Snt28032014

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000

Rp. 50.000 Rp. 55.000

SUARA NTB

JUMAT, 28 MARET 2014

Pengemban Pengamal Pancasila

16 HALAMAN NOMOR 24 TAHUN KE 10 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Mereka Berhak Mendapat Kehidupan yang Lebih Baik PROGRAM-program yang telah diluncurkan Pemkot Mataram berkaitan dengan anak-anak, ternyata belum menyentuh semua anak-anak di Kota Mataram. Terlebih anak-anak yang tinggal di pesisir pantai yang ada di Mataram.

Padahal sejatinya, mereka (anak-anak pesisir, red) juga berhak mendapatkan kehidupan yang sama baiknya dengan anak-anak yang tinggal di tengah kota.

Menyadari salah satu fungsi LPA (Lembaga Perlindungan Anak) Kota Mataram dan DAM (Dewan Anak Mataram), Ketua Fraksi PDIP Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., yang juga aktif di kedua lembaga tersebut turun langsung ke pesisir, Bersambung ke hal 5

Saya bilang, tidak menutup kemungkinan kalian ini yang ada di pinggiran yang akan menjadi orang besar Nyayu Ernawati

DENGAR ASPIRASI ANAK - Pembina LPA dan DAM yang juga Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati mendengarkan aspirasi anakanak pesisir Penghulu Agung, Kecamatan Ampenan, baru-baru ini.

(Suara NTB/ist)

Kasus Alkes Lotim

BPKP Yakin Temukan Kerugian Negara

Mataram (Suara NTB) Penyidikan dugaan penyimpangan pada pengadaan alat-alat kesehatan (alkes) RSUD Dr Seodjono Selong, Lombok Timur (Lotim) belum berakhir. Berkas kasus ini masih di tangan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan NTB. Perhitungan kerugian negara memang belum juga dimulai.

Namun pihak auditor negara, sudah bisa memastikan indikasi kerugian negara bisa ditemukan.

Saat ini BPKP tinggal menindaklanjuti pertemuan degan jajaran Kejati NTB dan Ditreskrimsus Polda NTB dengan konsolidasi internal. Pertemuan dengan dua aparat penegak hukum yang berlangsung beberapa waktu lalu itu, dalam rangka menya-

Memungkinkan Diputihkan KEPALA BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa, SH, MH mengatakan temuan-temuan dari lembaga pemeriksa 10 tahun terakhir yang tidak dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kemungkinan dapat diputihkan. Temuan-temuan terhadap kerugian negara/daerah yang tidak dapat ditindaklanjuti karena yang bertanggung jawab mengembalikan sudah meninggal atau alamatnya tidak ditemukan memungkinkan diputihkan. Namun, pemerintah daerah harus mengusulkan ke BPK RI perwakilan NTB yang selanjutnya diajukan ke BPK Pusat.

“Kalau sudah sepuluh tahun, ada temuan yang lalu nggak bisa lagi ditindaklanjuti mungkin karena sudah meninggal, Bersambung ke hal 5 H. Eldy Mustafa (Suara NTB/dok)

KO M E N TTAA R Terus Merosot

(Suara NTB/ist)

Kejaksaan Buru Saksi Kunci Kasus Alkes Kota Bima Kota Bima (Suara NTB) Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Raba Bima melalui Kasi Pidsus Indrawan Pranacitra SH mengatakan, saat ini sedang memburu H.Umar. Ia adalah mantan Kabag

Keuangan dan saksi kunci yang paling mengetahui proses pencairan anggaran proyek alat-alat kesehatan (alkes) Dinas Kesehatan Kota Bima senilai Rp 1,7 miliar.

Bersambung ke hal 5

Kontraktor Bantah Tudingan Proyek SPAM Mangkrak

TO K O H

H. Haerul Warisin

makan persepsi. Persiapan untuk pembentukan tim juga sudah dirancang. Di jajarannya, optimis kasus ini akan selesai dan ditemukan angka kerugian negara karena gambaran untuk perhitungan kerugian sudah pasti.

Bersambung ke hal 5

BKD Layangkan Surat ke H.Umar

PETANI atau yang bekerja di sektor pertanian terus mengalami penurunan.

Merosotnya jumlah tenaga kerja yang mengais rezeki di bidang pertanian ini disebabkan karena minimnya upah yang diterima. Sebagian orang cenderung ingin bekerja di sektor industri.

Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Lotim, H. Haerul Warisin Kamis (27/3) kemarin. Menurutnya, sektor pertanian sejatinya memiliki sumbangan cukup luas bagi pertumbuhan ekonomi. Peranan pertanian sangat besar, Bersambung ke hal 5

Kejaksaan Nilai Sah-sah Saja Mataram (Suara NTB) Laporan dugaan proyek Saluran Penyediaan Air Minum (SPAM) di Bima ditanggapi rekanan pelaksana. Salah satunya dari itu, CV. Ferdefi, perusahaan yang memenangkan tender untuk proyek instalasi air di Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Bahwa tudingan pelapor proyek itu bermasalah, diklaim tidak benar, karena air sudah dinikmati masyarakat.

Bantahan itu disampaikan Direktur CV Ferdefi, Jaidun ketika dikonfirmasi via ponsel Kamis (27/3) kemarin. Menurutnya proyek dengan nilai kontrak Rp 1.336.657.000 itu sudah dikerjakan sesuai dengan kontrak.

“Intinya proyek SPAM di Donggo sudah sesuai prosedur,” tegas Jaidun.

Dia membantah laporan dari pelapor bernama Wahyudin sebelumnya. “Semua sudah sesuai aturan. Bahkan, airnya sudah dinikmati oleh warga,’’ sambungnya.

Dia mengulas, laporan yang menyebutkan pipa itu diduga menyalahi spek juga dibantah.

Faktanya, pipa pendistribusian air yang dipasang tersebut sesuai dengan bestek dalam kontrak.

Bersambung ke hal 5

(Suara NTB/ist)

DINIKMATI WARGA - Tandon air di salah satu desa di Kecamatan Donggo Kabupaten Bima yang airnya sudah bisa dinikmati warga.

Catatan DPRD NTB

Ingin Kawal Reformasi Birokrasi di NTB Sebagai Anggota Komisi I DPRD NTB yang membidangi masalah pemerintahan, Drs. H. Muzihir merasa masih banyak agenda reformasi birokrasi di NTB yang belum tuntas. Mulai dari pengangkatan tenaga honorer Katagori 2 (K2) yang diduga bermasalah, hingga proses mutasi yang berlandaskan azas orang yang tepat di posisi yang tepat.

“SEBAGAI anggota Komisi I, saya selalu minta kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan jajarannya supaya berhati – hati, saya minta verifikasi betul – betul para tenaga honorer K2 yang akan diangkat sebagai PNS,” ujar

politisi PPP ini kepada Suara NTB, Kamis (27/3) kemarin.

Menurutnya, pengangkatan honorer K2 menjadi PNS tidak boleh terkontaminasi oleh faktor kekeluargaan yang membuat honorer yang lebih berhak diangkat justru tersisih. “Jan-

gan karena ini anak pejabat, lalu dia diprioritaskan,” ujarnya mengingatkan.

Ia menilai, sejauh ini manajemen kepegawaian yang sehat masih menjadi agenda reformasi birokrasi yang harus dituntaskan di NTB. Selain manajemen kepegawaian ini, jenjang karir dan jabatan di lingkup Pemprov NTB menurutnya juga masih harus dibenahi. ‘’Karena ini masih jauh dari kesempurnaan. Ada orang yang 12 tahun di golongan IIID, masih tetap di posisi eselon IV. Sementara ada yang baru 2-3 tahun, bisa langsung ke

jabatan eselon 2,’’ ujarnya.

Menurutnya, untuk mengawal pembenahan pada jenjang karir pegawai di lingkup Pemprov NTB, sebagai Anggota Komisi I, ia seringkali menyampaikan masukan kepada Gubernur NTB. Ke depannya, Muzihir menegaskan akan tetap melakukan upaya serupa untuk mengawal reformasi birokrasi di NTB. ‘’Insya Allah, kalau masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada saya, Bersambung ke hal 5

H. Muzihir (Suara NTB/ist)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

SUARA MATARAM

Halaman 2

Sejak Lama Menjalin Asmara

Dua Pasang Lansia Menikah di Panti Jompo Fokus Peningkatan Kebersihan KEBERSIHAN adalah persoalan yang terus menjadi sorotan tidak hanya oleh Pemerintah, tetapi masyarakat di setiap lingkungan.

Pasalnya, keberadaan sampah di jalan – jalan maupun di drainase akan mengganggu keindahan wilayah. Akan tetapi, lain halnya dengan masyarakat di Kelurahan Karang Baru. Selain fokus pada peningkatan kebersihan di wilayah, sampah dijadikan sebagai barang bernilai ekonomis.

Lurah Karang Baru, Muhammad Nur dikonfirmasi di ruangannya, (Suara NTB/cem) Kamis (27/3) mengaku kebersihan Muhammad Nur memang menjadi barometer masyarakat untuk hidup sehat dan nyaman. Akan tetapi, yang paling penting adalah kepedulian serta kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan. Ia menambahkan, sejauh ini masih fokus pada peningkatan kebersihan, karena selain mengikuti lomba, juga sudah menjadi kewajiban masyarakat. “Yang paling penting kesadaran masyarakat saja,” ungkap Nur. Dikatakan, masyarakat di Lingkungan Marong Karang Tatah, sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba kebersihan tingkat Kota Mataram. Persiapan yang dilakukan, sambungnya, dengan berkoordinasi serta membangun komunikasi dengan Kepala Lingkungan (Kaling), RT, tokoh pemuda, tokoh agama serta tokoh masyarakat, agar tetap meningkatkan kebersihan baik di jalan – jalan maupun saluran atau drainase.

Nur menegaskan, persoalan sampah atau kebersihan, tidak perlu menunggu penilaian dari pemerintah. Namun, yang paling utama adalah kesadaran individu maupun masyarakat. Bagaimana pun juga tambahnya, manfaat dari hidup bersih tersebut, memberikan manfaat kepada masyarakat. “Jangan ketika ada perlombaan saja, tetapi mari kita jaga kebersihan setiap hari,” imbuhnya.

Lomba kebersihan beberapa waktu lalu, Lingkungan Marong Karang Tatah masuk nominasi lingkungan bersih. Artinya, masyarakat di sana, sudah mampu memilah serta mengolah sampah menjadi barang – barang bernilai ekonomis.

Sehingga, persoalan sampah tidak lagi menjadi beban pemerintah. “Mudah – mudahan, kita bisa mendapatkan juara lagi,” harapnya. Kedepan, Nur berharap tidak hanya lingkungan Marong Karang Tatah yang mewakili kelurahan pada perlombaan kebersihan tingkat kota. Akan tetapi, lingkungan lain bisa mengambil contoh dan menumbuhkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan. (cem)

Antisipasi Habisnya Lahan Pertanian PREDIKSI Dinas PKP (Pertanian, Kelautan dan Perikanan) Kota Mataram bahwa sekitar 20 tahun lagi, lahan pertanian di Kota Mataram bakal habis, harus diantisipasi dari sekarang. Harus ada upaya konkret yang dilakukan Pemkot Mataram dalam menyikapi hal ini.

Demikian dikatakan anggota Komisi II DPRD Kota Mataram, TGH. Ahmad Muchlis menjawab Suara NTB diMataram, Kamis (27/3) kemarin. Terus menyusutnya lahan pertanian, katanya, memang men(Suara NTB/fit) TGH. Ahmad Muchlis jadi salah satu persoalan yang kerap dihadapi sebuah kota. ‘’Apalagi kota kecil seperti Mataram yang luasnya hanya 61,30 kilometer persegi,’’ cetusnya. Kalau terus ada pembangunan, ia yakin Mataram akan menjadi kota yang penuh dengan bangunan.

Fenomena ini, menurut Ahmad Muchlis terjadi hampir di semua kota. Apalagi Mataram merupakan ibukota Provinsi NTB, dimana hampir semua kegiatan berpusat di sana. Kendati demikian, dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kota Mataram, juga telah mengatur keharusan paru-paru kota.

Karenanya, politisi PKS ini meminta Pemkot Mataram segera mengambil langkah antisipasi terhadap persoalan tersebut.

Bisa saja, lanjutnya, paru-paru kota atau green belt diisi dengan beragam tanaman non padi. Ia menyayangkan masyarakat terkesan terlalu bergantung pada pertanian padi. ‘’Pertanian itu, modelnya tidak mesti pertanian padi. Kan sudah ada contoh pertanian seperti yang dikembangkan di Lingkungan Pejarakan,’’ terangnya. Hanya membutuhkan lahan 1 – 2 are sudah bisa menghidupi sekeluarga.

Ahmad Muchlis menyatakan, pertanian padi memang sudah tidak cocok lagi dikembangkan di Kota Mataram. Kecuali, pertanian sayur mayur. Hal inilah yang ke depan harus dipikirkan bagaimana mensiasati makin berkurangnya lahan pertanian. Ia mencontohkan sejumlah kota di dunia bahkan telah mengembangkan pola pertanian kreatif di lingkungan rumah masingmasing, dengan memanfaatkan pekarangan rumah. ‘’Jangan biarkan pekarangan anda kosong dengan tanaman,’’ sarannya.

Ia meminta Pemkot Mataram melalui dinas terkait segera memigrasikan pola pikir masyarakat yang memang terkesan masih berorientasi pada pertanian padi. Hal ini, harus dibina dengan membuatkan project-project. ‘’Petani tradisional kita ini kan, kalau dia lihat contoh, itu luar biasa hasilnya,’’ demikian Ahmad Muchlis. Migrasi ke pertanian non padi harus segera dimulai dari sekarang untuk mengantisipasi habisnya lahan pertanian di kota. ‘’Jangan sampai lahannya sudah habis baru kita mulai berpikir,’’ tandasnya. (fit)

Usia bukan halangan seseorang mendapat pasangan hidup. Diusia yang sudah tidak muda lagi, dua pasangan lansia mengucapkan ikrar pernikahan di Panti Jompo Tresna Werda.

Adalah Papuq Muhammad Nur berasal dari Sekerang Lombok Tengah dengan Papuq Sani warga Dasan Griya Lombok Barat dan pasangan Papuq Saparuddin dan Hj Nur sama – sama berasal dari Lombok Tengah.

DUA pasangan lansia ini sejak beberapa tahun lalu, memadu kasih di Pantai Jompo Tresna Werda NTB. Akhirnya, berujung pada ikatan suci pernikahan yang dilaksanakan di Masjid Panti Jompo Tresna Werda. Pertemuan dan keinginan mereka untuk menikah, tidak langsung dipenuhi oleh pihak panti. Akan tetapi, harus melalui proses pemeriksaan psikologi dan lain sebagainya.

Pantauan Suara NTB, prosesi pernikahan kedua pasangan tersebut mengundang gelak tawa pengurus panti, perawat dan masyarakat sekitarnya.

Hadir dan memberikan khotbah

(Suara NTB/cem)

DENGAR KHOTBAH NIKAH - Kedua pasangan Papuq Muhammad Nur dengan Papuq Sani dan Saparuddin dengan Hj Nur mendengarkan khotbah nikah dari Perwakilan Kementerian Agama di Masjid Panti Sosial Tresna Werda nikah perwakilan dari Kementerian Agama NTB. Papuq Nur yang menikahi Papuq Sani, yang sama berusia sekitar 70 tahun ini, sempat beberapa kali harus mengulangi pembacaan ijab kabul. Mungkin karena pendengaran dan rasa grogi Papuq Nur yang menikah dua kali. Sementara, Papuq Sani terlihat senyum sendiri menjalani pernikahan yang ketiga kali.

Sama halnya dengan pasangan Papuq Saparuddin dan Hj Nur. Keduanya, yang

juga berusia sekitar 70 tahun, baru dua kali menikah. Papuq Saparuddin dan Hj Nur, harus beberapa kali membaca ijab kabul. Mahar pernikahan kedua pasangan tersebut, hanya uang tunai senilai Rp 50 ribu.

Bukan materi yang mereka butuhkan, akan tetapi kebersamaan dan ada teman curhat di sisa hidup mereka.

Papuq Muhammad Nur dan Papuq Saparuddin ketika ditanya oleh perwakilan Kementerian Agama (Kemenag)

Bina Anjal dan Gepeng

Disosnakertrans Rencanakan Rumah Penampungan Mataram (Suara NTB) Selama ini yang menjadi kendala Pemkot Mataram dalam membina anak jalanan (anjal) maupun gelandangan dan pengemis (gepeng) hasil razia adalah tidak tersedianya rumah singgah. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram mewacanakan pembentukan rumah penampungan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang bisa menampung anjal maupun gepeng untuk diberikan pembinaan.

“Ini rencana jangka panjang. Nanti disana tidak hanya bisa menampung anjal maupun gepeng tapi juga para tuna wisma maupun orang tua jompo yang tidak punya tempat tinggal,” terang Kepala Disosnakertrans Kota Mataram melalui Kepala Seksi (Kasi) Fakir Miskin dan Daerah Kumuh, Leni Oktavia.

Selama ini anjal yang merupakan hasil razia Satpol PP Kota Mataram ditampung di panti milik Pemprov NTB. Di panti milik Pemprov itu, anjal diberikan tempat tinggal, diberikan makanan dan dibina. Tidak hanya itu, Disosnakertrans juga bekerja sama

dengan yayasan untuk menampung para anjal.

“Bagaimana pembinaannya dan berapa lama, kami serahkan sepenuhnya kepada yayasan,” ujarnya.

Dalam penanganan anjal disebutkan Leni perlu pendekatan peran keluarga. Anakanak yang kerap hidup dan meminta-minta di jalanan harus dikembalikan kepada keluarganya untuk dibina.

Dengan model itu menurutnya cukup efektif sehingga anakanak tak lagi turun ke jalan.

Pihaknya juga akan melakukan identifikasi kenapa anakanak turun ke jalan sebelum dilakukan upaya rehabilitasi.

“Kalau anak-anak dari Kota Mataram akan kita kembalikan ke keluarganya. Kalau dari luar daerah, akan ditampung dulu di yayasan,” ujarnya.

Saat ini telah terbit Perwal Nomor 3 Tahun 2014 yang merupakan turunan dari Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penanganan Anjal dan Gepeng. Dalam Perwal itu diatur mengenai tiga langkah penanganan anjal dan gepeng yaitu preventif, represif dan rehabilitatif.

Dari ketiga upaya ini disebutkan tidak hanya tugas Disosnakertrans, tetapi upaya terpadu dari berbagai sektor atau pihak terkait. (yan)

SK Siluman Tanggung Jawab Kepala SKPD Mataram (Suara NTB) Sekda Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., menyerahkan 23 SK diduga bodong ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Mataram. Untuk mengetahui hal tersebut, BKD pun segera lakukan rapat internal. Namun demikian, jika terbukti ada SK siluman, maka itu menjadi tanggungjawab kepala SKPD yang menerbitkan SK itu.

Kepala Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Kota Mataram, Hj. Dewi Mardiana Ariany mengatakan dugaan 23 SK yang diserahkan oleh Sekda, langsung ditanggapi dengan segera melakukan rapat internal. Rapat tersebut nantinya, akan mengkaji dan menganalisis laporan yang diserahkan forum komunikasi K2 melalui Sekda. “Dalam dekat ini, saya akan lakukan rapat internal,” ungkap Dewi dikonfirmasi di ruangannya, Kamsi (27/3).

Sebanyak 377 K2 yang lulus, kata Dewi, masih harus melalui proses verifikasi dan tahapan pemberkasan data.

Namun, Dewi tidak berani memastikan apakah 23 yang diduga memiliki SK siluman tersebut akan didiskualifikasi pada proses verifikasi. “Kalau itu saya tidak bisa menjawab,” kilahnya. Proses administrasi tegasnya, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Kepala Sekolah, sebenarnya harus memverifikasi atau memeriksa terlebih dahulu data – data stafnya. Karena, dalam perjanjian atau surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTM) yang ditandatangani kepala SKPD atau Kepsek, ada sanksi pidana dan administrasi, apabila rekomendasinya atau SK tersebut tidak benar. “Di SKTM sudah jelas sanksinya,” terangnya.

Dijelaskan, beberapa tahapan yang akan dilakukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sesuai Peraturan Kepala (Perka) Badan Kepegawaian Nasional (BKN) No 9 tahun 2012 tentang pedoman pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Yakni, peserta yang lulus akan dilakukan verifikasi data, pemberkasan hingga pemberian Nomor Induk Kepegawaian (NIP). Disamping itu, untuk mewujudkan data kepegawaian yang mutakhir, pihaknya menggunakan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK) yang terintegrasi secara nasional. Sehingga, akan meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian secara transparan dan objektif. (cem)

NTB, dengan polos mengatakan keinginan mereka ingin menikah, hanya untuk mencari pasangan hidup yang bisa diajak curhat. Kepala Panti Tresna Werda, Ahim Iskandar ditemui Suara NTB, Kamis (27/3), usai prosesi akad nikah kedua pasangan kakek dan nenek tersebut mengakui pernikahan papuq – papuq tersebut, adalah kedua kalinya dilaksanakan di panti.

Sebelum melaksanakan proses pernikahahan, pihakn-

ya menanyakan terlebih dahulu kepada ustadz tentang keinginan kedua pasangan tersebut untuk menikah. Sebenarnya jelas Ahim, ada peraturan pemerintah No 43 tahun 2004 tentang upaya peningkatan pelaksanaan kesejahtraan sosial lanjut usia. Kemudian, dipertegas kembali pada pasal 18 mengatakan pemerintah harus mempermudah pengadministrasian para lanjut usia.

Sehingga, pernikahan kedua pasangan tersebut ada dasar hukumnya.

Dikatakannya, antara kedua pasangan itu telah lama menjalin asmara dan selalu mendesak pihak panti untuk segera dinikahkan. Menghindari fitnah sambungnya, pihaknya yang sudah mengkaji baik dari psikologi dan keseriusan kedua pasangan, akhirnya memutuskan untuk menikahkan mereka. Ahim menambahkan tidak hanya keduanya yang ingin menikah, tetapi masih banyak yang mengajukan diri untuk dinikahkan, padahal baru bertemu satu hari.

Terkait biaya pernikahan, pihaknya tidak memiliki dana.

Akan tetapi, pihaknya mensiasati sehingga ada donatur baik dari masyarakat dan pemerintah. Adapun, alasan keinginan pernikahan keduanya, Ahim mengaku rata – rata keduanya membutuhkan teman curhat.

Usai pernikahan kedua pasangan kakek dan nenek tersebut, langsung dilakukan nyongkolan didampingi beberapa petugas atau perawat. (cem)

Rehabilitasi Rumah Rusak Berat

Pemkot Tunggu Bantuan BNPB Mataram (Suara NTB) Untuk merehabilitasi rumah yang rusak berat akibat terjangan anging puting beliung yang menerjang Kota Mataram pada Rabu (19/3) lalu.

Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana mengatakan setelah menginventarisir kerusakan akibat puting beliung, pihaknya dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram langsung mengajukan bantuan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BPNB).

Sampai saat ini bantuan dari BNPB belum diturunkan.

Menurut Mohan, bantuan dari BNPB akan turun dua pekan setelah pengajuan. “Untuk rehabilitasi rumah yang rusak berat akan kita upayakan dengan dana dari BNPB. Kalau yang rusak ringan sudah langsung kami berikan bantuan. Baik bantuan dana maupun tenaga,” terangnya.

Rumah yang rusak akibat puting beliung yaitu 66 unit. Rumah yang dikategorikan rusak berat sebanyak 32 unit. Selain rumah, lima unit lapak PKL di Jalan Tambora juga dinyatakan rusak. Estimasi kerugian dari terjangan angin puting beliung ini sebesar Rp 350 juta.

Sebelum rumah direhabilitasi, pascabencana BPBD Kota Mataram juga telah memberikan santunan Rp 1 juta bagi warga yang rumahnya rusak berat. Sedangkan yang rusak ringan mendapatkan santunan Rp 500 ribu. Pemkot Mataram menggelontorkan anggaran dari pos dana tak terduga untuk penanganan warga yang menjadi korban terjangan puting beliung.

Wakil Walikota juga mengimbau kepada Lurah dan Camat agar dalam penyaluran bantuan harus tepat sasaran, harus benar-benar disalurkan kepada warga yang memang rumahnya mengalami kerusakan. (yan)

Kukuhkan 421 Anggota FKDM

Walikota Tegaskan Tak Ada Tujuan Politis Mataram (Suara NTB)Walikota Mataram, H. Ahyar Abduh mengukuhkan 421 anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) se-Kota Mataram, Kamis (27/3). Dalam sambutannya, Walikota menegaskan pembentukan FKDM ini tidak ada tujuan politis. Ia mengingatkan masyarakat agar menghilangkan anggapan seperti itu.

Pembentukan FKDM adalah dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai kepala daerah untuk menindaklanjuti keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengenai pembentukan FKDM. Hal ini juga sebagai refleksi semangat bagaimana mewujudkan kemananan dan kedamaian di Kota Mataram.

Walikota juga memberikan apresiasinya kepada seluruh anggota FKDM yang sebagian besar hadir pada saat pengukuhan. “Kebanggaan saya karena melihat kehadiran bapak dan ibu yang jumlahnya sangat besar, hampir seratus persen. Ini artinya para tokoh masyarakat memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan perdamaian, keamanan, dan persatuan kita di Kota Mataram ini,” katanya.

Ahyar menyebutkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kota Mataram harus didukung dengan faktor keamanan. Apalagi sektor perhotelan dan perdagangan di Kota Mataram merupakan penyumbang PAD terbesar yang sangat erat kaitannya dengan persoalan (Suara NTB/yan) keamanan. Persoalan KUKUHKAN - Walikota Mataram, keamanan harus men- H. Ahyar Abduh mengukuhkan 421 jadi tanggung jawab anggota FKDM, Kamis (27/3). bersama warga Kota Mataram. “Ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena kedua sumber PAD ini sangat sensitif dan rentan dengan berbagai isu, baru isu apalagi fakta. Kewajiban kita mewujudkan Mataram menjadi kota yang aman dan damai,” pesannya.

Isu-isu keamanan sangat berpengaruh sehingga harus dijaga dengan baik. Kota Mataram harus dicitrakan sebagai kota yang aman, ramah, dan masyarakat yang cinta damai. Kalau ada riak-riak konflik, harus disiapkan ruang untuk musyarawarah sehingga bisa diselesaikan dengan baik.

FKDM juga diimbau untuk tidak lengah dalam menangkap riak-riak konflik atau masalah di tengah masyarakat. Anggota FKDM harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap berbagai hambatan, gangguan dan tantangan bahkan ancaman.

Apalagi di era teknologi informasi sekarang ini, berbagai informasi cepat menyebar dan tak jarang masyarakat sering terprovokasi isu-isu yang tersebar. (yan)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 3

Dewan Tak Diberitahu PROSES peminjaman dana Pemkab Lombok Barat (Lobar) di Bank Jawa Barat Banten (BJB) masih belum menemukan titik terang. Pasalnya, belum ada kesepakatan terkait bunga dan rencana sindikasi antara BJB dengan Bank NTB. Namun di tengah proses ini, justru Dewan mengkritik tim Pemkab Lobar terkait rencana peminjaman dana ke BJB. Anggota Komisi II DPRD Lobar, Indra Jaya Usman, mengingatkan agar eksekutif yang meminjam dana dengan cara sindikasi mesti diberitahukan ke dewan. ‘’Hal ini perlu dibahas, karena memiliki dampak ke depan yang justru membuat eksekutif kelabakan,” ungkapnya, Kamis (27/3).

Politisi Demokrat ini mengaku kaget lantaran baru mendengar perihal rencana sindikasi ini. Pasalnya, rencana ini tak pernah dibahas sebelumnya. Ia menjelaskan, awalnya, eksekutif meminta persetujuan Dewan terkait rencana meminjam dana dan tidak ada pemberitahuan soal sindikasi. Eksekutif hanya memberitahukan terkait dana pinjaman Rp 90 miliar itu untuk biaya infrastruktur dan dinilai dewan sesuai kebutuhan daerah.

Eksekutif juga menjelaskan terkait mekanisme pengembalian, apakah membebani daerah atau tidak. BJB juga mengaku sanggup memberi pinjaman, sesuai diperlukan.

Setelah mendapatkan penjelasan eksekutif, akhirnya Dewan menyetujui rencana eksekutif tersebut.’’Namun tiba-tiba di tengah jalan, justru ada rencana sindikasi. Seharusnya jika ada rencana sindikasi BJB dengan Bank NTB diberitahukan lebih awal ke dewan,’’ tegasnya. (her)

(Suara NTB/rus)

BERIKAN HASIL PANEN - Gubernur NTB TGH. M. Zainul Majdi memberikan hasil panen padi pada Ketua Tim Penggerak PKK Hj. Erica Zainul Majdi saat panen raya di Senyiur Keruak, Kamis (27/3).

Pertanian Harus Tetap Jadi Sektor Utama Selong (Suara NTB) Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi, menyatakan pertanian harus tetap jadi sektor utama. Hal ini karena tidak bisa lepas dari hasil-hasil pertanian.

Gubernur menegaskan orang tidak mungkin mengkonsumsi pesawat terbang atau kapal hasil industri.

Indra Jaya Usman

Dikes Temukan 15 Balita Penderita Gizi Buruk Giri menang (Suara NTB) Penderita gizi buruk di Desa Dasan Baru Kecamatan Kediri ternyata bukan satu-satunya temuan di Lombok Barat (Lobar). Namun, sekitar 15 penderita gizi buruk yang berhasil ditemukan pihak Dinas Kesehatan (Dikes) di awal tahun ini. Belasan penderita gizi buruk ini hampir merata dari seluruh kecamatan di Lobar.

Hal ini diakui Kepala Bidang Binkesmas Dikes Lobar, M. Abdullah, Kamis (27/3). Selama bulan Maret, ungkapnya, sebanyak empat balita penderita gizi buruk, termasuk salah satunya, Maria Mulfa (13 bulan) yang tinggal di Mamunggu, Dasan Baru. Balita ini sampai saat ini belum bisa ditangani intensif lantaran orang tuanya menolak dirujuk ke rumah sakit.

Sementara, Plt Kepala Puskesmas Banyumulek, H. Hasbiallah mengaku, terus berupaya membujuk orang tua balita agar mau dirujuk. Bahkan, ia sering kali menyambangi rumah balita ini agar tergugah dan punya kesadaran untuk merawat balitanya. “Kami terus bujuk biar orang tua balita gizi buruk mau dirawat,”ungkap Hasbiallah.

Berbagai cara dilakukan agar orang tua penderita gizi buruk mau membawa anaknya ke puskesmas atau rumah sakit. Namun, usaha yang dilakukan masih belum direspons.

Selain itu, pihaknya juga meminta kepala desa setempat untuk membujuk orang tua balita. “Kadesnya bersedia bantu kami membujuk orang tua balita tersebut,”imbuhnya.

Diketahui, Maria Ulfah pernah dirawat di Puskesmas Kediri sejak tiga bulan lalu. Ia divonis menderita gizi buruk karena berat badannya terus mengalami penurunan. Awal dirawat di puskesmas tiga bulan lalu beratnya 4 kilogram, namun turun menjadi 3,7 kilogram turun lagi menjadi 3,6 kilogram. Riwayat kelahirannya berat bayi lahir rendah (BBLR), beratnya saat lahir 2,1 kilogram. Meski demikian, mau atau tidak mau dirujuk pasien ini akan tetap dikonseling ke puskesmas. (her)

Penyuluh Makin Berkurang, THL Diprioritaskan Jadi PNS Tanjung (Suara NTB) Keberadaan jumlah tenaga penyuluh di kabupaten/kota menyebabkan pemerintah harus menempuh langkah strategis untuk menutup defisit personel pengawal petani tersebut. Beredar wacana, jika Tenaga Harian Lepas (THL) akan diprioritaskan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) oleh pemerintah.

Sekretaris Badan Koordinasi Penyuluh Pertanian Perikanan dan Kehutanan NTB, Hj. Husnanidiaty Nurdin, menindaklanjuti kunjungan kerjanya ke Lombok Utara, Kamis (27/3), menyampaikan informasi dari pemerintah pusat terkait diprioritaskannya THL menjadi CPNS. Hanya saja, pemerintah pusat melalui kementerian terkait masih akan mengupayakan agar formasi di daerah-daerah dapat terpenuhi, minimal menutup angka defisit tidak semakin besar.

“Yang saya dengar dari pusat, THL yang lama mengabdi di lapangan akan diangkat menjadi CPNS. Sekarang saatnya, teman-teman THL membuktikan dirinya untuk serius mengabdi,” kata Husnanidiaty.

Namun, terlepas dari benar tidaknya wacana diangkatknya THL menjadi CPNS, mantan Kepala Badan Ketahanan Pangan NTB ini mengisyaratkan memberikan perhatian kepada para THL maupun penyuluh. Bakorluh NTB setiap tahunnya akan menilai kinerja masing-masing personel dalam melaksanakan tugas lapangan. Di antara yang dianggap berprestasi dan mampu meningkatkan kualitas petani, akan diberikan award sebagai penyuluh/THL teladan.

Tentunya, penilaian tersebut memiliki standar penilaian dari pemerintah provinsi. Oleh karena itu, ia meminta agar penyuluh dan THL lebih giat, sehingga mampu menarik perhatian Bakorluh saat dilakukannya penilaian nantinya.

Husnanidiaty mengatakan, pemerintah tidak hanya fokus pada penilaian prestasi kerja saja, tetapi memberikan sanksi berupa pemutusan kontrak kepada THL. “Masih menjadi catatan kami, yaitu pada syarat pencairan BOP. Bagi THL yang jika sampai dengan bulan ini tidak memenuhi syarat pencairan seperti RKTP, evaluasi dan rekomendasi dari dinas terkait, bisa jadi akan diajukan ke pusat untuk diputus kontraknya. Jadi tolong ini diperhatikan,” pintanya.

Penyuluh yang dibantu THL di lapangan diakui sangat membantu keberadaan petani. Bahkan, Husnanidiaty menyatakan peran penyuluh sebenarnya mampu menurunkan angka kemiskinan melalui intervensi dan pendampingan penerapan aplikasi pertanian yang baik. Ia seolah memberikan jaminan, di bidang apapun di sektor pertanian, tidak akan berhasil apabila tidak mendapat perhatian dari penyuluh/THL. (ari)

“Mau maju semaju apapun tetap saja kita akan konsumsi beras,” ungkapnya dalam acara Panen Raya di Desa Senyiur Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Kamis (27/3). Panen raya ini juga dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi, Wakil Bupati Lotim H. Haerul Warisin dan pejabat terkait lainnya.

Gubernur mengungkapkan, berdasarkan hasil analisa disimpulkan ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya perkelahian, yakni pangan, energi dan air. Jika Indonesia tidak bisa jaga pertanian dengan baik, maka bisa jadi akan memunculkan konflik. Sekian tahun ke depan bisa saja Indonesia digempur, karena me-

lihat pertanian. Terlebih makin banyak mulut diberikan makan.

Di sisi lain, gubernur tidak mempermasalahkan adanya alih fungsi lahan. Asalkan ada kompensasi peningkatan produktivitas, seperti peralihan dari non hibrida yang hanya menghasilkan 6 ton per hektar, ke hibrida yang bisa menghasilkan 10 ton per hektar.

Terkait energi, lanjutnya, seperti mencari minyak. Perebutan energi bangsa bisa bertempur. Untuk itu, Indonesia wajib menciptakan ketahanan energi, yakni sumber-sumber energi terbarukan harus terpelihara. ‘’Terakhir air, yang merupakan kebutuhan mendasar manusia.

Manusia sepintar-pintarnya tidak akan bisa berbuat apa-

apa tanpa air,’’ ujarnya.

Selain itu, tahun 2014 merupakan tahun penentuan kinerja pelaksanaan program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) menuju swasembada pangan dengan sasaran produksi surplus 10 juta ton beras. Sementara target sasaran produksi untuk NTB adalah 2,3 juta ton gabah. Untuk mencapai target tersebut, ujarnya, diperlukan upaya dan terobosan melalui penerapan inovasi teknologi yang lebih produktif, efisien, menguntungkan dan berwawasan lingkungan. Termasuk, diperlukan petugas yang terampil dan mampu memberikaan bimbingan kepada petani dan penyuluh, dalam menerapkan teknologi

budidaya, khususnya Pengolahan Tanaman Terpadu (PTT).

Sentuhan Teknologi Meski demikian, dalam pengembangan sektor pertanian, diperlukan teknologi inovatif. Salah satu kelebihan sentuhan teknologi ini bisa menyelamatkan hasil pertanian. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Pending Dadih Permana, diperlukan gerakan penanganan pascapanen.

Menurut mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB ini, survai susut hasil pertanian saat ini secara nasional angkanya 10,43 persen. Dilihat dari angka produksi padi secara nasional berdasarkan angka ramalan 2013 mencapai 70,82 juta ton. Dikurangi 10 persen maka terdapat 7,08 juta ton dari jerih payah petani tidak bisa dibawa pulang.

Potensi besar tersebut perlu diamankan. Perlu diperkecil

kehilangan hasil. “7 juta itu sangat besar,” ucapnya.

Diakuinya, angka produksi yang hilang di NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni 10,38 persen. Jika 2,3 juta produksi, maka ada 23 ribu ton hilang.

Penyebab hilangnya karena cara panen yang masih menggunakan cara-cara tradisional.

Untuk itu, pihaknya memberikan solusi untuk menyelamatkan hasil pertanian dari looses (produksi yang hilang) dengan menggunakan mesin pemanen. Di mana, mesin combain harvester bisa digunakan hanya dalam waktu 2 jam per hektar. Beda dengan cara ngerampek atau cara tradisional butuh waktu sampai dua hari.

Tahun 2015 pemerintah daerah akan menganggarkan pembelian 100 unit mesin combain atau sejenisnya untuk mendukung program gerakan penanganan pascapanen padi, sehingga loses (kehilangan) 10% dari padi yang dihasilkan petani NTB dapat diperkecil. (rus)

Imbas Pengembangan Kawasan Mandalika

Galian C di Kawasan Selatan Mulai Marak (Suara NTB/her)

DIDUGA BERMASALAH - Lahan bak penampungan Sarasuta di Dusun Lingsar Desa Lingsar Barat, milik PDAM Giri Menang diduga bermasalah, karena lahannya diklaim masih jadi milik warga.

Lahan Bak Penampungan Milik PDAM di Lingsar Diduga Bermasalah Giri Menang (Suara NTB) Lahan seluas sekitar 29 are lokasi broncaptering atau bak penampungan Sarasuta di Dusun Lingsar Desa Lingsar Barat, milik PDAM Giri Menang diduga bermasalah. Pasalnya, bak penampungan itu diduga dibangun di lahan yang diklaim milik warga.

Adalah Ida Ayu Nyoman Switi yang mengklaim lahan itu milik keluarganya. Dulunya lahan ini warisan dari kakeknya bernama Pedanda Gede Made Kaler dan neneknya Pedanda Istri Made Mas. Sebelum dikuasai Dinas Pekerjaan Umum tahun 1970, lahan itu telah memiliki SK dari landreform, setelah itu lahan itu dibagi dengan ketentuan pembagian waktu itu laki-laki tidak boleh lebih 7 hektar dan perempuan 3 hektar. “Itu lahan milik saya, dengan bukti SK landreform,

pipil,” akunya, Kamis (27/3).

Ia mengaku mengklaim bukan tanpa bukti, karena memiliki bukti otentik dan tetap membayar SPPT. Namun beberapa tahun pihaknya tidak diberikan dana sewa atau sejenis bantuan ke pura yang ada di sekitar lahan itu. Lantas ia pun bertemu dengan pegawai PDAM dan memberitahukan perihal kepemilikan lahan itu.

Lalu dirinya datang ke Kantor PDAM Mataram. Waktu itu Dirutnya, H Rahim. Namun, bukannya menyelesaikan perihal lahan, namun ia ditawari agar anaknya dipekerjakan di PDAM. Tapi dirinya meminta agar dapat dana sewa sumber air, namun hanya diberikan Rp 500 ribu per tahun. Itupun diberikan hanya beberapa tahun saja.

Ia menawarkan ke PDAM masalah ini harus diselesaikan

baik-baik. Dirinya mengaku pernah ke PDAM, namun tak dilayani. “Sekarang saya mau ambil lahan ini, juga main minta ganti rugi selama 40 tahun. Lalu dilanjutkan membuat kontrak sewa menyewa. Jika tidak mau, saya akan menempuh jalur hukum,’’ ancamnya.

Sementara itu Dirut PDAM Giri Menang, Lalu Ahmad Zaini, ST, MT, membantah kalau lahan bak air Sarasuta bermasalah. Ia meminta bukti dan tidak hanya mengklaim. Lahan itu katanya milik PDAM Giri Menang dan sudah masuk inventaris aset PDAM. Lahan itu telah dibebaskan dan memiliki sertifikat lengkap. Meski demikian, ujarnya, masalah lahan ini pernah dipersoalkan sebelumnya, namun sudah dirapatkan dengan desa dan camat. “Kami punya bukti lengkap,” ujarnya. (her)

Praya (Suara NTB) Aktivitas penambangan bahan galian C di kawasan Lombok Tengah (Loteng), khususnya di wilayah bagian selatan kini sudah mulai marak terjadi. Imbas dari aktivitas pembangunan fisik di kawasan Mandalika Resort oleh Bali Tourism Development Corporation (BTDC). ‘’Untuk itu, guna mencegah potensi kerusakan lingkungan yang lebih besar, Pemkab Loteng bakal memperketat pengawasan sekaligus pemberian izin penambangan galian C di kawasan tersebut,’’ ungkap Bupati Loteng, H. M. Suhaili FT, di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (27/3).

Meski demikian, ujarnya, pengembangan di kawasan selatan terutama di kawasan Mandalika Resort tidak boleh terhenti sebagai dampak dari persoalan tersebut. Mengingat pengembangan kawasan selatan, khususnya kawasan Mandalika Resort sudah begitu lama dinanti dan menjadi harapan bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi.

Dalam hal ini, ujarnya, potensi kerusakan lingkungan bisa diminimalsiir, sehingga aktivitas pembangunan tetap berjalan dan kesimbangan lingkungan juga tetap terjaga.

“Caranya, kontrol terhadap aktivitas galian terutama untuk material infrastruktur

fisik harus diperketat. Termasuk dalam hal pemberian izin galian,” sebutnya.

Ia mengaku, adanya aktivitas pembangunan fisik di kawasan Mandalika Resort dan beberapa lokasi di luar kawasan, jelas butuh dukungan material yang memadai. Peluang tersebut nyatanya ditangkap dengan baik oleh masyarakat, dengan membuka aktivitas galian C di beberapa lokasi. Beberapa bukit yang dinilai tidak produktif lagi, kini sudah mulai dikeruk oleh masyarakat. “Nah inilah yang akan kita awasi dan kontrol terus. Jangan sampai bukit atau daerah yang masih produktif juga ikut dikeruk.

Cukup bukit yang sudah tidak produktif lagi,” timpalnya.

Apalagi dengan keberhasilan Loteng menyabet juara nasional terbaik untuk konsep Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), menuntut pemerintah daerah bisa benar-benar melakukan pengawasan maksimal terhadap aktivitas galian C yang ada, baik di selatan dan utara.

“Dengan keberhasilan Loteng sebagai juara nasional untuk tata ruang, justru meninggalkan beban tanggung jawab yang tidak ringan.

Bagaimana agar kemudian konsep tata ruang tersebut bisa dilaksanakan secara benar. Dan, tidak ada yang dilanggar,” sebutnya. (kir)

Penyebar Spesimen Surat Suara Palsu

Oknum Caleg akan Dipanggil Panwaslu

(Suara NTB/her)

TUNJUKKAN - Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat menunjukkan spesimen palsu yang beredar di tengah masyarakat.

Giri Menang (sara NTB) Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) berhasil mengidentifikasi pelaku yang diduga menyebar spesimen surat suara palsu. Panwaslu menemukan spesimen calon anggota legislatif (caleg) di Dapil 4 ( BatulayarGunungsari) yang beredar di kalangan masyarakat, pihak terkait sudah mengkroscek dan menarik semua spesimen yang beredar.

“Terkait spesimen palsu ini, kami sudah kroscek ke lapangan dan akan me-

manggil pihak yang diduga penyebarnya itu. Diduga pelakunya caleg PKB,” ungkap Ketua Panwaslu Lobar Suryadi Hidayat, Kamis (27/3).

Pihaknya akan segera memanggil partai terkait juga oknum diduga melakukan pelenggaran itu, yakni caleg DPRD Lobar dari Partai PKB Dapil 4, inisial H.H. Ia menilai penyebar spesimen surat suara palsu tersebut sebagai tindakan pidana. “Ini salah satu black campaign dan merusak pilihan warga, karena termasuk tindakan

mengarah ke pidana,” tegasnya.

Ia menjelaskan, spesimen yang tersebar itu sangat menyalahi aturan, karena semua nomor para caleg itu sudah diacak dan terlihat ada salah satu nama caleg PKB yang dipertebal hurufnya. Tindakan ini telah menyalahi aturan. Untuk itu pihak Panwaslu Lobar akan bertindak keras. “Ini menyalahi aturan dan prosedural yang ada. Pantasnya hukum pidana dan administrasi dilayangkan pada pelaku,” tegas Suryadi. (her)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 4

Kerjasama BKBPP Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Sumbawa Dijadikan Pusat Internasional Program

Kampanye Golkar di KSB

Target Menang dan Siap Jaga Investasi di NTB Taliwang (Suara NTB) Partai Golkar, Rabu (26/3), menggelar kampanye tingkat provinsi di Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Bertempat di alun-alun kota Taliwang, partai tiga orde (masa) ini menyatakan kesiapannya untuk memenangkan Pemilu 2014.

Hadir sebagai orator utama dalam kampanye tersebut Sekretaris Partai Golkar NTB H. Muhammad Amin, S.H., M.Si. yang juga wakil gubernur NTB itu, dalam orasinya menyatakan, agar seluruh pengurus Parpol, Caleg, pendukung dan simpatisan paartai untuk melaksanakan kampanye secara jujur dan aman dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. “Persaingan pasti ada di internal. Tapi jangan sampai hal itu menimbulkan perpecahan karena tujuan kita di sini untuk membesarkan partai. Jadi mari kita menangkan pertarungan di tanggal 9 April nanti,” tegasnya.

Sebagai partai yang memiliki visi terdepan, Partai Golkar kata Amin, salah satu agenda partai di daerah adalah menjaga iklim investasi. Karenanya komitmen itu pun harus didukung oleh seluruh elemen partai sehingga kehidupan investasi di daerah dapat terus berjalan. “Jangakan yang sudah ada, (investasi) yang akan datang pun kita siap jamin menjaganya,” timpalnya.

Investasi, kata Muh. Amin, memberikan dampak positif bagi daerah. Sebab tak hanya di sisi ekonomi, investasi juga sekaligus membuka peluang lapangan kerja baru untuk menyerap putra-putri di daerah. Amin secara spesifik menyebutkan salah satu investasi yang saat ini perlu dijaga khususnya di KSB adalah PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

“Insya Allah secara kepartaian, kita akan meminta pemerintah agar segera memberikan kepastian kepada Newmont terkait persoalan yang sekarang sedang dihadapi, agar perusahaan itu bisa segera keluar dari krisis yang pada kelanjutannya akan mengancam dunia kerja kita di sini,” tukasnya.

Sementara itu ketua DPD Golkar KSB, Syaifullah, S.Pt., M.Si dalam kesempatan itu menyampaikan, bahwa seluruh Caleg kabupaten dari Golkar siap memenangkan pertarungan pada 9 April mendatang di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil). “Kita akan pertahankan predikat sebagai pemenang sama seperti pada Pemilu sebelumnya,” timpalnya sambil memperkenalkan satu persatu Caleg yang akan bertarung di tiap Dapil.

Sama dengan Amin, Caleg Golkar nomor urut 1 Dapil II Taliwang ini menyebutkan, iklim persaingan di internal partai tidak akan dapat dihindarkan. Namun demikian ia menyerukan kepada seluruh Caleg agar potensi tersebut tidak menyulut perpecahan yang pada ujungnya hanya akan merugikan partai. “Kita ini partai besar, jangan sampai diretakkan oleh badai kecil, apalagi itu dari dalam,” teriaknya di sambut riuh sipatisan Golkar yang hadir di alun-alun kota Taliwang.

Ia berharap agar dalam masa kampanye yang beberapa hari masih tersisa ini, seluruh Caleg dapat memanfaatkan waktunya. Melakukan sosialiasi dengan berbagai cara untuk mendekatkan diri ke massa calon pemilihnya. “Tapi saya tetap ingatkan jangan sampai melanggar aturan yang sudah ditetapkan KPU. Karena kita tidak ingin menang dengan cara-cara curang,” kata Syaifullah mengingatkan.

Selain Sekretaris DPD Golkar NTB, sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin ini pun hadir dalam kampanye terbuka tingkat provinsi itu. Mereka di antaranya Nuhani wakil sekretaris DPD Golkar NTB yang Nyaleg tingkat pusat pada nomor urut 10 dan Caleg DPRD Provinsi Dapil Sumbawa dan KSB Ir. H Busrah Hasan yang pada Pemilu kali ini ditempatkan pada nomor urut 1. (bug)

(Suara NTB/bug)

Sekretaris DPD Golkar NTB H Muhammad Amin, MH didampingi ketua DPD Gokar KSB Syaifullah, SPt., M.Si disambut antusias pendukung dan simpatisan partai di alun-alun Kota Taliwang.

Sumbawa Besar (Suara NTB) Keberhasilan program kependudukan, Keluarga Berencana (KB) dan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Sumbawa dengan segala prestasi, menjadikan daerah ini sebagai Pusat Internasional Program. Sumbawa merupakan laboratorium dan lokasi studi banding bagi 18 negara.

Dalam Rakerda Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) Sumbawa 2014 belum lama ini, Pejabat BKKBN Provinsi NTB, Catur Sentama menyatakan, pelaksanaan program kependudukan, KB, dengan seabrek prestasi yang diperoleh Kabupaten Sumbawa, membuat jajaran Perwakilan BKKBN memproyeksikan Kabupaten Sumbawa sebagai pusat belajar dari 18 negara setelah Bali.

“Dengan berbagai prestasi, Kabupaten Sumbawa layak menjadi Pusat Internasional Famili Program. Ada 18 negara yang akan belajar ke sini, nanti setelah Pemilu akan hadir.

Sumbawa layak sebagai laboratorium lapangan,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Catur, Kabupaten Sumbawa juga telah mengembangkan keterpaduan, BKB Holistik Integtarif melalui POPSPA BKB. Didukung sisi regulasi dengan adanya Peraturan Bupati (Perbup) khusus keterpaduan ini. Hingga secara nasional sudah dijadikan laboratorium nasional. Arrtinya, setiap saat, 34 provinsi di Indonesia akan belajar ke Kabupaten Sumbawa. Tak heran, kalau sebelumnya, Kepala BKBPP Sumbawa diundang

sebagai narasumber nasional memaparakan tentang BKB Holistik Integratif ini dengan pola keterpaduan POSPA BKB. Memberikan informasi, terkait BKB Holistik Integratif serta apa saja yang telah dilakukan.

Sebagai dua hal yang dijadikan kekuatan membangun program KB Kependudukan di NTB. Untuk itu, pihaknya sekaligus menyampaikan terima kasih kepada Bupati Sumbawa yang telah memberikan perhatian terhadap program kependudukan KB di Sumbawa.

Tercermin dari beberapa prestasi yang sudah diraih kabupaten Sumbawa. Termasuk beberapa kegiatan yang bertaraf nasional sudah tercatat. “Ini suatu hal yang memang harus kita berikan penghargaan sehingga program KB bisa kita rasakan dengan sebaik-baiknya,” terang Catur.

Menurutnya, untuk memantapkan pelaksanaan pembangunan KB Kependukan, ada dua kata kuci yang harus dikembangkan. Yakni kemitraan dan sinergistas. Keterpaduan inilah kunci keberhasilan Pemkab Sumbawa dalam melaksanakan program KB dan pembangunan keluarga sebagai satu kekuatan di NTB. Hal ini akan berdampak positif bagi peningkatan Indeks Prestasi Manusia (IPM) NTB. Kalau sekarang masih berada di urutan ke 32, maka dengan prestasi yang ada di Kabupaten Sumbawa bisa mendorong IPM NTB berada di urutan ke 20-an.

Pada kesempatan tersebut, pihaknya juga menyampaikan beberapa hal dalam menghadapi 2014 ini. Sebagai tahun

terakhir RPJMN 2010-2014.

Tahun bagaimana mencapai sasaran yang sudah ditetapkan secara nasional. Ada beberapa kendala agar bisa tercapai sasaran. Pertama, data terakhir, di NTB tingkat persalinan usia dini masih tinggi. Variabel tingkat Total Fertility Rate (TFR) atau total tingkat kelahiran hidup berada di angka 2,8. Sementara angka Kabupaten Sumbawa 2,65 yang berarti di bawah rata-rata Provinsi. Inilah yang mesti digenjot terus, agar TFR terus turun.

Kendala kedua, di NTB ratarata pasangan usia subur yang baru menikah dari umur di bawah 15 tahun sebesar 5,8 persen. Masih tinggi sekali. Kemudian di bawah umur 18 tahun sebesar 26 persen. Makanya, harus bersama-sama meningkatkan pendewasaan usia KB bagi remaja, sehingga tingkat vertilitas bisa menurun.

Ketiga, Prevalensi peserta KB di NTB baru mencapai 56 persen. Saat ini sekitar 44 persen atau 225 ribu pasangan usia subur belum ber-KB. Sementara peserta KB yang belum terlayani masih 14 persen. Makanya perlu kebersamaan memantapkan program kedepan, sehingga program KB dan pembanguan keluarga bisa berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Tahun sinergisitas dan kemitaran sebagai tuntutan yang sudah dilaksanakan. Mudah-mudahan hal ini juga berdampak bagi Kabupaten lainnya di NTB. Sebab dukungan dan komitmen bersama terhadap program kependudukan dan KB sangat penting dalam upaya menyejahterakan

A. Yani

Catur Sentama saat Rakerda (Suara NTB/arn)

masyarakat. Agar bisa menikmati kehidupan yang layak dan lebih baik,” tandasnya.

Diketahui sebelumnya, tim dari Direktorat Bina Ketahanan Keluarga dan Anak BKKBN dan pihak konsultan yang menangani BKB HI berkunjung ke Sumbawa awal pekan lalu.

Menurut kepala BKBPP Sumbawa, Ir. A. Yani, salah satu kunjungan tim dari pusat itu adalah ingin melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana pola kemitraan yang telah terbangun di Sumbawa. Selain itu, tim juga sekaligus mengevaluasi bantuan yang telah diberikan untuk para kader BKBHI yang tergabung dalam Kelompok POSPA BKB yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Kunjungan tim, juga tidak lepas dari rasa penasaran mereka ketika mendengar pemaparan yang disampaikan kepala BKBPP Sumbawa saat menjadi narasumber pada workshop akselerasi BKB HI yang diselenggarakana BKKBB di Bandung

pada 11 hingga 13 Maret 2014 lalu. “Mereka datang ke Sumbawa untuk melihat dan membuktikan secara langsung bagaimana keberhasilan BKB HI yang ada di Kabupaten Sumbawa.

Alhamdulillah mereka sangat puas. Bahkan mereka juga sangat salut kerana BKB HI di Kabupaten Sumbawa juga telah diperkuat dengan Perbup yang jauh sebelum Presiden mengeluarkan keputusan nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini,” kata Birokrat muda potensial Sumbawa ini.

Selama satu hari di Sumbawa, tim dari pusat meninjau POSPA BKB Kartika Satu di Desa Kerato Kecamatan Unter Iwes.

Selain itu dalam wawancara dengan para kader, juga hadir kelompok POSPA BKB dari Lamenta, POSPA BKB Senap Semu Maronge yang tahun lalu menjadi juara di tingkat nasional. Dalam kesempatan itu tim juga didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa, pihak Diknas dan Dinas Kesehatan. (arn/*)

Ratusan Hektar Lahan di Sumbawa Dilanda Kekeringan Sumbawa Besar (Suara NTB) Seluas 386 hektar sawah di desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara mengalami kekeringan, sehingga dipastikan menganggu tingkat produksi petani. Sementara di desa Pungkit dalam kecamatan yang sama, sekitar 260 hektar tanaman kedelai terancam gagal panen. Diakibatkan minimnya curah hujan.

Dari data yang diperoleh Suara NTB pada Dinas Pertanian, Kamis (27/3), tercatat 386 hektar sawah di desa Peyaring dalam kondisi kekeringan dalam skala ringan. Ditambah 92 hektar kekeringan skala sedang. Meski masih bisa diselamatkan, namun jelas mengganggu tingkat produksi petani.

Sebab hasilnya pasti tidak seperti biasanya dalam keadaan normal. Apalagi kondisi curah hujan sampai saat ini masih tidak menentu. “Kalaupun ada hujan, hanya sebentar.

Sekarang ini cuaca tetap panas,” terang Kasi Pemeliharaan Tanaman Dinas Pertanian Sumbawa, Usman S.P. Hujan yang menipis, membuat stok air di bendungan juga

terbatas. Membuat kondisi ini makin tidak menentu. Hingga hanya bisa mengharapkan air hujan. Apalagi pada lokasi yang memang sawah tadah hujan.

Penyelamatan juga sulit dilakukan, sebab memberikan bantuan mesin air juga menjadi percuma, sebab sumber air di wilayah setempat juga tidak ada. Dengan kondisi ini otomatis petani yang telah mengeluarkan biaya cukup banyak untuk tanam, bajak, pembelian obat dan pestisida, pupuk dan lainnya, akan merugi. Sebab hasil yang diperoleh nantinya tak sepadan dengan biaya yang telah dikeluarkan. “Jelas petani akan merugi,” cetusnya.

Untuk itu, pihaknya telah menyarankan kepada petani se-

tempat melalui pemerintah desa agar mengajukan surat permohonan bantun beras kepada SKPD terkait dalam hal ini Kantor Ketahanan Pangan. Untuk sedikit mengurangi beban petani.

Kondisi lebih parah, sebut Usman, ditemui pada lahan seluas 260 hektar tanaman kedelai di desa Pungkit Kecamatan Moyo Utara. Sekitar 200 hektar di antaranya bahkan terancam gagal panen seandainya hujan juga tak kunjung turun di wilayah setempat. Namun pihaknya akan berupaya agar petani setempat bisa mendapatkan kompensasi seperti bibit.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sumbawa, Fitrahrino, mendesak SKPD terkait melakukan upaya penanggulangan dalam

menyelamatkan tanaman petani. Salah satunya, dengan mengatur distribusi air bendungan Batu Bulan agar bisa menyelamatkan padi petani. Meski dengan stok air bendungan terbatas.

Untuk diarahkan pada lahan yang mengalami kekeringan, dengan tujuan penyelamatan.

Minimal petani bisa mendapatkan hasil yang dapat menutupi biaya produksinya. Selanjutnya, pemerintah menyiapkan bantuan kalau seandainya terjadi gagal panen. Yaitu memberikan bantuan pangan oleh SKPD yang memiliki program, seperti Ketahanan Pangan, melalui lumbung pangannya, Dinas Sosial dan lainnya yang terkait.

Pemerintah juga berupaya membangun sumber air, seperti sumur bor sampai kedalaman 100 meter. Sayang potensi lahan besar, kalau tidak disia-siakan. Untuk membantu irigasi teknis. Mengingat irigasi yang ada tidak maksimal. Maka harus ada langkah program pom-

panisasi atau sumur bor. “Ini terjadi di Penyaring setiap tahun.

Sayangnya pemerintah belum memiliki program antisipasi yang jelas yang bersifat jangka panjang. Aspirasi kami juga akan lebih banyak ke pompa air.

Kemudian, memperbaiki manajemen pengelolaan air melalui mekanisme kelompok tani seperti gabungan P3A. Agar air bisa dibagi sesuai kebutuhan lahan dengan sistem buka - tutup,” saran Politisi PAN Sumbawa ini.

Antisipasi lain, melakukan langkah-langkah pola tanam.

Jangan diarahkan pada tanaman yang banyak menggunakan air. Contohnya palawija atau holtikultura yang mempunyai nilai ekonomi lebih. Pada wilayah tertentu di Moyo Utara, rawan terjadi gagal tanam dan gagal panen.

“Ini PR berat bagi pemerintah.

Melakukan langkah konkret dengan pola tanam yang sesuai, supaya petani tidak rugi dan bisa mendukung produktivitas lahan,” demikian Fitrahrino. (arn)

Kunjungan HFZ ke Pendopo Dompu Dipersoalkan Dompu (Suara NTB) Kunjungan Dr H Helmy Faishal Zaini (HFZ), calon anggota DPR RI dari PKB dengan daerah pemilihan (Dapil) NTB ke pendopo kabupaten Dompu dipertanyakan. HFZ yang juga Menteri PDT RI itu ke sana untuk sarapan dan bertemu Bupati di pendopo.

Panwaslu yang mempersoalkan itu menemui HFZ di pendopo, namun kemudian buru-buru meninggalkan pendopo karena menyadari dirinya diawasi Panwaslu. HFZ segera berangkat ke Kota Bima untuk kampanye rapat terbatas. Bupati pun mengaku tidak bisa menolak kunjungan HFZ, terlebih ia masih menjabat sebagai Menteri PDT RI. HFZ kepada wartawan sesaat sebelum meninggalkan pendopo, Kamis (27/3), mengaku hanya bersilaturrahmi dengan Bupati secara informal untuk memastikan perkembangan program dari Kementerian PDT RI. Program unggulan jagung di Dompu berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga 3 persen, tapi dengan pendekatan model pemberdayaan masyarakat.

“Itu memanfaatkan lahan tidur, kemudian ditanami jagung. Petani yang selama ini memiliki pendapatan terbatas, kini terjadi peningkatan secara ekonomi,” katanya.

Ketua Panwaslu Kabupaten Dompu, Arif Rahman, SH kepada wartawan mengatakan, pendopo merupakan fasilitas pemerintah yang harus steril dari kepentingan partai politik tertentu. HFZ merupakan calon anggota legislatif dan kunjungannya ke NTB saat ini dalam rangka kampanye. “Kalau dia berkunjung di luar jadwal kampanye dan dalam kapasitasnya sebagai Menteri PDT, tidak masalah (diterima di Pendopo),” kata Arif Rahman.

Kunjungan HFZ ke Pendopo Bupati Dompu ini diterima langsung oleh Bupati, Drs. H. Bambang M Yasin dan beberapa pejabat di lingkup Pemda Dompu. Karena menerima kunjungan ini, acara peringatan hari ulang tahun gerak PKK seKabupaten Dompu jadi molor.

Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengaku dalam posisi tidak bisa menolak kunjungan H

(Suara NTB/ula)

DI PENDOPO - HFZ yang juga Menteri PDT RI yang hendak kampanye di Kota Bima mampir di Pendopo Bupati Dompu, Kamis (27/3).

Helmy Faizal Zaeni, meskipun ia berkunjung menggunakan atribut partai. Karena hingga saat ini, HFZ masih menjabat sebagai Menteri PDT RI. “Untuk diketahui oleh partai politik. Saya dalam posisi tidak bisa menolak (kunjungan H Helmy), meskipun dia datang menggunakan atribut (partai), tapi sampai hari ini beliau masih Menteri PDT RI. Itu artinya, ia atasan saya,”katanya.

Kepala Bagian Humas Setda Dompu, H Abdul Sahid, SH mengatakan, kunjungan Dr H Helmy Faisal Zaeni ke Dompu sempat dikoordinasikan agar diinapkan di Pendopo Bupati. Namun ditolak pihaknya, karena saat ini masa kampanye dan ia menjadi Caleg di daerah pemilihan (Dapil) NTB. HFZ pun mau menerima dan ia akhirnya menginap di hotel. (ula)

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

Memungkinkan Diputihkan Dari Hal. 1 atau alamatnya ndak ada, sudah ketemu tetapi dia sudah ndak punya apa-apa, nah ini mmeungkinkan diusulkan untuk diputihkan.

Diusulkan dulu oleh pemerintah daerah ke BPK, untuk dipertimbangkan mungkin ini bisa dihapus. Kita BPK perwakilan di sini mengajukan ke BPK Pusat. Nanti mereka yang memutuskan, bukan kita. Ada prosesnya,” katanya ketika dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/3) kemarin usai menerima LKPD NTB 2013 di kantornya.

Eldy mengatakan, jika pemerintah daerah sudah berusaha menindaklanjuti temuan-temuan lawas tersebut namun tidak ada hasilnya maka hal itu bisa diputihkan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Kalau nggak ada, mau diapaian lagi, masa kita ke kuburan minta,”tambahnya.

Namun, untuk bisa mengusulkan adanya pemutihan terhadap tindak lanjut temuan-temuan yang mandek karena temuan itu sudah lawas maka pemerintah daerah harus menyiapkan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Seperti surat keterangan dari lurah, kepala desa dan camat. Apakah orang yang memiliki tanggung jawab

mengembalikan itu benarbenar sudah meninggal, alamatnya sudah tidak ditemukan atau bahkan tidak memiliki harta lagi.

Sebelumnya diberitakan, Inspektorat NTB mewacanakan akan mengkaji usulan pemutihan temuantemuan lawas dari lembaga pemeriksa 10 tahun terkahir. Pasalnya, pihak yang bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara ada yang sudah meninggal dunia dan ada yang tidak diketahui keberadaannya.

Selain itu, ada juga yang harus bertanggung jawab mengembalikan kerugian negara tetapi “korban” dari kebijakan pimpinan yang tidak diketahui oleh yang bersangkutan.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan BPK, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri dan Inspektorat NTB dalam kurun waktu 10 tahun terkahir, sekitar Rp 78 miliar nilai kerugian daerah/negara yang mandek penagihannya. Temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti atau penagihannya mandek itu antara lain temuan Inspektorat sebesar Rp 15 miliar, Itjen Kemendagri Rp 32 miliar dan BPK RI sebesar Rp 31 miliar. (nas)

Ingin Kawal Reformasi Birokrasi di NTB Dari Hal. 1 saya akan tetap mengawal reformasi birokrasi ini,’’ ujarnya.

Menurutnya, faktor kompetensi pejabat juga mesti diperjelas.

Seorang pejabat yang dinilai belum layak untuk duduk di jabatan tertentu, mestinya memperoleh informasi yang jelas soal ukuran kompetensinya. ‘’Kalau dia memang dianggap belum lulus uji kompetensi, seharusnya disampaikan kepada yang bersangkutan di mana kekurangannya. Sehingga dia bisa terpacu untuk meningkatkan kinerjanya,’’ujar Muzihir.

Selain mengawasi jalannya pemerintahan di lingkup Pemprov NTB, Muzihir juga tergolong anggota DPRD NTB yang rajin turun ke masyarakat. Begitu dilantik pada pertengahan 2009 lalu, anggota DPRD NTB dari Dapil Kota Mataram ini hanya beristirahat selama tiga bulan.

Lepas dari tiga bulan masa istirahatnya itu, ia langsung bergerak turun ke lingkungan – lingkungan di Kota Mataram yang menjadi Dapilnya.

Walhasil, hingga kemarin, Muzihir sudah mengunjungi langsung tak kurang dari 300 lingkungan di Kota Mataram.

“Itu sudah saya datangi semua untuk menyerap aspirasi mereka. Dari aspirasi itu, kami respon dengan memberikan bantuan melalui program aspirasi, ada bansos, hibah dan lain se-

bagainya,” ujar Muzihir.

Ia mencontohkan, ada kelompok masyarakat di Kota Mataram yang memiliki kemampuan di bidang perbengkelan. Namun, mereka tidak memiliki alat – alat perbengkelan tersebut.

Melalui program aspirasi, kelompok masyarakat seperti ini kemudian ia fasilitasi untuk memperoleh peralatan perbengkelan yang dibutuhkan.

“Ada juga yang bisa tambal ban, tapi tidak punya kompresor, kami fasilitasi,” ujarnya.

Menurut Muzihir, dengan pola semacam ini, masyarakat yang memiliki skil di bidang tertentu bisa mengembangkan usaha mandiri sehingga kemampuan ekonomi mereka akan terangkat dengan sendirinya. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Muzihir merasa bisa membantu lebih banyak masyarakat di kemudian hari.

Meski sudah cukup banyak lapisan masyarakat yang sudah dijawab aspirasinya, namun Muzihir mengaku masih lebih banyak lagi masyarakat yang membutuhkan dukungan serupa. “Insya Allah, ke depannya saya akan tetap turun untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat di Kota Mataram ini,” pungkasnya. (aan/*)

Kejaksaan Nilai Sah-sah Saja Dari Hal. 1 Tidak ada upaya untuk merubah kontrak apalagi menelikung untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Soal spesifikasi pipa, juga diklarifikasinya. Untuk pipa yang menuju mata air menggunakan pipa jenis GI atau pipa besi, sementara pipa yang mengalirkan air menuju bak penampung di pemukiman warga menggunakan pipa plastik.

“Pipa-pipa pendistribusian air itu ditanam dengan kedalaman sesuai gambar,” terangnya.

Namun demikian Jaidun mengakui tidak semua pipa ditanam, karena tergantung kontur dan permukaan tanah. Ada beberapa lokasi yang tidak bisa ditanam karena tanahnya banyak batu cadas sehingga tak bisa digali. Yang mereka lakukan adalah dengan mengecor pipa di permukaan batu.

Terkait hasil pengerjaannya, Jaidun menegaskan, air yang bersumber dari mata air Tuda Ncora di Desa Mpili sudah mengalir ke lima desa, yakni Desa Kala, Desa O’o, Desa Doridungga, bahkan hingga Dusun Ndano Ndere dan Desa Bajo. Ia pun menunjukkan gambar aliran alir yang sudah dinikmati warga setempat dan gambar proses pemasangan instalasi air di titik mata air.

Dalam kaitan kasus itu, dia pun mengaku sudah diklarifikasi oleh tim intelijen Kejaksaan Tinggi NTB. Semua tahapan pengerjaan sampai dengan difungsikannya air itu sudah dijelaskannya. “Penyidik lebih banyak menanyakan perihal keabsahan perusahaan. Karena, CV Ferdefi itu merupakan milik orang tua saya. Tapi dalam hal ini saya sudah meminta surat kuasa untuk menggunakan perusahaan tersebut dalam mengerjakan proyek berdasarkan akta notaris,” pungkasnya.

Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH membenarkan pihaknya sudah meminta keterangan saksi dari perusahaan CV. Ferdefi. Pemeriksaan dimaksud, masih sebatas klarifikasi. “Klarifikasi ini masih akan terus berlanjut ke

sejumlah pihak lain yang terkait dengan proyek ini,” kata Sutapa Kamis kemarin. Soal bantahan dimaksud, pihaknya menganggap sah - sah saja.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada fakta baru ditemukan penyidik Kejati NTB dalam dugaan penyimpangan pada proyek SPAM Bima yang diusut sejak dua pekan lalu. Belakangan diketahui, pada proyek SPAM Bima diduga dikerjakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek SPAM KLU. PPK yang berinisial BE itu, diperiksa selama sekitar lima jam.

Informasi disampaikan Kasi Penkum dan Humas Kejati NTB, Made Sutapa, SH bahwa PPK tersebut mengerjakan proyek SPAM di Bima untuk sebagian item dan sumber anggaran yang berbeda. BE diperiksa terkait kewenangannya sebagai pejabat pembuat kontrak dengan rekanan untuk anggaran bersumber dari APBN Perubahan. ‘’Jadi dia ini diperiksa dalam kapasitas dan tanggung jawabnya untuk sumber anggaran pusat dari APBN Perubahan,’’ kata Sutapa kepada Suara NTB, Rabu (26/3) lalu.

Pemeriksaan berlangsung sejak pukul 09.00 Wita di ruang Intelijen Kejati NTB. Selama lima jam itu, tim pemeriksa mencecar BE seputar pelaksanaan kontrak dengan enam rekanan tersebut.

Tidak hanya BE, dalam waktu yang bersamaan, diperiksa juga PPK untuk objek proyek yang sama. PPK berinisial AZ itu dimintai keterangan untuk item anggaran proyek bersumber dari APBN reguler. ‘’Jadi ada dua sumber anggaran untuk enam item proyek ini. Ada dari APBN Perubahan dan ada dari APBN reguler. Nah, kedua PPK ini yang kemudian menangani kontrak proyek ini dengan rekanan,” terang Sutapa. (ars)

Halaman 5

Simulasi Bencana Lotim Investasi Besar Polytron Membutuhkan Dukungan Pemerintah Upaya Minimalisir Korban USAHA keras PT Hartono IstanaTeknologiprodusenPolytron untuk membuktikan kepada publik membuahkan hasil. Pabrik ponsel yang telah direncanakan sejak dua tahun yang lalu kini sudah lancar beroperasi dan telah menghasilkan puluhan ribu unit dan dijual di pasar Indonesia, membuat Polytron turut menyemarakkan pasar ponsel di Indonesia.

Usun Pringgodigdo, General Manager Polytron Mobile Phone mengatakan, “Kami sangat bangga karena telah memproduksi ponsel di dalam negeri dan harapan Kami semoga peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah juga terealisasi dengan baik untuk mendukung sama rata produsen lokal tanpa pembedaan, memberikan keringanan dan kemudahan dalam distribusi dan pemasaran serta mendukung penutupan jalur-jalur importir illegal “, ujar Usun di tengah-tengah pembukaan peresmian Polytron Mobile Phone Service Center yang ke 63 di Plaza Marina Surabaya.

Pabrik ponsel yang didirikan PT Hartono Istana Teknologi berlokasi di Jalan KHR Asnawi Kudus, di Jawa Tengah, memiliki kemampuan memproduksi sebanyak 30.000 unit ponsel per bulan.

Spesialisasi produksi saat ini dititik beratkan pada produksi feature phone, dan dalam waktu dekat Polytron juga akan memproduksi smartphone di komplek pabrik elektronik Audio Video yang telah dimilikinya sejak 1975.

Luas pabrik secara keseluruhan sebesar 130.000 M2. Target untuk waktu dekat Polytron mematok dapat memproduksi 100.000 unit Feature Phone dan 100.000 unit Smart Phone per bulan. Jum-

dan Kerugian Materi

lah produksi akan semakin bertambah seiring berjalannya waktu sambil perluasan area pabrik.

Santo Kadarusman Public Relations dan Marketing Event Manager menambahkan “Polytron sangat serius mengembangkan bisnisnya pada lini Mobile Phone, baik kualitas produk maupun pelayanan after sales-nya. Kesungguhan Kami ditandai dengan memberikan pelayanan yang cepat dan tanggap serta produk yang canggih dengan harga bersaing”.

Showroom dan Service Centre Polytron Mobile Phone Plaza Marina berlokasi di Jalan Margorejo Indah 97 – 99 Surabaya, Jawa Timur, Lantai 2 Blok J6 – J7 merupakan outlet yang ke 63 berada di area yang strategis. Memiliki luas 24 meter persegi yang beroperasi setiap hari mulai dari pukul 10 pagi hingga malam hari pukul 21.30. Lokasi Plaza Marina dipilih guna memberikan kemudahan bagi pecinta setia Polytron Mobile Phone untuk dapat berkunjung bebas setiap harinya.

Polytron Mobile Phone juga

memberikankemudahanbagikonsumennyauntukberkonsultasidan berbagi melalui layanan Customer Care bebas pulsa di 0 800 1 100999 ataupun dapat berinteraksi bebas di Facebook funpage resmi Polytron ataupun di Polytron Mobile, atau juga dapat melalui social media tweeter di @polytronIndo ataupun @PolytronMobile. Bagi pelanggan yang menginginkan datang langsung juga dapat mengunjungi PolytronServiceCentreresmiyangtersebar di 63 outlet di kota-kota seluruh Indonesia.

“Harapan Kami semoga dengan diresmikan outlet Showroom & Service Centre Polytron Mobile Phone terbaru di Plaza Marina Surabaya dapat memberikan kepercayaan lebih dan dapat menggarap pasar Feature Phone & Smart Phone Polytron di Indonesia khususnya area Surabaya dan Indonesia Timur. Dalam waktu dekat menyusul Kami akan meresmikan dan membuka outlet Showroom dan Service Centre Polytron Mobile Phone lainnya”, tutup Santo mengakhiri. (ikl/*)

Kejaksaan Buru Saksi Kunci Kasus Alkes Kota Bima Dari Hal. 1 Demikian diungkapkan Kasi Pidsus yang dikonfirmasi, Kamis (27/3) kemarin. Ia mengakui bahwa akibat hilangnya saksi kunci ini, pihaknya mengaku proses penyelidikian terganggu.

Menurutnya, H. Umar merupakan saksi kunci terkait dugaan penyimpangan proyek pengadaan alkes yang bersumber dari dana APBN tahun 2008 itu.

Karena saat itu yang bersangkutan yang memahami bagaimana alur keluarnya dana dan kemana dana tersebut dialirkan.

Untuk melacak H.Umar, Kejari Raba Bima sudah berkoodinasi dengan Pemkot Bima. ‘’Informasi yang kita dapat dari Pemkot Bima, dia masih sakit dan berobat di Jakarta,’’ terangnya.

Hilangnya yang bersangkutan memang menjadi kendala dalam penyelidikan kasus alkes ini. Meski demikian, pihaknya akan terus mencari tahu keberadaan H.Umar. Untuk sementara, pihaknya akan melanjutkan pemeriksaan dengan

memanggil saksi-saksi lain.

Sementara, penyelidikan kasus dugaan penyimpangan pengadaan alkes Dikes Kota Bima senilai Rp 1,7 miliar, terganggu dengan hilangnya mantan Kabag Keuangan Drs H Umar. Pasalnya, H Umar merupakan kasus kunci dalam dugaan penyimpangan proyek tersebut. Di sisi lain, lantaran dua bulan tidak masuk, Pemerintah Kota (Pemkot) Bima melalui BKD juga bereaksi melayangkan surat pemanggilan ke pihak keluarga H.Umar.

Kepala BKD melalui Sekretaris, Abdul Wahid, yang dikonfirmasi Kamis (27/3) mengatakan pihaknya juga tidak tahu pasti di mana keberadaan H. Umar saat ini. Sebelumnya, katanya, pihaknya memang tahu keberadaan yang bersangkutan karena sempat mengirim surat. Dalam surat tersebut, H.Umar mengabarkan jika dia tak masuk kerja karena tengah berobat di salah satu klinik di Jakarta. Surat itu pun dilengkapi dengan surat

keterangan dari dokter. Hanya saja, lanjutnya, sampai saat ini pihaknya tidak mengetahui keberadaannya. ‘’Alasannya kemarin sakit, tapi sekarang gak ada kabar lagi,’’ ujarnya.

Dikatakan Wahid, pihaknya akan melayangkan surat kepada yang bersangkutan. Pasalnya hilangnya kabar H. Umar berkaitan dengan disiplin PNS. Meski tidak mengetahui pasti keberadaannya, surat tersebut akan dilayangkan ke keluarganya. Sesuai dengan UU disiplin PNS, aparatur yang tidak masuk 40 hari saja bisa dikenai sanksi.

Apalagi U. Umar sudah tidak masuk kerja sampai 2 bulan. ‘’Ini merupakan surat yang ke tiga yang kita layangkan,’’ ujarnya.

Menurut Wahid, sebenarnya H. Umar sudah pernah diberikan sanksi terkait pelanggaran disiplin ini. Yang bersangkutan pernah ditindak dengan penundaan kenaikan pangkat selama 3 tahun. “Kalau terusterusan seperti ini, tentunya bisa dikenai sanksi lagi. Bahkan bisa dipecat,’’ katanya. (use)

BPKP Yakin Temukan Kerugian Negara Dari Hal. 1 ‘’Saya optimis, kasus ini akan selesai ditahap penghitungan kerugian negara,’’ kata Kepala BPKP NTB, Darius AK. Sikap optimisnya ini tidak lepas dari kelengakapan berkas yang sudah disampaikan oleh penyidik Unit I Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda NTB, khususnya soal metode harga pembanding saat 25 item alkes itu dibeli. Tapi pada dasarnya ia dan jajaran tidak ingin buru - buru dalam penentuan kerugian negara proyek pengadaan Tahun 2008 senilai Rp 4 miliar lebih itu, karena ingin hasil yang akurat. “Kami harus hati – hati dalam memproses kasus ini, jangan sampai ada kekeliruan karena menyangkut

angka - angka yang harus detail,” tegas Darius.

Terus Dipantau KPK dan BPKP Tahapan demi tahapan kasus ini pun sedang dipantau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab yang melakukan supervisi kasus ini sebelumnya adalah KPK dengan tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang merekomendasikan kasus ini agar jalan terus. Selain lembaga antirasuah itu, BPKP pusat sebagai instansi vertikal yang membawahi lembaganya juga memantau. ‘’Dan saya juga sudah jelaskan ke BPKP pusat kondisi kasus ini, progressnya,‘’ sambungnya.

Bentuk kemajuan kasus ini, pihaknya sudah bertemu dengan

dua instansi yang menangani langsung kasus itu, Ditreskrimsus Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi NTB yang akan menerima pelimpahan berkasnya.

Pertemuan berlangsung beberapa waktu lalu, Darius mengaku sudah berkomunikasi dengan Direskrimsus, Kombes Pol Drs Triyono BP, dalam rangka menyamakan persepsi kaitan dengan rencana perhitungan kerugian negara. Dia juga sudah bertemu langsung dengan Kajati NTB Sugeng Pudjianto, SH.MH juga dalam rangka konsolidasi penanganan kasus ini. “Intinya, baik Kajati maupun Direskrimsus, sudah sama-sama sepakat untuk segera diproses kasus ini ke tahap penghitungan kerugian negara,” ujarnya yakin. (ars)

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) mendapat predikat paling rawan bencana di NTB, seperti banjir bandang, gempa bumi, angin puting beliung dan kebakaran.

Dalam rangka meminimalisir korban, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bekerjasama dengan KONSEPSI dan Oxfam, menggelar simulasi tanggap darurat bencana banjir bandang di Lotim, Kamis (27/3).

Acara dibuka dengan apel siaga bencana. Bertindak sebagai inspektur upacara Kepala Pelaksana BPBD Lombok Timur, H. Sirman. Dalam sambutannya, Sirman mengatakan, pemerintah menyadari ada banyak pengalaman kejadian bencana dan banyak hal-hal positif yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran bersama. “Namun demikian, ada juga kelemahan yang masih dirasakan. Untuk menjawab kelamahan, BPBD sebagai leading sector penanggulangan bencana telah mendorong dan mengawal hingga disahkannya peraturan daerah No.3 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten Lombok Timur,” beber Sirman.

BPBD juga telah menyusun rencana kontijensi dan standar operasional penanggulangan bencana. “Hal tersebut kami dorong, agar pada setiap fase penanggulangan bencana, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada, efektif, tepat guna dan efisien,” terangnya.

Melalui simulasi itulah, pihaknya mencoba melihat kembali instrumen kebijakan yang sudah ada, apakah sudah efektif dan efisien dilaksananakan. Terpenting menurutnya, sesuai dengan

kebutuhan di lapangan pada sebelum, saat dan pascaterjadinya bencana. “Harapannya adalah untuk terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan instansi dan personal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lombok Timur,” terangnya.

Sementara pada kegiatan simulasi itu, Pemda mengerahkan sumberdaya yang dimiliki berupa kendaraan logistik Dinas Sosial, tenda komando, tenda pengungsi, tenda dapur umum, tenda Pusdalops, mobil rescue, mobil tangki air, mobil dapur umum, mobil dalmas, ambulance, kendaraan taktis, mobil unit penerangan, bus PMI dan MCK berjalan.

Simulasi yang diadakan di Lapangan Desa Dara Kunci Kecamatan Sambelia ini, selain melibatkan jajaran Pemkab Lotim, juga melibatkan TNI, Polri, PMI, BPBD, Dinas Sosial, dan instansi lain serta masyarakat dengan melibatkan 700 orang peserta.

“Inilah bentuk kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan,” ungkap Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Lombok Timur, DR.H. Mugni. Dia menambahkan kerjasama antara Konsepsi, Oxfam dan BPBD Kabupaten Lotim selama ini dalam menjalankan program dengan tema “Membangun dan Memperkuat Ketangguhan Masyarakat Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim di Indonesia Timur” yang didanai oleh AusAid dan Uni Eropa telah menujukkan kemajuan yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan. (ars)

(Suara NTB/ist)

KONSOLIDASI - Konsolidasi di Posko Pusdalops dipimpin Kepala BPBD Lotim, H. Sirman sebelum digelar simulasi bencana, Kamis kemarin.

Terus Merosot Dari Hal. 1 di mana saat ini tercatat sumbangan sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai 33,87 persen. Mampu menyerap tenaga kerja 39,5 persen.

Perbandingan angka data 5 tahun sebelumnya, PDRB dari sektor pertanian ini di atas 40 persen. Mampu menyerap tenaga kerja sampai 49,5 persen. Merosot jumlah tenaga kerja di bidang pertanian ini juga karena kurang bersemangat di sektor pertanian.

Fakta yang terjadi di sektor pertanian itu dinilai menimbulkan masalah. ‘’Kita mengalami kesulitan ketika mau panen, tidak miliki buruh tani seperti saat panen raya,’’ ujarnya.

Akibat penurunan jumlah tenaga kerja di bidang pertanian ini menjadi pemicu banyak tanaman kurang mendapatkan perhatian. Lahan-lahan pertanian pun banyak dialihfungsikan.

Melihat fakta itu, Haerul Warisin menyatakan diperlukan sentuhan teknologi untuk pengem-

bangan pertanian. Inovasi teknologi harus segera dihadirkan, sehingga tidak lagi digunakan caracara lama. Termasuk dalam memilih varietas.

Salah satu cara yang dilakukan adalah, merubah bibit konvesional menjadi hibrid. Perubahan ke hibrid ini memiliki perbedaan tajam. Konvensional produktivitasnya maksimal 5-6 ton/ha. Sedangkan hibrida bisa bisa tembus 10-12 ton/ha. Untuk mewujudkan hal itu, perbaikan infrastruktur seperti saluran irigasi harus menjadi perhatian. Hadirnya Bendungan Pandandure ke depan diharapkan bisa menjawab persoalan infrastruktur irigasi ini.

Diakui Wabup, menghadirkan teknologi dalam dunia pertanian butuh biaya besar. Namun ia optimis biaya besar itu akan kembali.

Dimana, seiring dengan peningkatan produktivitas maka hasil pun akan mengalami peningkatan.

Para petani disarankan tidak perlu takut menggunakan bibit hibrida. “Gunakan hibrida ini tidak usah takut,’’ sarannya. Semakin tinggi harga bibit semakin tinggi hasil yang bisa dicapai. (rus)

Mereka Berhak Mendapat Kehidupan yang Lebih Baik Dari Hal. 1 mendengar keluh kesah para anak nelayan itu. Kegiatan terjun langsung ke wong cilik ini, sudah ia lakoni sejak lama. Bahkan iapun mengetahui seperti apa kegiatan anak-anak pesisir ini setiap harinya. ‘’Setiap sore sampai menjelang magrib mereka bermain di tepi pantai. Saya dekati lalu saya tanya,’’ akunya. Ternyata lanjut Nyayu yang mendapat julukan bundanya anak-anak Mataram, anak-anak pesisir itu membutuhkan TPQ (Tempat Pengajian Quran). Memang di perumahan nelayan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BTN Tsunami, memang ada TPQ. Namun bagi anak-anak pesisir Pantai Penghulu Agung ke BTN Tsunami, tentu lumayan jauh.

Selain itu, berjalan kaki ke TPQ yang ada di BTN Tsunami menjadi kerawanan tersendiri. Apalagi di malam hari. ‘’Sehingga mereka membutuhkan ada TPQ di sana.

Itu yang pertama,’’ sebutnya. Yang kedua, lanjut Nyayu, anak-anak pesisir itu mendambakan adanya tempatbermainbagimereka.Karena selama ini, memang baru dua wilayah yang memiliki tempat bermain. Yakni, Pantai Ampenan dan Taman Muara Jangkuk.

Yang paling membanggakan,

kata Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini, anak-anak pesisir itu minta diberikan tempat sampah. ‘’Saya tanya kenapa, iya bun soalnya kalau kita main-main di sini (pesisir, red) banyak sampah,’’ ujar Nyayu menirukan jawaban anak-anak pesisir yang dijumpainya. Ia mengaku bangga, meski tinggal di wilayah pinggiran Kota Mataram, namun di usia mereka yang masih sangat belia, anakanak pesisir justru merasa terusik dengan adanya sampah di sekitar wilayah pantai yang notabene sehari-harinya sebagai tempat mereka bercengkrama. ‘’Mereka bilang, saya dan teman-teman yang akan memungut sampahnya. Inikan sesuatu yang sangat luar biasa,’’ katanya. Sehingga, sebagai pegiat masalah anak, Nyayu merasa harus mendengarkan suara anak-anak pesisir itu untuk kemudiannya menyuarakannya.

Anak-anak pesisir, lanjutnya, berhak meminta fasilitas apa yang mereka butuhkan. Apalagi dengan konsep Mataram menuju KLA (Kota Layak Anak) tahun 2018, menjadi kewajiban bagi Pemkot Mataram untuk memenuhi hak-hak anak.

Nyayu mengatakan, sebetulnya sudah banyak yang diperbuat pemerintah, hanya saja memang belum merata. Na-

mun, secara bertahap hak-hak anak harus dipenuhi. Ini ditandai dengan ditunjuknya Kelurahan Ampenan Tengah sebagai kelurahan ramah anak. ‘’Hidupnya, ruang berkreasi, bermain, termasuk juga hak mendapatkan pendidikan agama yang baik dan mengajarkan mereka pola hidup bersih,’’ terangnya.

Karena menurut Nyayu, tidak ada artinya pembangunan semegah apapun tanpa melibatkan anak-anak. ‘’Dan alhamdulillah pembangunan yang ada di Kota Mataram ini mendengarkan suara anak,’’ ucapnya. Dipilihnya Ampenan Tengah sebagai percontohan kelurahan ramah anak, karena disana tengah dibangun proyek mercusuar revitalisasi kota tua Ampenan. Ia mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan tim revitalisasi yang diketuai oleh Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana.

Yang mana di eks Pelabuhan Ampenan itu sudah dibuatkan taman bermain anak-anak dan di Kantor Lurah Ampenan Tengah akan dibangun rumah pemulihan gizi. Selain itu, sekolah-sekolah yang ada di Kelurahan Ampenan Tengah, akan diupayakan menjadi sekolah yang ramah anak. Upaya ini, demikian Nyayu, tentu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tapi juga masyarakat.

Karena bagaimanapun, masa depan bangsa ini, kata Nyayu ada di anak-anak. ‘’Kalau anak-anak ini hidupnya aman, nyaman, tentram dan terlindungi, mereka mendapatkan kasih saya, tentunya bangsa ini akan lebih baik,’’ imbuhnya. Ia berjanji akan mendekatkan pelayanan kepada anak-anak pesisir. Tidak saja mereka yang telah direlokasi ke BTN Tsunami tapi juga yang menetap di sana. ‘’Saya berterima kasih kepada Pak Marwi yang telah mengizinkan rumahnya menjadi TPQ,’’ sebutnya. Selanjutnya, Nyayu bersama jajaran LPA dan DAM akan berupaya mempersiapkan tenaga pengajar yang berasal dari kalangan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya. Namun, tenaga pengajar yang direkrut tidak sembarangan. ‘’IPK nya harus diatas 3,5 atau cum laude,’’ tegasnya.

Sebab, dengan kehadiran tenaga pengajar yang mumpuni, diharapkan mampu memberikan kualitas yang baik bagi anakanak pesisir. Nyayu menginginkan anak-anak Kota Mataram yang ada di pinggiran mendapatkan hak yang sama. Baik dalam bidang pendidikan, hiburan dan lain-lain. Ia yakin, anak-anak di pesisir pun sangat berpotensi mendapatkan prestasi yang baik.

Buktinya, anak tukang parkir di eks Pelabuhan Ampenan diundang oleh salah satu kementerian di Jakarta beberapa waktu lalu untuk mempresentasikan masalah anak. ‘’Suaranya dia itu mewakili suara anak Indonesia timur untuk menjadi program nasional,’’ katanya.

Untuk itu, pihaknya membuka kesempatan seluas-luasnya bagi anak-anak di Kota Mataram untuk bergabung bersama LPA maupun DAM. Namun begitu, masalah prestasi, anak yang bersangkutanlah yang bisa mewujudkannya.

Nyayu mengimbau anak-anak yang ada di Kota Mataram agar tidak malu-malu dan punya kemauan keras untuk mengejar mimpinya. ‘’Saya bilang, tidak menutup kemungkinan kalian ini yang ada di pinggiran yang akan menjadi orang besar,’’ katanya.

Karena rata-rata anak-anak pesisir memang berasal dari keluarga kurang mampu. Karenanya Nyayu selalu memotivasi anak-anak pinggiran agar tidak terpinggirkan. ‘’Saya adalah orang yang saya pun lahir dari pesisir. Saya di Kampung Melayu.

Jadi saya tidak ingin anak-anak pinggiran ini terpinggirkan,’’ tandasnya. Ia bertekad menyamakan kondisi di pinggiran dengan di tengah kota. (fit/*)

OPINI

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

Tidak hanya Sekadar Janji RENCANA menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang awal April mendatang cukup melegakan setelah beberapa tahun eks bandara ini tidak berfungsi. Harus diakui, sejak seluruh operasional bandara dipindahkan ke Bandara Internasional Lombok (BIL) di Lombok Tengah, eks Bandara Selaparang terkesan angker dan cenderung disalahgunakan oleh pasangan muda-mudi.

Keinginan PT. Angkasa Pura (Persero) yang memiliki lahan memanfaatkan aset yang telantar ini dengan menjadikan sebagai lokasi meeting, incentive, convention and exhibition (MICE), termasuk menjadikan lokasi sekolah penerbangan oleh Lombok Institute Flying Technology dan Bali International Flying Academy tidak boleh disia-siakan.

Keberadaan eks Bandara Selaparang di wilayah Kota Mataram tentunya harus disambut positif oleh Pemkot Mataram dengan mendukung penuh rencana ini. Jika ini sudah beroperasi kembali akan memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi pertumbuhan perekonomian warga Kota Mataram di masa mendatang.

Hal ini tentunya sejalan dengan apa yang diharapkan Pemkot Mataram seperti disampaikan Kabag Humas dan Protokoler Setda Kota Mataram L. Alwan Basri, SPi, yakni mampu menciptakan lapangan kerja baru bagai warga kota. Kondisi ini tentunya bisa dilihat dengan rencana menjadikannya sebagai lokasi pertemuan, pameran berskala nasional dan internasional harus mendapat prioritas penting untuk dikerjakan.

Meski demikian, sebagai warga Kota Mataram, apa yang disampaikan General Manager PT. Angkasa Pura (AP) BIL pada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh beberapa waktu lalu tidak menginginkan hanya sebatas janji-janji semata. Pihak PT. AP harus betul-betul merealisasikan apa yang sudah disampaikan pada Walikota Mataram. Jangan sampai, pernyataan yang disampaikan tersebut justru hanya janji untuk membuat Pemkot Mataram tidak terlalu keras menagih janji pada pihak AP. Kita masih ingat akhir tahun 2013 lalu, bagaimana pihak PT. AP bertemu dengan Pemkot Mataram mengenai operasional kembali eks Bandara Selaparang. Namun, hingga akhir Maret realisasi investor yang akan menjadikan eks bandara kembali eksis seolah hilang ditelan bumi. Waktu itu, satu maskapai nasional dan perusahaan tambang terkemuka di Indonesia ingin menjadikan eks bandara sebagai hanggar atau bengkel pesawat hanya sebatas pernyataan. Namun setelah ditunggu sekian lama, rencana perusahaan nasional tersebut tidak kunjung terealisasi/.

Hal inilah yang tidak kita inginkan dalam upaya rencana menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang 7 April mendatang. Janji PT. AP dengan pihak investor yang bersedia memanfaatkan eks bandara harus dijalani. Jangan sampai, janji-janji tersebut setiap saat diumbar ke publik, termasuk pada pemerintah daerah, namun tidak pernah ada realisasinya. Untuk itu, kita berharap rencana PT. AP menghidupkan kembali eks Bandara Selaparang awal April ini tidak hanya sekadar janji-janji, tapi bagaimana membuktikan rencana tersebut benar-benar seperti harapan seluruh warga Kota Mataram. (*)

STASIUN RADIO

Halaman 6

Banyak Dana Menuju Parlemen ISTEM Proporsional dengan Daftar Terbuka yang dilaksanakan sejak pemilu tahun 2009 menyebabkan persaingan merebut hati pemilih tidak hanya antar partai politik peserta pemilu (parpol) tetapi juga antar calon anggota legislatif (caleg). Ditambah lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan caleg terpilih ditentukan perolehan suara terbanyak tanpa perlu lagi mencapai Bilangan Pembagi Pemilih (BPP). Dengan demikian maka persaingan antar caleg dalam satu parpol yang sama makin ketat. Persaingan seperti ini menyebabkan model kampanye sendiri dengan langsung turun ke masyarakat (blusukan?) lebih disukai daripada model kampanye pengerahan massa sebagaimana pemilu dekade sebelumnya.

Maka tak heran bila kemudian jadwal kampanye model pengerahan massa tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh parpol. Di Kabupaten Lombok Utara misalnya hanya ada 3 parpol yang menggunakan jadwal yang telah diberikan penyelenggara pemilu. Pelaksanaan kampanye pun dinilai tidak seramai dekade sebelumnya, relatif sepi. Kebijakan parpol untuk menghindari kampanye pengerahan massa berdasarkan pertimbangan biaya yang besar untuk mengerahkan massa, minimal menyewa transportasi.

Padahal dari sisi aturan, pemberian dana kepada simpatisan pada saat kampanye merupakan pelanggaran pemilu (Suara NTB Sabtu 22 Maret 2014) Apakah dengan demikian model kampanye blusukan akan menghemat biaya? Belum tentu juga. Disertasi Pramono Anung yang kemudian dibukukan dengan judul Mahalnya Demokrasi Memudarnya Ideologi kemudian menemukan biaya besar yang harus dikeluarkan caleg untuk meraih kursi di parlemen pusat. Kisaran biaya yang dibutuhkan antara ratusan juta sampai dengan milyaran rupiah. Besarnya biaya ini terutama tersedot untuk pengadaan logistik

Oleh :

Robyan Bafadal

STIA MUHAMMADIYAH SELONG

pemilu, mulai dari stiker, kaos, baliho, dan tidak sedikit berupa dana langsung (money politics?).

Semakin rendah tingkat elektabilitas seorang caleg maka makin besar dana yang harus disiapkan. Terlebih lagi bagi caleg yang baru pertama kali mencalonkan diri, dana yang dibutuhkan lebih besar daripada caleg petahana.

Pertanyaaanya kemudian, darimana dana tersebut diperoleh? Hipotesis dalam tulisan ini ada tiga sumber dana kampanye caleg. Pertama, dari dana pribadi. Dimaksudkan di sini, caleg membiayai dirinya sendiri dari tabungan atau harta yang telah dimiliki.

Tidak sedikit orang kaya yang berhasil dalam bidang lain tertarik untuk terjun ke politik.

Secara umum biasanya ini dilakukan oleh para pengusaha.

Meskipun mereka telah berhasil di bidang usaha (ekonomiswasta) namun tertarik untuk menjadi pejabat politik. Maka dengan keberhasilan dalam bidang usaha maka menjadi modal penting untuk mencalonkan diri. Modal ini bisa berupa popularitas sebagai pengusaha sukses maupun kekayaan untuk membiayai logistik saat kampanye. Lihat saja profil anggota legislatif maka sebagian besar mencantumkan ‘swasta’ dalam pekerjaan sebelum menjabat. Entah apa makna swasta, bermakna pengusaha atau luntanglantung tanpa pekerjaan pasti.

Tokoh seperti ini misalnya pemilik Lion Air Rusdi Kirana yang memutuskan bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Meskipun telah sukses sebagai pengusaha peletak penerbangan berbiaya murah di Indonesia namun bidang politik tak kalah menarik baginya. Mengenai motivasi untuk menggeluti bidang baru ini biarlah hanya beliau dan Tuhan yang tahu.

Manusia hanya bisa melihat dari tindakan saja, dalam hati terlalu dalam untuk diketahui.

Meskipun dari berita yang berseliweran disebutkan motivasinya sebagai bentuk penghargaan dan kekaguman pada almarhum Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Kedua, dana kampanye tersebut berasal dari pinjaman pihak lain. Politik kemudian ibarat sebuah investasi. Untuk membiayai pencalonan maka tidak sedikit caleg yang menggadaikan harta yang sudah dimiliki, dan atau meminjam pada lembaga keuangan resmi maupun tidak resmi. Harapannya setelah menjabat nanti pinjaman tersebut dapat dikembalikan, dan tentu saja ada dana yang lebih (untung?).

Nah, dana yang lebih itu sebagian akan digunakan untuk membiayai pencalonan berikutnya. Jadi ibarat usaha, menjadi pejabat politik dengan mengeluarkan modal yang cukup besar dan nantinya akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Fenomena aktor seperti ini yang disebut Pratikno – Guru Besar Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada – sebagai political enterpreneur, mereka yang mencari hidup dalam politik.

Logika ini bisa berjalan bila terpilih namun akan berbeda bila caleg tak terpilih. Caleg tak terpilih kemudian dihadapkan pada hutang yang menumpuk. Penagih hutang akan sering datang ke tempat kediaman caleg tersebut.

Ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa tangga. Sudah tidak berhasil meraih kursi parlemen hutang pun menumpuk. Maka caleg seperti ini lah yang menurut ahli psikologi dengan mudah akan mengalami gangguan jiwa. Untuk mengantisipasinya, Rumah Sakit Jiwa di berbagai daerah telah menyiapkan perawatan khusus bagi pasien khusus ini.

Ketiga, dana kampanye merupakan sumbangan pengusaha. Tidak sedikit pengusaha yang dekat dengan caleg dengan harapan mendapatkan keistimewaan. Meskipun dalam aturan ditentukan jumlah sumbangan maksimal dari perseorangan dan badan usaha namun banyak cara yang dilakukan agar tak melanggar.

Ada hubungan saling menguntungkan dan membutuhkan di sini. Caleg butuh dana dari pengusaha untuk membiayai kampanyenya, sementara pengusaha membutuhkan caleg

(terpilih) untuk mendapatkan proyek-proyek pemerintah.

Sebagaimana diketahui bersama, di Indonesia (terutama Indonesia Timur) pemilik dana terbesar ada di tangan pemerintah (daerah) yang membutuhkan pihak ketiga dalam pengerjaannya. Caleg terpilih kemudian dipandang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penentuan pihak ketiga yang akan mengerjakan proyek tersebut.

Namun mengingat suasana politik Indonesia yang makin sulit diprediksi dan banyak menghadirkan kejutan maka pengusaha juga berusaha mengambil aman. Caranya dengan mendekati banyak caleg, memberikan sumbangan ke beberapa caleg. Pengusaha kemudian tidak hanya dekat dengan satu dua caleg tetapi banyak caleg. Harapannya siapa pun yang terpilih nanti tetap akan mampu memberikan keuntungan bagi pengusaha tersebut. Dekat dengan satu dua caleg dianggap terlalu beresiko besar terhadap kelanjutan usahanya. Maka sebagaimana dalam sebuah artikel di media daring, siapa yang sesungguhnya berpolitik?

Penjualan di atas HET, pangkalan elpiji akan dirazia Yang paling penting ada sanksi tegas

*** Pertanian harus tetap jadi sektor utama Sektor ini penyerap tenaga kerja terbesar

***

STASIUN RADIO

email: citrabima_957@yahoo.co.id

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 10.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 10.000/mmk. Display F/C : Rp 20.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 8.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 5.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka.

Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

EKONOMI DAN BISNIS

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

Halaman 7

Penjualan di Atas HET CSR Belum Tepat Sasaran REALISASI dana Coorporate Social Responsibility (CSR) dari masing-masing perusahaan selama ini dianggap tak jelas rimbanya. Lebih efektif, dana sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada lingkungan dan kesejahteraan masyarakat itu, mestinya diarahkan untuk membina masyarakat menjadi wirausaha di tengah akan diberlakukannya pasar bebas Asean mendatang.

Manajer Kantor Pewakilan Dagang Jawa Timur di NTB, (Suara NTB/bul) Agus Rifanto menyebutkan hal Agus Rifanto itu karena melihat tidak siapnya masyarakat NTB bersaing di pasar global. Meski dari sisi ketersediaan bahan baku, daerah ini menjadi yang tersubur dengan banyak potensi. Hanya saja, untuk melakukan pengolahan dan membentuk komoditi setengah jadi, SDM masih terbatas di sini.

“Jika kondisinya seperti ini, maka selamanya kita akan menjadi pasar. Tentu pemerintah daerah di dalamnya bersama stakeholder terkait, bagaimana mengupayakan kesadaran masyarakat untuk menjadi wirausahawan, lakukan pendampingan. Jika tak ada pembiayaan, manfaatkan dana-dana CSR agar tepat sasaran,” katanya pada Suara NTB di Mataram, Kamis (27/3).

Tidak sedikit jumlah perusahaan yang ada di NTB, baik swasta maupun BUMN. Tetapi kontribusinya dalam hal penyaluran dana-dana CSR-nya yang masih tak begitu nampak.

Itu yang mestinya dipetakan dan diarahkan untuk meningkatkan SDM masyarakat dalam hal berwirausaha, guna menyongsong ketatnya persaingan pelaksanaan pasar bebas Asean.

Program penciptaan wirausaha baru sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah daerah, hanya saja orientasinya dilihat lebih kepada pelaksananaan proyek. Itupun terbatas hanya kepada beberapa orang. Bisa saja karena terbatasnya anggaran.

Pemnfaatan dana CSR dengan potensinya yang cukup besar ini, jika diarahkan pada pencetakan dan pengembangan wirausaha yang lebih intensif, diyakini NTB tak kalah bersaing dengan Jawa Timur yang tataran pengusahanya sudah rata-rata pada level menengah ke atas. “Banyak perusahaan yang mengaku melaksanakan dana CSR, tetapi hanya lokal area. Kalau dioptimalkan untuk wirausaha, maka dampak yang akan dimunculkan itu tak kecil,” tambah Agus.

Ia menggambarkan bagaimana salah satu perusahaan semen melakukan pembinaan kepada siapapun yang ingin menjadi miliarder. Mestinya itu bisa diadopsi oleh perusahaan, atau diajak oleh pemerintah daerah untuk diimplementasikan oleh perusahaan di daearah.

Dengan demikian, akan banyak lahir pengusaha-pengusaha berkelas. Setidaknya pengusaha yang sudah bersiap menghadapi persaingan usaha dalam lingkup yang luas. Oleh karenanya, diharapkan beberapa komponen yang ada, masyarakat, pemerintah dan Dewan bisa menyatukan bahasa.

“Masyarakat menerima pelatihan, pembinaan dari pemerintah, kemudian Dewan melakukan pengawasan. Yakin saja masyarakat kita akan memiliki SDM yang tangguh menghadapi persaingan,” ujar Agus.

Banyak produk dan kekayaan alam NTB sebenarnya yang bisa dijual di pasar internasional. Tetapi karena naluri bisnis yang masih kurang, akibatnya potensi-potensi tersebut hanya dijual gelondongan tanpa dilakukan pengolahan untuk meingkatkan nilai jual. Sehingga kerap kali potensi-potensi tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh pengusaha luar. (bul)

KECANTIKAN

Pangkalan Elpiji akan Dirazia

Mataram (Suara NTB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi NTB dalam waktu dekat akan menggelar razia di tingkat agen dan pangkalan, menyusul masih adanya penjualan yang jauh melebihi HET pada bahan bakar jenis elpiji (subsidi).

“Kami akan bergerak pertama dari Lombok Barat dan Mataram. Ini untuk menjaga agar masyarakat tidak resah dengan harga penjualan isi ulang tabung elpiji subsidi (3 Kg),” Terang Kepala Disperindag Provinsi NTB, Drs. L. Imam Maliki, MM melalui Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri, Ir. Hj. Ulayati, MM di Mataram, Kamis (27/3).

Diagendakannya razia di tingkat agen dan pangkalan ini, guna memastikan seperti apa harga jual yang diberlakukan, khususnya pada tabung

elpiji 3 Kg. Jika ditemukan ada permainan harga yang berakibat pada meningkatnya nilai jual di tingkat pengecer, maka pemerintah daerah dalam hal ini Disperindag dapat mengajukan sanksi kepada agen dan pangkalan melalui Hiswana Migas yang menaunginya, maupun Pertamina.

“Apakah harga jual di pengecer yang masih disebut tinggi memang sumbernya dari agen atau pangkalan.

Atau memang ada beberapa pengecer yang memang senga-

ja bermain,” kata Ulayati.

Apapaun yang menjadi hasilnya mendatang, tambahnya akan menjadi catatan yang akan disampaikan kepada Gubernur. Jika ditemukan adanya permainan yang dilakukan pangkalan dan agen, maka akan ditindak tegas sesuai ketentuan. Hal ini dimaksudkan juga untuk mengetahui kondisi distribusi pasokan jelang pelaksanaan pemilihan umum.

Untuk mengantisipasi terjadinya perbedaan harga jual bagi elpiji subsidi ini, pemerin-

tah sudah mengupayakan langkah sosialisasi dan pemasangan spanduk-spanduk harga, sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku. Mestinya tidak ada peningkatan harga yang berlaku di tingkat eceran, sebab pengguna elpiji subsidi ini masih sebanyak yang sudah dipetakan pemerintah daerah saat konversi.

Meski adanya kemungkinan migrasi dari pengguna 12 Kg ke 3 Kg, baginya tidak terlalu banyak dan tak mempengaruhi terlalu jauh harga penjualan isi ulang elpiji subsidi.

Tetapi jika selisih penjualan berlaku di tingkat pengecer, maka Disperindag dalam hal ini tak dapat mengambil langkah. Karena sesuai SK

yang dijalankan, pengawasan ini hanya berlaku pada tingkat agen dan pangkalan.

Seperti diketahui, harga jual elpiji subsidi di tingkat lapangan terdapat di antaranya masih kukuh dijual hingga Rp 18.000 oleh pengecer, meskipun pemerintah melalui Hiswana Migas sudah memberikan jaminan akan melakukan stabilisasi harga setelah kesepakatan HET yang kedua kali beberapa waktu lalu.

“Mungkin hanya satu dua orang saja yang masih bertahan, karena di Keruak Lombok Timur saja dijual Rp 16.000/ tabung. Tetapi itu tetap harus ditertibkan untuk tidak mengakibatkan keresahan di masyarakat,” demikian Ulayati. (bul)

Pemprov NTB Serahkan LKPD 2013 ke BPK Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) atas pelaksanaan APBD tahun 2013 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB. Penyerahan dilakukan langsung Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi kepada Kepala BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa, SH, MH di ruang kerjanya. Pemprov berharap LKPD tahun 2013 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK seperti yang diperoleh dua tahun terakhir berturut-turut.

“Kami berharap BPK dapat memberikan pengarahan, solusi, dan masukan bagi kami, untuk dapat diperbaiki. Insya Allah apapun rekomendasinya akan ditindaklanjuti,” kata Gubernur saat menyerahkan LKPD 2013 itu Kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kamis (27/3) kemarin.

LKPD 2013 yang diserahkan

Pemprov itu terdiri dari neraca, laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, dan catatan atas laporan keuangan. LKPD itu selanjutnya akan diperiksa oleh BPK selama satu bulan.

Setelah selesai di periksa, BPK kemudian menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD 2013 dalam sidang paripurna di DPRD NTB sekitar Mei mendatang.

Dalam penyerahan LKPD 2013 itu, Gubernur didampingi Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH, Asisten I Tata Praja dan Aparatur, Dr. Ir. H. Rosiady Sayuti, M.Sc, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Drs. H. L. Gita Aryadi, M.Si dan Kepala Inspektorat NTB, H. Agus Patria, SH, MH. Sekda NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH yang ditemuai usai penyerahan LKPD itu mengatakan Pemprov NTB bertekad untuk tetap mempertahankan opini WTP yang telah diperoleh dua kali berturut-turut dua tahun terkahir. Dikatakan, Pemprov terus bertekad untuk tetap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk mewujudkan itu, katanya, salah satu manifestas-

(Suara NTB/ist)

SERAHKAN - Gubernur NTB, TGH.M.Zainul Majdi menyerahkan LKPD itu ke BPK yang diterima Kepala BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa, kemarin. inya adalah pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset dengan baik. ‘’Manifestasi berikutnya adalah, Pak Gubernur memberikan komitmen yang luar biasa dan beliau hari ini secara langsung mengantarkan LKPD itu ke BPK,’’ ujarnya.

Terpisah, Kepala BPK RI Perwakilan NTB, H. Eldy Mustafa, SH, MH menambahkan pada bulan Maret ini BPK akan menerima LKPD dari tujuh pemerintah daerah di NTB.

Tujuh kabupaten/kota itu adalah Pemprov NTB, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima. Sementara pada Mei mendatang akan menerima LKPD dari empat kabupaten yakni Lombok Barat, KSB, Dompu dan Kabupaten Bima.

Setelah LKPD itu diserahkan ke BPK, kata Eldy, maka akan dilakukan pemeriksaan selama sebulan. Sehingga pada bulan

Mei, LHP sudah diserahkan ke DPRD. “Itu akan kita lakukan pemeriksaan untuk selama sebulan dan habis itu akan kita laporkan hasilnya pada bulan Mei. Dua bulan harus kita serahkan. LKPD itu isinya semua laporan keuangan selama setahun yang dilaporkan pemerintah provinsi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Itu yang kita lihat, apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ada,”terangnya. (nas)

RUPA-RUPA

LISNA JAYA MOTOR Menerima :

Ganti Oli - Spare Parts Service Mobil & Sepeda Motor

Hubungi : GEDE HP. 087 865 276 400 085 337 568 500

Jl. SULTAN HASANUDDIN 139 BLOK D CAKRA UTARA

RUPA-RUPA

MEBEL

TOKO BANGUNAN

MADU

PENGOBATAN

KACAMATA

PELUANG USAHA

BATIK

SHOWROOM

TRAVEL 25

Mataram (Suara NTB) Banyaknya dugaan pelanggaran yang terjadi selama 10 hari masa kampanye membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB mengambil inisiatif untuk melakukan rapat koordinasi dengan pihak Parpol Kamis (27/3) kemarin di ruang rapat Bawaslu. Tujuan dari rapat koordinasi ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 10 hari masa kampanye yang telah berlangsung.

Ketua Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, mengatakan tujuan dari rapat tersebut adalah untuk menekan isu banyaknya pelanggaran kampanye.

Komisioner Bawaslu lainnya, Syamsuddin mengatakan pada prinsipnya, selama kampanye sejak tanggal 16 Maret, peserta Pemilu belum menaati sepenuhnya aturan yang ada.

“Selama ini kita lihat peserta belum sepenuhnya mematuhi aturan yang ada. Itu sebabnya kami minta supaya ditaati agar Pemilu ini berlangsung sesuai dengan yang kita harapkan yakni jurdil dan luber,” tegasnya.

Dicontohkannya, mengenai izin kampanye, parpol sering terlambat. “Izin itu seharusnya paling lambat tiga hari sebelum kampanye sudah dilayangkan. Tapi kenyataannya masalah izin dari kepolisian atau STTP saja peserta sering terlambat memilikinya. Itu dikarenakan terlambat mengajukan,” sebutnya. Sementara itu, dari pihak parpol, Zainul Aidi selaku Sekjen partai Demokrat yang hadir waktu itu menyarankan supaya adanya surat pemberitahuan agar proses STTP tidak terlalu lama ditunggu. “Terkait masalah STTP itu, saya menyarankan supaya jika kami belum bisa diberikan, harap ada semacam surat pemberitahuan. Supaya kami tidak menunggu terlalu lama. Meskipun di lapangan kami juga menunggu,” sarannya.

Ditambahkannya, terkait masalah tempat ibadah digunakan kampanye dirasanya terkadang pihaknya tidak bisa menolak. “Kita perlu maklumi bahwa di NTB ormas keagamaan sangat besar. Jadi kami tidak bisa menolak ketika terkadang silaturrahmi dilakukan di masjid. Tetapi selalu kami tekankan bahwa kunjungan itu bukanlah kampanye. Karena kami juga tidak menyertakan alat peraga di sana,” ungkapnya. (ami)

Buta Aksara Lotim Bisa Jadi Penyumbang Suara Batal Selong (Suara NTB) Masih tingginya angka buta aksara di Lombok Timur yang angkanya mencapai 75.747 jiwa ini diakui Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan sedikit berdampak pada tingkat partisipasi pemilih. Bisa menjadi penyumbang tingginya suara batal. Akan tetapi, pihak KPU tidak terlalu mempersoalkan hal ini. Masih tingginya angka buta aksara ini sebenarnya menjadi tantangan bagi para calon legislatif untuk bekerja lebih keras.

Disampaikan Divisi Hukum KPU Lotim, Taharudin, SH., kepada Suara NTB Kamis (27/3) kemarin mengatakan, terhitung sejak tahun 2009 saat awal pemerintah memiliki perhatian serius terhadap buta aksara hingga saat ini sudah berulang kali digelar pemilihan. Seperti fakta Pemilu tahun 2009 lalu tuturnya tidak begitu berdampak.

Dihitung Taharudin sudah dilakukan empat kali Pemilihan namun tidak ada masalah soal buta aksara. Masalah buta aksara lanjutnya tidak bisa disamakan dengan orang yang sakit. Sehingga diperlakukan sama dengan dilakukan pendampingan saat pencoblosan. Aturan KPU tidak mengenal adanya yang buta huruf. KPU hanya mengatur pemilih yang cacat yang dibolehkan untuk didampingi.

Ia akui, pada Pileg tahun 2014 ini masih menggunakan nama. Namun bagi KPU, tidak harus memperhatikan nama.

Terpenting coblosan pemilih itu berada di dalam kotak sudah dinyatakan sah. Termasuk mau pilih gambar partai politik atau nama caleg.

Untuk bisa mengetahui diakui harus dibaca terlebih dulu.

Hal inilah katanya yang menjadi tugas para caleg yang ratarata menginginkan namanya dicoblos. Urusan harus coblos nama menjadi ranah para caleg. “Kalau KPU tidak menyebut harus coblos nama, terpenting ada dalam kotak dan silahkan mencoblos partai mana saja karena semua partai bagi KPU sama-sama baik,” ucapnya. (rus)

Curi Perhiasan Senilai Rp 41 Juta, Pelaku Dihakimi Massa Giri Menang (Suara NTB) Polsek Senggigi menahan AA (24) di sel tahanan, Kamis (27/3) kemarin. AA diduga mencuri perhiasan milik seorang pengusaha yang tinggal di Dusun Duduk Desa Batulayar Kecamatan Batulayar Lombok Barat. Sebelumnya pelaku sempat menjadi bulan-bulanan massa yang marah dengan perbuatan pelaku. Nilai kerugian korban ditaksir mencapai Rp 41 Juta.

AA diduga mengambil beberapa perhiasan milik korban bernama Gersi sekitar pukul 06.00 Wita. AA diteriaki maling oleh dua orang anak yang melihatnya keluar dari rumah Gersi dan membawa beberapa benda yang mencurigakan.

Seketika orang-orang yang ada di Dusun Duduk mengejar hingga ia tertangkap.

Saat ditangkap, beberapa barang bukti berupa perhiasan kalung dan cincin dibawa oleh AA. Selain itu warga juga menemukan uang Rp 11 juta. Wargapun sempat menghakimi pelaku. Demikian disampaikan Kapolsek Senggigi Kompol Yunus Junaidi. Kapolsek yang menerima laporan, langsung meluncur ke Tempat Kejadian Perkara TKP dan mengamankan pelaku ke Polsek.

“Setelah kami identifikasi, pelaku ini sendirian. Dia berasal dari Pejeruk Ampenan, namun ia tinggal masih sekampung dengan korban. Kerugian korban mencapai sekitar 41 jutaan. Sementara data yang sudah kami himpun, pelaku mengambil perhiasan yang bernilai sekitar Rp 30 jutaan, selain itu AA juga membawa lari uang sejumlah Rp 11 jutaan,” Terang Kapolsek Senggigi.

Menurut korban, saat kejadian, dia sedang pergi berbelanja ke warung yang tak jauh dari rumahnya. Dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci.

Diduga korban sudah di intip semenjak awal karena pelaku di klaim sering datang ketempat korban. Polisi menduga, pelaku merupakan pemain lama. Polisi sempat melakukan penggeledahan di rumah pelaku dan menemukan beberapa handphone dan laptop yang juga diduga sebagai hasil curian.

Motif pencurian yang dilakukan AA adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Polisi menilai pelaku merupakan orang yang suka bergaul di kawasan pantai. (met)

Halaman 8

KPU DimintaPenuhi Hak Masyarakat dalam Pemilu abuhan. “Itu juga teknisnya harus dipikirkan supaya hak mereka semua untuk memilih terpenuhi,” tambahnya.

Sementarta itu, Ketua KPU NTB, Lalu Aksar Ansori, dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya sosialisasi supaya masyarakat bisa menggunakan hak suarnya telah dilakukan KPU NTB. “Sejauh ini sosialisasi supaya masyarakat menggunakan hak suaranya terus kami lakukan. Untuk suku dan komunitas, kemarin di komunitas Ahmadiyah telah kami lakukan sosialisasi,” bebernya.

Mataram Suara (Suara NTB) Komnas HAM RI mendatangi KPU NTB untuk meminta supaya semua masyarakat mendapatkan hak suara dalam pagelaran pemilu 9 April mendatang. KPU pun berkomitmen memetakan dan merancang teknis supaya hak suara semua masyarakat NTB bisa terpenuhi.

Anggota Komnas HAM Bidang pendidikan dan Penyuluhan, Imdadut Rahmat, dalam Rakor KPU dengan Komnas HAM di ruang rapat KPU NTB Kamis (27/3) kemarin, menekankan supaya KPU memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pemilihan umun dengan memfasilitasinya. Menurutnya, ada bebera-

pa poin hasil pengamatan Komnas Ham yang perlu diperhatikan KPU. Selain itu, masyarakat yang berada di rumah sakit supaya difasilitasi ketika pemungutan suara. “Masyarakat di rumah sakit perklu dipikirkan teknisnya supaya mereka dapat memilih. Begitu pula dengan masyarakat penyandang Dis-

abilitas dan yang berada di RSJ. Karena tidak semua yang berada di RSJ itu hilang ingatan atau gila,” sebutnya.

Ditambahkannya, selain masyarakat yang berada di rumah sakit, yang perlu diperhatikan teknis untuk memfasilitasinya adalah masyarakat yang berada di daerah mobilisasi seperti bandara dan pel-

Untuk penanganan masyarakat yang berada di rumah sakit, KPU juga akan mengupayakan sebisa mungkin. Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan dan Pengembangan SDM, Agus M. Si, mengaku akan berkoordinasi dengan pihak RSJ dan tempat pembinaan WTS terkait teknis supaya KPU bisa memfasilitasi masyarakat yang ingin memberikan hak pilihnya. “Terkait dengan masyarakat yang di RSJ dan tempat pembinaan WTS. Akan kami koordinasikan supaya mereka mendapatkan hak suaranya,” bebernya. (ami)

KPU Loteng Tidak Siapkan TPS Khusus

DITERTIBKAN - APK yang ditertibkan Satpol PP dimasukkan ke kendaraan untuk dibawa ke kantor Satpol PP.

(Suara NTB/her)

Bawaslu Evaluasi Semua Parpol Selama Masa Kampanye

POLHUKAM

Lagi, Satpol PP Lobar Tertibkan APK Giri Menang (Suara NTB) Satpol PP Lombok Barat kembali melakukan kegiatan penertiban alat peraga kampanye (APK). Penertiban kali ini merupakan yang kelima kalinya dilakukan Satpol PP menjelang Pileg. Selain APK, petugas juga menggaruk reklame yang tak berizin alias bodong. Namun, hal berbeda terlihat karena petugas Satpol PP justru membiarkan baliho caleg berukuran jumbo, padahal berada di jalur terlarang.

Operasi yang dipimpin langsung Kasi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Ketut Rauh, dimulai pukul 08.00 Wita. Tim dibagi menjadi dua, ada yang melakukan penertiban di jalur perem-

patan rumah Dasan Cermen dan satu tim ke Dasan Cermen - Gerung. Petugas melibas semua benar dan baliho mini yang terpasang di pohon dan di jalur tersebut. Namun, petugas membiarkan baliho caleg yang terpasang pada jalur yang sama.

“Hasil dari operasi ini, sekitar semua atribut APK di jalur ini ditertimbkan,” ungkap Rauh, Kamis kemarin. Satpol PP jelasnya, hanya akan menertibkan atribut. Jika ada pimpinan parpol mau mengambil atributnya ke Kantor Pol PP diperbolehkan namun dengan catatan tidak pasang lagi di lokasi yang dilarang.

Karena biasanya,setelah ditertibkan besoknya baliho terse-

but muncul lagi.

Selain baliho, piihaknya juga menertibkan spase iklan tak berizin. Tugas ini mengacu ke Perbup nomor 06 B tahun 2013, pasal 8 bahwa semua yang sifatnya iklan, seperti baliho parpol yang terpasang di tiang listrik dan pohon tidak boleh untuk media iklan. Terkait zonasi, pihaknya sudah bersurat ke ketua parpol empat hari lalu. Kalau ada APK terpasang pada zonasi terlarang harus ditertibkan. Parpol diberi waktu seminggu setelah surat diterima untuk menertibkan sendiri APKnya.

Jika dalam waktu itu, belum dilakukan maka pol pp akan turun menertibkan paksa APK tersebut. (her)

Target Kirim Wakil ke DPRD Kota Mataram

(Suara NTB/kir)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

Praya (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Tengah (Loteng) menegaskan tidak menyiapkan TPS khusus bagi pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya pada pelaksaan Pemilu legislatif tahun ini, seperti pemilu sebelumnya.

Karena bagi pemilih yang sedang dirawat di rumah sakit tidak meski harus pulang untuk menggunakan hak pilih.

Tetapi bisa melakukan pencoblosan di TPS terdekat, tempatnya dirawat.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua KPU Loteng, Ari Wahyudi, SH., MH., kepada wartawan di Praya, Kamis (27/ 3) kemarin. Menurutnya, pada Pileg tahun ini tidak ada TPS khusus. Karena semua TPS statusnya sama. “Sekarang tidak ada istilah TPS khusus.

Semua TPS sama statusnya,” ujarnya.

Memang pada Pemilu sebelumnya, KPU menyiapkan TPS khusus bagi pemilih yang

sedang dirawat dirumah sakit. Tapi sekarang TPS khusus tersebut tidak ada lagi. Hanya saja, pemilih yang sedang dirawat dirumah sakit juga tetap tidak perlu pulang untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasalnya pemilih yang sakit tetap bisa menggunakan hak pilihnya di TPS terdekat dengan tempatnya menjalani perawatan. Perlakuan yang sama juga berlaku bagi warga Ahmadiyah yang saat ini masih mendiami tempat penampungan di eks RSUD Praya. Yang tidak mesti kembali ke tempat tinggal semula. Karena dibolehkan menggunakan hak pilih di TPS yang terdekat.

Disinggung kesiapan logistik Pileg, dari hasil sortir yang dilakukan sejauh ini masih aman. Kecuali untuk surat suara untuk dapil I PrayaPraya Tengah, masih ada kekurangan sekitar 279 surat suara yang saat ini masih menunggu tambahan dari KPU pusat. Tapi pada prinsinya, persiapan logsitik sudah posisi aman.

Terlebih KPU pusat sudah menjanjikan pengiriman kekurangan logistik pemilih paling telat tanggal 31 Maret nanti. Sementara distribusi logistik Pemilu dari kabupaten ke desa (PPS, red) baru akan dilaksanakan mulai tanggal 7 April.

Artinya, tenggat waktu yang tersedia masih cukup panjang. Walaupun masih ada kekurangan logistik PeAri Wahyudi milu sejauh ini. (kir)

Saksi Dapil Sandubaya Diminta Pertanyakan Konsistensi Puluhan Caleg Perempuan Bekerja Maksimal Mataram (Suara NTB) Sebanyak 147 saksi PDIP di dapil (daerah pemilihan) Sandubaya, diminta bekerja maksimal pada Pemilu Legislatif tanggal 9 April nanti. Permintaan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha di hadapan 100 lebih saksi PDIP yang hadir pada kampanye dialogis di gedung PSMTI NTB, Kamis (27/3) kemarin.

Permintaan ini jelas bukan tanpa alasan. Sebab berkaca dari pengalaman Pileg periode sebelumnya, suara PDIP di Kecamatan Sandubaya kurang dari 2 ribu. Beruntung waktu itu Sandubaya masih bergabung dengan Cakranegara dalam satu dapil. ‘’Untung waktu itu dibantu suara dari Cakranegara, sehingga bisa mengirimkan dua orang wakil ke DPRD Kota Mataram,’’ terang Wayan Sugiartha.

Tetapi, dalam Pileg 2014 ini, Sandubaya sudah menjadi dapil sendiri. Karenanya, sambung Wakil Ketua DPRD Kota Mataram ini, ia tidak ingin dapil Sandubaya tidak mengirimkan wakilnya ke DPRD Kota Mataram. Wayan Sugiartha menegaskan, mengapa pada Pileg lima tahun yang lalu, PDIP hanya mendapat suara kurang dari 2 ribu, lantaran saksi tidak bekerja maksimal. Ironisnya meski ada saksi, namun suara PDIP di TPS bersangkutan justru nol. Saksi kala itu berkilah kalau dirinya memilih bukan di TPS tersebut.

Untuk itu, Wayan Sugiartha meminta kepada

Datangi Bawaslu

(Suara NTB/fit)

BACA MANDAT - Ketua DPC PDIP Kota Mataram, I Wayan Sugiartha membacakan mandat dari Ketua Umum PDIP, Hj. Megawati Soekarno Putri soal penunjukkan Jokowi sebagai calon presiden. Mandat tertanggal 14 Maret 2014 itu ditulis tangan.

Ketua PAC PDIP Sandubaya untuk melakukan cross check keberadaan para saksi. Karena, selama ini partai sudah bekerja. Mulai dari melengkapi struktur kepengurusan partai, hingga sosialisasi juga telah dilakukan oleh para caleg. ‘’Akan sia-sia kerja partai selama setahun terakhir kalau tidak didukung keberadaan saksi,’’ ujar Wayan Sugiartha.

Ia berharap, sekitar 30 orang saksi yang tidak sempat hadir pada kampanye dialogis kemarin, benar-benar berhalangan.

Pada kesempatan itu, Wayan Sugiartha juga menyampaikan bahwa telah ada mandat dari Ketua Umum PDIP, Hj. Megawati Soekarno Putri soal penunjukkan Jokowi sebagai calon

presiden. Bahkan, pascapengumuman Jokowi sebagai capres, parpol lain sudah mulai ketarketir bahkan melakukan berbagai manuver politik.

Wayan Sugiartha menegaskan bahwa munculnya Jokowi sebagai capres, bukanlah keinginan elit partai, melainkan merupakan aspirasi dari rakyat Indonesia. ‘’Dengan adanya mandat ini, saudara-saudara tidak perlu takut apalagi malu untuk mengkampanyekan Jokowi sebagai capres,’’ tandasnya. Untuk bisa mengusung Jokowi sebagai capres, PDIP harus mampu meraup minimal 20 persen suara.

Karenanya, saksi dapil Sandubaya diajak bekerja dengan baik supaya syarat tersebut bisa tercapai. (fit)

Mataram (Suara NTB) Puluhan caleg perempuan yang tergabung dalam road show caleg perempuan untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan anti politik uang, bergabung dengan solidaritas perempuan Mataram, mendatangi kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) NTB, Kamis (27/3) pukul 11.00 Wita kemarin. Tujuan para caleg ini mendatangi kantor Bawaslu adalah untuk menuntut konsistensi dari Bawaslu dalam mewujudkan Pemilu yang sesuai dengan amanat Undang-undang. Bawaslu pun menegaskan Komitmen untuk mengupayakan Pemilu yang bersih dan bermartabat.

Ketua Badan Ekskutif Solidaritas Perempuan Kota Mataram, Baiq Zulhaitian, yang hadir dalam forum yang diterima oleh Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan Bawaslu NTB, Bambang Karyono ini mengatakan tujuan kedatangannya adalah untuk meminta konsistensi Bawaslu dalam Menciptakan Pemilu yang sesuai dengan UU. Forum ini dihadiri oleh puluhan caleg perempuan yang berasal dari berbagai Parpol.

Khairunnisa, salah satu caleg dari PBB menegaskan siap memperjuangkan hak perempuan dalam pelaksanaan Pemilu dan menolak politik uang. “Jika kami temukan money politik saat pemilu,

kami siap menghadapi.

Meskipun itu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Kami juga meminta supaya Bawaslu, KPU dan penegak hukum konsisten dalam menlaksanakan aturan pemilu,” cetusnya.

Senada, Yuni Riawati, Caleg dari PDIP, mengatakan caleg perempuan tidak bisa dipandang sebelah mata dan bukan membawa kehampaan dalam mencalonkan diri.

“Kami punya agenda dan kepentingan. Kami tidak mencalonkan diri dengan tujuan hampa dan hanya memenuhi legalitas semata,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Divisi Pengawasan dan Penindakan, Bawaslu NTB, Bambang Karyono, menegaskan Bawaslu berkomitmen kuat untuk menyelenggarakan Pemilu yang adil dan bersih tidak terkecuali pemenuhan hak perempuan. Menurutnya, secara aturan memang telah diberikan ruang bagi pemenuhan hak-hak keterwakilan perempuan.

Pihaknya pun mengimbau supaya caleg perempuan ikut ambil andil dalam menciptakan Pemilu yang adil dan bersih seperti yang diinginkan.

“Saya apresiasi kedatangan para ibu-ibu sekalian. Tetapi kami juga minta supaya diberikan laporan jika ibu sekalian menemukan adanya politik uang, diskriminasi kaum perempuan dan pelanggaran lainnya dalam pemilu,” tutupnya. (ami)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Pengembangan Objek Wisata Air Terjun Kerta Berbasis Bencana (Suara NTB/cem)

Model ogoh – ogoh yang sedang dalam pengerjaan dan siap tampil dalam pawai Tanggal 30 Maret.

Pengamanan Pawai “Ogoh-Ogoh”

Polres Mataram Siapkan 417 Personel Mataram (Suara NTB) Dalam rangka perayaan Hari Raya Tahun Baru Saka (Nyepi) yang akan dirangkai dengan arak – arakan Ogoh – Ogoh, jajaran Polres Mataram akan menyiapkan sejumlah 417 personel untuk membantu pengamanan. Perayaan tersebut akan berlangsung Tanggal 30 Mei sampai 31 Mei. Saat pengarakan ogoh – ogoh berlangsung, polisi akan mengalihkan jalur kendaraan yang melintas, sementara pada setiap simpang empat yang dilalui akan menggunakan sistem buka tutup Jalan.

Rute pawai Ogoh – Ogoh akan dimulai dari Jalan Langko hingga menuju Jalan Sandubaya. Titik start di depan Lapangan Sangkarenag hingga berakhir pada simpag empat Cakranegara. “Polres sudah menyiapkan sejumlah 417 personil yang akan siaga untuk mengamankan jalannya acara pengarakan ogoh – ogoh besok. Kemudian ditambah sekitar 15 personil BKO dari Polda NTB,” terang Kasubag Humas Polres Mataram, AKP I Wayang Suteja, kemarin.

Wayan suteja, mengatakan sejumlah delapan titik persimpangan yang akan menggunakan sistem buka tutup jalan. Diantaranya terdiri dari simpang empat traffic light persimpangan – persimpangan kecil yang di sekitaran Jalan Sandubaya.

Upaya pengamanan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan saat berlangsungnya acara. “Pengamanan yang ketat akan kami lakukan demi terciptanya rasa keamanan dan kenyamanan umat beragama dalam melaksanakan upacaranya. Polisi sudah mengantisipasi terkait jika adanya gejolak – gejolak yang nantinya akan menjadi pengganggu kelancaran acara. Beberapa diantara yang kami maksud, nanti jika ada peserta yang mabuk, bisa saja menimbulkan hal – hal yang tidak kita inginkan,” jelasnya.

“Polisi hanya akan melakukan pengawalan serta pengamanan pada saat ogoh – ogoh saja, nanti kalau nyepi ada pecalang yang akan turun tangan,” sambungnya.

Jumlah ogoh – ogoh yang akan diarak mencapai 125 unit. Itupun data sementara, dan kemungkinan bertambah pada hari H. (met)

Seniman Kota Mataram Minta Dirangkul Pemerintah Mataram (Suara NTB) Mutasi yang dilakukan pemerintah Kota Mataram terhadap Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Mataram belum lama ini menjadi angin segar sekaligus menjadi harapan baru bagi para seniman di bumi ber motto Maju, Religius dan Berbudaya ini. Mereka berharap, pergantian dinas yang kini di bawah kepemimpinan H. Abdul Latif akan membawa kemajuan bagi para seniman khususnya dan dunia kebudayaan umunya serta dapat merangkul semua seniman dari berbagai kalangan.

Salah seorang seniman Kota Mataram yang menaruh harapan besar atas pergantian kepala Dinas ini adalah Drs. H. Rami’un. Kepada Suara NTB, Pemimpin Sanggar Purnama Ria berharap, Kadis Disbudpar yang baru dapat merangkul semua seniman dari berbagai latar belakang sehingga dapat membawa kemajuan bagi dunia kebudayaan di Kota Mataram.

“Sesuai dengan motto Kota Mataram sebagai kota yang berbudaya, maka pak Kadis harus dapat merangkul semua seniman untuk mewujudkan motto sekaligus visi kota,” harapnya.

Disebutkan Rami’un bahwa selama ini Disbudpar di semua tingkatan baik kabupaten/kota maupun provinsi lebih fokus pada persoalan peningkatan pariwisata sementara aspek kebudayaan di anak tirikan. Harusnya, antara pariwisata dan kebudayaan harus sejalan dan tidak terpisah-pisah. “Sekarang ini aspek kebudayaan sangat minim perhatian, lebih banyak fokus di pariwisata,” kritiknya.

Lebih lanjut Rami’un mengatakan salah satu cara yang bisa dilakukan oleh Kadis baru ialah dengan memberdayakan sanggar-sanggar yang ada di Kota Mataram dengan ruang yang banyak untuk mengaktualisasikan diri. Sehingga dengan cara itu, maka keberadayaan sanggar-sanggar itu tidak punah.

Hal penting lainnya yang menjadi tugas berat Kadis Disbudpar yang baru ialah membuat pedoman atas keberadaan seluruh aset kebudayaan yang pernah tercatat ada. Salah satu caranya ialah dengan melakukan pendokumentasian atas setiap jenis kebudayaan yaitu dengan cara penulisan buku, sosialisasi, seminar dan demonstrasi atau dikembangkan. Untuk konteks pendidikan, Rami’un menyarankan agar pelajaran kebudayaan dalam bentuk materi muatan lokal dan lain sebagainya segera dimasukkan dalam sistem pembelajaran di sekolah-sekolah. “Itu saja pekerjaan yang sangat strategis bagi Kadis Disbudpar. Data aset kebudayaan lalu adakan penulisan dan sisialisasi selanjutnya diseminarkan, dikembangkan dan dimasukkan dalam sistem pembelajaran baik ekstra atau pun lain sebgainya. Dengan cara seperti itulah, kebudayaan akan berkembang,” bebernya. (dys)

CORAL&BATU ALAM

LAUNDRY

Tanjung (Suara NTB) Obyek wisata air terjun Kertaraharja akan memperoleh sentuhan kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU). Jalan yang menuju objek wisata akan diperbaiki (aspal), pariwisata yang ada akan diintegrasikan dengan agrowisata, serta berbasis kebencanaan.

“Studi penataan Air Terjun Kertaraharja sudah kita mulai sejak tahun 2012 didasari masukan dari masyarakat. Rencana detail tata ruang sudah kami pelajari, dan harus menyelesaikan beberapa kali uji publik, karena pengembangan tata ruangnya berbasis kebencanaan,” ujar Kepala Bappeda KLU, Ir. H. Nanang Matalata, melalui Kabid Fisik dan Prasarana, Gatot, di Aula Kantor Desa Genggelang, Kamis (27/3).

Gatot menerangkan, kawasan wisata air terjun yang ada menjual kesan naturalis namun memiliki daya tarik tersendiri. Kawasan ini akan ditata sebagaimana permasalahan yang masih dihadapi, seperti tidak adanya lahan parkir, belum adanya pass (karcis) masuk, penataan jalan, serta

didesain agar singkron dengan usaha masyarakat. Dimana masyarakat lokal dusun kerta dan sekitarnya, menghasilkan susu kambing etawa, kopi, dan buah.

“Kami mendengar, di hari-hari libur kawasan ini ramai dikunjungi. Pernah terjadi, tidak adanya lahan parkir menyebabkan sampai 8 bus tidak bisa masuk. Namun demikian, sebelum pelebaran jalan selesai dengan masyarakat, kami minta kepada dinas terkait, jangan dulu melakukan tender,” pungkas Gatot.

Konsultan Perencana Detail Engineering Design(DED), R. Nazamil Prasetya, mengungkapkan pentingnya pengembangan obyek wisata berbasis kebencanaan. Pasalnya dua air terjun yang ada di Dusun Kertaraharja memiliki kemiringan antara 80

derajat dan 90 derajat. Lokasi air terjun yang agak curam perlu menjadi pertimbangan agar aspek pembangunan dapat berkelanjutan.

“Problem yang ada sejauh ini mencakup tidak adanya karcis lokal, tidak ada jalur evakuasi,” katanya.

Tokoh masyarakat setempat, Toharsan, SIP., meminta agar pengembangan yang dilakukan dapat berjalan sejalan dengan usaha ekonomi masyarakat.

Agrowisata sangat mungkin dikembangkan, serta partisipasi aktif masyarakat setempat harus mendapat porsi dari pemerintah.

“Masyarakat juga meminta adanya kepastian hukum jelas dari status tanah pecatu Pemda, seandainya tanah pecatu difungsikan sebagai lokasi parkir, agar

(Suara NTB/ari)

FOTO - Detail Engineering Design pengembangan objek wisata kawasan air terjun Kertaraharja.

Kepala Dusun kami diberikan honor,” pintanya.

Masyarakat lainnya, Sarihin, meminta agar pola pengembangan pemerintah merata bagi masyarakat. Desain gapura (pintu masuk) yang ditempatkan di Dusun Penjor, memiliki konsekuensi pelebaran jalan dimulai

dari Penjor. Jalan yang ada saat ini, berkisar 6 meter memerlukan pembebasan suka rela masyarakat yang mana telah dibicarakan dan disetujui masyarakat setempat. “Tolong masyarakat Penjor juga dilibatkan supaya kami tidak hanya terkesan hanya jadi penonton,” kata Sarihin. (ari)

NGAMEN - Musisi dan Vokalis Setia Band, Charly Van Houten saat ngamen di hadapan ribuan santri Pondok Pesantren Queen Al Falah Ploso Mojo, Kediri, Jawa Timur, Selasa (26/3 malam. Charly melakukan penggalangan dana dengan mengamen ke sejumlah Daerah di Indonesia untuk membantu pembebasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Satinah dari ancaman hukuman mati di Arab Saudi.

Perkembangan Pariwisata Loteng Terkesan Lamban Praya (Suara NTB) Minimnya ketersedian sarana, prasarana serta fasilitas pendukung pariwisata diakuinya masih menjadi kendala utama pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Sehingga perkembangan pariwisata Loteng sampai sejauh ini masih terkesan lamban. Hal itu diakui Bupati Loteng, H.M. Suhaili, FT., Kamis (27/3) kemarin.

Saat menyaksikan penandatangan kesepakatan bersama antara PT. The One Partners dengan PT. PLN (persero) wilayah NTB, PT. Telkom wintel NTB serta PDAM Praya, di pendopo Bupati Loteng, Suhaili mengatakan ketersedian fasilitas yang memadai merupakan faktor pendukung utama pembangunan sektor pariwisata.

Karena tanpa dukung fasilitas yang memadai, maka sulit pariwisata bisa berkembang.

“Persoalan inilah yang saat ini masih dihadapi oleh Loteng. Sehingga perkembangan pariwisata masih dirasa lamban,” sebutnya. Walaupun dari sisi potensi pariwisata yang dimiliki Loteng, sangat banyak. Bahkan potensi tersebut terus digaungkan. Namun nyata pariwisata Loteng belum bisa berkembang maksimal. Karena memang ketersediaan fasilitas pendukung yang belum memadai.

Untuk itulah, pemerintah daerah terus berupaya memancing investor-investor baik lokal maupun asing supaya mau berinvestasi di Loteng. Dengan harapan, fasilitas pendukung pariwisata bisa terus tumbuh dan berkembang pesat. Terutama dikawasan andalan pariwisata.

Berbagai upaya dan terobosan pun dilakukan pemerin-

tah daerah. Salah satunya dengan memberikan kemudahankemudahan dalam hal pengursan izin investasi bagi calon investor yang memang benar-benar mau serius membangun.

“Jadi bagi investor yang serius mau membangun, kita pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dalam hal pengurusan izin,” tegasnya.

Dengan cara itu diharapkan, minat investor untuk masuk berinvestasi bisa lebih besar lain. Mengingat masih banyak destinasi wisata yang dimiliki Loteng yang belum dikembangkan secara maksimal. Terutama kawasan yang berada diluar kawasan Mandalika Resort.

“Dengan masuknya PT. The One Partners (PT.TOP) ini kita harapkan bisa sebagai pemicu dan pemacu bagi investor-investor lain untuk juga mau masuk berinvestasi di Loteng,” timpalnya.

Mulai Masuk Sementara itu, penandatangan kesepakatan antara PT. TOP dengan PT. PLN wilayah NTB, PT. Telkom Wintel NTB serta PDAM Praya tersebut, sebagai tahap awal rencana masuknya PT. TOP di Loteng. perusahaan pengembangan yang berbasis di Korea Selatan itu sendiri rencanya tersebut akan mulai masuk dengan membangun sejumlah fasilitas pariwisata di Dusun Are Guling Desa Tumpak Pujut.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Loteng, Winarto mengungkapkan, PT.TOP sendiri akan membangun fasilitas penginapan berupa hotel dan villa di kawasan Are Guling. Dimana untuk villa ada sekitar 40 kamar yang dibangun. Ditambah 110 kamar hotel. Sehingga total kamar yang tersedia menjadi 150 unit.

(Suara NTB/kir)

FOTO - Vice President PT. TOP, Song Oh Kim, menantangani kesepakatan dengan pihal PLN, Telkom, serta PDAM Praya, sebagai tahap awal pengembangan kawasan di Selatan Loteng, Kamis (27/3) kemarin. disaksikan Bupati H. Suhaili FT dan Wabup Loteng H. Normal Suzana.

Vice President PT. TOP, Song Oh Kim, menegaskan kalau pihaknya memang sudah lama ingin berinvestasi di Loteng.

Mengingat besarnya potensi yang dimiliki daerah ini. “Kita

akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menjadikan fasilitas yang akan di bangun ini nantinya akan menjadi yang terbaik di Loteng dan Lombok pada umumnya,” sebutnya. (kir)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

PENDIDIKAN

Halaman 10

Beasiswa Belum Dibayar Sistem Layanan Masih Manual MESKI telah memasuki abad modern dengan segenap perangkat teknologi yang tersedia, Perpustakaan Kota Mataram masih saja menggunakan sistem layanan tradisional dan manual. Padahal, penggunaan sistem layanan berbasis teknologi slim merupakan salah satu keharusan dalam layanan perpustakaan sekarang ini. Dengan penggunaan teknologi di dalam sistem pelayanan perpustakaan akan mempermudah proses peminjaman dan pengembalian buku.

Kepala Perpustakaan dan (Suara NTB/dys) Arsip Daerah Kota Mataram, Siti Miftahayatun Dra. Siti Miftahayatun belum lama ini, menjelaskan, penggunaan perangkat teknologi slim dalam pengelolaan perpustakaan saat sekarang ini sudah harus dilaksanakan mengingat kebutuhan pengunjung yang sudah berbeda. Untuk layanan di Puskot, ujarnya, Muftahayatun mengaku hingga saat ini kalah jauh dengan beberapa perpustakaan-perpustakaan di beberapa sekolah di Kota Mataram.

Tercatat, di Kota Mataram terdapat dua sekolah yang sudah menggunakan sistem layanan berbasis pada IT ini di antaranya ialah SMAN 1 Mataram dan MAN 2 Mataram. Untuk mengejar ketertinggalan itu, Miftahayatun berjanji segera menambah beberapa fasilitas sebagai pendukung terlakasananya pelayanan yang berkualitas bagi para pengunjung Puskot.

Di antara fasilitas yang akan ditambah ialah Wi-Fi gratis di seluruh area Puskot bagi para pengunjung. Bagi pengunjung yang sudah terdaftar sebagai anggota Puskot dapat langsung mengakses internet sebagai layanan Puskot. Cukup dengan identitas kartu anggota bisa langsung mengakses. ‘’Sementara, untuk menjamin kenyamanan pengunjung, pihaknya mengaku akan segera membangun berugak di beberapa titik agar mempermudah para pengunjung,’’ ujarnya.

Ia berharap, dengan rencana penambahan sejumlah fasilitas tersebut dapat menambah daya tarik masyarakat Kota Mataram untuk berkunjung ke Puskot tidak hanya dari kalangan siswa dan mahasiswa tapi juga bagi masyarakat umum. “Kalau selama ini pengunjung didominasi oleh mahasiswa, ke depan semoga masyarakat umum bisa berkunjung” akunya. (dys)

Pemda KLU Wacanakan Moratorium Pembentukan PAUD-PKBM Tanjung (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) c.q Dinas Pendidikan, kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, kemungkinan besar akan menempuh moratorium untuk mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Pasalnya jumlah lembaga tersebut saat ini sudah sangat banyak. Untuk PAUD saja, tercatat sebanyak 186 PAUD yang memperoleh izin, belum termasuk PAUD yang tengah antre mengajukan izin.

(Suara NTB/ari) Kepala Dikbudpora KLU, Rusli Hamid Drs. Suhrawardi, melalui Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Dikbudpora KLU, Rusli Hamdi, kepada Suara NTB, Kamis (27/3), mengisyaratkan dilakukannya moratorium akibat banyaknya jumlah PAUD. Komparasi jumlah PAUD sebanyak 186 unit terhadap jumlah desa sebanyak 33 desa se-KLU, mencatatkan average PAUD di tiap desa menjadi 5 sampai 6 PAUD per desa.

“Kita inginnya ada moratorium pembentukan PAUD dan PKBM, karena jumlah PAUD 5 sampai 6 PAUD, sudah sangat banyak. Belum lagi PAUD yang sedang proses perizinannya.

Sebaiknya yang ada ini saja dulu dikuatkan,” papar Rusli.

Bidang PLS pada Dikbudpora KLU di bawah kendali Rusli pun, langsung menjadwalkan dilakukannya kunjungan lapangan ke lokasi PAUD/PKBM. Menurut dia, angka 186 PAUD dan 31 PKBM di KLU mengisyaratkan tingginya apresiasi masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini. Namun fokus peningkatan kualitas tersebut dinilai akan kabur jika jumlah PAUD tidak dikendalikan.

Dinilai Rusli, harus ada standarisasi dalam pelayanan pendidikan PAUD, misalnya, lembaga PAUD minimal memiliki 2 ruang berlajar, memiliki taman bermain, alat – alat bermain, serta kelengkapan kelembagaan. Sebagai sebuah lembaga, PAUD mutlak memiliki Sekretariat, Pengurus dan personil tutor, hingga jumlah minimal anak yang akan dididik.

Angka 5 sampai 6 PAUD termasuk kebanyakan, daripada bentuk baru lebih baik yang ada in isaja kita kuatkan. Saya khawatir kalau ini tidak kuat, ibaratnya mati 1, tumbuh lagi, mati lagi tumbuh lagi. Jangan seperti pengalaman di tempat lain, PAUD hanya dikelola di berugak-berugak,” ujarnya lagi.

Ia bahkan sudah mengantisipasi, setiap pengajuan izin lembaga PAUD/PKBM yang melalui Bidang PLS, pihaknya akan melakukan crossceck lapangan. Apabila dari standarisasi yang ditetapkan tidak mampu dipenuhi, maka respons pembentukan akan dilebur agar masyarakat setempat bergabung dengan PAUD terdekat.

Menyikapi jumlah PAUD yang sangat banyak ini pun, Rusli memandang perlunya pemerintah melakukan peleburan PAUD. PAUD-PAUD yang ada di satu desa akan dinilai (monitoring dan evaluasi) menurut kualitas dan kemampuan menjalankan jalannya pendidikan. Apabila salah satu dari 6 PAUD di satu desa tidak mampu dijalankan, maka PAUD bersangkutan akan diminta bergabung dengan PAUD terdekat yang lebih berprestasi.(ari)

Peresmian Kampus IPDN Selesai Pemilu Praya (Suara NTB) Kepastian peresmian gedung IPDN Kampus NTB yang baru di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) yang batal dilaksanakan pada tanggal 26 Maret masih belum ada kejelasan. Aktivitas belajar mengajar dan perkantoran di kampus baru sudah berjalan. Peresmian diagendakan setelah pemilu.

“Dalam waktu ini akan ada pertemuan kembali. Untuk menentukan waktu peresmian. Tetapi dengan agenda pemilu yang sudah semakin dekat, kemungkinan peresmian akan dilaksanakan setelah pemilu legislatif berlangsung,” ungkap Asisten III Sekda Loteng, H. Nursiah, S.Sos.M.Si, kepada wartawan di Pendopo Bupati Loteng, Kamis (27/3).

Meski demikian, ujarnya, pembahasan terkait rencana peresmian tetap akan dilakukan, antara pihak IPDN, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat guna menentukan pola peresmian, penanggung jawab sampai terkait siapa yang akan melakukan peresmian.

Sebelumnya, peresmian kampus IPDN NTB yang baru tersebut dijadwalkan pada tanggal 26 Maretlalu. Tapi tanpa alasan yang jelas, pemerintah pusat membatalkan rencana peresmian kampus sampai batas waktu yang ditentukan.

“Kita di sini hanya melaksanakan saja. Sedangkan yang menentukan kapan peresmian dilakukan, itu menjadi ranah kewenangan pemerintah pusat,” aku Direktur IPDN kampus NTB, Drs. H. Abdul Malik, kepada Suara NTB sebelumnya. (kir)

19 Mahasiswa FK Unram Tetap Belajar Mataram (Suara NTB) Sebanyak 19 mahasiswa santri Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Mataram (Unram) penerima beasiswa Pemprov NTB hingga kini masih terkatung-katung. Pasalnya, Pemprov NTB belum melunasi pembayaran atas 19 mahasiswa santri penerima beasiswa di Unram.

Ditemui Kamis (27/3), Dekan FK Unram, Prof. Dr. dr.

Mulyanto mengaku persoalan tunggakan pembayaran sudah tidak ada masalah. Karena semua mahasiswa santri penerima beasiswa FK hingga kini masih tetap menjalani aktivitas perkuliahan sebagaimana biasanya. “Tidak ada apa-apa, mereka masih kuliah, meski Pemprov belum melunasi pembayaran,” aku Mulyanto.

Disebutkan Mulyanto, persoalan tunggakan pembayaran Pemprov NTB sepenuhnya merupakan kewenangan rektorat. Sementara FK mengaku tidak tahu menahu terkait tunggakan pembayaran uang kuliah itu. Mulyanto hanya membenarkan beberapa waktu lalu, pihak rektorat telah melayangkan surat kepada Pemprov NTB. Ditanya mengenai isi surat tersebut, Mulyanto enggan menjawab.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan pihaknya atas 19 mahasiswa santri penerima beasiswa FK.

Di antaranya mereka diharuskan membayar sendiri terlebih dahulu sejumlah tunggakan yang belum dibayar, jika mereka tidak mampu maka pihak fakultas akan menalangi sampai Pemprov melunasi tunggakan pembayaran. “Kebijakan itu semua dikeluarkan agar semua mahasiswa dapat terus belajar seperti biasa.

Masa mereka harus berhenti kuliah gara-gara persoalan uang ini. Mereka harus terus belajar karena pada saat penerimaan mahasiswa, saingannya cukup ketat dan prosesnya lama,” ujarnya.

Tercatat, sejak tahun akademik 2010 silam, FK Unram telah menerima sebanyak 20 mahasiswa berasal dari santri penerima beasiswa Pemprov NTB. Satu di antaranya telah mengundurkan diri, sehingga dengan saat ini tercatat sebanyak 19 mahasiswa santri penerima beasiswa FK Unram, Sekretaris Dinas Dikpora NTB, Wahibullah yang dikonfirmasi menjelaskan, Pem-

prov NTB sedang mengupayakan pembayaran tunggakan beasiswa sebesar Rp 1,2 miliar itu. ‘’Kita sedang upayakan lewat Biro Keuangan dulu. Kemarin Biro Keuangan sudah dihubungi oleh Pak Gubernur untuk segera dibayarkan. Jumlah tunggakannya sekitar Rp 1,2 miliar sampai tahun 2014 dari tahun 2012,’’ sebutnya.

Dijelaskan, adanya tunggakan itu, karena tidak dialokasikan dalam APBD beberapa tahun terakhir. Beasiswa itu dimasukkan dalam bantuan sosial (bansos). Sesuai dengan ketentuan, bansos hanya bisa diberikan dua tahun berturut-turut. Untuk itu, ke depannya, beasiswa itu akan dimasukkan dalam belanja langsung (BL) Dikpora NTB, sehingga setiap tahun bisa dialokasikan.

Wahibullah menambahkan, beasiswa itu dibayarkan Pemprov NTB pada Unram setiap tahun. Setiap mahasiswa yang mendapatkan beasiswa kedokteran itu dibayarkan seki-

tar Rp 8 juta sampai Rp 8,9 juta per semester.”Kenapa kita belum bayar? Kaitannya, dulunya memang kegiatan ini di Dikpora kemudian ke Biro Keuangan, karena masuk dana bansos,”jelasnya.

Karena menunggak pembayaran beasiswa sejak beberapa tahun terakhir, Universitas Mataram telah melakukan penagihan ke Biro Keuangan dan Dikpora NTB. ‘’Pak Gubernur sudah memanggil Biro Keuangan untuk segera menyelesaikannya. Prinsipnya, pemprov tetap komit sesuai dengan program yang dulu supaya terus berlanjut,” tandasnya.

Sementara itu, penerima beasiswa kedokteran yang saat ini duduk di semester VIII Fakultas Kedokteran Universitas Mataram, Muhyiddin berharap pemerintah daerah bisa menuntaskan pembayaran tunggakan beasiswa itu.

Sehingga, ia dan dua orang rekannnya bisa mengikuti wisuda pada 5 April mendatang.

Muhyiddin menjelaskan, pada tahun pertama dan kedua, pembayaran beasiswa itu lancar. Namun, menjelang tahun ketiga (2012, red) hanya diberikan setengahnya. Beasiswa yang diterima itu antara lain untuk biaya SPP dan jam-

(Suara NTB/dys)

Mulyanto

inan kesehatan langsung dibayarkan ke Unram. Selain SPP dan jaminan kesehatan, mereka juga mendapatkan uang kos sebesar Rp 1 juta per bulan. ‘’Tanggal 18 Maret saya diberi surat oleh Unram bunyinya, diminta membayar tunggakan. Batasnya semester depan, jika tidak dibayarkan diminta cuti akademik. Selain itu, wisudanya tanggal 5 April.

Tidak akan bisa ikut wisuda kalau tidak bayar itu dulu,” ujarnya. (dys/nas)

Guru Indonesia Juara Kompetisi Pembelajaran di Barcelona

(Suara NTB/cem)

PANJAT POHON - Meski sudah pulang sekolah, siswa sekolah dasar di Gomong Mataram ini masih menyempatkan bermain-main sama temantemannya. Seperti terlihat pada gambar, sejumlah siswa sedang memanjat pohon yang ada di pinggir jalan depan sekolahnya.

UGM-UI-ITB Buka Peluang Pertukaran Mahasiswa Yogyakarta (Suara NTB) – Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) membuka peluang pertukaran mahasiswa dan dosen melalui kerja sama tripartit yang sudah dirintis sejak tujuh tahun lalu.

“Pertukaran mahasiswa strata satu (S-1) itu memungkinkan masing-masing mahasiswa mengambil kuliah satu semester di perguruan tinggi di luar kampusnya,” kata Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Tripartit UGM Danang Parikesit di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, ide pertukaran mahasiswa S-1 itu sudah di-

gagas sejak lama tetapi masih tertunda, karena kendala di Senat Akademik masing-masing. Masalah itu diharapkan bisa diselesaikan tahun ini.

“Program pertukaran mahasiswa antarketiga perguruan tinggi negeri itu bisa segera dilaksanakan apabila mendapat dukungan dari Senat Akademik untuk mengakui satuan kredit semester (SKS) dari perguruan tinggi lain,” katanya.

Selain menambah pengetahuan mahasiswa, pertukaran mahasiswa itu juga memberikan pengalaman bagi mahasiswa untuk mengenal budaya dan sistem pembelajaran di tempat yang lain. “Pada 2014, kami akan

mendorong pertukaran mahasiswa dan dosen antara ketiga perguruan tinggi negeri itu segera disepakati bersama,” katanya.

Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UGM Suratman mengatakan pihaknya mengapresiasi dan mendukung ide untuk segera merealisasikan program pertukaran mahasiswa antara UGM, UI dan ITB. “Pertukaran mahasiswa antara perguruan tinggi di dalam negeri seharusnya lebih mudah dilaksanakan. Pertukaran mahasiswa ke luar negeri saja mudah, tetapi antarperguruan tinggi sendiri masih sulit,” katanya. (ant/bali post)

Jakarta (Suara NTB) Saara Suaib Hanafi, guru SMP Islam Al Azhar 9 Bekasi meraih juara “Learn-a-thon Award” untuk tema pembelajaran aktif abad 21 pada ajang Microsoft Global Education Forum di Barcelona, Spanyol pada 11-14 Maret lalu.

“Learn-a-thon adalah aktivitas 24 jam dimana para guru dibagi dalam kelompokkelompok dengan rekan dari berbagai belahan dunia merancang kegiatan pembelajaran yang menampilkan penggunaan teknologi inovatif untuk tiga tema Millennium Development Goals, yakni kemiskinan, keberlanjutan dan kesetaraan gender,” kata Direktur Sektor Publik Microsoft Indonesia Kertapradana Subagus kepada pers di Jakarta, Rabu.

Saara bergabung bersama dengan lima guru lainnya dari Kanada, Slovakia, Perancis, Kenya dan Argentina dalam satu tim menyiapkan presentasi inovasi pembelajaran berbasis informasi teknologi dan komunikasi terkait tema kesetaraan gender.

Microsoft Global Education Forum merupakan ajang kompetisi pembelajaran berbasis teknologi yang setiap tahun diminati puluhan ribu guru dari seluruh dunia yang melakukan aplikasi online dan mengalami peningkatan peserta hingga 25 persen setiap tahunnya, kata Kertapradana.

“Tahun ini ada sekitar 300 guru Indonesia dari 23 ribu guru yang melakukan pendaftaran online untuk mengikuti ajang tersebut dan terseleksi tiga guru Indonesia dari 1100 guru untuk mengikuti ajang di Barcelona dan satu di antaranya yaitu Saara Suaib menjadi juara,” katanya.

Sementara itu, Saara Suaib Hanafi mengatakan menjadi juara dalam ajang bergengsi dunia Learn-a-thon merupakan kebanggaan luar biasa karena peserta dipacu untuk berinovasi menggabungkan antara teknik mengajar dan pemanfaatan perangkat ICT mengusung tema konsep pembelajaran abad 21.

“Tantangan lebih berat ketika kami harus bergabung dalam tim guru yang berasal dari lima negara lainnya, terutama masalah penguasaan bahasa Inggris menjadi kendala karena dalam tim kami ada guru dari Slovakia, Argentina, dan Perancis yang tidak menmguasai bahasa Inggris dengan fasih sementara kami hanya diberikan waktu 24 jam untuk menghasilkan karya tentang teknik pembelajaran inovatif yang harus dipresentasikan dihadapan juri,” kata Saara.

Namun, lanjutnya, kendala tersebut dapat diatasi karena pada dasarnya guru-guru dalam tim kami memiliki ideide inovatif dan kemampuan IT yang baik sehingga persoalan bahasa diatasi melalui software terjemahan bahasa yang disiapkan Microsoft. “Sehingga dalam waktu ketat tim bisa menyajikan karya yang mengantarkan kami menjadi juara,” tambahnya.

Saara mengatakan kemenagan yang diraih tidak sekadar berhenti pada hadiah yang diraih tetapi lebih penting adalah kesempatan untuk membuka jaringan dengan guru lain di seluruh dunia, membangun komunitas secara online untuk berbagi pengalaman inovasi pembelajaran yang sangat berharag untuk dibagikan kepada muridmurid dan guru-guru lain di sekolah. (ant/bali post)

’’Mobile Clinic’’ UMM

Tetap Siaga Melayani Mahasiswa dan Masyarakat Umum Keberadaan mobile clinic Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) memberikan kontribusi besar bagi ribuan mahasiswa yang menuntut ilmu di Jalan KH. Ahmad Dachlan Pagesangan Mataram ini. Setiap ada kegiatan mahasiswa, baik yang sifatnya internal, eksternal, mobile clinic tetap stand by.Tidak hanya itu, saat diminta masyarakat maupun organisasi keagamaan, mobile clinic dan beberapa petugas kesehatan siap bertugas.

SEBAGAI contoh saat ada kegiatan Festival Anak Sholeh di SMK Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Mataram di Labuapi Lombok Barat beberapa waktu lalu. Mobile clinic UMM sudah stand by dari pagi hingga sore hari. Zuhri Ramdani – salah satu perawat yang piket mengungkapkan, keberadaan mobile clinic tersebut seperti kotak Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). Artinya, ketika ada insiden kecil atau besar yang terjadi dan menimpa mahasiswa, petugas kesehatan yang piket seg-

era memberikan pertolongan. ‘’Tidak ada penyakit parah yang ditangani. Kalau cukup berbahaya, kami segera merujuk ke rumah sakit, baik rumah sakit provinsi atau rumah sakit kota,’’ ungkapnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Untuk itu, ujarnya, di mobile clinic yang dioperasikan tersebut tersedia sarana dan prasarana kesehatan yang menangani pasien dalam kondisi emergency sebelum ditangani di rumah sakit, seperti plester, obat merah, alat pembalut atau fa-

silitas pendukung lainnya.

Hal senada disampaikan Kepala Tata Usaha Fakultas Ilmu Kesehatan UMM, Lalu Sahrul, SE. Menurutnya, mobile clinic tetap siaga memberikan pelayanan kepada mahasiswa atau tenaga pengajar lainnya, baik di dalam kampus atau eksternal.

Sementara di kampus sudah ada 3 tenaga dokter, 3 perawat dan 1 bidan di klinik khusus yang siap memberikan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa atau tenaga pengajar lainnya yang membutuhkan. ‘’Setiap hari, ada satu tenaga dokter atau perawat yang piket,’’ ujarnya.

Diakuinya, sejak adanya klinik dan mobile clinic ini pelayanan kesehatan pada mahasiswa dan yang membutuhkan cukup membantu. Mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan bisa meminta pelayanan pada petugas kesehatan yang tetap stand by.

Begitu juga dengan mobile clinic yang dioperasikan akhir 2013 lalu

(Suara NTB/ham)

SIAP DIOPERASIKAN - Mobile clinic milik UMM saat stand by dalam sebuah acara di SMK PP Negeri Mataram beberapa waktu lalu. ini sangat membantu mahasiswa saat melakukan kerja bakti sosial dan kegiatan sosial lainnya.

Termasuk membantu memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat sekitarnya. ‘’Malahan pernah mau dipinjam untuk membawa jenazah.

Tapi bukan space-nya, permintaan pinjaman warga terpaksa kami tolak,’’ tuturnya, seraya menambahkan, pihaknya tetap berusaha membantu masyarakat di bidang kesehatan, khususnya yang sifatnya kemanusiaan. (ham)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

(Suara NTB/ist)

KECEWA – Cristiano Ronaldo tampak mengekspresikan kekecewaannya dalam laga melawan Sevilla yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kekalahan Madrid.

Real Madrid

1

2

Sevilla

Madrid Belum Bisa Bangkit Madrid Harapan Real Madrid untuk untuk meraih gelar Liga Spanyol mengalami hantaman keras ketika kalah 1-2 dari Sevilla pada Kamis kemarin, membuat mereka menelan kekalahan kedua dalam rentang waktu empat hari. Sebelumnya Ronaldo dan kawan-kawan kalah 3-4 dari Barcelona.

Real memulai pertandingan dengan gemilang ketika Gareth Bale dan Karim Benzema nyaris membukukan gol pada 10 menit pertama. Namun, justru Ronaldolah yang akhirnya membuka gol pada menit ke-14 ketika tendangan bebasnya mengenai Ivan Rakitic dan membuat kiper Sevilla Beto tidak mampu mengantisipasi bola yang datang.

Sayang, keunggulan itu hanya bertahan selama 10 menit, ketika Bacca melakukan pergerakan bagus untuk mengonversi operan Jose Antonio Reyes dari jarak dekat. Reyes kemudian berpeluang membawa timnya unggul ketika Bacca menyodorkan operan kepadanya, namun tembakan mantan pemain Arsenal itu masih melebar.

Bagaimanapun, Sevilla pantas berterima kasih kepada Beto enam menit sebelum turun minum, ketika ia secara brilian menepis sepakan Ronaldo ke atas mistar gawang. Ronaldo kemudian kembali gagal memaksimalkan peluangnya pada malam ini,

ketika ia mencungkil bola melewati Beto, namun bola membentur mengenai bagian dalam tiang gawang dan bergulir melintasi garis sebelum disapu oleh bek Sevilla.

Madrid terus menekan setelah turun minum, namun mereka justru kemasukan melalui serangan balik 18 menit sebelum pertandingan usai, ketika gerakan indah Rakitic membuat ia dapat melewati Pepe dan kemudian pemain Kroasia itu menyodorkan bola kepada Bacca untuk mencetak gol keduanya pada malam itu.

Beto kembali harus menyelamatkan gawangnya dengan menggagalkan peluang Ronaldo pada fase akhir pertandingan. Meski mendominasi penguasaan bola, Real gagal mendapatkan peluang bersih lainnya dan harapan-harapan mereka untuk mendapatkan angka dari pertandingan ini menghilang ketika tendangan bebas Bale melambung tinggi pada menit terakhir.

Dan pelatih Real Carlo Ancelotti mengeluhkan ketidak mam-

puan timnya untuk mengatasi serangan balik Sevilla. Pada pertandingan sebelumnya Madrid juga menderita kekalahan 3-4 dari Barcelona. “Ini merupakan kekalahan yang dapat diterima karena kami tidak melakukan persiapan dengan baik untuk serangan balik yang dimiliki Sevilla dan mereka mencetak dua gol,” ucapnya.

“Kami kemasukan dua gol dengan cara yang sama melalui serangan balik, ketika kami membutuhkan lebih banyak keseimbangan.” Bagaimanapun, pria Italia ini masih yakin timnya mampu menebus hal itu pada delapan pertandingan terakhir musim ini.

“Kami perlu lebih berkonsentrasi pada pertandingan-pertandingan kami sendiri, benar bahwa kami telah kalah dua kali berturut-turut, dan itu tidak bagus pada titik ini di musim kompetisi.”

“Kami perlu percaya bahwa kami masih mampu menang. Kami tertinggal tiga angka dari Atletico dan dua angka dari Barcelona, semuanya masih mungkin.”

Sementara pemuncak klasemen Atletico Madrid sekarang unggul tiga angka atas Real dan memiliki rekor head-to-head yang lebih baik dari Si Putih, ketika mereka mengalahkan Granada dengan skor 1-0. (ant/bali post)

Nomor 21 Km Tidak Dipertandingkan, Atlet Maraton Kecewa Mataram (Suara NTB) Sekitar 40 nomor pertandingan akan ditampilkan di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB Juni 15 - 21 mendatang. Namun, dari puluhan nomor yang dipertandingkan itu tampaknya nomor maraton 21 Kilometer tidak akan dipertandingkan. Akibatnya, atlet maraton Kota Bima pun angkat bicara.

Mantan atlet PON NTB tahun 2004, Abdul Wahab, kepada Suara NTB, via ponselnya, Kamis (27/3) kemarin mengatakan dirinya kecewa atas keputusan pihak PASI NTB yang tidak mempertandingkan nomor 21 Km di Porprov NTB.

Pasalnya nomor tersebut merupakan nomor spesialisasinya.

“Kenapa nomor 21 Kilometer tidak dipertandingkan di Porprov NTB, padahal itu adalah nomor spesialis kita Kota Bima, dan nomor tersebut juga dipertandingkan di PON XIX/2016,” sesalnya.

Menanggapi hal itu, mantan Pelatih Atletik Nasional, Subagio membenarkan bila nomor 21 Km tidak akan dipertandingkan di Porprov NTB. Hal itu dikarenakan sudah adanya nomor maraton 10 ribu meter yang akan dipertandingkan di Porprov 2014 mendatang. Dalam hal ini atlet yang menjuarai nomor 10 ribu meter dapat diarahkan untuk nomor 21 km.

“Kami tak perlu mempertandingkan nomor 21 Km meter, karena di Porprov NTB akan mempertandingkan nomor maraton 10 ribu meter,” jelasnya.

Menurut Subagio ajang Porprov NTB adalah sebagai ajang penjaringan atlet yang berprestasi, dan bila ada atlet muda maupun senior yang keluar sebagai juara nomor 10 ribu meter bisa diarahkan untuk mengikuti nomor 21 Km. Hal itulah yang membuat pihaknya tidak mengusulkan nomor 21 Km dipertandingkan di Porprov NTB, pertimbangannya untuk menghemat waktu dan efisiensi anggaran. (fan)

Valdes Jadi Korban Kemenangan Barcelona Madrid Barcelona naik ke peringkat kedua dan tertinggal satu angka dari Atletico, berkat kemenangan 3-0 atas Celta Vigo di Camp Nou melalui dua gol yang dibukukan Neymar dan satu oleh Lionel Messi.

Sayangnya, malam itu menjadi malam yang agak pahit bagi kubu Katalan ketika kiper Victor Valdes mungkin menjadi pertandingan terakhirnya untuk klub. Ia menderita kerusakan cruciate ligamen yang akan membuat dirinya absen di Piala Dunia.

Barcelona sekarang memegang nasibnya sendiri untuk meraih gelar ketika mereka menjamu Atletico pada hari terakhir musim. Sayangnya, kegembiraan mereka dirusak oleh cedera Victor Valdes yang akan membuat dirinya absen memperkuat timnas Spanyol di Piala Dunia.

Valdes rubuh di lapangan sambil memegangi lutut kanannya saat melakukan penyelamatan rutin, dan dirinya berlinang air mata ketika ditandu keluar lapangan. “Victor Valdes mengalami kerusakan pada ligamen anterior cruciate di lutut kanannya, yang akan memerlukan operasi,” demikian klub mengonfirmasi melalui akun Twitter resminya.

“Itu merupakan nasib yang sangat buruk dan cedera yang sangat merugikan, terlalu banyak untuk permainan yang hanya bermakna tiga angka,” kata direktur olahraga Barca Andoni Zubizareta kepada Barca TV. Dan gelandang Andres Iniesta mengakui sulit bagi para pemain Barca untuk berkonsentrasi setelah pertandingan itu. “Itu merupakan situasi yang tidak nyaman di lapangan. Para pemain tidak sama, para penggemar tidak sama. Semuanya terlihat sedikit aneh.” “Hal yang pent-

(Suara NTB/ist)

CEDERA - Kiper andalan Barcelona, Victor Valdes kesakitan akibat cedera yang diperolehnya saat Barcelona mengalahkan Celta Vigo di Camp Nou dengan skor 3-0. ing sekarang adalah ia memulihkan diri dengan baik.”

Neymar telah membawa tuan rumah unggul sebelum Valdes mengalami cedera, ketika ia menyambut umpan silang Alexis Sanchez. Lionel Messi meneruskan permainan bagusnya untuk mengubah skor menjadi 20 dari umpan indah Andres Iniesta pada menit ke-30, sebelum Neymar menutup kemenangan Barca dengan golnya keduanya saat pertandingan menyisakan 23 menit lagi.

Di Vicente Calderon, pertandingan berjalan kurang imbang ketika Atletico meneruskan demonstrasi mereka untuk berjuang menjadi juara liga, melalui kemenangan 1-0 atas Granada. Pada pertandingan yang minim peluang bersih itu, Diego Costa kembali menjadi pembeda bagi pasukan Diego Simeone, ketika ia menanduk tendangan sudut Jose Sosa 27 menit sebelum pertandingan usai untuk menorehkan gol ke-32nya musim ini. (ant/bali post)

SUARA NTB

Jumat, 28 Maret 2014

Halaman 12

DIJUAL MOBIL

RUPA - RUPA

SHOWROOM

KURSUS

SHOWROOM

DIJUAL

SEWA BADUT

MAINAN ANAK

RUMAH MAKAN

PERHIASAN

KOMPUTER

ADVERTISING

KONTRAKAN

TOKO MAINAN

PET SHOP

BATIK

SALON

FINANCE

FUTSAL

PERAWATAN AC

PELATIHAN

BENGKEL

BANK

SUARA NTB

Jumat, 28 Maret 2014

KURSUS/BIMBEL

GORDEN

BAHAN BANGUNAN & INTERIOR

Halaman 13

HOTEL

RUMAH MAKAN Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

SALON SALON

RUPA- RUPA SABLON & KONVEKSI

EKSPEDISI

BOUTIQUE

TELEVISI

ADVERTISING

JUAL MOBIL

KURSUS TERASI

TENUN LOMBOK

SANGGAR SENAM

RUKO

EVENT ORGANIZER

COUNTER

BENGKEL & SPARE PART

SIARAN TV

FASHION

PENGOBATAN

ACCESORIES

RUPA - RUPA

RUPA - RUPA

TANAH

TRAVEL

RUPA - RUPA

PHOTOGRAFI

087 865 633 888 / 087 861 811 999

KOMPUTER

SERVICE

Jl. TGH Abdul Karim Kediri (Depan PLN Kediri)

TRAVEL

RUMAH MAKAN

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

LIPUTAN KHUSUS

Halaman 14

Ketika Uang Suap Bicara Oknum jaksa, polisi dan hakim. Lengkap sudah deretan oknum dari tiga pilar utama yang menjadi lembaga penegakan hukum di NTB yang diduga menerima suap dalam penanganan perkara pemalsuan sertifikat lahan yang menjerat Kepala Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat, Subri. Fakta – fakta menyangkut dugaan keterlibatan para oknum penegak hukum itu terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram.

MENJALANI sidang perdananya, Jumat (7/3) lalu, Lusita Ani Razak (58) tokoh sentral dalam kasus dugaan suap ini tetap tampil modis. Ia tampil mengenakan gaun atasan orange muda, celana hitam dan bandul di kepala, plus kacamata dengan lis hitam tebal. Namun, saat duduk di kursi pesakitan, perlahan lahan senyum Lusita mulai redup. Mimiknya semakin lama kian serius, apalagi saat JPU KPK membaca materi dakwaan.

Lusita menjadi pesakitan setelah ditangkap KPK di Hotel Holday Inn Senggigi, saat akan menyerahkan uang kepada Subri yang saat itu merupakan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Praya. Namun, Subri rupanya bukan satu – satunya oknum penegak hukum yang terseret kasus ini. Fakta persidangan mengungkapkan, uang Lusita mengalir ke mana – mana.

Dalam sidang perdananya saja, terungkap adanya dana sebesar Rp 200 Juta yang juga disiapkan untuk menyuap hakim Pengadilan Negeri Praya, untuk memuluskan perkara pemalsuan sertifikat tanah dengan terdakwa Sugiharta alias Along.

Dalam pembacaan dakwaan berdurasi sekitar 1,5 jam, JPU KPK mengurai kronologi suap yang terjadi antara Lusita Ani Razak kepada M. Subri. Upaya suap juga dilakukan ke hakim Pengadilan Negeri Praya. Selain dalam bentuk materi tertulis, JPU juga mengurai dakwaan dalam bentuk percakapan para tersangka.

Sebelum proses penyerahan uang, terungkap, sudah ada proses negosiasi antara Lusita dengan majelis hakim melalui perantara.

Lusita menggunakan Aprianto Kurniawan sebagai perantara, kemudian Aprianto memanfaatkan seorang

perempuan bernama Desak Ketut Yuni Ariani sebagai perantara kepada hakim. Setelah melalui proses lobi sejak Oktober hingga Desember, akhirnya Tanggal 12 Desember 2013, Desak Ketut menginformasikan kepada Aprianto Kurniawan bahwa majelis hakim sudah musyarah dengan putusan pidana 4,5 bulan kepada Along sesuai masa tahanan yang sudah dijalani.

Mendengar rencana putusan itu, terdakwa Lusita kemudian memastikan kepada Aprianto segera menyerahkan uang kepada majelis hakim.

Dengan gaya bahasanya, Lusita mengatakan, “Kasi aja, iket saja manusia itu. Kalau tidak diiket, dia nanti plin plan lagi, cepet kasi uang itu” demikian kata Lusita sebagaimana diurai Jaksa Ali Fikri.

Atas permintaan itu, Aprianto Kurniawan selanjutnya mengantarkan uang Rp 50 Juta kepada Desak Ketut Ariani untuk diserahkan kepada Dewi Santini dan Anak Agung Putra Wiratjaya, hakim yang menyidangkan perkara Along. Uang juga diberikan Rp 25 juta kepada Desak Ketut Yuni Ariani sebagai imbalan atas perannya sebagai perantara.

Hal yang kemudian langsung dibantah Ketua PN Praya, Sumedi, S.H. Sumedi menegaskan kalau pernyataan yang menyebutkan hakim di PN Praya juga ikut menerima aliran dana tidak benar adanya. “Kemarin saya sudah tanya satu per satu semua hakim yang dikatakanya menerima aliran dana dan mereka semua membantah,” tegasnya ketika dikonfirmasi Suara NTB, di Pendopo Bupati Loteng, Sabtu (8/3) malam.

Pun demikian, Sumedi mengaku tidak ingin terlibat dalam perdebatan panjang. Sehingga pihaknya menyerahkan semua persoalan

pada proses persidangan yang tengah berjalan. Kalau memang ada hakim PN Praya yang terlibat dan ikut menerima aliran dana, maka biarkan nanti proses persidangan yang membuktikan.

“Kita menghormati proses persidangan yang berjalan. Kalau memang benar ada hakim PN Praya yang terlibat biar persidangan yang membuktikan. Tapi yang jelas tidak ada hakim PN Praya yang sudah

Rekaman yang Membuka Permainan PARA oknum penegak hukum diduga menerima aliran dana dari Lusita Anie Razak untuk memuluskan jatuhnya vonis bersalah kepada Along atas dugaan pemalsuan sertifikat lahan di Selong Belanak. Bukti – bukti – khususnya berupa rekaman penyadapan yang diajukan penyidik KPK memberikan indikasi :

“Ya Along vitaminnya berapa sih, kita vitaminnya pake lebih vitamin lebih kenceng ndak apa – apa,”

Transkrip rekaman pembicaraan Budi, Suami Lusita dengan Kapolsek Praya Barat, Kompol Ridwan

”BCA, udah udah ditransfer itu ada dua puluh enam. Dua puluh lima kasi ke itu si Pak Subri, satunya itu tolong” Transkrip rekaman pembicaraan Lusita dengan Kapolsek Praya Barat, Kompol Ridwan

“Kasi aja, iket saja manusia itu. Kalau tidak diiket, dia nanti plin plan lagi, cepet kasi uang itu,”

Transkrip rekaman pembicaraan perintah Lusita kepada Aprianto Kurniawan yang menjadi perantaranya dengan majelis hakim PN Praya.

Meski fakta persidangan mengungkapkan indikasi keterlibatan jajarannya, namun jajaran petinggi lembaga penegak hukum tampaknya masih enggan bersikap tegas.

“Jadi kesimpulan sementara Propam, belum ada indikasi ke arah dugaan suap itu,”

Komentar Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK menanggapi dugaan jajarannya yang terlibat dalam kasus dugaan suap penanganan sengketa tanah di Selong Belanak.

“Yang jelas tidak ada hakim PN Praya yang sudah menerima aliran dana dalam kasus ini,”

Komentar Ketua PN Praya, Sumedi, S.H soal dugaan keterlibatan jajarannya.

menerima aliran dana dalam kasus ini,” tegasnya.

Ketika kubu Lusita sedang bergerilya dengan kekuatan uangnya, Along di kubu seberang rupanya juga tak tinggal diam.

‘Perlawanan’ Along itu terungkap dalam sidang berikutnya. Dari transkrip pembicaraan antara Kasatreskrim Polres Loteng Iptu Deny Septiawan dengan penyidiknya, terkuak ada indikasi setoran Rp 200 juta dari Along. Uang dari rival LAR itu, diduga disetor ke PN Praya untuk penangguhan penahanan.

Indikasi itu terungkap dari transkrip pembicaraan antara Deny Septiawan dengan Sukardi. Pembicaraan itu seputar penangguhan penahanan terhadap Along di Pengadilan Negeri Praya. Sukardi menginformasikan kepada atasannya itu, bahwa Along menjual mobil jenis Honda CR-V untuk mengusahakan penangguhan. Dari penjualan mobil itu, disisihkan dana sebesar Rp 200 juta untuk disetor ke hakim.

Uang itu disetor kepada oknum hakim yang menangani perkara Along melalu H. Wahab, panitera di pengadilan setempat. JPU KPK, Risma Ansyari, SH, MH kemudian melanjutkan pemutaran transkrip itu. “Dia Jual mobil satu tu Along,” kata Deni kepada bawahannya, terurai dalam transkrip pembicaraan hasil sadap KPK. Perihal transkrip itu, Sukardi yang dicecar mengakuinya. Dugaan aliran dana ke hakim itu didengarnya setelah mendapat informasi dari Agus, staf di Pidsus Kejari Praya. Agus sebelumnya mengetahui itu dari H.Wahab, panitera yang diduga menerima uang tersebut. Ia memperkirakan, informasi itu sampai bocor karena Aprianto Kurniawan hendak ditawarkan Rp 100 juta.

Dikonfirmasi terpisah, Kuasa Along, Lalu Tajir Syahroni memberi penjelasan dengan melogikakan perkara tersebut. Pada posisi kasus Along, dirinya bertindak sebagai kuasa pemohon, dengan meminta KY memantau sidang perkara Along sejak Jilid I. “Nah, logikanya, kami ini dalam posisi pemohon. Bagaimana mungkin bermain apalagi menyuap hakim?,” tanyanya.

Dalam persidangan lainnya, Kapolsek Praya Barat, Kompol Ridwan, juga disebut – sebut ikut menerima aliran dana suap terkait kasus ini. Ridwan dihadirkan dalam sidanglanjutan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Mataram, Kamis (20/3), sebagai saksi untuk terdakwa Lusita Ani Razak.

Ridwan hadir bersama istrinya, Nurjanah.

Dugaan aliran dana suap yang diterima Ridwan juga terungkap dari hasil rekaman oleh KPK. Dalam sebuah pembicaraan, suami Lusita bernama Budi mengambil alih percakapan.

“Kalau misalnya besok saya bisa

kemas dengan dek Fatur supaya Along ini dengan tegas dan dia bisa ditangkap hari Rebo ya,” kata Budi, yang langsung dijawab ‘Iya’ oleh Ridwan.

Perwira berkumis ini juga sempat menyebutkan, “Kita kan curiga dia dapat vitamin nih”, dilanjutkan dengan kalimat “ya Along vitaminnya berapa sih, kita vitaminnya pake lebih vitamin lebih kenceng ndak apa – apa”. Saat diminta menjelaskan apa yang dimaksud dengan vitamin, Ridwan mengasumsikan itu sebagai uang, terkait alasan hakim menangguhkan penahanan Along.

Transkrip pembicaraan juga yang menguak adanya transfer dana ke rekening milik istri Ridwan.

Dalam percakapannya, Lusita mengabarkan sudah mentransfer dana Rp 26 Juta ke istri Ridwan via rekening BCA. “BCA, udah udah ditransfer itu ada dua puluh enam. Dua puluh lima kasi ke itu si Pak Subri, satunya itu tolong.” Pembicaraan terputus, kemudian terhubung lagi dengan kalimat “Ho oh, beliin gak usah semua satu juta, gak usah sedikit aja beliin dia anggur lah,” “Nah sisanya dipakai beli bensin atau buat apa.”

Anggur dimaksud, untuk diberikan kepada Subri bersamaan dengan diantarnya uang Rp 25 Juta.

Kelebihan dari Rp 1 Juta setelah dibelikan anggur, diberikan kepada istri Ridwan. “Hu um, iya iya, nanti saya setting dulu jam berapa kata dia ya?” sambut Ridwan memahami perintah lusita soal penyerahan uang kepada istrinya.

Sayangnya, meski fakta persidangan yang terungkap cukup terang benderang menguak perilaku bawahannya, jajaran petinggi lembaga penegakan hukum di NTB terkesan masih abai.

Meski nama sejumlah bawahannya disebut-sebut dalam perkara itu, hingga kini belum ada sikap dan tindakan dari Kapolda NTB, Brigjen Pol. Moechgiyarto, SH, M.Hum. Polda NTB beralasan, belum ada dasar kuat untuk menerapkan tindakan atau sanski, baik kepada Kapolres, Kasat Reskrim Iptu Deni Septiawan maupun Kapolsek Praya Barat, Kompol Ridwan.

Alih – alih menjadikan fakta – fakta persidangan sebagai rujukan, Polda NTB justru lebih memilih untuk mempercayai sumpah yang disampaikan para oknum pejabat kepolisian yang terlibat.

“Ketika dipanggil Kapolda dan diminta untuk sejujurnya menyampaikan keterlibatan mereka, Kapolres Loteng sudah bersumpah bahwa sama sekali tidak menerima uang dari siapapun, termasuk dari orang yang disebut sebut dalam perkara ini (Lusita, red). Demikian juga Kasat Reskrim dan Kapolsek, mengakui itu dihadapan Kapolda,” kata Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK dikonfirmasi di ruangannya, Rabu (26/3). (ris/aan)

SUARA NUSANTARA

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

Menpora Prihatin Pengguna Narkoba Remaja Meningkat

Hakim Tolak Keberatan Budi Mulya dalam Perkara Century Jakarta (Suara NTB) Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan penasihat hukum mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya, terdakwa perkara korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek kepada Bank Century dan penetapan bank itu sebagai bank gagal berdampak sistemik.

“Menyatakan keberatan eksepsi tim penasihat hu(ant/Bali Post) kum tidak dapat diterima, Budi Mulya memerintahkan sidang perkara atas nama Budi Mulya dilanjutkan,” kata Ketua Majelis Hakim Afiantara dalam sidang perkara itu Kamis (27/3).

Putusan tersebut diambil oleh Ketua majelis hakim Afiantara dan anggota majelis hakim Rohmat, Anas Mustaqin, Made Hendra dan Joko Subagyo.

“Dakwaan sudah jelas, cermat dan lengkap didasari dengan menggambarkan unsur pidana yang jelas mengenai waktu pidana, tempat pidana, siapa yang melakukan tindak pidana, kapan tindak pidana dilakukan dan akibat dari tindak pidana tersebut sehingga terdakwa tidak akan dirugikan haknya dalam pembelaan dirinya karena surat dakwaan sudah memenuhi syarat materiil,” tambah Afiantara.

Apalagi, menurut hakim, setelah pembacaan dakwaan, Budi Mulya juga mengaku mengerti maksud dakwaan tersebut.

“Terdakwa mengerti materi dakwaan dengan mengatakan ‘Saya secara bahasa bahasa mendengar dan mengerti tapi kalau hukum tidak mengerti karena saya hanya menjalankan tugas’,” kata Afiantara.

Keberatan tim kuasa hukum Budi Mulya yang dipimpin oleh Luhut Pangaribuan antara lain tentang perubahan Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) yang bukan perbuatan kliennya sendiri dan ketidakcocokan wewenang Budi sebagai deputi gubernur bidang pengelolaan moneter dan devisa.

“Keberatan telah masuk materi perkara yang harus dibuktikan di persidangan maka keberatan eksepsi penasihat hukum terdakwa haruslah tidak dapat diterima,” tegas Afiantara. (ant/Bali Post)

Dinkes Jabar Turunkan Tim Evaluasi Penculikan Bayi Bandung (Suara NTB) Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Dr Alma Luchyati menurunkan tim untuk melakukan evaluasi kasus penculikan bayi yang terjadi di RS Hasan Sadikin Kota Bandung.

“Tim diturunkan dan Dinkes Jabar melakukan evaluasi terkait kasus penculikan bayi dari rumah sakit itu. Kami anggap ini serius sehingga penanganannya menyeluruh termasuk di rumah sakit lainnya di Jabar,” kata Alma Luchyati di sela-sela Konferensi Nasional Psikiatri Komunitas 2014 di Bandung, Kamis (27/3).

Menurut Alma, menyusul kejadian penculikan bayi tersebut, pihaknya mengingatkan rumah sakit untuk meningkatkan pengawasan terhadap kamar perawatan bayi dan juga fasilitas lainnya di rumah sakit.

Ia menyebutkan, kasus penculikan bayi di RS Hasan Sadikin Bandung itu saat ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian di Bandung serta timnya terus melakukan pemantauan.

“Penanganan ibu bayi menjadi prioritas, dan saya berharap bayi itu bisa segera ditemukan. Kami berharap masyarakat membantu,” katanya.

Namun secara prosedur pengamanan ruangan sebenarnya sudah maksimal. Ruangan tempat perawatan itu sudah dilengkapi dengan CCTV sehingga bisa merekam pelaku penculikan bayi itu.

“Prosedur pengamanan dan pelayanan saya kira sudah bagus, ruangan itu dipasang CCTV. Hanya saja pelaku menggunakan pakaian rumah sakit sehingga sulit dikenali saat beraksi,” katanya.

Ia menyebutkan, prosedur pengamanan dan pelayanan di rumah sakit itu sudah baik sesuai dengan standar di rumah sakit.

“Di rumah sakit kan perawat itu harus ramah, tidak bisa kaku karena itu pelayanan. Yang jelas kejadian ini menjadi pengalaman berharga dan tidak boleh terjadi di tempat lainnya,” kata Alma menambahkan. (ant/Bali Post)

MATERIAL MERAPI - Penambang pasir dan batu tradisional beraktivitas di Sungai Apu, lereng utara Gunung Merapi wilayah Selo, Boyolali, Jateng, Kamis (27/3). Pada Kamis siang sekitar pukul 13.12 WIB Gunung Merapi mengeluarkan hembusan yang sempat mengakibatkan hujan material berupa kerikil dan abu tipis di daerah radius kurang lebih 7 kilometer dari puncak.

(ant/Bali Post)

Yogyakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Roy Suryo, mengaku prihatin atas prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia yang terus mengalami peningkatan setiap tahun.

“Ini keresahan utama kita, pengguna narkoba di kalangan remaja terus meningkat. Saat ini 22 persen pengguna narkoba adalah pelajar,” kata Roy dalam acara Sosialisasi (ant/Bali Post) Anti Narkoba: “Bela NegaRoy Suryo ra Jauhi Narkoba”, di Auditorium Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Kamis (27/3).

Roy mengatakan, generasi muda merupakan garda depan yang menentukan masa depan bangsa. Sehingga, mereka perlu diarahkan menjadi generasi yang senantiasa memiliki pendirian yang kuat serta perencanaan yang matang.

Kepada ratusan pelajar serta mahasiswa yang hadir dalam acara tersebut, Roy menekankan agar mereka memiliki ketegasan dalam menentukan sikap.

“Kalau benar katakan benar. Kalau tidak katakan tidak.

Sekali kalian masuk dalam jeratan narkoba maka tidak bisa keluar,” kata dia.

Ia mengatakan sesuai data Badan Narkotika Nasional (BNN), pada 2012 tercatat sebanyak 3,6 juta pengguna narkoba. Selanjutnya pada 2013 meningkat menjadi 3,8 juta orang.

“Kalau tidak ditangkal maka jumlahnya pada 2015 bisa mencapai 5 juta orang,” kata Roy yang mengaku pernah menjabat sebagai ahli teknologi informasi BNN selama 5 tahun.

Sementara itu, ia mengatakan, pertimbangan Yogyakarta sebagai tempat digelarnya sosialisasi tersebut, karena sesuai data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Yogyakarta termasuk provinsi yang memiliki prevalensi tertinggi pengguna narkoba.

“Kota Yogyakarta menjadi pilihan kami karena sesuai data statistik menyebutkan satu dari 28 laki-laki di Yogyakarta merupakan pengguna narkoba remaja, dan satu dari 120 mahasiswa dan pelajar wanita itu pengguna narkoba,” kata dia.

Sementara itu Ketua II Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (Sikib), Ratna Djoko Suyanto yang turut hadir dalam acara itu mengatakan generasi muda seharusnya lebih memahami dan menghayati pentingnya semangat bela negara, salah satunya dengan menghindari mengkonsumsi narkoba.

“Pembelaan negara bukan semata-mata tugas TNI, tetapi segenap warga negara termasuk remaja,” kata istri Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto itu. (ant/Bali Post)

Halaman 15

Merapi Kembali Keluarkan Embusan Gas Yogyakarta (Suara NTB) Gunung api aktif di perbatasan DIY dan Jawa Tengah Merapi kembali mengeluarkan embusan gas disertai material vulkanik yang menyebabkan hujan abu di sejumlah wilayah.

Berdasarkan pemantauan Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), embusan gas disertai material vulkanik tersebut terjadi pada pukul 13.12 WIB selama empat menit.

“Namun kami belum dapat memastikan ketinggian kolom asap hembusan karena cuaca di puncak Merapi tertutup kabut,” kata Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Subandriyo di Yogyakarta, Kamis (27/3).

Hujan abu setelah embusan tersebut dilaporkan terjadi di radius tujuh kilometer dari puncak gunung seperti di Kemalang Klaten Jawa Tengah dan di

sejumlah wilayah di Kabupaten Sleman DIY. Selain embusan, lanjut dia, juga dilaporkan adanya suara gemuruh yang terdengar hingga radius tujuh kilometer dari gunung.

Menurut dia, embusan yang terjadi kali ini bukan termasuk dalam kategori letusan freatik melainkan disebabkan banyaknya kandungan gas di dalam gunung.

“Setelah terjadi embusan, kondisi Merapi kembali normal,” kata Subandriyo yang

berharap masyarakat tidak panik dan tidak mempercayai berita yang menyesatkan.

Subandriyo memperkirakan, fenomena embusan asap disertai material vulkanik masih akan terjadi di kemudian hari karena banyaknya kandungan gas di gunung yang terus menerus dilepaskan.

“Sifat Merapi pascaerupsi 2010 berubah. Saat ini, kandungan gas di gunung cukup tinggi sehingga akan terjadi embusan asap yang membawa ma-

terial vulkanik,” katanya.

Ia juga menegaskan, tidak ada aktivitas atau pergerakan magma ke atas yang menandai awal erupsi. “Kejadian ini juga tidak ada hubungannya dengan peningkatan aktivitas Gunung Slamet.

Status Merapi masih aktif normal,” katanya.

Sementara itu, aktivitas pendakian ke Gunung Merapi juga tetap dibuka namun hanya diperbolehkan hingga Pasar Bubar. (ant/Bali Post)

KPK Periksa Menteri Pertanian Suswono di Tegal soal SKRT Jakarta (Suara NTB) Komisi Pemberantan Korupsi (KPK) memeriksa Menteri Pertanian Suswono di Tegal, Jawa Tengah, dalam penyidikan kasus korupsi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Kementerian Kehutanan Tahun 2006-2007.

Suswono

Juru Bicara KPK Johan Budi Sapto Prabowo di Jakarta, Kamis (27/3) mengatakan pemeriksaan Suswono dilakukan pada Rabu (26/3). Tapi Johan tidak tahu persis lokasi pemeriksaannya.

"Biasanya kita dibantu pihak Kepolisian setempat,” ujar Johan.

Menurut Johan, Suswono diperiksa karena pernah menjadi Wakil Ketua Komisi IV DPR asal fraksi Partai Keadilan Se-

jahtera. “Pemeriksaan dilakukan di Tegal untuk mempercepat penyidikan,” tambah Johan.

Sebelumnya KPK juga sudah memeriksa politisi PKS Tamsil Linrung terkait kasus itu.

Dalam pemeriksaan pada Senin (24/3), Tamsil mengatakan bahwa Anggoro berupaya meyakinkan Komisi IV DPR untuk melanjutnya proyek SKRT. Tamsil juga mengaku mengembalikan uang pemberian Anggoro.

“Kami pernah mengembalikan dana ke KPK dan itu ditanyakan, apakah dana yang dikembalikan itu termasuk

dana SKRT, saya tidak tahu persisnya tapi rupanya KPK punya rinciannya dan dia tahu bahwa itu salah satunya adalah SKRT,” tambah dia.

Dalam persidangan pada 2009, Tamsil mengaku sempat menerima uang berupa cek perjalanan dari Yusuf terkait alih fungsi hutan lindung di Tanjung Api-api, namun uang itu menurut Tamsil telah dikembalikan.

Ketua Badan Anggara DPR itu pun mengaku pernah disodori uang dalam amplop oleh Anggoro terkait SKRT tapi Tamsil mengaku telah menolak pemberian uang tersebut.

Menurut Tamsil saat itu, anggaran untuk SKRT sebenarnya sudah diusulkan agar dibatalkan di DPR, tapi karena Anggoro menyadari kemungkinan pembatatalan tersebut Anggoro pun mengajak Tamsil bertemu.

Pada pertemuan itu Anggoro menjelaskan bahwa SKRT merupakan program antara pemerintah dengan pemerintah sehingga DPR tidak bisa memutuskan kerja sama itu karena merupakan bantuan pinjaman dari Amerika Serikat.

Anggoro yang menjadi tersangka pemberi suap kepada sejumlah anggota Komisi IV DPR dalam kasus ini sebelumnya buron. Ia ditangkap oleh petugas imigrasi di Shenzhen, China, pada 29 Januari 2014 dan tiba di KPK pada 30 Januari malam.

Proyek SKRT sesungguhnya sudah dihentikan pada 2004 ketika M Prakoso menjabat sebagai Menteri Kehutanan. Namun, diduga atas upaya Anggoro, proyek tersebut dihidupkan kembali saat MS Kaban menjabat sebagai Menteri Kehutanan. (ant/Bali Post)

(ant/Bali Post)

GIB Laporkan Menkes Nafsiah Mboi ke KPK Terkait Korupsi Alkes Jakarta (Suara NTB) GerakanIndonesiaBersih(GIB) melaporkan Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Kesehatan.

“Kami melihat bahwa salah satu episentrum korupsi di Indonesia selain di Departemen Pendidikan Nasional, ada juga di Kementerian Kesehatan,” kata Koordinator GIB Adhie Massardi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu.

Pelaporan oleh GIB itu juga ditujukan ke sejumlah pejabat negara di Kementerian Kesehatan.

“Yang kami laporkan adalah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Sekjen Kemenkes Supriyantoro, Dirjen Bina Upaya

Kesehatan Akmal Taher, Dirjen P2PL (Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan) Tjandra Yoga Aditama dan Dirjen-Dirjen yang bersangkutan lainnya,” katanya.

Sementara itu, Juru Bicara GIB Lamen Hendra Saputra mengungkapkan angka dugaan korupsi itu.

“Dari total kerugian negara akibat korupsi di sektor kesehatan itu ada sekitar Rp594 miliar. Dan hampir dari sebagiannya itu ada di Kemenkes sekitar Rp294,1 miliar,” kata Lamen.

Menurut Lamen, dalam dugaan tindak pidana korupsi itu hampir 93 persennya merupakan program-program kuratif seperti pengadaan alat kesehatan, obat-obatan

vaksin, pembangunan rehabilitasi rumah sakit dan pembangunan laboratorium.

Indikasi yang terlihat, kata Lamen, adalah terjadi penyelewengan dalam program kuratif itu seperti dengan penggelembungan anggaran hingga penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, Juru Bicara KPK Johan Budi secara umum mengatakan menghargai setiap pelaporan termasuk keterangan dari saksi dan tersangka.

“Bahwa setiap informasi yang dilaporkan ke KPK termasuk keterangan dari saksi atau tersangka akan divalidasi apakah itu benar apa itu sekedar perkataan saja,” katanya. (ant/Bali Post)

15 Rumah Petak di Makassar Ludes Terbakar Makassar (Suara NTB) Sedikitnya 15 rumah petak semi permanen di jalan Kerungkerung, Kelurahan BaraBarayya, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar, Kamis (27/3).

Sebanyak 29 Kepala Keluarga dengan total 117 jiwa terpaksa kehilangan tempat tinggal mereka karena api membakar hingga rata dengan tanah bahkan beberapa motor dan becak ikut terbakar. Sejumlah korban pun terlihat histeris saat melihat rumahnya ludes sekitar pukul 11.30 WITA. Petugas pemadam yang tiba dilokasi kejadian kemudian langsung bergerak me-

mamadamkan api. Sebanyak 15 unit Damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Api berhasil dikuasai sekitar dua jam kemudian.

“Api tiba besar sekira pukul sebelas lewat, api awalnya dari rumah pak Edi Nur di lantai atas rumahnya, kemungkinan besar listrik korsleting,” kata warga sekitar, Narti disela-sela pemadaman api.

Rumah-rumah di daerah tersebut terbuat dari kayu dan berpetak-petak sehingga sangat mudah terbakar. Sebagian besar penghuninya adalah buruh harian dan tukang becak.

Salah satu Korban bernama Ramlah terlihat syok berat,

karena sejumlah harta benda mulai motor dan becak ikut terbakar dalam kejadian itu.

“Saya hanya bisa membawa beberapa barang, becak dan motor dan perhiasan habis terbakar,” kata juragan becak itu.

Kepala Polisi Sektor Makassar Kompol Emile Riisitei Hartanto mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkarta, belum disimpulkan apa penyebab terjadinya kebakaran.

“Kami masih akan melakukan olah TKP dan belum menyimpulkan apa-apa, sementara anggota memasang garis polisi di lokasi, dan masih melakukan penyelidikan,” ujarnya. (ant/Bali Post)

Dugaan Gratifikasi Shalat Berhadiah Dilaporkan ke KPK Bengkulu (Suara NTB) Lembaga non-pemerintah Pusat Kajian Anti-Korupsi (Puskaki) Bengkulu melaporkan dugaan gratifikasi program shalat berhadiah Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kami melaporkan dugaan gratifikasi program shalat berhadiah yang dicanangkan Wali Kota Bengkulu ke KPK,” kata Koordinator Puskaki Bengkulu, Melyansori di Bengkulu, Kamis (27/3).

Ia mengatakan laporan ke KPK disampaikan Koordinator Divisi Analisis dan Advokasi Puskaki Romidi Karnawan ke Kantor KPK di Jakarta.

Dalam laporan bernomor 19/Puskaki Bengkulu/ III/2014 tertanggal 23 Maret 2014 yang dilayangkan ke KPK, Rabu (26/3), Puskaki menyebutkan ada 13 jenis hadiah shalat yang disinyalir memenuhi dugaan gratifikasi.

“Ada 13 hadiah yang terdiri dari lima mobil, tujuh motor serta hadiah berupa pemberangkatan haji dan umrah yang didapat dari sejumlah donatur tersebut, kuat dugaan kami gratifikasi,” katan-

ya menjelaskan.

Menurutnya dari beberapa jenis hadiah itu dugaan gratifikasi paling kuat adalah sumbangan satu unit mobil dari seorang pengusaha real estat.

Sebab, selang beberapa waktu, penyumbang dilantik menjadi Sekretaris Badan pengawas PDAM Kota Bengkulu.

Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan mengaku siap untuk dimintai keterangan bila memang KPK akan meminta penjelasan atas laporan tersebut. “Saya siap dimintai keterangan jika diperlukan,” katanya.

Menurut Wali Kota, program shalat tersebut untuk meramaikan masjid di Kota Bengkulu.

Program shalat berhadiah yang digelar oleh Pemkot Bengkulu beberapa waktu lalu, memang sempat menuai kontroversi di Bengkulu.

Untuk mendapatkan hadiah mobil, peserta harus melaksanakan salat zuhur berjamaah di Masjid AtTaqwa sebanyak 40 kali berturut-turut. Sedangkan untuk mendapatkan hadiah paket ibadah umroh gratis wajib mengikuti salat sebanyak 52 kali berturut-turut. (ant/Bali Post)

SUARA NTB Jumat, 28 Maret 2014

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

”I Love You” dan Ciuman Terakhir Pramugara MH370 “I love you” menjadi kalimat terakhir paling indah yang diterima Intan Maizura Othaman dari suaminya Mohd.

Hazrin Hasnan yang juga pramugara pesawat Malaysia Airlines MH370.

MENURUT Intan, suaminya sudah ketinggalan kendaraan penjemput awak Malaysia Airlines yang biasanya membawa dia ke Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), tetapi (ant/bali post)

SAKSIKAN - Dua anak Palestina menyaksikan seorang anggota Hamas mengikuti aksi peringatan tewasnya para pemimpin mereka yang dibunuh oleh Israel di Kota Gaza, Palestina, Minggu (23/3) lalu.

Hamas Kecam Liga Arab Kota Gaza Gerakan Perlawanan Islam (Hamas), mengecam Pertemuan Puncak Liga Arab — yang diselenggarakan di Kuwait— dan menyatakan organisasi itu tidak menyerukan diakhirinya blokade yang diberlakukan Israel atas Jalur Gaza.

Hamas yang menguasai Jalur Gaza sejak merebut wilayah tersebut melalui kekerasan pada 2007, menyatakan menyesalkan pernyataan akhir pertemuan puncak tersebut tidak mendesak diakhirinya pengepungan atas daerah kantung warga Palestina itu.

Pertemuan Puncak Tahunan Liga Arab, yang berlangsung selama dua hari, berakhir pada Rabu dengan pengumuman Deklarasi Kuwait, catatan menyeluruh yang mencakup masalah politik, ekonomi, dan sosial di Dunia Arab.

Pernyataan tersebut menolak untuk mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan menyeru kelompok Palestina yang bertikai agar mengakhiri perpecahan dan pertengaran di dalam tubuh mereka, demikian laporan Xinhua.

“Pernyataan akhir itu tidak merujuk kepada penerapan

mekanisme yang disetujui oleh berbagai pertemuan tingkat tinggi Arab sebelumnya yang berkaitan dengan diakhirinya blokade yang diberlakukan Israel atas Jalur Gaza dan rakyat kami,” kata Hamas.

Israel memberlakukan blokade ketat atas hak warga Jalur Gaza, setelah Hamas merebut kendali atas daerah kantung tersebut pada 2007.

Israel meredakan blokadenya dengan melakukan beberapa pengenduran, tapi masih membatasi jenis produk tertentu. (ant/bali post)

karena setia pada tugas, Hazrin meminta istrinya mengantarkan dia ke bandara.

“Intan antar dia ke KLIA dan kami bercengkerama seperti biasa, tetapi sebelum keluar dari kendaraan dia telah mencium tangan saya, dan mengucapkan kata I love you. Itulah yang akan menjadi kenangan paling indah bersamanya,” kata dia selepas pengajian yasinan dan salat hajat di kediamannya di Shah Alam, seperti dikutip laman Utusan Malaysia.

Intan Maizura yang tengah mengandung enam bulan itu berkata, meskipun berat menerima kenyataan orang paling dicintainya itu telah pergi selama-lamanya,dia berusaha

tetap tenang. “Saya amat merindukannya, tetapi saya tetap tenang menghadapi apa yang sedang berlaku dan jika benar suami saya kini ada di Samudera Hindia, biarlah dia beristirahat dengan tenang,” ujarnya.

Intan terpaksa menghibur anaknya Iman yang baru berusia empat tahun yang sering menanyakan ayahnya. Intan berkata, segera setelah pesawat yang ditumpangi suaminya dinyatakan hilang 8 Maret lalu, anak perempuannya itu menjadi sering menanyakan keberadaan ayahnya. Intan hanya menjawab sang ayah sedang pergi.

Namun setelah Pemerintah Malaysia menyatakan MH370

telah berakhir di Samudera Hinda, Intan tak bisa lagi memberikan harapan kepada anaknya itu. Dia pun memberitahu sang anak bahwa ayahnya telah pergi ke surga. “Setelah itu Iman memahaminya dan (dia) akan memberi jawaban ‘Papa ke surga’ jika dia ditanyai (teman dan orang lain) di mana ayahnya. Dia kini juga tidak lagi menanyakan soal itu,” kata Intan, air mata menetes dari perempuan ini.

Kini Intan berharap membesarkan anak-anaknya dengan bantuan saudara dan semua pihak. Dia akan terus bekerja demi menafkahi keluarganya, demikian laman Utusan Malaysia. (ant/bali post)

Cuaca Buruk, Pencarian MH370 Dihentikan Perth Para pencari jet hilang Malaysia yang diperkirakan jatuh di selatan Samudera Hindia dihentikan sementara Kamis kemarin, karena cuaca buruk.

“Berdasarkan prakiraan cuaca di area itu akan tercipta udara dingin yang parah, turbulensi yang parah, dan jarak pandang hampir nol,” kata Lieutenant Commander (Mayor) Adam Schantz, perwira yang bertugas dalam penggelaran pesawat Angkatan Laut AS P8 Poseidon, Kamis (27/3).

“Siapa pun yang ada di luar sana ditarik ke pangkalan dan semua sorti tambahan dari sini telah dibatalkan,” kata dia.

Otorita Keselamatan Maritim Australia juga telah memastikan bahwa semua penerbangan ke area pencarian telah dibatalkan karena cuaca buruk, demikian Reuters. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

DATA SATELIT - Beberapa staf dari perusahaan penyedia satelit Inmarsat menunjuk layar yang menjadi fokus pencarian MH 370 oleh tim dari beberapa negara di Samudera Hindia. Namun, akibat cuaca buruk, pencarian di Samudera Hindia, Kamis kemarin dihentikan.

Presiden Pakistan Hadiri Perayaan Nawroz di Afghanistan Islamabad Presiden Pakistan Mamnoon Hussain, mengunjungi Afghanistan untuk berpartisipasi dalam festival untuk memperingati perayaan tahun baru Persia, “Nawroz”, atas undangan Presiden Hamid Karzai.

Ini akan menjadi kunjungan pertama Presiden Mamnoon Hussain ke Afghanistan sejak menjabat pada September tahun lalu. Para pemimpin dari wilayah tersebut, khususnya dari Asia Tengah dan Asia Barat, juga diundang oleh Pemerintah Afghanistan untuk menghadiri acara Nawroz.

Di sela-sela acara itu, Presiden akan berinteraksi den-

ARTEFAK Artefak emas asal Krimea yang dipinjam oleh Museum Allard Pierson.

Kini museum asal Belanda tersebut kebingungan mengembalikan artefak yang dipinjam.

(ant/bali post)

Museum Belanda Bingung Kembalikan Artefak Krimea Denhaag Kurator sebuah museum di Amsterdam menghadapi dilema politik mengenai artefak emas yang bernilai tinggi, pinjaman dari museum Krimea, apakah akan dikembalikan ke Kiev atau ke Moskow ketika pameran berakhir kelak.

Pameran di Museum Allard Pierson yang dimulai bulan lalu, sebelum Rusia mencaplok Krimea, menampilkan sejumlah benda yang ditemukan dari makam-makam abad ke tujuh yang dipinjam dari lima museum di Ukraina, empat di ant-

aranya dari Krimea.

Pengambilan wilayah — yang tidak diakui oleh barat — menempatkan museum menghadapi masalah hukum, kata Yasha Lange, perempuan juru bicara bagi Universitas Amsterdam yang memiliki museum . “Siapa pemilik benda-benda itu?” tanya Lange.

“Benda-benda seni itu akan berada di Amsterdam hingga pameran berakhir, tetapi dengan adanya perubahan politik itu kami sedang mencari tahu, kepada siapa kamis mesti mengembalikannya,” tambahnya.

“Pihak Allard Peierson kini mengembalikan masalah ini kepada Kementerian Luar Negeri Belanda untuk meminta pertimbangan,” kata Lange, serta menambahkan bahwa pihak museum terus menjalin kontak dengan Kiev dan Moskow mengenai hal ini.

Pameran meliputi penutup kepala untuk upacara dan sarung pedang terbuat dari emas, kotak-kotak berlapis pernis yang berasal dari Tiongkok yang pada masa Romawi menemukan jalan ke Krimea melalui jalur sutra. (ant/bali post)

gan para pemimpin peserta lainnya, di mana hal-hal menyangkut hubungan bilateral dan isu-isu regional perdamaian dan keamanan, perdagangan dan kerja sama ekonomi diperkirakan akan dibahas.

IRNA melaporkan, Presiden akan didampingi Menteri Informasi Pevaiz Rashid dan para pejabat senior. “Kunjungan Presiden adalah bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Afghanistan di semua dimensi, dan mendukung upaya perdamaian tahan lama, stabilitas dan kemakmuran di kawasan ini,” kata pernyataan Kementerian Luar Negeri Afghanistan. (ant/bali post)