HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 4.500
Rp. 75.000 Rp. 80.000
SUARA NTB Pengemban Pengamal Pancasila
Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@gmail.com
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
POTENSIAL Potensi pengembangan tanaman tebu sebenarnya tidak hanya cocok di Pulau Sumbawa khususnya Dompu. Di Pulau Lombok, tebu juga sebenarnya sangat potensial dikembangkan. Tampak seorang penjual tebu menjajakan tebu di Lingkar Selatan, Kota Mataram. Tebu yang dijual ini dipasok oleh petani tebu di Bakong, Lombok Barat.
(Suara NTB/bul)
SABTU, 28 MARET 2015
16 HALAMAN NOMOR 23 TAHUN KE 11
Pemprov Diminta Lebih Cermat
Sulit Terkejar Operasional RSUP NTB Dasan Cermen Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB diminta untuk lebih cermat dalam menunjuk kontraktor baru yang akan melanjutkan pembangunan RSUP NTB di Dasan Cermen. Target kepindahan RSUP pada bulan ini (Maret), dikhawatirkan sulit terkejar jika melihat masih banyaknya item pekerjaan yang harus dirampungkan.
TO K O H Kewenangan Terbatas
(Suara NTB/her)
H. Fauzan Khalid
WAKIL Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar) H. Fauzan Khalid, S.Ag.M.Si resmi ditunjuk Gubernur NTB Dr.TGH. M.Zainul Majdi sebagai pelaksana tugas (Plt) Bupati Lobar. Penunjukan Plt ini menyusul ditahannya Bupati Lobar Dr. H. Zaini Arony oleh KPK terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan izin kawasan wisata di Meang, Sekotong. Penunjukan Wabup itu berdasarkan SK Gubernur NTB nomor: 131/85/Adm.Pem tanggal 25 Maret 2015 prihal penugasan Wabup Lobar selaku Plt Bupati Lobar. Bersambung ke hal 15
KO M E N TTAA R Harus Inovatif
(Suara NTB/ars)
Muhammad Eka Fathurrahman
JANGAN mau kalah dengan sindikat kejahatan. Imbauan ini menggambarkan ada perlawanan antara pelaku kejahatan dengan masyarakat sebagai korban. Semakin lengkap sarana pengaman kendaraan misalnya, semakin cerdik pelaku untuk menncuri kendaraan itu. Untuk itu, harapan Kasubdit III Jatanras, AKBP Muhammad Eka Fathurrahman, SIK, masyarakat harus inovatif untuk menghindari agar tidak menjadi kejahatan. Bersambung ke hal 15
Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Suharto, ST, MM, yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3) kemarin menegaskan hal itu. “Kalau Maret ini ndak bisalah. Karena kita lihat di lapangan banyak sekali yang fisiknya yang belum terselesaikan. Ndak bisalah,” ujarnya. Menurutnya, persoalan yang timbul dalam penyelesaian proyek RSUP NTB di tahun 2014 lalu patut menjadi pelajaran. Sebab, saat itu pekerjaan diberikan kepada kontraktor yang ternyata tidak sanggup merampungkan tugasnya. ‘’Itu kan kontraktor yang kerja itu sudah gagal. Sudah dicabut, diputus kontraknya,” ujarnya. Menurut Suharto, proyek itu nantinya akan diaudit terlebih dulu untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan itu
sudah diselesaikan dan berapa bagian yang masih harus dituntaskan. Yang jelas, ia menegaskan proyek itu tentunya akan sulit direalisasikan tepat waktu. “Itu sudah pasti molor. Sudah merupakan se-
suatu yang salah,” akunya. Dari kesalahan itu, menurutnya saat ini ada pelajaran bermakna yang harus diambil. Selain tindakan tegas dengan memutus kontrak rekananan, Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/dok)
RAMPUNG - Salah satu bagian bangunan RSUP NTB di Dasan Cermen, Kota Mataram yang pembangunannya sudah rampung.
Dewan Ungkap Persoalan Sewa Daya di PLN Mataram (Suara NTB) Kalangan DPRD NTB mengungkapkan adanya persoalan dalam sewa daya yang dilakukan PLN dari pihak swasta. Persoalannya terletak pada tidak sesuainya pasokan daya yang disediakan pihak rekanan dengan kontrak sewa yang mereka buat dengan PLN. “Kalau disewa 10 mega, yang beroperasi hanya 6 mega, itu kan berarti losses ada 4 mega, sementara negara mengontrak 10 mega. Ini di beberapa titik mesin sewa itu terjadi. Hasil temuan saya ini,” ujar Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, Suharto, ST, MM yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3) kemarin. Menurutnya, temuan semacam ini mem-
perburuk situasi defisit daya listrik yang dialami PLN di NTB. Sebab, selain tidak terpenuhinya pasokan daya listrik dari hasil sewa ini, PLN juga masih harus berkutat dengan defisit lain yang dipicu belum beroperasinya pembangkit listrik berkekuatan 2x25 megawatt di Jeranjang. Suharto menyebutkan, laporan yang diperolehnya dari PLN hingga Februari 2015 lalu, total daya listrik yang dimiliki PLN mencapai 255 megawatt. Angka itu diperoleh dari sewa daya listrik sebesar 123 megawatt dan sisanya dipasok oleh mesin PLN sendiri. “Jadi separuhnya itu dari sewa,” ujar Suharto. Bersambung ke hal 15
Pemindahan Pelayanan Bertahap SEJUMLAH gedung yang sudah dibangun di RSUP NTB Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram mulai difungsikan. Seperti untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) serta unit riset biomedik. Untuk pemindahan pelayanan. Akan dilakukan secara bertahap dan saat ini mulai dilaku-
kan pemindahan bangunan di areal RSUP NTB untuk dimanfaatkan sebagai tempat pelayanan. ‘’Diklat sama biomedik yang sudah ada di sana (RSUP Dasan Cermen),” kata Humas RSUP NTB, Solikin, SKM, MPH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/3) siang kemarin. Bersambung ke hal 15
WNI Asal Lotim Tewas di Suriah Selong (Suara NTB) Ridwan alias Abu Umar, salah seorang warga asal Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diduga tewas di Suriah. Putra ke enam dari Ustadz Abu Muhammad Djibril Abdurrahman itu dikabarkan tewas saat memperebutkan Kota Idlib Suriah saat aksi serangan fajar melawan Syiah Nashariyah.
Ridwan yang diketahui merupakan Wakil Amir Majelis Mujahidin yang berangkat ke Suriah sebagai relawan perang delapan bulan yang lalu. Ia tewas terkena tembakan peluru. Paman korban, Ustadz H. Syafi’i saat dikonfirmasi Jumat (27/3) kemarin menganggap tewasnya keponakannya itu adalah hal yang biasa. Bersambung ke hal 15
(Suara NTB/ist)
Ridwan saat berada di Suriah bersama temannya.
Kontrak RNI Diputus
Berdikari Masuk Kembangkan Produksi Sapi Potong di Banyumulek Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB telah melakukan pemutusan kontrak kerjasama antara PT. GNE dengan PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dalam usaha pengembangan produksi sapi potong di Banyumulek, Lombok Barat (Lobar). “Kita sudah evaluasi RNI, kerjasama diputus. Tetapi akan masuk PT. Berdikari, sesuai dengan hasil perte-
muan dengan Dirut PT. Berdikari,’’ kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB, Ir. Hj. Budi Septiani di kantor Gubernur, Jumat (27/3) siang. Ia menjelakan, BUMN itu sudah menjalin kerjasama dengan Pemkot Bima untuk pengelolaan Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di Kota Bima. Dari sana, mereka sudah mengirim sebanyak 2,5 ton daging sapi
beku untuk memenuhi kebutuhan di Pulau Jawa. “PT Berdikari juga akan masuk ke Banyumulek,”imbuhnya. Budi menjelaskan, PT. Berdikari akan mengembangkan produksi sapi potong di kawasan Banyumulek. Mereka akan membangun kandang dengan kapasitas 200 ekor sapi potong. Kawasan Banyumulek, lanjut Budi dipersiapkan oleh pemerintah pusat sebagai etalase peternakan di NTB.
Untuk itu, dalam APBN Perubahan 2015, pemeirntah pusat telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk mendukung kawasan Banyumulek sebagai agrowisata khususnya dalam pengembangan peternakan. Kawasan Banyumulek akan dirancang sebagai pusat pembelajaran dan promosi peternakan mulai tahun 2015-2019. Bersambung ke hal 15