HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK SUMBAWA ECERAN Rp 3.000
Rp. 50.000 Rp. 55.000
SUARA NTB
RABU, 28 AGUSTUS 2013
Pengemban Pengamal Pancasila
16 HALAMAN NOMOR 144 TAHUN KE 9 Online :http://www.suarantb.com E-mail: hariansuarantb@yahoo.co.id
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
Dandi Penderita Hidrosefalus Dirujuk ke RSUP NTB Dompu (Suara NTB) Dandi Agustiawan (6 bulan) penderita hidrosefalus asal Taa, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu, akhirnya akan ditangani secara medis setelah tiga bulan ditunda. Bersambung ke hal 5
C.01.08.13
(Suara NTB/ula)
HIDROSEFALUS - Dandi penderita Hidrosefalus saat diperiksa dokter di RSU Dompu, Senin (26/8) lalu sebelum dirujuk ke RSUP Mataram.
Dana dari APBD Murni 2013
Seorang Anggota Komisi IV Batal Kunker ke Timteng
Mataram (Suara NTB) Kunjungan kerja beberapa anggota Komisi IV DPRD NTB bersama beberapa pejabat lingkup Pemprov NTB didanai oleh APBD. Pendanaan program kunjungan kerja ke luar negeri tersebut telah dianggarkan dalam APBD Murni 2013. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD NTB, Dra. Hj. Endang Yuliati, Selasa (27/8). ‘’Ini sudah masuk di APBD Murni 2013. Memang sudah dianggarkan,” ujarnya.
TO K O H
Endang menyebutkan anggota Komisi IV yang mengikuti kunjungan kerja ke Jeddah hanya lima orang. Kelima orang tersebut yaitu Ketua Komisi IV H. Patompo Adnan, Lc.,MH, Wakil Ketua Komisi IV Drs. H. Sahafari Asyari, dan tiga anggota yaitu H. M. Sakduddin, Bajuri, dan H. Edy Muchtar. Selain lima anggota Komisi IV, ada juga pejabat dari Biro Keuangan Setda NTB dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB. Sebenarnya Endang masuk dalam rombongan yang berangkat kunker. Namun ia batal karena
INDEKS KEBEBASAN SIPIL PROVINSI – PROVINSI DI INDONESIA :
alasan sakit. ‘’ Ya nggak berangkat aja dek. Kr sakit,” jawab Endang via SMS ketika ditanya alas an batalnya Endang ikut kunker ke Timur Tengah (Timteng) Disebutkan tujuan kunjungan kerja tersebut adalah untuk memantau TKI dan TKW asal NTB yang ada di luar negeri khususnya di Jeddah. Rombongan juga akan menanyakan kemungkinan untuk pembukaan kembali moratorium pengiriman TKI ke Timur Tengah. ‘’Saat ini sedang ada pendataan ulang bagi TKI dan TKW yang ilegal. Bersambung ke hal 5
(Sumber : Abdul Malik Gismar, Dewan Ahli IDI)
GUBERNUR NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi mengatakan jika ada kepala daerah yang menjadikan Humas sebagai tempat “buangan”, orang-orang yang tidak disukai, itu merupakan langkah kepala daerah yang agak error. Menurutnya, humas adalah institusi pemerintah yang sangat penting sehingga orang-orang yang ditempatkan harus berdasarkan kompetensinya. Bersambung ke hal 5 TGH.M. Zainul Majdi
Mataram (Suara NTB) Persoalan representasi politik, dimana masyarakat dari berbagai lapisan sosial bisa menyalurkan kepentingannya masih menjadi persoalan di masyarakat NTB. Persoalan ini berkelindan dengan rendahnya indeks demokrasi – khususnya kebebasan sipil di NTB. Demikian mengemuka dalam workshop mengenai Indeks Demokrasi Indonesia, Selasa (27/8) kemarin. Dalam kegiatan tersebut terungkap persoalan rendahnya indeks demokrasi di NTB yang antara lain terlihat dari aspek kebebasan sipil di NTB. Secara keseluruhan, Indeks Demokrasi di NTB tahun 2011 mencapai 54.49 jauh dibawah indeks nasional yang sebesar 65.48. Bahkan, untuk aspek kebebasan sipil, NTB berada di posisi paling buncit dari seluruh provinsi di Indonesia dengan skor 55.45. Sementara itu, Sekjen FITRA-NTB, Ervyn Kaffah, saat dikonfirmasi Suara NTB, usai kegiatan tersebut menyoroti sejumlah persoalan yang muncul dalam fenomena berdemokrasi di NTB. Bersambung ke hal 5
(Suara NTB/mandri)
BLK Internasional Lotim
Sudah Telan Anggaran Rp 100 Miliar
(Suara NTB/rus)
(Suara NTB/dok)
Kepala Daerah ”Error”
Indeks Kebebasan Sipil NTB di Titik Terendah
Selong (Suara NTB) Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (STT) Lombok Timur (Lotim) H. Sirman membantah jika pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Internasional di atas lahan 11,7 hektar (ha) tahap pertama pembebasan dan tambahan 3 ha di Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lotim, itu mangkak. Ia menegasH. Sirman
kan, hingga saat ini proses pembangunan sudah menelan dana untuk pembangunan fisik saja Rp 100 juta dari Rp 300 juta total anggaran yang akan dialokasikan. ‘’Sebetulnya tidak mangkrak,’’ jelasnya di Selong, Selasa (27/8) kemarin. Sejak awal pembangunannya sampai dengan sekarang tiap tahun ada aktivitas. BLK Internasional, katanya tidak masuk dalam proyek multiyears. Awalnya, memang ada rencana pusat
untuk memasukkan pembangunan BLK megah ini ke multiyears. Tapi diketahui waktu itu tidak ada waktu dan kalau dipaksakan multiyears justru bisa terancam batal memulai pembangunan. Sehingga disarankan pembangunannya dengan menganggarkan tiap tahun. Termasuk tahun 2011 lalu ada pelaksanaan kegiatan pembangunan walau hanya Rp 1 miliar. Menurut Sirman, proses
C.03.08.13
pembangunan sejauh ini berjalan lancar. Ditanya saat ini proyek tersebut sedang dibidik Kejaksaan Agung? Sirman mengaku belum mengetahuinya. Katanya, selaku aparat pemerintahan di Lingkup Pemkab Lotim sifatnya hanya koordinatif. Pasalnya, semua urusan pelaksaan tender dan kegiatan pembangunannya dilakukan di Kementerian Nakertrans. Bersambung ke hal 5
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
SUARA MATARAM
Halaman 2
(Suara NTB/fit)
Drainase Menyempit BANJIR sering datang ketika musim hujan. Selain akibat hujan, banjir juga disebabkan oleh menyempitnya saluran atau drainase seperti yang terjadi di Kelurahan Turida Kecamatan Sandubaya Mataram. Lurah Turida, H. A. Danial, S.Sos kepada Suara NTB mengakui, banjir yang melanda dan sering menggenangi jalanan di wilayahnya saat musim penghujan memang dikarenakan terjadinya penyempitan drainase. Akibat penyempitan itu, drainase tidak mampu menampung debit air, belum lagi ditambah banyaknya sampah (Suara NTB/nia) yang dibuang warga diselokan. H. A. Danial Sebagai langkah antisipasi datangnya musim hujan, saat ini Kelurahan Turida tengah berusaha memperlebar saluran air di wilayahnya. “Kami juga harus bekerja ekstra untuk membersihkan saluran yang sering dijadikan tempat pembuangan sampah,” katanya. Danial mengatakan, hampir setiap musim penghujan wilayahnya selalu menjadi langganan banjir. Bahkan, jalan utama di wilayah Turida tersebut selalu terendam meskipun kapasitasnya tidak terlalu besar. “Dibeberapa jalur memang seolah-olah menjadi langganan banjir. Jadi titik fokus kita di wilayah itu,” imbuhnya. Selain fokus membersihkan drainase, pihaknya juga telah melakukan pentaludan di drainase dan sungai serta pengaspalan jalan. “Kita berharap, pentaludan selokan dan sungai yang ada di Kelurahan Turida bisa sedikit mengatasi masalah banjir di wilayah kami,” tandasnya. (smd)
Belum Maksimal MESKI Kota Mataram mendapat hibah sambungan baru PDAM senilai Rp 11 miliar dari pemerintah Australia, tidak serta merta mampu mengcover seluruh kebutuhan air bersih untuk warga Mataram secara maksimal. Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Nyayu Ernawati, S.Sos., menjawab Suara NTB, Selasa (27/8) kemarin. Dengan kondisi yang sekarangpun, menurut Nyayu, pelayanan air bersih kepada masyarakat yang notabene pelanggan PDAM, belum maksimal. Ia men(Suara NTB/dok) contohkan di Lingkungan Nyayu Ernawati Kampung Melayu, Ampenan. Di sana, hampir semua warga mengandalkan PDAM untuk dapat menikmati air bersih. Sayangnya, seperti yang juga terjadi di banyak tempat, air dari pipa PDAM tidak selalu ada. ‘’Seringnya dari pagi sampai magrib tidak ada air, malam baru ngalir airnya,’’ terangnya. Karenanya, untuk pemasangan PDAM gratis yang merupakan bagian dari program hibah Pemerintah Australia tersebut, lanjut Nyayu, dprioritaskan untuk daerah-daerah yang debit airnya lancar. Sehingga, jelas, tidak mampu melayani seluruh masyarakat Kota Mataram. Karena tidak semua daerah di Mataram debit airnya lancar. Untuk hibah sambungan baru, berdasarkan pertemuan Komisi II dengan PDAM Menang Mataram, Sekda Kota Mataram dan juga Bappeda Kota Mataram, katanya, untuk tahap pertama ditargetkan 2.000 sambungan. Ini akan menyasar 50 keluharan se-Kota Mataram. ‘’Dari 50 kelurahan yang ada, 14 kelurahan yang akan diberikan terlebih dahulu,’’ sebutnya. Sementara di 14 kelurahan tersebut, 41 lingkungan akan menjadi prioritas utama. Meski judul program sambungan air bersih itu adalah hibah, tidak lantas, semua warga tercatat sebagai penerima. ‘’Ada syaratnya,’’ cetusnya. Antara lain, penerima adalah warga dengan daya sambungan listrik 450 – 900 VA. Survai terhadap syarat ini telah dilakukan pihak kelurahan dan lingkungan setempat. ‘’Jangan sampai, warga dipasangkan meteran tapi tidak ada air yang mengalir,’’ ujar Nyayu. Karenanya, ia meminta jajaran PDAM Menang Mataram mengecek dan memastikan pipa yang menuju ke arah daerah-daerah yang menjadi sasaran pemasangan meteran baru, betul-betul memiliki debit air yang bagus. ‘’Jangan sampai keran dibuka, yang keluar hanya angin,’’ imbuhnya. Sejauh ini, sambung politisi PDI Perjuangan Kota Mataram ini, pendataan calon penerima hibah meteran gratis masih berjalan. Data yang diberikan oleh PDAM Menang Mataram, katanya, akan menjadi dasar bagi Dewan untuk melakukan cross chechk langsung di lapangan. (fit)
TIDAK BERFUNGSI - Runing teks di Perempatan Rembiga, sejak beberapa bulan ini tidak berfungsi karena dalam kondisi mati total. Biasanya runing teks ini berisi imbauan kepada pengguna jalan untuk berhati-hati, peringatan bahaya narkoba dan pesan-pesan konstruktif lainnya. Sayangnya, hingga kini belum ada upaya dari Dinas Pertamanan Kota Mataram untuk memperbaikinya.
Sungai-sungai di Mataram Masih Kotor Mataram (Suara NTB) Upaya Pemkot Mataram untuk mewujudkan kali atau sungai bersih, nampaknya membutuhkan kerja ekstra keras. Pasalnya, meski Kota Mataram telah menetapkan Kali Jangkuk sebagai percontohan kali bersih, justru setelah berbagai upaya dilakukan, toh sugai tersebut masih saja terlihat kotor. Pantauan Suara NTB, Selasa (27/ 8) kemarin, aliran sungai Jangkuk yang pada awal-awal dicanangkan sebagai pilot project kali bersih, kini tak lagi bersih. Banyak sampah yang tersangkut di tengah sungai yang menandakan bahwa masyarakat masih membuang sampah di sana. Dikonfirmasi mengenai hal ini, Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana, menegaskan bahwa program kali bersih yang dicanangkan beberapa waktu lalu, masih berjalan sampai saat ini. Bahkan, menurut Mohan, program kali bersih ini harus diduplikasi ke sungai-sungai lain yang ada di Mataram. ‘’Tapi untuk sekarang kan pilot project kita di Kali Jangkuk ini yang menjadi perhatian khusus dulu,’’ ucapnya. Pihaknya masih terus mencari formulasi dan metode yang tepat untuk melakukan penanganan sampah yang ada di Kali Jangkuk. Untuk melanjutkan penataan kali tersebut, Pemkot Mataram melakukan intervensi kebijakan. Bahkan Pemkot Mataram telah menganggar-
(Suara NTB/fit)
NYANGKUT - Salah satu sudut Kali Jangkuk yang menjadi percontohan kali bersih di Mataram, mulai terlihat kotor. Banyak sampah yang dibuang masyarakat, terlihat nyangkut di tengah sungai. demikian Mohan telah meminta kepada Dinas Kebersihan untuk menjadikan tempat itu sebagai salah satu titik depo transfer sampah. Dengan adanya depo transfer ini nanti, secara tersistematis dengan telah dibentuknya UPS, sampah akan
Wakil Walikota Minta Caleg Taati Aturan Mataram (Suara NTB) Wakil Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana meminta calon anggota legislatif (caleg) mematuhi aturan terkait pemasangan atribut kampanye. Pasalnya, hampir setiap kali ada agenda politik, Mataram kerap menjadi sasaran pemasangan berbagai atribut kampanye. ‘’Kita minta caleg mentaati
Pemkot Mataram Lakukan Pemutakhiran Data PKL Mataram (Suara NTB) Seruan APKLI (Asosiasi Pedagang kaki Lima) NTB kepada Pemkot Mataram untuk mengantisipasi penambahan PKL dengan menyiapkan lokasi berjualan rupanya tidak mendapat tanggapan. Padahal, menurut Kepala Bidang Perdanganan pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kota Mataram, Bambang Juni wartono, saat ini Pemkot Mataram tengah melakukan pemutakhiran data PKL. ‘’Pemkot Mataram sedang melakukan pemutakhiran data keberadan PKL, tidak dalam rangka menyiapkan titik baru,’’ ujar Bambang menjawab Suara NTB via WhatApp, Selasa (27/8) kemarin. Pemutakhiran data tersebut, lanjutnya, dibutuhkan dalam rangka penataan dan pembinaan PKL yang sudah ada. Keberadaan PKL yang sudah ada saat ini, kata Bambang, diharapkan dapat meningkat menjadi wirausaha mandiri yang tangguh. ‘’Tidak lagi menjadi PKL,’’ cetusnya. Mengenai kekhawatiran APKLI bahwa sewaktu-waktu jumlah PKL di Mataram bisa bertambah, menurut dia, adalah tugas bersama semua kompanen masyarakat supaya memberikan penyadaran untuk mematuhi ketentuan, bahwa tidak dibenarkan berjualan di sembarang tempat. Diberitakan sebelumnya, Jumlah PKL, terutama di Kota Mataram diprediksi meningkat pascalebaran. Ini tidak terlepas dari kebijakan Pemkot Mataram yang memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat kecil guna berjualan di wilayah-wilayah yang ada di Kota Mataram. Apalagi Walikota telah menentukan titik-titik PKL. Ini terdengar oleh keluarga PKL, terutama yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Sebab, PKL yang mudik lebaran ke kampung halamannya di Pulau Jawa, sekembalinya ke Mataram umumnya akan membawa serta keluarganya. Titik PKL yang telah dipetakan di Mataram, sekitar 82 titik. Yang menetap 38, sisanya adalah PKL yang tidak menetap. APKLI mengusulkan sebaiknya pemerintah mencari alternatif lokasi baru sehingga sudah dipersiapkan sebelumnya. (fit)
kan pembiayaan program lanjutan Kali bersih tersebut dalam APBD perubahan Kota Mataram tahun anggaran 2013. Dengan adanya anggaran ini, Mohan berharap program kali bersih ini, di penghujung tahun ini bisa menunjukkan hasil yang signifikan. Dikatakan Mohan, jika pilot project kali bersih di Sungai Jangkuk berhasil, maka akan menjadi acuan pihaknya untuk menerapkan upaya serupa di semua sungai yang ada di Mataram. Ia menargetkan, semua sungai di Mataram, tidak hanya Kali Jangkuk bisa bersih. ‘’Kita harapkan seperti itu,’’ cetusnya. Untuk bisa mencapai target semua sungai di Mataram bersih, maka, lanjut Mohan, polanya harus dirubah. Dalam hal ini, perlu dibangun kesadaran masyarakat. Pemkot Mataram akan menyiapkan ruang-ruang di sekitar sungai yang nantinya bisa dimanfaatkan. Dengan kebijakan ini, diharapkan menggugah psikologi masyarakat untuk tidak membuang sampah di kali. Selain itu, khusus di Kali Jangkuk, pihaknya,
aturan. Inikan untuk kepentingan bersama,’’ tutur Mohan menjawab wartawan di Kantor Walikota Mataram, Selasa (27/8) kemarin. Dalam pemasangan atribut kampanye, ia mengajak semua caleg untuk mengedepankan estetika. Terkait pemasangan atribut kampanye Pemilu 2014 yang tidak pada tempatnya, ia meminta Dinas Pertamanan segera melakukan penertiban. Pemkot Mataram, kata Mohan, memberi ruang yang cukupbagi para caleg untuk mensosialisasikan dirinya. ‘’Untuk personal branding,kitaberikanruangyang cukup tapi jangan dilakukan dengan sebebas-bebasnya,’’ sebutnya. Pemkot Mataram, lanjutnya, tidak akan mentolerir pemasangan atribut kampanye yang merusak estetika. Seperti melintang jalan, merusak taman, dan memasang di pohon-pohon. ‘’Yang seperti ini tentu akan ditertibkan,’’ ancamnya. Padahal, Pemkot Mataram telah mengundang parpol-parpol untuk mensos-
ialisasikan hal ini. Parpol peserta Pemilu, katanya, sudah dibetahu mana zona-zona yang bisa dimanfaatkan secara kolektif. Namun, demikian, menurut Mohan, tidak semuanya bisa terpantau. Akhirnya, pesta demokrasi untuk memilih wakil rakyat ini dipastikan bakal menyisakan pekerjaan bagi Pemkot Mataram. Mohan mencontohkan, saat Pilkada NTB Bulan Mei lalu. Usai Pilgub, Pemkot Mataram mengerahkan para pegawai untuk membershkan atribut kampanye. Yang paling sulit dibersihkan adalah atribut kampanye berupa stiker yang sengaja ditempel di sembarang tempat. PantauanSuara NTB, hal serupa juga nampaknya bakal terjadi usai Pemilu Bulan April 2014 mendatang.Bagaimanatidak,sekarang saja, berbagai jenis atribut kampanye milik para caleg tersebar di Mataram di seluruh penjuru Kota Mataram. Tidak hanya dalam bentuk baliho tapi juga dalam bentuk stiker.Bahkan,pemasanganatribut kampanye ini sudah dimulai sejak nama mereka masuk dalam DCS (Daftar Calon Sementara). (fit)
H. Mohan Roliskana
Soal Pinjaman Rp 60 Miliar
Pemkot Tunggu Jadwal Persentasi di PIP Mataram (Suara NTB) Pinjaman daerah sebesar Rp 60 miliar yang diajukan Pemkot Mataram di PIP (Pusat Investasi Pemerintah) belum ada tanda-tanda akan segera terealisasi. Malah, informasi dari Bappeda Kota Mataram, sampai saat ini, Pemkot Mataram masih menunggu jadwal persentasi terkait hal itu di PIP. Kepala Bappeda Kota Mataram, Lalu Martawang yang ditemui Suara NTB di Kantor Walikota Mataram, Selasa (27/8) kemarin mengatakan, salah satu tahapan dari proses pemberian pinjaman, adalah persentasi kepala daerah. ‘’Dan itu jadwalnya kapan, itu tergantung mereka (PIP, red) yang menjadwalkan. Jadi kita menunggu,’’ terangnya. Namun demikian, seluruh persyaratan yang diminta PIP untuk pencairan pinjaman
daerah yang menurut rencana akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan lingkungan, telah diserahkan. Intinya, saat ini Pemkot Mataram, kata Martawang, dalam posisi menunggu jadwal tersebut. Setelah persentasi nanti, hasilnya seperti apa, tentu akan dikomunikasikan kembali. Saat ini, menurut Martawang, Pemkot Mataram dalam posisi meyakinkan PIP bahwa Kota Mataram layak mendapat pinjaman Rp 60 miliar itu dan mampu mengembalikan pinjaman. ‘’Teknis dan lain sebagainya nanti, tentu itu ranahnya Dinas PU,’’ sebutnya. Meski dalam posisi meyakinkan PIP terkait pinjaman yang nilainya setengah lebih dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Mataram, namun Martawang membantah kalau pinjaman daerah itu, belum
pasti akan keluar. ‘’Ini adalah tahapan yang harus dilalui,’’ cetusnya. Ini ditandai dengan proses persentasi kepala daerah. Persentasi ini sendiri, kata Martawang, akan menentukan tahap berikutnya. Menyinggung masalah klaster jalan, secara umum, lanjut dia, sudah dilakukan. Klaster umum ada enam sesuai jumlah kecamatan yang ada di Mataram. Namun untuk kluster yang lebih rinci, menjadi ranah Dinas PU. ‘’Ini yang akan dikomunikasikan dengan pihak Dewan,’’ tuturnya. Yang jelas, demikian Martawang, pinjaman daerah ini terus berproses. Kalaupun ada kesan mandek yang ditangkap kalangan Dewan, itu lantaran menunggu tahapan lebih lanjut dari PIP. ‘’Kita ikuti mekanisme dari mereka,’’ tandasnya. (fit)
dipilah. Sehingga, volume sampah yang masuk tempat pembuangan air bisa jauh lebih berkurang. Karena telah ada intervensi dari segi penganggaran, maka tahun 2014 mendatang, kata Mohan, sekitar 50 persen sungai di Mataram tertangani dengan baik. (fit)
Jalan Bung Hatta Ditargetkan Rampung September Mataram (Suara NTB) Pembangunan ruas Jalan Bung Hatta di Kawasan Majeluk Kota Mataram ditargetkan rampung September 2013 mendatang. Saat ini berbagai permasalahan seperti pembebasan lahan telah rampung. Ditargetkan proyek jalan nasional ini bisa selesai tepat waktu. Walikota Mataram H. Ahyar Abduh Selasa (27/ 8) kemarin menyebutkan sesuai dengan target awal, penyelesaian proyek badan jalan harus sudah selesai Bulan September mendatang. Terutama pada beberapa bagian badan jalan, yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. “September ini harus sudah selesai,” ungkap Ahyar. Saat ini Pemkot Mataram telah melakukan pembicaraan terkait dengan pembebasan lahan milik warga seluas delapan are yang sempat menjadi polemik. Lahan ini merupakan lahan milik warga yang akan menghubungkan Jalan Bung Hatta dengan Jalan
Sudirman. Untuk itu Walikota Mataram meminta kepada dinas terkait, segera menyelesaikan agar pembangunan proyek jalan nasional ini dapat selesai tepat waktu. Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram Mahmuddin Tura menyebutkan, saat ini beberapa permasalahan terkait pembebasan lahan telah selesai. Warga yang keberatan atas pembebasan lahan seluas delapan are ini telah setuju dengan penggantian tanah yang dilakukan Pemkot Mataram. Sementara mengaspalan badan jalan, masih dalam proses pengerjaan. “Sudah tidak ada masalah. Warga sudah setuju dengan penggantian berupa tanah seluas 5 are dan uang,” terangnya. Sementara untuk dana pembangunan jembatan kembar di kawasan tersebut, akan dicairkan melalui APBN Perubahan. Pihaknya berharap pengerjaan jembatan ini dapat diselesaikan akhir tahun 2013 mendatang. (nia)
(Suara NTB/nia)
BUNG HATTA - Ruas jalan Bung Hatta di Kawasan Majeluk Kota Mataram yang ditargetkan selesai September ini.
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
SUARA PULAU LOMBOK
Halaman 3
Tergantung Usulan Parpol KETUA DPRD Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), H. M. Yusuf Saleh, S.H., menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan usulan Pergantian Antarwaktu (PAW) bagi anggota Dewan yang diusulkan partai sendiri. Karena pada prinsipnya, PAW dilakukan jika memang ada usulan dari partai politik (parpol) bersangkutan. “Nah yang sudah diusulkan ini, tetap kita lanjutkan usulan PAW-nya. Sedangkan yang tidak diusulkan, tidak kita lanjutkan,” ujarnya menyikapi adanya tarik ulur proses PAW sejumlah anggota DPRD Loteng, saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/8). Pihaknya berharap semua pihakbisa memahami kondisi yang ada, jika semua proses PAW dilakukan berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku, sehingga polemik dalam proses PAW anggota Dewan Loteng bisa segera selesai. Sebelumnya diberitakan, ada 12 anggota Dewan Loteng yang terancam di-PAW, karena mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg) dari partai lain. Polemik kian memanas, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana para anggota Dewan yang loncat partai ngotot untuk tidak di-PAW. Di satu sisi, para calon PAW juga bersikeras untuk meminta PAW. Dari total anggota Dewan Loteng yang loncat partai, hanya anggota Dewan dari PBR dan PKNU yang tidak jadi diproses PAW-nya, karena tidak ada usulan dari parpol bersangkutan. Sementara anggota Dewan dari Partai Patriot dan Partai Persatuan Daerah (PPD) serta PPDI usulan PAW-nya tetap diproses. (kir)
REKREASI AIR - Pantai Tanjung Aan Desa Sengkol Pujut, merupakan salah satu satu objek wisata andalan Lombok Tengah (Loteng). Selain menawarkan pemandangan alam yang indah, nelayan setempat juga menyediakan jasa rekreasi air. Dengan kondisi ombak yang tidak begitu besar, kawasan Pantai Tanjung Aan cukup aman sebagai tempat mandi dan rekreasi air. Tampak salah satu perahu rekreasi tengah ditambatkan oleh pemiliknya, menunggu penumpang. (Suara NTB/kir)
Kekeringan di Loteng
H. M. Yusuf Saleh (Suara NTB/dok)
Pimpinan Ponpes Al-Aziziyah Dukung AZAN Giri Menang (Suara NTB) Pasangan calon bupati (cabup) dan calon wakil bupati (cawabup) Lombok Barat (Lobar) Dr. H. Zaini Arony – Fauzan Khalid, (AZAN) terus mendulang dukungan dari sejumlah kalangan. Setelah sebelumnya didukung sejumlah tokoh masyarakat, tokoh agama dan kalangan pemuda dari organisasi NW, NU dan pemuda Muhammadiyah, AZAN didukung penuh TGH. Mustafa Umar, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Aziziyah Kapek Gunungsari . TGH. Mustafa Umar menyatakan, komitmen mendukung pasangan AZAN sudah sejak awal maju sebagai calon Bupati Lobar. Alasan mendasar, karena dari sisi komitmennya memperhatikan pendidikan seperti sekolah. Saat ini, semua madrasah dibenahi, bahkan bantuan juga diberikan kepada ponpes. “Sejak awal saya dukung pasangan AZAN, karena sejak awal saya memang mendukungnya,saya tidak pernah mendukung calon lain,” ungkapnya di salah satu kesempatan. Dikatakan, komitmen mendukung AZAN sudah bulat , Ia meyakini pasangan AZAN akan menang pada pesta demokrasi tangggal 23 September 2013 mendatang. ‘’Mudah-mudahan AZAN bisa melanjutkan kepemimpinannya,’’ harapnya. Di tempat terpisah, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lobar, Basriadi menegaskan, jika pihaknya mendukung paket AZAN di Pilkada Lobar. “Penilaian teman-teman pengurus Pemuda Muhammadiyah Lobar secara objektif, karena melihat pembangunan yang sudah dilakukan oleh Bupati Zaini Arony sudah berjalan maksimal, sehingga masyarakat di tataran bawah itu sudah merasakan dampak pembangunan di bawah kepemimpinan Zaini Arony,’’ ungkapnya. (her/dys)
Kecamatan Praya Timur Paling Parah Praya (Suara NTB) Jumlah wilayah yang dilanda kekeringan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai saat ini terus bertambah. Meski demikian, belum masuk katagori mengkhawatirkan. Dari jumlah tersebut, wilayah Kecamatan Praya Timur, termasuk daerah yang paling parah dilanda kekeringan. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerjan dan Transmigrasi (Disostektrans) Loteng, M. Nazili, S.IP., kepada Suara NTB, Selasa (27/8), mengaku, parahnya kondisi kekeringan di Praya Timur, karena desadesa yang banyak meminta distribusi air bersih berasal dari kecamatan tersebut. “Kalau wilayah lain memang ada yang meminta droping air bersih. Tapi tidak sebanyak dari wilayah Praya Timur,” sebutnya. Namun, ujarnya kondisi
kekeringan yang terjadi tahun ini tidak separah tahun sebelumnya. Pasalnya, jumlah desa yang minta air bersih tidak sebanyak tahun lalu. “Kalau tahun lalu hampir setiap hari kita melakukan droping air. Sampai 2 hingga 3 kali dalam sehari,” tambahnya. Bahkan pihaknya harus meminta bantuan dari PDAM Praya, termasuk dari pemerintah provinsi untuk membantu proses droping air bersih. Namun tahun ini hanya beberapa kali dalam seminggu den-
gan intensitas yang sama. Adapun permintaan droping air sejauh ini juga masih bisa ditangani sendiri pihak Disostektrans Loteng. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan antisipasi. Misalnya, dengan terus memperkuat koordinasi dengan PDAM. ‘’Kalau-kalau terjadi lonjakan permintaan droping air dari masyarakat. Karena kondisi musim kemarau yang diperkirakan masih akan berlangsung lama,’’ ungkapnya. (kir)
Selong (Suara NTB) Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Zuhri Rahman menilai pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) belum serius mengembangkan sektor pariwisata. Hal itu terlihat sampai sejauh ini belum ada sinergi yang baik antar instansi pemerintah di lingkup Kabupaten Lotim yang bisa membantu pengembangan wisata. Hal ini dikemukakan Zuhri menjawab wartawan di Selong, Selasa (27/8) kemarin. Bicara potensi, Lotim katanya memiliki segudang potensi wisata yang luar biasa. Hanya saja melihat geliat sejauh ini dirasakan, masih perlu banyak pembenahan. “Siapapun jadi pemimpin Lotim, tapi di bawah tidak bekerja tidak bisa berjalan,” ungkapnya. Ketidakseriusan juga dilihat dari pelaksanaan program pengembangan bidang pariwisata yang dianggap tidak serius. “Terlihat sih pemerintah menggebu-gebu, tapi aplikasi tidak ada,” kritiknya. Pariwisata, lanjutnya, harus jemput bola dan tidak bisa hanya duduk di kursi goyang. Potensi besar, namun sebagian besar belum tersentuh perbaikan. Infrastruktur masih banyak yang hancur. Fasilitas yang dibangun terkesan tidak memiliki konsep perencanaan yang matang. Akibatnya, sejumlah fasilitas di objek-objek wisata yang kini sudah tidak berfungsi. “Jadi apa yang kami akan promosikan” ucapnya. Secara prinsip, pihak BPPD
(Suara NTB/rus)
Zuhri Rahman
yang terbentuk awal tahun 2013 lalu siap menjual Lotim. Asalkan, bahan yang dijual juga harus pula dipersiapkan. Berkaca pada perkembangan wisata daerah lain, pelaku wisata ini mengingatkan semua pihak untuk serius, karena pembangunan pariwisata butuh keseriusan. ‘’Saat ini memang tidak bisa dirasakan langsung manfaat dan dampaknya. Namun dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan akan petik hasil. Pasalnya, pariwisata tidak berpikir hasil sekarang namun investasi masa mendatang,’’ ujarnya. Ditambahkan, dalam melakukan promosi dan studi banding tidak harus keluar negeri untuk studi banding. Jika promosi ke luar negeri, namun tidak ada hasilnya disarankan tidak perlu dilakukan. Pengembangan kawasan seperti Gili Kondo, Pantai Pink, Pantai Surga dan lainnya tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh dan perbandingan. (rus)
Tiga Gili Harus Diatur dalam Perda Khusus
Nasib Ribuan K2 Lotim Belum Jelas Selong (Suara NTB) Nasib para honorer yang masuk kategori 2 (K2) sampai saat ini masih belum jelas. Pasalnya, jadwal tes calon-calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditarik dari para honorer yang sudah diusulkan masuk K2 itu sampai saat ini belum ada kepastian waktunya. Begitupun kepastian lulus dari 684 honorer yang diusulkan lagi, karena sempat mendapat penolakan (Suara NTB/rus) dari pusat. Hj. Baiq Miftahul Wasli Demikian ditegaskan Kepala Badan Kepegawaian Dan Diklat (BKD) Lotim, Hj. Baiq Miftahul Wasli kepada media di Selong, Selasa (27/8) kemarin. Ia menyebutkan, total K2 yang diajukan Lotim 1.863 orang, keluar namanya 1.179 orang. “Belum ada jawaban resmi dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) apakah seluruh yang kita usulkan itu akan dapat ikut tes atau tidak,” ucapnya. Belum adanya informasi mengenai kepastian waktu dan orang-orangnya membuat pihak BKD tidak berani merilis. Harapannya, semua yang telah diusulkan dapat mengikuti jadwal tes. Di samping itu, jadwal tes diharap juga bisa cepat disampaikan ke daerah dan waktunya tidak molor sampai 2014. “Harapan kita jangan sampai molor tahun 2014 mendatang,” katanya. Selebihnya, Pemkab Lotim sendiri sudah mempersiapkan segala keperluan yang diperlukan saat tes nantinya digelar. Mulai dari penyediaan tempat hingga biaya pengawasan. BKD telah mengalokasikan dana khusus untuk proses tes dari PNS dari jalur para honorer itu. Adapun bentuk tes, dikabarkan menggunakan Lembar Jawaban Komputer (LJK). Tidak seperti rencana tes bagi formasi umum yang melalui test online. Sengaja dibedakan karena pertimbangan sebagian besar K2 terbentur usia jika dihadapkan pada pengetahuan komputer. “Penyelenggaranya ini kan juga dari pusat kita sampai saat ini masih menunggu,” demikian. (rus)
Lotim Belum Serius Kembangkan Sektor Wisata
(Suara NTB/ari)
PINDAH KANTOR - Gedung DPRD KLU akan direnovasi. Untuk sementara anggota DPRD akan berkantor di Gedung Serbaguna Gondang Gangga.
Gedung Direnovasi, Dewan Pindah Kantor ke Gondang Tanjung (Suara NTB) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU) dalam waktu dekat akan pindah kantor. Alasannya, gedung DPRD KLU akan direnovasi. Dalam waktu 3 bulan ke depan, anggota DPRD KLU akan menggunakan Gedung Serbaguna, sebelah Lapangan Umum Gondang Kecamatan Gangga, sebagai kantor sementara. Pantauan Suara NTB, Selasa (27/8) kemarin, sejumlah staf dan honorer di DPRD KLU mulai memindahkan meubeler yang terletak di ruang pertemuan DPRD, perkakas kantor di ruang Komisi serta menyusul perkakas yang ada di Aula utama Gedung DPRD KLU. Pengakuan honorer, beberapa meja dan kursi sudah diangkut ke Ge-
dung Serbaguna. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pertambangan dan Energi (PU Tamben) KLU, H. Raden Nurjati, usai mengikuti sidang parpipurna di DPRD KLU mengkonfirmasi, mulai Senin pekan depan proyek renovasi sudah mulai dikerjakan. Proyek ini akan dikerjakan dalam masa 90 hari atau 3 bulan. Sebelumnya, Kepala Bidang Cipta Karya, Dinas PU Tamben KLU, Edi Kurniawan, ST., menjelaskan, rehab gedung DPRD KLU sedang dalam proses lelang. Alokasi anggaran yang diperlukan untuk rehab gedung itu mencapai Rp 750 juta. “Total alokasi anggaran untuk gedung tahun 2013 ini sekitar Rp 6,3 miliar, antara lain untuk pembangunan 4 unit kantor, rehab 3 unit kantor, termasuk Ge-
dung DPRD KLU mencapai Rp 750 juta,” ungkap Edi. Ia menjelaskan, nominal anggaran tersebut digunakan untuk memperbaiki atap gedung, mempermanenkan ruang komisi, termasuk di bagian lantainya. Ia menyatakan, sebagian besar proyek pembangunan dan perbaikan gedung di KLU tersebut sedang dalam proses lelang. Namun beberapa proyek seperti Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Gedung Arsip, telah melewati proses penandatanganan pembayaran Termin kedua. Nilai pembayaran pada termin tersebut masing-masing sebesar Rp 520 juta. Sedangkan pada proyek rehab Kantor Camat, Gedung Sosnakertrans KLU, telah dilakukan penandatanganan pembayaran termin I. (ari)
Tanjung (Suara NTB) Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Jasman Hadi, SH, menilai persoalan 3 Gili yang multi kompleks tidak bisa diatur dengan regulasi umum. Sebaliknya ketiga pulau itu harus dibuatkan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang spesifik menangani kompleksitas persoalan di 3 pulau tersebut. “Diperlukan Perda khusus untuk mengatur 3 Pulau itu. Kita harus mencontoh Kepulauan Seribu yang diatur dengan Perda Khusus. Tidak bisa persoalan di Gili Air, Gili Meno dan Gili Trawangan diatur dengan Perda yang umum digunakan sekarang,” ungkap Jasman di ruang kerjanya, Selasa (27/8). Menurutnya, keberadaan persoalan di 3 Pulau selama ini masih disejajarkan dan dikelola dengan aturan yang dibuat untuk daerah daratan (Lombok Utara). Sebagai daerah khusus, tentu saja persoalan di 3 Gili tidak bisa disamakan dengan persoalan di 3 Pulau. Ia mengajak Pemda KLU baik eksekutif maupun legislatif agar memetik hikmah atas persoalan yang terjadi selama ini. Setiap persoalan yang mencuat di 3 Gili, tidak bisa diselesaikan dengan baik. Sebut saja persoalan PT. WAH, sejak dibuatkan rekomendasi oleh Pansus DPRD hingga kini belum ada titik temu penyelesaian, meski versi eksekutif problemnya sudah dianggap clear. Dalam Perda khusus nantinya, Jasman menekankan regulasi yang dibuat harus mengatur seluruh persoalan secara kompleks. Dimulai dari keamanan, ketertiban, penataan wilayah, pariwisata dan retribusinya, hingga men-
(Suara NTB/ari)
Jasman Hadi
yangkut izin-izin yang menyangkut sosial ekonomi masyarakat setempat. “Cuma kita harus membuat referensi aturannya macam apa, harus dibahas menyeluruh. Kepulauan Seribu, di sana daerah pemukiman juga daerah pariwisata yang menyumbang PAD, 3 Gili juga begitu, tetapi bedanya terletak pada karakteristik,” sambungnya. Lantas apakah Perda Khusus 3 Pulau ini akan menjadi Perda Inisiatif DPRD atau menunggu usulan dari SKPD terkait, Jasman belum mendapat gambaran. Ia tak menyangkal, Dinas Perhubungan Pariwisata Komunikasi dan Informatika KLU, sejauh ini belum punya pemikiran ke arah itu. Namun demikian, pihaknya di DPRD akan menyinggung persoalan tersebut dengan eksekutif dalam waktu dekat. “Kita di Komisi I masih mengumpulkan referensi. Jika produk hukum 3 Pulau ini bisa dibuat lebih cepat, maka ini akan menjadi karya spektakuler. Karena Perda – Perda yang kita bahas sejauh ini tidak punya greget,” cetusnya. (ari)
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Pengusaha Batu Gong Cabut Gugatan terhadap Pemkab Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) Pihak penggugat dari Asosiasi Pengusaha di Batu Gong mencabut gugatannya terhadap Pemkab Sumbawa dalam lanjutan proses persidangan kasus ini di Pengadilan Negeri (PN) Sumbawa, Selasa (27/8). Sebagaimana disampaikan Kajari Sumbawa, melalui Jaksa Pengacara Negara dari Kejari yang diberikan kuasa oleh Pemkab, Dedi Diliyanto, S.H, sebelumnya majelis hakim telah menyarankan agar kedua belah pihak berdamai. Namun, dalam sidang hari ini (Kemarin,red) dengan agenda sebenarnya pembacaan replik, pihak penggugat mencabut gugatannya tanpa alasan yang jelas. Namun, pencabutan gugatan mesti mendapat persetujuan dari pihak tergugat dalam hal ini, Pemkab. Sebab, lanjut Dedi, proses persidangan sudah dilakukan beberapa kali. Dari proses mediasi, menjawab gugatan hingga akan dilakukan replik. Untuk itu, selaku JPN yang diberikan kuasa oleh Pemkab, pihaknya akan melaporkan dulu prihal pencabutan gugatan ini oleh pihak penggugat. “Kita akan koordinasikan dulu dengan pemkab sebagai pemberi kuasa. Kalau bilang dihentikan, kita hentikan. Kalau Pemkab bilang lanjut, kita lanjutkan kasus ini,” kata Dedi. Diketahui sebelumnya, pihak pengusaha Batu Gong selaku penggugat melayangkan gugatan perdata terhadap Pemkab Sumbawa ke Pengadilan Negeri Sumbawa. Dengan meminta ganti rugi miliaran rupiah atas pembongkaran bangunan di kawasan kafe Batu Gong Januari lalu oleh Pemkab. Gugatan tersebut dimasukkan pada hari Senin (8/7) lalu oleh pengusaha melalui kuasa hukumnya. (arn)
SUARA PULAU SUMBAWA
Perusakan Hutan di Sumbawa Kian Marak Sumbawa Besar (Suara NTB) Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sumbawa membentuk tim melibatkan aparat untuk menyisir titik-titik rawan aksi perusakan hutan (illegal logging). Mengingat makin maraknya aksi illegal logging. Bahkan ada pelaku yang hingga kini masih dalam pengejaran. Kasi Pengamanan Hutan Dishutbun Sumbawa, Adnan, S.H, yang ditemui, Selasa (27/8) tak menampik maraknya aksi perambahan hutan saat ini. Tidak hanya di kawasan hutan Jaran Pusang, kecamatan Labangka , tetapi juga sejumlah kecamatan lainnya. Bahkan, kini pelaku sudah merambah wilayah SP 3 kecamatan Pelampang yang masuk melalui Pamunga di kawasan hutan Empang Kam-
paja. “Bulan lalu kami temukan 20 batang kayu gelondongan di SP 3. Namun, pelakunya tidak bisa ditangkap, karena sudah lari,” sebutnya. Untuk itu, pihaknya kini tengah membentuk tim gabungan melibatkan pihak kecamatan, Polsek dan Koramil setempat untuk turun melakukan penyisiran di lima kecamatan. Yakni, daerah Lawin dan Ranan kecamatan Ropang, Sampar Awu sekitar
Diduga Miliki Ganja
Oknum Mahasiswa Diciduk Polisi Kota Bima (Suara NTB) NR (23), seorang remaja asal Kelurahan Raba Dompu, Kecamatan Raba, Kota Bima yang disinyalir anak anggota DPRD setempat ditangkap aparat Polres Bima Kota, Selasa (27/8) dinihari. NR yang merupakan mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Kota Bima ini diamankan karena membawa satu poket ganja saat tengah asyik nongkrong bersama tiga orang temannya. Lantaran tertangkap tangan membawa ganja, NR pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan NR dilakukan aparat sekitar pukul 02.00 WITA. Saat itu, saat tengah asyik nongkrong bersama tiga orang temannya, IKA dan Ba di depan Kantor Telkom Cabang Bima. Aparat Res Narkoba berpakaian preman pun mendekati ketiganya. Ketiga orang yang telah diintai sejak lama ini kemudian digeledah satu persatu. Dalam penggeledahan tersebut, aparat tak mendapati barang bukti di tangan Ba dan IKA. “Tapi saat kita geledah, NR kita temukan satu poket ganja,” terang Kasat Narkoba Iptu Suparman Djamaludin saat ditemui di ruang kerjanya. Ganja tersebut disimpan pelaku di kantong celana kiri bagian depan. Malam itu juga, ketiga orang ini langsung digelandang ke Sat Narkoba untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari pemeriksaan tersebut, diketahui jika tersangka belum mengkonsumisinya. Keberadaan ganja saat itu pun hanya diketahui oleh NR. “Kedua temannya tak tak tahu menahu keberadaan ganja dimaksud. Hal ini juga dibekarkan oleh tersangka,” katanya. Atas perbuatannya ini, NR langsung ditetapkan sebagai tersangka karena tertangkap tangan memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika. Untuk itu dia dikenakan pasal 111 ayat 1 UU No 2009 tentang narkotika dengan ancaman di atas lima tahun penjara. Sementara kedua temannya hingga kemarin masih berstatus saksi. “Kalau NR sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan,” ujarnya. (use)
Jalan Lintas Tente - Parado Masih Diblokir Bima (Suara NTB) Hingga kemarin, ruas jalan provinsi lintas Tente – Parado, tepatnya di perbatasan antara Desa Tangga dan Desa Sakuru Kecamatan Monta, masih diblokir oleh warga setempat. Praktis lalu lintas yang menghubungkan pusat Kecamatan Woha dan wilayah selatan Kabupaten Bima masih terputus. Aksi blokade ini masih dilakukan oleh massa yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pemuda dan Pelajar (FKMPP) lantaran belum adanya respon dari pemerintah daerah. Bahkan blokade diperbanyak. Sejumlah pohon, lengkap dengan dedaunan yang ada di pinggir jalan kembali ditebang dan dibentangkan. Praktis makin membuat jalur tersebut lumpuh total. Hanya saja, tidak terlihat penumpukan kendaraan seperti sebelumnya. Sementara itu, di lokasi mahasiswa yang berkonsentrasi hanya duduk di jalan. Syarif, Koordinator Aksi, mengatakan aksi ini masih dilanjutkan karena tak ada respon dari pemerintah daerah terkait tuntutan mereka. Di mana dia dan rekan-rekannya meminta agar jalan yang rusak parah tersebut diperbaiki. Pemerintah, katanya, bersikap apatis sehingga pihaknya pun tetap melanjutkan aksi blokade. “Kami tidak akan membuka blokade jalan bila pemerintah tidak merespon tuntutan kami untuk memperbaiki jalan,” katanya. Dia menilai pemerintah tak adil dalam perbaikan jalan. Hanya beberapa ruas jalan saja yang diperbaiki. Padahal dia mengklaim, bahwa pihaknya juga merupakan warga yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. “Jangan ada diskrimitaif dalam membangun infrastruktur jalan,” tukasnya. Dia pun mengancam akan mengambil tindakan yang lebih besar jika tuntutan pihaknya tak diindahkan. Untuk itu dia memberi tenggat waktu hingga hari ini. “Pemerintah harus memberikan kepastian hari ini (Rabu, red),”. (use)
tanjakan Rontong kecamatan Lunyuk. Kemudian desa Mata kecamatan Empang yang masuk melalui wilayah Dompu sehingga mesti berkoordinasi dengan Polhut Dompu. Serta kecamatan Pelampang dan Labangka. “Kita sudah bersurat ke Dishutbun Provinsi agar kita bisa mengadakan operasi gabungan dengan Polhut Dompu untuk wilayah Mata Empang,” jelas Adnan. Tingkat kerawanan hutan di wilayah tersebut sangat berat. Makanya pembentukan tim gabungan ini dirasakan mendesak dalam meminimalisir aksi perambahan hutan. Bahkan di Sampar Awu Lunyuk, sejumlah anggota masyarakat telah memberi untuk membuka suatu kawasan baru, setelah pihaknya mendapatkan informasi dari aparat setempat. (arn)
Bertambah, Cetak Sawah Baru di Bima
BBPOM Serahkan Berkas Tersangka Penjual Obat Ilegal ke Kejaksaan Sumbawa Besar (Suara NTB) Penyidik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Mataram menyerahkan berkas tersangka MH, yang diduga menjalankan praktek apoteker secara ilegal ke Kejari Sumbawa. Tersangka tidak memiliki keahlian sebagai apoteker, namun berpraktik menjual obat. Barang bukti berupa obat yang dijual juga disita dan diserahkan ke Kejaksaan. Kasi Penyidik BBPOM, Mohamad Kashuri, ketika bertemu dengan Kajari Sumbawa, Sugeng Hariadi, S.H, M,H, menjelaskan, tersangka melanggar pasal 198 UU. No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Diketahui, tersangka membuka usaha penjualan obat tanpa memiliki keahlian sebagai apoteker. “Obatnya legal. Izin usahanya masih dalam proses. Tetapi dia tidak memiliki apoteker,” sebutnya. Tersangka selama ini menjalankan usahanya pada sebuah toko, MD di sekitar masjid kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Beroperasi sejak 2011 lalu dan sudah pernah diigatkan bahkan tim BPOM sudah turun pada 2012 lalu, mengingatkan tersangka secara langsung. Atas pelanggaran ini, tersangka diancam denda Rp 100 juta, tanpa kurungan berdasarkan UU Kesehatan. Barang bukti yang diamankan, di antaranya 90 item obat keras, bundel nota penjualan dan pembelian dan lainnya yang disita. Pelimpahan ini dilakukan BBPOM ke Kejati melalui Polri lalu diserahkan ke Kejari Sumbawa. (arn)
Halaman 4
(Suara NTB/ula)
BLOKIR - Aksi blokir jalan di Soriutu Manggelewa, Senin (26/8). Keluarga tersangka memblokir ruas jalan ini untuk menuntut tersangka dibebaskan dari tahanan polisi.
Tuntut Tersangka Dibebaskan
Warga Soriutu Blokir Jalan Dompu (Suara NTB) Warga Soriutu Kecamatan Manggelewa kembali memblokir jalan Negara, menuntut pembebasan MZ (35), tersangsa kasus perusakan Puskesmas Soriutu. Pemblokiran jalan yang berlangsung sekitar lima jam, Senin (26/8) sore hingga malam itu menyebabkan antrian kendaraan menuju Manggelewa hingga tanjakan Tekasire. Namun polisi tetap melanjutkan proses hukum terhadap MZ. Nurkasnah, orang tua MZ kepada wartawan di Mapolres Dompu, Selasa (27/8) mengatakan, pemblokiran jalan yang dilakukan pihaknya bersama keluarga karena ingin bertemu Kapolres Dompu menuntut agar anaknya ditangguhkan penahanannya. Sejak ditahan 30 Juli 2013 lalu, pihaknya langsung melakukan upaya perdamaian dengan Puskesmas Soriutu selaku korban perusakan oleh anaknya 19 November 2012 lalu dan 1 Agustus 2013 disepakati perdamaian. Kesepakatan damai itu diserahkan ke Polisi dan laporan kasusnya langsung dicabut oleh pelapor. “Kendati laporannya sudah dicabut setelah ada perdamaian, tapi anak kami tidak dibebaskan. Kami berusaha ber-
temu Kapolres untuk mempertanyakan masalahnya, tapi tidak pernah bisa. Kami menduga masalah ini ada permainan, makanya kami sekeluarga melakukan aksi blokir jalan untuk bertemu Kapolres,” jelas Nurkasnah. Kapolres Dompu, AKBP Benny Basir Warmansyah yang dihubungi di ruang kerjanya mengatakan, pemblokiran jalan yang dilakukan oleh keluarga tersangka MZ tidak akan mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan. Apalagi kasus perusakan dan pengancaman di Puskesmas Soriutu Manggelewa yang ditangani Polsek ini telah dinyatakan lengkap berkasnya oleh Kejaksaan dan dinyatakan P21. Karena sudah lengkap, pihaknya harus melimpahkannya ke Kejaksaan untuk dilanjutkan pada proses persidangan. “Kalau kita tidak lanjutkan, itu akan menjadi tunggakan kasus bagi kami,” kata Benny. Terkait aksi blokir jalan yang menyebabkan antrian kendaraan hingga sekitar enam kilometer di tanjakan Tekasire dari arah timur, dikatakan Benny, lebih kepada faktor komunikasi. Pihak keluarga belum mendapatkan penjelasan secara utuh proses
yang sudah terjadi. Karena setelah dilakukan dialog dan pendekatan, warga akhirnya membuka blokirnya. “Kita tidak melakukan upaya represif karena lebih mengedepankan pendekatan persuasif yang humanis. Tadi juga keluarga tersangka MZ bertemu saya dan sudah dijelaskan semua prosesnya,” terangnya. Ada dugaan bahwa tersangka MZ selain terlibat kasus perusakan dan pengancaman di Puskesmas Soriutu juga terlibat kasus lain? Dikatakan Benny, pihaknya mendapatkan laporan bahwa tersangka terlibat kasus lain. Namun penyelidikan masih dilakukan untuk mengumpulkan bukti dan saksi-saksi. “Kita mendapatkan laporan (ada kasus lain), tapi kami masih mengumpulkan bukti dan saksi,” terangnya. Namun Nurkasnah membantah kalau anaknya terlibat kasus lain selain kasus perusakan. Kasus perusakan di Puskesmas Soriutu itu terjadi karena kekecewan MZ atas pelayanan petugas di Puskesmas. MZ sendiri dirawat karena kecelakaan sepeda motor. “Dia tidak ada kasus lain selain kasus perusakan di Puskesmas,” akunya. (ula)
Pol PP KSB Tertibkan Spanduk dan Baliho Taliwang (Suara NTB) Dalam dua hari terakhir satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mengadakan patroli penertiban spanduk dan baliho Lebaran di seluruh wilayah kota Taliwang. Penertiban spanduk dan Baliho berisikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri (Lebaran, red) tersebut dilakukan sesuai dengan instruksi bupati sebagai bagian dari penciptaan kota Taliwang bersih. “Ini instruksi lisan beliau (bupati) langsung. Makanya kami sejak hari Senin mulai melakukan penertiban,” jelas kepala Satpol PP KSB Agus Handan kepada media ini, Selasa (27/8). Menurutnya, penertiban spanduk ucapan Lebaran tersebut bukan sekadar karena momen kegiatannya yang telah lewat. Lebih dari itu ratusan spanduk yang terpasang di ruang publik dalam kota sejak pertengahan bulan Ramadhan lalu itu, banyak yang tidak sesuai dengan tempatnya. Bahkan di beberapa lokasi, ditempatkan secara asal asalan sehingga kerap menggangu. “Lihat saja di jalanjalan terutama di persimpangan. Ada juga yang menempatkan di fasilitas umum,” cetusnya seraya menambahkan jika kegiatan ini merupakan rangkaian dari penciptaan kota Taliwang bersih yang dicanangkan bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM. “Kegiatan ini juga bagian dari bersih bersih kota. Makanya bupati yang mengin-
(Suara NTB/bug)
TURUNKAN BALIHO - Anggota Satpol-PP KSB saat menurunkan salah satu baliho ucapan selamat Lebaran di depan kantor Sekretariat KNPI KSB, Selasa (27/8). struksikan langsung kepada kami untuk menertibkan spanduk dan baliho lebaran yang masih banyak terpampang itu,” sambung Agus. Dalam kegiatan penertiban tersebut, ternyata tidak seluruhnya spanduk dan baliho ucapan selamat Lebaran yang diturunkan paksa oleh SatpolPP. Hanya spanduk milik perorangan dan instansi saja yang menjadi sasaran, sementara milik partai politik (Parpol) dan para calon legislatif (Caleg) yang akan berkompetisi pada Pemilu 2014 mendatang, luput dari penertiban. Agus memaparkan, untuk spanduk dan baliho Parpol atau Caleg sementara ini pihaknya belum dapat melakukan penertiban. Pasalnya diperlukan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara
Pemilu, karena spanduk dan Baliho tersebut merupakan bagian dari peralatan kampanye. “Sekarang kan ada aturan KPU yang melarang pemasangan spanduk dan baliho perorangan Caleg. Kita tunggu langkah KPU menerapkan aturan tersebut, baru kita bersama-sama melakukan penertiban,” elaknya. Sementara itu Kasi Ketertiban Umum dan Kententeraman Masyarakat Satpol-PP KSB Muhammad yang memimpin kegiatan penertiban di lapangang mengatakan, penertiban itu sendiri tidak hanya akan dilakukan dalam kota Taliwang tetapi bertahap akan menyisir seluruh wilayah KSB. “Dua hari ini kita di Taliwang dulu, baru hari-hari berikutnya kita gilir di tiap kecamatan,” pungkasnya. (bug)
Bima (Suara NTB) Pemerintah pusat terus menggalakkan program cetak sawah baru di sejumlah daerah yang dianggap memiliki potensi tinggi untuk meningkatkan ketahanan pangan. Salah satu dari sejumlah daerah di NTB yakni Kabupaten Bima. Untuk tahun 2013 ini, Kabupaten Bima mendapat porsi cetak lahan lebih luas dari tahun sebelumnya yakni 300 hektar dengan nilai Rp 3 miliar. Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bima melalui Kepala Bidang RPLPT, Muhammad yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (27/8) menyebutkan, porsi luas lahan yang lebih besar itu tersebar di sejumlah Kecamatan mulai dari Kecamatan Sape, Tambora, Lambu, Parado dan Kecamatan Wera. “Untuk program tersebut kita mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 3 miliar,” ujarnya. Nilai ini, katanya, sekaligus untuk pupuk dan sebagainya bagi keperluan penggarapan petani. Sejauh ini proyek cetak sawah baru ini sudah dalam tahap pelaksanaan fisik. Di mana, luas lahan dibersihkan dan diberi patok batas. Bahkan kemarin dia sendiri berencana akan turun ke lapangan untuk mengecek pelaksanannya. Masing-masing kelompok petani memperoleh luas lahan berbeda-beda. Sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis), ada yang mendapatkan 20 hektar dan ada yang mendapatkan 30 hektar. Bergantung dari potensi yang ada di daerah masing-masing. Para kelompok tani yang mendapatkan program ini merupakan mereka yang telah mengajukan proposal. Sehingga begitu dana turun, langsung diserahkan ke kelompok petani melalui Dinas dan dilanjutkan ke UPT masing-masing kecamatan. “Kita (Dinas) dan UPTD hanya memfasilitasi secara administrasi dan teknisnya saja,” terang Muhammad. Dijelaskannya, program cetak sawah baru ini merupakan program nasional. Dalam program ini Kabupaten Bima juga mendapat bagian karena memiliki potensi yang besar dalam rangka perluasan area pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan nasional terutama untuk mendukung program pengadaan beras 10 juta ton tahun 2014 mendatang. “Sementara di sisi lain, ada juga lahan yang mengalami alih fungsi, dari lahan produktif menjadi area pemukiman maupun ke sarana dan prasarana lain,” ujarnya. Sementara itu, untuk tahun 2012 lalu Kabupaten Bima hanya mendapatkan jatah 100 hektar saja. “Di mana hampir seratus persen tidak mengalami masalah,” pungkasnya. (use)
Bupati Dompu Kukuhkan PPID Dompu (Suara NTB) Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin mengukuhkan pejabat pengelola informasi dan data (PPID) Kabupaten Dompu. PPID diharapkan mampu memberi kemanfaatan bagi kemajuan Dompu kedepan. Karenanya, pengurus PPID harus mampu menganalisa tentang kelayakan informasi sebelum dipublikasikan. Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin dalam arahannya usai pengukuhan PPID Dompu, Senin (26/8) mengatakan, PPID merupakan sistem untuk memetakan informasi. Namun yang harus menjadi perhatian utama yaitu efek dari sebuah informasi. Karena bagaimanapun juga, suatu informasi pada saat tertentu sangat dibutuhkan dari aktivitas, dan pencapaian yang dilakukan. Tetapi pada saat tertentu, informasi bisa berefek negatif terhadap sebuah proses atau aktivitas. “Terhadap itu, di situlah kemampuan untuk mempertimbangkan apakah informasi itu layak untuk dipublikasikan, sudah waktunya dipublikasikan, dan sasaran informasi yang dipublikasikan. Kalau tiga hal ini gagal diidentifikasi, saya kira bukan dukungan dari sebuah informasi yang kita dapatkan, tapi bisa menjadi bumerang bagi kita,” katanya. H. Bambang mengingatkan kepada pengurus PPID untuk tidak menargetkan Dompu mendapatkan juara dari keberadaanya. Tetapi bagaimana PPID dapat memberi manfaat bagi pembangunan Dompu. “Tidak perlu menargetkan juara berapa, tapi bagaimana PPID ini memberi manfaat bagi Dompu,” pesannya. Selain itu, H. Bambang juga mengingatkan, keberadaan PPID bukan sebagai langkah dalam membatasi ruang gerak wartawan untuk meliput berita. Tetapi lebih kepada kerja sistem yang dikedepankan sehingga tujuan pembangunan bisa dicapai. “Ini bukan membatasi ruang gerak wartawan. Ini supaya sistem ini bisa bekerja, sistem ini bisa beroperasi sesuai dengan keberadaannya dan sesuai tujuan kita semua. Kita sama-sama member peran, supaya Dompu akan semakin baik bagi masyarakat Dompu dan bagi kita semua,” katanya. Namun H. Bambang juga menyindir keberadaan wartawan yang kurang memiliki kapasitas dan kemampuan. Bahkan ia mengaku marah karena ada media yang menuliskan berita bahwa Dompu masih ‘disclaimer’ karena ada temuan di RSU. Tetapi ketika diklarifikasi kembali pernyataannya ini, Bupati mengaku hal itu hanya sebagai contoh. “Itu sebagai contoh saja,” katanya. Tetapi dalam sambutannya, ia juga mengingatkan bahwa wartawan harus memperjelas pemberitaannya agar tidak membingungkan dan ditertawai beritanya. Namun wartawan jangan hanya memberitakan saja, apalagi sampai menilai dan menghakimi. “Yang saya tahu, tugas wartawan itu mewartakan, bukan menghakimi, bukan menilai. Jadi tugas wartawan itu mewartakan. Tugas menghakimi menilai dan menghukum itu tugas pengadilan,” terangnya. Sementara penanggungjawab AIPD NTB, Anja Kusuma dalam sambuatannya, memberikan apresiasinya terhadap capaian Pemda Dompu dalam memperoleh WDP dalam laporan keuangan tahun 2012 dari BPK setelah enam tahun memperoleh disclaimer. Prestasi ini sekaligus menandakan makin baiknya tata kelola keuangan daerah Dompu. Tata kelola keuangan daerah yang baik menjadi salah satu ciri tata kelola pemerintah yang baik. “AIPD akan terus mendukung pemda Dompu dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya. (ula/*)
(Suara NTB/ula)
SEMATKAN PIN - Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M Yasin menyematkan pin sebagai tanda dikukuhkannya pengurus PPID Dompu, Senin (26/8) kemarin.
RAGAM
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Idealnya di Gedung DPRD
Seorang Anggota Komisi IV Batal Kunker ke Timteng Dari Hal. 1 Sudah sejauh mana masalah warga NTB bisa terselesaikan,” jelasnya. Disamping itu, Komisi IV juga akan mencatat permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para TKI disana khususnya yang berasal dari NTB. Mengingat banyaknya permasalahan yang menimpa para TKI yang mencari rezeki disana. ‘’Ini untuk meminimalisir permasalahan para TKI. Mengingat NTB ini adalah pengirim TKI terbesar setelah Jawa Timur di Indonesia dan banyak sekali terjadi permasalahan,” terangnya. Rombongan kunjungan kerja ini juga dijadwalkan akan bertemu dengan KBRI di Jeddah. Dijadwalkan kunjungan kerja ini selama lima hari yaitu dari tanggal 26-30 Agustus. ‘’Berangkatnya hari Senin tanggal 26 kemarin,” imbuhnya. Politisi PDI Perjuangan ini menyatakan keberangkatan ke luar negeri tersebut berdasarkan SK Gubernur NTB mengenai pemantauan TKI. Keberangkatan tersebut juga diklaim telah mendapatkan izin dari Pimpinan DPRD NTB selain sudah terdata di Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Dalam Negeri. ‘’Jadi perginya itu secara resmi. Pimpinan Dewan juga sudah ada izin. Izin ke Pimpinan Dewan sudah dilayangkan,” ujarnya. Endang juga membantah ikutnya Komisi IV ke Jeddah atas ajakan dinas terkait. Pimpinan Dewan Tak Tahu Soal izin dari Pimpinan Dewan, pernyataan Endang berbeda dengan pengakuan Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTB, H. Lalu Moh. Syamsir, SH. Syamsir mengungkapkan, tidak ada pemberitahuan yang diterima nya selaku salah satu Pimpinan Dewan. Padahal Syamsir adalah Koordinator Komisi IV. ‘’Ndak tahu kita. Siapa-siapa yang berangkat juga kita ndak tahu,” ujarnya dihubungi Suara NTB, Minggu (25/8) lalu. Syamsir mengatakan jika anggota Dewan mempunyai agenda kunker, harus atas izin pimpinan dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan. Hal tersebut sebagai bentuk etika dan tata tertib yang harus ditaati. ‘’Masak mau seenaknya pergi tanpa ada prosedur dan proses,” imbuhnya. Bahkan politisi PBB ini baru mengetahui ada anggotanya yang kunker ke luar negeri
Mataram (Suara NTB) Anggota DPRD NTB dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, ST mengatakan idealnya pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB terpilih dilaksanakan di Gedung DPRD NTB, bukan di hotel. Karena pelantikan Gubernur dan Wagub juga akan dilaksanakan melalui sidang paripurna istimewa sehingga sangat ideal dilaksanakan di Gedung DPRD. “Idealnya dilantik di Kantor DPRD NTB biar hemat sedikit,” ujarnya, Se-
setelah dikonfirmasi Suara NTB, Minggu malam lalu. ‘’Saya ini Koordinator Komisi IV dan saya tidak tahu sama sekali. Kita tidak tahu perjalanan apa, izin untuk apa, siapa yang mengajak, tidak tahu kita,” tegasnya. Apakah pimpinan akan memanggil anggota Dewan bersangkutan? Syamsir mengatakan hal itu merupakan kewenangan Badan Kehormatan. Tidak hanya harus diketahui pimpinan, kunker anggota Dewan dan badan-badan di DPRD juga harus sepengetahuan Sekretaris DPRD (Sekwan). ‘’Kemanapun yang namanya anggota Dewan itu pergi, diundang oleh siapa harus melalui pimpinan. Dan Sekwan harus tahu karena dia harus memberitakan kalau ada undangan atau hal-hal lainnya,” terang Syamsir. Keluarkan Izin Kunker Terpisah, Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengatakan bahwa ia telah memberikan izin kepada beberapa pejabat Pemprov NTB untuk kunjungan kerja (kunker) ke Timteng seperti Jeddah Arab Saudi. Tujuan kunker ke Timteng beberapa pejabat Pemprov tersebut seperti Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dan pejabat lainnya untuk melihat kondisi terakhir TKI NTB yang berada di Arab Saudi. Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat terjadi insiden di KJRI Jeddah terkait dengan pelayanan pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). ‘’Memang saya menerima permohonanizinbeberapawaktu lalu dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pak Mokhlis waktu itu,”ujar gubernur ketika dikonfirmasi usai membuka kegiatan Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Regional Indonesia Timur di Hotel Jayakarta, Senggigi Lombok Barat, Selasa (27/8). Gubenrur mengatakan permohonan izin kunker beberapa pejabat Pemprov NTB tersebut untuk melihat secara langsung kondisi TKI NTB yang ada di Jeddah. ‘’Mau menengok TKI kemudian melihat situasi disana, saya izinkan,” tandasnya. (yan/ris/kmb/nas)
Sudah Telan Anggaran Rp 100 Miliar Dari Hal. 1 Pembangunan fisik BLK Internasional tersebut menjadi kewenangan penuh pemerintah pusat. Tidak saja urusan tender, segala urusan administrasi juga diurus di tingkat Kementerian. ‘’Semua administrasinya itu ada di Jakarta,’’ jelasnya. Sirman melanjutkan, menurut rencana 2014 mendatang mulai akan dimanfaatkan. Sejumlah
bangunan sudah rampung dan siap difungsikan. ‘’Akhir tahun ini sarana-prasarana pendukung sudah tersedia,’’ imbuhnya. Diantara yang dibangun berupa gedung belajar, ruang laboratorium, pusat-pusat pelatihan, asrama siswa dan kantor. Asrama ada tiga lantai. Satu lantai bisa menampung 150 orang. Dalam satu angkatan tahap pertama ini bisa melatih 450 orang. (rus)
rakyat yang dilangsungkan di kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah itu, rakyat bisa langsung memberi ucapan selamat kepada gubernur dan wagub. Johan mengatakan biaya pelantikan gubernur dan wagub terpilih akan dianggarkan melalui APBD Perubahan. Namun belum bisa dipastikan berapa nilainya. Penganggaran dalan APBD Perubahan terkait hal itu menurutnya merupakan konsekuensi logis dari hasil pelaksanaan Pilkada. “Wajib itu. Itu kan kegiatan yang harus kita
(Suara NTB/bug)
RAPAT - Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH, MM saat memimpin rapat membahas pemanfaatan eks Pasar Taliwang di lokasi, Selasa (27/8).
Lahan Eks Pasar Taliwang Mulai Dimanfaatkan Taliwang (Suara NTB) Setelah hampir setahun lamanya terbengkalai, lahan eks Pasar Taliwang yang terletak di LingkunganSelayar,KelurahanDalam,olehpemerintahKabupaten Sumbawa Barat (KSB) mulai dimanfaatkan. Sesuai dengan kebijakan bupati, lahan pasar yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab Kota Taliwang menjadi kumuh itu akan dijadikan ruang terbuka hijau. ‘’Kita tetapkan ini menjadi ruang terbuka,” tandas Bupati KSB Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM saat menggelar rapat langsung di lokasi eks Pasar Taliwang, Selasa (27/8). Bupati mengakui, sudah banyak mendengar pertanyaan masyarakat terkait lahan itu. Bahkan dalam rapat kemarin, ketika bupati bertanya pada sejumlah lurah yang hadir kembali mendengar hal yang sama. ‘’Kalau tidak ada ide dari warga sekitar, kita jadikan saja lahan ini menjadi ruang terbuka,” tegasnya dihadapan sejumlah kepala dinas dan lurah yang hadir dalam rapat tersebut. Bupati pun mencetuskan sejumlah ide, terkait apa saja yang akan ditempatkan di ruang terbuka tersebut nantinya. Orang nomor satu di KSB ini menyebutkan sesuai dengan gambar awal rencana pemanfaatan eks Pasar Taliwang, nantinya di ruang terbuka ini akan ditempatkan sejumah sarana olah raga. Seperti misalnya berbagai jenis lapangan olahraga, lintasan jogging , panggung hiburan serta lokasi penjualan kuliner.
‘’Keliling lapangan ini nanti ada lintasan jogging yang dikelilingi pohon-pohon. Selain itu juga ada fasilitas lapangan olahraga seperti lapangan voli yang paling sederhana,” papar bupati yang akrab disapa Kyai Zul ini. Bupati menginginkan dalam pemanfaatan lokasi eks Pasar Taliwang menjadi lapangan terbuka dalam kota agar tidak sepeser pun menggunakan dana APBD. Karenanya ia menginstruksikan kepada seluruh SKPD bahu membahu membiayai setiap kebutuhan yang diperlukan di tahap awal ini. “Kan bisa dibuat sementara dulu. Tidak perlu langsung jadi. Dan saya kira tidak butuh dana besar untuk mempersiapkannya di mulai hari ini (kemarin, red),” kata bupati. Untuk pemanfaatan eks Pasar Taliwang menjadi ruang terbuka hijau, sejak kemarin kegiatan persiapan mulai dilakukan di lokasi. Beberapa peralatan berat dimobilisasi ke lokasi untuk meratakan permukaan lapangan serta membersihkan kotoran yang menumpuk pascaditinggalkan para pedagang sekitar setahun lalu. Bupati meminta agar pekerjaan merubah eks Pasar Taliwang menjadi ruang terbuka itu dapat segera rampung. “Ini bagian dari menciptakan Kota Taliwang sebagai kota terbersih. Jadi kita harus berpacu dengan waktu, termasuk yang ini dikerjakan secepatnya juga agar bisa segera dimanfaatkan warga,” pungkasnya. (bug)
Konsumen NTB Dipastikan Kesulitan Mendapat Perumahan Subsidi Mataram (Suara NTB) DPD Real Estate Indonesia (REI) Provinsi memastikan konsumen di daerah akan cukup kesulitan mendapatkan perumahan subsidi yang didukung pemerintah pusat. Pasalnya, hampir secara keseluruhan developer hanya menyediakan perumahan komersil mengingat belum adanya regulasi khusus pemerintah daerah terhadap pembebasan pajak dan retribusi lainnya. Ketua DPD REI Provinsi NTB, Ma‘ruf di jumpai di Mataram, Selasa (27/8) mengatakan ratarata pengembang hanya membangun perumahan yang komesrsil. Sementara perumahan sosial menurutnya cukup berat dikembangkan.
(Suara NTB/bul)
Senin (26/8), Dandi dirujuk ke RSUP NTB untuk mendapat penanganan lebih lanjut setelah dirujuk dari Puskesmas Kempo ke RSUD Dompu. Karena orang tua Dandi peserta Jamkesmas, biaya pengobatannya akan ditanggung negara dan biaya penunggu mendapat sumbangan dari donatur. Kepala Dinas Kesehatan Dompu, Gatot Gunawan, SKM, MMKes kepada Suara NTB di Dompu, mengungkapkan bahwa Dandi penderita hidrosefalus asal Taa Kempo akan dirujuk ke RSUP Mataram untuk mendapat penanganan lebih lanjut. ‘’ Senin dirujuk dari Puskesmas ke RSU Dompu. Saya sudah bicara dengan Direktur RSUD Dompu. Saya juga sudah bicara dengan pihak provinsi untuk membantu,” kata Gatot. Karena orang tua Dandi Agustiawan menjadi peserta Jamkesmas, dikatakan Gatot, seluruh pengobatannya akan ditanggung negara kecuali bagi penunggunya. Tetapi untuk penunggu ada sumbangan para donator yang sudah terkumpul sekitar Rp 3 juta. ‘’Saat kunjungan Wakil Gubernur NTB kemarin, informasinya Ibu Wakil Gubernur sempat menyerahkan bantuan. Belum lagi dari yang lain-lain,” kata Gatot. Kasus hidrosefalus di Dompu menurut Gatot, jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun pihaknya tengah melakukan pendataan untuk mengidentifikasi penderitanya. Karena hidrosefalus merupakan kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan serebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intracranial yang meninggi sehingga terdapat pelebaran ventrikel. Pelebaran ini akibat ketidak seimbangan antara produksi dan absorbs cairan serebrospinal. ‘’Hidrosefalus selalu bersifat sekunder sebagai akibat penyakit atau kerusakan otak.
Adanya kelainan tersebut disebabkan kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura – sutura dan ubun – ubun,” katanya. Hidrosefalus dapat terjadi akibat berbagai faktor, baik yang terjadi selama kehamilan maupun setelah kelahiran bayi. Salah satu penyebab bawaan yang dapat memicu timbulnya penyakit adalah serangan virus toxoplasma, yaitu virus yang ditularkan oleh hewan-hewan mamalia seperti kucing, angjing dan lain. ‘’Menghindari sentuhan dengan hewan peliharaan selama masa hamil dapat mengurangi risiko anak terserang hidrosefalus,” tambahnya. Penyebab lain yang mungkin memicu yaitu meningitis bakterikal atau radang selaput otak akibat adanya infeksi bakteri, pendarahan spontan di otak maupun kelebihan vitamin A. Hadijah, ibu kandung Dandi yang ditemui di RSU Dompu mengungkapkan, kesediaannya untuk dirujuk ke RSUP Mataram untuk penanganan lebih lanjut terhadap penyakit yang diderita anaknya. hadijah akan ditemani Imansyah, suaminya. ‘’Kalau sebelumnya kita minta tunda karena masih panen jagung, sekarang sudah selesai dan ada orang lain yang mengerjakan,” katanya. Dandi Agustiawan putra kedua dari dua bersaudara pasangan Imansyah dan Hadijah warga Taa Kempo. Akibat penyakit yang dideritanya, kepalanya kini sudah semakin membesar. Diameter kepalanya kini telah mencapai 72 cm dan tubuhnya semakin mengecil akibat membesarnya kepala. “Dia tidak mengalami masalah lain selain pembesaran pada kepalanya,” aku Hadijah saat ditanya dokter RSUD Dompu. (ula)
lasa (27/8). Pelantikan Gubernur dan Wagub terpilih haruslah mengesankan pesta rakyat karena gubernur dan wagub yang akan dilantik merupakan hasil pilihan rakyat. Bahkan menurutnya pelantikan gubernur dan wagub terpilih sangat bagus jika dilaksanakan di lapangan sehingga rakyat bisa menyaksikan. Seperti yang dilakukan oleh Gubernur dan Wagub terpilih Jawa Tengah dimana setelah pelantikan di Gedung DPRD diadakan pesta rakyat. Dalam pesta
kerjakan. Persoalan besarnya itu yang kita bicarakan. Kalau soal penganggaran pasti itu,” cetusnya. Penganggaran terkait pelantikan ini juga harus mendapat masukan dari gubernur terpilih. Sehingga dapat diketahui berapa kebutuhan yang harus dimasukkan dalam pos anggaran. Walaupun pelantikan akan dilaksanakan pada pertengahan September mendatang, hal itu tidaklah mendesak untuk dianggarkan dalam APBD Perubahan 2013. (yan)
F-PKS Minta Pemda KSB Serahkan Audit BPKP untuk RSUD
Dandi Penderita Hidrosefalus Dirujuk ke RSUP NTB Dari Hal. 1
Halaman 5
Ma’ruf
Berbagai faktor disebutkanya yang menjadi kendalanya. Diantaranya, belum ada keputusan atau kebijakan masingmasing kepala daerah yang menyatakan pembebasan terhadap berbagai pungutan yang dimaksud. “Kami (REI:red) sudah melakukan komunikasi langsung dengan masing pemerintah daerah, tapi nampaknya belum ada tanggapan hingga saat ini. Dengan gubernur sih belum, tapi harapannya kalau diketahui gubernur setidaknya akan ada tanggapan dan instruksi langsung kepada setiap daerah kalau dipandang itu cukup baik,” demikian Ma`ruf. Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ini terangnya, kisaran harganya hanya Rp 95 jutaan untuk type 36. Karena sudah ada subsidi yang disiapkan pemerintah melalui perbankan mitra. Hanya saja, nilai perumahan ini akan sama dengan perumahan komersil dengan type yang sama karena besarnya setoran-setoran pajak, retribusi dan sejenisnya. Hal itulah yang menyebabkan para developer hanya fokus mengembangkan perumahan komersil. Belum lagi tingginya harga tanah hitungan per-are, khususnya di
Kota Mataram yang disebut melebihi harga penjualan satu unit perumahan type 36 ini. Faktor-faktor tersebut mengakibatkan tidak berkembangnya perumahan sosial di daerah ini. Sehingga berat untuk mencapai target 5000 unit perumahan bagi MBR tahun ini. Padahal, jika perumahan MBR ini berkembang, maka kebutuhan masyarakat yang kisaran gajinya hingga Rp 3 juta dapat terakomodir mendapatkan perumahan layak huni. Dicontohkannya, ada beberapa kabupetan di provinsi lain yang menerapkan pembebasan terhadap berbagai jenis pajak dan retribusi khusus untuk perumahan bagi MBR. Menurutnya, perumahan bagi masyarakat ekonomi rendahpun berkembang sangat baik. Di NTB ini bisa saja menurutnya itu dilakukan, asalkan ada dukungan pemerintah daerah terhadap itu. Bukan karena persoalan kekhawatiran akan terkikisnya lahan potensial, karena hal itu bisa saja solusinya dengan membangun perumahan dengan di area yang tak potensial, hanya saja harus ada dukungan untuk memenuhi fasilitas dan infrastruktur jalan, air dan kelistrikannya. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan didaerah ini. (bul)
Indeks Kebebasan Sipil NTB di Titik Terendah Dari Hal. 1 Ia antara lain mendesak agar KPU NTB segera mengungkapkan hasil audit dana kampanye pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di Pilkada NTB 2013 lalu. ‘’Kita minta KPU NTB segera menyampaikan kepada publik, bagaimana hasil audit dana kampanye Pilkada NTB,” harapnya. Ervyn menerangkan bahwa publik berhak mengetahui berbagai hal terkait pengelolaan dana kampanye yang dipraktikkan oleh para tim kampanye Cagub/Cawagub di Pilkada 2013. Menurut Ervyn, persoalan dana kampanye ini menjadi urgen karena seringkali pengum-
pulan dan pengelolaan dana kampanye menjadi pemicu lahirnya praktik – praktik penyalahgunaan kekuasaan selama kepala daerah menjabat. ‘’Karena itu, KPU harus memberikan akses seluas – luasnya kepada publik untuk mengetahuinya,” tandas Ervyn. Adanya akses publik ke dana kampanye pasangan cagub/cawagub menurutnya juga bisa mendorong lahirnya proses kontrol publik agar mereka lebih berhati – hati dalam mengelola dan mengumpulkan dana kampanye. Sebab, bukan tidak mungkin penggunaan dana kampanye yang tidak terkendali memunculkan praktik – praktik berdemokrasi yang tidak sehat, misalnya politik uang.
Ervyn khawatir, jika praktik – praktik semacam ini dibiarkan membudaya, maka demokrasi di NTB selamanya akan dikendalikan oleh mereka yang memiliki uang banyak atau memiliki akses ke pemilik modal besar. Pada gilirannya, setiap proses politik atau kebijakan publik yang diambil akan selalu bernuansa transaksional. Dikonfirmasi terpisah, Anggota KPU NTB, L. Aksar Anshori menerangkan bahwa pihaknya telah mempublikasikan hasil audit tersebut. “Kami sudah umumkan di koran secara terbuka. Pada waktu yang sama kita jelaskan juga kepada publik di media. Auditornya juga kantor akuntan publik independen,” jelasnya. (aan)
Taliwang (Suara NTB) Selangkah lagi pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) akan memperoleh dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) untuk membiayai kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Namun demikian masih banyak pihak yang menginginkan agar sebelum pinjaman tersebut direalisasikan, pemerintah melengkapi sejumlah kelengkapan lainnya. Seperti misalnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas bangunan tahap pertama yang dibiayai dari anggaran daerah. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera(F-PKS)DPRDKSBadalah salah satu pihak yang meminta kepada pemerintah agar menyerahkan hasil audit BPKP tersebut. Menurut F-PKS, hasil audit BPKP atas realisasi pembangunan tahap pertama RSUD tersebut sebelumnya menjadi bagian dari yang dipersyaratkan oleh PIP dalam rangka pemberian pinjaman. “Kami di sini hanya meminjam pernyataanPIP.Karenawaktukami (DPRD KSB) melakukan kunjungan kerja ke PIP terkait pinjaman untuk pembangunan RSUD, PIP sendiri yang menyatakan agar pemerintah menyerahkan hasil audit BPKP untuk pembangunan tahap pertamanya,”cetus Ketua F-PKS
DPRD KSB Abdul Hadi Al Habsyi, ST kepada media ini, Selasa (27/8). Keinginan agar dilakukannya audit BPKP terkait hasil pembangunan tahap pertama RSUD itu nampaknya tidak berlebihan. Hadi menyebutkan, publik dan PIP selaku lembaga pemberi pinjaman wajib mengetahui secara rinci berapa anggaran yang telah dihabiskan untuk pembangunan tahap pertama RSUD tersebut. Agar ke depan saat dibiayai dari pinjaman PIP mudah dilakukan penghitungan dan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan. “Kami ingin jelas, seberapa yang dibiayai Pemda dan manahasilfisiknya.Dannantiberapa yang dibiayai dari pinjaman PIP dan mana batasan pekerjaan fisiknya,” tandasnya. Sebagai bagian dari lembaga DPRD KSB, F-PKS menyatakan tidak akan turut bertanggung jawab jika di kemudian hari ketika PIP telah menyalurkan pinjamannya untuk kelanjutan pembangunan RSUD terjadi persoalan tanpa sebelumnya Pemda KSB menyerahkan hasil audit BPKP terhadap hasil pembangunan tahap pertama. “Kalau memang sekarang PIP tidak lagi mensyaratkan hasil audit BPKP, yah kami tidak jadi persoalan itu urusan mereka. Tapi kalau ada persoalan nantinya kami F-PKS lepas tangan,” tegasnya. (bug)
Tekan Rujukan ke Mataram
RSUD Tanjung Lengkapi Dokter Ahli Bedah Tanjung (Suara NTB) Dinas Kesehatan (Dikes) bersama jajaran RSUD Tanjung berkomitmen menekan angka rujukan pasien ibu dan bayi ke RSUP NTB. Untuk mencapai tujuan tersebut, Dikes dan RSUD mengkonfirmasi telah melengkapi jumlah dokter spesialis bedah yang disyaratkan. Direktur RSUD Tanjung, dr. H. Bahrudin, Selasa (27/8), menyatakan dokter bedah seperti dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anastesi dan dokter spesialis sesar telah direkrut. Keberadaan dokter spesialis itu diyakini akan mampu mereduksi tingkat rujukan serta meningkatkan pelayanan kesehatan di lingkup RSUD Tanjung. “Jumlah pasien yang ditangani di RSUD semakin meningkat. Dengan adanya tenaga spesialis ini, kita harapkan pelayanan medis bisa dilayani sampai di Tanjung,” ungkapnya. Bahrudin mengungkap, dalam rentang 3 hari terakhir tercatat sudah ada 3 pasien operasi bedah sesar yang ditangani di RSUD Tanjung. Sejak sebulan terakhir, operasi bedah lain sudah mulai terlayani mencapai puluhan pasien. Tentunya, sebagai RSUD yang baru, capaian ini menjadi motivasi sendiri bagi manajemen RSUD. Meski demikian, Bahrudin mengakui akan lebih lengkap jika dokter ahli syaraf sudah bisa
direkrut. Untuk saat ini, dokter spesialis syaraf belum dimiliki RSUD dan diharapkan akan segera bergabung. Pihaknya pun berharap, Dikes KLU segera mengumumkan perekrutan dokter bersangkutan untuk melengkapi jumlah dokter spesialis yang ada. Bahrudin juga menyatakan telah berkoordinasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) NTB untuk mengadakan Bank Darah di KLU. Untuk hal ini pun, dibutuhkan spesialis dan investasi anggaran yang tidak sedikit. “Untuk sementara, kita siasati dengan melakukan pemesanan kantong darah ke PMI sewaktu diperlukan. Bagaimanapun kebutuhan darah sifatnya sangat mendesak,” ujarnya. Rumah sakit tipe D yang baru saja selesai dibangun Pemda KLU saat ini sudah di-launching beberapa pekan yang lalu. Rencananya, pada September nanti RSUD Tanjung sudah siap dioperasionalkan seluruh ruangannya. Namun, sementara ini sambil menunggu rencana pemindahan secara bertahap, RSUD Tanjung tetap memanfaatkan gedung Puskesmas Tanjung yang lama. Kepala Dinas Kesehatan KLU, dr. H. Benny Nugroho S., mengutarakan kesiapan operasional RSUD Tanjung tinggal menunggu pengesahan Perda Rumah Sakit di DPRD. Pekan ini, Perda tersebut diagendakan sudah mencapai tahap final. (ari)
Kepala Daerah ”Error” Dari Hal. 1 ‘’Selama saya melaksanakan amanah sebagai gubernur, saya merasakan sesungguhnya Humas itu sangat penting . Jadi kalau ada seperti yang disampaikan Pak Dirjen tadi itu bahwa ada kepala daerah yang meletakkan atau menaruh orang yang tidak dia sukai di humas, maka itu kepala daerah yang agak-agak error,”ujar gubernur saat membuka acara Bakohumas Regional Indonesia Timur di Hotel Jayakarta Senggigi Lombok Barat, Selasa (27/8). Dikatakan, bagaimana mungkin seorang pimpinan daerah menempatkan orang-orang yang tidak dia sukai ke tempat yang sangat penting. “Kan Humas itu menciptakan persepsi, dia menciptakan imege kepada masyarakat supaya masyarakat mengerti institusi. Dari kemengertian itu tumbuh ketertarikan, dari itu ada penerimaan kepada institusi. Dari itu diharapkan timbul simpati dimana dalam pemerintahan itu akan terwujud dalam keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan,” jelasnya dihadapan 200 pejabat Humas Regional Indonesia Timur tersebut. Gubernur kembali mengatakan, jika ada kepala daerah yang
menempatkan orang-orang yang tidak disukai di posisi Humas maka ia mengajak kepala daerah kembali kepada jalan yang lurus. Dalam menempatkan pejabat pada posisi tertentu apalagi di posisi Humas harus berdasarkan kompetensinya, bukan atas dasar suka atau tidak suka. Pasalnya, menurut gubernur, Humas tidak hanya berbicara mengenai substansi tetapi juga cara menyampaikan kepada masyarakat. ‘’Sebagai ujung tombak institusi, Humas harus paham kepada siapa berbicara yang tegas, ke segmen mana berbicara yang lemah lembut, kepada siapa berbicara yang menyentuh hati dan seterusnya,” terangnya. Dulu, katanya, pemerintah adalah satu-satunya pemangku amanah, sementara yang lain adalah subordinasi. Tetapi sekarang tidak. Ada masyarakat sipil dan LSM, kelompok perempuan dan lainnya. Semuanya itu memiliki peran, dan punya pengaruh di tengah masyarakat. ‘’Maka posisi kita bukan di atas, tetapi kesetaraan, kebersamaan. Komunikasinya harus yang multipihak. Jika ini dilakukan maka pemerintahan akan berjalan dengan baik, sehingga akuntabilitas pembangunan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya. (nas)
OPINI
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Halaman 6
Mono-Pola Politik Visual Tak Cukup Hanya Menggugah Kesadaran Masyarakat PROGRAM Kali bersih yang dicanangkan Pemkot Mataram dengan menjadikan Sungai Jangkuk, Kota Mataram sebagai pilot project, patut diapresiasi. Langkah Pemkot Mataram ini pada intinya bertujuan untuk melakukan penataan sempadan sungai agar tidak terlihat sebagai kawasan kumuh sekaligus untuk mencegah semakin meningkatnya pencemaran sungai. Sejatinya program kali bersih ini, bukan hal baru bagi Pemkot Mataram. Sejak tahun 2011, Pemkot Mataram telah konsen melakukan berbagai agenda kegiatan yang mengarah pada terciptanya sungai bersih dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas air sungai agar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tujuan lainnya, mengurangi tingkat pencemaran sungai akibat prilaku buang sampah ke sungai. Karena kriteria sungai dikatakan bersih apabila tidak dijadikan sebagai lokasi pembuangan sampah, kemudian aliran air sungai tidak tersumbat oleh sampah. Seiring perjalanan waktu, upaya lebih strategis terus dilakukan untuk optimalnya pencapaian program kali bersih. Seperti misalnya melakukan restorasi sungai dengan konsentrasi di Sungai Jangkuk sebagai salah satu sungai yang melintasi pemukiman padat di Kota Mataram. Kali Jangkuk adalah salah satu daerah aliran sungai (DAS) yang panjangnya sekitar 86 kilometer, mulai dari kawasan Gunung Rinjani di bagian hulu hingga hingga Kota Mataram. Program kali bersih yang dicanangkan Pemkot Mataram bekerjasama dengan Universitas Mataram (Unram) yang melakukan kajian akademis terkait kualitas lingkungan terutama kualitas air kali yang cenderung menurun. Deputi II Bidang Perlindungan Pencemaran Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Drs Karliansyah MSi menilai terobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Mataram bekerja sama dengan Unram merupakan yang pertama di Indonesia dalam melakukan penataan lingkungan kali. Upaya pelestarian dan penataan lingkungan, terutama di daerah aliran sungai, didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Selain melibatkan kalangan akademisi, penanganan dalam bentuk normalisasi dan revitalisasi sungai juga diprakarsai oleh relawan kota sebagai salah satu wadah kreatif yang fokus melakukan upaya pendampingan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya sungai bersih. Gerakan utama adalah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan gotong royong dan mengimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai. Berbagai upaya yang telah dilakukan Pemkot Mataram selama ini nampaknya belum membuahkan hasil optimal. Memang, beberapa saat setelah program kali bersih dicanangkan, kebersihan sungai benar-benar bisa dijadikan contoh. Namun seiring perjalanan waktu, kebiasaan lama, kebiasaan buruk masyarakat terutama yang bermukim di pinggir kali, menjadikan sungai sebagai tong sampah kembali muncul. Menggugah kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah ke kali, sebenarnya sudah dilakukan. Bahkan ada awig-awig lengkap dengan sanksi moral bagi siapa saja yang membuang sampah sembarangan (termasuk membuang sampah ke kali) telah disiapkan. Tapi tampaknya untuk mengatasi persoalan ini, tidak cukup dengan hanya menggugah kesadaran masyarakat. Yang perlu dipertanyakan, sudahkan Pemkot Mataram menyediakan bak-bak tempat pembuangan sampah di sekitar pemukiman warga yang tinggal di sekitar Sungai Jangkuk? Jika sudah, apakah jumlahnya mencukupi? Jika belum, tampaknya, persoalan inilah yang ‘’memaksa’’ warga menjadikan Sungai Jangkuk sebagai tong sampah. (*)
Jalanan kita di hari-hari sekarang ini terasa sesak oleh poster dan baliho politik para calon anggota legislatif. Poster dan baliho tersebut seakan berebut perhatian dengan iklan yang tak kalah agresifnya menawarkan produk di tengah-tengah ruang publik. Sebenarnya keduanya tak ada bedanya. Samasama iklan. Kalau iklan produk menyarankan kita membeli, maka iklan politik para calon anggota legislatif berusaha menggoda kita untuk memberikan suara. Tetapi secara teknis keduanya jauh berbeda. Apabila iklan produk berusaha mengimajinasikan suatu kebutuhan, maka iklan politik tersebut justru menaifkan dunia tempatnya berpijak. ENAIFAN itu terlihat bukan hanya dari citra visual yang tampak, tapi juga dari jejalan teks yang bunyinya hampir memiliki makna yang seragam. Bahkan ada juga yang berusaha merangkum semua klise-heroisme dalam satu banner tanpa penalaran yang jernih atau penjabaran pokok persoalan dalam bahasa yang padat dan ringkas. Apa yang kemudian kelihatan hanyalah utopia-utopia perihal sosok idaman yang serta-merta dapat segera hadir bagai barang cetakan. Terlebih lagi hal tersebut berlangsung secara massif, serentak dan mono-pola. Era arak-arakan kampanye politik memang sudah usai. Teknologi cetak digital dan jangkauan siar perangkat elektronik telah memungkinkan sebuah subjek menyusup ke ruang-ruang yang sebelumnya tak tersentuh. Bukan hanya di jalan-jalan kota, jauh di jalan-jalan menuju dusun poster-poster politik juga bisa kita temukan dengan mudah. Belum lagi dalam dimensi yang lebih kecil berupa stiker. Di satu sisi hal itu membantu secara sosialisasi dan penyebaran konsep demokrasi dan kesadaran politis bagi semua lapisan masyarakat. Dengan begitu konsep demokrasi dalam politik secara praksis dimungkinkan untuk hadir dalam keseharian masyarakat dan pada gilirannya masyarakat dapat menyadari posisi pentingnya dalam wacana politik. Tetapi sayangnya kemajuan dan perkembangan tersebut tak diikuti oleh kesadaran mereka yang kemudian memanfaatkannya. Yang kelihatan begitu minim
STASIUN RADIO
Oleh :
Kiki Sulistyo
(Departemen Sastra Komunitas Akarpohon, Mataram) adalah kreatifitas dan akhirnya sumber dari kreatifitas tersebut yakni imajinasi. Tumpulnya imajinasi menjadi ciri tulen dari ketakjuban konsumeris. Menjadi pemakai sesuatu yang sudah tersedia dan tak memiliki kesadaran untuk mengolahnya secara kreatif dan imajinatif. Maka apabila ketakjuban itu bergerak ke dimensi massa yang segera muncul adalah kenaifan dan dekadensi penyikapan. Hal yang kurang lebih sama memang berlangsung terhadap perkembangan-perkembangan teknologi, seperti evolusi perangkat komunikasi. Ketika serbuan produk perangkat komunikasi terus berevolusi, baru sedikit yang lalu memanfaatkannya secara kreatif dan inovatif sehingga menghasilkan manfaat lain, baik secara fungsional maupun estetis. Dengan kata lain, kita cenderung hanya bisa memakai dan kurang mampu mengolahnya menjadi modal kreatif untuk kepentingan yang lebih luas. Dalam dimensi politik itu pula yang terjadi. Seandainya teknologi cetak digital dan kampanye elektronik digunakan dengan dasar imajinasi yang kuat, kita bisa melihat keberagaman visual, teks maupun pola penyampaian lain yang secara tidak langsung juga memberikan percontohan serta ukuran dari daya-kreatif yang sesungguhnya nanti juga sangat menentukan dalam penentuan solusi atau kebijakan dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Apakah ada yang menarik dari sosok-sosok politis dalam poster dan baliho yang disusun dengan kecakapan tata letak rendah dan penalaran visual yang minim estetik dan diletakkan tanpa kesadaran ruang yang menjejali indra penglihatan kita sekarangsekarang ini? Barangkali secara fungsi poster dan baliho tersebut telah memenuhi maksud si pembuat, tetapi fungsi saja tidaklah cukup, apalagi ia berada di wilayah kompetitif. Mono-pola dalam laku politik visual akan menimbulkan respon yang serupa, sama saja sehingga akibatnya pemanfaatan teknologi visual tak mencapai hasil yang maksimum, baik secara internal maupun eksternal. Tren Pemanfaatan teknologi visual dalam dimensi politis tak cuma berlangsung dalam rangka kampanye untuk meraup suara tetapi juga dalam rangka pengabaranpengabaran program dinas. Rupanya pemanfaatan poster dan baliho sedang menjadi tren di kalangan birokrasi. Tetapi seperti juga dalam poster dan baliho para calon anggota legislatif, dalam poster dan baliho pengabaran program dinas terjadi pula mono-
pola serupa. Bahkan apabila diperhatikan lebih seksama, poster dan baliho tersebut tampak seperti danau narcisus dimana eksistensi sosok menjadi yang utama, meski kadang-kadang tak ada korelasi langsung antara program dan sosok tersebut. Artinya kehadiran sosok tersebut seakan menjadi menu utama tampilan visual, walaupun sudah jelas tanpa tampilan diri dari sosok tersebut, program yang dikabarkan sudah bisa dipahami masyarakat. Bahkan kadangkadang tampilan sosok diri tersebut justru mengacaukan (secara visual maupun teks) jalinan informasi yang tercetak.
”
Mono-pola dalam politik visual adalah gambaran bekunya imajinasi dalam praktik politik kita. Dari gambaran itu tampil pula gambaran yang lain, bahwa para politikus kita juga miskin imajinasi. Mungkin ada diantaranya yang khatam teori, khatam aturan dan lihai dalam retorika. Entah mengapa sosok-sosok tersebut harus muncul, baik sebagai inzet, maupun latar dan cenderung pula dengan pose yang formil dan kelihatan seperti ditempel begitu saja. Sosok-sosok tersebut biasanya adalah pejabat dinas, terutama kepala dinas yang bersangkutan. Apakah itu suatu bentuk upaya, agar masyarakat mengetahui sosok yang mengepalai suatu dinas? Kiranya tidak. Yang lebih tampak adalah usaha mengampanyekan diri atau bisa jadi bersumber dari mental abdi yang tak peduli tepat atau tidak selalu berusaha menyenangkan atasan, bahkan dengan cara-cara yang paling naïf. Pemanfaatan teknologi visual dalam upaya penyampaian suatu maksud tanpa adanya kesadaran perihal unsur-unsur dalam perspektif visual akan melahirkan apa
yang disebut beberapa praktisi sebagai sampah visual. Sudah pasti itu membuat pemanfaatan teknologi visual jadi tak efektif secara maksimum. Bukan cuma maksud yang penting tapi bagaimana cara menyampaikan maksud tersebut juga tak kalah pentingnya. Analoginya, seseorang mungkin bermaksud menyampaikan sesuatu yang baik tetapi karena cara menyampaikannya buruk, maksud yang baik tadi jadi tak tertangkap dengan baik, sehingga tak menjadi kebaikan, bahkan bisa jadi sebaliknya. Mono-pola dalam politik visual adalah gambaran bekunya imajinasi dalam praktik politik kita. Dari gambaran itu tampil pula gambaran yang lain, bahwa para politikus kita juga miskin imajinasi. Mungkin ada diantaranya yang khatam teori, khatam aturan dan lihai dalam retorika. Tetapi dalam hal keluasan imajinatif kita tak bisa berharap banyak. Maka tak heran apabila solusi terhadap pelbagai masalah yang dihadapi masyarakat cenderung stagnan dan hanya berujung pada proyek atas-kertas. Dari cara mereka memanfaatkan teknologi visual, dari cara mereka menampilkan sosok diri, kita bisa menilai apa yang harus menjadi utama dalam pandangan mereka. Maka tak salah jika masyarakat -yang non-nepotis dan non-kolusif- menilai sosoksosok itu sama saja dan program serta iklan layanan yang dikabarkan via teknologi visual di jalanjalan tak mendapat perhatian yang maksimal, yang artinya pula program tersebut tak benarbenar diketahui oleh masyarakat seperti yang dicita-citakan.
Dandi penderita hidrosefalus dirujuk ke RSUP NTB Penting mendapat penanganan segera
*** Sungai-sungai di Mataram masih kotor Program kali bersih belum optimal
***
Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, Sumada, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, Karnia Septia Kusuma Ningrum. Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin. Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 8.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 8.000/mmk. Display F/C : Rp 15.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 5.000./mmk. Iklan 1 kolom (max 100 mmk): Rp 4.000/mmk. Iklan Advertorial : Rp 3.000/mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (30 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 150.000/kavling. Iklan Paket (ukuran max 600 mmk), - 5 kali muat Rp 500/mmk, - 10 kali muat Rp 450/mmk, - 15 kali muat Rp 400/mmk. Pembayaran di muka. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 50.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 55.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 3.000. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.
SUARA NTB
Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
EKONOMI DAN BISNIS
Halaman 7
Tawarkan Kayu Turi PERUSAHAAN mitra petani tembakau sudah mengantisipasi akan kesulitan terhadap bahan bakar untuk pengomprongan. Bukan kayu hutan, bukan bahan bakar minyak, bukan elpiji, termasuk cangkang sawit. Tetapi yang paling bagus dan efisien adalah menggunakan kayu pohon turi. Penggunaan bahan bakar alternatif ini yang ditegaskan penerapannya oleh PT. Sadhana Arifnusa kepada petani tembakau binaannya, dengan perhitungan margin yang lebih baik. Menurut Station Manager PT. Sadhana Arifnusa, Koeswanto Setyobudi usai melakukan kunjungan (Suara NTB/bul) bersama Gubernur Koeswanto NTB di Farm Training Puyung dan kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) Mangkung, Lombok Tengah mengatakan, sejak dicabutnya minyak tanah subsidi untuk omprongan tembakau, pihaknya langsung mengambil langkah untuk melakukan kemitraan dengan para petani untuk pengembangan kayu turi di setiap pematang sawah. Hanya dalam waktu yang tidak lama, kayu-kayu turi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan para petani tembakau saat pelaksanaan omprongan. “Kami sama sekali tidak membenarkan penggunaan kayu hutan, atau elpiji dan sebagainya. Kami hanya memperbolehkan penggunaan kayu turi,” katanya menegaskan. Koeswanto menyebut, PT. Sadhana tidak hanya mengimplementasikan ketentuannya, tetapi membantu langsung petani dalam hal support kayu turi. Terdapat 1.200 petani binaannya yang tersebar di beberapa kabupaten di pulau Lombok. Keseluruhannya dijamin menggunakan kayu turi ini sebagai bahan bakar pengering alternatif. Beberapa keuntungan yang didapat petani jika menggunakan kayu jenis ini, di antaranya lebih efisien ketimbang bahan bakar pengering lainnya. Solar misalnya, biaya yang dihabiskan pengomprong selama musim pengomprongan dalam satu oven akan menghabiskan Rp 15 juta/hektar. Demikian juga untuk penggunaan elpiji 3 kg, dihitung dalam sekali pengovenan saja akan menghabiskan 90 tabung elpiji, tak kurang dari Rp 1,7 juta dan menotal Rp 12 juta selama musim oven untuk satu hektar. “Kalau kayu turi, dalam satu hektar selama musim ngoven hanya menghabiskan Rp 7 juta, jauh selisihnya dan inilah yang paling efisien. Kalau menggunakan elpiji 3 kg jelasjelas dilarang juga karena bukan peruntukannya. Demikian juga untuk kayu hutan karena akan berpengaruh terhadap keseimbangan alam,” papar Koeswanto. Selain diklaim efisien dan memberi keuntungan yang lebih baik, hasil pengeringan tembakau dengan kayu turi ini disebutnya sangat harum dan memiliki rasa yang khas. Oleh karena itu tetap ditekankan dan diupayakan petaninya terus menggunakan bahan bakar alternatif ini. “Kami pastikan petani yang menjadi mitra kami tidak akan KO. Kami tawarkan solusinya, sekarang apakah diimplementasikan atau tidak,” pungkasnya. (bul)
(Suara NTB/bul)
SIAP DIOMPRONG - Beberapa pekerja sedang memilah daun hasil panen tembakau untuk siap digelantang, sebagai langkah persiapan untuk melakukan pengomprongan di Desa Puyung, Lombok Tengah. Kontraproduktif soal bahan bakar untuk omprongan masih terjadi hingga saat ini.
Rupiah Anjlok
Harga Barang Elektronik Naik Mataram (Suara NTB)Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang sempat anjlok ke level Rp 11 ribu per dollar Amerika Serikat berdampak pada naiknya harga barang elektronik di kota Mataram. Kenaikan harga barang elektronik ini dipicu karena sebagian produk elektronik mengikuti nilai tukar dolar Amerika Serikat. Manajer Galaxi Elektronik, Mataram, Sanjoyo Cokro, Selasa (27/8) mengatakan, kenaikan harga elektronik hampir di semua merek, terutama handphone Sony, Samsung, Nokia. Kenaikannya hampir mencapai lima sampai 10 persen dan untuk kenaikan harga laptop mencapai 10 sampai 15 persen. Ia menuturkan, untuk barang yang distok sebelum naiknya nilai tukar dolar di-
pastikan harganya masih tetap. Pada saat kenaikan harga BBM beberapa waktu yang lalu, harga barang elektronik tetap stabil. Namun saat nilai tukar rupiah anjlok, harga elektronik justru mengalami kenaikan. “Kita juga belum semua harga barang dinaikkan karena masih ada stok yang terdahulu. Sebagian besar belum terlalu naik, tapi bakal naik. Pokonya kalau stoknya baru
kita pakai harga baru, ya naik,” tuturnya Sunjoyo menjelaskan, konsumen sempat mengeluhkan naiknya harga elektronik di kota Mataram karena harga barang-barang elektronik memang mengikuti harga pabrik. Saat harga elektonik di pabrik naik, maka barang-barang yang ada di toko dan tingkat agen dan distributor juga kan mengikuti. (azm/kmb)
TIPS 1: RESELLER Jika modal kita terbatas, kita bisa mulai bisnis dengan menjadi reseller. Kita menjualkan produk milik orang lain. TIPS 2: DROPSHIP Beda dengan reseller, dropship mirip dengan reseller, hanya saja kita tidak perlu memegang/memiliki barangnya, kita hanya membantu mempromosikan produknya lalu mendapatkan fee marketing. TIPS 3: TWITTER Kita bisa membuat bisnis hanya modal punya twitter, kita bisa menggunakan media twitter untuk membangun merek, memperbesar calon pembeli dan meningkatkan penjualan. Yang perlu diingat adalah, kita harus fokus berbagi manfaat. TIPS 4: KEAHLIAN Kita bisa berbisnis dengan modal keahlian kita, bisnis ini modalnya relatif kecil misal menjadi perancang baju, penulis, konsultan, fotografer, EO, dan lain-lain. TIPS 5: FANSPAGE Kita bisa pake media fanspage facebook sebagai display produk kita tanpa harus mempunyai toko dengan biaya sewa mahal. TIPS 6: ONLINE SHOP Toko Online menjadi alternatif bisnis yang bisa mendatangkan omzet besar tanpa harus punya toko yang mahal. Terlebih pengguna internet menembus 70 juta user di Indonesia. TIPS 7: PARTNER BISNIS Bagi kita yang modalnya terbatas, kita bisa cari rekan bisnis yg bisa menyediakan modal atau bisa membuat usaha patungan sehingga modal awal bisa lebih ringan. (Berbagai Sumber)
Mataram (Suara NTB) Bank NTB rencananya akan diberikan tambahan modal sekitar Rp 15 miliar dalam APBD Perubahan 2013. Saat ini APBD Perubahan sedang dalam pembahasan oleh pihak eksekutif dan legislatif. Ditargetkan pembahasan dapat selesai dalam waktu tiga hari ke depan. Demikian disampaikan anggota Badan Anggaran DPRD NTB, Johan Rosihan, ST, Selasa (27/8). Pemberian tambahan modal untuk Bank NTB agar BUMD tersebut bisa mengejar modal sampai Rp 1 triliun sehingga dapat mencapai level Buku II. Untuk dividen Bank NTB sebesar Rp 46 miliar, Bank NTB ingin menjadikan dividen tersebut sebagai modal tambahan di Bank NTB, namun Dewan menginginkan dividen tersebut disetorkan dulu ke kas daerah karena banyak kebutuhan mendesak yang harus diselesaikan. Johan juga mengatakan karena banyak kebutuhan mendesak, maka penambahan modal yang bisa diberikan ke Bank NTB hanya sekitar Rp 10-15 miliar.
Selain penambahan modal untuk Bank NTB, Johan mengatakan dalam APBD Perubahan yang paling banyak menyedot anggaran adalah perintah BPK untuk membayar hutang untuk percepatan jalan sekitar Rp 84 miliar kepada pihak ketiga. Untuk itulah hal tersebut akan menjadi prioritas pihaknya dalam pembahasan APBD Perubahan. Sementara untuk sektor penambahan pendapatan dalam APBD Perubahan, ada pendapatan dari sisa anggaran Pilkada NTB 2013, tambahan pajak dan lainnya sekitar Rp 103 miliar. “Ada Silpa juga Rp 27 miliar,” imbuhnya. Dalam APBD Perubahan rencananya akan dibahas mengenai rumusan Pergub mengenai sistem real cost dalam perjalanan dinas. Menurutnya hal itu cukup besar pengaruhnya dan belum masuk dalam hitungan. “Diskusi kita apakah uangnya tetap, volumenya yang disesuaikan atau uang yang mengikuti. Itu belum sepakat kemarin,” terangnya. Terkait belanja dinas, Johan mengatakan kemungkinan akan tetap. (yan)
Data PKL BIL Masih Simpang Siur
Tujuh Tips Bisnis dengan Modal Minim ACAPKALI jenis pekerjaan terpengaruh oleh sebuah trend. Perhatian publik dan pemerintah akan peningkatan jumlah enterpreneur di Indonesia menjadi trend sendiri akan sebuah pilihan pekerjaan. Saat ini, banyak ana muda yang berbondong-bondong belajar wirausaha. Entah sekedar ikut-ikutan trend atau memang ditakdirkan berjiwa wirausaha. Lepas dari itu semua, keberadaan modal ikut mempengaruhi niat kawula muda dalam memutuskan menjadi seorang enterpreneur. Seringkali, niat besar tersebut urung dilanjutkan karena terkendala modal. Padahal, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan dengan modal terbatas. Berikut 7 Tips Bisnis dengan Modal Minim.
Bank NTB Tambah Modal Rp 15 Miliar
(Suara NTB/nia)
PKL - Pendataan PKL di BIL saat ini sedang dilakukan. Selain hal itu untuk penertiban, juga sesuai permintaan pihak maskapai penerbangan. Seorang pedagang di terminal parkir BIL.
Jelang Pembukaan Rute
Jetstar Minta Pengamanan BIL Dibenahi Praya (Suara NTB) Maskapai penerbangan internasional Jetstar Airways dipastikan segera melayani rute penerbangan langsung Perth - Bandara Internasional Lombok (BIL), akhir bulan September mendatang. Namun sebelum itu, pihak maskapai meminta pengelola bandara dalam hal ini PT. Angkasa Pura (AP) I BIL untuk terlebih dahulu membenahi sistem pengamanan di BIL. Permintaan tersebut disampaikan pihak Jetstar, saat menggelar pertemuan dengan pihak PT. AP I di BIL, Selasa (27/8). Kepada Suara NTB, General Manager (GM) PT. AP I BIL, Pujiono, mengungkapkan, persoalan pengamanan BIL memang menjadi sorotan pihak Jetstar. Pasalnya, sistem pengamanan BIL dinilai belum begitu memuaskan bagi pihak Jetstar sendiri. “Tadi kita sudah bertemu dengan pihak Jetstar. Dengan agenda pemaparan hasil survei lapangan yang dilakukan. Dan, hasil survei ada beberapa catatan yang diberikan. Salah satunya, terkait sistem pengamann bandara,” jelasnya. Sistem pengamanan tersebut, terutama kondisi lingkun-
gan sekitar kawasan BIL. Termasuk pula diinternal PT. AP I BIL sendiri. Misalnya, kondisi tembok pengaman terminal bandara yang dinilai masih meragukan dan ada yang masih terbuka. Termasuk juga keberadan PKL yang ada di sekitar terminal. Yang oleh pihak Jetstar berpotensi menimbulkan masalah. Walaupun kemungkinan sangat kecil, tapi menurut pihak maskapai juga harus tetap dibenahi. Supaya kondisi BIL benar-benar aman dan nyaman. Apalagi yang akan datang hampir semuanya wisatawan. Yang tentunya, akan merasa terganggu kalau kondisi bandara tidak nyaman. Sementara itu di internal PT. AP I BIL sendiri, pihak Jetstar menilai budaya security di internal petugas pengatur bandara sendiri belum tumbuh, untuk sebuah bandara bertaraf internasional. Termasuk beberapa persoalan lainnya. “Catatan-catatan inilah yang kini menjadi tanggung jawab kita untuk bisa dibenahi. Supaya paling tidak bisa memenuhi kriteria pihak maskapai,” tegasnya. Dalam pertemuan itu sendiri, selain dari perwakilan Jetstar hadir pula perwakilan
dari Konsulat dari Kedubes Australia serta General Manager (GM) Bandara Perth Australia. Dari unsur pemerintah daerah juga hadir serta pihakpihak terkait lainnya. “Untuk memenuhi kriteria yang diminta pihak maskapai, kita juga berharap dukungan pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya,” timpal pria asal Malang ini. Untuk rencana penerbangan perdana, Pujiono mengakui tetap sesuai jadwal yang ada yakni tanggal 24 September mendatang. Dengan membawa penumpang langsung dari Bandara Perth, Australia. Dan, selanjutnya akan melayani penerbangan empat kali dalam seminggu. Pihak maskapai sendiri berharap, dengan pembukaan rute penerbangan baru ini bisa menjadi awal yang baik bagi perkembangan BIL ke depan. Karena tentunya akan semakin banyak wisatawan asing yang masuk ke Lombok tanpa harus singgah dulu ke Bali. “Selama inikan penumpang dari Australia yang mau ke Lombok harus lewat Bali dulu. Tapi dengan adanya rute baru ini, maka bisa langsung,” imbuh Pujiono. (kir)
Praya (Suara NTB) Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di kawasan Bandara Internasional Lombok (BIL) diakui sampai saat ini belum bisa maksimal dilakukan. Selain jumlah yang terus bertambah. Data pasti jumlah PKL yang ada, nyatanya juga masih simpang siur. Akibatnya, proses relokasi para PKL ke tempat yang ada belum bisa dilaksanakan optimal. Karena ketika direlokasi, masih ada saja PKL yang berjualan di zona larangan PKL. Untuk itu, pemerintah daerah kini sudah mulai melakukan pendataan, guna mengetahui jumlah pasti PKL yang ada dan masih aktif berjualan. “Ada dua versi terkait jumlah PKL yang berjualan di BIL,” aku Direktur Perusda Loteng Bersatu, L. Martadinata, SE., saat dikonfirmasi Suara NTB, Selasa (27/8). Versi pertama menyebutkan, jumlah PKL BIL sebanyak 99 orang. Sementara versi kedua, jumlahnya hampir dua kali lipat dari versi pertama, yakini 180 orang PKL. Melihat adanya perbedaan jumlah data PKL tersebut, pihaknya sejak Senin (26/8) bersama pihak PT. Angkasa Pura (AP) I BIL sudah mulai melalui validasi dan verifikasi data jumlah PKL. Tujuannya mengetahui berapa jumlah PKL yang berjualan di kawasan BIL. Adanya ke-
jelasan data itu nantinya, pihaknya baru bisa menentukan langkah dan kebijakan seperti apa yang bakal ditempuh. Selanjutnya, kalau data sudah jelas, keberadaan para PKL akan coba dipatenkan dengan membuatkan sejenis asosiasi PKL yang berhubungan langsung dengan APKLI NTB. “Setiap PKL yang berjualan juga akan diberikan kartu pengenal. Sehingga memudahkan dalam proses pengawasan,” tegasnya. Terkait tempat relokasi para PKL, Martadinata mengaku pihaknya sudah menyiapkan beberapa langkah. Untuk jangka pendek, saat ini para PKL sudah ditertibkan dan diarahkan untuk berjualan di lokasi yang ada serta di luar area terminal, sehingga PKL tidak lagi berjualan di dalam area terminal dan di depan terminal bandara. Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bersama PT. AP I BIL tengah membahas penambahan lokasi relokasi yang baru. Mengingat lokasi relokasi yang sudah disediakan sebelumnya, sudah tidak mampu menampung jumlah PKL lagi. “Ada beberapa lokasi yang coba kita inventarisir, apakah boleh digunakan untuk relokasi yang baru?” tambahnya. Setelah ada kepastian lokasi, baru kemudian pemerintah daerah bersama dengan PT. AP I BIL akan membangunkan fasilitas tempat berjualan (kir)
Harga Emas Naik, Omzet Menurun Mataram (Suara NTB) Naiknya harga emas beberapa waktu terakhir membuat sejumlah toko emas di Cakranegara, kota Mataram mengalami penurunan omzet. Beda halnya pada saat bulan puasa hingga menjelang Lebaran, meskipun harga emas naik namun omzet penjualan meningkat. Adapun harga emas 24 karat mencapai Rp. 500 ribu per gram atau mengalami kenaikan sekitar 10 persen. Sejumlah toko emas yang ada di sekitar pasar Cakranegara sepi dari pengunjung. Salah seorang pedagang emas di pasar Cakranegera, Dwi, Sela-
sa (27/8) menjelaskan, meskipun harga emas naik, namun omzet penjualan emas mengalami penurunan jika dibandingkan pada saat Lebaran. “Kalau emas memang ada kenaikan harga. Hari ini emas 24 karat hampir menembus Rp 500.000. Sebelumnya Rp 450.000 sampai Rp 460.000, yang 24 karat naik 10 persen,” jelasnya. Dwi menambahkan, saat ini penjualan berbagai jenis perhiasan di toko miliknya masih merata. Meskipun jumlah pengunjung yang masuk tiap hari cukup banyak, namun omzet penjualannya hanya sekitar 50 gram per hari. (ali/kmb)
POLHUKAM
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Halaman 8
Politik Sambil Ibadah DPW PBB NTB menargtekan perolehan 10 kursi di DPRD NTB pada Pileg 2014 mendatang. Dengan demikian, maka akan bisa menempatkan kadernya menjadi pimpinan DPRD. Hal tersebut dikatakan Ketua DPW PBB NTB, Dr. KH. Zulkifli Muhadli, SH., MM., ditemui usai halal bihalal kader dan caleg PBB Kota Mataram di Mataram, Senin (26/8) malam. “Kalau di NTB target kita sebagai pemenang pemilu legislatif mendatang. Saya kira itu tidak terlalu mengada-ada karena hari ini pun kita sudah menjadi pimpinan DPRD NTB dengan lima kursi. Jadi, tidak mustahil kita menjadi pemenang dan itu menjadi target kita. Kita targetkan 10 kursi di DPRD ,”ujarnya. Ia mengatakan PBB adalah salah satu partai alternatif. Masyarakat dinilai akan melihat PBB sebagai partai alternatif pilihannya pada Pileg mendatang. Sementara untuk kabupaten/kota di NTB, PBB juga menargetkan dan akan mempertahankan kursi di beberapa kabupaten/kota yang cukup potensial. Seperti Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kabupaten Sumbawa Barat. “Kita tentu harus mempertahankan kemenangan di beberapa kabupaten/ kota yang sudah menjadi pemenang selama ini sampai ke Bima terus kita galakkan,”tuturnya. Sementara itu, untuk mengantisipasi gesekan antar caleg PBB, lanjut Bupati KSB ini, pihaknya memberikan pemahaman kepada seluruh caleg bahwa berpolitik adalah ibadah. Semua usaha yang dilakukan harus dihubungkan dengan doa. “Karena kita menghubungkan dengan langit semua gerakan kita ini, jadi tidak ada yang siasia. Tidak ada calon yang kalah, semuanya menang. Apa yang diusahakan pasti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Tuhan. Karena kita kaitkan pergerakan politik kita itu dengan ibadah. Niat kita untuk memperbaiki kehidupan masyarakat, itu a d a l a h ibadah,”tandasnya. (nas)
(ant/bali post)
BUBARKAN - Pendukung dua kubu di Keraton Surakarta yang berseteru, bersitegang di luar gerbang Sasana Mulya, Keraton Surakarta Hadiningrat, Solo, Jateng. Pihak yang menamakan diri Lembaga Dewan Adat Keraton membubarkan penobatan KGPH PA Tedjowulan sebagai Maha Menteri
Bunuh Pacar
Oknum Brimob Divonis 15 Tahun Penjara Mataram (Suara NTB) Ganjaran hukuman berat harus diterima Brigadir Miguel Dorosario alias Rio, oknum anggota Brimob Polda NTB. Hakim Pengadilan Negeri Mataram memutus ia terbukti mengeksekusi pacarnya sendiri, Astuti (26) hingga tewas di kamar kos-kosan, Jalan Mandalika No. 16 Lingkungan Kekalik Jaya Kelurhan Kekalik Timur, Mataram.
KH. Zulkifli Muhadli (Suara NTB/dok)
Ragukan Kerugian Negara Mataram (Suara NTB) Sidang kasus dugaan korupsi Puskesmas RasanaE Timur Kota Bima masih bergulir. Agenda pemeriksaan saksi ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah dilakukan. Namun ada keraguan dari tim kuasa hukum, terkait perhitungan kerugian negara tersebut, karena diasumsikan tidak melalui proses yang detail. Edy Rahman, SH, tim kuasa hukum para terdakwa menyebut, kerugian Negara Rp 446 juta (Suara NTB/ist) membeberkan itu setelah Edy Rahman mengamati keterangan saksi ahli BPKP di depan persidangan, Senin (26/8) lalu. Keterangan saksi ahli itu pun dicocokkan dengan keterangan penyidik Ditreskrimsus Polda NTB. “Hasil perhitungan penyidik Ditreskrimsus dengan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP kok sama, nilainya Rp 446 Juta,” kata Edy menjawab Suara NTB (27/8). Ia menganalisa, tidak ada proses signifikan dari auditor negara itu untuk menganalisis nilai kerugian negara melalui proses detail. Sehingga output nya pun sama dengan penyidik. “Seolah olah, harus dipatok sama kerugian negaranya segitu (Rp 446 juta),” cetus Edy. Namun apapun itu, pihaknya tak bisa mengintervensi lebih jauh karena kewenangan penuh auditor menentukan kerugian negara. Hanya saja, itu akan menjadikan bahan pembelaan di hadapan majelis hakim. “Dengan dasar itu, menjadi argumentasi kami untuk pembelaan nanti,” sebutnya. Diketahui, enam terdakwa masih disidangkan dalam kasus itu. Mereka adalah mantan kepala Dikes Kota Bima, Sarjan dan mantan PPK, Jufri. Sedangkan empat terdakwa lainnya, para rekanan, Nasir, Ernawati, Suratman dan H. Sahril. Agenda sidan Selasa kemarin, pemeriksaan saksi ahli konstruksi dari Fakultas Teknik Unram, Mudji Wahyudi. (ars)
Terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis ini lebih ringan lima tahun dari tuntutan Jaksa, 20 tahun penjara. Oleh hakim ketua, H. Budi Susilo, SH., MH., hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatannya tidak patut sebagai seorang anggota Polri. “Perbuatan terdakwa tidak patut sebagai seorang anggota Polri yang seharusnya mengayomi dan melindungi masyarakat,” kata hakim ketua, didampingi anggota Nurul Hidayah, SH, MH dan Sutarno, SH, MH. Hal paling memberatkan, terdakwa yang sudah berkeluarga ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Sementara barang bukti yang diamankan, sebilah pi-
kalau ada kekurangan kami benahi. Dalam rangka kinerja Humas di seluruh Polres lebih baik,” kata Suryo. Kabid Humas yang saat dihubungi sedang berada di jajaran Mapolres Bima Kota, m e n gakui
sau 26 cm yang digunakan terdakwa membunuh kor-
Diduga Upal Marak Beredar di Lembar Giri Menang (Suara NTB) Masyarakat Lombok Barat khususnya di Lembar diresahkan dengan beredarnya uang palsu (upal) di daeerah setempat. Upal yang beredar pecahan seratus ribu diduga disuplai dari Lombok Tengah. Diduga, uang itu diedarkan di Lembar melalui seorang pengedar yang pandai menyembunyikan aktivitasnya. Keterangan warga masyarakat berdomisili di Gerung yang enggan disebut namanya, mengaku memiliki rekan di daerah Lembar inisial A. Pada satu waktu, ia diajak bertemu oleh rekannya itu di seputaran Lembar. Setelah bertemu, ia ditunjukkan uang yang diduga palsu tersebut. Karena ia curiga bentuk uang yang sedikit berbeda. Lantas, ia pun merobek uang tersebut. “Setelah saya robek, ternyata
Benahi Subag Humas Polres Mataram (Suara NTB) Dua pekan terakhir, jajaran Humas Polda NTB safari ke seluruh Polres di Pulau Lombok dan Sumbawa. Kunjungan dalam rangka agenda tahunan Penerangan Satuan (Pensat), untuk mengevaluasi kinerja perangkat Sub Bagian (Subag) Humas seluruh Polres. Kepada Suara NTB, Kabid Humas Polda NTB, AKBP M. Suryo Saputro, SIK mengakui, masih ada yang harus dibenahi soal peran humas, terutama dalam rangka menyajikan informasi kepada publik melalui media. Secara struktur, pada dasarnya sudah ada dan lengkap dari sisi fasilitas, namun tetap harus dievaluasi. “Tapi bukan berarti kami inspeksi mendadak, tapi turun dalam rangka evaluasi,
(Suara NTB/ist)
Miguel Dorosario
ban. Barang bukti lain, pakaian korban yang berlumuran darah. Sementara pengacara terdakwa, Kletus Dolu, SH dan Drs Sudjiman, SH., menyatakan pikir-pikir atas vonis kliennya itu. Diberitakan sebelumnya, kejadian tragis itu berlangsung Tanggal 25 Maret 2013 lalu. Motif pembunuhan, sebagaimana keterangan terdakwa, lantaran ada persoalan pribadi soal hubungan asmaranya dengan Astuti. Ia pun nekat membunuh guru honorer salah satu SMA di Monta Kabupaten Bima tersebut, kemudian berusaha bunuh diri. Namun justru Rio gagal mati. Kasus itu diusut Polres Mataram, dan menemukan fakta bahwa terdakwa memang mengalami depresi. (ars)
menemukan beberapa kekurangan, terkait efektivitas. Itulah yang dimaksudnya sedang dibenahi. Dengan begitu, ada upaya untuk menselaraskan antara kebijakan pimpinan, mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres. “Agar perintah perintah dari Kapolri, Kapolda dan Kapolres itu bisa dilaksanakan dengan baik, efektif dan terarah, sehingga perlu ada pemahaman bersama soal teknis kinerja kehumasan,” terangnya. Ini menurutnya dalam rangka memberi pelayanan informasi sesuai kebutuhan media khususnya dan masyarakat umumnya. “Jika sudah bisa bekerja baik, maka masyarakat akan semakin mempercayai P o l r i , ” pungkasnya. (ars)
M. Suryo Saputro
uang itu palsu,”ungkapnya, kepada wartwan Senin (27/8) seraya enggan menyebut lokasi pertemuannya itu. Setelah diketahui upal, temannya itu tidak mau mengeluarkan semua uang yang masih banyak tasnya. Temannya itu membeberkan, kalau uang itu diperoleh dari Lombok Tengah. Temannya itu mengaku hanya menerima uang itu saja, bukan untuk membeli barang atau apapun namun ia hanya menyebar atau menjualnya. Namun temannya itu meminta agar hal ini tidak disebarkan. Akan tetapi karena demi nama baik temannya itu, ia meminta agar berhenti melakukan tindakan yang melanggar hukum tersebut. Rekannya itu kembali membuka informasi, kalau uangnya itu diperoleh dari
yang ahli mengedarkan Upal. “Konon dia sudah berapa kali masuk bui,” ujarnya. Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakapolres Lombok Barat, Kompol L. Lutfi SIK menegaskan, pihaknya akan menyelidiki kebenaran informasi tersebut. “Jika itu benar, kamu akan lakukan penyelidikan,’’ ungkap Lutfi. Lutfi menyatakan, sejauh ini peredaran Upal di Lobar belum ada informasi. Kasusnya, pun terbilang sedikit bahkan tidak ada. Namun kemungkinan itu bisa saja terjadi, karena di Lembar transaksi uang tinggi khususnya di Pelabuhan Lembar. Ia menegaskan, laporan masyarakat itu perlu diuji kebenarannya. Terkait siapa pelakunya, dimana lokasi transaksinya. Baru kemudian, pihaknya bisa melakukan penyelidikan lebih jauh. (her)
Sanksi Kepala SMPN 3 Gerung Tunggu Keputusan Hukum Giri Menang (Suara NTB) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat, H. Fathurrahim menegaskan, pihaknya masih menunggu keputusan hukum terkait status Kepala Sekolah SMPN 3 Gerung, MH yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Dikbud, katanya, belum mendapatkan pemberitahuan resmi terkait status Kepsek tersebut, kendati Pihak Polres melalui Kasatreskrim, Iptu Windy Tjahyadi menyebut status MH dijadikan tersangka. “Sanksi kepada Kepsek SMP 3 Gerung, tunggu keputusan hukum,” ungkap Fathurtahim, selasa (27/8) kemarin. Fathurrahim mengaku, belum menerima pemberitahuan resmi dari Polres terkait penetapan status Kepsek tersebut. Ia meminta agar pihak Polres Lobar berkoordinasi terkait masalah ini, supaya pihaknya bisa mengambil langkah tindak lanjut. Setahunya, saat ini proses di polres masih berlanjut. Belum ada status tersangka yang disematkan kepada Kepsek terkait. Namun ia menegaskan, kemungkinan penetapan status tersangka itu bisa saja karena Polres memiliki kewenangan. Ia menambahkan, pengawasan penyaluran BOS ditun-
Ada Tiga Alasan Dicoretnya Caleg dari DCT Mataram (Suara NTB) Pada prinsipnya berdasarkan peraturan, Daftar Calon Tetap (DCT) tidak akan berubah dan tidak boleh diubah karena sudah ditetapkan KPU secara resmi. Partai politik (parpol) juga tidak diperkenankan untuk mengganti calegnya. Namun menurut Anggota KPU NTB Divisi Hukum dan Pengawasan, H. Ilyas Sarbini, SH ada tiga alasan yang bisa membuat caleg dapat dicoret dari DCT. Alasan pertama yaitu adanya caleg yang meninggal
Penggugat Menangkan Sengketa Tanah Wakaf Masjid Baital Atiq Giri Menang ( Suara NTB) Sengketa tanah wakaf Masjid Baital Atiq Gerung Lombok Barat (Lobar) yang disidangkan Pengadilan Agama (PA) Giri Menang Gerung Lobar sejak Januari 2013 lalu hari ini Selasa 27 Agustus memasuki agenda putusan perkara bernomor: 0072/ pdt.g/2013/PAGM tanggal 17 Januari 2013. Dalam sidang putusan ini, Majelis Hakim ketua Ahmad Rifa’i membacakan surat putusan 77 lembar dan setelah menimbang bukti dan keterangan saksisaksi, Majelis Hakim PA Giri Menang memutuskan memenangkan penggugat dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara serta mengosongkan lahan. Sebelum pembacaan putusan oleh Majelis
Hakim, Majelis Hakim terlebih dahulu memediasi para pihak dengan menganjurkan diselesaikan melalui jalur perdamaian sesuai yang diajarkan dalam syariat Islam, pasalnya Panglima tertinggi dalam peradilan adalah perdamaian. Selain itu, terkait dengan putusan ini tentu ada para pihak yang merasa dirugikan dan diuntungkan, oleh karena jika ada para pihak yang tidak puas dengan putusan ini dapat melakukan banding. Jika para pihak melakukan banding di Pengadilan Tinggi (PA) bahkan sampai Kasasi, putusan PA Giri Menang ini tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan waktu untuk melakukan banding hanya 14 hari terhitung mulai dari putusan dikeluarkan. “ Salinan Putusan ini dapat diperoleh para pihak paling lambat 5 september 2013 mendatang,” imbuhnya. Jika
juk menajer BOS selaku pengawas. Kontrol terhadap proses penyaluran dana ini yang ditransfer melalui pusat ke rekening sekolah. BOS, katanya, dulunya ditranfser melalui APBD II namun dipindah ke APBD I. Terkait pengawasannya, ada koordinasi dengan pihak Provinsi. “Sekolah juga diberi arahan agar menggunakan BOS dengan transparan,” ujarnya. Kasatreskrim, iptu Windy Tjahyadi menyatakan, penetapan status tersangka kepada MH setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Kepsek tersebut. Namun, polisi belum bisa mengungkap kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan tersebut. Karena itu, Polres masih menunggu hasil audit BPKP. Kasatreskrim Polres Lobar, Iptu Windy Tjahyadi menegaskan, jajaran Polres Lobar terus melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah tersebut. Dikatakan, penetapan MH sebagai tersangka sehari setelah kasus itu diungkap. Namun untuk menahan Kepsek tersebut, pihaknya masih menunggu hasil hitungan BPKP menyangkut kerugian negara yang ditumbulkan dari tindakan korupsi tersebut. (her)
pihak yang melakukan banding dan belum mendapatkan putusan ini, maka para pihak boleh mendaftar terlebih dahulu dan putusan ini bisa diserahkan kemudian. Hakim Ketua PA Giri Menang, Ahmad Rifai menyatakan, keputusan Pengadilan Agama memenangkan pihak Penggugat dan menghukum tergugat membayar biaya perkara dan harus mengosongkan lahan sengketa. Untuk diketahui, para penggugat terdiri dari dua orang yakni H.L. Ahmad dan H.L. Darwisah yang merupakan ahli waris dari Raden Nuna Sukarah yang merupakan orang yang mewakafkan tanahnya seluas 3.595 M2 sekitar tahun 1908 silam untuk pembangunan Masjid dan Masjid Baital Atiq baru mulai dibangun sekitar tahun 1912 silam. (her)
dunia. Seperti yang terjadi pada caleg dari PKPI di daerah pemilihan (dapil) III Lombok Timur. “Itu akan didelete namanya. Surat resmi belum ada, tapi kami sudah mendengar informasi itu,” ujarnya. Sedangkan alasan kedua disebutkan Ilyas yaitu ada keputusan pengadilan yang menyatkaan bahwa calon yang bersangkutan telah menggunakan dokumen palsu sebagai syarat calon. Atau telah melakukan praktek politik uang (money politic). “Itu bisa dicoret dari DCT,” ujarnya. Alasan ketiga yaitu adanya sengketa Pemilu di Bawaslu. “Misalnya KPU digugat karena salah menempatkan calon. Rekomendasi Bawalsu calon ini harus diakomodir, maka kami akan akomodir dengan merubah DCT. Jadi ada tiga kemungkinan itu,” jelasnya. Namun sejauh ini Ilyas mengakui belum menerima laporan terkait sengketa Pemilu terkait penetapan DCT. Hal ini menurutnya karena sebelum penetapan DCT, KPU NTB telah mengundang semua parpol untuk mengecek untuk datang mengecek Daftar Calon Sementara (DCS) hasil perbaikan. Pengecekan itu untuk memastikan namanya telah benar, alamat, jenis kelamin, foto, dan sebagainya. “Kalau ada masalah langsung diselesaikan dan itu sudah tuntas,” terangnya. Setelah penetapan DCT pada tanggal 23 Agustus lalu, para caleg sudah diperbolehkan untuk berkampanye kecuali kampanye melalui media massa baik cetak dan elektronik. Menurut Ilyas, kampanye sudah dibolehkan sejak tiga hari setelah penetapan parpol peserta Pemilu 2014 diumumkan KPU RI beberapa bulan lalu. Namun hanya parpol yang boleh berkampanye, bukan caleg. KPU juga akan segera membahas peraturan mengenai kampanye para caleg ini dalam waktu dekat. (yan)
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Festival Budaya Lembah Baliem
Atraksi Perang, Lambang Kesuburan
BUDAYA & HIBURAN “Waaa... Waaa... Waaa...Waaa.... Waaa....” teriak seorang kepala suku mengiringi sejumlah warga asli suku pedalaman Papua yang berlari memasuki lapangan. RATUSAN warga asli Suku
Dani, Suku Yali dan Suku Lani turun gunung berkumpul selama tiga hari lengkap dengan atribut khas dan identitas sukunya masing-masing seperti kombou (busana jerami), koteka, tombak (sege), parang, busur dan anak panah mengikuti Festival Budaya Lembah Baliem ke-24 pada 12-14 Agustus lalu, di Desa Wosi sekitar 27 kilometer dari pusat
kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Festival ini menyajikan hidangan utama berupa atraksi perang-perangan antar suku sebagai lambang kesuburan, kemakmuran dan kesejahteraan. Cerita dimulai dengan skenario pemicu perang seperti penculikan warga, pencurian babi atau penyerbuan ladang yang baru dibuka. Adanya
Halaman 9 pemicu ini menyebabkan suku lainnya harus membalas dendam sehingga penyerbuan pun dilakukan. Atraksi ini tidak menjadikan balas dendam atau permusuhan sebagai tema tetapi justru bermakna positif yaitu “Yogotak Hubuluk Motog Hanoro” yang berarti Harapan Akan Hari Esok yang
Harus Lebih Baik dari Hari Ini. Selain atraksi perang-perangan, festival ini juga menyajikan tari-tarian tradisional, upacara bakar batu serta balap babi. Berbagai kerajinan tangan seperti noken (tas tradisional Papua) pun dipamerkan dalam ajang tersebut. (ant/balipost)
(ant/balipost)
FESTIVAL - Para peserta dalam Festival Lembah Baliem.
Dasi John Lennon Terjual 3.000 Poundsterling LiverpoolDasi hitam rajut milik John Lennon terjual lebih dari 3.000 poundsterling di sebuah lelang di Liverpool. Lennon memberikan dasi itu pada Joyce McWilliams tahun 1962. Saat itu McWilliams hadir di acara makan siang di Cavern Club. Menurut McWilliams, saat itu The Beatles sedang merekam beberapa lagu. McWilliams sedang duduk di sudut panggung sambil memegangi tiang mikrofon. Lennon juga memberikan sapu tangan yang dipakainya untuk menyeka dahinya. “Saat itu panas sekali dan John meminjam sapu tangan saya untuk menyeka alisnya,” kata McWilliams, seperti yang diberitakan BBC. “Dia mengembalikannya ke saya dan saat ia mengendurkan dasinya, saya bilang ‘Saya pikir kamu akan berikan dasimu untuk saya’. Lalu dia berikan,” katanya. McWilliams pun membawanya ke rumah. Ia merasa sedih ketika mengetahui ibunya mencuci kedua barang itu. Selain itu dasi dan saputangan, foto-foto langka The Beatles juga terjual dalam lelang di Beatles Shop di Mathew Street, Liverpool, Inggris Raya. (ant/Bali Post)
FPI Ancam Kejar Panitia ”Miss World”
Jakarta (Suara NTB) Ajang Miss World 2013 yang akan diselenggarakan pada 7 September 2013 mendatang di Nusa Dua, Bali, dengan tegas ditolak Ormas Front Pembela Islam (FPI). Sikap penolakan itu dikeluarkan setelah sebelumnya dibahas di Forum Musyawarah Nasional (Munas). Tokoh Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq sebagaimana dikutip dari laman Kapanlagi.com, meminta pemerintah bersikap tegas membatalkan ajang Miss World yang akan digelar di Indonesia, pada 4-6 September mendatang. Pi-
haknya akan menempuh upaya dalam koridor konstitusi untuk menggagalkan ajang kecantikan tersebut. “Mulai hari ini, kami lakukan bermacam upaya dalam koridor konstitusi untuk bagaimana menggagalkan
proyek Miss World di Indonesia,” ujar mantan Ketua FPI itu, di Petamburan, Jakarta Pusat, Minggu (25/8). Ditambahkan pengurus FPI lainnya, “Kalau menanggapi soal Miss World kita tolak, bahkan bukan hanya FPI, tetapi
MUI juga. Cuma FPI punya sikap, kalau tetap diadakan kita akan tetap uber panitianya. Kalau aparat masih melindungi akan kita tolak,” ujar Misbahul Anam, Sekertaris Majelis Syuro DPP FPI, saat dihubungi, Senin (26/8). FPI beranggapan, adanya ajang kontes kecantikan tersebut, moral masyarakat bisa rusak. Apalagi sebagai orang timur, kompetisi seperti itu bertentangan dengan nilai budaya.
”Soalnya nggak ada landasan, itu merusak moral adat timur, itu sudah melanggar batas kesantunan kita,” katanya. Seperti diketahui, Indonesia untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah kontes kecantikan internasional, Miss World 2013. Ajang tersebut akan diikuti kurang lebih 153 negara dan menjadi peluang promosi budaya dan pariwisata Indonesia ke kancah dunia. (ant/balipost)
Genre Baru di Festival Musik Bambu Nusantara Jakarta (Suara NTB) Ketua Penyelenggara Festival Musik Bambu Nusantara (FMBN) 2013 Dadang Johari mengatakan ajang yang berlangsung di Balai Sidang Jakarta itu merupakan upaya mengenalkan genre musik bambu baru. “Indonesia ‘khan banyak musik bambu, tapi masyarakat hanya kenal angklung. Padahal musik bambu itu tak hanya angklung. Itu yang ingin kita kenalkan, terutama di sini kan pengunjungnya kebanyakan anak
sekolah,” kata Dadang di Jakarta, Selasa. Festival musik bambu yang digelar 27-28 Agustus 2013 itu, menurut Dadang, akan mengenalkan genre musik bambu yang dibalut dengan sentuhan musik kontemporer. “Ada bamboo jazz, bamboo rock, bamboo pop, samba hingga hiphop. Secara bergilir kami tampilkan di festival ini,” katanya. Tak hanya sekadar mengenalkan dan melestarikan musik bambu, acara itu juga menampilkan kreatifitas
pelajar dengan alat musik dari bambu. Di hari pertama festival, ada sejumlah penampilan dari mulai pelajar SD, SMP, SMA hingga anak-anak penderita down syndrome. Selain itu, juga ada penampilan Balawan, Dwiki Dharmawan, Andien, Maudy Ayunda, Samba Sunda dan grup musik asal Jepang, Arumba. “Juga ada beberapa stan yang sudah siap, makanan berbahan dasar bambu, souvenir, lukisan, obat, dan fesyen,” kata Dadang. (ant/balipost)
Rossa-Amy Search, Duet di Kuala Lumpur Single ’’Hail To The King’’Avenged Sevenfold Membosankan? USA (Suara NTB) Single pertama sudah diluncurkan oleh Avenged Sevenfold dan mendapat apresiasi dari penggemarnya. namun single berjudul Hail To The King ini juga mendapat tanggapan negatif. Seperti dikutip dari Kapanlagi.com dari laman Absolutepunk.net mereka menilai bahwa single tersebut cukup membosankan. Banyak yang terkejut dengan perubahan musik dari Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold sendiri membenarkan bahwa di album ini mereka mengubah musikalitasnya. Mereka banyak terinspirasi dari band hard rock seperti ACDC, Led Zeppelin dan lainnya. “Saya berpikir bahwa perlu tetap menjadi muda dan bersenang-senang dalam menggarap lagu, namun kedewasaan juga harus ada. Kedewasaan ini yang mengatakan apa yang kita harus perbuat untuk lagu tersebut,” ujar mereka. Menurut kalian, kira-kira single Avenged Sevenfold membosankan ga sih?. (ant/balipost)
Kuala Lumpur – Penyanyi Indonesia, Rossa, tampil energik ketika berduet dengan Amy Search membawakan lagu “Cinta Kita” (hits era 1990-an), sehingga ribuan penonton yang memenuhi lapangan Dataran Merdeka, Kuala Lumpur, terhipnotis untuk menyanyikan lagu tersebut. Dalam konser Harmoni dan Unity itu, Minggu malam, Rossa juga berduet dengan Siti Nurhaliza dengan membawakan lagu “Cindai” serta tampil membawakan
lagu berbahasa Inggris dengan seorang penyanyi rap asal Malaysia. Rossa menyatakan rasa gembiranya bisa tampil untuk kesekian kalinya di Kuala Lumpur, Malaysia, yang baginya penampilan artis dari kedua negara ini menunjukkan hubungan yang erat dan mesra. “Kita punya hari kemerdekaan di bulan yang sama (Agustus) dan kita ditakdirkan untuk selalu bersamasama,” kata dia yang terlihat tetap segar, meskipun tampil
paling banyak di antara penyanyi lainnya (lima lagu). Ketika ditanya apakah ada rencana untuk membuatkan album duet dengan Amy Search, ia menyatakan mudah-mudahan, tapi masih perlu proses yang panjang. Hal itu senada yang disampaikan oleh Amy Search bahwa tidak tertutup kemungkinan untuk membuat album duet dengan Rossa, termasuk untuk meliris lagu-lagu lamanya yang pernah hits di Indonesia. Amy mengatakan Indone-
sia merupakan tempat yang memberikan banyak kenangan, terutama sejumlah lagunya seperti Isabella dan Cinta Kita telah memopulerkan namanya. “Lagu Isabella meninggalkan banyak sekali kenangan dengan Indonesia. Lagu tersebut meledak di Jakarta dan ternyata sampai sekarang peminatnya masih banyak,” ungkap dia yang tampil dengan stelan jas berwarna abuabu. Malam Konser bertajuk Harmony and Unity itu turut
Madonna Artis Terkaya Versi Forbes New York – Madonna masih menjadi “Material Girl”, ia dinobatkan sebagai artis dengan penghasilan terbesar versi Forbes. Diva pop berusia 55 tahun itu berpenghasilan sekitar 125 juta dolar AS tahun lalu, kebanyakan berasal dari tur MDNA yang bernilai 305 juta dolar. Kekayaan Madonna juga berasal dari penjualan pakaian, parfum, dan investasi lainnya. “Kesuksesan Madonna, di usia 55, menunjukan kekuatan dari karier bermusik,” kata wartawan
Forbes Dorothy Pomerantz, seperti dikutip Reuters. Ia juga mencatat Lady Gaga (27), kerap disebut menyamai karier 40 tahun Madonna. “Bintang muda itu menyamai Madonna dalam hal uang,” kata Forbes. Lady Gaga memiliki 80 juta dolar AS dari tur “Born This Way Ball”. Forbes menyusun daftar tahunan penghasilan selebriti berdasarkan data dari agen, manajer, produser, dan sumber terkait lainnya. Angka itu tidak termasuk pengurangan pajak, bayaran agen, maupun “pengeluaran lainnya”. Tahun 2009, Madonna
menghasilkan 110 juta dolar. Tahun berikutnya, ia dikalahkan Oprah Winfrey yang berpenghasilan 165 juta dolar. Sutradara Steven Spielberg, yang tahun lalu sukses dengan “Lincoln” berada di posisi kedua dengan 100 juta dolar hingga Juni 2013 lalu. Penghasilannya itu juga berasal dari film lawasnya, “E.T” dan “Jurassic Park”, yang masih menghasilkan. Sosok lainnya yang masuk ke dalam daftar 10 besar Forbes adalah pembawa acara televisi Glenn Beck, sutradara “Transformer” Michael Bay, dan novelis James Patterson. (ant/Bali Post)
Madonna
disaksikan oleh pejabat kedua negara, di antaranya Duta Besar RI untuk Malaysia, Herman Prayitno dan jajaran dari pihak Telkom Indonesia, serta Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Ahmad Shabery Cheek, dan jajaran kementeriannya. Bahkan, Menteri Shabery Cheek setelah konser mendatangi para artis kedua negara dan memberikan ucapan selamat atas penampilan mereka diatas pentas yang dilanjutkan dengan berfoto bersama. (ant/Bali Post)
PENDIDIKAN
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Halaman 10
(Suara NTB/nia)
PERNAH menjadi juara 7 dunia pada ajang World Skill Competition 2008 lalu, tidak membuat Nyoman Bayu berhenti sampai disitu. Saat ini Bayu yang juga alumni SMKN 4 Mataram telah mengembangkan sayapnya di dunia fashion. Kini Bayu memiliki dua tempat usaha berbeda yang dibuka di Lombok dan Bali. Merintis usaha di dunia fashion dipilih Bayu dalam mengembangkan kariernya. Berawal dari modal yang dimilikinya, saat ini Bayu telah menjadi pengusaha sukses. Bisnisnya di bidang pakaian yang semula dirintis di kawasan Cakranegara ini kini berkembang dan membuka cabang di Bali. “Sekarang sudah ada dua, cabang Bali dan Lombok,” terangnya pada Suara NTB belum lama ini. Bayu merupakan salah satu siswa lulusan SMK yang telah sukses menciptakan lapangan pekerjaan baru. Berbagai prestasi saat di bangku sekolah mulai dari juara LKS SMK tingkat provinsi, nasional dan juara I di ASEAN Skill, mengantarkan Bayu menuju kancah internasional. Bayu berhasil menjadi juara ke tujuh dunia dalam World Skill Competition 2009. Prestasi inilah yang membuat Bayu laris dan seringkali dipanggil sebagai juri di tingkat daerah dengan mengangkat brand ‘Bayu Tailor’ Bayu berharap dapat terus mengembangkan bisnisnya. Rencananya, dalam waktu dekat Bayu akan membuka cabang baru di Jakarta. (nia) Nyoman Bayu
Kisruh SD Model
Pemkot Minta Persetujuan Dewan
Mataram (Suara NTB) Kekisruhan yang terjadi di TK/SD Model Negeri Mataram berbuntut panjang. Kali ini Pemkot Mataram akan meminta persetujuan Dewan, terkait kepemilikan aset Pemkot yang ada di Kampus II Unram. Sekda Kota Mataram Ir. H. L. Makmur Said, MM, Selasa (27/8) kemarin menyebutkan, penyerahan aset TK/SD Model Negeri Mataram akan dilakukan sesuai dengan komitmen awal Walikota Mataram dan Rektor Unram. Hanya saja pemkot meminta waktu agar penyerahan aset lahan milik Unram yang saat ini digunakan oleh TK/SD Model dapat berjalan sesuai proses. Paling tidak selama dua tahun masa transisi. “Karena ada permohonan dari rektor untuk diserahkan, maka kita minta persetujuan Dewan, karena di sana juga ada aset Pemkot,” terangnya. Karena permintaan inilah, lanjutnya, Pemkot Mataram harus meminta persetujuan Dewan untuk menyerahkan aset ini dalam bentuk hibah. Makmur mengingatkan, lahan di kawasan Seganteng tersebut sebagian adalah aset milik pemkot Mataram. Di mana salah satunya bersumber dari APBD Kota Mataram. Prosedur inilah yang harus ditempuh untuk penyerahan aset. Menurut Makmur, saat ini ada dua skenario yang dipersiapkan untuk bangunan baru TK/SD Model, yaitu memanfaatkan lahan seluas 35 are milik Pemkot Mataram yang berlokasi di Seganteng atau membangun di lokasi lain. “Ada lahan kita di belakang, luasnya 35 are,” terang sekda. Namun yang terpenting, pihaknya meminta agar aktivitas belajar siswa saat ini tidak terganggu. (nia) H. L. Makmur Said (Suara NTB/dok)
(Suara NTB/nia)
Buka Butik
LOMBA - Lomba wood craft (kriya kayu) dalam rangka LKS tingkat NTB di SMKN 5 Mataram, Selasa (27/8).
127 Siswa SMK Bertarung dalam LKS Mataram (Suara NTB) – Sebanyak 127 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di NTB siap berkompetisi dalam Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat Provinsi NTB di Hotel Lombok Garden. Acara ini dibuka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB Drs. Imhal, Senin (26/8) malam hingga Jumat 30 Agustus ini. Peserta yang ikut serta pada LKS ini adalah siswa -siswi pilihan yang ditunjuk mewakili
kabupaten/kota masing-masing dan berusaha menjadi yang terbaik di 20 macam lomba yang dipertandingkan. Pada LKS ini, Kota Mataram mengirimkan wakil terbanyak yakni 20 siswa, disusul Kota Bima 11 siswa, Kabupaten Bima 7 siswa, Kabupaten Dompu 16 siswa, Kabupaten Sumbawa 16 siswa, Kabupaten Sumbawa Barat 3 siswa, Lombok Timur 18 siswa, Lombok Tengah 15 siswa, Lombok Barat 13 siswa dan Kabupaten
Lombok Utara 7 siswa. Pemenang dalam seleksi ini akan mewakili NTB dalam LKS SMK tingkat nasional. Dan akan dilanjutkan pada kompetisi tingkat asia (ASC) serta di tingkat internasional dalam World Skill Competition (WSC). Kepala Dinas Dikpora NTB Drs. Imhal, mengungkapkan, agenda tahunan ini diharapkan dapat memacu sekolah mampu meningkatkan kualitas, proses dan hasil belajar mengajar, sehingga percepa-
tan peningkatan mutu pendidikan NTB dapat tercapai. Imhal yang dilantik Kamis (22/8) lalu sebagai Kepala Dinas Dikpora menggantikan Drs. H. L. Syafi’i, MM, mengaku, pada LKS SMK tahun sebelumnya hasil yang telah dicapai NTB sudah cukup bagus. Gelar juara II dan juara harapan III nasional berhasil disabet siswasiswi NTB. ‘’Begitu juga dengan tahun ini, NTB menargetkan bisa membawa pulang juara I nasional dan berlanjut sampai
tingkat internasional,’’ ujar mantan Sekretaris Dinas Dikpora NTB ini. Meski demikian, pihaknya tidak menampik, jika sarana dan prasarana belajar di sekolah masih menjadi salah satu kendala untuk sampai ke tingkat internasional. Untuk itu, pihaknya mengharapkan SMK bekerjasama dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dan seluruh SKPD di NTB, sehingga dapat mendongkrak mutu lulusan siswa SMK. (nia)
Minim, Anggota TNI/Polri Kunjungi Perpustakaan Mataram (Suara NTB) Mahasiswa masih mendominasi pengunjung Badan Perpustakaan dan Arsip NTB. Sementara kunjungan anggota TNI/Polri masih minim. Kepala Bidang Layanan dan Otomasi Badan Perpustakaan dan Arsip NTB, Drs. H. Adam, MM, mengaku, jumlah pengunjung ke perpustakaan secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan. Kepada Suara NTB, Selasa (27/8), Adam menjelaskan, dari Januari sampai dengan Juli 2013 tercatat jumlah pengunjung perpustakaan sebanyak 552.888 orang. Dari angka itu jumlah pengunjung dari mahasiswa sebanyak 377.000 mahasiswa dan pelajar 70.000 siswa. Sementara dari pegawai dan umum sebanyak 52.260 dan 59.331 orang. ‘’Adapun dari TNI/POLRI hanya 1.238 orang. Jika diratakan, dalam sehari jumlah pengunjung perpustakaan mencapai 3.071 orang pengunjung,’’ klaimnya. Mahasiswa mendominasi kunjungan ke perpustakaan, lanjutnya, karena membutuhkan banyak referensi untuk perkuliahan mereka. Selain itu membutuhkan banyak buku ketika mengerjakan
skripsi. ‘’Itulah mengapa kunjungan dari mahasiswa begitu dominan,” paparnya. Tidak hanya dalam hal kunjungan, mahasiswa juga mendominasi dalam keanggotaan perpustakaan. Dari Januari sampai Juli 2013 tercatat 5.066 mahasiswa yang menjadi anggota baru. Angka tersebut lagi-lagi sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah anggota baru pada periode yang sama dari kalangan TNI/
POLRI yang hanya tujuh orang. Secara keseluruhan, pengunjung perpustakaan selama 2013 mengalami penurunan pada bulan Juli. Menurut Adam ini terjadi karena pada Juli lalu warga tengah menjalankan ibadah puasa. Selain itu sekolah dan kampus juga libur. “Setelah mahasiswa dan siswa aktif kuliah dan sekolah, jumlah pengunjung pasti meningkat lagi. Apalagi kalau nanti semua kampus
sudah selesai OSPEK jumlah pengunjung akan meningkat drastis,” tambahnya. Sementara itu ketika ditanyakan mengenai penambahan jumlah koleksi, Adam menjelaskan saat ini dukungan pemerintah daerah untuk perpustakaan sangat tinggi. Dalam hal ini, pihaknya melakukan penambahan koleksi dalam jumlah besar. Tahun ini anggaran untuk perpustakaan mencapai Rp 1,5 miliar yang terbagi untuk penambahan koleksi, pemberian bantuan kepada perpustakaan rumah ibadah dan bantuan buku perpustakaan desa. “Untuk tahun ini, perpustakaan menambah koleksi buku baru sebanyak 5001 eksemplar
yang terdiri 1440 judul buku. Jumlah tersebut di luar buku yang diberikan kepada perpustakaan rumah ibadah. Koleksi tambahan yang paling banyak adalah untuk koleksi buku-buku teknologi. Terutama teknologi terapan,” terang Adam. Adapun untuk koleksi kategori fiksi juga dilakukan penambahan. Hal ini dimaksudkan untuk menarik minat pembaca. Menurut Adam banyak orang yang mulai suka membaca dengan membaca buku-buku fiksi. Harapannya dengan memperbanyak koleksi buku fiksi jumlah pengunjung akan meningkat. Selain itu, tentu harapannya minat baca masyarakat NTB dapat meningkat. (ril)
Pramuka Ajarkan Siswa Disiplin dan Mandiri Mataram (Suara NTB) Pramuka sebagai kegiatan ekstra kurikuler wajib sebagaimana tertera di Kurikulum 2013 di sekolah bukanlah hal yang baru. Sejak lama, program Pramuka ini diterapkan di sekolah, karena mengajarkan siswa disiplin, mandiri dan percaya pada diri sendiri. Begitu juga di SDN 4 Bajur Kelurahan Jempong Barat ini, kegiatan Pramuka tetap menjadi prioritas yang harus diberikan pada siswa. Harapannya, siswa yang ada
di sekolah ini mampu meraih prestasi dalam lomba pramuka, baik tingkat kecamatan hingga nasional. ‘’Meski baru dimulai sekitar 6 bulan lalu. Kami memberikan apresiasi pada siswa yang ikut kegiatan ini. Kami memberikan dukungan pada siswa agar lebih berprestasi lagi di Pramuka,” ungkap Guru Kelas di SDN 4 Bajur Dra. Himala, kepada Suara NTB belum lama ini. Semenjak SDN 4 Bajur masuk dalam wilayah Kota Mataram beberapa waktu lalu, berbagai kegiatan terus dilakukan.
Termasuk, meningkatkan sarana dan prasarana belajar di sekolah. Khusus untuk kegiatan Pramuka, dirinya mengharapkan siswa di sekolah tempatnya mengajar mampu bersaing di tingkat lebih tinggi. ‘’Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas 3 sampai 6 dan latihan sekali seminggu. Dan banyak yang ikut,” tambahnya. Mengenai penerapan Kurikulum 2013, Himala mengaku belum diterapkan di SDN 4 Bajur. Sekolahnya masih menerapkan kurikulum lama. Meski penerapannya di sekolah masih belum
PADA Kurikulum 2013 kegiatan ekstrakurikuler Pramuka akan menjadi kegiatan ekstrakurikuler wajib bagi peserta didik. Bagi siswa, Pramuka bukanlah hal asing, karena ada atau tidak di Kurikulum 2013, Pramuka tetap ada di sekolah. Apa kata pelajar tentang ekstra wajib ini ?
Penting bagi Pelajar TERGANTUNG orangnya. Kalau dia senang Pramuka ya pasti dia ikut. Kalau saya sih setujusetuju saja, karena kan dapat menambah wawasan, pengalaman serta dapat meningkatkan pengetahuan yang baik. Jadi Pramuka itu penting juga bagi pelajar. Termasuk untuk melatih kemandirian agar bisa belajar hidup mandiri. Sandi Eka Saputra (Kelas XI Kriya Kayu, SMKN 5 Mataram)
pasti, Himala mencatat ada beberapa hal yang cukup bagus dari Kurikulum 2013, yakni mengajarkan siswa pada pendidikan karakter, mencintai lingkungan alam dan masalah kebersihan. Namun, penerapan kurikulum tersebut tergantung sepenuhnya dari pihak pemerintah dan kesiapan guru-guru di sekolah. Untuk itu semua, pihaknya mengharapkan pelatihan bagi guru-guru, sehingga bisa menerapkan Kurikulum 2013 dengan maksimal di sekolah. (ham)
Berjiwa Pramuka PRAMUKA yang identik dengan cinta alam sudah terpatri dalam diri saya. Apalagi sudah semenjak SD saya sudah dilatih Pramuka dan senang dengan kegiatan Pramuka. Kalaupun dijadikan esktra kurikuler wajib saya setuju saja, karena bisa lebih mandiri dan bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap nilai-nilai positif yang ada di dalam kegiatan Pramuka bisa diterapkan dan menarik minat teman-teman lain untuk mengikuti kegiatan Pramuka. Siti Munawarah (Kelas X Desain Komunikasi Visual, SMKN 5 Mataram)
Dari Redaksi: Harian Suara NTB, menyediakan ruang kepada para pelajar untuk menyampaikan pendapat atau argumentasinya terkait berbagai persoalan di bidang pendidikan yang terjadi di daerah ini. Pendapat yang disampaikan tergantung dari topik yang diangkat Suara NTB. Anda bisa menyampaikan pendapat Anda melalui email: suarantbbicara@yahoo.com .
Topik Pekan Depan : Kisruh SD Model
Halaman 11
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Tahan MU, Chelsea Kokoh di Puncak Klasemen Manchester Jose Mourinho mengatakan Chelsea dan Manchester United (MU) sama-sama membuat terlalu banyak kekeliruan ketika kedua tim papan atas itu beroleh hasil imbang 0-0 di Old Trafford. Namun tambahan 1 poin membuat The Blues kokoh di puncak klasemen dengan 7 poin dari 3 laga.
M. Budiman
(Suara NTB/fan)
Budiman Incar Emas MENGUKIR prestasi di kancah nasional impian semua atlet. Begitu juga atlet pencak silat PPLP NTB, M. Budiman. Budiman akan terus berbenah diri guna mencapai prestasi puncaknya. Pada Kejurnas Pencak Silat Antar-PPLP yang akan berlangsung di Samarida, Kalimantan Timur (Kaltim) di Riau 2013 mendatang, Budiman mengincar emas. Ditemui Suara NTB saat menjalani pemusatan latihan di aula pelatihan pencak silat atlet PPLP NTB, Selasa (27/ 8), siswa SMA 2 Negeri Mataram ini mengaku tak punya banyak pengalaman di kancah nasional. Namun dengan disiplin dan latihan yang serius ia yakin bisa mengukir prestasi. Seperti biasa latihan yang dilakukan saat itu adalah memantapkan teknik dan fisik, soal hasil tentu akan datang dengan sendiri. Namun tekadnya menjadi atlet mengincar posisi juara di kejuaraan antar-PPLP tak terbendung. Menurutnya, peluang meraih medali emas di Kejurnas Antar-PPLP c ukup besar. Alasannya, pada Kejurnas Pencak Silat Antarperguruan di Surabaya Jawa Timur (Jatim) tahun 2009 lalu ia sukses meraih medali emas. Bagi pelajar kelahiran 11 Juli 1997 ini target juara sudah tak bisa ditawar lagi, pasalnya ia ingin membahagiakan orang tuanya lewat prestasi olahraga .”Saya ingin bahagiakan orang tua lewat prestasi olahraga,” ujarnya. (fan)
Kejurnas Cross BMX
Atlet NTB Raih Dua Perak Mataram (Suara NTB) Dua atlet BMX NTB Regina Patrisia dan Roni Aprilia tampil gemilang di kancah nasional. Mereka sukses meraih medali perak di Kejurnas Cross BMX Wimcycle Seri IV yang berlangsung di Salatiga, Jawa Tengah (Jateng), 25 Agustus lalu. “Regina Patrisia dan Roni Aprilia meraih juara dua, mereka kalahkan atlet pelatnas,” ucap Junaidi saat dihubungi di Mataram, Selasa (27/8). Dikatakannya, atlet putri NTB, Regina Patrisia sukses mengalahkan atlet Pelatnas SEA Games Indonesia, Rina Purnama Sari asal Blitar yang menempati posisi tiga, sementara peringkat satu diraih oleh atlet asal Jawa Tengah (Jateng), Suswanti yang merupakan atlet Pelatnas persiapan SEA Games Myanmar Desember 2013. Sukses atlet putri NTB itu juga diikuti atlet Junior Putra NTB, Roni Aprilia yang menempati peringkat dua di kategori junior putra, ia kalah saing dengan atlet PPLP Malang yang menempati peringkat pertama. Sayangnya, sukses kedua atlet itu tidak diikuti oleh atlet senior putra NTB, Bagus Saputra. Atlet peraih medali perunggu NTB di PON XVIII di Riau 2012 itu hanya mampu bertahan di peringkat empat besar. Dia kalah saing dengan atlet-atlet Pelatnas SEA Games Indonesia. Pelatih BMX NTB, Junaidi mengaku atlet kelahiran Kota Mataram, Bagus Saputra dan kawan-kawan sudah berusaha tampil maksimal, namun karena persaingan cukup ketat, Bagus Saputra pun hanya mampu bertahan di peringkat empat. Ditambahkannya faktor lapangan yang sempit dan baru dibangun juga menjadi alasan kekalahan Bagus Saputra. Selain itu empat orang atlet Pelatnas SEA Games turun semua, sehingga persaingan sangat ketat. (fan)
Adapun MU yang baru memainkan dua laga – walau gagal meraup kemenangan, sedikitnya mengangkat posisi mereka dari peringkat tujuh ke posisi empat dengan nilai empat, menggusur West Ham United, Southampton dan Manchester City. Pelatih berjuluk “The Special One” itu menganggap duel antara Chelsea dan MU di ajang Liga Premier bukan penampilan yang terbaik dari kedua tim. Di mata Mourinho, kedua tim tampil dengan miskin kreativitas dalam melancarkan serangan. Ini y a n g membuat Old Trafford tidak bergetar mengingat duel itu memanggung- kan dua tim papan atas Liga Premier, sebagaimana dikutip dari situs Sky Sports. Mourinho menyatakan ia menaruh asa kepada tim asuhannya agar menghujani serangan bertubitubi ke lini pertahanan MU. Hasil imbang dianggap tetap positif oleh pelatih asal Portugal itu. “Saya beranggapan bahwa hasil ini wajar. Saya beranggapan tidak ada seorang pun yang berpikir ada yang lebih baik ketimbang lawannya,” ujarnya. Pada pertandingan itu, Wayne Rooney kembali menjadi pemain inti MU, tapi gagal mencetak gol. Rooney menjadi perhatian dalam pertandingan itu menyusul kegagalan Chelsea dalam dua kali usaha mereka untuk mendapatkan pemain tim nasional Inggris itu. Pada pertandingan itu, Rooney mendapat tiga peluang emas untuk menaklukkan kiper Peter Cech. Sementara itu David Moyes yang untuk pertama bertugas sebagai pelatih MU saat bertanding di Old Trafford, menyatakan kekecewaannya karena mereka seharusnya mendapatkan hadiah penalti setelah Frank Lampard terlihat “handball”. Jose Mourinho yang kembali menjadi pelatih Chelsea, juga tidak bisa berbuat banyak untuk membawa timnya merebut kemenangan menjelang pertandingan Piala Super UEFA menghadapi Bay-
(Suara NTB/ist)
REBUT BOLA - Pemain MU dan Chelsea berebut bola pada lanjutan Liga Inggris, Selasa dinihari WIB. Kedua tim bermain imbang tanpa gol. ern Munich, Jumat mendatang. Satu angka yang diraih di kandang MU sudah cukup bagi Chelsea untuk memantapkan posisi sementara di peringkat atas klasemen. MU berpeluang untuk mengejar Chelsea jika mengalahkan Liverpool pada pertandingan lanjutan, Minggu mendatang. Masuknya kembali Rooney dalam barisan inti MU untuk pertama kalinya sejak April lalu, membuat suasana pertandingan menjadi lebih hidup. Tapi Mourinho juga menghadirkan sedikit kejutan karena menurunkan pemain yang selama ini tidak dikenal. Pelatih asal Portugal itu menurunk-
Deco Gantung Sepatu Rio de Janeiro Deco de Souza, mantan gelandang Barcelona, FC Porto, dan Chelsea, menyalahkan cedera sebagai penyebab dirinya mengambil keputusan untuk pensiun dari sepak bola pada usia 35 tahun.
Mantan pemain internasional Portugal yang lahir di Brazil ini gantung sepatu pada Senin dengan catatan berbagai prestasi, termasuk Liga Champions dengan Porto pada 2004 dan dua tahun kemudian bersama Barcelona. “Dengan banyak kesedihan dan rasa sakit saya mengumumkan akhir karir profesional saya,” kata Deco, yang menjalani musim terakhirnya yang membuat frustrasi dengan serangkaian masalah kesehatan untuk klub Brazilnya Fluminense. Deco, yang sempat berkiprah b e r s a m a Chelsea selama dua tahun dari 2008, kembali ke kampung halamannya pada 2010 di mana ia meraih dua
gelar liga nasional bersama Fluminense. “Saya begitu bahagia sepanjang masa ini, saya ingin lebih banyak membantu Fluminense namun tubuh saya tidak mengizinkannya, otot-toto saya tidak dapat lagi memenuhi (tuntutan-tuntutan sepak bola profesional),” tambahnya. Selain dua mahkota Eropanya itu, Deco juga memenangi Piala UEFA pada 2003, tiga gelar Liga Portugal, dua gelar Spanyol dengan Barca, dan gelar Liga Utama Inggris 2009/ 2010 dan dua Piala FA bersama Chelsea. Di kancah internasional, ia membantu negara yang mengadposinya itu mencapai final Piala Eropa 2004 yang dilangsungkan di Portugal. (ant/ bali post)
Mike Tyson ’’Sekarat’’
Mike Tyson
(Suara NTB/ist)
New York Mike Tyson mengaku ‘’sekarat’’ akibat kecanduan alkohol dan narkoba yang berkepanjangan. “Saya ingin hidup normal. Saya tak ingin mati. Saya sekarang sekarat karena saya sangat tergantung dengan minuman keras,” kata Tyson seperti dikutip saluran televisi olahraga ESPN dan dilansir BBC, Senin (26/8) waktu setempat. Tyson resmi mundur dari tinju profesional pada 2006 dan menghadapi beberapa kasus pidana di luar ring. Petinju yang menyabet gelar juara dunia kelas berat versi WBC, WBA, dan IBF pada usia 20 tahun ini mengakui kadang melakukan hal-hal yang buruk. “Saya melakukan hal-hal buruk dan saya ingin sekali dimaafkan. Saya berharap mereka bisa memaafkan saya,” ucap petinju berjuluk si leher beton tersebut. “Saya ingin mengubah hidup saya, saya ingin menjalani hidup yang lebih baik.” Tyson mengakui persoalan ketergantungan terhadap minuman keras dan narkoba belum sembuh. Ia berharap persoalan ini akan segera berakhir. “Saya tidak mengonsumsi obat terlarang atau minum alkohol dalam enam hari terakhir. Ini keajaiban,” ungkapnya. (ant/bali post)
Jakarta (Suara NTB) Jepang meminta dukungan Indonesia dalam pencalonan tuan rumah Olimpiade musim panas 2020 mendatang. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menyampaikan hal itu kepada wartawan, Senin sore, usai mendampingi Presiden Yudhoyono menerima kunjungan Wakil Ketua Partai Demorat Liberal Jepang Masahiko Moumura di Kantor Presiden. “Dalam pertemuan tadi dengan Presiden, Indonesia diminta mendukung Jepang sebagai tuan rumah Olimpiade 2020,” kata Julian. Ia mengatakan Presiden berpesan agar nantinya Jepang bisa memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan Olimpiade 2020. Saat bertemu Presiden, Masahiko Moumura didampingi oleh Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yoshinori Katori, Deputi Direktur Jenderal Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Jepang Shimokawa dan beberapa pejabat lainnya. Tokyo menjadi salah satu kandidat sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 bersama-sama Madrid dan Istambul. Pemilihan akan dilangsungkan pada September mendatang dalam pertemuan IOC ke25 di Buenos Aires Argentina. (ant/bali post)
Pelari NTB akan Ikuti Seleksi Kejuaraan Dunia Mataram (Suara NTB) Sukses meraih medali di kancah nasional membuat Arif Rahman cukup diperhitungkan d i kalan-
gan atletik TNI Angkatan Darat (AD). Atlet yang baru selesai menjalani pendidikan anggota TNI di Jakarta ini dikabarkan akan mengikuti seleksi Kejuaran Dunia Tingkat TNI AD tahun 2014 ini. Dihubungi Suara NTB,
Deco de Souza
Jepang Minta Dukungan Tuan Rumah Olimpiade 2020
an penyerang Andre Schuerrle dan Kevin De Bruyne, sementara Fernando Torres dan Romelu Lukaku duduk di bangku cadangan. Moyes yang sudah mengeluarkan pernyataan bahwa ia harus bisa membuktikan diri sebagai pilihan yang tepat sebagai pengganti Alex Ferguson, mendapat dukungan penonton yang membentangkan spanduk bertuliskan The Chosen One (Pilihan Tepat). Di bagian berbeda di stadion, para pendukung Chelsea pun malah secara serempak malah berkali-kali memanggil nama “Rooney” dan berharap minggu depan pemain itu bisa membela Chelsea. (ant/bali post)
via ponselnya belum lama ini, Arif Rahman mengatakan dalam waktu dekat ini ia akan dipanggil untuk mengikuti seleksi atlet atletik TNI AD mengikuti Kejuaraan Dunia Tingkat TNI AD tahun 2014. Atlet peraih medali perak di PON XVIII di Riau 2012 ini rencananya akan turun di nomor spesialisnya ,yakni 400 meter putra. Namun sebelum seleksi Arif akan memperkuat tim atletik NTB di Kejurnas Atletik di Jakarta, 4-7 September mendatang. Pada kejuaraan atletik di Jakarta nanti, Arif mengaku akan tampil tanpa target.”Saya tak berani target, soalnya selama mengikuti pendidikan di Angkatan Darat saya kurang latihan. Baru-baru ini saya kembali latihan,”ucapnya. Saat ini dirinya masih menyesuikan dulu dengan program latihan, karena selama mengikuti pendidikan militer ia mengaku sudah lama tak latihan. “Mungkin setelah kejurnas di Jakarta nanti baru bisa target medali,’’ paparnya. Ditambahkanya, dia baru saja menyelesaikan pendidikan militer di Jakarta. Sekarang tinggal menunggu penempatan tugas, kabarnya ia akan ditugaskan di Mataram. (fan)
James Blake Pensiun Setelah AS Terbuka New York James Blake mengumumkan akan mundur dari dunia tenis setelah mengikuti turnamen Amerika Serikat Terbuka. Petenis berusia 33 tahun dari Amerika itu menyatakan dalam temu pers di Flushing Meadows, Senin, ia akan mengikuti turnamen itu tapi sudah tiba saatnya un-
James Blake
t u k mundur,demikian seperti yang dilaporkan Reuters. “Saya
sudah berkelana di dunia tenis selama 14 tahun dan amat menyukai tiap menit dari pertandingan saya di lapangan. Rasanya saya sudah tidak dapat lagi menuai karir yang lebih baik,” katanya. “Saya merasa takjub karena dapat melakukannya selama ini. Saya sudah menjalani op-
erasi kaki beberapa tahun lalu. Kalau itu yang membuat saya harus mundur, tentu saya kecewa. Tapi saya dapat melanjutkan karir saya setelah itu dan beberapa waktu lalu saya dapat mengalahkan petenis urutan 20 besar dunia,” katanya. Blake, kini berada di urutan 100 dunia, melawan pemain dari Kroasia Ivo Karlovic pada putaran pertama AS Terbuka yang berlangsung mulai 26 Agustus hingga 9 September. Sebagai salah seorang petenis yang amat dihormati di sirkuit, Blake pada awalnya terinspirasi kata-kata Arthur Ashe ketika berbicara di depan sekelompok pemain muda dalam acara klinik tenis di Harlem. Ia beralih ke kancah tenis profesional pada 1999 setelah kuliah di Harvard University, tapi mengalami beberapa masalah dengan kesehatannya. Ia didiagnosis mengidap tulang belakang bengkok saat kanak-kanak dan pernah mengalami patah leher dalam kecelakaan di Roma pada 2004. Pada tahun yang sama ayahnya meninggal, tapi ia mengatakan pengalamannya itu membuatnya semakin bersemangat dalam menekuni tenis, selain mendapatkan banyak uang serta berkeliling ke ber- bagai kota dunia. “Saya kira ketika itu saya mengalami tragedi besar dalam hidup saya. Tapi saya merasa mengalami banyak keberuntungan hingga saat ini. Apalagi karir saya nyaris berakhir dua kali pada 2004. Leher saya pernah patah dan nyaris mengakhirihidupsaya,”katanya. (ant/bali post)
SUARA NTB
Rabu, 28 Agustus 2013
Halaman 12
Nazaruddin Sebut Sembilan Pelaku Terkait Korupsi Proyek E-KTP Jakarta (Suara NTB) Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang kini menjadi terpidana kasus korupsi, menyebut sembilan pelaku yang terlibat korupsi dalam proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik atau E-KTP. “Inisialnya SN, AU. Dari DPR, MM, Olly DK, MA. Dari pelaksananya AN, terus AS, termasuk Nazaruddin juga terlibat. Terus GA, EG,” kata pengacara Elza Syarief mengutip pernyataan kliennya, Nazaruddin, di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (27/8). Elza mengatakan Nazaruddin sedang diperiksa Tim Penyidik KPK soal proyek pengadaan e-KTP selain proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelati-
han dan Sekolah (P3SON) Hambalang, dan pembangunan Gedung MK dan Gedung Diklat Mahkamah Konstitusi. “Semua bukti-bukti sudah rapi, tapi kasusnya masih dalam penyelidikan. Jadi memang cukup besar penggelembungannya dari proyek e-KTP. Kan proyeknya 2,5 tahun yang 45 persen nilai penggelembungannya,” kata Elza. Elza mengatakan Nazaruddin diperiksa Tim Penyidik KPK selama tiga hari sejak Senin (26/8) hingga Rabu (28/8). “Ya proyeknya kan seluruhnya ada sekitar 20 proyek. Dua belas proyek ini yang masih diproses, yang delapan proyek nanti, kalau sudah pergantian pemerintahan, dekat-dekat 2014,” kata Elza tentang data dugaan korupsi dalam 12 proyek di DPR yang
disampaikan Nazaruddin. Dalam dokumen yang dibawa Elza saat keluar dari Gedung KPK, tampak bagan yang menunjukkan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi proyek E-KTP. Pihak-pihak yang tampak dalam dokumen Elza yaitu Andi Narogong dan Nazaruddin dalam kotak berjudul “Pelaksana” dengan anak panah ke kotak berjudul “Boss Proyek E-KTP” yang berisi nama Novanto dan Anas Urbaningrum. Kotak bagan “Boss Proyek E-KTP” itu bertanda panah ke tiga kotak bagan. Kotak pertama berjudul “Ketua/Wakil Banggar yang terlibat menerima dana” berisi nama (1) Mathias Mekeng USD 500 ribu, (2) Olly Dondo Kambe USD 1 juta, dan (3) Mirwan Amir USD 500 ribu.
Kotak kedua berjudul “Ketua/Wakil Ketua Komisi II DPR RI yang terlibat menerima dana” berisi nama (1) Haeruman Harahap USD 500 ribu, (2) Ganjar Pranowo USD 500 ribu, dan (3) Arief Wibowo USD 500 ribu.
Sementara kotak ketiga yang tidak berjudul berisi nama (1) Mendagri (Gamawan/ Anas), (2) Sekjen (Dian Anggraeni), (3) PPK (Sugiarto), dan (4) Ketua Panitia Lelang (Drajat Wisnu S). (ant/Bali Post)
JUAL BELI MOBIL
C.01.08.13
TRAVEL
RUPA-RUPA
EKSPEDISI
ADVERTISING
TRAVEL
EMAS & MUTIARA
C.05.08.13
C.06.08.13
JUAL MOBIL/MOTOR CEPAT LAKU TOKO MAINAN
LAUNDRY
Dimuat didua media sekaligus : Harian Suara NTB dan Radio Global FM Lombok Hanya : PETS SHOP
BATIK
C.04.08.13
TANAH KAPLING
D.02.08.13
PELATIHAN
Rp. 20.000,-/ 1 x muat Rp. 45.000,-/ 3 x muat Rp. 100.000,-/ 7 x muat
(Iklan maksimum 3 (tiga) baris) Hubungi : Bagian Iklan Suara NTB Jl. Bangau No.15 Tlp. 0370-639543 Cakranegara-NTB
7 hari belum laku (selanjutnya gratis selama 7 kali)
SUARA NTB
Rabu, 28 Agustus 2013
KURSUS/BIMBEL
KOMPUTER
BAHAN BANGUNAN & INTERIOR
Halaman 13
HOTEL
SALON
SIARAN TV RADIO
SABLON & KONVEKSI
BOUTIQUE
JUAL MOBIL
TELEVISI
SANGGAR SENAM
PROPERTY
KURSUS
RUKO
EVENT ORGANIZER
FASHION
RUMAH MAKAN
FASHION
Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan
BENGKEL & SPARE PART
PENGOBATAN ACCESORIES
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
RUPA - RUPA
PHOTOGRAFI
087 865 633 888 / 087 861 811 999
SERVICE
BANK
BENGKEL
PERAWATAN AC
PERNIK
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
Halaman 14
Mobil Murah, Siapa Mau ? Meski molor, terbitnya peraturan pemerintah tentang Low Cost And Green Car (LCGC), membuat produsen mobil murah mulai berpacu dengan waktu. Konsumen menunggu dengan harap – harap cemas, namun, kepastian harga dan molornya keputusan pemerintah tersebut membuat banyak konsumen menarik diri. PERUSAHAAN otomotif saat ini sedang berloma-loma memproduksi kendaraan dengan harga murah berbandrol antara Rp 80 juta hingga Rp 110 juta untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dua raksasa otomotif, Toyota dan Daihatsu menjadi dua brand merek yang paling siap bersaing dalam memperebutkan pasar mobil murah dan hemat energi tersebut. Kedua merek otomotif Jepang yang berada di bawah bendera Astra Group ini bahkan telah mempersiapkan segala hal dalam beberapa tahun sebelum pemerintah secara resmi merilis PP No. 41/2013 mengenai kendaraan murah dan ramah lingkungan. Regulasi ini pada intinya mengenai insentif otomotif yang prolingkungan dan hemat energi dan dirilis pada Mei 2013. Beberapa upaya yang telah dipersiapkan Toyota dan Daihatsu di antaranya gelontoran investasi keduanya yang mencapai US$ 733,3 juta atau sekitar Rp 7 triliun untuk meningkatkan kapasitas produksi pabrik kedua nya menjadi 660.000 unit per tahun. Dua mobil terbaru 2012 termurah dan irit bahan bakar dari Astra, Agya dan Ayla menjadi mobil yang banyak diminati sekarang ini. Walaupun secara resmi belum diluncurkan untuk umum tetapi kedua mobil murah ini “Toyota Agya” dan “Daihatsu Ayla” bahkan sudah dipamerkan diajang IIMS 2012. Selain Toyota dan Daihatsu, pabrikan mobil lainnya, Suzuki bahkan sudah lebih dulu pasang an-
cang untuk menyongsong keluarnya regulasi mobil murah. Suzuki Indomobil Sales (SIS), sudah mengetuk palu dan memastikan model mobil kota mereka, Karimun, tidak lagi dipasarkan di Indonesia mulai tahun 2012. Rupanya, rencana SIS itu adalah menggantikan Karimun dengan mobil mereka yang akan masuk dalam peraturan mobil murah ramah lingkungan (LCGC), yang santer terdengar akan disahkan di akhir tahun lalu. “Mungkin masih ingat di bulan September tahun lalu saat IIMS 2012, kami cuci gudang dengan cashback yang cukup besar dengan tujuan untuk menghabiskan unit Karimun. Tapi terus terang saja kami menyesal, karena kami pikir aturannya itu (LCGC) akan keluar cepat, ternyata sampai di semester kedua tahun ini tetap belum jelas. Kalau tahu seperti itu, Karimun masih kami jual di awal tahun 2013, di akhir 2012 kami memutuskan untuk tidak jual Karimun lagi,” ungkap Davy J. Tulian, Marketing & DND Director SIS. Molornya regulasi itu tidak saja membuat produsen kecele. Konsumen pun ikut mengurut dada. Ribuan konsumen yang sudah melakukan inden alias pemesanan mobil murah bahkan mulai menarik diri dan mengalihkan rencananya untuk membeli mobil lain yang sudah lebih dulu diproduksi. Ujung – ujungnya, produsen mobil yang terlanjur menerima inden untuk
produknya tersebut kembali dirugikan. “Potential loss terhadap penjualan mencapai 17 ribu unit,” kata Presiden Direktur Astra Daihatsu Motor Sudirman M.R. dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. Pun, setelah regulasi keluar, sejumlah persoalan justru bermunculan. Sejumlah kalangan menilai, kebijakan ini justru akan menghambat program hemat energi pemerintah. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan langkah pemerintah yang ingin menekan penggunaan bahan bakar minyak. Mantan Walikota Solo ini juga mngungkapkan bahwa jika pemerintah pusat mau mengurangi pemakaian BBM sama subsidi, lantas mengapa kini masyarakat didorong untuk membeli mobil? Kritik juga datang dari kalangan DPR RI yang menganggap pemerintah hanya menguntungkan segelintir produsen mobil raksasa dengan kebijakan tersebut. Kritik juga datang dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Mereka memprotes kebijakan mobil murah yang diluncurkan pemerintah. Tulus Abadi, Anggota Pengurus Harian YLKI, mengatakan, YLKI protes keras terhadap PP No. 41/2013 tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC). “Sepintas regulasi ini bagus, dalam konteks pertumbuhan ekonomi, transportasi dan energi. Tapi jika didalami regulasi ini banyak cacatnya,” Ujar Tulus, Selasa (30/7). Ia menjelaskan, secara paradigmatis PP ini cacat, karena seharusnya yang diberikan insentif adalah pengelola angkutan umum, bukan industri otomotif. Pria yang juga anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta ini menuturkan, dari sisi pemilih a n wak-
tu, regulasi ini dinilai tidak tepat karena masih buruknya sarana prasarana transportasi umum. Sebaliknya, regulasi ini bisa diterima jika sistem transportasi di kota-kota besar sudah memadai dan terintegrasi. “Regulasi ini terlalu menguntungkan dan memanjakan industri otomotif, dari sisi finansial, klaim murah juga menyesatkan karena membohongi konsumen. Apanya yang murah, jika mobil itu dibeli secara kredit harganya mencapai Rp 140 jutaan. Sementara mayoritas konsumen membeli mobil dengan cara kredit,” Tegasnya. Meski didera kritik, pemerintah sendiri tampak optimis dengan kebijakan mobil murah ramah lingkungan ini sebagai jawaban untuk mendorong industri nasional walaupun menuai pro dan kontra. Adanya kebijakan ini bakal merugikan importir mobil, dan justru menumbuhkan industri dalam negeri. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Budi Darmadi saat acara Buka Puasa Bersama di Kementerian Perindustrian, Rabu (31/ 7/2013). “Program ini akan kurang nyaman bagi importir tapi nyaman bagi industri,” kata Budi. Budi mengatakan adanya regulasi LCGC akan mendorong industri komponen yang akan tumbuh dari multiplyer effect yang ditimbulk a n . “Pangsa pasar impor akan ketahan sama ini,
ada 80-an industri komponen akan masuk,” katanya. Jika semua aturan sudah resmi dan disosialisasikan ke pabrikan, mobil murah akan segera meluncur. Toyota, yang sudah lama mempersiapkan diri untuk paket ini akan meluncurkan Agya dalam waktu dekat. Bahkan, para tenaga pemasaran Toyota pun sudah ramairamai membagi-bagikan brosur Agya. Kabarnya, Toyota-Astra Motor (TAM) akan meluncurkan Agya pada ajang (Indonesia International Motor Show) IIMS 2013 yang digelar bulan depan. Salah satu sales Toyota yang menjajakan mobil-mobil Toyota di pusat perbelanjaan Blok M Plaza mengatakan harga Toyota Agya tidak lebih dari Rp 120 juta. Konsumen yang tertarik bisa pesan lebih dulu. “Harga kisaran Rp 80 juta sampai Rp 120 juta. Tidak lebih dari Rp 120 juta,” katanya seperti dilansir detikOto. Pabrikan mobil lainnya, Honda juga tak mau kalah. Honda rencananya akan menjual Brio Satya yang dijadwalkan meluncur di bulan September mendatang. Saat ini
mobil itu tengah diaudit oleh pemerintah. Direktur Marketing dan Aftersales Service PT Honda Prospect Motor (HPM), Jonfis Fandy mengatakan setelah Petunjuk Teknis (juknis) diterbitkan oleh pemerintah maka HPM langsung mendaftarkan Brio Satya untuk diaudit. Jonfis pun mengatakan keoptimisannya kalau mobil murahnya itu akan bisa lolos dari audit yang dilakukan oleh pemerintah terkait juknis mobil murah. “Kelihatannya kita bisa lewati semua prosedurnya. Untuk mendapatkan semua itu kita butuh waktu, tapi pasti lolos,” tegas Jonfis di Bogor, Selasa (27/8). Sampai saat ini, lanjut Jonfis status mobil murahnya itu masih sedang diproses dan jika memang sudah lolos diaudit maka Brio Satya sudah bisa dijual untuk umum. “Kita masih dalam proses apply, kalau memang mobilnya sudah selesai diaudit dan sudah bisa kita keluarkan ya akan kita keluarkan, tapi kalau belum selesai ya belum bisa. Dikeluarkan itu dalam arti sudah bisa dijual,” beber Jonfis. Brio Satya ini menggunakan mesin baru berkapasitas 1.200 cc iVTEC yang merupakan turunan dari mesin Brio 1.300 4 silinder. (bul/ berbagai sumber)
Spesifikasi
Toyota Agya Dimensi Panjang Lebar Tinggi Wheelbase
: 3.600 mm : Tipe E 1.600 mm; Tipe G dan TRD S 1.620 mm : 1.520 mm : 2.450 mm
Sasis Transmisi
: 5-speed manual dan 4 speed automatic Sistem kemudi : Rack and Pinion with Electric Power Steering Suspensi - depan - belakang
Rem - depan - belakang Ban - Tipe E - Tipe G dan TRD S Mesin Tipe
: MacPherson Struts with Coil Spring : Semi independent Torsion Axle Beam with Coil Spring
: 12 inch solid (MT); 13 inch Disc (AT) : Drum 165
: 155/80 R13 with Steel & Wheel Cap : 175/65 R14 with Alloy Wheel
: 3 cylinder inline, 12 valve, DOHC Kapasitas : 988 cc Tenaga : 65 @ 6.000 rpm Torsi : 86 kgm @3.600 rpm Tangki : 33 liter Bahan bakar : Bensin tanpa timbal
Daihatsu Ayla Mesin Tipe mesin
: 3-silinder, 12 katup, VVT-i
Diameter X langkah
: 71.0 x 84.0 mm
Tenaga
: 65 bhp
Torsi
: 85
kapasitas Tangki Bahan Bakar
: 33 liter : Bensin
Transmisi 5-percepatan (1.0 M (M)) 5-percepatan (1.0 D (M)) 4-percepatan (1.0 X (M)) Sistem penggerak
: FWD
Tipe kendaraan
: Hatchback
Dimensi Dimensi (LxWxH) jarak Sumbu
: (3580x1600x1530)mm : 2730 mm
Rem Rem depan Rem belakang
: Cakram Solid : Tromol
Suspensi Suspensi depan Suspensi belakang
Plus - Minus Agya dan Ayla Harga yang miring dan bentuk yang futuristik menjadi daya tarik kedua produk yang disebut-sebut sebagai mobil murahnya Toyota dan Daihatsu, Agya dan Ayla. Meski begitu terdapat beberapa kelemahan dari Agya dan Ayla, diantaranya. -
Dengan cc yang kecil untuk ukuran mobil city car maka tenaga yang dihasilkan juga tidak terlalu besar yakni 65 ps saja. Akselerasi dirasa masih lambat, untuk mencapai speed 100km/jam memerlukan waktu sekitar 14 detik. Bobot yang terlalu ringan membuat kedua mobil ini tidak cocok untuk akselerasi cepat. Fitur sangat sederhana bahkan pada Daihatsu Ayla type termurah tidak tersedia fitur airbag dan AC.
Sementara, kelebihan Agya dan Ayla disebut diantaranya +
+
: Macpherson Strut dengan Coil Spring : Semi Independent, Torsion Axle
+ + + +
Agya dan Ayla dirancang dengan tidak asal jadi melainkan melalui waktu pengembangan selama tiga tahun sehingga dari segi keamanan dan kenyamanan mobil ini bisa diandalkan. + Agya dan Ayla terikat dengan peraturan Low Cost and Green Car (LCGC) sehingga harganya murah dan ramah lingkungan. Agya dan Ayla sangat irit bahan bakar dan ramah lingkungan karena menggunakan mesin 1000cc.Untuk mencapai 20 km hanya membutuhkan 1 liter bensin. Agya dan Ayla menggunakan logo/emblem dan nama asli Indonesia. Agya berasal dari bahasa sanskerta yang artinya cepat, sedangkan Ayla berarti cahaya. Toyota Agya menggunakan logo burung garuda, Daihatsu Ayla menggunakan logo huruf A. Toyota Agya dan Daihatsu Ayla dapat menjawab keinginan masyarakat tentang mobil murah dan terjangkau dari sisi harga, sangat cocok bagi keadaan ekonomi bangsa Indonesia saat ini. Toyota Agya dan Daihatsu Ayla memiliki interior yang luas dan nyaman dan memiliki kapasitas 5 penumpang. Toyota Agya dan Daihatsu Ayla dikerjakan dengan persentase 84% konten Indonesia sehingga bisa kita sebut ini merupakan proyek mobil nasional.(bul/berbagai sumber)
SUARA NTB Rabu, 28 Agustus 2013
PDIP akan Libatkan Jokowi dalam Kampanye Pemilu Legislatif Jakarta (Suara NTB) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan melibatkan Joko Widodo (Jokowi), yang saat ini menjabat Gubernur DKI Jakarta, dalam kampanye Pemilu Legislatif tahun 2014 mendatang. “Jokowi dipastikan ikut kampanye sebab sudah jadi kewajiban bagi kader partai untuk memberikan yang terbaik bagi partai, termasuk melakukan kampanye saat Pemilu Legisla(ant/bali post) tif nanti,” kata Ketua FrakJokowi si PDIP DPR, Puan Maharani, di Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Selasa. “Tapi jangan sampai melanggar aturan dan tugasnya sebagai gubernur,” kata putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu. PDIP yakin kehadiran Jokowi saat kampanye Pemilu Legislatif akan mampu mendongkrak perolehan suara partai. “Di PDI Perjuangan banyak kader yang potensial. Tapi memang Jokowi diyakini mampu mendongkrak perolehan suara PDI Perjuangan,” kata Puan. (ant/bali post)
SUARA NUSANTARA
Halaman 15
Nazaruddin Sampaikan Data Korupsi 12 Proyek Jakarta (Suara NTB) Mantan bendahara umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, yang kini menjadi terpidana kasus korupsi, menyampaikan data terkait dugaan korupsi dalam 12 proyek kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Hari ini diperiksa, sebetulnya kasusnya untuk (saham) Garuda tapi juga membongkar 12 kasus kemarin, sekarang mendetail sampai datanya,” kata pengacara Nazaruddin, Elza Syarif, di gedung KPK Jakarta, Selasa (27/8). Pada Senin (26/8), Elza mengungkapkan bahwa Nazaruddin akan mengungkap korupsi senilai Rp 6,8 triliun dalam 30 proyek yang melibatkan DPR, pemerintahan dan swasta. “Tujuannya bagaimana
mencari dana dengan permainan proyek ini dan membagi-bagikan dana supaya mendapatkan satu dana yang cukup besar misalnya direncanakan dari pemerintah dan legislatif,” ungkap Elza. Ia menjelaskan bahwa proyek-proyek tersebut diajukan ke DPR lalu setelah disetujui dihitung oleh pengusaha selisih harganya serta dibagikan secara proporsional antara oknum legislatif dan eksekutif. “Rata-rata mark up antara
10-45 persen,” tambah Elza. Namun ia tidak menjelaskan mengenai nilai proyek yang disalahgunakan tersebut. “Termasuk nama-nama, di mana diterima, bagaimana cara penerimaan, siapa yang membawa, siapa saksinya semuanya juga ada,” ungkap Elza. Elza menyatakan namanama pejabat yang ada dalam data Nazaruddin masih menjabat baik sebagai pejabat negara, anggota legislatif, petinggi partai maupun pengusaha.
Mendagri Klaim Kekerasan Praja IPDN Menurun Sumedang (Suara NTB) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan kasus kekerasan praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) semakin menurun sejak empat tahun terakhir dengan pemberhentian terhadap 45 praja pelaku kekerasan. “Sejak 2009 hingga saat ini sudah 45 praja kami berhentikan karena kasus pelanggaran berat, kekerasan itu sudah semakin menurun,” kata Mendagri usai memimpin Wisuda IPDN Angkatan XX di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/8). Mendagri mengancam pihak-pihak civitas akademika dan seluruh praja di IPDN untuk menghentikan tindak kekerasan dalam kegiatan orientasi praja baru. Orientasi pendidikan dan kampus terhadap praja baru seharusnya mengutamakan kualitas akademis, pembentukan sikap mental, dan perilaku yang baik. Jika masih ditemukan praktik kekerasan di lingkungan Kampus IPDN, Mendagri menegaskan akan menyelesaikan kasus tersebut ke ranah hukum pidana. “Kalau masih kedapatan, akan kita sidang, bahkan ada yang kami lanjutkan proses hukumnya, pokoknya yang lalai akan kami proses ke hukum,” jelasnya. Selain pemberhentian terhadap praja pelaku pelanggaran berat tersebut, ada juga sanksi penurunan tingkat pendidikan terhadap praja yang melakukan pelanggaran sedang. Penurunan tingkat kasus kekerasan di IPDN juga menyebabkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali hadir dalam upacara pelantikan Pamong Praja Muda IPD Angkatan XX. Ini untuk pertama kalinya sejak 2006 Presiden hadir, waktu karena ada kasus pemukulan praja maka kami minta waktu untuk dibenahi terlebih dahulu,” tambahnya. Upacara Wisuda IPDN Angkatan XX dihadiri oleh Rektor IPDN Suhajar Diantoro, Pelaksana Tugas Rektor IPDN Sadu Wasistiono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan, Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraeni, serta para guru besar IPDN. “Wisudawan yang hadir saat ini berjumlah 1.541 orang yang terdiri atas lulusan Program Diploma IV sebanyak 1.261 orang dengan tiga orang dituda kelulusannya, Program Strata I sebanyak 198 orang dengan tiga orang ditunda kelulusannya, serta Program Pascasarjana Administrasi Pemerintahan Daerah (MAPD) sebanyak 82 orang,” kata Rektor IPDN. Predikat lulusan terbaik untuk Program Diploma IV diberikan kepada Ardi Kasmono dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, untuk Program Strata I diberikan kepada Ayu Ika Sulistyanigrum asal Kabupaten Malang, Jawa Timur, serta untuk Program MAPD diberikan kepada Alfian Lewenussa dari Provinsi Maluku. Rabu (28/8), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan melantik para Pamong Praja Muda tersebut, setelah tiga tahun absen dalam rangkaian acara kelulusan para calon aparat Negara tersebut. (ant/bali post)
(ant/bali post)
BAKN Belum Terima Hasil Audit Proyek Hambalang Jakarta (Suara NTB) – Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Eva Kusuma Sundari menyatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil audit investigasi BPK tentang proyek Hambalang. “Kita belum terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK. Kita minta ke BPK belum dikasih. Malah kita diminta untuk ke pimpinan DPR. Ini aneh, kok sepertinya dirahasiakan,” kata Eva di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Belum diberikannya LHP tersebut, tentunya akan menghambat tugas dari BAKN untuk melakukan analisa dan penelitian audit tersebut. “Kami terhalangi untuk lakukan tugas kedewanan. BAKN kan tugasnya menelaah laporan BPK. Malah seperti tidak boleh untuk melakukan telaahan. Kita sedang kaji alasan mereka bahwa dokumen itu rahasia, kita akan lihat UU KIP,” kata politisi PDI Perjuangan itu. Hal yang sama juga dikatakan oleh anggota Komisi X DPR RI, Zulfadli. “Sampai hari ini belum terima audit BPK soal Hambalang dari pimpinan DPR RI. Sebenarnya, begitu diserahkan, langsung diserahkan ke Komisi X DPR RI,” katanya. Padahal, kata politisi Golkar itu, Komisi X DPR RI akan menggelar rapat intern membahas audit BPK tersebut pukul 14.00 WIB. “Kami jadi bingung, kok pimpinan DPR RI belum teruskan ke komisi X sebagai pihak yang meminta untuk diaudit. Bagaimana mau rapat kalau bahan atau laporan BPK itu belum diterima,” kata politisi Golkar itu. Yang pasti, imbuhnya, Komisi X DPR RI akan tetap menindaklanjuti hasil audit ini. “Jangan sampai pihak-pihak tertentu sengaja menghambat proses penyikapan. Saya tidak menduga macam-macam,” katanya. (ant/bali post)
1. Proyek e-KTP senilai Rp5,8 triliun yang diduga melibatkan Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum, dan anggota Komisi II DPR. 2. Proyek pengadaan pesawat Merpati MA 60 senilai 200 juta dolar AS yang menurut Nazaruddin dananya mengalir ke sejumlah anggota DPR termasuk Bendahara Umum Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Golkar DPR Setya Novanto dan anggota badan anggaran dari PDIP Olly Dondokambey. 3. Proyek gedung pajak senilai Rp 2,7 triliun yang dimenangkan oleh PT Adhi Karya dengan keterlibatan Olly Dondokambey. 4. Proyek PLTU Kalimantan Timur senilai Rp2,3 triliun pada 2010-2011 yang juga dimenangkan oleh PT Adhi Karya. 5. Proyek PLTU Riau senilai Rp 1,3 triliun 6. Proyek Diklat Mahkamah Konstitusi senilai Rp 200 miliar. 7. Proyek pembangunan gedung Mahkamah Konstitusi senilai Rp 300 miliar yang dimenangkan oleh PT Pembangunan Perumahan berdasarkan penunjukkan langsung dengan dugaan tujuh persen uang mengalir ke beberapa anggota Komisi III DPR. 8. Proyek kilang unit refinery unit IV Cilacap senilai 930 juta dolar AS. 9. Proyek simulator SIM yang disebut melibatkan anggota DPR Herman Heri dari PDIP, Bambang Soesatyo dan Aziz Syamsuddin dari Partai Golkar dan Benny K Harman dari Partai Demokrat. 10. Proyek pengadaan fasilitas olahraga di Hambalang senilai Rp 9 miliar. 11. Proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. 12. Proyek pengadaan dan distribusi baju hansip di Kementerian Dalam Negeri yang disebut melibatkan Setya Novanto.
KABUT TEBAL - Landasan Bandara Sultan Syarif Kasim II, Kota Pekanbaru, Riau, terselimuti kabut tebal. (ant/bali post)
Akibat Kabut Asap
Tiga Penerbangan Menuju Pekanbaru Dialihkan Pekanbaru (Suara NTB) – Jadwal kedatangan tiga pesawat milik Maskapai Garuda, Air Asia dan Lion Air dengan tujuan Pekanbaru, Selasa, masing-masing dialihkan ke Bandara Medan, Sumatera Utara, dan Batam akibat kabut asap tebal yang menyelimuti Bandara Sultan Syarif Kasim II hingga menyisakan jarak pandang di bawah 500 meter. “Garuda Indonesia yang berangkat dari Jakarta sekitar pukul 04.30 WIB seharusnya sudah tiba di Pekanbaru pagi ini. Namun karena jarak pandang tidak memungkinkan, terpaksa pilot berinisiatif mengalihkan pendaratan ke Medan,” kata Airport Duty Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Baiquni, kepada Antara di Pekanbaru, Selasa.
Kemudian untuk pesawat Lion Air yang juga berangkat dari Jakarta, kata dia, seharusnya telah tiba di Pekanbaru pada pukul 08.00 WIB, namun akibat jarak pandang di bawah 500 meter, juga terpaksa dialihkan ke Batam, Kepulauan Riau. Sementara untuk pesawat Air Asia yang tadinya telah diberangkatkan dari Medan tujuan Pekanbaru, demikian Baiquni, terpaksa kembali setelah mendapat informasi pekatnya kabut asap di Pekanbaru. “Pengalihan pendaratan untuk tiga pesawat tersebut kemudian menganggu sejumlah jadwal keberangkatan pada pagi hari ini,” katanya. “Hampir seluruh jadwal keberangkatan delayed hingga sampai sekarang belum juga
berangkat. Kondisi ini diakibatkan alam, diharapkan penumpang memahaminya,” kata dia. Baiquni menjelaskan, walau Bandara SSK II Pekanbaru terkepung kabut asap tebal, sejumlah pilot pesawat milik beberapa maskapai juga ada yang nekad melakukan pendaratan pada pagi tadi. Seperti pesawat Air Asia yang berangkat dari Bandung, demikian Baiquni, telah mendarat di Bandara SSK II pada pukul 07.30 Wib. “Kami selaku pengelola bandara hanya berhak atau hanya berkewajiban untuk menginformasikan kondisi di bandara. Sementara semua keputusan kami kembalikan ke maskapai atau pilot masing-masing pesawat,” katanya. (ant/bali post)
DPR akan Tetapkan Moeldoko sebagai Panglima TNI
Eva K. Sundari
Berikut Daftar 12 Proyek yang Disebut Nazaruddin:
Jakarta (Suara NTB) – DPR akan mengambil keputusan penetapan Panglima Tentara Nasional Indonesia dalam rapat paripurna Selasa. , * “Komisi I DPR RI ditugaskan untuk melakukan pembahasan persetujuan mengenai pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI, dan melaporkannya dalam Rapat paripurna DPR RI tanggal 27 Agustus 2013,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. * Dalam melaksanakan tugas tersebut, sambungnya, Komisi I DPR RI telah melakukan rapat intern pada tanggal 19 Agustus 2013 dan rapat memutuskan bahwa pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Agustus 2013. , Dia mengemukakan pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan calon panglima TNI pada tanggal 21 Agustus 2013, Jenderal TNI Moeldoko menyampaikan visi dan misi antara lain tentang inovasi sistem manajemen TNI yang lebih terintegrasi, profesionalisme TNI, dan keutuhan NKRI, dan dilanjutkan dengan tanya jawab/dialog terkait visi dan misi calon panglima TNI. , * Setelah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon panglima TNI, Komisi I DPR RI menyelenggarakan rapat intern yang membahas dan menilai hasil
BK akan Panggil 15 Anggota Komisi X DPR Jakarta (Suara NTB) – Badan Kehormatan (BK) DPR RI akan segera memanggil 15 anggota Komisi X yang disebut diduga terlibat dalam rekayasa proyek Hambalang seperti yang disebutkan dalam laporan audit investigasi Badan Pemeriksa Keuangan tahap II soal proyek tersebut. “Kita tak berlama-lama terkait pelanggaran etika. Segera dipelajari secepatnya. Kalau mengarah ke pelanggaran etika, akan kita proses secepatnya,” kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR RI, Siswono Yudohusodo di Gedung MPR/ DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa. Meski demikian, Badan kehormatan akan berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya terkait kasus ini. “Ini informasi awal yang akan ditindaklanjuti, tapi BK DPR memakai asas praduga tak bersalah. Laporan kalau ada pelanggaran etika, pasti disampaikan ke BK. Kalau pidana ke penegak hukum. Setiap pidana pasti langgar etika,” kata Siswono. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Bambang Wuriyanto mengatakan, pimpinan Fraksi PDIP akan
(ant/bali post)
Siswono Yudohusodo
memanggil anggota Komisi X, Wayan Koster untuk dimintai klarifikasi. “Pimpinan Fraksi PDIP akan panggil yang bersangkutan. Tugas Fraksi melakukan evaluasi dan pembinaan bila ada nama anggotanya yang diduga ikut terlibat,” kata Bambang. Bila terbukti, kata Bambang, maka Fraksi akan melaporkan hal ini ke DPP PDI Perjuangan. “Pimpinan fraksi pasti mengklarifikasi kenapa ada nama Wayan Koster. WK (Wayan Koster) wajib berikan klarifikasi. Hukum terberat adalah penarikan KTA yang otomatis keluar dari partai dan anggota DPR RI,” kata Bambang. (ant/bali post)
Pendatang di Jakarta Naik 12,6 Persen
(ant/bali post)
BERJABAT TANGAN - Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso (kiri) berjabat tangan dengan Jenderal TNI Moeldoko (kanan) dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8). DPR menyetujui pengangkatan calon Panglima TNI, Jenderal TNI Moeldoko menggantikan Laksamana TNI Agus Suhartono. uji kelayakan calon panglima TNI. “Rapat tersebut memutuskan dua hal. Pertama, menyetujui pemberhentian Laksamana TNI Agus Suhartono sebagai Panglima TNI. Dalam hal ini, Komisi I DPR RI memberikan apresiasi atas capaian-capaian dan penilaian
positif terhadap kinerja Panglima TNI,” , katanya. * Kedua, memberikan persetujuan pengangkatan Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI secara musyawarah dan mufakat, sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 272 ayat (1) dan (2). , (ant/bali post)
Jakarta (Suara NTB) – Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta mencatat pendatang baru di Ibu Kota pada 2013 naik sebesar 12,6 persen dibandingkan dengan 2012. “Tahun ini, jumlah pendatang baru sebanyak 54.757 orang, sedangkan tahun lalu jumlahnya hanya 47.832. Berarti mengalami kenaikan sebanyak 6.925 atau 12,6 persen,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Purba Hutapea di Jakarta, Selasa. Berdasarkan hasil pantauan arus mudik dan arus balik Lebaran 2013 yang dilakukan Dukcapil DKI, jumlah arus mudik sebanyak 8.442.205 orang, sedangkan jumlah arus balik mencapai 8.496.962 orang. “Memang jumlah pendatang baru di Ibu Kota pada tahun ini mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, kami akan melakukan pendataan bagi para pendatang baru melalui Operasi Bina Kependudukan (binduk) yang akan digelar 14 hari setelah Lebaran (H+14),” ujar Purba. Dalam operasi tersebut, Purba menuturkan warga diperbolehkan datang ke
Jakarta selama dua minggu. Jika ingin tinggal lebih lama, lanjut dia, harus membawa surat keterangan resmi dengan masa berlaku satu bulan. “Operasi Binduk ini akan mulai kami laksanakan pada pertengahan September 2013. Kami juga melibatkan pengurus Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam operasi tersebut,” tutur Purba. Purba juga mengungkapkan Operasi Binduk akan dilakukan secara reguler, di mana petugas Dukcapil akan kembali mendatangi rumahrumah permanen, kontrakan atau kos-kosan untuk melakukan pendataan ulang. Dukcapil DKI mengimbau para pendatang baru untuk selalu mematuhi dan mengikuti segala aturan kependudukan yang berlaku di Jakarta. Jika tidak dipatuhi, Purba menambahkan akan dikenakan denda seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yakni denda senilai Rp100.000 hingga Rp20 juta dan sanksi kurungan mulai dari sepuluh hingga 60 hari. (ant/bali post)
Rabu, 28 Agustus 2013
TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257
HTI akan Jawab Kebutuhan Bahan Bakar Omprongan Petani Tembakau Praya (Suara NTB) PT. Sadhana Arifnusa telah membuat desain alternatif bahan bakar omprongan bagi para petani tembakau, khususnya yang menjadi binaannya. Pasca diberlakukannya pencabutan penggunaan bahan bakar minyak tanah tahun 2008 lalu, Hutan Tanaman Industri (HTI) dikembangkan guna menjawab kegelisahan para petani tembakau sejak saat itu. Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, didampingi beberapa Kepala Dinas dan Pejabat Struktural lingkup Pemprov NTB, Selasa (27/8) kemarin menggelar kunjungan langsung, meninjau dua lokasi yang saat ini diberdayakan dan dijadikan pilot project oleh PT. Sadhana Arifnusa, diantaranya Training Farm Puyung dan Hutan Tanaman Industri (HTI) Mangkung, Lombok Tengah. Training Farm Puyung merupakan lahan seluas 52,5 hektar yang menjadi aset Pemprov NTB, oleh PT. Sadhana Arifnusa dijadikan pusat pelatihan lapangan bagi petani yang merupakan
kerjasama bersama Dinas Perkebunan Provinsi NTB yang menjadi laboratorium uji teknologi virginia untuk produktivitas, mutu dan efisiensi, varietas benih hibrida, pertanian terintegrasi padi, kambing, ayam dan untuk percontohan tungku bahan bakar terbaharukan (pohon turi). Dilokasi ini, selain dikembangkannya tembakau virginia secara profesional, peternakan ayam dan kambing menjadi bagian yang dianggap paling penting. Sistemnya, PT. Sadhana Arifnusa melakukan pengembangbiakan dari petelur, pengeraman dan penetasan untuk peternakan ayamnya, serta melakukan pengawinan untuk peternakan kambingnya. Selanjutnya, bibit ayam dan kambing ini kemudian dikelola secara bersama-sama dengan petani binaannya untuk dikembangbiakkan kembali. Artinya selama masa jeda beberapa bulan sebelum musim tanam tembakau, petani binaan dapat mengembangkan hasil-hasil peternakannya untuk kepentingan bisnis.
(Suara NTB/bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi berdialog dengan salah satu perwakilan Managemen PT. Sadhana Arifnusa tentang hasil peternakan ayam secara terintegrasi di Training Farm Puyung.
Hal inilah yang dipaparkan, manajemen PT. Sadhana kepada Gubernur pada kunjungan kemarin. Menyusul peninajuan langsung HTI di Mangkung, pada kawasan pengembangan hutan ini, 180 hektarnya disulap menjadi area penanaman berbagai jenis pohon akasia, sengon, jati putih dan imba. Kawasan yang dulunya kering kerontang kini berubah menjadi daerah hijau, bahkan masyarakat disekitarnya diinformasikan tak kesulitan untuk air sumur. Hampir satu juta pohon yang ditanam dikawasan HTI ini, dalam 3,5 tahun kedepan akan menjadi alternatif bagi para pengomprong tembakau, dimana kayu-kayu yang ditanam disana disiapkan untuk bahan bakar omprongan. Sehingga, petani tak akan kesulitan. Gubernurpun mendorong agar Training Farm Puyung dan kawasan HTI di Lombok Tengah ini bisa dikembangkan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. (bul/*)
(Suara NTB/bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi bersama beberapa Kepala Dinas dan Pejabat Struktural lingkup Pemprov NTB didampingi Manajemen PT. Sadhana Arifnusa saat melakukan kunjungan ke Training Farm Puyung dan kawasan HTI Mangkung Lombok Tengah.
(Suara NTB/bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi bersama Kepala Dinas Perkebunan NTB, Hj. Hartina bersama Manager PT. Sadhana Arifnusa, Koeswanto saat meninjaupengembanganpeternakanterintegrasidiTrainingFarmPuyung.
(Suara NTB/bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi meninjau lokasi peternakan kambing terintegrasi di Training Farm Puyung.
(Suara NTB/bul)
(Suara NTB/bul)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi meninjau lokasi penanaman tembaku Virginia di Training Farm Puyung.
Dua Warga Kolombia Berencana Membunuh Presiden Venezuela Karakas Menteri Dalam Negeri Venezuela Miguel Rodriguez Torres mengatakan dua warga Kolombia telah ditangkap dan mereka mengaku berencana membunuh Presiden Nicolas Maduro. Rodriguez mengatakan pada satu taklimat, Senin, kedua tersangka tersebut —Victor Johan Gueche Mosquera (22) dan Erick Leonardo Huertas Rios (18)— adalah anggota gerombolan penjahat yang beroperasi di luar Kolombia. Mereka memasuki Venezuela secara tidak sah pada 13 Agustus. “Mereka telah ditemukan, kami memiliki cukup bukti mengenai bagaimana mereka masuk, tempat mereka masuk, berapa mereka dibayar dan misi yang mereka emban,” kata Rodriguez. Rodriguez kemudian merinci keterangan yang dikumpulkan mengenai kedua tersangka, dan mengatakan mereka anggota gerombolan yang namanya diambil dari nama pemimpin geng Oscar Alcantara Gonzalez —yang dikenal dengan nama Gancho Mosco dan menjalani hukuman seumur hidup karena merekrut anak nakal di bawaa umur untuk melakukan pembunuhan dan penyelundupan narkotika.
Menurut Rodriguez, kontak Alcantara di Venezuela —yang diidentifikasi sebagai Alejandro Caicedo— membantu kedua tersangka tersebut melakukan perjalanan dari Ibu Kota Kolombia, Bogota, ke Kota Cucuta di perbatasan, demikian laporan Xinhua. Dari sana, mereka memasuki Venezuela melalui Tachira Barat-daya, dan pergi lewat darat ke Valencia, Ibu Kota Negara Bagian Carabobo di bagian utara-tengah Venezuela. Di Valencia, seorang pria Venezuela yang bernama Carlos Salcedo membantu mereka menyewa kamar hotel di sepanjang Jalan Raya Pan-Amerika. Saat ditangkap, kata menteri tersebut, kedua warga negara Kolombia itu memiliki dua senjata laser-penglihatan dan amunisi, karung yang berisi 10 seragam militer Venezuela dan satu gambar Presiden Maduro serta Presiden Majelis Nasional, Diosdado Cabello. Kedua tersangka mengakui saat diinterogasi bahwa mereka mendapat perintah untuk membunuh Presiden Maduro, kata Rodriguez. (ant/bali post)
Gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi meninjau langsung perkembangan kawasan HTI yang dikelola PT. Sadhana Arifnusa di Mangkung, Lombong Tengah.
Indonesia Kecam Penggunaan Senjata Kimia di Suriah New York Pemerintah Indonesia mengecam penggunaan senjata kimia yang telah mengakibatkan jatuhnya korban warga sipil yang tidak berdosa di Suriah. Sikap pemerintah itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa ketika ia mengadakan pertemuan dengan Wakil Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, Jan Eliasson, di Markas Besar PBB, New York, Senin. “Masyarakat internasional tidak dapat membiarkan semakin memburuknya situasi di Suriah. Jika terbukti, peng-
gunaan senjata kimia menandai titik terendah dalam konflik di Suriah,” kata Menlu dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Antara dari Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York. Marty menegaskan bahwa masyarakat internasional harus memberikan tekanan agar pelaku pengguna senjata kimia diadili. “Kita perlu memberikan dukungan kepada upaya investigasi PBB atas dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah dan masyarakat internasional perlu memastikan agar pelaku tindakan tidak berperikemanusiaan tersebut mempertanggungjawabkan perbuatannya,” katanya. Sementara itu, seperti yang diungkapkan pusat media PBB di New York, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang sedang melakukan kunjungan di Seoul, Korea Selatan - mengatakan bahwa tim pemeriksa PBB yang menjalankan penyelidikan atas kemungkinan penggunaan senjata kimia di Suriah telah mulai menjalani hari pertama tugas mereka itu di wilayahwilayah pedesaan Damaskus yang menjadi tempat dugaan insiden senjata kimia terjadi. Tim tersebut mewawancarai para saksi mata, orang-orang yang selamat dari insiden serta para dokter. Tim pemeriksa juga mengumpulkan berbagai sampel, demikian dikatakan Ban seperti dikutip oleh pusat media PBB. Seperti yang dilaporkan
media internasional, 355 orang tewas secara hampir bersamaan di Suriah pada pekan lalu dengan menunjukkan gejala-gejala “neurotoksik”, demikian menurut Doctors Without Borders. Laporan itu muncul tidak lama setelah kubu oposisi menuduh pemerintahan Bashar al-Assad melancarkan serangan gas kimia beracun di bagian Timur dan Barat Daya Damaskus dan menyebabkan 1.300 tewas. Dalam pertemuannya dengan Wakil Sekjen PBB, Senin, Menlu Marty kembali menegaskan perlunya peran utama PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam menyelesaikan berbagai situasi yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Selain membahas masalah Suriah, Wakil Sekjen Eliasson melalui Marty menyampaikan penghargaan kepada Indonesia atas peranannya di kawasan Asia Pasifik serta dalam pembahasan pembangunan global pasca 2015. Sebelumnya, pada akhir pekan lalu di Markas Besar PBB, New York, Menlu Marty juga menemui Presiden Dewan Keamanan, Dubes Maria Cristina Perceval, untuk membahas dan menyampaikan harapan Indonesia agar DKPBB memikul mandatnya untuk menciptakan keamanan dan perdamaian internasional menyangkut perkempbangan yang saat ini bergulir di wilayah Timur Tengah, khususnya Suriah, Mesir dan Palestina. Italia, Senin, mengatakan bahwa rezim Suriah telah mencapai “kondisi yang tidak mungkin kembali ke keadaan
semula atau telah melampaui batas” namun menekankan jika setiap reaksi internasional harus diputuskan secara multilateral, menurut pejabat pemerintah. Perdana Menteri Enrico Letta, wakilnya dan beberapa menterinya, termasuk Menteri Luar Negeri Emma Bonino, bertemu di Roma untuk membahas sikap Italia terhadap krisis Suriah. Pihak barat telah meningkatkan retorika menyusul laporan atas serangan menggunakan bahan kimia mematikan di luar Damaskus pada 21 Agustus, yang dipersalahkan pada rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad. “Kutukan tegas pada rezim Bashar al-Assad sudah bulat, serta pendapat bahwa ia telah melewati titik yang tidak mungkin kembali seperti semula,” kata seorang pejabat pemerintah Italia yang tidak disebutkan namanya setelah pertemuan. Amerika Serikat dan sekutunya Prancis dan Inggris telah semakin mengisyaratkan kemungkinan dilakukannya tindakan militer tetapi Bashar memiliki dukungan dari dua anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang lainnya, Rusia dan Cina. “Harapan kami adalah bahwa solusi dicapai dalam kerangka multilateral,” kata pejabat itu sebagaimana dikutip AFP, menambahkan bahwa Italia telah terlibat dalam konsultasi dengan mitra baratnya atas masalah ini. Inggris dan Prancis telah menyarankan bahwa reaksi internasional terhadap dugaan penggunaan senjata kimia di Suriah mungkin dilakukan tanpa dukungan penuh PBB. (ant/bali post)