Snt28112015

HARIAN UNTUK UMUM TERBIT SEJAK 1 MARET 2004 LANGGANAN LOMBOK Rp.75.000 SUMBAWA Rp.80.000 ECERAN Rp 4.500

SUARA NTB

16 HALAMAN NOMOR 220 TAHUN KE 11

Online :http://www.suarantb.co.id E-mail: hariansuarantb@gmail.com

SABTU, 28 NOVEMBER 2015

Pengemban Pengamal Pancasila

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Pembahasan Super Cepat

RAPBD 2016 Monopoli Eksekutif-Legislatif Mataram (Suara NTB) Pembahasan RAPBD yang ditargetkan hanya sepekan, mengindikasikan bahwa ruang diskusi RAPBD hanya menjadi arena mengakomodasi suara serta kepentingan eksekutif dan legislatif saja. Padahal pembahasan RAPBD bukan monopoli kelompok elite, baik eksekutif maupun legislatif.

Pandangan itu disampaikan Koordinator Divisi Riset FITRA NTB, Ramli, Jumat (27/11) kemarin. ‘’Nyatanya, pembahasan RAPBD NTB tahun 2016 minus partisipasi masyarakat. Sosialisasi maupun kegiatan diseminasi lain-

nya tidak dilakukan oleh pemerintah daerah,” ujar Ramli.

Menurutnya, hal ini melanggar sejumlah ketentuan. Misalnya, pasal 103 ayat (2) Permendagri 13 tahun 2006, Bersambung ke hal 15

(Suara NTB/why)

TANAM – Kapolda NTB, Umar Septono, dan Dirpolair Polda NTB, Gatot Wahyudi, bersama masyarakat menanam bibit pohon bakau di kawasan pesisir pantai Desa Labuhan Tereng, Sekotong, Lombok Barat, Jumat (27/11).

Selamatkan Lingkungan Jangan Kejaksaan Agendakan Panggil Pengurus Cabor Harapkan Pujian

TO K O H

Giri Menang (Suara NTB) – Mulai menurunnya kelestarian lingkungan mengharuskan setiap elemen negara bekerjasama menyelamatkannya. Dalam melakukannya, perlu ada cara pandang atas niat karena Tuhan Yang Maha Kuasa tanpa berharap pamrih dan pujian dari sesama manusia. ‘’Kita tetap semangat dalam bekerja dalam

Sudah Saling Memaafkan KONDUSIVITAS Kabupaten Bima mulai berangsur pulih setelah didera insiden perselisihan antarwarga beberapa waktu lalu. Masyarakat sudah tertib dengan saling memaafkan dan saling memaklumi.

Hal itu diungkapkan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, Jumat (27/11) Bersambung ke hal 15

KO M E N TTAA R

Belanja Pegawai Naik

Belanja Modal Anjlok, Jauh dari Konsep Ideal Umar Septono (Suara NTB/why)

(Suara NTB/dok)

Akan Ditegur Keras SEKDA NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan bakal menegur keras pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak menghadiri rapat paripurna pembahasan RAPBD 2016 dengan alasan yang tidak jelas.

Bersambung ke hal 15 H.Muhammad Nur

melakukannya jangan berharap pujian dari manusia karena nanti ujungnya kita kecewa.Tetapi kita mengharap dari ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga ada yang lihat atau tidak kita tetap bekerja yang bermanfaat untuk masyarakat,” pesan Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH, Jumat (27/11), Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Perekonomian nasional yang melambat memunculkan harapan agar belanja pemerintah daerah bisa menjadi stimulus untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di daerah. Sayangnya, belanja modal yang diharapkan bisa mengefektifkan stimulus dari belanja pemerintah daerah masih sangat kecil jumlahnya.

Pandangan itu mengemuka dalam laporan fraksi PKS DPRD NTB tentang APBD NTB yang diterima Suara NTB, belum lama ini.

Juru bicara fraksi PKS, Johan Rosihan, ST mengemukakan, saat perekonomian melambat dan konsumsi

masyarakat berkurang, maka belanja pemerintah diharapkan bisa mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

“Pemerintah daerah perlu melakukan rasionalisasi dibalik rencana penurunan belanja daerah, khususnya penurunan drastis alokasi untuk belanja modal menjadi 18,89 persen, padahal dalam ketentuan lain pemda diminta untuk mengalokasikan belanja modal minimal 30 persen dari total APBD,” ujarnya.

Johan membeberkan, pada tahun anggaran ini, total belanja pemerintah daerah direncanakan turun sebesar 153,874 miliar atau minus 4,25 persen. Hampir seluruh

objek belanja daerah mengalami penurunan, misalnya belanja modal kita berkurang 214,736 miliar atau minus 24,69 persen dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Dengan demikian rasio belanja modal terhadap total belanja daerah adalah 18,89 persen, padahal pada tahun anggaran sebelumnya rasionya 24,03 persen.

Johan menyebutkan, di saat hampir seluruh nomenklatur objek belanja mengalami koreksi sampai minus 24,69 %, belanja pegawai justru direncanakan dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 49,441 miliar atau 8,22 persen.

Bersambung ke hal 15

Mataram (Suara NTB) Penyelidikan dana hibah KONI NTB berlanjut. Setelah sejumlah saksi di internal organisasi olahraga itu, kini giliran pengurus cabang olahraga (cabor) diagendakan dipanggil.

Pengurus cabor yang akan diklarifikasi itu khusus penerima aliran dana dari KONI. Karena diketahui, tahun 2014 lalu ada kegiatan pembinaan cabor untuk persiapan Pra PON. Mereka mendapatkan dana sentralisasi.

“Ada beberapa cabor yang akan dipanggil,” kata juru bicara Kejati NTB Made Sutapa, SH, setelah mengkonfirmasi ke tim penyidik Ely Rahmawati, SH,M.Hum, Jumat (27/11) kemarin.

Karena jumlah cabor yang banyak, akan dipanggil dan dimintai keterangan secara bertahap. Catatan Sutapa, kasus ini masih tahap penyelidikan, sehingga cabor yang dipanggil itu dalam tahap klarifikasi. ‘’Jadi mereka diklarifikasi sifatnya,’’ kata Sutapa.

Bersambung ke hal 15 Made Sutapa

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

SUARA MATARAM

Halaman 2

Soal Pengolahan Limbah

Tiga Rumah Sakit Masuk Zona Hitam dan Merah

Sampah dari Luar TEMPAT pembuangan sampah yang ada di Kelurahan Babakan tidak hanya untuk mengakomodir pembuangan sampah warga setempat, tapi menurut penuturan Lurah Babakan, Abdul Rauf kepada Suara NTB, tempat pembuangan sampah yang ada di antara Getap dan Babakan juga dimanfaatkan warga luar. Hal ini membuat volume sampah di tempat pembuangan tersebut cukup tinggi. “Bukan orang Babakan saja yang buang tapi juga dari Seganteng, Getap, dan Cakra (Suara NTB/dok) (Kelurahan Cakranegara SeAbdul Rauf latan Baru),” jelasnya.

Rauf menyampaikan untuk mengangkut sampah di wilayahnya ke tempat pembuangan akhir (TPA) membutuhkan dua unit dump truck dalam sehari karena volume sampah yang begitu banyak.

Warga dari luar biasanya membuang sampah pada malam hari.

Namun ia menyampaikan pihaknya tidak bisa melarang warga luar untuk membuang sampah di wilayahnya. Hanya saja ia meminta kepada dinas terkait agar sampah di wilayahnya bisa diangkut setiap hari sehingga tidak terjadi penumpukan. “Kalau begitu modelnya saya tidak berani melarang. Yang penting saya tahu ada yang buang ke sana (dari warga luar) dan itu sebagai laporan saya agar sampahnya bisa diangkut setiap hari,” jelas Rauf.

Warga dari Kelurahan Abian Tubuh Baru juga membuang sampah ke Babakan karena tidak memiliki TPS (Tempat Pembuangan Sementara). Ia pun tidak berani melarang karena berada di satu wilayah Kecamatan Sandubaya. “Itu harus diangkut tiap hari oleh Dinas Kebersihan,” ujarnya. Hal ini pun kerap dilaporkan ke camat agar dicarikan solusinya.

Sampah yang ada di Lingkungan Babakan Kebon dikeluhkan Rauf diangkut sekali setiap pekan. Hal ini membuat sampah di kawasan itu menumpuk dan membutuhkan eskavator untuk mengangkatnya karena terlalu banyak. Ia pun berharapa Dinas Kebersihan Kota Mataram mengerahkan dua unit dump truck untuk mengangkut sampah di kawasan itu. “Numpuk terus sampahnya kayak gunung dan itu tidak bisa diangkut manual tapi harus menggunakan eskavator karena terlalu banyak. Paling butuh dua dump truck tiap hari biar tidak menumpuk,” jelasnya. (ynt)

Mataram (Suara NTB) Pengolahan limbah rumah sakit masih menjadi persoalan di Kota Mataram.

Tiga rumah masuk zona merah dan hitam.

Rumah sakit itu diantaranya rumah sakit umum daerah (RSUD) Kota Mataram, masuk zona merah. Sedangkan, dua rumah sakit lainnya di Kota Mataram masuk zona hitam.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Mataram, Drs. M. Saleh mengaku, tiga rumah sakit tersebut terkategori pengolahan limbah medik

dan cair masih belum maksimal. Hasil temuan pihaknya, disimpulkan dua rumah sakit masuk zona hitam dan RSUD Kota Mataram zona merah.

Dikategorikan zona hitam, karena rumah sakit belum mampu mengolah limbah dengan baik. Sedangkan, zona merah pengolahan dilakukan tapi ada kekeliruan dari segi pengolahan sehingga masih

ditemukan sisa pengolahan limbah. Sedangkan, klinik dan hotel masih belum menggunakan teknologi pengolahan limbah.

Menurutnya, pengolahan limbah ada passing grade.

Mulai dari hitam, merah, biru, hijau hingga gold.

Di Mataram masih sebagian kecil rumah sakit menggunakan teknologi pengolahan

PEMKOT Mataram dipastikan kekurangan tenaga guru.

Hasil rapat kerja Komisi I DPRD Kota Mataram dengan BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kamis siang, diketahui bahwa tahun 2014 tercatat 287 ASN (Aparatur Sipil Negara) pensiun. Sedangkan Kota Mataram tahun 2014 tersebut hanya mendapatkan 17 formasi.

Sedangkan tahun 2016 nanti, kata Ketua Komisi I DPRD Kota Mataram, I Gde Sudiarta, dalam rapat gabungan Komisi Jumat (27/ 11), jumlah ASN yang pensi(Suara NTB/fit) un mencapai 165 orang. Dari I Gde Sudiarta jumlah ASN yang memasuki masa purnabhakti itu, 85 orang diantaranya adalah tenaga guru dengan spesifikasi pendidik dasar dan menengah. ‘’Dalam rapat Komisi dengan liding sector, kami pertanyakan kemarin. Kira-kira apa usahanya untuk menanggulangi kekurangan tenaga guru. Sedangkan formasi kita sampai sekarang masih belum pasti,’’ terang Gde Batu, sapaan akrabnya. Terkait formasi, lanjut Sudiarta, sebenarnya sudah ada harapan. ‘’Itu ada dari K2 dan ada formasi dari umum,’’ cetusnya.

Untuk mengisi kekosongan tersebut, sudah ada usaha-usaha dari BKD Kota Mataram. Misalnya, kata Gde Batu, untuk tenaga guru di SMA jadwalnya bisa ditambah untuk mengajar di SMK. Kekurangan ini, juga akan dikonsultasikan dengan Dinas Dikpora Kota Mataram. ‘’Apa kira-kira sikap DinasDikpora untuk melengkapi, menambah sesuai apa yang menjadi program kerja Pemkot Mataram, seperti wajib belajar 12 tahun,’’ pungkasnya.

Dikatakan Gde Batu, jumlah ASN yang pensiun dengan formasi yang didapatkan Pemkot Mataram sangat jauh berbeda. Dimana ASN yang memasuk masa purnabhakti cukup banyak, sementara formasi yang didapatkan justru minim. Karenanya, Komisi I menekankan kepada BKD untuk jemput bola ke Menpan RB dengan membawa laporan-laporan dan mendekati Menpan RB. ‘’Bagaimana caranya supaya kebutuhan terkait tenaga ASN di Kota Mataram. Khususnya tenaga pengajar dan kesehatan bisa tercover,’’ tambah politisi Gerindra ini. Karena bagaimanapun, guru dan tenaga kesehatan inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Meskipun kekurangan tenaga guru ini disiasasti dengan menambah jam mengajar, kalau dibiarkan terus berlarut tidak akan maksimal. ‘’Ini kan tenaga manusia bisa saja punya kelemahan. Mungkin fisik dan lain sebagainya,’’ katanya. Sehingga BKD diminta mengkoordinasikan ini dengan Penjabat Walikota Mataram. Mungkin bisa dilakukan pengangkatan tenaga kontrak untuk mengisi kekosongan tersebut. (fit)

(Suara NTB/ynt)

SIDAK - Penjabat Walikota Mataram, Hj. Putu Selly Andayani melakukan sidak ke Pasar Mandalika, Jumat (27/11) bersama Asisten II Setda Kota Mataram, Kepala Diskoperindag dan jajarannya, Kepala Dinas PU dan pejabat lainnya.

Mataram (Suara NTB) Sejak awal menjabat sebagai Penjabat Walikota Mataram, Dra. Hj. Putu Selly Andayani mewacanakan akan melakukan revitalisasi secara total terhadap Pasar Mandalika dan direncanakan pasar induk tersebut akan dibangun enam lantai. Namun rencana membangun pasar menjadi enam lantai tersebut batal.

Selly saat Sidak Jumat (27/11) kemarin mengatakan jika dibuat bertingkat dan disertai dengan keberadaan pasar modern di dalam kawasan pasar tersebut berat karena membutuhkan biaya besar. Untuk itulah pihaknya hanya akan melakukan penataan sehingga pasar tersebut lebih tertata dan higienis.

Ia juga ingin agar di dalam kawasan Pasar Mandalika disediakan los khusus untuk pedagang ikan basah. Pasalnya selama ini hanya tersedia los untuk pedagang ikan-ikan kering. “Dan saya minta biar ada untuk pedagang ikan basah karena disini ada ikan kering saja. Saya ingin isinya ada ikan basah karena pusat pasar di sini dan karena lahannya di sini luas,” jelasnya.

Tahun mendatang, revitalisasi Pasar Mandalika kembali mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat sebesar Rp 3,4 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan perbaikan pasar seperti pembangunan los yang belum rampung. Sementara di tahun ini DAK yang dikucurkan untuk revitalisasi Pasar Mandalika sebesar Rp 6 miliar dan ditambah Rp 1 miliar dari Pemprov NTB. Sidak yang dilakukan untuk melihat melihat proses pembangunan yang belum rampung dikerjakan. Program revitalisasi pada 2016 mendatang juga akan difokuskan pada penataan drainase dan jalan. Khusus untuk jalan, Selly meminta untuk dikerjakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Mataram.

Hal ini menjadi salah satu penyebab pasar menjadi becek pada saat musim hujan.

Terkait kebersihan pasar, Selly juga meminta agar tong sampah diperbanyak.

Ia juga meminta agar dibuat sumur resapan di dalam pasar. Kota Mataram mendapatkan bantuan 10 sumur resapan dan diminta satu sumur resapan berada di Pasar Mandalika.

Butuh Rp 12,5 Miliar Meski sudah dilakukan revitalisasi secara bertahap. Pasar Mandalika masih membutuhkan anggaran Rp 12,5 miliar, untuk revitalisasi secara utuh.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kota Mataram, Wartan, SH. MH., mengatakan, grand desain yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan, adalah konsepnya berupa pem-

Kepala Pasar Mandalika Diprotes Mataram (Suara NTB) Penjabat Walikota Mataram, Dra.Hj. Putu Selly Andayani, M.Si melakukan sidak ke Pasar Mandalika, Jumat (27/11) pagi. Dalam sidak tersebut, Selly memantau beberapa titik di dalam kawasan Pasar Mandalika khususnya di bagian dalam los pasar yang telah selesai dibangun.

Selly memprotes Kepala Pasar Mandalika karena melihat tiga unit gerobak sampah dianggurkan di depan Kantor Kepala Pasar Mandalika.

Seharusnya gerobak tersebut dimanfaatkan untuk penanganan kebersihan dan pengangkutan sampah di dalam pasar sehingga kebersihan tetap terjaga. Apalagi Selly ingin pasar-pasar tradisional di Kota Mataram menjadi pasar yang higienis sehingga warga nyaman bertransaksi di dalamnya.

“Tidak boleh nganggur ini. Kalau memang kelebihan kita kasih daerah yang kurang. Harus diaktifkan ini,” cetusnya.

Selly mengatakan jika gerobak sampah tersebut sering digunakan, gerobak tersebut tak hanya diparkir di depan kantor yang terhalang oleh sepeda motor yang parkir di tempat tersebut.

Ia pun meminta agar keberadaan gerobak sampah tersebut dimaksimalkan untuk mengangkut sampah di dalam pasar. Selain meminta gerobak sampah difungsikan, ia juga meminta Kepala Pasar Mandalika untuk membersihkan kain-kain yang disampirkan pedagang di dekat los mereka untuk menghalau sinar matahari.

Terpisah, Kepala Pasar Mandalika, Ismail menyampaikan bahwa gerobak sampah tersebut tetap difungsikan setiap hari untuk mengangkut sampah. Setiap pagi sampai pukul 06.00, gerobak tersebut digunakan untuk mengangkut sampah. “Itu sebenarnya bu-

1.000 derajat celcius. Pihak rumah sakit malah menumpukan limbah medik kemudian incenerator dinyalakan. Ini lanjutnya, tidak akan efektif karena limbah tidak terbakar seutuhnya.

“Operasionalnya butuh banyak, mungkin itu jadi pertimbangan,” ujarnya.

Alternatifnya, rumah sakit harus mau menyerahkan pengolahan limbah ke pihak ketiga. Artinya, anggaran bisa efisien dan efektif. Tinggal rumah sakit menerima manifest limbah yang dibakar. (cem)

Perda Sarang Burung Walet Direncanakan Dihapus

Pasar Mandalika Batal Dibangun Enam Lantai Kekurangan Guru

limbah. Dan ini akan terus didorong agar menggunakan teknologi pengolahan limbah yang baik. Di tahun 2017, diyakini pengelolaan limbah medik di rumah sakit bisa masuk zona biru. Dengan catatan mengikuti program teknologi pengolahan limbah.

Pengecekan di lapangan kata Saleh, rumah sakit memiliki incenerator. Prosedur penggunaan incenarator masih salah. Dicontohkan, sebelum memasukan limbah medik, incenerator dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih

kan tidak dipakai. Saya pakainya dari tadi malam sampai jam setengah satu (00.30). Jam 06.00 selesai dan ditaruh disitu sebelum motor-motor ini ada,” tunjuknya ke arah gerobak sampah.

Ismail menyebutkan pihaknya memiliki lima unit gerobak sampah besar untuk mengangkut sampah dari seluruh area Pasar Mandalika. Selain itu pihaknya juga memiliki kereta dorong ukuran kecil atau troli sebanyak 30 unit. Dengan sarana tersebut, Ismail mengatakan pihaknya akan memaksimalkan pengelolaan sampah di kawasan Pasar Mandalika.

Tempat sampah di dalam kawasan pasar juga ada beberapa yang diletakkan dengan jarak 5-10 meter. Namun Ismail mengeluhkan masih rendahnya kesadaran para pedagang untuk membuang sampah pada tempatnya. (ynt)

bangunan atau revitalisasi saat ini. Pemkot Mataram melalui APBD 2015, telah mengerjakan los pasar dengan nilai Rp 6,2 miliar. Secara totalitas masih butuh anggaran besar jika Pasar Mandalika direvitalisasi.

Sejauh ini, ada lima los dan 95 toko yang telah dibangun. Dari anggaran Rp 6 miliar. Akan dibangun drainase dan beberapa fasilitas umum lainnya. Hematnya, Pasar tradisional itu tidak efektif jika dibangun bertingkat. Saat ini saja kata Wartan, pedagang enggan berjualan ke atas dengan alasan sepi pembeli. Sehingga, pedagang meluber berjualan di pinggir jalan.

Dia meyakini, apabila anggaran Rp 12,5 miliar terealisasi, fasilitas umum dan penataan Pasar Mandalika akan lebih baik. (ynt/cem)

Mataram (Suara NTB) – Keberadaan Perda Kota Mataram tentang pajak pengambilan sarang burung walet menjadi perhatian cukup serius kalangan DPRD Kota Mataram. Pasalnya, target yang ditetapkan untuk pajak pengambilan sarang burung walet, tidak pernah mencapai target setiap tahunnya. Bahkan, Komisi II DPRD Kota Mataram mengungkapkan, bahwa dari target Rp 5 juta setahun dalam tahun 2015 ini, baru terealisasi Rp 800 ribu.

Kondisi ini, kata anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, I Gusti Bagus Hari Sudana Putra, SE., harus dikaji serius. Pasalnya, di Mataram sendiri, sudah banyak ruko yang diduga beralihfungsi menjadi tempat penangkaran burung walet. Dan, lanjutnya, harga jual sarang burung walet sangat tinggi. ‘’Ini banyak dikirim ke luar negeri,’’ cetusnya.

Sebelumnya, wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Misban Ratmaji, SE., mengatakan, eksekutif tidak bisa serta merta melakukan penghapusan Perda.

Meskipun dengan alasan target pajak pengambilan sarang burung walet tidak pernah tercapai. ‘’Saya tidak setuju kalau dicabut,’’ cetusnya. Pasalnya Perda Kota Mataram tentang pajak pengambilan sa-

rang burung walet ini merupakan aturan turunan dari aturan yang ada di atasnya.

Dan, lanjutnya, perda tersebut sudah ditetapkan bersama antara eksekutif dan legislatif. Catatan Suara NTB, hal serupa juga terjadi di tahun 2015. Dimana dari target Rp 50 juta, Dispenda Kota Mataram hanya mampu mengumpulkan Rp 12 juta. Sehingga ada keinginan dari pihak legislatif untuk menghapus saja perda tentang pajak pengambilan sarang burung walet itu.

Ditempat terpisah, Kabag Hukum Setda Kota Mataram, Mansur, SH., menegaskan, ketika ada target yang tidak tercapai, tidak bisa serta merta melakukan pencabutan perda. Alternatifnya, kata Mansur bisa saja dilakukan revisi Perda. ‘’Perda dengan Perda. Otomatis pencabutan.

Kita akan mengajukan pencabutan perda nomor berapa tentang walet itu,’’ terangnya.

Itupun masih harus melalui persetujuan Dewan. Apakah Dewan menyetujui pencabutan itu atau sebaliknya.

Mansur membantah, draf pencabutan Perda Kota mataram tentang pajak pengambilan sarang burung walet sedang dalam kajian Bagian Hukum. ‘’Kami belum kaji. Kami kan baru dapat informasi kalau ini mau dicabut,’’ tandasnya. (fit)

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

EKONOMI DAN BISNIS

Halaman 3

Generasi Keenam Kijang Diluncurkan PT. KRIDA Dinamik Autonusa, dealer resmi Toyota wilayah NTB meluncurkan generasi keenam kijang, All New Kijang Innova. Produk terbaru ini menjadi penyempurna generasi sebelumnya.

Secara nasional, All New Kijang Innova resmi diluncurkan 23 November 2015 ini. The Legend Reborn adalah tema yang digunakan, hadir dengan platform benar-benar baru, baik desain maupun performa. Didukung dengan performa dan fiturfitur kelas wahid. All New Kijang Innova ,menghadirkan kemewahan dan kesan premium.

“Produk yang diluncurkan hari ini mengkombinasikan teknologi terdepan, dan siap menjadi legenda berikutnya di NTB, maupun di Indonesia,” kata Owner PT. Krida Dinamik Autonusa, Koesnadi pada launching, Jumat (27/11).

Pengembangan kendaraan terbaru Toyota menurut Koesnadi, didasarkan pada tema Grand Tourer dengan tampilan yang elegan dan gagah. Menghadirkan desain karakter yang modern dan dinamis. Tampilan modern All New Kijang Innova terlihat jelas dari desain anyar radiator grille, yang bersanding apik dengan headlights berkarakter gagah. Dengan combination lamp desain baru yang kian modern.

Konsep interior mengedepankan sebuah living room.

Memberikan tingkat kemewahan yang lebih tinggi berbalur fitur-fitur kenyamanan yang kemudian menghadirkan kesan hangat, baik pengemudi dan penumpang.Tampilan dashboard berpadu bersama meter cluster anyar memberikan beragam informasi melalui MID secara lebih komprehensif dan mudah digunakan.

All New Kijang Innova mendapat pasokan mesin anyar yang dihadirkan efisiensi serta performa yang lebih baik. Grade mesin bensin menggunakan esin 1TR-FE berkapasitas 1.998 cc dengan tenaga 139 ps serta torsi pada 18.7 kgm. Yang memberikan efisiensi lebih baik dibandingkan dengan generasi terdahulu berkat dukungan teknologi Dual VVT-i.

Mesin berkapasitas 2.393 cc, tenaga 139 ps, torsi 18,7 kgm, yang memberikan efisiensi lebih dari generasi sebelumnya.

Konsumen mendapat pilihan transmisi 6-speed automatic sport sequatiel shiftmatic untuk berkendara yang lebih fun dengan performa tinggi. Transmisi manual 5-speed.

Pada kesempatan itu juga, PT Krida Dinamik Autonusa meluncurkan logo terbarunya. Yang terdiri dari Logo Perusahaan Induk berikut logo Krida Toyota dan Krida Honda.

Filosofi KRIDA adalah sebagai sebuah olah gerak yang terus berevolusi kedepan dan berkarya secara kreatif, dinamis dan percaya diri, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Warna dasar merah dan hitam tetap dipertahankan.

Mengandung arti yang bagus dan selaras dengan warna brand dan core bisnis KRIDA saat ini. (bul)

(Suara NTB/bul)

PELUNCURAN - Peluncuran All New Kijang Innova di Mataram, Jumat (27/11)

(Suara NTB/bul)

KHAS LOMBOK - Souvenir di hampir semua tempat wisata di Lombok tidak hanya digemari oleh wisatawan mancanegara. Wisatawan domestik pun senang membeli souvenir khas Lombok.Tidak ada harga standar untuk sebuah souvenir. Dua orang penjaja souvenir tengah menjajakan jualannya kepada wisatawan di Gili Trawangan.

Ombudsman Dalami Pengaduan Soal Pelayanan PDAM Mataram (Suara NTB) Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi NTB masih menyoroti pengaduanpengaduan tentang pelayanan PDAM Giri Menang. Beberapa di antaranya yang masuk ke meja pengaduan, saat ini masih dan proses dan akan dituntaskan.

Ketua Ombudsman Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Adhar Hakim menyebut pengaduan pelayanan PDAM tersebut cukup beragam. Di antaranya, soal penyimpangan prosedur pemasangan meter gratis bantuan dari pemerintah Australia. Pelapornya langsung dari pemerintahan di desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat.

Menurut pelapor, pemasangan meter gratis tersebut dinilai syarat benturan kepentingan dan tidak fair, bahkan terkesan tidak ada

koordinasi dengan pemerintah di desa setempat. Pengaduan lainnya soal produk layanan PDAM Giri Memang yang belum memuaskan. Di antaranya tentang distribusi air yang selalu tersendat saat pelanggan sangat membutuhkannya.

Demikian juga soal tarif yang diberlakukan PDAM, hingga distribusi yang ditarik melalui rutin setiap bulan.

“Ada hal-hal yang perlu diklarifikasi ke PDAM, kenapa retribusi kebersihan dicantolkan,” demikian Adhar Hakim. Pengaduan lain yang paling disoro-

Bantuan Program Upsus Pajale Terus Dipantau Mataram (Suara NTB) Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB, Ir. Husnul Fauzi, M. Si menegaskan akan menarik bantuan yang didistribusikan untuk mendukung program Upaya Khusus (Upsus) Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale), apabila terindikasi bantuan tersebut tak produktif.

Dihubungi Suara NTB di ruang kerjanya, Jumat (27/11), dia mengatakan, konsekuensi itu diberlakukan, karena dasarnya sudah kuat, setelah adanya surat perjanjian masing-masing kelompok penerima bantuan.

Setelah didistribusikan belum lama ini, untuk sementara, kata Husnul Fauzi, akan dipantau terus sejauh mana bantuanbantuan dalam bentuk alat dan mesin pertanian (alsintan) agar benar-benar memberikan hasil lebih kepada petani.

“Kita evaluasi terus, tapi kita tidak ganggu dulu, kare-

JUMAT, 26/11/15

na bantuan didistribusikan terhitung baru-baru ini. Kalau ada laporan bantuannya tidak dimanfaatkan (mangkrak), oleh provinsi akan diambil alih untuk didistribusikan kepada kelompok lain,” terangnya.

Beberapa jenis bantuan dalam bentuk handtracktor misalnya, didistribusikan sebanyak 303 unit, demikian juga dengan mesin pompa air, serta alat-alat pendukung pertanian lainnya.

Laporan kontribusi produksi tetap dilakukan, melibatkan tiga unsur pendampingan, TNI, Bakorluh dan pendamping dari Unram (alumni mahasiswa Pertanian dan dosen).

Bantuan-bantuan lain program Upsus Pajale, misalnya untuk Optimalisasi Lahan (Opla) kepada seluas 45.000 hektar, Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI) untuk lahan seluas 106.000 hektar, dan System of Rice Intensification (SRI) untuk 11.500 hektar.

Total seluruh bantuan yang

didistribusikan untuk program Upsus Pajale senilai Rp 527 miliar dari APBN untuk mendukung sarana dan prasarana.

Pola distribusi bantuan ini, lanjut kepala dinas, dialokasikan kepada kabupaten/kota yang mengusulkan.

“Usulannya masuk dari kabupaten/kota, kita verifikasi, baru bantuannya dilelang melalui ULP,” demikian ditegaskan.

Bantuan-bantuan yang disalurkan tersebut, telah berdasarkan syarat dan ketentuan kelompok penerima. Sebagian besar dialokasikan kepada kelompok di daerah-daerah sentra produksi, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah serta menyusul beberapa kabupaten lainnya.

Husnul Fauzi mengatakan, bantuan-bantuan tersebut akan terus didistribusikan hingga berakhirnya tahun anggaran.

Sebab pemerintah pusat tetap melakukan pengawasan rutin setiap hari terkait realisasi anggarannya. Saat ini, dari to-

tal bantuan sebesar Rp 527 miliar dimaksud, realisasinya sudah mencapai 61 persen.

“Sisanya terus didistribusikan. Serapannya segitu, karena ada saja kadang-kadang kabupaten yang belum siap, misalnya untuk cetak sawah baru. Akhirnya kita pindahkan ke kabupaten lain,” ujarnya.

Ditanya mengenai kualitas bantuan, Husnul Fauzi mengatakan, yang dalam bentuk barang spesifikasi telah ditentukan dari Kementerian Pertanian melalui e-katalog. Sesuai spesifikasi itulah yang kemudian dilelang melalui ULP. Tentang target produksi? untuk Angka Ramalan (Aram) II, komoditas padi, berdasarkan hasil pemantauan tim pendamping, produksi meningkat 10, 22 persen dari target 2,296 juta ton setara Gabah Kering Giling (GKG). Demikian juga jagung produksinya meningkat 20,29 persen dan kedelai meningkat 30,34 persen.

“Bahkan secara nasional, padi dan jagung kita masuk urutan lima, dan kedelai produksi kita tertinggi kedua nasional,” demikian Husnul Fauzi. (bul)

ti juga soal rekrutmen pegawai PDAM Giri Menang yang juga dianggap tidak transparan.

Adhar Hakim mengatakan tetap meminta klarifikasi soal pengaduan-pengaduan tersebut. Pengaduan-pengaduan itu menurutnya harus tuntas dan saat ini sedang dalam proses klarifikasi dan penyelesaian oleh Ombudsman.

Terkait itu, Adhar Hakim menyebutkan pihaknya terus memantau sejauh mana perkembangan penyelesaian laporan masyarakat yang disampaikan kepada pihaknya.

Dikatakannya, PDAM Giri Menang adalah salah satu lembaga publik milik pemerintah yang masuk dan kewenangannya untuk diawasi. Ia mengharapkan pihak PDAM dapat menyelesaikan persoalan atas laporan-laporan dari masyarakat itu secepatnya.

“Beberapa yang diklarifikasi menurut PDAM Giri Menang, ditandatangani oleh Direktur Utamanya, L. Ahmad Zaini, sudah berdasarkan ketentuan pelaksanaan,” demikian Adhar Hakim. (bul)

BI Berharap Masa Tanam Tidak Bergeser Mataram (Suara NTB) Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi bisa dilakukan dengan menggarap serius sektor pertanian dan pariwisata. Demikian Analis Bank Indonesia Kantor Perwakilan Provinsi NTB, Hanif Galih Pratama.

Dikemukakan, awal tahun ini terjadi pergeseran masa tanam yang mengakibatkan tidak terserapnya tenaga kerja, melemahnya daya beli masyarakat, hingga terjadinya peningkatan pengangguran.

“Jangan sampai itu terulang lagi, masa tanam jika memungkinkan dapat dilaksanakan tepat waktu,” pesannya.

Bank Indonesia juga merekomendasikan agar potensi lahan pertanian yang tersedia diarahkan untuk dimanfaatkan. Dengan maksimalnya pengelolaan lahan tersebut, otomatis tenaga kerja terserap, produksi meningkat hingga daya belipun

meningkat.

Demikian juga dari sektor pariwisata. Hanif mengatakan, berbagai aktivitas pariwisata harus bergerak. Karena sektor ini yang masih diandalkan untuk menyerap tenaga kerja non mesin.

“Dua sektor di luar tambang ini trennya agak melemah, meskipun kita masih optimis akan terjadi perbaikan pertumbuhan ekonomi tahun 2016 mendatang,” tambah Hanif.

Bank Indonesia merilis secara resmi Kajian Ekonomi Regional (KER) Triwulan III tahun ini. Sektor pertambangan masih mendominasi pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2015 yang tumbuh tinggi, hingga mencapai 26,12 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi tersebut lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, dan juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi di antara 34 provinsi di Indonesia. Di luar sektor pertambangan, pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,14 persen (yoy).

Meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan ke Provinsi NTB, baik domestik maupun mancanegara, dan tingginya realisasi investasi, menjadi faktor yang mendorong ekonomi-non tambang NTB pada triwulan III 2015.

Inflasi NTB pada triwulan III 2015 mencapai 1,27 persen (qtq) atau 5,42 persen (yoy).

Komoditas beras, biaya pendidikan, dan tarif angkutan udara menjadi komoditas utama penyumbang inflasi NTB pada triwulan III 2015 seiring dengan adanya perayaan Hari Raya Idul Fitri dan dimulainya tahun ajaran baru.

HILANG HILANG STNK SPM, DR5315CM NOSIN: JFH1E1478839, NOKA: MH1JFH111FK480274, AN. MUNRAH ASWADI ALAMAT KR. BUAYA. HLG DSKTR PAGUTAN KE SENGGIGI.

Secara umum, kinerja bank umum baik konvensional maupun syariah di Provinsi NTB mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan III 2015. Dari sisi aset, perbankan di Provinsi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 10.82 persen (yoy), lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahunan triwulan II 2015 sebesar 13.30 persen (yoy).

Permintaan uang kartal pada triwulan III 2015 tidak setinggi triwulan sebelumnya. Perlambatan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang tampak dalam pertumbuhan konsumsi rumah tangga dalam PDRB diperkirakan turut mempengaruhi permintaan masyarakat terhadap uang kartal.

Sementara itu, transaksi non tunai menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding triwulan sebelumnya.

Pencapaian realisasi pendapatan pemerintah daerah sampai dengan triwulan III 2015 lebik baik dibandingkan periode yang sama tahun 2014, baik secara nominal maupun persentase terhadap anggaran pendapatan. Sedangkan realisasi belanja pemerintah daerah pada triwulan III 2015 secara nominal meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun persentase realisasi belanja tersebut terhadap anggaran belanja baik pemerintah Provinsi NTB maupun pemerintah kota/kabupaten di Provinsi NTB lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Indikator kesejahteraan Provinsi NTB pada triwulan III 2015 secara umum menunjukkan arah perbaikan, jika dilihat dari tingkat Nilai Tukar Petani (NTP) dan tingkat pengangguran. Tingkat kemiskinan memang menunjukkan peningkatan di awal tahun 2015, namun demikian diperkirakan tingkat kemiskinan kedepan akan membaik seiring laju inflasi di sepanjang tahun 2015 yang relatif terkendali. (bul)

SUARA PULAU LOMBOK

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

Halaman 4

Soal Pertanian

Bupati Ingatkan Penyuluh Tidak Mengajari Petani

Kelola Dana Lebih Besar PADA tahun 2016 mendatang, dana yang akan dikelola di desa yang ada di Lombok Timur (Lotim) dipastikan akan jauh lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2015 lalu total dana desa mencapai Rp 190 miliar. Sedangkan tahun depan direncanakan Rp 290 miliar.

Demikian disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lotim, Ahmad Dewanto Hadi dalam pertemuan di Selong, Kamis (26/11). Menurutnya, dari total dana di desa tersebut sebesar Rp 164 miliar dari ABPN. Sisanya sesuai aturan perundang-undangan 10 persen harus dari daerah, sehingga dipersiapkan menjadi Rp 290 miliar. Sehingga jika dibagi 239 desa se-Kabupaten Lotim, maka masing-masing desa sudah bisa mendapatkan alokasi rata-rata di atas Rp 1 miliar.

Sementara itu, total APBD Kabupaten Lotim tahun 2016 mendatang ditargetkan sebesar Rp 2,304 triliun.

Jumlah itu ditetapkan setelah Lotim mendapatkan pagu anggaran definitif transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat, termasuk alokasi dana untuk desa.

Selain digelontorkan ke desa, fokus perencanaan pemerintah Kabupaten Lotim ke depan melakukan kegiatan pembangunan strategis, antara lain revitaisasi pasar.

Yakni Pasar Sambelia, Pringgabaya dan Sakra.

Tidak hanya itu, melakukan penataan Kota Selong dan pembangunan infrastruktur pelayanan daerah lainnya. (rus)

“Ini kebalikan, bukan Anda (penyuluh, red) mengajari petani. Anda ada di dalam kantor.

Berbeda dibandingkan petani yang tiap hari bergelut di lapangan,” kata bupati dalam sebuah pertemuan, Kamis (26/11) lalu.

Menurutnya, petani Lotim khususnya merupakan petani nomor satu. Hasil-hasil pertanian dari masyarakat petani Lotim ini banyak dipasarkan di mana-mana. Tomat dan komoditi pertanian yang ada di Pasar Sweta sebagian besar dari Lotim. Begitu juga, pet-

ani-petani tembakau yang sukses di luar Lotim sebagian besar dari Lombok Timur.

“Yang tanam tembakau di KLU dan Loteng itu banyak dari Lotim,” ujarnya seraya menambahkan, hal ini menunjukkan petani Lotim sangat berpengalaman, sehingga tidak perlu diajari oleh penyuluh.

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Lotim, H. Qudratullah Fauzi yang dikonfirmasi, Jumat (27/11) menga-

nggap apa yang disampaikan Bupati Lotim sebagai cambuk buat para penyuluh.

Ia sampaikan, peranan penyuluh ini tetap menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan produktivitas. Mengacu pada UU 16 tahun 2006 tentang penyuluh, penyuluh hadir di tengah-tengah petani memberikan informasi seputar upaya meningkatkan produktivitas lahan pertanian, sehingga petani bisa lebih sejahtera.

Penyuluh di Lotim saat ini jumlahnya 185 orang. Masing-

(Suara NTB/rus)

Selong (Suara NTB) Bupati Lombok Timur (Lotim) H. Moch Ali Bin Dachlan mengingatkan, jika penyuluh jangan mengajari para petani. Petani, katanya, jauh lebih pintar dari petani. Sebaliknya, penyuluhlah yang harus belajar kepada petani.

masing 144 penyuluh tanaman pangan, 21 penyuluh perikanan dan 22 penyuluh kehutanan.

Penyuluh ini mencoba menghadirkan teknologi kepada petani.

Salah satunya tekonologi

menanam padi sistem jajar legowo. Melalui sistem jajar legowo ini petani yang sebelumnya menghasilkan produktivitas 6 ton per hektar bisa tembus menjadi 12 ton per hektar. (rus)

PELABUHAN BANGSAL - Inilah Pelabuhan Bangsal di Pemenang KLU. Setiap hari, ribuan wisatawan mancanegara dan nusantara menyeberang menuju objek wisata 3 gili melalui tempat ini. Sayangnya, potensi parkir masih belum dikelola maksimal oleh pemerintah daerah.

Menuju Taman Gajah

Tanjung (Suara NTB) Rencana investor Ombak Group untuk ekspansi objek wisata ke Taman Gajah, sejumlah warga lokal dari Dusun Tembobor dan Dusun sekitarnya sudah mulai dididik dan dilatih menjadi Pawang Gajah. Pelatihan dilakukan di luar daerah, dalam rangka investor menyiapkan destinasi taman Gajah sebagai objek wisata baru terbesar di NTB dan NTT. Direktur Ombak Group, I Ketut Suardika, mengakui persiapan menuju soft opening Taman Gajah masih terus dilakukan. Usai memperoleh izin atas lahan 3 hektar yang telah disiapkan, pihaknya kini masih dalam proses membangun sarana (fisik) taman gajah di Desa Sigar Penjalin.

“Jika tidak ada kendala, maka soft opening sudah bisa kita lakukan pada bulan Juli 2016 mendatang,” ungkap Suardika.

Ia menerangkan, progres penyiapan sarana taman sudah mencapai 90 persen. Sisa 10 persen lagi hanya berkenaan dengan pekerjaan finishing guna memastikan sarana yang disiapkan sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup RI. “Kita juga menyiapkan tenaga terlatih dari kalangan warga sekitar untuk dilatih menjadi pawang,” imbuhnya.

Suardika menjelaskan, meski taman ini dinamakan Taman Gajah, namun jenis satwa yang akan didatangkan tidak hanya hewan berbadan besar tersebut. Gajah adalah ikon dari taman ini, namun satwa lain juga akan didatangkan. Beberapa satwa yang sudah dan sedang diproses izinnya meliputi, komodo, orang utan, kuda nil, kambing gunung, kambing Afrika dan berbagai jenis burung langka.

Dalam operasionalnya nanti, pengunjung akan diajak menikmati pemandangan hewan langka. Pengunjung bisa berjalan kaki ataupun dengan menunggangi gajah. “Berbagai hewan ini sudah mendapatkan izin, ada yang kita datangkan dari Banyuwangi, Bali dan NTT dan lainnya. Namun mendatangkannya tidak mudah, apalagi kalau lewat Bali, harus ada izinnya,” jelasnya.

Ia memastikan, Taman Gajah ini akan menjadi destinasi baru di NTB yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat KLU sendiri. Pemilik Bali Bird Park ini menilai, potensi sektor pariwisata Lombok Utara tidak hanya 3 Gili, Air Terjun ataupun Gunung Rinjani. Sebaliknya, ia prihatin, karena perkembangan sektor pariwisata tidak merata.

“Perkembangan sektor pariwisata KLU masih terpusat di tiga gili, sementara yang ada di darat malah menjadi penonton, makanya saya berinisiatif untuk membangun Taman Gajah ini agar potensi daratan juga bisa berkembang,” demikian Suardika. (ari)

(Suara NTB/ham)

Investor Latih Warga Lokal Jadi Pawang

Tanjung (Suara NTB) Para pengelola tempat parkir di seputaran Pelabuhan Bangsal Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara (KLU) hingga kini belum memiliki kontribusi, baik pajak maupun retribusi ke Pemda KLU. Meski potensi parkir tergolong besar dengan estimasi ribuan motor dan mobil yang menggunakan jasa parker. Sebagian pemilik lahan parkir masih enggan menyetor sebagian dari pendapatannya untuk membangun daerah.

Kepala Bidang Pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) KLU, Vidi Eka Kusuma, kepada wartawan, Jumat (27/11) mengungkapkan, pihaknya selaku leading sector penarikan pajak dan retribusi masih kesulitan berkomunikasi menyangkut retribusi dan pajak parkir di

areal Bangsal. Mayoritas areal parkir yang merupakan milik pribadi warga setempat, sejauh ini belum tersentuh oleh kebijakan baik UndangUndang ataupun Perda KLU. “Kita akui penarikan pajak dan retribusi parkir di sana belum maksimal. Kita juga belum tahu mana areal parkir yang punya izin dan mana yang tidak. Tentu kalau ada izin kita bisa tarik,” ungkap Vidi.

Menurut dia, terdapat beberapa faktor yang menjadi kendala dalam optimalisasi penarikan retribusi dan juga pajak tempat parkir, antara lain, belum didatanya dengan pasti lahan parkir warga, SKPD terkait belum memberikan informasi mana pemilik parkir yang berizin dan mana yang tidak, serta kemungkinan adanya penolakan pembayaran pajak oleh warga pemilik tempat parkir.

Regulasi mengenai kewajiban pajak dan retribusi parkir, telah diatur oleh Pemerintah daerah melalui Perda Nomor 5 tahun 2010 tentang pajak daerah. Pada pasal 33 bagian ke tujuh, sebut Vidi, setiap penyelenggara tempat parkir harus menyetorkan pajak parkir sebesar 20 persen dari perolehannya dalam 1 bulan.

Sudah menjadi rahasia umum, di lokasi seputaran Bangsal, hampir setiap rumah menyiapkan jasa parkir. Bahkan tidak jarang pemilik kendaraan memarkir kendaraannya bermalam-malam. Artinya, kuat dugaan penyelenggara parkir mengenakan tarif berbeda, jika kendaraan ditirip sehari atau lebih. “Sampai saat ini, PAD dari sektor pajak parkir yang masuk ke Dispenda hanya Rp 7,5 juta per

tahun. Jelas jumlah ini tidak sebanding dengan kondisi yang ada,” ujarnya.

Estimasi kotor pihaknya, pendapatan pajak penyelenggara parkir setahun khusus di Bangsal saja bisa mencapai Rp 360 juta. Asumsinya, apabila jumlah kendaraan (motor) per hari maksimal 1.000 unit, maka penarikan Rp 5 ribu per unit motor akan menghasilkan Rp 150 juta sebulan. Dalam setahun, nominal ini terakumulasi menjadi Rp 1,8 miliar.

Sehingga 20 persen kewajiban pajak dalam setahun menghasilkan Rp 360 juta. “Asumsi ini hanya di bangsal saja, belum di tempat lain. Kalau di aturan memang sudah jelas, tetapi dalam prosesnya masih cukup sulit bagi dinas untuk menarik pajak tersebut,” ungkap Vidi.

Menyikapi hal itu, Vidi akan segera membahas lebih lanjut dengan instansi terkait guna melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Harapannya, kedepannya masyarakat pemilik lahan parkir di seputaran bangsal dan wilayah lain di Lombok Utara memiliki kesadaran membangun daerah melalui pajak dan retribusi parkir.

Namun demikian, pihaknya tidak akan mengusulkan dolakukannya penertiban yang bisa memunculkan gesekan dengan warga.

“Persoalan ini memang sensitif, untuk itu kita akan koordinasikan pelan - pelan tentunya dengan pihak Desa, Camat, dan juga DPR yang berasal dari wilayah setempat agar prosesnya berjalan dengan baik,” demikian Vidi. (ari)

Program ’’Ojek Tour’’ Siap Manjakan Polemik Desa Seriwe Harus Segera Diselesaikan Wisatawan di Lotim

Selong (Suara NTB) Persoalan Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur (Lotim) hingga saat ini tidak kunjung menemukan jalan keluar. Kantor desa tempat pelayanan masyarakat di tingkat desa ini masih disegel oleh warga yang kontra dengan kepala desa.

Persoalan ini muncul diduga dipicu ulah para broker tanah yang mengincar lahan-lahan di kawasan Desa Seriwe yang banyak diincar investor.

Dugaan ini dikemukakan Kepala Desa Seriwe, Abdul Hamid di Selong, Jumat (27/ 11). Diakuinya, polemik di Desa Seriwe diketahui bermula dari tuduhan warga kepada kepala desa yang menjual lahan kuburan warga kepada investor PT. Seriwe Indah. Kuburan yang awalnya hanya seluas 2 are ini kini diklaim warga saat ini mencapai 30 are.

Namun, Abdul Hamin membantah dituduh telah menjual kuburan. Menurutnya, lahan kuburan sebenarnya sudah lama dikuasai investor PT SI seluas 12 hektar, termasuk di dalamnya kuburan warga. Waktu itu, di tahun 2009 sudah ada kesepakatan ntuk penyelesaian relokasi kuburan.

Namun, kesepakatan tahun 2009 lalu tidak bisa dieksekusi. “PT SI ini sudah miliki sertifikat bahkan sebelum terjadi pemekaran Jerowaru dari kecamatan Keruak dulu,” imbuh mantan Kadus Seriwe ini.

Terakhir, beberapa bulan

lalu investor PT SI ini datang dan meminta pada dirinya memfasilitasi pertemuan dengan para ahli waris kuburan. Pertemuan awal dengan warga meminta ganti rugi Rp 2,5 juta kepada investor tersebut. Akan tetapi setelah disampaikan kepada investor, disanggupi hanya Rp 1,5 juta per kuburan. “Investor sanggupnya hanya Rp 1,5 juta per kuburan dan diberikan langsung kepada warga tanpa perantara,” tuturnya.

Persoalan kuburan tersebut dinilai sudah rampung.

Dimana sudah ada warga yang sanggup segera memindahkan kuburan keluarganya.

Pihak investor selain Rp 1,5 juta telah membebaskan lahan seluas 25 are sebagai tempat relokasi. Warga juga diberikan sapi. “intinya semua proses relokasi hingga urusan kain kafan ditanggung oleh investor,” urainya.

Pada bagian lain, dirinya dituding telah menjual lahan tanah pecatu masjid dan tanah negara. Namun, dirinya membantah. Pasalnya, yang dijual adalah lahan miliknya seluas 7 hektar yang merupakan tanah warisannya. Dalam hal ini, dirinya siap menunjukkan bukti-bukti kepemilikan yang sah.

Menjadi persoalan utama yang dipermainkan oleh broker ini lanjutnya, tanah milik sebuah perusahaan bernama PT Magnum. Luasnya mencapai 5 hektar (ha). Lahan terse-

(Suara NTB/rus)

BERSAMA - Kepala Desa Seriwe Kecamatan Jerowaru Abdul Hamid bersama warga saat berada di Selong, Jumat (27/11). Abdul Hamid membantah, dirinya menjual lahan milik warga dan negara. but ditinggal oleh PT Magnum sejak kasus kerusuhan tahun 2001 silam. Namun, oleh orang yang mengaku kuasa hukumnya mengklaim tanah tersebut. Sementara tanah ini sudah dihuni 84 Kepala Keluarga (KK) warga Seriwe.

Abdul Hamid menegaskan membela warganya agar tidak kena gusur oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut. “Saya ini membela warga saya,” katanya.

Ia menduga, tuntutan pihak yang ingin memberhentikannya sebagai Kepala Desa ini agar mudah merebut tanah milik PT Magnum tersebut.

“Inilah persoalan utamanya,

kecuali orang PT Magnum sendiri yang mengambil lahan itu,” katanya.

Dijelaskan, perebutan lahan di kawasan-kawasan yang menjadi incaran investor menjadi marak dilakukan para broker.

Harga tanah di areal yang dikelilingi pantai-pantai yang indah ini mencapai Rp 25 juta per are.

Dirinya berharap pemerintah bisa melihat persoalan ini dengan baik, karena menginginkan persoalan di desanya ini segera diselesaikan. Pelayanan desa saat ini terpaksa dilakukan di rumahnya.

“Sampai sekarang saya melakukan pelayanan di rumah,” demikian urainya. (rus)

Selong (Suara NTB) – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Lombok Timur (Lotim) bekerjasama dengan Kelompok Pemuda Sadar Wisata (Pokdarwis) Green Rinjani Desa Tete Batu Kecamatan Sikur mengembangkan program Ojek Tour .

Program ini siap memanjakan wisatawan menjelajahi potensi objek wisata yang ada di Lotim.

Kepala Seksi Bina Jasa Usaha Wisata pada Bidang ODTS Disbudpar Lotim, Akhya’ Mudin, menjelaskan, dalam pelaksanaannya, Ojek Tour mengambil rute Pasar Kotaraja menuju tempat kegiatan pandai besi di Desa Kotaraja. Selanjutnya,

para wisatawan yang menjadi rombongan akan dibawa melihat proses pembuatan kerajinan tangan di Desa Loyok. ‘’Setelah itu, rombongan akan diarahkan ke pusat gerabah di Penakak Desa Masbagik Timur Kecamatan Masbagik. Bahkan, sebagai persinggahan terakhir, para wisatawan mancanegara akan dibawa ke Desa Lenek untuk menikmati suguhan gamelan dari sanggar seni yang diasuh Gede Semu,’’ terangnya pada Suara NTB, Kamis (26/11).

Menurutnya, program itu merupakan buah pikiran para pemuda yang tergabung dalam Pokdarwis Green Rinjani Desa Tete Batu yang ter-

us berupaya berinovasi guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lotim. Selain itu, ujarnya, dengan memegang prinsip memikirkan apa yang belum dipikirkan orang dan melakukan apa yang tidak pernah dilakukan orang lain, pokdarwis terus melakukan pengembangan potensi wilayah dan sumber daya manusia yang dimiliki guna mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat.

“Ini merupakan paket yang sangat unik, ke depan para ojek ini akan kita latih komunikasi bahasa Inggrisnya, karena manfaatnya sangat besar dan peminatnya itu terus bertambah,” ungkapnya. (yon)

Masyarakat Harus Waspadai Hujan Dadakan Selong (Suara NTB) – Meski musim hujan di Lombok Timur (Lotim) diperkirakan dimulai bulan Januari 2016 mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) meminta masyarakat mewaspadai hujan dadakan. Apalagi bagi warga yang tinggal di dekat sungai di lereng Gunung Rinjani harus mewaspadai lahar dingin yang merupakan dampak erupsi Gunung Baru Jari.

Dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/11), Kepala Bidang Kedaruratan dan Urusan Logistik pada BPBD Lotim, Muhammad Takdir Illahi, menyebut, potensi terjadinya banjir lahar dingin di aliran sungai yang menyatu dengan Gunung Rinjani, seperti di aliran Sungai Kokoq Puteq Sembalun, Aikmel, Sambelia dan Kecamatan Pringgasela. Ia mengimbau pemerintah tingkat kecamatan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan dampak tersebut.

“Kita bersurat ke kecamatan untuk gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat karena sewaktu-waktu hujan bisa datang. Sehingga, masyarakat kita imbau untuk mewaspadai itu dengan tidak beraktivitas di aliran sungai yang menyatu dengan lereng Gunung Rinjani,’’ ujarnya.

Saat ini, katanya, aktivitas dari Gunung Baru Jari sudah mulai mengalami penurunan, walau pada Kamis lalu Gunung Baru Jari kembali menunjukkan aktivitasnya dengan mengeluarkan letusan berdasarkan pantauan dari petugas Balai TNGR di Sembalun.

“Abu vulkanik yang dikeluarkan oleh letusan Gunung Baru Jari tidak menutup kemungkinan masih banyak tersisa, sehingga ketika terjadi hujan di atas gunung, sisa-sisa material letusan itu tentunya akan mengalir ke bawah dengan rute sejumlah aliran sungai itu. Sehingga, belerang-belerang itu patut kita waspadai,” ujarnya mengingatkan. (yon)

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

PARLEMENTARIA

SUARA PULAU LOMBOK

Halaman 5

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678

Kerjasama Sekretariat DPRD Loteng dengan Harian Suara NTB

APBD Loteng 2016 Ditetapkan Naik Rp 160 Miliar Praya (Suara NTB) Proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2016, akhirnya disepakati DPRD bersama pemerintah daerah, Kamis (26/11). Penetapan ini setelah melalui proses pembahasan cukup alot selama tiga minggu lamanya.

Dalam penetapan ini besaran kenaikan anggaran sekitar Rp 160 miliar dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Daerah (PPAS) tahun 2016.

Kenaikan anggaran ini disebabkan sudah ada kepastian tentang alokasi dana pusat dan alokasi transfer lainnya menyusul telah disahkannya, APBN tahun 2016. “Secara umum, struktur pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar

Rp 160 miliar lebih,” sebut juru bicara gabungan Komisi DPRD Loteng, M. Tauhid, SIP, dalam penyampaian hasil pembahasan APBD Loteng 2016.

Dalam proses pembahasannya, lanjut Tauhid, terjadi cukup banyak dinamika, berupa koreksi dan relokasi anggaran di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemkab Loteng. Dan, dapat dipastikan proses alokasi anggaaran sudah sesuai dengan pokok-pokok pikiran antara DPRD dengan pemerintah daerah.

Secara umum, lanjut Tauhid, untuk pendapatan daerah pada struktur APBD Loteng 2016 ditetapkan sebesar Rp 1,78 triliun. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 161 miliar. Dengan rincian, hasil pajak daerah, Rp 48,7 miliar, hasil

retribusi daerah Rp 30 miliar dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 3,3 miliar. Ditambah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp 78,9 miliar.

Kemudian dana perimbangan pusat ditetapkan sebesar Rp 1,4 triliun berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Rp 70 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 998 miiar dan Dana Alokasi Khusus ( DAK) sebesar Rp 398 miliar. “Adapun lainlain pendapatan daerah yang sah yang berasal dari pendapatan hibah,bagi hasil pajak dari provinsi dan dana penyesuaian dan otonomi khusus, sebesar Rp 155 miliar,” terangnya.

Untuk pos belanja daerah, pada APBD Loteng 2016 mendatang ditetapkan sebesar Rp 1,74 triliun. Terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak

langsung, masing-masing sebesar Rp 1,22 triliun dan Rp 518 miliar. Dengan begitu, ada surplus anggaran, karena pendapatan daerah lebih besar dari belanja anggaran, sebesar Rp 37,1 miliar.

Surplus anggaran selanjutnya akan diarahkan untuk membiayai pembiayaan daerah. Untuk penambahan penyertaan modal sebesar Rp 12,3 miliar serta pembayaran pokok utang pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp 24,8 miliar dengan penerimaan pembiayaan ditetapkan nihil. “Dengan begitu, maka posisi APBD Loteng 2016 ditetapkan pada posisi berimbang,” imbuh Tauhid.

Mengiringi penyampaian laporan pembahasan APBD Loteng tersebut, gabungan Komisi DPRD Loteng juga menyampaikan sejumlah rekomen-

dasi. Salah satunya terkait kejelasan besaran dana transfer pusat. Di masa mendatang, pemerintah daerah diharapkan bisa lebih pro aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat supaya sejak dini, gam-

baran alokasi transfer pusat sudah ada kejelasan.

Dengan begitu, sinkronisasi antara KUA-PPAS dengan nota keuangan pemerintah daerah tidak terlalu panjang selisih anggaran, seperti yang terjadi

pada saat pembahasan APBD Loteng 2016 ini. “Ke depan dalam melaksanakaan program, SKPD diharapkan bisa memberikan penjelasan dan progres terkait capaian program secara jelas,” pungkasnya. (kir*)

Sidang Paripurna Batal Sering Dikunjungi Daerah Luar MESKI terletak jauh dari jalan utama, Desa Nyur Lembang Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terlihat asri, karena dikelilingi oleh lahan pertanian yang terhampar luas. Selain itu memiliki kearifan lokal yang memiliki nilai tinggi, seperti event tradisional male’an sampi.

Bahkan desa ini pun masuk dalam 10 besar dalam lomba desa tingkat nasional.

Lantaran masuk 10 besar dalam lomba desa tingkat (Suara NTB/use) nasional, tak ayal desa yang H. Warti Asmunadi dipimpin oleh H. Warti Asmunadi ini dikunjungi sering dijadikan sebagai lokasi studi banding dari luar daerah. Bahkan rencanannya, dalam waktu dekat tepatnya tanggal 3 Desember 2015, desa yang terdiri dari empat dusun ini akan dikunjungi rombongan dari Jepara, Jawa Tengah dengan jumlah 180 orang.

Saat ditemui di Kantor Desa Nyur Lembang, H. Warti Asmunadi menyebutkan Desa Nyur Lembang sebelumnya masuk dalam 10 besar lomba desa tingkat nasional. Sejak saat itu, desa yang dipimpinnya ini banyak mendapat kunjungan dari rombongan Kepala desa dari luar daerah. Bahkan pihaknya sudah menerima kunjungan sebanyak 5 kali mulai dari rombongan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat dan Yogyakarta.

Rombongan yang datang tersebut jumlahnya rata-rata sebanyak 50 orang. Namun, kunjungan yang tengah ditunggu oleh pihaknya dalam waktu dekat, jumlahnya lebih banyak lagi, yakni sebanyak 180 orang. “Besok ini dari Jepara, jumlahnya yang terbesar yakni 180 orang,” katanya.

H. Warti pun merasa bangga, karena desa yang dipimpinnya ini bisa menjadi tempat menimba ilmu bagi rombonganrombongan dari daerah lain. Apa-apa yang dibutuhkan mulai dari pengelolaan, maupun potensi sumber daya yang dimiliki akan dipelajari untuk diaplikasikan di desa masing-masing.

Namun yang lebih ditekankan oleh H. Warti, dalam pengelolaan desa yang diutamakan yakni tata cara hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan lembaga-lembaga yang ada di desa. Sehingga tujuan pembangunan desa dan penataan desa bisa lebih cepat dilaksanakan. Sedikit potensi yang dimiliki oleh desa setempat yakni tradisi budaya male’an sampi yang masih dipertahankan hingga kini.

Bahkan, salah satu kearifan lokal ini sempat dikunjungi oleh puluhan fotografer dari berbagai daerah maupun luar negeri. Yang lebih membangakan lagi, diantara fotografer tersebut ada yang memenangi lomba fotografer dari kegiatan male’an sampi di desa tersebut. (use)

Suhaili-Normal Akhiri Masa Jabatan Praya (Suara NTB) Pascaberakhirnya masa jabatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), H. M.Suhaili FT – Drs. H.L. Normal Suzana, Jumat (27/11) seluruh kendali pemerintahan sementara dipegang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Drs. H.L. Supardan, MM,selaku Pejabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati yang ditunjuk Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi. Alasannya, SK Penjabat Bupati Loteng yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo belum ditandatangani.

Sekda Loteng, H.L. Supardan yang dikonfirmasi di ruang kerjanya, menjelaskan, sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku, jika kepala daerah sudah habis masa jabatannya, maka ditunjuk penjabat kepala daerah. Sampai dilantiknya kepala daerah yang baru. “Kalau kemudian penjabat kepala daerah belum ada, maka pemerintah yang lebih atas bisa menunjuk Pejabat Pelaksaan Harian (Plh) untuk memegang kendali pemerintahan sementara waktu,” jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi, mengatakan secara struktur pemerintahan, antara penjabat kepala daerah maupun Plh sesungguhnya tidak ada perbedaan. Yang membedakan hanya luasan kewenangannya saja. Di mana Plh kewenangannya terbatas, sementara penjabat kepala daerah hampir sampai dengan kepala daerah definitif. “Kalau Plh kewenangan sebatas pada kebijakan-kebijakan rutin harian saja. Tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis,” ujarnya.

Gagal Happy Ending Pada bagian lain, pasangan Suhaili –Normal atau Maiq Meres ini gagal mempertahankan kekompakan dalam memimpin Bumi Tatas Tuhu Trasna hingga berakhir masa jabatannya. Di mana, keduanya gagal mengalami happy ending.

Keretakan antara Suhaili – Normal sendiri sudah mulai nampak menjelang penetapan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Loteng oleh KPU Loteng pertengahan tahun 2015 kemarin. Sejak saat ini, pasangan ini sudah tampak jarang melakukan komunikasi yang intens seperti sebelum-sebelumnya.

Puncaknya terlihat pada detik-detik terakhir berakhirnya masa jabatan pasangan. Seperti pada upacara perayaan HUT Korpri, HUT PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN), Kamis (26/11). Kegiatan yang sebenarnya dihajatkan sebagai ajang perpisahan Suhaili – Normal dengan para PNS dan guru lingkup Pemkab Loteng, Normal tidak hadir.

Padahal panitia penyelenggara sudah mengundang Normal Suzana menghadiri agenda tersebut. Bahkan, panitia secara langsung menghadap dan meminta kesediaannya untuk hadir. Tapi upaya ini tidak membuahkan hasil sampai acara berakhir, Normal tidak kunjung hadir.

“Kita sudah layangkan undangan. Bahkan kita sendiri yang mengantarkan undangan sembari meminta langsung untuk hadir, tidak membuahkan hasil,” aku Kabag Humas dan Protokol Setda Loteng, Drs. L. Herdan, MSi. (kir)

Ketua Banleg Diancam Mosi Tidak Percaya Giri Menang (Suara NTB) Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Lombok Barat (Lobar) mengancam akan melakukan mosi tidak percaya terhadap Ketua Banleg DPRD, H Wahid Syahril. Hal ini dilakukan lantaran selama tiga kali sidang paripurna raperda bersangkutan tidak pernah hadir. Padahal sidang paripurna terkait raperda usul inisiatif DPRD khususnya banleg.

Puncaknya, pada sidang paripurna ketiga penyampaian jawaban kepala daerah terhadap dua buah raperda usul inisiatif DPRD, yakni Raperda Kos-kosan atau Rumah Kontrak dan Raperda Ketahanan Keluarga batal terlaksana. Sidang paripurna ini batal, lantaran jumlah anggota DPRD yang hadir sedikit, sehingga sidang paripurna tidak kuorum.

Anggota Banleg, H Suhaimi mengaku kecewa atas ketidakhadiran ketua Banleg pada tiga

kali sidang paripurna. Ketidakhadiran ketua Banleg tanpa memberitahukan ke anggota apa alasannya. “Kami sangat kecewa dengan Ketua Banleg, karena tidak hadir tiga sidang paripurna. Padahal ini sidang paripurna menyangkut, Raperda Inisiatif Dewan sendiri. Kalau begini kami akan melakukan mosi tidak percaya terhadap ketua,” ancam Suhaimi.

Politis Demokrat ini mengaku selama tiga kali Ketua Banleg tidak menghadiri sidang

paripurna masing-masing, Rabu (25/11) lalu sidang paripurna penyampaian pimpinan atas hasil pengkajian laporan banleg dan pandangan anggota DPRD terhadap dua buah Raperda usul insiatif DPRD Lobar. Lalu pada sidang Kamis (26/11) dengan agenda penjelasan banleg terhadap dua buah raperda, Ketua Banleg tidak hadir. Begitu pula pada saat sidang, Jumat (27/11) dengan agenda pandangan kepala daerah terhadap dua buah raperda.

Dirinya bersama anggota Banleg lainnya tidak tahu penyebab ketidakhadiran Ketua Banleg. Namun dari informasi yang diperoleh yang bersangkutan berangkat ke Jakarta. “Tapi seharusnya ketua berikan contoh, kalau tidak hadir diberitahukan ke anggota dong.

Semua anggota banleg tidak tahu kenapa ketua tidak hadir,” terang Suhaimi.

Anggota Badan Kehormatan DPRD Lobar, Arbain menyatakan perihal ketidakhadiran anggota DPRD, termasuk Ketua Banleg akan dilakukan penelusuran, apa alasan, sehingga mereka tidak hadir. Menurutnya, sidang paripurna batal disebabkan banyak anggota tidak hadir. “Yang hadir 19, seharusnya kuorum 23 orang. Kami be-

lum tahu penyebab ketidakhadiran mereka,” jelasnya.

Ia menampik jika ketidakhadiran anggota sebagai salah satu upaya menjegal raperda tersebut. Sebab raperda itu usulan dari DPRD. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Ketua BK untuk menelusurinya.

Ditambahkan, sidang paripurna ini akan dijadwal ulang oleh Banmus. Pihak Banmus yang bertanggung jawab terkait penjadwalan ulang pelaksanaan sidang. Batalnya sidang paripurna menyebabkan semua tamu yang hadir kecewa, termasuk Plt Bupati Lobar H. Fauzan Khalid, SAg, MSi. Fauzan enggan berkomentar banyak, namun ia merasa kecewa. “Tanya ke pimpinan dewan kenapa batal?” katanya singkat. (her)

Pemkab Lobar Segera Bayar Cicilan Utang

(Suara NTB/kir)

BONGKAR TANAH - Lahan tadah hujan di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) sampai sejauh ini masih mendominasi lahan pertanian di daerah ini, khususnya di wilayah Loteng bagian selatan. Keberadaan lahan-lahan tadah tersebut, selama ini telah mampu memberi andil cukup besar dalam menopang produksi pertanian di Loteng. Tampak salah satu petani sedang membongkar tanah menggunakan traktor, meski belum musim hujan.

Program ADD dan DD di Gunung Sari Diklaim Lancar Giri Menang (Suara NTB) Program pembangunan yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) di Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dipastikan berjalan lancar. Saat ini seluruh pemerintah desa yang ada tinggal menunggu pencairan DD termin ke-III. Demikian diungkapkan Camat Gunung Sari H. Rusni saat dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/11). Menurutnya, hampir seluruh pemerintah desa yang ada di Gunung Sari telah menyelesaikan program yang dianggarkan dari DD termin

ke-II. Bahkan laporan penggunaan anggaran sudah selesai, sekaligus untuk mengajukan DD termin ke III. “Untuk DD termin ke-III sudah diajukan, tapi dananya belum turun dari pusat,” terang Rusni.

Begitu juga dengan program yang bersumber dari ADD, sudah rampung. Baik DD maupun ADD ini rata-rata program yang dilaksanakan oleh masingmasing pemerintah desa, yakni program fisik, yakni mulai dari rabat gang di masing-masing dusun, talud hingga pembangunan jembatan yang nilainya tidak begitu besar. “Dari selu-

ruh pemerintah desa yang ada tidak ada yang pelaksanaan programnya tidak sesuai dengan jadwal,” ujar Rusni.

Terkait ADD dan DD ini, lanjutnya, pihak kecamatan tetap melakukan monitoring. Hal ini, untuk memantau agar serapan dalam penggunaan ADD maupun DD ini tidak mengalami hambatan. Jika tidak ada hambatan, tentunya pencairan anggaran pun tidak mengalami hambatan di tingkat desa. Terlebih di kecamatan terdapat Seksi PMD yang khusus mengurusi masalah pemerintahan desa.(use)

Giri Menang (Suara NTB) Pemkab Lombok Barat (Lobar) mulai nyicil pembayaran utang pinjaman di Bank NTB sebesar Rp 50 miliar. Pembayaran piutang ini dilakukan tiga tahun ke depan, mulai dianggarkan pada APBD tahun 2016 sebesar Rp 15 miliar. Anggaran untuk pembayaran utang ini, termasuk membebani daerah, sehingga sejumlah program dipangkas, karena tak mampu dipenuhi oleh anggaran yang ada.

Ditemui di ruang kerjanya belum lama ini, Plt Bupati Lobar, H. Fauzan Khalid, SAG, MSi, menyatakan, mulai tahun depan Pemda akan

menyicil pembayaran utang Rp 50 miliar ke Bank NTB. Menurutnya, sesuai angsuran pokok kredit akan dibayar sesuai kesepakatan. Tahun 2016 akan dibayar sebesar Rp 15 miliar, tahun 2017 Rp 15 miliar, tahun 2018 sebesar Rp 10 miliar dan tahun 2019 sebesar Rp 10 miliar. Pengalokasian dana untuk pembayaran utang ini telah disepakati bersama dewan. ‘’Item anggaran ini masuk pada belanja daerah, sehingga diarahkan ke pembayaran piutang tersebut,’’ ujarnya. (her)

Fauzan Khalid

(Suara NTB/dok)

Ritual Budaya Perang Topat

Bangun Keharmonisan Antarumat Beragama Di tengah banyaknya kasus konflik antara masyarakat di beberapa daerah di NTB, patut kiranya mengambil contoh bagaimana ritual Perang Topat di Pura Lingsar Kecamatan Lingsar Lombok Barat (Lobar).

MESKI berbeda agama, yakni Hindu dan Islam masyarakat di Lingsar Lobar tetap bersatu.

Ini menjadi contoh bagi warga yang tinggal di daerah lain tetap rukun dan tidak terpengaruh provokasi orang yang tidak bertanggung jawab.

Kepala Desa (Kades) Lingsar, H. Abdul Hadi Asrori, menuturkan Perang Topat merupakan ritual budaya yang dilakukan suku Sasak Muslim dan Hindu di Lingsar. “Perang ini sangat unik, karena bukan membawa kerusakan, namun perang membawa perdamaian,”

jelasnya pada Suara NTB, Kamis (26/11) lalu.

Menurutnya, ritual budaya ini memiliki banyak kandungan makna, rasa syukur masyarakat Sasak yang mempercayai situs Makam Kemalik yang merupakan salah satu makam wali di Pulau Lombok, khususnya yang ada di Pura Lingsar.

Disamping itu makna ritual ini diyakini oleh masyarakat sebagai upacara memohon hujan. Dulunya, masyarakat yakin, jika Perang Topat sebagai pertanda akan dimulainya musim bercocok tanam. Topat

yang dipakai perang (saling lempar), akan ditanam di saluran air. Topat ini diyakini masyarakat bisa membawa kesuburan bagi tanaman padi. Yang terlibat dalam prosesi ini, khususnya dari masing-masing subak petani dengan mengeluarkan iuran berupa topat.

Terkait waktu pelaksanaan Perang Topat, memiliki waktu khusus, yakni pukul16.30. Kalau dulu acuan waktu yang dipakai menggunakan pertanda alam, yakni gugurnya kembang waru. “Sehingga Perang Topat ini disebut ritual religi kembang waru,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Lobar Ispan Junaidi, MEd. Menurutnya, Perang Topat ini merupakan event masyarakat turun te-

murun dari generasi ke generasi, khususnya di daerah Lingsar. Perang Topat ini melegenda ssebagai perang membawa kedamaian bukan perang membawa kerusakan. “Perang Topat ini sebuah refleksi religius dan budaya keharmonisan antara penduduk Sasak yang beragama Islam dan beragama Hindu di Lingsar,” jelasnya.

Kehidupan umat beragama di daerah tersebut sangat harmonis, meski berbeda. Kolaborasi antara kedua umat Hindu ini sangat terlihat pada prosesi. Sebelum perang topat arak-arakan kerbau dan sesajen topat mengelilingi pura diiringi musik gamelan. Setelah keluar dari pura dan makan kemalik, warga langsung saling lempar ketupat.

Perang Topat ini ditandai den-

gan bunyi kentungan (kul-kul) yang dipukul oleh salah seorang tokoh agama (mangku). Perang ini tidak menimbulkan kerusakan, karena mereka saling lempar atas dasar ritual. Warga Hindu dan Muslim saling lempar menggunakan topat yang sudah diarak keliling pura tersebut.

Dari sini kita bisa mengambil pelajaran, jika keharmonisan hidup bermasyarakat harus tetap dijaga. Jangan sampai hanya karena persoalan sepele, terjadi tawuran antarkampung yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita berharap, konflik yang terjadi di masyarakat, baik yang terjadi di Pulau Lombok atau di Pulau Sumbawa menjelang pilkada ini bisa mereda dan mampu mendapatkan pemimpin sesuai amanat rakyat. (her)

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 6

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

Kerjasama Program BOS Dinas Diknas Sumbawa dengan Harian Suara NTB

Triwulan Keempat Dicairkan

Pelatihan Penguatan Aplikasi BOS SMP Digelar

Badron

Sumbawa Besar (Suara NTB) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk triwulan keempat tahun 2015 telah dicairkan. Sejauh ini, sekitar 60 persen sekolah baik SD maupun SMP yang melakukan pencairan. Nantinya bakal diikuti pelatihan untuk penguatan aplikasi pelaporan dana BOS khusus SMP yang dibiayai pusat.

Kasi Manajemen dan Pelayanan Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Diknas Sumbawa, Badron, kepada Suara NTB,

(Suara NTB/arn)

Kasus ADD

Kades Sebeok Dilaporkan ke Polisi

Sumbawa Besar (Suara NTB) Kepala Desa (Kades) Sebeok, Kecamatan Orong Telu dilaporkan ke Polisi oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Terkait dugaan penyelewengan dana alokasi dana desa (ADD) setempat tahun 2014.

Pantauan Suara NTB, Kamis (26/11) dua orang anggota BPD melaporkan hal tersebut di ruangan Penyidik Tipikor Sat Reskrim Polres Sumbawa.

Mereka dimintai keterangan oleh penyidik dari pukul 09.00 Wita hingga pukul 12.00 Wita.

Kapolres Sumbawa melalui Kasat Reskrim, Iptu Tri Prasetiyo kepada Suara NTB, Jumat (27/11) membenarkan adanya laporan tersebut. Dilaporkan oknum Kades diduga melakukan penyelewengan terhadap penggunaan dana desa. Terhadap laporan tersebut pihaknya akan melakukan pengecekan mulai dari anggaran dasar , jumlah anggaran turun, serta jumlah peng-

gunaan anggarannya. “Intinya akan kita cek secara keseluruhan guna membuktikan kebenaran laporan,” imbuhnya.

Seperti diberitakan Suara NTB beberapa waktu lalu, masyarakat bersama BPD juga pernah mengadukan hal serupa ke Komisi I DPRD Sumbawa. Pada waktu itu, difasilitasi dalam hearing dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk oknum kepala desa yang waktu itu pernah membantah terjadinya dugaan penyelewengan seperti yang dituduhkan.

Diputuskan masalah ini ditangani pihak Inspektorat yang sejauh ini masih melakukan pemeriksaan, termasuk turun ke lapangan. (ind)

Panwascam Dibekali Teknis Pengawasan Pungut Hitung Pilkada Sumbawa Besar (Suara NTB) Panwas Sumbawa kini tengah membekali Panwascam selama dua hari hingga Jumat (27/11), untuk menyamakan persepsi bersama terutama dalam mengawasi pemungutan (pungut) dan penghitungan (hitung) suara Pilkada.

Sebagaimana disampaikan Ketua Panwas Sumbawa, Mahyuddin Soud, Panswascam diberikan materi teknis pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 9 Desember mendatang. Menyamakan persepsi di tingkat Panwascam dan stakeholders lain-

nyan yang terlibat dalam rangka pengawasan Pilkada. Dalam hal ini, Panwas harus memiliki kesiapan karena ketika proses pengawasan ini gagal maka yang disalahkan adalah Panwas.

Hal ini juga harus mampu ditansformasikan kepada PPL dan Pengawas TPS, termasuk pula seluruh masyarakat juga mesti mengetahuinya. Masyarakat juga harus mengetahui cara melakukan pengawasan dan menyelamatkan proses politik yang ada. Kegiatan yang dibungkus dalam Rapat Kerja Teknis (Rekernis) tersebut juga melibatkan KPU, Kepolisian, Kesbangpoldagri dan lainnya. (arn)

Jumat (27/11) menyatakan, sekolah yang melakukan pencairan BOS tahap keempat harus menyertakan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) triwulan ketiga. Sejauh ini baru sekitar 60 persen sekolah yang melakukan pencairan.

“Sebenarnya tidak ada kendala dalam pencairan, hanya saja sekolah mesti menyertakan SPJ pelaksanaan BOS triwulan sebelumnya. Sebagai rekom untuk pencaiaran berikutnya. Itu yang kita minta kepada sekolah,” tegasnya.

Dalam kerangka itu pula, dalam waktu dekat digelar Pelatihan BOS khusus untuk SMP terkait penguatan ap-

likasi pelaporan pelaksanaan dana BOS secara online. Biaya pelatihan ini nantinya ditanggung dari dana dekon pusat yang langsung dikirimkan melalui rekening sekolah masing-masing sebesar Rp 2,7 juta, untuk tiga orang peserta pelatihan setiap sekolah. Yakni, Kepala Sekolah, bendahara dan satu orang perwakilan Komite.

“Waktunya belum bisa kita tentukan, nanti biayanya ditransfer dari pusat ke rekening sekolah,” jelas Badron.

Yang jelas, materi pelatihan nantinya mencakup penguatan aplikasi dana BOS, sekolah sehat serta sekolah

aman dan nyaman untuk siswa. Pematerinya dari trainer Kabupaten yang sebelumnya sudah dilatih oleh Provinsi. Kenapa perlu penguatan aplikasi? Sepengetahuan Diknas Sumbawa, masih ada beberapa sekolah khususnya SMP yang belum sepenuhnya menguasai aplikasi yang sebelumnya sudah diterapkan di Sumbawa secara swadaya. Meski pusat baru sekarang melaksanakannya. “Kebetulan dananya dari pusat, makanya kembali kita laksanakan pelatihan ini. Padahal aplikasi ini sudah kita terapkan sebelumnya di Sumbawa

secara swadaya. Namun masih ada beberapa sekolah yang kesulitan cara melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari dana BOS. Kemudian memasukkanya dalam aplikasi. Artinya masih ada yang menghitung secara manual karena kesulitan memasukkannya ke dalam aplikasi secara online,” urainya.

Anggaran untuk pelatihan dimaksud diberikan kepada 96 SMP dari 101 jumlah SMP di Sumbawa. Berdasarkan data SMP terakhir yang meng-upload Desember 2014 lalu. Sisa lima SMP tetap bisa mengikuti pelatihan se-

cara swadaya.

Untuk penerapan dana BOS, telah diatur dalam Juknis BOS 2015 dan sekolah pun sudah memahaminya.

Salah satu item, dana bOS bisa digunakan untuk siswa miskin dan siswa berprestasi dalam bentuk pembelian pakaian seragam. Bisa pula biaya transportasi siswa miskin yang jauh dari sekolah.

Agar jangan sampai karena kendala transportasi, anak tersebut putus sekolah. BOS salah satunya hadir untuk itu.

Besaran BOS tahun ini untuk SD sebesar Rp 800 Ribu per siswa pertahun dan SMP sebesar Rp 1 juta. (arn/*)

Hj. Atikah: Saya Bangga dengan Progresivitas dan Kemajuan PKK NTB Sumbawa Besar (Suara NTB) Sesepuh PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Atikah Tjinruang BA, mengaku bangga melihat kemajuan dan progress yang diraih TP PKK NTB. PKK NTB, katanya, saat ini telah mampu meningkatkan perannya untuk berkontribusi dalam pembangunan, khususnya dalam pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

PKK NTB, menurutnya, telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya penguatan peran keluarga bagi pembangunan.

“Saya selalu memantau PKK NTB saat ini dan bangga melihat kemajuan dan progresivitas PKK NTB,” kata Hj. Atikah saat bertemu Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi yang berkunjung ke kediamannya di Sumbawa, Kamis (26/11) lalu.

Mantan Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Sumbawa yang aktif di PKK sejak tahun 1970-an Hj. Atikah masih peduli dengan

perkembangan PKK. Waktu kepemimpinannya, sesepuh yang berusia 80 tahun ini dikenal tegas dan progresif.

Sementara Ketua TP PKK NTB Hj Erica Zainul Majdi, mengaku, sengaja menjenguk Hj. Atikah di sela rangkaian road show Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK KB-Kesehatan Tingkat Provinsi NTB di Pulau Sumbawa. Selain sowan, istri Gubernur NTB ini, sempat meminta nasihat dan masukan terkait upaya peningkatan peran PKK bagi pembangunan. ‘’Selama ini, beliau menaruh perhatian yang besar terhadap gerakan pemberdayaan perempuan, anak dan kiprah PKK. Beliau yakin, PKK yang maju adalah kunci dari masyarakat yang maju,’’ lanjutnya.

Selain di Kabupaten Sumbawa, TP PKK NTB sebelumnya telah melakukan road show di kabupaten Dompu. Sementara Jumat kemarin melakukan road show ke Kabupaten Sumbawa Barat.

Road show, selain bertujuan mensosialisasi pencegahan dini kanker serviks, pende-

(Suara NTB/ist)

JENGUK - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi saat menjenguk sesepuh PKK Kabupaten Sumbawa Hj. Atikah Tjinruang di Sumbawa Besar, Kamis (26/11) lalu. wasaan usia perkawinan, KB kesehatan gratis, tapi dijadikan sebagai ajang silaturrahim

dengan seluruh kader PKK di kabupaten Pulau Sumbawa.

Rencananya, setelah di Pulau

Sumbawa, roadshow akan menyasar kabupaten lain di Pulau Lombok. (ham)

Kelola Gili Balu’

KSB Berencana Revisi MoU dengan Investor Taliwang (Suara NTB) Dinas Pariwisata Ekonomi dan Keatif (Disparekraf) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan tidak setuju dengan pola kerjasama yang saat ini dibangun pemerintah dengan PT Eco Solution Lombok (ESL), investor yang mengelola kawasan Gili Balu’ di kecamatan Poto Tano.

Dinas ini dalam suratnya Nomor 009/352/Disparekraf/XI/2015 yang disampaikan ke bupati beberapa waktu lalu menyatakan, berkaitan dengan MoU dengan ESL terhadap pengelolaan kawasan gili balu (pulau-pulau kecil) dalam wilayah kecamatan Poto Tano, tidak dilibatkan secara aktif dalam proses MoU. Selain itu Disparekraf tidak setuju dalam pengelolaan kawasan gili Balu’ oleh ESL, karena konsep kejasama yang ditawarkan PT ESL hanya sebagai penyusun dokumen rencana pengelolaan saja. “Kami minta MoU dengan ESL ditinjau ulang dan harus direvisi,” jelas kepala Disparekraf KSB, H. Taufiqur-

(Suara NTB/bug)

PULAU KENAWA - Pulau Kenawa, salah satu pulau yang masuk dalam gugusan Gili Balu’, yang rencananya dikelola investor. rahman, SIP kepada wartawan, Jumat (27/11).

Ia mengatakan, pihaknya bukan menolak rencana pemerintah untuk mengelola potensi Gili Balu’, namun harus lebih memperhatikan konsep pengembangan pariwisata kedepan.

Termasuk tidak ingin ada salah lang-

kah dalam membangun kerjasama dengan perusahaan yang akan mengelolanya dalam waktu panjang.

Menurutnya, pola kerjasama yang ditawarkan PT ESL sejauh ini memiliki kelemahan mengingat perusahaan tersebut hanya sebagai konseptor ren-

cana pengembangan. Yang artinya perusahaan tidak memanfaatkan secara langsung dan hanya akan menunggu perusahaan lain untuk berinvestasi di dalamnya untuk mengelola sesuai dengan rencana pengembangan yang telah disusunnya. “Artinya masih panjang untuk sampai ke eksekusi investasi riilnya. Sementara yang kita harapkan, mereka bisa action selain sebagai perencana juga berinvestasi mengelola secara riil,” timpalnya.

Ia memaparkan, pengembangan wisata di KSB meliputi kawasan wisata alam, kawasan wisata budaya dan kawasan wisata buatan. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan langkah lebih kongkret bukan hanya semata di tataran perencanaan, namun juga aksi di lapangan. “Sebagai pemerintah terobosan dalam meningkatkan investasi pariwisata sudah dan sedang terus kita lakukan dengan misalnya promosi wisata melalui media dan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dan lembaga usaha bidang pariwisata,” imbuhnya. (bug)

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

SUARA PULAU SUMBAWA

Halaman 7

(Suara NTB/uki)

Dugaan Korupsi di Satpol PP

Gunakan Dana Desa

Kejari Telaah Keterangan Saksi

Kades Cenderung Tak Libatkan Sekdes

Bima (Suara NTB) – Kejaksaan negeri (Kejari) Raba Bima tengah menelaah keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa, untuk selanjutnya menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Satpol PP Bima. Kasus itu berawal dari laporan masyarakat soal dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 5 miliar tahun 2014.

Kajari Raba Bima melalui Kasi Intel, Lalu Muhammad Rasyid, SH, kepada Suara NTB, Jumat (27/11) mengatakan, meskipun sejauh ini sejumlah saksi dihadirkan dan dimintai keterangan, namun hal itu belum bisa memenuhi syarat untuk menetapkan tersangka. Pasalnya, keterangan saksi itu akan ditelaah dan dikaji. “Kita masih fokus mengumpulkan alat bukti dan keterangan dari saksi untuk ditelaah,” katanya.

Menurutnya, penetapan tersangka dalam kasus itu, tidak hanya memintai keterangan dari saksi. Namun pihaknya akan meminta keterangan dari para ahli, kemudian surat, atau petunjuk lain. “Jika semua unsur ini terpenuhi, kita akan tingkatkan kasus ini dari tahap penyelidikan ke tahap penetapan tersangka,” tuturnya.

Kata dia, meskipun sejauh ini nama tersangka belum dikantongi, namun tidak menutup kemungkinan sejumlah pejabat internal Sat Pol PP terlibat dalam kasus tersebut sehingga bisa ditetapkan sebagai tersangka. “Tidak menutup kemungkinan, ada pejabat internal Pol PP yang terlibat. Hanya saja belum diketahui secara pasti karena bukti dan keterangan masih kita kumpulkan,” katanya.

Rasyid menjelaskan, sejauh ini pihaknya sudah memintai keterangan puluhan anggota satuan Pol PP, di antaranya sembilan orang pejabat struktural.

Dia menegaskan, pihaknya akan mengupayakan secepatnya mengungkap kasus ini. Kajari sendiri meminta dan berharap kepada masyarakat atau semua pihak yang mengikuti perkembangan kasus ini, untuk tetap mempercayakan sepenuhnya kepada pihaknya. “Dalam kasus ini tidak dilakukan dengan asal – asalan. Jika begitu, nanti kita dianggap diskriminatif dan sewenang - wenang. Semua proses harus dilewati dengan baik, tepat dan benar sesuai tindakan hukum,” harapnya.

Tidak hanya itu saja, pihaknya juga akan mengupayakan mengembalikan uang negara, yang semestinya uang tersebut diberikan kepada yang berhak atau penerima manfaat. (uki)

Pemkab Dompu Segera Temui Pemilik Lahan TPA Bara Dompu (Suara NTB) Pengelolaan sampah dalam kota Dompu masih menuai masalah akibat penutupan tempat pembuangan akhir (TPA) Bara. Janji pemerintah memberikan dana kompensasi bagi warga penguasa lahan selama pemanfaatan TPA Bara belum ada kepastian. Bupati berjanji akan segera menemui penguasa lahan sebelum dicarikan alternatif lokasi lain.

Penjabat Bupati Dompu, Dr. M. Agus Patria, SH, MH kepada Suara NTB di Dompu, Kamis (26/11) mengaku belum menemui penguasa lahan pasca pertemuan beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan sebelumnya, ia minta agar penguasa lahan mendiskusikan dengan keluarga agar TPA Bara dibuka untuk pemanfaatan pembuangan sampah. Selama pemanfaatan, pemerintah akan menyediakan dana kompensasi hingga ada putusan hukun berkekuatan hukum tetap. “Saya belum bertemu kembali. Besok saya akan temui penguasa lahan di pendopo atau saya datangi langsung ke rumahnya,” ungkapnya.

Agus Patria mengaku, Dinas PU selaku pengelola sampah telah mencarikan lokasi baru sebagai alternatif TPA. Di lokasi baru ini masih milik warga dan belum dibebaskan pemerintah. Sehingga pihaknya akan optimalkan komunikasi dengan penguasa lahan TPA Bara. “Kita akan prioritaskan di lokasi TPA Bara. Kalau memang mentok, baru kita ke alternatif tempat lain,” katanya.

Persoalan sampah dalam kota menjadi masalah yang cukup serius, terlebih menjelang musim hujan. Akibat penutupan TPA Bara, sampah dalam kota tidak terangkut dan menumpuk dalam kota. Bahkan warga membuang sampah ke sungai dan parit. Kondisi ini mengancam banjir bandang yang meluap perkampungan warga akibat tumpukan sampah.

Sementara TPA Bara yang sudah dibangunkan fasilitas pengolahan sampah oleh pemerintah, terkendala kepemilikan lahannya. Lahan TPA Bara digugat warga dan hasil pengadilan tingkat pertama dan banding justru dimenangkan warga selaku penggugat. Pemerintah daerah (Pemda) selaku tergugat kalah, sehigga mengajukan kasasi di MA sejak Mei 2015 l a l u . (ula)

M. Agus Patria (Suara NTB/ula)

Dompu (Suara NTB) Banyaknya anggaran yang dikelola Desa membuat beberapa oknum kepala Desa cenderung bekerja sendiri tanpa melibatkan banyak pihak, termasuk Sekretaris Desa (Sekdes). Padahal Sekdes memiliki peranan yang strategis dalam pembuatan regulasi dan pelaporan dana di Desa.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Ir. H. Moh Syaiful, HS, M.Si di pendopo Bupati, Jumat (27/11) mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan awal terhadap penggunaan dana Desa dan alokasi dana Desa di setiap Desa. Hasil temuan ini dalam waktu dekat akan diekspos di hadapan Kepala BPMPD dan Camat, sehingga bisa disikapi cepat. Namun di antara temuannya, terkait alokasi anggaran 30 persen belanja pegawai dan 70 persen belanja langsung justru banyak dilanggar.

“Justru yang terjadi 40 persen berbanding 60 persen,” katanya.

Selain itu, Kepala Desa dalam bekerja belum memperdayakan Sekdes dan pelaksana kegiatan.

Padahal fungsi Sekdes sangat

DISITA – Sebagian dari ratusan senjata tajam (sajam) yang disita Polres Bima, Jumat (27/11).

Warga yang menguasai sajam tersebut diperiksa dan diberi pemahaman soal UU darurat soal kepemilikan sajam, dan lalu diberikan pulang setelah menandatangani surat pernyataan.

Kampanye Lewat Media

Razia Cipta Kondisi

Ratusan Parang Disita Polisi Bima (Suara NTB) – Satuan lalu lintas (Satlantas) Polres Bima berhasil mengamankan tiga unit sepeda motor tanpa identitas (bodong) dan ratusan parang yang disita di berbagai tempat. Motor dan sajam itu diperoleh dari tangan pemilik saat operasi razia cipta kondisi menjelang Pilkada Bima.

Kasat Lantas Polres Bima, Iptu Pratiwi Noviani, SH, kepada Suara NTB, Jumat (27/ 11) mengatakan, razia atau operasi cipta kondisi itu, untuk menjaga ketertiban umum menjelang pelaksanaan Pilkada 9 Desember mendatang. Kata dia, operasi itu dilakukan di wilayah hukum Polres setempat dengan melibatkan berbagai Satuan Kepolisian Polres Bima.

Tiga sepeda motor bodong itu di sita di perbatasan Kabupaten Bima dan Kota Bima dan Kecamatan Bolo.

“Kita juga temukan puluhan sajam jenis parang di lokasi setiap kali melakukan razia,” katanya.

Ketiga pengendara sepeda motor bodong itu, lanjutnya, diperiksa dan diminta keterangan di Polres Bima. Begitupun dengan pemilik parang diperiksa kemudian membuat surat pernyataan. “Pemilik parang telah menanda tangani surat pernyataan dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jika ditemukan, maka akan ditahan,” sambungnya Menurutnya, pihaknya

melakukan penyitaan dengan alasan agar pilkada Kabupaten Bima dapat berjalan dengan tertib dan lancar tanpa ada gangguan keamanan.

“Tingginya kasus penganiayaan dan kriminal hingga jatuh korban jiwa, menurut data dihimpun hingga tahun ini, parang adalah salah satu sajam digunakan melakukan tindak kriminal,” jelasnya.

Polwan yang akrab dipanggil Tiwi ini menambahkan, razia atau operasi cipta kondisi, rutin dilakukan oleh pihaknya dengan harapan agar pilkada mendatang bisa digelar secara kondusif dan lancar, bukan hanya di Kabupaten Bima, tapi secara umum di Indonesia. “Kami tetap melakukan razia sampai pilkada, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan aman,” pungkasnya. (uki)

Polisi Tangkap Tersangka Pelaku Pembunuh Sugiono Bima (Suara NTB) – Satuan Reskrim Polres Bima akhirnya menangkap empat orang pelaku yang diduga membunuh Sugiono (25) warga desa Sie Kecamatan Monta, beberapa waktu lalu.

Keempat pelaku itu, saat ini sudah dibawa ke Mapolda NTB untuk diproses lebih lanjut.

Sugiono ditemukan tewas bersimbah darah di area persawahan desa Kalampa Kecamatan Woha. Buntut dari itu, kelompok warga Sie kemudian hendak melakukan aksi balas dendam dan hendak menyerang warga desa Kalampa. Namun hal itu gagal dilakukan karena berhasil dicegat aparat keamanan.

Kapolres Bima melalui Kaur Bin Ops Reskrim Ipda I Made Dimas W, S.Ik kepada wartawan, Jumat (27/11), membenarkan telah melakukan penangkapan tersebut. Kata dia, pelaku ditangkap pada Kamis (26/11). “Ada empat orang yang diamankan, yang diduga sebagai pelaku atas meninggaln-

menentukan jalannya roda pemerintahan di Desa. Di antaranya Sekdes yang menyusun peraturan Desa (Perdes), membuat laporan penggunaan dana Desa dan ADD dan fungsi lainnya. “Kepala Desa harus bisa bekerjasama dengan Sekdes, bendahara, dan pelaksana kegiatan,” terangnya.

Agar tidak menjadi masalah di kemudian hari, lanjut H. Syaiful, kepala Desa dituntut memperhatikan lima aspek, masing-masing perencanaan harus partisipatif dan transparan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. “Hampir seluruh Desa belum menyampaikan pelaporan secara berjenjang dan bukti kegiatannya,” ungkap H. Syaiful.

H. Syaiful juga mengungkapkan, hasil koordinasi perpajakan dengan pihaknya, Desa belum satupun menyampaikan laporan atas penggunaan anggarannya sehingga dibayarkan pajaknya. “Sampai hari ini, tidak satupun Desa menyampaikan laporan untuk dibayarkan pajaknya,” ungkapnya. (ula)

ya Sugiono,” katanya.

Dimas menyebutkan, empat pelaku yang diamankan itu, berinisial SJ, J, B dan BA. Selain mengamankan empat orang pelaku itu, pihaknya juga tengah memburu pelaku lainnya yang sudah teridentifikasi. “Sampai saat ini masih diupayakan penangkapannya. Yang jelas, empat orang sudah diamankan. Soal ditangkap di mana dan keempat pelaku itu beralamat di mana, saat ini masih dirahasiakan,” sebutnya.

Kata dia, setelah diamankan, pihaknya tidak melakukan proses di Polres Bima.

Namun keempat pelaku langsung dibawa ke Polda NTB untuk menjalani proses h u k u m .

“Kami langsung membawanya ke Mataram, dengan

alas an keamanan,” katanya.

Kasus ini berdampak konflik komunal sehingga proses penanganan langsung dari Polda NTB. (uki)

I Made Dimas W (Suara NTB/uki)

Surat KPU Dompu Belum Dijawab Paslon Dompu (Suara NTB) Pasangan calon (paslon) Bupati dan wakil Bupati memiliki kesempatan untuk diiklankan melalui media massa yang didanai pemerintah melalui KPU selama 14 hari terakhir masa kampanye.

Hingga sepekan jelang akhir masa kampanye, KPU belum juga mengumumkan iklan pasangan calon melalui media. KPU berdalih, pasangan calon belum menyampaikan materi iklan dan telah berulang kali disurati.

Ketua Divisi Sosialisasi KPU Dompu, Suherman, S.Pd kepada Suara NTB, Kamis (26/11) mengatakan, pihaknya sudah dua kali bersurat kepada pasangan calon Bupati dan wakil Bupati untuk menyampaikan materi iklan kampanye selama 14 hari melalui media massa. Namun hingga saat ini tidak satupun pasangan calon menyampaikan materi iklannya. “Kita sudah dua kali bersurat, tapi tidak satupun menyampaikan materi iklan,” ungkapnya.

KPU, lanjut Suherman, bahkan mengutus jajaran sekretariat KPU kepada masing – masing pasangan calon untuk meminta persetujuannya. Karena ada materi iklan masing – masing pasangan calon saat membuat pamflet dan lainnya. “Pasangan calon No 2, No 3, dan No 4 semuanya setuju untuk menggunakan materi iklan yang ada. Tapi

(Suara NTB/ula)

Suherman pasangan calon No 1 tidak setuju dengan materi iklan yang lama dan ingin dengan materi iklan baru yang akan didesain kembali. Kita dijanjikan kemarin, tapi hingga saat ini belum juga ada,” ungkap Herman.

Diakui Herman, belum dimuatnya iklan kampanye pasangan calon melalui media bisa menjadi bahan pasangan calon untuk menggugat penyelenggara. Karena itu sudah diatur dalam ketentuan dan kewajiban KPU untuk memuatnya, apalagi sudah ada anggarannya. “Tapi kita sudah antisipasi. Karena kami sudah dua kali bersurat, bahkan mendatangi pasangan calon untuk meminta persetujuannya,” terangnya. (ula)

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

POLHUKAM

Halaman 8

Suhaimi Ismy Ingin Perkuat Pengawasan Hutan

(Suara NTB/aan)

Mataram (Suara NTB) Anggota DPD RI, Drs. H. Lalu Suhaimi Ismy menegaskan keinginannya untuk mendorong penguatan pengawasan terhadap kondisi hutan di NTB. Ia pun menyerukan berbagai elemen masyarakat untuk membentuk jaringan khusus yang bisa membantu pemerintah memperkuat pengawasan terhadap hutan kita.

Hal itu disampaikan Suhaimi Ismy usai menggelar kegiatan Focus Group Discussion bertema “Selamatkan Hutan Bumi Gora. Hutan Kita, Masa Depan Kita”, di kantor perwakilan DPD RI di Mataram, belum lama ini.

Suhaimi menegaskan, kondisi hutan di Pulau Lombok dan Sumbawa saat ini sudah berada pada tahap yang sangat memprihatinkan. “Dalam kondisi memprihatinkan, ditandai dengan kegundulan hutan, gunung, belum kita lihat ada satu kebijakan yang betul-betul menukik, sebagai satu strategi meminimalisir itu,” ujarnya.

Menurutnya, instansi terkait, termasuk aparat, memang sudah menempuh sejumlah tindakan tegas dengan menangkap satu atau dua pelaku. “Tetapi informasi yang diberikan temanteman kita, itu belumlah membuat jera para pembalak hutan itu. Bahkan disinyalir, tiap hari pengangkutan kayu di hutan itu. Sudah dipastikan jam-jam tertentu ada kayu yang dibawa keluar dari hutan.” Pengakuan tersebut menurutnya disampaikan langsung dalam diskusi yang digelarnya.

Ia menegaskan, berbekal masukan dan laporan semacam ini, seharusnya aparatur pemerintah dan aparat keamanan bisa menjadikannya sebagai rujukan untuk mengambil tindakan.

“Kalau ada informasi baik lisan maupun tulisan, lebih-lebih di koran, kita berharap janganlah lagi ada pernyataan menunggu laporan,” ujarnya.

Ia menegaskan pihaknya sangat berharap instansi terkait, juga aparat, bisa bersikap lebih serius lagi menangani aktifitas pembabatan hutan ini. Sebab, terjaganya kondisi hutan kita akan berpengaruh terhadap kualitas makhluk hidup.

“Hutan adalah (penjaga siklus) air, air adalah sumber kehidupan. Kalau hutan habis sumber air mati, kalau sumber air mati, maka kehidupan pun menjadi sengsara. Dan yang sengsara kehidupannya itu sekali lagi bukan saja manusia tapi seluruh makhluk hidup tuhan yang maha kuasa itu juga menjadi sengsara,” tandasnya.

Untuk mencegah kerusakan itu, ia menyarankan dibentuknya semacam forum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat yang peduli terhadap hutan. Suhaimi pun menegaskan siap memfasilitasi proses pembentukannya. Ia menegaskan, tindakan semacam ini diperlukan untuk memastikan bahwa ada langkah konkrit yang dilakukan elemen masyarakat. (aan/*)

Hari Ini, Debat Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram Mataram (Suara NTB) KPU Kota Mataram Sabtu (28/11) hari ini, akan menggelar debat kandidat Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Mataram. Kedua pasangan calon baik, pasangan AMAN (H. Ahyar Abduh - H. Mohan Roliskana) dan SAHAJA (H. Salman Jana Hamdiana) akan hadir.

Komisioner KPU Kota Mataram, Paizah, S.Ag memastikan, pelaksanaan debat kandidat akan dilaksanakan. Sebab, pihaknya telah melakukan gladi resik, Rabu (25/11) dengan menghadirkan pasangan calon. Hanya saja, pasangan SAHAJA hadir sementara pasangan AMAN diwakili oleh tim suksesnya. “Insya Allah semuanya sudah siap,” kata Paizah, Jumat (27/11).

Debat kandidat kali ini kata Paizah, KPU melibatkan para pakar dan Komisioner KPU Provinsi. Yaitu, Dr. Muazar Habibi disepakati oleh kedua pasangan calon sebagai moderator. Prof.

Dr. Hj. Rodiah, Dr. Muttawali, Dr. Iwan Harsono dan Yan Marli sebagai panelis.

Paizah enggan menyebutkan apa saja yang menjadi pembahasan pada debat nanti. Yang jelas, panelis memiliki kewenangan untuk melontarkan pertanyaan dengan melihat kondisi dan aktualitas yang terjadi di Kota Mataram. “Kalau itu ndak boleh kita bocorkan. Nanti panelis yang menyampaikan,” ujarnya.

Namun demikian, debat kandidat rencananya berlangsung selama 1 jam 30 menit itu, akan dibagi dalam lima segmen.

Yakni, pemaparan visi misi pasangan calon, pendalaman visi misi, debat antar kandidat, studi kasus dan closing statement.

Pada pelaksanaan debat nanti, KPU akan membatasi jumlah peserta atau pendukung yang boleh masuk di area debat.

Masing - masing pasangan calon diberikan 25 pendamping. Oleh karenanya ujar Paizah, tim sukses mengirim perwakilan dinilai penting. “Yang boleh masuk itu hanya 25 orang dari masing - masing paslon,” sebutnya seraya menambahkan aparat kepolisian akan membantu pengamanan sehingga memastikan tidak ada kericuhan yang terjadi saat pelaksanaan debat.

“Kita juga minta polisi untuk mem back - up,” imbuhnya.

Apakah sudah ada komunikasi, jika kedua paslon akan hadir? Kepastian itu kata Paizah, telah disampaikan oleh tim sukses masing - masing paslon. Dan KPU memastikan debat kandidat akan tetap berjalan. (cem)

(ant/bali post)

USUT DUGAAN KORUPSI FREEPORT - Alumni Lintas Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Gerakan Anti Korupsi (GAK) melakukan aksi damai menuntut pengusutan dugaan korupsi PT Freeport Indonesia di depan Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/11). Gerakan Anti Korupsi (GAK) mendesak MKD DPR, KPK serta penegak hukum lainnya untuk memproses dugaan korupsi dan suap terkait perpanjangan kontrak tambang PT Freeport Indonesia sesuai aturan yang berlaku.

Polair Diminta Lebih Banyak Berkiprah Giri Menang (Suara NTB) – Menyambut momentum HUT ke-65 Kepolisian Perairan, Kapolda NTB, Brigjen Pol Drs. Umar Septono, SH, MH., menegaskan agar personel kepolisian perairan untuk lebih banyak berkiprah meredam tindak kejahatan di kawasan perairan, mengingat NTB adalah provinsi dengan karakter kepulauan yang memungkinkan banyaknya dinamika yang terjadi. Juga karena NTB memiliki batas laut di sebelah selatan yang langsung berbatasan dengan negara lain.

Hal itu diungkapkan Kapolda didampingi Direktur Direktorat Kepolisian Perairan (Dirpolair) Polda NTB, Kombes Pol Gatot Wahyudi, SH, Jumat (27/11) usai penanaman mangrove dalam rangka HUT ke-65 Kepolisian Laut dan Kepolisian Udara di Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat.

“Harapan kita, rekan-rekan Polair banyak berkiprah dalam rangka menjaga wilayah perairan kita. Supaya lebih banyak ditingkatkan pengawasannya sehingga tindak kejahatan di laut tidak merugikan masyarakat, bangsa dan negara,” pesan Kapolda.

Kapolda memberikan atensi terhadap berbagai tindak kejahatan yang kerap terjadi

dengan memanfaatkan luasnya perairan Indonesia yang salah satunya mencakup Provinsi NTB dengan karakter kepulauannya. Tindak kejahatan yang dimaksud diantaranya peredaran narkoba, trafficking dan illegal logging yang berpeluang dilakukan dengan memanfaatkan kapal-kapal pengangkut maupun perahuperahu kecil. Kemudian juga masalah-masalah pertambangan dan pencurian ikan.

Dirpolair Polda NTB, Kombes Pol Gatot Wahyudi, SH, menerangkan bahwa pihaknya sering melakukan koordinasi dengan Pangkalan Angkatan Laut (Lanal) Mataram dalam melakukan patroli laut. Dalam satu bulan, Ditpolair secara rutin melakukan

patroli 20 kali dengan 9 armada kapal. “Di Satpolair masing-masing Polres juga kita siapkan 8 kapal,” ungkapnya.

Sepanjang tahun 2015 hingga November ini, kata Dirpolair, sudah dilakukan penanganan sejumlah 12 kasus di kawasan perairan NTB yang diungkap Polda NTB serta Polres jajaran.

Untuk bulan November hingga hari ini (kemarin, red) , Polda NTB sudah diungkap empat kasus. “Beberapa diantaranya sudah ada yang P21 (berkas perkara dinyatakan lengkap.

Ada beberapa yang sudah siap pelimpahan tahap dua,” terangnya. Sejumlah kasus tersebut berupa masalah pelayaran, pencurian ternak dengan memanfaatkan laut, kecelakaan kapal, hingga pencurian ikan. (why)

Giri Menang (Suara NTB) Pergantian Antar Waktu (PAW) Bahrul Fahmi masih menunggu lama. Sampai saat ini SK dari Gubernur NTB belum terbit. Pengusulan SK ke Gubernur telah lama dikirim oleh Sekwan Lobar, HL Saswadi, akan tetapi sampai saat ini belum diterbitkan. Informasi dari pihak provinsi, masih terjadi perdebatan terkait dualisme kepengurusan PPP. Demikian disampaikan Sekwan, HL Saswadi kepada wartawan di ruang kerjanya kemarin. “PAW pak Bahrul belum bisa dilaksanakan, karena masih menunggu SK dari Gubernur,” kata Sekwan.

Terkait PAW Bahrul Fahmi DPC Lobar versi muktamar VIII Jakarta atau kubu Djan Faridz menyampaikan permohonan agar penundaan terhadap calon pengganti yang diajukan DPD PPP Lobar versi muktamar VIII Surabaya.

Lantas apa langkah Setwan?

Ia berharap agar calon pengganti dari Bahrul Fahmi berkoodinasi dengan Ketua PPP dari kubu lain tersebut. Sebab surat dari dua kepengurusan ini sudah masuk ke setwan, sehingga harus dikomunikasikan dengan kedua belah pihak.

Terkait PAW Bahrul Fahmi sudah terbit Surat keputusan

(Suara NTB/dok)

HL Saswadi (SK) pemberhentian bersangkutan dari Gubernur NTB, TGH. Zainul Majdi. SK itu telah diterima oleh Sekretariat DPRD setempat.

Dijelaskan, SK dari Gubernur terkait pemberhentian Bahrul Fahmi dari anggota DPRD Lobar telah diterima Kamis lalu.

Inti surat itu, bahwa Gubernur menyetujui pemberhentian yang bersangkutan dari anggota DPRD Lobar periode 20142019. Tindaklanjut dari Setwan, SK ini menjadi dasar untuk secara resmi pemberhentikan Bahrul Fahmi dari haknya termasuk kewajiban sebagai anggota dewan. SK ini dikirim ke bank NTB untuk menjadi dasar pengurusan pinjaman dan asuransi yang bersangkutan.(her)

Seratus Kader Diberi Pembekalan Bela Negara

(Suara NTB/penrem)

DIALOG - Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede saat berdialog dengan masyarakat di Gili Gede.

Jaksa Dorong Moral Danrem Kunjungi Masyarakat Gili Trawangan Antikorupsi Mulai dari Generasi Muda Mataram (Suara NTB) Kejaksaan Tinggi NTB melakukan pendekatan ke pelajar untuk kampanye dan penanaman nilai moral antikorupsi. Itu disampaikan saat sosialisasi tim Penerangan Hukum di SMA 1 Mataram, Jumat (27/11), sebagai bagian dari upaya pencegahan.

Pembicara dalam sosialisasi itu, jaksa koordinator Ely Rahmawati, SH, M.Hum dan Kasi Penkum dan Humas Made Sutapa, SH, di hadapan puluhan siswa – siswi SMA 1 Mataram, mulai pukul 09.00 Wita. Sosialisasi antusias diikuti peserta.

Dalam paparannya, Ely meminta siswa sebagai generasi paling produktif, harus mulai menanamkan sikap antikorupsi sejak dini. Dirinci, sikap moral itu diantaranya, kejujuran, disiplin, tanggungjawab, berani, kritis dan sederhana. Siswa juga harus berani sampai pada tingkatan sikap selain menolak juga membenci korupsi. “Ini adalah bagian dari cara kami melakukan pencegahan, melalui pendekatan kepada generasi, demi pencegahan perilaku koruptif sejak dini,” kata Ely. Dijelaskan juga dengan metoda sederhana, apa itu korupsi, modus – modus korupsi, penyebab korupsi, sampai akibat dari perbuatan korupsi.

Siswa pada kesempatan itu dibekali dengan pemahaman sikap antikorupsi, agar menjadi generasi yang berhasil, menjadi generasi yang jujur, bertanggungjawab, atau menghindari perbuatan yang dekat dengan perilaku koruptif seperti mengambil yang bukan haknya.

Made Sutapa menambahkan, penyuluhan hukum itu akan terus menyasar generasi di tingkat pelajar, akan diberikan ke beberapa sekolah pilihan berikutnya. “Ini salah satu program penyuluhan hukum tentang pencegahan korupsi sejak dini yang merupakan program kejaksaan,” sebut Sutapa. (ars)

PAW Bahrul Fahmi Tunggu SK Gubernur

Mataram (Suara NTB) Danrem 162/WB Kolonel CZI Lalu Rudy Irham Srigede berkunjung ke Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang KLU. Danrem bertemu dan berdialog dengan masyarakat setempat, terkait keamanan dan kondusivitas kawasan wisata eksotik yang menjadi salah satu pulau favorit wisatawan dunia itu.

Danrem di hadapan puluhan masyarakat bertemu di Masjid Agung Baiturrahman, sekaligus melaksanakan salat Jumat bersama.

Setiba di Gili Trawangan Danrem 162/WB Kolonel Czi Lalu Rudy Irham Srigede, S.T.,M.Si., langsung menemui masyarakat Gili yang sebagian besar merupakan pelaku pariwisata.

Danrem memuji kunjungan wisatawan ke pulau kecil nan cantik ini yang semakin pesat.

Disebutnya, sebagai daerah pariwisata terpopuler di NTB, Gili Trawangan tentu akan selalu memberikan kebebasan kepada para pengunjung untuk datang dan melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan hiburan dan pariwisata. “Sebagai wilayah pariwisata yang setiap harinya dikunjungi oleh jutaan wisatawan baik dari dalam

maupun luar negeri, tentu akan sangat menguntungkan masyarakat karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat,” puji Danrem.

Namun dia mengingatkan, bahwa di balik nilai positif yang di dapat dari pariwisata, tentunya ada juga hal negatif yang bisa saja terjadi seperti peredaran narkoba dan kejahatan serta tindak pidana lainnya. Itulah tujuan Danrem 162/WB beserta Dantim Intelrem 162/WB berkunjung ke Gili Trawangan untuk bertemu dan bersilaturrahim dengan masyarakat Gili., dalam kesempatan tersebut Danrem juga menjelaskan dan mengingatkan tentang “proxy war” dan bahaya Narkoba. Danrem juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat Gili Trawangan agar menjauhi narkoba dan membebaskan Gili dari peredaran Narkoba.

“Jaga keamanan wilayah dan jangan mudah terprovokasi dengan isu-isu yang dapat merusak kondusifitas keamanan di Lombok khususnya di wilayah Gili Trawangan ini,” pesan Danrem.

Diminta agar masyarakat jangan lupa selalu menjaga kelestarian alam, karena Gili Trawangan merupakan ikon

NTB yang sudah mendunia harus selalu dijaga. Setelah bersilaturrahim dengan masyarakat Gili, Danrem 162/WB beserta rombongan kemudian melaksanakan Salat Jumat di Masjid Agung Baiturrahman. (ars/*)

Praya (Suara NTB) Tidak kurang dari 100 orang kader pilihan bakal memperoleh pembekalan bela negara oleh Kodim 1620/Loteng. Pembekalan direncanakan mulai digelar awal Bulan Desember mendatang.

Bertempat di lokasi Bendungan Pengga Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya. Demikian disampaikan Dandim 1620/Loteng, Letkol. Inf. Arie Tri Hedhianto, kepada wartawan, di Praya, Jumat (27/11) kemarin.

Dikatakan orang pilihan karena para kader tersebut merupakan kader pilihan dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Mulai dari anggota Pam Swakarsa hingga para mantan “pemain” di Loteng. “Ini sebagai tahap awal, dari total 300 kader yang kita targetkan untuk diberikan pembekalan bela negara,” sebutnya.

Pembelakan bela negara tersebut berupa pemberian wawasan kebangsaan sampai pembinaan fisik dan mental. Yang

direncanakan digelar selama 3 hari. Mulai dari tanggal 1 Desember mendatang. “Pelatih dan pemateri pada pembekalan bela negara ini, berasal dari Kodim 1620/Loteng maupun dari Korem 162/WB. Dibantu para kader bela negara sebelumnya,” imbuh Arie.

Ia menjelaskan, pembekalan bela negara tersebut bukan tanpa output. Selain sebagai wahana menanamkan semangat dan jiwa kebangsaan serta cinta tanah air, pembekalan tersebut juga sebagai media untuk menggembleng fisik para kader. Supaya fisik kader bisa benar-benar siap.

Pasalnya, usai pembekalan tersebut para kader selanjutnya akan ditempatkan di kantorkantor maupun instansi pemerintahan yang butuh petugas pengamanan. “Jadi bagi instansi pemerintahan maupun instansi swasta yang mungkin butuh petugas pengaman, bisa memanfaatkan kader bela negara ini,” tambahnya.(kir)

Jendela Sastra

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

Halaman 9

CERPEN

Pulang Muna Masyari “Pulanglah, Ti! Pulang!”

Suara Aspuyeni berdengung dalam genthong(1) kosong.

Suaranya menekan dan menggetarkan kemarahan. Seikat daun kelor dipukulkan ke mulut genthong di antara panggilan-panggilan pulang yang dilakukan berulang. Saat memanggil, tubuh Aspuyeni serupa huruf dal. Sabut kelapa mengepulkan asap beraroma dupa di dekat genthong.

Kucing yang bergelung badan di depan mulut tungku berjingkat bangun. Menggeliat sebentar. Mengeong. Lalu menghampiri Aspuyeni dan menggosok-gosokkan tubuhnya yang penuh abu tungku ke betis perempuan baya itu.

Bulu kucing terasa hangat dan lembut di betis Aspuyeni. Geli.

Aspuyeni menegakkan punggung. Mulutnya komatkamit hingga menimbulkan desis dan sedikit decap. Agak lama. Lalu menekuk punggung lagi, membenamkan wajah ke mulut genthong.

“Pulanglah, Ti! Pulang!”

Kembali suara Aspuyeni berdengung di dalam sana seperti suara orang yang dipencet cuping hidungnya. Seikat daun kelor dipukulkan lagi ke mulut genthong.

Meong….

Kucing mengeong. Mengelilingi dua batang betis Aspuyeni yang serupa dua batang kayu kering. Disusul decak cicak tiga kali di dinding yang hanya terlihat ekornya bergerak-gerak di balik wajan digantung.

Aspuyeni mengangkat wajah. Lagi. Mulutnya komatkamit hingga menimbulkan desis dan decap. Lalu menekuk punggung. Aspuyeni memanggil Pusati, anak perempuannya. Sekali lagi.

Setiap malam jumat legi, antara maghrib-isya, Aspuyeni melakukan hal itu. Memanggil Pusati pulang di sela komat-kamit panjang. Aroma dupa menyengat dari sabut kelapa yang dibakar.

Demikianlah cara memanggil orang pulang di daerah itu.

Dulu, Aspuyeni juga melihat ibunya melakukan hal serupa ketika mendengar ayahnya beristri lagi di Kalimantan.

Marah dan malu berkilat di mata ibu setiap datang tetangga yang memiliki sanak keluarga merantau di Kalimantan ikut berkabar mengenai sang ayah.

Setiap malam jum’at legi, antara maghrib-isya’, Aspuyeni melihat ibunya memanggil ayah pulang melalui genthong kosong di sudut dapur.

Asap beraroma dupa mengapung di udara.

Tak selang lama ayahnya memang pulang, disambut kemenangan di sudut bibir ibu.

Kemenangan sebagaimana dalam perang yang tetap menyisakan kepahitan. *** Sudah tiga malam jumat legi Aspuyeni memanggil Pusati. Namun yang dipanggil belum kunjung pulang. Cemas dan malu memercikkan kemarahan di dada Aspuyeni, seperti batang besi yang dipotong

dengan pemotong listrik hingga memercikkan kembang api.

Terbakar dada dan kuping Aspuyeni mendengar desas-desus para tetangga yang menyembur semakin deras, sederas semburan air dari selang bocor.

“Apa benar kau menjadi senok di sana, Ti?” berkali-kali perempuan paruhbaya itu mengelus dada dan beristighfar; poraalla, poraalla….

Perih tumit Aspuyeni yang kelabu dan retak-retak saat berciuman dengan kerikil tajam tak dipedulikan. Setiba di halaman, Aspuyeni membanting setali kayu bakar sebesar pelukan orang dewasa dari kepalanya, seiring hentakan napas untuk melonggarkan dada yang sesak seperti dipenuhi gemulung asap tebal.

Baru saja Aspuyeni berpapasan dengan Mudiyeh, dan kembali dirinya dilontari pertanyaan yang hampir sama.

“Apa benar Pusati kabur dari rumah majikannya, dan dia menjadi tenaga kerja umroh?” tanya Mudiyeh. Mata Mudiyeh tidak menyiratkan sebenar-benarnya rasa ingin tahu.

Bibir Aspuyeni mengatup rapat. Setelah Jum, Mar, kini giliran Mudiyeh yang bertanya serupa. Aspuyeni tidak tahu harus menjawab bagaimana.

Istilah ‘tenaga kerja umroh’ saja ia baru mengerti setelah meminta penjelasan pada Saturah, tetangga sebelah yang pernah jadi TKW ke Jiddah. Katanya, tenaga kerja umroh ialah tenaga kerja yang kabur dari rumah majikan dan memilih lepas dari pertanggungjawaban pemerintah. Biasanya mereka berkeliaran di luar mencari kerja dengan caranya sendiri. Ada juga kemungkinan bekerja sebagai penjual diri, sebagaimana pengertian yang membiak di mata Jum, Mar dan Mudiyeh, dan di mata orang-orang kampung.

Kabar terakhir yang diterima Aspuyeni sebelum lebaran kemarin, Pusati yang sudah bekerja hampir dua tahun memang mengaku tidak kerasan karena selalu diganggu majikan lelakinya. Pusati juga memutuskan tidak akan memperpanjang masa kerja pada majikan itu setelah kontraknya habis. Pusati tidak bilang bahwa dirinya kabur dari rumah majikan dan menjadi tenaga kerja ilegal.

“Apa benar Pusati….” pertanyaan Aspuyeni menggantung ragu seperti ranting kering tersangkut di dahan.

Aspuyeni mengelap lelehan peluh di lehernya dengan kain yang tadi dijadikan penutup kepala saat menyunggi kayu bakar. *** Dalam remang lampu talempek, tubuh Aspuyeni membolak-balik kanan-kiri di atas lincak tanpa mampu marapatkan mata. Yang ada dalam pikiran Aspuyeni hanya Pusati. Pusati. Pusati yang tak kunjung pulang. Pusati yang dikabarkan menjual diri di negeri orang. Jadi senok.

Beberapa hari sudah Aspuyeni tidak pergi ke pasar demi menghindari berpapasan

dengan orang-orang. Kalaupun keluar ke tegal, Aspuyeni memilih jalan yang jarang dilewati orang.

Hening berkelindan di separuh malam. Desah napas Aspuyeni seperti desau angin kemarau di senja hari.

Tiba-tiba Aspuyeni bangkit dan mengangkat sudut kasurnya. Mengambil lembarlembar uang yang dikirimkan Pusati sebelum lebaran. Kiriman pertama sejak Pusati berangkat jadi TKW. Uang itu masih licin. Remang cahaya lampu memburamkan warna cerah pada kertas itu. Lama Aspuyeni menatap uang kertas di tangannya. Rencananya sebagian uang itu akan dibelikan pasir dan batu bata untuk merenovasi rumah yang sudah renta dipagut usia, sebagaimana impian Pusati selama ini. Namun, kalau ternyata uang itu adalah hasil nyenok….

Ah, Pusati. Pusati. Sudah berkali-kali Aspuyeni mengingatkan sebelum berangkat agar anaknya bekerja baikbaik, yang halal-halal saja.

Malang di atas malang jika bekerja jauh-jauh hanya untuk menjadi kayu bakar neraka kelak. Lebih baik memiliki rumah ambruk daripada mempunyai anak berakhlak buruk. Sejak ayahnya meninggal empat tahun lalu, Pusati memang memaksa mencari kerja ke tanah Saudi untuk merenovasi rumah yang sudah rapuh dilahap rayap.

Aspuyeni turun dan dari gerakannya menimbulkan denyit pada lincak yang sudah longgar pakunya. Ia menghampiri redup lampu talempek di sudut ruangan yang nyaris kehabisan minyak.

Mendekatkan ujung lembarlembar uang pada lidah api.

Gludak!

Terdengar bunyi dari dapur –seperti suara benda jatuhdisusul meong kucing. Aspuyeni tidak terusik sama sekali.

Sudah biasa kucing piaraannya menjatuhkan atau menggulingkan perabot dapur ketika memburu cicak yang merayap di dinding. Apalagi dalam keadaan lapar. Selain tidak ke pasar beberapa hari ini, Aspuyeni juga tidak menghentikan penjaja ikan yang biasa lewat di depan rumahnya. Ia tidak punya uang selain kiriman dari Pusati, dan ia tidak berminat membelanjakan uang yang belum jelas halal-haramnya.

Aspuyeni menjulurkan lembar-lembar uang di tangannya ke lidah api. Lidah api menjilati ujung uang kertas hingga mengerut perlahan dan menghitam dan mengepulkan asap tipis.

Keesokan paginya, barulah Aspuyeni mendapati wajannya tertelungkup di dekat genthong yang terguling ke tanah.

Gayung tempurung kelapa terlempar agak jauh. Ketika hendak mengembalikan genthong ke tempat semula, Aspuyeni melihat retak-retak menganga di dinding genthong.

Lama Aspuyeni terpaku mengamati retak genthong.

Ekor cicak buntung diusung serombongan semut di tanah.

Pandangan Aspuyeni bera-

(inferno, an original daily painting by Brenda York - cdn.dailypainters.com)

lih pada kucing yang tengah mendengkur dan bergelung badan di depan mulut tungku.

Aspuyeni menebak, semalam kucing itu gigih memburu cicak di balik wajan. Wajan terjatuh. Cicak gagal ditangkap dan terjatuh di dekat genthong. Kucing semakin bernapsu memburunya hingga tak sengaja genthong terdorong keras dan terguling.

Retak. *** Aspuyeni sedang menarik tali timba dari lubang sumur ketika terdengar orang menguluk salam. Dilihatnya tiga lelaki sudah berdiri di halaman, memandangi Aspuyeni dengan tatapan menunggu.

“Sebentar,” Aspuyeni meraih timba yang sudah terangkat sejajar bibir sumur dan airnya sedikit tumpah ketika diraih. Air dituangkan ke dalam ember cucian yang terletak di dekat kakinya.

Kucing berbulu hitam campur putih seperti tindihan peta Kalimantan menjilat-jilat telapak kakinya tidak jauh dari sumur.

Setelah mengusap-usapkan telapak tangannya yang basah ke lengan baju, Aspuyeni segera menghampiri tiga tamu berpakaian rapi dan wangi. Satu di antara ketiganya adalah Pak RT. Aspuyeni menyilakan duduk di lincak beranda. Kucing yang mengejar di belakang Aspuyeni berebut naik. Mendahului.

“Mereka dari perusaaan tenaga kerja yang memberangkatkan anak Ibu ke Saudi,” ujar Pak RT, memerkenalkan dua tamu yang menyertainya.

Aspuyeni menganggukangguk gugup.

“Ada apa, ya? Apakah ada kabar dari Pusati? Benarkah ia menjadi tenaga kerja umroh?” Aspuyeni bertanya tak sabar.

Dua tamu di depannya saling lirik sebentar.

“Panas dada saya mendengar ucapan tetangga, Pak. “ Aspuyeni menepuk-nepuk dada. Letupan emosi terpancar dari kilat mata dan nada suaranya yang menekan kuat.

“Ibu yang tabah…” salah

satu tamu mengambil jeda sejenak dari kalimatnya, “saya kemari ingin mengabarkan bahwa anak Ibu…” berhenti kembali dengan raut wajah ragu, “bahwa anak Ibu mengalami kecelakaan,” Mata Aspuyeni membeliak mendengarnya. Kecelakaan?

“Kepalanya retak, dan kami masih berusaha mengurus kepulangan jenazah ke tanah air,” tamu satunya lagi menyambung lirih.

“Katanya, Pusati terguling dari tangga lantai atas saat berusaha lari dari majikan lelakinya yang hendak berbuat macam-macam,” Pak RT ikut menjelaskan dengan wajah prihatin.

Aspuyeni terpatung. Mulutnya ternganga.

Genthong! Ingatan Aspuyeni kembali pada genthong-nya.

Genthong yang pernah digunakan ibu memanggil ayahnya pulang dan beberapa hari terakhir ini juga dia gunakan untuk memanggil Pusati pulang. Genthong yang ditemukan terguling retak tiga hari yang lalu.

“Jadi Pusati masih bekerja pada majikannya? Pusati tidak nyennok?”

Ketiga tamu di depan Aspuyeni saling pandang.

Mulut dan mata Aspuyeni mengatup perlahan seperti bayi yang hendak tidur dalam dekapan ibunya. Aspuyeni mengusap dada seraya melirihkan kalimat syukur. “Alahamdulillah…” Mendesah lega.

Tiga tamu kembali saling pandang tak mengerti mendengar kalimat syukur dari perempuan itu. kalimat yang masih terdengar jelas meskipun diucapkan dengan lirih.

Madura, September 2013

Catatan Genthong(1): wadah air yang terbuat dari tanah liat.

Muna Masyari, tinggal di Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

PUISI Wahyu Nusantara Aji

Kabar Itu

Rumpi

langit menyiarkan mendung berlipat-lipat gunung mengurung guntur berabad-abad

Jumat yang terpaksa meninggalkanku dalam tidur, Mati dengan laki-laki yang lari dari rumah Sementara, para istri menyiapkan sesaji sebelum kembali ke alam baka ; mengumpulkan sisa dari pagi yang terus bernyanyi, tentang seseorang yang namanya disebut sepanjang jalan baiduri.

betapa kabar itu seperti belati aku menjadi bayang bergelombang, di antara angin yang terpecah ; menjadi tombak runcing bagi kehausan jantungnya ingin aku memecah dada bumi, dari pilu dan histeris ; agar cintaku padanya seperti air gunung bermuara di biru laut.

Kelayu, 2015

Lendang Baiduri, 2015

Hikmah Nanggi di jalan, kaki-kaki kita mengejar malam yang berlari ke ujung Nanggi sebab takut dirampas waktu yang tak kenal kata ; berhenti pada persimpangan curam kita bersihkan semak belukar yang ternyata adalah hati yang lupa ditinggalkan sedang angin menculik air, meninggalkan dahaga juga dingin merampas kenyang dari perut kita namun sempat, Tuhan menyentuh kita dengan tangan yang lengannya serupa serupa kayu pembakaran, kemudian tangan itu menggenggam tubuh beku ; Kita Berhenti, Pada puncak yang tersulap jadi nikmat sejati dari mimpi.

Puncak Nanggi, 2015

Kepada Papa ; arhamar rachman Papa, yang anginnya takut pada kabut, tuan burung yang tak lagi bernyanyi, dan, perkusinya pun mati harimu telah bosan menghitung dirinya pada detak jarum jam, menelan tanggal-tanggal yang tercerabut di dinding rumahmu sembunyi pada gelap yang terpaksa panjang di malam-malammu.

Sandubaya, 2015

Wahyu Nusantara Aji lahir di Desa Dames, Lombok Timur, 21 Oktober 1998. Masih menempuh studi di SMK NW Pancor. Ia juga bergiat di Komunitas Rabu Langit.

PENDIDIKAN

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

Halaman 10

Pola Pikir Masih Tradisional

Hasil Penelitian Dosen Enggan Diterapkan Masyarakat Mataram (Suara NTB) Problem utama hasil-hasil penelitian perguruan tinggi selama ini adalah terjadinya kesenjangan antara hasil penelitian dengan kebutuhan masyarakat di lapangan. Tak hanya itu, masalah lainnya adalah hasil-hasil penelitian, seperti di Fakultas Peternakan (Faterna) Universitas Mataram (Unram) belum mampu didesiminasikan (disebarkan). Di samping pola pikir masyarakat yang masih tradisional dan enggan menerapkan teknologi dalam kehidupan mereka.

Dekan Fakultas Peternakan (Faterna) Unram Dr. Masykur, MS, mengaku, jika hasil-hasil penelitian perguruan tinggi kurang bisa diaplikasikan ke masyarakat tidak hanya terjadi dalam bidang penelitian peternakan. Tapi juga bidangbidang lainnya, termasuk ilmu

pertanian. ‘’Isu tersebut, merupakan isu nasional yang menjadi tugas berat para peneliti,’’ terangnya, Jumat (27/11).

Di Faterna Unram, upaya diseminasi bukan tidak pernah dilakukan oleh fakultas, bahkan sejak fakultas ini berdiri sudah menjadi bagian dari

tugas pengabdian di masyarakat. Tugas-tugas pengabdian sudah sering dilakukan melalui penyuluhanpenyuluhan dan pelatihan.

“Akan tapi kemudian apa yang kita lakukan itu tidak bisa diterapkan sendiri oleh masyarakat setelah kita ting-

gal disebabkan oleh banyak faktor,” jelasnya.

Salah satunya masalah pola pikir masyarakat yang menganggap beternak itu hanya sebatas sebagai pekerjaan sampingan. “Masyarakat merasa belum perlu menggunakan teknologi - teknologi hasil penelitian seperti itu, dia merasa tidak perlu menyediakan pakan awetan misalnya, dia merasa cukup dengan rumput yang ada. Padahal hasil penelitian itu sudah kita ajarkan dan kita sudah latih mereka,” aku Masykur.

Terkecuali, kata Masykur,

jika masyarakat merasa beternak itu adalah sebuah bisnis menguntungkan, sehingga dipelihara dalam jumlah banyak.

Pada saat itu, mereka nantinya akan memanfaatkan teknologi untuk menyimpan pakan dan lain sebagainya. “Orientasi masyarakat untuk beternak itu masih sebatas sampingan belum bisnis, sehingga masyarakat berasa belum butuh hasil penelitian itu,” ujarnya.

Padahal jika masyarakat menggunakan hasil-hasil penelitian dalam mengelola peternakan akan sangat menguntung-

kan mereka. Sebagai contoh di musim kemarau panjang saat ini, para peternak dapat menyimpan rumput dalam jumlah besar dengan masa pengawetan lama. Hal tersebut akan mempermudah masyarakat jika menghadapi situasi sulit mencari rumput seperti saat sekarang ini. “Jadi beternak tanpa rumput, cukup dengan jerami yang diolah dan dapat disimpan berhari-hari”, jelasnya.

Untuk memutus mata rantai persoalan di atas, upaya cukup baik kini mulai dilakukan pemerintah dengan membuat sentra

peternakan rakyat yang merupakan salah satu usaha agar membuat masyarakat memiliki mental bisnis dalam mengelola peternakannya. Nantinya, sentra peternakan rakyat akan melatih peternak untuk berbisnis secara kolektif dengan membentuk kelompok-kelompok besar.

Selain itu, pemerintah juga terus berusaha untuk mendekatkan peneliti dengan masyarakat, seperti membuat teknopark di Banyumulek sebagai upaya untuk mengaplikasikan hasil-hasi penelitian di masyarakat. (dys)

Pertajam Minat Baca Siswa DEWASA ini, kebanyakan orang tidak suka membaca, mereka lebih suka mendengar informasi melalui kegiatan menyimak atau mendengarkan. Padahal tidak semua informasi dapat diperoleh dengan kegiatan tersebut. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang sangat cepat dan pesat di era globalisasi ini, membaca boleh dikatakan tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia.

Untuk meningkatkan minat baca khusus untuk siswa, kegiatan bercerita merupakan salah satu alternatif untuk mengatasinya,’’ ungkap Kepala Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi (KPAD) Kabupaten Lotim, Lalu Taufikkurahman, pada Suara NTB, Jumat (27/11).

Dengan bercerita, kata Taufik, seseorang akan tergiur dan terpancing untuk membaca. Karena, lewat membaca itulah seseorang bisa mengetahui apa-apa yang akan dia sampaikan ataupun diceritakan kepada orang lain, baik peristiwa yang disampaikan berasal dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Walaupun bercerita bisa dilakukan oleh siapapun terkait dengan suatu kejadian yang terjadi pada saat itu.

“Dengan bercerita, akan mampu melatih imajinasi siswa serta mempertajam minat baca mereka,” ungkapnya.

Atas dasar itu yang membuat KPAD Lotim tidak pernah absen memasukkan lomba bercerita dalam kegiatan Book Fair setiap tahunnya yang diikuti para pelajar yang ada di Lotim. Karena, hal yang sering terjadi pada siswa di tingkat Sekolah Dasar (SD), jangankan untuk membaca, melihat bukunya saja terkadang siswa sudah merasa bahwa itu sebuah beban yang sangat berat.

Sehubungan dengan rendahnya minat siswa dalam membaca, ujarnya, upaya yang dapat dilakukan, yakni mendorong anak bercerita tentang apa yang telah didengar atau dibacanya. Termasuk, memperkenalkan anak dengan perpustakaan. Dengan begitu, maka rasa ingin tahu anak tentang sesuatu akan terus mengalami peningkatan. Kurangnya minat baca anak, diharapkan orang tua serta guru dapat bekerjasama untuk dapat meningkatkan minat anak untuk membaca. ‘’Buku merupakan gudang ilmu, dengan ilmu mereka dapat meraih kesuksesan, hal inilah yang paling perlu digenjot dalam meningkatkan prestasi anak,’’ sarannya. (yon) Lalu Taufikkurahman

Pengunjung Perpusda NTB Keluhkan Jaringan Internet Mataram (Suara NTB) Fasilitas wi fi gratis yang disediakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpusda) NTB bagi pengunjung dinilai mampu membuat daya tarik masyarakat berkunjung ke Perpusda meningkat. Hanya saja, kondisi jaringan internet yang lelet dikeluhkan para pengunjung.

Ditemui Suara NTB, Jumat (27/11), Budiawan salah seorang pengunjung mengeluhkan leletnya internet yang disediakan pihak Perpusda NTB. Padahal sudah login lama, tak banyak data yang bisa diakses akibat lambannya internet.

Mahasiswa Unram ini mengklaim, sebenarnya kebijakan wi fi gratis cukup membantu para pengunjung yang ingin mengakses internet secara gratis. Apalagi pihak Perpusda NTB telah menyediakan berugaq yang dapat dimanfaatkan para pengunjung untuk diskusi dan membaca buku.

Diakui Budiawan, ia rutin berkunjung ke Perpusda NTB tujuannya selain meminjam buku juga untuk berdiskusi seraya mengakses internet yang disediakan secara gratis. Ia pun meminta agar pengelola dapat menambah jaringan internet agar tidak lelet lagi. “Padahal mau mengerjakan tugas, tapi internetnya tidak bisa diakses, lelet sekali ini,” keluhnya.

Senada dengan Budiawan, pengunjung lainnya Lilwalidain mengaku kecewa dengan fasilitas internet gratis yang disediakan Perpusda. Padahal saat berkunjung, ada banyak tugas yang mau diselesaikan dan membutuhkan bantuan internet salah satunya adalah menulis opini. “Padahal ini saya mau ngirim opini ke koran, tapi gak bisa akses,” tutur mahasiswa IAIN ini. (dys)

(Suara NTB/dys)

JARINGAN - Pengunjung Perpusda NTB sedang menikmati layanan wi fi gratis di berugak yang disediakan. Namun, mereka mengeluhkan jaringan internet yang masih lelet.

(Suara NTB/ist)

POSE BERSAMA - Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi didampingi Wakil Ketua TP PKK NTB Hj. Syamsiah Muh. Amin berpose bersama siswa PAUD Holistik Kasih Bunda di Desa Beru Kecamatan Jereweh Sumbawa Barat, Jumat (27/11).

TP PKK NTB, Mitra Dunia Pendidikan Taliwang (Suara NTB) Dalam memajukan dunia pendidikan di NTB, pemerintah memerlukan berbagai pihak sebagai mitra untuk terus menggenjot program pendidikan yang telah dicanangkan selama ini. Salah satu mitra penting yang turut serta memberikan sumbangsih pikiran dan tindakan di dunia pendidikan adalah Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTB. Organisasi yang digawangi oleh, Hj. Erica Zainul Majdi.

Peranan TP PKK NTB di dunia pendidikan tidak hanya wacana belaka. Baru-baru ini,

Istri orang nomor satu di NTB beserta rombongan melakukan roadshow ke sejumlah kota/kabupaten di Pulau Sumbawa, yaitu Kabupaten Dompu, Sumbawa Besar dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Di samping memastikan langsung pola pembinaan kesehatan wanita, roadshow dimaksudkan untuk meninjau dari dekat keberlangsungan proses pendidikan yang ada di kota/kabupaten tersebut.

Dalam siaran pers yang diterima Suara NTB, Jumat (27/ 11), salah satu lembaga pendidikan yang disambangi lang-

sung Hj. Erica Zainul Majdi beserta rombongan adalah Holistik Kasih Bunda, Desa Beru, Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat. Saat itu, Hj. Erica Zainul Majdi terlihat berinteraksi langsung dengan anak-anak sebelum menyampaikan penyuluhan kepada ibuibu yang hadir.

Pada kesempatan itu, istri Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi bertanya mengenai cita-cita masa depan.

Anak-anak yang mendapat pertanyaan seperti itu menjawab dengan jawaban beragam. Mendengar jawaban itu,

Erica mengingatkan, agar apapun cita-cita anak-anak, mereka tidak boleh meninggalkan shalat lima waktu, rajin belajar dan membaca. Selain itu, anak-anak juga harus pandai berhitung.

Hj. Erica melihat, pendidikan memiliki peran signifikan bagi kehidupan manusia, terkhusus bagi anak-anak yang sekarang masih usia sekolah. Menurutnya, pendidikan yang baik dan berkualitas berawal dari keluarga yang berkualitas. Maka, pola pembinaan yang dilakukan oleh keluarga akan sangat

menentukan pola pikir anak ke depan. “Pendidikan tidak hanya terfokus di sekolah, namun pola pendidikan di keluarga juga sangat menentukan berhasil tidaknya seorang anak ke depan,” ungkapnya Terkait hal ini, ujarnya, keluarga yang sehat akan melahirkan generasi yang sehat dan hal ini akan menunjang kecerdasan anak ke depan. “Kalau ibu-ibu ingin anak-anaknya sehat dan cerdas, kuncinya ibu-ibu harus sehat dulu. Kalau ibunya sehat, keluarganya juga sehat dan cerdas,” ujarnya mengingatkan. (ham)

Rektor IAIN Mataram Presentasi Islam Moderat di Turki Mataram (Suara NTB) Semakin menguatnya kekerasan terhadap sesama umat beragama terus saja terjadi di Indonesia.

Kecenderungannya pun, hal tersebut dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok umat lain di luarnya, tapi juga sesama umat sendiri. Oleh karena itu, penting dilakukan komunikasi intensif antar para pemuka agama dalam menghindari terjadinya konflik berkepanjangan mengatasnamakan agama.

Demikian poin penting presentasi makalah yang disampaikan Rektor IAIN Mataram, Dr. H. Mutawalli, M.Ag di Marmara University Turki belum lama ini. Dikatakan Mutawalli, moderasi dalam Islam mutlak diwujudkan mengingat Islam merupakan agama yang damai dan tidak mengajarkan kekerasan, baik terhadap pemeluk agama lain maupun sesama pemeluk Islam.

“Saya presentasi Islam moderat di Turki beberapa waktu lalu. Temanya ialah kontribusi moderasi Islam dalam menciptakan kehidupan yang damai,” jelas Mutawalli pada Suara NTB beberapa waktu llau.

Menurutnya, moderasi Islam itu adalah bagian dari hal penting yang akan dikembangkan IAIN Mataram ke depan. Alasannya, komunikasi antarumat beragama harus terus intensif dilakukan, apalagi NTB sebagai daerah dengan mayoritas pemeluk agama Islam di samping juga banyak agama-agama lainnya.

Diakuinya, sebagai salah satu pusat peradaban Islam, Turki merupakan negara dengan model toleransi cukup baik, yakni mengajarkan bagaimana harus bertoleransi dan berdampingan dengan sesama pemeluk agama.

“Pembangunan keislaman juga sangat luar biasa, jadi intinya moderasi Islam itu sangat penting”.

Untuk diketahui, sepanjang sejarah berdirinya IAIN Mataram, kunjungan ke Turki adalah untuk pertamakalinya dalam sejarah, memperoleh kehormatan mempresentasikan Islam moderat di Marmara University Turki. Selain itu, dalam kesempatan tersebut juga dijajaki kemungkinan adanya peluang kerjasama dalam hal pengembangan Tahfizul Qur’an. (dys)

(Suara NTB/dok)

UKG - Tampak sejumlah guru di SMAN 1 Masbagik Lombok Timur saat mengikuti UKG yang digelar awal November lalu.

UKG Susulan Digelar Pertengahan Desember Jakarta (Suara NTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan menyelenggarakan uji kompetensi guru (UKG) susulan tanggal 11 sampai dengan 14 Desember 2015.

UKG susulan ini dilaksanakan untuk mengakomodir guru-guru yang belum terdaftar pada UKG tanggal 9 sampai 27 November lalu, atau sudah terdaftar tetapi verifikasinya tidak valid.

Kepala Bagian Perencanaan Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, Tagor Alamsyah mengatakan, guru-guru yang ingin mengikuti UKG susulan dapat mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi ulang ke dinas pendidikan di daerahnya masing-masing. Verifikasi yang dilakukan harus valid, agar tidak terulang lagi kesala-

han verifikasi, seperti adanya perbedaan antara mata pelajaran yang diampu guru dengan yang keluar saat uji kompetensi, atau mata pelajarannya benar, namun jenjang pendidikan pada soal yang keluar di UKG berbeda.

“Guru yang sudah sertifikasi, mata pelajarannya sesuai dengan sertifikasinya itu. Sedangkan guru yang belum sertifikasi bisa memilih mata pelajaran dalam UKG, sesuai yang diampu atau yang diajarkannya di kelas,” ujar Tagor sebagaimana dikutip dari laman www.kemendikbud.go.id, Jumat (27/11).

Ia mengatakan, hingga Jumat kemarin ada 2.360.388 guru yang sudah mengikuti uji kompetensi. “Itu berarti sudah 91 persen. Sisanya ada 226.885 guru yang akan mengerjakan uji

kompetensi sampai nanti jadwal selesai, yaitu 27 November,” katanya. Ia menuturkan, penyelenggaraan uji kompetensi selama ini berjalan dengan baik. Hambatan kecil yang terjadi di lapangan dapat diselesaikan sesuai prosedur.

Tagor juga kembali menegaskan, tidak ada sanksi yang diberikan kepada guru yang memiliki nilai buruk dalam UKG. UKGditujukan untuk bercermin dan memotret serta menganalisa peta kompetensi individu masing-masing guru. Tindak lanjut dari UKG 2015 adalah berupa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang lebih terarah untuk guruguru sesuai dengan pemetaan yang dihasilkan dari UKG. “Apapun nilai UKG, itu hanya dijadikan baseline untuk treatment atau perbaikan,” tutur Tagor. (ant/bali post)

Halaman 11

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

Kepengurusan KONI KSB Kedaluarsa

KSB Kecewa Menembak Tidak Dipertandingkan di Porprov 2014 Mataram (Suara NTB) Pengurus cabang olahraga menembak mengungkapkan kekecewaannya terhadap KONI NTB yang tidak mempertandingkan cabor menembak di Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB tahun 2014 lalu. Padahal Perbakin KSB pernah meraih juara umum di Porprov NTB tahun 2010 lalu.

“Kami kecewa sekali cabor menembak tidak dipertandingkan di Porprov NTB tahun 2014, padahal di Porprov NTB tahun 2010 kita meraih juara umum. Kenapa cabor menembak tidak dipertandingkan lagi,” tanya Ketua Harian Perbakin KSB, Agus Irawansyah di acara Silaturrahmi dengan KONI NTB di KSB belum lama ini.

Dikatakan Agus, Perbakin KSB merasa dirugikan atas tidak dipertandingkannya cabor menembak di Porprov NTB tahun 2014 lalu. Pasalnya, tidak dipertandingkannya cabor menembak membuat perolehan medali emas KSB berkurang. Sebab, pada Porprov NTB tahun 2010 KSB berhasil mengoleksi sembilan medali emas dari cabor menembak.

Menurut Agus, pihak KONI NTB harus mengevaluasi kembali tidak dilaksanakannya pertandingan menembak di Porprov 2014. Pasalnya, hal itu akan merusak pembinaan atlet di kabupaten/kota yang memang sudah intens mempersiapkan diri menghadapi event empat tahunan tingkat regional NTB itu.

Dijelaskannya, dari sisi jumlah kepengurusan cabor menembak di kabupaten/kota sebenarnya menembak sudah layak dipertandingkan. Sebab Pengcab Perbakin di kabupaten/kota sudah mencapai lima Pengcab. Itu artinya, persyaratan untuk dipertandingkan di Porprov NTB sudah memenuhi syarat.

Ketua Umum KONI NTB, H. Andy Hadianto SH,MH, MM, membenarkan bila cabor menembak tidak dipertandingkan di Porprov NTB tahun 2014 lalu. Hal itu diakui Andy karena saat itu tidak semua cabor mendaftarkan atletnya untuk mengikuti Porprov NTB. Diakui Andy, salah satu persyaratan cabor dipertandingkan di Porprov NTB harus diikuti minimal lima Pengcab, sementara jumlah Pencab Perbakin kabupaten/kota yang mendaftarkan atlet di Porprov NTB tahun 2014 lalu kurang dari lima Pengcab, sehingga pihak Panitia Porprov NTB tidak menyelanggarakan pertandingan menembak. (fan)

London Penyerang Leicester City, Jamie Vardy bisa mencetak namanya dengan tinta emas dengan mencetak 11 gol beruntun di Liga Primer. Ia hanya perlu mencetak

satu gol kala melawan Manchester United akhir pekan ini.

Saat ini, Vardy telah mencetak 10 gol beruntun di Liga Inggris. Torehan itu sama dengan yang dicatatkan Ruud van Nistelrooy kala berseragam United. Nistelrooy mencetak 10 gol pada Agustus 2003. Jika Vardy berhasil dalam misi tersebut, ia akan melampaui sejarah yang dicapai oleh Ruud van Nistelrooy.

Namun, sejarah untuk Vardy harus menunggu.

Ia akan dihadang para skuad Manchester United yang juga sedang berupaya menurunkan Leicester City dari puncak klasemen saat kedua tim berlaga di lanjutan Liga Primer Inggris matchday ke-14 di King

(Suara NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) Kepengurusan KONI Kabupaten Sumbawa Besar (KSB) sudah kedaluarsa. Pihak KONI KSB harus segera menggelar Musyawarah Olahraga Kabupaten (Musorkab) KONI KSB untuk mengaktifkan kembali organisasi KONI KSB yang telah berakhir tahun 2014 itu.

Ketua Harian KONI KSB, Drs. Nurdin Nur MH, yang dikonfirmasi Suara NTB, di KSB belum lama ini membenarkan bila periode kepengurusan KSB sudah berakhir sejak tahun 2014 lalu. Dan saat ini kepengurusan KONI KSB masih dalam masa transisi. “Kepengurusan KONI KSB sudah setahun berakhir, rencananya kita akan segera melaksanakan Musorkab KONI KSB,” ucapnya.

Noerdin mengatakan, Ketua Umum KONI KSB sebelumnya dipimpin oleh Bupati KSB, KH. Zulkifli Muhadli, namun kepengurusan KONI KSB yang dipimpin oleh Zulkifli sudah berakhir tahun 2014 lalu.

Untuk melanjutkan kepengurusan KONI tersebut, pihaknya akan membuka kesempat a n bagi siapa saja yang ingin maju sebagai figur bakal calon ketua umum KONI KSB. “Mungkin ada figur yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon ketua KONI KSB , silakan saja mencalonkan diri,” ucapnya.

Menurut Nurdin, Musorkab KONI KSB dengan agenda pemilihan Ketua Umum KONI KSB harus dijadwalkan paling lambat bulan Desember 2015. Pasalnya di awal tahun 2016 nanti KONI KSB akan berkonsentrasi dengan pembinaan atlet persiapan mengikuti PON XIX/2016. Pihak KONI KSB menginginkan atlet-atlet KSB dapat memberikan kontribusi medali emas untuk kontingen NTB di PON Jabar 2016.

Nurdin berharap atlet KSB bisa memberikan kontribusi minimal empat medali emas di PON Jabar 2016. Empat medali emas diharapkan bisa diraih lewat atlet atletik, tinju dan taekwondo. Diakuinya saat ini pihaknya memiliki satu atlet atletik terbaik dari cabor atletik, yakni Iswandi.

Iswandi adalah atlet yang berhasil meraih dua medali emas di nomor di nomor 100 meter dan estafet 4x100 meter putra di PON Riau 2012. Selain itu Iswandi juga sukses meraih medali perak di nomor 200 meter putra. “Target kami Iswandi bisa menyumbang dua emas,” terangnya.

Andalan KONI KSB selanjutnya yakni dari cabor tinju.

KONI KSB mengandalkan empat atlet tinju binaan Sasana Notorius KSB yang sukses meraih dua emas, satu perak dan satu perunggu di Pra-PON Tinju di Kupang belum lama ini.

Nurdin optimis petinju KSB bisa memberikan kontribusi minimal dua emas. Kemudian andalan KONI KSB lainnya lewat atlet taekwondo yang sukses menyumbang medali perak di Pra-PON Taekwondo di Jakarta belum lama ini.

Sejauh ini, sejumlah pihak sudah menyatakan kesiapannya menjajal bursa calon ketua umum KONI KSB itu. Salah satunya Syaifullah, S.Pt. “Di Musosrkab nanti saya siap maju sebagai salah satu kandidat calon,” katanya.

Syaifullah yang saat ini menjabat sekretaris KONI KSB ini menyebutkan, ke depan ketua KONI harus mampu memiliki kemampuan manajemen mumpuni. Sebab selain mengatur tata kelola organisasi, di sisi lain juga harus dapat mengatur seluruh Cabor yang bernaung di bawahnya.

Selain Syaifullah, ada nama H. Usman. HI. Bendara umum KONI KSB ini juga digadang-gadang dapat mengisi posisi Ketua Umum KONI KSB untuk periode selanjutnya. “Kalau ada dukung Insya Allah saya maju,” kata Usman singkat, saat dikonfirmasi media ini. (fan/bug)

Panggung Bersejarah untuk Vardy

Jamie Vardy

Power Stadium, Minggu (29/11) pukul 01.30 Wita nanti.

Seperti dikutip dari goal.com, kemenangan akan membuat sang pemenang bakal menguasai puncak klasemen Liga Primer, dengan United kini hanya berjar-

ak satu poin dari Leicester yang berdiri kokoh di singgasana teratas.

United arahan manajer Louis van Gaal tentu masih sulit melupakan kekalahan menyakitkan 5-3 yang diderita dari Leicester musim lalu.

Waktu itu, The Red Devils yang sempat memimpin 3-1 hingga satu jam justru dihancurkan pasukan Nigel Pearson yang mengklaim kemenangan dengan sensasional.

Setelah ditangani Claudio Ranieri sejak awal musim panas kemarin, The Foxes mulai menunjukkan peningkatan, dan beberapa pihak ada yang menjagokannya sebagai calon juara.

Meski begitu, Ranieri mencoba merendah, dengan mengatakan: “Ini merupakan kepuasan tersendiri, tetapi saya merasa tenang,” un-

gkapnya di Mirror. “Leicester City dibangun dengan sebuah cara untuk mencapai tujuan lain, bukan memenangkan Liga Primer.”

Mengenai duel nanti melawan United, mantan juru taktik Chelsea itu meprediksi timnya akan kesulitan untuk menembus barisan pertahanan Setan Merah, dengan menambahkan: “Lini bertahan Manchester United fantastis,” ujar The Tinkerman dalam sesi konferensi pers.

Sementara itu, United menjelang duel ini setelah melewatkan kesempatan lolos ke fase sistem gugur lantaran ditahan imbang 0-0 oleh PSV Eindhoven di matchday kelima babak grup Liga Champions.

Terlepas kegagalan tersebut, penjaga gawang David de Gea tidak ingin terlarut dalam kekecewaan dan langsung mengalihkan fokus untuk duel akhir pekan nanti melawan Leicester.

“Itu adalah skor yang tidak kami inginkan namun tidak ada waktu untuk menyesal: kami harus mulai memikirkan soal laga hari Sabtu. @manutd #UCL,” tulis De Gea di Twitter. (ant/bali post)

Bulu Tangkis NTB Gagal Loloskan Atlet ke PON Mataram (Suara NTB) Tim bulu tangkis beregu NTB hanya mampu bertahan di peringkat empat besar di Pra-PON Bulu tangkis Wilayah III (tiga) di Banten 19-25 November 2015. Hasil itu membuat tim bulu tangkis NTB gagal meraih tiket PON. Sementara tim yang berhasil meraih tiket ke PON adalah Banten dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Demikian disampaikan Sekum Pengprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) NTB, Ir. Moh. Iqbal MP, saat dikonfirmasi Suara NTB, via ponselnya, Jumat (27/11) kemarin. “Tim bulutangkis beregu NTB menempati peringkat empat besar,

mereka gagal lolos PON,” ucapnya.

Dikatakan Iqbal, Pra-PON bulu tangkis Wilayah III diikuti lima provinsi, yakni NTB, Bali, Kalbar, Banten dan DIY. Event itu memperebutkan dua tiket ke PON XIX/ 2016.

Hasilnya provinsi Banten

meraih juara satu dan DIY di peringkat dua, sementara NTB menempati peringkat empat besar.

Dijelaskan Iqbal pertandingan Pra-PON bulu tangkis Wilayah tiga berlangsung ketat, terutama tim Banten dan DIY menjadi jawaranya. Dan

tim bulu tangkis NTB belum beruntung, karena tim beregu NTB yang diperkuat atlet NTB Saihul Islam dan kawankawan masih sangat muda (rata-rata usia 19 tahun-red).

Sementara pemain asal Banten, DIY, Bali dan lainnya diperkuat pemain senior yang sudah melanglangbuana di kejuaran nasional. Namun demikian Iqbal tetap bersukur karena pemain NTB bisa mengimbangi permainan lawan dan NTB berhasil menempati peringkat empat besar.

“Pemain kita kalah di fisik

dan pengalaman, khususnya pemain yang latihan di NTB kurang pengalaman. Namun kita tak harus kecewa karena permainan anak-anak cukup bagus, khususnya pemain tunggal NTB, Saihul Islam cukup sulit dikalahkan. Hanya saja kita kalah di pemain ganda saja soalnya pemain kita belum menyatu karena sebagian besar melaksanakan pemustan latihan di tempat yang berbeda. Ada yang latihan di Jakarta dan sebagian besar latihan di NTB,” ucapnya. (fan)

Liverpool Melaju, Sturridge Cidera Lagi Liverpool Liverpool mengamankan tiket ke 32 besar Liga Eropa usai melibas Bordeaux 2-1 pada laga fase grup kelima di Stadion Anfield, Jumat dini hari kemarin.

Namun, penyerang Liverpool Daniel Sturridge, harus menjadi korban setelah kembali cidera setelah masalah pada kakinya memaksanya absen pada pertandingan tersebut.

Sturridge berharap dapat tampil dalam pertandingan yang dimainkan di Anfield ketika ia kembali bermain, menyusul cedera lutut yang telah membuatnya menepi sejak awal Oktober.

Bagaimana pun, pemain internasional Inggris yang rentan cedera itu dilaporkan telah dikirim untuk menjalani pemindaian setelah mengeluhkan rasa tidak nyaman pada kakinya.

Pemain 26 tahun itu telah berlatih normal dengan segenap pasukan Juergen Klopp pada Rabu sebelum masalah ini muncul.

Sturridge hanya bermain pada tiga pertandingan musim ini, mencetak dua gol, setelah absen pada sebagian besar musim lalu karena cedera, demikian laporan AFP. Melawan Bordeaux, Liverpool sempat tertinggal 0-1 melalui tendangan bebas

Jaroslav Plasil yang diselesaikan oleh penyerang muda Prancis, Henri Saivet, pada menit 33.

Namun The Reds menyamakan kedudukan 1-1 dari sepakan penalti James Milner menyusul pelanggaran Ludovic Sane terhadap Cristian Benteke pada menit 37.

Benteke membawa Liverpool berbalik unggul 2-1 setelah menyambut umpan silang Nathaniel Clyne pada menit 45. Benteke nyaris membobol gawang Bordeaux pada menit 50 jika bola hasil sepakan penyerang asal Belgia itu tidak melambung.

Milner mengemas peluang melalui skema seranga balik yang dilancarkan bersama Roberto Firminho namun sepakan Milner hanya mengenai sisi jaring gawang Bordeaux pada menit 73.

Kiper Liverpool Simon Mignolet melakukan penyelamatan gemilang dengan mengjentikan saksi Henri Saivet pada menit 90 sehingga sor 2-1 kemenangan Liverpool terjaga hingga laga usai, demikian UEFA. (ant/bali post)

(Suara NTB/ist)

SELAMATI BENTEKE – Para pemain Liverpool menyelamati Cristian Benteke yang mencetak gol kemenangan untuk Liverpool kala melawan Bordeaux di Liga Eropa.

Rummenigge Ingatkan Pep Guardiola Berlin Ketua Bayern Munich KarlHeinz Rummenigge menekan-

kan pada Kamis bahwa “tidak ada seorang pun yang tidak tergantikan,” menjelang keputusan mengenai masa depan pelatih klub Pep Guardiola. “Tidak seorang pun di dunia yang tidak tergantikan pada waktu tertentu. Para pemain datang dan pergi. Demikian pula untuk pelatih-pelatih,” kata Rummenigge di Munich pada Kamis pada acara pengumuman sponsor baru untuk sang juara Jerman, lapor AFP. Guardiola (44) berada pada tahun ketiga sekaligus terakhir pada kontraknya saat ini dan telah berkata bahwa ia akan mengumumkan rencana-rencana masa depannya sebelum Natal di mana Liga Jerman akan memulai libur musim dingin pada 20 Desember.

Rummenigge mengonfirmasi bahwa keputusan itu akan diumumkan sebelum Natal.

“Tidak berniat untuk menggeser tanggal. Itu selalu

Karl-Heinz Rummenigge

seperti yang dikatakan bahwa keputusan akan diambil pada 2015,” tambah mantan pemain internasional Jerman itu.

“Mungkin merupakan hal bagus untuk memiliki sedikit rasa tegang,” lanjut petinggi Bayern itu, menambahi bahwa ketidak pastian perihal pelatih tidak akan mencegah para pemain untuk tetap “sangat fokus pada pekerjaan mereka.”

Kapten Philipp Lahm berkata pada awal pekan ini, “Jika Guardiola hengkang suatu hari nanti, maka pelatih bagus lainnya akan datang, namun pertama-tama kita harus melihat apa yang terjadi.”

Pria Spanyol itu memenangi 19 gelar sebagai pelatih di Barcelona dan Bayern, dan berulang kali dikait-kaitkan dengan kepindahan ke klub-klub Liga Utama Inggris. Kekalahan 0-2 Bayern di markas Arsenal di Liga Champions bulan lalu merupakan satu-satunya kekalahan yang mereka alami musim ini.

Mereka mengamankan tiket ke 16 besar Liga Champions pada Selasa dengan kemenangan 4-0 atas Olympiakos di Jerman. (ant/bali post) (Suara NTB/ist)

SUARA NTB

Sabtu, 28 November 2015

Halaman 12

Pemprov Proses Pengajuan PK Sengketa Lahan Kebun Kopi Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB sedang memproses untuk pengajuan Peninjauan Kembali (PK) atas sengketa lahan kebun kopi yang saat ini menjadi kompleks perumahan anggota DPRD NTB. Proses pengajuan PK tersebut dilakukan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) nomor 3004 K/PDT/2012.

“Sedang dibahas di Biro Hukum, dalam proses (pengajuan PK),” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (BPKAD) NTB, Ir. H. Iswandi, M.Si dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/11) siang kemarin.

Dikatakan, pihaknya sebagai pengelola aset sudah meminta Biro Hukum Setda NTB mengajukan PK atas kasus sengketa lahan tersebut. Meskipun telah dinyatakan kalah, Pemprov merasa mamiliki bukti-bukti yang

kuat terkait dengan kepemilikan tanah seluas 70 are tersebut.

“Kita sudah minta Biro Hukum memprosesnya,” tandas Iswandi.

Sebelumnya, Mantan Kepala Biro Umum ini menegaskan Pemprov NTB punya bukti yang cukup kuat terkait kepemilikan aset tersebut. Ia menilai dokumen-dokumen yang diklaim oleh ahli waris diduga aspal (asli tapi palsu). “Jadi kita ada, dugaan kita bahwa dokumen-dokumen yang mereka gunakan adalah aspal.

Dan kita akan segera ajukan untuk proses PK,”ujarnya.

Pemprov NTB memiliki bukti-bukti yang kuat mengenai kepemilikan aset tersebut. Namun dalam peradilan rupanya kurang mendapatkan perhatian. Sehingga dalam PK inilah akan diperkuat kembali bukti-bukti kepemilikan tersebut. ‘’Kita akan buktikan bahwa mereka itu adalah menggunakan dokumen-dokumen yang aspal,’’ tambahnya.

Karena merasa memiliki bukti-bukti yang kuat atas kepemilikan aset tersebut, sehingga membuat pemprov tak memenuhi apa yang menjadi keinginan ahli waris yang meminta pemprov membayar atau mengganti rugi. Surat permintaan eksekusi disampaikan ahli waris dari I Gusti Made Mambal (alm), ke Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (18/11) lalu. Permohonan eksekusi berdasarkan putusan gugatan perdata, nomor 77/pdt.G/2012/PN.MTR tanggal 10 Januari 2012, yang isinya mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan penggugat ahli waris I Gusti Made Mambal (alm) sebagai pemilik sah atas lahan yang dikenal area kebun kopi tersebut. (nas)

RSUD Juara Lomba RSSIB Mataram (Suara NTB) Untuk yang ketiga kalinya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Mataram memenangkan lomba Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi (RSSIB). Sebelumnya RSUD

juga pernah memenangkan lomba yang sama pada tahun 2012, 2014 dan pada tahun ini.

Prestasi yang diraih tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Kota Mataram yang kerapkali membantu operasioanl. Baik ke-

pada pasien maupun rumah sakit. ‘’Pemkot sudah banyak membantu. Dengan memberikan subsidi dan lain-lain. Tujuan utama kami juga untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin. Karena kami ingin membantu pemerintah untuk melaksanakan program AKINO,” ungkap Kepala Bidang Pelayanan Medik dr. Emirald Isfihan, di Mataram, Jumat (27/11) kemarin.

RSSIB hadir bukan hanya untuk diperlombakan, namun lebih kepada fungsinya untuk membantu mempermudah pelayanan kepada ibu dan bayi.

Apalagi saat ini RSUD telah menerapkan sistem yang baru.

Yaitu dengan menggunakan satu gedung yang terintegrasi. Sehingga pelayanan ibu dan bayi tidak perlu menunggu lama. Sebab dilakukan pada gedung yang sama.

Sistem ini dinilai lebih efektif.

Menurut Emirald yang menjadi keunggulan RSUD, selain sistem yang terintegrasi yaitu adanya wisma ibu. Di wisma itu, ibu dapat beristirahat sambil menunggu waktu menyusui bayinya yang dirawat di Neonatal Intensive Care Unit (NICU). ‘’Kadang ada ibu yang setelah melahirkan kondisinya sudah sehat. Tapi anaknya yang sakit, kan tidak mungkin anaknya ditinggal. Karena masih perlu ASI juga. Jadi kita sediakan juga

(Suara NTB/ist)

SILATURAHMI - Jajaran Pengurus Unit Dharma Wanita (UDW) Kabupaten Lombok Timur dipimpin Ketua UDW Kabupaten Lombok Timur , Ny.Hj. Rohman Farly (ke tiga dari kanan) bersilaturahmi ke Radio Global FM Lombok dan Harian Suara NTB, Jumat (27/11). Dalam silaturahmi itu, rombongan UDW Lotim diterima Penanggung Jawab Suara NTB yang juga Direktur Radio Global FM Lombok, H.Agus Talino.

Raperda TKI, Hindari PPTKIS Bodong

(Suara NTB/dok)

Emirald Isfihan ruangan khusus,’’ ungkapnya.

Selain itu juga ada Pelayanan Obsteri Neonatus Emergensi Komprehensif (PONEK) selama 24 jam. Keberadaan PONEK ini bertujuan untuk memberikan respons secapatnya. Sehingga tidak ada ibu dan bayi yang terbengkalai. Bukan hanya itu saja, ruang operasi dan ruang bersalin juga berada dalam satu gedung yang berdekatan. Sehingga tidak membutuhkan waktu lama jika terjadi sesuatu.

Emirald berharap sistem yang dilakukan RSSIB di RSUD Kota Mataram dapat diadopsi oleh rumah sakit lain. Sehingga pelayanan terhadap ibu dan bayi dapat dilakukan dengan sebaik dan sesegera mungkin. (lin)

Mataram (Suara NTB) Rancangan Peraturan Daerah (Perda) perlindungan TKI yang merupakan inisiatif dewan yang mengharuskan Perusahaan Pengarah Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang memiliki kantor cabang di NTB. Wajib menyerahkan uang jaminan sebesar Rp 100 juta pada pemerintah Provinsi yang akan dititip pada bank daerah. Ditolak oleh forum Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (FP2TKI) NTB beberapa waktu lalu.

Terkait dengan penolakan FP2TKI tersebut, anggota DPRD NTB, yang juga pengusul inisiatif perda perlindungan TKI tersebut, HMS. Kasdiono, SH yang dikonfirmasi Suara NTB, Jumat, (27/11) mengatakan. Apa yang menjadi dasar pertanyaan meraka sehingga tidak setuju atas uang jaminan sebesar Rp 100 juta pada pemerintah daerah.

Padahal menurut Kasdiono, tujuan pemerintah daerah untuk membebankan PPTKIS atas uang jaminan tersebut untuk menghidari tumbuhnya PPTKIS yang bodong.

“Dasar pertanyaan mereka apa? Jadi tujuan regulasi itu untuk menekan tumbuhnya PPTKIS yang bodong di NTB ini. Karena itu sangat merugikan pemerintah daerah, masyarakat dan PPTKIS sendiri yang resmi.”

Menurut Kasdiono, seharusnya PPTKIS yang ada di NTB tidak perlu kahwatir terkait dengan jaminan Rp 100 juta tersebut. Karena yang akan membayar uang jaminan tersebut bukanlah PPTKIS cabang yang ada di NTB, melainkan kantor pusatnya.

“Seharusnya mereka tidak perlu khawatir dengan jaminan tersebut. Karena, kan bukan mereka yang akan membayaranya. Namun kantor pusat mereka masing-masing,” ujar Kasdiono.

Lebih lanjut Kasdiono menjelaskan, bahwa bunga dari uang jaminan yang disetorkan pada pemerintah daerah oleh PPTKIS tersebut akan masuk kedalam rekening PPTKIS sendiri. Karena uang jaminanRp 100 juta tersebut hanyalah untuk mengantisipasi beroprasinya PPTKIS yang abal-

abal. Mengingat belakangan ini sangat marak sindikat perdagangan manusia keluar negeri.

“Kenapa harus takut, toh bunga dari uang yang mereka jaminkan pada pemerintah itu akan kembali pada mereka.

Uang jaminan itu hanya untuk mengantisipasi saja munculnya PPTKIS bodong tadi.

Kenapa kita lakukan ini, karena sudah sangat banyak sekali pemerintah daerah dirugikan oleh PPTKIS yang tidak resmi itu,” ujarnya.

Rekan Kasdiono di Komisi V , DPRD NTB, Misfalah,yang juga anggota Pansus Raperda TKI mengatakan hal yang sama. Bahwa tujuan dari jaminan Rp 100 juta tersebut untuk menghindari PPTKIS abal-abal. Karena dengan banyaknya bermunculan PPTKIS abal-abal sangat merugikan daerah. ‘’Ya, perdagangan manusia dan banyaknya masyarakat kita yang keluar negeri tanpa surat resmi, karena difasilitasi oleh PPTKIS yang tidak jelas itu. Untuk itu melalui Perda TKI ini kita akan minimalisir hal tersebut,’’ katanya. (ndi)

Masih Terjadi Letusan

Material Lava Erupsi Gunung Baru Jari Capai 5 Juta Meter Kubik Mataram (Suara NTB) Gunung Baru Jari masih mengeluarkan letusan meskipun intensitasnya menurun dibandingkan sebelumnya. Pada Kamis, 26 November 2015, anak Gunung Rinjani kembali meletus dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 2.500 meter.

Kemudian, letusan terjadi pada Jumat, 27 November 2015 sebanyak lima kali dengan ketinggian abu vulkanik antara 600-1.500 meter. Hingga saat ini, jumlah material lava akibat erupsi Gunung Baru Jari telah mencapai 5 juta meter kubik.

Hal tersebut dikatakan Ketua Pos Pengama-

RUPA-RUPA

MENU : NASI KELOR, NASI LEBUI, BEBALUNG, SOTO, PELECING, RUJAK, ES KELAPA MUDA TEMAT & MENERIMA PESANAN NASI KOTAK, SNACK KANTOR. HUBUNGI IBU IDA AHMADI HP 081907415439

ini letusan Gunung Baru Jari maksimal sebanyak lima kali meletus dalam sehari. “Kemarin (Kamis) sempat ketinggian letusannya 2.500 meter.

Hari ini (Jumat) juga terjadi empat kali letusan dengan ketinggian 600-1.500 meter. Kalau tremor sudah kadang terekam, artinya sudah tak terus menerus,” jelasnya.

Sebaran lava erupsi Gunung Baru Jari, sebut Mutaharlin dari pusat letusan ke timur laut lebih kurang 2.000 meter. Atau jumlah material letusan Gunung Baru Jari di Danau Segara Anak telah SETIAP MINGGU PAGI - SORE DI TAMAN MAYURA mencapai sekitar 5

tan Gunung Rinjani Sembalun, Mutaharlin ketika dikonfirmasi dari Mataram, Jumat (27/11) siang kemarin. “Memang sekarang sudah menurun aktivitasnya tapi kalau setiap letusan tekanan agak kuat, artinya eksplosif,” ujarnya.

Dikatakan, letusan Gunung Baru Jari saat ini sudah tak seperti sebelumnya yang berlangsung terus menerus. Saat

gin Belajar n i P ANIMASI ?

HUBUNGI :

081917002381

COUNTER PAINT ART GALLERY MINIMALIS LUNA MAYA EKAGITT

juta meter kubik. ‘’Kemungkinan sekarang sudah bertambah sekitar 5 juta meter kubik material letusan di Danau Segara Anak. Karena sekarang volume material lava sudah semakin menurun,’’ imbuhnya.

Meskipun letusan Anak Gunung Rinjani itu sudah berkurang, namun tekanannya agak kuat. Ditanya prediksi kapan letusan Gunung Baru Jari akan berakhir, Mutaharlin mengatakan pihaknya tak dapat memprediksi. Namun berdasarkan pengalaman atau sejarah letusan selama ini, jika terjadi penurunan aktivitas maka akan terus menurun. “Mudah-mudahan bulan Desember sudah mulai normal,”harapnya. (nas)

RUPA-RUPA

Penanggung Jawab: Agus Talino Redaktur Pelaksana/Wakil Penanggung Jawab : Raka Akriyani Koordinator Liputan : Fitriani Agustina, Marham, Moh. Azhar Redaktur : Fitriani Agustina, Marham, Izzul Khairi, Moh. Azhar Staf Redaksi Mataram : Moh. Azhar, Haris Mahtul, Afandi, M. Nasir, Hari Aryanti, Akhmad Bulkaini, M. Kasim, Darsono Yusin Sali, Sahmad Darmi Lombok Barat: M.Haeruzzubaidi, Lombok Tengah : Munakir. LombokTimur: Rusliadi. KLU : Johari. Sumbawa Barat : Heri Andi. Sumbawa : Arnan Jurami. Dompu : Nasrullah. Bima : M.Yusrin.

Tim Grafis : A.Aziz (koordinator), Mandri Wijaya, Didik Maryadi, Jamaludin, Muhammad Kasim. Kantor Redaksi : Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257.

Tarif Iklan : Iklan Baris : Rp 15.000/baris Min 2 baris max 10 baris (1 baris 30 character). Display B/W (2 kolom/lebih): Rp 20.000/mmk. Display F/C : Rp 25.000/mmk. Iklan Keluarga : Rp 15.000./mmk. Iklan Advertorial : Rp 10.000/ mmk. Iklan NTB Emas (1 X 50 mmk): Rp 450.000/bulan (25 X muat). Iklan Peristiwa : Rp 250.000/kavling. Alamat Bagian Langganan/Pengaduan Langganan: Jalan Bangau No. 15 Cakranegara Telp. (0370) 639543, Facsimile: (0370) 628257. Harga Langganan: Rp 75.000 sebulan (Pulau Lombok) Rp 80.000 sebulan (Pulau Sumbawa), Pembayaran di muka. Harga eceran Rp 4.500. Terbit 6 kali se-minggu. Penerbit: PT Bali Post, Jalan Kepundung 67 A Denpasar.

SUARA NTB

Wartawan SUARA NTB selalu membawa tanda pengenal, dan tidak diperkenankan menerima/meminta apa pun dari nara sumber.

SUARA NTB

Sabtu, 28 November 2015

RUPA-RUPA

Halaman 13

RUPA-RUPA

Menyediakan aneka hidangan & melayani pesanan nasi kotak, snack box dan menerima rantangan

081 917 475

Penjualan dgn Fee 3% Tanpa dikenakan biaya & tidak mengikat

Rp. 995 Jt

BEKAM

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

OPINI

Halaman Halaman 14 14

Budayakan Membaca BK Belum Berperan Maksimal BANYAKNYA kursi-kursi kosong dalam rapat paripurna DPRD NTB adalah pemandangan yang lazim terjadi. Kursi kosong tidak saja di deretan milik wakil rakyat (legislatif) tetapi juga di dereten kursi pelayan rakyat (eksekutif).

Dikatakan lazim, karena kerap kali dalam rapat paripurna pemandangan ini terjadi.

Seperti rapat paripurna di DPRD NTB, Rabu (25/11) siang lalu itu dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H.Muh.Amin, SH.M.Si. Minimnya kehadiran wakil rakyat dan Pimpinan SKPD mengundang tanya Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD NTB, Hj. Bq. Isvie Rupaeda, SH, MH. Saat pembukaan rapat paripurna, politisi Partai Golkar ini, langsung menyampaikan interupsi terkait minimnya kehadiran pimpinan SKPD. Yang mengejutkan, secara terbuka Isvie menyampaikan kekecewaannya ketika ia melihat jika rapat paripurna dihadiri Gubernur NTB maka seluruh pimpinan SKPD Pemprov NTB hadir. Namun, ketika rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Gubernur, maka sangat sedikit pimpinan SKPD yang hadir. ‘’Ini harus menjadi perhatian Bapak Gubernur agar jangan sampai di saat Wakil Gubernur menghadiri paripurna, pimpinan SKPD dan pimpinan badan tidak banyak menghadiri rapat paripurna kita,’’ tandas Isvie.

Mendengar interupsi dari salah salah satu politisi perempuan ini, pimpinan sidang Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri mengamini apa yang menjadi masukan dan usulan Isvie Rupaeda. ‘’Ini usul yang wajib dan harus kami perhatikan. Kepada pimpinan SKPD yang hadir tolong itu diperhatikan. Yang mewakili pimpinan SKPD tolong sampaikan sebagai laporan Anda kepada pimpinannya sehabis dari rapat paripurna ini,’’ pesan Mahalli.

Minimnya kehadiran anggota Dewan dan Pimpinan SKPD Pemprov NTB dalam rapat paripurna pembahasan RAPBD 2016 menjadi pertanyaan berbagai kalangan. Banyak yang mempertanyakan komitmen para wakil rakyat dan pimpinan SKPD yang tidak menghadiri rapat paripurna dengan alasan yang tak jelas dalam memajukan daerah ini.

Kehadiran anggorta DPRD dalam mengikuti sidangsidang itu harus dilihat sebagai kerja atau kewajiban mereka. Seharusnya mereka menghindari absen, sebagai bentuk tanggung jawab mereka mewakili rakyat (legislatif) dan sebagai pelayan masyarakat (eksekutif). Kecuali mereka tidak hadir karena ada persoalan yang sangat penting sehingga tidak bisa diwakilkan.

Persoalan ketidakhadiran anggota dewan dalam rapatrapat paripurna bukan persoalan baru. Hal ini adalah persoalan lama yang sering dilihat dan disaksikan oleh masyarakat. Seharusnya, pimpinan dewan melalui alat kelengkapan dewan yakni Badan Kehormatan (BK) DPRD NTB menindak tegas anggota dewan yang malas mengikuti persidangan.

Namun tampaknya peran BK belum maksimal. Buktinya, peristiwa seperti ini kerap terjadi. Padahal jika saja peran BK dioptimalkan, setidaknya sanksi yang dijatuhkan bisa menjadi shock theraphy sehingga para wakil rakyat ini lebih bertanggung jawab terhadap amanah diberikan kontituennya (rakyat).

Begitupun dengan pimpinan SKPD. Tampaknya selama ini belum ada sanksi yang dijatuhkan terhadap mereka yang mangkir menghadiri rapat paripurna. Sehingga peristiwa serupa terus berulang. ‘’Kalau melihat tingkat kehadiran, SKPD diundang kemudian tak hadir. Juga anggota legislatif kehadirannya minim. Bisa dikatakan mereka tak serius di dalam memajukan daerah ini. Karena tanpa anggaran pasti tak bisa apa-apa. Anggaran itu adalah ruh pembangunan,’’ kata Pemerhati Masalah Politik dan Pemerintahan NTB, Dr. Ahyar Fadli, M.Si. (*)

RADIO

ENGACU pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata membaca berasal dari kata dasar baca yang memiliki arti melihat serta memahami isi dari apa yang tertulis (dengan melisankan atau hanya di hati). Menurut Fredick Mc. Donald dalam bukunya Burns terbitan tahun 1996 halaman 8 mendefinisikan membaca sebagai rangkaian beberapa respon yang lengkap yaitu mencakup respon sikap, kognitif dan manipulatif.

Menurut Smith (2005), membaca merupakan suatu proses yang membangun pemahaman sari bacaan (teks) yang tertulis.

Membaca begitu penting untuk dibudayakan agar manusia bisa mengembangkan pola pikir dan budi pekertinya. Namun, Indonesia yang merupakan bekas jajahan Belanda selama 3,5 abad ini semakin lama semakin menurun minatnya untuk menimba ilmu dengan membaca.

Taufik Ismail, 1998 pernah bertanya “Benarkah Kini Bangsa Kita telah Rabun Membaca dan Lumpuh Menulis?” Pertanyaan ini tentu menjadi perenungan bagi kita semua. Sebab budaya membaca dan menulis masyarakat Indonesia sekarang jauh menurun jika dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda. Keadaan ini, antara lain, disebabkan oleh orientasi pembangunan pemerintah yang terlalu bersifat materialistis.

Berbeda dengan zaman postmodernisme ini, pada zaman penjajahan Belanda, siswa setingkat SMA sepanjang tiga tahun sekolahnya, wajib membuat 106 tulisan dan membaca 25 buku sastra yang terdiri atas empat bahasa yaitu bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Perancis. Hal ini sangat luar biasa mengingat zaman itu merupakan zaman yang penuh dengan tekanan.

Di awal abad 20-an, pemerintah kolonial telah membangun 680 perpustakaan umum di bawah koordinasi Komisi Bacaan Rakyat (Belanda: Comissie voor de Inlandsche School en Volkslectuur) yang kemudian berubah menjadi Balai Pustaka. Hingga 1930, pemerintah kolonial telah membangun 2.686 perpustakaan untuk publik. Juga di waktu yang sama, Belanda juga membangun sistem pendidikan yang modern.

Sistem pendidikan ini memungkinkan kalangan orang kaya atau ningrat bisa belajar budaya Barat.

Budaya membaca sudah

Oleh:

Hasian Sidabutar, S.Pd

(Anggota Initiatives of Change (IofC) Indonesia, Jakarta) merupakan suatu kebutuhan praktis (practical necessity) dalam dunia modern. Bagi negara-negara maju, aktivitas membaca sudah menjadi aktivitas pribadi dan menjadi suatu kebutuhan bagi mereka. Namun tidak sama halnya yang terjadi pada masyarakat di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di kebanyakan negara berkembang, dimana tingkat buta aksara (illiteracy) dan kurang terdidik (under educated) dalam masyarakat masih tinggi, budaya membaca belum menjadi kebutuhan sehari-hari.

Lantas, apa sebenarnya yang menyebabkan minat baca orang Indonesia terus menurun? Penulis mengamati bahwa televisi menjadi salah satu penyebab rusaknya budaya baca di masyarakat. Perkembangan televisi telah menciptakan masyarakat budaya dengar dan lihat. Ini berarti televisi sulit menciptakan budaya baca.

Perkembangan televisi telah mengantarkan masyarakat untuk terus memupuk budaya menonton dan bukan budaya baca. Televisi telah menjadi candu bagi semua lapisan usia. Akibat yang terjadi adalah usaha mengentaskan keterpurukan masyarakat mau tak mau akan mengalami keterlambatan karena masyarakat lebih memikmati acara-cara hiburan di televisi.

Apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka bangsa Indonesia akan selamanya jauh tertinggal dari negara lain, hanya menjadi pengikut budaya lain dan target pasar bangsa lain.

Bangsa Indonesia tidak akan pernah dapat hidup sejajar dengan bangsa maju seperti Singapore, Jepang, Amerika, Australia, Jerman, dan lainnya.

Apalagi bersaing di pasar bebas ASEAN (MEA) yang akan diberlangsungkan pada akhir tahun 2015 ini, pastinya akan kalah dengan negara tetangga lainnya. Jika ingin hidup sejajar dan bersaing di MEA nanti, kita harus mampu mempelajari, mentransfer, menguasai, dan menggunakan IPTEK. Jadi membangun budaya baca dan belajar menjadi kunci untuk membuka pintu bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju.

Mengembangkan budaya baca dan belajar, bukan hanya sekedar menyediakan buku, majalah, fasilitas, gedung, ruangan, dan kantor tetapi lebih dari itu.

Membangun budaya baca dan belajar berarti membangun pemikiran, perilaku, dan budaya dari generasi yang tidak suka membaca menjadi generasi suka membaca dan belajar. Membangun budaya baca memerlukan keterlibatan semua pihak, semua sektor, semua disiplin ilmu, dan waktu lama paling tidak 100 tahun. Sampai saat ini, pemerintah belum memberikan perhatian lebih (priority) untuk membangun

budaya baca dan belajar.

Salah satu yang harusnya dikembangkan oleh negara untuk mewujudkan bangsa yang gemar membaca yaitu dengan menyediakan perpustakaan yang memadai.

Perpustakaan menjadi sarana sangat penting dalam perkembangan budaya baca masyarakat kita. Sasaran setiap perpustakaan dalam pengembangan budaya baca pun mesti sesuai dengan lingkungan dimana perpustakaan itu berdiri. Penyediaan pustaka juga tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan pelajar, mahasiswa dan akademisi tetapi juga semua kalangan dalam masyarakat.

Kerjasama perpustakaan akan menyatukan semua sumberdaya yang dimiliki oleh semua jenis perpustakaan ini, sehingga menjadi suatu kekuatan informasi nasional.

Dalam merealisasikannya juga pemerintah sebaiknya tidak bertindak sendiri-sendiri.

Pemerintah bisa bekerjasama dengan swasta dan lembagalembaga swadaya masyakat dalam meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di perpusatakan. Kemudian juga memberikan informasi, penyuluhan dan himbauan dengan media yang ada untuk masyarakat agar mereka mengerti betul apa arti pentingnya budaya membaca.

Semakin besar peluang masyarakat untuk membaca melalui fasilitas yang tersebar, semakin besar pula stimulasi membaca sesama warga masyarakat. Alhasil, anak-anak bangsa atau generasi-generasi penerus bangsa ini akan terus “haus” akan berbagai ilmu.

Belajar dari Negara Lain Kita perlu mencontoh negaranegara maju yang sudah lama sukses mewujudkan budaya membaca, misalnya negara Jepang. Bisa dikatakan, Jepang merupakan negara satu-satunya di Asia yang sama majunya dengan Amerika Serikat dalam IPTEK dan perekonomian. Sifat dasar orang Jepang memang tekun dan pekerja keras. Keinginan untuk selalu belajar ini tercermin pada tingginya budaya baca dan tulis masyarakat Jepang. Menurut data dari situs khusus tentang media massa berbahasa Jepang yakni Bunkanews, kuantitas toko buku di Jepang sama dengan kuantitas toko buku di Amerika Serikat.

Padahal dari segi geografisnya, luas negara Amerika Serikat dua puluh enam kali lebih luas dan berpenduduk dua kali lebih banyak daripada Jepang. Ratarata orang Jepang gemar membaca, atau paling tidak, gemar mencari informasi yang tampak remeh sekalipun dari orang lain Budaya membaca yang tinggi tentu dipengaruhi oleh tingginya minat menulis. Hal inilah yang terjadi pada masyarakat Jepang.

RADIO

Budaya menulis Jepang sudah ditekankan sejak dini, anak sekolah dasar rutin diberikan tugas “sakubun” (arti: mengarang). Contohnya, ketika mereka sedang dalam libur musim panas,musim dingin, atau libur kenaikan kelas, mereka selalu disuruh membuat sakubun tentang apa yang mereka kerjakan, rasakan, dan alami selama liburan atau juga kesan mereka terhadap orang tua.

Kemudian, setiap karya anakanak di Jepang selalu dihargai oleh para guru dan orang tua mereka. Di waktu menjelang tamat, mereka diwajibkan menulis tentang cita-cita. Tulisan itu kemudian disimpan oleh sekolah dan nantinya akan dilihat kembali beberapa tahun kemudian. Tingginya budaya menulis dan membaca orang Jepang juga dikarenakan mereka adalah “learning society”, yaitu masyarakat yang senang belajar dan peka terhadap informasi yang ada (well informed).

Pemerintah Indonesia sedari sekarang harus benar-benar memberi perhatian khusus pada lemahnya minat baca masyarakat. masyarakat sangat urgen disentuh berbagai literatur atau buku-buku yang mencerdaskan anak-anak Indonesia baik di kota maupun di pedesaan terpencil sekalipun. Dengan membangun jumlah perpustakaan yang cukup dan buku-buku yang memadai di nusantara, hal itu bisa menunjang minat baca masyarakat. Harapannya, generasi muda Indonesia di masa depan semakin mencintai dunia baca. Mari budayakan membaca...

Ombudsman dalami pengaduan soal pelayanan PDAM Keluhan panjang pelanggan yang tak ada solusi

*** Selamatkan lingkungan jangan harapkan pujian

Langkah bijak yang pantas ditiru

***

RAGAM

SUARA NTB Sabtu, 28 November 2015

Sudah Saling Memaafkan Dari Hal. 1 seusai penanaman mangrove dalam rangka HUT ke-65 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara di Desa Labuhan Tereng, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat. Kondusivitas itu terwujud berkat sinergi bersama antara TNI dan Polri bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat serta pemerintah daerah.”Sudah kondusif. Masyarakat sudah sabar, sudah saling memaklumi, dan saling memaafkan,” ungkap Kapolda.

Sejumlah tuntutan yang diminta oleh masyarakat pun, kata Kapolda, sudah beberapa diantranya dapat dipenuhi. Seperti tuntutan kasus dugaan pembunuhan warga salah satu desa yang kini sudah berhasil diungkap oleh Tim Optimal Polres Bima dengan Polda NTB. ‘’Sudah diungkap beberapa pelakunya.” Kemudian, pemerintah sudah memberikan santunan atau empati kepada warga yang menjadi korban.

Namun, masih dilakukan penyelidikan mengenai insiden penembakan. “Bagaimana pembuktian terjadinya penembakan dilakukan oleh siapa, kita masih dalam tahap penyelidikan,” terangnya.

Insiden yang terjadi di Desa Risa, Kabupaten Bima beberapa waktu lalu segera dapat

dihentikan oleh pihak kepolisian. Sebab, kata Kapolda, pihaknya sebelumnya sudah menyiagakan pasukan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. ‘’Dalam rangka Pilkada kekuatan sudah ada di sana, di Bima di Dompu.

Semua sudah kita setting penempatannya. Berhubung ada muncul insiden seperti ini, jadi kita sudah siap sehingga dapat dicegah dan tidak meluas,’’ ungkap Kapolda.

Kapolda menjelaskan bahwa insiden tersebut adalah murni memang masalah kriminal dan tidak berhubungan dengan Pilkada yang akan diselenggarakan.

“Ada masalah-masalah lama.

Karena itu kita imbau warga untuk tidak mudah terprovokasi. Pun juga pihakpihak lain agar dapat menjaga kesabaran dan akal sehat,” kata Kapolda berpesan. Kapolda menekankan agar upaya-upaya mediasi secara menyeluruh lebih diintensifkan, sebab kompleksitas dan dinamika masyarakat sejatinya dapat diarahkan pada upaya untuk semakin mempererat tali silaturahmi. (why)

Akan Ditegur Keras Dari Hal. 1 Menurutnya, kehadiran Pimpinan SKPD dalam pembahasan dan rapat paripurna RAPBD 2016 adalah wajib. ‘’Prinsipnya paripurna itu dalam rangka perumusan kebijakan. Wajib hukumnya tiap pimpinan SKPD itu untuk hadir. Terkait dengan ketidakhadiran, tentu ada harus ada alasan-alasan khusus dan spesifik. Pada prinsipnya tak boleh mereka untuk tidak menghadiri,’’ tegas H.Muhammad Nur dikonfirmasi Suara NTB, Jumat (27/ 11) siang kemarin.

Sekda mengatakan pimpinan SKPD yang tak menghadiri rapat paripurna dengan alasan yang tak jelas maka akan ditegur keras. Untuk itu, ia akan mengonfirmasi penyebab ketidakhadiran para pimpinan SKPD dalam rapat paripurna beberapa hari lalu. “Tapi kalau alasannya tidak kuat, tidak mendasar.

Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak hadir. Jadi memang pada saat-saat itu harus hadir,”ucapnya.

Berbeda halnya jika ketidakhadiran pimpinan SKPD itu karena ada tugas ke luar daerah yang tak boleh diwakilkan. Seperti, kata Muhammad Nur, dirinya yang ke luar daerah mewakili gubernur untuk menghadiri kegiatan selama beberapa hari ini.

Pria asal Bima ini mengatakan, semua pimpinan SKPD telah diingatkan untuk pro aktif dalam pembahasan dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan RAPBD 2016.

APBD NTB 2016 ditargetkan paling cepat pada 4 Desember mendatang. “Pembahasan RAPBD ini jadi prioritas sehingga pimpinan SKPD harus hadir dalam setiap pembahasan maupun rapat-rapat paripurna,” tandasnya. (nas)

Halaman 15

Hingga Oktober, Realisasi PKB dan BBNKB Belum Capai Target Mataram (Suara NTB) Sampai dengan akhir Oktober lalu, realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam APBD 2015. PKB baru terealisasi sebesar Rp 195 miliar lebih dari target Rp 230 miliar. Sementara BBNKB baru terealisasi Rp 264 miliar lebih dari target Rp 335 miliar lebih.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si

menjawab pertanyaan sejumlah fraksi DPRD NTB mengenai realisasi penerimaan PKB dan BBNKB ini menjelaskan realisasi pajak kendaraan bermotor sampai dengan 31 Oktober 2015 sebesar Rp 195 miliar lebih dari target Rp 230 miliar lebih. Atau baru mencapai target sebesar 84,70 persen.

Ia merincikan, realisasi penerimaan PKB untuk masing-masing UPTD Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), seperti Kota Mataram Rp 66 miliar lebih, Kabupat-

en Lombok Barat Rp 22 miliar lebih, Kabupaten Lombok Utara Rp 6 miliar lebih, Kabupaten Lombok Tengah Rp 26 miliar lebih dan Kabupaten Lombok Timur Rp 29 miliar lebih. Untuk UPTD di Pulau Sumbawa, masing-masing realisasinya Kabupaten Sumbawa Rp 15 miliar lebih, Kabupaten Sumbawa Barat Rp 10 miliar lebih, Kabupaten Dompu Rp 5 miliar lebih, Kabupaten Bima Rp 5 miliar lebih, dan Kota Bima Rp 7 miliar lebih.

Terpidana Teroris Dipindahkan ke Lapas Mataram Mataram (Suara NTB) Terpidana kasus terorisme Mochammad Ramuji alias Kapten alias Botak alias Muji dipindahkan penahanannya ke Lapas Mataram. Proses pemindahan Kamis (27/11) lalu dikawal oleh Jaksa dari Kejaksaan Agung dan tim Densus 88 Mabes Polri.

“Selanjutnya terpidana ditahan di Lapas Mataram,” kata Kasi Intel Kejari Mataram, Fajar Alamsyah Malo, SH Jumat (27/11) kepada wartawan.

Pelimpahan terpidana itu berlangsung pukul 12.00 Wita, diterima oleh Kejari Mataram sebagai jaksa eksekutor dipimpin Nuramin, SH, setelah menerima dari jaksa dari

Jampidum Kejaksaan Agung Yuana, SH. “Penyerahan penahanan ini dalam rangka eksekusi, karena kasus Mochammad Ramuji sudah berkuatan hukum tetap,” kata Fajar.

Ramuji ditangkap di Lamongan Jawa Timur, di Desa Kandangsemangkon, Kecamatan Paciran oleh Desus 88, tanggal 13 Mei 2015 lalu. Dia

teridentifikasi melakukan latihan terorisme di Poso dan selama ini menjadi incaran Densus 88.

Dalam catatan Densus, Ramuji ditangkap karena teridentifikasi akan melakukan bom syahid saat Pilpres Juli 2014 lalu. Setelah ditangkap, Ramuji kemudian menjalani proses hukum oleh Pengadilan Negeri Lamongan. (ars)

saat membuka kegiatan penanaman mangrove dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-65 Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara di Desa Labuhan Tereng, Kecamatan, Sekotong, Lombok Barat.

Kapolda bersama sejumlah pejabat tinggi Polda NTB, Ditpolair Polda NTB, Polres Lobar, masyarakat setempat, dan siswa-siswi SMKN 4 Lembar menanam sekitar 2.500 bibit mangrove. Sejumlah bibit tersebut diperoleh dari membeli kepada masyarakat dan juga hasil pembibitan sendiri yang dilakukan oleh Ditpolair. “Ada yang hasil dari pembibitan Ditpolair sendiri selama setengah tahun,” ungkapnya.

Kapolda yang memimpin langsung penanaman bibit mangrove di tempat yang berseberangan langsung dengan Pelabuhan Lembar itu mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan tugas tambahan Polri dalam berpartisipasi menyelamatkan lingkungan. ‘’Supaya pantai kita ini tidak abrasi,’’ terangnya.

Upaya penyelamatan lingkungan, kata Kapolda, tidak berhenti hanya pada mo-

mentum perayaan harihari tertentu. Namun juga akan terus dilakukan secara berkelanjutan pada hari-hari mendatang di seluruh garis pantai di Lombok. Ia mengimbau peran serta masyarakat agar terus bertambah, selain yang sudah dan kerap dilakukan pihaknya yang bekerjasama dengan komunitas pencinta mangrove.

Ia pun berharap agar masyarakat setempat dapat memelihara bibitbibit tanaman tersebut.

“Pak Camat, diharapkan menjaga pohon bakaunya setelah ditanam,” Kapolda berpesan.

Tidak hanya itu, beberapa waktu lalu Kapolda juga memimpin penanaman 100 bibit pohon trembesi di sekitar Sekolah Polisi Negara (SPN) Belanting dan akan berlanjut menanam 100 pohon lagi waktuwaktu mendatang. “Di SPN itu kemarin saya lihat daerahnya kering sekali.

Makanya kita pilih pohon trembesi yang tahan musim kering juga tahan musim hujan,” kata Kapolda. (why)

Belanja Modal Anjlok, Jauh dari Konsep Ideal Dari Hal. 1 “Mengapa alokasi belanja modal turun drastis sedangkan alokasi belanja pegawai mendapatkan proporsi kenaikan terbesar,” cecar Johan.

Terkait dengan menurunnya pendapatan daerah yang bersumber dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU), Johan mengutarakan, jika mengacu pada rekaman pertumbuhan DAU pada lima tahun anggaran sebelumnya, pada umumnya berada pada kisaran 5,79 % - 20,13 %. Namun, ironisnya pada tahun anggaran ini, pertumbuhan DAU NTB berada pada kisaran 2,67 %. Begitu pula dengan dana investasi daerah kita yang turun menjadi 5 miliar, yang merupakan plafon terendah diantara pemerintah provinsi atau kabupaten/kota seIndonesia.

“Padahal, seluruh syarat dan kriteria utama sebagai basis pengukuran pemerintah pusat dalam memberikan alokasinya telah terpenuhi. Di antara syarat-syarat tersebut, antara lain

mendapatkan opini WTP, APBD tepat waktu dan kesehatan fiskal serta pengelolaan keuangan daerah dengan 11 indikatornya.”

Johan menegaskan pihaknya mendorong pemerintah daerah untuk secara kritis mempertanyakan objektivitas pemerintah pusat terkait dengan politik alokasi Dana Perimbangan ke daerah, agar tidak tumbuh beragam persepsi negatif terkait menurunnya alokasi DAU NTB dari target pertumbuhannya.

Di samping itu, pihaknya juga berharap Pemprov NTB secara proaktif mengorganisasi dan berkoordinasi dengan 10 orang anggota DPR dan 4 orang anggota DPD asal NTB, untuk melakukan harmonisasi lobi dalam mendorong politik anggaran yang lebih baik untuk NTB. “Kami mendorong elite lokal dan elite nasional asal NTB untuk bersinergi, bukan saling menyalahkan.” (aan)

gan akhir Oktober 2015 telah terealisasi sebesar Rp 2,034 juta lebih atau 53 persen.

Dikatakan, pemanfaatan kekayaan daerah berupa sewa tanah dan atau bangunan yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga atau masyarakat, proses pembayarannya dilaksanakan di akhir tahun sesuai dengan surat perjanjian sewa menyewa. “Kami optimis hal itu bisa tercapai sesuai dengan target pada akhir tahun anggaran 2015,”tandas orang nomor dua di NTB ini. (nas)

Polres Siapkan Pengamanan Rapat Umum Paslon Sumbawa Besar (Suara NTB)Kampanye yang sifatnya rapat umum pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan pada Minggu (29/11) mendatang. Giliran pertama yaitu pasangan nomor urut 1 Jack Morsa dan H. Irwan Rahadi. Untuk persiapan, pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan Tim Sukses Pasangan Calon.

Demikian disampaikan Kapolres Sumbawa AKBP Muhammad SIK kepada Suara NTB, Jumat (27/11) mengatakan, dari koordinasi tersebut, pihaknya belum mendapat kepastian terhadap semua pihak yang akan datang dalam kampanye tersebut dari Tim Sukses. “Kemungkinan yang sudah pasti datang itu, Fahri Hamzah, Jan Paris, Idrus Marham. Untuk yang lain seperti Prabowo belum kita tahu,” imbuhnya.

Meskipun demikian pihaknya sudah menyiapkan untuk merencanakan pengamanan. Di antaranya memaksi-

malkan anggota Polres sendiri dengan bantuan dari Satuan Brimob, dan TNI dari Kodim untuk bekerjasama mengamankan pelaksanaan kampanye yang sifatnya rapat umum yang akan dilaksanakan di Lapangan Pragas Sumbawa.

Kapolres mengharapkan kerjasama tim sukses paslon untuk memberikan informasi yang akurat, pasti dan cepat.

Supaya pihaknya bisa mengantisipasi kedatangan terutama tokoh-tokoh juru kampanye dari Pusat. Selain itu juga menghimbau agar Tim sukses memperhatikan mobilisasi masyarakat atau simpatisannya. Serta dihimbau untuk berkoordinasi dengan kepolisian setempat untuk mobilisasi simpatisan. Hal ini supaya pihaknya melakukan pengawalan mulai dari kedatangan hingga proses kembali ke wilayah masing-masing.

“Kami harap bisa memberikan informasi yang jelas. Agar kami bisa melakukan pengawalan, supaya tidak tercecer nantinya,” tukas Kapolres. (ind)

Rampung, Proses Pelipatan Surat Suara

Selamatkan Lingkungan Jangan Harapkan Pujian Dari Hal. 1

Sementara itu, mengenai realisasi penerimaan BBNKB sampai dengan 31 Oktober 2015 sebesar Rp 264 miliar lebih dari target Rp 335 miliar lebih. Atau realisasi penerimaan BBNKB baru mencapai 78,91 persen.

Selain penerimaan dari PKB dan BBNKB yang belum mencapai target, Wagub juga menjelaskan belum tercapainya target penerimaan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. Dari target Rp 3, 850 miliar, sampai den-

(Suara NTB/ist)

DIPINDAHKAN - Mochammad Ramuji (25) anggota kelompok teroris Poso yang dipindahkan dari Lamongan ke Lapas Mataram.

RAPBD 2016 Monopoli Eksekutif-Legislatif Dari Hal. 1 yang menyatakan bahwa RAPBD disosialisakan kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada DPRD. Pasal 354 ayat (3) undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat mencakup: (a) penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; (b) perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian pembangunan daerah; (c) pengelolaan asset dan/atau SDA daerah; dan penyelenggaraa pelayanan publik. Ketentuan lain yang dilangkahi dalam proses ini juga meliputi Permendagri 52/2015, khususnya prinsip penyusunan APBD yang transparan dan partisipatif.

Ia menilai, molornya penyampaian nota keuangan dan pembahasan RAPBD hingga minggu terakhir November juga menunjukkan ketidakseriusan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan amanah rakyat dan aturan perundangan. Faktanya, penyampaikan nota keuangan dilaksanakan pada Senin, 23 November 2015. Tindakan ini, menurutnya tidak sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri 13 tahun 2006 Pasal 104 ayat (1) dan (4), yang menyatakan bahwa kepala daerah menyampaikan RAPBD beserta lampirannya kepada DPRD paling lambat pada minggu

pertama bulan Oktober, disertai nota keuangan.

Keterlambatan ini juga menyalahi lampiran Permendagri 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, prinsip penyusunan APBD harus tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan.

Dengan pembahasan yang maraton dan terburu-buru, Ramli meyakini RAPBD NTB 2016 yang akan disetujui tidak akan mencerminkan kualitas dan kapasitas sebenarnya dari anggota DPRD NTB yang melakukan pembahasan.

Dengan APBD yang kualitasnya tidak dapat dipertanggungjawabkan tersebut, maka dapat dipastikan efektivitas belanja daerah akan sulit dikendalikan, dan justru akan mengarah pada terjadinya pemborosan. Bahkan, kondisi ini membuka peluang masuknya program-program siluman, yang tidak sesuai dengan KUA-PPA 2016 yang disepakati bersama antara Gubernur dan DPRD. ‘’Perencanaan tanpa anggaran adalah omong kosong, tapi melaksanakan anggaran tanpa perencanaan yang baik hanyalah pemborosan. Alhasil, dengan kualitas proses pembahasan yang tidak efektif, maka APBD NTB 2016 kami yakini tidak akan mampu berkontribusi signifikan sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah. Ujungnya, kita harus bersiap-siap menanggung beban kerugian sosial dan ekonomi,” pungkasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri, yang dikonfirmasi terpisah menegaskan pihaknya menerima masukan dari FITRA tersebut sebagai otokritik. Prinsipnya, ia dan rekan-rekannya di DPRD NTB akan bekerja maksimal dalam menyusun anggaran yang berpihak kepada masyarakat. ‘’Kita kan punya RPJMD sebagai acuan kita dan sesungguhnya kan sebelum ditetapkan KUA-PPAS kita sudah melakukan silaturahim antara dewan dengan pemerintah untuk membuat rencana-rencana. Jadi sesudah rencana itu mendekati kalau kita boleh bilang kesempurnaan, barulah kita sepakat untuk menandatangani KUA-PPAS,’’ ujarnya.

Menurutnya, pihaknya sudah lebih dulu menyusun postur APBD yang diinginkan.

Dan setelah penyampaian nota keuangan, pihaknya akan melanjutkan pada proses pembahasan di tingkat komisi. Di tahapan sekarang ini, sesungguhnya hanya akan ada perubahan dalam bentuk rasionalisasi anggaran. ‘’Sesungguhnya posturnya sebelum kita menandatangani KUA-PPAS. Karena kalau kita tidak lakukan itu, itu memakan waktu yang cukup lama. Padahal, secara aturan kita punya kewajiban untuk taat supaya kita benar dalam menetapkan APBD itu adalah paling lambat tanggal 30 November 2015.

Sesuai dengan surat edaran dari Menteri Dalam Negeri,’’ pungkasnya. (aan)

Taliwang (Suara NTB) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan telah menyelesaikan proses pelimpatan surat suara untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), 9 Desember mendatang.

“Untuk surat suara kita sudah selesaikan proses pelipatannya hari ini,” jelas ketua KPU KSB Khairuddin, SE, Jumat (27/11) kemarin.

Sebelum dilakukan pelipatan, KPU KSB melalukan penyortiran. Khairuddin mengatakan, dari seluruh surat suara pihaknya menemukan ratusan lembar dalam kondisi cacat dan dua lembar diantarnya dinyatakan rusak. Kondisi cacat yang ditemukan terjadi karena noda tinta pada bagian gambar pasangan calon (paslon) serta terlipat. Sedangkan yang mengalami kerusakan, masing-masing karena robek dan lecet di lembar surat suara.

Untuk ratusan surat suara yang dinyatakan cacat karena terdapat noda tinta dan terlipat. Pihak KPU sejauh ini belum menentukan apakah dapat digunakan atau tidak. Menurut Khairuddin, keputusan terhadap kondisi surat suara itu baru akan ditetapkan pihaknya melalui pleno. “Tapi untuk surat suara itu sudah kita sampaikan ke panitia pengadaan. Nanti kalau memang dinyatakan tidak bisa digunakan, maka akan kita minta penggantian dari perusahaan yang mengadakan,” ujarnya.

Jika untuk surat suara,

KPU KSB menemukan ratusan lembar yang cacat dan dua diantarnya rusak.

Namun untuk segel dan holowgram, tidak ada persoalan. Pihak KPU KSB telah melakukan penyortiran terhadap logistik tersebut dan dinyatakan seluruhnya tidak ada yang cacat atau rusak. “Untuk segel dan hologram itu pihak pengadanya sama (satu perusahaan, red). Jadi datangnya bersamaan dan sudah kita periksa dan tidak ada yang rusak,” klaimnya.

Sementara itu ditanya soal penempatan seluruh logistik Pilkada? Khairuddin mengatakan, untuk surat suara saat ini sudah diamankan di dalam masing-masing kota suara berikut kelengkapan logistik lainnya yang akan digunakan saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) nanti. Dan untuk keamanan, masing-masing kotak suara dikunci menggunakan tiga gembok. Di mana tiap gembok kunciya dipegang masing-masing oleh pihak KPU, Panwaslu dan aparat kepolisian. ‘’Ini untuk menghindari kemungkinan tejadinya kecurangan. Jadi tiap kotak suara baru bisa dibuka kalau ada kami, Panwaslu dan pihak kepolisian,” tukasnya seraya menyampaikan, penempatan seluruh logistik akan dipindahkan ke gudang KPU. “Kalau tidak ada halangan, sore nanti (kemarin, red) akan kita bawa ke gudang semuanya. Dan sampai proses distribusi nanti, akan dikawal oleh aparat kepolisian,” imbuh Khairuddin. (bug)

Kejaksaan Agendakan Panggil Pengurus Cabor Dari Hal. 1 Ditanya terkait indikasi letak penyimpangan anggaran, sampai saat ini belum bisa dijelaskannya. Penyidik masih bekerja dan terus mendalami data dan keterangan saksi. ‘’Masih dipelajari dulu, dimana letaknya (penyimpangan, red),’’ sebutnya.

Jumlah cabor diperkirakan mencapai 40, termasuk di

dalamnya cabor unggulan yang diperkirakan mendapat anggaran lebih. Tapi soal berapa anggaran yang didapat itu, belum bisa disebutnya.

Pemeriksaan pengurus cabor ini merupakan bagian dari penyelidikan dana hibah KONI tahun 2014 senilai Rp 10,5 miliar. Oleh tim penyidik yang sama, diusut jaga dana pembangunan gedung Padepokan Silat Rp 5 miliar lebih. (ars)

Sabtu, 28 November 2015

suarantb

suarantb

suarantb

http://facebook.com/suarantb

http://twitter.com/suarantb.com

http://instagram.com/suarantb.com

Berisiko Tak Tertagih

Dividen PT.DMB Tak Dimasukkan dalam RAPBD 2016 Mataram (Suara NTB) Pemprov NTB tak memasukkan pendapatan daerah yang bersumber dari dividen PT. Daerah Maju Bersaing (DMB) dalam RAPBD 2016. Piutang dividen yang belum disetor sebesar Rp 65 miliar itu, sejak beberapa tahun tak terealisasi alias tak tertagih.

“Diprediksi sampai akhir tahun anggaran 2015 setoran piutang dari PT. DMB tidak ada realisasinya atau nihil.

Sehingga dalam perencanaan anggaran pendapatan tahun anggaran 2016 juga tidak ditargetkan (tidak dimasukkan),” kata Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH, M.Si kemarin.

Sejumlah fraki di DPRD mempertanyakan pendapatan daerah yang mengalami penurunan dari tahun 2015 berupa piutang dari PT. DMB dan dividen PT Bank NTB. Wagub menjelaskan piutang daerah dalam standar akuntansi pemerintahan dikategorikan sebagai aset lancar yang pengakuannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. DMB dengan PT. Multicapital nomor 03/DMB/VII/09 dan nomor 007/mc/07/2009, pengankuan piutang dari direksi PT. DMB dengan surat nomor : 19/DMB/ VIII/2014 tanggal 14 juli 2014 perihal penjelasan deviden.

Dikatakan, piutang PT DMB kepada Pemprov NTB timbul didasarkan atas kewajiban PT DMB untuk menyetorkan dividen kepada pemegang saham setiap tahunnya. Amin mengatakan sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan penagihan kepada PT. DMB. Untuk tahun anggaran 2015, Kepala BPKAD selaku bendahara umum daerah telah melakukan penagihan kepada PT. DMB sesuai surat nomor : 135/500/ekon/2015 tanggal 3 maret 2015. ‘’Namun hingga saat ini belum ada penyeto-

ran,’’ jelasnya.

Dikatakan, pemerintah daerah menyadari, secara teknis akutansi dari sisi penganggaran karena piutang merupakan komponen aset lancar maka semua piutang daerah termasuk piutang PT. DMB seharusnya menjadi sumber pendapatan aktual yang berpeluang menjadi pendapatan riil dan dapat di-

realisasikan dalam tahun anggaran berjalan. Namun dari sisi belanja, karena piutang berisiko tidak tertagih maka sangat berisiko apabila direncanakan dan diperhitungkan dalam alokasi belanja daerah.

“Masalah ini perlu kita sikapi dengan arif dan bijaksana bahwa agar pelaksanaan APBD murni tahun 2016 menjadi lebih realistis kiranya ter-

hadap piutang - piutang yang memiliki potensi tidak tertagih dapat dipertimbangkan untuk tidak direncanakan pengalokasiannya dalam belanja daerah,”ucapnya.

Namun demikian, lanjut Amin setelah Pemprov menerima laporan keuangan PT. DMB tahun 2015 pada pertengahan tahun 2016 yang akan datang, jika terlihat adanya kemampuan PT. DMB untuk menyetorkan piutang dividen maupun dividen tentu akan dipertimbangkan kembali untuk dapat dialokasikan dalam penganggaran APBD Perubahan 2016. (nas)

TELEPON: Iklan/Redaksi/Sirkulasi (0370) 639543 Facsimile: (0370) 628257

Bawaslu Desak KPU Kota Mataram Umumkan LHKPN Paslon Mataram (Suara NTB) Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHPKN) pasangan calon (paslon) Walikota dan Wakil Walikota Mataram, hingga sampai saat ini belum dilaporkan oleh KPU Kota Mataram. Adapun alasan belum dipublikasikannya LHKPN paslon tersebut karena masih menunggu persetujuan dari paslon yang bersangkutan.

Terkait dengan hal itu Bawaslu NTB, melalui komisionernya, H. Syamsuddin mengatakan bahwa alasan menunggu persetujuan paslon untuk bisa mempublikasikan LHKPN merupakan alasan yang sengaja dibuat-buat. Menurut

Syamsuddin, dengan argumen seperti itu, KPU tidak paham dengan aturan. ‘’Apa itu alasan yang sengaja dibuat-buat. Itu tidak paham dengan aturan jika tidak mengeluarkan LHKPN itu. Saya minta supaya ini segera dipublikasikan. Harus transparan,’’ katanya.

Menurut H. Syamsuddin, bahwa pihaknya akan mencoba untuk mengkomunikasikannya dengan KPU. Ia akan mempertanyakan pada KPU, kenapa LHKPN paslon tidak diumumkannya. Karena LHKPN tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat. ‘’Kita akan komunikasikan dengan KPU, ada apa ?

Kenapa harus ditunda-tun-

da. LHKPN itu haurs segera diumumkan supaya masyarakat tahu.’’

Terkait dengan pengumuman LHKPN tersebut, bawaslu juga akan melakukan kkoordinasi dengan KPU di kabupaten lainnya. Sehingga KPU kabupaten/kota juga agar ikut mendukung transparansi dalam penyelenggaraan Pilkada serentak sehingga masyarakat bisa mengetahui jumlah harta kekayaan paslon.

Sementara itu di tempat terpisah, Komisioner KPU, NTB, Yan Marli, S.Pd, M.Pd yang dihubungi Suara NTB, via telpon, Jumat (27/11) belum bisa memberikan penjelasan terkait dengan hal tersebut. (ndi)