HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB
RABU, 28 AGUSTUS 2013
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 144 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dandi Penderita Hidrosefalus Dirujuk ke RSUP NTB Dompu (Suara NTB) Dandi Agustiawan (6 bulan) penderita hidrosefalus asal Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, akhirnya akan ditangani secara medis setelah tiga bulan ditunda. Bersambung ke hal 5
C.01.08.13
(Suara NTB/ula)
HIDROSEFALUS - Dandi penderita Hidrosefalus saat diperiksa dokter di RSU Dompu, Senin (26/8) lalu sebelum dirujuk ke RSUP Mataram.
Dana dari APBD Murni 2013
Seorang Anggota Komisi IV Batal Kunker ke Timteng
Mataram (Suara NTB) Kunjungan kerja beberapa anggota Komisi IV DPRD NTB bersama beberapa pejabat lingkup Pemprov NTB didanai oleh APBD. Pendanaan program kunjungan kerja ke luar negeri tersebut telah dianggarkan dalam APBD Murni 2013. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Dra. Hj. Endang Yuliati, Selasa (27/8). ‘’Ini sudah masuk di APBD Murni 2013. Memang sudah dianggarkan,” ujarnya.
TO K O H
Endang menyebutkan anggota Komisi IV yang mengikuti kunjungan kerja ke Jeddah hanya lima orang. Kelima orang tersebut yaitu Ketua Komisi IV H. Patompo Adnan, Lc.,MH, Wakil Ketua Komisi IV Drs. H. Sahafari Asyari, dan tiga anggota yaitu H. M. Sakduddin, Bajuri, dan H. Edy Muchtar. Selain lima anggota Komisi IV, ada juga pejabat dari Biro Keuangan Setda NTB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Sebenarnya Endang masuk dalam rombongan yang berangkat kunker. Namun ia batal karena
INDEKS KEBEBASAN SIPIL PROVINSI – PROVINSI DI INDONESIA :
alasan sakit. ‘’ Ya nggak berangkat aja dek. Kr sakit,” jawab Endang via SMS ketika ditanya alas an batalnya Endang ikut kunker ke Timur Tengah (Timteng) Disebutkan tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk memantau TKI dan TKW asal NTB yang ada di luar negeri khususnya di Jeddah. Rombongan juga akan menanyakan kemungkinan untuk pembukaan kembali moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. ‘’Saat ini sedang ada pendataan ulang bagi TKI dan TKW yang ilegal. Bersambung ke hal 5
(Sumber : Abdul Malik Gismar, Dewan Ahli IDI)
GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi mengatakan jika ada kepala daerah yang menjadikan Humas sebagai tempat “buangan”, orang-orang yang tidak disukai, itu merupakan langkah kepala daerah yang agak error. Menurutnya, humas adalah institusi pemerintah yang sangat penting sehingga orang-orang yang ditempatkan harus berdasarkan kompetensinya. Bersambung ke hal 5 TGH.M. Zainul Majdi
Mataram (Suara NTB) Persoalan representasi politik, dimana masyarakat dari berbagai lapisan sosial bisa menyalurkan kepentingannya masih menjadi persoalan di masyarakat NTB. Persoalan ini berkelindan dengan rendahnya indeks demokrasi – khususnya kebebasan sipil di NTB. Demikian mengemuka dalam workshop mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Selasa (27/8) kemarin. Dalam kegiatan tersebut terungkap persoalan rendahnya indeks demokrasi di NTB yang antara lain terlihat dari aspek kebebasan sipil di NTB. Secara keseluruhan, Indeks Demokrasi di NTB tahun 2011 mencapai 54.49 jauh dibawah indeks nasional yang sebesar 65.48. Bahkan, untuk aspek kebebasan sipil, NTB berada di posisi paling buncit dari seluruh provinsi di Indonesia dengan skor 55.45. Sementara itu, Sekjen FITRA-NTB, Ervyn Kaffah, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai kegiatan tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam fenomena berdemokrasi di NTB. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/mandri)
BLK Internasional Lotim
Sudah Telan Anggaran Rp 100 Miliar
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/dok)
Kepala Daerah ”Error”
Indeks Kebebasan Sipil NTB di Titik Terendah
Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lombok Timur (Lotim) H. Sirman membantah jika pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di atas lahan 11,7 hektar (ha) tahap pertama pembebasan dan tambahan 3 ha di Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim, itu mangkak. Ia menegasH. Sirman
kan, hingga saat ini proses pembangunan sudah menelan dana untuk pembangunan fisik saja Rp 100 juta dari Rp 300 juta total anggaran yang akan dialokasikan. ‘’Sebetulnya tidak mangkrak,’’ jelasnya di Selong, Selasa (27/8) kemarin. Sejak awal pembangunannya sampai dengan sekarang tiap tahun ada aktivitas. BLK Internasional, katanya tidak masuk dalam proyek multiyears. Awalnya, memang ada rencana pusat
untuk memasukkan pembangunan BLK megah ini ke multiyears. Tapi diketahui waktu itu tidak ada waktu dan kalau dipaksakan multiyears justru bisa terancam batal memulai pembangunan. Sehingga disarankan pembangunannya dengan menganggarkan tiap tahun. Termasuk tahun 2011 lalu ada pelaksanaan kegiatan pembangunan walau hanya Rp 1 miliar. Menurut Sirman, proses
C.03.08.13
pembangunan sejauh ini berjalan lancar. Ditanya saat ini proyek tersebut sedang dibidik Kejaksaan Agung? Sirman mengaku belum mengetahuinya. Katanya, selaku aparat pemerintahan di Lingkup Pemkab Lotim sifatnya hanya koordinatif. Pasalnya, semua urusan pelaksaan tender dan kegiatan pembangunannya dilakukan di Kementerian Nakertrans. Bersambung ke hal 5