Snt28082015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 143 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

JUMAT, 28 AGUSTUS 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Kasus DBHCHT

Penyidik Fokus ke Rehab Rumah Mataram (Suara NTB) Keterangan enam Lurah di Kota Mataram masih didalami, terkait aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Saat ini kasus tersebut penyelidikannya, fokus pada aliran dana ke bantuan rehab rumah. Sementara mengenai tersangka, Kejaksaan masih belum mengungkapkannya.

Menjawab Suara NTB, Kajati NTB Martono, SH, MH mengaku belum mendapat laporan utuh dari tim penyidik, terkait perkembangan kasus ini. Tapi dari informasi terakhir, enam Lurah di Kota Mataram sudah dimintai keterangan. ‘’Sekarang fokus kami kasus ini ke bantuan re-

hab rumah itu,’’ katanya, Kamis (27/8).

Soal teknis bagaimana pemeriksaan saksi-saksi, masih terus diproses tim penyidik Pidsus. Pada akhirnya nanti, akan ada laporan masuk ke pihaknya, untuk dievaluasi perkembangannya.

Bersambung ke hal 15

Lurah Tidak Tahu Perbaikan RTLH dari DBHCHT KEJAKSAAN Tinggi (Kejati) NTB terus mengembangkan kasus dugaan aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Salah satunya dengan mengumpulkan keterangan dari sejumlah Lurah dan Ketua Kelompok. Dari hasil pengembangan Lurah tidak mengetahui perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) itu bersumber dari DBHCHT. Demikian disampaikan mantan Lurah

Dayen Peken, Zarkasy, Kamis (27/8).

Tahun 2013 katanya, Kelurahan Dayen Peken mendapat jatah RTLH itu 20 unit tersebar di masing - masing lingkungan. Perunit diberikan bantuan material Rp 5 juta, tapi dipotong Rp 250 ribu sebagai biaya operasional. Artinya, warga mendapatkan Rp 4.750.000 dalam bentuk bahan material.

Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/ars)

REHAB RUMAH - Kaling Dayen Peken, Hasan Al Doa, menunjukkan rumah yang direhab lewat program bantuan Pemprov NTB yang sumbernya dari DBHCHT. Dokumen anggaran bantuan ini, ditelisik Kejati NTB.

Gubernur Ajukan Permohonan Pemda Kesulitan Bantuan Hujan Buatan Tertibkan Lahan Ditelantarkan Investor TO K O H Lurah Harus Kooperatif SEKDA Kota Mataram, Ir. HL. Makmur Said, MM., meminta enam lurah yang diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, terkait aliran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) untuk rehab rumah tak layak huni agar kooperatif. ‘’Iya, kami minta lurah ini ngomong apa adanya dan kooperatif saja,’’ kata Sekda.

Makmur Said sebelumnya tidak mengetahui ada anak buahnya diperiksa oleh Kejaksaan, karena belum me1234567890123456789012345 nerima laporan.

1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345 Bersambung ke hal 15 HL. Makmur Said 1234567890123456789012345 1234567890123456789012345

Mataram (Suara NTB) Pemda mengaku kesulitan menertibkan lahan yang terindikasi ditelantarkan oleh investor di daerah. Pasalnya, butuh koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memiliki kewenangan untuk mencabut izin Hak Guna Usaha (HGU) maupun Hak Guna Bangunan (HGB) yang ditelantarkan investor.

“Untuk memastikan tanah itu telantar ranahnya BPN. Hanya pertanahan yang boleh, bukan pemda. Makanya kita harus bersinergi dengan BPN. Sementara kendala mereka pada persoalan anggaran yang minim,” tutur Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika

dikonfirmasi di Mataram, Kamis (27/8) siang kemarin.

Dikatakan, jika ada lahan yang terindikasi ditelantarkan oleh investor, maka BPN memberikan surat teguran pertama, kedua dan ketiga.

Namun, terkadang pemda sering dikibuli oleh investor.

Hanya dengan membangun pintu gerbang atau membangun tembok keliling lahan yang dulunya terindikasi telantar tetapi karena ada aktivitas pembangunan tidak lagi menjadi telantar.

Sehingga, kata Dirjaharta, hal itulah yang akan dibahas bersama seluruh stakeholders terkait terutama BPN. Supaya ada satu bahasa mengenai lahan terindikasi telantar.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengajukan permohonan bantuan hujan buatan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengamankan kondisi tanaman pangan baik padi, jagung dan kedelai dari ancaman gagal panen. Surat Gubernur dengan Nomor 520/ 250/Distan TPH tertanggal ditandatangani pada 26 Agustus ditujukan kepada Kepala BNPB dengan tembusan Menteri Pertanian dan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Jakarta.

Dalam surat itu, gubernur memaparkan, dampak perubahan iklim yang memicu kekeringan di Indonesia seluas 110.000 hektar. Sementara kondisi kekeringan di NTB, Bersambung ke hal 15

(ant/Bali Post)

SIAPKAN HUJAN BUATAN - Prajurit TNI AU memeriksa Konsul Mekanisasi Seeding sebagai bagian upaya Teknologi Modifikasi Cuaca atau hujan buatan dengan pesawat CN295 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (25/8).

Kementerian Pertanian bersama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), BNPB, BMKG dan TNI AU melakukan teknologi modifikasi cuaca guna menanggulangi bencana kekeringan di berbagai wilayah seperti di Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB dan NTT.

Pendaftaran AMAN dan SAHAJA Segera Diverifikasi

KPU Belum Jamin Pilkada Kota Mataram Serentak

(Suara NTB/dok)

(Suara NTB/cem)

SOSIALISASI - Komisioner KPU saat memaparkan tahapan pilkada saat sosialisasi di Mataram, Kamis (27/8).

Mataram (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram, akan melakukan verifikasi terhadap persyaratan pendaftaran pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman, SH - Drs. Jana Hamdiana). KPU tidak menjamin Pilkada Kota Mataram dilakukan serentak 9 Desember mendatang, karena bisa saja salah satu pasangan calon tidak lulus diverifikasi atau tes kesehatan.

Demikian disampaikan, Ketua KPU Kota Mataram, H. Ainul Asikin usai sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan tahapan Pilkada di Mataram,

Kamis (27/8).

Jika nantinya hasil verifikasi dan tes kesehatan, ternyata salah satu calon tidak memenuhi syarat maka dipastikan Pilkada akan ditunda tahun 2017 mendatang. ‘’Kami ndak berani jamin, karena bisa saja nanti ada yang gugur dites kesehatan dan verifikasi,’’ ujarnya.

Untuk tahapan Pilkada dilakukan pemangkasan, karena sebelumnya KPU telah memutuskan menunda Pilkada sebelum adanya putusan sengketa.

Salah satu tahapan dipangkas yakni tahapan kampanye, dimana sebelumnya dilaksanakan selama tiga bulan tapi dipangkas dua minggu. Pemangkasan

ini untuk mengefisiensikan anggaran. ‘’Tahapan kampanye seharusnya 27 Agustus tapi diundur 17 September,’’ sebutnya.

Sosialisasi yang dimulai sekitar pukul 09.25 wita itu, dihadiri oleh pengurus parpol, tokoh agama, tokohmasyarakat,pemerintahdaerah, DPRD dan unsur TNI - Polri.

Dalam diskusi yang disampaikan Komisioner KPU NTB, Agus menjelaskan bahwa norma dilaksanakan oleh KPU Kota Mataram melaksanakan rekomendasi hasil sengketa oleh Panwaslu.

Cara pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan surat KPU RI nomor 502, dimana salah satu poinnya, Bersambung ke hal 15

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

Beri Tanda Pengenal PEMERINTAH Pusat rencananya akan mengambilalih pengelolaan Terminal Mandalika. Pengambilalihan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah terkait terminal tipe A dan akan dikelola oleh Dirjen Perhubungan Darat.

Menanggapi hal itu, Camat Sandubaya, Lalu Syamsul Adnan mengatakan persoalan ambil alih itu menjadi kewenangan Dinas Perhubungan Kota Mataram, meskipun masuk dalam wilayah kerja Kecamatan Sandubaya.

Yang terpenting menurutnya, persoalan keamanan (Suara NTB/cem) terminal harus jadi prioriLalu Syamsul Adnan tas. “Nah, kalau itu sepenuhnya jadi kewenangannya Dishub,” kata Syamsul ditemui Kamis (27/8).

Terminal Mandalika ujarnya, akses pintu masuk masyarakat dari luar daerah. Artinya, penumpang turun dari Bandara Internasional Lombok (BIL) ketika masuk memiliki kesan menarik terhadap Kota Mataram.

Sejauh ini, calon penumpang selalu resah akibat keberadaan calo tiket. Keresahan masyarakat berulangkali dikoordinasikan SPSI, agar menertibkan atau paling tidak diberikan tanda pengenal bagi pekerja di terminal. Sehingga, calon penumpang bisa membedakan mana calo dan petugas tiket.

Selain itu memudahkan keamanan. “Kita sudah koordinasikan soal itu,” tandasnya.

Ia menambahkan, dalam terminal disiapkan pos pantau polisi, dengan harapan keamanan dan ketertiban di terminal terjaga.

Paling berat dan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) masalah pedagang kaki lima (PKL). Pemerintah telah menyiapkan lapak bahkan mengundi pedagang bisa berjualan di dalam. Karena alasan kurangnya pembeli, sehingga pedagang memilih berjualan di luar kemudian terkesan semrawut.

Untuk penataan PKL dikomunikasikan dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram. Dan diharapkan segera dicarikan solusi.

Karena Terminal Mandalika sebagai salah satu barometer atau pintu masuk di Kota Mataram, diharapkan penataan bisa dilakukan. Salah satunya, dengan penataan taman sehingga efek domino dapat dirasakan baik oleh penumpang maupun pedagang. (cem)

SUARA MATARAM

Halaman 2

Warga Dua Desa di Lobar Tuntut Jalan Harus Diaspal Tahun Ini Mataram (Suara NTB) Warga dua desa di Lombok Barat yaitu Desa Lelede dan Banyumulek menuntut perbaikan jalan kepada Pemkot Mataram karena dua desa tersebut merupakan daerah perlintasan yang dilalui armada pengangkut sampah Dinas Kebersihan Kota Mataram setiap hari pada saat membuang sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kebon Kongok. Warga dua desa ini disampaikan Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan Lombok Barat, H. Lalu Winengan, Kamis (27/8) ditemui di Kantor Walikota Mataram menuntut jalan harus diaspal tahun ini.

“Masyarakat menuntut tahun 2015 jalan tersebut harus diaspal,” cetusnya. Setelah adanya kesepakatan antara Pemkot Mataram dan Pemkab Lombok Barat, Winengan mengatakan pi-

haknya kemudian melakukan sosialisasi kepada warga di dua desa tersebut dengan melibatkan Camat.

Persoalan ini disampaikannya adalah persoalan cukup lama dan ia mengapresiasi lang-

kah Penjabat Walikota Mataram yang langsung turun ke lapangan menyelesaikan persoalan ini. Warga menuntut perbaikan jalan harus segera dilaksanakan karena jalur tersebut merupakan jalur pari-

FASILITAS publik yang dibangun Pemkot Mataram namun masih mangkrak hingga saat ini, menjadi sorotan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Syamsul Bahri, SH. Diantaranya adalah MWP (Mataram Water Park) dan dan THR Loang Baloq yang rencananya akan dijadikan ruang terbuka hijau.

Untuk memfungsikan kedua fasilitas itu, akunya, memang tidak terlepas dari anggaran. ‘’Jangan hanya wacana digaungkan, tidak melihat pos-pos anggaran ditempatkan di mana.

(Suara NTB/fit) Karena di Kota Mataram Syamsul Bahri ini banyak kegiatan untuk hajatan masyarakat. Untuk infrastruktur maupun penerangan jalan,’’ terang Syamsul. Apalagi dalam suasana Pilkada seperti sekarang ini, lanjutnya, muatan politiknya sangat tinggi terkait anggaran.

Mengenai pengelolaan Loang Baloq pascaditinggal PT.MMS (Mas Murni Sejahtera) yang menurut eksekutif akan dikelola sendiri, akan dipertanyakan oleh Komisi III, sejauh mana progresnya. Sedangkan mengenai MWP, menurut Syamsul memang sudah terkesan keliru dari awal. ‘’Jangan mendesain sesuatu itu, besar pasak daripada tiang,’’ cetusnya.

Untuk rehab MWP yang dianggarkan tahun 2015 senilai Rp 200 juta, dinilai sia-sia. ‘’Untuk ongkos saja tidak cukup,’’ imbuhnya. Syamsul mencontohkan rehab ruangan teater di Taman Budaya NTB, menelan anggaran sampai Rp 5,2 miliar. ‘’Kalau Rp 200 juta – Rp 500 juta, sia-sia. Idealnya di atas Rp 1 miliar. Itu baru ada niat baik dari Pemkot, tidak setengahsetengah,’’ katanya.

Politisi Nasdem ini berharap Bappeda Kota Mataram melihat langsung ke lokasi, baru membagi anggaran rehab. Ia menyayangkan mangkraknya MWP karena itu adalah simbol fasilitas olahraga. Terlebih pembangunan MWP telah menelan anggaran yang cukup besar lantas tidak berfungsi sampai sekarang. ‘’Setelah jadi, MWP ini tidak pernah difungsikan,’’ sesalnya.

Kalaupun kurang syarat kedalaman kolam untuk standar nasional tidak terpenuhi, mestinya Pemkot Mataram segera menempuh solusi lain. Supaya, ada PAD yang bisa menunjang untuk Kota Mataram. Sayangnya, antara perencanaan dengan teknis pelaksanaan di lapangan tidak sinkron. ‘’Yang satu menganggarkan Rp 200, teknisnya di lapangan, anggaran itu tidak sesuai kebutuhan,’’ ujarnya.

Untuk itu, Komisi III mendorong Pemkot Mataram mengangarkan dalam APBD 2016 untuk rehab MWP sehingga bisa menjadi sumber PAD baru bagi Kota Mataram. (fit)

cana memperpanjang kontrak.

Seperti diberitakan sebelumnya Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani mengatakan persoalan rencana penutupan jalan tersebut telah dikomunikasikan pihaknya. Pemkot Mataram juga telah menganggarkan bantuan hibah untuk perbaikan jalan melalui APBD Perubahan Kota Mataram 2015 yang masih dalam pembahasan.

Plt Bupati Lombok Barat juga disampaikan Selly sanggup memperpanjang kontrak kerjasama pemanfaatan Kebon Kongok sebagai TPA dengan Pemkot Mataram. (ynt)

Pemkot akan Tempatkan ”Incenerator” Berkapasitas Besar

(Suara NTB/cem)

DRAINASE - Pelebaran jalan di kawasan Cakranegara berimbas pada penyesuaian drainase primer di sepanjang Jalan Panca Usaha. Seperti tampak pada gambar, saluran drainase juga dimundurkan untuk mendukung upaya pelebaran jalan tersebut.

Pengelolaan MWP

Anggarkan Rehab MWP

wisata, mengingat Banyumulek adalah sentra kerajinan gerabah yang sering dikunjungi wisatawan asing dan domestik.

Kontrak kerjasama Pemkot Mataram dengan Pemkab Lombok Barat terkait pemanfaatan Kebon Kongok sebagai TPA akan berakhir Bulan Desember mendatang. Untuk menyelesaikan persoalan ini, beberapa hari lalu Penjabat Walikota Mataram bertemu langsung dengan Plt Bupati Lombok Barat, H. Fauzan Khalid. Rencananya kedua belah pihak akan kembali bertemu dan membahas persoalan ini karena kemungkinan ada ren-

Penjabat Walikota Mataram Buka Peluang untuk Investor Mataram (Suara NTB) Mataram Water Park (MWP) yang merupakan aset Pemkot Mataram masih mangkrak sampai saat ini. Untuk itulah Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si membukan peluang untuk para investor yang ingin mengelola aset yang berlokasi di Jalan Udayana tersebut. “Kita buka kembali peluang untuk investor,” ujarnya.

Pengelolaan MWP oleh investor ditegaskan Selly harus menguntungkan Kota Mataram. Ia menyatakan karena dirinya berstatus sebagai Penjabat Walikota, ia belum berani melakukan lobi kepada calon investor. Namun jika ada yang berminat, ia menegaskan tidak akan membebankan fee kepada para investor.

“Saya sudah tantang kalau ada yang berniat membangun

(MWP) silahkan dan saya bilang tidak ada fee,” jelasnya.

Dengan pengelolaan yang baik, MWP bisa memberikan nilai tambah untuk Kota Mataram.

Jika aset tersebut yang sedianya dihajatkan sebagai pusat pelatihan olahraga atlet renang tak bisa dilaksanakan, maka MWP bisa dikomersilkan.

“Kalau ada investor sekarang yang datang, saya mau transparan. Yang penting dia punya profit. Kalau sharing dengan kota, kenapa tidak.

Kalau ada orang daerah yang mampu, silahkan bangun,” jelasnya. Selain membuka peluang untuk investor dalam mengelola MWP, Selly mengatakan pihaknya juga membuka peluang bagi investor yang ingin mengelola kota tua Ampenan. “Kalau ada investor yang mau menata kota tua Ampenan, kita tantang,”

ujarnya.

Saat Kota Mataram masih berada di bawah kepemimpinan H. Ahyar Abduh dan H. Mohan Roliskana, keberadaan MWP juga belum bisa dikelola. Saat itu Pemkot Mataram belum menemukan investor yang tepat untuk pengelolaan MWP. Gagalnya pembangunan Mataram Sunset Beach (MSB) dan eks Pelabuhan Ampenan karena ditinggal investor menjadi pelajaran berharga bagi Pemkot Mataram. Pemkot Mataram menginginkan MWP dikelola dan ditata secara menyeluruh, tidak hanya bagian kolam renang, tapi juga disertai dengan penataan kawasan sekitarnya sehingga terintegrasi. Namun konsep yang ditawarkan beberapa investor tidak ada yang sesuai dengan keinginan Pemkot Mataram sehingga dibiarkan mangkrak. (ynt)

Foto Beredar di Media Sosial

Winengan Ancam Laporkan Staf Humas Pemkot Mataram Mataram (Suara NTB) Foto Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani yang sedang memegang wajah Kepala Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan Lombok Barat, H. Lalu Winengan saat berkunjung ke Pemkab Lombok Barat beredar di media sosial. Penjabat Walikota pada Selasa (25/8) lalu berkunjung ke Pemkab Lombok Barat bertemu dengan Plt Bupati untuk membahas persoalan TPA Kebon Kongok. Terkait foto ini, Winengan mengancam akan melaporkan staf Humas Pemkot Mataram yang diduga memotret dan menyebarkan foto tersebut.

(Suara NTB/ist)

H. Lalu Winengan Demikian disampaikan Winengan saat berkunjung ke Kantor Walikota Mataram, Kamis (27/8). “Kalau tidak segera dihapus akan saya laporkan ke Polda NTB,” cetusnya. Ia pun telah meminta kepada Sekda Kota

Mataram agar segera memerintahkan staf yang mengunggah foto tersebut di media sosial untuk menghapusnya. “Kalau masih beredar, saya tuntut,” imbuhnya.

Winengan menyampaikan pihaknya juga sudah meminta kepada Kepala Bagian (Kabag) Humas dan Protokoler agar meminta anak buahnya yang diduga memotret dan mengunggah foto untuk meminta maaf.

Foto tersebut menurutnya merusak nama baiknya dan Penjabat Walikota Mataram. “Beliau (Penjabat Walikota) bisa dicitrakan kasar. Padahal saya dengan beliau biasa,” ujarnya.

Tidak hanya dirinya yang marah dengan tersebarnya foto tersebut, Winengan juga mengklaim rekannya yang sesama berada di dalam organisasi Nahdatul Ulama (NU) juga marah dengan tersebarnya foto tersebut. Ia pun langsung melakukan klarifikasi terkait foto itu. Informasi adanya foto tersebut juga didapatkan dari rekannya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Kota Mataram berencana untuk menempatkan mesin pengolah sampah (incenerator) di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Kebon Kongok, Lombok Barat.

Selama ini Pemkot Mataram membuang sampah ke kawasan tersebut dan rencana ini sebagai salah satu upaya Pemkot Mataram untuk mengurangi gunungan sampah di tempat tersebut.

Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si menyampaikan harus ada solusi bagaimana mengurangi gunungan sampah di TPA Kebon Kongok. “Harus ada pengolahan sampah dan kita membuat proposal meminta bantuan ke Pemprov NTB untuk pengadaan incenerator dengan kapasitas besar,” terangnya.

Selain mengatasi gunungan sampah di Kebon Kongok, Selly juga mengatakan pentingnya pemilahan dan pengolahan sampah yang dimulai dari lingkungan terkecil seperti rumah tangga. “Pemilahan sampah organik dan anorganik harus dimulai dari rumah tangga,” ujarnya. Pihaknya juga berencana menempatkan incenerator kapasitas kecil di setiap pasar tradisional sehingga sampah-sampah dari pasar tersebut bisa diolah sebelum dibuang ke TPA. Sehingga jum-

lah sampah yang dibuang ke TPA bisa diminimalisir.

“Sebelum diantar ke TPA sudah selesai (pengolahannya) dengan incenerator kapasitas kecil sehingga tidak merusak lingkungan,” cetusnya. Setiap pasar sambung Selly diupayakan memiliki satu unit incenerator. Saat ini pihaknya sedang merancang rencana tersebut.

Pengadaan incenerator ini akan dilaksanakan pada tahun 2016 dengan bantuan dari Pemprov NTB. Selain meminta bantuan kepada Pemprov NTB, Pemkot Mataram juga akan bekerja sama dengan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Haramain, Narmada, TGH. Hasanain untuk pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos.

Selain itu pihaknya juga akan bekerja sama dengan salah satu kelompok yang aktif melakukan daur ulang sampah menjadi produk berkualitas.

Sampah menurutnya merupakan sumber uang jika diolah dengan baik karena sampah memiliki nilai tambah. “Perlu ada kreativitas untuk daur ulang,” jelasnya.

Untuk membersihkan Kota Mataram dari sampah, Selly mengatakan telah membuat pilot project yang fokusnya dimulai dari Kecamatan Sandubaya. (ynt)

Penjabat Walikota akan ’’Bersih-bersih’’ Birokrasi Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani rupanya tidak mainmain dengan janji memutasi sejumlah pejabat lingkup Pemkot Mataram yang dinilai tidak mampu bekerja. Sejumlah daftar nama pejabat eselon II dan III telah dikantonginya.

Yang menjadi sorotan saat ini, pejabat atau pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat politik praktis. Disamping itu, ada sebagian besar nama eselon II dan III yang dinilai tidak mampu bekerja. “Pokoknya ibu akan lakukan bersih-bersih,” kata Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani, M.Si., yang dikonfirmasi, Kamis (27/8).

Dipertegas apakah bersihbersih berkaitan dengan rencananya mutasi sebelum Pilkada, Selly menjawab dengan senyum dan mempersilahkan wartawan mengartikan apa

maksudnya tersebut. “Silahkan diartikan saja,” ujarnya.

Bersih-bersih birokrasi (pejabat, red) dipastikan segera direncanakan pascaperingatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Mataram ke - 22 tanggal 31 Agustus.

Selly menegaskan mutasi yang akan dilakukan sesuai kinerja. Disamping itu, dia melihat PNS yang terbukti terlibat dalam aktifitas politik, mendukung secara terbuka pasangan calon kepala daerah akan dimutasi. Yang paling jadi sorotan Lurah dan Camat yang tidak bisa bekerja sama dan terlibat politik dipastikan akan dimutasi.

Sejauh ini, Selly tidak menyebutkan Camat dan Lurah mana yang akan dimutasi.

Sebelum memutasi, mantan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTB ini akan melakukan evaluasi terhadap kinerja jajarannya di lingkup Pemkot Mataram. (cem)

HUT Kota Mataram Siap 95 Persen Mataram (Suara NTB) Kota Mataram akan genap berusia 22 tahun tanggal 31 Agustus nanti. Persiapan hari ulang tahun diklaim telah siap 95 persen.

Ketua Panitia HUT Kota Mataram, HM. Kemal Islam menyebutkan, persiapan perayaan HUT Kota Mataram telah siap 95 persen. Pasalnya, seluruh persiapan dikerjakan oleh seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD). “Alhamdulillah, sudah 95 persen karena kita kerjakan keroyokan,” kata Kemal di Kantor Walikota, Kamis (27/8).

Tiga agenda diselenggarakan nantinya, pelaksanaan apel, lomba - lomba seperti gerak jalan, tenis meja dan lain sebagainya sebagai bentuk kemeriahkan. Terakhir, pesta rakyat. Untuk pesta rakyat sebelumnya dilaksanakan di halaman Kantor Walikota, tapi kali di pusatkan di lapangan Bumi Gora Udayana.

Sementara 5 persen lainnya disebutkan Kemal, kegiatan tidak terduga sehingga

perlu diantisipasi. Selain kegiatan dipusatkan di Kota Mataram, masing - masing kecamatan dan kelurahan diserahkan sepenuhnya ke camat dan lurah. “Sebagian lomba telah digelar di kelurahan dan sepenuhnya kita serahkan ke pak Camat dan Lurah” paparnya.

Tahun ini, pihaknya melibatkan siswa di Kota Mataram pada agenda gerak jalan santai. Ini maksudkan menanamkan nilai wawasan kebangsaan.

Sedangkan informasi dihimpun Suara NTB, rangkaian HUT Kota Mataram tidak bisa dilaksanakan karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tidak memiliki anggaran untuk membiayai lomba. Tertundanya rangkaian ini karena APBDP belum ketok.

Kemal menambahkan, bisa saja lomba-lomba meriahkan HUT Kota Mataram dilaksanakan usai hari ulang tahun sembari menunggu anggaran disahkan. (cem)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

BATU AKIK – Menyusul makin maraknya penghobi batu akik untuk cincin, maka bisnis batu akik ini pun juga terus berkembang. Di Kota Bima, bahkan para penjual batu akik mengisi sudut-sudut jalan dan taman Kota Bima. Tampaknya diperlukan kebijakan khusus soal tempat bagi pedagang batu akik, tidak menempati berbagai sudut yang akhirnya merusak keasrian seperti di taman Kota Bima ini.

Belum Ada Solusi

(Suara NTB/uki)

PLN Tak Mau Dirugikan ITDC Mataram (Suara NTB) PLN Unit Induk Pembangunan (UIP) XI Nusa Tenggara telah berinvestasi menyambut keberadaan Mandalika Resort yang digadang-gadang akan dibangun oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Dengan investasi tersebut, PLN tidak mau dirugikan kalau ITDC batal mengembangkan Mandalika Resort.

“Sekitar awal 2012, saya sudah ketemu dengan pak Wijaya (Pimpinan ITDC).

ITDC mau membangun Mandalika Resort, makanya kami investasikan gardu induk,” kata General Manajer (GM) PLN UIP XI, Idian dihubungi di Mataram, Kamis (27/8).

PLN dengan potensi pembangunan infrastruktur wisatawan yang cukup besar direncanakan di kawasan tersebut, telah disiapkan gardu induk berkapasitas 30 Volt Ampere (VA). Namun beban gardu belum sesuai dengan kapasitas gardu yang telah disiapkan PLN itu.

“Di Kuta, Lombok Tengah kan masih hutan, jadinya beban gardu masih rendah karena yang mau pakai yang tidak ada,” terang Idian kepada Suara NTB kemarin. Berbic-

ara untung rugi terlepas jadi atau tidanya ITDC membangun Mandalika Resot, kata Idian, tetap PLN merugi.

Namun tidak mungkin bagi PLN untuk mengangkat kembali gardu tersebut untuk dipindahkan ke kawasan lain yang lebih membutuhkan.

“Masak mau dibongkar bolak - balik, biayanya besar. Kan beda konteksnya merugi dan dirugikan. Kita sama – sama berharap Mandalika Resort tetap dibangun,” ujarnya.

Sebelumnya, kalangan Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) juga ikut bersuara dan mendorong agar ITDC tak main-main dan melanjutkan pembangunan besar yang telah direncanakannya di kawasan Mandalika Resort.

ITDC sampai saat ini di-

tuding telah “menjebak” seluruh element masyarakat NTB, dengan janji-janji yang tak pasti dari ITDC. Sebab untuk belum ada aktivitas pembangunan Mandalika Resort yang lebih progresif.

Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi NTB, sekaligus koordinator PHRI Lombok Tengah, L. Hadi Faisal mendukung sikap gubernur NTB, Dr. TGH. Zainul Majdi yang meminta penegasan kepada ITDC untuk mengembalikan kawasan Mandalika Resort secara terhormat kepada Pemda, melalui pemerintah pusat.

Apabila BUMN yang telah membesarkan Nusa Dua Bali itu tak sanggup menyelesaikan persoalan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort.

Pedagang Burung di Pasar Panglima Tak Perlu Risau

Hj. Hartina (Suara NTB/dok)

Diversifikasi Pangan Harus Terus Disosialisasikan Mataram (Suara NTB) Masyarakat diminta legowo kembali ke zaman penganan tradisional. Mengantisipasi kerawanan pangan akibat krisis ekonomi dan kekeringan, penganan lokal menjadi alternatif.

Hal ini ditegaskan Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Provinsi NTB, Ir. Hj. Hartina, MM menjawab kemungkinan buruknya daya beli masyarakat akibat krisis ekonomi yang juga dirasakan langsung dampaknya oleh Indonesia.

Dengan semakin lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, di tengah makin sulitnya pendapatan masyarakat, tentunya keterjangkauan masyarakat terhadap kebutuhankebutuhan utamanya akan semakin jauh. Bahkan tidak menutup kemungkinan masyarakat juga akan sulit membeli beras dan beberapa kebutuhan utama pendukung lainnya.

“Yang paling ampuh, diversifikasi pangan. Kurangi konsumsi beras dan kebutuhan-kebutuhan lainnya jika memang harganya sudah tinggi. Masih banyak tersedia pangan lokal di lingkungan kita, ubi, gadung, keladi, gandum, jagung atau umbi-umbian lainnya. Sayur mayur konsumsilah yang terdekat, turi, kangkung, kelor,” kata mantan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi NTB ini di ruang kerjanya, Kamis (27/8).

Hikmah krisis ekonomi yang melanda saat ini diharapkan masyarakat akan kembali mengkonsumsi berbagai jenis penganan lokal yang selama ini dianggap kolot oleh kelompok masyarakat tertentu. Padahal, dengan mengonsumsi berbagai jenisnya yang telah disebutkan, bukan berarti karena terjadinya kerawanan pangan.

“Umbi-umbian kalorinya juga tidak kalah dengan mengkonsumsi beras, bahkan bisa kenyang lebih lama. Cuma pola pandang masyarakat yang terus harus diubah soal penganan lokal ini,” ujarnya. Konsumsi beras saat ini sudah mencapai 40.000 ton/bulan di NTB. Krisis ekonomi ini diharapkan bisa menekan konsumsi beras masyarakat jika diversifikasi pangan diintenskan.

“Kearifan lokal kita harus dikedepankan,” imbuhnya.

Berbicara stok pangan, situasi yang terjadi belakangan (kekeringan), pihaknya sudah melakukan pemantauan langsung di lapangan. Baik di lumbung-lmbung pangan masyarakat, ataupun di Lembaga Disrtibusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Menurutnya, rata-rata masyarakat masih menyimpan stok, untuk memenuhi kebutuhannya hingga masa tanam padi mendatang. Cadangan pangan masyarakat menurutnya tersedia. Sehingga tak begitu dikhawatirkan.

Jikapun dalam kondisi-kondisi tertentu masyarakat menjual cadangan pangannya (beras), Bulog harus tetap mengambil peran melakukan penyerapan. “Kendalanya, masyarakat masih berfikir menjual beras di Bulog masih dengan harga di bawah HPP. Ini juga perlu menjadi perhatian,” demikian Hj. Hartina. (bul)

Mataram (Suara NTB) Para pedagang burung maupun pedagang lainnya yang berjualan di Pasar Panglima, lingkungan Karang Kauhan, Kelurahan Cakranegara Barat diingatkan untuk tidak perlu risau terkait rencana penutupan pasar tersebut oleh Pemkot Mataram. Menurut Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kota Mataram, H. Ahsanul Khalik, S.Sos, yang ditutup Pemkot Mataram adalah aktivitas pelacuran pada malam hari yang diduga masih berlangsung di tempat tersebut.

Hal ini disampaikan menyusul adanya reaksi dari masyarakat yang mengira Pemkot Mataram akan menutup pasar burung tersebut. Ia mengatakan informasi yang menyebutkan bahwa setelah aktivitas malam ditutup di kawasan itu akan dibangun menjadi lokasi perkantoran,

RABU, 26/08/15

rusunawa maupun pusat PKL masih sebatas usulan.

“Itu baru usulan-usulan dari berbagai kalangan. Informasi yang berkembang bahwa pasar burung akan dipindahkan masih usulan-usulan. Belum ada satu pun yang mengarah pada pembangunan infrastruktur pascapenutupan aktivitas pelacuran di pasar beras. Semua pihak sementara ini sabar dan tenang. Kajian-kajian itu sedang dihitung semua,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Pascapenutupan aktivitas malam di kawasan tersebut, ia menegaskan kegiatan ekonomi akan menjadi prioritas utama Pemkot Mataram. Dan kebijakan tersebut nantinya tidak akan merugikan para pedagang burung maupun lainnya. “Pedagang burung aktivitas saja seperti biasa, tidak usah risau dan ribut kalau itu akan digusur oleh Penjabat Walikota. Ini

baru usulan-usulan dari berbagai sumber yang coba diformulasi,” jelasnya.

Mantan Camat Cakranegara ini menyampaikan bisa jadi nanti Pemkot Mataram akan menata dan memperindah pasar tersebut sebagai pusat penjualan burung dan unggas di Kota Mataram. Terpenting saat ini adalah perlunya dukungan dari semua pihak terkait penutupan aktivitas pelacuran di kawasan itu dalam rangka mengembalikan Kota Mataram sebagai kota yang religius.

“Yang utama sekarang ini bagaimana menutup aktivitas pelacuran, aktivitas malam di kawasan itu. Ada keinginan Pemkot Mataram memperindah tempat itu sehingga kesannya tidak kumuh. Itu akan dilakukan pascapenutupan aktivitas pelacuran dengan pembangunan infrastruktur yang semuanya sedang dalam kajian,” jelasnya. (ynt)

Menurutnya, pemerintah daerah dan segenap element yang terkait di daerah sudah punya jurus untuk mengembangkan sendiri Mandalika Resort.

NTB menurutnya telah dirugikan cukup besar, di antaranya dengan ketidakpastian membangun di kawasan yang sudah dikuasai itu, justru investor lainnya yang cukup seius tak bisa masuk berinvestasi di Mandalika Resort. (bul)

(Suara NTB/bul)

BELUM ada solusi untuk meredam kenaikan harga jual daging ayam broiler di pasar-pasar tradisional. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) berharap bisa intens bekerjasama dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) untuk merumuskan persoalan di lapangan.

Kabid Perdagangan Dalam Negeri (PDN) pada Dinas Perindag Provinsi NTB, Ibnu Fiqhi mengakui NTB kena imbas kenaikan (Suara NTB/bul) harga ayam yang terjadi di Ibnu Fiqhi Pulau Jawa. Hasil pantauan di beberapa pasar, dalam sekilo bahkan dijual Rp 40.000.

Namun jika dihitung rata-rata pantauan harga di tiga pasar besar percontohan di NTB, Pasar Mandalika Mataram, Pasar Kebon Roek Ampenan dan Pasar Pagesangan Mataram, harga ayam broiler Rp 37.667.

Hasil koordinasi dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disebutkan stok cukup aman. Pihaknya telah melakukan pengecekan langsung di lapangan, dari sekian distributor yang didatangi langsung, Ibnu Fiqhi menyebut stok ayam hidupnya yang masih kurang.

Mahalnya harga jual ayam saat ini berdasarkan pengakuan distributor, lebih dipengaruhi penurunan stok di peternakan karena pengiriman pasokan DOC (bibit ayam broiler) dari pulau Jawa yang menurun. Sebab, seperti diketahui ketergantungan pada peternak dari pasokan luar daerah cukup tinggi.

Selain itu, harga pakan juga terus mengalami kenaikan.

Tentunya jatah peternak secara perlahan mengurangi jumlah yang diternakkan, sehingga memicu kekurangan stok. “Padahal permintaan masyarakat konstan. Kalau permintaan masyarakat tinggi, mungkin tidak mengherankan. Tapi permintaan relatif tak ada peningkatan, justru harga naik,” ujar Ibnu Fiqhi ditemui di Mataram, Kamis (27/8).

Disperindag dalam hal ini belum bisa melakukan stabilitas harga, kecuali untuk kebutuhan beras yang bisa ditangani dengan Operasi Pasar (OP). Upaya bisa saja dilakukan dengan mendekatkan para distributor dengan pembeli. Tetapi jika persoalannya karena kurangnya ketersediaan stok menurutnya berat juga melibatkan distributornya.

Tetapi yang paling penting dilakukan, tetap menjadi distribusi tidak tersendat. “Saya akan berkoordinasi lagi dengan Disnakeswan, mana sebenarnya yang benar, apakah betul stok limit pengakuan para distributor, atau ada pihak-pihak tertentu yang bermain. Perlu kita telusuri benang merahnya,” demikian Ibnu Fiqhi. (bul)

Idian

Pengusaha Gili Trawangan Tak Rasakan Dampak Kenaikan Nilai Tukar Dolar Mataram (Suara NTB) Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan (APGT) tak merasakan dampak baik melejitnya nilai tukar dolar terhadap rupiah yang sudah menembus level Rp 14.025/dolar. Justru mereka merasa terbebani dengan mahalnya harga bahan baku barang di dalam negeri.

Ketua APGT, Acok Zani Bassok mengatakan tidak ada hal bombastis yang dialami oleh pengusaha setempat.

Padahal, sebelumnya banyak pihak beranggapan sisi baik dari menguatnya nilai tukar dolar terhadap rupiah ini berimbas kepada sektor pariwisata. Jumlah wisatawan kian meningkat, demikian juga dengan belanja wisatawan yang dinilai akan semakin besar.

Ternyata tak demikian, belum ada indikasi perubahan pola konsumsi para wisatawan.

Bahkan, dengan sedikit belanja justru wisatawan akan mendapatkan lebih banyak kebutuhan. Artinya, keuntungannya hanya kepada wisatawan.

Sementara pengelola bar dan restoran, menurut Acok, merasa kian berat. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi wisatawan, bahan baku justru mengalami kenaikan harga di dalam negeri. Terlebih lagi jika barangbarang yang menjadi kebutuhan wisatawan itu didatangkan dari luar negeri atau impor.

“Untung apa kita, mereka tetap saja belanja pakai rupi-

ah, kecuali wisatawannya belanja pakai dolar, mungkin saja menguntungkan pengelola bar dan restoran. Tetapi kan tidak boleh bertransaksi pakai mata uang asing,” ungkap Acok dihubungi di Mataram, Kamis (27/8).

Pengusaha di Gili Trawangan juga tak serta merta menaikkan harga barang ketika dolar tengah menguat. Sebab jika harga-harga barang dinaikkan dengan tanpa kesepakatan, kekhawatirannya wisatawan justru makin mengirit pembelanjaannya.

Tetapi jika dilihat dari kunjungan wisatawan, Acok mengaku memang terjadi kenaikan.

Dimulai sejak Juni lalu. Namun perkiraannya, terjadinya kenaikan angka kunjungan wisatawan ke Gili Trawangan ini lebih dipengaruhi karena bertepatan dengan musim libur yang akan berakhir pada September mendatang.

Kenaikan jumlah kunjungan wisatawan ini dilihat dari tingginya hunian kamar penginapan. Berbeda halnya dengan periode yang sama di tahun lalu.

“Jumlah kamar semakin banyak, tapi tetap terisi. Ini yang paling kita syukuri. Kalau dibilang kenaikan jumlah wisatawan ini dikarenakan menguatnya nilai tukar dolar, menurut saya tidak begitu. Ini karena bertepatan dengan musim libur saja (high season),” tuturnya. (bul)

Acok Zani Bassok (Suara NTB/ist)

HILANG HILANG STNK R2 SUZUKI DR3333DH NOKA/NOSIN: MH8F0125X5J-4297/ F403-ID-429347 AN. ABD. HAMID HILANG DISEKITAR KOTA MATARAM

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 4

DMI Lotim Dilantik Komit Tindaklanjuti Rekomendasi BPK PERSOALAN aset di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) diketahui selalu menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Mengatasi hal tersebut, jajaran Pemkab Lotim ini berkomitmen menindaklanjuti semua rekomendasi dari institusi yang memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), salah satunya akibat masih belum beresnya masalah aset.

Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (PPKA), Iswan Rakhmadi kepada Suara NTB, Ka(Suara NTB/rus) mis (27/8) mengatakan, saat ini Iswan Rakhmadi posisi aset dalam proses rekonsiliasi data. Di mana dalam temuan BPK, terjadi tidak sinkron antara data faktual aset dengan administrasi.

Temuan BPK, lanjut mantan Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Kabupaten Lotim ini hanya pada aspek administrasi yang tak rapi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tahu letak aset-asetnya.

Menindaklanjuti temuan BPK itu, Dinas PPKA Lotim sudah memberikan bekal kepada semua sekolah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dikpora yang ada di tingkat kecamatan. Masing-masing pihak diberikan bekal pemahaman cara mengisi Kartu Inventaris Barang (KIB).

Dari hasil rekonsiliasi dari yang dilakukan, seperti di sekolah-sekolah tercatat dari 1.900 sekolah se-Kabupaten Lotim yang data awalnya tidak jelas, kini sudah bisa ditata dengan rapi. Sebanyak 1.400 unit sekolah sekarang sudah dirapikan datanya. ‘’Tersisa 500 sekolah yang sedang dalam proses pembenahan,’’ klaimnya.

Contoh lain di lingkup Dinas Pekerjaan Umum, PU Lotim, sebanyak 300 alat di PU awalnya tidak diketahui datanya. Setelah dilakukan krosek data, dapat berhasil ditemukan 250.

Sisanya masih dalam proses. “Jadi intinya semuanya, karena persoalan administrasi yang belum rapi saja, Insya Allah semuanya akan clear,” katanya.

Kepada seluruh SKPD lainnya, ditekankan khususnya pada pengurus barang beserta masing-masing sekretaris dinas untuk melakukan kroscek sejauh mana progres kemajuan tindak lanjut temuan BPK. Pihaknya merencanakan, September mendatang mengundang khusus dari BPKP untuk melakukan pendampingan.

Ada beberapa item pegelolaan aset yang diakui masih butuh petunjuk penataan dari BPKP. Seperti aset berupa mesin yang diadakan tahun 60-an. “Mungkin fisik tidak tahu, tapi kita tetap akan minta petunjuk dari BPKP,” ujarnya. (rus)

Keluarga TKI Terima Santunan Selong (Suara NTB) Sebanyak 300 keluarga TKI yang ada di Lombok Timur (Lotim) dan bekerja di Malaysia menerima santunan dari salah satu perusahaan penerima TKI, yakni Felda Global Ventures (FGV) Holdings Berhad, Kamis (27/8). TKI yang bekerja di bidang perkebunan kelapa sawit ini, dianggap mampu bekerja sesuai aturan perusahaan.

Kepada wartawan di Aula Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrans) Kabupaten Lotim, Ketua Klaster Sawit FGV Holdings Berhad, Datuk Abdul Halim Hamid, mengungkapkan, jumlah warga Lotim yang menjadi TKI di luar negeri cukup besar, terutama yang berada di Malaysia.

Menurutnya, TKI asal Indonesia dan Lotim pada khususnya memiliki dasar agama yang kuat. Sehingga, kepercayaan yang diberikan kepada TKI asal Lotim cukup tinggi.

Atas dasar itulah, FGV memberikan santunan sebesar Rp 500 ribu/satu KK TKI di Indonesia yang masih bekerja di Malaysia dan berada dibawah naungan perusahaan tersebut.

Diungkapkannya, kegiatan pemberian santunan terhadap keluarga TKI itu sudah berlangsung sejak lama dan sudah menjalin kerjasama dengan Indonesia selama 20 tahun lebih. Oleh sebab itu, kerjasama yang baik ini akan terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim.

“Kegiatan seperti ini akan terus kita lakukan dan ini merupakan program tahunan kita. Ini kita lakukan untuk memperhatikan TKI khususnya yang bekerja di ladang kita supaya tidak terjadi kebimbangan terhadap keluarga di sini,” jelasnya.

Selain itu, katanya, FGV menaruh tanggung jawab penuh terhadap para TKI, selama para TKI masuk sesuai prosedural mulai dari sakit, masalah keselamatan maupun yang lainnya. “Kita berharap, para TKI yang masuk ke Malaysia sesuai dengan prosedur yang berlaku,” harapnya.

Sementara, Sekretaris Disosnakertrans Lotim, Mulki, S.STP, mengakui FGV merupakan salah satu perusahaan induk tenaga kerja yang terbaik. Atas dasar itu, kerjasama dengan FGV akan terus ditingkatkan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Lotim.

Selain itu, FGV juga merupakan perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap TKI yang sangat menguntungkan perusahaannya terlebih menguntungkan para TKI. “Kita akan terus tingkatkan kerjasama dengan FGV, tapi yang terpenting adalah masyarakat harus berangkat secara prosedural,” pungkasnya.

H. Nasrudin, salah satu keluarga TKI asal Sikur yang mendapatkan santuan mengaku sangat berterima kasih terhadap santunan yang telah diberikan oleh FGV. Bantuan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sekolah anak dari saudaranya yang saat ini berada di Malaysia. (yon)

Blanko E-KTP di Lotim Masih Aman Selong (Suara NTB) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mengklaim blanko yang dimiliki untuk pembuatan E-KTP dipastikan aman hingga bulan September 2015 mendatang.

“Pusat yang menentukan jatahnya untuk pengalokasian blanko ke kabupaten/kota, tapi informasi dari bagian SIAK masih cukup sampai bulan September mendatang,” ujar Sekretaris Dinas Dukcapil Kabupaten Lotim, Sateriadi, belum lama ini.

Diakuinya, banyaknya permintaan masyarakat akan KTP harus tetap diimbangi dengan ketersediaan blanko KTP. Sementara terkait dengan keluhan masyarakat terhadap terhambatnya pelayanan akibat tidak adanya blanko selama ini tidak ditemukan persoalan itu. Hanya saja, katanya, masyarakat yang tidak sabar untuk mengurusnya. Apalagi kalau KTP digunakan untuk kebutuhan yang sangat mendesak, pihaknya masih memiliki solusi.

“Kalau memang yang terlalu mendesak, bisa kita sharing dengan masyarakat membawa nota pengantar dan lainnya dari desa maupun kecamatan, seperti berobat, sekolah, melamar kerja dan lainnya,” katanya.

Selain itu, untuk pembuatan E-KTP satu rupiah pun tidak ada biaya administrasi apapun. Sekarang ini, ujarnya, rekaman E-KTP tetap dilakukan di kecamatan, dari kecamatan langsung dikirim ke pusat selanjutnya pusat memverifikasi, setelah diverifikasi barulah dikirim balik ke kabupaten untuk dicetak. “Jadi, kalau mau lancar semuanya, informasi masyarakat untuk memberikan informasi yang benar sangat kita harapkan untuk membantu kelancaran pelayanan dalam mengurus surat-surat kependudukannya,” jelasnya. (yon)

Bupati Ali BD : Peranan Masjid Harus Diperbarui Selong (Suara NTB) Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) dikukuhkan, Kamis (27/8). Pengukuhan pengurus baru yang dipercayakan kepada TGH. Abdul Latif sebagai ketuanya itu langsung dilakukan Pimpinan Wilayah DMI NTB, Drs. H. L. Azhar disaksikan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan.

Dalam sambutannya, Bupati Ali BD mengingatkan, pemahaman orang tentang peranan masjid saat ini harus perbarui. Peranan masjid berada di tengah masyarakat modern.

Modernitas itu, katanya, tidak dilihat dari adanya pesawat, gedung-gedung tinggi atau dunia internet. Akan tetapi modern dilihat dari pikiran manusia.

Sejak Nabi Muhammad SAW diutus Allah, sudah membawa pikiran modern. Salah satunya adalah dengan mendahulukan pembangunan masjid. Alasannya, masjid memiliki peranan sangat strategis, yakni sebagai tempat berkumpul para sahabat, baik dari Anshor maupun dari Muhajirin. ‘’Masjid Nabawi di Madinah Almunawarah disebut merupakan tempat bermusyawarah, tempat berkumpul umat. Begitupun Masjid Haram di Makkah al Mukarramah. Masjid

yang berada di jantung kota Makkah itu merupakan spirit persatuan,’’ terangnya.

Spirit keberadaan masjid itulah yang semestinya dibawa. Di mana, dalam Masjidil Haram itu beribadah semua kelompok, baik Muktazilah, Syiah, Ahlussunnah atau orang kelompok Islam apa saja. Mereka menghadap Tuhan yang satu.

Saat ini, ungkapnya, ada yang dinilai kurang tepat. Bupati melihat adanya gejala sekelompok orang mensucikan diri dan merendahkan orang lain. Termasuk di Lotim selalu disibukkan dengan hal-hal yang memicu perpecahan.

Menurutnya, salah satu sebabnya adalah kurangnya perhatian pada masalah yang dianggap sangat penting itu. DMI diharap benar-benar jadi pemersatu umat. Secara harfiah, banyak ke masjid, akan tetapi tidak demikian secara batiniah. Kual-

(Suara NTB/rus)

PENGUKUHAN - Ketua DMI NTB H. Lalu Azhar saat mengukuhkan pengurus DMI Lotim, Kamis (27/8). itas dan hakikat peranan masjid diperdalam harus diperdalam.

“Apa gunanya banyak bangun masjid tapi terjadi perpecahan di mana-mana? Peranan dan penghayatan kepada masjid harus di-

naikkan,’’ujarnya.

Kepada pengurus DMI, bupati meminta dapat mengidentifikasi masjid dan mushalla. Siapkan data dengan sebaik-baiknya. Dituturkan, tahun 2014 lalu Lotim

menggelontorkan sedikitnya Rp 27 miliar untuk masjid. Hal ini dilakukan, karena Lotim memandang penting memberikan perhatian kepada kegiatan pembangunan masjid. (rus)

BPPKB Lotim Minta Generasi Pasangan Calon Muda Jauhi Nikah Dini Deklarasikan Kampanye Damai Tanjung (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Utara (KLU), menggelar deklarasi kampanye damai bagi 2 pasang calon Bupati/Wakil Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, SH – Mariadi, S.Ag (JADI) dan Dr. H. Najmul Akhyar, MH., di Lapangan Umum Supersemar Tanjung, Kamis (27/8).

Kembali pasangan NASA dikawal oleh sejumlah simpatisan pendukung serta pengurus inti parpol pengusung dan pendukung, sedangkan pasangan JADI hanya diperkuat oleh pengurus inti parpol. Untuk menjaga ketertiban dan keamanan, KPU pun hanya memberikan pengawalan oleh massa secara terbatas dan tidak memberi izin simpatisan untuk menggelar konvoi di luar acara.

Ketua KPU KLU, Fajar Marta, S.Sos, mengatakan semua pihak, khususnya simpatisan pendukung agar memaknai kampanye damai sebagai upaya untuk mensukseskan Pilkada secara aman dan damai di tiap tahapan Pilkada hingga penghitungan suara. Mengingat Pilkada, bukanlah ajang adu fisik, pamer kekuatan, melainkan hanya untuk mencari posisi KLU nomor 1. “Kita sudah sepakat melaksanakan kampanye secara damai, santun, ramah dan adil, maka percayakan itu semua kepada kami di KPU selaku penyelenggara,” kata Fajar.

Ia mengajak kepada kedua pasangan calon – JADI dan NASA, untuk pandai-pandai mencari massa dukungan, karena pada Pilkada ini jelas, perolehan suara terbanyaklah yang akan menang. Seiring penyelenggaraan yang sudah berjalan, pihaknya pun sudah membuat jadwal kampanye untuk pasangan calon terhitung 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Setelahnya KPU akan menetapkan 3 hari, yakni 6 – 8 Desember se-

(Suara NTB/ari)

DEKLARASI DAMAI - Deklarasi damai pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati KLU di Lapangan Supersemar Tanjung, Kamis (27/8). bagai hari tenang.

Sementara itu, Penjabat Bupati KLU, Ashari, SH, MH, secara umum meminta kepada kedua pasangan dapat menjalankan tahapan Pilkada sesuai norma-norma hukum dan tidak melanggar aturan yang ada. “Saya yakin, dua pasangan calon yang maju pada Pilkada ini adalah orang-orang terbaik Lombok Utara dan telah ditakdirkan oleh Allah,” kata Ashari.

Pada kesempatan deklarasi kampanye damai itu, kedua pasangan calon telah membubuhkan tanda tangan pernyataan sikap kampanye damai, yang melibatkan pula, Ketua KPU, Ketua Panwaslu, Kapolres Lombok Barat, Ketua DPRD KLU dan Penjabat Bupati KLU. Adapun pernyataan sikap dibacakan oleh masingmasing calon bupati, pada intinya berbunyi bahwa kedua pasangan calon siap mengikuti tahapan pilkada secara damai, demokratis, berintegritas, transparan, bersih dan tanpa politik uang. Kedua pasangan calon juga menyataka siap menang dan siap kalah, serta ikut memelihara stabilitas daer-

ah yang kondusif, baik saat tahapan maupun pascapilkada.

Sementara itu, Kapolres Lombok Barat, AKBP Yulianus Yulianto, menegaskan pihaknya siap mengawal tahapan pelaksanaan Pilkada 2015 di KLU, seiring telah digelarnya persiapan penanganan dan pelatihan personel. Kendati demikian, ia berharap agar seluruh masyarakat di KLU mengikuti pesta demokrasi dengan sikap dewasa, mengedepankan politik santun, komunikasi sinergis dan tidak menghambat pembangunan yang tengah berlangsung. “Sampai dengan saat ini, kondisi gangguan kamtibmas secara umum, situasinya masih sangat kondusif,” kata Kapolres.

Ketua Panwaslu KLU, Andi Nursabandi, S.Sos., turut menegaskan kesiapannya dalam mengawal penyelenggaraan Pilkada di Lombok Utara. Di setiap personil Panwaslu, tidak melekat esensi apapun dalam menjalankan tugas pengawasan. Panwas sebaliknya, akan mengawasi dan memantau setiap proses yang tengah berlangsung. (ari)

Selong (Suara NTB) Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) berusaha meminimalisir adanya nikah dini di kalangan generasi muda.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggelar pertemuan bersama pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lotim, Kamis (27/8). Pertemuan tersebut membahas langkah dan strategi dalam melakukan pencegahan terhadap kasus pernikahan dini yang ke depannya sangat berdampak terhadap banyak hal.

Kepala BPPKB Kabupaten Lotim H. Suroto, SKM, M.Kes, mengatakan, perkawinan muda sangat perlu untuk dicermati. Di mama, terjadinya pernikahan dini berperan dalam peningkatan jumlah penduduk di Lotim, bahkan yang lebih fatal lagi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk itu, kondisi tersebut sudah seharusnya tidak dianggap menjadi sebuah persoalan yang sepele, tapi harus dicarikan solusinya supaya apa yang diharapkan pemerintah terhadap generasi-generasi muda bisa tercapai. “Kawin muda itu

akan berpotensi anaknya banyak, sehingga inilah yang perku kita tekan,” jelasnya.

Dijelaskannya, salah satu faktor penyebab dari terjadinya kasus kawin muda atau pernikahan dini itu disebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan alat reproduksi. Akibatnya, kehamilan di usia muda itu juga kadang tidak dikehendaki masyarakat yang ke depannya berdampak pada kasus kekerasan pada anak maupun yang lainnya, karena dari segi fisik dan mental mereka belum siap.

Untuk itu, langkah yang harus dilakukan adalah bagaimana pihak-pihak terkait harus bergerak mencari penyebab dan solusi dari kasus kawin muda maupun KDRT. Selain itu, dari segi kesiapan mental maupun psikologis masyarakat, anak yang mengakhiri masa lajangnya dengan melakukan pernikahan dini ketika usianya masih di bawah 18 tahun sesuai dengan dengan Undang-Undang Pelindungan Anak. ‘’Dunia pendidikan dan orang tua diharapkan berperan aktif dalam mengatasi persoalan tersebut dengan memberikan motivasi dan semangat belajar kepada siswa,’’ ujarnya mengingatkan. (yon)

(Suara NTB/yon)

PERTEMUAN - BPPKB Lotim menggelar pertemuan dengan pengurus P2TP2A di Aula BPPKB Lotim, Kamis (27/8). Pada kesempatan ini, BPPKB mengajak generasi muda menghindari nikah dini.

Orasi Perdana JADI dan NASA

Djohan Minta Tertib, NASA Klaim Eranya Pemimpin Muda Paket pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU) 2015-2020, H. Djohan Sjamsu, SH – Mariadi, S.Ag., dan Dr. H. Najmul Akhyar, MH., - Sarifudin, SH, diberi kesempatan untuk berorasi secara resmi di ajang deklarasi kampanye damai, Kamis (27/8). Meski diberi waktu masing-masing 5 menit, namun kedua pasangan tidak menghabiskan waktu yang diberikan KPU KLU. PADA kesempatan itu, paket JADI memperoleh jatah lebih dulu menyampaikan orasi. Calon Bupati, H. Djohan Sjamsu, secara bijak menyampaikan ajang Pilkada hanyalah sebuah instrumen dalam menjaring calon kepala daerah sesuai keinginan masyarakat.

Untuk itulah, ia mengajak agar masyarakat tidak berlebihan menyikapi perbedaan pilihan, tidak ribut-ribut apalagi saat dinyatakan kalah.

“Dari kelompok JADI, insya Allah pasti menang, pasti jadi.

Pesan saya, gunakanlah hak pilih sesuai hati nurani, dan pilihlah orang yang mampu mengemban amanah rakyat,” kata Djohan Sjamsu singkat.

Tiba giliran paket NASA,

calon Bupati, Dr. H. Najmul Akhyar, MH., mengatakan pilkada merupakan ikhtiar bersama dalam mencari pemimpin terbaik bagi KLU 5 tahun ke depan. Era pengabdian Djohan – Najmul (DJONA) sudah selesai, seiring masuknya tahapan pilkada yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Sebagai orang beriman, kata Najmul, dirinya tidak berani mendahului kehendak Allah SWT, namun NASA akan tetap mengedepankan ikhtiar untuk mencapai keberhasilan.

Calon Wakil Bupati, Sarifudin, SH., turut memberi orasi perdana, di mana ia pun turut menyindir, bahwa kepastian yang pasti di dunia ini hanyalah kematian. Ia mengingat-

(Suara NTB/ari)

TERSANGKUT - Balon milik panwas dan salah satu pasangan calon bupati tersangkut di pohon cemara saat deklarasi damai di Lapangan Supersemar Tanjung, Kamis (27/8). kan, saat ini eranya pemimpin muda. Pembangunan di mana pun berada, banyak dimulai oleh peran serta pemuda.

Sejarah kata dia, membuktikan bahwa revolusi Perancis dimulai oleh pemuda, jatuhnya rezim Suharto karena pe-

muda, hingga terbentuknya KLU di tahun 2008, karena dorongan pemuda. “Kapolres kita muda, Penjabat Bupati kita muda, maka di periode kedua ini, Bupati dan Wakil Bupati KLU, insya Allah pasti muda,” tutupnya.

Terdapat momen menarik usai deklarasi kampanye damai dan dilanjutkan dengan penerbangan balon simbol deklarasi damai. Di depan panggung, masing-masing calon memperoleh seikat balon yang menggantungkan nomor urut keduanya. Selain itu, ada pula balon untuk jatah Kapolres, Panwas, KPU dan Penjabat Bupati. Saat balon diterbangkan secara bersama, balon yang diterbangkan KPU dan Kapolres Lombok Barat, terbang mengangkasa tanpa hambatan. Sedangkan balon milik pasangan calon, belum bisa terbang mulus.

Balon JADI, misalnya, harus mengendap, terbang rendah mengitari barat panggung lalu terbang ke angkasa. Sebaliknya balon milik NASA dan Panwaslu, begitu terbang langsung tersangkut di ranting pohon cemara yang ada di belakang panggung. “Mungkin saja ini tanda-tanda alam,” cetus salah seorang warga yang menyaksikan kejadian itu. (ari)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

Berkas Bedah Desa Loteng Kembali Mental

Penyidik Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Ahli Praya (Suara NTB) Penuntasan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Bedah Desa Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan kembali tertunda. Setelah berkas penyidikan kasus tersebut, kembali mental di Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya. Berkasnya pun kini sudah dikembalikan ke Polres Loteng untuk dilengkapi.

(Suara NTB/dok)

Tauhid

“Berkasnya sudah dikembalikan, karena Jaksa minta untuk kita lengkapi lagi,” aku Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK,MH, melalui Kasat Reskrim, AKP. Tauhid, kepada Suara NTB, Kamis (27/8).

Ia menjelaskan, yang menjadi kekurangan kali ini ialah terkait adanya beberapa hal

penting yang perlu diklarifikasi kembali ke saksi ahli Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi selaku pemilik program. Alasannya, menurut pihak Jaksa masih ada kekekurangan keterangan dari saksi ahli yang mesti dilengkapi. “Jadi catatan pi-

hak jaksa kemarin, kita diminta memeriksa saksi ahli dari Kementerian Desa, PDT terkait beberapa hal. Yang sebelumnya,belum sempat diklarifikasi,” terangnya.

Untuk itu, pihaknya sudah melakukan penjadwalan ulang terhadap saksi ahli Kementerian Desa, PDT dan

Transmigrasi agar bisa memenuhi catatan dan rekomendasi pihak jaksa. Meski demikian, Tauhid mengaku belum bisa memastikan kapan akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap saksi ahli kementerian. Karena itu akan sangat tergantung dari hasil koordinasi dengan pihak kementerian nantinya.

“Masalah jadwal pemeriksaan kita belum bisa pastikan. Itu sangat tergantung kesiapan dari pihak saksi ahli kementerian,” imbuhnya.

Belum lagi, pihaknya juga harus fokus mengawal dan

mengamankan seluruh proses serta tahapan pelaksanaan Pilkada Loteng yang sudah memasuki masa kampanye.

Termasuk kegiatan-kegiatan lainnya yang memecah konsentrasi personel saat bertugas.

Hanya saja, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin. Supaya proses pemeriksaan terhadap saksi ahli dari kementerian bisa segera dilakukan, sehingga apa yang menjadi catatan dan rekomendasi pihak jaksa terkait kasus bedah desa tersebut bisa segera dipenuhi. “Upaya maksimal tetap akan kita lakukan.

Agar bagaimana kemudian kasus ini bisa segera tuntas,” tegas Tauhid.

Kasus Bedah Desa merupakan satu dari sejumlah kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani Polres Loteng.

Dalam proyek senilai Rp 1,8 miliar tersebut, polisi menemukan indikasi kerugian negara mencapai Rp 1,04 miliar lebih. Polres Loteng sudah menetapkan 7 tersangka. Salah satunya, mantan Kepala Dishutbun Loteng tahun 2011, L. Is. Ditambah panitia kabupaten, rekanan pengawas hingga panitia proyek tingkat desa. (kir)

Lagi Tidak Hadir di DPRD

Usulkan PAW ke Gubernur LAMBANNYA pihak PPP mengusulkan Pergantian Antarwaktu (PAW) Bahrul Fahmi (BF) dikeluhkan Sekretariat DPRD (Setwan) Lombok Barat (Lobar). Pasalnya beberapa terhitung sudah lama bersangkutan ditahan kejaksaan, namun tak juga PPP mengusulkan PAW ke Setwan. ‘’Atas dasar itu, Setwan pun mengambil langkah dengan mengusulkan pemberhentian BF langsung ke Gubernur NTB. Setwan sudah bersurat ke Gu(Suara NTB/dok) H. L.Saswadi bernur terkait usulan itu,’’ujarnya, Kamis (27/8).

Sebelumnya, pihaknya sudah meminta PPP melakukan PAW, tapi PPP hanya membalas surat pergantian BF sebagai Ketua Komisi IV. Pihaknya pun telah menindaklanjutinya. Namun sekarang tinggal usulan terkait pengganti BF yang belum.

“Itu kan hak partai, tapi kami sudah ingatkan,” terangnya.

Setelah ada usulan, barulah pihaknya mengusulkan ke KPU terkait yang memiliki data perolehan suara para caleg 2013 lalu. Selain itu, pihaknya juga telah menghentikan pemberian gaji bagi bersangkutan mulai bulan September.

Karena PAW molor justru merugikan PPP sendiri karena tidak ada satu wakilnya di DPRD lobar. itu sebabnya sudah ia pun mengontak Ketua DPC PPP untuk mengirim surat PPP agar segera mempercepat usulan penggaanti BF. Pihaknya pun mengambil langkah dengan bersurat ke gubernur agar bisa segera menerbitkan SK pemberhentian BF, karena SK pemberhentian itu dikeluarkan oleh gubernur. Langkah ini diambil, karena melihat situasi proses PAW BF lamban, karena belum ada usulan dari partai asal. (her)

Anggaran dari Pusat Belum Cair

BPBD Lobar Kewalahan Tangani Bencana Kekeringan Giri Menang (Suara NTB) – Anggaran untuk penanggulangan bencana kekeringan sejauh ini belum dicairkan pemerintah pusat ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Barat (Lobar). Hal ini menjadi salah satu kendala penanganan kekeringan di daerah ini. Sementara, permintaan distribusi air dari desa yang mengalami kekeringan terus bertambah.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar H. Najib, mengaku untuk penanganan distribusi air, pihaknya menyerahkan ke Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disonakertrans) serta PDAM. “Memang dana penanganan kekeringan belum keluar dari pusat, untuk penanganan pendropan air kami berkoordinasi dengan Dinsos,” terangnya, Kamis (27/8).

Mantan Kepala Badan Penyuluh Lobar ini menjelaskan, dana penanganan kekeringan berupa dekon dari pusat belum dicairkan. Nantinya, penyaluran dilakukan lewat provinsi setelah itu ke kabupaten.

Pihaknya tidak tahu apa penyebab dana ini terlambat cair. Sementara dana itu diperlukan untuk penanganan kekeringan, karena kekeringan telah terjadi hampir beberapa bulan terakhir di Lobar.

Dalam hal ini, akunya, BPBD bersifat koordinasi dengan SKPD lain ketika ada kejadian bencana seperti kekeringan dan banjir berkoordinasi dengan Disosnakertrans.

Sedangkan kaitan dengan kesehatan, BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. “Tidak mesti kami memiliki segala-galanya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan pada BPBD Lobar Alwan. Sejauh ini, ujarnya, dana penanganan kekeringan belum cair dari pusat, sehingga penanganan kekeringan khususnya distribusi ari masih dilakukan Disosnakertrans.

Hingga sekarang ini, ujarnya, ada permintaan tambahan distribusi air dari desa yang mengalami kekeringan, antara lain Desa Bengakaung Batulayar dan Dusun Tibu Lilin Desa Jembatan Kembar Kecamatan Lembar. Belum lagi beberapa desa dan dusun di Sekotong dilanda kekeringan, sehingga distribusi air sangat diharapkan masyarakat. “Sudah masuk suratnya dan kami sudah tindaklanjut ke Disos,” terangnya. (her)

Kepala SKPD Dinilai Membangkang Perintah Plt Bupati Giri Menang (Suara NTB) – Sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dinilai membangkang terhadap perintah Plt. Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Fauzan Khalid, SAg, MSi, saat pembahasan RAPBD P 2015, Kamis (27/8).

“Kan sudah diinstruksikan oleh Pak Plt Bupati supaya ikut pembahasan APBDP. Tapi kan faktanya beberapa kepala dinas tidak hadir,” ungkap Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis di selasela rapat gabungan komisi membahas RAPBDP. Sejumlah kepala SKPD tidak menghadiri rapat pembahasan RAPBDP, karena alasan ke luar daerah. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan perintah Plt Bupati yang memerintahkan agar kepala SKPD ikut pembahasan dengan dewan. Padahal, pembahasan kali ini sangat penting, karena perlu kehadiran para kadis terkait.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Lobar, Mul-

tazam. Multazam mengkritisi Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertanakbun) tidak pernah ikut rapat pembahasan dengan dewan.

“Setiap pembahasan selalu diwakilkan oleh eselon IV, karena itu kami akan pangkas anggarannya,” ancamnya.

Menurutnya, sangat aneh dan tidak elok jika kepala dinas itu diwakillkan oleh staf, apalagi sekelas eselon IV. Hal ini, menurutnya, sebagai bentuk penghinaan terhadap lembaga dewan. Jika kepala SKPD masih terus diwakilkan pada pembahasan lanjutan di tingkat komisi, maka DPRD tidak segan untuk memotong anggaran dinas, karena dinilai tidak bisa mempertanggungjawabkan anggarannya.

Sebelumnya, Plt. Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, memerintahkan jajarannya untuk tidak keluar daerah ketika pembahasan anggaran. “Saya minta kepala dinas hadiri pembahasan, jangan keluar daerah dulu saat pembahasan anggaran,” ujarnya mengingatkan. (her)

Pengadaan Sarana Dianggap Mubazir

DPRD Lobar Pangkas Anggaran Dikes Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) menemukan adanya sejumlah pengadaan yang diduga mubazir di Dinas Kesehatan (Dikes). Karena dinilai tidak terlalu penting, dana pengadaan sejumlah sarana ini pun dipangkas. Dana ini dialihkan ke bidang lain yang lebih produktif dan menyentuh masyarakat.

Namun, Dikes tetap ngotot mempertahankan dana itu supaya tidak dipangkas.

Dikes menilai pengadaan sarana prasarana itu penting untuk mendukung dinas. Sehingga dewan pun menggunakan hak budgeting untuk memangkas Rp 1 miliar anggaran pada dinas terkait. Hal ini terungkap pada rapat gabungan komisi antara legislatif yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Lobar Sulhan Mukhlis dan Multazam dengan eksekutif, Kamis (27/8).

Sedangkan dari eksekutif dihadiri Asisten I Setda Lobar, H. M. Taufiq, Kepala Bappeda, H Baehaqi dan sejumlah kepala dinas terkait.

Wakil Ketua DPRD Sulhan Mukhlis, mengungkapkan, ada penambahan belanja di Dikes sebesar Rp 14 miliar, masingmasing Rp 1 miliar untuk belanja pegawai (langsung) dan belanja tidak langsung Rp 13 miliar. “Tapi dari belanja tidak langsung itu banyak untuk belanja pegawai, karena itu dialihkan untuk belanja publik yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat” tegasnya.

Ia menemukan ada pengalokasian dana untuk mengadaan kendaraan Rp 350 juta dan pengadaan laptop, perangkat printer senilai Rp 400 juta lebih. Baginya, pengadaan sarana ini dinilai mubazir, karena sebelumnya

tahun 2014 sudah dilakukan pengadaan dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Selain itu, pengadaan sarana ini sifatnya tidak terlalu penting dan tidak langsung menyentuh kepada pelayanan masyarakat.

Pihaknya memberi keleluasaan bagi Kepala Dikes Rahman Sahnan Putra, M.Kes, memilih mana saja item anggaran yang dipotong. Namun, karena Kepala Dikes tetap ngotot tidak mau dipangkas, maka DPRD Lobar menggunakan hak budgeting untuk memangkas anggaran Dikes .

Sementara itu, Kepala Dikes Lobar, Rahman Sahan Putra, tetap pada posisi mempertahankan anggaran pada dinasnya. Awalnya ia enggan anggarannya dipangkas, namun ia menawarkan agar dipangkas maksimal Rp 200 juta. Namun itu ditolak oleh DPRD. Alasannya pengadaan kendaraan itu perlu untuk mendukung kegiatan pelayanan ke masyarakat.

“Karena kendaraan dinas di Dikes itu sudah berumur 10 tahun,” jelasnya.

Terkait pengadaan perangkat laptop dan komputer, ujarnya, bersumber dari dana kapitasi. Jika dana itu dipangkas, ujarnya, maka tentunya kapitasi akan dikurangi. Sesuai ketentuan Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 59 tahun 2015 peruntukan dana kapitasi itu telah ada ketentuannya, 60 persen untuk jasa pelayanan, 20 persen untuk biaya operasional dan 20 persen untuk obat-obatan habis pakai serta peralatan. ‘’Pembelian komputer dan laptop, adalah kewajiban di setiap puskesmas untuk sistem pelayanan.

Sehingga setiap puskesmas itu diadakan sarana dan prasarana tersebut,’’ terangnya. (her)

(Suara NTB/kir)

TURUNKAN ATRIBUT - Petugas Panwas Pilkada Loteng menurunkan atribut kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah, Kamis (27/8).

Pasangan Calon Membandel

Atribut Kampanye Diturunkan Paksa Praya (Suara NTB) Panitia Pengawas (Panwas) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), mulai bersikap tegas terhadap atribut pasangan calon kepala daerah yang belum diturunkan. Penurunan paksa pun dilakukan Panwas Pilkada Loteng bekerjasama dengan Satpol PP Pemkab Loteng, Kamis (27/8).

“Kita sudah berikan kesempatan bagi pasangan calon untuk membuka atau menurunkan atribut kampanyenya. Tapi karena tidak juga ada respons dari pihak pasangan calon, akhirnya terpaksa diturunkan secara paksa,” tegas Ketua Panwas Pilkada Loteng, L. Darmawan, kepada wartawan.

Wilayah Kota Praya menjadi daerah yang pertama kali disasar. Dengan menerjunkan dua tim penertiban, beranggotakan staf Panwas Pilkada Loteng dan Satpol PP Loteng, sejumlah wilayah Kota Praya pun disisir. Hasilnya puluhan atribut kampanye milik pasangan calon, mulai dari yang berukuran kecil hingga besar diturunkan paksanya.

Usai dari Kota Praya, tim kemudian bergerak menuju wilayah Desa Batujai Praya Barat. Melalui by pass BIL

Praya-Batujai. Di sepanjang jalan, atribut kampanye yang ditemukan saat itu juga diturunkan. “Kalau jumlah atribut kampanye yang kita turunkan cukup banyak,” akunya.

Ia pun memastikan, kalau langkah penertiban yang dilakukan pihaknya bukan hanya satu kali saja. Penertiban akan terus dilakukan, karena tidak semua wilayah bisa dijangkau hanya dalam satu hari. Apalagi wilayah di kecamatan atribut kampanye pasangan calon juga masih banyak terpasang.

Pihaknya dalam hal ini hanya mengawali. Selanjutnya, untuk masing-masing kecamatan akan menjadi tugas Panwas di tingkat kecamatan untuk melakukan penertiban setelah berkoordinasi terlebih dahulu dengan Satpol PP. “Kan yang punya hak eksekusi itu Pol PP, kita dalam hal ini hanya membantu mengarahkan saja. Mana yang boleh diturunkan dan mana yang tidak,” imbuhnya.

Darmawan mengatakan ada beberapa kriteria atribut kampanye yang diturunkan paksa, yakni atribut yang memajang foto pasangan calon kepala daerah yang sudah ditetapkan KPU Loteng, baik sendiri maupun berpasangan.

Sedangkan bukan pasangan calon tidak ditertibkan. Kare-

na tidak terikat aturan pilkada.

Adanya langkah penertiban tersebut, diharapkan wilayah Loteng bisa steril dari atribut kampanye liar. Karena atribut kampanya yang boleh terpasang hanya atribut kampanya pasangan calon kepala daerah yang dibuat KPU Loteng. Sementara atribut kampanye yang dibuat oleh pasangan calon kepala daerah itu sendiri tidak diperbolehkan, walau sudah memasuki masa kampanye.

“Jadi kalau selama masa kampanye ini, ada atribut kampanye pasangan calon yang bukan dibuat oleh KPU Loteng, akan kita tertibkan.

Karena aturan pilkada sekarang mengatur, atribut kampanye disediakan oleh KPU daerah. Dan, jumlahnya sudah ditentukan untuk masing-masing pasangan calon,” terangnya.

Artinya, pasangan calon tidak bisa sembarangan memasang atribut kampanye yang dibuatnya sendiri. Jika ada kemudian dipasang, akan sia-sia.

Karena pastikan akan langsung ditertibkan oleh Panwas Pilkada Loteng. “Kita dalam hal ini hanya menjalankan aturan. Seperti apa bunyi aturan, itulah yang kita jalankan,” pungkas Darmawan. (kir)

Dugaan Kebocoran Pajak

Dewan Temukan Puluhan Kafe di Kawasan Senggigi Tak Didata

(Suara NTB/her)

DISTRIBUSIKAN AIR - Petugas dari Disosnakertrans Lobar saat mendistribusikan air bersih ke daerah Lembar yang mengalami kekeringan beberapa waktu lalu.

Sekarang ini, BPBD Lobar masih menunggu dana pusat untuk menanggulangi kekeringan.

Giri Menang (Suara NTB) – Kalangan DPRD Lombok Barat (Lobar) terus mempersoalkan terkait adanya temuan dugaan kebocoran pajak di Kabupaten Lobar. Dugaan kebocoran itu semakin kuat, lantaran Dewan menemukan adanya puluhan kafé dan karaoke yang tak tercatat di kawasan Senggigi.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lobar, H .L. Muhammad Ismail, mengungkapkan, dari temuan kalangan dewan ada puluhan

kafé dan karaoke yang tak tercatat di Pemkab Lobar. “Eksekutif hanya melaporkan jumlah kafé di kawasan Lobar hanya sebanyak 14 kafé. Padahal, dari data yang diperoleh pihak Dewan jumlahnya mencapai 24 kafé. Belum lagi karaoke. Lalu sisanya itu kemana disetorkan pajaknya ?,” ujarnya penuh tanda tanya, Kamis (27/8).

Tak hanya kafé, ungkapnya, yang lebih parah lagi adalah pajak dari restoran dan hotel justru tidak masuk dalam lap-

oran pajak dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Lobar.

Tidak masuknya laporan ini, dikarenakan lemahnya sistem pendataan di Dinas PPKD. Ia menduga, eksekutif hanya mencatat jumlah wajib pajak khususnya kafé secara copy paste dari data lama. Padahal selama beberapa tahun terakhir ini, banyak bermunculan kafe dan karaoke baru di kawasan Senggigi. Namun, kafe dan karaoke ini tidak terdata di pemda.

Hal serupa juga terjadi pada retribusi pasar. Menurut Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu ada penurunan dari retribusi tahun sebelumnya. Padahal, pihak Pemkab sejauh ini gencar melakukan pembangunan pasar dengan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit untuk pembangunan dan renovasi pasar yang ada di kawasan Lobar. “Anehnya, retribusi pasar menurun,” kritiknya.

Anggaran yang dipergunakan untuk merenovasi dan membangun pasar tahun

lalu adalah dana pinjaman yang nilainya mencapai Rp 25 miliar.

Sementara itu, anggota Banggar lainnya Adnan menyarankan agar penertiban terkait pajak daerah segera dilakukan. Menurut dia, kalau hal ini dibiarkan terus, maka masyarakat akan terus dibohongi. Selain itu, pola penarikan pajak dikelola dengan benar. Bahkan penerapan penarikan pajak secara online untuk sementara bisa menjadi solusi terbaik. (her)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

Kerjasama KPU Sumbawa dengan Harian Suara NTB

KPU dan Tiga Paslon Bupati Tandatangani Deklarasi Kampanye Damai Pilkada Sumbawa Sumbawa Besar (Suara NTB) KPU Sumbawa menggelar deklarasi kampanye damai yang diikuti tiga pasangan calon (paslon) bupati di kantor KPU, Kamis (27/8). Ada tujuh butir kesepakatan bersama dalam deklarasi kampanye damai yang kemudian ditandatangani ketiga pasangan calon bersama KPU, Pemkab yang diwakili Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, Dandim, Kajari, dan elemen lain terkait. Dalam orasi politiknya, ketiga pasangan calon juga juga menjamin kampanye dilakukan secara damai. Untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

Ketua KPU Sumbawa, Syukri Rakhmat, S.Ag, menjelaskan deklarasi ini menjadi agenda penting dalam mewujudkan Pilkada yang aman dan damai di Sumbawa. Pasangan calon juga mempunyai komitmen yang sama dengan penyelenggara. Dalam hal ini, KPU tetap menjaga menjunjung tinggi netralitas dan independensi.

Dengan memberikan pelayanan yang sama dan setara kepada semua pasangan calon. Dalam menciptakan Pilkada bersih, jujur, adil dan berintegritas. “Deklarasi dengan pasangan calon, tim kanmpanye dan gegap gempita simpatisan sungguh luar biasa. Namun tidak hanya sebatas deklarasi, tetapi menjadi motivasi dan acuan bersama dalam mewujudkan kampanye damai,” terangnya.

Dalam hal ini, KPU telah menyusun jadwal kampanye sebanyak 100 hari, merupakan waktu yang lumayan panjang yang dilakukan sejak hari ini.

Dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dan debat publik. Khusus debat publik dilakukan selama tiga kali di zona barat, zona tengah dan zona timur Sumbawa. Waktu kampanye dari pukul 09.00 wita hingga pukul 18.00 Wita. Dengan memperhatikan waktu ibadah, Panwas Kabupaten diharapkan mengawasi proses ini agar kampanye berjalan jujur dan adil serta dilandasi semangat kekeluargaan. Tim Kampanye pasangan calon juga diminta memberikan surat pemberitahuan resmi kepada aparat kepolisian dan tem-

busannya kepada KPU dan Panwas. Sesuai kesepakatan bersama pula, seluruh alat peraga kampanye ditanggung KPU. Jadi, tidak boleh ada satupun baliho, spanduk ataupun umbul-umbul yang dipasang pasangan calon maupun tim kampanye. Termasuk di posko pemenangan pasangan calon, baliho yang terpasang dicopot dan diganti oleh KPU. Setelah deklarasi juga dilakukan konvoi damai, sekaligus memperlihatkan kepada publik, Sumbawa siap melaksanakan Pilkada secara damai pula.

Pada kesempatan tersebut juga diberikan waktu kepada tiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati untuk menyampaikan orasi politiknya secara singkat.

Dimulai berdasarkan nomor urut pasangan calon. Pasangan calon nomor urut 1, Jack Morsa -H. Abdullah, S.Adm dan H. Irwan Rahadi, S.T (JIWA), pasangan nomor urut dua, H. A.Saat Abdullah dan Chandra Wijaya Rayes S.T (A.Saat-Jaya) dan terakhir pasangan nomor urut 3, H.M. Husni Djibril, B.Sc dan Drs. H. Mahmud Abdullah (HusniMo). Penyampaikan orasi politik berlangsung cair dalam suasana kekeluargaan dengan saling menghormati antar sesama pasangan calon. Bahkan tak jarang sambil sesekali guyon melemparkan joke-joke politik yang membuat suasana semakin segar dan disambut teriakan yel-yel masing-masing pasangan calon. Antar sesama pasangan calon juga saling bersalaman dan merangkul.

Calon Bupati Jack Morsa H. Abdullah, mengimbau kepada semua pendukung pasangan calon terutama kepada pendukung JIWA untuk mentaati aturan, melakukan pendidikan politik yang baik. Kalaupun JIWA kalah dalam Pilkada, paling tidak sudah meninggalkan sejarah politik yang baik. JIWA hadir untuk melakukan perubahan melalui gerakan politik. Menyelesaikan permasalahan di Sumbawa yang masih tertinggal dari daerah lainnya. “Ini proses demokrasi, jangan anarkis, mencaci maki pasangan lain. Kita kedepankan etika dan sopan santun dalam politik. Tidak melakukan money politics, fitnah politik. Kami siap kalah, siap menang pula secara

Saluran Irigasi Kalimantong Dinormalisasi Taliwang (Suara NTB) Untuk mengatasi dampak kekeringan tahun ini berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Salah satunya melakukan pengerukan saluran irigasi pada bendungan Kalimantong I dan II yang selama ini menjadi andalan sumber pengairan lahan pertanian masyarakat.

Penjabat Bupati KSB, Dr. Ir. H. Abdul Hakim, MM mengatakan, saat ini proses pengerukan saluran irigasi sudah selesai untuk bendungan Kaimantong I, sementara Kaliman(Suara NTB/bug) tong II sedang berH. Abdul Hakim langsung. “Kalau tidak ada halangan untuk Kalimantong II dalam beberapa hari ke depan sudah tuntas,” jelasnya, Kamis (27/8).

Pascapengerukan saluran irigasi Kalimantong II, aliran air bendungan tersebut sudah bisa maksimal dimanfaatkan petani untuk mengairi lahan pertaniannya yang selama ini terancam kekeringan. “Dulu sebelum diperbaiki salurannya, airnya banyak yang melewati badan bendungan. Tapi sekarang sudah bagus,” klaim Hakim.

Menurutnya, kegiatan pengerukan saluran irigasi kedua bendungan tersebut tidak menggunakan anggaran daerah.

Hakim mengaku, kegiatan tersebut terlaksana berkat kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak serta peran serta masyarakat. “Yang dibiayai APBD hanya untuk karet pintu air bendungan Kalimantong II saja. Selebihnya itu semua dari mitra pemerintah dan kerjasama masyarakat,” timpalnya.

Meski dikerjakan secara gotong royong bersama masyarakat, proses pengerukan saluran irigasi kedua bendungan tersebut tetap di bawah pengawasan pemerintah. Hakim menyebutkan, pihaknya telah memerintahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk mengawal dan mengawasi seluruh prosesnya. “itu kan fasilitas pemerintah untuk kebutuhan masyarakat. Nah kita tetap awasi pekerjaannya,” tukasnya.

Sementara itu kepala Dinas Kehutanan Perkebunan dan Pertanian (Dishutbuntan) KSB Ir. IGB Sumbawanto, M.Si mengatakan, upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah sejauh ini telah berhasil menurunkan dampak kekeringan yang melanda. Selain normalisasi saluran irigasi, program mesin pompa untuk memanfaatkan air permukaan juga turut digencarkan. “Upaya yang kita lakukan itu berhasil karena di lapangan saat ini jumlah lahan pertanian kita yang terancam kekeringan terus menurun,” katanya.

Berdasarkan data terbaru Dishutbuntan, sejauh ini luas areal pertanian yang berada di bawah bayang-bayang ancaman gagal panen tinggal sekitar 90 hektar. Lahan pertanian itu terdiri dari 11 hektar tanaman padi dan sisanya adalah tanaman jagung. “Tinggal itu saja. Karena potensi yang banyak sebelumnya, setelah kita lakukan penanganan terus menyusut. Yang sebelumnya kekeringan berat, terus sekarang sedang dan saat ini sudah banyak tanaman yang menjadi normal lagi kondisnya,” pungkasnya. (bug)

terhormat,” tukasnya yang disambut yel yel salam satu JIWA dari pendukungnya.

Calon Bupati H. Asaat Abdullah, yakin dan percaya semuanya ingin menyaksikan Sumbawa dalam lima tahun ke depan berkembang menjadi lebih baik dari kondisi sekarang ini. Dalam lima tahun ke depan, siapapun yang akan menjadi pemimpin di Sumbawa, harus menyelesaikan dua tugas pokok, menciptakan SDM yang unggul dan menghadirkan infrastruktur publik yang memadai. Pihaknya berkomitmen melanjutkan prestasi yang telah diraih pemerintahan sekarang dan bertekad memperbaiki kekurangannya . ”Kami percaya bahwa semua yang hadir di sini berhati lapang dan berjiwa damai. Semua yang hadir di sini adalah bersahabat, karena satu sama lain saling kenal mengenal dengan baik. Karenanya, marilah kita songsong Pilkada ini dengan jiwa damai, dalam suasana penuh persahabatan, untuk mewujudkan “Saatnya Sumbawa Jaya,” tandasnya.

Calon Bupati, H.M. Husni Djibril, juga berharap kampanye berlangsung dalam keadaan damai dan saling mengingatkan.

Janganlah saling mencaci maki dan saling mencela karena ketiga pasangan calon bersaudara.

Husni yakin dengan pengalaman politiknya selama 35 tahun terakhir didukung pengalaman H. Mo sebagai mantan birokrat dengan jabatan tertinggi sebagai Sekda, akan mampu membawa Sumbawa kearah yang lebih baik. “Kami juga menjamin Pilkada akan berlangsung dalam kondisi damai,” katanya seraya menyebutkan branding pasangannya, Salam Tiga Jari, untuk SAHABAT. Ketujuh butir kesepakatan deklarasi damai yang dibacakan ketiga pasangan calon dipandu Ketua KPU Sumbawa, berbunyi, kami pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa, menggelar deklarasi kampanye damai dengan kesepakatan bersama, Kesatu, mentaati ketentuan umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang khususnya ketentuan Pilkada, memegang teguh moral dan etika politik yang bersumber pada nilai budaya bangsa dan agama, mengutamakan kepentingan umum

dan menghormati HAM. Kedua, melaksanakan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang damai dan berintegritas serta bebas korupsi. Ketiga, mengendalikan simpatisan untuk menahan diri dan menghidari intrik dan intimidasi, provokasi, pencemaran nama baik, harkat dan penghinaan satu sama lain dalam bentuk apapun, dalam kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Keempat, menerima dan menghormati penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2015. Kelima, siap terpilih dan tidak terpilih sesuai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa yang dinyatakan sah menurut aturan perundang-undangan.Keenam,kami menghargai hak dan kewajiban antar sesama pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa tahun 2015 sebagai bentuk atas penghargaan HAM. Ketujuh siap menyampaikan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Demikian dekarasi kami buat dengan ikhlas tanpa paksaan demi terselenggaranya Pilkada yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.

Kesempatan yang sama, Wakil Bupati, Drs. H. Arasy Muhkan dan Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman S.IK, juga menekankan pentingnya deklarasi damai untuk Pilkada yang aman di Sumbawa.

Tentunya dengan kerjasama dan koordinasi yang baik antar semua pihak. Dalam memberikan rasa aman dan ketenangan kepada masyarakat Sumbawa dalam memilih pemimpin terbaiknya lima tahun kedepan. Setelah deklarasi dilanjutkan dengan konvoi damai KPU yang diikuti pasangan calon dan simpatisannya.

Melalui rute seputaran dalam kota. Acara deklarasi kampanye damai KPU Sumbawa, juga dimeriahkan hadirnya duta Pilkada, jinggel Pilkada, mascot Pilkada dan pembacaan puisi Pilkada oleh para Juara hasil sayembara yang dilakukan KPU Sumbawa saat launching Pilkada Mei lalu. Bahkan pada saat pengundian nomor urut pasangan calon Selasa lalu juga turut diisi dengan Sakeco Pilkada dan Puisi Pilkada yang menambah maras (asyiknya) porses proses Pilkada di Sumbawa. (arn/*)

DEKLARASI DAMAI - Pembacaan kesepakatan bersama deklarasi kampanye damai oleh tiga pasangan calon dipandu Ketua KPU.

A. Saat Jaya dan pendukungnya

JIWA dan pendukungnya

Husni-Mo dan Pendukungnya

KONVOI - Suasana Konvoi damai para paslon dan pendukungnya.

(Suara NTB/arn)

DEKLARASI - Penanandatanganan dek- Wabup, Kapolres, Dandim dan pejabat lainnya larasi kampanye damai oleh Ketua KPU yang ikut menandatangani deklarasi kamSumbwa dan komisioner lainnya panye damai

Alat Peraga Kampanye di KSB Masih Terpasang Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memperingatkan media agar segera menghentikan memasang foto pasangan calon peserta Pilkada dalam terbitannya.

Ketua KPU KSB, Khairuddin, SE mengatakan, berdasarkan pantauannya hingga tanggal 26 Agustus masih ada salah satu media cetak yang memasang foto salah satu pasangan calon peserta Pilkada. Padahal ketentuannya, pascapenetapan pasangan calon pada 24 Agustus lalu segala bentuk alat peraga kampanye yang dibuat oleh pasangan calon mulai dilarang untuk dipasang. “Nah sampai kemarin (Rabu) kami masih melihat ada media yang terbitkan foto pasangan calon,” terangnya kepada wartawan, Kamis (27/8).

Terhadap media yang masih memampang foto salah satu pasangan calon pada terbitannya itu, pihak KPU sudah mencoba menghubungi pihak redaksi media bersangkutan. Sayangnya hingga kini, KPU belum juga berhasil berkomunikasi dengan manajemen media tersebut.

“Yah mudah-mudahan saja bisa segera disadari oleh media itu, kalau yang dilakukannya sudah dilarang dan tidak lagi menerbitkan pada edisi

berikutnya,” timpal Khairuddin.

Menurutnya, kerugian akan dirasakan oleh pasangan calon jika pihak media tetap saja menerbitkan foto pasangan calon itu sebagai bentuk kampanye. Pasalnya setiap pelanggaran dalam tahapan Pilkada tetap akan berimbas pada pasangan calon. “Nah yang kasihan pasangan calon bersangkutan. Padahal bisa saja, misalnya pasangan calon itu tidak tahu kalau salah satu alat peraga kampanyenya melalui media itu masih terus diterbitkan,” paparnya.

Selain melalui media, KPU KSB juga terus meminta pasangan calon untuk segera menurunkan alat peraga kampanye yang ditempatkan di ruang-ruang publik. Khairuddin mengakui, dalam dua hari terakhir pasangan calon sudah mulai kooperatif dengan menurunkan secara mandiri. Hanya saja jumlah alat peraga kampanye masing-masing pasangan calon yang sangat banyak, KPU meminta agar mempercepat menurunkannya. “Baliho dan

(Suara NTB/bug)

MASIH TERPASANG - Alat peraga kampanye pasangan calon yang masih terpasang di salah satu sudut kecamatan Taliwang, KSB, Kamis (27/8). spanduk yang ada di pinggir jalan sudah ada yang dilepas.

Tapi itu belum seberapa karena sampai hari ini kita masih bisa lihat ada yang terpasang,” timpalnya seraya terus mengingatkan, kelalaian terhadap alat peraga tersebut akan berbuah sanksi terhadap pasan-

gan calon.

“Ingat Pilkada tahun ini berbeda aturannya soal alat peraga kampanye. Bahwa alat peraga kampanye yang sah, hanya diterbitkan oleh KPU. Di luar dari itu dilarang,” sambung pria yang akrab disapa Heru ini.

Sementara itu pantauan

media ini di lapangan, masih terdapa alat peraga kampanye pasangan calon yang terpasang di sejumlah titik lokasi ruang publik. Nampaknya karena terlalu banyak, tim pemenangan masingmasing pasangan calon masih mencicil mencopotnya. (bug)

DPRD KSB Desak Pemda Segera Ajukan Draf APBDP Taliwang (Suara NTB) Kalangan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) mendesak eksekutif segera mengajukan draf Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) 2015.

Desakan yang disampaikan kalangan DPRD itu bukan tanpa alasan. Persoalan waktu dan mulai padatnya agenda para wakil rakyat dalam beberapa bulan ke depan karena pelaksanaan Pilkada menjadi salah satu alasan. “Bagusnya sekarang sudah masuk pengajuan (draft APBDP) supaya target selesai September bisa tercapai. Tapi sampai sekarang kok belum juga diajukan,” timpal wakil ketua DPRD

KSB, Fud Syaifuddin, ST, kepada wartawan, Kamis (27/8).

Menurut dia, dengan waktu yang tersisa sekarang ini semakin sulit untuk mengejar target penyelesaian pembahasan APBDP tepat waktu. Pasalnya agenda Pilkada yang sudah memasuki masa kampanye secara otomatis akan membuat para anggota DPRD semakin sibuk mengikuti kampanye guna memenangkan pasangan calon jagoannya.

“Sekarang saja anggota sudah mulai sepi yang masuk. Nah ini baru awal saja.

Ke depan kesibukan anggota untuk kampanye akan semakin padat,” timpalnya.

Tak hanya draf APBDP

yang diminta agar disegerakan, politisi dari PBB ini juga menyarankan kepada eksekutif agar draf APBD murni 2016 juga sudah bisa disiapkan. Bahkan ia berharap, jika bisa, pembahasan APBD murni 2016 sudah selesai sebelum tanggal 9 Desember 2015 yang menjadi hari pencoblosan Pilkada.

Ia mengatakan, dirinya punya alasan tersendiri agar agenda pembahasan anggaran itu diselesaikan sebelum hari pencoblosan. Sebab ia khawatir, atmosfer Pilkada akan mempengaruhi jalannya pembahasan anggaran daerah. “Persaingan di Pilkada saja oleh anggota akan dibawa ke dalam sini. Nah imbas-

nya tentu kepada agendaagenda lembaga. Kalau itu terjadi, maka pembahasan anggaran akan turut terhambat,” urainya.

Secara khusus ia pun berharap kepada penjabat bupati agar mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar segera merampungkan draf APBDP 2015 dan menyiapkan daf APBD murni 2016 mendatang. “Tugas Penjabat bupati itu bukan sekadar mengawal pelaksanaan Pilkada, tapi lebih penting memastikan roda pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan. Makanya soal anggaran ini harus jadi atensi juga oleh penjabat

bupati,” pintanya.

Selanjutnya ia menyatakan, tidak banyak pilihan bagi pemerintah selain menggenjot penyelesaian draf anggaran dan segera mengajukannya ke DPRD. Terutama nanti terkait draf APBD murni 2016, sebab keterlambatan penetapan APBD akan berimbas pada jalannya program pemerintah ke depan. “Untuk APBD murni itu idealnya sudah kita bahas mulai awal bulan Nopember. Jadi selama satu bulan itu dibahas dan minimal minggu pertama Desember rampung. Nah kalau lewat dari itu, saya pastikan APBD kita baru bisa diketok 2016 nanti,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

Parlementaria

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

Kerjasama DPRD Kabupaten Dompu dengan Harian Suara NTB Pertanggungjawaban APBD Disetujui

Penanganan Dampak Kekeringan Jadi Alasan Perubahan APBD 2015 Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu akhirnya mengesahkan peraturan daerah (Perda) pertanggungjawaban APBD tahun 2014. Disahkannya pertanggungjawaban APBD, pemerintah daerah langsung mengajukan perubahan APBD 2015. Penanganan dampak kekeringan menjadi salah satu alasan pemerintah mengajukan perubahan anggaran.

Wakil Bupati Dompu, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM yang mewakili Bupati Dompu pada rapat paripurna DPRD Dompu, Rabu (26/8) mengatakan, akibat fenomena alam el nino yang menyebabkan kekeringan yang akan berdampak pada ketersediaan pangan masyarakat, maka harus dilakukan beberapa langkah nyata untuk mengatasinya. Termasuk juga soal ketersediaan anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Pilkada 2015. “Akibat

fenomena alam el nino yang menyebabkan kekeringan yang akan berdampak pada ketersediaan stok pangan masyarakat, maka harus dilakukan beberapa langkah kongkrit untuk mengatasinya,” ungkapnya.

Dalam pengajuan KUA PPAS APBD perubahan 2015, pemerintah mengajukan perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah, sehingga mengakibatkan pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar Rp 33,649 miliar dan belanja bertambah sebesar Rp 61,844 miliar, serta penerimaan pembiayaan yang berasal dari silpa juga mengalami penambahan sebesar Rp 30,385 miliar.

Sebelum wakil Bupati Dompu mengajukan KUA PPAS APBD Perubahan 2015, dalam pandangan akhir fraksi – fraksi Dewan terhadap pertanggungjawaban APBD 2014, sembilan fraksi Dewan sepakat

untuk dijadikan sebagai Perda.

Bahkan semua fraksi memberikan apresiasi atas pencapaian pemerintah dalam pengelolaan keuangan sehingga mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI. Bahkan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Dompu, H. Didi Wahyuddin, SE mengatakan, predikat WTP diraih pemerintah setelah bertahun – tahun mendapat disclaimer dan meningkat menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk tahun 2012 dan 2013. “Kami fraksi Gerindra tidak perlu memaparkan secara rinci dengan angka – angka karena dari sisi pengelolaan keuangan Kabupaten Dompu di bawah kepemimpinan HBY telah menunjukkan keberhasilan dengan standar, mulai dari posisi disclaimer, wajar dengan pengecualian dan WTP. Ini menunjukkan kesuksesan seorang pemimpin,

maka kami kira HBY dapat melanjutkan kepemimpinannya,” kata H. Didi.

Ketua Fraksi PBB, Syafruddin, SH dalam pandangan akhir fraksinya mengungkapkan, masih terdapat beberapa sektor penerimaan asli daerah yang dikelola di luar mekanisme APBD. “Tentu hal ini berpotensi terhadap penyalahgunaan kewenangan dan karenanya sangat merugikan penerimaan daerah,” katanya.

Sementara Fraksi PAN yang dibacakan oleh Ikhwayuddin justru menyoroti kinerja pemerintahan Drs. H. Bambang M. Yasin – Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM selama lima tahun kepemimpinan. Penambahan jumlah jabatan staf ahli dari tiga menjadi lima, namun tiga jabatan pimpinan Dinas justru dibiarkan kosong oleh pejabat definitif. Persoalan utang piutang pada masyarakat dan tata kelola keuangan yang berujung

pada proses hukum, persoalan pengangkatan CPNS dari honorer dinilai sebagai bentuk kegagalan.

Begitu juga dengan maraknya perkelahian antarkampung dan aksi penutupan jalan oleh warga, kerusakan hutan yang berakibat pada bencana banjir dan kekeringan, serta anjloknya harga komoditi pertanian dan lainnya sebagai bentuk ketidakmampuan pemerintah menjalankan fungsinya sesuai harapan rakyat. “Merujuk pada sederet persoalan di atas, FPAN berkesimpulan bahwa Pemda yang dipimpin Bupati Dompu periode 2010 – 2015 telah gagal menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai harapan rakyat dan amanat peraturan perundangan yang ada,” kata Ikhwayuddin seraya menghimbau rakyat untuk lebih cermat dalam menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2015. (ula/*)

(Suara NTB/ula)

LKPJ - Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos didampingi wakil Ketua, Sirajuddin, SH dan dihadiri Bupati Dompu, Drs. H. Bambang M. Yasin pada penyampaian LKPJ akhir tahun 2014 dan akhir masa jabatan Bupati April 2015 lalu. Pengesahan pertanggungjawaban APBD 2014 dan penyampaian KUA PPAS APBD Perubahan 2015 tidak dihadiri Bupati dan hanya dihadiri wakil Bupati, Ir. H. Syamsuddin H. Yasin, MM, Rabu (26/8).

Kasus Korupsi Bedah Rumah

Terdakwa Divonis Dua Tahun Penjara

Bima (Suara NTB) Dua PNS di BPMPD Kabupaten Bima, Lalu Hermawan dan Abdurahman yang menjadi terdakwa dalam kasus korupsi bedah rumah atau bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) divonis hukuman dua tahun penjara. Masing-masing terdakwa juga didenda Rp 50 juta subsider empat bulan.

Aktivis LMND Ajak Warga Bima Sukseskan Pilkada Bima (Suara NTB) – Belasan aktivis mahasiswa tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Kabupaten Bima, Kamis (28/8) menggelar aksi solidaritas mewujudkan Pilkada jujur, adil dan demokratis. Aksi dilakukan di perempatan Cabang Talabiu kecamatan Woha.

Para aktivis meminta pilkada sukses bisa melahirkan pemimpin daerah yang mementingkan masyarakat kecil.

Para aktivis mengawali aksi damai di persimpangan desa Talabui sekitar pukul 09.00 Wita. Satu jam berorasi bergantian, aktivis melanjutkan aksinya di jalan umum depan kampus STKIP Taman Siswa. Walaupun hanya beberapa aktivis, namun aksi LMND tersebut mendapat pengawalan dari anggota Poksek Belo dan beberapa anggota Satlantas Polres Bima.

Selain mengajak warga menyukseskan pilkada damai, para aktivis tak lupa menyuarakan sikap kritis mereka terhadap kebijakan pemerintah pusat. Mereka menilai Indonesia memiliki kekayaan alam berlimpah ruah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran bangsa seperti diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945.

Mereka menuding, pemerintahan masih bergantung pada modal asing, sangat bertolak belakang dengan program Jokowi-JK saat berkampanye. “Pemerintahan Indonesia telah mencederai rakyat dengan memperpanjang izin kontrak PT Freeport dan PT Newmont serta mendatangkan tenaga kerja asing,” ujar korlap aksi, Rian.

Rian mengatakan, selain persoalan nasional dihadapi rakyat Indonesia, juga tidak kalah penting dengan yang dihadapi masyarakat dalam pilkada ser-

entak. Pasalnya KPU Kabupaten Bima telah menetapkan empat pasangan calon menjadi peserta dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima, 9 Desember mendatang. Tentunya para pasangan dan juga tim pemenangan menggunakan cara apapun memenangkan pertarungan demokrasi. “Kami mengajak masyarakat kabupaten Bima, juga KPU dan Panwaslu untuk mewujudkan pilkada damai, adil dan demokratis,” harapnya.

Para aktivis juga mendesak pemda agar memperjelas keberadaan PT Sanggar Agro yang diduga telah merebut tanah milik masyarakat seluas 600 ha di kecamatan Sanggar dan Tambora. “Lahan tersebut sebagai tempat pelepasan peternakan dan lahan pertanian masyarakat setempat,” pungkasnya.

Setelah beberapa jam menggelar orasi, mereka kemudian membubarkan secara tertib. (uki)

Peringati HUT Bhayangkari dan Polwan

Bhayangkari Gelar Baksos dan Lomba Dompu (Suara NTB) Pengurus Bhayangkari Kabupaten Dompu menggelar berbagai kegiatan dalam rangka peringatan hari ulang tahun Bhayangkari ke 63 dan Polwan ke 67. Sebanyak 162 paket bantuan untuk keluarga tidak mampu dan pengobatan gratis di desa Songgajah Kecamatan Kempo, donor darah hingga kegiatan anjang sana pada keluarga purnawirawan.

Ketua Bhayangkari Kabupaten Dompu, Shanty Brury kepada Suara NTB di Polres Dompu, Kamis (27/8) mengatakan, kegiatan bakti sosial (baksos) berupa pembagian paket bantuan untuk keluarga tidak mampu dilakukan di Desa Songgajah Kecamatan Kempo, Rabu (26/8). Daerah ini dipilih karena banyak warganya yang tidak mampu dan terpencil. Apalagi Desa ini bekas daerah transmigrasi. “Ada 162 paket bantuan berupa pakaian layak pakai dan pengobatan gratis,” kata Shanty.

Pakaian layak pakai yang dibagikan merupa stelan pakaian untuk ayah, ibu dan anaknya termasuk tas. Pakaian ini dikumpulkan dari keluarga bhayangkari Polda NTB dan Polres Dompu. “Saat kita datang, awalnya tidak direspons warga karena dianggap terkait politik jelang Pilkada. Tapi setelah diberi tahu, kita dari keluarga besar Kepolisian. Mereka ramai – ramai berdatangan dan melakukan pengobatan kesehatan secara gratis,” cerita ibu

(Suara NTB/ula)

BANTUAN - Ketua Bhayangkari Dompu, Shanty Brury bersama pengurus Bhayangkari dan Polwan Polres Dompu foto bersama dengan warga Songgajah Kecamatan Kempo usai menerima paket bantuan dan pengobatan gratis, Rabu (26/8).

Kapolres Dompu ini.

Tidak hanya baksos kepada masyarakat umum dilakukan pihaknya dalam rangka HUT Bhayangkari dan Polwan.

Tapi juga melakukan kunjungan (anjang sana) ke keluarga purnawirawan Polri di Dompu. Selain bersilaturrahmi, kunjungan dilakukan untuk berbagi informasi dan membantu bagi yang bisa dibantu.

Apalagi mereka sebelumnya menjadi bagian dari keluarga besar Polri dan ikut mendampingi para suami saat bertugas.

Bhayangkari Dompu dan Polwan Dompu juga menggelar berbagai perlombaan dalam rangka peringatan hari jadinya.

Seperti lomba volly antar

Polsek dan kesatuan, serta lomba kawasan rumah pangan lestari (KRPL) yang diikuti antar Polsek dan perlombaan lainnya.

“Untuk kegiatan lomba ini sudah dilakukan,” terangnya.

Sementara menjelang puncak peringatan HUT Bhayangkari dan Polwan, keluarga besar Polres Dompu akan menggelar donor darah di aula Polres Dompu, 9 September 2015 mendatang. Selama ini anggota Polri dan keluarganya menjadi penyumbang darah bagi pasien yang membutuhkan darah di RSU. “Ini semua dilakukan untuk berbagi kepada sesama dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya. (ula/*)

Kajari Raba Bima melalui JPU, Lalu Muhammad Rasyidi, SH, Kamis (27/8) menyebutkan, sidang pembacaan vonis tersebut dilaksanakan pada Selasa (24/8) di PN Tipikor Mataram. Vonis ini lebih rendah dari tuntutan pihaknya, di mana keduanya masing-masing dituntut enam

tahun enam bulan penjara.

Atas putusan yang lebih rendah dari tuntutan ini, pihaknya pun masih menyatakan pikir-pikir. “Karena lebih rendah dengan tuntutan, Jaksa dalam pernyataan sikap di Majelis Hakim menyatakan Pikir-pikir,” terang Rasyidi.

Sesuai dengan fakta persidan-

gan, kedua PNS tersebut terbukti melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Atau dengan kata lain, keduanya menerima hadiah berupa uang dari kelompok penerima manfaat bantuan RTLH.

Pemberhentian Bupati Pemkab Bima Siapkan Standar Pelayanan Perizinan Dewan Segera Ajukan Bima (Suara NTB) Pemerintah Kabupaten Bima melalui Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) menggelar rapat penyusunan peraturan tentang Perizinan Kegiatan Pendataan Potensi dalam rangka pengembangan data informasi tahun anggaran 2015. Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan prima KPPT sebagai bagian dari unsur penyelenggara negara yang bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Oleh karenanya, jajaran KPPT Kabupaten Bima telah dan terus melakukan reformasi birokrasi di lingkungan KPPT, baik menyangkut aspek instrumental, struktural dan kultural. Agar ke depan KPPT lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional proaktif, peka dan peduli serta dinamis sehingga KPPT diharapkan dapat memberikan pelayanan prima secara berhasil dan berdaya guna.

Kepala KPPT Kabupaten Bima, Sudirman, SE menyebutkan, tahun anggaran 2015 KPPT, telah menyusun program pengembangan data/informasi kegiatan pendataan potensi perizinan yang diawali dengan pertemuan penyusunan peraturan tentang perizinan. Dari Pertemuan pertama yang telah dilaksanakan pada

5 Mei 2015 di Gedung PKK Kabupaten Bima, telah menghasilkan rekomendasi antara lain perlunya perubahan peraturan perundang-undangan tentang perizinan. “Regulasi ini amat diperlukan untuk menjawab adanya berbagai dinamika di masyarakat dan perlunya meningkatkan koordinasi antara KPPT dengan dinas terkait perizinan dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan,” terangnya, Kamis (27/8).

Sehubungan dengan hal tersebut pada pertemuan kedua ini diharapkan dapat memberikan masukan yang diperlukan untuk menyelesaikan penyusunan kebijakan tentang standar pengaturan tatalaksana perizinan terutama Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berlaku sebagai pedoman bagi KPPT yang menyelenggarakan pelayanan perizinan.

Sementara narasumber dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Bima, Julkifli, SH, M.Hum menjelaskan perizinan di bidang IMB harus terkoordinir sehingga arah regulasi antar SKPD terkait akan lebih terarah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah menyusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standard Operating Procedures (SOP) pada masingmasing bidang perizinan. (use)

Surat ke Mendagri

Dompu (Suara NTB) DPRD Kabupaten Dompu telah memutuskan akan bersurat ke Menteri Dalam Negeri terkait pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Dompu yang akan memasuki akhir masa jabatannya 18 Oktober 2015.

Pemberhentian ini untuk menjadi rujukan dalam pengangkatan pejabat kepala daerah.

Ketua DPRD Dompu, Yuliadin, S.Sos kepada Suara NTB, Kamis (27/8) mengatakan, surat pemberhentian Bupati dan wakil Bupati ditujukan kepada Mendagri RI telah ditandatangani oleh semua unsur pimpinan Dewan dan akan segera dikirim. Karena Bupati dan wakil Bupati Dompu akan memasuki masa akhir jabatannya pada 18 Oktober 2015, sehingga harus ada pejabat kepala daerah sebelum ada Bupati dan wakil Bupati definitif sesuai surat Mendagri Nomor 120/3262/SJ tanggal 17 Juni 2015. “Suratnya sudah kita tandatangani dan tinggal dikirim oleh Sekwan,” kata Yuliadin.

Keputusan Dewan nomor 09/KPTS/DPRD/2015 tentang usulan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Dompu masa jabatan 2010 – 2015 ini direncanakan akan dibawa langsung oleh Sekwan DPRD Dompu, Drs. H. Sudirman Hamid, M.Si pekan depan.

Selain pemberhentian Bupati dan wakil Bupati Dompu, Yuliadin juga mengaku, telah menerima surat pengajuan pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPRD Dompu dari PBB, Kurniawan Ahmadi. Karena sebelumnya, Kurniawan telah mengajukan pengunduran diri dari anggota Dewan sebagai salah satu syarat untuk maju sebagai calon wakil Bupati Dompu. “Hari ini saya sudah terima surat dari partainya,” ungkap Yuliadin.

Berdasarkan surat PAW yang diajukan PBB, Drs Wildan Haris diusulkan sebagai calon pengganti Kurniawan Ahmadi berdasarkan perolehan suara nomor 2. Berkas pengajuan ini akan diproses di Dewan sebelum dilanjutkan ke KPU Dompu. “Kita akan proses dulu di Dewan baru dikirim ke KPU,” jelasnya. (ula)

(Suara NTB/ula)

(Suara NTB/uki)

ORASI - Para aktivis LMND tengah berorasi bergantian di salah satu ruas jalan di Bima, Kamis (27/8).

Proyek RTLH ini bersumber dari APBD. Dana sebesar Rp 2 miliar tersebut diperuntukkan bagi 400 warga dari 15 Kecamatan yang terdiri dari 22 kelompok. Di mana setiap warga penerima mendapat dana bantuan masing-masing Rp 5 juta.

Tapi dalam pelaksanaanya oleh oknum di BPMPDes yang tak lain adalah dua terdakwa melakukan pemotongan masing-masing sebesar Rp 500.000.

Sehingga berdasarkan penghitungan sementara saat penyidikan ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 200 juta. (use)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Sidang Putusan Ditunda

Massa Pendukung Kadisbudpar Loteng Mengamuk Praya (Suara NTB) Ratusan warga pendukung Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Tengah (Loteng), H.L. Putria, Kamis (27/8) kemarin, mengamuk. Mereka kecewa karena sidang lanjutan kasus dugaan perusakan Hotel Lombok Baru Kuta, dengan agenda putusan terhadap terdakwa H.L. Putria ditunda oleh Pengadilan Negeri (PN) Praya.

Dengan menggunakan belasan truk dan kendaraan roda empat lainnya, massa pendukung terdakwa sudah mulai berdatangan sejak pagi hari. Sementara itu, aparat kepolisian sudah bersiaga.

Kapolres Loteng, AKBP Nurodin, SIK.M.H., pun turun langsung memimpin pengamanan.

Menjelang siang, massa pun mulai gelisah. Lantaran sidang yang ditunggu-tunggu tidak kunjung dimulai. Emosi warga akhirnya benar-benar meluap setelah memperoleh informasi kalau persidangan ditunda. Lantaran Ketua Majelis Hakim, I Nyoman Wiguna, S.H., tidak hadir.

Mendapat informasi tersebut, massa kemudian bergerak berusaha masuk ke ruang persidangan. Namun terhalang barikade aparat kepolisian. Kokohnya bar-

ikade aparat kepolisian, membuat masa tak berdaya. Masa pun melampiaskan emosinya dengan merusakan pot dan aksesoris halaman PN Praya.

Tidak puas, massa sempat melemparkan air mineral kemasan ke udara. Situasi halaman PN Praya pun menjadi ricuh.

Kades Ketare dan Kases Rembitan berusaha menenangkan warganya tetapi tidak berhasil. Dimana massa terus berusaha masuk ke ruang persidangan.

Perlahan emosi warga mulai surut setelah, terdakwa H.L. Putria tampil menenangkan warga.

Namun massa tampaknya belum sepenuhnya puas. Dari PN Praya, massa kemudian bergerak menuju kawasan Pantai Kuta. Sesampainya di sana massa lantas melakukan pembakaran terhadap lapak dan

bangunan liar yang masih berdiri. Mulai dari depan Hotel Tastura Kuta hingga sisa-sisa bangunan yang ada di lahan sengketa eks Hotel Lombok Baru Kute.

“Begitu dating, massa langsung melakukan pembakaran, tanpa memberikan peringatan apapun,” aku Tike, penjaga eks bangunan Lombok Baru asal Desa Kuta. Ia pun mengaku sudah melaporkan kejadian pembakaran tersebut ke Polda NTB, beberapa saat setelah peristiwa terjadi.

Kades Kuta, L. Badarudin yang dikonfirmasi membenarkan aksi pembekaran lapak tersebut.

Itu terjadi karena massa kecewa, perkara yang menimpa H.L. Putria tidak kunjung tuntas. “Jadi semua lapak yang di sekitar kawasan roi pantai, diratakan oleh warga,” ujarnya seraya menam-

bahkan, usai melampiaskan emosinya warga kemudian membubarkan diri.

Pekan Depan Sementara itu Humas PN Praya, M. Iman Irsyad, S.H., yang dikonfirmasi terpisah mengaku kalau pihaknya tidak ada niatan untuk menunda-nunda proses persidangan. Terlebih proses persidangan sudah memasuki tahap akhir. “Penundaan ini bukan karena disengaja. Tapi karena ada kejadian di luar kendali kita,” akunya.

Dimana Ketua Majelis Hakim, tidak bisa hadir. Lantaran kakak kandungnya meninggal dunia. Dan, harus mengikuti kegiatan “ngaben” di Bali. Sehingga majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan pembacaan vonis hingga pekan depan. Dan, rencananya sidang vonis akan digelar tanggal 2 September mendatang.

“Jadi tidak benar kami sengaja menunda-nunda persidanan,” timpalnya. Terlebih amar putusan sudah disepekati oleh

(Suara NTB/kir)

TEROBOS - Massa pendukung H.L. Putria mencoba menerobos barikade aparat kepolisian, di PN Praya, Kamis (27/). (insert) Lapak yang ada di kawasan roi pantai dibakar massa. majelis hakim. Tinggal dibacakan saja. Tetapi karena se-

dang ada musibah yang menimpa Ketua Majelis Hakim,

maka mau tidak mau sidang ditunda pelaksanaannya. (kir)

Diamankan Polisi, TKI Asal Lotim Protes

(Suara NTB/ist)

SENPI RAKITAN - Puluhan pucuk senpi rakitan yang diamankan Kodim Dompu. Kasus ini jadi perhatian Korem 162/WB dan telah disampaikan ke Panglima TNI di Kodam IX Udayana.

TNI Sita 24 Senpi Rakitan Mataram (Suara NTB) Kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI ke masyarakat Kabupaten Dompu membuahkan hasil. Selain bisa melakukan pendekatan persuasif, anggota TNI juga berhasil menyita puluhan pucuk senjata api (Senpi) rakitan dari tangan warga, Kamis (27/8) pagi kemarin. Senpi diamankan dari warga di Desa Tekasire, yang sebelumnya sempat bentrok antar dusun. “Kasus itu langsung saya laporkan ke Panglima Kodam IX Udayana, karena memang senpi menjadi perhatian khusus panglima,” kata Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede kepada Suara NTB, sore kemarin.

Kegiatan komsos dengan masyarakat tersebut memang sudah diagendakan. Melibatkan anggota Unit Intel Kodim 1614/ Dompu, masuk ke Desa tersebut, kemudian melakukan pendekatan ke masyarakat. Kata Danrem, anggota TNI dari Kodim Dompu masuk untuk melakukan pendekatan persuasif, jangan sampai ada bentrok susulan. Cara meredamnya adalah dengan menyita senjata api yang sempat digunakan dalam bentrokan.

Dari kegiatan itu, berhasil menemukan 24 pucuk senjata api rakitan laras panjang. Bentuknya berbagai jenis dan ukuran.

Bahkan dua senpi persis dengan senjata standar militer. Diamankan juga amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 5 butir. Tapi masih ditelusuri, sumber peluru yang diduga standar militer itu.

“Senjata api rakitan tersebut diserahkan secara sukarela oleh pemilikinya,” sebut Danrem. Dijelaskan Danrem, ini memang rangkaian kemiliteran yang mentradisi di kalangan TNI dengan terjun langsung ke masyarakat. Berbagai macam kegiatan, seperti latihan kemiliteran yang dilaksanakan oleh seluruh prajurit dijajaran Korem 162/WB di Desa Tekasire. Kegiatan seperti latihan Peraturan Militer Dasar (Permildas), beladiri militer dan materi-materi lainnya, dilaksanakan agar masyarakat melihat langsung bagaimana latihan fisik dan kedisiplinan tinggi di militer.

Program ini dilakukan juga dilakukan di seluruh Kodim di NTB. Anggota Kodim ditugaskan berbaur dengan warga, bahkan makan bersama dengan warga, demi memberi rasa aman, membantu tugas aparat kepolisian. Kegiatan ini disebutnya Minggu militer, dengan menjalakan kegiatan ‘serbuan’ teritorial. Berbagai kegiatan dilaksanakan salah satunya mengajak masyarakat mengaktifkan kembali kegiatan siskamling, agar keamanan wilayah dapat tejaga.

“Kegiatan minggu militer yang dilaksanakan ini, diharapkan dapat terus dilaksanakan mengingat hanya dengan komunikasi yang baik dengan masyarakat, maka segala permasalahan dapat terselesaikan dengan baik,” pungkas Danrem. (ars)

Mataram (Suara NTB) Sedikitnya 10 TKI asal Lombok Timur diamankan di Ditreskrimsus Polda NTB, Kamis (27/8) kemarin. Mereka hendak berangkat ke Malaysia melalui Batam. Merasa tidak bersalah, mereka protes karena ditahan polisi. Hingga berita ini ditulis sore kemarin, para TKI ini masih diamankan di Subdit IV Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Ditreskrimsus Polda NTB. Wajah mereka gelisah meski siang itu sudah dijatahi makan

siang. “Dokumen lengkap. Ada paspor. Tapi kok masih ditahan, kita jadi bingung,” kata Ahmad, asal Desa Sepit Kecamatan Keruak, Lombok Timur. Sebelumnya tidak ada masalah, karena dia mengaku berpengalaman ke luar negeri menjadi TKI. Tapi kali ini dia apes.

Rabu (26/8) siang lalu diamankan petugas bandara dan diserahkan ke Polda NTB. Mereka berangkat Rabu pagi lalu menggunakan mobil Toyota Avanza, dari Lombok

Timur menuju Bandara Internasional Lombok (BIL). Rutenya, dari BIL ke Batam, kemudian ke Malaysia. Namun belum sempat naik pesawat, mereka dicegat aparat bandara dan diamankan.

Protes juga disampaikan Awaludin (30), asal Montong Beter, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur. Apalagi perlakuan petugas di Bandara yang membuatnya masih geram. Tanpa bisa berbuat banyak, mereka pun digelandang

ke Mapolda NTB. Di Polda NTB, satu per satu diperiksa di ruang penyidik Unit II Subdit IV. Keterangan mereka di BAP, paspor dan identitas seperti KTP didata.

Hingga sore kemarin, pemeriksaan masih berlangsung, namun belum ada kesimpulan apakah mereka illegal dan siapa cukong yang terlibat.

Kanit II Subdit IV, Kompol I Nyoman Adi belum bersedia memberikan keterangan, dengan alasan tidak ada perwira yang leb-

ih berwenang. Alasannya, Dirreskrimus Kombes Pol. Prasetijo Utomo bersama Kasubdit IV AKBP Jon Wesley Arianto sedang berada di Malaysia.

Namun demikian, melalui Humas Polda NTB, konfrensi pers terkait perkembangan kasus TKI itu akan disampaikan Jumat (28/8) hari ini. “Besok keterangan lengkapnya,” kata Kabid Humas, AKBP Tribudi Pangastuti setelah berkoordinasi dengan Wadir Reskrimsus AKBP Ekawana Prasta. (ars)

DPC PPP Kubu Djan Faridz Siap Terkait Laporan Kurma Panwaslu Loteng Panggil Galang Pemenangan JADI Saksi Pelapor

Tanjung (Suara NTB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Lombok Utara (KLU), pecah kongsi dalam Pilkada KLU kali ini. Sebagaimana DPP yang belum menemui kata islah, di level DPC KLU pun, PPP pecah kongsi. PPP kubu Djan Faridz, yang saat ini diketuai oleh Sopian, SIP., tegas menyatakan dukungan ke JADI (Djohan – Mariadi), sedangkan PPP kubu Roma Hurmuziy yang diketuai Windi Albayani, mengarahkan dukungannya ke NASA. Setelah lama enggan berkomentar di media, Pengurus PPP kubu Djan Faridz akhirnya buka suara. Sopian pada kapasitasnya, mengomentari kisruh dukungan yang lebih diketahui publik mengarah ke Najmul – Sarif.

“Yang pasti, PPP kubu Djan Faridz mendukung dan siap memenangkan paket Djohan Sjamsu dan Mariadi. Dukungan itu jauh-jauh hari saya pertimbangkan dan sebagai partai islam, saya memutuskan dukungan dengan istikharah lebih dulu,” ungkap Sopian, kepada Suara NTB, Kamis (28/8).

Pria berkepala plontos ini mengaku selama tahapan Pilkada bakal calon, lebih banyak diam. Namun diam-diam, ia pun memantau pergerakan yang dilakukan PPP kubu yang berseberangan di KLU. Terlebih lawan politiknya dalam dualisme

(Suara NTB/ari)

Sopian PPP ini, berpartisipasi dalam tahapan Pilkada di kubu NASA. Sebagai Parpol yang bukan pengusung calon, ujar Sopian, pengurus PPP baik kubu Djan Faridz maupun kubu Romy diperbolehkan mendukung calon, tetapi terbatas pada kapasitasnya sebagai pribadi. Namun apabila pengurus Parpol kedua calon mengarahkan massa, maka tentunya akan ada konsekuensi politik usai disahkannya salah satu pengurus di DPP. “Kalau Djan Farid menang, maka dua orang dewan di PPP (Narsudin dan Nurhardin) harus siap-siap hengkang dari lembaga legislatif. Tetapi seandainya Romy yang menang, saya siap mundur

dari PPP di KLU,’’ tegasnya.

Namun demikian, sebagai parpol yang masih berstatus dualisme, Sopian menilai seharusnya pengurus PPP kedua kubu di KLU, harusnya bisa menahan diri dan menjaga etika berpolitik. Pengurus PPP, idealnya tidak mengarahkan massa untuk kepentingan calon tertentu.

“Tapi secara pribadi, sah – saha saja mereka klaim dukungan. Tapi kalau sampai menggerakkan mesin partai untuk salah satu calon, tentu akan ada tindakan tegas dari partai. Sampai saat ini, mari kita sesama pengurus PPP, agar menunggu Keputusan Pengadilan,” ujarnya sembari berharap keputusan itu bisa keluar secepatnya.

Sopian menambahkan, dalam Pilkada KLU 2015 ini, dirinya lebih condong ke pasangan JADI. Mengingat jauh sebelum KPU melakukan tahapan dukungan, ia berkeyakinan PPP harus ambil bagian. Sayangnya, dualisme yang ada di DPP belum mengizinkan daerah harus terlibat sebagai parpol pengusung. Namun demikian, ia tidak akan diam untuk memenangkan Pilkada KLU bagi kubu JADI. “Dengan mendukung timur (JADI), hukumnya wajib bagi saya untuk terlibat dan siap memenangkan. Tidak mungkin saya tidur-tiduran begitu saja,” demikian Sopian. (ari)

Praya (Suara NTB) Panwaslu Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) langsung bergerak cepat menangani laporan pasangan bakal calon kepala daerah, Kurma (Drs. Kurniawan Armin – Drs. H. Mahdan Arkam. Panwaslu memanggil saksi dari pihak pelapor untuk mendukung proses penyelidikan yang dilakukan.

Penegasan tersebut disampaikan Ketua Panwaslu Loteng L. Darmawan, kepada Suara NTB, Kamis (27/8) kemarin.

Saat dikonfirmasi terkait laporan pasangan Kurma tersebut, Darmawan mengaku sudah mendapat laporan.

Dan, itu langsung ditindaklanjuti dengan memanggil para saksi. Terutama saksi yang diajukan oleh pihak pelapor.

“Jadi hari ini (Kamis kemarin, red) beberapa saksi akan kita periksa. Termasuk pihak pelapor juga kita rencanakan periksa sekaligus,” ujarnya.

Ia mengaku, pihaknya memang dituntut cepat untuk menuntaskan setiap laporan maupun pengaduan yang masuk. Terkait sengketa yang terjadi dalam tahapan Pilkada.

Mengingat, waktu yang disediakan sesuai aturan Pilkada sangat mepet. Sehingga memang harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda.

Bayangkan, terkait laporan

yang masuk pihaknya dituntut menyelesaikan laporan tersebut dalam 7 hari saja.

Artinya, dalam 7 hari tersebut sudah ada keputusan. Terkait status laporan tersebut. “Ini yang memang cukup berat.

Tapi karena aturan sudah mengatur demikian, maka harus dilakukan,” tandasnya.

Sebelumnya, Selasa (25/8) kemarin, pasangan Kurma akhirnya melayangkan lapor ke Panwas Pilkada Loteng. Setelah gagal lolos sebagai pasangan calon kepala daerah. Lantaran dinilai tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon kepala daerah Pilkada Loteng, oleh KPU Loteng.

Dalam laporannya, pasangan tersebut menyampaikan dua hal inti. Pertama terkait adanya dugaan kesalahan perhitungan dukungan oleh penyelenggara Pilkada. Dalam hal ini KPU Loteng beserta jajarannya pada proses verifikasi dukungan calon independen tahap pertama. Dimana ada sekitar 8 kecamatan, dukungan pasangan Kurma kosong sama sekali.

Pasangan Kurma menduga ada pelanggaran tahapan Pilkada oleh KPU Loteng yang tidak memberikan surat pemberitahuan lolos tidaknya pasangan tersebut sebagai pasangan calon kepala daerah Pilkada Loteng. (kir)

Pos Portable Polres Loteng

Cara Lain Atasi Perampokan Akibat Upaya Preventif Tak Efektif Lombok Tengah menjadi pusat perhatian. Tidak hanya di tingkat nasional tapi juga dunia. Pasalnya, kasus perampokan yang beberapa kali terjadi, korbannya orang asing. Ini membuat pusing jajaran kepolisian, sehingga harus berpikir mencari solusi pengamanan lain. Ide pembuatan pos portable pun muncul. Efektifitasnya sedang diamati.

KASUS perampokan yang beberapa kali terjadi di Lombok Tengah, menimpa wisatawan asing, tak pelak membuat keruh citra daerah ini sebagai destinasi wisata dunia.

Kapolda NTB Brigjen Pol. Umar Septono pun dibuat pusing dengan situasi ini, sampai harus memberi atensi lebih untuk kasus pencurian dengan pemberatan (curat) dan pencurian dengan kekrasan (curas) di wilayah hukum Polres Lombok Tengah. “Terus terang ini menjadi PR (pekerjaan rumah) berat buat kami,” kata Kapolda pada suatu kesempatan.

Berharap dukungan Pemda Lombok Tengah, apalagi Pemprov NTB melalui Dinas Pariwisata, berulangkali komuni-

kasi tak membuahkan hasil.

Harapan ada hibah anggaran dan lahan untuk pembangunan pos, di atas kertas pun tak ada. Sementara sektor keamanan disoroti ketika itu berpengaruh terhadap angka kunjungan dan citra daerah sebagai destinasi wisata.

“Kami berharap dari Pemda, karena memang DIPA kami tidak ada anggaran untuk bangun pos. sementara ini kan sangat mendesak, mengingat kalau ada kejadian (perampokan), sangat merusak citra daerah,” tambah Kapolda.

Bukannya tanpa upaya. Di Polres Lombok Tengah, langkah preventif atau pencegahan dengan mengerahkan patroli sudah dilakukan. Toh tidak meredakan aksi perampokan dan pen-

curian di rumah penduduk.

“Masalahnya di wilayah Lombok Tengah bagian Selatan jarak tempuhnya jauh. Kalau patroli dari polsek terdekat menuju perbatasan, tidak ada tempat istirahat anggota. Kalau mau balik (Polsek), jaraknya jauh lagi,” kata Kapolres Lombok Tengah, AKBP Nurodin,SIK kepada Suara NTB. Atas alasan ini, hasil evaluasi dia, patroli ternyata tidak efektif. Wilayah Lombok Tengah, khususnya bagian selatan topografinya luas, penduduknya juga jarang, tapi justru rawan aksi kejahatan. “Banyak masalah 3 C (curat, curas, curanmor),” sebut Kapolres.

Ide sederhana kemudian muncul. Bagaimana membuat pos polisi di tengah cekaknya anggaran, minusnya perhatian Pemda khususnya Dinas Pariwisata. Pihak ketiga dilirik untuk diajak peduli. Hasilnya, Bank BRI dan dealer kendaraan bermotor membuatkan dua pos portable untuk Polres Lombok, salah satunya dipasang di jalur bypass Batujai.

“Mereka sadar ini (keamanan) tanggungjawab bersama,

kita ajak partisipasi,” pujinya. Pos portable menurut Kapolres, menjadi satu satunya solusi karena tidak ada alokasi anggaran untuk fisik dan sulitnya mendapatkan lahan hibah.

“Berawal dari itu, kami berpikir bagaimana dirikan pos polisi yang efektif. Artinya tidak perlu beli tanah, semuanya bisa dibongkar dan dipakai lagi,” tutur mantan Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB ini.

Setelah berhasil menggalang dukungan dari pihak ketiga, pos bernilai Rp 150 juta akhirnya terwujud. Bahannya sederhana dari kontainer barang, tapi di desain yang layak disebut pos aparat, dilengkapi ruang kerja, kamar dan toilet. Untuk menjadikan benar-benar layak sebagai pos, air conditioner (AC) dipasang. “Pihak BRI dan dealer yang membuat posnya, kami tidak bersentuhan dengan anggaran,” terangnya.

Setelah selesai dengan swasta, tinggal meminta dukungan dari masyarakat,

mengenai letak pemajangan pos tersebut. masyarakat welcome. Karena sadar keamanan juga kebutuhan mereka.

Dua titik saat ini, pos yang terpasang itu di atas lahan warga. “Tapi ketika saatnya nanti masyarakat memerlukan lahan itu, pos tinggal dipindah ke tempat lain. Karena ini sifatnya portable, jadi tidak merubah bentuknya ketika dipindah,” sebutnya.

Anggota yang diploting,ada dari Sat Lantas dan Sabhara.

Mereka akan menjaga pos dan bergiliran patroli di radius beberapa kilometer, bahkan bisa lebih. Fungsinya selain patroli, juga untuk penyekatan pengamananan antara wilayah luar dengan bagian tengah. Apalagi jalur bypass Batujai adalah ruas jalan yang sering dilalui turis ke tempat wisata. Disitulah salah satu fungsinya, mengefektifkan patroli sebagai upaya pencegahan. “Akan terus kami evaluasi. Ketika nanti daerah tempat pos itu dipasang sudah kondusif, maka kita pindahkan ke titik lain yang rawan.

Begitu seterusnya,” kata Nuro-

(Suara NTB/ist)

POS PORTABLE - Pos portable yang dibangun Polres Lombok Tengah bantuan pihak ketiga, untuk menekan kasus perampokan. din, menjelaskan kondisionalnya pos portable itu.

Dua pos masih kurang, karena masih ada titik lain seperti di Kuta dan sekitar Desa Mekar Sari mendesak dipasang. Memancing kepedulian pihak ketiga lainnya diupayakan lagi.

Komunikasi pun dibangun dengan pengelola hotel dan pelaku pariwisata di Lombok Tengah maupun provinsi NTB. Sudah ada yang menyatakan kesanggupan, karena mereka sadar keamanan adalah kebutuhan bersama. (ars)

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

BUDAYA DAN HIBURAN

Halaman 9

Permainan Rakyat ”Begangsingan” Nyaris Punah Mataram (Suara NTB) Ingatan kita tentang suku kata “Begangsingan” atau “Gangsing” dalam bahasa Sasak di pulau Lombok rasanya seolah sudah rapuh. Sebab, situs permainan rakyat yang satu ini nyaris punah di atas panggung peradaban kehidupan sosial masyarakat, khususnya di Pulau Lombok.

Dikatakan, situs permainan tradisional yang satu ini nyaris punah. Semestinya, warisan yang bersifat turun temurun dari nenek moyang ini dapat dilestarikan sehingga eksistensinya selalu terjaga. Menurutnya, lesapnya permainan gangsing ini diakibatkan karena tertutupnya ruang untuk memainkannya. Tingkat kepadatan penduduk dan keberadaan rumah warga yang semakin berhimpitan menjadi faktor hilangnya area begangsingan.

“Area untuk memainkan permainan ini sudah tidak ada lagi. Sekarang rumah-rumah warga terutama di perkotaan sudah semakin berhimpitan. Halaman-halaman rumah sudah dipadati dengan pot-pot tempat hiasan bunga,” ujarnya.

Beberapa lalu, permainan tradisional rakyat di pulau Lombok ini pernah dipertandingkan di Padamara, Kabupaten Lombok Tengah. Pertandingan itu seakan menjadi sejarah mengenai jejak terakhir sebelum diangkatnya kembali permainan rakyat ini dalam sebuah pertandingan di Kota Mataram yang sekarang. “Sepuluh tahun yang lalu, permainan ini sempat dipertandingkan di Pademare,” kenangnya.

Terpisah, Zakaria (55) pemain gangsing asal Selagalas, Kota Mataram menjelaskan, tekhnik permainan gasing tidak terlalu rumit. Masingmasing regu bisa terdiri dari sepuluh sampai lima belas orang. Satu diantara lima belas orang dalam regu akan menjadi raja.

“Kalau di pertandingan resmi seperti ini, pemain intinya tidak boleh lebih dari sepuluh orang. Tetapi kalau pertarungan-pertarungan biasa, pemain bisa berjumlah sampai belasan orang,” jelasnya.

Regu bawah sebutan regu pengorong akan berhadapan dengan regu atas atau regu pemantok. Satu persatu pemain dari regu pengorong akan memutarkan gasing yang telah diikat dengan lilitan pepit alias tali pada bahu gangsing.

Gasing yang berputar setelah diorong akan dipukul menggunakan gangsing dari tangan tim pemantok. Pemukulan gasing dilakukan dengan cara memantulkan gangsing menggunakan tangan seorang pemantok terhadap gasing yang berputar setelah diorong.

“Kalau raja dari tim pemantok jablus, itu artinya regunya kalah. Maka, mereka harus siap berpindah posisi menjadi pengorong. Kemudian

(Suara NTB/ist)

MEMUKUL GANGSING - Salah seorang pemain gangsing dari regu pemantok memukul gangsing yang sedang berputar kencang setelah diorong. regu pengorong yang sebelum- yang berkembang di tengah datangi tempat perhelatan an berbeda-beda. Di Kota Manya tadi akan menjadi regu masyarakat daerah ini. begasingan. Tentu, mereka di- taram permainan rakyat pemantok untuk selanjutnya,” “Permainannya kita seleng- pandu oleh para agen dari jasa yang satu ini dinamakan sejelasnya lagi. bagai gangsing, sementara garakan kalau tidak hujan perjalanan wisata.

“Kalau kita lagi main-main dari penuturan warga lombok atau pada musim kemarau,” Harus Dilestarikan bebas di Selagalas, kelihatan- timur bahwa nama yang merebebernya.

Situs tradisional yang terTak jarang permainan tra- nya banyak juga turis-turis ka gunakan adalah gasing. golong menjadi folklor ini mes- disional rakyat ini menjadi yang datang nonton kita,” ujar Sedikit berbeda dengan sebutinya harus dilestarikan. Se- pemikat kunjungan wisa- Zakaria. Permainan tradis- tar orang-orang dari lombok lain mengandung nilai historis tawan mancanegara. Wisa- ional rakyat ini memiliki seb- tengah, permaian tradisional yang amat tinggi, permainan tawan yang penasaran tentang utan yang beraneka ragam. Ini tersebut oleh masyarakat lomtradisional yang satu ini juga bagaimana permainan ini di- menandakan bahwa dialek bok tengah dinamakan dengan menjadi salah satu tradisi lakukan biasanya akan men- bahasa sasak memiliki vari- sebutan gansing. (met)

Festival Moyo, Lotim Siap Ambil Bagian

Dwiki Dharmawan Gandeng Musisi Polandia

Selong (Suara NTB) Lombok Timur (Lotim) siap ambil bagian dalam kegiatan festival Moyo yang digelar di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang merupakan bagian dari upaya turut menyukseskan kampanye Visit Lombok Sumbawa, akan turut dihadiri oleh jajaran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Lombok Timur, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Timur, dan Dekranasda.

Ketua BPPD Lotim, Widiyanto, menyampaikan, event pariwisata Kabupaten Sumbawa itu akan turut dimeriahkan. Sesuai pesan Bupati Lotim, H. Moch Ali Bin Dachlan, Lotim akan berpartisipasi dalam menyukseskan acara festival yang digelar kabupaten Sabalong Samalewa sekali dalam setahun itu.

Sebagai lembaga promosi pariwisata, BPPD Lotim ini akan menyuguhkan potensi-potensi Wisata Lotim dalam gelaran pameran dalam acara tersebut. Diantaranya akan memutar video berisi obyek-obyek wisata andalan Kabupaten Lotim.

Lotim dengan sejuta pesona Lombok akan ditunjukkan.

“Lombok Timur, pesonanya Lombok akan kita tunjukkan di acara festival tersebut,” ucap Widiyanto. Lotim sebagai daerah yang memiliki atensi yang besar terhadap perkembangan pariwisata.

Kepala Bidang (Kabid) Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Lotim, Supriyadi menyampaikan, sejumlah kegiatan yang menghadirkan kabupaten-kabupaten lain akan diikuti oleh Lotim. Salah satunya adalah kegiatan pameran dan parade budaya.

Dalam gelaran parade budaya di Sumbawa ini, Lotim akan menampilkan sejumlah atraksi budaya yang diyakini bisa memancing daya tarik setiap pengunjung acara festival. Tergambar dalam rapat persiapan Kamis (27/8), Lotim akan menyuguhkan atraksi budaya yang khas dari Kabupaten Lombok Timur. (rus)

Frankfurt Dwiki Darmawan akan berkolaborasi dengan musisi asal Polandia saat menampilkan musik jazz modern dengan sentuhan khas Indonesia di ajang Museumsuferfest atau Festival Tepi Sungai yang berlangsung 28-30 Agustus di sepanjang Sungai Main, Frankfurt, Jerman.

“Kali ini saya tidak membawa gamelan dan sejenisnya, tetapi saya mengajak musisi Polandia dengan nuansa musik jazz yang lebih modern,” kata Dwiki di Frankfurt, Jerman, Kamis kemarin.

Dwiki, yang merupakan bagian dari tim seni Indonesia, akan tampil bersama Pawell Urowski (Bass), Adam Golicki (drum), dan Piotr Checki (Saksopon) asal Polandia, serta gitaris Kamal Musallam.

Menurut Dwiki, meski tidak berlatih khusus untuk persiapan tampil di Frankfurt namun mereka sudah terbiasa bermain bersama. Mereka antara lain pernah tampil di Polandia, Ukraina, dan Slowakia.

“Kami akan tampil di Frankfurt sebagai bagian dari World Peace Ensamble yang saya pimpin. Tapi kali ini saya tidak membawa musik gamelan atau grup musik Krakatau, karena sudah ada penampilan Mas Djaduk Ferianto dan kawan-kawan yang

Dolar Meningkat, Okupansi Hotel Stabil Mataram (Suara NTB) Meski nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah, tingkat hunian hotel khususnya di Kota Mataram dinyatakan stabil. Rata-rata okupansi hotel diprediksi mencapai 95 persen.

Namun, okupansi hotel yang diklaim stabil itu tidak dapat dijadikan patokan bagi para pelaku pariwisata untuk meremehkan kondisi yang terjadi. Para pelaku pariwisata diimbau agar selalu waspada dan siap menghadapi seburuk apapun kondisi yang terjadi.

“Kalau bagi hotel-hotel di dalam kota rasanya tidak ada masalah. Tingkat hunian hotel rata-rata mencapai angka 95 persen,” tanggap ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM) Reza Bovier yang juga General Manager Santika Hotel, ketika ditanya Suara NTB tentang dampak meningkatnya harga Dolar terhadap dunia pariwisata, Kamis (27/8).

Peningkatan harga dolar tersebut tidak terlalu berimbas terhadap geliat perhotelan di dalam kota sebab, hotel-hotel ini menggunakan produk-produk lokal. Hampir 90 persen kebutuhan hotel disuplai dari bahan-bahan pokok dalam negeri. Dengan demikian, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun, maka tetap saja tidak berpengaruh signifikan terhadap industri perhotelan.

“Kita komit menggunakan produk-produk lokal. Produk lokal dalam artian produk dalam negeri. Bisa berasal dari provinsi lain,” jelasnya.

Menurutnya, prinsip itulah yang menjadi satu kelebihan sehingga peningkatan harga dolar di dunia tidak terlalu terasa. “Dampaknya memang pasti ada tetapi sedikit. Dalam artian tidak terlalu signifikan,” bebernya.

Dalam kondisi seburuk apapun, pelaku pariwisata ini akan tetap optimis dan berjuang mengembangkan industri tersebut. Pihaknya mengaku siap menghadapi segala tantangan dan rintangan yang berada di depannya. “Seburuk apapun kondisinya, kita musti siap dan harus optimis dalam menghadapinya,” tandasnya.

Seperti diketahui nilai tukar rupiah terhadap dolar saat ini telah menembus Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat. Meningkatnya harga dolar ini dapat memperpuruk perkembangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di Indonesia. (met)

(Suara NTB/ist)

KOLEKSI BUSANA - Parade model berjalan di atas catwalk memperagakan koleksi busana Ivan Gunawan dalam Jakarta Fashion Week 2015 di Senayan City, Jakarta beberapa waktu lalu.

Jakarta Fashion Week Digelar Oktober Jakarta (Suara NTB) Perhelatan mode Jakarta Fashion Week (JFW) 2016 akan digelar di Senayan City pada 24-30 Oktober 2015.

“Mungkin sekitar 250 perancang selama tujuh hari,” kata Direktur Jakarta Fashion Week Lenny Tedja saat jumpa pers di Jakarta, Kamis.

Tahun ini, sekitar 10 hingga 15 perancang hasil kolaborasi JFW dengan berbagai

negara antara lain Thailand, Korea, Jepang, Inggris, Australia dan Timur Tengah akan hadir dalam pagelaran tahunan yang memasuki usia ke-8 ini.

Selain tren mode tahun mendatang, JFW juga menggarisbawahi kolaborasi mereka dengan negara asing yang menjadi inspirasi bagi perancang dalam negeri maupun perancang dari negara yang

bekerja sama. Salah satu hasil pertukaran yang akan dipamerkan di sana adalah tekstil hasil belajar beberapa mahasiswa asal London, Inggris Raya, ke Pekalongan, Jawa Tengah.

Selain itu, busana hijab atau modest wear juga akan menjadi sorotan dalam JFW tahun ini. “Pasti, itu salah satu kebanggaan Indonesia,” kata Lenny. (ant/bali post)

menampilkan nuansa musik yang lebih tradisional. Biar tidak sama,” katanya.

Saat ditanya mengenai musisi Polandia, Dwiki menyebut permainan musik jazz mereka punya keistimewaan tersendiri, terutama karena pada masa komunis di Polandia jazz pernah sulit berkembang.

“Dulu pada masa komunis, musik jazz itu underground, sangat jarang, sehingga dalam pertumbuhannya sekarang, ada semacam energi lain yang berbeda, tidak mainstream seperti yang asli di Amerika,” katanya.

Di festival itu, Indonesia juga akan menampilkan grup musik Kua Etnika pimpinan Djaduk Ferianto, Barong Banyuwangi, penyanyi Dian Sugandi, Bonita, dan Mian Tiara. Museumsuferfest merupakan festival budaya terbesar di Eropa yang menampilkan berbagai pertunjukan budaya, musik, dan seni rupa dari seluruh dunia.

Pertunjukan seni budaya akbar tahunan yang berlangsung di sepanjang Sungai Main, persis di seberang deretan museum-museum, tersebut rata-rata dihadiri sekitar dua juta orang selama tiga hari.

Indonesia menjadi negara Tamu Kehormatan Frankfurt Book Fair 2015 dan Negara Tamu di Museumsuferfest. (ant/bali post)

Sewa Gedung Taman Budaya Rp 2,5 Juta Perhari Mataram (Suara NTB) Biaya sewa penggunaan gedung taman budaya NTB untuk kalangan swasta terhitung mencapai Rp 2,5 Juta perhari. Sementara, tarif instansi pemerintahan baik sekolah atau perguruan tinggi dapat disesuaikan dengan budget yang dikantongi.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Taman Budaya NTB, Dra. Endah Setyorini pasca munculnya kegaduhan di media sosial (Facebook) menyangkut klaim tarif penyewaan gedung yang relatif mahal. Kepala Taman Budaya menanggapi bahwa hal tersebut dinilainya salah pengertian sebab, dari pihaknya sempat terjadi mis komunikasi.

“Biaya sewa untuk swasta kita patok hanya Rp 2,5 Juta perhari. Itu dilengkapi dengan

alat – alat berupa sound system dan para kru yang bertugas membantu kelancaran acara,” tanggapnya, Kamis (27/ 8).

Ia menilai, munculnya polemik yang bermuasal dari perbincangan panjang di facebook itu akibat adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak. Kepala Endah mengaku bahwa persoalan itu sudah selesai dalam sebuah media yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar).

“Itu hanya miskomunikasi aja. Kita juga udah dipanggil oleh Pak Kadis. Dan semuanya sudah clear (beres,red),” ujarnya.

Menurutnya, biaya sewa yang hanya seharga Rp 2,5 Juta tersebut adalah angka yang cukup ideal. Terlebih,

pengguna gedung juga difasilitasi dengan kelengkapan son sistem yang memadai. Selain itu, para kru dari taman budaya juga dikerahkan sebagai tenaga tambahan dalam pengelolaan kegiatan. Tugas para kru adalah membantu persiapan panggung serta tata rias yang dibutuhkan penyewa gedung.

Gedung taman budaya yang siap sering disewakan adalah Arena Panggung Terbuka. Selain itu, Gedung Arena tertutup sebagai tempat pementasan teater serta pertunjukan lainnya juga menjadi bagian yang disewakan.

“Kalau yang menyelenggarakan kegiatan umpamanya dari dinas – dinas, sekolah atau mahasiswa di kampus, harga sewanya kita sesuaikan dengan bujet mereka,” tandasnya. (met)

Dwiki Dharmawan

(Suara NTB/ist)

“Begangsingan” merupakan salah satu situs permainan rakyat yang berkembang di tengah masyarakat Sasak.

Perkembangannya bahkan diperkirakan mulai jauh sebelum era kemerdekaan 1945.

Ada budayawan yang menyebut bahwa permainan rakyat ini sering dilombakan pada zaman penjajahan Jepang.

Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Dimana dalam satu laga diikuti oleh dua kelompok atau regu yang berbeda. Satu regu terdiri dari Pengorong sementara regu lawan menjadi tim pemantok.

Regu pengorong berperan sebagai penyaji gangsing berputar yang siap dipukul oleh regu pemantok. Dalam dua regu yang berbeda itu terdapat masing-masing raja yang menjadi pemimpin. Raja dalam kelompok pemain gangsing menjadi penentu kemenangan dalam sebuah pertarungan.

“Kalau di zaman Jepang, permainan rakyat ini bahkan sudah dipertandingkan.

Jepang selalu mengadakan pasar malam di setiap kedistrikannya,” beber budayawan Ahmad JD saat menyaksikan pertandingan gangsing di Taman Abian Tubuh Baru, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Rabu (26/8) sore.

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

PENDIDIKAN

Halaman 10

Tidak Sekadar Wacana KEPALA SMA Nasional Mataram, Hasanudin menyambut baik wacana Penjabat Walikota Mataram Dra. Hj. Selly Andayani menghapus kebijakan Bina Lingkungan (BL) di Kota Mataram. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pihaknya merugi, karena tidak mendapatkan murid.

Jika kebijakan BL dihapus, maka ada kesempatan bagi sekolahsekolah swasta untuk dapat bersaing dengan sekolah-sekolah negeri.

Oleh sebab itu, ia berharap agar wacana peng(Suara NTB/dys) Hasanudin hapusan BL tidak hanya sekadar wacana. ‘’Tapi harus mampu direalisasikan oleh pemerintah untuk memenuhi rasa keadilan bagi sekolah swasta,’’ terangnya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Pada penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2015-2016 ini, SMA Nasional Mataram hanya mampu menerima 13 murid saja. Jumlah tersebut lebih baik dari pada tahun lalu yang hanya 1 murid saja. Meski tidak memperoleh murid banyak, namun Hasanudin mengaku proses belajar mengajar berlangsung seperti biasanya sesuai dengan rencana proses pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh para guru.

“Semua proses belajar mengajar tetap berjalan sesuai RPP para guru. Alhamdulillah dulu yang hanya 1 murid saja, sudah bertambah jadi orang ada yang masuk belakangan,” jelas Hasanudin.

Minimnya jumlah murid, kata Hasanudin, juga berimplikasi terhadap guru-guru sertifikasi, karena kekurangan jam mengajar. Jumlah guru sertifikasi di SMA Nasional Mataram sebanyak 3 orang dari 14 jumlah guru keseluruhan. Meski kekurangan jam mengajar, para guru sertifikasi masih bisa bernafas lega, karena Dapodik saat ini masih menggunakan data manual tidak melalui online. “Jadi masih bisa ditoleransi, tapi kalau sudah pakai yang online lain,” terangnya.

Menurutnya, kebijakan BL bisa saja tetap dipertahankan Pemkot Mataram. Asalkan aturan yang telah dibuat Pemkot Mataram dilaksanakan berdasarkan aturan yang mereka susun. Dalam kenyataannya, banyak aturan yang menyimpang dan tidak sesuai seperti soal kuota BL di masing-masing sekolah.

Di mana, praktik pelaksanaan BL tidak sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia. Bahkan ada sekolah yang menerima siswa BL mencapai 100 persen lebih. Padahal kuota yang disediakan masing-masing sekolah hanya 20 persen. Hal itu menyebabkan banyak sekolah swasta tidak kebagian murid, karena murid hanya terkonsentrasi di satu sekolah tertentu saja. (dys)

Dikbud akan Bangun SMAN 3 Lembar Tahun 2016 (Suara NTB/ist)

BUKA - Asisten III Setda NTB H. L. Syafi’i, saat membuka Gebyar PAUD tahun 2015 tingkat NTB di Kantor Dinas Dikpora NTB, Kamis (27/8).

Gebyar PAUD

Wahana Tingkatkan Kualitas Pendidikan Usia Dini Mataram (Suara NTB) Ratusan anak-anak jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seluruh kabupatan/kota di NTB memeriahkan Gebyar PAUD Tingkat Provinsi NTB di Halaman Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga (Dikpora) NTB, Kamis (27/8).

Kegiatan yang bertempat di halaman kantor Dikpora NTB merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Pemudadan Olahraga yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di seluruh Indonesia. Mereka menampilkan marching band dan membawakan sejumlah tarian-tarian tradisional masing-masing kabupaten/kota.

Ketua Panitia Gebyar PAUD NTB 2015, Wahibullah, S.IP, menjelaskan, Gebyar PAUD Tingkat Provinsi NTB merupakan agenda rutin setiap tahun.

Tujuannya masyarakat lebih peduli lagi dengan keberadaan PAUD. Menurutnya, masyarakat NTB harus memiliki perhatian lebih terhadap lembaga PAUD mengingat keberadaan PAUD dapat mengembangkan potensi anak-anak.

Sementara itu, Asisten III (Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat) Setda Provinsi NTB, Drs. H Lalu Syafi’i, MM, meminta semua pihak agar mampu mengembalikan perhatian setiap pihak untuk memenuhi hak anak, baik hak untuk bermain, hak untuk bersuka cita, hak untuk belajar, hak untuk bahagia dan berbagai hak lain yang melekat pada anak.

Mantan Kepala Dinas Dikpora NTB ini, menilai, Gebyar PAUD menjadi penyemangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anakanak di NTB, yang jumlahnya hampir mencapai 2

juta anak. “Insya Allah hak-hak anak menjadi perhatian kita semua untuk dapat kita berikan, seperti hak kebahagiaan, hak untuk suka cita, dan hak untuk bermain. Hak-hak yang melekat pada anak merupakan kewajiban kita sebagai orang tua,” ujarnya.

Meski demikian, untuk mewujudkan hal tersebut masih membutuhkan kerja keras dan sinergi dari para stakeholders. “Saat ini kita masih belum bisa menyediakan taman bermain yang bagus dan layak bagi anak-anak dan ini menjadi PR kita bersama,” tegasnya.

Selain itu, PAUD-PAUD yang ada di NTB harus terus dievaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui apakah bisa memberikan pendidikan yang benar-benar dibutuhkan oleh anak usia dini. Untuk itu, di masa mendatang, Pemprov NTB akan memberikan perhatian yang sama antara PAUD dengan Pendidikan Dasar 9 tahun. Salah satu wujudnya adalah peningkatan porsi APBD untuk PAUD di tahun 2017 yang semula hanya sebesar 5% menjadi 20%.

“Mudah-mudahan, peningkatan anggaran ini bisa berdampak optimal bagi peningkatan kualitas pengajar, infrastruktur, dan peningkatan kurikulum pendidikan anak usia dini,” tutupnya. (dys/ham)

Mendikbud Berikan Penghargaan pada Tokoh Nasional Jakarta (Suara NTB) – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies Baswedan, memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh nasional yang berjasa pada program Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) di Jakarta, Kamis.

“Penghargaan ini diberikan kepada 14 tokoh yang berjasa terhadap program UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi,” ujar Mendikbud saat memberi kata sambutan.

Sejumlah tokoh yang menerima penghargaan yakni Daoed Joesoef, Conny R Semiawan, Malik Fajar (Bidang Pendidikan), Sangkot Marzuki, Indrawati Ganjar dan Umar Anggara Jenie (Bidang Sains), Taufik Ismail, Edi Sedyawati, Haryono Haryoguritno dan Taufiq Abdullah (Bidang Kebudayaan), dan Bagir Manan, Herawati Diah, Jakob Oetama dan Wardiman Djojonegoro (Bidang Komunikasi).

Para penerima penghargaan, sudah melakukan banyak hal untuk UNESCO. Komitmen para tokoh penerima penghargaan tersebut, lanjut dia, tak perlu diragukan lagi. Anies menambahkan Indonesia mencoba berperan dalam tataran global, UNESCO merupakan salah satu tempatnya.

Anies menjelaskan, para tokoh terpilih oleh program Unsesco sejauh tersebut tecatat telah berperan aktif dan meningkatkan kesadaran akan perdamaian dunia. Hal ini menggambarkan kemerdekaan Indonesia selama 70 tahun. Pada peringatan Kemerdekaan Indonesia beberapa tahun lalu, masih banyak para legiun veteran namun pada peringatan Kemerdekaan Indonesia beberapa waktu lalu semakin berkurang. (ant/bali post)

DINAS Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Barat (Lobar) berencana membangun gedung SMAN 3 Lembar yang berlokasi di Mareje tahun 2016 mendatang. Kesiapan pembangunan ditandai dengan pembahasan dan sosialisasi pengadaan lahan untuk lokasi pembangunan gedung sekolah itu.

Demikian terungkap saat sosialisasi pengadaan lahan SMA di Kantor Camat Lembar, belum lama ini. Sosialisasi ini dihadiri Kepala Bidang Pendidikan Menengah (Dikmen) pada Dikbud Lobar, Drs. Maad Adnan, Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, SSTP, dan Sekretaris Camat Lembar.

Menurut Kepala Bidang Dikmen Maad Adnan, pembangunan gedung SMA ini demi kemajuan pendidikan di Lobar khususnya di daerah selatan. Untuk itu, ia berharap semua unsur mendukung pembangunan sekolah itu. Termasuk masyarakat harus mendukung untuk mempermudah pembebasan lahan sebagai

lokasi pembangunan. Apalagi luas lahan yang diperlukan untuk sekolah ini sekitar 1 hektar. Selain itu, pihaknya meminta dukungan dari Kantor Aset Daerah Lobar.

Saat ini, ujarnya, siswa SMAN 3 Lembar masih menumpang di SMPN 4 Lembar. Sedangkan untuk penerbitan ijazah lulusan sekolah itu masih menumpang di SMAN 2 Lembar.

Menanggapi hal ini, Kepala Kantor Aset Daerah Lobar, Mahnan, mengaku, persoalan pembahasan lahan ini sudah lama ditunggu-tunggu. Menurutnya, sudah ada tiga kali pergantian Kepala Dinas Dikbud, namun belum mampu direalisasikan.

Mahnan menjelaskan, ada empat alternatif yang bisa dijadikan sebagai lokasi pembangunan, yakni dua lokasi di Mareje Timur dan Barat. Ia menjelaskan sebagai dasar pembayaran lahan itu maka perlu penilaian tim ahli dan Kantor Aset Daerah serta merta bisa mengambil kebijakan. (her)

(Suara NTB/dys)

LOMBA MENGARANG - Puluhan peserta yang merupakan perwakilan TBM di Mataram mengikuti lomba mengarang di Kantor Perpustakaan dan Arsip Mataram, Kamis (27/8).

Rangsang Kecerdasan Anak

Puskot Mataram Gelar Lomba Mengarang Mataram (Suara NTB) Banyak cara bisa digunakan untuk merangsang kecerdasan otak anak-anak. Salah satunya melalui lomba mengarang seperti yang digelar Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram, Kamis (27/8).

Ketua Panitia Lomba Mengarang, Hj. Yunida Bondan mengaku melalui lomba mengarang, anak-anak dapat terangsang untuk berpikir cepat dan memunculkan segala potensi dalam bidang mengarang.

Lomba mengarang yang diikuti 25 siswa perwakilan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) ini adalah kali pertama digelar Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Mataram.

Ke depan, program lomba mengarang akan dipertahankan setiap tahun, karena sebagai salah satu media penting merangsang kecerdasan dan kreativitas anak.

Menurutnya, secara tidak langsung lomba mengarang memiliki korelasi dengan tingkat kegemaran membaca anak. Selain itu, lomba mengarang juga bertujuan memperkenalkan keberadaan perpustakaan dan TBM terhadap anak sejak dini.

Apalagi, perpustakaan merupakan media paling penting untuk memperoleh dan menggali ilmu pengetahuan. “Ini juga untuk meningkatkan kunjungan ke perpustakaan dalam rangka mewujudkan motto Kota Mataram,” ujarnya.

Sementara itu, H. Rami’un salah satu dewan juri lomba mengarang mengungkapkan bahwa lomba mengarang merupakan agenda penting yang harus tetap dilaksanakan pemerintah. Melalui lomba mengarang, Rami’un yakin anak-anak dapat berkembang, baik otak maupun kecerdasan lainnya. (dys)

Syarat Bahasa Indonesia bagi TKA Dihapus

Pemerintah Harus Buat Program Pengganti Mataram (Suara NTB) Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB, Dr. Syarifudin, M.Hum menilai kebijakan pemerintah pusat yang menghapus ketentuan atau syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA) harus disusul dengan adanya program lain sebagai pengganti ketentuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

“Kalau memang dihapus, harus ada program pengganti lainnya, mungkin dicari program yang lain atau tidak dihapus sama sekali,” sarannya pada Suara NTB beberapa waktu lalu.

Menurutnya, kebijakan pengganti tersebut penting dibuat pemerintah untuk menjaga marwah Bahasa Indonesia di dunia internasional. Terlebih pengguna Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) saat ini sudah sangat banyak dan tersebar di hampir 49 negara di dunia.

“Penutur asing kita sangat banyak, bahkan sepertiga dari jumlah negara di dunia menggunakan Bahasa Indonesia.

Itu harus tetap dipertahankan programnya,” ujarnya.

Syarifudin mengaku pemerintah pasti mempunyai pertimbangan lebih besar sehingga harus membuat kebijakan penghapusan syarat bisa berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

“Jika itu didasari oleh kebijakan makro yang lebih besar untuk memperkuat ekonomi, itu tidak masalah kalau begitu, kita dukung tapi harus buatkan aturan pengganti dalam rangka memperkuat penggunaan dan menginternasionalisasikan penggunaan Bahasa Indonesia,” terangnya.

Sebelumnya karena dianggap menghambat laju investasi, pada 29 Juni lalu pemerintah telah melakukan revisi terhadap Peraturan Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Bahasa Indonesia bagi Tenaga Kerja Asing. Dengan begitu, tenaga kerja asing kini dapat bekerja di Indonesia tanpa harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia. (dys)

Halaman 11

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

Wayne Rooney Bungkam Kritik

Panitia Rilis Harga Tiket Piala Presiden Makassar Panitia pelaksana merilis harga tiket turnamen Piala Presiden Grup D di Stadioan Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar, Sulawesi Selatan.

Ketua panitia pelaksana pertandingan, Ramli Manong di Makassar, Kamis, mengatakan tiket tribun terbuka dibanderol dengan harga Rp 20 ribu, VIP utara-selatan Rp 55 ribu dan VIP utama Rp 100 ribu.

“Untuk pertandingan nanti akan digelar dua kali sehari.

Jadi misalnya penonton membeli tiket tribun terbuka maka bisa dikatakan hanya mengeluarkan uang Rp 10 ribu (untuk satu pertandingan) dan itu tentu sangat terjangkau masyarakat,” katanya.

Bagi penonton atau suporter PSM yang ingin menyaksikan tim kesayangannya bertanding sudah bisa membeli tiket mulai Jumat. Panitia juga menyiapkan beberapa tempat penjualan tiket untuk memudahkan penonton mendapatkannya.

Beberapa lokasi yang melayani penjualan tiket itu diantaranya sekretariat PSM, Mal Panakkukang, Mal Ratu Indah, Perusahaan Bosowa dan beberapa warung kopi. Khusus pertandingan perdana Piala Presiden pada 31 Agustus 2015, pihak penyelenggara telah mencetak sebanyak 20 ribu tiket.

Jumlah tiket yang dicetak memang cukup banyak mengingat laga nanti merupakan pertandingan perdana tim PSM Makassar di turnamen resmi pascapenghentian kompetisi QNB League 2015. Selain menjadi laga perdana PSM, para penonton juga akan mendapatkan dua tontonan sekaligus mengingat dalam satu hari akan dilaksanakan dua pertandingan.

Pertandingan pertama yang digelar sore mempertemukan Persipasi Bandung Raya (PBR) melawan Pusamani Borneo FC (PBFC). Adapun pertandingan tim “Juku Eja” menghadapi wakil Jawa Timur Persegres Gresik akan dilaksanakan pada malam harinya.

“Keputusan itu juga kita sesuaikan dengan kapasitas stadion. Laga PSM nanti memang sudah ditunggu masyarakat sejak lama,” katanya. Sementara itu, tiga tim yang akan menjadi lawan tuan rumah PSM pada ajang Piala Presiden Grup Makassar dijadwalkan tiba pada 29 Agustus 2015.

Ia menjelaskan ketiga tim akan datang secara bergiliran dimulai dari Persipasi Bandung Raya (PBR) pada siang hari, selanjutnya diikuti Persegres Gresik United serta Pusamania Borneo FC pada sore dan malam hari.

Panitia sudah menyiapkan hotel yang jaraknya berdekatan dengan Stadion Gelora Andi Mattalatta Mattoanging Makassar untuk memudahkan tim menjangkau lokasi stadion baik untuk uji lapangan ataupun menjalani pertandingan. (ant/bali post)

Bruges Wayne Rooney mengatakan kritik yang belakangan menghujaninya tidak mempengaruhi dirinya setelah trigolnya menginspirasi Manchester United menang 4-0 dari Club Brugge sehingga mengembalikan klub elite Inggris ini ke fase grup Liga Champions.

Kapten United ini dikritik keras karena melewati 10 pertandingan tanpa mencetak satu pun gol, sedangkan klubnya sendiri hanya menciptakan dua gol pada tiga laga pembukanya di Liga Utama Inggris.

Namun Rooney kembali ke penampilan terbaiknya di Bruges Kamis dini hari WIB lalu dengan menjarikan trigol pertamanya dalam empat tahun ke-

tika tim asuhan Louis van Gaal itu membukukan tempatnya pada undian fase grup Kamis ini.

“Saya senang menciptakan gol-gol itu, dan lebih penting lagi, ini adalah pertandingan yang hebat untuk klub,” kata dia kepada BT Sport di Jan Breydel Stadium. “Kami senang lolos ke undian esok (Kamis).”

“Sejujurnya, jika saya tidak mempunyai karakter yang kuat, kritik bisa mempengaruhi saya. Saya tidak khawatir.

TIGA GOL – Penyerang Manchester United, Wayne Rooney menciptakan tiga gol kala mereka mengalahkan Club Brugge dengan skor 4-0 sekaligus memastikan tiket ke fase grup Liga Champions, Kamis dini hari kemarin.

Menpora Ingin Asian Games 2018 Sukses Jakarta (Suara NTB) Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengharapkan seluruh pemangku kepentingan keolahragaan nasional untuk melakukan koordinasi demi persiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games 2018.

“Tahun 2018 menjadi tahun istimewa bagi Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games ke-18. Kami tidak hanya ingin sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses prestasi dengan target menembus posisi 10 besar,” kata Menpora saat membuka Rakor Pembinaan Olahraga Nasional mendukung Program Indonesia Emas di Jakarta, Rabu (26/8) malam.

Menpora berharap seluruh pemangku kepentingan seper-

ti kementerian dan lembaga negara, Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat mendukung Program Indonesia Emas sebagai program Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Kami canangkan seluruh cabang olahraga prestasi dan cabang olahraga Olimpiade di seluruh Tanah Air harus berpikir menuju kemenangan Olimpiade,” kata Menpora. Namun, Menpora mengatakan pembinaan atlet nasional berprestasi pada tingkat Olimpiade membutuhkan waktu yang lama dan biaya tinggi.

“Untuk itu, kami memerlukan peran dan dukungan lembaga antara lain Kementerian Keuangan, Badan Peren-

canaan Pembangunan Nasional, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Ristek dan Dikti, serta DPR RI terutama Komisi X,” katanya.

Selain dukungan dari kementerian dan lembaga negara, Menpora juga mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sebagai pembina awal atlet-atlet nasional.

“Kami akan terus mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk membina cabang olahraga potensi daerah sebagai cabang unggulan bertaraf nasional dan internasional seperti diamanatkan UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional,” kata Menpora. (ant/bali post)

Hadapi Pra-PON

Persiapan Atlet Kempo Capai 75 Persen (Suara NTB/fan)

TARUNG DERAJAT - Tampak atlet tarung derajat menjalani latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (27/8) kemarin.

Atlet Tarung Derajat Pertajam Strategi Tanding Mataram (Suara NTB) Persiapan umum atlet tarung derajat NTB sudah melewati tahap akhir. Untuk itu petarung NTB akan mempertajam latihan strategi tanding guna menghadapi Pra-PON yang akan berlangsung di Bandung 24-26 Oktober 2015.

“Kita tekankan atlet kita untuk mempertajam latihan strategi tanding. Terutama, atlet putri harus memperbanyak pukulan dan serangan atas kepala. Karena di Pra-PON nanti atlet putri sudah diperbolehkan memukul kepala lawan,” ucap Pelatih Tarung Derajat NTB, Imran kepada Suara NTB saat melatih atlet di sport hall GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (27/8) kemarin.

Pantauan Suara NTB di lokasi terdapat 10 atlet yang menjalani latihan di GOR 17 Desember Turide Mataram. Lima diantaranya adalah atlet Pelatda Sentralisasi, Munakip, Murdani, Kurniawan, Novi Jayanti dan Rina Selviana. Sementara lima atletnya lagi atlet non Pelatda Sentralisasi.

Pihak Kodrat NTB rencananya akan mengirim 14 atlet di Pra-PON. Mereka akan mengikuti 14 kelas tarung, yakni 3 kelas putri dan 11 putra. Pihak Kodrat NTB sendiri berharap dapat meloloskan lebih dari 5 atlet. Yakni melampaui jumlah atlet NTB yang lolos PON di Pra-PON 2011 lalu. Dimana pada Pra-PON 2011 lalu NTB meloloskan 5 atlet dan meraih 1 medali emas dan 3 perunggu di PON Riau 2012.

Meloloskan lima atlet di PON tidaklah mudah karena semua atlet provinsi akan turun di ajang bergengsi tersebut. namun demikian ia optimis dapat meloloskan lima atlet bahkan lebih. Rasa optimis itu karena sejumlah atlet yang memperkuat atlet NTB itu pernah mengukir prestasi di level nasional. (fan)

Ini masih tahap-tahap awal dan ketika peluang datang, saya mengambilnya.”

Rooney membuka trigolnya dari umpan silang Memphis Depay pada menit 20 dan menambahkan lagi dengan dua gol pada babak kedua sebelum Ander Herrera membuat kedudukan akhir menjadi 4-0 pada menit 63.

Tim tamu bahkan tidak terpengaruh oleh gagalnya pemain pengganti Javier Hernandez saat mengeksekusi tendangan penalti karena MU

tetap lolos dengan agregat 71, demikian AFP. Manajer Manchester United Louis van Gaal memuji mentalitas Wayne Rooney setelah aksi hattricknya tersebut.

“Saya selalu memberi dia kepercayaan diri yang dibutuhkan oleh seorang pemain, tetapi saya kira Wayne memiliki mentalitas yang sangat kuat dan dengan levelnya itu dia selalu bisa bangkit,” kata Van Gaal.

“Dan dia telah membuktikan hal itu malam ini (Kamis dini hari WIB). Namun jalan masih panjang untuk dia dan juga untuk Manchester United, tidak mudah. Tentu saja saya sangat senang demi dia.” (ant/bali post)

Mataram (Suara NTB) Menjelang keberangkatan mengikuti Pra-PON Kempo yang akan berlangsung di Bandung 2-4 September 2015 mendatang, 18 atlet kempo terus memantapkan latihan di Padepokan Silat GOR 17 Desember Mataram, Kamis (27/8) kemarin. Latihan tersebut untuk menyempurnaan strategi, teknik dan mental tanding atlet.

Pelatih Kempo NTB, I Ketut Putra yang ditemui Suara NTB di sela-sela melatih atlet mengatakan persiapan atlet beladari kempo menghadapi PraPON sudah mencapai 75 persen. Sisa 25 persen tinggal pemantapan strategi, teknik dan mental tanding.

“Saat ini anak- anak sedang kita konsentrasikan pada latihan penyempurnaan strategi, taktik dan mental tanding,” ucapnya. Sebanyak 18 atlet peserta pelatihan akan turun di enam kelas randori dan sisanya mengikuti kelas embu berpasangan putra/putri dan embu beregu putra/putri.

Pelatih tidak memasang target medali emas di event itu.

Mereka berharap atletnya bisa meraih tiket lolos PON 2016 sebanyak mungkin. Sebab target utama cabor meloloskan atlet sebanyak mungkin, seh-

(Suara NTB/fan)

LATIHAN - Tampak atlet beladiri kempo menjalani latihan di Padepokan silat GOR 17 Desember Turide Mataram, Kamis (27/8) kemarin. ingga peluang NTB meraih medali di PON semakin terbuka.

Sebagaimana diketahui Pengprov Perkemi NTB sebelumnya mematok target meraih 10 medali emas di PON Jabar 2016. Target itu disampaikan langsung Ketua Perkemi NTB di acara Pelantikan Pengprov Pertina NTB tahun 2014 lalu.

Namun demikian tiga pelatih kempo NTB, Agus Suharian, Lilis Pujiwinarni dan I Ketut Putra tidak berani sesumbar.

Mereka berharap untuk saat ini atletnya bisa lolos PON setelah

itu baru berani memasang target medali.

Pihak Perkemi NTB telah mempersiapkan atlet semaksimal mungkin untuk mengikuti event tersebut, terutama tiga atlet Pelatda sentralisasi NTB, Yulia Prayanti, Oji Saputra dan Hadi Gunawan bisa menjadi unggulan utama NTB. Begitu pula sisa 15 atlet lainnya yang diunggulkan oleh Pengprov Perkemi NTB. Maklum persiapan sejumlah atlet tersebut sudah maksimal, yakni lebih dari enam bulan. (fan)

(Suara NTB/ist)

JUARA - Hendra Setiawan (kanan) dan pasangannya Mohammad Ahsan menggigit medali emasnya sambil mengibarkan bendera Merah Putih seusai menjadi juara Kejuaraan Dunia Bulutangkis Total BWF 2015 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (16/8) lalu.

Dapat Bonus, Hendra akan Beli Rumah Jakarta (Suara NTB) Hendra Setiawan sudah mempunyai rencana dengan bonus yang diterima setelah menjadi juara dunia 2015 dari klubnya, PB Jaya Raya sebesar Rp 500 juta yaitu digunakan untuk membeli rumah.

“Untuk beli rumah di Surabaya,” kata Hendra Setiawan setelah menerima bonus secara simbolis di Bintaro Jaya Xchange, Tangerang Selatan, Banten, Kamis kemarin.

Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Mohammad Ahsan sukses menjadi juara dunia di Istora Senayan, Jakarta, 10-16 Agustus lalu.

Pasangan ini adalah satu-satunya wakil Indonesia yang mampu meraih posisi puncak.

Menurut Hendra, pemberian bonus merupakan bentuk perhatian dari klub. Untuk itu, apresiasi yang diberikan akan digunakan untuk hal-hal yang positif termasuk mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan.

Ia mengakui bawah saat ini sudah tidak muda lagi. Namun, melihat kondisi saat ini Hendra tetap akan terus me-

maksimalkannya. Apalagi, di depan sudah ada kejuaraan yang telah menunggu termasuk untuk mengumpulkan poin tiket Olimpiade.

“Saat ini saya terus berlatih. Tapi hanya untuk jaga kondisi saja. Yang jelas agenda terdekat adalah turun di kejuaraan di Jepang dan Korea,” katanya menambahkan.

Hendra Setiawan yang berpasangan dengan Muhammad Ahsan akan terus mengumpulkan poin demi bisa tampil di Olimpiade, kejuaraan empat tahunan yang bergengsi.

Namun Hendra sadar bahwa persaingan akan ketat setelah kekuatan ganda putra mulai merata. Selain pasangan asal Tiongkok dan Korea, ganda putra dari Jepang dan Denmark terus menyodok ke atas.

“Makanya kita harus bekerja keras. Kami berharap ganda putra Indonesia yang lain juga bisa secepatnya bangkit,” kata pemain yang pernah merebut juara dunia dan Olimpiade bersama Markis Kido, berturut-turut pada 2007 dan 2008. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

AS Paceklik Gelar Putra di Grand Slam

Andy Roddick

New York Sejak Andy Roddick menjuarai AS Terbuka 2003, tidak ada lagi petenis putra Amerika Serikat yang meraih gelar juara pada turnamen-turnamen Grand Slam.

Generasi emas tenis putra AS yang dipimpin oleh 14 kali juara Grand Slam, Pete Sampras, dan juara delapan kali turnamen besar Andre Agassi, tidak berlanjut sampai sekarang. Dunia tenis putra pada era kini dikuasai oleh pemain Swiss Roger Federer dan petenis Spanyol Rafael Nadal.

Sampras terakhir meraih gelar juara pada turnamen besar yakni AS Terbuka tahun 2002, sedangkan trofi Grand Slam terakhir Agassi diraih tahun 2003 pada Australia Terbuka. Setelah itu ada Roddick yang menjuarai AS Terbuka 2003, sehingga menjadi pemain nomor satu dunia hingga Februari 2004.

Sejak itu, tidak ada lagi petenis putra AS yang berada di peringkat atas dunia. Bahkan sejak 2011, tidak ada petenis

putra AS yang masuk 10 besar peringkat dunia (ATP). Terakhir adalah Mardy Fish, yang akan mengundurkan diri setelah turnamen Grand Slam AS Terbuka yang dimulai pekan depan.

Pekan ini, petenis berusia 30 tahun John Isner menjadi pemain nomor satu AS dengan peringkat dunia ke-13. Namun Isner, 10 kali juara turnamen ATP, masih sulit untuk bersaing di tingkat elit pada turnamen level Grand Slam. Prestasi tertingginya pada Grand Slam adalah ketika mencapai perempat final AS Terbuka 2011.

Andalan AS lainnya dalam turnaemen di Flushing Meadows New York nanti adalah Jack Sock, peringkat 28 dunia. Jika 15 tahun lalu Amerika Serikat meraih empat gelar juara Grand Slam, melalui Sampras dan Agassi, kini dalam dua tahun terakhir tidak ada satu pun petenis putra AS yang melewati babak ketiga AS Terbuka.

Catatan buruk ini membuat Persatuan Tenis AS memecat Pat McEnroe, saudara kandung juara Grand Slam tujuh kali

John McEnroe, sebagai manajer pengembangan pemain tahun lalu. “Jika ditanya apa yang salah dengan tenis Amerika Serikat, kami perlu atlet-at-

let yang hebat,” kata Pat McEnroe seperti dikutip AFP. Dengan makin sedikitnya turnamen di AS, maka makin sedikit juga yang ditayangkan

televisi AS. Dan itu mungkin jadi makin berat untuk menghasilkan pemain melalui kompetisi seperti halnya NBA, NFL dan sepak bola. (ant/bali post)

Jumat, 28 Agustus 2015

SUARA NTB

Halaman 12

OTOMOTIF

OTOMOTIF

- AC STD Rp. 225.000 net - Superior Rp. 275.000 net - Deluxe Rp. 325.000 net

Hanya Rp 295.000/nett

RADIO

SUARA NTB

Jumat, 28 Agustus 2015

Halaman 13

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475 999 081 933 154 919

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

KOMPUTER

gin Belajar n i P ANIMASI ?

SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA

HUBUNGI :

SALES

RUPA - RUPA

SALON

SALON

RUPA - RUPA

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

OPINI

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

Hujan Buatan Harus Dikawal MUSIM kemarau yang melanda NTB berimbas pada tanaman milik petani, baik padi dan jenis palawija lainnya. Berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang, ada tiga daerah di Pulau Sumbawa selama 130 hari tanpa hujan. Tiga daerah itu adalah Palibelo Kabupaten Bima, Kecamatan Re dan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Selain itu, ada 45 titik di NTB yang juga sudah beberapa puluh hari tak pernah turun hujan alias kekeringan.

Adanya kondisi ini tidak membuat pemerintah daerah hanya menunggu hujan turun dari langit. Sementara, kondisi masyarakat di daerah yang dilanda kekeringan cukup memprihatinkan. Selain kekurangan air sebagai bahan kebutuhan sehari-hari, mereka juga harus mengalami kerugian tanaman yang mati akibat kekeringan.

Kondisi yang terjadi hampir setiap tahun ini selalu berulang dan tidak pernah ada solusi tepat. Kebijakan pemerintah dengan hanya mendistribusikan air bersih saat masyarakat membutuhkan dinilai kurang tepat. Perlu solusi jangka panjang dari pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Paling tidak bisa meminimalisir dampak dari kekeringan yang terjadi di beberapa titik. Pembangunan Bendungan Pandanduri di Lombok Timur yang diharapkan mampu mengatasi kekeringan di daerah selatan untuk sementara masih belum bisa. Bendungan yang dianggap masih dalam tahap uji coba ini hanya bisa memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan masyarakat atau petani yang ada Kekeringan tahun 2015 ini diprediksi lebih panjang dari tahun lalu, sehingga perlu ada upaya dan antisipasi pemerintah dalam mengatasi masalah ini. Adanya solusi berupa hujan buatan seperti diusulkan Pemprov NTB ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bisa menjadi alternatif utama. Apalagi, wilayah NTB yang dilanda kekeringan cukup luas dan dalam beberapa bulan ke depan diprediksi tidak akan turun hujan.

Apa yang disampaikan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB Ir. Husnul Fauzi, MSi, jika ada 112 ribu hektar tanaman pertanian yang perlu diselamatkan, yakni tanaman padi, kedelai dan jagung. Dari lahan ini, diprediksi mampu menghasilkan tanaman sekitar 500 ribu ton, yang merupakan gabungan hasil panen padi, jagung maupun kedelai.

Melihat data terbaru yang dikeluarkan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura NTB luas areal tanaman padi, jagung dan kedelai (pajale) yang mengalami gagal panen atau puso sampai dengan 18 Agustus 2015 mencapai 876 hektar. Sementara luas areal tanam yang mengalami kekeringan mencapai 5.108,30 hektar. Jumlah yang dilanda kekeringan ini tidak bisa dianggap sepele atau remeh oleh pemerintah daerah. Adanya kebijakan dari BNPB untuk melakukan hujan buatan harus segera ditindaklanjuti, sehingga dampak kekeringan bisa diminimalisir.

Namun, jika hanya mengandalkan pemerintah pusat menawarkan diri, maka tidak ada gunanya keberadaan SKPD maupun pimpinan yang menangani masalah kekeringan. Untuk itu, pimpinan SKPD bersama kepala daerah harus menjemput program hujan buatan ke pusat, jika tidak ingin dialihkan ke daerah lain. Apalagi NTB sebagai salah satu penyangga pangan nasional harus didukung pemerintah pusat, khususnya saat terjadi kekeringan seperti sekarang ini. (*)

Halaman Halaman 14 14

Trilogi 3 M ; ’’Mako’’ dan Fungsi Kontrol Publik AKO (baca: Tembakau) tumbuhan mengandung zat nikotin yang menjadi bahan baku utama rokok.

Lombok- Nusa Tenggara Barat, merupakan salah satu wilayah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, dan banyak masyarakat bergantung pada mata pencarian sebagai petani. Di era tahun 1999 sampai saat ini tumbuhan ini dapat dikatakan tembakau menjadi salah satu komoditas pertanian khususnya bagi petani di dua kabupaten di Pulau Lombok; Lombok Timur dan Lombok Tengah.

Fenomena mako hampir pada setiap musim tanam bersinggungan dengan persoalan yang dihadapi petani, kaitan dengan ketersediaan bibit dan pupuk, irigasi pertanian, pengelolaan dan pemasaran pasca panen, adalah sekelumit rantai proses yang setiap tahun diahadapi petani. Dalam beberapa kasus misalnya, pada saat musim tanam keluhan yang acap kali dengar adalah soal kelangkaan pupuk. Apakah pemerintah kita tidak mengkalkulasi jumlah lahan untuk disesuaikan dengan kebutuhan pupuk di musim tanam? Tentu saja rumusnya ada. Tapi rumus dan ketersediaan tersebut, tidak lantas sertamerta menjawab soal kelangkaan pupuk di lapangan.

Ada faktor lain yang juga mempengaruhi mengapa pupuk menjadi langka dan mahal, spekulan, penimbun, atau bisa juga karena faktor perubahan pola tanam dan luas lahan tanam yang mengalami perubahan.

Contohnya, ketersediaan pupuk yang mestinya diperuntukkan bagi musim tanam pertama, mau tidak mau di keluarkan pada musim tanam ke dua karena permintaan meningkat pada sektor pertanian komoditas unggulan seperti jagung (di pulau sumbawa dan tembakau di lombok) serta komoditas lain. Jawabnya, kita belum seluruhnya dapat berpindah dari pupuk kimia ke pupuk alternatif seperti pupuk organik.

Kembali ke soal petani tembakau yang terbilang cukup “seksi” di bahas sebagai angel tulisan ini. Kita list rangkaian soal yang menyertai beberapa fenomena yang terjadi saat musim tembakau tiba diantaranya: soal sewa lahan tanam, subsidi pupuk (sedikit sudah dibahas), pembibitan, standar upah buruh tanam, perawatan, sortir daun, proses oven yang membutuhkan vahan bakar.

Dan isu yang tak kalah serunya adalah soal bahan bakar untuk oven daun tembakau, serta penetapan harga beli oleh perusahaan yang bermuara pada soal kemitraan petani dengan pemerintah dan perusahaan serta soal penggelontoran hibah DBHCHT (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) yang setiap tahun dicairkan oleh Kementrian Keuangan sebagai kompensasi dari pajak industri per-tembakau-an.

Aspek-aspek di atas juga tak lep-

Oleh:

Maia Rahmayati

(Peneliti Sosial Budaya pada Institut Studi Krisis dan Perdamaian- inSKRIP NTB) as dari beberapa kebijakan penting pemerintah pusat yang mengatur soal pertembakauan. Sebut saja Peraturan Pemerintah (PP) nomor 109 tahun 2012 memutuskan penetapan praturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Kajian-kajian yang berkaitan dengan PP 109 ini pada klausul “penyelenggaraan” pada bab IV justru dianggap lebih banyak menyinggung soal produk tembakau yang mengarah pada tembakau impor dibandingkan dengan mekanisme pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif. Pasal-pasal yang tercantum dalam bab IV PP ini menjadi semacam “bola panas” yang dilempar oleh pemerintah Pusat.

Tak akan dibahas mendalam soal bab per bab, pasal per pasal dalam PP 109 yang secara garis besar lebih banyak mengatur soal “bisnis pertembakauan (baca: rokok)” dibandingkan dengan ketentuan yang membahas soal zat adiktif secara umum. Sehingga, oleh berbagai kalangan, khususnya bagi Ormas yang selama ini eksis menyuarakan tentang nasib petani jauh-jauh hari menolak tegas pemberlakuan PP 109 tahun 2012 yang dianggap tidak pro pada nasib petani lokal.

Riuh soal isu pertembakauan kala itu, “dianggap” urgen dan penting untuk direspon oleh beberapa pimpinan daerah, khususnya Gubernur NTB dengan menerbitkan surat edaran bernomor 525.23/pu.1415/ DISBUN tentang Pengawasan peredaran tembakau virginia Lombok.

Surat yang dilayangkan kepada direktur perusahaan pengelola tembakau tentang mekanisme pengiriman tembakau keluar pulau sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap hasil produk temakau di NTB. Pengawasan ini dianggap penting sebagai salah satu mekanisme untuk mengukur hasil produk petani lokal yang beberapa musim belakangan ini dikeluhkan harga pertembakauan lebih banyak merugikan petani karena produksi yang melimpah sehingga proteksi terhadap harga menjadi sulit dikontrol pemerintah, maka penetapan harga justru lebih banyak “dimainkan” oleh calocalo di lapangan .

Selain regulasi yang mengatur soal pertembakauan, masih saja terdapat beberapa “informasi yang menyesatkan” berkaitan dengan minyak tanah (mitan) bersubsidi yang dijadikan bahan bakar utama untuk mengoven tembakau. Sesuai dengan pemberlakukan kebijakan konversi mitan ke LPG pada akhir 2010 lalu, pulau Lombok sebagai wilayah regional III dari penerapan kebijakan ini, keberadaan mitan terbilang langka. Bahkan harganya pun

berkisar antara Rp. 10.000 s/d 12.000 per liternya. Akan tetapi kondisi ini tentu saja belum diberlakukan di Pulau Sumbawa yang masih satu provinsi. Keadaan inilah yang sering menjadi problem setiap tahun apalagi menjelang panen daun tembakau. Pemeberitaan soal “penangkapan” mitan illegal yang masuk ke Pulau Lombok hampir setiap hari menjadi menu utama di media lokal.

Belum lagi soal yang berkaitan dengan dampak lingkungan seperti penebangan kayu untuk oven. Sekali lagi, pun untuk bahan bakar alternatif selain Mitan, kayu, gas, bio etanol, kita masih perlu pikirkan, mengingat sumber daya seperti sekam juga cukup potensial untuk diolah menjadi briket sebagai alternatif bahan bakar.

Melihat keberadaan industri Mako, lima belas tahun terakhir seperti melihat situasi di Macau (pada tulisan Trilogi jilid 1) dengan tingkat spekulasi tinggi. Mempersiapkan modal, mental yang cukup pada setiap musim tanam pun dengan dimulainya permainan di Venetian. Bedanya “petani pemula” yang tergiur dengan untung besar justru menjadi tidak siap untuk gagal. Bahkan sesenggaq (baca; pameo) yang sering kita dengar di masyarakat “jika anda mau kaya tanamlah tembakau, jika anda mau miskin tanamlah tembakau”. Juga yang terjadi hampir pada setiap musim tanam, salah satu pemilik kios kecil di tempa tinggal saya mengatakan “pada musim tembakau, yang paling laku dibeli adalah obat sakit kepala, balseum dan handuk” sepertinya memang untuk industri tembakau ini masih akan banyak mempengaruhi fluktuasi pasar lain selain komoditasnya.

Dan pada 2015 pasca riuh rentan dan dilema sekaligus keberuntungan panjang disektor pertanian komoditas tembakau. Kini muncul personal baru yang ramai diperbincangkan media belakangan ini, soal pemeriksaan beberapa dinas yang ditengarai menerima dan mengelola aliran Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Anggaran bermilyar-milyar jumlahnya ini, sedianya memang telah dikucurkan bertahun-tahun. Meski sempat riuh pada tahun-tahun awal pencairannya dulu, dana ini sempat dikatakan “dana siluman” berupa hibbah atas jerih payah petani tembakau.

Dan kini, keberadaan dana tersebut harus menyeret beberapa nama instansi untuk dimintai keterangan, pemeriksaan.

Ada benarnya ungkapan Haji Imran, salah seorang petani tembakau yang berhasil menginjakkan kaki di Tanah Suci dari hasil panen tembakau beberapa tahun lalu (mengenai realitas ini, akan diba-

has dalam tulisan trilogi selanjutnya). Saat ribut-ribut petani dan pemilik oven untuk dapat mengakses dana bergulir dari DBH-CHT saat itu, Ia justru tak ingin menerima apapun, karena menurutnya sama saja, mau bantuan pinjaman dalam bentuk uang, bahan baku, omprongan, pelatian toh sama saja petani nasibnya ya sama saja sebagai petani, kalaupun berhasil menyetor Hajji toh itu karena kerja keras mereka, kalau gagal ya rugii besar. Belum ada yang spesifik menyatakan bantuan berupa DBHCHT tersebut seluruhnya dapat menutupi kerugian yang dialami banyak rekannya “Bahkan ada yang menggadai lahan, minggalkan anak istri dengan hutang yang cukup banyak dan bekerja ke Luar Negeri sampai bertahun-tahun ini, itu kasus fatal dari bertani tembakau” tuturnya.

Akhir kata, mengenai komoditas tembakau ini, yang utama adalah sisi pembelajaran yang dapat disimpulkan dan diambil. Bahwasannya dalam setiap proses yang terjadi baik itu berkaitan dengan kebijakan pola distribusi komponen vital penunjang pertanian (bibit, pupuk, irigasi memadai, pasar) maupun anggaran yang diglontorkan untuk itu, komponen yang utama adalah mempersiapkan serta memperkuat sistem pengawasan, monitoring pada tahap pelaksanaan dan mengevaluasi hasil implementasi kerja.

Pun dengan memaksimalkan sistem-sistem yang ada dalam birokrasi, fungsi media untuk terus terlibat dan berperan sebagai ruang kontrol publik***

Pemda kesulitan tertibkan lahan ditelantarkan investor Kuncinya hanya satu, tegas

***

Penjabat Walikota akan ’’bersih–bersih’’ birokrasi Yang penting tujuannya membentuk birokrasi yang solid

***

RADIO

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaluddin, Wahyu W. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/mmk.

Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

RAGAM

SUARA NTB Jumat, 28 Agustus 2015

Ditetapkan Jadi Calon Kepala Daerah

Penyidik Fokus ke Rehab Rumah Dari Hal. 1 Sebelumnya ada enam Lurah di Kota Mataram sudah dimintai keterangan. Mereka diperiksa terkait dana Rp 65 miliar, salah satu itemnya untuk rehab rumah, bersumber dari DBHCHT tahun 2013.

Ditanya mengenai audit investigasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) NTB, dimana hasil ekspose terakhir, Kejaksaan harus melengkapi dokumen untuk perhitungan kerugian negara. ‘’Kita akan bangun koordinasi lagi untuk menemukan kerugian negaranya,’’ kata Kajati.

Bagaimana pun juga, audit investigasi harus tuntas di tangan auditor dengan harapan kasus ini segera tuntas. Soal kendala dokumen, akan tetap dikoordinasikan. ‘’Penyidikan ini harus diperkuat dengan bukti kerugian negara, baru kita umumkan tersangkanya,’’ katanya.

Rehab 20 Rumah Sementara hasil penelusuran Suara NTB, bantuan rehab rumah itu sasarannya salah satunya di Kelurahan Dayen Peken, Ampenan, Kota Mataram. Di kelurahan ini, ada 20 rumah menerima bantuan. ‘’Masing masing mendapat bantuan Rp 5 juta per warga. Bantuannya sudah terealisasi, tidak ada masalah,” kata Koordinator Pengawas Proyek Bantuan Rehab Rumah, Kelurahan Dayen Peken, Kota Mataram, Raisin.

Prosesnya, disebutnya, anggaran itu dari Pemprov NTB, tapi tidak diketahui persis nomenklatur anggarannya dari mana. ‘’Tapi yang saya tahu, anggarannya tahun 2012, tapi pelaksanaannya tahun 2013,’’ sebutnya.

Ketika bantuan itu turun, Lurahnya saat itu Zarkasi, SE dan Koordinator Pelaksana Pekerjaan Syamsudin, yang juta Ketua RT 02 Lingkungan Dayen Peken, Kelurahan Dayen Peken.

Dua orang inilah yang sempat diperiksa Kejaksaan Senin lalu.

Sementara Raisin, hanya sebatas pengawas kegiatan.

Tapi dia mengatakan, semua anggaran sudah tersalurkan sesuai juklak juknis, dari pemerintah provinsi langsung ke rekening ketua kelompok, baru kemudian didistribusikan ke masing masing rumah. Sebanyak 20 kepala keluarga sudah menikmati bantuan itu. ‘’Semuanya sudah sesuai ketentuan. Laporannya sudah lengkap diserahkan ke Kejaksaan,’’ akunya.

Sementara pantauan sejumlah rumah yang mendapat kucuran bantuan DBHCHT ini, bentuknya sudah permanen. Rata – rata rumah yang direhab, kondisi sebelumnya sebagian berbahan gedek.

“Tujuan bantuan ini kan untuk mengurangi rumah warga yang memakai gedek, sehingga bentuknya sama, dari bahan tembok,” ujar Kepala Lingkungan (Kaling), Dayen Peken, Hasan Al Doa. Dengan diusutnya bantuan untuk rehab rumah ini, artinya sudah ada tiga item yang fokus ditelisik Kejaksaan Tinggi NTB, sejak kasus ini masuk tahap penyelidikan 2013 lalu. Diusut pertama, berupa bantuan untuk pengadaan tungku omprongan, nilainya Rp 5 juta per unit, diberikan kepada petani tembakau di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Diusutnya item ini, karena diduga ada juga bantuan ke objek sama, sebesar Rp 5 juta, dalam bentuk pinjaman dari bank daerah. Pengadaan oleh PT. GNE untuk 5000 lebih petani di dua daerah, pengadaannya oleh 12 perusahaan.

Item kedua, anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTB, untuk pembangunan saluran irigasi desa senilai Rp 32 miliar. Untuk proyek ini, diduga terjadi double budgeting karena disamping dari DBHCHT, satker tersebut diduga sudah mengalokasikan anggaran melalui DIPA nya.

Pada proses ketiga ini, aliran dana diusut ke bantuan rehab rumah di Kota Mataram. (ars)

Lurah Tidak Tahu Perbaikan RTLH dari DBHCHT Dari Hal. 1 Pihaknya tidak mengetahui uang itu bersumber dari mana dan jumlahnya berapa.

Kelurahan hanya diminta untuk mengawasi dan menunjukan data warga yang berhak mendapatkan bantuan. “Uangnya berapa dan dari mana kita ndak tahu.

Kami hanya diminta menunjukkan warga yang berhak dapat saja,” tandasnya.

Meski diakui rentan dan susah mengurus persoalan sosial tersebut, ia mengatakan di tujuh lingkungan jumlah perbaikan diberikan secara proporsional.

Hal senada dikatakan Lurah Pagutan, Anuri. Ia mengaku tidak mengetahui

aliran DBHCHT. Setahunya, pihaknya mendapatkan bantuan rumah 25 unit dari pemerintah provinsi. “Kita ndak tahu sumber anggarannya dari mana,” akunya.

Seingatnya, tahun 2013 ada lima lingkungan dibagikan secara proporsional tergantung jumlah rumah yang dinilai rusak.

Perunit diberikan Rp 5 juta dalam bentuk material. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) saat itu tidak ada isyarat untuk membuat laporan, tapi pihaknya melakukan pengawasan.

“Tugas kami hanya memfasilitasi saja,” imbuhnya. (cem)

Lurah Harus Kooperatif Dari Hal. 1 Dikatakan, Pemkot Mataram tidak mengetahui aliran DBHCHT itu. Pasalnya, pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh Pemprov NTB. Hanya secara kebetulan ujarnya, Pemkot Mataram mendapatkan intervensi program rehabilitasi rumah kumuh, sehingga kelurahan memfasilitasi dengan memberikan data dan memonitoring. Jika anggaran itu bersumber dari APBD, dipastikan Pemkot Mataram akan mempertanggungjawabkan proyek tersebut. ‘’Kalau dari APBD kita, bisa saja kita pertanggungjawabkan. Ini kan ndak pernah kita lihat anggarannya,’’ katanya.

Terhadap pemeriksaan enam lurah itu, Sekda

mengatakan menjadi ranah penegak hukum dan pemerintah tidak bisa mengintervensi.

“Ini sudah ranahnya penegak hukum,” paparnya.

Sebelumnya, Senin (24/ 8) hingga Selasa (25/8) Kejati NTB, secara maraton memeriksa enam lurah di gedung Pidsus. Lurah dari sejumlah kecamatan di Kota Mataram itu diperiksa terkait aliran DBHCHT. Diantaranya, Kelurahan Dayan Peken mendapatkan bantuan RTLH 20 unit dengan anggaran Rp 95 juta dan Kelurahan Pagutan 25 unit atau Rp 100 juta.

Sebagian besar lurah tidak mengetahui aliran anggaran perbaikan rumah itu berasal dari DBHCHT. (cem)

KPU Belum Jamin Pilkada Kota Mataram Serentak Dari Hal. 1 Golkar yang mengusung paket SAHAJA, harus mendaftar ulang. Sehingga, Golkar yang berkoalisi dengan PKS, PAN, Hanura, Nasdem, PKPI dan PKB dicoret dan disaksikan oleh pasangan AMAN, Panwaslu dan Ketua serta Sekretaris Parpol.

Pasal 5 ayat 2 PKPU nomor 9 tahun 2015, persyaratan partai politik mengajukan pasangan calon minimal memilik 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen surat suara sah. Kedua pasangan baik AMAN dan SAHAJA telah

memiliki dukungan di atas 20 persen. AMAN memiliki dukungan 27 persen atau 11 kursi sedangkan SAHAJA dengan sembilan kursi di DPRD. Dengan dilaksanakannya putusan Panwaslu nomor 817, diharapkan ketegangan menjadi cair kembali dan demokrasi berjalan dengan kegembiraan. ‘’KPU melaksanakan putusan Panwaslu, agar ketegangan menjadi cair kembali dan proses demokrasi berjalan dengan baik dan menggembirakan,’’ harapnya. (cem)

Halaman 15

Anggota Dewan Masih Terima Gaji dan Gunakan Fasilitas Negara Mataram (Suara NTB) Sejumlah anggota DPRD NTB sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah dan calon wkil kepala daerah di beberapa kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak pada Desember mendatang. Meskipun sudah ditetapkan menjadi calon kepala daerah, namun para anggota dewan itu masih berhak menerima gaji dan menggunakan fasilitas negara sebelum keluarnya SK Mendagri mengenai pemberhentian yang bersangkutan maksimal

dalam jangka waktu 60 hari setelah penetapan calon kepala daerah oleh KPUD. ‘’Sampai keluarnya SK pemberhentian dari Mendagri baru mereka berhenti menerima gaji. Mereka juga masih ikut agenda Dewan sebelum SK Mendagri itu keluar. Mereka belum berhenti, fasilitas negara masih bisa mereka pakai,’’ kata Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB, Drs. L. Dirjaharta, M.Si ketika dikonfirmasi Kamis (27/8) kemarin.

Sejauh ini ada beberapa

anggota DPRD yang sudah positif ditetapkan menjadi calon kepala daerah. Diantaranya, anggota Komisi II, H. Husni Djibril, B.Sc yang menjadi calon Bupati Sumbawa, Ketua Komisi II, Sarifuddin, SH yang menjadi calon Wakil Bupati Lombok Utara. Kemudian anggota Komisi III, TGH. L. Gde Sakti menjadi calon Bupati Lombok Tengah, anggota Komisi V, L. Fathul Bahri menjadi calon Wakil Bupati Lombok Tengah dan anggota Komisi V, Iwan Rahadi menjadi ca-

Masa Kampanye Dimulai, APK Belum Siap Mataram (Suara NTB) Masa kampanye Pilkada serentak tahun 2015 sudah dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2015 kemarin. Namun, KPU di tujuh kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada tahun ini dipastikan tidak bisa langsung menyediakan Alat Peraga Kampanye (APK) untuk setiap pasangan calon yang telah memperoleh nomor urut.

Demikian disampaikan Anggota KPU NTB, Suhardi Soud, SE, yang dikonfirmasi Suara NTB, Kamis (27/7)kemarin. “Memang kewajiban KPU ketika ditetapkan pasangan calon, lalu ditarik nomor urut, langsung dipasang APK-nya. Tapi karena kondisi harus tender, maka sudah disepakati untuk menunda beberapa waktu, beberapa hari,” ujarnya.

Ia menegaskan, keterlambatan ini sudah dapat dimaklumi karena KPU juga baru dapat menyelesaikan proses pengundian nomor urut pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2015. Setelah nomor urut diperoleh, barulah masingmasing pasangan calon dibuatkan alat peraga kampanyenya.

“Maka pasti ada jeda untuk proses tender pengadaannya. Karena baru ditentukan kemarin. Baru ditentukan spesifikasi, nama dan isi materi kampanyenya,” ujar Suhardi.

Di Pilkada kali ini, penye-

lenggaraan kampanye memang diatur secara berbeda dibandingkan regulasi Pilkada sebelumnya. Jika dulunya masing-masing APK dibuat sendiri oleh pasangan calon, kini tugas itu diambilalih oleh KPU dengan tujuan agar pemasangan APK dilakukan lebih tertib dan tidak melanggar aturan.

Namun perubahan ini memang menimbulkan konsekuensi karena KPU tentu harus mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang membutuhkan proses dan waktu. Desain masingmasing APK pasangan calon pun harus disepakati oleh pasangan calon tersebut. Untuk mengadakan APK di berbagai kabupaten/kota, Suhari memperkirakan dibutuhkan waktu sekitar satu atau dua minggu. “Karena itu kan agak banyak, harus tender, paling di atas seminggu,” ujarnya.

Setelah APK dibagikan dan dipasang pun, masingmasing pasangan calon harus bersepakat untuk saling menjaga APK tersebut. Sebab, ujar Suhardi, KPU kabupaten/kota tidak bisa membuat APK dua kali jika APK sebelumnya sudah dirusak atau hilang. “Itu yang kita antisipasi di APK ini. Karena diadakan hanya satu kali, maka ada kewajiban KPU dan pasangan calon untuk menjaga bersama-sama. Karena itu menyangkut soal korupsi

atau apa nanti kalau KPU membuat APK yang sama dua kali,” ujarnya.

Untuk diketahui, masa kampanye Pilkada di tujuh kabupaten/kota dijadwalkan dari tanggal 27 Agustus hingga 5 Desember 2015.

Sementara terkait distribusi logistik Pilkada lainnya, Suhardi mengaku optimis tidak mengalami kendala dalam pengadaan maupun distribusinya. Lagipula, pengadaan maupun distribusi logistik Pilkada tidaklah serumit logistik untuk pemilu legislatif. “Insya Allah bisa diantisipasi oleh teman-teman,” ujarnya.

Di sejumlah kabupaten, KPU juga mulai menyiapkan mekanisme distribusi untuk memastikan warga di daerahdaerah terpencil tetap bisa menyalurkan hak pilihnya. Di Kabupaten Bima misalnya, terdapat sebuah desa bernama Desa Pusu yang untuk menjangkaunya harus menggunakan perahu dan berjalan kaki selama tiga jam dengan rute berbukit.

Untuk daerah semacam itu, menurut Suhardi akan diprioritaskan pengiriman logistiknya di kesempatan pertama. “Seperti di Sumbawa, di Batulanteh itu harus cepat dia. Maka itu untuk logistik akan diselesaikan duluan untuk pengirimannya, pengepakannya dan sebagainya. Itu sudah biasa dilakukan,” tandasnya. (aan)

lon Wakil Bupati Sumbawa.

Mengenai Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan yang menjadi calon kepala daerah ini, Dirjaharta mengatakan sampai saat ini belum ada usulan yang masuk ke Pemprov NTB. Pasalnya, masih ada waktu 60 hari sejak penetapan calon kepala daerah pada 24 Agustus lalu untuk proses pengurusan SK pemberhentian yang bersangkutan.

Ia menjelaskan mekanisme PAW anggota Dewan sesuai ketentuan yang ada, par-

tai politik mengajukan ke Sekretariat DPRD. Kemudian ditindaklanjuti ke KPU Provinsi untuk dilakukan verifikasi terhadap calon pengganti. Setelah itu, kemudian diajukan ke Gubernur cq. Biro Pemerintahan untuk penerbitan SK Mendagri.

“Sampai saat ini belum ada usulan nama yang masuk untuk usulan PAW. Kemarin ada yang sudah masuk, cuma setelah dicek oleh teman-teman di Biro Pemerintahan masih banyak kurang. Kita minta diperbaiki,’’ pungkasnya. (nas)

Kasus DBHCHT Didemo

Syarat Penetapan Tersangka Belum Terpenuhi Mataram (Suara NTB) Untuk kali pertama, penanganan kasus dugaan penyimpangan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) didemo. Kelompok yang mengatasnamkan Dewan Rakyat untuk Transparansi (Deras) NTB demo di depan Kejati NTB, Kamis (27/ 8) kemarin. Mereka meminta Kejaksaan tidak menutup nutupi tersangka yang sudah “dibungkus”. Kejaksaan berdalih, belum bisa menetapkan tersangka dalam kasus ini karena unsur yang menguatkan kerugian negara belum terpenuhi.

Unjuk rasa yang dilakukan sejumlah mahasiswa berlangsung di depan gerbang Kejaksaan ini, meminta Kejaksaan bersikap transparan atas proses hukum kasus yang diusut sejak 2012 itu.

Mereka mengamati, pada Juli lalu, penyidik Pidsus sudah mengumumkan kasus ini sudah ditingkatkan ke penyidikan. ‘’Tapi mana tersangkanya? Kenapa tidak diumumkan sekaligus karena sudah cukup dua alat bukti?,” tanya Imran, Korlap Aksi.

Dia mencurigai Kejaksaan tidak main-main dalam menangani kasus ini. Jika memang sudah memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka, sebaiknya segera diumumkan agar masyarakat tidak men-

curigai Kejaksaan ‘‘bermain mata’’ dengan kasus ini. ‘’Jangan ada kepentingan terselubung, sehingga Kejaksaan menahan nahan menyebut nama tersangkanya. Ada apa Kejaksaan? Setelah tetapkan penyidikan, tidak menyebut tersangka,” tegasnya lagi.

Menjawab tanda tanya pengunjukrasa, juru bicara Kejati NTB, Made Sutapa, SH menjelaskan, penanganan kasus ini mengedepankan prinsip kehatihatian dan ketelitian. Sehingga meski sudah menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, tidak buru-buru menetapkan tersangka. Perlu proses penguatan alat bukti.

“Setelah kuat alat bukti, tersangka ditetapkan,” kata Sutapa. Institusinya berjanji akan transparan dalam memproses perkara ini, kemudian diumumkan ke publik melalui media massa setelah tersangka ditetapkan. Dia juga berharap, publik tetap mengawal penanganan perkara ini. ‘’Saya belum bisa sampaikan, karena belum mendapat informasi dari penyidik,” kata Sutapa. Pada saatnya nanti, akan disampaikan ketika sudah kuat alat bukti. ‘’Mudah mudahan perkara DBHCHT ini secepatnya dituntaskan,’’ terangnya. (ars)

27.000 Warga NTB Alami Katarak Sulit Dioperasi Mataram (Suara NTB) Total 47.000 warga NTB terserang penyakit mata Katarak. Rata-rata mereka usia lanjut. Dari jumlah itu, hanya sebagian kecil yang bisa dioperasi.

Dari total 4000 orang yang mengalami gangguan penglihatan berujung katarak, hanya 1000 orang yang bisa dioperasi pemerintah. Ini juga diakui oleh Badan Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) NTB, karena keterbatasan anggaran.

Data hasil survei Kompas, dari total 4,6 juta penduduk NTB, 4 - 8 persen terkena katarak. Spesifikasinya, 8 persen katarak satu mata, 4 persen dua mata.

Saat pelaksanaan operasi pada event Tambora Menyapa Dunia (TMD) April lalu, Gubernur NTB, Dr.TGH.M Zainul Majdi mengajukan permintaan kepada Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas, agar mendapat bantuan operasi gratis kepada warga NTB yang mengalami katarak.

Keinginan itu dipenuhi, dengan rangkaian kegiatan operasi di beberapa daerah, sejak pekan lalu.

“Hasil survei kami, NTB ini termasuk yang terbesar warga menderita katarak.

Sehingga kami mencoba membantu pemerintah, dengan mengalokasikan operasi untuk 1000 orang,” kata Suyanto, pelaksana kegiatan Operasi Katarak dari Yayasan Dana Kemanusiaan Kompas.

Jumlah itu, terbagi ke berbagai daerah.

Terbanyak di Sumbawa Besar 350 orang, kemudian di Bima dan Kota Bima 305 orang, Kabupaten Dompu 150 orang dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 150 orang. Sementara di Lombok, operasi dilakukan di KLU, Lombok Timur dan Lombok Tengah.

“Ini merupakan dana kemanusiaan yang sumbernya dari pembaca Kompas,” kata Suyanto, didampingi Kepala Biro Kompas NTB, H.Khairul Anwar. (ars)

(Suara NTB/ars)

UNJUKRASA - Salah seorang pengunjukrasa membawa poster yang isinya mendesak Kejaksaan segera umumkan tersangka kasus DBHCHT.

Pemda Kesulitan Tertibkan Lahan Ditelantarkan Investor Dari Hal. 1 ‘’Karena kewenangannya itu di BPN untuk menegur itu. Sekaarang kita kasi teguran pertama tak diindahkan, teguran kedua satu bulan kemudian, ndak juga. Kemudian teguran ketiga dia siapkan alat berat, ada aktivitas sehingga itu tak dikatakan telantar. Ini perlu kita satu bahasa,’’ ujarnya.

Sebenarnya, lanjut

Dirjaharta, regulasi yang mengatur mengenai pencabutan HGU dan HGB bagi investor yang terindikasi menelantarkan lahan sudah ada. Namun, sejauh mana penerapan aturan tersebut yang perlu dilakukan. ‘’Ke depan kita harus masuk terhadap investor yang begitu.

Kalau tidak begitu kan tidak akan jalan ini semua,’’ jelasnya.

Dirjaharta menyebutkan, lahan yang paling banyak ter-

indikasi ditelantarkan untuk di Pulau Lombok mayoritas dalam bidang investasi pariwisata. Sementara untuk Pulau Sumbawa, mayoritas investasi dalam sektor peternakan dan perkebunan. Dikatakan, banyak juga HGU yang diagunkan oleh investor di bank.

Berdasarkan data, lahan produktif yang terindikasi ditelantarkan oleh investor yang memegang HGU dan

HGB di NTB mencapai 20.386,6343 hektar. Kalangan DPRD NTB menilai Pemda dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dituding tak berbuat apa-apa menyikapi luasnya lahan produktif di daerah ini yang ditelantarkan oleh investor selama puluhan tahun.

Untuk HGU sebanyak 20 perusahaan berbadan hukum terindikasi menelantarkan lahan dengan luas 15.521,7053 hektar.

HGB sebanyak 63 perusahaan dengan luas lahan 1.607,3770 hektar. Hak pakai sebanyak dua perusahaan dengan luas lahan 155,1310 hektar dan izin lokasi sebanyak tujuh perusahaan dengan luas lahan 3.102,4210 hektar. Sehingga, total perusahaan atau badan hukum yang terindikasi menelantarkan lahan produktif di daerah ini sebanyak 92 perusahaan dengan luas 20.386,6343 hektar. (nas)

Gubernur Ajukan Permohonan Bantuan Hujan Buatan Dari Hal. 1 sampai dengan periode 18 Agustus 2015 sebesar 5.108,30 hektar. Dengan rincian, kekeringan ringan 1.220,30 hektar, sedang 1.845 hektar, berat 1.167 hektar serta puso atau gagal panen 876 hektar.

Kabupaten dengan tingkat kekeringan terluas di NTB yakni Sumbawa Barat, Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Barat dan Lombok Tengah yang merupakan sentra produksi padi. Kondisi pertanaman lahan sawah di NTB yang harus diamankan sampai Agustus 2015 adalah 114.483 hektar. Dengan rincian, tanaman padi 62.341

hektar, jagung 18.773 hektar dan kedelai 33.369 hektar.

“Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mempertahankan kondisi pertanaman yang ada di lapangan, dengan ini mengajukan permohonan pelaksanaan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan untuk wilayah sentra produksi padi khususnya dan NTB pada umumnya,’’ kata gubernur dalam surat tersebut.

Sebelumnya, informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Selaparang yang diperoleh Distan TPH NTB bahwa terdapat tiga daerah di Pulau Sumbawa selama 130 hari tanpa

hujan. Tiga daerah itu adalah Palibelo Kabupaten Bima, Rhe dan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa. Selain itu ada 45 titik di NTB yang juga sudah beberapa puluh hari tak pernah turun hujan alias kekeringan.

“Porsi NTB, itu ada 62.000 hektar tanaman padi yang perlu diselamatkan. Kalau digabung dengan seluruh tanaman yang ada baik kedelai dan jagung itu 114.000 hektar.

Kalau itu kalikan 5 ton saja per hektar maka 500 ribu ton yang diselamatkan melalui hujan buatan,” kata Kepala Distan TPH NTB, Ir. Husnul Fauzi, M.Si. Daerah-daerah yang tana-

mannya mengalami kekeringan antara lain Kuripan Lombok Barat, Pemenang dan Kayangan Lombok Utara, Praya, Praya Tengah, Praya Timur, Praya Barat Daya, Jonggat dan Kopang di Lombok Tengah. Selanjutnya, Sikur Lombok Timur. Kemudian Buer, Labangka, Lopok, Maronge, Moyo Utara, Plampang dan Utan, Kabupaten Sumbawa.

Selain itu, Jereweh, Pototano, Sekongkang, Brang Rea, Seteluk dan Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat. Untuk Kabupaten Dompu terletak di Hu’u, Kempo, Manggalewa, Dompu, Woja dan Pajo. Sedangkan untuk Kabu-

paten Bima terletak di Belo, Palibelo, Bolo, Lambu, Langgudu, Monta, Parado, Sape, Wawo, Wera dan Woha.

Total anggaran yang disiapkan pemerintah pusat untuk memprogramkan hujan buatan pada enam provinsi sebanyak Rp 200 miliar. Artinya, jika dipukul rata, maka setiap provinsi mendapat sekitar Rp 25 miliar. Namun, hujan buatan itu juga melihat luasan daerah yang mengalami kekeringan. Jika melihat potensi tanaman pangan sebanyak 500 ribu ton yang perlu diselamatkan maka biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari potensi tanaman pangan yang akan terselamatkan. (nas)

Jumat, 28 Agustus 2015

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Seribuan Buruh Di-PHK Akibat Melemahnya Rupiah Semarang (Suara NTB) Seribuan lebih buruh di Provinsi Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terus melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika.

(ant/Bali Post)

PERSEDIAAN SAPI NASIONAL - Beberapa ekor sapi siap diturunkan dari kapal di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/8). Menurut Kementerian Pertanian persediaan sapi sebanyak 198 ribu ekor mencukupi untuk kebutuhan nasional selama 3-4 bulan ke depan.

“Melemahnya ekonomi hingga Agustus 2015 ini mengakibatkan 1.305 buruh dari sektor garmen, tekstil, dan plastik di-PHK karena bahan bakunya rata-rata masih diimpor,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Jawa Tengah Wika Bintang di Semarang, Kamis (27/8).

Menurut dia, Disnakertransduk Jateng sudah berupaya melakukan pencegahan terjadinya PHK di kalangan buruh, tapi tetap saja terjadi PHK di 23 perusahaan yang ada di sebelas kabupaten/

kota di Jateng.

“Kami mengimbau kepada perusahaan agar semaksimal mungkin tidak melakukan PHK dan kalau memang ada kesulitan-kesulitan yang mendesak bisa dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan kami,” ujarnya.

Wika meminta perusahaan yang melakukan PHK tetap memberikan hak-hak dari para buruh yang diberhentikan tersebut.

Untuk menampung seribuan lebih buruh yang terkena PHK, Disnakertransduk Jateng menyiapkan pelatihan keterampilan untuk

kepentingan alih profesi sehingga bisa bekerja di perusahaan lain atau mandiri.

“Kami punya balai latihan kerja di 35 kabupaten/kota yang siap memberikan pelatihan untuk para buruh dan saat ini ada perusahaan garmen di Boyolali yang masih membutuhkan 1.000 tenaga kerja, barang kali mereka (buruh yang di-PHK) mau pindah kesana,” katanya.

Disnakertranduk Jateng menyediakan posko pengaduan untuk menerima laporan dari pekerja yang terkena PHK, namun belum diberikan hak-haknya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang ditemui terpisah, memastikan bahwa hak-hak seluruh pekerja yang terkena PHK sudah diberikan, salah satunya berupa pemberian uang pesangon oleh perusahaan masing-masing.

“Jika nanti ada hak-hak pekerja yang belum dipenuhi oleh perusahaan maka pekerja bisa melaporkannya kepada pemerintahnya,” ujarnya.

Terkait dengan hal itu, Ganjar menjelaskan bahwa Disnakertranduk Jateng akan segera membuka posko pengaduan PHK yang dikelola langsung. ‘’Jika ada karyawan perusahaan yang terkena imbas PHK akan langsung ditangani pemerintah,’’ katanya. (ant/Bali Post)

27 Jenazah ATR 43 Trigana Air Belum Teridentifikasi Hakim Tunda Lagi Sidang OC Kaligis Jayapura (Suara NTB) Sebanyak 27 jenazah korban ATR 42-400 Trigana Air hingga kini belum berhasil diidentifikasi karena kesulitan bukti penunjang.

“Karena itulah tim DVI masih menunggu laporan

informasi dari Jakarta tentang hasil pemeriksaan dna korban dan pendamping,” kata Kepala Kedokteran dan Kesehatan Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Ramond, di Jayapura, Kamis (28/8).

Dikatakan, tim Identifikasi Korban Bencana alias DVI

sudah mengirim DNA pembanding milik keluarga korban yang nantinya dicocokkan dengan DNA korban.

“Mudah-mudahan hasilnya cepat diketahui sehingga dapat diberitahukan ke keluarga korban yang nomor kontaknya sudah disimpan

petugas,” kata Ramond.

Diakui, identifikasi yang dilakukan DVI sudah selesai dilaksanakan dengan diumumkannya tiga nama korban sehingga yang teridentifikasi seluruhnya berjumlah 27 orang. (ant/Bali Post)

KH Maruf Amin Pimpin MUI 2015-2020 Surabaya (Suara NTB) KH. Maruf Amin terpilih sebagai ketua umum sekaligus memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2015-2020 melalui musyawarah mufakat oleh tim formatur pada Musyawarah Nasional IX di Surabaya, Kamis (27/8) dini hari. ‘’Tim formatur telah sepakat dan selamat kepada KH Maruf Amin atas amanah ini,’’ ujar Ketua Tim Formatur Munas IX MUI Din Syamsuddin saat sambutan menyampaikan hasil musyawarah.

KH Maruf Amin yang saat ini juga menjabat Rais Aam Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) diyakini mampu membawa MUI menjadi lembaga yang menjadi wadah dan tenda besar umat Islam sebagaimana diharapkan sejumlah pihak.

Di posisi sekretaris jenderal, tim formatur mempercayakan kepada Anwar Abbas yang dalam Munas IX kali ini menjabat sebagai ketua panitia pelaksana pusat.

Sedangkan, di posisi wakil ketua umum diisi oleh dua or-

ang, yakni KH. Slamet Effendy Yusuf dan Yunahar Ilyas, serta bendahara umum dijabat oleh Amani Lubis.

Di struktural Dewan Pimpinan MUI Pusat terbaru periode lima tahun ke depan, posisi ketua umum dan wakil ketua akan dibantu oleh 12 orang ketua, delapan wakil sekjen, dan lima orang bendahara.

Sementara itu, KH. Maruf Amin mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada peserta Munas IX yang mempercayakannya menjalankan amanat memimpin MUI ke depan.

Dalam waktu dekat, kata dia, pengurus baru segera melakukan konsolidasi organisasi sekaligus pembenahan dan perumusan kembali rencana kerja agar lebih terarah.

“Tentu saja hal ini akan membuat kinerja lebih efektif, termasuk tentang peta dakwah maupun sasaran dakwahnya,” kata ulama yang periode sebelumnya menjabat wakil ketua umum tersebut.

Usai pembacaan pengurus baru, Munas IX MUI yang semula dijadwalkan akan ditutup oleh Wakil Presiden RI Jusuf

(ant/Bali Post)

KETUA MUI TERPILIH - Ketua MUI terpilih, Maruf Amin (kedua kanan) menerima hasil rapat tim formatur dari ketua MUI yang lama Din Syamsuddin (kiri) disela-sela penutupan Musyawarah Nasional (Munas) IX MUI di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (27/8) dini hari. Maruf Amin terpilih menjadi ketua MUI periode 2015-2020 secara musyawarah mufakat melalui tim formatur.

Kalla itu langsung ditutup secara resmi oleh ketua umum

MUI Pusat terpilih tepat pukul 01.30 WIB. (ant/Bali Post)

Jakarta (Suara NTB) -‘ Majelis hakim yang mengadili Otto Cornelis Kaligis dalam perkara dugaan pemberian suap kepada majelis hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan kembali menunda sidang agar Kaligis bisa memeriksakan kesehatan.

“Demi efektivitas pemeriksaan perkara ini maka hakim memberikan izin untuk memeriksakan kesehatan ke dr. Terawan di RSPAD dengan pengawalan ketat oleh petugas,” kata ketua majelis hakim Sumpeno dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (27/8).

Penetapan itu disambut tepuk tangan pendukung Kaligis yang menghadiri sidang, antara lain anakanaknya dan beberapa pengacara di kantor hukumnya.

Tapi anak Kaligis yang juga artis Velove Vexia tidak tampak hadir.

Hari ini seharusnya dilakukan sidang pembacaan dakwaan terhadap OC Kaligis, tapi saat sidang Kaligis menyatakan keberatan mengikuti sidang pembacaan dakwaan sebelum ia diperiksa oleh dokter spesialis syaraf di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto.

Hakim mengabulkan permohonannya dan memberi dia

(ant/Bali Post)

OC KALIGIS TOLAK PEMBACAAN DAKWAAN - Terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi suap majelis hakim dan panitera PTUN Medan OC Kaligis menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (27/8). Pengacara senior itu menolak dibacakan surat dakwaan karena tidak didampingi pengacara dan belum diperiksa dokter kepercayaannya sehingga majelis hakim memutuskan sidang ditunda hingga Senin (31/8). izin untuk memeriksakan diri ke dr. Terawan di RSPAD Gatot Subroto pada Kamis (27/ 8) dan atau Jumat (28/8) dan atau Sabtu (29/8) dengan pengawalan ketat petugas.

Hakim memerintahkan jaksa penuntut umum melaksanakan penetapan hakim dan memutuskan sidang selanjutnya dilaksanakan Senin (31/8).

“Memerintahkan jaksa

penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa OC Kaligis pada hari dan tanggal tersebut di atas,” kata hakim Sumpeno.

Kaligis, yang tidak didampingi pengacara, menyatakan terima kasih atas penetapan itu dan meminta majelis hakim membuka rekeningnya yang diblokir Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Saya akan mohon juga nanti secara tertulis, kantor saya mandek untuk bayar gaji saja. Ini yang cuma ingin saya ajukan, ada anak yatim piatu tidak bisa saya bayar, rekening itu tidak ada relevansinya,“ kata Kaligis.

Kaligis juga meminta waktu tambahan kunjungan di tahanan.

“Saya tahanan pengadilan kalau bisa sesuai KUHAP diperhatikan, jangan dibatasi dua jam saja dalam seminggu, apakah bisa melaksanakan KUHAP saja karena saya diawasi,” katanya.

Seusai siding, jaksa penuntut umum KPK Yudi Kristiana mengatakan akan melaksanakan penetapan hakim.

“Tadi saya sudah bacakan hasil pemeriksaan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), kesimpulannya terhadap Pak OC Kaligis adalah layak, cakap untuk diperiksa, kompeten untuk menjalani pemeriksaan, tapi yang bersangkutan masih meminta pendapat hakim dan minta diperiksa dokter lain. Tapi Kami akan melaksanakan penetapan hakim,” kata Yudi.

Jaksa akan menunggu hasil pemeriksaan kesehatan Kaligis. (ant/Bali Post)