunan lama yang tidak representasi lagi. “Kita masih terkendala bangunan gizi dan gudang apotek. Itu yang belum memadai,” terangnya. Pada 2014 lalu, H. Ahmad Faisal mengaku, mendapat alokasi anggaran dari Kementerian Kesehatan RI sebesar Rp 19,5 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk melanjutkan pembangunan beberapa bangunan yang menjadi master plan pembangunan RSU Dompu, termasuk untuk bangunan gizi dan gudang apotek. “Ketika mau kerjakan, anggaran ini hilang karena pemotongan anggaran di pusat,” terangnya.

menyatu dengan penyakit kandungan. Sehingga semuanya bersesakan. Kita berencana, ruangan (zal perawatan bayi) ini kita gunakan untuk perawatan ibu melahirkan,” terangnya. Secara bertahap, pembangunan RSU Dompu berdasarkan master plan pembangunan yang telah direncanakan bisa diwujudkan di masa mendatang. Namun pembangunan di RSU Dompu dan alat medisnya masih bertumpu pada bantuan pemerintah pusat. “Kalau kita berharap dari anggaran daerah saja, tentu tidak akan mungkin. Anggaran pusat yang kita harapkan untuk pembangunan RSU Dompu. Baik dari dana alokasi khusus (DAK) maupun anggaran lainnya,” jelasnya. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

RSUD DOMPU - Master plan pembangunan RSUD Dompu yang berlantai tiga, cukup megah. (Insert) H. Ahmad Faisal.

Garuda Hentikan Sementara Penerbangan ke Sumbawa Mataram (Suara NTB) Sejak awal Februari lalu, maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines menghentikan penerbangan dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ke Bandara Brangbiji, Sumbawa Besar. Penghentian penerbangan ini lantaran maskapai plat merah itu kekurangan armada. salah satu pesawat Garuda tergelincir di BIL. Namun, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak Garuda, maskapai itu akan kembali melayani penerbangan ke Sumbawa

Dishubkominfo NTB, Nizarwansyah ketika dikonfirmasi di Mataram, Jumat (27/2). Ia mengatakn, penerbangan Garuda ke Sumbawa terhenti sejak 2 Februari lalu ketika

maka di sinilah surganya. Salah satu petualangan yang patut dicoba dan menjadi daya tarik di pulau Sumbawa adalah mendaki Gunung Tambora yang terletak di Kabupaten Dompu, Sumbawa. Ini merupakan gunung api yang memiliki sejarah letusan sangat berpengaruh di dunia tahun 1815. Letusan dahsyat itu menciptakan lubang kawah raksasa dengan diameter 3 kilometer. (nas)

Bantuan Australia untuk Promosi Pejabat Eselon II di Dompu Mengacu Persetujuan Gubernur PDAM Dompu Terus Berlanjut

Tuntaskan Perkara

Mutasi Ketua PN Raba Bima Ditunda

Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs H. Bambang M. Yasin mengatakan akan tetap melaksanakan mutasi dalam waktu dekat. Persetujuan Gubernur setahun lalu menjadi dasar untuk promosi dua pejabat eselon II. Namun keharusan pembentukan panitia seleksi jabatan bagi jabatan promosi terjadi perbedaan pendapat, karena peraturan pemerintah (PP) pelaksana undang-undang aparatur sipil negara (ASN). Kepada Suara NTB saat dikonfirmasi, Jumat (27/2) kemarin, H. Bambang mengatakan, mutasi akan tetap dilakukan dalam waktu dekat. Dari tiga pejabat eselon II yang lowong, hanya dua yang akan diisi yaitu Asisten 1 Setda Dompu dan Kepala Dinas

(Suara NTB/ula)

Kota Bima (Suara NTB) Ketua Pengadilan Negeri (PN) Raba Bima segera mengalami pergantian. Ketua PN Raba Bima yang saat ini dijabat Syafruddin, SH dimutasi ke PN Kelas 1A Khusus Sidoarjo Jawa Timur. Namun karena masih ada perkara yang menjadi perhatian publik, Ketua PN meminta ditunda hingga perkara yang ditangani selesai. Syafruddin yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (27/ 2), membenarkan adanya mutasi tersebut. Sebenarnya dirinya sudah mendapat SK mutasi terhitung sejak tanggal 14 Januari 2014. Sesuai SK tersebut dia dipindahkan menjadi anggota di PN Kelas 1A Khusus Sidoarjo. Namun katanya, lantaran masih penangani perkara yang menarik perhatian publik, dia pun meminta penundaan untuk beberapa waktu. “Saya menunda pelaksanaan tugas di tempat yang baru untuk menyelesaikan perkara yang menarik perhatian masyarakat,” tuturnya seraya menyebutkan salah satunya yakni kasus pembunuhan anak oleh terdakwa A. Khalid yang saat ini tinggal menunggu putusan. Penggantinya, katanya, yakni Muhammad Rasyad, SH dari PN Jakarta Selatan. Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan harapannya jika sudah dimutasi nanti. Agar para hakim yang ada di PN Raba Bima tetap berupaya mewujudkan badan peradilan yang agung. Karena itu merupakan misi dari Mahkamah Agung yang harus diwujudkan oleh badan peradilan di bawahnya termasuk PN Kelas 1B Raba Bima. Untuk itu, upaya-upaya yang dilakukan yang menjadi visi antara lain menciptakan kemandirian pemimpin pengadilan, juga transparansi pelayanan. Namun meski dia akan meninggalkan PN Raba Bima, Syafruddin yang merupakan putra asli daerah Bima ini merasa bangga. Lantaran, semasa kepemimpinannya banyak perkara yang diseksekusi termasuk perkara perdata yang sudah bertahun-tahun telah ada penetapan dari pimpinan untuk dieksekusi. Namun eksekusi tersebut tidak selesai karena adanya upaya perlawanan dari pihak termohon maupun simpatisan termohon. Namun kesan yang paling mendalam yakni keakraban yang terjalin dengan berbagai pihak termasuk awak media. Karena keakraban tersebut dapat dirasakan secara positif. (use)

nilai sesuai untuk masuk dan melayani penerbangan ke wilayah Indonesia bagian timur. Sumbawa merupakan pulau di sebelah timur Pulau Lombok dengan beragam potensi wisata. Ombaknya sangat bagus sehingga pulau ini cocok dijadikan tempat surfing. Selain itu, jika ingin berpetualang dan mencari pengalaman yang benar-benar otentik terkait budaya lokal

Kebudayaan dan Pariwisata. Selian rute Lombok-Sumbawa yang terhenti dilayani Garuda, rute Lombok-Kupang juga sudah terhenti sejak bulan lalu. Jenis pesawat yang digunakan melayani rute Lombok-Sumbawa itu adalah ATR72-600, yakni pesawat penumpang regional jarak pendek bermesin twin-turboprop yang mampu menampung hingga 78 penumpang. Armada ATR di-

Perkebunan Dompu. Ini sesuai surat persetujuan Gubernur untuk promosi eselon II yang diterima Pemda Dompu sejak setahun lebih lalu. Sementara 1 orang staf ahli belum akan diisi. “Kan sudah ada persetujuan Gubernur seperti dae Obet (sapaan akrab M. Amin, S.Sos),” kata H Bambang. Sementara kepala BKD Dompu yang tersangkut persoalan hukum dan tengah menjalani proses persidangan, dikatakan H. Bambang, tetap dipertahankan di eselon II hingga ada putusan hukum inkrah. Hanya saja posisinya dimutasi ke tempat lain seperti sebagai staf ahli Bupati. “Nanti bisa dipersoalkan orang (kalau non jobkan orang). Apa dasarnya?,” terangnya. Terkait ketentuan undangundang aparatur sipil negara (ASN) yang mengharuskan seleksi terbuka bagi PNS untuk jebatan struktural eselon II, H Bambang mengatakan, terdapat 2 pemahaman. Ada yang menyebut harus diseleksi secara terbuka, dan ada yang cukup dengan pertimbangan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (baperjakat) seperti ketentuan sebelumnya karena peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana undang-undang ASN belum ada. “Kita akan roling yang ada saja,” ungkapnya. Secara terpisah, Plt Ke-

Dompu (Suara NTB) PDAM Dompu memperoleh bantuan 3.000 sambungan gratis untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2014 dari Australia melalui program AusAid. Bantuan serupa akan kembali diperoleh PDAM Dompu selain bantuan operasional sistem dan beberapa sistem pengembangan SDM serta hubungan masyarakat. Bantuan ini diyakini tidak akan terpengaruh dengan memanasnya hubungan Australia – Indonesia belakangan ini. Ketua tim Cardno AusAid, Jerry kepada Suara NTB dalam kunjungannya ke PDAM Dompu, Kamis (26/2) berharap, ketegangan hubungan diplomatik antara Australia dan Indonesia pasca rencana eksekusi mati warga Australia dalam kasus narkoba tidak akan mengganggu program bantuan untuk PDAM Dompu. Karena bantuan untuk infrastruktur di Indonesia paling besar dari Australia di antara negara lain. “Mudahmudahan tidak ada gangguan. Saya pikir, ini selain bantuan kita untuk infrastruktur di Indonesia. Projek ini sudah paling besar dari pemerintah Australia ke negara lain. Saya pikir ini tidak akan terganggu,” kata Jerry usai lakukan pertemuan di PDAM Dompu. Jerry mengatakan, bantuan

pala BKD Dompu, Drs H Abdul Haris, MAP yang dihubungi terpisah, mengatakan, ketentuan undang-undang ASN yang sudah langsung berlaku hanya pada usia pensiun. Sementara ketentuan lain diatur dalam peraturan pemerintah dan hingga saat ini belum ada PP sebagai turunan UU ASN. “Sampai hari ini belum ada PP sebagai pelaksana undang-undang ASN. Yang langsung berlaku itu usia pensiun,” terangnya. H. Haris pun mengaku, tidak ada pejabatnya yang dikirim ke BKD NTB untuk berkonsultasi terkait penerapan UU ASN soal mutasi. “Kalau sekarang tidak ada rekomendasi (untuk konsultasi). Tapi saat H. Adil Paradi (kepala BKD) memang ada,” ungkapnya. Sebelumnya, Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si mengatakan, mutasi pejabat dirinya ingin sesuai normatif sesuai ketentuan UU ASN. Apalagi sudah ada daerah lain di NTB yang diproses Komisi ASN terkait promosi lima orang eselon III ke eselon II. “Saya khawatir Bupati kena sanksi administrasi kalau tidak ikuti undang-undang ASN. Kalau teguran saja, tidak masalah. Tapi kalau sanksi administrasi bisa berupa tidak dibayarkan hak protokoler, itu yang saya khawatirkan,” katanya. (ula)

Bunuh Anak Kandung, Khalid Dituntut 20 Tahun Penjara Kota Bima (Suara NTB) Abdul Khalid (31), warga Kota Bima yang menjadi terdakwa pembunuhan terhadap anak kandungnya sendiri, Muslimah (5), dituntut 20 tahun oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Raba Bima. Rencananya, usai pembacaan tuntutan hukuman, majelis Hakim Pegadilan Negeri (PN) Raba Bima yang dipimpin Syafruddin, SH akan mengagendakan sidang pembacaan putusan terhadap terdakwa. Sidang pembacaan tuntutan terhadap Khalid sebenarnya sudah digelar beberapa hari lalu. Sementara Jumat (27/2), sidang kembali digelar dengan agenda pembacaan pembelaan atas tuntutan JPU dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa. Sidang yang berlangsung sekitar pukul 20.00 Wita tersebut juga dihadiri oleh Mumadillah, orang tua korban yang juga mantan istri terdakwa. Usai sidang, Mumadillah beserta keluarga sempat histeris setelah melihat keluarga Khalid berada di Pengadilan. Ketua Majelis Hakim sekaligus Ketua PN Raba Bima, Syafruddin, SH yang dikonfirmasi usai sidang menyebutkan jika Khalid sebelumnya telah dituntut selama 20 tahun penjara oleh JPU. Tuntutan 20 tahun tersebut karena JPU menilai dalam perkembangan sidang, terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP yakni melakukan pembunuhan berencana. Setelah putusan ini, katanya, sidang akan dilanjutkan dengan tanggapan JPU dalam bentuk replik atas pembelaan

PH. “Setelah itu kita akan mengagendakan pembacaan putusan,” katanya. Sementara itu, ditanyai mengenai kejiwaan Khalid yang sebelumnya sempat dibawa ke Mataram untuk diobservasi? Syafruddin menyebutkan jika sebelumnya persidangan memang sempat ditunda beberapa waktu. Alasannya karena pihaknya membuat penetapan agar kejiwaan terdakwa diperiksa kembali. Pasalnya, sebelumnya pihaknya hanya menerima sepotong kertas yang menyatakan terkait kejiwaan terdakwa. Yang pihaknya butuhkan untuk pembuktian dalam persidangan ini yakni hasil tes secara keseluruhan menurut visum at repertum. Namun hasil dari obervasi terakhir menyatakan jika terdakwa memang gila. “Hasil kesimpulannya, terdakwa gila,” jawabnya. Guna mempertegas hasil ini, sebenarnya pihaknya telah mengagendakan pemeriksaan ahli. Hanya saja, ahli dari dokter RSJ Mataram tidak hadir. Namun demikian, keterangan ahli bukan satu-satunya alat bukti yang menjadi pertimbangan majelis. Di mana dalam menangani sebuah perkara ada lima alat bukti yang menjadi pertimbangan. Antara lain keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa. “Keterangan ahli memang diperlukan namun bukan satu-satunya yang wajib didengar keterangannya. Kita itu dalam menyimpulkan suatu perkara terbukti atau tidak perbuatan yang didak-

wakan terhadap seseorang mengacu pada alat-alat bukti itu,” terangnya. Sementara itu, Mumadillah (29) yang ditemui usai sidang menolak semua isi pembelaan PH terdakwa yang dibacakan dalam sidang dimaksud. Salah satunya terkait tudingan PH yang menyebut dirinya berselingkuh. Begitu juga adanya pernyataan dari PH jika pembunuhan dilakukan oleh terdakwa karena adanya bisikan dari jin. “Bohong semua itu, dari awal tidak ada pernyataan seperti itu,” tuturnya. Pembunuhan itu, katanya, dilakukan oleh Khalid karena tengah memiliki masalah dalam tidak mendapat pembagian warisan dari orang tua. Sementara, dalam keseharian mantan suaminya tersebut memiliki banyak hutang mulai dari cicilan mobil hingga cicilan bank. Bahkan saat itu, terdakwa disebutkan dalam kondisi stress karena baru saja ditipu orang. “Saya juga menolak kalau saya yang disebut minta cerai, malahan dia yang mau minta cerai tapi saya gak mau,” tandas Mumadillah. Saat meminta cerai itulah, lanjut Mumadillah, terdakwa menyebutkan akan membawa serta sejumlah harta termasuk mobil. Tidak hanya itu, terdakwa juga menyebutkan akan membawa anaknya. Namun Mumadillah menolak, dengan alasan dialah yang melahirkan korban. Mendengar pernyataan itu, terdakwa justru terlihat putus asa dengan menyatakan akan membunuh korban agar sama-sama rugi. (use)

(Suara NTB/ula)

untuk sambungan gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga 2014 mencapai 3.000 sambungan dan mengkoneksi antarjaringan. Dengan bantuan ini membuat PDAM Dompu kini lebih sehat. “Dompu sudah maju sekali dengan program ini,” kata Jerry menggunakan bahasa Indonesia. AusAid berencana akan kembali meluncurkan bantuan kepada pemerintah Kabupaten Dompu agar PDAM lebih sehat, sehingga pelayanan air minum untuk Dompu akan lebih bagus. “Ini kontrak untuk bikin PDAM lebih akuntabel kepada masyarakat dan pemda. Jadi harapan kami, komunikasi lebih kuat dan lanjut. Sehingga bantuannya untuk operasional sistem sama beberapa sistem pengembangan SDM serta hubungan dengan masyarakat,” katanya. (ula)

Dinas Kehutanan Dompu akan Dibubarkan

(Suara NTB/ula)

“Penyebabnya sekarang ini karena keterbatasan armada. Kemarin ada pesawatnya yang tergelincir, beluma ada sebagai penggantinya,” kata Kepala Bidang Perhubungan Udara

pada Maret mendatang. “Garuda bilang Maret akan buka. Jadi bulan Maret Insya Allah normal lagi,” terangnya. Tiga maskapai yang melayani penerbangan ke Bandara Brangbiji Sumbawa selama ini kata Nizarwansyah adalah Wings Air, Trans Nusa dan Garuda. Untuk mempertahankan rute itu tetap terlayani, lanjutnya perlu kerjasama antar SKPD lainnya seperti Dinas

Dompu (Suara NTB) Kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota banyak ditarik kembali ke pusat dan Provinsi, termasuk urusan kehutanan. Pemerintah daerah hanya akan mengelola hutan raya skala Kabupaten, sehingga Dinas Kehutanan bakal dimerger dengan satuan kerja (Satker) lain dan menjadi seksi. Sekda Dompu, H Agus Bukhari, SH, M.Si kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (26/2) mengakui, berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, beberapa urusan daerah telah ditarik kembali oleh pemerintah pusat dan provinsi. Termasuk urusan kehutanan, daerah hanya mengelola hutan raya skala Kabupaten. “Urusan kehutanan hanya satu urusan diurus daerah. Makanya, dinas kehutanan akan dibubarkan,’’ katanya, seraya menambahkan, urusan kehutanan ini tidak diurus bidang, tapi mungkin nanti setingkat seksi. Pengaturan soal kehutanan, dikatakan H. Agus Bukhari, kemungkinan akan seperti sebelum otonomi daerah. Kantor kehutanan di daerah sebagai kantor perwakilan Provinsi. Sehingga daerah hanya sifatnya koordinasi. “Paling modelnya akan kembali seperti dulu (sebelum otonomi),” katanya. Namun penerapan Undang-undang tentang Pemda ini, lanjut H. Agus Bukhari, diberi waktu dua tahun untuk penyesuaian. Sehingga belum mulai dibahas, karena sambil menunggu regulasi lebih lanjut. “Urusan kehutanan ini akan dimasukkan ke Dinas mana, itu belum kita bahas. Karena dua tahun untuk penyesuaiannya,” ungkapnya. Diakui H. Agus Bukhari, pascalahirnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-undang tentang pemerintah daerah banyak nomenklatur pada Dinas/Instansi yang harus disesuaikan. Namun penyesuaian nomenklatur masih akan menunggu peraturan pemerintah (PP) sebagai pelaksana. “Nanti kita tunggu dulu regulasinya. Karena Undang-undang ASN ini belum ada PP-nya sebagai peraturan pelaksana,” katanya. (ula) H. Agus Bukhari

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Usung Calon Kepala Daerah

Koalisi Tujuh Parpol Loteng Tetap Kompak Praya (Suara NTB) Juru bicara koalisi tujuh partai politik (parpol) Lombok Tengah (Loteng), Suhaimi S.H.,menegaskan kalau koalisi parpol sejauh ini masih tetap kompak. Untuk bisa tetap bersama-sama mengusung pasangan calon kepala daerah pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Loteng mendatang. “Sampai saat ini, koaliasi tujuh parpol masih utuh dan kompak,” ungkap Suhaimi, Jumat (27/2) kemarin. Ia menjelaskan, semua parpol yang tergabung dalam koalisi besar tersebut masih tetap pada komitmen dan kesepakatan awal. Bahwa koalisi harus bisa mengusung pasangan calon kepala daerah bersama-sama. Hal itu sekaligus untuk menepis keraguan sejumlah kalangan termasuk isu perpecahan diinternal koalisi. Untuk memperkuat komitmen dan membangun kesepahaman bersama, koalisi tujuh parpol berencana bakal mengelar road show ke semua DPD dan DPW dari parpol koalisi. Sehingga diharapkan, antara pengurus dikabupaten dengan pengurus ditingkat provinsi punya satu kesepahaman bersama. Sekaligus untuk semakin memantapkan koalisi tersebut. Saat ini, lanjut anggota Komisi I DPRD Loteng ini, adan enam bakal calon kepala daerah yang tengah digodok oleh koalisi tujuha parpol. Masing-masing mantan wabup Loteng, H.L. Suprayatno, S.H.M.B.A.M.M., Drs.Ruslan Turmuzi, TGH. L. Gede Sakti Amir Murni, LC.,L. Fathul Bahri, Burahnudin Yusuf serta Zainul Aidi. Bakal calon tersebut merupakan bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftarkan diri pada parpol anggota koalisi. Bahkan ada beberapa bakal calon kepala daerah yang mendaftar lebih dari satu parpol. Diluar Partai Nasdem yang sampai saat ini baru membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah. Dari bakal calon kepala daerah yang sudah mendaftar tersebut, selanjutkan akan diseleksi. Untuk menentukan bakal kepala daerah yang akan diusung oleh koalisi parpol nantinya. “Tahapan dan proses seleksi sebelum bakal calon kepala daerah yang akan diusung masih cukup panjang,” tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Loteng ini. (kir)

Jatah Rehabilitasi Pengguna Narkoba di NTB 1.500 Orang Mataram (Suara NTB) Kuota jatah rehabilitasi pengguna narkoba di NTB tahun 2015 mencapai 1.500 orang. Hal ini kemudian menjadi angin segar bagi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB dalam melaksanakan upaya pemberantasan dan penyembuhan bagi para pengguna yang ada. Sebelumnya, jatah rehabilitasi yang dapat dilakukan oleh BNN dalam waktu setahun tidak lebih dari 20 – 40 orang. Hal itu menyebabkan banyak warga yang terjebak dalam penyalahgunaan obat terlarang itu tidak terakomodir. Akibatnya, angka pengguna narkoba di NTB sulit ditekan dan bahkan tidak menutup kemungkinan dapat meningkat. Kepala BNNP NTB, Kombes Pol Drs. H. Mufti Djusnir. Apt., M.Si saat ditemui Suara NTB di Polda NTB, Jumat (27/2) menegaskan pihaknya akan bergandengan dengan sejumlah pihak – pihak tertentu dalam merealisasikan amanat pemerintah pusat tersebut. Dikatakan, selain bekerjasama dengan aparat kepolisian, pihaknya juga akan bersinergi dengan rumah sakit – rumah sakit, panti rehab serta seluruh komponen masyarakat. “Saat ini presiden telah menyatakan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat narkoba. Jumlah penyalahguna terus meningkat, dari angka 2,2 % dengan taksir 3,8 – 4 juta, dan sekarang diketahui meningkat dari angka 4 juta – 5 juta orang,” paparnya usai menghadap Kapolda NTB, siang kemarin. Dikatakan, rata–rata 40 orang di Indonesia meninggal dunia dalam sehari akibat mengkonsumsi narkoba. Selain itu, jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh gejala sosial itu mencapai Rp 63,1 triliun. Presiden, lanjutnya mengamanatkan BNN untuk mengurangi angka penggunaan narkoba yang mulai meresahkan itu. Pemerintah melalui program 100.000 rehab di tahun ini akan mencoba memulihkan para penyalahguna yang selama ini telah terjerumus menjadi seorang pengguna. Rencananya, Sabtu 7 Maret 2015 nanti BNNP NTB akan melakukan deklarasi bersama seluruh elemen baik pemerintah maupun masyarakat untuk mensosialisasikan program tersebut. Dengan demikian, tidak ada lagi celah bagi para pengguna untuk mengelak atau bahkan menolak untuk menjalani rehabilitasi demi penyembuhan. “Polanya mungkin nanti akan kita lakukan rehab secara bertahap. Sabtu pekan mendatang, kita akan lakukan semacam deklarasi yang melibatkan seluruh elemen baik pemerintah, polri, FKPD – FKPD, Tokoh Agaman, Adat, dan masyarakat,” tandasnya. (met)

TERSANGKA KEJAHATAN - Sejumlah petugas Kepolisian mengamankan 93 tersangka kejahatan dalam acara rilis gabungan Polda Metro Jaya di Lapangan Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (27/ 2). Sebanyak 120 unit motor dan 12 unit mobil, 14 senjata api, 140 senjata tajam, 46 butir peluru tajam dan 93 tersangka diamankan dari operasi tindak pencurian dengan kekerasan dan curanmor yang dilakukan oleh lima Polres di Jabodetabek. (ant/bali post)

Dalam Semalam, Tiga Toko Dibobol Maling

KY Awasi Rekomendasi Sanksi Hakim Pelanggar Kode Etik

Mataram (Suara NTB) Aksi pencurian di Kota Mataram semakin meresahkan. Jumat (27/2) dinihari kemarin, tiga ruko di Jalan Panjitilar Negara No. 14 Mataram, dibobol maling. Dalam kejadian itu, uang puluhan juta dan barang elektronik raib. Tim Identifikasi Polres Mataram pukul 08.00 Wita melakukan olah TKP.

Jakarta (Suara NTB) Komisioner Komisi Yudisial Taufiqurrohman Syahuri meminta Biro Pengawasan Hakim dan Investigasi lembaga ini untuk mengawal semua rekomendasinya kepada Mahkamah Agung karena banyak putusannya tidak ditindaklanjuti dan dieksekusi oleh Mahkamah Agung. “Saya minta Biro Waskim agar mengawal putusan yang sudah kita jatuhkan untuk para hakim yang terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku hakim,” kata Taufiq dalam acara Rapat Kerja KY di Puspitek Tangerang Selatan. Menurut Taufiq, sedikitnya ada 12 putusan rekomendasi KY yang tidak dieksekusi MA, dari sanksi ringan berupa pernyataan tidak puas, hingga sanksi berat berupa pemberhentian yang harus melalui mekanisme Majelis Kehormatan Hakim. Dia mengungkapkan sedikitnya empat rekomendasi pemberhentian tetap tidak ditindaklanjuti MA, di antaranya adalah terhadap Hakim DS ketika mengikuti fit and propert tes di Komisi III DPR, Hakim Puji yang tersangkut kasus Narkoba, Hakim di PN Demak dan Hakim PN di Lampung. “Yang saya tahu ada 12 rekomendasi yang tidak dieksekusi oleh MA. Rekomendasi itu bervariasi dari yang ringan berupa teguran pernyataan tidak puas, sedang non palu, hingga pemberhentian tetap,” ungkap dia. Taufiq menegaskan putusan KY itu bersifat otomatis dan wajib dilaksanakan oleh MA jangka waktu 60 hari setelah

Tiga toko yang dibobol itu masing-masing toko busana muslim, Rumah Mode AVA milik Hj. Hatifah, percetakan MC Digital Printing milik M. Rizal dan AW Tour and Travel milik Selly Wati. Informasi dihimpun Suara NTB, kondisi ketiga toko dalam keadaan berantakan, masing masing di bagian laci. Dari tiga toko ini, pelaku diduga hanya mengincar uang tunai dan barang elektronik yang mudah dibawa. Pelaku diperkirakan masuk melalui lantai atas, kemudian menerobos masuk melalui pintu belakang. Anehnya, masing masing pintu belakang toko tidak

ada yang rusak, padahal para pemiliknya memastikan sudah dalam keadaan terkunci. Akibat kejadian itu, paling merugi adalah AW Tour and Travel kehilangan laptop dan uang Rp 11 Juta. Sementara dari Rumah Mode AVA, maling menggondol uang Rp 3,750,000. Sementara dari MC Digital Printing, tidak ada yang diambil. Pemilik Rumah Mode AVA, Hj Hatifah mengaku, dirinya baru mengetahui tokonya kemalingan setelah dihubungi pekerjanya yang saat membuka toko pagi sekitar Pukul 07.00 Wita. Uang itu hilang di laci kasir, hasil penjualan pakaian selama Februari. Selain itu tidak

Soal Perombakan Kabinet

Relawan Minta PDIP Berhenti Tekan Jokowi Jakarta (Suara NTB) Relawan pendukung Presiden Jokowi yang tergabung dalam Jaringan Nasional Relawan Aswaja meminta elite PDIP berhenti menekan Presiden Joko Widodo dengan isu perombakan Kabinet Kerja. “Elite PDIP berhentilah menekan Jokowi,” ujar Koordinator Nasional Relawan Aswaja Arief Rachman dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (27/2). Beberapa waktu lalu sejumlah elite PDIP mendesak Jokowi merombak kabinetnya dengan mengganti sejumlah menteri dan lingkaran dalam Istana. Menurut Arief, Relawan Aswaja mengimbau elite PDIP menahan diri dan menegaskan, perombakan kabinet bukan barang haram asal jelas indikatornya. “Perombakan bukan barang haram tapi terlalu dini dilakukan sekarang, dan harus jelas indikatornya,” tegas dia. Dia mengingatkan pemerintahan Jokowi masih “seumur jagung” sehingga jika ingin mengevaluasinya sebaiknya dilakukan minimal satu tahun setelah pemerintahan berjalan. “Tidak tepat jika dilakukan sekarang. Kalau mau reshuffle harus jelas apakah menteri itu tidak paham masalah, tidak sesuai visi pemerintahan, atau banyak melanggar aturan,” jelas dia. Relawan Aswaja juga meminta elemen relawan Jokowi lainnya tidak ikut serta mendorong perombakan kabinet. (ant/bali post)

(Suara NTB/ars)

PERIKSA - Tim Identifikasi dari Sat Reskrim Polres Mataram sedang memeriksa meja kasir yang diacak-acak maling.

ada barang berharga yang dibawa pelaku. Menurutnya, maling diduga masuk lewat belakang, mengingat pintu depan dalam keadaan utuh. Sementara toko disampingnya, AW Tour and Travel, kondisi dalam ruangan tidak seperti semula. Barangbarang yang berada di dalamnya, khususnya laci kasir sudah diacak pencuri. Selly Wati, pemilik ruko mengatakan, pada saat toko dibuka, keadaanya sudah berantakan. Lemari dalam keadaan terbuka, padahal sebelumnya sudah ditutup. Mereka yakin semalam masuk maling karena di lantai ada bekas telapak kaki yang diduga jejak para pencuri. Selain itu sambung Sally, pencuri juga sempat berupaya menjebol tembok tempat Closed Circuit Television (CCTV). Namun diduga CCTV sempat dirusak maling, karena waktu diperiksa dalam keadaan error. Sementara di lokasi, sejumlah aparat Polsek Ampenan terlihat berjaga – jaga. Saat bersamaan tim identifikasi Sat Reskrim Polres Mataram juga turun ke lokasi, melakukan pengecekan sidik jari. Bekas bekas jejak pelaku diperiksa detail. Kasus ini masih ditangani Polsek Ampenan. Namun Kapolsek Ampenan, Kompol Arief Yuswanto belum bisa berkomentar soal kejadian ini, karena timnya masih di lapangan untuk penyelidikan. (ind/ars)

(ant/bali post)

Taufiqurrohman Syahuri

sanksi dijatuhkan sebagaimana tertuang dalam UU No.18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial pasal 22E ayat 3. Karena sifatnya otomatis dan wajib, Taufiq mengkhawatirkan masalah muncul ketika pengacara atau pihak berpekara mengetahui jika sang hakim yang menangani suatu perkara sudah dikenai sanksi oleh KY. “Kalau pengacara ini tahu, bisa berbahaya karena mereka akan menggugat secara perdata karena hakimnya sudah non palu atau bahkan diberhentikan oleh KY,” kata komisioner bidang rekrutmen hakim ini. Komisioner Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Eman Suparman meminta semua rekomendasi sanksi dari KY agar dikawal kepada MA. “Saya setuju itu apa yang disampaikan Pak Taufiq tadi yaitu mengawal eksekusi putusan KY,” kata Eman. (ant/bali post)

KPK Periksa Mantan Gubernur Papua Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil mantan Gubernur Papua Barnabas Suebu sebagai tersangka dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan “Detailing Engineering Design” Pembangkit Listrik Tenaga Air di Sungai Mamberamo dan Urumka tahun anggaran 2009-2010 di Provinsi Papua.“Hari ini ada jadwal

pemeriksaan BS (Barnabas Suebu) sebagai tersangka,” kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (27/2). Selain Barnabas, KPK juga memeriksa dua tersangka lain yaitu mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua Jannes Johan Karubaba dan Direktur Utama PT Konsultasi Pembangunan Irian Jaya (KPIJ) Lamusi Didi.

(ant/bali post)

Barnabas Suebu

KPK menggeledah rumah Barnabas pada 22 Oktober 2014 di Jalan Pinguin Sektor 3 Bintaro, Tangerang Selatan. Barnabas diketahui sebagai calon anggota legislatif terpilih 2014-2019 dari partai Nasional Demokrat (Nasdem). Ketiga tersangka dikenai pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pasal tersebut mengatur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sara-

na yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Nilai proyek PLTA ini adalah sekitar Rp56 miliar dengan kerugian negara Rp36 miliar. KPK menduga PT KPIJ melakukan penggelembungan harga proyek apalagi masih ada hubungan dengan Barnabas karena merupakan lingkaran dalam Barnabas. (ant/bali post)

Wakapolri akan Balas Surat BW Jakarta (Suara NTB) Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti berjanji membalas surat Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Bambang Widjojanto. “Kami akan kasih penjelasan, setelah kami kasih penjelasan, akan kami panggil lagi,” kata Badrodin di Jakarta, Jumat. Ia menjelaskan, setelah pihaknya melayangkan surat ke BW, ia akan memanggil BW kembali untuk diperiksa. Bila nanti dalam panggilan tersebut BW mangkir lagi, maka polisi akan menjemput paksa BW. “Kalau tidak datang, akan

ada perintah membawa. Perintah membawa itu artinya ketemu (BW) di mana saja, akan kami bawa,” tegas dia. BW tidak memenuhi panggilan Bareskrim hari ini. Kuasa hukumnya, Lelyana Santosa mengatakan BW tidak datang karena masih ada kegiatan di KPK. Lelyana juga mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapat surat balasan dari Mabes Polri terkait kasus kliennya. Dalam surat itu pihaknya mempertanyakan tiga hal. Pertama, keberatan terhadap panggilan yang tidak memenuhi persyaratan, kedua

mengenai permohonan untuk gelar perkara khusus, ketiga agar BW mendapatkan berita acara pemeriksaan (BAP) yang menjadi haknya. Mereka juga mempertanyakan penambahan pasal yang disangkakan terhadap BW. Bambang dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Januari 2015 dan disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Namun kemudian dalam surat panggilan ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan. (ant/bali post)

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Jendela Sastra

Halaman 9

CERPEN

Rukminah Rifat Khan Rukminah, perempuan berusia 21 tahun itu, senyum-senyum sendiri di depan cermin. Sembari menyisir rambutnya. Perlahan, ia memperhatikan wajahnya sendiri. Mulai dari alisnya yang rapi, matanya yang teduh, hidungnya yang agak mancung, hingga bibirnya yang selalu dibilang seksi oleh Madun, lelaki yang setahun belakangan ini menjadi kekasihnya. Lantas, selepas itu, Rukminah beranjak ke tempat tidur. Memandang foto Madun yang dipajang pada sebuah meja kecil di tepian ranjang. Ia membelai foto itu dengan mesra sebelum meletakkannya di atas dada sambil berbaring. RUKMINAH sungguh tak sabar menunggu kedatangan ibunya dari pasar. Ada kabar gembira yang ingin ia sampaikan. Rukminah beranjak duduk, meletakkan kembali foto kekasihnya setelah mengecup tiga kali foto itu. Kemudian berjalan ke teras depan menunggu sang ibu. Dari kejauhan, sang ibu terlihat dengan wajah sedikit lelah membawa beberapa tas yang penuh dengan belanjaan. Rukminah bergegas menghampiri ibunya, mengambil beberapa tas untuk dibawanya. “Aduh, anak Ibu yang cantik, Ibu masih kuat, sayang.” “Gak apa, Ibu capek, biar Minah bantu.” Mereka berjalan sampai ke teras rumah. Melepas tas dan duduk sejenak. “Kabar gembira apa yang hendak kau sampaikan Minah. Ibu penasaran membaca sms-mu tadi pagi.” Rukminah hanya tersenyum. Dengan perlahan ia mendekatkan bibirnya ke telinga sang ibu. Wajah sumringah dan bahagia terpancar dari wajah sang ibu mendengar apa yang disampaikan Rukminah. Letih di wajahnya menjelma tiada. “Ini suatu kebanggaan Minah, anak Ibu. Kabar ini harus kita sampaikan pada Datoq Husen, kakekmu, pada H. Athar, paklekmu, dan semua warga dusun ini,” ucap sang ibu dengan nada tegas dan semangat yang berkobar. Rukminah tersenyum dan memeluk ibunya. Mereka sungguh bahagia di siang minggu yang agak panas itu. Lalu setelah keluarga besar berkumpul di suatu malam yang direncanakan. Kesepakatan untuk mengadakan acara syukuran pun terjadi. “Minah, kau harus mengambil cuti 3 hari di rumah sakit tempat kau bekerja, agar kau bisa menyiapkan acara besar ini,” perintah Datoq Husen. “Nggih, Kek” jawab Rukminah. “Begitupun Madun, suruh ia cuti 3 hari dari kantor. Ini adalah acara luar biasa dan akan jadi kebanggaan bagi keluarga besar kita,” lanjut sang kakek dengan wajah sumringah.

“Sudah Kek, tiang sudah membicarakan semuanya dengan Kang Madun, dan keluarga besarnya pun sudah setuju,” jawab Rukminah. Si Kakek tersenyum bahagia mendengar apa yang diucapkan Rukminah. Begitu pun dengan keluarga yang lain. Wajah mereka seperti sedang dalam kebahagiaan yang teramat besar. Semua berdecak kagum dan bangga pada Rukminah. “Kau lihat kakak misanmu, si Rukminah, kau harus mencontoh dia,” ucap Lukman, paman Rukminah, kepada Asiah, anak perempuannya yang baru berusia 17 tahun. Jamuan pun mulai dikeluarkan sebagai pelengkap kebahagiaan malam itu. Mulai dari pisang hijau, jajanan abek, kue basah dan bergelas-gelas teh hangat. Semua keluarga saling berkelakar, tertawa sembari menikmati jamuan itu. *** Beberapa persiapan segera dilakukan, acara tinggal dua hari lagi. Semua konsep sudah ada pengurusnya masing-masing. Ada yang bertugas membeli segala perlengkapan ke pasar. Ada yang mulai memasang terop. Ada yang tugas mengantar undangan ke kerabat atau keluarga yang jauh. Rukminah sendiri diperlakukan seperti putri, Ia tak boleh mengerjakan apapun. Hanya dibolehkan duduk dan tersenyum pada siapapun kerabat yang datang untuk membantu. “Bu, bagaimana dengan warga kampung, apa perlu pakai undangan?” tanya Sakur, kakak lelaki Rukminah pada ibunya. “Gak perlu Nak, besok hari Sabtu sore Ibu minta Sumardan, merbot musholla untuk mengumumkannya, agar semua warga datang di pesta berbahagia ini,” tegas ibu Rukminah. Sakur pun pamit untuk mengurus hal lain. Kemudian Abdul, misan Rukminah mendekat. “Bu, meja prasmanan posisinya di mana?” “Di ujung timur Nak, agar tamu yang datang lebih leluasa menikmati jamuan.” Abdul pun langsung pamit. Ibunda Rukminah memperhatikan kiri kanan, melihat apa saja

(TS Lan)

yang sudah dan belum dipersiapkan. Tampaknya 80 persen persiapan sudah dilakukan, tinggal memasak untuk jamuan prasmanan saja. *** Seperti janjinya, suatu sore di hari Sabtu, ibunda Rukminah menemui Sumardan, memberikan selembar surat untuk diumumkan di Musholla, tentu dengan sebuah amplop sebagai ucapan terima kasih pada Sumardan. Seperti biasa, Sumardan dengan gesit mengumumkan hal itu. Apalagi kalau amplopnya sedikit tebal. Speaker musholla menggema menyampaikan kabar gembira ke seluruh kampung. Ibunda Rukminah sembari berjalan pulang, senyum-senyum sendiri mendengar

suara Sumardan yang agak berat. Ibu-ibu lain yang kebetulan berpapasan, memberi ucapan selamat. Wajah ibunda Rukminah semakin terlihat bahagia. Ibu Sahnah, tetangganya, terlihat sedang mengomeli anak perempuannya yang bernama Ida, seorang gadis yang sudah berumur 23 tahun. “Kamu harus contoh si Minah, kamu harus buat Ibu bangga, keluarlah sesekali, jangan di rumah saja. Kerjaan cuma nonton TV, kapan kamu bisa buat Ibu bangga seperti Rukminah!!” Ibunda Rukminah tersenyum kecil mendengar itu sambil berjalan menuju rumah. *** Hari Minggu yang dinanti telah tiba. Para tamu undangan pun

sudah mulai berdatangan. Ada yang membawa sekeranjang buah, sekeranjang beras, gula dan jajanan. Tamu yang laki-laki membawa amplop, kadang juga bingkisan kado. Suasana semakin ramai, mulai dari anak-anak, remaja, dan orang tua. Beberapa mobil terlihat berjejer, tampaknya para tamu undangan yang datang dari jauh. Rukminah didampingi ibunya keluar. Demikian juga Madun, ia mengenakan setelan jas hitam dengan dasi kupu-kupu. Rukminah dengan kebaya merah dan beberapa kalung emas menghiasi lehernya. Ibunda Rukminah pun memakai aneka perhiasan, mulai dari kalung, gelang dan anting yang kerlap-kerlip. Perhiasan yang bertahun-tahun disimpan rapi dan hanya dikeluarkan sesekali kalau ada hajatan. Semua tamu undangan terkesima dan berdecak kagum menyaksikan itu. Tibalah saatnya Ibunda Rukminah berbicara dengan loudspeaker yang suaranya sampai ke seluruh penjuru kampung. “Para tamu undangan yang berbahagia. Kami sampaikan terima kasih tak terhingga kepada kalian semua yang sudah berkenan hadir di sini. Di hari yang berkah ini, kami akan menyampaikan kabar gembira”. Semua tamu bersorak sembari tepuk tangan. Ibunda Rukminah tersenyum dan kembali melanjutkan ucapannya. “Terima kasih untuk tepuk tangannya. Kabar gembira ini adalah bahwa anak perempuan kami satusatunya, yakni Rukminah sudah tidak perawan lagi. Tepatnya, ia tengah mengandung 3 minggu. Tentu ini hasil cintanya dengan kekasihnya, Madun” Ibunda Rukminah menyampaikannya dengan tenang dan kebahagiaan terpancar teramat jelas di wajahnya. Tamu undangan lagi-lagi tepuk tangan. Rukminah dan Madun senyum bahagia sembari tangan Madun menggenggam erat tangan Rukminah. Tatapan mereka beradu, sekian detik, seperti jatuh cinta lagi. “Tentu hal ini menjadi kebanggaan besar bagi kami sekeluarga.

Kami tidak sia-sia mendidik Rukminah semenjak kecil, menyekolahkannya, menjadikan ia perawat. Kini, tibalah saatnya Rukminah memberi kebanggaan besar bagi keluarga, khususnya, bagi saya, ibu kandungnya. Tak lupa, rasa syukur tak terhingga kepada Tuhan yang Esa, sebab di luar sana, masih banyak ibu yang tidak beruntung seperti saya. Sekian” Tepuk tangan tak henti terdengar, raut bahagia memancar dari para tamu undangan. Meski, ada saja yang menyimpan rasa iri di wajahnya. Seperti Ibu Mahmudah, di tengah riuh tepuk tangan, ia langsung menelpon Putri, anak gadisnya. “Kamu di mana? Ibu tidak mau tahu, nanti malam kalau kamu sudah pulang, kamu harus sudah tidak perawan. Suruh si Abdi, kekasihmu yang dokter itu menyetubuhimu. Delapan tahun pacaran tak ada hasil. Apa saja yang kalian lakukan? Sesekali buat Ibu bangga!” Tanpa mendengar jawaban dari anaknya, Ibu Mahmudah menutup telepon dengan wajah geram. Begitu pun Ibu Sahnah, ia langsung bergegas pulang, meski acara belum usai. Langkahnya tergesa menuju rumahnya, langsung masuk ke kamar Ida, anak perempuannya, yang sedang asyik menonton TV. Ia seperti serigala menjambak rambut anaknya. “Kamu ini nonton TV terus, sekarang kamu keluar, temui Sukaib, pacarmu itu, paksa dia menyetubuhimu, jangan pulang kalau kamu masih perawan!” Ibu Sahnah sama sekali tak peduli dengan anaknya yang meringis kesakitan dijambak rambutnya. Sementara, di tempat acara, suasana mulai hening, sebab acara sebentar lagi usai. Semua tamu undangan dipersilahkan melepas topeng masing-masing. Topeng yang sudah dipersiapkan saat mereka masuk ke gerbang rumah... 2014

Rifat Khan lahir di Pancor, Lombok Timur, 24 April 1985. Bergiat di Komunitas Rabu Langit.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Halaman 10

Cuci Tangan Pakai Sabun

Kenalkan pada Siswa Cara Rawat Diri Sejak Dini Mataram (Suara NTB) Mengenalkan pola hidup bersih sejak dini merupakan kebijakan yang harus ditanamkan pada siswa. Sekarang ini, banyak penyakit berbahaya yang muncul dan harus segera diantisipasi, seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), diare dan penyakit lainnya. Terkait hal ini, SDN 15 Ampenan mencoba mengenalkan pola hidup bersih pada anak sejak dini. Salah satunya cuci tangan pakai sabun dengan menghadirkan Camat Sekarbela, Kepala Puskesmas Tanjung Karang dan pihak lingkungan di sekolah, Jumat (27/2). Kepala SDN 15 Ampenan Drs. Made Teken, menjelaskan, kegiatan cuci tangan pakai sabun itu merupakan program penting bagi kesehatan masyarakat setempat, khususnya siswa. Selain itu, hadirnya pihak puskesmas di lokasi tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan mengenai pola hidup

bersih agar terhindar dari penyakit, salah satunya DBD. “Ini menjadi penting, karena langkah antisipasi kami terhadap penyakit yang sedang berkembang dan mengganggu kesehatan masyarakat,” jelasnya. Pada kesempatan yang sama, Kepala Puskesmas Tanjung Karang Lalu Budiawan, Skm, menambahkan, program Cuci Tangan Pakai Sabun merupakan salah satu pilar Perilaku Hidup Sehat dan Bersih (PHBS) yang menjadi salah satu program pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. PHBS, ujarnya, sebagai salah satu bentuk mencegah penyakit yang berkembang, terutama pada anak atau peserta didik. “Karena secara promotif, anak lebih mudah untuk diajak melakukan penerapan pola hidup sehat, termasuk cuci tangan. Mereka paling gampang melakukan tiruan, makanya penting kemudian memperbanyak program yang tertuju

CUCI TANGAN - Camat Sekarbela Hariadi sedang mencontohkan cara cuci tangan pakai sabun di hadapan para siswa SDN 15 Ampenan, Jumat (27/2).

(Suara NTB/rai)

pada anak,” terangnya. Menurutnya, dengan mencuci tangan pakai sabun, sebanyak 99,9 persen bakteri dan virus bisa dihilangkan dengan sabun antiseptik.. Sementara Camat Sekarbela Hariadi, mengharapkan, menanamkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun menjadi hal yang penting dewasa ini. Program tersebut harus mampu diterapkan ke semua sekolah. Untuk mendukung itu, ujarnya, memperkuat koordinasi dengan berbagai kemitraan lembaga harus dilakukan. “Komunikasi dengan Dinas Kesehatan, kelurahan, kepala lingkungan dan orang tua yang paling penting harus lebih intens lagi. Dan bagi saya program cuci tangan anak ini sangat efektif, juga perlu diperhatikan dengan catatan harus berlanjut, sebab tidak bisa secara simbolis saja,’’ ujarnya. Menurutnya, meski mencuci tangan pakai sabun terbilang sangat sederhana, masih banyak masyarakat yang mengabaikannya. Padahal kalau bisa dilakukan secara terus menerus, maka dampaknya akan sangat luar biasa bagi kesehatan. (rai)

Jelang UN

Termotivasi Ekonomi Keluarga

(Suara NTB/rai)

LAHIR dari keluarga petani membuat Nurul Hidayah yang mengambil jurusan di IPS Ekonomi di IAIN Mataram berubah. Dirinya berusaha menjadi yang terbaik di kelasnya dengan mencoba belajar manajemen keuangan di luar kelas. Apalagi selama sekolah di SMAN 1 Pajo Dompu pernah juara menghitung. Apa yang diraih selama sekolah tersebut coba dibawa ke tempatnya kuliah. Dirinya membentuk kelompok menabung berstandar kampus. Rekan-rekanya dikumpulkan untuk membentuk suatu kelompok usaha seperti koperasi. “Tujuannya untuk melatih diri dalam mengelola keuangan. Siapa tahu cita-cita saya untuk mengelola perbankan bisa tercapai,” katanya pada Suara NTB, Jumat (27/2). Kemampuan menabung juga tidak diukur dari nominal yang bisa disisihkan, tapi dari konsistensi. Menyisihkan Rp 3.000 hingga Rp 5.000 per hari tidak jadi soal, selama bisa tekun dan menahan diri untuk tidak mencomot uang tabungan ketika ingin membeli sesuatu. “Bayangkan, ketika memulai kebiasaan ini di semester awal kuliah, berapa yang bisa dipetik hasilnya saat menjelang kelulusan,” ujarnya. Mahasiswi yang terinspirasi dan termotivasi akan kesadaranya terhadap kondisi kelurga, menjadikan ia jarang berfoya-foya seperti yang lain. Ia betul-betul sadar dan ingin memaksimalkan dirinya untuk menjalankan amanat orang tuanya, tanpa melihat kiri kanan. “Artinya saya tidak tergiur dengan perkembangan remaja yang notabenenya dominan ke arah yang negatif,” akunya. (rai) Nurul Hidayah

BP3AKB NTB Dukung Dibentuknya Unit Pendidikan Keayahbundaan Mataram (Suara NTB) Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) NTB Dra. T. Wismaningsih Drajadiah menyambut baik rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membentuk unit baru Direktorat Jenderal Pendidikan Keayahbundaan. Adanya unit pendidikan keayahbundaan tersebut, nantinya dapat memberikan pemahaman kekeluargaan bagi generasi muda sebelum akhirnya menikah. Selain itu, Wismaningsih juga berharap, dengan unit pendidikan keayahbundaan itu dapat menekan tingginya angka kekerasan yang melibatkan perempuan, ibu dan anak-anak. Di NTB, ujarnya, terjadi penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meski dari sisi kuantitas mengalami penurunan, akan tapi dari sisi kualitas mengalami trend peningkatan yang signifikan. “Kuantitas menurun tapi kualitasnya agak meningkat. Kalau kita lihat tahun-tahun lalu anak-anak di bawah umur, anak-anak (yang terlibat sebagai pelaku, red) itu jarang tapi sekarang ada,’’ ujarnya, belum lama ini. Tahun lalu, ujarnya, hampir tidak ada anak di bawah umur dan yang dilakukan itu bebeda. Dan modusnya operandinya selalu berubah. Menurutnya, yang terbaru pelaku anak SD terhadap anak TK. ‘’Pelakunya satu orang dan korbannya banyak anak di Lobar pada tahun 2014 kemarin,” ungkapnya. Untuk itu, dengan adanya rencana pemerintah membentuk unit pendidikan keayahbundaan ini dapat memberikan harapan dan angin segar bagi masyarakat. Selain itu, di NTB, saat ini sedang menyusun kurikulum ramah anak dengan sasaran para pemuda belum dan akan menikah serta keluarga yang baru menikah. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman terhadap mereka terkait berbagai aspek yang berhubungan dengan rumah tangga, baik dari sisi fungsi keluarga, peranan keluarga, aspek hukum dan lain sebagainya. “Kita juga sedang susun materi untuk mempersiapkan generasi emas NTB melalui materi kelurga ramah anak bagi para pasangan yang mau menikah di bidang persiapan pernikahan,’’ terangnya. Sementara itu, Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda NTB Drs. H. Lalu Syafi’i, MM, juga menyambut baik adanya rencana tersebut asalkan pemerintah pusat memiliki komitmen terhadap penganggaran bagi pelaksanaannya nanti. “Itu sedang dibahas di Komisi X DPR RI dari penginisiatif ide masih pembahasan. Saya kira, apapun program untuk menyentuh karakter anak harus didukung. Selama ini kita berkomitmen tapi anggarannya mana,’’ ujar mantan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga NTB ini. (dys)

SMPN 3 Gangga Berupaya Cegah Pernikahan Dini Tanjung (Suara NTB) Kekhawatiran akan terjadinya pernikahan dini siswa sekolah jelang Ujian Nasional (UN) rupanya menjadi fokus pihak sekolah di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tidak hanya di tingkat SMA, tetapi juga SMP. Seperti yang dilakukan SMPN 3 Gangga, pihak lembaga sibuk mencari cara agar siswanya tidak kebablasan menikah di usia dini, apalagi jelang UN. Kepala SMPN 3 Gangga, Sudiarta, S.Pd., Jumat (27/2), mengatakan tidak hanya sekolah tingkat SMA saja yang dibuat repot oleh nikah dini siswa. Pihaknya pun terpaksa harus menemukan cara paling efektif untuk bisa mencegah nikah dini pada diri anak didiknya. “Pendekatan yang kami lakukan untuk mencegah nikah dini jelang UN adalah dengan memanggil orang tua siswa. Awal Maret ini seluruh orang tua atau wali murid kami kumpulkan dan mempermaklumkan agar jangan sampai anaknya

menikah sebelum UN digelar,” kata Sudiarta. Menurutnya, harus ada kesamaan persepsi antara sekolah dan orang tua siswa agar anak didik yang masih dalam proses belajar tidak cepat mengambil keputusan menikah. Pemanggilan orang tua oleh sekolah, merupakan salah satu cara antisipasi yang dilakukan sekolah agar kekhawatiran yang dirasakan tidak dialami siswa setingkat SMP. Tahun lalu, SMPN 3 Gangga mengalami hal serupa di mana dua orang siswanya kawin lari. Untuk itulah, kejadian serupa

yang tidak diinginkan agar sedapat mungkin dicegah. Bagi pihak sekolah, usia siswa SMP belum siap untuk menikah apalagi melahirkan. Karena usia yang belum matang, dikhawatirkan emosional rumah tangga yang bersangkutan labil. Selain komunikasi dengan para orang tua, pihak sekolah juga telah mengupayakan agar fokus siswa tertuju hanya kepada Ujian nasional. Sudiarta mengatakan, siswa kelas 3 yang tercatat sebagai peserta UN telah diprogramkan untuk mengikuti bimbingan belajar (les) melalui guru kelas. Selain

Hari Ini, Puncak HUT Aletheia Ke-39 Mataram (Suara NTB) Sabtu (28/2) ini merupakan hari bersejarah bagi Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia Ampenan. Lembaga pendidikan yang berlokasi di Jalan Majapahit Ampenan ini akan menggelar Hari Ulang Tahun (HUT) Aletheia ke 39. Sebelum puncak acara digelar, sejumlah perlombaan yang dilombakan, dituntaskan, Jumat (27/2). Adapun lomba yang digelar adalah lomba mewarnai, lomba fashion show, lomba tari kreasi daerah. Tidak hanya itu, rangkaian pameran hasil kreasi siswa dan guru serta bazar berbagai produk makanan dan alat tulis. Kepala Kelompok Belajar Taman Kanak-Kanak (KB-TK) Aletheia Helta Magreta Kalalo, mengaku, HUT sekolah tahun ini cukup meriah. Banyak lomba dan hadiah disiapkan pihaknya untuk memeriahkan HUT. Selain itu, Helta mengaku peserta lomba dari semua jenis lomba tidak hanya diikuti dari internal Alethe-

(Suara NTB/dys)

LIHAT PAMERAN - Pengunjung sedang melihat pameran hasil karya siswa serangkaian HUT Yayasan Pendidikan Kristen Aletheia ke 39, Jumat (27/2). ia, tapi juga dari seluruh KBTK se Kota Mataram. Tujuannya kata Helta yaitu menjalin silaturahim antara sesama KB-TK di Kota Mataram. Selain itu, bazar dari berbagai sponsor juga ikut berpartisipasi dengan harga barang-barang yang relatif terjangkau. Pameran hasil kreativitas siswa juga dilaku-

kan di tempat yang sama. Tujuannya sebagai bentuk apresiasi terhadap karya para siswa. Ia pun berharap di usia sekolah yang mencapai 39 tahun Aletheia dapat semakin diterima oleh masyarakat luas dan selalu menorehkan prestasi, baik akademik maupun non akademik. (dys)

Kontrol Anak, SMKN 9 Mataram Surati Orang Tua Siswa Mataram (Suara NTB) SMKN 9 Mataram pada Ujian Nasional (UN) April 2015 mendatang, menargetkan siswa-siswinya menjadi lulusan terbaik. Untuk meraih pengakuan tersebut pihak sekolah perkuat pengontrolan. Salah satu pengontrolan yang dilakukannya, yakni dengan melayangkan surat resmi kepada semua orang tua siswa atau wali. Wakil Kepala SMKN 9 Mataram Supadmi, SPd, menjelaskan, dari Standar Operasional Prosedur (SOP) pelaksanaan UN 2015 yang diunduh dari website Dikpora Provinsi NTB, jadwal UN akan dilaksanakan tanggal 13 sampai 15 April mendatang. Melirik akan mepetnya waktu, pihaknya sudah melayangkan surat kepada orang tua siswa, sebagai bentuk memperkuat pengontrolan terhadap siswa. Menurut pihak sekolah, pengontrolan anak, tidak bisa bergantung pada sekolah yang hanya berlangsung beberapa jam saja.

Sudiarta

(Suara NTB/ari)

itu, siswa juga didorong untuk membentuk kelompok belajar serta program try out UN. “Bimbingan oleh wali kelas, pengayaan materi dan try out telah kita lakukan jauh hari, yakni mulai Nopember tahun lalu,” katanya sembari berharap siswa didik SMPN 3 Gangga lebih siap secara mental dalam menghadapi UN

Mei Mendatang. Ia menambahkan, sejak pengayaan dan bimbingan belajar Nopember lalu pihak sekolah telah dua kali menggelar try out, masing-masing sekali dalam dua bulan terakhit. Meski hasil try out belum mencerminkan harapan sesungguhnya, namun hasil akhir kelulusan siswa SMPN 3 Gangga tetap ditargetkan 100 persen. Sebagaimana ujian akhir sangat menentukan tingkat kelulusan siswa, pihak sekolah pun sejak awal akan membagi beban psikologi siswa dalam persiapannya menghadapi UN. Ia berharap, langkah-langkah yang telah diambil sekolah dapat meringankan beban siswa untuk meraih kelulusan 100 persen, sehingga siswa dapat merencanakan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (ari)

Awasi Jajanan Siswa

SDN 37 Ampenan Libatkan BBPOM Mataram (Suara NTB) Mengantisipasi jenis jajanan berbahaya bagi para siswa, pihak SDN 37 Ampenan melibatkan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram dalam mengontrol jenis makanan yang beredar di lingkungan sekolah. Pengontrolan terhadap para pedagang kaki lima (PKL) dan jajanan yang dipasarkan di kantin sekolah pun dilakukan sekali tiga sebulan. Kepada Suara NTB, Kepala SDN 37 Ampenan Busyaeri S.Pd mengaku jika pihaknya rutin melakukan pengecekan terhadap jenis makanan yang dijajakan oleh para PKL. Akunya, jika pada saat pengecekan tersebut ditemukan jenis jananan berbahaya dan tidak sehat bagi para siswa, pihak sekolah langsung melakukan teguran terhadap para PKL. “Jika ada jualan yang tidak sehat, segera dilaporkan hasilnya kepada para PKL dan meminta mereka untuk tidak menjualnya lagi atau mengganti jajanan tersebut,” jelasnya. Selain kontrol dilakukan dengan melibatkan BBPOM Mataram, koordinasi pihak sekolah dengan para PKL juga rutin dilakukan. Hal itu di-

lakukan agar terbangun kondusivitas antara masyarakat, PKL dan pihak sekolah. Efek positif dari komunikasi dan koordniasi itu pun aku Busyairi dirasakan langsung pihak sekolah. Misalnya pada saat pihak sekolah membutuhkan bantuan para PKL, tidak segan-segan mereka turut berpartisipasi membantu pihak sekolah. “Koordinator dibentuk dari PKL sendiri, jadi ada satu orang yang koordinir. Dari sekolah pun dibentuk koordinator untuk mengontrol jenis jajanan yang dijual PKL maupun jajanan yang di kantin sekolah,” ujarnya. Lebih jauh Busyaeri mengaku adanya bentuk kontrol terhadap jenis jajanan itu dilakukan pihak sekolah disebabkan akan berpengaruh terhadap kesehatan anak dan secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat prestasi anak. Untuk itu, kesehatan anak menjadi prioritas utama pihak sekolah. Meski demikian, ia berharap agar para siswa hendaknya sarapan terlebih dahulu sebelum berangkat ke sekolah. Itu untuk menghindari agar anak tidak mengkonsumi jenis makanan yang tidak sehat. (dys)

(Suara NTB/rai)

BAHAS UN - Guru-guru SMKN 9 Mataram sedang membahas pelaksanaan UN dan US, Jumat (272). Dalam hal ini, ujarnya, orang tua yang memiliki waktu lebih untuk pengontrolan anak juga diharapkan pihak SMKN 9 Mataram. “ Makanya secara resmi surat sudah dilayangkan, dengan bunyi surat, intinya meminta kerja sama orang murid atau wali untuk lebih intens memperhatikan anak, menjelang ujian ini,’’ terangnya, pada Suara NTB, Jumat (27/2). Pada kesempatan yang sama, Wakasek Humas I Made Narta, St, menegaskan,

selain mengambil langkah tersebut, pihaknya sedang mempersiapkan siswanya dalam rangka try out yang berlangsung tanggal 2 sampai 4 Maret mendatang. Selain itu, pembinaan keagamaan tetap dilakukan setiap Jumat. “Prakerin atau pendidikan ganda untuk pengembangan skill dan keterampilan tambahan bagi siswa sudah selesai, tinggal try out, ujian sekolah dan nasional saja dan pasti kami harapkan sukses 100 persen,” terangnya. (rai)

(Suara NTB/dys)

JAJAKAN MAKANAN - Tampak PKL di depan salah satu sekolah di Mataram sedang menjajakan makanannya kepada para siswa. Pihak sekolah harus memperhatikan tingkat higienitas makanan siswa dengan BBPOM.

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Lima Wakil Indonesia KONI NTB Siapkan Pengacara Buat Atlet di Perempat Final Jerman Terbuka

Mataram (Suara NTB) KONI NTB akan menyiapkan pengacara pendamping tiga atlet asal Dompu Abdul Razak, Najmah dan Mega Mustika yang dituduh sebagai pelaku pengerusakan Kantor KONI Dompu tahun 2014 lalu. Proses hukum ketiga atlet itu akan berlanjut ke persidangan dan pihak KONI NTB akan mengambil pengacara dari Dompu untuk mendampingi ketiga atlet tersebut. “Kita akan siapkan pengacara untuk mendampingi ketiga atlet itu. Rencananya kita akan mencari pengacara dari Dompu untuk mendampingi mereka,” ucap Biro Hukum KONI NTB, Abdul Hadi Mukhlis, saat dihubungi Suara NTB di Mataram, Jumat (27/2) kemarin. Pihak KONI NTB mengaku harus mencarikan pengacara dari Dompu untuk mendampingi ketiga atlet itu. Pasalnya bila mengandalkan pengacara dari Mataram tentu akan menyulitkan pihak pengacara berkoordinasi dengan pihakpihak tertentu yang terkait menangani perkara tersebut. Selain itu, penunjukan pengcara dari Dompu dilakukan untuk efisiensi waktu, serta mempermudah pengacara menangani kasus tersebut . Belum tahu siapa pengacara asal Dompu yang akan ditunjuk oleh KONI NTB itu, namun demikian pihak KONI NTB mengaku sudah berkoordinasi dengan KONI Dompu terkait hal itu. “Saya sudah menghubungi pengurus KONI Dompu terkait pengacara yang akan mendampingi tiga atlet itu. Dan kita upayakan bisa segera ditentukan,” ucapnya. Menanggapi penyelesaian kasus tersebut, Hadi mengaku pihak KONI NTB sudah melakukan berbagai upaya koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Polres Dompu, namun belum ada titik temu. Informasinya ketiga atlet itu tetap diproses karena penyidikan kasus tersebut sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Dompu. Itu artinya ketiga atlet itu akan segera menjalani persidangan. Terkait dengan proses hukum atlet itu pihak KONI NTB hanya bisa berharap kepada pihak penegak hukum agar meringankan hukuman ketiga atlet itu. Pasalnya ada hal-hal positif yang harus dipertimbangkan oleh pihak hukum, karena ketiga atlet itu pernah mengharumkan nama NTB di kancah nasional. Selain itu salah satu dari tiga atlet itu, Abdul Razak merupakan atlet Pelatda Sentralisasi yang saat ini tengah dipersiapkan mengikuti Kejurnas Pra-PON Atletik di Jawa Timur (Jatim), 18-22 Maret. Selain itu Razak dipersiapkan membela tim atletik NTB di Pra-PON serta pernah mempersembahkan tiga medali perak untuk Kabupaten Dompu di Porprov NTB 2014. Beberapa hal positif yang pernah diperbuat oleh atlet itu harus menjadi pertimbangan bagi pihak pengadilan dalam menjatuhkan vonis kepada tiga atlet nanti. (fan)

Semarang (Suara NTB) Indonesia menempatkan lima wakilnya pada babak perempat final kejuaraan Bulu Tangkis Jerman Terbuka setelah mereka mengalahkan lawan-lawannya di babak sebelumnya. Berdasarkan laman tournamentsoftware yang dikutip di Semarang, Jateng, Jumat, menyebutkan kelima wakil Indonesia di babak perempat final adalah nomor tunggal putra (Dionysius Hayom Rumbaka dan Andre Kurniawan Tedjono), ganda putra (Berry Anggriawan/Ryan Agung Saputro), ganda putri (Della Destiara Hariis/Rosyita Eka Putri Sari), serta ganda campuran (Ronald Alexander/ Melati Daeva Oktaviani). Pada babak delapan besar yang dimainkan Jumat pukul 4.00 waktu setempat atau sekitar pukul 23.00 WIB tersebut, tunggal putra Dionysius Hayom Rumbaka akan menantang unggulan keempat dari Denmark Hans-Kristian Vittinghus. Pertemuan antara Hayom Rumbaka yang kini menempati peringkat 32 dunia melawan Hans-Kristian Vittinghus yang menempati peringkat delapan dunia tersebut merupakan yang keempat kalinya dan skor pertemuan mereka sekarang ini adalah 0-3 untuk keunggulan pemain Denmark tersebut. Tiga kali kekalahan Hayom dari Vittinghus tersebut dialami pada saat Indonesia Open 2009 (16-21,21-15,19-21), Swiss Open 2013 (12-21,1521), dan India Open 2014 (2118,21-23,13-21). Kemudian Andre Kurniawan Tedjono yang kini menempati peringkat 46 dunia

Los Angeles Earl Lloyd, orang kulit hitam atau Afro-Amerika pertama yang bermain di NBA, meninggal dunia dalam usia 86 tahun. Sahabat keluarga Lloyd menghubungi stasiun televisi WXYZ di Detroit untuk melaporkan kematian Lloyd yang lalu dikonfirmasi oleh almamaternya, Universitas West Virginia State. “Civitas akademika berkabung atas meninggal dunianya rekan alumnus Jaket Kuning dan perintis yang adalah juara sejati baik di dalam maupun di luar lapangan bola basket,” kata rektor universitas itu Brian Hemphill, tanpa menyebut penyebab kematian Llyod. Lloyd tampil pertama kali di NBA bersama Washington Capitols pada 31 Oktober 1950. Pemain afro-amerika lainnya Charles Cooper yang memperkuat Boston Celtics dan Nat Clifton yang berada di New York Knicks, juga masuk NBA pada musim sama 1950-1951. Selain Washington Capitols, Lloyd yang dijuluki “Si Kucing Besar” juga pernah memperkuat Syracuse Nationals, dan terakhir mengakhiri karir bermainnya selama sepuluh tahun bersama Detroit Pistons. Sampai pensiun dari bola basket, Lloyd menempati urutan 43 dalam daftar pencetak poin terbanyak NBA dengan 4.682 poin. Dia kemudian melatih Pistons dari 1971-72, dan lalu masuk Naismith Hall of Fame pada 2003. Lloyd, yang asli Virginia, tinggal di Crossville, Tennessee, sampai kematiannya, demikian AFP. (ant/bali post)

(ant/bali post)

Earl Lloyd

(Suara NTB/ist)

Pebasket Kulit Hitam Pertama NBA Meninggal Dunia

akan menantang unggulan kedua dari Korea Selatan Son Wan Ho. Pertemuan kedua pemain ini merupakan yang kedua kalinya dan skor sementara mereka adalah 0-1 untuk keunggulan pemain Korea Selatan tersebut. Kekalahan Andre Kurniawan dari pemain Korea Selatan yang kini menempati peringkat empat dunia tersebut terjadi pada Yonex Open Chinese Taipei 2014 (10-21,13-21). Pada nomor ganda putra pasangan Berry Anggriawan/ Ryan Agung Saputra yang tampil pada turnamen bulu tangkis berhadiah total 120 ribu dolar Amerika Serikat tersebut melalui babak kualifikasi akan menantang unggulan keempat dari Jepang Hiroyuki Endo/Kenichi Hayakawa. Pertemuan antara Berry Angriawan/Ryan Agung Saputra yang menempati peringkat 159 dunia dengan pasangan Jepang yang menempati peringkat enam dunia tersebut merupakan yang pertama kalinya. Kemudian pada nomor ganda putri pasangan Della Destiara Haris/Rosyita Eka Putri Sari akan bertemu pasangan Thailand Jongkonphan Kittiharakul/Rawinda Prajongjai di babak perempat final. Pertemuan kedua pasangan pada babak delapan besar itu merupakan yang pertama kalinya. Pada nomor ganda campuran pasangan Ronald Alexander/Melati Daeva Oktaviani akan menantang unggulan pertama dari Denmark Joachim Fischer Nielsen/Christinna Pedersen di babak perempat final. Pertemuan kedua pasangan ini juga yang pertama kalinya. (ant/bali post)

Dionysius Hayom Rumbaka

Atlet Atletik Harus Mampu Tembus Limit PON Mataram (Suara NTB) Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto mengingatkan atlet atletik untuk tetap fokus berlatih agar melampau limit lolos PON Jabar 2016. Pasalnya event itu merupakan ajang seleksi mengikuti PON Jabar 2016. “Kita ingin atlet atletik NTB tetap fokus berlatih menghadapi Kejurnas Atletik di Jatim Open. Sebab event itu merupakan ajang seleksi atlet mengkuti PON dan mereka harus mampu melampaui limit PON,” ucap Andy kepada Suara NTB di Mataram, Jumat (27/2) kemarin. Pernyataan ini dilontarkan Andy setelah melihat beberapa atlet dan pelatih pelatda yang ikut berpartisipasi memberikan dukungan moral kepada tiga atlet yang ditahan akibat dugaan pengerusakan Kantor KONI Dompu. Para atlet dan pelatih Peletda berharapkepada pihak penegak hukum membebaskan ketiga atlet yang merupakan pahlawan olahraga NTB. Pelatih Menembak NTB, Andik Budi Hariono misalnya, mengatakan dia selaku pelatih Pelatda Sentralisasi mengaku sangat prihatin kepada nasib tiga atlet itu.

“Sebab mereka adalah atlet-atlet yang pernah berjuang membela dan mengharumkan nama NTB di ajang level nasional,” ucap Andik. Hal senada juga disampaikan atlet pencak silat NTB, Abdul Hamid Faudin. Pesilat asal Dompu ini mengaku ikut prihatin dengan penahanan tiga rekannya sesama atlet Dompu. Namun demikian, terkait penahan tiga atlet itu, kata Andy tak boleh sampai mengganggu aktifitas latihan atlet Pelatda Sentralisasi. Dalam hal ini atlet dan pelatih diharapkan tetap intens berlatih guna menghadapi event nasional. Demikian halnya atlet atletik NTB yang sedang menjalani latihan persiapan Kejurnas Atletik di Jatim, 19-22 Maret diminta agar tetap fokus berlatih. Pasalnya, keikutsertaan atlet mengikuti event itu untuk mencari tiket lolos PON. Itu artinya bila atlet gagal meraih tiket PON bisa dicoret dari Pelatda Sentralisasi. Sebagimana diberitakan sebelumnya bahwa Pengprov PASI NTB akan mengirim 16 atlet di kejurnas atletik itu, mereka terdiri dari 12 atlet Pelatda dan sisa empat atlet lainnya diluar atlet Pelatda. (fan)

(Suara NTB/ist)

MELAMBUNG - Penendang penalti Liverpool Dejan Lovren, menyaksikan tendangan penaltinya melenceng dari target dan membuat Liverpool tersingkir dari Liga Europa musim ini.

Beda Nasib Tim Sedarah

Eropa Nasib berbeda dialami dua tim sedarah asal kota pelabuhan di Barat Laut daratan Tanah Ratu Victoria, Liverpool dan Everton, di ajang Liga Europa yang baru saja memungkasi laga-laga babak 32 besar, Jumat kemarin. Sang saudara tua, Everton, bermodalkan kemenangan telak di kandang lawan 4-1, dengan tenang menjamu BSC Young Boys di hadapan publik Goodison Park. Hasilnya mereka lagi-lagi meraup kemenangan besar 31 dan memastikan satu tiket ke babak 16 besar dengan agregat 7-2 atas Young Boys. Sementara sang adik, Liverpool, harus melakoni pertandingan dengan durasi mencapai 120 menit melawan Besiktas hanya untuk takluk dalam sebuah drama adu penalti dan akibat kegagalan algojo terakhir yang mereka tugasi, Dejan Lovren. Lovren, gagal mengikuti jejak keberhasilan eksekusi yang dilakoni rekan-rekannya, Rickie Lambert, Adam Lallana, Emre Can dan Joe Allen, menendang bola melambung ke sisi kanan jauh dari jangkauan penjaga gawang Besiktas Cenk Gonen. Lantaran itu dan keberhasilan lima algojo Besiktas, yak-

ni Demba Ba, Gokhan Tore, Veli Kavlak, Atiba Hutchinson dan Tolgay Arslan, menyarangkan bola ke gawang Simon Mignolet, wakil Turki itu akhirnya melaju ke babak 16 besar dengan skor adu penalti 5-4 setelah kedudukan agregat sama kuat 11. Sementara tim asuhan Brendan Rodgers, harus angkat kaki dari Liga Europa. Mendapati hasil ini, Brendan Rodgers pun tak bisa menyembunyikan perasaannya. “Kami kecewa dengan cara yang kami lakukan,” ujar Rodgers dikutip The Guardian. “Saya pikir kami menciptakan banyak peluang di babak pertama untuk memberi kesulitan buat mereka. Kami bertahan dengan sangat bagus, membatasi mereka dengan peluang yang sangat sedikit, tapi kami dihukum dengan satu gol di saat kami begitu ke dalam.” Rangkaian laga kedua babak 32 besar Liga Europa dim-

ulai di daratan Siberia, saat dua tim Rusia, Zenit St. Petersburg dan Dinamo Moscow, lebih dulu memastikan diri melangkah ke babak 16 besar setelah mengalahkan lawan masing-masing. Zenit menghancurkan PSV Eindhoven dengan skor 3-0 dan menang agregat 4-0, sedangkan Dinamo Moskow melibas tim Belgia, RSC Anderlecht dengan skor akhir 3-1 dan lolos dengan agregat yang sama. Hasil dramatik didapatkan oleh Torino, yang berhasil mengalahkan Atletico Bilbao dengan skor 3-2 kala bertandang ke San Malmes. Berkat kemenangan itu, Torino memiliki skor agregat 5-4 dan berhak melaju ke babak 16 besar. Selain Everton, Besiktas, Zenit, Dinamo Moskow, Roma dan Torino, secara berturut-turut para peserta babak 16 besar Liga Europa adalah Ajax Amsterdam, Club Brugge, Dnipro Dnipropetrovsk, Dynamo Kiev, Fiorentina, Inter Milan, Napoli, Villarreal, Wolfsburg dan tentunya juara tim juara bertahan Sevilla. (ant/bali post)

Kemenangan Roma Diwarnai Pelecehan Rasial Rotterdam – AS Roma berhasil menaklukkan Feyenoord dengan skor 2-1 dalam laga kedua babak 32 besar Liga Europa di De Kuip, Roterdam, Jumat pagi WIB. Namun, kemenangan itu diwarnai insiden pelemparan balon berbentuk pisang untuk Gervinho yang menandai berulangnya kasus pelecehan rasial dalam sepakbola. Berkat kemenangan itu, Roma memiliki agregat 3-2 setelah bermain imbang 1-1 di pertemuan pertama sepekan silam dan berhak melaju ke babak 16 besar Liga Europa. Dua gol yang menyokong kemenangan Roma kali ini diciptakan oleh Adem Ljajic pada menit 45+1 dan Gervinho pada menit 60. Sedangkan gol balasan Feyenoord dicetak pemain pengganti Elvis Manu pada menit 57. Feyenoord memang harus menjalani sisa laga sejak menit 54 dengan 10 pemain, menyusul kartu merah yang diberikan wasit Clement Turpin kepada penyerang Mitchell te Vrede setelah dianggap melanggar keras Kostas Manolas. Kartu merah itu pula yang belakangan memicu reaksi keras dari para pendukung tuan rumah, hingga berujung pada penundaan laga hingga 15 menit lamanya oleh wasit Turpin pada menit 55. Terlihat pendukung tuan rumah yang kecewa dan marah atas keputusan kartu merah wasit melemparkan sebuah balon berbentuk pisang ke dalam lapangan, sebelum kemudian pertandingan dihentikan sementara. Ketika laga kembali ber-

(Suara NTB/ist)

BALON PISANG – Sebuah balon berbentuk pisang mendarat di dekat penyerang AS Roma, Gervinho, saat Roma menekuk Feyenoord 2-1 dalam laga kedua babak 32 besar Liga Europa di De Kuip, Roterdam, Jumat kemarin. langsung, hanya selang waktu empat menit sebelum penjaga gawang cadangan tuan rumah Erwin Mulder juga dihadiahi kartu merah oleh wasit Turpin. Di luar kontroversi tersebut, laga sebetulnya berlangsung cukup menarik dengan dominasi tim tamu atas Feyenoord, yang terlihat dari penguasaan 56 persen bola sepanjang laga oleh AS Roma. Bahkan di babak pertama mereka memiliki 63 persen penguasaan bola, yang berbuah gol di pengujung paruh awal dari kaki Ljajic. Feyenoord mengirimkan penyerang pengganti Elvis Manu untuk mengemban tugas menjebol gawang Roma. Dan ia segera memberikan kontribusi penting dengan mencetak gol hanya tiga menit kemudian. Gol Manu tercipta berawal dari kesalahan umpan Manolas yang berusaha mengirimkan umpan ke tengah lapangan namun bola yang berada di antara Francesco Totti dan Seydou

Keita, justru memantul dan berbalik ke arah Manu yang berdiri tanpa cukup kawalan. Ia segera menggiring bola memasuki kotak penalti dan menaklukkan penjaga gawang Lukasz Skorupski. Akan tetapi tim tamu tak tinggal diam, dan sukses mengingatkan tuan rumah bahwa mereka memiliki keuntungan jumlah pemain, yang berhasil dimanfaatkan dengan baik. Torosidis, lagi-lagi berperan besar atas gol Roma, sebab lewat umpan matangnya, Gervinho dengan mudah menceploskan bola ke gawang Feyenoord dari jarak dekat pada menit 60 untuk membawa timnya kembali unggul atas tuan rumah, 2-1. Sejak itu meski segala cara dilakukan anak-anak asuhan Fred Rutten, tak berbuah apapun. Kedudukan tak berubah hingga peluit akhir terdengar, dan Roma tinggal menantikan lawannya di babak 16 besar yang baru akan diundi UEFA pada Jumat malam di Nyon, Swiss. (ant/bali post)

SUARA NTB

Sabtu, 28 Februari 2015

Halaman 12

AS-SALAM

Arabian Restoran

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

Menyediakan: Masakan Khas Timur Tengah: *Nasi Kabuli Kambing/Ayam *Nasi Kasbah/Tomat *Nasi Baryani *Nasi Mandy *Sate Kambing

*Gulai Kambing *Darcah *Malby *Roti Tamis/Darcah

JL. Saleh Sungkar No. 70A Ruko Ampenan (Jalur Senggigi)

Telp.622619, Hp.0818540790

TRAVEL

OTOMOTIF

RUMAH MAKAN ARFATURINDO

TOUR & TRAVEL

Melayani :

TIKET PESAWAT, RENT CAR/100.000 Antar Jemput Bandara/50.000 Paket Tour

Hub : RAMDANI HP.085878805714 atau 087739518019

BTN GRIYA PERMATA Blok H No.2 Sekarbela Mataram Email : staywithus22@gmail.com

RADIO

OTOMOTIF

SUARA NTB

Sabtu, 28 Februari 2015

RUPA - RUPA

Halaman 13

RUPA - RUPA

gin Belajar n i P ANIMASI ? SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

SALES

RUPA - RUPA

KOMPUTER

RUPA - RUPA

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Mengurai Kekuatan Politik Pilkada Sumbawa 2015 Banjir, Persoalan Klasik Tak Ada Solusi MEMASUKI musim hujan seperti saat ini, sedikitnya 100 Kepala Keluarga (KK) penghuni rumah di Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, ketar ketir. Pasalnya, setiap tahun, ketika musim hujan tiba mereka menjadi langganan banjir atau genangan. Lurah Pagutan, Anuri mengatakan walaupun intensitas hujan tidak besar tapi berlangsung dalam waktu yang lama, rumah warga di RT 02 Karang Genteng ini selalu digenangi air. ‘’Kondisi ini memang dari dulu khususnya di Karang Genteng RT 02. Bahkan saya pernah malam-malam turun kesana pada saat hujan untuk memantau,” ujarnya kepada Suara NTB ditemui di kantornya, Kamis (27/2). Anuri menyebutkan jumlah warga yang tinggal di lingkungan rentan banjir ini kurang dari 100 KK. Mereka juga harus selalu siap siaga pada saat musim hujan tiba. “Mau tidak mau mereka harus selalu siap,” cetusnya. Selain di Karang Genteng, genangan maupun banjir pun kerap melanda warga Lingkungan Peresak Timur, khususnya yang berada di wilayah RT 04. Menurutnya hal ini kerap terjadi karena struktur tanah yang cekung sehingga air dari kali sekitar rumah warga meluap membanjiri halaman bahkan terkadang sampai masuk ke dalam rumah warga. Sebagai salah satu solusinya, Anuri menawarkan kepada warga untuk menaikkan pondasi rumahnya dan kontur tanah yang cekung akan diatasi dengan penimbunan atau pengurugan. Solusi yang paling ekstrem disampaikan Anuri adalah dengan merobohkan rumah warga dan membangun kembali. Ada saran Lurah agar rumah mereka tak lagi terkena banjir harus dinaikkan pondasinya. Tapi yang menjadi kendala adalah biaya karena puluhan warga ini termasuk warga yang tidak mampu dan tidak memiliki biaya cukup untuk perbaiki rumah. Kalau menggunakan bantuan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), tentu tidak mencukupi. Karena dananya terbatas hanya Rp 5 juta. Kendala yang dihadapi warga harus dicarikan jalan keluar oleh Pemkot Mataram. Sangat mengherankan, jika persoalan klasik ini sudah berlangsung bertahun-tahun justru tidak ada solusi. Jika pemerintah memiliki anggaran Rp 5 juta untuk mereka dan ternyata anggaran itu tidak cukup, seharusnya ada langkah lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan nasib warganya yang menjadi korban banjir. Bagaimana juga dengan reaksi wakil rakyat yang dipilih oleh warga yang menjadi korban banjir ini? Sungguh menyedihkan, jika mereka hanya tinggal diam. Sungguh mengecewakan jika mereka hanya menyaksikan penderitaan yang dialami warga yang telah memberinya amanah. (*)

Potret Potensi Politik Wilayah Kita ABUPATEN Sumbawa secara kontinental, sejalan dengan usianya, telah terjadi berbagai peristiwa sosial politik budaya di dalamnya.Berbagai kejadian itu menandakan, bagian dari dialektika masyarakatnyamenuju kedewasaan dalam bertindak. Sumbawa sebagai masyarakat politik aktif, meskipun pendapatan ekonomi rata-rata masyarakatnya tidak begitu besar, dengan keterbelakangan pembangunan. Namun hasyrat untuk melakukan perubahan di sektor politik praktis sangat tinggi. Kecendrungan inilah menjadi identitas kekinian Sumbawa sebagai masyarakat yang gemar berpolitik. Sadar atau tidak dalam benak kolektif masyarakatnya, berpolitikbegitu bergairah, mengharapkan perubahan segalanya. Membaca berbagai pengalaman tradisi politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sumbawasebagai wilayah pemerintahan.Dipenghujung pengaruh politik sentralistik Orde Baru, silih berganti dipimpin oleh unsur birokrat beraroma kelompok mayoritas tunggal dan militer. Memasuki masa transisi Orde Baru ke Reformasi, dalam pandangan penulis, kekuatan masyarakat sipil di Sumbawa sedikit bergeliat dengan munculnya LSM, melambungkan tokoh alternatif yang mengkritik dan mengawasi secara langsung kebijakan publik di masa itu (Bupati Yacub Koeswara). Dapat dikatakan, momentum tersebutawal mula gerakan kontra parlemen di Sumbawa. Dan penguatan kelembagaan masyarakat sipil berlanjut di masa awal kepemimpinan Latief Majid. Sekedar perbandingan. Baik buruknya pemerintahan jaman dua Bupati Sumbawa sebelumnya, (Yacub Koeswara dan Latief Majid), sedikit banyak telah berusaha membuka gerbang pembangunan, terutama arus investasi di Kabupaten Sumbawa.Beroperasinya koorporasi usaha keluarga Bustanil Arifin (peerkebunan), Amanwana, Newmont Nusa Tenggara dan perusahan kapur Bumi Pasir Mandiri (sebelum pemekaran kabupaten),pembangunan beberapa bendungan bersekala besar. Terjadinya pemekaran kabupaten Sumbawa-KSB. Penggalan gambaran tersebut di atas, menandakan bahwa secara psikologi politik pemerintahan di jaman dua bupati itu, berhasil melakukan pembagian peran partisipasi pembangunan antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Jadi berpolitik dalam rana pilkada bukan hanya uru-

Oleh:

Syamsu Ardiansyah

(Jurnalis dan Peminat Isu Sosial Pembangunan Kebudayaan Kawasan Tertinggal) san menjabat bupati kemudian mengatur porsi belanja daerah, mengelola dana bantuan pusat. Sementara masyarakat menjadi penonton dalam pembangunan. Jika itu kenyataannya Sumbawa kita saat ini, Momentum Pilkada Sumbawa 2015, masyarakat politik sudah waktunya melakukan konsolidasi sosial secara bersama untuk menemukan figur pemimpin yang dibutuhkan, berdasarkan kondisi Sumbawa sekarang dan mendatang. Apakah membutuhkan figur berlatar belakang birokrat lagi, aktivis parpol murni, atau swasta profesional. Kiblat Politik Pilkada Sumbawa Perjalanan waktu politik tidak terasa, Pilkada gelombang pertama dilakukan akhir 2015. Secara pasti kondisi ini,diapresiasi oleh para pihak yang berkepentingan secara langsung dengan memperispakan diri secara internal, melakukan ritual partai untuk menjaring bakal calon bupati yang akan di usung, apakah kader yang aktif sebagai pengurus atau kader partai yang tengah mengemban amanat konstituennya di DPRD. Atau mungkin, partai politik yang akan berkompetsisi di pilkada, membuka kesempatan secara terbuka kepada kader-kader daerahyang berpotensi untuk diajukan sebagai kandidat. Gelindingan bola salju politik nasional pasca Pilpres lalu, juga terkristalisasi di tingkat daerah, yang membagikan diri ke dalam dua aliran mazhab politik.Mazhab Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Mazhab Koalisi Merah Putih (KMP). Sepertinya hal itu pula akan memberikan warna tersendiri dalam persiapan Pilkada Sumbawa mendatang. Mengingat garis koordinasi instelasi partai selalu memohon restus pemimpin pusat dalam merumuskan kebijakan politik yang mengatasnamakan partai.Dapat di prediksikan, akan terjadi koalisi ditingkat interal KMP. Publik politik Sumbawa dewasa ini, telah mampu membaca gelagat akan datang kedua mazhab itu,dalam menentukan sikap partai terkait Pilkada. Melihat komposisi sumberdaya manusia politik serta jaringan komunikasi partai dengan lembaga eksekutif. KIH selain menguasai unsur pimpinan dewan. Juga bagian dari partai politik penguasa ditingkat Kabupaten, belum lagi menengok kuantitas figur utama di struktur organisasi Partai KIH, selain

memiliki jaringan politik sangat kuat ke Pusat, juga memiliki kewajiban politik untuk mempertahan gengsi partai dan koalisi mazhabnya. Sehingga penulis memprediksikan, KIH berdasarkan jumlah partai tergabung didalamnya, akan bermunculan lebih dari satu kandidat. Partai berpotensi mengusung kandidat Calon Bupati berdasarkan mazhap KIH.PDIP, akan tetap mempertaruhkan kehormatan partainya, selain sebagai operator utama KIH, juga sebagai partai penguasa nasional, sehingga pasti akan mendelegasikan kader terbaiknya untuk merebut kekuasaan di tingkat kabupaten. Begitu juga posisi politik Partai Hanura, selain bagian dari KIH, juga sebagai partai penguasa ditingkat Kabupaten. Pasti berhasrat untuk mempertahankan kekuasaan elit eksekutif, “wajib ain” akan mengajukan “orangnya”. Apakah berasal dari kader ideologi partainya secara langsung, atau mungkin akan menetapkan kandidat dari luar partai yang berasal dari birokrat aktif dan menjelang pensiun atau profesional non pemerintahan.Sehingga untuk urusan penentuan politik pilkada, dapat diperkirakan akan membangun koalisi permanen sesama aliran didalam KIH. Begitu juga dengan dengan kondisi internal mazhab KMP di Kabupaten Sumbawa, dalam pemeriksaan singkat penulis, komposisi KMP telah menjadi kuatan politik alternatif parlemen nasional, dengan kehebatan manuver melalui kapasitasnya di lembaga, mampu memberikan “intervensi” terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh eksekutif. Selanjutnya atas dasar “kesepakatan internal” KMP nasional, menjadikan proses pilkada sebagai peluang merebut pengaruh kekuasaa di tingkat daerah. Berdasarkan hal itu, komposisi anggota mazhab KMP Sumbawa, didominasi oleh beberapa partai dengan kekuatan individu kader yang dapat diandalkan, sama halnya dengan KIH, juga memiliki stok kader politik (internal) serta jaringan komunikasi non kader (eksternal) yang layakuntuk dimajukan ke arena pertarungan pilkada Sumbawa. Hanya saja, jika konsolidasi internal KMP Sumbawa tetap solid, dengan membangun kesepahaman dan kesepakatan internal untuk mengajukan satu kandidat calon, hal itu akan

memperkuat identitas politik KMP sebagai kekuatan dalam kebersamaan, baik dalam percaturan politik nasional maupun daerah. Secara pasti orientasi politik yang ditanamkan dalam kebersamaan adalah merebut kekuatan politik tingkat Kabupaten, sebagai anak tangga pembangunan konstruksi politik di masa depan. Ketika hal itu menjadi sebuah ijtihad politik KMP, pertarungan Pilkada Sumbawa 2015 pun, akan menjadi medan pertarungan pengaruh politik dua mazhab KIH dan KMP. Secara pasti kedua kekuatan tersebut, saat ini telah mengantongi nama-nama kader daerah yang akan diajukan, kemudian melakukan komunikasi internal partai, membangun kolisi lintas partai se mazhab, dan diajukan ke pengurus pusat Partai untuk di rekomendasikan sebagai kandidat tetap. Selain dua mazhab politik, KIH dan KMP.Ada satu lagi aliran yang tertanam di benak masyarakat politik Kabupaten Sumbawa, sebagai aliran pemikiran yang akan menjadi idiologi politik rakyat dalam urusan Pilkada, yaitu konsepsi perkawinan Politik Kader Ano Siup (Blok Timur) dan Ano Rawi (Blok Barat) Sumbawa, proses perkawinan tersebut telah menjadi kenyataan politik masyarakat sipil Sumbawa selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir ini. (*)

Gubernur desak Komisi X prioritaskan Mandalika Resort Mega proyek yang tak kunjung terealisasi

***

Lobar perbanyak bentuk koperasi nelayan Hindari nelayan terjerat rentenir

***

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 28 Februari 2015

Kajati Pastikan Proses KPA di Semua Kasus Dari Hal. 1 Tidak harus terburu -buru, karena yang sedang diproses menyangkut nasib orang dan hak asasi orang. ‘’Bagi kami tidak masalah kalau (proses hukumnya) lama. Ndak apaapa dibilang lamban. Tapi yang penting hasilnya matang,’’ tegas Kajati asal Padang, Sumatra Barat ini. Mengulas catatan sebelumnya, dari beberapa kasus yang ditangani Kejaksaan Tinggi NTB, belum menyasar KPA atau pihak – pihak lain yang terlibat dalam dugaan korupsi dimaksud. Misalnya untuk dugaan korupsi proyek Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (PAUD-NI), proyek Bumi Sejuta Sapi (BSS), proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Termasuk dua kasus yang baru, proyek Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), juga proyek perencanaan cetak sawah baru di Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPA). Sementa-

ra dalam ketentuan administrasi keuangan, pencairan anggaran untuk pembayaran hanya bisa dilakukan atas persetujuan KPA. Dibenarkan juga oleh Aspidsus, Suripto Irianto, bahwa tim penyidik Pidsus, dalam beberapa kasus sedang menelaah keterlibatan pihak – pihak lain, termasuk KPA, rekanan pelaksana, pengawas, atau pihak – pihak lain yang turut bertanggung jawab namun belum diproses di tingkat penyidikan. Tapi sekali lagi, pihaknya tidak akan pernah membuka kegiatan penyelidikan yang sedang dilakukan. Lebih dari itu, meski pun kasusnya sudah masuk ke tahap penyidikan, tidak semua bisa diungkap. Karena berkaitan erat dengan pelacakan bukti – bukti keterlibatan pihak lain. Dia juga enggan menyebut, kasus- kasus apa saja yang masih berpotensi berlanjut tersebut. ‘’Sekali lagi ini menyangkut strategi kami. Tidak semua harus kami ungkap,’’ pungkas Aspidsus. (ars)

Kedaulatan Harga Mati Dari Hal. 1 Hal itu dilakukkan dalam upaya menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman luar. “Kalau ada indikator-indikator, bukan untuk perang itu, tidak. Kita menghilangkan niat orang untuk berperang, menghilangkan niat lawan untuk berbuat sesuatu,” kata Gede Sugiartha Jumat (27/2), ketika ditanya pengerahan tiga pesawat tempur itu apakah ada hubungannya dengan pengamanan jelang pelaksanaan hukuman mati dua warga Australia terkait kasus narkotika. Dikatakan, masalah kedaulatan suatu negara adalah harga mati. Begitu juga masalah kedaulatan hukum harus ditegakkan. “Presiden

mengatakan itu (terkait hukuman mati) kedaulatan hukum. Begitu Presiden mengatakan itu kedaulatan hukum, kita bertindak, jangan tunggu-tunggu,” tegasnya. Ditanya apakah pengerahan tiga pesawat tempur itu karena ada indikasi ancaman dari luar? Gede Sugiartha menegaskan ada atau tidaknya indikasi ancaman, TNI harus siap. Artinya, jangan menunggu suatu ancaman datang baru berbuat seperti pemadam kebakaran. “Tiga pesawat tempur itu, kita patroli wilayah kita seluruh Indonesia. Ini sering kita patroli, dekatdekat sana (Australia, Red) lah dikit,”ujarnya sambil tersenyum. (nas)

PAN NTB Ikhlaskan Manuver Ali Achmad Mataram (Suara NTB) DPW PAN NTB dan mayoritas pengurus PAN di NTB sudah mengikhlaskan manuver yang akan dilakukan Ali Achmad. Apapun motif dari pilihan politik yang dibuatnya, para pengurus PAN merasa tidak bisa menghambat pilihan tersebut. Kongres PAN yang akan memilih Ketua Umum yang baru akan dibuka hari ini dan dalam perhelatan ini, mayoritas pengurus dan pemilik suara PAN di NTB telah memastikan diri berada di gerbong pendukung Zulkifli Hasan yang tampil sebagai pesaing bagi kubu Hatta Rajasa. Saat rekan-rekannya ramairamai mendukung Zulkifli Hasan, Sekretaris DPW PAN Ali Achmad justru mengambil pilihan berbeda. Ia malah menyatakan dukungannya kepada Hatta Rajasa. Ali Achmad mengakui bahwa rekan-rekannya

telah membujuknya berulangkali agar ia tidak keluar dari gerbong rekan-rekannya di NTB. Namun, politisi Udayana ini memilih tetap berada di kubu Hatta Rajasa. Spekulasi yang mencuat, salah satu motif Ali memilih Hatta adalah karena pilihan ini bisa memuluskan jalan bagi pencalonannya di Pilkada Kabupaten Bima nanti. Jika Hatta Rajasa menang, ia hampir dipastikan akan beroleh restu untuk menunggangi PAN sebagai kendaraan politik di Pilkada Kabupaten Bima. Ali sendiri saat dikonfirma-

maka tidak ada pilihan kecuali melaksanakannya. ‘’Kalau itu (pelimpahan) perintah Kejagung, kami akan selesaikan. Kita ikuti petunjuk Kejaksaan Agung saja,” jawab Fadil Zumhanna, Jumat (27/2). Pada dasarnya, dia tidak akan mengelak ketika amanat dari Kejaksaan Agung itu dilimpahkan ke pihaknya. Tidak jadi soal terkait besarnya nilai kasus yang ditangani, toh menurut dia, pengalaman menangani kasus dengan kerugian negara lebih besar pernah dilakukan. ‘’Soal perkara lebih besar, yang penting kan tuntas. Prinsip kami jangan dimulai (penyidikan), tapi tidak diakhiri (penuntutan). Kami akan tuntaskan sesuai dengan ketentuan,” tegasnya. Pertemuan Plt Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki dan Kepala Kejagung HM Prasetyo beberapa waktu lalu, sepakat mendistribusikan kasus korupsi yang ditangani KPK ke Kejaksaan Agung. Gedung bundar kemudian meneruskan kasus itu ke Kejati atau Kejari, dimana lokus penyidikan KPK sebelumnya. Tapi kebijakan ini memicu penolakan. justru dianggap melemahkan fungsi KPK, karena tidak ada jaminan perkara itu tak menuai intervensi. Tapi pandangan Kajati berbeda, bahwa kesepakatan itu lahir dengan tujuan yang baik. Maksudnya, agar KPK dengan keterbatasan personel, mampu menangani kasus dengan skala prioritas. Sehingga kasus - kasus di daerah, lebih fokus jika ditangani Kejaksaan. Soal kapasitas, menurut

dia tidak ada masalah. Karena kewenangan sebenarnya hampir sama, hanya saja KPK kelebihannya tidak bisa menghentikan kasus atau SP3. Sementara pihaknya, mengenal SP3 didasarkan Pasal 109 KUHAP. ‘’Ketika sprindiknya terbit, tapi kita temukan bukti bahwa bukan dia pelakunya, ngapain terus dikembangkan?. Misalnya, ranah kasusnya perpajakan, ya kami serahkan ke instansi berwenang,” paparnya. Mereka mengaku punya fungsi sama sebagai penyidik dan penuntut, sama dengan KPK. Terkait rawan intervensi ketika kasus itu ditangani pihaknya, dia memberi garansi tidak akan terjadi. Sepanjang bukti buktinya kuat, siapapun akan diprosesnya. Bukankah pelimpahan dari KPK ini akan jadi beban baru? Fadil dengan tegas memastikan, tidak akan terbebani. Tugas dari pimpinan tetap dianggapnya sebagai kewajiban. Sehingga sebanyak apapun perkara, akan diproses dengan penyelesaian bertahap. Meski pada dasarnya soal anggaran masih terbatas. Ini juga menjadi pengalamannya tahun lalu, ketika hanya ditargetkan tiga perkara, tapi diselesaikan sembilan perkara. Anggaran memang jadi kendala. ‘’Tapi kami tidak boleh mengeluh. Sedikit atau banyak perkara, harus tetap diproses tanpa mengeluh ketersediaan anggaran,” pungkasnya. (ars)

Soal Smelter, Pemerintah Pusat Harus Tegas pada Newmont Dari Hal. 1 ”Tetapi lebih bagus dan sangat simpatik kalau dibangun di dalam daerah (NTB). Jadi kita dorong dibangun di dalam daerah,” katanya. Zainul Majdi mengatakan, dirinya sudah mendengar kabar jika Newmont akan membangun smelter bekerjasama dengan pengusaha nasional. Namun, ia belum mengetahui secara mendetil terkait dengan rencana pembangunan smelter oleh Newmont tersebut. “Ada beberap alternatif yang disebut,” terangnya sambil berlalu. Sebelumnya, Komisi VII DPR RI saat melakukan kunjungan kerja ke NTB, beberapa hari lalu menyatakan dukungannya terhadap aspirasi yang berkembang di daerah supaya Newmont membangun pabrik pemurnian emas dan tembaga atau smelter di NTB. Komisi yang membidangi masalah per-

tambangan ini berpandangan, pembangunan pusat-pusat industri tak boleh hanya terkonsentasi di Pulau Jawa. Tuntutan dan desakan supaya Newmont membangun smelter di NTB tak berlebihan. Mengingat hal yang sama juga dilakukan PT. Freeport Indonesia, yang membangun smelter di Papua. Disamping itu, membangun smelter di lokasi tambang akan jauh lebih menguntungkan karena akan menghemat ongkos kirim bahan baku . Produksi tambang yang dihasilkan Newmont sementara ini hanya bisa diolah di PT Smelting di Gresik, Jawa Timur. Jumlah bahan tambang PTNNT dari areal Batu Hijau, Pulau Sumbawa, yang diolah di PT Smelting hanya 20-25 persen dari total produksi. (nas)

si mengenai spekulasi ini tak menampiknya. ‘’Ya, tentu biasa saja, ke mana arahnya kita ini, ke sanalah Pak Hatta ini karena kitalah orangnya di NTB ini,’’ ujarnya santai. Dikonfirmasi mengenai pilihan ini, rekan Ali Achmad, Rizali Hadi mengaku dapat memakluminya sebagai pilihan politik yang wajar. Ia juga tak mempersoalkan jika Ali Achmad mencari dukungan untuk pencalonannya di Pilkada. “Kalau Pak Ali mencari itu, tidak ada hak kami melarang dia mencari itu silakan,” ujarnya.

Soal klaim dukungan, Ali Achmad yang mengaku pihaknya telah mengumpulkan sekitar 375 suara lebih, Rizali juga tak mempersoalkannya. Baginya, wajar saja dalam situasi jelang kongres seperti ini masing-masing pihak saling mengklaim dukungan. Namun, ia memastikan bahwa sejauh ini dukungan terhadap Zulkifli Hasan sudah melampaui 50 persen dari total suara di kongres nanti. “Dia barangkali menghitung suara yang masih ada di gerbongnya Pak Zul. Dianggapnya suara itu miliknya. Nanti akan kembali pada saatnya. Kalau kami juga berpikir begitu, suara yang ada sekarang ini, masih banyak sisa suara kami yang ada di gerbong sebelah,” sindir Rizali. Ia menegaskan, kubu Zulki-

fli Hasan saat ini mendapatkan suntikan moral yang lebih besar menyusul bergabungnya mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir. Belum lagi, sejak awal Zulkifli Hasan sudah didukung oleh Amien Rais yang merupakan tokoh sentral sekaligus pendiri PAN. “Orang-orang yang ada itu belum pernah secara langsung pendekatan kejiwaan dengan Pak Zulkifli Hasan. Beda dia kalau nanti di kongres mereka ketemu. Apalagi dengan Pak Amien, ini adalah pendiri partai yang tahu betul uraturat nadi di Partai Amanat Nasional ini. Kalau sudah para pendiri ini yang bergerak, Insya Allah tidak ada satupun manusia yang namanya kader PAN akan mengingkarinya. Saya yakin,” tandasnya. (aan)

Temui Jokowi, Iwan Fals Minta Warga Banjar Dikejutkan Koruptor Dihukum Lebih Berat Letusan dari Bawah Tanah Jakarta (Suara NTB) Musisi legendaris Iwan Fals meminta pemerintah menetapkan hukuman yang lebih berat kepada pelaku korupsi dari vonis yang selama ini dijatuhkan pihak berwenang. “Begal aja dibakar, masa koruptor dapat karpet merah,”

kata Iwan Fals di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2). Ia menyebutkan hingga saat ini dia tetap mendukung upaya pemberantasan korupsi oleh aparat berwenang. “Sekarang saya lebih galak lagi, saya juga apresiasi KPK yang banyak menangani kasus

Garansi Tanpa Intervensi Dari Hal. 1

Halaman 15

(ant/Bali Post)

KETERANGAN - Musisi Iwan Fals memberi keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (27/2).

korupsi dengan menangkap para pelakunya,” kata dia. Iwan Fals menemui Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, antara lain untuk membicarakan rencana konser Nyanyian Rakyat dengan empat juta penonton. “Selain mengucapkan selamat dan silahturahmi, juga konsultasi tentang gagasan saya tentang konser itu,” kata Iwan Fals. Ia mengaku sudah mengirimkan surat untuk bertemu Presiden pada Desember 2014 namun baru terealisasi sekarang. “Saya ingin bertemu karena waktu itu beliau sempat hadir ke rumah saya,” katanya. Ia menyebutkan pemerintah lebih tahu mengenai lokasi yang bisa digunakan untuk konser dengan empat juta penonton. “Saya tunggu kabar dari pemerintah apakah ide ini bisa dilaksanakan atau tidak,” kata dia. Ia menyebutkan ada rencana kerja sama dengan salah satu stasiun televisi untuk menggelar konser namun dengan penonton maksimal 100.000 orang. (ant/Bali Post)

Mataram (Suara NTB) Warga Lingkungan Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dikejutkan oleh letusan dari dalam tanah. Letusan tersebut bersumber dari rumah Mahmun warga Banjar, RT 1 RW 2. Kejadian itu berlangsung Kamis (26/7) lalu. Informasi yang dihimpun Suara NTB, letusan tersebut bermula dari aliran listrik yang terpasang di rumah Mahmun. Dikatakan Mahmun selaku pemilik rumah dan kepala keluarga, awalnya sekitar pukul 17.00 Wita Kamis lalu, terdengar letusan dari rumahnya. Saat itu Mahmun sedang di luar, warga yang mendengar itu panik. Melihat asap yang keluar dari tanah depan pintu rumahnya. Tidak menunggu lama, Mahmun mencongkel tanah tersebut diduga ada aliran listrik yang

salah terpasang. Dikatakanya, persoalan tersebut sudah diperiksa ole PLN Ampenan. “Kata pihak PLN, besi panjang penangkal petir salah terpasang, seharusnya tanda positif nya di atas dan negatif di bawah, namun kenyataannya terbalik. Itulah yang menimbulkan letusan,” terangnya. Tidak ada korban pada kejadian tersebut. Namun akibatnya, pihaknya hawatir sebab sampai berita ini ditulis, berdasarkan pantauan Suara NTB asap tersebut masih keluar dari lubang letusan. Bahkan pemilik rumah mencoba meletakkan telur di lubang letusan itu kurang dari satu jam, telurnya matang. Lebih lanjut dikatakan Mahmun, disarankan oleh PLN Ampenan agar besi yang terpasang dicabut untuk sementara, sampai ada pengecekan lanjutan. (rai)

(Suara NTB/rai)

LETUSAN - Lubang ini akibat letusan dari bawah tanah di rumah Mahmun warga Banjar, RT 1/ RW 2.

Promosi Wisata Tahun 2015, BPPD NTB Disokong Anggaran Rp 6,2 Miliar Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 6,2 miliar dalam APBD murni 2015. Dana tersebut akan dipergunakan untuk melakukan promosi wisata NTB, baik dalam dan luar negeri. Untuk promosi luar negeri, setidaknya ada tiga pasar potensial yang akan digarap yakni Australia, Hongkong dan Malaysia termasuk Singapura. “ Untuk BPPD Rp 6,2 miliar kita alokasikan untuk melakukan promosi,” kata Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisa-

ta NTB, H. L. Moh. Faozal, S.Sos, M.Si di Mataram, kemarin. Ia mengatakan, pada tahun 2015 ini, BPPD NTB akan mengelola tiga pasar wisata internasional yang diharapkan meningkatkan angka kunjungan wisatawan mancanegara ke NTB. Untuk pasar Australia, ia melihat, wisatawan asal negeri Kangguru itu selama ini mendominasi ke NTB. Jumlah penerbangan langsung dari Australia ke Denpasar setiap hari mencapai 14 penerbangan. Menurut Faozal, hal ini juga menjadi pasar yang potensial

bagi pariwisata NTB. NTB dan Bali, katanya, harus membangun jejaring dalam pengembangan pariwisata, terutama meningkatkan angka kunjungan. Ia mengatakan, NTB pernah menginisiasi penerbangan langsung Lombok-Perth Australia. Namun pada akhir tahun lalu terpaksa berhenti. ‘’Jetstar ini kita dorong kembali untuk yakin bahwa pasar kita bagus untuk mereka. Sehingga kita tugasi BPPD untuk melakukan promosi di situ,”imbuhnya. Kemudian pasar Hongkong dinilai cukup potensial dalam

mendongkrak angka kunjungan ke NTB lantaran Hongkong merupakan salah satu pintu masuk penerbangan (hub) di Asia Timur. Dikatakan, Hongkong merupakan pintu masuk ke negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea dan Jepang. “Maka itu kita berharap Hongkong itu bisa kita inisiasi kembali,”tambahnya. Faozal mengatakan, pihaknya menargetkan rasio angka kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik bisa mencapai 40 persen berbanding 60 persen dari target angka kunjungan dua juta

orang pada tahun 2017 tersebut. Selain mengelola tiga pasar wisata internasional itu, Pemprov juga memprioritaskan lima pasar domestik. Seperti Bandung, Balikpapan, Yogyakarta, Surabaya dan Makassar. Untuk meningkatkan angka kunjungan wisatawan ke daerah ini, pihaknya dalam waktu dekat akan menandatangani kerjasama dengan Asosiasi Travel Agen Asia Pasifik atau Pacific Asia Travel Association (PATA) Indonesia. Asosiasi travel agent ini memiliki jaringan di 42 negara di dunia. (nas)

Genjot Kasus Baru, Atensi Perkara Lama Dari Hal. 1 Dua kasus ini, dugaan perjalanan dinas fiktif oleh mantan Wakil Bupati Lombok Barat, H.Mahrip dan kasus pada program Bumi Sejuta Sapi (BSS) yang menetapkan tersangka Zainul Wardi sebagai PPK dan rekanan pelaksana Samsul Bahri. Kerugian negara kasus ini, dirincinya, untuk kasus BSS senilai Rp 532.485.000. Angka

ini diperoleh dari hasil penyelidikan dan penyidikan untuk bantuan sapi di Sumbawa Besar terhadap dua kelompok ternak yang diduga fiktif. Sedangkan kasus Mahrip, terdapat perjalanan dinas diduga fiktif, sejak 2009,2010,2011 dan 2012. Nilainya mencapai Rp 431.675.000. Kejaksaan berharap kerugian negara ini bisa tuntas tingkat peradilan sehingga upaya pemulihan kerugian

negara bisa tercapai. Tunggakan Kasus Pada kesempatan yang sama, Aspidsus Suripto Irianto juga membeberkan progres penanganan kasus kasus warisan (perkara lama). Seperti kasus proyek rumput laut pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram, yang sudah menetapkan tiga tersangka. Kasus senilai Rp 2,1 miliar tahun

2012 ini, sudah masuk tahap perhitungan kerugian negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Satu kasus yang sudah diproses lainnya, proyek Sistem Perpipaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten Lombok Utara (KLU), senilai Rp 12,5 miliar Tahun 2012. Kasus ini juga sudah menetapkan satu orang tersangka. Dalam tambahan penjelasannya, Suripto Irianto menga-

takan, pihaknya tidak akan mendiamkan kasus - kasus lama itu. “Kami sebenarnya tidak diam, tapi tetap kasus kasus lama ini jadi atensi,” terangnya. Terhadap dua kasus dimaksud, terakhir pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPKP untuk hitung kerugian negara. ‘’Kerugian negaranya sudah kami temukan. Cuma, untuk menghitung angka pastinya, perlu perhitungan BPKP,” pungkas Suripto. (ars)

TNI ”Perang” Lawan Kemiskinan di NTB Dari Hal. 1 Menurutnya, kebutuhan primer masyarakat seperti sandang dan pangan harus terpenuhi. Jika itu tercukupi maka ia yakin tak akan ada muncul pikiran destruktif dari masyarakat. ‘’Kalau dalam keadaan damai kita perang melawan kemiskinan, kebodohan dan kemaksiatan. Jadi kita di situ,”imbuhnya. Ia menambahkan, dengan ditandatangani MoU antara Pemprov NTB dan Panglima

TNI itu maka nantinya akan dilanjutkan dengan penandatangan kerjasama antara Pemprov dengan Danrem. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengharapkan, penandatangan MoU itu kerjasama membangun NTB ke depan lebih baik lagi. Menurutnya, pembangunan adalah proses yang tak sederhana. Setiap entitas pemerintahan bekerja sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam UU. ‘’Kalau seluruh perangkat ini bertemu dan bekerja sama

, kemudian bersepakat untuk menanganai hal-hal yang prioritas sesuai dengan kondisi objektif dari masing-masing daerah. Maka kita berharap pembangunan di suatu daerah itu mendapatkan dorongan untuk percepatannya,” kata Gubernur. Sebenarnya, kerjasama antara TNI dengan pemerintah daerah sudah berjalan. Namun, perlu diwadahi secara komprehensif. Selama ini bentuk kerjasamanya cenderung informal, seperti dalam pem-

bangunan kembali rumah-rumah penduduk yang menjadi korban bencana alam di Lombok Utara. Dalam MoU ini, kata Zainul Majdi, Pemprov akan melibatkan TNI dalam pembangunan rumah tak layak huni di NTB. Pada tahun ini, Pemprov menganggarkan dana untuk bedah rumah puluhan miliar. “Sehingga ke depan, tidak hanya bedah rumah tetapi semua hal yang mempercepat pembangunan di daerah kita,”imbuhnya.

Jumlah rumah tak layak huni yang akan direhabilitasi Pemprov NTB bersama dengan pemerintah kabupaten/ kota sebanyak 10.722 unit pertahun. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 123, 3 miliar. Dengan rincian, Lombok Barat 1.560 unit, Kota Mataram 446 unit, KLU 744 unit, Lombok Tengah 2.094 unit, Lombok Timur 3. 250 unit, KSB 238 unit, Sumbawa 830 unit, Dompu 422 unit, Bima 972 unit, Kota Bima 166 unit. (nas)

Gubernur Desak Komisi X Prioritaskan Mandalika Resort Dari Hal. 1 Gubernur memaparkan, bahwa Mandalika Resort direncanakan oleh pemerintah untuk dikembangkan sejak tahun 80-an. Tetapi hingga saat ini belum terlihat perkembangan pembangunan fisik di kawasan itu. ‘’Jangan sampai ini berlarutlarut, karena sudah sejak lama. Semoga ini bisa tuntas secepatnya,” kata Gubernur dihadapan Komisi X dan manajemen ITDC. Dijelaskan juga, ka-

wasan Mandalika Resort oleh pemerintah daerah telah disiapkan lahan seluas seribuan hektar untuk dikembangkan. Area yang tersedia tersebut menurutnya sangat cukup untuk mendatangkan para investor. Asalkan infrastruktur dasarnya didukung kebijakannya dan dipercepat pembangunannya. Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya menegaskan, akan menyimpulkan keinginan Gubernur dan masyarakat NTB melalui kewenangan kebijakannya. Ia

menyebut, selama ini ITDC tidak pernah melakukan pertemuan langsung dengan Komisi X saat pemabahasan anggaran. Kecenderungan ITDC lebih terfokus membangun komunikasi dengan Komisi VI yang lebih banyak membidangi soal BUMN. ‘’Di Komisi VI itu, ada sekian banyak BUMN yang diperjuangkan. Jika kondisinya seperti ini, Komisi X bisa masuk melalui jalur pariwisatanya,” terang Riefky. Apalagi Komisi X fokus untuk sektor pen-

didikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga. Pemerintah pusatpun sebenarnya sangat fokus mendukung pengembangan kawasan Mandalika Resort. Sampai dianggarkanya sebesar Rp 250 miliar untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar. “Kami faham, makanya kami akan masuk melalui jalur pariwisata di Mandalika Resort. Bagaimana kami tahu, kalau ITDC sendiri tidak pernah terlibat dalam pembasahan dengan kami,” katanya.

Setidaknya Rp 250 miliar anggaran untuk tahun ini menjadi semangat bagi ITDC untuk meningkatkan progres pengembangan infrastruktur di dalam kawasan. Selanjutnya, bekerjasama dengan Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata, Komisi X menurutnya akan mendukung rencana pembangunan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) di Mandalika Resort. ‘’Kita percepat dulu untuk mendukung terealisasinya STP,” demikian Riefky. (bul)

Sabtu, 28 Februari 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bekerjasama dengan Polda NTB

PT. Dasar Group Siapkan Ribuan Perumahan Subsidi Bagi Anggota Polri Mataram (Suara NTB) PT. Dasar Group dan Polda NTB saling memperkuat kerjasama. Terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan perumahan untuk anggota Polri di Provinsi NTB. Kerjasama ini tertuang dalam kesepakatan bersama antara Ka-

polda NTB, Brigjen Pol Drs Sriyono M.Si dan Presiden Direktur PT. Dasar Group, H. Ahmad Rusni, SE, MM. Dihadapan ratusan anggota, Kapolda NTB di Gedung Sasana Dharma Polda NTB, Jumat (27/2) kemarin menyebut, ribuan perumahan yang disiapkan oleh PT. Dasar Group adalah salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masa depan anggota Polri. Masa depan biasanya selalu ditekankan oleh Kapolda agar tidak diabaikan oleh anggota. Sehingga perspektif yang selalu dipaparkan, lima tahun pertama bagi anggota Polri setidaknya harus terpenuhi modal lahan untuk membangun rumah. Lima

Sriyono

tahun kedua, idealnya anggota Polri sudah mampu membangun fisik rumah. Lima tahun ketiga untuk memenuhi kebutuhan anak dan lima tahun ke empat fokus untuk biaya pendidikan anak, sampai selanjutnya sukses meraih masa depan yang digambarkannya. “Kalau masa depan disiapkan secara matang dari sekarang, dia akan datang se-

H. Ahmad Rusni

suai harapan. Untuk kredit perumahan ini, cukup dibantu dengan gaji tunjangan saja,’’ kata Kapolda memotivasi anggotanya. Bahkan untuk lokasi pembangunan PT. Dasar Group yang ada di Gondang, KLU, ia pastikan nilai investasinya akan tumbuh pesat. Apalagi, dalam rencananya akan dibangun Polres di KLU. Tentunya keberadaan Polres KLU ke depan akan menjadi nilai tambah yang cukup besar. “Silakan, ambil kesempatan dengan baik. Sesuai kemampuan kita,” pesan Kapolda kepada seluruh anggotanya. Sementara itu, Presiden Direktur PT. Dasar Group memaparkan perusahaannya akan menyiapkan sebanyak 15.000 unit perumahan subsidi tahun 2015 ini. Berbagi sementara di KLU, Lombok Barat, Kabupaten Bima dan Kota Bima, serta Dompu. Pembangunan selanjutnya menyusul setelah perampungan lahan di hampir se-

mua kabupaten/kota di NTB. Untuk Fasilitas Liquditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau perumahan subsidi, tahun ini pemerintah mendukung masyarakat untuk memenuhi kebutuhan perumahan, sebanyak 37 juta secara nasional tahun 2014. Dukungan tersebut dengan memberikan subsidi uang muka sebesar Rp 14 juta/unit. Untuk tipe 30, harga yang ditetapkan pemerintah Rp 126 juta. Dengan subsidi Rp 14 juta tersebut, artinya anggota Polri akan membayar Rp 112 juta/unit. Bahkan, kemudahan yang diberikan kepada anggota, tidak diperberat untuk menyetorkan uang muka. Cukup hanya dengan mengisi formulir permohonan untuk mengambil rumah di PT. Dasar Group di Jalan TGH. Ali Batu Lingkar Selatam (Depan Kantor DPRD Kota Mataram). “Kita hanya ikut berpartisipasi untuk mengatasi kekurangan 37 juta unit rumah di Indonesia. Dan target

KPK: Proses Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

(ant/Bali Post)

KETERANGAN PERS - Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi (tengah) bersama Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki (kedua kanan), Plt Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji (kiri), Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja (kedua kiri) dan Wakil Ketua KPK Zulkarnaen (kanan) menjawab pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta (27/2).

pemerintah tahun ini harus terealisasi rumah subsidi sebanyak 1 juta secara nasional,” sebut H. Rusni. Untuk perumahan sebanyak 15.000 unit tahun ini, bunga sebesar 7,25 persen pertahun, atau setoran maksimal Rp 800an ribu/bulan. April 2015 ini,

suku bunga KPR untuk perumahan subsidi ini sebesar 5 persen, atau setoran perbulan di bawah Rp 600.000. Januari 2016 mendatang, suku bunga KPR-pun akan semakin turun, dan setoran diperkirakan di bawah Rp 500.000. (bul/*)

34 Gubernur Minta ’’Perlindungan’’ Menggunakan Anggaran

Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, proses praperadilan yang diajukan tersangka tidak serta merta menghentikan penyidikan yang sedang dilakukan. “Terhadap praperadilan yang diajukan tersangka, tidak serta merta menghentikan proses penyidikan. Kami sering dipraperadilankan dan kami juga tetap melakukan penyidikan,” kata Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (27/2). Ia mengatakan KPK baru menghentikan penyidikan setelah benar-benar keluar putusan pengadilan yang memenangkan tersangka. “Sebelum itu dikeluarkan, maka KPK tidak serta merta menghentikan proses penyidikan,” tegasnya. Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Johan Budi dan Indriyanto Seno Adji serta Wakil Ketua KPK Zulkarnaen dan Adnan Pandu Praja hari ini menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka. Menurut Johan, dalam pertemuan tersebut Presiden menanyakan perkembangan kondisi KPK setelah hiruk-pikuk masalah KPK-Polri serta program-program KPK selanjutnya. “Kami sampaikan bahwa program yang kami susun sebelum ada hiruk pikuk harus cepat dilaksanakan, baik di penindakan maupun pencegahan, itu sama prioritasnya. Tidak benar bahwa KPK kemudian utamakan pencegahan dari pada penindakan,” katanya. Ia mengatakan bahwa pencegahan dan penindakan dilakukan simultan dengan kecepatan sama. “Dua-duanya harus sinergi, tidak berjalan sendiri-sendiri,” katanya. (ant/Bali Post)

PEMAPARAN - Kapolda NTB Sriyono (tengah) didampingi Presdir PT. Dasar Group H. Ahmad Rusni, SE, MM (paling kanan) saat pemaparan kemarin.

(antbalipost)

PENGAMANAN BALI NINE - Personel Brimob Polda Bali mengawal terpidana mati dalam latihan pengamanan di Markas Brimob Polda Bali, Denpasar, Jumat (27/2). Menjelang pemindahan dua warga Australia terpidana mati, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, Brimob Polda Bali telah menyiagakan sekitar 20 personel untuk pengamanan melekat bagi kedua terpidana mati serta sejumlah pasukan anti huru-hara.

Bambang Widjojanto Tak Penuhi Panggilan Bareskrim Jakarta (Suara NTB) Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi non-aktif Bambang Widjojanto tidak akan memenuhi panggilan Badan Reserse Kriminal Polri untuk diperiksa hari ini. “Pak BW (Bambang Widjojanto) hari ini tidak datang karena masih ada urusan di KPK sehingga KPK akan mengirimkan surat langsung ke Bareskrim,” kata pengacara Bambang, Lelyana Santosa di gedung KPK Jakarta, Jumat (27/2). Bambang menurut Lelyana mendapatkan tugas dari pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK. “Urusan internal (KPK). Saya belum bisa menjelaskan, banyak urusannya. Pak Bambang itu nonaktif, bukan mantan. Jadi masih ada pekerjaan yang di-

lakukan,” tambah Lelyana. Menurut Lelyana, meski non-aktif, Bambang masih menjalani pekerjaan seperti biasa namun tidak berwenang untuk menandatangani surat. Surat ketidakhadiran Bambang menurut Lelyana belum dikirim ke Bareskrim tapi akan segera diantarkan. Bambang pun akan hadir dalam pemeriksaan selanjutnya. “Hanya (tidak hadir) untuk hari ini dan akan hadir pada jadwal berikutnya,” ungkap Lelyana. Namun Lelyana juga mengakui bahwa tiga surat yang ditujukan ke Bareskrim belum mendapatkan tanggapan. Pada pemanggilan 24 Februari 2015 lalu, Bambang bersama dengan tim kuasa hukumnya mengirimkan tiga surat

ke Bareskrim. Surat pertama adalah surat keberatan terhadap panggilan yang tidak memenuhi persyaratan. Surat kedua mengenai permohonan untuk gelar perkara khurus dan ketiga agar Bambang mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi haknya. “Surat dari tim kuasa hukum belum ada tanggapan. Saya harus rapat dulu dengan tim (mengenai hal ini), saya belum bisa memberikan pernyataan,” jelas Lelyana. Pengacara Bambang yang lain, Nursyahbani Katjasungkana menyatakan bahwa tim pengaraca juga tidak bisa hadir karena ada kegiatan lain. “Kami dari tim pengacara tidak bisa hadir karena ada acara lain dan juga tim pengacara merasa belum ada respons dari surat yang dikirimkan ke Bareskrium untuk BAP kedua. Dijanjikan kalau sudah selesai, tapi ada perubashan-perubahan (pasal sangkaan) terus, nah kita kan perlu menyusun pembelaan,” kata Nursyahbani melalui telepon. Bambang dalam kasus ini ditetapkan sebagai tersangka pada 21 Januari 2015 dan disangka berdasar Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP namun kemudian dalam surat panggilan ada tambahan dari pasal 56 KUHP yaitu mengenai ikut membantu perbuatan kejahatan. Bambang dinyatakan nonaktif berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan oleh Preisden Joko Widodo karena berdasarkan pasal 32 ayat 2 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya”. (ant/Bali Post)

Ambon (Suara NTB) Para Gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Syahrul Yasin Limpo, meminta “perlindungan” dari Pemerintah Pusat terkait penggunaan anggaran pembangunan untuk memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat. “Terlalu banyak tekanan yang ditujukan kepada para Gubernur akhir-akhir ini terkait penggunaan anggaran pembangunan, sehingga kami butuh perlindungan dari pemerintah pusat terlebih Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla,” kata Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo, pada pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI tahun 2015, di Ambon, Maluku, Kamis malam. Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan itu mengatakan, semua Gubernur bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan keuangan negara yang dialokasikan untuk pembangunan di daerah. Namun, jangan hanya karena kesalahan administrasi dalam penggunaan anggaran yang kecil kemudian tersandung masalah hukum. “Sebagai kepala daerah para Gubernur memikul tanggung jawab yang berat dalam mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. Karena itu pula kami membutuhkan perlindungan dan jalan keluar untuk mengatasi berbagai tekanan yang merongrong kepemimpinan para Gubernur,” katanya. Dia menandaskan, Asosiasi APPSI saat ini semakin solid dan terus bekerja untuk meningkatkan

dan mengimplementasikan berbagai program pembangunan bersama Menteri Dalam Negeri. “Rakernas APPSI tahun 2015 di Ambon juga dilandasi tekad bersama para Gubernur untuk memajukan bangsa dan negara serta menyejahterakan masyarakat,” katanya. Syahrul Yasin Limpo berharap kehadiran Wapres Jusuf Kalla membuka Rakernas APPSI dapat memberikan angin segar kepada para Gubernur dalam melanjutkan program pembangunan di daerah masing-masing. “Para Gubernur rindu untuk bicara dari hati ke hati bersama Pak Wapres Jusuf Kalla, sekaligus memberikan sesuatu yang berarti dan menjadi pegangan untuk maju bersama demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah, bangsa dan negara,” katanya. Dia juga menegaskan, para Gubernur sepakat untuk membangun lima hal utama dalam program pembangunan yakni keselarasan masalah politik, kemajuan ekonomi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, meningkatkan kecerdasan masyarakat melalui pendidikan dan agama serta menjaga ketahanan keamanan dan ideologi negara. Rakernas APPSI yang berlangsung 26—28 Februari, dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, serta Gubernur dari 22 provinsi. Acara itu dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla pada Kamis malam. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

PEMBUKAAN RAKERNAS APPSI - Wakil Presiden Jusuf Kalla (tengah), didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (ketujuh kiri) dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis (kelima kanan) berfoto bersama para gubernur seluruh Indonesia usai pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tahun 2015 di Ambon, Maluku, Kamis (26/2) malam.